e Paper Koran Madura 14 Juni 2014

SELASA

KORAN MADURA

14 OKTOBER 2014 | No. 0462 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

0328-6770024 SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462 | TAHUN III www.koranmadura.com

, Bos Facebook rg be er ck Zu k ar M Siap Bantu Jokowi Ekonomi hal 5

MPR Jamin Pelantikan Jokowi Zulkifli: Pengamanan dari TNI dan Kepolisian Dijamin 100 Persen

JAKARTA- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memastikan persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko WidodoJusuf Kalla selesai. Hasil rapat gabungan pimpinan fraksi MPR dan DPD membahas tentang pelantikan sepakat untuk sukseskan pelantikan Jokowi-JK yang digelar pada 20 Oktober nanti. Penegasan pimpinan MPR ini sekaligus menepis isu pemboikotan peresmian PresidenWapres RI 2014-219.

Zulkifli mengatakan pelantikan dilakukan pada Pukul 10.00 WIB pada 20 Oktober nanti. Seluruh fraksi, kata dia, bulat mensukseskan pelantikan Jokowi. “Sepakat bulat akan hadir kemudian mensukseskan agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

10 Fraksi dan 1 DPD bulat akan menghadiri pelantikan 20 Oktober mendatang dan mensukseskan,” ujar Zulkifli Hasan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Senin (13/10) Kedatangan Zulkifli Hasan ke rumah dinas Jokowi juga didampingi empat wakil ketua MPR, yaitu Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (Partai Keadilan Sejahtera), dan Oesman Sapta (Dewan Perwakilan Daerah).

Turut hadir, Ketua Tim Transisi Rini Soemarmo.

Dalama kesempatan tersebut pimpinan MPR menyerahkan susunan

acara pelantikan kepada Jokowi-JK. Dia menampik adanya isu penjegalan dan boikot yang terjadi pada pelantikan nanti. Menurut dia, pelantikan Jokowi harus sukses karena menyangkut bangsa Indonesia. Dia memastikan pasukan TNI dan Polri BERITA dari siap mengamankan TERKAIT prosesi peresmian Hal 3 Jokowi-JK sebagai Presiden-Wapres RI. Semua pihak yang henda coba-coba mengganggu agenda penting bangsa tersebut, akan ditindak tegas. “Pengamanan dari TNI dan Kepolisian dijamin 100 persen. Ini kekuatan penuh jadi jangan coba-coba!” tegasnya.

Selain itu, teknis acara pelantikan, disampaikan Zulkifli, akan dimulai dengan pembacaan pidato resmi Jokowi yang telah dilantik. Durasi pembacaan pidato diserahkan sepenuhnya kepada pria kelahiran Solo itu.

Selain itu, Zulkifli telah mengundang dan memastikan sejumlah kepala negara dunia turut memeriahkan pelantikan orang nomor satu Indonesia ini. “Para pemimpin dunia, terutama ASEAN seperti Malaysia dan Singapura.

Perdana Menteri Australia Tony Abbott dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry serta perwakilan pemerintah Korea dan Jepang juga dipastikan hadir,” pungkasnya. =GAM/ABD PERSIAPAN PELANTIKAN PRESIDEN. Presiden terpilih Joko Widodo (ketiga kiri) bersama Wapres terpilih Jusuf Kalla (kedua kiri), Ketua MPR Zulkifli Hasan (ketiga kanan) dan tiga orang Wakil Ketua MPR, E.E. Mangindaan (kiri), Oesman Sapta Odang (kedua kanan) dan Mahyudin (kanan). Pimpinan MPR ini mengundang Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla untuk dilantik 20 Oktober di gedung MPR.

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462 | TAHUN III

KMP

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Jika proses politik normal, sebenarnya konfigurasi kepemimpinan DPR saat ini yang dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP). Sementara pemerintahan dipimpin Koalisi Indonesia Hebat (KIH), mengacu konvensi politik di berbagai negara berpeluang proses checks and balances dapat berjalan baik. Di Amerika Serikat misalnya, jika Presiden dari Partai Demokrat, Kongres biasanya dikuasai Partai Republik. Di sana bahkan untuk kepentingan negara, bukan hal luar biasa jika kebijakan Presiden Partai Demokrat misalnya justru tidak mendapat dukungan anggota kongres dari partai yang sama.

Masalahnya, mencermti kekerasan sikap KMP yang sampai pada pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR pun ingin dikuasai habis-habisan ada indikasi terjadi eskalasi penguatan pengelompokan. Pernyataan Hasyim Djojohadikusumo, yang akan menghambat pemerintahan, mengindikasikan pengentalan pengelompokan terkesan kalap. Bukan hal luar biasa, jika mencermati retorika tokoh-tokoh kalangan KMP kebijakan dan program pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla harus menghadapi jelaga dan kendala berat.

Karena itu penting pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, sebagai antisipasi berbagai kemungkinan, perlu secara optimal menjalin komunikasi politik dengan rakyat melalui kometmen keberpihakan riil pada kepentingan rakyat. Sekuat apapun koalisi KMP akan sulit menghadapi desakan dan kekuatan rakyat.

Perjalanan hubungan DPR dan pemerintah sepanjang era reformasi memperlihatkan Pusaran konflik bahwa DPR sebenarnya sampai mengisyaratkan saat ini belum memiliki kekuabahwa DPR telah tan penekan dalam mengamenghancurkan rahkan kebijakan pemerintah. kekuatan inti kole- Pembatalan kenaikan BBM di era Pemerintahan Presiden ktif kolegial jati Megawati serta turunnya Soedirinya harto dan KH. Abdurrahman Wahid sejatinya lebih banyak didorong desakan kekuatan rakyat. Karena itu jika Jokowi-JK mampu mengartikulasikan kepentingan dan keberpihakan pada rakyat, jalan terjal yang kemungkinan dibentangkan koalisi KMP akan dapat dilalui.

Dengan keterpilihan Jokowi-Jusuf Kalla melalui pemilihan langsung oleh rakyat, tak ada alasan takut dan khawatir menghadapi KMP di DPR. Selama JokowiJK komet dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, tsunami dukungan rakyat sudah tentu akan mengalir dasyat. Rakyat akan berada di belakang Jokowi-JK. Di era informasi dan komunikasi serta keterbukaan seperti sekarang ini, rakyat mudah mengetahui perilaku wakil rakyat yang sungguh-sungguh bekerja demi rakyat dan yang hanya mengedepankan ambisi kekuasaan; bersikap apriori dan kelakuan aneh lainnya. Reaksi rakyatpun mudah mengalir ke Senayan, jika para anggota DPR dari koalisi KMP misalnya, bersikap seperti diteriakkan Hasyim Djojohadikusumo, yang ingin menghambat kerja pemerintahan Jokowi-Jk. Kekuatan parlemen dimanapun di dunia ini terletak pada kometmen kolektif kolegial bukan pada kekuatan personal, termasuk pengelompokan. Ini artinya, anatomi DPR saat ini yang terpetakan dalam dua pengelompokan kepentingan justru memperlihatkan sisi kelemahan DPR. Pusaran konflik mengisyaratkan bahwa DPR telah menghancurkan kekuatan inti kolektif kolegial jati dirinya.

Tentu saja, seluruh rakyat berharap DPR benar-benar merupakan representasi kepentingan rakyat; dan tidak menjadi alat kepentingan kekecewaan dan balas dendam politik. Rakyat Indonesia saat ini menunggu langkah nyata pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan tetap dalam kawalan pengawasan DPR yang jernih sebagai kekuatan check and balances dan bukan sebagai batu kerikil dalam sepatu. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462 | TAHUN III

2

Perppu Pilkada SBY hanya Mainan Politik?

SBY dan Amin Rais Dijuluki Bapak Anti Demokrasi JAKARTA- Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang dikeluarkan SBY terkait UU Pilkada dinilai hanya didesain untuk menciptakan ruang-ruang baru transaksi politik untuk memperoleh benefit politik dan posisi politik tertentu.

“Paradoks lain juga muncul pada klaim stabilitas politik. Selama SBY memimpin, stabilitas politik terjaga karena jaminan adanya transaksi politik antar elite. Sehingga, semua kebutuhan sumber daya politik eliteelite politik terpenuhi dan terjaga”, ujar Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos dalam jumpa pers bertajuk ‘10 Paradoks Kepemimpinan SBY’ di kantornya Senin (13/10).

Lebih dari itu, Bonar bahkan menilai julukan sebagai tokoh demokrasi yang pernah disandangkan kepada SBY, kinis sudah tak pantas lagi. Sikap politiknya yang mendukung pilkada oleh DPR membuat sosoknya turun level. Pasalnya, SBY telah berubah menjadi bapak anti demokrasi, lantaran ulahnya dan Partai Demokrat di ujung masa jabatan. “Pada Undang-Undang Pilkada, SBY pula yang memangkasnya karena dukungan Partai

Demokrat pada pilkada tidak langsung,” ujar Bonar.

Dia menjelaskan, awalnya julukan SBY sebagai bapak demokrasi terlihat dari pemeloporan terhadap pilkada langsung, jaminan kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan lainnya. SBY juga oleh dunia internasional dianggap sebagai pemimpin demokrasi di negara muslim terbesar di dunia. Atas apresiasi itu, Indonesia sering menjadi role model demokrasi di negara muslim.

Namun, terdapat juga sejumlah paradoks yang sebenarnya sulit dipahami dalam konteks demokrasi.

Sejumlah undang-undang yang diproduksi pemerintahan SBY justru mengebiri demokrasi, seperti UU Informasi Transaksi Elektronik, UU Ormas, UU Intelijen yang potensial mengganggu prinsip kepastian hukum. “Pemboikotan Bali Democrasy Forum (BDF) 2014 menegaskan bahwa publik dan dunia internasional

mulai ragu, seragu SBY pada dirinya.

Atas kesungguhan SBY menopang demokrasi di Indonesia,” demikian Bonar.

Tak hanya SBY yang dinobatkan sebagai tokoh antidemokrasi, politisi Senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais juga tidak pantas menyandang tokoh reformasi.

“Kami mempertanyakan sikap Amin Rais yang meklaim bapak reformasi . Apakah pantas menyandang bapak reformasi?,” ujar Koordinator Rakyat Bersatu Boedi Djarot saat konferensi pers di Warung Daun, Jakarta, Senin(13/10).

Menurut Boedi, Amien Rais tidak pantas disebut sebagai bapak reformasi Indonesia. Alasannya, karena telah membuat rakyat Indonesia menjadi kebingungan. “Dia cuma klaim. Saya waktu itu (zaman orde baru) ada di lapangan. Kami yang berdarah, kami yang melawan tentara, kami yang melawan PAM Swakarsa kok tiba-tiba muncul namanya Amien Rais,” katanya.

“Akhirnya seperti ini, kalau dikatakan apakah reformasi itu gagal ?

Enggak gagal, memang maunya Amien Rais seperti ini, rakyat (menjadi) bingung,” tambah eks aktivis 1998 ini. =GAM/ABD

KEMELUT PPP

SDA: Muktamar Surabaya Ilegal JAKARTA-Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali (SDA) bertekad menyatukan seluruh barisan kader dalam menegakkan konstitusi partai.

Karena itu, penyelenggaraan Muktamar harus memenuhi syarat yang digariskan AD/ART partai, dan jika tidak maka penyelenggaraan Muktamar oleh siapapun menjadi inkonstitusional dan ilegal.

Dia kemudian menjelaskan alasan-alasan sahnya muktamar dilaksanakan. Sesuai AD/ART partai maka muktamar PPP paling cepat bisa dilakukan setelah pelantikan presiden dan selambat-lambatnya 1 tahun setelah pelantikan presiden.

Dia menegaskan jika ada pihakpihak yang menyelenggarakan muktamar sebelum pelantikan presiden, muktamar tersebut inkonstitusional. “Sesuai konstitusi partai, maka Muktamar VIII

PPP baru bisa dilaksanakan setelah pemerintahan baru terbentuk dan paling lambat 1 tahun setelah pemerintahan baru terbentuk.

Kalau pemerintahan baru itu ukurannya pelantikan presiden, maka waktunya tanggal 20 Oktober 2014,” jelasnya.

Tetapi, kalau ukurannya pembentukan kabinet, maka biasanya waktunya tanggal 22 Oktober. Di luar ini maka muktamar menjadi ilegal dan inkonstitusional.

Selain itu menurutnya bahan atau materi muktamar sesuai AD/ ART materi muktamar harus didistribusikan ke seluruh pengurus wilayah dan cabang PPP paling lambat 1 bulan sebelum muktamar dilaksanakan.

Oleh karena itu SDA menganggap pelaksanaan muktamar yang akan digelar di Surabaya pada tanggal 15 Oktober mendatang oleh kubu Romahurmuziy (Romy cs) hanya akan menjadi hura-hura saja tanpa arti.

“Bagi mereka, yang penting ada kegiatan, lalu ada yang diangkat jadi ketum untuk kemudian bergabung ke Jokowi-JK supaya dapat jatah menteri.” ujar SD. Sementara itu, 12 Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan akan bersikap netral dengan tidak memihak kepada kubu Suryadharma Ali maupun kubu Romahurmuziy. 12 DPW mematuhi hasil keputusan Muktamar VII PPP tahun 2011 di Bandung, dengan Ketua Umum Suryadharma Ali dan sekretaris jenderal Romahurmuziy.

Kedua belas DPW partai berlambang kabah tersebut adalah DPW Jawa Tengah, DPW DIY, DPW Kalimantan Selatan, DPW Kalimantan Tengah, DPW Kalimantan Timur, DPW NTB, DPW Bali, DPW Sumatera Barat, DPW Sumatera Selatan, DPW Kalimantan Barat, DPW Kepulauan Riau dan terakhir DPW Papua Barat. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462 | TAHUN III SELASA 14 OKTOBER 2014

No. 0462 | TAHUN III

33

PELANTIKAN PRESIDEN

Kapolri Sarankan Relawan Jokowi Tidak Arak-arakan JAKARTA- Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Sutarman mengharapkan kegiatan Relawan Jokowi yang akan menyambut pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden tidak mengadakan arakarakan.

ant/septianda perdana

SINABUNG KEMBALI MELETUS. Warga menyaksikan Gunung Sinabung yang kembali meletus di DesaTiga Pancur, Simpang Empat, Karo, Sumut, Senin (13/10). Letusan yang mengeluarkan material vulkanik disertai suara gemuruh.

“Belum ada koordinasi, saya sarankan tidak perlu arak-arakan, saya kira tidak perlu. Mungkin kalau bersyukur, bersyukur berdoa saja, tidak perlu arak-arakan,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Hal ini menanggapi pertanyaan wartawan seputar rencana Relawan Jokowi-JK yang berniat menggelar kirab saat pelantikan Presiden 20 Oktober 2014. Rencananya para relawan akan mengantarkan Jokowi-JK ke Istana.

Sutarman mengatakan, belum ada laporan terkait rencana kegiatan relawan Jokowi tersebut.

“Laporan itu belum ada, nanti tinggal koordinasi saja. Kalau ada, nanti tinggal kita informasikan,” katanya.

Ia menambahkan, jumlah personel pengamanan pelantikan Jokowi-JK dipersiapkan hingga 22.000 orang lebih. “Untuk pengamanan pelantikan, kami akan turunkan 22.000 lebih personel TNI/Polri,” kata Sutarman.

Kapolri memaparkan, penjagaan pengamanan dibagi menjadi empat ring yaitu ring 1 (di dalam gedung MPR/DPR/DPD), ring 2 (halaman gedung MPR/DPR/DPD), ring 3 (jalan raya di sekitar Gedung MPR/DPR/DPD), dan ring 4 (sejumlah sentra-sentra perekonomian seperti pusat perbelanjaan). =ANT/ARIEF

Johan Budi SP Segera Digeser Pengganti Jubir KPK akan Ditunjuk dan Diumumkan Hari Jumat JAKARTA-Johan Budi SP tidak lama lagi hengkang dari posisi Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Johan akan dilantik sebagai Deputi Pencegahan KPK. Johan mengaku mengikuti seleksi Deputi Pencegahan KPK sejak dua bulan lalu.

Dari hasil seleksi ini, juru bicara KPK ini dinyatakan lulus.

“Saya memang mengikuti seleksi deputi pencegahan sejak dua bulan yang lalu dan pekan lalu Pimpinan menyampaikan bahwa saya lulus dan ditunjuk menjadi Deputi Pencegahan KPK,” kata Johan Budi

SP saat dikonfirmasi, Senin (13/10).

Menurut rencana, jelasnya, Jumat pekan ini pimpinan KPK akan melantiknya sebagai Deputi Pencegahan. Mengenai pengganti Jubir KPK, Johan menyampaikan bahwa pimpinan akan mengumumkan hal tersebut bersamaan dengan pelantikannya. “Mengenai pengganti Jubir KPK, akan ditunjuk dan diumumkan Pimpinan pada hari Jumat besok,” ujar dia.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menerangkan bahwa pihaknya memang membuka seleksi Deputi Pencegahan setelah Deputi Pencegahan sebelumnya, yakni Iswan Elmi menjadi salah satu deputi di Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Posisinya sebagai Deputi Pencegahan karen Deputi terdahulu menjadi salah satu Deputi di BPKP,” katanya.

Namun saat ini jelasnya belum ada nama pengganti Johan. Selama belum ada

pengganti Johan, pimpinan KPK akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Humas.

Bambang tak memungkiri bahwa pihaknya akan membuka lowongan untuk mengisi posisi Kepala Biro Humas KPK yang ditinggalkan Johan. KPK akan membuka seleksi pengganti posisi Johan untuk internal maupun eksternal. “KPK kelak akan membuka lowongan,” tandas Bambang.

Menurut Bambang, seleksi pengganti posisi Johan dibuka untuk internal maupun eksternal. Dia menerangkan, belum ada pengganti resmi Johan. Pimpinan KPK pun sepakat akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Humas Johan Budi diketahui mengawali karirnya di KPK KPK sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Johan lalu menjadi Juru Bicara KPK sejak

2007 dan diangkat sebagai Kepala Biro Humas KPK sejak 2009.

Mantan jurnalis itu sempat menyatakan mundur dari jabatannya sebagai juru bicara KPK saat kasus wisma atlet disidik pada Juli 2011. Saat itu Johan dituding mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, ikut dalam pertemuan di Hotel Formula One Cikini bersama Direktur Penyidikan Ade Raharja.

Alasan pengunduran diri Johan adalah untuk memberi keleluasaan jika Deputi Pengawasan Internal KPK memeriksanya.

Selain itu agar bisa lebih fokus menjalani proses seleksi calon pimpinan KPK yang tengah diikutinya.

Namun, Johan gagal dalam seleksi pimpinan KPK saat tu. Pimpinan KPK periode Abraham Samad juga meminta Johan untuk tetap bertahan. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462 | TAHUN III

Anggaran Kemaritiman Harus Ditingkatkan JAKARTA-Sektor kemaritiman nasional masih menyimpan potensi besar yang hingga saat ini belum sepenuhnya dioptimalkan.

Karenanya, diperlukan keseriusan pemerintah untuk mengelola sektor ini agar dapat menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Demikian disampaikan Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr Nono Sampono SPi, MSi selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI saat memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Senin (13/10).

Nono menjelaskan, sejak merdeka sampai zaman reformasi, NKRI belum mengubah paradigma pembangunan ke arah maritim. Padahal, dengan posisi strategis Indonesia yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera

Hindia dan Benua Asia dengan Australia mestinya sektor kemartiman perlu menjadi perhatian bagi pemerintah.

Memang ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun dukungan anggaran untuk mengelola potensinbesar maritim masih relatif kecil, apalagi jika melihat anggaran di Provinsi yang karakteristiknya merupakan daerah laut seperti Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Kepulauan Riau, Banka, Belitung dan Sulawesi Utara. ”Porsi anggaran pembangunan yang didistribusikan pemerintah pusat selama ini tidak menghitung faktor potensi kelautan yang harus digali tetapi masih terpaku pada pembangunan infrastruktur di darat baik jalan tol, bendungan, maupun irigasi,” kata Nono.

Ia menambahkan, negara-negara besar di dunia tidak satupun mau melepaskan kepentingan nasionalnya di laut karena mereka sadar adanya potensi besar di laut, dari potensi hayati sampai kandungan mineral seperti emas, minyak dan gas. Negara-negara besar seperti AS dan Tiongkok bahkan membuat inisiatif mengenai keamanan laut mereka dan membuat armada yang kuat untuk mengamankan kepentingan atas laut terotorial

mereka.

“AS bahkan tidak segan-segan memasuki wilayah negara lain kalau ada kapal dagangnya yang diganggu, seperti pada pembajakan kapal AS di Somalia,” ujarnya.

Nono menilai, ada beberapa hal yang perlu dibuat agar kejayaan maritim Indonesia bisa diraih kembali, yakni dengan diwujudkannya kesetaraan anggaran pembangunan dan dukungan untuk program poros maritim global. Menurutnya, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia terus membaik dari tahun ke tahun, namun kontribusi sektor kelautan baru mencapai sekitar 18,6 persen.

“Padahal kontribusi sektor kelautan bisa diakselerasi sampai enam kali dari total APBN yang sudah menembus Rp2000 triliun. Tentunya akselerasi ini bisa dicapai apabila porsi anggaran kemaritiman dioptimalkan secara maksimal,” ujarnya.

Ia menginginkan agar politik anggaran dari pemerintahan Jokowi-JK juga mendukung pengembangan potensi kelautan di daerah sehingga daerah dengan potensi kelautan yang melimpah hisa mendapatkan poursi anggaran pembangunan yang besar. =GAM

ant/yudhi mahatma

KERJASAMA SENATOR INDONESIA - RUSIA. Ketua DPD Irman Gusman (kanan) berbincang dengan Dubes Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin (kiri) saat bertemu untuk membahas kerjasama antar lembaga parlemen di Jakarta, Senin (13/10). Selain membahas kerjasama parlemen antar-kedua negara, pertemuan tersebut juga membahas persiapan kedatangan Senator Rusia dalam waktu dekat.

PEMERINTAHAN BARU

Jokowi Janjikan Kursi Kabinet untuk PPP JAKARTA- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mendapat jatah kursi di kabinet Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla bila mereka 100 persen meninggalkan Koalisi Merah Putih (KMP) dan balik arah mendukung Jokowi-Jusuf Kalla.

Kepastian itu disampaikan presiden terpilih Jokowi di Jakarta, Minggu (12/10).”Hehehe ini kan kita pastikan dulu, masih dalam proses. Kalau PPP sudah masuk di dalam, baru kita bicara itu (Menteri). Wong belum masuk,” kata Jokowi.

Jokowi mengaku sejauh ini dia sudah bertemu dengan perwakilan PPP, diantaranya Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi. Namun hingga kini belum ada kesepakatan yang dibuat. “Ya kalau pertemuan kita biasa tiap hari. Hanya saja ada yang tertutup dan terbuka,” ujarnya.

Jokowi juga membuka pintu selebarlebarnya bagi anggota Koalisi Merah Putih lain yang ingin bergabung. Jokowi menyadari tidak bisa sendirian dalam membangun bangsa ke depan. “Ya kita membuka lebar, tidak hanya PPP, tapi semuanya. Tapi dengan catatan-catatan,” ujarnya.

PPP sebelumnya membelot dari KMP karena tidak masuk dalam paket pimpinan MPR yang diajukan koalisi itu. PPP akhirnya ikut dalam paket pimpinan MPR yang diajukan Koalisi Indonesia Hebat, namun kalah. Sejak saat itu, posisi PPP tidak jelas apakah di Koalisi Merah Putih atau di Koalisi Indonesia Hebat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti secara terpisah mengatakan, KMP harus dipertahankan, tetapi tidak berdasarkan semangat balas dendam tetapi untuk sama-sama mensejahterakan rakyat Indoneia. “KMP harus tetap ada, tapi tidak boleh berdasarkan semangat balas dendam. Jadi oposisi bukan untuk sekadar oposisi, tapi untuk hikmat kebijaksanaan,” kata Ray. Menurut Ray, selama pemerintahan Jokowi tegas menjalankan amanah rakyat, maka ia tak perlu khawatir dijegal KMP. Ketegasan itu terutama dalam menyelesaikan delapan kasus yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakni kasus pelanggaran hak asasi manusia, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, kasus Bank Century dan kasus pengemplangan pajak negara.

Selain itu, Jokowi juga diharapkan tidak menambah utang luar negeri meski harus melakukan politik impor pangan. “Jokowi juga harus memberantas mafia migas, mafia SDM, dan mafia pangan,” katanya. =GAM/AJI

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi

KORAN MADURA

SELASA 14 OKTOBER 2014 SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462 | TAHUN III No. 0462 | TAHUN III

55

ant/muhammad adimaja

BLUSUKAN KE TANAH ABANG. Gubernur DKI Jakarta sekaligus Presiden terpilih Joko Widodo (kiri) bersama CEO Facebook Mark Elliot Zuckerberg (kanan) blusukan ke pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (13/10). Pada kunjungannya di Indonesia CEO Facebook itu selain untuk mempromosikan program layanan internet gratis untuk masyarakat, internet.org, juga menyempatkan diri mengunjungi sejumlah kawasan lain diantaranya Pasar Tanah Abang, Borobudur dan Kampung Cyber di Yogyakarta.

Bos Facebook Siap Bantu Jokowi Mark Zuckerberg Berjanji Ikut Mendorong Pengembangan Usaha Kecil JAKARTA- Pendiri sekaligus CEO Facebook (FB) Mark Zuckerberg menemui Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi di Balaikota DKI Jakarta. Pria berkebangsaan Amerika Serikat itu tiba di kantor Jokowi dengan mengenakan setelan jas hitam dipadu dasi abu-abu didampingi 8 orang stafnya.

Dari pantauan Koran Madura, Mark dan rombongan tiba di depan Gedung Balaikota pada pukul 08.50 WIB, Senin (13/10). Dia langsung melempar senyum kepada awak media yang telah menunggunya.

Dengan diapit beberapa stafnya yang berkacamata hitam, Mark langsung masuk ke dalam ruang tamu gubernur. Di depan ruang tamu, Mark lebih dulu disambut Jokowi. Mantan walikota Solo itu pun langsung meminta Mark dan rombongannya masuk ke dalam ruangan.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 40 menit itu, Jokowi mengungkapkan keduanya membahas beberapa poin, di antaranya berdiskusi tentang penggunaan internet untuk pemberdayaan ekonomi kecil.

“Saya berbicara banyak tentang penggunaan Facebook di Indonesia, dan tadi kita bicara bagaimana bisa memanfaatkan Facebook untuk bicara dengan masyarakat dalam menggerakkan ekonomi mikro dan ekonomi kecil,” ujar Jokowi usai bertemu Mark di Balaikota, Senin, (13/10).

Bos FB Mark Zuckerberg menemui Jokowi dengan mengenakan stelan jas hitam

dan dipadu dasi abu-abu. Mark didampingi 8 stafnya. Sebelum menemui Jokowi, Mark sempat berwisata ke Candi Borobudur, Jawa Tengah.

Kepada Jokowi, Mark pun berjanji akan membantu Pemerintah Indonesia dalam upaya mengembangkan usaha kecil melalui internet dan Facebook. Jokowi juga mengatakan, Mark akan membantu pemerintah mengembangkan pembayaran pajak dengan menggunakan sistem teknologi berbasis internet.

“Ia akan membantu untuk bekerja sama dengan kita dalam rangka dua hal tadi, masalah berkaitan dengan pajak, akses internet, tapi ini tentu saja akan kita tindak lanjuti lagi, kita belum bicara sampai sedalam apa yang harus dilakukan,” kata Jokowi.

Senada dengan Jokowi, Mark Zuckenberg membeberkan isi pembicaraannya dengan Jokowi tentang kerja sama untuk

peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya dengan meningkatkan jaringan internet di Indonesia.

“Itu adalah perbincangan yang sangat menarik. Kita berbincang-bincang tentang penambahan lowongan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Saya rasa internet dan konektivitas adalah cara terbaik yang harus kita lakukan,” ujar Mark di Hotel Four Seasons, Jakarta, Senin (13/10).

Mark menuturkan, lembaga riset Amerika, McKinlet telah membuat penelitian yang memberikan gambaran pertumbuhan internet dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis lebih cepat. Dari penelitian itu dia yakin tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lepas dari peran banyaknya penduduk Indonesia yang mengakses internet. “Itu salah satu cara yang paling baik dalam membantu ekonomi Indonesia,” kata dia. =GAM/ABD

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462 | TAHUN III

ENERGI

Terminal Penerima LNG Diyakini Kurangi Penggunaan BBM JAKARTA- Kamar dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pembangunan terminal penerima gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di setiap provinsi sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak.

ant/ekho ardiyanto

PERAJIN GERABAH TRADISIONAL. Perajin menyelesaikan pembuatan gerabah secara tradisional di Desa Konda, Konawe Selatan, Sultra, Senin (13/10). Dalam sehari perajin menyelesaikan 10 gerabah yang selanjutnya dijual ke sejumlah pasar tradisional dengan harga Rp 3.000 perbuah.

“Kami berprinsip, pengalihan dari BBM ke gas itu penting mengingat potensi gas yang besar. Namun, infrastruktur migas kita terbatas maka kami rasa pembangunan terminal penerima LNG ini bisa jadi solusi,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Tertinggal/Bulog Natsir Mansyur di Jakarta, Senin.

Kadin, melalui jaringan pengusaha daerah, menginisiasi pembangunan terminal penerima LNG di 34 provinsi di seluruh Indonesia mulai 2015.

Dengan investasi yang diperkirakan mencapai 9 miliar dolar AS, sejumlah pengusaha daerah telah menyatakan keinginan untuk terjun dalam bisnis penyediaan infrastruktur migas itu.

Menurut Natsir, pembangunan terminal penerima LNG yang diinisiasi pihaknya bisa

mendukung upaya pemerintah mengalihkan penggunaan BBM ke gas.

“Selama ini kan pemerintah banyak bangun Stasiun Pengisian Bahan bakar Gas (SPBG) tapi sarana terminalnya tidak ada, makanya pembangunan ini perlu,” katanya.

Wakil Ketua Umum Bidang IT, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Ristek Kadin Indonesia Didi Suwondo mengatakan pembangunan terminal penerima LNG di setiap provinsi merupakan upaya terbaik dalam substitusi penggunaan BBM. “Substitusi BBM paling tepat dengan gas karena potensi kita yang besar. Tapi kami berharap konsepnya nanti bisa seperti di Thailand di mana sistemnya seperti pasar bebas tetapi tetap mengutamakan domestik,” ujarnya. =ANT/BIQWANTO

Bisnis Asuransi Belum Maksimal 100.000 Agen Asuransi Belum Kantongi Sertifikat Profesi JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada lebih dari 100.000 tenaga pemasar atau agen asuransi jiwa dan asuransi umum yang belum mengantongi sertifikasi profesi. Tepatnya, 106.463 agen.

Itu berarti 24% dari total agen asuransi jiwa dan umum yang jumlahnya mencapai 435.605 agen.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Dumoly F Pardede mengungkapkan, sebagai antisipasi pelaksanaan Undang-undang Perasuransian yang masih dalam rancangan saat ini, serta untuk meningkatkan perlindungan konsumen, pihaknya tengah menyusun basis data agen asuransi individual.

Dari data yang telah masuk, terdapat

267 perusahaan agen. Sebanyak 200 perusahaan telah bersertifikat dan sisanya belum. Dari jumlah tersebut, agen bersertifikat mencapai 329.142 orang, sedangkan agen yang belum mengantongi lisensi sebanyak 106.463 orang. Itu berarti, cuma 76% agen yang memiliki lisensi.

“Terkait masih banyaknya agen yang belum bersertifikat, kami telah berkoordinasi dengan asosiasi terkait untuk mempercepat proses sertifikasi dengan peningkatan frekuensi ujian sertifikasi keagenan, termasuk penyelenggaraan ujian di daerah,”ujarnya, dalam press conference Insurance Day 2014 bertajuk ‘Generasi Cerdas Berasuransi’, di Jakarta, Senin, (13/10).

Selain itu, sambung Dumoly, pihaknya juga meminta asosiasi dan pelaku industri untuk menekan biaya sertifikasi keagenan agar lebih terjangkau, termasuk distribusi bahan ujian sertifikasi keagenan secara online Sementara itu, Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia (DAI), Hendrisman

Rahim mengatakan kontribusi sektor industri asuransi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia terus mengalami peningkatan, yakni dari 1,82% pada 2008 menjadi 2,16% pada 2012. Peningkatan ini terjadi lantaran ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berasuransi.

Meski rasio antara PDB Indonesia meningkat, namun pemahaman serta akses masyarakat akan produk dan jasa asuransi harus tetap terus didorong dari waktu ke waktu. “Dengan ajang seperti Insurance Day 2014 kita berharap meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berasuransi”, ungkapnya.

Hasil survei nasional literasi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2013 menunjukkan bahwa, hanya 17,84% atau sekira 18 dari setiap 100 penduduk Indonesia yang sudah mengerti manfaat asuransi dengan baik. Dan hanya sekira 12 dari setiap 100 penduduk Indonesia yang menggunakan produk dan jasa perasuran-

sian atau 11,81%.

Hendirsman mengatakan, rendahnya penetrasi asuransi tersebut mencerminkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya asuransi bagi kehidupan dan juga perencanaan keuangan mereka. “Ini sangat disayangkan, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar,” ungkapnya.

Hendrisman menjelaskan, jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa merupakan pasar yang potensial bagi industri asuransi. Apalagi, pertumbuhan kelas menengah di Indonesia terbilang besar mencapai 8% per tahun. Saat ini jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 50 juta orang dan akan mencapai puncaknya pada 25 tahun kedepan.

“Potensi pasar yang masih besar juga terlihat dari banyaknya investor asing atau perusahaan asing yang mulai masuk ke Indonesia beberapa waktu belakangan ini,” pungkasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

onflik internal Partai Persatuan Pembangunan tak berakhir. Kubu SDA dan Romahurmuziy (Romy) masih terus terlibat perang urat saraf dan saling menyalahkan. Kali ini justru tokoh senior PPP Bachtiar Chamsyah seakan berdiri di kubu SDA dengan menyalahkan Romy karena memecat SDA dan memutuskan keluar dari Koalisi Merah Putih dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat. Baginya hanya untuk mengejar jabatan politik, Romy telah berani melanggar aturan konstitusi partai berlambang kakbah itu.

Akibat kesalahan Romy, PPP menjadi dirugikan. Potret PPP tampak buram karena terkesan menggadaikan ideologi partai demi sebuah jabatan. Makin sempurna saja kerugian itu, karena jabatan yang dikejar oleh PPP tidak bisa diraih. PPP gagal menempatkan kader terbaiknya di kursi pimpinan MPR. Diprediksi juga PPP tidak akan berhasil merebut jabatan menteri dalam pemerintahan Jokowi-JK. Ini kerugian yang sempurna bagi PPP. Pemikiran itu memang ada benarnya. Akan tetapi, Bachtiar sepertinya melupakan ketika PPP masih bergabung dengan Koalisi Merah Putih, PPP pun telah terlibat kontrak bagi-bagi jabatan sesama partai pendukung KPM, namun KMP pun tak memenuh janjinya, PPP justru ditinggalkan. Bagi-bagi jabatan yang dijanjikan pada PPP pun tak tercapai semasih ada di KMP. Dinamika politik ini menampakkan realitas lemahnya elite politisi PPP. Tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Romy yang memisahkan diri dari KMP dan bergabung dengan Jokowi-JK. Apalagi ditengara dalam sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat beberapa hari lalu, kader PPP diprediksi tidak solid, bukan mustahil ada kubu SDA yang membelot mendukung KMP sehingga KIH kalah menempatkan paket pimpinan MPR, yang didalamnya terdapat kader PPP, Hasrul Azwar. Itu juga andai kekalahan KIH di MPR tidak disebabkan oleh ketidakkompakan pendukung KIH lainnya, anggota DPD. Konflik internal PPP harus segera dihentikan apabila PPP masih berharap menjadi parpol yang besar. (*)

Opini

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462| TAHUN III

77

Mimpi Negeri Bebas Korupsi

Salam Songkem

Merugikan PPP

KORAN MADURA

SELASA 14 OKTOBER 2014 No. 0462 | TAHUN III

Penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan telah melakukan praktik pemerasan dan penyalahgunaan wewenang menambah daftar panjang kasus korupsi yang menjerat pejabat tinggi negara.

Kasus ini sekaligus memperjelas bahwa indikasi bahwa korupsi telah menjamur di seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

K

asus tersebut juga menjadi pil pahit yang harus ditelan oleh Kabinet Indonesia Bersatu II. Jero bukanlah orang pertama yang terjerat korupsi kaitannya dengan menteri yang aktif di kabinet yang terjerat korupsi. Jelasnya, Jero menyusul dua rekannya, Surya Dharma Ali (Menteri Agama) dan Andi Mallarangeng ( Menteri Pemuda dan Olahraga).

Keadaan ini, oleh Presiden SBY dijadikan dalih bahwa era pemerintahannya adalah era memerangi korupsi dengan tidak pandang bulu. Terbukti, SBY dengan segala otoritasnya bisa saja melindungi menterimenterinya dari jeratan hukum kasus korupsi. Tapi, dengan terungkapnya tiga menteri sebagai tersangka, mencerminkan bahwa “tidak ada halangan” bagi KPK untuk menjerat tersangka korupsi di ranah kekuasaan SBY. Agaknya, ini bisa jadi hanya

alasan yang tak dapat dijadikan patokan bahwa korupsi sudah dapat dibumi hanguskan. Bahkan, fenomena tersebut, bagi masyarakat bisa dimaknai bahwa “tidak ada” pejabat di negeri ini yang tidak korupsi. Hal ini didasarkan bahwa atasannya saja kerap melakukan praktik korupsi. Bagaimana kondisi bawahannya. Mustahil jika korupsi dilakukan secara pribadi tanpa melibatkan orang lain atau kelompok tertentu. Inilah yang kemudian muncul istilah mata rantai korupsi.

Fokus Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, orang korupsi masih dianggap “suci”. Hal ini terbukti, ketika dalam pelantikan DPR kemarin, orang yang sudah jelas terjerat korupsi masih dilantik sebagai wakil rakyat.

Fenomena ini menjadi ankedot.

Bagaimana tidak, masyarakat sudah tidak jeli dalam menentukan pemimpinnya. Terlepas dari faktor penyebabnya, fenomena tersebut sungguh memalukan ditengah perang terhadap korupsi ditabuh kencang.

Setidaknya ada dua hikmah atas penetapan Jero Wacik sebagai tersangka. Pertama, lingkaran kekuasaan masih menjadi bulan-bulanan praktik korupsi.

Dan lingkaran inilah yang seharusnya menjadi fokus pemberantasan korupsi. Artinya, pemberantasan korupsi harus segera ditabuh dan dimulai dari “jeroan” korupsi, yakni lingkaran lingakaran dalam pusat kekuasaan.

Kedua, sektor minyak dan gas adalah sektor yang harus gencar dikuak dan dibongkar.

Tahun lalu, KPK berhasil menguak korupsi kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu (SKK) migas Rubi Rubiandini. Perlu diketahui bahwa sektor ini merupakan sektor penyumbang APBN dengan besaran ratusan triliun rupiah setiap tahun. Konkretnya, konribusi ke APBN mencapai 320 triliun rupiah setiap tahun.

Dan disektor inilah uang negara bocor atau madek dikantong

pribadi. Melihat praktik korupsi di sektor minyak dan gas bumi begitu massif, sudah sepatutnya KPK gencar menguak dan menyelamatkan uang negara supaya rakyat dapat meraskan manisnya keadilan dan kesejahteraan.

Gencarnya KPK menagkap koruptor idealnya diimbangi dengan sinergi sesama penegak hukum. Artinya, usaha “matimatian” KPK harus dibarengi dengan putusan hukuman berat terhadap perilaku kejahatan sosial oleh penegak hukum, Hakim tindak pidana korupsi (tipikor), misalkan. Sebab, fenomena yang seringkali terjadi dilapangan antara tuntutan Jaksa KPK tidak berbanding lurus dengan putusan Hakim Tipikor. Kebanyakan, putusan Hakim Tipikor lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK. Kasus sama terjadi pada Ratu Atut Chosiyah. Vonis yang dijatuhkan hakim tipikor terhadap terdakwa Ratu Atut menuai banyak kecaman. Putusan itu dinilai tidak sepadan terhadap dosa yang telah dilakukan dan cenderung menimbulkan pesimistis pemberantasan korupsi. Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Ratu Atut Chosiyah hukuman 10 tahun dan denda sebesar Rp 25o juta. Akan tetapi, hakim tipikor berkehendak berbeda, yakni memutuskan hukuman bagi Atut empat tahun dan denda sebesar 200 juta subside kurungan lima bulan. Atut dikenai pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UndangUndang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Negeri ini akan menjadi negeri maju, sejahtera, dan bermartabat manakala negeri ini bebas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sinergi oleh semua eleman masyarakat. Dan tak kalah pentingnya juga kinerja lembaga “super body”

seperti KPK. Simpelnya, kinerja KPK harus mendapatkan dukungan dari hakim tindak pidana korupsi. Manifestasi dukungan tersebut dalam bentuk penjatuhan hukuma seberat-beratnya.

Gencar menerapkan UU pencucian uang dalam setiap kasus korupsi merukan keharusan. Kekayaan negara yang dijarah koruptor harus dikembalikan pada haknya.

Jika upaya memiskinkan koruptor gencar dilakukan atau diterapkan, maka akan berdampak mencegah berulangnya praktik penjarahan uang negara.

Bahkan, kalau perlu hukuman seumur hidup juga harus tetap “dibumikan”. Hal ini sebagai langkah menuju negeri bebas korupsi. Bebas dari praktik korupsi adalah langkah menuju hakikat kemerdekaan, yakni terwujudnya kesjehteraan dan keadilan sosial. Hakikat kemerdekaan tersebut akan menghantarkan manusia pada optimalnya harkat kemanusiaan.

Mustahil harkat kemanusiaan dapat optimal jika korupsi masih menghiasi negeri.

Oleh sebab itu, menjadikan pemberantasan korupsi sebagai musuh bersama harus benar-benar ditegakkan. Keberanian dan ketangkasan KPK untuk menguak kasus korupsi serta hukuman berat dari hakim tipikor bisa menjadi awal kepunahan praktik korupsi di negeri ini. Memang, ketegasan dan “ketegaan” pemerintah adalah modal awal membumi hanguskan korupsi.

Dan yang demikian itu sejatinya telah dipraktikkan lebih dulu oleh negara China. “kegegaan” dapat dilihat ketika ada orang terbukti korupsi dengan skala besar, maka hukuman yang diberikan adalah hukuam mati.

Pertanyaannya, kapan Indonesia bisa seperti itu dalam memperlakukan koruptor kelas kakap?

Wallahu a’lam bi al-Shawab=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

SELASA 14 OKTOBER 2014 No. 0462 | TAHUN III

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462 | TAHUN III

Polisi Selidiki Penyebab Kecelakaan Maut

8

Korban Kecelakaan Bus itu Akan Wisuda

SURABAYA - Salah satu korban selamat dalam kecelakaan maut bus Harapan Jaya dengan nomor polisi AG 7900 UR, Widya Ari Putranti, akan menjalani wisuda sebagai sarjana pada 15 November 2014.

Saat ditemui di Rumah Sakit Bhayangkara, Surabaya, Jawa Timur, orang tua korban, Widodo mengaku anaknya berencana pergi ke Trenggalek untuk menemui kakaknya sambil menunggu waktu pelaksanaan wisuda.

"Rencananya mau ke rumah kakaknya. Saya sendiri yang mengantarkan sampai duduk di dalam bus. Namun nahas, belum selesai saya ganti baju, sudah mendapatkan telepon dari anak saya kalau ada kecelakaan dan bus yang ditumpanginya terguling," katanya, Senin (13/10).

Seketika itu juga, dirinya langsung berangkat dari rumahnya yang ada di kawasan Kutisari, Surabaya, menuju ke lokasi kejadian.

"Saat itu, suasana masih gelap karena tidak ada penerangan jalan di lokasi kejadian. Saya pun harus meraba-raba dan juga menggunakan penerangan sepeda motor hingga melihat anak saya yang duduk di pinggir jalan," katanya di depan kamar operasi.

Ia mengatakan dirinya mengaku masih beruntung, anaknya masih bisa selamat dalam kecelakaan tersebut, meskipun lengan kiri anaknya patah dan harus melakukan operasi.

"Anak saya bercerita sewaktu keluar dari Terminal Purabaya, Surabaya bus yang ditumpanginya itu sempat oleng beberapa kali karena kecepatan yang cukup tinggi. Baru setelah itu sekitar satu kilometer atau di lokasi kejadian bus terguling dan membuat semua kaca pecah," katanya.

Untuk menyelamatkan diri dari dalam bus yang terguling, kata dia, anaknya harus keluar melalui kaca belakang bus dengan memilah korban lain yang tergencet di dalam bus.

"Saat itu, yang ada di dalam pikiran anak saya hanya berusaha keluar dari bus. Khawatir kalau bus yang ditumpanginya itu ter-

ant/rudi mulya

KORBAN KECELAKAAN BUS. Jenazah Suniyem (50) salah satu korban meninggal saat kecelakaan bus Harapan Jaya di Jalan Raya Waru, Sidoarjo tiba di rumah duka di Desa Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Senin (13/10). Sementara korban selamat kecelakaan bus Harapan Jaya di Jalan Raya Waru, Sidoarjo tiba di rumah di Desa Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur (Insert).

bakar. Sekali lagi beruntung anak saya masih hidup," katanya.

Di Rumah Sakit Bhayangkara sendiri terdapat empat orang yang dirawat, dua di antaranya mengalami patah tulang dan harus dioperasi seketika itu juga.

Sementara korban ringan, sudah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan perawatan dasar dari petugas medis yang ada di rumah sakit tersebut.

Sebelumnya, kecelakaan maut bus Harapan Jaya dengan nomor polisi AG 7900 UR di Medaeng, Kecamatan Waru, Sidoarjo terjadi sekitar pukul 05.00 WIB hingga menyebabkan tujuh penumpang tewas.

Sementara itu, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sidoarjo AKP Budi S mengatakan pihaknya saat ini masih menyelidiki kejadian itu.

"Kami masih memeriksa sejumlah orang saksi termasuk kenek bus dan juga kondektur bus untuk dimintai keterangan atas kejadian ini," katanya.

Informasi dari sumber lain me-

nyebutkan bus yang nahas itu berebut penumpang dengan bus lain, sehingga keduanya adu kecepatan sebelum meninggalkan terminal, namun bus yang nahas terguling.

Penyebab Kecelakaan Diselidiki Sementara,petugas Kepolisian Resor Sidoarjo masih menyelidiki penyebab kecelakaan maut Bus Harapan Jaya bernomor polisi AG 7900 UR di Medaeng, Sidoarjo sekitar pukul 05.00 WIB hingga menyebabkan tujuh penumpangnya meninggal dunia.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sidoarjo AKP Budi S me-

ngatakan pihaknya masih menyelidiki kejadian ini.

"Kami m a s i h menyelidiki kejadian ini dan belum bisa men y i m p u l k a n penyebab kecelakaan," katanya.

Ia mengatakan bus dengan jurusan SurabayaTrenggalek ini baru keluar dari Terminal Purabaya Surabaya dan pada saat di lokasi kejadian bus tersebut terguling ke arah kanan.

"Kami juga masih meminta keterangan sejumlah orang saksi yang ada di lokasi kejadian," katanya.

Ada dugaan, sopir bus tersebut tidak bisa menguasai kendali kemudi hingga akhirnya mena-

brak pembatas jalan dan penerangan jalan umum di sekitar lokasi kejadian.

"Intinya semua kemungkinan penyebab kecelakaan masih bisa terjadi. Kami masih terus menyelidiki penyebab kecelakaan ini," katanya.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, total penumpang di dalam Bus Harapan Jaya sebanyak 54 orang dan tujuh orang meninggal dalam kecelakaan tersebut.

Sedangkan penumpang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Untuk korban yang tewas dibawa ke RSUD Sidoarjo, sedangkan korban luka dirujuk ke RS Bhayangkara Polda Jatim. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462 | TAHUN III

9

Pemkot Melunak Soal Pasar Turi SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mulai melunak dalam persoalan rencana pengambilan alih Pasar Turi, karena masih akan mempelajari kontrak kerja sama dengan investor PT Gala Bumi Perkasa.

"Tahapan-tahapannya kan ada. Bukan langsung mengambil alih begitu saja. Nanti akan diproses secara hukum. Nanti kami akan lakukan pengecekan bersama. Kami akan melibatkan BPKP dan juga kejaksaan," ujar Sekretaris Kota (Sekkota) Hendro Gunawan di DPRD Kota Surabaya, Senin (13/10).

Setelah menghadiri acara dengar pendapat (hearing) di gedung wakil rakyat itu, ia menjelaskan hasil "legal opinion" (pendapat hukum) dari kejaksaan menyebutkan bahwa status bangunan

Pasar Turi tidak boleh "Strata Tittle", tapi harus Hak Pakai.

"Status bangunan Pasar Turi sendiri oleh investor diubah menjadi Strata Tittle," katanya seraya enggan menjawab langkah Pemkot Surabaya terkait hasil legal opinion tersebut.

Ia menambahkan sesuai saran dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tidak ada lagi perpanjangan waktu untuk penyelesaian Pasar Turi.

Pada 13 Oktober merupakan hari terakhir bagi investor untuk menuntaskan stan dan bangu-

nan pasar yang menelan investasi sebesar Rp1 triliun lebih tersebut.

Dalam sidak yang digelar pada Senin (13/10), pihaknya juga akan melibatkan investor. Dalam perjanjian disebutkan jumlah stan yang harus diselesaikan investor sebanyak 3.800 stan, bukan 6.500 stan seperti sempat disinggung Wali Kota Surabaya.

"Tapi kami akan pelajari kontraknya seperti apa. Hak dan kewajiban investor itu bagaimana.

Apakah yang selesai itu stan saja ataukah beserta bangunannya sekaligus. Kita pelajari kontraknya dulu, hak dan kewajiban investor itu seperti apa," katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua Kelompok Pedagang (Kompag) Pasar Turi, H Syukur mengakui saat ini masih belum saatnya bagi

Pemkot Surabaya untuk mengambil alih Pasar Turi, sebab harus ada tahapan terlebih dulu sebelum tindakan pengambilalihan itu.

Salah satunya adalah dengan memutus kontrak dengan investor. Jika kontrak sudah diputus, baru kemudian Pemkot mendata berapa dan siapa saja pedagang yang dirugikan oleh investor. Setelah itu, baru kemudian pengambilalihan bisa dilakukan.

"Memang belum saatnya untuk diambilalih. Tapi, kami harap Selasa (14/10), pemkot menyatakan sikap untuk memutus kontrak dengan investor karena terlambat menyelesaikan pembangunan Pasar Turi," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji, menga-

DUGAAN KORUPSI

PENYAKIT MASYARAKAT

Siswa Jangan Terhasut Geng Motor

Pejabat Disdik Diperiksa PONOROGO - Kejaksaan Negeri Ponorogo, Jawa Timur mulai memeriksa satu per satu pejabat dinas pendidikan setempat, serta sejumlah rekanan pengadaan buku, terkait dugaan korupsi proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013 senilai Rp 2,1 miliar.

"Pekan kemarin sudah ada tiga pejabat dinas pendidikan yang kami periksa," kata Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ponorogo, Yunianto, Senin (13/10).

Tiga pejabat teras Dindik Ponorogo yang telah menjalani pemeriksaan awal tersebut masing-masing disebut Yunianto dengan inisial S selaku pemeriksa barang, ketua panitia pengadaan, SS, serta pejabat pembuat komitmen, MJ. "Kami mencoba menggali keterangan yang paling penting untuk menemukan perbuatan melawan hukum dalam dugaan kasus korupsi ini," lanjutnya.

Belum ada tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek DAK tersebut. Namun, Yunianto mengisyaratkan pihaknya akan menaikkan status ke penyidikan apabila pemeriksaan awal (penyelidikan) yang mereka lakukan menemukan cukup bukti adanya unsur kerugian negara.

"Kami periksa pengadaan keseluruhan, kesesuaian dengan ketentuan (Permendiknas) hingga bagaimana mereka bisa menetapkan pemenang lelang.

Termasuk apakah benar-benar sudah tahu soal pemenang lelang," tandasnya.

Selain ketiga pejabat di atas, lanjut Yunianto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, beberapa kepala sekolah penerima DAK, serta rekanan pengadaan dipastikan juga akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.

"Semua ada acuannya. Tapi soal apakah kami temuan pelanggaran juklak dan juknis, itu masih akan kami evaluasi dan belum bisa kami sampaikan. Kami tidak mau gegabah dan mengaburkan kasus ini," ujar Yunianto.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Ponorogo telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa sekolah dasar (SD) di daerah tersebut, menindaklanjuti dugaan korupsi proyek DAK (dana alokasi khusus) pendidikan tahun 2013, senilai Rp 2,1 miliar.

Ia mengisyaratkan, dari 43 lembaga SD yang menerima alokasi DAK pendidikan 2013, hampir semuanya ditemukan dugaan kerugian negara.

Dalam penggunaan DAK tersebut terdapat pengembalian dana ke Pemerintah Pusat sebesar Rp 49 juta.

Dana ini, kata Yunianto, nilainya setara dengan jatah bantuan tiap sekolah yang sebesar Rp 51 jutaan untuk 24 item alat peraga pendidikan dikurangi berbagai biaya administrasi dan lain-lainnya. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

takan semua kebijakan terkait dengan pembangunan Pasar Turi menjadi kewenangan sepenuhnya Pemkot Surabaya.

Pihaknya sendiri tidak bersedia masuk terlalu jauh mencampuri urusan pembangunan pasar legendaris tersebut.

Hal ini dikarenakan DPRD Kota Surabaya sejak awal tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan Pasar Turi pascakebakaran, sehingga dia meminta agar semua masalah di Pasar Turi tidak ditimpakan ke DPRD. "Kami sering menerima pengaduan masyarakat soal Pasar Turi. Padahal yang punya kewenangan itu pemkot. Maka pemkot harus bisa menyelesaikan sendiri," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

PEMILIHAN MISS SOPHIE PARIS

ant/m.risyal hidayat

Sejumlah peserta berpose ketika mengikuti pemilihan Miss Sophie Paris 2014 di atrium Tunjungan Plaza I, Surabaya, Jatim, Minggu (12/10).

Sebanyak 30 peserta dari sejumlah kota di Jatim beradu kemampuan untuk bisa maju ke babak final di Jakarta.

BONDOWOSO - Kapolres Bondowoso AKBP M Sabilul Alif mengingatkan para siswa di wilayah kerjanya agar jangan terhasut ikut menjadi bagian dari aktivitas geng motor.

"Jangan bergabung atau terhasut untuk ikut kelompok geng motor yang meresahkan dan mengganggu masyarakat dan para pengguna jalan lainya," katanya saat menjadi inspektur upacara di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bondowoso, Jawa Timur, Senin (13/10).

Bagi siswa yang sudah memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan ke sekolah menggunakan sepeda motor, Kapolres mengingatkan mereka agar mematuhi seluruh peraturan lalu lintas, bahkan bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

"Hindari dan jauhi sikap ugalugalan di jalan karena hal tersebut hanya akan merugikan diri sendiri ataupun orang lain," katanya.

Sementara bagi siswa yang belum memenuhi syarat untuk mengendarai sepeda motor, ia meminta agar mereka menggunakan fasilitas angkutan umum atau meminta antar kepada para orang tua atau keluarga demi keselamatan dan keamanan siswa dan pengguna jalan lainnya. = ANT/MASUKI M ASTRO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462 | TAHUN III

Kasus BBM Ilegal Dilimpahkan ke Kejari Sempat Dirumorkan Berhenti SURABAYA – Setelah dirumorkan berhenti penyelidikannya, akhirnya berkas kasus penyalahgunaa bahan Bakar Minyak (BBM) jenis marine fuel oil (MFO) secara ilegal yang diungkap oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada 30 Mei 2014 lalu, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak. Padahal, kasus itu terungkap nyaris bersamaan dengan kasus solar ilegal di Sidotopo.

Mabes Polri baru melimpahkan kasus BBM ilegal itu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak pekan lalu. Penyidik Mabes Polri menyerahkan tersangka, berkas, beserta barang buktinya kepada Kejaksaan.

Pelimpahan itu dilakukan setelah Mabes Polri merampungkan penyidikan kasus BBM ilegal ini hingga siap untuk disidangkan. Sejak terungkap di Surabaya, pengusutan kasus itu dilanjutkan di Jakarta. Setelah semuanya tuntas,

tersangka beserta semua perlengkapannya dilimpahkan ke Kejaksaan.

Kepala Kejari Tanjung Perak, Tatang Agus Volleyantono, membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan, jika saat ini kejaksaan sudah menunjuk tim jaksa untuk menyidangkan perkara tersebut. “Sekarang masih tahap penyusunan surat dakwaan,� kata dia.

Dia menegaskan, jika pihaknya menargetkan secepatnya kasus BBM ilegal itu bisa tuntas

sehingga kasus itu bisa disidangkan di pengadilan. Sayangnya, ketika ditanya jeratan pasal, Kajari Tanjung Perak ini mengaku tidak hafal.

Kasus yang menjadi sorotan nasional itu sempat dikabarkan berhenti. Sebab sejak pengungkapan pada 30 Mei 2014 lalu, kasus tersebut tidak ada kabar.

Padahal, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri sudah menetapkan seorang tersangka bernama Konco Djoyo Tjondro, selaku Direktur PT Sarana Pintu Mas (SPM).

Mabes Polri mengungkap kasus tersebut karena PT SPM membeli dan menimbun BBM jenis MFO tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Penimbunan itu dilakukan dengan cara memarkir kapal MT Intan Jayadi di perairan utara Surabaya.

Polisi saat menangkap menyebut, dalam beroperasi PT SPM mengerahkan dua kapal untuk berbisnis BBM secara ilegal.

Tersangka menggunakan kapal MT Saturn III untuk mencari BBM yang dijual para nelayan menggunakan kapal kayu di

sekitar laut Surabaya dan Benoa, Bali.

Ketika kapal MT Saturn III sudah penuh, isinya dipindahkan ke kapal MT Intan Jayadi yang terparkir.

Kapal itu pula yang kemudian menjualnya kepada para pembeli. Pelaku menjualnya kepada kapal-kapal asing dan lokal.

Tersangka mendapat keuntungan dari selisih harga beli dan jual. PT SPM membeli dengan harga Rp 4.800 per liternya. Minyak itu dijual dengan harga Rp 7800 per liternya.

Penyidik menyita barang bukti dua kapal tersebut yang terparkir di perairan utara Surabaya. Kapal MT Intan Jayadi masih berisi minyak sebanyak 116 kilo liter. Sedangkan kapal MT Saturn III berisi BBM sebanyak 292 kilo liter.

Saat itu, Mabes Polri menjerat tersangka dengan pasal 55 Undang-undang (UU) nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi. = AGUS SETYAWAN

LOKALISASI

Penertiban Panti Pijat Dolly Dioptimalkan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan sejak lokalisasi Dolly resmi tutup pada 18 Juni lalu hingga saat ini, pihaknya telah menutup sebanyak 14 Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU) lantaran diduga tidak mengantongi izin.

"Dari 14 RHU itu, sebagian besar adalah panti pijat," katanya, Senin (13/10).

Menurut dia, penertiban terhadap RHU dilakukan dengan cara merazia tempattempat tersebut. Jika dalam razia tidak memiliki izin dan bahkan menyediakan PSK, pi-

haknya akan langsung menjatuhkan sanksi penutupan sementara.

Selama penutupan sementara itu, lanjut dia, pemilik RHU diberi kesempatan untuk melengkapi perizinan. "Kami rutin lakukan razia. Yang banyak kami razia adalah panti pijat karena kami sinyalir PSK eks Dolly banyak yang pindah kesana," katanya.

Tak hanya panti pijat, kata dia, Satpol PP juga menyasar RHU-RHU yang lain seperti kafe, rumah karaoke hingga diskotik.

Sebelum menggelar razia ke titik sasaran, pihaknya telah memprediksi bahwa RHU tersebut

Irvan Widyanto

Kepala Satpol PP Kota Surabaya telah disalahgunakan atau tidak memiliki izin.

Ini berdasarkan dari laporan masyarakat yang masuk ke Satpol PP. "Dalam penertiban, kami memeriksa izin-izin RHU. serta mencocokan data para pekerjanya. Jika memang ditemukan ada PSK, langsung kami amankan dan kami kirim ke Dinas Sosial

(Dinsos). Selanjutnya, dinsos akan memulangkan PSK tersebut ke daerah asal mereka," katanya.

Irvan menegaskan, razia terhadap RHU ini digelar rutin tiap minggu. Sejauh ini, petugas berhasil mengamankan sekitar 16 PSK. Mereka sebagian ada yang mangkal di jalan umum dan di beberapa panti pijat.

Menurut dia, lokalisasi Dolly, Bangunsari, Sememi, Klakah Rejo, Tambak Asri ditutup, ada indikasi PSK yang mencoba berpraktik di tempat-tempat umum.

Pihaknya sendiri sudah memiliki data base PSK dari keempat lokalisasi tersebut.

"Nantinya kami tidak hanya merazia RHU, area publik seperti taman-taman kota dan eco tourism Mangrove juga akan kami razia. Ini karena tempat-tempat tersebut diduga sebagai ajang mesum mudamudi," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

PETERNAKAN

Populasi Sapi Perah Menyusut MALANG - Populasi sapi perah di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dari tahun ke tahun terus menyusut, bahkan tahun ini penyusutannya cukup drastis, yakni mencapai 17 ribu ekor, dari 89 ekor menjadi 72 ribu ekor.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, Sudjono di Malang, mengatakan untuk mempercepat penambahan populasi sapi perah tersebut, pemkab memprioritaskan bantuan untuk pengadaan sapi perah ketimbang sapi potong.

Tahun ini, Pemkab Malang menyiapkan 185 ekor bibit sapi perah untuk disalurkan pada kelompok peternak, sedangkan untuk sapi potong hanya 10 ekor.

"Tahun ini kami memang lebih memprioritaskan bibit sapi perah daripada sapi potong karena selain untuk mengantisipasi terus menurunnya jumlah sapi, juga untuk meningkatkan produksi susu segar yang setiap tahun juga terus menurun," ujarnya, Senin (13/10).

Produksi susu segar di Kabupaten Malang, lanjutnya, saat ini ratarata hanya sekitar 1.000 liter, padahal kebutuhan dari Industri Pengolah Susu (IPS) rata-rata sebanyak 1.700 liter per hari, sehingga masih ada minus 700 liter setiap harinya.

Lebih lanjut, Sudjono mengatakan anggaran untuk pengadaan bibit sapi perah sebanyak 185 ekor itu sebesar Rp 3 miliar, namun akan direalisasikan secara bertahap.

Saat ini baru 80 ekor sapi yang sudah didistribusikan pada kelompok peternak di Kecamatan Wajak, Poncokusumo dan Tumpang, sedangkan 100 ekor lainnya dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2014.

Menurut dia, bibit sapi perah yang didistribusikan pada kelompok peternak rata-rata berusia sekitar 2,5 tahun yang didatangkan dari berbagai daerah, seperti Kecamatan Pujon dan Kabupaten Pasuruan.

Harga bibit sapi perah tersebut sekitar Rp 17 juta per ekor, namun tidak semua kelompok peternak bisa mendapatkan bibit sapi perah tersebut, karena harus memenuhi kriteria tertentu.

Kelompok peternak yang bisa mendapatkan bantuan bibit sapi perah tersebut adalah kelompok peternak yang berasal dari daerah yang sudah menjadi sentra ternak sapi perah karena kemungkinan besar sudah memiliki jaringan IPS yang memudahkan peternak untuk menjual susunya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462 | TAHUN III

11

ant/syaiful arif

TOL MOKER SEKSI I BEROPERASI. Pekerja berada di gerbang jalan tol Trans Jawa Kertosono-Mojokerto seksi 1 di Tembelang, Jombang, Jawa Timur, Minggu (12/10). Jalan tol Kertosono-Mojokerto seksi 1 sepanjang 14,7 Kilometer akan dioperasikan mulai Selasa (14/10), diharapkan dapat menjadi solusi bagi kepadatan lalu lintas di sekitar Jombang.

SURABAYA - Pemerintah memperkirakan Tol TransJawa sepanjang 615 kilometer dapat diselesaikan dan dioperasikan tidak sampai lima tahun ke depan.

"Tak sampai lima tahun, sudah selesai dan dioperasikan," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menjawab pers usai meresmikan Jalan tol Mojokerto-Kertosono Seksi 1 sepanjang 14,7 kilometer di Jombang, Senin (13/10).

Penegasan tersebut terkait dengan pernyataan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto sebelumnya bahwa Presiden terpilih Joko Widodo harus tetap melanjutkan proyek tol lintas Jawa.

Tidak hanya itu, pihak terkait memang mendesak agar percepatan penyelesaian tol yang bertujuan mengurangi beban pantai utara Pulau Jawa sejak 199O-an itu, benar-benar dapat dilakukan.

Menurut Djoko, secara umum persoalan yang menghadang Tol Trans Jawa adalah proses pembe-

Tol Trans Jawa Selesai Sebelum Lima Tahun basan lahan, meski sebagian ruas yang lain sudah selesai.

Djoko merinci, Serang-Jakarta, Jakarta-Karawang sudah selesai, sedangkan Karawang-Cirebon, tahun depan selesai.

"Cirebon-Brebes tahun depan selesai, Brebes-Semarang masih pembebasan lahan, SemarangSolo-Bawen selesai, Bawen-Solo pembebasan lahan," katanya.

Kemudian, Solo-Ngawi, 90 persen lahan sudah dibebaskan, Ngawi-Kertosono juga sama, Kertosono-Mojokerto sedang diselesaikan, terakhir Mojokerta-Surabaya," katanya.

Oleh karena itu, tegasnya, pihak terkait agar lebih keras lagi untuk mengupayakan percepatan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol.

"Lahan dibebaskan bukan

untuk investor tetapi untuk kepentingan masyarakat sekitar khususnya dan bangsa Indonesia umumnya," katanya.

Dirjen Bina Marga PU, Djoko Murjanto juga optimis Tol Trans Jawa bisa diselesaikan sekitar 3-5 tahun ke depan.

"Lima tahun sebelumnya masalah itu ada di finansial dan lahan, kini finansial tak masalah, tetapi hanya lahan," katanya.

Dirjen Bina Marga berharap UU Lahan yang baru bisa berkontribusi signifikan terhadap pembebasan lahan jalan tol mulai 2015.

Tol Mojokerto-Kertosono sepanjang 40,5 km terbagi empat seksi dengan total biaya investasi Rp3,48 triliun dan biaya konstruksi Rp2,38 triliun dan biaya pembebasan lahan Rp297 miliar.

Pemegang konsesinya adalah

PT Marga Harjaya Infrastruktur (MHI) dengan masa konsesi 35 tahun sejak 2010. MHI adalah bagian dari Grup Astra melalui PT Astratel Nusantara.

Jombang-Mojokerto Selain meresmikan pengoperasian Tol Mojokerto-Kertosono, Menteri PU Djoko Kirmanto juga menerima usulan pergantian nama ruas tol dari Mojokerto-Kertosono menjadi Jombang-Kertosono.

"Secara prinsip saya setuju karena ini aspirasi masyarakat karena memang sebagian besar atau sekitar 30 km dari 40,5 km, berada di wilayah Jombang," katanya.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian PU, A. Ghani menyebut, bisa saja nama ruas itu diganti dan untuk itu hanya perlu mengubah Surat Keputusan Menteri dan klausul dalam PPJT (Perjanjian Pengusahaan

Jalan Tol).

"Tentu, setelah empat seksi dari ruas ini, selesai dibangun, 2-3 bulan setelah itu, ganti nama," kata Gani.

Tol itu sendiri ditargetkan selesai dibangun pada 2015, jika 100 persen lahan dari empat seksi dibebaskan hingga akhir 2014.

Selain meresmikan tol Mojokerto-Kertosono Seksi 1, Menteri PU Djoko Kirmanto juga meresmikan 13 proyek infrastruktur ke-PU-an di Jawa Timur seperti, Fly Over Peterongan Jombang, Fly Over Pasar Kembang Surabaya, Jembatan Kalilengkong, Jembatan Trisula.

Selain itu, sejumlah proyek sumber daya air seperti sejumlah Embung Batu Putih, Krikilan, rumah pompa dan lainnya. = ANT/EDY SUJATMIKO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SELASA 14 OKTOBER 2014 No. 0462 | TAHUN III

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462 | TAHUN III

MADURA

12

KEKAYAAN PEMKAB

Aset Tembus Rp 20,1 T

MENUNTUT GAJI. Karyawan PTKL turun jalan kembali untuk menuntut utang PTKL kepada para karyawan

Karyawan PTKL Kembali Turun Jalan Tidak Adil Soal Pemberian Gaji PROBOLINGGO - Sejumlah perwakilan karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perseroan Terbatas Kertas Leces ( Sekar PTKL) Kabupaten Probolinggo, kembali turun jalan. Karena dinilai dalam pemberian gaji kepada karyawan beberapa bulan kemarin dinilai tidak adil.

Demo yang dimulai sekitar pukul 07.30 WIB di depan kantor Direksi yang terletak di jalan raya Leces Kabupaten Probolinggo, sedikit memacetkan arus kendaraan yang melintas di depan pabrik PTKL. “Kami turun jalan ini, ingin menuntut hutang PTKL kepada para karyawan. Selama ini kami belum mendapatkan gaji,” terang Sekretaris Sekar PTKL, Arham, kepada wartawa, Senin (13/10).

Menurutnya, perlakukan atas kesepakatan direksi PTKL dengan para karyawan tentang gaji yang harus dibayarakan ternyata tidak

ditepati. Bahkan dalam perjanjian tersebut PTKL akan membayar semua karyawan.“Kenyataannya, manjemen hanya membayar karyawan yang masuk kantor saja,” jelas Arham.

Arham menambahkan, memang sebagian karyawan sudah di gaji oleh pihak manejemen PTKL pada 22 September kemarin. Mereka yang mendapatkan upah kerjanya hanya sebagian karyawan.

Padahal karyawan yang tida terbayar gajinya masih banyak.

Termasuk karyawan yang tidak ngantor.”Kami berapa bulan tidak

digaji sebelum memilih tidak masuk pabrik. Bahkan pesangon bagi karyawan yang dipensiunkan juga tidak dibayar,”paparnya. ia mengaku kalau karyawan yang memilih tidak masuk kantor kurang lebih dari 700 orang.

Mereka sama sekali tidak mendapatkan gaji sepeserpun.“Kami demo bukan untuk kepentingan sekar saja, Namun ini menyangkut kepentingan karyawan PTKL,” ucap Arham.

Arham menegaskan, pihaknya akan terus melakukan unjuk rasa sampai permasalahan PTKL terselesaikan.”Sampai kapanpun sekar tetap akan solid untuk menuntut PTKL menyelesaikan permasalahan karyawan tentang gaji yang belum diterimanya. Karena ini menyangkut tentang kehidupan ekonomi keluarga karyawan,” tegasnya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Harta kekayaan yang dimiliki pemkab Probolinggo nampaknya cukup besar. Terbukti aset pemkab tercatat mempunyai aset Rp 20,1 triliun. Aset sebesar itu termasuk aset bergerak dan tidak bergerak.

Menurut Bagaian Pengelolaan Dan Pengadaan Pemkab Probolinggo, Lu’lual Fuadah, mengatakan setiap tahun mengalami penurunan harga pada laporan keuangan daerah di neraca tahunan. Salah satunya adalah mobil dinas.

“Setiap tahun mobil dinas harganya tiap tahun berkurang.

Disesuaikan dengan harga taksiran, aset itulah yang setiap tahun berkurang di laporan,” katanya kepada wartawan, Senin (13/10).

Menurutnya, untuk aset yang tidak mengalami penyusutan biasanya cenderung mengalami kenaikan taksiran harga. Salah satunya tanah. Tanah yang dimiliki Pemkab Probolinggo selalu mengalami kenaikan. “Aset tanah itu lah yang menyebabkan laporan keuangan mengalami kenaikan di neraca,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Kepa-

la Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD), Tanto Walono, mengatakan, angka sebesar itu besaran angka tersebut karena DPKD berhasil melakukan identifikasi aset pemkab dalam kurun waktu 2003-2006 lalu.

Dalam kurun waktu itu, pemkab tidak pernah mencatatkan asetnya. Akibatnya, pada saat audit BPK tahun lalu muncul menjadi catatan dan direkomendasikan untuk segera menginventarisir seluruh belanja aset dalam kurun waktu itu.”Dan saat ini sudah tuntas dan claer. Jadi tidak ada masalah,” katanya.

Tidak terintarisirnya seluruh belanja aset pemkab tersebut, lanjut dia, mencakup semua aset pemkab mulai dari belanja mobil dinas, tanah, bangunan.

Sayangnya pihaknya enggan menyebut berapa nominal aset pemkab dalam kurun waktu tersebut.

“Berapa nominalnya saat ini masih di inventarisir. Dan dikumpulkan dalam satu dokemen. Jadi tidak bisa disampaikan satu persatu,”papar Tanto Walono. =Mahfud Hidayatullah

Masyarakat Ekonomi ASEAN

IKM Perlu Peningkatan Manajemen Hadapi MEA PROBOLINGGO - Demi menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai pada tahun 2015 mendatang, harus benar-benar dipersiapkan oleh pelaku usaha kecil menengah menyambutnya dengan jalan meningkatkan pengelolaan manajemen.

Kepala Dinas Perindutsrian dan Perdagangan (Dipserindag) Kabupaten Probolinggo, Sidik Wijanarko mengatakan, dalam menghadapi MEA 2015 mendatang, pelaku usaha termasuk IKM yang berdiri di kalangan masyarakat perlu adanya perbaikan internal produksinya.“Yang paling penting pengelolaan manajemen bagi setiap usaha IKM,” jelasnya kepada wartawan, Senin (13/10).

Menurutnya, datangnya

MEA akan menjadi peluang bagi para pelaku usaha.

Sebab dengan adanya pasar bebas ASEAN, semua lintas usaha akan secara bebas masuk untuk diperdagangkan.

“Kalau IKM tidak bisa menghadapi kenyataan itu, maka itu justu akan menjadi ancaman bagi usaha yang dijalankann y a ,” t e r a n g S i d i k W i j a narko.

Sidik Wijanarko mengaku, keberadaan IKM yang ada di Kabupaten Probolinggo, jumlahnya mencapai ratusan usaha yang dijalankan dan dikelola masyarakat.

Oleh sebab itu, IKM dituntut untuk melakukan persiapan dengan meningkatkan pengelola manajemen. =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462| TAHUN III

13

TRADISI SYUKURAN

Layangan Toancak untuk Minta Hujan

TETAP BEROPERASI. Kapal tradisional antar pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo menuju pulau Gili Ketapang dianggap sudah tidak layak pakai.

Penumpang Keluhkan Kapal Transportasi Tak Layak Pakai PROBOLINGGO – Penumpang kapal tradisional antar pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo menuju pulau Gili Ketapang belakangan mulai dikeluhkan. Keluhan penumpang itu karena sebagian kapal tradisional dianggap sudah tidak layak pakai, namun masih tetap beroperasi.

“Sebagian kapal tradisional itu ada yang tidak layak pakai, tetapi masih tetap beroperasi memuat penumpang di laut,” ujar seorang penumpang, Sumar kepada wartawan, Senin (13/10).

Dia menjelaskan, dianggap tidak layak pakai tersebut salah satunya persoalan kondisi kapal.

Selain itu, kapal tidak menyediakan alat pelampung. “Padahal pe-

nyediaan alat pelampung untuk penumpang itu sangat penting,” katanya.

Melihat kondisi tersebut, Sumar menganggap hal itu sangat membahayakan bagi penumpang.

Sehingga keberadaan kapal tradisional yang melakukan operasinya memuat penumpang perlu dilakukan uji kelayakan. “Semacam uji kir. Itu sangat penting karena

demi keselamatan penumpang kapal itu sendiri,” imbuh dia.

Karena tidak adanya uji kelayakan tersebut, sehingga pemilik kapal seenaknya melakukan operasi tanpa memikirkan keselamatan penumpang. “Ini di laut, bagaimana jika terjadi musibah karam. Kapal juga tidak menyediakan alat pelampung,” katanya.

Hal senada juga diakui penumpang lainnya, Miskur. Dia mengatakan, di pelabuhan Tanjung Tembaga itu memang banyak kapal tradisional yang sudah berumur puluhan tahun. Sehingga perlu dilakukan pemulihan.

“Kalau tidak pernah dilakukan perbaikan itu sangat berisiko juga

bagi penumpang,” katanya.

Itulah sebabnya, Miskur mengaku setuju jika kapal-kapal tradisional tersebut dilakukan uji kelayakan yang dilakukan oleh Dinas terkait.

Pantauan di lapangan, hampir setiap hari puluhan kapal tradisonal itu melakukan aktifitasnya memuat penumpang di kawasan pelabuhan Tanjung Tembaga. Para penumpang kapal itu rata-rata berasal dari warga Desa Gili, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Sedangkan ongkos setiap penumpang dari pelabuhan hingga dermaga pulau Gili Ketapang sebesar Rp.5 ribu. =Muhammad Sugianto

PROBOLINGGO - Musim kemarau seperti sekarang warga Desa Kotanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, ramai-ramai bermain layanglayang raksasa. Toancak, demikian nama permainan tradisional yang ditujukan untuk meminta hujan itu.

Di tengah ladang tembakau yang baru dipanen mereka asyik menaikkan dan menurunkan layangan berukuran raksasa.

Permainan tradisional ini biasa digelar pada musim kemarau agar hujan segera turun.

“Layang-layang Toancak adalah jenis layang-layang yang berukuran besar. Dengan bentangan tongkat penghasil suara atau sawangan yang diletakkan pada bagian atas layang-layang. Saat layanglayang yang diterbangkan, sawangan inilah yang menimbulkan bunyi gemuruh,”ujar Mulyadi, salah satu pemilik layang-layang toancak, kepada wartawan, Senin (13/10).

Menurutnya, tradisi yang diawali dengan pelepasan ribuan burung merpati ini, juga bertujuan untuk memanjatkan rasa syukur kepada yang maha kuasa atas panen tembakau yang melimpah pada tahun ini.

Sedangkan layang-layang Toancak dikhusukan untuk para petani tembakau, dan menjadi ajang ketangkasan bermain layang-layang antar sesama petani. Mereka dituntut mampu mengendalikan layang-layang saat diterpa angin kencang.

“Hal ini diumpamakan sebagai pengendalian tanaman tembakau saat terserang cuaca buruk atau hama tanaman,”terang Mulyadi.

Senada disampaikan, Nasrullah (45) salah satu petani yang memiliki layang-layang Toancak, mengatakan sewaktu layang-layang diterbangkan.

Selain sebagai rasa syukur atas milimpahnya hasil panen tembakau. “Layang-layang Toancak juga dimaksudkan untuk meminta hujan segera turun demi menyambut masa tanam padi selanjutnya,”ucapnya.

Tidak hanya kemeriahan, lanjut dia, yang dirasakan oleh para petani. Namun ratusan warga kampung sekitar juga terlihat antusias menonton tradisi warga Desa Kotanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. =M.Hisbullah Huda

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462 | TAHUN III

MENUAI SOROTAN. Tidak adanya papan nama proyek pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.

Pembangunan RTH Menuai Sorotan DPRD Tak Juga Turun Tangan PROBOLINGGO – Proyek pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) yang terdapat di Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, menuai sorotan. Warga setempat menilai pembangunan RTH tersebut dianggap kurang transparan karena tidak ada papan nama proyek seperti pembangunan lainnya.

“Awalnya warga tidak tahu itu proyek pembangunan apa,” ujar seorang warga, Indra kepada wartawan, Senin (13/10).

Namun, setelah pembangunan itu berlangsung, ternyata proyek tersebut merupakan

pembangunan RTH. “Warga tidak tahu karena memang di areal proyek tidak dipasang papan nama proyek,” katanya.

Indra menjelaskan, tidak adanya papan nama proyek itu, membuat warga bertanya-tanya

soal pelaksanaan pembangunan tersebut. Padahal, pemasangan papan nama itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak CV yang mengerjakannya. Sehingga masyarakat bisa melakukan pengawasan secara langsung.

“Kalau tidak ada papan nama, masyarakat tidak bisa melakukan pengawasan. Karena yang jelas pemerintah membangun RTH itu peruntukannya untuk masyarakat setempat,” tandas warga lainnya, Sundari.

Sebelumnya, salah seorang anggota DPRD Kota Probolinggo,

Hamid Rusdi saat dikonfirmasi soal pembangunan RTH itu berjanji akan turun tangan. Namun hingga saat ini persoalan pembangunan RTH yang belakangan menuai sorotan itu tidak juga mendapatkan respon.

Sementara itu, pantauan di lapangan, mega proyek pembangunan RTH itu sedang dalam pengerjaan. Beberapa pekerja saat ditemui enggan menerangkan soal pembangunan tersebut.

Mereka mengaku tidak tahu CV apa yang mengerjakan proyek tersebut.

Kepala Badan Lingkungan

Hidup (BLH) Kota Probolinggo, Budi Krisyanto saat dikofonfirmasi beberapa waktu lalu menjelaskan, pihaknya juga tidak tahu soal proyek tersebut. Karena itu merupakan leading sector Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Pihak BLH sendiri baru akan menangani RTH, setelah ada penyerahan. “Kita tidak tahu berapa besarnya anggarannya karena yang menangani itu Dinas PU. Kita baru akan melakukan pengelolaan setelah proses pembangunannya selesai dan diserahkan pada kita,” tandasnya. =Muhammad Sugianto

KORAN MADURA

lahraga

Oezil Tak Betah di Emirates

KORAN MADURA

SELASA 14 OKTOBER 201414|OKTOBER No. 0462 |2014 TAHUN III SELASA

No. 0462 | TAHUN III

SCUDETTO

Nakata Berharap Roma Juara Serie A Musim Ini

Akan Hengkang Pada Januari Mendatang LONDON - Meski masih dibalut cedera dan harus absen 10 hingga 12 minggu, gelandang Arsenal asal Jerman Mesut Oezil dikabarkan akan meninggalkan Emirates Stadium pada jendela transfer musim dingin Januari mendatang.

Pemain 25 tahun ini dilaporkan tidak betah lagi di sana karena ditempatkan oleh pelatih Arsene Wenger pada posisi yang tidak terlalu ideal untuknya.

Pemain keturunan Turki ini pun ingin pulang kampung dan bermain dengan salah satu klub di Jerman. Bayern Muenchen dikabarkan ingin menampung pemain ini dan mereka sudah menyiapkan 30 juta pound untuk memulangkan Oezil ke Jerman. Oezil dibeli Arsenal dari Real Madrid pada jendela transfer musim panas 2013 dengan harga 42,5 juta pound.

Pada saat bersamaan, Arsenal sedang membidik pemain Jerman lainnya Sami Khedira, Mats Hummels, dan Julian Draxler untuk memperkuat skuat Wenger musim depan sepeninggal Oezil. Wenger sepertinya tidak terlalu ngotot mempertahankan Oezil karena tidak tampil sebagus pada musim pertamanya bersama “The Gunners”.

Liverpool Ngebet Sturgeon Sementara itu, Liverpool kembali mengincar pemain dari klub Portugal, Belenenses, Fabio Sturgeon. Pada Juli lalu, “The Reds” berhasil mendatangkan pemain klub Portugal lainnya, Benfica, Lazar Markovic. Harga pasar pemain berusia 20 tahun ini baru 2,4 juta pound.

Pemain ini juga diincar oleh klub-klub besar Portugal, tetapi Sturgeon lebih condong akan pindah ke Liverpool dibandingkan hengkang ke klub-klub itu karena pemain ini berayahkan seorang pria Inggris. Bahkan bila sukses pindah ke Anfield dan tampil menawan bersama klub itu, bukan tidak mungkin Sturgeon akan membela Timnas Inggris. Sturgeon sendiri baru membela Timnas Portugal U-20 dan masih bisa membela tim senior Inggris. Apalagi, pelatih Inggris Roy Hodgson tertarik dengan tekhnik dan gaya menyerang pemain ini.=ESPN/CAROL AJI

15 15

ROMA - Mantan pemain klub Liga Serie A Italia, AS Roma, asal Jepang, Hidetoshi Nakata berharap bekas klubnya itu mampu memenangkan scudetto atau juara Liga Serie A musim ini, sekaligus mengakhiri dominasi Juventus dalam tiga tahun terakhir.

Sebagai pemain Jepang pertama yang mencatatkan sejarah manis di Serie A, Nakata masih mengikuti perkembangan sepakbola Italia. Dalam dua musim terakhir, I Gialorossi menjadi

penantang terdekat Si Nyonya Tua dalam perebutan titel dan pria 37 tahun mendukung tim ibu kota menyabet gelar liga pertama sejak 2000/2001. “Saya tahu Roma main sangat bagus musim ini dan sebagai salah satu mantan pemain saya harap mereka memenangkan Scudetto. Apakah saya melihat kontroversi setelah pertandingan terkini [melawan Juventus]? Ya, tapi selalu ada kontroversi antara Roma dan Juve, jadi ini bukan hal baru,” ujarnya.

Nakata juga mengomentari kompatriotnya, Keisuke Honda, yang secara mengejutkan menjadi top skor sementara AC Milan setelah sempat mengalami periode buruk di enam bulan pertama. “Tidak mudah baginya beradaptasi di tahun pertama, tapi dia melakukannya lebih baik dan saya harap dia terus seperti ini,” imbuh pemain yang juga pernah membela Parma,” imbuhnya.

Sedangkan Perugia, klub Italia yang pertama kali mendatangkan Nakata dari Jepang, saat ini masih berkutat di papan atas Serie B untuk merebut tiket promosi ke kompetisi teratas.

“Saya harap mereka bisa kembali ke Serie A dan semoga mereka mengundang saya, karena saya pasti akan datang untuk merayakannya.”=GOAL.COM/CAROL AJI

LIGA PRIMER INGGRIS

Victor Valdes Tidak ke Liverpool LONDON- Mantan kiper Barcelona Victor Valdes membantah berita yang menyebutkan bahwa dirinya menolak tawaran Liverpool, untuk melakukan uji coba guna mengukur tingkat kebugarannya setelah lama tidak bermain. Setelah meninggalkan Camp Nou pada jendela transfer musim panas lalu, Liverpool dikabarkan mendekati Valdes.

Tetapi pelatih Liverpool, Brendan Rodgers meminta Valdes untuk melakukan uji coba selama empat hari guna memperbaiki tingkat kebugarannya.

Koran Inggris “Sunday People” melaporkan bahwa rencana perpindahan ke Anfield ini gagal karena Valdes tidak menerima tawaran Rodgers.

Tetapi berita ini dibantah oleh agen Valdes, Gines Carvajal.

“Liverpool tidak meminta kami melakukan latihan selama empat hari. Kami juga tidak menolak itu karena berita itu saja sudah salah. Baik Brendan Rodgers maupun Liverpool tidak mengajukan proposal itu kepada kami,” kata Carvajal.

Valdes yang kini sudah berusia 32 tahun memutuskan pergi dari Camp Nou jauh sebelum musim lalu berakhir dengan alasan ingin mencari pengalaman di luar Spanyol. Semula, spekulasi yang beredar menyebutkan bahwa Valdes ingin mengikuti jejek mantan bosnya, Pep Guardiola, ke Bayern Muenchen. =ESPN/CAROL AJI

16 BACA

KORAN MADURA

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462 | TAHUN III

JUGA

KORAN MADURA

Mesut Ozil Tak Betah di Emirates Olahraga | 15

16

SELASA 14 OKTOBER 2014 No. 0462 | TAHUN III

0 1

ESTONIA

INGGRIS

Wayne Rooney (kanan) memenangi perebutan bola udara pada pertandingan melawan Estonia, Senin (13/10) dini hari WIB. Rooney mencetak gol tunggal kemenangan Inggris melalui tendangan bebas.

Menang Tipis Atas Estonia, Hodgson Puji Pemainnya TALLINN - Meski hanya menang tipis 1-0 atas tim lemah Estonia pada lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2016 di Tallinn pada Senin (13/10) dini hari WIB, pelatih Timnas Inggris, Roy Hodgson tetap memuji anakanak asuhnya.

Menurut dia, Wayne Rooney dan kawan-kawan tampil bagus terutama pada babak pertama dan mepertahankan penampilan sem-

purna timnya pada kualifikasi ini.

Kini mereka memuncaki Grup E dengan sembilan poin hasil tiga kali menang.

Sebelumnya, mereka membekuk Swiss dua gol tanpa balas di Basel dan pertengahan pekan lalu membantai San Marino dengan lima gol tanpa balas di Stadion Wembley. Pada dini hari kemarin, gol tunggul tim Tiga Singa lahir dari tendangan bebas Wayne Rooney di babak kedua.

“Saya kira kami memperlihatkan permainan sepakbola yang bagus pada babak pertama. Pergerakan dan lari pemain sangat bagus. Kami juga memiliki sejumlah peluang bagus. Hanya saja,

kami cukup frustrasi karena tidak bisa menghasilkan gol dari peluang-peluang tersebut, terutama di babak pertama,” jelas Hodgson kepada Sky Sports.

Dia melanjutkan, “Pada babak kedua, terjadi sedikit perubahan, terutama setelah kami berhasil mencetak gol. Setelah gol tersebut, kami tidak lagi bermain seperti apa yang sudah kami lakukan. Kami tahu bahwa tidak mudah memetik kemenangan di sini. Kami tahu, orang akan melihat ukuran negara dan mengatakan bahwa Inggris harus mengalahkan mereka, tetapi kami harus tetap memperagakan permainan kami sendiri.”

Wayne Rooney seharusnya bisa

mencetak beberapa gol pada laga tersebut. Sayang, sejumlah peluang emasnya menguap begitu saja dan hanya satu yang menghasilkan gol.

Menanggapi kegagalan sang kapten, Hodgson menegaskan bahwa Rooney akan terus belajar.

“Dia akan melihat lagi pertandingan ini karena dia mempelajari semua hal. Dia mempelajari penampilannya sendiri dan tim.

Saya yakin dia akan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia seharusnya bisa tampil lebih baik,” jelasnya.

Mantan pelatih Liverpool ini meneruskan, “Sekali lagi, kami menang 1-0 dan siapa yang mencetak gol? Kapten kami, Wayne Rooney. Dia sekali lagi memperli-

hatkan kualitasnya. ”

Gol Perdana Diego Costa

Sementara itu dari laga lain di Grup C, Diego Costa mencetak gol pertamanya untuk Timnas Spanyol saat “La Furia Roja” menghempaskan tuan rumah Luxembourg empat gol tanpa balas pada laga di Josy Barthel Stadium. Tiga gol lainnya masing-masing dicetak oleh David Silva pada menit ke-27, Paco Alcacer (42’), dan Juan Bernat (88’).

Diego Costa mengaku sangat senang dengan golnya ini. Lebih senang lagi karena gol ini membantu tim memetik kemenangan penting, setelah dipermalukan Slovakia pekan lalu. “Sekarang, ini adalah awal yang baru. Saya harap mulai saat ini semuanya akan berjalan lebih baik. Sulit bagi saya tidak mencetak gol, dan saat saya tidak melesakan gol, tim juga kalah. Saya harus berterima kasih kepada pelatih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya,” ujar Diego Costa. =SKY SPORTS/CAROL AJI

SELASA 14 OKTOBER 2014 No. 0462 | TAHUN III

KORAN MADURA

MENGAPA PROYEK STADION TAK KUNJUNG DILANJUTKAN

PKL LAWAN SATPOL PP

Seliskawati SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462 | TAHUN III PERGUNAKAN SEHAT SEBELUM SAKIT

PAMEKASAN | F

SAMPANG | J

NETER KOLENANG | P

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Noer Tjahja Ditahan Kejagung Jakarta - Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Senin (13/10), menahan mantan Bupati Sampang Noer Tjahja, yang menjadi tersangka dugaan korupsi pengelolaan gas Pemerintah Kabupaten Sampang.

“NT (Noer Tjahja) ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI terhitung 13 Oktober 2014 sampai dengan 1 Nopember 2014 atau sampai 20 hari ke depan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony T Spontana di Jakarta, kemarin.

Kejagung juga menahan dua tersangka lainnya yakni Hari Oetomo, Direktur Utama PT Sampang Mandiri Perkasa dan Muhaimin, Direktur PT Sampang Mandiri Perkasa. Dikatakan, ketiganya ditahan setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik JAM Pidsus sejak Senin pagi sampai sore.

Ia menjelaskan kasus tersebut terkait pengelolaan gas Pemerintah Kabupaten Sampang oleh PT Sampang Mandiri Perkasa dengan mengatasnamakan Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah. “Padahal PT Sampang Mandiri Perkasa bukan Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah,” katanya.

Ketiganya digiring dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung sekitar pukul 19.00 WIB. Mereka dibawa ke Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dengan menggunakan kendaraan roda empat B 1492 WQ yang biasa membawa para tersangka ke tahanan.

Hari Oetomo dan Muhaimin keluar lebih dulu, kemudian diikuti Noer Tjahja. Noer tidak memberikan keterangan apa pun kepada wartawan yang mencecarnya dengan sejumlah pertanyaan. Ia langsung masuk ke dalam mobil tahanan dengan duduk di jok belakang.

Dalam kasus tersebut Noer

Tjahja memiliki peran besar dalam menunjuk PT Sampang Mandiri Perkasa sebagai pengelola alokasi gas Pemkab Sampang dengan mengatasnamakan Badan Usaha milik Daerah (BUMD). Padahal PT Sampang Mandiri Perkasa bukanlah BUMD. Akibat kasus tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp16 miliar.

Proses kasus tersebut dimulai tahun 2012. Namun, Kejaksaan Agung baru menetapkan tiga orang tersebut sebagai tersangka pada tahun 2014. Penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-06/F.2/Fd.1/01/2013 tanggal 13 Januari 2014.

Menanggapi penahanan tersebut, kuasa hukum Noer Tjahja, Arman Saputra mengatakan, kasus tersebut merupakan kasus politis yang dibawa ke ranah pidana.

“Beliau tidak pernah perpikir bila kejaksaan akan melakukan menahanan sebelumnya,” ujarnya. =RIZA FAHRIZA/ANT/IST

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO B B

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 14 OKTOBER 2014 No. 0462 | TAHUN III

TAK SEBANDING DENGAN BIAYA PRODUKSI. Petani garam di Kepulauan Raas sedang mengangkut hasil budidaya garam, Senin (13/10). Petani mengeluhkan harga garam karena tidak pokok dengan biaya produksi yang dikeluarkan.

Harga Garam Dikeluhkan Ada Permainan dalam Pemasangan Geomembran SUMENEP – Keluhan masyarakat terhadap rendahnya harga garam tidak hanya ada di daratan.

Masyarakat kepulauan Raas juga mengeluhkan hal yang sama. Pasalnya, harga garam di kepulauan lebih renda lagi dibandingkan dengan harga garam di daratan.

Suharto, petani garam di Desa Ketupat, Kecamatan/Kepulauan Raas mengaku harga garam tahun ini sangat renda. Harga garam di kepulauan itu hanya ada di kisaran Rp. 300 ribu sampai Rp. 350 ribu per ton. Harga tersebut lebih rendah dari harga garam di daratan yang ada di kisaran Rp. 350 ribu sampai Rp. 450 ribu per ton.

Dikatakan, tidak adanya perusahaan di Kepualauan Raas yang membeli garam petani menjadi salah satu sebab rendahnya harga garam di Raas. Suharto menceritakan, selama ini hasil budidaya garam masyarakat hanya dijual kepada para juragan setempat yang memiliki akses penjualan

garam ke beberapa daerah.

Ceritanya, garam hasil tani masyarakat tidak dijual ke perusaan garam yang ada di Sumenep oleh para juragan yang biasa membeli garam petani. Akan tetapi, para juragan tersebut menjualnya ke luar daerah, seperti ke Kalimantan dan Bali. “Dulu pernah ada perusahaan di Sumenep yang membeli garam kami. Tapi itu tahun 2011 dan 2012 lalu. Sudah lama tidak ada lagi,” tuturnya.

Untuk itu, Suharto berharap pemerintah juga memberikan perhatian kepada petani garam yang ada di kepulauan, terutama dalam masalah harga. Ia berharap, harga garam di Raas mini-

mal sama dengan harga garam di daratan. Pasalnya, menurut Suharto, kualitas garam di Raas tidak jauh beda dengan kualitas garam di daratan.

Harapan lainnya, ke depan di Raas juga ada perusahaan garam yang mau membeli hasil tani garam masyarakat. Dengan adanya perusahaan itu, diharapkan akan meningkatkan harga garam, karena tidak harus dijual ke luar daerah yang membutuhkan biaya besar untuk pengirimannya.

Saat disinggung mengenai adanya bantuan dari pemerintah, Suharto mengatakan selama tahun 2014 ini masih belum ada sama sekali. Menurutnya, pemerintah memberi bantuan kepada petani garam di Raas pada tahun 2013 lalu. “Bantuannya berupa mesin,” katanya kepada Koran Madura.

Terkait dengan harga garam secara umum, sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Saiful Bahri mentakan untuk KW I adalah Rp. 750 ribu per ton. Dengan cat-

atan, imbuhnya, NaCl-nya (Natrium Chlorida, Red.) mencapai 94,7, sementara butirannya harus mencapai 4 milimeter. Namun, katanya, selama ini di beberapa daerah, bukan hanya di Sumenep, kualitas garam rakyat tidak ada yang mencapai memenuhi kriteria tersebut.

Geomembran Sementara sejumlah petani garam di Desa Pinggir Papas dan Desa Karang Anyar, Kecamatan Kalianget, merasa diresahkan tindakan salah satu anggota kelompok petani garam setempat saat pemasangan geomembran. Sebab, oknum tersebut dalam pemasangan geomembran meminta bayaran di luar ketentuan yang ada.

Berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh sejumlah petani garam bersama kelompok petani garam setempat, pemasangan geomembran dipatok sebesar Rp 600 ribu, hanya saja saat pemasangan geomembran berlangsung menjadi Rp 2 juta.

"Nah ini yang kami resahkan,

masak hasil kesepakatan yang telah disepakati bersama diabaikan,” kata salah satu petani garam asal Desa Karang Anyar Kecamatan Kalianget, Samsul, Senin (13/10).

Akibatnya, lanjut Samsul, banyak petani garam lainnya enggan memasang geomembran.

Padahal, adanya geomembran tersebut dinilai sangat bagus untuk pengembangan garam di Sumenep. ”Kalau alatnya sih kami kira sangat bagus, hanya saja penerapan di bawah amburadul sehingga meresahkan warga,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Samsul, sejumlah warga juga merasa kesal, sebab hasil panen ketika memakai geomembran tidak bebas menjual hasil panennya. Jika petani memaksa, petani harus bayar upeti sebesar Rp 50.000 per kotak. ”Masak kami masih harus seperti itu, ia kalau harganya menjamin, kalau harganya masih di bawah harga biasanya, kan kami yang rugi. Itu pun harga hasil panen polibek PS 525, dulunya baru pasang 550, tapi sayangnya timbangannya hanya 45 kg,” ungkapnya dengan nada lesu.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag) Sumenep Syaiful Bahri saat dikonfirmasi masih belum bisa memberikan kejelasan soal keluhan masyarakat tersebut. =FATHOL ALIF/JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462| TAHUN III

C

CPNS

Pelaksanaan Tes Terganjal Anggaran SUMENEP – Pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Sumenep hingga kini belum jelas. Hal itu disebabkan anggaran yang dimiliki Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat minim.

Dana tes CPNS formasi umum yang tersedia di BKPP sebesar Rp 250 juta. Anggaran tersebut dimungkinkan tidak mencukupi kebutuhan pelaksanaan tes.

Sehingga, pelaksanaan tes CPNS tahun 2014 harus menunggu realisasi Perubahan Anggaran Keuangan (DAK) tahun 2014. ”Untuk pelaksaan tes CPNS itu masih menunggu pengesahan anggaran, kan anggaran kita berbasis kinerja. Jadi kalau tidak ada programnya, tentunya kita tidak melakukan penganggaran,” kata Sekretaris BKPP Sumenep, Slamet Budiehardjo, Senin (13/10).

Hardjo, sapaan akrab Slamet Budiehardjo, mengatakan, dipindahnnya tempat pelaksanaan tes CPNS, tentunya banyak konsekuensi yang harus ditangung oleh pemerintah daerah. Awalnya, pemerintah daerah bekerja sama dengan BKN, sedangkan pelaksanaan tesnya akan dilakukan di Sidoarjo. Namun, rencana tersebut gagal dilaksanakan dan dialihkan ke daerah.

Salah satunya, pemerintah daerah harus menambah anggaran. Sebab, dalam pelaksanaan tes CPNS mendatang masih memerlukan tenaga keamanan, tenaga operator, tenaga pengawas, dan komsumsi semua panitia pelaksaan tes CPNS tersebut. ”Tentunya ada konsekuensi lah, ketika pelaksanaan itu dialihkan ke daerah,” ujarnya.

Ditanya soal mekanisme penetapan pelaksanaan tes CPNS, pemerintah daerah tidak mempunyai kebijakan soal hari pelaksanaan tersebut. Hanya saja, pemerintah mengajukan hari dan tanggal pelaksanaan tes kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk ditetapkan.

Pengajuan tersebut dilakukan apabila pemerintah daerah sudah siap melakukan pelaksanaan tes CPNS, baik dari segi tempat, anggaran, dan lain semacamnya.

Hanya saja, sampai saat ini, pemerintah daerah masih belum mengajukan jadwal pelaksanaan tersebut.

Walaupun belum diketahui soal waktu pelaksanaan tes CPNS, namun pemerintah Sumenep telah menyiapkan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tes CPNS. Selah satunya, sebanyak 300 unit komputer, dan lima lokasi yang sudah dinyatakan siap untuk ditempati sebagai tempat tes CPNS. Lima lokasi tersebut, yakni di Akademi Komunitas Negeri di Kecamatan Batuan, Sekolah Menengah Pertama (SMP) I, SMP II, dan SMP III yang berada di Kecamatan Kalianget, serta Sekolah Menegah Kejuruan Negeri (SMKN) di Sumenep. ”Kami telah melakukan survei terhadap kelima tempat itu, hasilnya memang sudah layak untuk ditempati sebagai tes CPNS,” terangnya Nantinya, menurut Hardjo, dari 4.136 pendaftar CPNS tahun 2014 itu, pelaksanaan tes CPNS diperkirakan membutuhkan waktu selama lima hari. ”Setiap harinya, kami rencanakan bisa menampung sebanyak tiga sift,” terangnya. Setiap sift mampu menampung sebnyak 300 peserta CPNS. Formasi rekrutmen CPNS tahun 2014 sebanyak 43 formasi. Dengan rincian, formasi guru (10 orang) dan tenaga kesehatan (13) semuanya akan ditempatkan di kepulauan. Sementara tenaga teknis (20) akan disebar di masing-maisng satuan perangkat daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Sumenep. =JUNAEDI/MK

Siswi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) terbaring lemas di RSD dr Moh Anwar usai melahirkan dengan cara operasi caesar, Senin (13/10). Pelaku pencabulan hingga saat ini masih misterius.

ASUSILA

Kasus Pencabulan Segera Terkuak SUMENEP – Misteri pencabulan yang menimpa siswi kelas VI Sekolah Dasar Luar Bisa (SDLB) Saronggi segera terungkap.

Bayi yang telah dikandungnya lahir, Senin, (13/10) di Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. Moh. Anwar Sumenep, dengan cara operasi caesar.

Proses persalinan siswi berumur 14 tahun itu yang dimulai sekitar pukul 9.00 Wib. berjalan lancar, tanpa menemui hambatan yang berarti.

Dalam waktu tidak lama, tim medis RSD Moh. Anwar berhasil mengeluarkan bayi berjenis kelamin laki-laki.

Bayi dengan berat badan 2,8 kilogram (Kg) dan panjang 60 cm tersebut, saat ini masih diletakkan dalam inkubator. Sedangkan sang ibu masih dalam penanganan tenaga medis di RSD. ”Alhamdulillah proses persalinannya lancar dan bayinya lahir dengan selamat,” kata aktivis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Sumenep R. Aj. Hawiyah Karim, kemarin.

Sebelumnya, siswi itu ketahuan hamil saat kandungannya sudah berumur 8 bulan. Kandungan itu akibat hubungan gelap yang sampai saat ini belum diketahui siapa pelakunya.

Polres mengaku siap mengungkap siapa yang telah menghamili dengan cara dilakukan tes DNA. Sebelumnya, pihak sekolah men-

uduh orang yang menghamili siswi itu adalah teman kelasnya yang sekarang sudah dipindah ke sekolah lain.

Inisialnya MZ (22) warga Dusun Deje Lorong, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi.

Namun, tudingan itu dibantah orangtua MZ, Masjawi (50). Masjawi mengatakan, anaknya tak mungkin melakukan pemerkosaan karena juga mengalami gangguan jiwa sebagaimana siswi yang hamil tersebut.

Masjawi mengaku telah meminta keterangan anaknya, dan anaknya tidak mengakui. Justru MZ menuduh yang telah menghamili teman sekelasnya itu gurunya. Menurutnya, hal itu yang menyebabkan putranya dikeluarkan dari sekolah. ”Justru sebaliknya, dia menuding ada oknum gurunya sendiri yang telah menghamili teman sekolah dan tetangganya sendiri. Sehingga akibat sebutan itu, anak saya sekarang dikeluarkan dari sekolah,” terangnya.

Masjawi menuturkan, pihaknya oleh pengelola sekolah pernah diminta tanda tangan pernyataan tidak

akan melakukan tes DNA bila bayi itu lahir. ”Pihak sekolah ngotot dan meminta kepada kami untuk menandatangani surat pernyataan bahwa tidak akan melakukan tes DNA bila bayi Bunga (bukan nama sebenarnya siswi yang hamil) lahir. Ini kan aneh, kok asal tuduh anak saya yang menghamili Bunga,” lanjutnya.

Pihaknya berharap pemerintah atau LSM yang mendampingi siswi itu agar melakukan tes DNA pada bayi setelah lahir. Ia pun mengancam akan melaporkan balik pihak sekolah yang telah menuduh anaknya, jika nanti hasil tes DNA tidak sama dengan gen MZ. ”Kami tidak mau anak saya jadi korban rekayasa orang-orang yang dengan sengaja mengkambinghitamkan anak saya,” katanya.

Sementara, aktivis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sumenep, R Aj Hawiyah Karim, yang kini berjuang mengungkap ayah dari bayi yang dikandung siswi itu mengaku, hasil analisanya tidak mengarah ke MZ. ”Karena hasil rangsangan biologis terhadap MZ, ternyata alat kelaminnya MZ tidak ereksi. Sehingga tudingan terhadap MZ masih kabur dan perlu dibuktikan dengan tes DNA,” ujar Kisrowiyah, aktivis P2TP2A, Sumenep. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462 | TAHUN III

Kegiatan Dewan Vakum Moh. Hanafi: Tunggu SK Gubernur Jawa Timur SUMENEP – Belum turunnya surat keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Soekarwo tentang penetapan pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep periode 2014-2019, membuat kegiatan wakil rakyat vakum.

Salah satu kegiatan yang vakum ialah agenda penyusunan alat kelengkapan DPRD periode 2014-2019, dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015. Pembahasan belum bisa dilakukan hingga turun SK dari Gubernur Jatim. ”Penyusunan kelengkapan dewan itu menunggu SK dari Gubernur. Baru setelah penyusunan alat kelengkapan itu selesai, kami akan melakukan pembahasan APBD. Kalau masih belum turun SK dari Gubernur, kami tidak bisa mel-

akukan penyusun tersebut,” kata Wakil Ketua sementara DPRD Sumenep, Moh Hanafi, Senin (13/10).

Sementara SK penetapan pimpinan DPRD periode 20142019 dari Gubernur Jatim, diperkirakan diterima Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam waktu satu minggu ke depan. ”Berdasarkan hasil rapat paripurna kemarin, semua calon pimpinan DPRD sudah kami usulukan pada hari Jum’at yang lalu. Jadi, kalau tidak ada halangan satu dua hari lagi SK

dari Gubernur sudah bisa kami terima,” ungkapnya.

Apalagi lanjut politisi Demokrat itu, dari hasil koordinasinya dengan Biro Hukum dan Kepemerintahan Pemprov, proses pembuatan SK yang dilakukan oleh Gubernur Jatim, tidak membutuhkan waktu yang cukup lama.

Sebab, semua administrasi keempat calon pimpinan definitif DPRD diyakini sudah sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16/20 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yakni, semua calon yang mempunyai jatah pimpinan harus mendapat surat rekomendasi dari dewan

pimpinan pusat (DPP) masingmasing parpol ”Memang untuk Kabupaten Sumenep, administrasinya tidak seperti kabupaten lain.

Jadi proses (penerbitan) SK itu tidak akan lama,” terang Hanafi.

Kendati demikian, walaupun dilihat dari jenjang waktu yang tinggal dua bulan lagi, pihaknya masih optimis semua agenda dewan yang hingga kini masih belum selesai akan berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan. ”Semua agenda akan terurai rapi sesuai dengan jadwal yang ada. Apalagi, kami yakin saat ini kapabilitas anggota dewan tak diragukan lagi. Sehinga, semua agenda akan lebih mudah terselesaikan,” bebernya. =JUNAEDI/MK

PENGURANGAN JATAH BBM

Camat Anggap Sesuai Aturan SUMENEP - Camat Sapeken, Muhammad Sahlan mengaku ada ketidaksesuaian antara jatah bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina dengan realisasi di lapangan per bulan September. Namun hal itu dianggap tidak akan berpengaruh kepada harga jika ada ada kesepakatan dengan semua pihak, khususnya masyarakat.

Berdasarkan data yang diterima Koran Madura dari Camat Sapeken, untuk bulan September lalu, kebutuhan BBM di wilayah Kecamatan Sapeken mencapai 261.930 liter untuk jenis premium dan 1.197.180 liter jenis solar.

Dari kebutuhan tersebut, Pertamina hanya memberi jatah 1112.000 liter premium dan 168.000 liter solar.

Namun, dari jatah Pertamina tersebut, realisasinya hanya 80.000 liter untuk jenis premium, dan 128.000 liter untuk jenis solar. Sehingga, jika dibandingkan dengan kebutuhan BBM di wilayah Kecamatan Sapaken per bulan September, maka jumlah kebutuhan yang tak terpenuhi mencapai 181.930 liter premium dan 1.069.180 liter solar. Sehingga, dari realisasi tersebut diketahui, jatah BBM

dari Pertamina kurang 32.000 liter premium dan 40.000 liter jenis solar.

Meski begitu pihaknya tidak menaruh curiga kepada pihak manapun terkait dengan adanya kekurangan jatah BBM yang sampai di kepulauan. Hanya saja, Sahlan mengaku tidak tahu persis, kenapa realisasi BBM yang sampai di kepulauan tidak sesuai dengan jatah dari Pertamina. “Saya tidak mengatakan ada indikasi penyelewengan, tapi seperti yang saya dengar, memang ada pengurangan jatah,” ungkapnya.

Selebihnya, Sahlan menuturkan, meski terjadi pengurangan jatah BBM, namun hal itu tidak berimbas terhadap harga. Pasalnya, di Kepulauan Sapeken harga BBM tidak terlalu melonjak. Dengan catatan, imbuhnya, tidak ada permainan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki peran dalam alur distribusi BBM. “Harga di lapangan sekitar Rp. 7000, ditambah biaya operasional Rp. 500 dari harga standar. Kalau di pembantu sub penyalur, harganya tetap Rp. 6500. Tapi kemudian menyesuaikan dengan jarak tempuh sejumlah pulau di Kecamatan Sapeken,” kata Sahlan.

Muhammad Sahlan Camat Sapeken

Secara terpisah, Sales Eksekutif Retail Unit Pemasaran (UPMS) V Pertamina, Dion menegaskan jatah BBM untuk kepulauan sudah mencukupi.

Hal itu berdasarkan data-data yang didapatkan pihaknya dari lapangan. Menurutnya, pihak Pertamina dalam memberikan jatah BBM selalu disesuaikan dengan kebutuhan riil

masyarakat.

Mengenai adanya kekurangan jatah dari Pertamina ketika di lapangan, Dion mengatakan hal itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dikatakan, di Pertamina ada kebijakan penekanan kouta BBM sampai 20 persen. “Itu ada di regulator kita,” tutupnya. =FATHOL ALIF

TRANSPORTASI LAUT

Pemkab Usulkan Jalur Perintis RaasBali SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep akan mengusulkan pembukaan jalur perintis dengan rute Pulau Raas-Bali guna menyediakan moda transportasi laut yang representatif bagi warga setempat.

"Jalur perintis yang melintasi kepulauan di Sumenep perlu dikembangkan atau ditambah. Kami akan usulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur supaya rute Raas-Bali menjadi jalur perintis," kata Wakil Bupati Sumenep, Soengkono Sidik, di Sumenep, Senin (13/10).

Saat ini, ada tiga kapal yang melayani jalur perintis yang melintasi sejumlah pulau di Sumenep dengan titik awal pemberangkatan kapal dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi.

Perusahaan pelayaran atau operator yang kapalnya melayani jalur perintis mendapat subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Perhubungan.

"Untuk sementara rute Raas (Sumenep)Bali belum menjadi jalur perintis. Kami akan mengusulkan rute Raas-Bali menjadi jalur perintis supaya ada moda transportasi laut yang representatif sekaligus mengantisipasi terjadinya kecelakaan laut," ujarnya.

Selama ini, kata dia, jalur Raas-Bali dilayani oleh kapal atau perahu layar motor yang berbahan kayu milik warga setempat.

"Padahal, sejak dulu, banyak warga Pulau Raas yang bekerja di Bali dan membuat jalur Raas-Bali cukup padat, karena itu kami akan memperjuangkan agar rute Raas-Bali menjadi bagian dari jalur perintis," ucapnya.

Ia menjelaskan permintaan rute RaasBali menjadi bagian dari jalur perintis merupakan aspirasi warga setempat supaya ada moda transportasi laut yang representatif, yakni kapal motor yang berbahan besi/baja.

"Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menyetujui rute Raas-Bali menjadi bagian dari jalur perintis. Namun, untuk merealisasikannya butuh dermaga yang representatif atau bisa disinggahi kapal perintis di Bali," katanya.

Ia juga mengemukakan kecelakaan laut yang terjadi pada Kapal "Jabal Nur" atau "Mutiara Indah" pada Senin (6/10) dan menyebabkan puluhan warga Pulau Raas meninggal dunia serta puluhan lainnya belum ditemukan, menjadi salah satu pertimbangan untuk mewujudkan rute Raas-Bali sebagai bagian dari jalur perintis.

Kapal Mutiara Indah yang berangkat dari Pulau Raas pada Senin pagi dengan tujuan Singaraja, Bali, mengalami kecelakaan, akibat dihantam ombak besar dan mengakibatkan kapal tersebut pecah setelah kemasukan air.

Kapal tersebut mengangkut rombongan pengantin laki-laki dan jumlah penumpangnya sebanyak 51 orang. =ABD AZIZ/ANT

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462| TAHUN III

E

PERAHU TENGGELAM

Basarnas Dituding Tak Profesional SUMENEP - Kinerja Badan SAR Nasional (Basarnas) yang bertugas mencari korban PLM Mutiara Indah (versi lain PLM Jabal Nur) yang tenggelam beberapa waktu lalu di perairan Banyuangi dikeluhkan masyarakat. Bahkan, Basarnas dituding tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.

Sekretaris Desa Brakas, jalankan tugasnya. Pantauan Kecamatan/Kepulauan Raas, H. Koran Madura beberapa waktu Suparwi menuding Basarnas lalu, Fauzi sempat bersitegang yang ada di Kepulauan Raas dengan salah seorang dari tidak profesional. Salah satu Basarnas saat hendak mengeindikasinya, dari sekian banyak vakuasi korban yang ditemukorban yang telah ditemukan, kan di Perairan Dusun/Pulau hanya sebagian kecilnya saja Pajangan, Desa Sonok, Kecamayang dievakuasi oleh Basarnas. tan Nonggunong, Kabupaten Itupun, katanya, informasi Sumenep, Sabtu (11/10). awalnya dari para nelayan sePasalnya, Fauzi mengaku tempat. naik pitam melihat Basarnas Selain itu, kata H. Suparwi, yang tidak langsung menuju Basarnas juga lokasi penemuan tidak mau ambil mayat. Basarrisiko. Pasalnya, nas, kata Fauzi, hanya angin waktu itu terlalu sedikit, Basarnas banyak berkoorSekarang angin ke sudah menghendinasi. “Bahkan arah barat. Tapi Tim saat saya minta tikan pencarian SAR hanya melakukorban. Sehingpihak Basarnas ga, imbuhnya, untuk segera kan pencarian di korban masih menuju lokasi sekitar sini. Kapan banyak yang penemuan ketemunya?,” tidak ditemukan korban, mereka sampai saat ini. mengaku masih H. Suparwi “Sekarang angin membuka baut.

Sekretaris Desa Brakas Masak memke arah barat.

Tapi Tim SAR buka baut saja hanya melakukan segitu lamanya,” pencarian di sekitar sini. Kapan kesalnya. ketemunya?,” kata Suparwi Sementara itu, dari pihak beberapa waktu lalu.

Basarnas saat itu mengaku Suparwi menambahsudah bekerja sesuai dengan kan, ketidakprofesionalan apa yang bisa mereka lakukan.

Basarnas terlihat dari cara Pihaknya meminta masyarakat mereka melakukan pengamtidak cepat mengambil kesimbilan mayat korban. Cara pulan tentang kerja BasarBasarnas mengambil korban, nas. Semaksimal mungkin, menurutnya, sama sekali tidak katanya, pihaknya akan terus mencerminkan seorang profemelakukan pencarian sesuai sional. Padahal, imbuhnya, jika dengan cara mereka. “Seanmemang profesional, seharusndainya kami tidak koopratif, ya Basarnas tidak jijik terhadap kami tidak mungkin jauh-jauh jasad korban. datang ke sini,” katanya kepada Lebih lanjut, ia berharap Fauzi waktu itu. agar Basarnas bisa profesional Kemarin, Basarnas melandalam bekerja. Sehingga, para jutkan pencarian korban perahu nelayan tidak perlu turun yang masih belum ditemukan. tangan membantu pencarian.

Agenda wilayah pencarian Pasalnya, menurut Suparwi, tim Basarnas akan bergerak fasilitas yang dimiliki nelayan ke wilayah Pulau Sapudi dan hanya seadanya. Bahkan, unperairan utara Pulau Raas. tuk biaya operasional, nelayan Dari 51 (Kepala Desa Brekas, harus mengeluarkan biaya Raas, ke Polres Sumenep melsendiri. “Kalau Basarnas itu, aporkan 52) penumpang kapal kan, sudah ada anggarannya?,” yang hendak mengantarkan kesalnya.

Ahmad (22), warga Pulau Raas Selain Suparwi, warga melangsungkan akad nikah Kepulauan Raas lainnya, Fauzi dengan Saimah di Pemuteran, juga mengaku kecewa dengan Buleleng, Bali, 21 orang belum kinerja Basarnas. Ia menuding ditemukan.

Basarnas lamban dalam men=FATHOL ALIF/AHMAD SAI/MK

BASARNAS SISIR SELAT MADURA. Seorang anggota Basarnas menggunakan Kapal Negara 225 Basarnas melakukan pencarian korban penumpang "Jabal Nur" yang tenggelam di Selat Madura, Jawa Timur, Rabu (8/10). Basarnas menyisir korban kapal tenggelan di Selat Madura mulai dari Pelabuhan Jangkar ke Pelabuhan Raas Madura.

Polres Lakukan Pemeriksaan Dishub Pastikan Perahu Kantongi SIP SUMENEP – Polres Sumenep memeriksa sejumlah saksi terkait tenggelamnya Perahu Layar Motor (PLM) Mutiara Indah (versi warga PLM Jabal Nur), Senin (13/10). Mereka yang diperiksa di antaranya nakhoda, pemilik perahu, sahbandar Raas.

Kapolres Sumenep AKBP Marjoko mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan penyidikan kasus tenggelamnya perahu yang mengangkut rombongan pengantin dari Raas ke Bali, Senin (6/10).

Pemeriksaan tersebut guna mengetahui apakah perahu memiliki surat izin pelayaran (SIP) serta kelayakan pelayaran, termasuk keamanan penumpang.

Sebab, jika tidak mengantongi izin, sesuai dengan undang-undang pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 323, bisa dikenakan sanksi.

Menurut Marjoko, jika terjadi kecelakaan baik luka ringan maupun berat, nakhoda diancam hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Jika sampai menyebabkan meninggal dunia, diancam hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar.

Namun, polres mengaku kesulitan untuk memeriksa penumpang yang selamat, sebab mereka masih shock atas kejadian tersebut. “Korban masih shock atas tenggelamnya kapal,” ujarnya, kemarin.

Secara terpisah, Kepala Dinas

Perhubungan (Dishub) Sumenep Mohammad Fadilah memastikan perahu yang tenggelam di perairan Banyuwangi itu dilengkapi surat izin dari pemerintah.

Berdasarkan KM Perhub Nomor 32/2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, sebelum perahu milik warga yang akan beroperasi pelayaran harus memiliki izin terlebih dahulu. ”Secara normatif, setiap perahu yang akan berlayar itu harus memiliki SIP yang dikeluarkan oleh sahbandar setempat,” kata mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) itu.

Selain itu, sebelum melakukan pelayaran, perahu tersebut juga harus dilengkapi alat pelampung. ”Jadi, sebelum itu dilengkapi kami yakin sahbandar tidak akan memperbolehkan perahu itu berlayar,” terangnya.

Dirinya setiap saat bersama rombongan mengaku selalu melakukan sidak ke berbagai lokasi yang berada di daerah pesisir. Selain itu juga, pihaknya telah getol melakukan sosialisasi tentang keselamatan pelayaran.

Tidak hanya itu, menurut Fadilah, untuk menjaga keselamatan para pengemudi jalur laut itu, dirinya telah mengeluarkan surat edaran terhadap otoritas sahbandar, di antaranya otoritas Sahbandar Pelabuhan Kalianget, Sapeken, Sapudi, dan otoritas sahbandar yang berada di Kepulauan Masalembu. ”Surat yang kami kirim terakhir tertanggal 8 Juli Nomor 552/448/435.105/2014,” ungkapnya.

Disinggung matinya pompa air yang merupakan salah satu indikasi ketidaksiapan pemilik perahu ketika terjadi insiden kecelakaan, pihaknya menilai kejadian tersebut merupakan kecelakaan yang sulit diprediksi akal manusia. ”Kalau soal itu (matinya mesin pompa) ya ibarat mobil yang mogok seketika di jalan raya, padahal sebelum berangkat sudah diperiksa sedemikian rupa dan dinyatakan siap untuk melakukan perjalanan. Jadi, kejadian itu tidak bisa diduga,” terangnya.

Dari 51 (Kepala Desa Brekas, Raas, ke Polres Sumenep melaporkan 52) penumpang kapal yang hendak mengantarkan Ahmad (22), warga Pulau Raas melangsungkan akad nikah dengan Saimah di Pemuteran, Buleleng, Bali, 21 orang belum ditemukan. =AHMAD SAI/JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 14 OKTOBER 2014 No. 0462 | TAHUN III

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462 | TAHUN III

MADURA

Mengapa Proyek Stadion Tak Kunjung Dilanjutkan?

Bupati Bantah Ada Indikasi Korupsi PAMEKASAN - Publik sudah mengetahui proyek pembangunan Stadion Pamekasan ini mangkrak sejak 2013 lalu hingga sekarang. Faktanya memang demikian. Sepanjang 2013 dan dipastikan sepanjang 2014 ini, pembangunan tersebut tak bisa dilanjutkan lagi. Dengan demikan selama dua tahun persis, pembangunannya terhenti.

Melihat kenyataan ini, publik pun mulai bertanya, ada apa?

Yang lebih disayangkan lagi, kini PMU sudah degradasi, dan selama dua musim di ISL belum bisa bermain di kotanya sendiri, Pamekasan. Bahkan sekelompok

masyarakat ada yang menengarai proyek itu terhenti karena ada indikasi korupsi. Ada penyalahgunaan anggaran dari pelaksanaan proyek besar itu. Anggapan ini muncul seiring adanya pihak BPKP Jatim yang mulai terjun ke

dalam pusaran proyek tersebut.

Meski demikian, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, langsung membantahnya. Dengan tegas dia menyatakan tidak ada indikasi, atau ada yang tersangkut korupsi, dari proyek itu. Dia katakan mandegnya proyek itu hingga sekarang, karena terbentur aturan. Sebab ada beberapa dokumen kontrak yang belum selesai.

Dan beberapa dokumen itu harus diselesaikan dan dilengkapi terlebih dahulu, sebelum melanjutkan proyek tersebut. Jadi, meski kelihatannya selama ini mandeg.

Sebenarnya proyek stadion itu masih terus dilaksanakan, namun saat ini masih melengkapi beberapa dokumen yang kurang itu.

“Dan sekarang dokumen-dokumen itu sudah lengkap. Artinya proyek sudah bisa dilanjutkan kembali. Akan tetapi karena sekarang sudah penghujung tahun maka kelanjutan proyek itu sekalian akan dilaksanakan 2015,” tukasnya kemarin (13/10).

Anggaran yang akan dipakai adalah anggaran yang sudah direncanakan pada 2013 dan 2014 lalu. Sebab dua anggaran dari dua

F

APBD ini memang belum terpakai sama sekali. Yaitu di 2013 sebesar Rp 7,5 miliar, dan di 2014 sebesar Rp 20 miliar. Sehingga total anggaran yang akan dipakai nanti sebesar Rp 27,5 miliar. Dari total anggaran itu, sebesar Rp 1,2 miliar sudah terserap tahun ini, untuk penyelesaian Detail Engineering Design (DED). DED ini adalah salah satu, dari beberapa dokumen yang harus dilengkapi.

Sedikitnya ada lima dokumen yang harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum melanjutkan proyek. Di antaranya, DED tersebut, IMB, visibilitiy study, amdal, dan master plan. Seharusnya lima dokumen ini sudah lengkap sebelum proyek dikerjakan untuk pertama kalinya. Proyek ini mulai dikerjakan awal 2012 lalu. Kini lima dokumen itu sudah lengkap.

Terkait adanya penanganan BPKP, Syafii menjelaskan melalui Kepala Disporabud Jhon Yulianto, bahwa itu bukan ditangani atau diperiksa BPKP. Akan tetapi BPKP menjadi pendamping Pemkab, atau BPKP mendampingi Pemkab, saat Pemkab dan beberapa pihak terkait dengan proyek ini, diperiksa Polda Jatim. Karena memang kasus ini pernah ditangani Polda Jatim, namun pada akhirnya tidak ada masalah apa-apa dan tidak ada dampak apa-apa.

Dampaknya hanya proyek sementara dihentikan, dan Pemkab diminta melengkapi beberapa dokumen di atas. Dia mengisyaratkan tidak benar anggapan masyarakat bila telah terjadi kasus korupsi dalam proyek ini. “Benar, Polda sempat menangani kasus ini atas adanya pengaduan dari masyarakat. Kami enam kali diperiksa Polda. Dan akhirnya muncul rekomendasi dari BPKP, untuk melengkapi lima dokumen yang kurang lengkap itu. Sekarang semuanya, termasuk kasus yang di Polda, sudah beres dan tidak ada apa-apa lagi,” papar Jhon.

Sebagaimana diberitakan, pembangunan stadion yang sudah dimulai sejak 2012 itu, sebelumnya sudah menyedot anggaran Rp 23 miliar pada tahap Pertama (2012). Dengan demikian, apabila anggaran 2013-2014 ini (Rp 27,5 miliar) juga terserap maka anggaran yang sudah disalurkan total Rp 50,5 miliar.

Anggaran yang cukup besar ini rupanya belum bisa menyelesaikan final stadion itu nantinya.

Perlu ada tahapan proyek berikutnya setelah 2015 nanti. Sebab, idealnya stadion sepak bola untuk standar nasional minimal menghabiskan anggaran sebesar Rp 80 miliar. Dan untuk stadion bestandar internasional minimal menghabiskan anggaran sebesar Rp 120 miliar. =SUKMA FIRDAUS/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462| TAHUN III

G

DIGUSUR. Rencana pembangunan Kantor Bappeda baru di Jalan Jokotole, Pamekasan, harus dijadwal ulang

Banyak Proyek Tertunda Seluruh SKPD Dimintai Laporan PAMEKASAN – Banyaknya proyek fisik yang tertunda pengerjaannya ke tahun 2015 mendatang membuat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Pamekasan mulai mencari kepastian ke semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran, dengan meminta laporan dari semua SKPD setempat.

Kepala BPKA Kabupaten Pamekasan, Taufikurrahman mengatakan dengan adanya aturan baru dari Kementerian Pekerjaan Umum yang mewajibkan rekanan mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) membuat banyak pekerjaan proyek fisik harus dijadwal ul-

ang pada tahun 2015 mendatang.

Untuk itu, jelasnya, sebagai pengelola keuangan daerah, pihaknya harus mempunyai data dari masing-msaing SKPD terkait program yang sudah berjalan dan belum dilaksanakan, utamanya proyek fisik yang terkendala

dalam proses pelelang, akibat aturan baru tersebut.

“Hasil koordinasi kami dengan Bagian Administrasi Pembangunan diperkirakan ada beberapa proyek yang gagal dikerjakan tahun ini. Agar semua proyek yang harus dijadwal ulang dapat terdata, sekaligus untuk mengetahui penyerapan anggaran tahun 2014 ini,” katanya.

Pada hari Jumat (10/10) lalu, pihaknya melayangkan surat ke semua SKPD di Pamekasan untuk melaporkan pengadaan yang harus dijadwal ulang tahun 2015 mendatang. Dengan batas waktu pelaporan itu selama sepuluh hari.

“Biasanya satu minggu sudah cukup untuk dapat memberikan laporan ke kami, karena di SKPD sudah terdata lengkap, sehingga dengan cepat dapat membuat laporan itu. SKPD wajib melaporkan program yang pelaksanaannya tertunda tahun ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pamekasan, Basri Yulianto mengatakan pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat, yang mempunyai pengadaan fisik, tapi diperkirakan tidak bisa dikerjakan tahun ini.

“Pekan depan ini kami masih mau rapat koordinasi dengan SKPD-SKPD yang diperkirakan program proyek fisiknya tidak bisa dikerjakan pada tahun anggaran ini, karena waktu sudah sangat sempit untuk memulai pekerjaan fisik

yang cukup lama memakan waktu,” katanya.

Beberapa SKPD yang sudah dipastikan akan diundang dalam rapat koordinasi itu, antara lain, Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan (Dsiporabud), terkait kelanjutan pengerjaan Sport Center, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (PU Ciakatarung), terkait proyek pemasangan pagar di taman Arek Lancor dan kegiatan lain di dinas tersebut.

Kemudian, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkoninfo), terkait proyek tambatan perahu, di Desa Pegagan, Kecamatan Pademawu.

Dinas PU Bina Marga terkait proyek perbaikan jalan, serta Dinas Kesehatan, Kecamatan Palengan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), terkait pembangunan kantornya. =ALI SYAHRONI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462 | TAHUN III

IBADAH HAJI

Ratusan Jamaah Haji Dikabarkan Sakit

KERAJINAN BUNGA KAIN. Seorang pedagang menata bunga kain yang dijual di daerah Jl. Panglima Sudirman, Kota Pasuruan, Jatim. Menurut pedagang sekaligus perajin, bunga kain untuk satu paket dijual dengan harga Rp50 ribu- Rp 250 ribu tergantung besar atau kecil ukuran bunga serta tingkat kesulitan dalam merangkai, dengan wilayah pemasaran Pasuruan, Probolinggo, Surabaya, dan Malang.

DPRD Desak Disdik Membuat Aturan Tegas Terkait Larangan Siswa Bawa Mobil ke Sekolah PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan untuk membuat aturan larangan siswa bawa kendaraan roda empat ke sekolah. Selain kendaraan tersebut belum layak dikemudikan oleh siswa, kendaraan itu dinilai sebagai kendaraan mewah.

Imam Syafi’i Yahya, anggota Fraksi Partai Golkar, menyatakan sudah saatnya Disdik melarang siswa membawa mobil pribadi ke sekolah, sebab kesannya hidup mewah siswa akan terlihat dan tidak baik terhadap siswa lainnya yang tidak bernasib sama. Sementara di sekolah merupakan tempat mencari ilmu, tempat bimbingan siswa tanpa melihat status.

Menurut politisi muda dan baru duduk di parlemen Pamekasan ini, hasil temuannya kebanyakan siswa yang membawa mobil ke sekolah lebih cenderung ingin memperlihatkan kemewahanya terhadap teman-temannya, ketimbang kebutuhan trasportasi ke sekolah.

Ia mengatakan secara kelem-

bagaan DPRD Pamekasan berencana akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kemenag Pamekasan untuk membahas secara khusus rencana tersebut, termasuk akan menyampaikan rencana itu ke Bupati Pamekasan, Achmad Syafi’i.

Usulan itu mendapat dukungan dari mantan anggota DPRD Pamekasan.

KH.Juhaini menganggap usulan itu sangat positif terhadap siswa dan sekolah. Sehingga tidak ada pembatas antara siswa miskin, menengah, dan kaya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pendidikan Menengah disdik pamekasan, Moh. Tarsun mengaku akan mengkaji usulan rencana tersebut. Jika dianggap berdampak positif terhadap

siswa, maka pihaknya akan membuat regulasi itu.

“Kami kaji dulu usulan itu, termasuk dampak positif dan negatifnya. Sehingga kami memiliki alasan, mengapa usulan itu harus diterima, ataupun ditolak,” ujar mantan Kabid Pendidikan Luar Sekolah.

Disdik untuk sementara waktu ini memang tidak melarang siswa membawa kendaraan baik roda dua maupun roda empat, sebab mayoritas siswa sudah memiliki surat izin mengemudi (SIM). Roda empat tidak terlalu berisiko terhadap siswa, akan menekan angka kecelakaan. Namun sekalipun demikian, Disdik akan melarangnya.

Tarsun mengharapkan peran semua pihak untuk memajukan dan mengontrol perjalanan pendidikan di Kabupaten Pamekasan, sebab tugas mendidik siswa tidak sepenuhnya menjadi kewenangan guru, sekolah, ataupun Disdik, melainkan pula tugas dari orang tua siswa dan tokoh masyarakat. =FAKIH AMYAL/RAH

PAMEKASAN – Akibat jadwal yang padat saat melaksanakan wajib haji beberapa waktu lalu, kondisi tubuh ratusan jemaah haji menurun sehingga terkena penyakit batuk dan pilek. Hal itu dialami hampir separuh dari jemaah haji asal Pamekasan.

Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Juhedi, melalui Kepala Seksi (Kasi) Haji dan umrah, Makbul Haq mengatakan gangguan kesehatan yang dialami para jemaah ratarata dikarenakan kurangnya istirahat.

Dari jumlah keseluruhan jemaah haji asal Pamekasan, yang sakit ringan itu, sebagian besar usia 50 ke atas. Meski demikian seluruh jemaah mendapat perhatian serius dari medis kesehatan, sehingga kondisinya terus membaik. ”Para jemaah banyak yang sakit, kemungkinan karena kondisi tubuh jemaah tidak terbiasa dengan sejumlah kegiatan yang padat dengan kondisi suhu yang lebih tinggi dari di sini (Pamekasan), sehingga terlalu letih, dan terkena penyakit batuk dan pilek. Tapi penyakit itu tidak sampai mengganggu ibadah jemaah haji,” katanya.

Saat ini, aktivitas jemaah haji sudah tidak sepadat pada saat melaksanakan wajib haji.

Para jemaah tengah menjalankan ibadah sunnah lainnya, sambil menunggu jadwal pemulangan seperti yang telah ditentukan oleh kementerian agama pusat.

Rencana kepulangan

jemaah haji asal Pamekasan dijadwalkan selama dua hari.

Untuk jemaah haji di kelompok terbang (kloter) 63 dijadwalkan tiba di Pamekasan pada tanggal 5 November 2014 mendatang.

Sedang kloter 64 pada tanggal 6 atau sehari berikutnya.

“Teknis pemulangan jemaah haji tahun ini masih sama seperti tahun kemarin, yaitu kami sebar di beberapa titik tempat turun, seperti di lapangan pendopo untuk jemaah bagian selatan, Al-Khairat bagi jemaah asal utara, dan beberapa tempat lainnya, tergantung KBIH yang bersangkutan,” ungkapnya.

Dari jumlah keseluruhan jemaah haji asal Pamekasan, yang sakit ringan itu, sebagian besar usia 50 ke atas. Meski demikian seluruh jemaah mendapat perhatian serius dari medis kesehatan, sehingga kondisinya terus membaik.

Catatan Koran Madura, jumlah jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan sebanyak 637 orang, terbagi dalam dua kelompok terbang (kloter). 445 jemaah ada di kloter 63 dan sisanya 192 jemaah ada di kloter 64, bergabung dengan jemaah haji dari Kabupaten Sumenep dan Surabaya. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462| TAHUN III

Panataan Pedagang Akan Dijadwal Ulang Anggaran Penataan Mencapai Rp 2 Miliar PAMEKASAN – Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014, Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menganggarkan Rp 2 miliar untuk penataan pedagang. Namun karena minimnya waktu di masa anggaran tahun ini pelaksanaan proyek tersebut harus dijadwal ulang ke tahun 2015 mendatang.

Anggaran yang telah disiapkan itu untuk membangun puluhan kios di eks pasar gurem Jalan Pramuka, Desa Teja, Kecamatan Kota, Pamekasan, dan di eks Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) di jalan Trunojoyo, sebagai tempat relokasi pedagang yang saat ini menempati lapangan Sedandang milik Kodim 0826 Pamekasan.

Masing-masing lokasi di anggaran Rp 1 miliar. Rencananya di lahan eks pasar gurem yang menggunakan lahan milik pemkab setempat akan dibuat bangunan semi permanen. Kemudian juga akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti pelataran akan dilakukan pavingisasi.

Sedang di lokasi eks PJKA akan dibuat lebih sederhana ketimbang di eks pasar gurem.

Alasannya lahan eks PJKA bukan lahan milik pemkab setempat, melainkan hanya menyewa kepada pihak PJKA, sehingga akan dibuat bangunan yang mudah untuk

lampu, air bersih, musalla, dan penataan saluran. ”Jika kemudian anggaran 2 miliar itu tidak memungkinkan,

tentu nantinya akan dilakukan proyek berkelanjutan pada tahun berikutnya,” ungkapnya.

Sebelumya, Komandan Kodim 0826 Pamekasan, Letkol Arm Mawardi mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk melakukan relokasi pedagang di lapangan sedandang. Namun rencana itu masih tergantung kebijakan pemerintah daerah.

Sebab, pemerintah setempat mempunyai tugas untuk menyiapkan lahan tempat

I

berjualannya para pedagang yang akan direlokasi.

Sehingga,relokasi yang akan dilakukan tidak memutus mata pencaharian pedagang.

“Sebenarnya saya sendiri ingin bisa segera memanfaatkan lahan sedandang itu dikembalikan sebagaimana fungsinya, sehingga relokasi tetap mejadi komintmen saya, karena pemamfaatanya lahan itu perintah dari pangdam,” kata Letkol Arm Mawardi. =ALI SYAHRONI/RAH

dibongkar, jika sewaktu-waktu harus dipindah maka dengan mudah direlokasi.

Kepala Dinas Pekerjaan umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang Kabuapaten Pamekasan, Muharram mengatakan pengerjaan proyek di dua lokasi itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di akhir tahun ini.

“Jadi, dapat kami pastikan anggaran 2 miliar untuk pembangunan kios guna penataan pedagang harus dijadwal ulang, tapi proses lelang akan dilakukan di akhir tahun ini, sehingga pada awal tahun 2015 nanti proyek itu dapat dikerjakan,” katanya.

Dijelaskan Muharram, kendati bangunan sama semi permanen, desain bangunan secara umum berbeda. Di lahan eks pasar gurem direncanakan akan dibangun kios dengan jumlah 60 hingga 80 unit. Di samping itu juga akan dibangun saran dan prasarana pendukung seperti

PENGENTASAN RAWAN KEKERINGAN

Program Pengelolaan Air Bersih Gagal PAMEKASAN – Pada tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mendapatkan dana sebesar Rp 5 miliar dari pemerintah pusat untuk program pengembangan kinerja pengelolaan air minum yang dikhususkan di daerah rawan kekeringan. Namun program tersebut gagal dilaksanakan tahun 2014 ini.

Dengan anggaran cukup besar yang akan dibuatkan penyediaan infrastruktur air minum berupa sumur bor di 16 titik lokasi yang tersebar di 16 desa dan 7 kecamatan itu, pengerjaannya membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 5 bulan. Dengan minimnya waktu

yang dimiliki, program tersebut akan dijadwal ulang pada tahun 2015 mendatang.

Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu dibagi menjadi dua kategori. Dana reguler sebesar Rp 2,515.601.000, dan dana tambahan sebesar Rp 2.509,689.600, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2014 ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang ( PU Cikatarung) Pamekasan, Muharram mengatakan perencanaan program air bersih di daerah rawan kekeringan sudah final pada bulan Juni lalu. Namun karena

pelaksanaan proyek pro rakyat itu terkendala ditahap lelang, sebab proses lelang tahun ini berjalan lamban karena ada persyaratan baru yang harus dipenuhi oleh rekanan yang akan mengerjakan proyek tersebut.

“Jadi, program air bersih dengan anggaran 5 miliar itu tidak bisa dilaksanakan tahun ini, kami akan jadwal ulang di tahun 2015 nanti. Harapan kami pada musim kemarau tahun depan air bersih sudah bisa dinikmati oleh masyarakat yang selama ini menjadi daerah kekeringan,” katanya.

Pencarian titik sumber mata air dilakukan dengan menggunakan geolistrik, yaitu alat den-

gan metode geofisika aktif yang menggunakan arus listrik untuk menyelidiki material di bawah permukaan bumi.

Dengan cara seperti itu kemungkinan untuk mendapatkan sumur bor yang debit air besar lebih presisi (tepat), sehingga diharapkan banyak melayani kebutuhan air bersih masyarakat yang berada di sekitar sumur tersebut yang selama ini menjadi langganan daerah krisis air.

“Lokasi yang kami pilih itu sesuai dengan pengajuan dari masyarakat melalui desa, setelah kami lakukan survei memang masyarakatnya masih kesulitan air bersih, utamanya saat musim

kemarau,” ungkapnya.

Data pada Pamekasan PU Cikatarung, proyek sumur bor itu akan ditempatkan di Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur.

Desa Kaduara Barat, Larangan Luar, Larangan Dalam, Kecamatan Larangan. Desa Palengan Daja, Potoan Daja, Rek-Kerek, Kecamatan Palengaan. Desa Nyalabu Daja, Kecamatan Kota.

Desa Tanpojung Tenggina, Tronto Ares, Kecamatan waru.

Desa Candi Burung, Panagguan, Kecamatan Proppo, dan Desa Tanjung, Sana Laok, Pegantenan, Bulangan Barat, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan. =ALI SYAHRONI/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

SELASA 14 OKTOBER 2014 No. 0462 | TAHUN III

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462 | TAHUN III

MADURA

J

PKL Lawan Satpol PP SAMPANG - Penertiban sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan Gunung Sekar Kec/Kota Sampang, Senin (13/10) berakhir ricuh. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Sampang mendapat perlawanan dari PKL.

Pantauan Koran Madura, salah seorang pedagang yang berjualan tepatnya di depan Pasar Srimangunan terlihat melawan petugas Satpol PP saat berusaha mengangkut lapak milik PKL. Ketegangan terjadi saat petugas mengambil paksa lapak pedagang.

“Saya mau jualan jangan main nertibkan gitu saja, Pak, siapa yang mau beri kebutuhan saya,” ucap Ahmad (42), salah satu pedagang. Pedagang berupaya mengambil kembali barang mereka yang akan diangkut ke dalam mobil Satpol PP.

Satu satu pedagang kaki lima melawan Satpol PP Kabupaten Sampang saat dilakukan penertiban, Senin (13/10).

LEGISLATIF

Ruang Sidang Minim Fasilitas Sampang - Ruang sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, minim fasilitas. Hal itu mengganggu jalannya sidang paripurna pengesahan tata tertib, beberapa waktu lalu.

Pantauan Koran Madura, sejumlah wakil rakyat terpaksa harus mengantre menunggu giliran ketika ingin menggunakan alat pengeras suara pada sidang paripurna. Hal itu terjadi di ruang sidang yang berada di lantai dua DPRD Sampang Sekretaris DPRD Sampang Sudarmanto tidak membantah akan hal itu. Pengadaan fasilitas DPRD akan dianggarkan pada tahun 2015. “Memang minim fasilitas ruang sidang paripurna, tapi kami akan mengajukan anggarannya tahun depan,” ucapnya, Senin (13/10).

Namun demikian, menurutnya, minimnya fasilitas di ruang sidang tersebut tidak menggangu jalannya proses persidangan. “Tapi tidak mengganggu proses

sidang paripurna, kan masih ada sisa mikrofon yang masih bisa difungsikan,” jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya sejauh ini tidak bisa berbuat banyak. Sebab, sebelumnya ia tidak pernah mengajukan anggaran untuk memenuhi kekurangan fasilitas di ruang sidang para wakil rakyat.

Sudarmanto menuturkan, pihaknya pada tahun mendatang akan mengajukan anggaran untuk mikrofon, penambahan kursi tamu, dan alat lainnya sebagai perlengkapan fasilitas ruang sidang wakil rakyat. “Kursi tamu dan mikrofon semuanya akan kita ajukan nanti untuk fasilitas ruang sidang,” katanya.

Dirinya menambahkan, penyebab kurangnya fasilitas ruang sidang paripurna, dikarenakan sebagian alat fasilitas dewan ada yang mengalami kerusakan.

“Mikrofon yang rusak ada di jajaran kursi depan itu, makanya fasilitas ruang sidang berkurang,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

Akibatnya, selain penertiban PKL yang berakhir ricuh tersebut menjadi tontonan para pengunjung pasar, kondisi jalan mulai macet karena lokasi penertiban berada di pinggir jalan antar kabupaten.

Kepala Satpol PP Kabupaten Sampang Hamdani saat dikonfirmasi melalui Kasi Operasional, Muhammad Sadik mengatakan dalam penertiban terhadap PKL nakal dilakukan sebagai bentuk penegakan Perda Nomor 5 tahun 2013. “Penertiban inikan sesuai dengan Perda yang ada. Bahwa di depan Pasar Srimangunan tidak ada boleh PKL berjualan,” katanya.

Dijelaskan, pihaknya terpaksa kembali melepaskan lapak PKL tersebut untuk meredam emosi para pedagang. Akan tetapi, menurutnya, dengan syarat bahwa PKL harus dipindah dari lokasi larangan tersebut.

“Kita redam emosi pedagang dengan melepaskan lapaknya, tetapi yaitu tadi harus tidak berada di lokasi lagi, kalau nantinya tetap menggelar dagangan di lokasi yang dilarang akan diangkut secara paksa,” tegasnya. =RYAN HARIYANTO/MK

KORUPSI BIBIT FIKTIF

Pemanggilan Sanksi Tak Rampung Sampang - Kejaksaan Negeri Sampang dalam membidik penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit fiktif di Dinas Pertanian (Dispertan) Sampang, terjanggal adanya pemanggilan sejumlah saksi.

Terjanggal pemanggilan itu merupakan berkas kasus dari tersangka Kepala Dinas Pertanian Sampang Agus Santoso dan Rosuli Muklis atas kasus pengadaan bibit tani tahun 2013 senilai RP 800 juta.

Selama ini, Kejari Sampang terus fokus pada persidangan Abd Wahed Kabid Tanaman Pangan dan Abdurrahman Kasi Produksi Tanaman Pangan di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, Abdullah melalui Kasi Intel Sucipto mengatakan telah pelimpahan berkas dua tersangka atas nama Abd Wahed, Kabid Tanaman Pangan, dan Abdurrahman, Kasi Produksi Tanaman Pangan, ke Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. “Kami harus mengikuti jalannya persidangan kedua tersangka yakni AW dan AR,”ucapnya

Dijelaskan, sidang kepada dua tersangka tersebut sudah ketiga kalinya berlangsung dengan agenda tuntutan dari Jaksan Penuntut Umum (JPU). “Kita juga masih mengikuti sidang kedua tersangka Abd Wahed dan Abdurrahman,”katanya.

Dirinya menegaskan, pihaknya masih ingin menuntaskan kasus kedua tersangka tersebut. Selanjutnya, kejari akan fokus pada tersangka Agus Santoso dan Rosolis Muhklis selaku Kasi Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Holtikultura.

“Dugaan kasus korupsi pengadaan bibit fiktif ini, kami sudah menetapkan empat tersangka, nah nanti proses pelimpahan berkas dilakukan secara bertahap termasuk dua tersangka lagi, karean aktor dalam kasus ini kan tersangka AW dan AB,”tergasnya.

Dirinya menambahkan, tersangka keduan yakni Agus dan Rosuli akan dimintai keterangan terkait keterlibatan dalam kasus tersebut. “Akan kita panggil sejumlah saksi lainnya,”imbuhnya. =RYAN HARIYANTO

Sampang SAMPANG - Pembangunan lumbung pangan pertanian milik Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BKP4) tengah dipelototi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang. Informasinya, keberadaan pembangunan 50 lumbung pangan pertanian sejauh ini belum ada kejelasan pemanfaatannya.

Ketua Komisi II DPRD Sampang Moh. Nasir mengatakan bahwa jumlah lumbung yang ada di Kabupaten Sampang sudah ada sekitar 42 unit bangunan. Bahkan diakuinya, untuk tahun ini BKP4 kembali mem-

KORAN MADURA

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462 | TAHUN III

K

Dewan Pelototi 50 Lumbung Pertanian bangun sekitar 8 unit bangunan, jadi total keseluruhan ada 50 unit bangunan lumbung pangan pertanian di Kabupaten Sampang. Namun sejauh ini keberadaan dan pemanfaatannya masih belum ada kejelasan.

“Kita ingin mengawal dalam pemanfaatan semua pembangunan lumbung pangan yang ada di Kabupaten Sampang. Bahkan nanti kami beserta anggota Komisi II nantinya akan melakukan pemantauan langsung ke lokasi pengerjaan maupun lokasi

lumbung pangan yang sudah ada. Sebab komisi II tidak ingin pemanfaatan pembangunan lumbung pangan pertanian tidak tetap sasaran,” jelasnya.

Terpisah, Kepala BKP4 Sri Wahyuni Yuliati melalui Kabid Pengkajian Ketersediaan dan Distribusi Pangan Moh Farid Makruf tidak mengelak jika pihaknya tengah melakukan pembangunan lumbung pangan pertanian. Bahkan pihaknya membeberkan anggaran pembangunan lumbung pangan yang saat ini tengah dikerja-

kan, diakuinya bahwa saat ini pembangunan lumbung dianggarkan sebesar Rp 85 juta untuk tiap unit.

“Memang saat ini ada 8 unit lumbung pangan pertanian yang kita bangun. Dan setiap bangunan kita anggarkan sebesar Rp 85 juta dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014,” jelasnya.

Selain itu, Farid menjelaskan jika pembangunan lumbung pangan pertanian tersebut nantinya diperuntukkan khusus untuk kelompok tani. Jadi diakuinya, untuk mendapatkan

bantuan bangunan tersebut harus memiliki kelompok tani dengan proporsi satu unit untuk satu desa. Oleh sebab itu pihaknya mempersilahkan kepada dewan untuk mengawasinya.

“Kita tergetkan setiap desa mempunyai lumbung. Tapi untuk sementara ini kita masih memiliki 50 unit bangunan.

Dan kita sangat berterima kasih apabila dewan betul-betul mengontrol terhadap fungsi dan pemanfaatan lumbung ini,” ucapnya. =MOHAMMAD MUHLIS

INPEKSI

Wabup Fadilah Sidak Proyek Drainase SAMPANG - Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono beserta rombongan dari Pemkab melakukan inspeksi mendadak (Sidak) untuk memantau pengerjaan proses proyek drainase di sejumlah lokasi di Kabupaten Sampang, Senin (13/10).

Pantauan koran Madura di lapangan, kemarin, lokasi proyek drainase yang menjadi sasaran sidak meliputi pengerjaan drainase di Jl Raya Jrengik, Jl Jaksa Agung Suprapto, Jl Rajawali, dan Jl Trunojoyo.

Wabup Kabupaten Sampang Fadhilah Budiono menerangkan, tujuan sidak yang dilakukan dirinya beserta rombongan untuk memastikan semua pengerjaan proyek drainase tahun 2014 berjalan dengan baik.

Sebab, Pemerintah Kabupaten Sampang tidak ingin pengerjaan proyek tahun 2014 sama seperti pengerjaan proyek tahun 2013 lalu yaitu banyak proyek tidak rampung sesuai jadwal yang ditentukan.

“Kami tidak mau kejadian tahun kemarin terulang kembali pada pengerjaan proyek kali ini.

Jadi setiap pengerjaan proyek kita akan tinjau langsung ke lapangan,” tuturnya seusai sidak, Senin (13/10).

Fadhilah belum menemukan pengerjaan proyek yang ditengarai dikerjakan asal-asalan. Menurutnya, semua pengerjaan proyek drainase berjalan dengan semestinya, tidak ada kejanggalan.

“Pengerjaan proyek drainase semuanya berjalan lancar,

SIDAK. Wakil Bupati Fadhilah Budiono beserta rombongan tengah melakukan pemantauan proses pengerjaan drainase, Senin (13/10). bahkan ada pengerjaan drainase yang sudah 70 persen. Dan kami akan terus memantau pengerjaan proyek 2014 sampai ke pedesaan, agar pembangunan di Kabupaten

Sampang berjalan dengan baik,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Abdullah mengatakan, pihaknya telah

memperingatkan sejumlah pihak rekanan maupun pejabat pemerintah agar lebih berhati-hati dalam melaksakan proyek.

"Maka kami harap SKPD

terkait bisa lebih memaksimalkan pengawasan agar indikasi korupsi bisa dicegah, sehingga pengerjaan proyek berjalan dengan efektif," jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS

L

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462 | TAHUN III

PELAKSANAAN

Tes CPNS Bakal Digelar 20 Oktober SAMPANG - Ketidakjelasan jadwal pelaksanaan tes ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Sampang tampaknya mulai ada titik terang. Tes CPNS rencananya akan digelar 20-29 Oktober nanti.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sampang Slamet Terbang melalui Kabid Pengadaan Pegawai Abd Adim membenarkan jadwal pelaksanaan tes CPNS dari BKD akan dimulai pada tanggal 20-29 Oktober mendatang.

Namun, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk dijadikan keputusan final. Pihaknya mengaku sudah sering menyampaikan dan menginformasikan melalui media massa maupun lewat situs resmi milik BKD Sampang. ”Insya Allah jadwal di BKD mulai tanggal 20 sampai 29, dan besok ini kami akan mengetahui

keputusan resminya untuk dijadikan keputusan final,” tuturnya, Senin (13/10) Pihaknya mengimbau agar tak tergiur janji-janji calo. “Kami juga mengimbau agar jangan mudah tergiur oleh janji-janji yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena lolos atau tidaknya dalam tes itu semua tergantung kebijakan pusat, sebab saat ini sistemnya Ujian CPNS menggunakan online,” jelasnya.

Imbauan serupa juga disampaikan Asisten III Pemerintah Kabupaten Sampang A Rochim Mawardi. Ia berharap pelaksanaan tes CPNS 2014 berjalan dengan semestinya, yaitu sesuai dengan sistem yang diterapkan

A Rochim Mawardi saat diwawancarai terkait banyaknya isu calo dalam proses pelaksanaan CPNS di Kabupaten Sampang, Senin (13/10).

saat ini, yaitu online.

Sebab menurutnya, penggunaan sistem online merupakan sistem yang mampu memberikan peluang yang lebih besar kepada CPNS tanpa ada campur tangan dari pihak lain.

“Sistem pelaksaan tes CPNS saat ini menggunakan sistem yang mengedepankan intelektual pelamar. Sebab sistem online menggunakan database yang

langsung menghubungkan dari Kemenpan terhadap masingmasing calon CPNS yang sudah terdaftar,” ujarnya saat ditemui di Gedung Penadapa, Senin (13/10).

Selain itu, Rochim dengan tegas menuturkan jika dalam pelaksanaan tes CPNS dengan sistem online tidak akan mungkin ada pihak yang dapat memanfaatkan situasi tersebut.

Sebab, semua akses informasi terkait pelaksanaan tes CPNS saat ini terputus, yaitu antara Mempan Deputi Bidang satu dengan bidang lainnya; Deputi bidang dengan Panselnas, demikian pula antara provinsi dengan kabupaten.

“Selama persiapan ini, semua akses itu terputus. Jadi akses baru bisa terbuka ketika pelamar masuk ke akunnya masingmasing ketika menghadapi ujian tes CPNS. Yang kemudian, Calon CPNS mengerjakan soal-soal CPNS sesuai bidang mereka masing-masing. Dan waktu itu juga nilainyapun langsung keluar.

Namun untuk kepastian lolosnya itu belum tentu sebab nantinya akan digunakan sistem passing gride, jadi tidak mungkin sekali ada oknum yang dapat bermainmain dalam pelaksanaan tes CPNS kali ini,” tegasnya. =MOHAMMAD MUHLIS

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SELASA 14 OKTOBER 2014 SELASA 14 No. OKTOBER 2014||TAHUN No. 0462 |IIITAHUN III 0462

REKRUTMEN CPNS

2 Formasi CPNS Tak Terpenuhi

DIAMANKAN. Truk modif yang digunakan untuk mengisi BBM di SPBU Patemon beberapa waktu lalu.

moh ridwan/koran madura

Mengapa Polisi Belum Temukan Sopir Truk Modif?

Mulai Muncul Pengalihan Identitas Sopir ke Bukan Seorang TNI BANGKALAN - Sopir Truk modif pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melarikan diri, hingga kini masih belum terungkap. Truk bermuatan solar tersebut saat ini masih berada di Mapolres Bangkalan. Polisi mengaku masih mencari sopir atau pemilik yang bertanggung jawab atas truk yang diduga akan digunakan untuk penimbunan solar. Lambannya pengungkapan sopir truk yang sebelumnya diduga seorang TNI itu menimbulkan tanda tanya, jangan-jangan ada main mata antara pihak kepolisian dengan sopir tersebut?

Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Andy Purnomo mengaku belum bisa melacak keberadaan sopir truk tersebut. Sebab hingga saat ini belum berhasil mengamankan sopir truk modif yang awalnya diduga masih anggota TNI. "Terkait truk modif itu hingga kini belum diketahui alamat pastinya. Jadi kami belum bisa mendapatkan orang yang dis-

ebutkan. Kendaraannya hingga kini masih diamankan di mapolres Bangkalan, sebelum sopir atau pemiliknya ketahuan," ungkapnya.

Untuk itu, kini pihak reskrim tengah meminta bantuan satlantas untuk mengidentifikasi kendaraan tersebut. Pihaknya meminta bantuan untuk melakukan pengecekan nomor rangka dan mesinnya, agar bisa segera dike-

tahui siapa pemiliknya. Selain itu, menurut pengakuan petugas SPBU Patemon Tanah Merah, yang menyopir truk modif itu bukan dari golongan TNI. "Kami masih mencari sopir tersebut, dan sudah minta bantuan satlantas, untuk dicek noka nosenya. Ya menurut keterangan petugas SPBU, truk itu bukan disopiri oleh TNI," terangnya.

Sebelumnya, sebuah truk modifikasi bermuatan BBM jenis solar telah ditemukan berada di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Patemon Tanah Merah saat mengisi solar, Rabu (24/9) bulan lalu. Sayangnya, sesaat setelah dilakukan pemeriksaan, oknum yang menggunakan seragam dinas TNI itu langsung melarikan diri menggunakan angkutan umum.

Petugas pun mencoba melakukan pengejaran namun tidak

membuahkan hasil.

Pengamanan yang dilakukan tersebut berdasarkan informasi dari warga, kemudian petugas langsung ke tempat kejadian perkara (TKP). Ternyata benar ada pengisian BBM jenis solar, petugas langsung mengamankan ke Mapolres Bangkalan.

Tangki yang berada di bak truk elf itu terbuat dari pelat seng tebal dan menyerupai tandon dengan tinggi kurang lebih satu meter. Sedangkan luasnya hampir menyerupai bak truk. Tangki buatan itu diperkirakan mampu menampung Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga 1-2 ton. Agar tidak dicurigai petugas, tandon itu ditutupi dengan anyaman bambu dan dilapasi terpal berwana biru yang diikat ke dinding bak dengan menggunakan tali berwarna kuning. = MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Bangkalan dipastikan akan berkurang.

Sebab dua formasi yang telah disediakan tidak terisi oleh pendaftar, sehingga dibiarkan kosong. Dari 62 kuota yang diberikan BKN, dua formasi tidak terpenuhi, yaitu Pranata Laboratorium dan Inspektur Tambang, sehingga kuota menjadi 60 orang.

"Satu formasi tidak ada pendaftar yang mengisi. Sedangkan satunya tidak mengirimkan berkas," terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bangkalan Roosli Soeliharjono, kemarin (13/10).

Dia menjelaskan dari dua formasi tersebut, masingmasing membutuhkan satu orang untuk mengisi bagian tersebut. Tidak terpenuhinya formasi tersebut karena dua alasan. Yang pertama, pendaftar di bagian pertambangan tidak mengirimkan berkas, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sedangkan kedua, pada bagian pranata Laboratorium memang tidak ada peminatnya, sehingga sejak awal memang kosong.

Menurut Nono panggilan akrabnya, formasi yang kosong tetap dibiarkan. Setelah dinyatakan lolos seleksi dan memenuhi syarat, para pelamar CPNS ini harus mengikuti tes yang akan digelar minggu depan. Sebanyak 1.546 peserta yang telah mendaftar secara online, akan memperbutkan 60 formasi. Meskipun begitu, sebenarnya pemkab masih banyak memerlukan PNS. Sebab, setiap tahunnya PNS yang pensiun banyak. Hal itu tidak sebanding dengan perekrutan yang tidak intens dilakukan.

Berdasarkan surat edaran dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), jadwal Pelaksanaan ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dimulai tanggal 22 sampai 24 Oktober 2014.

Dengan pelaksanaan ujian, per harinya di bagi lima sesi, persesinya ada 100 peserta.

"Jadwal ini mengacu pada jumlah peserta yang lolos verifikasi sebanyak 1.546, setiap harinya ada 100 peserta dan hari terakhir 146, sehingga 3 hari selesai," ungkapnya. =MOH RIDWAN/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462 | TAHUN III

Motor Wartawan Digondol Maling Mampukah Olah TKP Mengembalikan Vario ke Tangan Pemiliknya?

BANGKALAN - Nasib sial dialami Doni Heriyanto (26), warga kabupaten Sumenep. Dirinya tidak menyangka akan kehilangan motor di kontrakan yang ditempatinya, Senin (13/10) dini hari. Motor Vario 125 dengan nomor polisi M 2028 WJ raib dibawa maling saat diparkir di halaman samping.

NYUNGSEP. Kondisi truk trailer yang mengalami kecelakaan di akses Suramadu, Senin (13/10).

ist for koran madura

KECELAKAAN DI SURAMADU

Truk Trailer Berlabuh di Selokan BANGKALAN - Lagi-lagi kecelakaan terjadi pada kendaraan jenis truk trailer di dekat tol gate Suramadu, Senin (13/10). Untungnya, kecelakaan yang terjadi tidak menyebabkan korban jiwa. Kecelakaan tunggal tersebut diduga terjadi lantaran kendaraan mengalami rem blong, sehingga kendaraan nopol W 8420 UE nyungsep ke kiri jalan.

Tepatnya, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di pintu masuk atau keluar jembatan Suramadu sisi Madura, yakni Desa Sekar Bungoh, Kecamatan Labang. Hanya saja, truk trailer mengalami ringsek karena terguling. Akibat peristiwa ini arus lalu lintas di

lokasi macet. Sebab sebagian badan truk melintang di pinggir jalan.

Kronologis kecelakaan berawal ketika Matradji warga asal Lumajang mengemudikan truk trailer nopol W 8420 UE dari arah selatan (Surabaya) ke utara (Madura). Namun ketika tiba di lokasi ada rintangan.

Pada saat itu, sopir truk menginjak rem, namun tiba-tiba saja rem tidak dapat difungsikan.

Seketika itu, sopir langsung banting stir ke arah kiri dan langsung nyungsep ke selokan besar di pinggir jalan.

"Petugas langsung datang ke TKP untuk melakukan proses evakuasi terhadap body truk, supaya tidak menghalangi kenda-

raan yang melintas di Suramadu.

Diduga kuat kecelakaan terjadi lantaran rem blong," terang Kanit Lakalantas Polres Bangkalan, Ipda Puji Purnomo, saat dikonfirmasi.

Dirinya membenarkan, kalau sopir berusaha menghentikan laju truk dengan cara mengerem. Namun, rem tersebut tidak berfungsi alias blong. Akhirnya, sopir membanting stir ke kiri jalan hingga oleng dan terguling di badan jalan.

"Untungnya, dalam kejadian ini tidak ada korban. Meski pun sempat membuat antre kendaraan lantaran truk kondisinya memakan badan jalan," paparnya. =MOH RIDWAN/RAH

Pria yang berprofesi sebagai wartawan harian Koran Madura ini baru menyadari kendaraannya hilang saat hendak bangun untuk menunaikan salat subuh. Dugaan sementara, pelaku pencurian ini masuk halaman kontrakan dengan cara merusak kunci pagar.

Kemudian merusak kunci stir dan membawa kabur motor tersebut.

"Dugaan saya pelaku mengambil motor dengan cara merusak kunci setir. Sebab kondisi pintu gerbang telah terbuka dan dirusak juga. Padahal sebelum itu pintu gerbang telah digembok," jelas Doni.

Dia menceritakan pada saat bersamaan di halaman samping kontrakan yang biasa dijadikan tempat parkir terdapat lima motor. Di antaranya Yamaha Vixion, Mio GT, Vario 110, dan Supra X 125, serta Vario 125. Sekitar pukul 01.30 WIB, dirinya terbangun mengambil air karena merasa haus. Pada saat itu juga motor miliknya, Vario 125 warna hitam masih terpakir rapi di samping kontrakan.

Namun, sekitar pukul 05.00

WIB saat hendak menunaikan salat subuh motor miliknya sudah tidak ada di tempat parkir. Sontak hal itu membuat dirinya kaget dan ketahuan kalau motornya telah digondol maling. Menurutnya, kontrakan yang ditempatinya merupakan sekretariat bersama yang ditempati oleh para alumni pondok pesantren al-Amin, sehingga memang banyak orang yang menempati kontrakan tersebut.

"Mungkin hilangnya antara jam 2-3 pagi. Ya saya melapor ke SPKT Polres Bangkalan agar segara ditangani kasus pencurian tersebut," paparnya.

Sementara itu, Kanit SPKT Polres Bangkalan, AIPTU Hasto Wijanarko mengakui salah satu jurnalis telah melaporkan kehilangan motor. Pihaknya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Kemudian akan dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.

"Korban sudah melapor dan sekarang masih proses lidik untuk mengetahui kronologis kejadiannya," tandasnya. = MOH RIDWAN/RAH

IDENTIFIKASI. Petugas Polres Bangkalan saat melakukan olah TKP dikontrakan milik wartawan Koran Madura. moh ridwan/koran madura

KORAN Bangkalan MADURA

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SELASA 14 OKTOBER 2014 SELASA 14 No. OKTOBER 2014||TAHUN No. 0462 |IIITAHUN III 0462

fakih amyal/koran madura

SERIUS. Sejumlah siswa-siswi SMA tengah serius mengerjakan soal-soal ujian di SMA LB Pamekasan.

Kota Pendidikan Tercemari Kenakalan Siswa PAMEKASAN - Siapa yang tidak senang Kabupaten ini mendapat predikat sebagai kota pendidikan setelah menteri pendidikan Moh. Nuh secara resmi menobatkan Kabupaten Pamekasan sebagai Kota Pendidikan pada tanggal 24 Desember 2010 di lapangan karapan sapi Kecamatan Waru.

Tentu Kementerian Pendidikan Nasional memiliki alasan mengapa Kabupaten ini layak menyandang Kota Pendidikan, salah satu di antara indikatornya, karena siswa yang ada di Kabupaten sering kali mendapatkan penghargaan dari berbagai even nasional maupun internasional.

Serta beberapa indikator lainnya.

Kenyataan itu tidak berbanding lurus dengan keberadaan kota pendidikan saat ini. Penyebabnya kenakalan siswa mulai tidak terkendali. Khususnya saat jam luar sekolah. Sementara prestasi siswa di wilayah ini tidak segemilang masa lalu. Lalu pertanyaannya Pantaskah Kabupaten ini masih layak menyandang kota pendidikan di tengah tingginya kenakalan siswa?

Baru saja kota pendidikan ini tertampar dengan kasus pembacokan yang menimpa dua siswa.

Satu di antaranya sudah memasuki Tahlilan Ketujuh Pasca tewas dibacok segerombolan preman.

Siswa itu masing-masing

bernama Febri, warga Desa Pangentenan Kecamatan Kecamatan Pamekasan, korban tewas yang diduga mengalami pendarahan dan luka bacok di bagian punggung. Korban lainnya yang masih selamat dari maut, yakni Rispandi yang juga mengalami luka di bagian kepala, karena dihantam batu. Keduanya masih berstatus siswa SMKN I Pamekasan.

Penyebabnya sepele, yakni tersinggung saat balapan liar yang biasa diselenggarakan setiap malam Sabtu di Jalan Kabupaten Pamekasan. Oleh sejumlah segerombolan pemuda di dua kecamatan, yakni Kecamatan Proppo dan Kecamatan Pangentenan.

Hasil penelusuran di SMKN I Pamekasan, yang diperoleh dari waka kesiswaan, Subianto, korban Ruspandi kala itu menang taruhan balapan liar. Tetapi uang taruhannya itu kabarnya ditabur di lokasi itu. Sehingga pihak lawan tersinggung dan berencana melakukan balas dendam usai pulang.

Balas dendam tersebut terwujud pada hari Senin, 06 Oktober 2014. Pelaku memang sudah membututi Ruspandai dari belakang. Kala itu korban menggunakan mobil Jazz menuju arah Pamekasan, saat tiba di depan SMA 4 Pamekasan, pelaku dihentikan oleh segerombolan preman, perkelahian tak terhindarkan hingga kedua korban terkena luka tusuk. Pelaku justru membacok Febri, korban yang sama sekali tidak tahu-menahu persoalan, dan saat kejadian yang bersangkutan hendak mau membantu Ruspandi sebagai teman dekatnya.

Tidak hanya kasus pembacokan, Kabupaten ini juga marak cabe-cabean yang diduga melibatkan siswa. Mantan Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam mengaku komisi yang pernah ia duduki saat menjadi anggota DPRD Pamekasan, juga pernah mendapatkan data keterlibatan siswi yang menjadi pelaku cabe-cabean. Data tersebut lengkap dengan sekolah dan nama siswinya. Sayangnya Khairul enggan membeberkan nama-nama sekolah tersebut.

Fenomena cabe-cabean ini terjadi di Pamekasan cukup beralasan. Sebab ada salah satu

penguasaha muda Pamekasan berinesial MF mengaku pernah memamfaatkan jasa cabe-cabean untuk sekadar diajak makan ataupun lainnya dan usianya masih relatif sangat belia. Pelaku cabe-cabean itu biasa memasang tarif Rp 300.00 hingga Rp 500.000.

Di Kabupaten Pamekasan cabe-cabean bisa ditemui di sejumlah tempat karaoke, sudut-sudut taman Arek Lancor, dan pelantaran toko modern di Pamekasan pada pukul 00.00 WIB dini hari.

Tetapi, untuk mendekati mereka jelas tidak mudah dan harus melalui teman dekatnya. Bisa pula menghubungi melalui saluran handphone atau berkomonikasi melalui blackberry mesegger.

Khairul hanya bisa meminta pihak-pihak berwenang untuk segera melakukan tindakan berupa razia di sejumlah tempat yang biasa dijadikan tempat nongkrongnya perempuan cabecabean di Pamekasan.

Kasus lain yang menimpa siswa, yakni tertangkapnya pelaku panjambretan yang melibatkan anak di bawah umur dan masih berstatus siswa di salah satu sekolah di Pamekasan.

Pelaku AR (15), seorang pelajar warga Desa Tlesah, dan

AM (19) warga Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, babak belur dihajar massa, karena keduanya tertangkap tangan menjambret barangbarang milik Elly Kustinah warga Jl. Masjid Patemon Pamekasan, TKP-nya di Jl Kabupaten.

Pada saat itu, korban sedang mengendarai motor dengan temannya berjalan di depan SDN Bugih, tiba-tiba dari arah belakang, kedua tersangka merampas tas milik korban dan kabur dengan sepeda motornya.

Moh. Muhlis, akademisi sekolah tinggi di Pamekasan menyesalkan akan kejadian tersebut, sebab anak di bawah umur seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih baik dari orang tua maupun guru, untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan bermoral. Bukan justru sebaliknya, terpengaruh melakukan tindakan-tindakan amoral.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Pamekasan Moh.Tarsun mengaku sudah berkoordinasi dengan Musyarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP, SMA, dan SMK di Pamekasan, untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem pendidikan di Kabupaten ini. =FAKIH AMYAL/RAH

R

KORAN MADURA

SELASA 14 OKTOBER 2014 No. 0462 | TAHUN II

SELASA 14 OKTOBER 2014 | No. 0462 | TAHUN III

: Uswatun Hasanah Tetala : Bangkalan, 23 Desember 1994 Pekerjaan : Mahasiswi Jurusan Bahasa Inggris STKIP PGRI Bangkalan Cita-cita : Menjadi Guru Hobi : Membaca

KORAN MADURA

Nama

B Tidak dipungkiri, kini Bahasa Inggris telah menjadi salah satu bahasa yang wajib dikuasai oleh masyarakat modern.

Sejak lama bahasa ini telah dikenal sebagai bahasa internasional. Namun penggunaan bahasa Inggris tidak hanya terbatas pada saat seseorang sedang berada di luar negeri saja. Saat orang menggunakan perangkat elektronik, mereka juga dituntut untuk memahami bahasa Inggris.

Kota Pendidikan Tercemari Kenakalan Siswa

Bahasa Inggris

Harus Dipahami Semua Kalangan

erangkat dari sinilah, Uswatun Hasanah ingin memperdalam kemampuannya di bidang Bahasa Inggris, baik sastra, percakapan dan kajian. Nantinya, hal itu akan menambah wawasan tentang kemampuan berbahasa asing, sebagai modal dalam dunia Globalisasi.

"Saya masih berkeyakinan untuk mempelajari bahasa Inggris lebih mendalam.

Pentingnya bahasa inggris di era kekinian sebagai alat komunikasi internasional baik di bidang bisnis dan pendikan," terangnya.

Apalagi, era internet semakin menyatukan masyarakat dunia. Dan sekali lagi, bahasa Inggrislah yang digunakan sebagai bahasa utama untuk berkomunikasi di dunia maya, terutama saat Anda mengakses situs-situs yang bertaraf internasional.

Aplikasi-aplikasi baik yang berbasis mobile ataupun desktop umumnya juga disajikan dalam bahasa Inggris.

Kondisi ini tentu semakin menuntut masyarakat modern untuk lebih memahami bahasa Inggris. Sebagian orang mungkin menilai bah-

wa ini adalah pelajaran yang rumit. Belajar bahasa tidak bisa hanya sebatas memahami makna kata saja. Bahasa harus dipelajari dengan cara dipraktekkan.

Inilah masalahnya, umumnya buku-buku pelajaran bahasa Inggris hanya mengajarkan cara memahami kalimat saja. Sistem pengajaran yang ada juga masih belum bisa membantu manusia untuk mempelajari bahasa asing. Karena itulah dibutuhkan teknik dan cara yang berbeda dalam menguasai bahasa Inggris.

"Belajar bahasa Inggris tidak harus dilakukan dengan cara mengikuti les bahasa.

Belajar sendiri juga bisa. Caranya tidak selalu rumit dan penuh tekanan. Bahkan kini ada banyak cara untuk belajar bahasa Inggris dengan cara yang nyaman dan menyenangkan," terangnya.

Meskipun demikian, sebelumnya masyarakat perlu memahami bahwa belajar itu tidak selalu terpaku dengan buku. Belajar tidak selalu dengan cara membaca buku.

Salah satu cara belajar bahasa Inggris yang kerap disepelekan adalah belajar dari

SELISKAWATI

Pergunakan Sehat sebelum Sakit Kesehatan merupakan harta yang paling berharga bagi seorang manusia. Tanpa tubuh yang sehat, kita tidak dapat berbuat apaapa. Saat tubuh mengalami gangguan kesehatan, seorang dokter dibutuhkan. Seorang dokter memiliki peranan yang sangat besar di dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat.

Moh. Nuh secara resmi menobatkan Kabupaten Pamekasan sebagai Kota Pendidikan pada tanggal 24 Desember 2010 di lapangan karapan sapi Kecamatan Waru. Namun, predikat tersebut tidak berbanding lurus....

Selengkapnya LIPSUS | Hal. O

D

ara manis yang akrab disapa Elis ini bercita-cita menjadi dokter. Terinspirasi ketika dirinya melihat bagaimana dokter itu bekerja dan membantu masyarakat ketika sedang sakit. Alasan kuatnya juga, dengan menjadi seorang dokter Elis ingin mengobati keluarganya yang mempunyai penyakit yang bisa dibilang parah. Yang lebih penting untuknya adalah mengobati kedua orangtuanya, bukan berarti sekarang

mereka mempunyai penyakit yang parah, hanya saja anak pertama dari tiga bersaudara ini mengungkapkan untuk berjaga-jaga, karena kesehatan itu penting.

Akhir akhir ini mata ibunya sering sekali mengeluarkan airmata.

Padahal itu menurutnya bukan menangis, dan ini yang membuat Elis khawatir takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

"Aku selalu berdoa supaya Allah selalu memberi kesehatan

P

untuk kedua orangtuaku," ucapnya.

Sepertinya tidaklah sedikit orang mempunyai cita-cita menjadi seorang dokter, terlebih pekerjaan dokter itu adalah pekerjaan yang mulia, tetapi mempunyai risiko yang berat juga tentunya. Eis tidak gentar ingin terus menggapai citacitanya meskipun dia dibesarkan oleh keluarga yang kehidupannya sederhana. =SUKMA FIRDAUS/RAH

menonton televisi. Tentunya cara ini harus dilakukan dengan beberapa catatan.

Pertama, acara yang ditonton haruslah acara yang disajikan dengan bahasa Inggris. Saat ini tentunya mudah untuk menemukan acara atau film berbahasa Inggris, jadi tidak ada masalah. Kedua, bisa dilakukan menonton film tersebut dengan cara yang berbeda. Cara yang dimaksud adalah dengan menyaksikan acara tersebut tanpa melihat subtitle atau terjemahannya.

"Coba fokus pada percakapan yang terjadi. Dengarkan percakapan tersebut dengan seksama. Saat ada beberapa istilah yang dirasa asing, barulah kita melihat subtitlenya. Tapi yang perlu diingat, cara ini baru bisa berjalan efektif jika kita memiliki penguasaan kosakata bahasa Inggris yang cukup," ungkapnya.

Meski demikian, cara ini tetap dapat dilakukan oleh mereka yang benar-benar awam dengan bahasa Inggris.

Namun tentunya mereka harus menerapkan cara ini dengan teknik yang berbeda dan dengan usaha yang lebih keras. =MOH RIDWAN/RAH