e Paper Koran Madura 16 September 2014

SELASA

16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No.0328-6770024 0442 | TAHUN III www.koranmadura.com

SBY Pastikan Demokrat Tak Ikut Koalisi Merah Putih Nasional hal 2

ant/widodo s. jusuf

POSTUR KEMENTERIAN JOKOWI-JK. Presiden terpilih Joko Widodo bersama Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (tengah) memberikan keterangan pers di Kantor Transisi Jokowi - JK di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/9). Joko Widodo dan Jusuf Kalla memastikan postur kabinetnya akan berjumlah 34 kementerian yang akan diisi oleh 18 orang menteri dari kalangan profesional dan 16 orang dari profesional perwakilan partai politik.

Menggoda Koalisi Merah Putih Jokowi: Ada 34 Pos Kementerian, 16 Pos dari Profesional Partai

JAKARTA-Pernyataan Presiden terpilih, Joko Widodo, Senin malam (15/9), terkait postur kabinet yang akan membantunya dipandang sebagai upaya mengirim sinyal bagi partai di lingkaran Koalisi Merah Putih.

Saat ditanya apakah pernyataan Jokowi adalah upaya mengirim sinyal pada parpol di lingkaran Koalisi Merah putih, Ikrar Nusa Bhakti dalam sebuah talk show di salah satu televisi nasional tidak menampik kemungkinan tersebut. “Bila ada empat par-

pol, berarti kalau dibagi rata masing-masing mendapatkan 4 kursi menteri, dan ini sangat besar tentunya” ujar Ikrar.

Dengan kata lain sinyal tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa pos untuk partai politik cukup banyak dan memungkinkan kader partai politik di Koalisi Merah Putih mendapat alokasi.

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan 16 menteri dalam kabinetnya kelak akan dijabat oleh profesional yang memiliki latar belakang partai politik.

“Kita sudah memutuskan kementerian ada 34, yang pembagian menterinya nanti akan diduduki oleh 18 profesional (non-

partai politik) dan 16 profesional berasal dari partai,” kata Jokowi di Rumah Transisi, Jakarta, Senin.

Mantan Walikota Solo itu tidak menyebutkan alasan spesifik mengapa dirinya memutuskan 16 menterinya akan dijabat oleh kader partai.

Dia juga tidak menyebutkan bakal terdiri dari partai mana saja 16 menterinya kelak.

Sementara itu untuk 18 menteri dari kalangan profesional nonparpol, Jokowi mengatakan di antaranya akan mengisi Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM. Lebih jauh Jokowi membeberkan di-

rinya akan tetap dibantu oleh tiga Kementerian Koordinator, dan sedikitnya seorang wakil menteri yang dinilainya masih diperlukan keberadaannya di Kementerian Luar Negeri.

Namun demikian, Jokowi enggan merinci nama-nama 34 kementeriannya itu.

Menurut Jokowi, ada sejumlah nama kementerian yang belum final.

“Intinya kita ingin membangun kabinet yang kuat, yang siap menjalankan program-program. Perubahan nama, atau kementerian yang baru kita akan menyampaikan lain waktu, karena nama-namanya belum final betul. Setelah itu baru kita siapkan kriteria menteri seperti apa,” jelas dia. =BETH/ANT/RANGGA

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III

Maju Mundur

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Ketika Tim Transisi Jokowi-JK meminta pemerintahan Presiden SBY menaikkan harga BBM, beberapa kalangan mencibir sinis. Sikap itu, dianggap sebagai upaya cuci tangan dari Jokowi-JK agar nanti saat mulai bertugas tak terbebani soal terkait kepentingan rakyat banyak itu. Bagaimanapun menaikkan BBM membawa dampak luas, yang akan dirasakan langsung masyarakat terutama di akar rumput. JokowiJK dengan meminta pemerintah sekarang, dianggap hanya menjaga citra pemerintahannya nanti agar tetap mendapat simpati rakyat.

Pandangan dari perspektif komunikasi politik ini bisa benar bisa salah. Secara riil memang mudah memberikan tafsir sederhana itu sebagai sikap Jokowi-JK tak mau terbebani. Tertangkap kesan –sekali lagi ini dari sudut pandang komunikasi politik- Jokowi-JK ingin aman sendiri. Biarlah beban “kebencian” rakyat itu mengarah pada Presiden SBY atau pemerintah sekarang.

Namun bila dikaji lebih jauh, melihat rekam jejak dua tokoh itu tentu maksud meminta Presiden SBY yang menaikkan BBM jelas jauh dari kesan sekedar pencitraan. Baik Jokowi maupun JK selama ini sudah dikenal siap mempertaruhkan popularitasnya demi visi misi untuk kemajuan negeri ini.

Masyarakat masih ingat bahwa JK lah, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden yang mendorong kenaikan harga BBM. Ia berani menjadi bemper pemerintah demi menyelamatkan ekonomi negeri ini. Perhitungan matematis JK mengabaikan pertimbangan kepentingan pencitraan. Jokowipun memiliki rekam jejak yang tak peduli pada popularitas dan pencitraan. Saat baru terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi dengan pendekatan khasnya membenahi berbagai kelakuan salah kaprah dari para pedagang kaki lima.

Masyarakat Indonesia khuBaik Jokowi maususnya Jakarta, akan ingat penanpun JK sudah dan pembenahan pedagang memperlihatkan ganan kaki lima di Tanah Abang. Jokowi rekam jejak seba- yang saat itu begitu populer segai pemimpin yang bagai pemimpin merakyat, demi mengedepankan kepentingan rakyat yang lebih luas visi misi kepent- rela dimaki-maki para pedagang ingan rakyat dan kaki lima. Jokowi tak peduli. Yang ada pada pikirannya membenahi negara Jakarta dengan tetap memperlakukan pedagang kaki lima sebaikbaiknya. Bahwa para pedagang kaki lima yang tak setuju memaki, melontarkan kalimat sarkastis Jokowi tetap maju terus demi kepentingan yang jauh lebih besar.

Lalu apa urgensi strategis permintaan Tim Transisi Jokowi JK agar pemerintahan SBY yang menaikkan harga BBM? Sederhana sebenarnya. Ini menyangkut porsi kewenangan pemerintah SBY yang menyusun APBN 2015. Lagi-lagi terkait penyelamatan negeri ini, agar ada keadilan di tengah masyarakat. Agar subsidi BBM tak dinikmati kalangan menengah ke atas; agar subsidi benar-benar menyentuh rakyat miskin, yang jumlah riilnya lebih dari 50 persen.

Jangan lupa, sepanjang dua tahun ini pemerintah SBY memperlihatkan watak aslinya yang maju mundur dalam kebijakan terkait BBM. Entah berapa formulasi yang sempat menjadi wacana dari rencana kenaikan, pembatasan berdasarkan CC mobil, tahun pembuatan mobil, pemakaian stiker, termasuk larangan menjual BBM bersubsidi di jalan tol.

Semua wacana itu terbang ke awang-awang, tanpa ada tindak lanjut, kecual larangan penjualan di Tol itupun belakangan kabarnya akan dicabut. Kasus maju mundur jauh sebelumnya juga terjadi ketika harga BBM naik dari Rp. 4500 ke Rp. 6500, yang wacananya sampai dua tahun hingga dampak psikologis pada pasar, harga naik, berulang-ulang terjadi.

Baik Jokowi maupun JK sudah memperlihatkan rekam jejak sebagai pemimpin yang mengedepankan visi misi kepentingan rakyat dan negara. Bukan asyik bermain pencitraan diri: bereaksi cepat ketika soal pribadi disinggung namun saat kepentingan rakyat dan negara terusik reaksi sangat lamban bahkan jalan di tempat. =

Berita Utama

2

KORAN MADURA

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III

Demokrat Jadi Penyeimbang

BERITA TERKAIT Hal 4

SBY Pastikan Tidak Ikut Kolaisi Merah Putih JAKARTA-Partai Demokrat akhirnya menegaskan sikapnya untuk menjadi penyeimbang dalam pemerintahan Jokowi-JK yang akan dilantik 20 Oktober mendatang. Ini diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di akun Suara Demokrat di Youtube.

“Terus terang saya katakan memang Partai Demokrat dan saya diajak oleh kedua-duanya dengan cara yang berbeda-beda.

Akan tetapi, saya sudah menyatakan Partai Demokrat lebih baik menjadi penyeimbang yang betul, tidak masuk ke kubunya Jokowi, tidak masuk juga ke kubunya Pak Prabowo,” kata SBY dalam tayangan yang diunggah pada Minggu (14/9/2014) malam.

Pilihan untuk menjadi penyeimbang dan tidak ikut koalisi manapun, menurut SBY dilakukan karena ia memprediksi pertarungan keras antara Kolaisi Merah Putih dengan partai-partai yang mendukung Jokowi-JK akan terus berlanjut selama beberapa tahun ke depan.

“Sebab, kalau Partai Demokrat masuk ke situ, sudah bisa dibayangkan, politik lima tahun ke depan, Demokrat ikut terlibat dalam politik yang amat keras,”

kata SBY. Mendagri Tak Sejalan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di jejaring sosial “Youtube” bukan merupakan sikap Pemerintah melainkan sikapnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

“Itu sikap beliau sebagai Ketua Partai (Demokrat). Kalau Pemerintah sampai saat ini masih dalam posisi menunggu keputusan di DPR,” kata Gamawan di Gedung Kemendagri Jakarta, Senin.

Dia menegaskan bahwa sikap Pemerintah sampai saat ini menyerahkan dua rancangan undang-undang (RUU) terkait sistem pilkada langsung dan melalui DPRD. Sehingga apa pun yang diputuskan di rapat paripurna DPR RI menjadi hal yang wajib ditindaklanjuti.

“Apa pun pilihan DPR nanti,

kami (Kemendagri) sudah menyiapkan pilihan-pilihannya. Kami sudah mengajukan opsi, terserah dewan, diskusi itu tetap berlangsung. Hak legislasi itu hak dewan, biarlah dewan berdiskusi mencari titik temu,” lanjut dia.

Kemendagri menyiapkan perbaikan dalam dua draf RUU tersebut, baik secara langsung maupun melalui DPRD. Dalam draf RUU Pilkada secara langsung, antara lain diatur mengenai mekanisme kampanye yang diatur dan berada di bawah kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepenuhnya.

Selain itu terkait penyelesaian sengketa akibat pilkada langsung, Mendagri melanjutkan, diberikan dua pilihan penyelesaiannya yakni dengan membentuk badan ‘adhoc’ atau putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung.

Terkait pemilihan tidak langsung Kemendagri juga menyisipkan usulan yang mengakomodir aspirasi masyarakat secara terbuka.

“Kalau pemilihan tidak langsung, kami juga menyiapkan perbaikan. Jangan menganggap kalau pemilihan tidak langsung jadi seperti masa orde baru dulu,” katanya. =BETH/ANT/FRANSISKA

ant/abriawan abhe

BENTROK RUU PILKADA. Sejumlah mahasiswa melempar ke arah polisi saat terjadi bentrokan antara polisi dan mahasiswa di depan Kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Sulsel, Senin (15/9). Bentrokan terjadi saat polisi berusaha membubarkan aksi mahasiswa yang menolak RUU Pilkada, dan akibat bentrokan tersebut sejumlah mahasiswa diamankan.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III SELASA 16 SEPTEMBER 2014

No. 0442 | TAHUN III

33

CALON WAGUB DKI

Gerindra: Kami Tak Butuh Persetujuan Ahok JAKARTA- Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan partainya tidak membutuhkan persetujuan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dalam mengusulkan siapa Wakil Gubernur DKI Jakarta selanjutnya.

ant/ismar patrizki

PENETAPAN ANGGOTA BPK. Petugas mencatat perolehan suara saat pengambilan keputusan calon anggota BPK RI periode 2014-2019 di Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9). Komisi XI DPR memilih lima anggota BPK hasil uji kelayakan dan kepatutan yaitu, Moermahadi Soerja Djanegara (32 suara), Harry Azhar Aziz (31 suara), Eddy Mulyadi Soepardi (31 suara), Rizal Djalil (30 suara) dan Achsanul Qosasih (30 suara).

Achsanul Qosasi Lolos Menjadi Anggota BPK JAKARTA- Komisi XI DPR RI menetapkan lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan terpilih periode 2014-2019, salah satunya adalah tokoh dan politisi asal Madura, Achsanul Qosasi Selain Achsanul empat orang yang dipilih Komisi XI antara lain Moermahadi Soerja Djanegara, Harry Azhar Azis, Rizal Djalil, , dan Eddy Moelyadi Soepardi.

Komisi XI (Bidang Keuangan dan Perbankan) DPR RI menetapkan lima anggota BPK terpilih tersebut melalui pemungutan suara secara tertutup di Jakarta, Senin.

“Lima orang yang sudah terpilih ini akan dibawa ke sidang paripurna.

Setelah itu, akan dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Olly Dondokambey.

Rizal Djalil merupakan calon petahana yang masih menjabat sebagai Ketua BPK, sedangkan Moermahadi Soerja Djanegara adalah calon petahana yang merupakan anggota I BPK.

Ketiga anggota lainnya adalah anggota Komisi XI Achsanul Qosasi dari Fraksi Partai Demokrat, anggota Komisi XI Harry Azhar Azis dari Fraksi Partai Golkar, dan satu orang pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Eddy Moelyadi Soepardi.

Dalam pemungutan suara di Komisi XI, Senin petang ini, Moermahadi meraih suara terbanyak dengan 32 suara, Harry Azhar 31 suara, Achsanul dan Rizal masing-masing 30 suara.

Adapun Nur Yasin dan Eddy menempati posisi kelima dengan jumlah suara sama, yakni 23 suara, dan harus mengikuti pemilihan ulang.

Pada pemilihan ulang, Eddy mendapat 31 suara, sedangkan Nur Yasin 20 suara. Total anggota DPR yang memberikan suaranya berjumlah 56 orang, sedangkan pada pemilihan kedua berkurang menjadi 51 orang.

Olly mengatakan, sesuai dengan mekanisme, nama lima anggota BPK terpilih tersebut tidak akan berubah, kecuali ada syarat administrasi yang tidak terpenuhi oleh anggota baru tersebut.

Dia menilai, dari 61 calon anggota BPK tersisa, terdapat 15 calon anggota yang mendapat penilaian cukup baik dari

Komisi XI. Ke-15 calon anggota tersebut, menurut Olly, semuanya mendapat suara yang hampir merata dari Komisi XI. “Namun, yang terpilih semua kembali lagi ke pilihan masing-masing individu kan, dan sesuai dengan hati nurani,” ujar Olly, yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan.

Dengan terpilihnya lima anggota BPK baru tersebut, kata Olly, kinerja lembaga auditor utama itu harus membaik dibanding periode sebelumnya, 2009--2014.

“Kesinambungan kinerja harus terjalin, dan kita harapkan lima anggota BPK ini dapat membawa BPK lebih baik,” ujar dia.

Setelah kelima anggota BPK tersebut dilantik, mereka akan melakukan pemilihan untuk Ketua BPK bersama empat anggota BPK lainnya.

Menyinggung dua anggota BPK terpilih yang berasal dari partai politik, yakni Achsanul dan Harry Azhar, Olly mengatakan bahwa mereka berdua harus segera mengajukan pengunduran diri dari partai sesegera mungkin.

“Sesuai dengan mekanisme harus mundur, sebelum pelantikan harus mundur,” ujarnya.=ANT/INDRA

“Gerindra tentu akan mengajukan calon wagub yang dianggap cocok mendampingi Ahok, tetapi bukan berarti Gerindra perlu meminta persetujuan Ahok terhadap calon tersebut,” tegas Habiburokhman melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 131 ayat 2 PP Nomor 49 Tahun 2008 disebutkan bahwa Kepala daerah mengajukan dua orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Menurut Habiburokhman dari ketentuan hukum tersebut jelas Ahok mempunyai kewajiban dan sekaligus batasan. Kewajibannya adalah mengajukan calon wakil Gubernur kepada DPRD dan batasannya adalah harus berdasarkan usul Parpol pengusung.

“Pengaturan ini berlaku karena pada saat pencalonan dahulu Ahok maju dari jalur parpol yakni dicalonkan PDIP dan Gerindra. Berbeda halnya jika dahulu Ahok maju dari jalur calon perseorangan atau independen, maka dia boleh memilih dua orang yang akan diajukan ke DPRD,” jelas Habiburokhman.

Habiburokhman mengatakan sebagai pertanggung-jawaban politik dari dinamika yang saat ini terjadi, Gerindra siap mengajukan kader terbaik untuk posisi Wagub DKI diantaranya Ahmad Riza Patria dan M. Taufik.

Dia meminta Ahok taat azas, dengan tidak boleh menolak siapapun wagub yang diajukan PDIP dan Gerindra dan dipilih DPRD. Dalam waktu dekat Ahok akan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang telah terpilih sebagai Presiden RI. Pelantikan Ahok itu sekaligus menciptakan kekosongan jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta, tempat yang bersangkutan menjabat.

Ahok juga telah menyatakan mundur dari kapasitasnya sebagai kader Partai Gerindra karena perbedaan pandangan mengenai pemilihan kepala daerah dalam RUU Pilkada.=ANT/INDRA

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III

KEKERINGAN LERENG SLAMET Sejumlah warga mengisi jeriken dengan air bersih yang berasal dari tangki bantuan droping air bersih Pemkab Pemalang, di Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Pemalang, Jateng, Senin (15/9). Warga desa Pulosari sudah tiga bulan terakhir mengalami krisis air bersih akibat kekeringan di lereng Gunung Slamet, dan terpaksa membeli air bersih seharga 4 ribu rupiah per jeriken, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. ant/idhad zakaria

KONTROVERSI RUU PILKADA

Gamawan Dinilai Tidak Elegan JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dinilai tidak tahu diri dan tidak elegan terkait pernyataannya bahwa dukungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung bukan sikap resmi pemerintah. Padahal, SBY saat ini masih sebagai presiden yang adalah atasan langsung Gamawan dan Ketua Umum Partai Demokrat.

Hal itu diungkapkan peneliti senior Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Lusius Karus kepada koran ini di Jakarta, Senin (15/9). “Sebagai pembantu Presiden, Gamawan tidak selayaknya membuat pernyataan yang bertentangan dengan atasannya. Justru yang dia lakukan adalah menindaklanjuti gagasan dan pemikiran atasannya itu, “kata Lusius menanggapi pernyataan Gamawan Fauzi.

Gamawan menegaskan, SBY menge-

luarkan pernyataan mendukung Pilkada langsung yang disiarkan di Youtube dan dikutip berbagai media online dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. “Loh, itu kan sikap Partai Demokrat. Saya kira itu harus dipisah, ya,” ujar Gamawan di Jakarta Senin (15/9).

Sikap pemerintah, kata dia, adalah tetap menunggu keputusan DPR terkait RUU Pilkada yang akan ditetapkan pada 25 September. “Kalau Pak Presiden, dengan penjelasan kita yang kita sampaikan tadi, ya memang begitu sikap pemerintah, nggak ada masalah. Kita memang menunggu yang di DPR sekarang. Kan hak legislasi itu ada di DPR,” tutur Gamawan.

Pemerintah saat ini masih menyiapkan dua draf RUU, yaitu pilkada langsung dan pilkada lewat DPRD. Pemerintah sedang membuat berbagai perbaikan yang mungkin diperlukan, baik jika pilkada nantinya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. “Tidak ada jaminan kalau kedua opsi itu tidak ada masalah, kalau itu tidak ada sejumlah perbaikan. Oleh karena itu, pemerintah sekarang menyiapkan perbaikan-perbaikan,” ucap Gamawan.

Sebelumnya, dalam sebuah wawancara dengan akun bernama Suara Demokrat yang dimuat di YouTube, Minggu (14/9) malam, SBY baik sebagai pribadi maupun Ketua Umum Partai Demokrat ingin mempertahankan pilkada dilakukan secara

langsung. Alasannya karena model pemilihan seperti ini sudah berjalan 10 tahun dan segaris dengan sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia.

“Partai Demokrat, saya pribadi melihat ada dua aspek penting yang mesti kita lihat secara jernih. Pertama begini, sistem pemilihan kepala daerah langsung ini sudah berjalan selama 10 tahun. Rakyat sudah terbiasa,” katanya.

Tak hanya menilai bahwa rakyat sudah terbiasa dengan sistem pemilihan secara langsung untuk kepala daerahnya, SBY juga menilai ada benang merah antara pilkada langsung oleh rakyat dan sistem presidensial yang tengah ia jalankan. “Ini juga segaris dengan sistem presidensial, presiden dipilih secara langsung. Berbeda dengan sistem parlementer, pemimpin, apakah perdana menteri atau jabatan yang setara, dipilih oleh parlemen karena rakyat memilih parlemen,” papar SBY. Karena itu, SBY ingin sistem yang telah berjalan sejak era reformasi tersebut dapat terus dijalankan. Ia pun mengingatkan perlunya menjaga sistem yang lahir dari alam demokrasi tersebut. “Kalau kita kembali pada pilihan kita, buah dari reformasi yang kita jalankan selama ini, tentunya pilihan kepala daerah langsung itu mesti kita jaga dan pertahankan sebagaimana pula pemilihan presiden secara langsung,” ujar SBY. Meski menilai sistem pilkada langsung

oleh rakyat sudah cocok dengan pemerintahan selama ini, SBY memberi catatan dalam pelaksanaannya. Ia mengingatkan, masih maraknya politik uang dalam pilkada langsung. “Kenyataannya, dalam 10 tahun ini pula banyak ekses yang terjadi dalam pemilihan bagi gubernur, bupati, ataupun wali kota. Dalam pilkada, misalnya, banyak sekali ditengarai penggunaan uang yang tidak jelas. Apakah politik uang atau money politic, ataukah penggunaan uang yang lain,” tutur SBY. Lebih jauh, SBY mengakui bahwa semua pilihan selalu memiliki nilai plus dan minus, yakni pilkada langsung oleh rakyat atau oleh DPRD. Namun, SBY lebih melihat bahwa pilkada langsung perlu dipertahankan. Ia pun menjanjikan, dalam dua hari ini, Partai Demokrat akan memberikan pandangannya secara lengkap tentang RUU Pilkada.

“Kalau saya pribadi, yang telah memimpin selama 10 tahun ini, kalau dulu kita ingin melaksanakan pemilihan secara langsung, ya itulah yang mestinya kita jaga. Akan tetapi, tidak boleh ya sudah itu saja, ada kok kelemahannya. Itu yang kita perbaiki secara fundamental. Itu yang Demokrat sedang pikirkan sekarang ini.

Mudah-mudahan satu-dua hari ini kami memiliki posisi yang tepat,” tutup SBY. =GAM/ABD/AJI

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III No. 0442 | TAHUN III

55

PERBANKAN

Anggaran Operasional BI 2015 Rp27,19 Triliun JAKARTA-Rapat Komisi XI DPR dengan Bank Indonesia (BI) tentang Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) memutuskan untuk menyetujui RATBI tahun anggaran 2015.

ant/ismar patrizki

RUU TENTANG USAHA PERASURANSIAN. Menteri Keuangan Chatib Basri (kedua kiri bawah), menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9). Rapat tersebut digelar dengan agenda pengambilan keputusan dan penandatanganan draf akhir RUU tentang Usaha Perasuransian.

“Seluruh fraksi sudah begitu ketat dalam pembahasan sebelumnya di Rapat Panja Penerimaan Operasional dan Pengelolaan SDM RATBI 2015.

Dengan komisi XI menyetujui hasil pembahasan di dua panja yang kita putuskan,” ujar Ketua Komisi XI DPR RI Olly Dodokambey, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, (15/9).

Olly menjelaskan, penerimaan anggaran operasional BI untuk 2015 sendiri disepakati sebesar Rp27,19 triliun.

Salah satu penerimaan tersebut yakni dari hasil pengelolaan aset valas sebesar Rp26,95 triliun. Sedangkan penerimaan lainnya yakni tagihan eks kredit likuiditas BI sebesar Rp18,4 miliar dan penerimaan administrasi Rp219 miliar.

Sementara itu, untuk gaji dan penghasilan lainnya, serta pengembangan dan pemeliharaan Sumber Daya Manusia (SDM) BI yakni sebesar Rp3,3 triliun, dengan rincian gaji Rp1,72 triliun dan

penghasilan lainnya Rp1,57 triliun. Lalau terkait gaji, DPR menyepakati usulan BI tentang kenaikan gaji sebesar maksimum 14,5% dan minimum 5,5%.

“Untuk gaji Gubernur BI Rp194,19 juta per bulan.

Sementara gaji Deputi Gubernur Senior (DGS) Rp174,77 juta per bulan, gaji Deputi Gubernur (DG) Rp155,35 juta per bulan, gaji pegawai Eselon I Rp97,51 juta, gaji Eselon II Rp58,91 juta, gaji Eselon III Rp31,91 juta, gaji Eselon IV Rp21,06 juta, dan Asisten Manajer Rp14,72 juta, serta gaji Staf Rp7,33 juta,” tambahnya.

Selain itu, BI sendiri juga tetap membayar gaji pegawai BI yang ditugaskan di OJK. Hal tersebut tentunya sejalan dengan Undang-Undang (UU) OJK sampai akhir tahun 2016 atau sampai masing-masing pegawai tersebut menetapkan pindah ke OJK yaitu untuk tahun 2015 yang dialokasikan Rp957 miliar. =GAM

INDUSTRI ASURANSI

Kepemilikan Asing Tanpa Batas JAKARTA-Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta batas kepemilikan asing dalam RUU Asuransi dibatasi. Sebab, hingga saat ini investor asing diperbolehkan memiliki saham perusahaan di Indonesia mencapai angka 80 persen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan permintaan DPR tersebut hanya menginginkan dibatasi porsi perusahaan asuransi yang masuk ke Indonesia. “Ya sebenarnya kami tidak membatasi, cuma mengurangi, sekarang kan kita 80 persen,” ujar Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Non Bank, Firdaus Djaelani di DPR, Jakarta, Senin (15/9).

Namun, hingga saat ini batas kepemilikan asing dalam RUU Perasuransian masih dibahas antara pemerintah dan DPR. “Porsi asing kita kaji, asing, tapi datang (asuransi asing) ada keinginan mayoritas tapi saya lihat perkembangannya kedatangan mereka datang tidak mayoritas ya tidak apa-apa,” jelas dia.

Firdaus mengusulkan jika batas kepemilikan asing idealnya di angka sekitar 70 persen. “Kita kaji, bisa 70 atau bisa berapa, tapi kita harus mempertimbangkan juga perusahaan asuransi yang baru dan sudah lama juga,” ungkapnya.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku belum bisa mengungkapkan berapa angka maksimal penguasaan saham perusahaan asuransi oleh entitas asing. Pembatasan itu tidak terlalu penting, karena yang lebih krusial adalah memastikan in-

dustri perlindungan di Tanah Air kompetitif menghadapi pasar bebas ASEAN. “Kita tidak melihat isunya (asing boleh) mayoritas atau enggak, tapi bagaimana industri bisa jalan sebaik-naiknya. Asuransi butuh modal kuat, dan itu bisa datang dari domestik atau asing,” ujarnya.

Perubahan Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Abdilla Fauzi Achmad bahwa terdapat beberapa perubahan dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Usaha Perasuransian. Di antaranya perubahan judul nama Undang-Undang (UU), jumlah pasal dalam RUU tersebut dan jumlah bab.

Dia mengatakan, Panitia Kerja (Panja) telah melakukan finalisasi terkait RUU Tentang Usaha Perasuransian. Salah satu hasilnya adalah perubahan nama, dari RUU

Tentang Usaha Perasuransian menjadi RUU Tentang Perasuransian. “Selain itu, pembahasan juga menghasilkan perubahan pasal dan bab. Perubahan terjadi seiring pembahasan yang dihasilkan antara Komisi XI dan pemerintah”, ungkapnya.

Perubahan yang dimaksudkan, yakni pasal dalam RUU Perasuransian sekarang menjadi 92 pasal dan 18 bab. Angka tersebut lebih kecil bila dibandingkan draft yang diusulkan oleh pemerintah yang tadinya hanya 72 pasal dan 15 bab. Bahkan, lebih kecil ketika draft RUU Perasuransian diusulkan, yakni 28 pasal dan 13 bab.

“Kita sepakat dan memutuskan secara demikian. Kita lakukan melalui perdebatan dan menyetujui beberapa substansi penting antara Komisi XI dan pemerintah”, tandas Fauzi. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III

VALUTA

Menkeu: Rapat The Fed Memicu Pelemahan Rupiah JAKARTA- Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, karena adanya kekhawatiran di kalangan pelaku pasar yang sedang menunggu hasil rapat The Fed (Bank Sentral AS).

ant/andreas fitri atmoko

PENILAI RENDEMEN TEBU. Ratusan truk pengangkut tebu mengantre untuk masuk ke area penggilingan tebu di Pabrik Gula (PG) Rendeng, Kudus, Jateng, Senin (15/9). Saat ini Kementerian Pertanian membentuk tim independen pengawas rendemen tebu yang melibatkan akademisi, petani, pabrik gula, dan pemangku kepentingan lainnya guna mengatasi ketidaksesuaian penghitungan rendemen tingkat petani dengan pabrik gula yang selama ini sering terjadi.

Pasar Modal Bukan Milik Elite Investasi di Pasar Modal Bisa Dilakukan Siapa Saja JAKARTA-Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Frederica Widyasari Dewi mengatakan pola pikir masyarakat di Indonesia masih berorientasi pada langkah ‘cari aman’ untuk berinvestasi. Hal tersebut tercermin dari sikap masyarakat yang menjadikan tabungan sebagai patokan untuk investasi.

“Menabung saja nggak cukup untuk masa depan yang lebih baik,” kata Frederica usai memberikan sambutan dalam Olimpiade Pasar Modal Nasional 2014, di Jakarta, Senin, (15/9).

Dia mengatakan, pasar modal bisa menjadi ruang untuk masyarakat dalam melakukan investasi. Namun demikian, tutur dia masyarakat cenderung ragu karena masuk di pasar modal di anggap penuh risiko.

Belum lagi, lanjut dia, asumsi bahwa pasar modal hanya bisa dilakukan kaum elit. “Tetapi yang ingin ditanamkan investasi pasar modal bukan untuk elit saja. Dengan Rp 100 ribu orang bisa jadi investor pasar modal. Ini terus kita

galakan,” jelasnya.

Dia menuturkan masyarakat Indonesia juga dinina bobokan oleh investasi perbankan yang memberikan keuntungan. Lain halnya dengan negara lain seperti Jepang yang justru investasi di perbankan merugi karena potongan dari biaya investasi itu sendiri.

“Kita dimanjain bunga bank yang tinggi. Di Jepang malah minus karena harus bayar investasi.

Sekarang masyarakat kita enggak ngapa-ngapain taruh uang bank dapat 7,5 persen, bank lain 10 persen,” ungkapnya.

Lebih lanjut, BEI menargetkan merangkul sebanyak 10 ribu investor mahasiswa hingga akhir

tahun ini. Hingga saat ini, investor pasar modal berasal dari lingkungan kampus baru mencapai 7 ribu orang. “Hal ini menunjukan dunia pasar modal banyak diminati oleh kalangan usia muda,” urainya.

Dia memastikan pertumbuhan jumlah investor muda naik signifikan. Bahkan, pertumbuhani investor muda di Papua dalam satu tahun meningkat 100 persen.

“Pertumbuhan cukup signifikan justru di daerah setelah Jakarta, itu Jawa Barat, Jawa Timur, Medan, Jawa Tengah dan Jogjakarta,” jelas dia.

Secara keseluruhan, menurut Frederica, jumlah investor pasar modal tahun ini meningkat 3 kali lipat. Ini lantaran, investasi menjadi sesuatu hal yang mudah dilaksanakan oleh masyarakat awam. “Karena dengan Rp 100 ribu bisa investasi. Makanya kita coba ubah mindset warga dari saving oriented menuju investment society,” pungkasnya. =GAM

“Rupiah akan melemah sampai ada hasil dari keputusan The Fed,” kata Menkeu saat ditemui di Jakarta, Senin.

Menkeu memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan kembali menguat, apabila rapat The Fed menghasilkan keputusan yang sesuai dengan perkiraan dan bisa direspon secara positif para pelaku pasar.

“Nanti ‘market’nya akan kembali lagi, setelah itu mereka akan rasional dengan apa yang akan diambil oleh The Fed,” ujarnya.

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Senin sore, melemah sebesar 81 poin menjadi Rp11.903 dibandingkan posisi sebelumnya Rp11.822 per dolar AS. Analis Monex Investindo Futures Zulfirman Basir mengatakan merebaknya ekspektasi The Fed untuk memangkas kembali program “quantitative easing” (QE), ditambah prospek

kenaikan suku bunga AS (Fed rate) telah menekan mata uang rupiah.

“Investor sepertinya cukup cemas dengan pemangkasan program pembelian obligasi berakhir tahun ini dan dilanjutkan dengan prospek yang cukup kuat dengan kenaikan suku bunga AS (Fed rate),” katanya.

Dari dalam negeri, Zulfirman Basir mengatakan bahwa pelaku pasar keuangan juga sedang mencermati pemerintahan baru mendatang terkait dengan kebijakan yang akan dikeluarkan.

Kondisi tersebut, lanjut dia, menjadi salah satu faktor pelaku pasar uang di dalam negeri untuk mengakumulasi mata uang domestik.

Kendati demikian, secara teknikal peluang mata uang rupiah cukup terbuka, karena indikator stochastic menunjukkan mata uang dolar AS berada di area jenuh beli atau “overbought”. =ANT/ SATYAGRAHA

ant/indrianto eko suwarso

SPG HEWAN KURBAN. Dua Sales Promotion Girl (SPG) mendata sapi di Mall Hewan Kurban H. Doni, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Senin (15/9).

Strategi penjualan hewan kurban menggunakan SPG berbusana khas negeri Arab dilakukan sang pemilik mall hewan kurban untuk menarik minat pembeli.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

eputusan politik Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mundur dari partai Gerindra karena perbedaan pendapat mengenai RUU Pilkada patut diapresiasi. Seharusnya perbedaan pendapat tidak perlu berakhir dengan pengunduran diri dari partai. Karena perbedaan pendapat biasa dalam organisasi. Yang tidak biasa, partai tidak bisa memberikan toleransi atas terjadinya perbedaan pendapat dalam partai tersebut.

Apalagi sampai mewajibkan politisi yang dimajukannya dalam pileg atau kepala daerah tunduk pada keputusan partai yang tidak searah dengan kehendak mayoritas rakyat.

Berseberangan dengan keputusan partai memang memerlukan keberanian. Tidak hanya Ahok, tapi juga Agus Gumiwang, Poempida Hidayatullah, dan Nusron Wahid berani berseberangan dengan keputusan partainya, Golkar. Ketiganya mendukung Jokowi-JK, sementara sikap resmi Golkar mendukung PrabowoHatta. Sehingga Ketum Golkar memecat ketiganya. Dalam dunia politik, kejadian semacam ini sudah biasa.

Akan tetapi, Golkar tidak terbiasa memberikan toleransi pada kadernya yang tidak mengikuti keputusan partai. Ini juga yang terjadi di Gerindra dan PPP atas kasus yang berbeda.

Di masa yang akan datang, partai masih perlu berbenah. Setidak-tidaknya belajar menghargai semangat toleransi di internal partai. Mereka meneriakkan perlunya toleransi atas perbedaan kayakinan, keagamaan, dan lainnya dalam hidup berwarga negara, namun mereka sendiri tidak bisa memberikan toleransi atas perbedaan pandangan di internal partainya sendiri. Ini kan lucu.

Politisi memang perlu objektif menyampaikan aspirasi rakyat, terutama konstituen yang telah mendukungnya. Sebagaimana DPR dan kepala daerah, harus bisa menjaga integritasnya dengan rakyat, bukan saja dengan partai pendukungnya.

Bila terjadi perbedaan pandangan antara semangat rakyat dan kehendak partai dalam kasus-kasus tertentu, dalam RUU Pilkada misalnya, integritas dengan rakyat dan konstituen memang harus diprioritaskan meskipun harus berseberangan dengan keputusan partainya. (*)

Opini

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III

77

Sisi Lain “Tuhan Membusuk”

Salam Songkem

Keputusan Politik

KORAN MADURA

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 No. 0442 | TAHUN III

Mungkin, tidak ada yang menduga sebelumnya, bahwa tema “Tuhan Membusuk” akan menjadi perbincangan banyak media.

Tema kegiatan Orientasi Studi Cinta Akademik dan Almamater (Oscaar) di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya itu menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Bahkan, salah satu Ormas keagamaan melaporkan beberapa civitas akademika UIN Sunan Ampel ke kepolisian (Jawa Pos, 3/9).

M

elihat reaksi yang-dinilai--berlebihan itu, Masduri, salah seorang akademisi di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, menulis sebuah artikel yang berjudul “Memaknai Tuhan Membusuk” (Jawa Pos, 5/9). Lewat artikel itu, Masduri berusaha memberikan pemahaman yang sebenarnya mengenai frase “Tuhan Membusuk” dalam tema Oscaar yang diselenggarakan pada tanggal 28-30 Agustus itu. Ia menuliskan bahwa yang dimaksud dengan frase “Tuhan Membusuk” bukanlah Zat Tuhan mengalami pembusukan, melainkan sebagai “kritik keberagamaan atas matinya nilai-nilai spriritualitas dalam kehidupan beragama umat Islam.”

Namun demikian, tulisan Masduri bukan lantas mampu meredam suara “sinis” yang senantiasa mengkritik dan menentang. Alih-alih meredam pertentangan, tulisan itu justru menuai semakin banyak kritik dan sanggahan. Salah satunya datang dari salah seorang kandidat doktor bidang Filsafat dan Ilmu-Ilmu Agama di Süleyman Demirel Üniversitesi, Turki,

Akhmad Rofii Damyati.

Damyati menilai, bahwa tema Oscaar itu memang problem dan sangat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serius (www.hidayatullah.com, 8/9). Selain itu, selang dua hari dari munculnya tulisan Damyati di website www.hidayatullah. com, Jawa Pos edisi 10/9/2014 juga menerbitkan tulisan M. Anwar Djaelani, Pengurus Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Jatim, dengan judul “Tuhan Membusuk Itu Sungguh Merisaukan”.

Lagi-lagi, tulisan M. Anwar Djaelani itu menanggapi secara serius tulisan Masduri. Anwar menganggap, bahwa “artikel Masduri bisa menghidupkan lagi api keresahan masyarakat Islam yang sempat meredup”. Ia juga menilai, bahwa tema Oscaar itu berpotensi menggoyang akidah (Jawa Pos, 10/9).

Kritik Sosial Terlepas dari pro-kontra tema Oscaar tersebut, kita coba memahami tema itu secara arif dan bijaksana. Seperti yang ditulis Masduri dalam artikelnya, bahwa tema itu sebenarnya merupakan kritik terhadap keberagamaan kita, maka kita mesti segera menyadarinya. Sebab, itu memang benar adanya.

Dalam memahami tema itu kita tak perlu mempersoalkan aspek luarnya, tetapi mesti bisa mengambil spirit yang dikandungnya. “Tuhan Membusuk” menjadi semacam alarm bagi kealpaan kita dalam memahami Tuhan dan ajaran-Nya. Dalam bertuhan dan beragama, kita cenderung asyik dengan semarak ritual demi memperoleh kasalehan indivudual, tetapi justru alpa dalam mentransformasikan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sosial.

Itulah yang dimaksud dengan paradoks keberagamaan. Di dalam paradoks keberagamaan, terjadi ketidaksamaan antara apa yang terjadi (das sein) dengan apa yang seharusnya (das sollen). Di satu saat seseorang taat menjalankan perintah Tu-

han yang berupa ritual keagamaan, tetapi di saat yang sama juga sering melakukan tindakan dalam kehidupan sosial yang justeru sangat bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan.

Semisal korupsi, penipuan, kebohongan, kekerasan dan tindakan destruktif lainnya.

Hal itu semua dapat kita lihat dalam pola keberagamaan masyarakat Indonesia. Semisal, terorisme yang dilakukan oleh orang-orang yang “taat” dalam menjalankan perintah agama.

Baru-baru ini, kita juga melihat Menteri Agama kita, Suryadharma Ali, terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Kenyataan itu jelas merupakan sebuah ironi yang mengiris hati nurani. Sebab, ajaran Tuhan yang mereka lakukan tidak bisa memberikan kenyamanan dan kesejukan kepada lingkungan sosial. Padahal, Gusdur pernah mengatakan, bahwa agama tidak bisa diredusir menjadi keyakinan dan keimanan belaka, tetapi harus bisa menyentuh dimensi sosial yang lebih nyata (2011:180). Maka dari itu, tema “Tuhan Membusuk” mendapatkan relevansinya, dan mesti kita pahami sebagai kritik sosial atas pola keberagamaan kita.

Tumbal Sejarah Namun demikian, meskipun tema Oscaar Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Surabaya itu mendapatkan relevansinya dan benar, bukan berarti tindakan panitia Oscaar dalam membuat tema itu dapat sepenuhnya dibenarkan. Sebab, tindakan itu tidak memenuhi apa yang oleh Aristoteles disebut “phronimos” atau juga berarti kehati-hatian.

Dengan “phronimos” ini, orang yang mengetahui sesuatu yang benar akan melakukannya dalam waktu yang tepat dan di lingkungan yang sesuai.

Apa yang disuarakan oleh

panitia Oscaar itu memang benar, tetapi tidak disampaikan dengan cara yang benar dan di tempat serta waktu yang benar pula.

Oleh karena itu, jangan heran jika mendapatkan banyak kritik dan tantangan. Hal itu tidak hanya terjadi sekarang, tetapi juga telah menimpa para pemikir-pemikir besar di masa lampau.

Sudah banyak para filsuf, pemikir, dan ahli sufi yang menjadi tumbal dari sejarah pemikiran yang tidak menepati “phronimos” ini. Pemikiran mereka benar, cuma disampaikan dengan cara yang salah dan waktu serta tempat yang tidak sesuai, sehingga harus berakhir dengan kematian. Sebut saja, misalkan, Al-Hallaj, salah seorang tokoh sufi, harus membayar pemikirannya yang dianggap aneh itu dengan hukuman mati.

Pemikiran nyeleneh Al-Hallaj itu dapat kita lihat dari ucapannya yang sangat terkenal, “ana alhaq (aku adalah Tuhan)”.

Ada juga salah seorang tokoh yang mengalami nasib sama dengan Al-Hallaj, yakni Syekh Siti Jenar. Beliau adalah salah seorang wali di tanah Jawa. Beliau memiliki ajaran yang sangat terkenal di tanah Jawa, yakni manunggaling kawula gusti: kesatuan antara hamba dan Tuhan. Namun, karena mendakwahkan ajarannya tidak disertai dengan “phronimos”, maka ia harus dihukum mati oleh para wali yang lain.

Demikian pula halnya dengan panitia Oscaar Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel. Bagi saya, mereka wajar mendapatkan kritik dan kecaman dari beberapa orang.

Sebab, hal itu sudah sejak lampau menjadi catatan hitam sejarah pemikiran. Apabila mereka tidak ingin menjadi tumbal berikutnya dari sejarah kelam pemikiran, maka seharusnya mereka bisa lebih hati-hati dalam menyuarakan kebenaran.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 No. 0442 | TAHUN III

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III

8

KEPASTIAN PEMKOT

Tiket AMC Terjangkau Masyarakat

ant/hendra sonie

TANGGUL LAPINDO JEBOL. Sejumlah petugas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) memeriksa tanggul Lumpur Lapindo yang jebol di titik 68, Gempolsari, Porong, Sidoarjo, Jatim, beberapa hari yang lalu. Jebolnya tanggul di titik 68 dikarenakan BPLS tidak dapat melakukan pemeliharaan tanggul selama 4 bulan ini, akibat blokade warga dengan menutup akses masuk ke Lumpur Lapindo, terkait permasalahan antara warga dan PT Lapindo Brantas yang belum terselesaikan.

Geolog: Tanggul Lumpur Lapindo Sudah Kritis SURABAYA - Geolog dari ITS Surabaya Dr Amien Widodo meminta pemerintah pusat dan provinsi untuk mencegah jebolnya tanggul lumpur di kawasan eksplorasi PT Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, karena kondisi tanggul sudah kritis.

"Kayaknya pemerintah harus turun tangan untuk menghindari risiko yang lebih parah, karena kondisi tanggul lumpur Lapindo sekarang sudah kritis, kondisinya sudah SOS (save our ship)," katanya kepada di Surabaya, Senin

(15/9).

Ia mengemukakan hal itu terkait upaya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo mengatasi keretakan tanggul pada Titik 68 dengan perbaikan yang terus menerus.

Menurut Amien Widodo, larangan warga Porong untuk mengalirkan lumpur pada arus sungai Porong dengan tidak ada alternatif lain akan menambah tekanan air dari pusat semburan yang mengarah ke barat, sehingga kondisi itu akan membahayakan tanggul.

"Kalau air lumpur dari pusat semburan mengalir ke arah tanggul dalam jumlah yang banyak akan terjadi over topping atau air melimpas, sehingga akan sangat

membahayakan tanggul, karena bisa meruntuhkan tanggul," katanya.

Bila tanggul jebol, katanya, akan berisiko tinggi pada jalur lalu lintas yang padat di Jalan Raya Porong dan ada rel kereta api yang aktif, sehingga korban dan kerusakan yang cukup parah tidak akan dapat dicegah.

"Pemerintah harus turun tangan untuk menghindari risiko yang lebih parah dengan mendorong adanya saling legowo untuk tidak membiarkan tanggul jebol dengan dampak akan melumpuhkan perekonomian Jatim," katanya.

Hingga kini, Jalur Raya Porong masih merupakan jalur utama sejak terjadinya semburan lumpur

panas PT Lapindo Brantas pada 29 Mei 2006, bahkan saat ini sudah penurunan tanah pada sejumlah titik jalur kereta api sekitar 3-4 centimeter per minggu.

Oleh karena itu, KAI memberlakukan kecepatan maksimum laju kereta api 20 kilometer per jam dan monitoring ketat juga dilakukan pada jalur itu melalui kerja sama dengan masyarakat sekitar.

Namun, kemungkinan terjadinya keretakan lagi pada tanggul di Titik 68 masih mungkin ada, karena perbaikan yang dilakukan BPLS hanya menunda dan bukan solusi permanen untuk mengatasi agar tidak retak lagi. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya memastikan tarif tiket untuk angkutan massal cepat (AMC), trem yang pembangunannya akan dikerjakan tahun ini, akan mendapat subsidi sehingga terjangkau untuk masyarakat.

Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan di Surabaya mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan AMC itu bekerja sama dengan PT Kereta Api (KA) sehingga diharapkan bisa segera dikerjakan.

"Tarif tiket AMC ini akan tetap terjangkau masyarakat meski ada campur tangan investor. Sebab, pemerintah tidak akan lepas tangan dan tetap akan mensubsidi tiket," katanya, Senin (15/9).

Menurut dia, di negara manapun yang memiliki AMC, tetap memberi subsidi.

"Nantinya, pihak investor juga kami beri kesempatan untuk menggali pendapatan dari advertising. Advertising ini kan bisa dipasang di halte maupun titik-titik strategis yang lain," Katanya.

Guna menunjang proyek AMC ini, lanjut dia, pemkot juga akan membangun sejumlah fasilitas lain, di antaranya "park and ride", gedung tempat parkir terpadu yang terintegrasi dengan AMC. Pihaknya juga akan membangun "Intelligent Transport System" (ITS), yakni integrasi antarsistem informasi dan teknologi komunikasi dengan infrastruktur transportasi, kendaraan dan pengguna jalan.

Sistem ini akan membantu sistem transportasi secara keseluruhan bisa bekerja secara efektif dan efisien. ITS ini menggunakan tiga alat (devices), yakni "closed Circuit Television" (CCTV), "Auto Traffic Control System" (ATCS) dan "Camera Counting".

Disinggung mengenai anggaran yang hanya Rp400 miliar, padahal kedua proyek ini diperkirakan menelan Rp 8,8 triliun, Hendro mengaku itu sudah diatasi semua oleh pemerintah pusat. PT KA selaku pemegang proyek ini akan mencari sumber dana lain diluar APBN, salah satunya dengan menggandeng investor. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III

SURABAYA - Sejumlah kalangan pengusaha makanan minuman di Jawa Timur siap menaikkan harga produknya sebesar 10 persen pada waktu dekat karena dipengaruhi meningkatnya harga elpiji 12 kilogram per 10 September lalu.

"Kini pengusaha makanan minuman mengalami berbagai tantangan bisnis. Belum tuntas kebijakan pembatasan pemakaian BBM, kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) dan kini dihadapkan pada kenaikan harga elpiji 12 kilogram," kata Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Jawa Timur, Yapto Willy Sinatra di Surabaya, Senin (15/9).

Ia menilai, besaran kenaikan harga itu masih dalam batas kewajaran. Revisi itu sekaligus guna

Pengusaha Mamin Siap Menaikkan Harga menyesuaikan beban dan operasional untuk memproduksi berbagai produk makanan minuman.

"Kami sadar kebijakan menaikkan harga akan berimbas transaksi penjualan. Bahkan bisa jadi omzet yang diterima para pelaku usaha akan menurun," ujarnya.

Di sisi lain, jelas dia, kalangan pengusaha makanan minuman ingin tetap bertahan dan tidak mau mengalami kerugian. Untuk itu, mereka secara otomatis harus mengikuti menaikan hasil produknya.

"Rencana kenaikan harga produk kami hitung dengan cermat supaya transaksi penjualan pada konsumen di lapangan tidak merasa dirugikan," katanya.

Meski begitu, tambah dia, saat ini sudah tidak ada jalan lain bagi pengusaha untuk menekan beban produksi dan biaya operasional.

Oleh karena itu, pihaknya berharap masyarakat sebagai konsumen menyadari.

"Pada tahun lalu di Jatim ada sekitar 650 produsen makanan minuman. Dari angka itu, sekitar

10-15 produsen berskala besar dan sisanya skala menengah dan 70 persen skala kecil atau Usaha Kecil Menegah (UKM)," tuturnya.

Walau ada kenaikan harga, harap dia, sekitar 650 produsen makanan minuman d Jatim tetap mempertahankan bisnisnya. Selain itu, terus berusaha meningkatkan kuantitas hasil produksinya.

"Apalagi, pasar bebas melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) segera dimulai pada tahun depan," ucapnya.

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR

lui dengan agenda penetapan ketua fraksi.

"Jadi sumpah jabatan pimpinan dewan akan digelar Rabu oleh Pengadilan Negeri Surabaya, langsung dilanjutkan dengan pengesahan fraksi-fraksi.

Setelah itu baru rapat pembentukan Pansus tata tertib.

Diperkirakan Jumat (19/9) sudah mengesahkan pansus tata tertib dewan," katanya.

Armuji menegaskan dalam tata tertib tidak aka ada perubahan signifikan jika dibandingkan dengan tata tertib periode sebelumnya. Menurutnya berdasarkan arahan dari Pemprov Jatim maupun surat Kemendagri, tidak ada perubahan aturan mengenai tata tertib dewan untuk di daerah.

Sementara itu, calon wakil ketua DPRD Surabaya definitif asal Fraksi PKB, Masduki Toha justru mengatakan bahwa bakal ada perubahan di Tatib dewan, terutama menyangkut soal pelaksanaannya, sehingga kondisinya akan berubah dibandingkan periode sebelumnya.

"Tata tertibnya memang tidak berubah, tapi pelaksanaannya akan lebih terbuka. Kita telah menyepakati bahwa azas kolektif kolegial bakal dihormati," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya, Jamhadi mengemukakan, sekarang kalangan pengusaha makanan minuman di Surabaya sudah terpengaruh kenaikan harga elpiji 12 kilogram. Revisi harga gas cair itu mengakibatkan kalangan rumah tangga mengeluh.

"Kebijakan ini juga dialami pebisnis kuliner yang menggunakan elpiji 12 kilogram. Mereka berencana mengalihkan pemakaian gasnya ke tabung tiga kilogram," katanya. = ANT/CHANDRA HN/DIK

KESEHATAN CALON HAJI. Jemaah calon haji kloter pertama dari Kabupaten Brebes menunggu proses pemeriksaan kesehatan setibanya di Asrama Haji Donohudan, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Sebanyak empat jemaah calon haji pada kloter pertama tersebut harus dirujuk dan mendapat perawatan di RSUD Moewardi, Solo, karena mengalami masalah kesehatan seperti, anemia, hipertensi, diabetes dan insomnia.

SK Penetapan Pimpinan DPRD Sudah Turun SURABAYA - Surat Keputusan Gubernur Jatim bernomor 171.436/583/011/2014 tentang penetapan ketua dan wakil ketua DPRD Surabaya definitif turun pada Senin ini, sehingga penetapan alat kelengkapan dewan akan segera dilakukan dalam waktu dekat ini.

"SK-nya tertanggal 12 September, namun baru sampai di DPRD hari ini (15/9)," kata Ketua DPRD Surabaya sementara Armuji kepada wartawan di Surabaya, Senin (15/9).

Menurut dia, pimpinan DPRD Surabaya sementara akan mengesahkan susunan ketua dan wakil ketua difinitif yang rencananya akan diselenggarakan pada Rabu (17/9) dalam sidang paripurna istimewa.

Dengan demikian, lanjut dia, rangkaian agenda selanjutnya adalah penyusunan tata tertib dewan, pengesahan ketua fraksi dan penetapan alat kelengkapan dewan seperti ketua komisi, badan kehormatan, badan anggaran dan badan legislasi.

Mengenai pembentukan pansus tata tertib dewan, Armuji menjanjikan dalam pekan ini sudah ada paripurna pembentukan pansus tata tertib, namun akan didahu-

9

ant/maulana surya

HAJI

Satu Calon Haji Belum Jalani Vaksin BOJONEGORO - Satu dari 1.101 calon haji yang berangkat musim haji tahun ini dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, belum menjalani vaksin meningitis dan influenza karena masih bekerja di Pontianak, Kalimantan.

Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro Wachid Priyono di Bojonegoro mengatakan kalau satu calon haji yang bekerja di luar kota itu datang akan langsung diminta menjalani vaksinasi.

Sebab, lanjutnya, dari 1.101 calon haji yang akan berangkat haji tahun ini, semuanya sudah menjalani vaksin meningitis dan influenza, kecuali satu calon haji yang masih bekerja di Pontianak itu.

"Keluarga calon haji sudah kami beri informasi. Kalau memang yang bersangkutan pulang ke Bojonegoro harus segera menjalani vaksin," katanya, menegaskan.

Yang jelas, menurut dia, pemberian vaksin kepada calon haji merupakan usaha preventif yang bermanfaat bagi calon haji selama menjalani ibadah di Tanah Suci.

"Soal adanya penyakit ebola kita hanya memberikan sosialisasi," ujarnya.

Ia juga menyebutkan calon haji di daerahnya yang memperoleh daftar panggil musim haji tahun ini ada lima calon haji yang batal berangkat, disebabkan meninggal dunia.

Kelima calon haji itu, je-

lasnya, Nyamisih, warga Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Mangun, Desa Bangkalan, Kecamatan Kapas, Kunang Darmoko, Kelurahan Klangon dan Syahri, Desa Kauman, keduanya, di Kecamatan Kota, serta Mutiatun, Desa Tlogorejo, Kecamatan Kepohbaru.

"Uang pendaftaran calon haji yang ada di bank atas nama rekening calon haji dikembalikan kepada ahli warisnya tanpa ada potongan sepeserpun," ucapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan sebanyak 1.101 calon haji di daerahnya akan berangkat melalui kloter 50, 51 dan sebagian lainnya melalui kloter 53 bersama dengan calon haji asal Surabaya dan Lamongan. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III

PASAR TURI

Pedagang Pertanyakan TPS

ant/novrian arbi

ROADSHOW FILM MANTAN TERINDAH. Selebriti sekaligus produser film Mantan Terindah, Marcella Zalianty berpose disela Roadshow Film di Kampus Telkom University, Bandung, Jawa Barat, kemarin. Bandung menjadi kota pertama untuk roadshow film yang merupakan hasil transformasi dari lagu Band Kahitna karya Yovie Widianto, selanjutnya roadshow dilaksanakan di Surabaya, Yogyakarta, Malang dan Jakarta dan akan diputar perdana pada November 2014 mendatang.

Industri Film Indonesia Masih Menjanjikan SURABAYA - Industri film Indonesia diyakini masih sangat menjanjikan bagi pelaku bisnis perfilman di Tanah Air karena mulai tumbuhnya minat masyarakat menonton film layar lebar.

"Memproduksi film layar lebar berisiko tinggi. Kalau dapat animo positif dari masyarakat ya bisa untung besar, jika tidak ya rugi," kata CEO Berlian Entertainment (rumah produksi film layar lebar Mantan Terindah) Dino Hamid, ditemui pada "roadshow" Film Mantan Terindah, di Surabaya, Senin (15/9).

Untuk itu, ungkap dia, perusahaan film tersebut melakukan serangkaian strategi promosi tersendiri guna menarik minat masyarakat menikmati karya filmnya. Salah satunya, dengan

menggunakan "pre-sell" sejumlah tiket di tujuh kota sebagai titik roadshow film keduanya.

"Ketujuh kota itu antara lain Surabaya, Malang, Yogyakarta, Makassar, Jabodetabek, Bandung, dan Semarang," ujarnya.

Pada pelaksanaan pre-sell itu, harap dia, bisa menjual sebanyak 50.000 tiket. Dengan penjualan film dari strategi pasar itu, pihaknya akan menggunakan hal tersebut sebagai tolok ukur besar atau kecilnya animo pasar.

"Kunci utama adalah bagaimana minat masyarakat yang mun-

cul pada hari pertama. Jika positif, ya kecil kemungkinan film itu bisa turun layar," ucapnya.

Ia optimistis, dengan besarnya daya tarik pasar perfilman di Tanah Air maka film yang akan tayang perdana pada tanggal 6 November itu bisa balik modal ketika telah mencatat antara 300.000 hingga 400.000 penonton.

"Pada film kedua yang kami produksi ini, prosesnya memang dimulai sejak nol dan inti ceritanya tentang sikap manusia untuk memilih takdir atau memperjuangkan cinta. Sementara, film pertama kami adalah NOAH yang dibuat dengan konsep dokumenter," tuturnya.

Pada roadshow di Surabaya tampak sejumlah pemain dan sutradara film tersebut menyapa

beberapa mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Surabaya.

Sutradara Film Mantan Terindah, Farishad Latjuba mengemukakan, langkah bisnisnya dengan mengenalkan film ke kalangan mahasiswa memang sesuai dengan target pasar film yang diproduksinya bersama Marcella Zalianty. Khususnya mereka yang berusia antara 17-25 tahun.

"Kendala membuat film ini terletak pada penggarapan ide cerita yang membutuhkan waktu hingga satu tahun. Bahkan kami sempat mengadakan lomba cerita pendek untuk menemukan ide cerita yang tepat dari sekitar 250 cerpen yang terkumpul," katanya. = ANT/CHANDRA HN/DIK

SURABAYA - Puluhan pedagang Pasar Turi Tahap III mendatangi DPRD Kota Surabaya guna mempertanyakan kejelasan pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) yang hingga saat ini masih belum jelas kepastiannya.

Ketua Paguyupan Pedagang Pasar Turi Tahap III H. Juhadi menuturkan bahwa pascaterbakar Pasar Turi Tahap III pada tahun 2012, kondisi pedagang sangat memprihatinkan, bahkan tidak sedikit dari mereka ada yang meninggal dunia karena sakit-sakitan.

"Maka, kami mendesak agar TPS segera dibangun," katanya, Senin (15/9).

Menurut dia, semua pedagang Pasar Turi memiliki hak dan kewajiban yang sama, seperti membayar pajak maupun untuk iuran bulanan lainnya.

Oleh karena itu, dia meminta sejumlah anggota DPRD langsung datang ke lokasi melihat langsung penderitaan yang mereka alami. "Kondisi pedagang sudah sangat miris. Kalau tidak percaya, mari ke sana bersamasama dengan kami," ajaknya.

Sementara untuk menyambung hidup, dia mengaku para pedagang terpaksa membangun TPS dengan biaya sendiri. TPS yang ada saat ini dipakai pedagang untuk berjualan kebutuhan rumah tangga, seperti cabai, ayam, dan sayur-sayuran.

"Pasar Turi Tahap III itu terbakar 2012. Akan tetapi, anehnya sampai sekarang untuk TPS saja belum bisa dibangun. Padahal, jumlah kami cukup banyak, yaitu 973 pedagang," sesalnya.

Yusuf, pedagang, meminta baik pemerintah kota maupun anggota DPRD tidak hanya sekadar memberikan janji.

Pasalnya, pedagang sudah banyak memakan janji palsu yang selama ini diberikan pemerintah kota.

Terkait dengan pembangunan TPS, menurut Yusuf, pedagang sempat dilayani dengan baik ketika zamannya Asisten II Sekkota Surabaya Muhlas Udin.

Namun, setelah yang bersangkutan tersandung masalah, nasib pedagang selanjutnya menjadi tidak jelas. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lapsus Jatim

KORAN MADURA

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III

KPI: Pilkada Melalui DPRD Rugikan Kaum Perempuan JEMBER - Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menilai pemilihan umum kepala daerah melalui DPRD akan merugikan kaum perempuan, sehingga pihaknya menolak rancangan undang-undang (RUU) Pilkada.

"Kelompok perempuan sudah pasti akan menjadi kelompok yang paling dirugikan dari sistem pilkada tidak langsung atau melalui DPRD," kata Sekretaris Jenderal KPI Dian Kartika Sari dalam dalam siaran pers yang diterima di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (15/9) malam.

Dian mengatakan perempuan tidak dapat memilih langsung calon kepala daerah yang dianggap mampu memperjuangkan kepentingan perempuan karena pilihan itu diserahkan kepada anggota DPRD. "Perempuan dan juga seluruh masyarakat kehilangan ruang publik untuk mendialogkan masalah dan harapannya serta membangun kontrak politik atau

kontrak sosial dengan calon kepala daerah yang akan menentukan arah pembangunan daerah itu," tuturnya.

Menurut dia, perempuan kehilangan kesempatan untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah karena pilkada langsung selama sembilan tahun memberikan peluang bagi 18 perempuan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

"Pilkada di DPRD akan semakin menutup peluang bagi perempuan untuk menjadi kepala daerah karena sejauh ini DPRD masih didominasi oleh laki-laki," katanya.

Pilkada melalui DPRD, lanjut dia, akan berakibat pada sikap dan tindakan kepala daerah yang

lebih mengutamakan kepentingan dan tuntutan anggota dewan daripada memenuhi kepentingan rakyat, sehingga kepentingan rakyat semakin terabaikan dan kepentingan perempuan semakin sulit diperjuangkan.

"Berdasarkan sejumlah pertimbangan tersebut, maka Koal-

KRIMINAL

Keluarga Korban "Tajemtra" Mengadu ke DPRD JEMBER - Keluarga korban peserta gerak jalan "Tanggul Jember Tradisional" (Tajemtra) yang meninggal dunia karena ditabrak sepeda motor di Jalan Pecoro Rambipuji, Kabupaten Jember, Jatim, mengadukan kasus tersebut ke DPRD setempat, Senin (15/9).

Sukiman, warga Kecamatan Patrang yang menjadi peserta gerak jalan Tajemtra dengan nomor urut 1.037 ditabrak sepeda motor saat melewati Jalan Raya Pecoro dan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di Puskesmas Rambipuji, Sabtu (13/9) sore.

"Kami mengadukan persoalan ini ke dewan karena tidak ada itikad baik dari panitia Tajemtra untuk bertanggung jawab atas kejadian itu," kata anak korban Sukiman, Sutikno.

Menurut dia, jalan yang dilewati oleh seluruh peserta gerak jalan tradisional yang menjadi agenda tahunan Pemkab Jember seharusnya

steril dari kendaraan roda dua dan roda empat, sehingga peserta bisa bebas berjalan untuk menuju "finish" di alun-alun Jember.

"Kejadian itu merupakan kelalaian panitia dan pihak Polres Jember yang mengamankan arus lalu lintas sepanjang jalur gerak jalan sepanjang 30 kilometer itu, sehingga saya minta pertanggungjawaban dari panitia," tuturnya.

Keluarga korban Tajemtra ditemui oleh Ketua DPRD Jember sementara Siswono dan pihak dewan akan memanggil panitia dan pihak Satlantas Polres Jember terkait peristiwa yang menyebabkan seorang peserta meninggal dunia.

"Kami jadwalkan pemanggilan panitia dan Satlantas Polres Jember pada Selasa (16/9) untuk meminta keterangan mereka, bahkan kami akan mempertemukannya dengan keluarga korban yang meminta

pertanggungjawaban panitia," kata politisi Partai Gerindra Jember itu.

Ia menjelaskan kejadian tersebut harus menjadi pelajaran dan evaluasi bagi panitia dan Polres Jember karena agenda gerak jalan yang memperebutkan Piala Mahmudi tersebut digelar setiap tahun, sehingga kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Sementara dikonfirmasi secara terpisah, Kasatlantas Polres Jember AKP Mario Prahatinto mengatakan pengendara yang menabrak korban Sukiman masih belum bisa dimintai keterangan karena keduanya masih dalam perawatan intensif di Puskesmas Rambipuji.

"Pihak Puskesmas melarang petugas untuk meminta keterangan karena kondisi kedua pengendara yang berboncengan itu masih belum memungkinkan untuk dimintai keterangan," tuturnya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

isi Perempuan Indonesia yang memiliki struktur organisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menolak RUU Pilkada," ujarnya.

Dian juga mengingatkan kepada DPR khususnya Panja RUU Pilkada bahwa pilkada melalui DPRD adalah masa lalu dan cara

11

tersebut hanya tepat dilakukan berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen, namun setelah amandemen maka tidak memberikan kewenangan bagi dewan untuk memilih pimpinan eksekutif.

"Kekuasaan DPR adalah kekuasaan membuat undang-undang, sedang fungsi mereka yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, sehingga pilkada melalui DPRD tidak memiliki landasan konstitusional," paparnya.

KPI juga mencatat pelajaran berharga selama 9 tahun pilkada langsung yakni pilihan rakyat tidak sama dengan pilihan partai politik yang dibuktikan dari beberapa calon kepala daerah yang didukung oleh koalisi partai politik besar, ternyata dengan mudah dikalahkan oleh calon kepala daerah yang hanya diusung oleh sedikit partai politik, tetapi mendapat dukungan penuh dari rakyat.

"Kami menyerukan kepada pimpinan dan anggota DPR, terutama Panja RUU Pilkada untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan menyerahkan pembahasan tersebut kepada DPR periode 2014-2019 yang akan dilantik pada Oktober 2014," katanya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

CPNS

Waktu Verifikasi Pelamar Diperpanjang SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya memperpanjang waktu verifikasi data pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga 16 September 2014.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya Mia Santi Dewi, di Surabaya mengatakan perpanjangan itu diatur dalam surat BKD Kota Surabaya nomor 800/2952/436.7.6/2014 yang semula dilaksanakan tanggal 1-13 September menjadi tanggal 1-16 September 2014.

"Perpanjangan masa verifikasi data ini dikarenakan banyak pelamar CPNS yang mengajukan lamaran hampir separuhnya belum melakukan verifikasi data," katanya, Senin (15/9).

Menurut dia, perpanjangan masa verifikasi itu tidak hanya di Pemkot Surabaya saja, juga di daerah lain.

Berdasarkan data di BKD Surabaya, hingga Senin (15/9) ini tercatat yang mendaftar via website sekitar 9.286 pelamar. Sedangkan yang datang langsung di Gedung Wanita Jalan kalibokor untuk mendaftar dan memverifikasi data sebanyak 6.028 orang.

Dari jumlah tersebut baru sekitar 5.057 pelamar yang telah melakukan verifikasi data secara lengkap dan mendapatkan nomor seleksi. Sementara ada sekitar 971 pelamar yang ditolak karena kurangnya kelengkapan data.

"Ada yang kurang kelengkapan administrasi serta nomor pendaftaran serta tidak bisa dikonfirmasi," katanya.

Hal itu, lanjut dia, diketahui setelah tercatat di website dan sudah muncul nomor pelamar, namun saat dimasukkan ternyata momornya tidak terbaca. "Jadi masih ada sekitar 4.129 pelamar yang kami tunggu untuk kelengkapan administrasinya besok (16/9)," katanya.

Seperti tahun sebelumnya, setelah proses verifikasi selesai dilakukan, selanjutnya pelamar CPNS akan melalui proses tes berbasis CAT (Computer Assisted Tes) yang mekanismenya kurang lebih sama dengan tahun lalu. Tes kompetensi dasar menggunakan metode CAT, sedangkan tes kompetensi bidang dilaksanakan secara tertulis. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 No. 0442 | TAHUN III

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III

MADURA

12

Mengais Rezeki

Pedagang Kopiah dan Kerudung Panen

MENCOBLOS. Beberapa warga sedang menyalurkan hak suaranya dalam pemilu beberapa hari lalu.

Pertahankan Pemilihan Langsung!

Terkait Rancangan Undang- Undang Pilkada PROBOLINGGO - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sedang hangat menjadi pembahasan DPR RI nampaknya menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Sebab dalam RUU itu pilkada secara langsung akan dihapus dengan mengalihkan pemilihan melalui DPRD. Menanggapi hal itu, Ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, Edy Haliyanto mengatakan RUU pilkada yang digodok DPR dinilai kurang tepat untuk dilakukan pengalihan pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung melalui DPRD.“Ini jelas merupakan kemunduran dalam sistem demokrasi,” terangnya, Senin (15/9).

Seharusnya pilkada yang secara langsung perlu untuk didukung oleh semua kalangan termasuk DPR. Karena dengan adanya pilkada langsung secara otomatis rakyat kecil atau grass root bisa memilih kepala daerahnya secara langsung.

“Terbukti dengan adanya pilkada langsung secara leluasa rakyat bisa menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya masing-masing,”kata Edy Halyanto.

Edy Haliyanto menambahkan, adanya pemilihan langsung merupakan bagian dari proses demokrasi yang sedang berjalan.

Secara otomatis hak kedaulatan rakyat bisa tercover. Memang secara tidak langsung DPRD merupakan implementasi wakil rakyat.

“Adanya pemilihan langsung yang dipilih rakyat jauh lebih efektif dalam menentukan pilihannya. Dibandingkan dengan pilihan melalui DPRD,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu dosen politik UPM, Imam Sucahyo, menanggapi adanya RUU pilkada.

Menurutnya, pilkada secara langsung merupakan implemetasi demokrasi di era otonomi daerah.

Secara otomatis rakyat bisa memilih wakilnya di eksekutif.“Tidak ada upaya untuk memenangkan pilkada. Calon harus bisa meyakinkan pemilih untuk bisa menang,” jelasnya.

Dikatakan, dalam proses pilkada langsung memang banyak yang mengasumsikan banyaknya anggaran negara yang dikeluarkan. Akan tetapi hak demokrasi rakyat untuk nisa memillih tidak bisa dibatasi dengan adanya besaran anggaran itu.

“Kalau berkaitan dengan anggaran, tinggal pihak pemerintah untuk bisa memangkas anggaran itu untuk proses pilkada agar tidak terlalu besar.

Namun hak politik masyarakat itu lebih penting ,” tegas Imam Sucahyo. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Memasuki musim haji para pedagang kopiah dan kerudung mulai ramai.

Karena Songkok dan kerudung banyak diminati oleh keluarga jemaah untuk dijadikan oleholeh ketika kembali dari tanah suci.

Salah satu pedagang, Farida (30) mengatakan musim haji penjualan kerudung dan kopyah banyak peminatanya. Warga banyak membeli berasal dari keluarga jamaah haji.“Biasanya aksesoris itu dijadikan souvenir untuk warga yang ada di kampungnya,” jelasnya kepada wartawan, Senin (15/9).

Menurutnya, ramainya pembelian kerudung dan kopyah biasanya menjelang pemberangkatan haji dan menjelang kedatangannya. Pembelian kerudung dan kopyah tidak hanya dalam jumlah kecil. Namun pembeliannya dan jumlah ratusan biji.

“Setiap pengujung yang hadir kerumahnya setelah datang dari tanah suci, mereka diberikan hadiah kerudung dan kopyah,” ungkap Farida.

Melihat kondisi pasar tersebut, Farida terus meningkatkan

stok pembelian kerudung dan kopyah dari pengerajin. Biasanya dalam setiap pembelian hanya memesan 50 -100 biji, sekarang menambahk pesanannya menjadi 300-500 biji.“Songkok dan kopyah pasti banyak peminatnya dikala musim haji,” imbuhnya.

Senada diungkapkan pedagang kopyah lainnya, Fathur (35) mengatakan dirinya menjual kopyah dengan harga yang reletif murah tergantung dari jenis dan ukuran barangnya.

Satu kopyah di hargai Rp15Rp.25 ribu.“Biasanya yang paling banyak peminatnya yakni kopyah berwarna putih. Identik dengan warna orang naik haji,”jelasnya.

Dia mengaku dengan adanya musim haji ini, omset yang didapatkannya dalam sehari bisa mengalami peningkatan, Biasanya hanya laku 10 biji dalam seharinya. Untuk musim haji meningkat menjadi 20-40 perharinya.“Ya tidak kurangkuranglah mas, setiap musim haji. Banyak dagangan kami yang laku dipasaran,” papar Fathur. =Mahfud Hidayatullah

EVALUASI

Finalisasi Pokja Pasar PROBOLINGGO – Bapeda Kota Probolinggo melakukan evaluasi program dengan menggelar rapat finalisasi kelompok kerja (pokja) pasar. Finalisasi pokja tersebut dipimpin oleh Kabid Sosbud Bapeda Kota Probolinggo, M.Son Hadji.

“Finalisasi ini merupakan kelanjutan dari semiloka beberapa waktu lalu,” tandasnya kepada wartawan, kemarin.

Salah satu yang menjadi pembahasan dalam rapat finalisasi tersebut, soal kegiatan pasar Gotong Royong.

Menurut dia, kegiatan pasar gotong royong sudah mengalami peningkatan yang signifikan. “Kegiatan di pasar itu sekarang sudah mengalami peningkatan,” ungkapnya.

Salah satu peningkatan itu, berupa pembuangan

sampah. Di pasar gotong royong tersebut terdapat 19 kelompok. Dengan adanya kelompok tersebut, M. Son Hadji berharap agar ke depan membuat kegiatan yang lebih baik lagi.

Semnetara itu, dalam giat finalisasi itu, Kabid Sosbud Bapeda didampingi dari Yayasan Danamon Peduli (YDP), Agus. Dia menjelaskan, banyak kegiatan yang dilakukan oleh YDP. Seperti melakukan diskusi dengan para pedagang, menggelar pelatihan serta pengadaan maidng pasar. “Itu sebagian kegiatan yang dilakukan oleh YDP selama ini,” ungkap Agus.

Dia menambahkan, selain melakukan diskusi, YDP juga melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang ada. Seperti perluasan gedung on line radio ditambah 2 meter. =Muhammad Sugianto

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442| TAHUN III

13

ANTUSIAS. Peserta antusias mengikuti sosialisasi Pembentukan Kampung Ramah Anak sebagai upaya mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota layak anak.

Kampung Ramah Anak Jadi Target Pilot Project Tersebar di 29 Kelurahan PROBOLINGGO - Pemerintah Kota Probolinggo menargetkan memiliki kampung ramah anak pada 2015. Sebagai upaya mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota layak anak.

“Pemkot Probolinggo akan memfasilitasi terbentuknya kampung ramah anak di 29 Kelurahan.

Target pembentukan itu akan dilaksanakan di tingkat rukun tetangga (RT),” kata Kepala Bappeda Kota Probolinggo, melalui Kabid Sosial Budaya, M.Sonhadji, dalam sosialisasi Pembentukan Kampung Ramah Anak, di Shaba Bhina Praja, Kantor walikota, Senin (15/9).

Menurut dia, kampung ramah anak adalah kampung yang mampu memberikan pemenuhan hak dan berbagai kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang. Pemerintah

Kota Probolinggo telah memiliki indikator kampung ramah anak yang terbagi dalam berbagai aspek, yaitu komitmen wilayah, hak sipil dan kebebasan untuk anak, lingkungan, keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, hak perlindungan khusus, budaya serta sarana dan prasarana.

“Inisiasi kampung ramah anak di Kota Probolinggo diawali dengan penyebaran kuesioner untuk selanjutya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap wilayah sasaran untuk pilot project kampung ramah anak,” tandas

M.Sonhadji.

M.Sonhadji menambahkan, sebagai upaya untuk mempercepat pembentukan kampung ramah anak, Pemerintah Kota Probolinggo akan memberikan bantuan untuk setiap kampung yang akan menjadi kampung ramah anak dalam melengkapi berbagai fasilitas pendukung termasuk penyusunan program pembangunan yang berpihak pada anak.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah disebutkan sejumlah hak yang harus dimiliki anak, di antaranya adalah hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Selain itu, setiap anak juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan

pendidikan.

“Prinsip kampung ramah anak harus non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, mendengar pendapat atau pandangan anak, dan menghormati hak anak,”ucapnya.

Dikatakan, kampung ramah anak sangat penting dikarenakan jumlah anak adalah sekitar 30 – 36 persen dari jumlah penduduk Kota Probolinggo merupakan embrio dan cikal bakal terbentuknya sumber daya manusia yang handal, tangguh dan berkualitas serta investasi masa depan bangsa, negara dan keluarga.

Begitu juga, setiap anak memiliki hak – hak azasi yang tidak bisa diabaikan dalam proses pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara“Kampung Ramah Anak (KRA) dirancang untuk mencegah dan mencip-

takan pilihan bagi anak – anak untuk lebih aktif dalam berbagai kegiatan positif yang mendorong produktifitas dan kreatifitas anak,”kata M. Sonhadji.

Sementara itu, Narasumber dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Probolinggo, Puspito, menegaskan peran aparatur pemerintah kelurahan dalam menunjang kampung ramah anak bertujuan untuk memberikan perlindungan atas tumbuh kembang anak dalam proses pembangunan yang berkesejahteraan dan menyeluruh menuju kampung ramah anak.

“Terintegrasinya sumber daya manusia (SDM) dan potensi serta teknologi yang dimiliki dalam membangun menuju kampung ramah anak sehingga tercapai pemenuhan hakhak anak,”tuturnya. =M.Hisbullah Huda

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III

DINAS PERTANIAN

Disperta Rencanakan Sidak

DIKELUHKAN. Kondisi jalan aspal di Jalan Lingkar Utara (JLU) masih banyak yang rusak. Kondisi jalan aspal itu tidak hanya mengelupas, namun banyak aspal yang berlubang.

Warga Keluhkan Kerusakan JLU

PROBOLINGGO – Menjelang Hari Raya Idul Adha 2014 mendatang, Dinas Pertanian (Disperta) Kota Probolinggo berencana menggelar inspeksi mendadak (sidak). Sidak itu akan dilakukan beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Adha.

“Sidak itu kita lakukan beberapa hari sebelum hari raya,” tandas Kepala Disperta Kota Probolinggo, Yudha Sunantya kepada wartawan, Senin (15/9).

Dia menjelaskan, sidak itu dilakukan tidak hanya pada satu titik, namun dilakukan di beberapa titik di wilayah Kota Probolinggo. “Ada empat sampai lima titik yang nantinya akan menjadi target sidak,” katanya.

Sidak yang dilakukan oleh Disperta tersebut, memang hampir setiap tahun dilakukan.

Hal itu untuk mengantisipasi adanya temuan hewan yang tidak layak dijadikan qurban.

“Jadi hewan qurban itu harus benar-benar sehat,” ungkapnya.

Yudha Sunantya menjelaskan, ada beberapa kreteria hewan yang layak untuk dijadikan qur’ban. Yakni aman, sehat, utuh dan halal. “Hewan yang tidak utuh tidak boleh dijadikan qurban,” terangnya.

Begitu pula dengan kondisi hewan yang tidak sehat, serta batas umur hewan itu sendiri.

“Hewan yang layak untuk dijadikan qurban itu harus berumur diatas satu tahun.

Kurang dari umur itu, hewan itu tidak layak dijadikan kurban,” ungkapnya lagi.

Menjelang hari raya Idul Adha, Yudha Sunantya menghimbau agar masyarakat Kota Probolinggo benar-benar menyediakan hewan qurban yang layak sesuai dengan kreteria dan tehnis yang ditetapkan oleh pemerintah dan agama. “Jangan sampai menyediakan hewan qurban yang justru merugikan,” pintanya.

Sementara itu, menjelang hari raya Idul Adha mendatang, harga kambing qurban biasanya mengalami kenaikan. Bahkan, kenaikan harganya mencapai 100 persen. Tak heran, jauh-jauh hari hewan kurban banyak diburu oleh pedagang di Kota Probolinggo.

Sementara itu, menjelang hari raya idul adha mendatang, harga kambing qurban biasanya mengalami kenaikan. Bahkan, kenaikan harganya mencapai 100 persen. Tak heran, jauhjauh hari hewan qurban banyak diburu oleh pedagang di Kota Probolinggo. =Muhammad Sugianto

Banyak Aspal Masih Berlubang PROBOLINGGO – Warga Kota Probolinggo mengeluh dengan kondisi jalan aspal di Jalan Lingkar Utara (JLU) karena masih banyak yang rusak. Kondisi jalan aspal itu tidak hanya mengelupas, namun banyak aspal yang berlubang.

“Banyak jalan aspal yang berlubang,” ujar seorang warga Kota Probolinggo, Kadir kepada wartawan, Senin (15/9).

Dia menjelaskan, rusaknya jalan aspal di kawasan JLU tersebut, karena banya kendaraan berat yang melalui jalan tersebut.

Terutama kendaraan truk yang memuat batubara dari pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo.

Pantauan di lapangan, melihat kondisi JLU banyak yang rusak, sebagian jalan sudah mulai

dilakukan perbaikan oleh Pemkot.

Namun perbaikan itu hanya dilakukan di beberapa titik. Bahkan, hingga saat ini perberbaikan jalan itu masih berlangsung. Seperti di JLU Kelurahan Pilang dan JLU Kelurahan Mayangan.

Berdasarkan data di Dinas PU Kota Probolinggo, tahun 2014 pemkot telah menganggarkan anggaran perbaikan jalan senilai Rp.4,5 miliar. Tahun ini ada sebanyak sembilan paket proyek perbaikan jalan aspal. Seperti perbaikan untuk jalan Raden Wijaya

sebesar Rp.500 juta. Dana anggaran tersebut berasal dari dana pendamping DAK. Perbaikan terhadap jalan aspal pada tahun ini tidak hanya jalan Raden Wijaya saja, tetapi ada sejumlah jalan aspal yang nantinya akan mendapatkan perbaikan. Seperti Jalan Argopura Kelurahan Ketapang senilai Rp.660 juta. Jalan Sunan Kalijaga senilai Rp.440 juta, Jalan Kiai Safi’i dan Jalan Kiai Wira/i senilai Rp.440 juta.

Sementara Jalan Brantas mendapatkan jatah perbaikan senilai Rp.550 juta, Jalan Anggrek senilai Rp.495 juta dan perbaikan di Jalan Tales senilai Rp.385 juta. Sehingga total anggaran untuk perbaikan jalan aspal itu senilai Rp.4,5 miliar. =Muhammad Sugianto

ANTISIPASI. Lapak-lapak penjual hewan kurban bakal disidak oleh Dinas Pertanian Kota Probolinggo untuk melihat hewan yang layak untuk dijadikan kurban.

KORAN MADURA PARMA - Sembilan (9) gol dan dua kartu merah mewarnai kemenangan AC Milan atas tuan rumah Parma dengan skor 5-4 dalam lanjutan Liga Italia Serie A di Ennio Tardini, Minggu (14/9) waktu setempat atau Senin (15/9) dini hari WIB. Tambahan tiga poin itu membuat “Rossoneri” merajai klasemen dengan raihan enam poin dari dua laga. Nilai mereka sejatinnya sama dengan koleksi Juventus dan AS Roma yang berada diurutan kedua dan ketiga, tetapi Milan unggul dalam selisih gol.

Pelatih Milan Filippo Inzaghi pun tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Sang arsitek sebelumnya sukses menjawab keraguan banyak pihak dengan melakoni debutnya bersama Milan setelah mengandaskan Lazio di pekan pembuka Serie A pada dua pekan lalu.

“Kami pasti sangat senang dengan tim yang luar biasa ini.

Ini pertandingan yang sangat terbuka, tapi saya pikir masih ada keraguan bahwa Milan pantas menang,” ujar Inzaghi.

lahraga

KORAN MADURA

SELASA 16 SEPTEMBER | No. 0442 |2014 TAHUN III SELASA 2014 16 SEPTEMBER

No. 0442 | TAHUN III

Drama Sembilan Gol Warnai Kemenangan Milan

Mengusung formasi 4-3-3, Milan tampil menyerang dengan mengandalkan trio lini depannya, yakni Jeremy Menez, Keisuke Honda, serta sang pemain anyar Giacomo Bonaventura. Sementara, Parma bertumpu pada Antonio Cassano dalam skema 4-5-1.

Meski kerap mendapat serangan, Milan sukses memecahkan kebuntuan pada menit ke-25. Bo-

naventura membuktikan Milan tidak salah mendatangkannya dengan langsung mencetak gol dalam debutnya. Menerima umpan dari Honda, mantan bintang Atalanta itu melesakkan tendangan mendatar ke pojok gawang yang gagal dihentikan Antonio Mirante.

Namun, gol pembuka Milan langsung dibalas hanya selang 120 detik. Penetrasi ciamik yang dilaku-

kan Jorquera mampu diselesaikan dengan dingin oleh Cassano melalui sontekannya di mulut gawang.

Akan tetapi, Milan kembali unggul pada menit ke-37 melalui tandukan keras Honda memaksimalkan umpan matang Ignazio Abate.

Milan menjauhkan keunggulan jelang turun minum lewat titik putih menyusul pelanggaran yang dilakukan kepada Menez. Mantan penggawa AS Roma dan Paris SaintGermain itu mengambil sendiri sepakan penalti dan mengeksekusinya dengan sempurna.

Defisit dua gol membuat Parma meningkatkan agresivitas serangan begitu memasuki babak kedua. Hasilnya langsung terlihat ketika Felipe mampu memperkecil kedudukan pada menit ke-51.

Hasrat tuan rumah untuk mengejar ketertinggalan pun semakin menjadi setelah bek Milan, Daniele Bonera dikartu merah wasit.

Namun, alih-alih menyamakan kedudukan, Parma justru kembali tertinggal. Pada menit ke-68, Nigel De Jong membuat kedudukan

MANCHESTER UNITED

Baru Menang Sekali, Van Gaal Mulai Sesumbar MANCHESTER - Pelatih Manchester United (MU) Louis van Gaal mulai sesumbar setelah timnya memetik kemenangan pertama di Liga Utama Inggris musim ini. Dia menantang MU wajah baru di bawah asuhannya untuk menjadi pencetak gol nomor wahid di Liga Utama Inggris musim ini. Hal itu dia mulai perlihatkan dengan melesakkan empat gol tanpa balas ke gawang Queens Park Rangers (QPR) saat menjamu tim promosi itu di Old Traffrod pada Senin (15/9) dini hari WIB. Ketajaman Setan Merah semakin menakutkan dengan kehadiran para pemain baru hasil belanja pada hari terakhir jendela transfer musim panas lalu.

Bahkan mereka akan menjadi monster menakutkan untuk lini belakang lawan bila Radamel Falcao bisa dengan cepat menemukan performa terbaiknya bersama tim. Untuk laga pertamanya bersama MU dini hari kemarin, Falcao hanya bermain 30 menit menggantikan Juan Mata.

Perubahan mencolok MU terjadi pada laga pekan keem-

15 15

pat ini. Van Gaal yang pernah sukses bersama Ajax Amsterdam, Bayern Muenchen, dan Barcelona mengubah skema permainannya dari 3-5-2 pada tiga laga sebelumnya, menjadi 4-4-2 pada laga melawan QPR ini. Perubahan skema ini ternyata membuahkan hasil memuaskan dengan mencetak empat gol. Padahal dengan skema lama, MU hanya mampu mencetak dua gol masing-masing saat kalah 1-2 dari Swansea City di Old Trafford dan saat ditahan imbang 1-1 oleh Sunderland.

Dengan skema baru ini Van Gaal berharap timnya bisa menjadi pencetak gol terbanyak musim ini. Musim lalu mereka hanya mampu menyarangkan 64 gol atau tertinggal 38 gol dari Manchester City yang keluar sebagai kampiun liga. Dengan sepakbola menyerang yang diusungnya plus pemainpemain seperti Radamel Falcao, Wayne Rooney, Robin van Persie, Angel Di Maria, dan Juan Mata, sesumbar Van Gaal ini akan menjadi kenyataan.

“Saya selalu memperagakan sepakbola menyerang dan saya

percaya setiap tim yang saya tangani dengan gaya sepakbola yang saya bawa selalu menjadi pencetak gol terbanyak di liga.

Saya berharap di akhir musim juga kami menjadi pencetak gol terbanyak,” ucapnya.

Van Gaal juga menegaskan bahwa dia sudah berhasil mengubah wajah MU dengan kehadiran enam pemain yang dibelinya pada jendela transfer musim panas lalu yaitu Angel Di Maria, Ander Herrera, Radamel Falcao, Daley Blind, Marcos Rojo, dan Luke Shaw. “Saya sudah mengatakan kepada para pemain sebelumnya bahwa kita harus memulai sesuatu yang baru karena kita baru mulai melakoni laga pertama pada September setelah jendela transfer,” ucapnya.

Pelatih 63 tahun itu pun berharap, kemenangan pertama ini adalah awal dari sebuah proses MU kembali ke kejayaannya.

Meskipun pada musim pertamanya ini, Van Gaal tidak terlalu memasang target muluk. Dia hanya mentargetkan posisi ketiga, syukur-syukur bisa lebih. Tetapi

musim berikutnya, MU harus bisa menjadi jawara Inggris.

“Tujuan utama kami adalah masuk tiga besar supaya kami bisa bermain di Liga Champions, meskipun ini tidak terlalu penting.

Yang terpenting adalah mendorong klub ini kembali ke tempat yang sebenarnya.

Kami membangun sebuah proses dan kami harus bermain dengan gaya yang pasti.

Pada akhirnya saya berharap menjuarai Liga Utama Inggris. Kalau bukan tahun ini, mungkin pada tahun kedua atau ketiga saya di sini. Tetapi intinya saya ingin memberikan gelar kepada para pendukung,” tutupnya. =ESPN/CAROL AJI

menjadi 4-2 bagi Milan setelah melakukan akselerasi dari tengah lapangan dan menyempurnakannya dengan tembakan terukur.

Drama terjadi saat kedua tim harus bermain dengan sepuluh orang menyusul kartu merah yang diterima Felipe akibat kontak kasarnya terhadap Menez. Keran gol ternyata belum berhenti. Alessandro Lucarelli mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-73 untuk mengubah keadaan menjadi 4-3 setelah menanduk bola masuk ke gawang Milan.

Milan mencoba meningkatkan serangan guna menjauhkan diri dari kejaran Parma. Alhasil, Menez kembali melesakan golnya pada menit ke-79 untuk mengubah kedudukan menjadi 5-3.

Laga semakin dramatis ketika Mattia De Sciglio melakukan gol bunuh diri jelang waktu normal usai. Berniat melakukan back pass kepada Diego Lopez, sang kiper justru gagal menahan bola sehingga membuat gawangnya terkoyak.=ESPN/CAROL AJI

16

KORAN MADURA

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III

BACA JUGA

Baru Menang Sekali, Van Gaal Mulai Sesumbar Olahraga | 15

lahraga KORAN MADURA

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 No. 0442 | TAHUN III

Diego Costa: Suatu Saat Saya Akan Mandul

32 NILAI TRANSFER

JUTA POUNDS

LONDON - Striker Chelsea Diego Costa mengaku senang bahwa saat ini dia begitu subur di Liga Utama Inggris pada musim pertamanya bersama “The Blues”. Tetapi dia mengingatkan bahwa ada waktunya kesuburan itu terhenti dan cepat atau lambat akan berubah menjadi mandul.

ernyataan ini meluncur setelah dia mendapat pujian atas gol-gol yang dihasilkannya bersama Chelsea musim ini.

Dia sudah mencetak tujuh gol pada empat laga pertama Liga Utama Inggris musim ini. Terakhir, dia membukukan hattrick saat Chelsea melibas Swansea City 4-2 di Stamford Bridge akhir pekan lalu. Dia menjadi top skor sementara sejak didatangkan dari Ateltico Madrid pada jendela transfer musim panas lalu.

Terkait kesuburannya ini, Diego Costa mengaku bahwa hal ini sama sekali terjadi di luar

16

perkiraannya. “Saya mencoba bermain dengan cara-cara terbaik dan berharap akan terus melakukan hal seperti ini tetapi akan ada waktunya ketika saya tidak bisa mencetak gol. Dan, itulah sepakbola,” kata pemain Timnas Spanyol kelahiran Brasil itu.

Dia melanjutkan, “Setiap penyerang memiliki cara bermain yang berbeda, juga kekuatan tim yang berbeda di belakang mereka.

Ini sangat penting. Bila kita tidak memiliki tim pendukung di belakang, kita tidak bisa melakukan semua hal seorang diri. Semuanya tergantung pada tim.”

Dia mengaku proses adaptasinya di Chelsea sangat ba-

gus. “Bukan hanya saya.

Kuncinya adalah grup yang kami miliki. Ini seperti sebuah keluarga. Skuat dan semua orang di sekitar tim tentu saja menjadi satu kesatuan,” ucapnya.

Pelatih Chelsea Jose Mourinho tidak secara nyata me-

muji Diego Costa. Dia hanya menyebut bahwa Costa ingin bermain pada setiap pertandingan, meskipun beberapa kali dia diragukan bisa tampil karena mengalami cedera.

“Dia diragukan bisa tampil sebelum melawan Everton dua minggu lalu karena cedera. Dia

juga diragukan tampil membela Spanyol minggu lalu serta diragukan tampil pada laga melawan Swansea. Tetapi dia ternyata bermain pada tiga pertandingan itu. Hal yang terpenting dari karakter seorang pemain adalah apa yang mempengaruhinya sebagai pemain. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Saya sudah mencoba. Saya mencoba lagi dengan keyakinan saya itu, tetapi hasilnya dia benar-benar tidak terhentikan,” kata Mourinho.

Pria asal Portugal ini melanjutkan, “Ini bukan soal pemain modern, ini menyangkut masyarakat modern dimana semua orang membicarakan bahwa dia itu egois, mereka mengutamakan diri mereka sendiri dan tim dinomorduakan. Tetapi untuk Diego sebaliknya. Dia menomorsatukan tim, bahwa tim membutuhkan saya, baru saya nomor dua. Saya siap untuk tim.”

Hal itulah, kata Mourinho, yang membuat Diego Costa menjadi sangat spesial dan begitu berpengaruh bagi orang-orang di sekitarnya. =ESPN/CAROL AJI

PENIPUAN MENGINTAI JEMAAH HAJI

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 No. 0442 | TAHUN III

DISPENDALOKA GELEMBUNGKAN 41 DATA KIOS KEBAKARAN?

PAMEKASAN | i

KORAN MADURA

Nurul Hidayah SELASA 16 Siti SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III

A

PINTAR MASAK ITU PENTING BAGI MUSLIMAH

SAMPANG | J

NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

PETA KEKERINGAN PAMEKASAN 13 desa

7 desa

5 desa 12 desa

12 desa

382 dusun

10 desa 9 desa

11 desa

9 desa 3 desa 3 desa

12 desa

8 desa

Sumber Data: BPBD Pamekasan

AMEKASAN-Bencana kekeringan yang terjadi di Kabupaten Pamekasan kian bertambah luas. Jika sebelumnya hanya melanda 10 kecamatan, saat ini melanda seluruh kecamatan di wilayah Gerbang Salam itu.

Kemarau telah membuat krisis air bersih di semua kecamatan yang ada di Pamekasan. Bahkan Data pengaduan yang diterima Posko Pelayanan kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan menyebutkan kekeringan melanda antara 5 sampai 13 desa di masingmasing kecamatan.

Di Kecamatan Larangan kekeringan melanda. di 9 desa, Kecamatan Proppo 11 desa, Kecamatan Pasean 7 desa, Kecamatan Pagantenan 5 desa, Kecamatan Batumarmar 13 desa, Kecamatan Waru 12 desa, Kecamatan Palengaan 12 desa, Kecamatan Pademawu 8 desa, Kecamatan Kadur 9 desa, dan di Kecamatan Tlanakan kekeringan melanda 13 desa.

Kemudian 3 kecamatan yang sebelum tidak terkena bencana kekeringan, yaitu Kecamatan Kota Pamekasan, Galis dan Pakong, mulai kesulitan air bersih. Yaitu, di Kota Pamekasan terjadi di 3 desa, Kecamatan Pakong terjadi 10 desa dan Kecamatan Galis kekeringan melanda di 3 desa.

Dari data diatas, total yang mengalami kekeringan berjumlah 382 dusun dari 115 desa yang ada di kabupaten tersebut. Dengan rincian, sebanyak 39 desa mengalami kekeringan kritis dan 76 desa lainnya mengalami kekeringan langka.

Kepala Badan Penanggulangan Ben-

Kekeringan Kian Meluas Krisis Air Bersih Terjadi di Semua Kecamatan cana Daerah (BPBD) Pamekasan, Budi Iriyanto mengatakan kekeringan yang terjadi sudah semakin luas cakupannya. Dari 189 desa/kelurahan, 115 mengamali krisis air, artinya lebih dari separuh jumlah desa yang ada sedang kekeringan.

“Sampai saat ini sudah ada 382 dusun yang mengalami kekeringan, kritis di 39 dan 76 desa kering langka total 115 desa yang sedang kekeringan. Kami trus berkoordinasi dengan PDAM agar semuanya tertangani dengan distribusi air gratis,” katanya.

Dijelaskan Budi, kriteria kekeringan

kritis itu, antara lain keterpenuhan air di desa itu maksimal 10 liter saja per orang per hari, hanya untuk kebutuhan air minum dan memasak dengan jarak yang ditempuh masyarakat untuk mendapatkan air tersebut sejauh tiga kilometer lebih.

Sedang untuk kategori kering langka kebutuhan air di desa itu dibawah 10 liter saja per orang per hari, dengan jarak yang ditempuh dari rumah warga ke sumber mata air terdekat sejauh setengah hingga tiga kilometer.

Lanjutnya, distribusi air bersih ke sejumlah daerah kekeringan saat musim ke-

marau ini, dilakukan BPBD bersama PDAM sejak tanggal 15 Agustus lalu. Rencana distribusi akan berakhir pertengahan bulan Oktober, karena diperkirakan pada awal Oktober, di beberapa wilayah rawan kekeringan tersebut, sudah mulai turun hujan.

“Dengan bertambahnya luas kekeringan, PDAM menambah armada. Jika sebelumnya hanya 5 armada, sekarang 7 armada.

2 Armada tambahan itu disewa ke pihak swasta. Yang jadwal pengiriman air itu PDAM, rata-rata dalam satu hari, 1 tangki bisa mengirim ke 7 sampai 10 daerah kekeringan,” =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO B B

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 No. 0442 | TAHUN III

PENDIDIKAN

Disdik Minim Pengawas

BELUM TEREALISASI. Beberapa kru pesawat latih di Bandara Trunojoyo. Hingga saat ini penerbangan perdana komersialisasi belum terealisasi.

PENERBANGAN PESAWAT

SUMENEP - Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Fajar Santoso mengatakan kekurangan tenaga pengawas, khususnya tenaga pengawas di sekolah tingkat menengah. Kekurangan pengawas tersebut disebabkan belum adanya rekrutmen baru untuk menggantikan sejumlah pengawas yang sudah pensiun.

"Memang saat ini tenaga pengawas yang mengurus dan memangani sekolah menengah sangat terbatas, dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada masih sangat jauh dari kebutuhan pengawas yang ada," katanya, Senin (15/9).

Saat ini, tenaga pengawas sekolah menengah hanya berjumlah 8, sementara sekolah yang diawasi sebanyak 190 sekolah. Mestinya, sesuai Permendiknas No. 74/2008, rasio tenaga pengawas sebanyak 10 orang setiap 5-8 sekolah.

Jika mengacu pada permendiknas tersebut, idealnya jumlah pengawas di tingkat sekolah menengah sebanyak 35-40

Pemerintah-Trigana Air Saling Menyalahkan SUMENEP – Perusahaan penerbangan Trigana Air dan Pemerintah Daerah (Pemda) Sumenep saling tuding terkait gagalnya penerbangan perdana yang sebelumnya santer diberitakan akan dilaksanakan tanggal 18 Agustus lalu.

Pihak Trigana Air, melalui General Sales Agen (GSA) Trigana Air, Paulus Arman Sutrisno, menuding bahwa gagalnya penerbangan perdana waktu itu disebabkan tidak adanya komunikasi sebelumnya dari Pemda dengan Trigana Air. Paulus menceritakan, pihak Trigana Air kaget saat mengetahui bahwa penerbangan perdana akan dilaksanakan tanggal 18 Agustus lalu.

Pasalnya, lanjut Paulus, sebelumnya tidak ada komunikasi dari pemerintah. “Waktu mendengar penerbangan perdana akan dilaksanakan tanggal 18 Agustus, kami kaget,” katanya, Senin (15/9).

Padahal, lanjut Paulus, untuk melakukan penerbangan harus benar-benar siap dalam segala hal, baik teknis maupun non teknis.

Karena, tambahnya, penerbangan itu tidak hanya

akan dilakukan satu atau dua kali, melainkan dalam jangka panjang.

“Jadi harus betul-betul siap. Karena kami tidak ingin penerbangan ini hanya berjalan beberapa waktu saja. Selepas itu tidak ada lagi,” tandasnya.

Selain itu, kata Paulus, dalam dunia penerbangan yang paling harus dipersiapkan adalah dari segi keamanan dan pemasaran. Paulus mencontohkan, dari segi keamanan run way-nya harus betul-betul siap dan sesuai dengan kapasitas pesawat yang hendak dioprasikan. Selain itu, lanjutnya, terkait dengan pemasaran. “Untuk market-nya, besok kami akan melakukan penet-

rasi pasar ke Surabaya,” pungkasnya.

Paulus berharap, untuk selanjutnya harus ada kerja sama dan komunikasi yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam penerbangan, dalam hal ini adalah pihak pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan. Namun begitu, Paulus menyebutkan, dukungan dari masyarakatlah yang paling menentukan.

Karena yang akan menjadi konsumen adalah masyarakat.

Sementara itu, saat disinggung kapan sebenarnya penerbangan akan beroprasi, Paulus tidak bisa menentukan tanggal dan bulan pastinya.Ia hanya menjawab

bahwa lebih cepat akan lebih baik. “Dan yang jelas, penerbangan akan terealisasi tahun 2014 ini,” ungkapnya.

Di tempat berbeda, saat dikonfirmasi mengenai kegagalan penerbangan perdana di bandara udara Trunojoyo Sumenep 18 Agustus lalu, Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengatakan, pemerintah Sumenep sebenarnya telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk lapangan dan peralatannya. “Mengenai kegagalan yang kemarin bukan dari kami, tapi dari Trigana. Ada persoalan teknis yang belum selesai,” tandasnya, Senin (15/9). =FATHOL ALIF/MK

Fajar Santoso Kabid Dikdas

tenaga pengawas. "Awalnya tenaga pengawas ditingkat sekolah menengah berjumlah 14 orang, hanya saja saat ini 9 orang sudah pensiun," terangnya.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan rekrutmen pengawas baru serta akan dilakukan diklat pengawas dan diklat cawas dan petugas lapangan sesuai Peraturaan Pemerintah (PP) yang ada. "Insya Allah 2014 kami akan melakukan rekrutmen baru. Saat ini kami masih menunggu rekomendasi dari atasan," terangnya.

Sementara tingkat pendidikan DASAR yakni TK-SD, kebutuhan pengawas terpenuhi. Artinya, pengawas yang bertugas untuk mengurus dan menangani TK-SD dinilai cukup. Saat ini pengawas dikdas sebanyak 91 orang. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III

C

PRO KONTRA RUU PILKADA

Pilkada Tak Langsung Mengebiri Demokrasi SUMENEP - Wakil Bupati Sumenep Soengkono Sidik menilai bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung akan mengebiri demokrasi. Pasalnya, menurut mantan Kepala Bappeda tersebut, pilkada langsung merupakan cita-cita perlawanan yang digulirkan gerakan sipil dan aktivis mahasiswa secara terus menerus di tengah tindakan represif dan anti kritik rezim Orde Baru beberapa tahun lalu.

Karena itu, lanjut Wabup, rencana mengembalikan pilkada kepada DPR bukan hanya turut memundurkan demokrasi yang telah dibangun. Tapi juga telah menghianati amanat pasal 1 (2) UUD 1945.

“Dalam undang-undang tersebut telah disebutkan, kedaulatan itu berada di tangan

SUMENEP -Pulau Gili Raja, Kecamatan Giligenting membutuhkan balai nikah.

Pasalnya, tidak adanya balai nikah tersebut membuat warga kesulitan mengurus beberapa persiapan pernikahan, bahkan harus bolak balik ke Giligenting sebagai pulau induk atau kecamatan.

Oleh karena itu, beberapa pemuda Gili Raja yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Gili Raja (APG) melakukan audiensi dengan Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Sumenep, Senin (15/9), dan mendesak agar balai nikah di pulaunya tersebut segera didirikan.

Desakan itu dilakukan agar ada pemerataan dengan Giligenteng yang lebih dulu ada balai nikahnya. Menurut Ketua Aliansi Pemuda Giliraja, A. Rofiq, dengan adanya balai nikah tersebut, warga Gili Raja bisa menikmati kebijakan nikah gratis seperti di daerah-daerah lainnya. “Tujuannya sederhana, agar kebijakan nikah gratis itu juga bisa dirasakan oleh warga yang tingga di pelosok,” tandasnya usai audiensi.

Menurut ceritanya, selama ini jika ada warga Gili Raja akan melangsungkan pernikahan harus mengundang petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Gili Raja yang datang dari Kecamatan Giligenting ke rumah warga yang ingin menikah. Padahal, lanjutnya, warga lebih senang jika langsung menikah di KUA. Untuk itu, kata Rofiq, pihaknya

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, DPR/DPRD yang dipilih langsung dari rakyat, harusnya sadar bahwa mereka adalah representasi dari rakyat.

Bukan justru membunuh 'ibu kandung' yang telah melahirkan para wakil rakyat tersebut," jelasnya

Soengkono Sidik

Wakil Bupati Sumenep

Sosok yang sudah mendampingi Busyro selama 4 tahun ini menambahkan, selain mengebiri demokrasi, pelaksanaan Pilkada langsung memunculkan dominasi partai politik.

“Kalau Pemilukada dipilih anggota dewan, bisa jadi partai politik lebih dominan, karena kepentingan parpol tidak serta merta mewakili masing-masing individu rakyat, tetapi juga kelompok,” ungkapnya Senin (15/9) saat berbincang-bincang dengan Koran Madura.

Sehingga, dalam hemat Soengkono, jika parpol sudah mempunyai kesempatan yang lebih dominan, dipastikan akan ada dampak negatif, yang kadang-kala hanya menguntung-

kan salah satu parpol. “Meski sebenarnya anggota dewan itu juga wakil rakyat, tapi sangat beda jika rakyat sendiri yang memilih.

Sehingga ada kepuasan tersendiri bagi rakyat,” terang wabup.

Soal gonjang-ganjing kiat kuatnya politik uang, Soengkono tak menampik, sebab jika pilkada langsung, maka politik uang akan lebih bisa dikendalikan dan dipastikan akan berkurang. “Tolong dibedakan dong antara pileg dengan pilkada, kalau pileg kemarin para calon memang berebut suara, karena calonnya banyak, sementara pilkada kan calonnya tidak banyak, jadi kemungkinan politik uang bisa ditekan,” tegasnya. =SYAMSUNI/MK

Gili Raja Butuh Balai Nikah Kankemenag: Kami Akan Usulkan ke Provinsi dan Pusat

AUDENSI. Aliansi Pemuda Gili Raja melakukan audensi di Kantor Kementerian Agama Sumenep, Senin (15/9)

meminta Kankemenag untuk sementara mengesahkan agar balai desa yang ada sekaligus difungsikan sebagai KUA. Lebih lanjut, Rofiq mengatakan, pihaknya akan terus mendesak Kankemenag agar benar-benar memperjuangkan permintaan warga.

“Kami akan terus menanti dan menanyakan hasil dari audiensi

kami hari ini (15/9) ke Kankemanag. Satu bulan lagi kami akan kembali untuk menanyakan hasilnya ke Kankemenag,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan Kantor Kementerian Agama Sumenep, Moh. Arief mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh sejumlah pemuda Gili Raja tersebut. Menurutnya, Kanke-

menag akan mengusulkan permintaan pemuda Gili Raja itu ke provinsi dan pusat. Karena, menurutnya, urusan KUA atau balai nikah tersebut merupakan persoalan vertikal. “Sehingga tidak mudah pengusulannya.

Tetapi kami akan usahakan,” tandasnya.

Sementara itu, KUA Giligent-

ing, Abdullah, yang turut hadir dalam acara tersebut tidak banyak berkomentar tentang permintaan pemuda Gili Raja tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa pihaknya mendukung apa yang menjadi keinginan warga Giligenting. “Saya mendukung keinginan masyarakat Gili Raja,” ucapnya singkat. =FATHOL ALIF/SYM

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III

Koleksi Buku Tidak Diperbarui

Kantor Perpustakaan Umum Daerah, Arsip, dan Dokumentasi di Jalan KH. Sajad.

Pegiat Literasi: Keluhan Perpusda Selalu Berulang SUMENEP – Koleksi buku Perpustakaan Umum Daerah (Perpusda), Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Sumenep dikeluhkan pengunjung, karena tidak ada penambahan buku baru. Koleksi buku di Perpusda sekitar 10.200 judul.

"Seingat saya ketika berkunjung, sulit menemukan buku yang terbitannya tahun 2010 atau tahun 2013. Mayoritas buku baru yang kami temukan hanya terbitan tahun 2000 sampai tahun 2002 yang lalu," kata Anjoko, salah satu mahasiswa kepada Koran Madura.

Menurut mahasiswa asal Kecamatan Lenteng itu, sebagian besar koleksi buku perpusda adalah buku pelajaran. Sementara sebagian besar pengunjung perpustakaan adalah mahasiswa untuk mencari referensi tugas kuliah.

"Kami heran pengelolaan perpustakaan di sini, karena lebih banyak buku pelajaran dibandingkan buku referensi bagi kalangan umum. Padahal, jumlah pengunjungnya rata-rata mahasiswa dan umum," terangnya.

Anjoko berharap, pemerintah memperbaiki koleksi buku tiap tahunnya. "Katanya buku merupakan jendela dunia. Kalau bukunya peninggalan zaman kuno, kapan itu bisa tercapai.

Malah yang akan terjadi sebaliknya nanti," harapnya.

Secara terpisah, pegiat literasi M Kamil Akhyari mengatakan, keluhan koleksi buku perpustakaan daerah bukan hanya kali ini saja. “Keluhan ini selalu berulang setiap tahunnya. Namun, pengelola perpustakaan seakan cuek, sehingga keluhan-keluhan serupa selalu berulang,” katanya.

Menurutnya, buku perpustakaan daerah mestinya diperbarui tiap bulan, dan untuk mendapatkan buku secara cuma-cuma tidak sulit, tanpa harus menunggu anggaran besar dari APBD. “Sebenarnya untuk mendapatkan buku sangat mudah, apalagi perpustakaan milik pemerintah. Ini hanya soal kemauan.

Pengelola perpustakaan (daerah) punya kemaungan tidak untuk mengembangkan perpusda,” tanyanya.

Ia mencontohkan, perpusda bisa mengajukan proposal kepada beberapa penerbit untuk menghibahkan buku. “Dan beberapa sekolah swasta sudah melakukan hal ini dan dapat (dari penerbit). Masak perpustakaan daerah tak akan dapat. Ini

hanya soal kemauan,” tegasnya.

Ia sangat menyangkan keluhan terbatasnya buku di perpustakaan, apalagi bupatinya gemar menulis. “Seharusnya keluhan ini (koleksi buku) sudah tidak terjadi. Ini bertentangan dengan pribadi bupati (A. Busyro Karim) yang gemar literasi,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Bupati A. Busyro Karim diminta untuk mengevalusi pegawai perpusda. “Untuk mengatasi keluhan ini agar tak berulang, bupati perlu mengevalusi pengelola perpustakaan. Angkat petugas perpus yang memiliki semangat untuk mengembangkan literasi,” pintanya.

Penulis muda itu pesimis, jika pengelolanya hanya orangorang itu saja, perpustakaan daerah sulit untuk maju, karena kurang peduli literasi. “Sementara Sumenep terkenal dengan penulisnya. Gaung itu bertentangan dengan perpustakaanya,” tuturnya.

Sementara Kepala Kantor Perpusda, Arsip, dan Dokumentasi Kabupaten Sumenep Agus Dwi Putra belum bisa dikonfirmasi. Saat Koran Madura bertandang ke tempat kerjanya sekitar pukul 10.15, pihaknya sedang tidak ada. ”Mulai pukul 9.30, Pak Kepala sedang mengikuti acara bersama Pak Sekda (Sekretaris Dearah) di Pemda (Kantor Pemerintah Dareah),” kata salah satu stafnya, kemarin. =JUNAEDI/MK

PENERANGAN

Empat Dusun Belum Teraliri Listrik SUMENEP – Empat dusun di Desa Jangkong, Kecamatan Batang-Batang, hingga kini masih belum teraliri jaringan listrik. Empat dusun tersebut yaitu, Dusun Galis, Pardikan, Porajen, dan Rungbiru. ”Di empat dusun tersebut hingga kini masih belum teraliri jaringan listrik,” kata anggota DPRD Sumenep asal Kecamatan Batang-Batang Nayatullah bin Superang. Empat dusun tersebut dihuni 209 KK (Kepala Keluarga).

Mantan kepala desa itu mengaku telah mengajukan surat permohonan pengadaan jaringan kepada PT PLN Jawa Timur. Hanya saja, sampai saat ini masih belum ada tanggapan dari pihak PT. PLN. Surat yang dilayangkan tersebut telah mendapat rekomendasi dari Bupati Sumenep A Busyro Karim dengan nomor 671.1/596/435,209/2011. ”Beberapa bulan yang lalu, memang pernah ada pengukuran sebanyak dua kali, katanya dari pihak PLN. Sayangnya, hingga saat ini masih belum terealisasi,” terangnya, Senin (15/9).

Untuk kebutuhan penerangan selama ini, tutur politisi PKB itu, masyarakat menyambung dari desa tetangga. ”Mereka saat ini masih nyantol ke desa tetangga, jaraknya sekitar 2 kilometer,” ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta pemerintah cepat menindaklanjuti persoalan tersebut.

Sebab, hal tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Jangkong. ”Karena ini menyangkut kebutuhan warga, maka kami harap pemerintah juga lebih peka,” harapnya.

Sementara Kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumenep Abd. Kahir mengatakan, dalam waktu dekat akan melakukan mediasi untuk menjembatani surat yang telah dilayangkan oleh pemerintah desa setempat. ”Karena rentan waktunya pengiriman surat itu sudah lama, yakni dari tahun 2011 sampai 2014, maka kami harus meninjau ulang usulan tersebut,” terangnya Selain itu, pihaknya bersama tim akan melakukan survie terhadap lokasi tersebut. Bahkan pihaknya mengaku telah menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh masyarakat setempat untuk dilakukan survei.

Survei tersebut, untuk meninjau jarak antara tiang listrik terkhir, jumlah penduduk, dan juga untuk meninjau urgensi kebutuhan listrik di daerah tersbut. ”Rencananya besok sore (hari ini) kami bersama tim akan meninju lokasi tersebut. Setelah itu baru kami akan mengkaji ulang,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

PENCURIAN KAYU

Dua Warga Ditangkap Polisi SUMENEP – Abdul Mustar (35) dan Usman (21), warga Desa Saseel Kecamatan/Kepulauan Sapeken tertangkap mencuri empat batang kayu jati di kawasan hutan lindung Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Sigentong, beberapa hari yang lalu.

Dua warga tersebut tertangkap tangan saat menaikkan kayu yang diduga hasil kejahatan ke atas perahu di pulau setempat. Belum selesai menaikkan kayu jatinya, petugas RPH menangkapnya. Sehingga dua orang beserta empat batang kayu dibawa ke Mapolsek Sapeken.

"Betul, kami telah menangkap dua warga Desa Saseel saat menaikkan empat balok kayu jati ke perahunya. Sekarang tersangkanya sudah kami periksa

dan akan dilimpahkan ke Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Kapolsek Sapeken, Ipda Ali Ridha, melalui telepon seluler, Senin (15/9).

Dikatakan, penangkapan pencuri kayu tersebut bermula dari kecurigaan nelayan Sapeken terhadap sebuah perahu yang ditambatkan di sekitar hutan lindung. Selanjut warga melaporkan temuan tersebut pada polsek setempat, yang selanjutnya ditindaklanjuti ke lokasi.

"Awalnya kami mendapat laporan dari warga, kemudian kami tindaklanjuti dan ternyata benar, ada warga yang menaikkan kayu ke perahunya, dan langsung menangkapnya," terangnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III

PENDIDIKAN

HEARING

Krisis Guru Tidak Kunjung Teratasi SUMENEP - Krisis guru yang terjadi di Kabupaten Sumenep hingga saat tak kunjung teratasi, bahkan jumlahnya terus bertambah. Data yang dilansir Dinas Pendidikan (Disdik), kekurangan tenaga pendidik di semua tingkatan mencapai 1.547 dengan rincian, untuk SD berjumlah 1.450 guru, SMP berjumlah 67 guru, dan SMA adalah 30 guru.

Kepala Dinas Pendidikan, A. Shadik mengungkapkan bahwa untuk mengantisipasi dampak kekurangan guru terhadap beberapa sekolah, pihaknya akan memaksimalkan guru-guru yang telah ada sebelumnya. Selebihnya, pemerintah akan memaksimalkan tenaga sukwan yang ada di lembaga-lembaga terkait.

...kami akan memberdayakan guruguru yang telah ada sebelumnya, termasuk memaksimalkan guru sukwan,”

A. Shadik

Kepala Dinas Pendidikan “Sebagai bentuk antisipasi dari hal tersebut, kami akan memberdayakan guru-guru yang telah ada sebelumnya, termasuk memaksimalkan guru sukwan,” katanya, Senin (15/9) .

Lebih jauh soal guru sukwan yang cenderung tak maksimal karena tak ada tunjangan, pihaknya akan mengusahakan.

Sebab mengenai tunjangan untuk guru sukwan, masih belum dibahas.

“Akan kami programkan.

Tapi bukan sekarang,” katanya singkat sembari terburu dengan alasan mengikuti rapat di kantor Pemerintah Daerah.

Sementara itu, anggota DPKS Sumenep, Muhammad Suhaidi menilai Dinas Pendidikan (Disdik) setempat sudah

E

mulai kehilangan akal untuk mengatasi krisis guru yang terjadi. Sebab, krisis guru itu menjadi pemandangan yang tak pernah alpa, bahkan setiap tahun bertambah.

Kata Suhaidi, jika krisis guru tak kunjung diatasi, maka akan berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar siswa. “Seharusnya, Disdik tak kehilangan akal dalam mencari solusi, sebab ada banyak langkah yang bisa dilakukan oleh Disdik dalam mengatasi masalah ini,” katanya.

Dosen STKIP PGRI itu sangat menyayangkan hingga saat ini kekurangan guru mencapai ribuan. Krisis guru yang terjadi pada semua jenjang pendidikan tersebut akan mengganggu proses belajar mengajar (KBM).

Sebab jantung dari pendidikan itu adalah guru.

“Oleh karena itu, terbatasnya ketersediaan guru ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah, maka Disdik harus segera mencari cara agar proses KBM itu tidak terganggu,” katanya.

Bahkan kata Suhaidi, realitas ini harus menjadi pelajaran berharga bagi Pemkab, lebih-lebih Disdik. “Ini harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah agar ke depan, kejadian seperti ini tidak terjadi lagi.

Sebab ini akan sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Bahkan hak anak didik untuk mendapatkan pendidikan menjadi tergadaikan,” tegasnya.

Dalam hematnya, dampak cukup signifikan akan dirasakan oleh sekolah-sekolah yang berada di kepulauan. “Apalagi kekurangan guru, ada guru saja, proses belajar mengajar masih terganggu. Maka, mau tidak mau, Disdik harus mencari cara untuk mengantisipasi hal ini,” jelasnya. =FATHOL ALIF/SYM

Warga Kepulauan Merasa Dianaktirikan SUMENEP – Sejumlah warga Kepulauan Kangean mendatangi gedung DPRD Sumenep Jl Raya Trunojoyo, Senin (15/9).

Mereka mengancam akan memisahkan diri sebagai bagian dari Kabupaten Sumenep. Warga merasa dianaktirikan.

Pemerintah Kabupaten Sumenep sampai saat ini masih belum bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang melilit warga Kepulauan Kangean. Salah satunya soal mahalnya harga bahan bakar minyak bersubsidi yang sudah terjadi sejak kurang lebih lima tahun silam.

Mereka menilai mahalnya harga BBM bersubsidi karena disebabkan APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar) tidak langsung menyalurkan terhadap warga setempat, melainkan mendistribusikan BBM bersubsidi terhadap sejumlah pihak, termasuk famili pemilik APMS dan juga pihak pengusaha.

Sehingga, harga BBM ketika sampai di konsumen melambung tinggi hingga Rp 15–19 ribu per liternya.

Hanya saja, walaupun telah diketahui penyebabnya, Bupati Sumenep A. Busyro Karim sebagai pemangku kebijikan tertinggai terkesan tutup mata.

Hal itu siutarakan masyarakat

Kepulauan Kengean di kantor DPRD setempat, Senin (15/9). Pada saat itu, sejumlah warga Kepulauan Kengean ditemui oleh Wakil Ketua Sementara DPRD Sementara Moh. Hanafi, Kabag Perekonomian Setkab Sumenep Moh. Hanafi, dan juga Asisten II Setkab Sumenep M. Syahrial. ”Selama ini bupati pura-pura tidur, karena selama ini bupati tidak pernah memperhatikan orang pulau,” kata salah satu warga Kepulauan Sapeken, Masduki Rahman saat selesai hearing di ruang rapat Gedung DPRD Sumenep, kemarin.

Menurut Masduki, jika memang Pemerintha Sumenep sudah tidak mau lagi memprihatinkan orang pulau, maka dirinya meminta agar pemerintah memberikan keleluasan bagi warga kepuluan untuk memisahkan diri dari Kabupaten Sumenep. ”Ya kalau memang pemerintah sudah tidak mampu mengayomi masyarakat kepulauan, ya dilepas saja, biarkan kami mandiri dan

teman-teman kami di pulau membuat referendum saja. Apa kami harus tetap menjadi bagian dari Sumenep atau kami harus berpisah,” tegasnya.

Sementara Asisten II Setkab Sumenep M. Syahrial mengakui jika melambungnya harga BBM itu karena warga tidak membeli langsung ke APMS, melainkan masih membeli BBM bersubsidi kepada sub agen. ”Kalau harga di APMS kami kira sama dengan harga di Pertamina,” katanya.

Hanya saja, lanjut Syahrial, walaupun telah diketahui adanya penjual BBM yang dilakukan pihak APMS itu, dirinya tidak bisa memberikan sanksi. ”Di sana kan APMS-nya hanya satu, nah kalau diberi sanksi, maka jelas masyarakat nantinya yang akan menjadi korban,” dalihnya.

Oleh sebab itu, Syahrial meminta partisipasi seluruh masyarakat Kangean, untuk memberikan data sub agen yang sudah ada. ”Itu kami perlukan sebagai acuan untuk membangun sub agen, nantinya sub agen itu akan menjual BBM dengan harga yang telah disepakati bersama,” terangnya. =JUNAEDI/MK

HEARING. Warga Kepulauan Kangean saat melakukan hearing dengan Wakil Ketua Sementara DPRD Sumenep Moh. Hanafi, Kabag Perekonomian, Setkab Moh. Hanafi dan Asisten II Setkab M. Syahrial.

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 NO. 0442 | TAHUN III

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III

MADURA

F

Pembangunan Stadion Sudah Tidak Berarti?

Puluhan Miliar Dana APBD Terkuras untuk Lapangan Sepak Bola PAMEKASAN - Setelah dua tahun tidak jelas, akhirnya Pemkab Pamekasan menyatakan akan melanjutkan pembangunan Stadion Pamekasan, di Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, pada 2015 mendatang. Hal ini adalah kabar gembira bagi para pencinta bola, khususnya para suporter PMU karena Pamekasan akan segera memiliki stadion sendiri. Namun kabar ini juga menjadi kabar yang tak begitu berarti bagi sebagian komunitas suporter PMU. Salah satu ketua komunitas suporter PMU, Slamet (35) mengatakan tak ada gunanya stadion itu dilanjutkan pembangunannya, karena sudah kasep mengingat PMU sudah lengser dari ISL alias terdegradasi ke Devisi Utama. Ia mempertanyakan kenapa selama dua musim terakhir PMU berlaga di ISL, stadion itu hanya dibiarkan begitu saja. Selama dua musim, PMU tak bisa berlaga di stadionnya sendiri. “Stadion itu sejak dulu sampai sekarang, bukan belum selesai. Tapi memang dibiarkan begitu saja, tidak dikerjakan.

Dan sekarang ketika PMU sudah terpuruk, baru pembangunan stadion akan dlanjutkan. Maksudnya gimana?� katanya, setengah bertanya.

Menurutnya, apa yang dia

katakan sudah berdasarkan fakta yang ada. Karena selama 2013-2014 ini, tak terlihat adanya kegiatan dan kesibukan di proyek pembangunan stadion tersebut.

Hingga pertandingan terakhir PMU di ISL musim ini pun, belum ada kegiatan sama sekali di proyek tersebut. Tiba-tiba terdengar kabar pada 2015 proyek itu akan dilanjutkan.

Dia mengatakan salah satu penyebab melorotnya prestasi PMU adalah faktor stadion ini.

Sebab ketika mendapat jadwal

nasional. Sayang, jika kini dan ke depan, prestasi PMU terus menurun.

Menyikapi ini, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii meminta masyarakat untuk tetap semangat dan setia terus mendukung PMU. Meski saat ini PMU terdegradasi ke Devisi Utama, untuk terus semangat agar musim depan PMU bisa melangkah lagi ke kasta

kandang, PMU tidak bermain di lapangan sandiri. Tapi harus menyewa lapangan di Stadion Bangkalan. Jarak stadion itu dari mess para pemain kurang lebih 90 kilometer.

Karena jarak yang jauh ini, pemain bisa kecapekan lebih

dulu.

Sehingga mereka kurang maksimal dalam bermain. Selain itu, para suporter dari Pamekasan, juga menjadi kendala tersendiri ketika harus mendukung PMU ke Bangkalan.

Sehingga dukungan suporter juga kurang maksimal. Karena itu atas nama suporter, Slamet meminta Pemkab memahami ini. Karena PMU adalah klub sepakbola kebanggaan Pamekasan, bahkan sudah diperhitungkan di kancah

tertinggi sepak bola Indonesia, yaitu berlaga kembali di ISL. Terkait pembangunan stadion, dia menyatakan memang baru bisa dilanjutkan pada 2015 nanti.

Pada 2013 dan 2014 bukan tidak ada niat untuk melanjutkan stadion. Tapi ada sedikit kendala yang mengharuskan pembangunan itu dihentikan dulu sementara. Tapi pada dua tahun itu,

dana APBD sudah dipersiapkan.

Dia menjelaskan pihaknya memastikan akan menyelesaikan pembangunan stadion pada 2015 nanti. Dana yang sudah disiapkan Rp 27,5 miliar. Dana tersebut merupakan akumulasi dari anggaran yang belum terealisasikan, yaitu pada 2014 sebesar Rp 20 miliar, dan pada 2013 sebesar Rp 7,5 miliar.

Dana ini tidak bisa direalisikan karena

ada rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang tidak memperbolehkan melakukan lelang, sebelum mengantongi dokumen kontrak, di antaranya analisa dampak lingkungan (amdal) dan dokumen Detail Engineering Design (DED). Rupanya

dalam pembangunan stadion ini dari awal, ada dokumen-dokumen yang belum dipersiapkan lebih dulu. Karena itu dalam 2013-2014, proyek itu diminta dihentikan lebih dulu. Diminta melengkapi segala dokumen awal yang belum ada. Sekarang segala dokumen itu sudah lengkap, sehingga BPKP telah mengizinkan Pemkab melakukan lelang proyek kembali untuk stadion itu. “Perlu diingat, sejak awal itu adalah untuk pembangunan sport center.

Jadi tidak hanya lapangan sepak bola di sana.

Namun sebagaimana keinginan masyarakat, akan didahulukan penyelesaian lapangan sepak bola dulu. Agar bisa cepat ditempati pertandingan. Terutama pertandingan PMU,� ujar Bupati.

Sebagaimana diberitakan, pembangunan stadion yang sudah dimulai sejak 2012 itu, sebelumnya sudah menyedot anggaran Rp 23 miliar pada tahap pertama. Dengan demikian, apabila anggaran 2013-2014 ini juga terserap maka anggaran yang sudah disalurkan total Rp 50,5 miliar.

Anggaran yang cukup besar ini rupanya belum bisa menyelesaikan final stadion itu nantinya.

Perlu ada tahapan proyek berikutnya setelah 2015 nanti.

Sebab idealnya stadion sepak bola untuk standar nasional minimal menghabiskan anggaran sebesar Rp 80 miliar.

Untuk stadion bestandar internasional minimal menghabiskan anggaran sebesar Rp 120 miliar. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442| TAHUN III

G

PARPOL PPP

Abaikan Konflik Internal di Pusat

DEMO. Mahasiswa BEM Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Madura, menolak RUU Pilkada, Senin (15/9) kemarin.

Mahasiswa Mulai Turun Gunung Dewan Harus Tolak Perubahan RUU Pilkada PAMEKASAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Madura (Unira) Pamekasan menggelar aksi unjuk rasa ke kantor DPRD setempat, Senin (15/9). Aksi tersebut untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang akan mengembalikan pemilihan kepala daerah ke parlemen.

Dalam orasinya, koordinator aksi, Iklal Malaka mengatakan bahwa rencana perubahan sistem demokrasi dalam pemilihan kepala daerah akan mengalami kemunduran. Pasalnya, pemilihan kepala daerah melalui dewan merupakan warisan orde baru.

Tidak hanya itu, RUU tersebut sudah dianggap menutup kran demokrasi yang tengah berjalan di Indonesia. Lalu, anggota DPR RI yang tergabung dalam koalisi merah putih, merupakan per-

wakilan rakyat yang berusaha keras mengesahkan RUU Pilkada itu. Koalisi merah putih menjadi pihak yang berusaha memundurkan demokrasi di negeri ini.

“Banyak alasan yang disampaikan koalisi merah putih untuk merubah proses pilkada, padahal intinya, mereka masih dendam terhadap Jokowi karena kalah Pilpres. Sehingga mereka membuat RUU Pilkada tidak langsung,” kata Iklal Malaka.

Sama dengan yang terjadi di

DPR RI, delapan fraksi di DPRD Pamekasan, juga berbeda pandangan sikap terhadap RUU tersebut. PKB dan Nasdem menolak disahkannya RUU Pilkada. Sedang Fraksi PPP, PAN, PKS, dan Gerindra merupakan fraksi-fraksi yang mendukung RUU Pilkada.

Di hadapan mahasiswa, anggota DPRD dari partai PKS, Al Anwari mengatakan bahwa sikap PKS mendukung disahkannya RUU Pilkada tersebut. Menurutnya, perbedaan pandangan terhadap RUU itu merupakan hal yang biasa. “Sebab tidak mungkin seluruh rakyat Indonesia disamakan persepsinya. Sehingga perbedaan persepsi itu yang harus dihormati,” katanya.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat masih diplomatis karena masih menunggu keputusan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo

Bambang Yudhoyono. Hal itu disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrat, Ismail di hadapan mahasiswa. Dikatakannya, Demokrat masih melakukan kajian untuk menyikapi RUU Pilkada. “10 tahun era SBY sudah dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga Partai Dmokrat akan melakukan evaluasi, dan keputusannya akan diumumkan langsung oleh SBY di hadapan rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Kemudian, ada tiga fraski di DPRD setempat yang tidak memberikan pernyataan sikapnya. Ketiganya Golkar, PBB, dan PDIP. Atas sikap beberapa fraksi di DPRD Pamekasan, mahasiswa mengaku kecewa, lantaran tidak mau sama-sama menyatakan menolak dengan mahasiswa. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Meski PPP saat ini tengah berkonflik di internalnya sendiri, namun Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Pamekasan tak mau ambil pusing. Partai pemenang di Pamekasan ini memilih diam dan tidak mau terlibat dalam konflik internal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP yang terus memanas.

Yang terpenting bagi PPP Pamekasan, yaitu tetap fokus menjalankan tugas partai.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris DPC PPP Pamekasan, Wazirul Jihad, kemarin (15/9). Berkali-kali dia menegaskan jika pihaknya atau DPC PPP Pamekasan tidak terlibat sama sekali dalam konflik di partainya itu. Pihaknya tetap fokus dalam pengabdiannya kepada masyarakat Pamekasan, seperti yang telah diamanatkan dalam AD/ART partai.

Selain itu, Wazir, sapaan akrabnya, menambahkan DPC PPP Pamekasan saat ini juga tengah fokus mempersiapkan kader-kader terbaiknya di Parlemen dalam proses penetapan alat kelengkapan dewan. Juga melaksanakan komunikasi di tingkat bawah (grass root) pasca Pemilu Legislatif (Pileg) April lalu. Karena hal itu yang kewajiban yang perlu dilakukan DPC PPP Pamekasan selaku partai pemenang di Pamekasan. Menurutnya tugas pokok DPC yaitu di daerah dimana partai itu berada.

Seperti PPP Pamekasan, tugas pokoknya di Pamekasan, tidak usah ke yang lain.

Sebagaimana dipaparkan di atas, PPP Pamekasan merupakan pemenang Pileg di Pamekasan mengalahkan Partai-partai Politik (Parpol) lainnya. Karena kemenangan itu, menempatkan sebanyak sembilan kader PPP untuk duduk sebagai anggota DPRD Pamekasan periode 2014-2019.

Karena kemenangan itu pula, PPP berhak mengutus satu kadernya atas jabatan sebagai Ketua DPRD Pamekasan.

“DPC PPP Pamekasan tidak ikut-ikut itu, yang katanya konflik internal itu. Itu ada di DPP. Kami fokus di DPC saja,” ungkap Wazir singkat. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III

Ada SK Dewan “Disekolahkan” di Bank Al-Anwari : 80 Persen Gaji Bisa Habis untuk Bayar Kredit PAMEKASAN – Di Pamekasan sudah mulai ada SK Dewan masuk bank. Informasi ini diakui oleh Sekretaris Dewan (Sekwan), Bambang Prayogi. Menurutnya Dewan menggadaikan SK Pengangkatannya memang dibolehkan. Saat ini sudah banyak Anggota DPRD yang mengajukan kredit ke bank dengan menjaminkan SK Pengangkatan Anggota DPRD tersebut.

Para Anggota DPRD yang mengajukan kredit itu nantinya akan mendapat uang tunai sesuai dengan permintaan mereka. Ada yang mengajukan kredit selama 48 bulan, ada pula yang 24 bulan.

Semuanya tergantung dengan kebutuhan masing-masing anggota.

Pengembalian kredit itu lantas dilakukan dengan cara pemotongan gaji setiap bulan.

Beberapa legislator yang telah mengajukan kredit antara lain Anggota DPRD dari PPP, Maskur Rasid. Dia mengatakan saat ini proses pencairan uang kredit masih dalam proses di bagian Sekwan.

Menurutnya, Sekwan masih mengkaji jumlah dan potongan setiap bulan yang akan dibebankan kepada masing-masing dewan setelah kredit dicairkan.

Alasan dia mengajukan kredit ini guna memenuhi kebutuhan sehari-hari selama bertugas di kantor dewan. Apalagi bulan ini meskipun semua dewan sudah bertugas, belum mendapat gaji dari Sekwan. “Masih proses semua. Belum ada yang cair,” katanya.

Anggota lainnya yang juga mengajukan kredit adalah dari PDIP, Haeri. Dia mengaku ter-

paksa mengambil kredit untuk digunakan pembiayaan anaknya yang sedang melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi.

Berbeda dengan dua orang ini, salah satu anggota dewan ada yang tidak mau menggadaikan SK-nya. Bahkan dia akan tetap menjaga SK itu untuk tidak sampai digadaikan. Dia adalah anggota dewan dari PKS, Al Anwari.

Dia mengaku enggan mengambil kredit di bank.

Alasannya, gajinya sebagai anggota dewan nanti hanya akan habis untuk membayar kredit bank saja. Bahkan bisa sampai 80 persen gaji habis untuk bayar kredit. Jika ini terjadi pada dirinya, bisa bingung nanti kalau dia butuh uang.

Dia juga khawatir, jika gaji dewan sudah dirasa tidak cukup, besar kemungkinan akan ada kongkalikong dengan pelaksanaan proyek. Atas alasan itu, dia menolak untuk mengambil kredit di bank.

“Alhamdulillah kebutuhan saya dan keluarga masih cukup. Jadi tidak perlulah ambil kredit,” tukasnya.

Sementara Ketua DPRD Sementara Halili kemarin (15/9) mengatakan sudah

dilaksanakan kepada Anggota DPRD periode sebelumnya. Pada saat itu banyak anggota yang menjaminkan SK-nya ke Bank, guna mencairkan dana pinjaman.

Menurut Halili, mereka membutuhkan dana pinjaman karena masih menyisakan hutang dalam proses pencalegan dirinya. Uang pinjaman itu digunakan untuk melunasi hutang-hutang itu. Sistim pembayarannya dengan cara potong gaji, dari gaji Anggota DPRD bersangkutan.

Sesuai prosedur, jika ada anggota DPRD yang akan berhutang ke bank dengan jaminan SK dewan, maka harus melalui persetujuan partai dan Ketua DPRD. Meski demikian, kebijakan setiap partai berbeda-beda untuk mengambil pinjaman di bank dengan jami-

nan SK dewan ini. Dia mencontohkan untuk kebijakan di partainya, PPP, pada tahun kemarin hanya dibatasi pinjaman maksimal setiap anggota ke Bank Rp 100 juta. Untuk kebijakan partai lain dirinya mengaku kurang paham.

Seandainya nanti, untuk DPRD periode sekarang, ada anggota yang ingin melakukan hal tersebut, asalkan syaratsyaratnya terpenuhi, tidak ada alasan dewan untuk tidak menyetujuinya.

Menurutnya yang terpenting izin dari partai dan syarat-syarat teknis lainnya.

Jika sudah lengkap, maka dewan hanya tanda tangan saja nanti. “ I t u hak para anggota dewan.

Bisa digunakan, bisa juga tidak. Dan menurut aturan perbankan hal itu boleh,” ungkap adik kandung Bupati Pamekasan ini. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

didikan dan latihan dari pemerintah, yang bermuara terhadap keterampilan usaha mandiri.

Khususnya para generasi muda.

Apalagi bantuan modal, juga tidak pernah disentuh oleh pemerintah.

Sebetulnya kata Syamsul, seandainya dinas terkait yakni Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Dinsosnakkertrans) bisa memberikan pelatihan misalnya menjahit dan dilaksanakan di desanya, maka warganya akan berbondongbondong untuk belajar menjahit. Ditambah lagi bantuan alat jahit. Sebab, di desanya banyak

lembaga pendidikan, sehingga, seragam sekolah bisa dibuat oleh masyarakat yang ada di desanya tidak dikerjakan di luar Desa Palengaan Dajah.

Ia berharap kegiatan Bunga Bangsa yang diselenggarakan Pemkab Pamekasan tidak hanya kegiatan seremonial, melainkan dapatnya bisa ditindaklanjuti oleh intansi terkait.

“Makna membangun desa tersebut dapatnya bisa melakukan pembangunan desa secara berkelanjutan, terarah, dan bisa melaksanakan permintaan masyarakat,” katanya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

TENAGA KERJA

400 Jiwa Memilih Jadi TKI PAMEKASAN - Sulitnya mendapatkan lowongan pekerjaan di Pamekasan membuat ratusan warga Desa Palengaan Dajah, Kecamatan Palengaan, memilih jadi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.

Dari 14 ribu jiwa masyarakat Palengaan Dajah dengan 10.700 yang memiliki hak pilih, setidaknya ada 400 jiwa menjadi TKI ke luar negeri. Selebihnya menjadi buruh tani, buruh bangunan, dan pedagang di pasar tradisional.

Ada juga yang memilih menjadi guru di lembaga pendidikan yang ada di desa tersebut.

400 jiwa yang menjadi TKI

tersebut berjenis kelamin lakilaki dan perempuan. Dan tersebar di Negara Malasyia, Arab Saudi, Brunai Darus Salam, dan sejumlah Negara lainya. Paling banyak, warga Palengaan Dajah mengadukan nasibnya ke Arab Saudi.

Kepala Desa Palengaan Dajah, Kecamatan Palengaan, Syamsul Arifin mengaku tidak melarang warganya untuk menjadi TKI ke luar negeri. Sebab, pemerintah belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan pendapatan yang sesuai serta mencukupi kehidupan sehariharinya.

Hampir dari 11 dusun yang berada di itu, warganya menjadi TKI. Ada sebagian merantau ke sejumlah daerah di Indonesia, seperti Lampung, Kalimantan dan Jakarta.

Saat ditanya apakah warganya yang menjadi TKI, menggunakan jalur resmi atau legal, Syamsul lebih memilih tidak menjawab pertanyaan awak media. Ia hanya menyampaikan, warganya yang jadi TKI, atas kemauan sendiri dan memilih pelayanan sesuai dengan keinginannya.

Syamsul mengaku warganya tidak pernah mendapatkan pen-

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442| TAHUN III

Penipuan Mengintai Jemaah Haji Pelataran Masjid, Sekitar Kakbah, dan Marwah Paling Rawan PAMEKASAN – Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Pamekasan diimbau mewaspadai pencopet dan penipuan.

Dalam pelaksanaan ibadah haji, biasanya penipu dan pencopet berpura-pura menyamar jadi petugas haji. Baik saat pemberangkatan, lebih-lebih saat melaksanakan ibadah haji di Makkatul Mukarromah ataupun Madinatul Munawwarah.

Para pencopet tersebut biasanya akan memanfaatkan jemaah haji yang kebingunan, karena terlepas dari rombongan.

Ataupun jemaah haji yang kebingungan mencari toilet dan meminta bantuan untuk diarahkan ke tempat wisata.

Para pencopet akan berpurapura memberikan pertolongan.

Setelah korban lengah, akhirnya pancopet beraksi dan mengambil barang-barang berharga milik jemaah haji Indonesia.

Modus yang mendominasi adalah penipu mengaku sebagai petugas haji dan menawarkan bantuan membawa tas jemaah.

Setelah berhasil merayu, penipu langsung membawa kabur tas jemaah di tengah kerumunan jemaah.

Menurut Kepala Seksi Haji Dan Umroh Kemenag Pamekasan Abdul Wafi, petugas haji yang resmi dibekali dengan tanda pengenal (kartu ID) khusus. Seluruh kepala regu (Karu) dan kepala

rombongan (Karom) diminta terus mengawasi jemaahnya masing-masing. Mereka diminta tidak melepaskan jemaahnya begitu saja ketika tiba di Makkah.

Penipu atau penjahat para jemaah itu pada umumnya orang Indonesia yang sudah menetap di Saudi. Sebab petugas haji yang direkrut pemerintah adalah orangorang Indonesia.

Pada kasus lain, ada juga orang Arab Saudi setempat yang menjadi penjahatnya. Mereka umumnya mengaku sebagai petugas Masjidil Haram. Penipu ini biasanya memaksa jemaah untuk menyerahkan tas untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah diserahkan, seketika itu pula tas dibawa kabur.

Sementara ciri-ciri pencopet yang akan beraksi di Makkah ataupun Madinah, mereka biasanya membawa jaket yang dilipatkan di tangan mereka. Ketika thawaf, mereka akan ikut di dalam desakan para jemaah. Mereka akan

terus membuntuti calon korban.

Ada tiga tempat yang bisa diwaspadai sebagai titik paling tidak aman di Masjidil Haram.

Ketiganya adalah daerah sekitar pelataran Masjid, seputaran Kakbah dan tempat tahalul (Marwah).

Tiga tempat tersebut diyakini semua orang yang pernah ke sana sebagai titik yang berbahaya.

Karenanya, harus diperhatikan barang bawaan yang akan ikut serta dalam kegiatan beribadah di Masjidil Haram. Semakin sedikit barang yang dibawa, akan semakin sedikit risiko yang harus anda tanggung. Cukup bawa barang yang diperlukan saja.

Apabila jamaah haji memakai pakaian ihram, lebih baik tetap mengenakan sabuk haji (biasanya berwarna hijau).

Sabuk tersebut cukup aman untuk menyimpan uang bekal jemaah haji, karena ada tempat penyimpanan uang.

Untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan tersebut, para jemaah haji diimbau harus terus waspada untuk menjaga barang-barang yang dibawa. Terutama barang yang dianggap sangat berharga seperti dompet dan dokumen penting lainnya. Biasanya dua barang berharga itu memang selalu jadi incaran utama dari para pemburu alias pencopet. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

INFRASTRUKTUR

Disporabudpar Rajin Ajukan Anggaran Stadion PAMEKASAN – Meskipun belum jelas target penuntasan pekerjaan stadion di Desa Cegug, Kecamatan Tlanakan, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata (Disporabudpar) Pamekasan kembali mengajukan tambahan anggaran melalui APBD tahun 2015 mendatang. Padahal sebelumnya sudah menelan anggaran sebesar Rp 27,5 miliar dari APBD 2013 yang hingga saat ini belum terserap sepenuhnya.

Kadisporabudpar Pamekasan, Jhon Julianto belum menjelaskan secara rinci jumlah total anggaran yang diajukan dalam APBD 2015, yang

saat ini sudah masuk dalam draf pengajuan sementara APBD 2015.

Ketika dikejar pertanyaan jumlah anggaran tambahan yang akan diajukan, Jhon lebih memilih bungkam. Ia hanya menyatakan anggaran pekerjaan stadion masih butuh dana besar dan proses pekerjaannya memerlukan tahapan yang panjang.

Menurut Jhon, pekerjaan proyek stadion sudah memasuki tahap finising tribun, pembangunan lapangan, dan pengadaan lampu serta beberapa fasilitas penunjang stadion lainnya.

Idealnya, kata Jhon, untuk

pembangunan stadion, bukan untuk sport center, anggaran yang harus diserap sebesar Rp100 miliar. Sementara yang sudah terserap saat ini maupun yang akan dikerjakan, masih belum mencapai separuh dari anggaran pembangunan stadion yang sesungguhnya.

Jhon menjelaskan, Pemkab Pamekasan juga mengajukan anggaran pembangunan stadion kepada Kementrian Pemuda Dan Olahraga sebesar Rp. 25 miliar, termasuk mengajukan ke Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) sebesar Rp. 20 miliar. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

I

SALAHI ATURAN

Kades Kuasai Aset Desa PAMEKASAN – Hingga saat ini masih banyak aset desa yang dikuasai secara pribadi oleh kepala desa (kades) bersangkutan. Padahal dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, hasil pengelolaan aset desa digunakan untuk kepentingan desa.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Sementara dewan perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Pamekasan, Suli Faris. Menurutnya, sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak aset desa yang seharusnya untuk kepentingan desa dan bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Desa justru dikuasai secara pribadi oleh kepala desa.

Salah satunya adalah tanah percaton, maupun tanah kas desa lainnya atau aset lain yang dimiliki desa justru sepenuhnya dikuasai oknum kepala desa maupun aparatnya dan diambil seluruh hasilnya untuk kepentingan pribadi mereka. Hal itu sebenarnya sudah jauh dari ketentuan tentang pemerintahan daerah yang juga mengatur desa.

“Secara aturan itu, harusnya tanah kas desa termasuk percaton bisa dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan masyarakat desa bukan untuk pribadi kades, tidak seperti yang terjadi sekarang yang seluruh aset langsung dikuasai kades,”katanya.

Lanjut Suli, dengan adanya kebiasaan yang mengalahi aturan itu, membuatnya sedikit khawatir dengan disahkannya Udang undang nomor 6 tahun 2014 dan aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah no 43 tahun 2014 tentang desa.

Pasalnya, undang-undang tersebut berpotensi menyeret banyak kepala desa yang jatuh ke masalah hukum. Sebab, di undang-undang tersebut pemerintah pusat akan memberikan anggaran yang cukup besar di setiap desa.

Terangnya, dalam jangka waktu satu tahun, setiap desa akan diberikan kewenangan mengelola keuangan sedikitnya Rp 1 miliar untuk anggaran pelaksanaan program-program desa. Sementara di Kabupaten Pamekasan, masih banyak dijumpai Desa yang masih mempertahankan sistem kepemimpinan berdasarkan budaya yang sudah turun temurun.

Akibatnya, diperkirakan

akan banyak kades yang berpotensi akan bermasalah dengan hukum karena tidak mampu mengelola keuangan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suli menyadari, banyak Desa di Pamekasan yang hingga kini masih belum sepenuhnya menjadi desa yang ideal.

Tidak ada cara lain, Tambah Suli, Pemerintah Kabupaten Pamekasan harus segera mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa melalui pembuatan perda yang disesuaikan dengan Undangundang yang baru. Selain itu mulai mensosialisasikan bahwa desa perlu mandiri mengelola keuangannya melalui APBDes.

Pasalnya, undang-undang tersebut berpotensi menyeret banyak kepala desa yang jatuh ke masalah hukum. Sebab, di undang-undang tersebut pemerintah pusat akan memberikan anggaran yang cukup besar di setiap desa.

“Ya seharusnya sudah dari dulu desa itu bisa mandiri dengan segala Sumber Daya alam yang dipunyai, apalagi kan juga punya tanah kas desa yang bsia dikelola dengan baik dan hasilnya bisa masuk APBDesa dan dimanfaatkan untuk kepentingaan publik,” ungkapnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Bapemas Pemdes) Masrukin mengatakan saat ini pihaknya sedang merevisi perda lama yang akan disesuaikan dengan undangundang yang baru. Diperkirakan, hasil revisi Perda tersebut akan dibahas pada tahun 2015 mendatang setelah masuk dalam agenda Prolegda tahun 2015.

“Sekarang ini masih kami kuliti Undang-Undang Desa dan PP-nya untuk dipersiapkan revisi perdanya, karena perdanya harus direvisi dan disesuaikan dengan undang-undang desa dan PP-nya yang baru,” katanya. =ALI SYAHRONI/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 No. 0442 | TAHUN III

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III

MADURA

J

Dispendaloka Gelembungkan 41 Data Kios Kebakaran?

Menurut data yang diterima Dinsosnakertrans Kabupaten Sampang terdapat total 416 kios dan lapak yang harus mendapat bantuan karena menjadi korban kebakaran. Namun, setelah Koran Madura melakukan investigasi di tempat kejadian perkara (TKP) ternyata hanya 375 kios dan lapak yang terbakar (lihat grafis). Data itu cocok dengan pengakuan Kepala Pasar Srimangunan Suroso, Senin (15/9).

Sementara Kasi Pasar Dispendaloka Sampang Damanhuri ketika dikonfirmasi terkesan sulit untuk memberikan data-data terkait Pasar Srimangunan. Bahkan ketika ditanya kejelasan jumlah kios yang murni terkena kebakaran, pihaknya melemparkan jawaban dengan menyuruh ke pengelola pasar lainnya. “Saya sedang bertugas di luar kantor, untuk lebih jelasnya mengenai jumlah kios di block C yang tidak terkena kebakaran dan saat ini masih berjualan langsung saja menghubungi bapak Suroso,” tuturnya, Senin (15/9).

Kepada Koran Madura, Kepala Pasar Srimangunan Suroso menuturkan bahwa jumlah pasar yang murni terkena kebakaran yaitu sebanyak 86 kios. Itu semua bera-

da di Blok C Lantai 2. Sedangkan jumlah kios yang berada di Block C Lantai 1 sebanyak 59 kios dan yang berada di Lantai 2 sebanyak 127 kios. Dari 127 kios itu tidak semuanya terbakar, hanya 86 kios saja yang terbakar. Hanya saja, mereka kemudian dianggap terbakar semua dan mendapat bantuan secara merata.

Menurut Suroso, dana santunan kemudian diberikan kepada semua pedagang kios yang berada di block C lantai dua, baik yang terbakar maupun tidak. “Bantuan diberikan kepada semua pedang yang berada di Block C lantai 2, yaitu sebanyak 289 lapak dan 127 kios,” jelasnya.

Sementara kepala Dinas Sosial Tenga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Malik Amrullah saat dikonfirmasi menuturkan bahwa bantuan santunan sebesar Rp 811.200.000 yang diberikan kepada korban kebakaran Pasar Srimangunan itu berdasarkan data dari Dispendaloka. Dan besarannya pun atas putusan Bupati, yaitu Rp 1.950.000 per pedagang.

“Kami hanya menjalankan apa yang menjadi tugas kami. Tapi sebenarnya, konsep awal terkait besar jumlah dana santunan un-

mohammad muhlis/ koran madura

SAMPANG- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dispendaloka) Kabupaten Sampang diduga kuat telah melakukan penggelembungan terkait data kios dan lapak yang menjadi korban kebakaran di Pasar Srimangunan. Pasalnya, ada perbedaan data yang diklaim oleh Dispendaloka Kabupaten Sampang untuk dijatah bantuan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat.

ada pertimbangan lagi berdasarkan masukan dari semua pedagang, jadi bupati memutuskan untuk dilebur jadi rata, dan semua

pedagang mendapatkan jatah Rp 1950.000,” jelasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Dispendaloka sebelumnya yaitu jumlah penerima bantuan sebanyak 416 pedagang yaitu untuk 127 kios dan 289 lapak. Dan jumlah itu sudah rata keseluruhan kios dan lapak yang berada di Block C lantai 2 yang menerima bantuan. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

menyayangkan lemahnya perda terkait penambangan pasir ilegal itu. Menurutnya, saat ini Pemerintah hanya terkesan membiarkan para pelaku penambang ilegal berkeliaran tanpa memberikan tindakan tegas. Bahkan Usman dengan tegas meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk selalu aktif mengkoordinasikan kepada masyarakat supaya permasalahan penambangan pasir ilegal segera terselesaikan.

“Meski mereka berdalih faktor ekonomi. Saya paham terhadap kehidupan masyarakat pesisir, terutama masyarakat taddan.

Mereka melakukan penambangan dikarenakan minim perhatian dari Pemerintah. Dan mereka juga tidak paham dampaknya setelah melakukan penambangan. Oleh sebab itulah mereka hanya butuh perhatian dan penyadaran aktif dari Pemerintah sebelum persoalan ini berlarut-larut tanpa ada penyelesaian,” terangnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

PEDAGANG (BLOK/LANTAI)

JUMLAH TOTAL

TERBAKAR

Lapak Blok C lt 1 Kios Blok C lt 1 Lapak Blok C lt 2

Kios Blok C lt 2

448 59 289 127

Tidak ada Tidak ada 289 86

Sumber: Data Riil dari Kepala Pasar Srimangunan

tuk pedagang lapak dan kios itu berbeda yaitu kalo tidak keliru selisih Rp 1 juta lebih besar untuk kios sebesar Rp 2.750.000. Namun

PEMBERANTASAN TAMBANG ILEGAL

Satpol PP Sebut Perda Lemah SAMPANG- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang mengaku kesulitan untuk menindak tegas para penambang pasir liar yang kerap beroperasi di pesisir pantai selatan maupun di pantai utara Kabupaten Sampang.

Kepala Satpol PP Sampang Hamdani menuturkan jika perda yang diterapkan di Kabupaten Sampang masih kurang bertaji.

Sebab menurutnya, dalam Perda nomor 10 Tahun 2002 tentang ijin penambangan yang menjadi

acuan saat ini tidak memberikan efek jera kepada para penambang ilegal. “Perda Nomor 10 Tahun 2002 tentang ijin pertambangan yang menjadi acuan kita tidak memberikan sanksi berat, jadi penambang liar beroprasi lagi,” ucapnya, Senin (15/9).

Bahkan Hamdani menuturkan jika pihaknya kerap melakukan razia terhadap keberadaan penambangan pasir liar. Meski ada yang tertangkap, namun sanksi tegas tidak bisa diberikan kepada para penambang. “Kalau

operasi sering kita lakukan, kalau untuk memberi sanksi tegas kepada penambang tidak bisa karena kita hanya mengacu kepada Perda yang ada,” jelasnya.

Karena itu Hamdani mengaku dalam waktu dekat akan duduk bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sampang untuk mengusulkan penguatan Perda Nomor 10 Tahun 2002, sehingga bisa menekan keberadaan para penambang pasir liar.

Moh Usman (21), warga Desa Taddan, Kecamatan Camplong

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III

K

PNS Belum Disiplin tuturnya.

Jalil menuturkan, dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kedisplinan PNS diterangkan bahwa jam kerja PNS bagi instansi pemerintahan dimulai sejak pukul 07.00 Wib hingga pukul 15.30 Wib. Sedangkan jam masuk pegawai guru dari pukul 07.00 Wib sampai pukul 13.00 Wib. “Untuk jam istrihat memang satu jam, biasanya jam istirahat guru pukul 09.00 Wib, dan pegawai dinas dari pukul 12.00 Wib,” jelasnya.

Namun, pihaknya tidak bisa memberik sanksi kepada PNS yang terjaring razia. “Kami mendata saja setelah diperiksa untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan hasilnya diberikan kepada Bupati. Untuk memberikan sanksi pelanggaran sudah ada kewenangannya masing-masing, baik pelanggaran ringan, sedang, dan berat,” katanya.

Penegak perda selama bulan September sudah tiga kali melakukan razia, dan PNS yang terjaring berjumlah 15 orang. =RYAN HARIYANTO/MK

ryan hariyanto/koran madura

Satpol PP Sampang razia PNS di Jalan Raya Desa Kotak Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, Senin (15/9) sekitar pukul 08.00 Wib.

Bupati Sampang A. Fannan Hasib saat meninjau pengerjaan pertama pembangunan TPS di Pasar Srimangunan beberapa waktu lalu

PEMBANGUNAN TPS

Bupati Perlu Turun Tangan Sampang - Ketua Fraksi Demokrat Aulia Rahman meminta Bupati Sampang A Fannan Hasib turun tangan menyikapi persoalan pengerjaan pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) bagi pedagang Pasar Srimangunan.

Pernyataan itu disampaikan lantaran selama ini pengerjaan 416 TPS dinilai banyak kejanggalan. Seperti bahan material dan spesifikasi pembangunan tidak sesuai RAB, anggaran dinilai berlebihan, serta sejumlah pihak terkesan saling lempar tanggung jawab dalam persoalan tersebut.

Belakangan diketahui Pemerintah Sampang melakukan Penunjukan Langsung (PL) terhadap CV Burung Nuri untuk pengerjaan pembangunan TPS. Namun, kenyataannya H Djamad Badrun sebagai Direktur PT Sila Indah Perkasa, diam-diam merupakan kontraktor pembangunan TPS senilai Rp 2 miliar tersebut.

Artinya, H Djamad Badrun melakukan peminjaman bendera atas CV Burung Nuri. Semestinya, peminjaman bendera proyek tersebut, harus ada surat kuasa direktur yang semestinya disepakati antar Direktur CV Burung Nuri dengan Direktur PT Sila Indah Perkasa.

“Kepala Daerah harus turun tangan menyikapi persoalan yang semakin rumit ini, sudah jelas pembangunan TPS senilai

ryan hariyanto/koran madura

Enam PNS yang terjaring razia terdiri dari empat orang guru, petugas lapangan UPTD KB, pegawai Puskesmas Kecamatan Jrengik. Razia PNS dilakukan di Jalan Raya Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

Kasi Penyidik Satpol PP Sampang Moh Jalil mengatakan, razia tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kedisplinan PNS. “Operasi ini rutin dilakukan untuk kedisiplinan PNS,” ucapnya.

Dari hasil razia, banyak pegawai berkeliaran di luar kantor pada jam kerja dan tidak bisa menunjukkan surat keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan dari masing-masing pimpinan. Mestinya, jika kepentingan dinas disertai surat keterangan dari pimpinan.

“Tadi sudah kami tanyakan kepada semua pegawai yang terjaring, banyak alasan yang tidak masuk akal, karena sudah jelas ada di luar saat jam kantor.

Kalau memang ada urusan kantor harus ada surat perintah kecuali ada kepentingan pribadi,”

ryan hariyanto/koran madura

Sampang – Sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sampang belum disipilin. Dalam razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang, Senin (15/9) sekitar pukul 08.00 Wib, enam abdi negara tertangkap lambat masuk kantor.

Rp2 miliar itu banyak kejanggalan baik juklak dan juknisnya, apalagi soal pinjaman bendera rekanan CV,” ucap Aulia Rahman.

Dijelaskan, dengan demikian desakan ini agar persoalan pembangunan TPS tidak berimbas kepada jalannya roda pemerintahan daerah. Apalagi, menurutnya BPBD Sampang tidak pernah menyampaikan keterbukaan kepada publik terkait spesifikasi bahan bangunan dan isi perjanjian kontrak dengan rekanan CV. “Harus turun tangan ke bawah, kalau tidak efeknya kepada pemerintahan, apalagi

belakangan diketahui dugaan tidak adanya surat kuasa direktur antar CV,” katanya.

Sebelumnya, Kabag Pembangunan Pemkab Sampang Abd Hannan tidak memberikan banyak komentar terkait surat kuasa antar CV itu. “Tidak ada istilah pinjam bendera dalam pembangunan TPS ini,” ujarnya (14/9).

Seperti pernah disampaikan, Kepala BPBD sampang Wisno Hartono, menerangkan bahwa tidak tahu menahu perihal isi kontrak dan spesifikasi bahan bangunan. Sebab, untuk mengetahui isi kontrak dan RAB proyek yakni rekanan CV. =RYAN HARIYANTO/MK

L

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III

Aset Kantor Kelurahan Dilelang Rp 2,5 juta SAMPANG - Kantor Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Kota Sampang baru berusia kurang lebih 6 tahun, namun saat ini kembali direhab total. Sementara aset bangunan lama, dihapus melalui lelang terbatas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat senilai Rp 2,5 juta.

LSM Forum Kajian Publik (FKP) Heru Susanto berpendapat bahwa rehab total kantor Kelurahan Banyuanyar Sampang sangat janggal. Sebab bangunan yang saat ini dilakukan rehab total masih terbilang baru. Dia juga menuding proses lelangnya terbilang murah.

“Kalau bahan bangunan lama hanya dilelang 2,5 juta, tentu ini sangat murah dan berpotensi sarat dengan KKN, apalagi bangunan lama itu terbilang masih baru tidak sampai 10 tahun usianya.

apa hal ini tidak menghamburhamburkan anggaran saja, sementara masih banyak program kemiskinan yang harus mendapatkan porsi anggaran yang cukup,” sindirnya, Senin (15/9).

Kabid pengelolaan Aset Dispendaloka Sampang Bambang Indra Basuki menuturkan, aset lama pada proses rehab yang dilakukan di Kantor Balai Kelurahan Banyuayar akan dihapus. Menurutnya, penghapusan aset bangunan itu senilai Rp 2,5 juta. Itu sudah ada hitungan teknisnya serta melalui

REHAB. Awak media ketika melihat kondisi Kantor Balai Kelurahan Banyuanyar yang sedang direhab total, Senin (15/9).

mekanisme lelang terbatas perseorangan.

Hanya saja, Bambang enggan berkomentar lebih terkait teknis rehab. Sebab menurutnya, itu sudah menjadi kewenangan Dinas Teknis PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Sampang.

“Nilai pelelangan itu hanya bagian-bagian aset yang masih bernilai saja, seperti kayu, plafon dan lainnya. Terkait tembok itu tidak termasuk. Untuk bagian teknisnya itu Cikatarung, kami hanya di bagian aset saja dan tidak bisa berkomentar lebih terkait teknisnya,” jelasnya.

Sementara Kepala Dinas PU Cikatarung Sampang Wahyu saat hendak dikonfirmasi, juga enggan berkomentar. Pihaknya menjelaskan bahwa semua program kegiatan di instansinya sudah bisa diakses di lamannya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

RETRIBUSI

Ada Juru Parkir Nakal SAMPANG- Penarikan retribusi parkir di tepi jalan dikeluhkan. Pasalnya, petugas juru parkir (jukir) banyak tidak mempunyai kertas retribusi resmi parkir. Hal tersebut terbukti ketika masyarakat memarkir sepeda di jalanan, jukir banyak yang tidak memberikan kertas retribusi saat menarik uang kepada sejumlah pengendara sepeda motor.

Berdasarkan pantauan Koran Madura, keberadaan jukir yang biasa tidak memberikan kertas retribusi di antaranya, di Jalan Wahid Hasyim, Jalan Panglima Sudirman, dan Jalan Tronojoyo.

Yazid (24) warga asal Jl G. Wilis Kota Sampang menuturkan, dirinya sering diminta uang parkir tanpa diberikan kertas retribusi. Dengan kondisi itu dia menduga jika uang tersebut kemungkinan besar tidak akan masuk ke pendapatan daerah.

“Jukir resmi itu kan biasanya ada kertas bukti retribusi yang bertuliskan kerja sama dengan pihak Dishub. Tapi kenyataannya penarikan uang retibusi parkir masih banyak yang tanpa memberikan kertas retribusi. Itu kan sangat janggal, bisa saja uang tersebut

masuk ke kantong pribadi,” ujarnya kepada Koran Madura, Senin (15/9).

Aktivis Ikmas Sampang Moh Jalil menuturkan adanya oknum jukir nakal disebabkan lemahnya pengawasan dari pemerintah, terutama Dishubkominfo. Seharusnya dengan adanya oknum jukir nakal pemerintah daerah lebih bijak mencari solusi alternatif. Salah satunya yaitu parkir berlangganan. ”Daerah lain sudah menerapkan parkir langganan, jadi tinggal Sampang, dan saya berharap agar parkir langganan ini bisa mengurangi oknum jukir nakal,” ucapnya.

Kepala Dishubkominfo Sampang Ali Wafa melalui Kabid Perhubungan Darat M Fadeli menanggapi adanya keluahan tersebut. Menurutnya, jika pihaknya sudah sering kali memberikan peringatan kepada jukir agar mematuhi aturan yang ditetapkan, yakni memberikan kertas retribusi saat menarik uang parkir.

“Kita bukan hanya diam saja.

Kita juga sudah sering ingatkan para jukir. Jika memang tetap mendapat keluhan seperti ini kita akan evaluasi kembali,” jelasnya.

Terkait parkir langganan, Fadeli menuturkan jika sebelumnya sudah pernah merencanakan penerapan parkir

langganan. Namun rencana itu kurang mendapat apresiasi dari jukir. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

DARI JAUH. Tampak salah satu jukir sedang mengawal sepeda motor yang hendak berangkat, Senin (15/9).

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 SELASA 16 SEPTEMBER 2014||TAHUN No. 0442 |IIITAHUN III No. 0442

SK Dewan Tergadaikan Kampanye Makan Biaya Besar BANGKALAN - Kalangan dewan yang sudah dilantik ada yang menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatannya ke Bank. Umumnya SK tersebut disekolahkan di Bank Jatim yang notabene menjadi bank pemerintah Jawa Timur. Hal itu dilakukan lantaran kebutuhan anggota dewan dinilai besar untuk menutupi biaya semasa kampanye. Nominal uang yang menjadi pinjaman kepada bank cukup variatif. Ada yang menyebut Rp 20 - 250 juta. Bergantung kebutuhan yang menjadi prioritas anggota dewan.

"SK saya sudah digadaikan ke bank, karena saya sangat membutuhkan uang tersebut untuk keperluan pribadi," kata salah seorang anggota dewan berinisial H, kemarin (15/9).

Dia menerangkan sebelum menjadi anggota dewan terpilih, kepentingan semasa kampanye cukup menguras dana. Itu sebagai kebutuhan sosialiasi saat turun ke lapangan. Di samping itu, juga untuk biaya pembuatan banner dan baliho. Supaya masyarakat tahu bahwa dirinya mencalonkan

diri sebagai anggota dan dipilih oleh rakyat. Jika tidak, masyarakat tidak akan mengetahui pencalonannya.

"Saat itu tabungan saya sampai terkuras habis dan masih pinjam ke famili. Untuk membayar utang itu, saya terpaksa menggadaikan SK ini," akunya.

Peminjaman semacam itu, tak hanya dilakukan oleh dirinya, melainkan anggota dewan yang lain.

Namun, untuk nominal pastinya dirinya tidak menyebutkan akan

hal itu. Aturannya, minimal nominal uang yang boleh diambil senilai Rp 20 juta dan maksimal Rp 250 juta.

"Nanti bayarnya nyicil melalui pemotongan gaji. Teman-

teman yang lain juga melakukan peminjaman yang sama, dengan menggadaikan SK," ungkapnya.

Proses menggadaikan SK tidak

rumit. Hanya menyerahkan surat persetujuan dari ketua DPC partai dan foto suami istri apabila sudah berkeluarga. Kemudian diajukan pada sekwan. Paling lama dari pengajuan tiga hari sudah cair dari Bank Jatim.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan, H Fatkhurrahman mengaku tidak menjadi persoalan apabila anggota dewan meminjam uang ke Bank yang diminati. Sebab, tidak ada aturan hukum terkait peminjaman uang semacam itu. Apalagi, partai politik yang dikendarai anggota dewan tidak melarang.

Hanya saja, dirinya menyarankan agar uang pinjaman yang dimaksud jangan dimaksimalkan.

Dalam artian, pinjaman uang tersebut masih dipotong oleh partai dan kebutuhan keluarga anggota dewan.

Dia mengakui, peminjaman semacam itu, sudah dilakukan sebelum dewan yang baru dilantik.

Maklum saja, dirinya menjabat anggota dewan lebih dari satu periode, sehingga hal itu lumrah untuk menutupi biaya kampanye sebelumnya.

"Memang tidak ada aturan

terkait hal itu. Sebab, itu sudah menjadi kebutuhan anggota.

Apalagi, proses sosialisasi memakan uang pribadi yang tidak sedikit," terangnya yang juga menjabat sebagai ketua DPC PDIP. Dia menyebut, peminjaman oleh anggota dewan biasanya berkisar antar Rp 100 - Rp 200 juta, dengan cicilan 3 tahun, bergantung kebutuhan pribadi anggota. Sebab, sebelum terpilih menjadi anggota dewan. Dana talangan mereka, bisa berasal dari peminjaman juga. Dana tersebut untuk menutupi kebutuhan kampanye dan sosialisasi sebelum mereka terpilih.

Sementara itu, Kepala Bank Jatim Cabang Bangkalan, Fathur Rahman, tidak membenarkan atau membantah informasi tersebut saat dikonfirmasi oleh wartawa Koran Madura. Dirinya hanya tersenyum ketika ditanya soal SK dewan yang digadaikan.

"Sampean tanya ke beliaubeliaunya (anggota dewan) langsung, biar enak," kata Fathur Rahman sembari tertawa. =MOH RIDWAN/RAH

HEWAN

Harga Daging Ayam Potong Terus Melambung BANGKALAN - Tak hanya harga sapi yang mengalami kenaikan. Harga daging ayam potong pun di Pasar Ki Lemah Duwur (KLD) Bangkalan terus melambung sejak Agustus 2014, kendati perayaan lebaran Idul Adha masih kurang satu bulan.

Di akhir Agustus lalu, harga daging ayam potong sudah berangsur naik sebesar Rp 28 ribu per kilogram (kg). Sebelumnya masih berkisar Rp 23 per kg. "Minggu pertama di bulan September, harganya naik lagi hingga Rp 30 ribu per kilogram," kata H Marenti, Senin (15/9).

Di pertengahan September ini, harga kembali berubah menjadi Rp 36 ribu per kg.

Menurutnya, harga daging ayam kemungkinan masih bisa kembali naik hingga mendekati perayaan lebaran Idul Adha.

Diakui, meroketnya harga daging ayam menjadi hal yang biasa setiap menjelang lebaran haji ini. Kendati demikian, sekalipun mengalami keniakan harga, tidak berdampak pada

doni heriyanto/koran madura

MELAMBUNG. Harga ayam potong di pasar tradisional KLD Bangkalan mengalami kenaikan yang signifikan.

berkurangnya intensitas pembe-

lian konsumen.

"Belum stabil. Kemungkinan

terus naik, pembeli tetap stabil karena memang daging ayam dibutuhkan untuk dikonsumsi sehari-hari," tandasnya.

Belum stabilnya harga ayam potong membuat penjual soto ayam yang biasa mangkal di pusat makanan rakyat (pumara) resah. Bagi mereka, menaikkan harga semangkuk soto ayam bukanlah keputusan tepat.

Pasalnya, dimungkinkan akan mengurangi daya jual. "Pelanggan takut lari. Sementara harga ayam potong terus naik," tutur Maryati.

Ia mengatakan, memangkas keuntungan menjadi alternatif terbaik di tengah lonjakan harga ayam potong. Ini masih kurang sebulan Idul Adha, kalau sudah mendekati pasti akan mengkaji kembali harga per porsi. Sebab, dirinya tidak ingin rugi dalam berjualan. Diakui, kondisi ini memaksa dirinya berpikir keras mencari solusi terbaik.

"Ya harus mikir bagaimana caranya tetap untung dengan tidak terlalu banyak menaikan harga," tuturnya. =DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442 | TAHUN III

PENDIDIKAN

Buku K-13 Baru Tiba Satu Mapel BANGKALAN – Setelah penantian panjang dilakukan sekolah, buku kurikulum 2013 (K13) akhirnya tiba juga, meskipun baru satu mapel saja. Sisanya buku kurikulum baru itu masih belum jelas kapan akan dikirim lagi ke sejumlah sekolah di Bangkalan.

Menurut Kasi Kurikulum SMPN/SMA/SMK Dinas Pendidikan Bangkalan, Risman Iriyanto, dari belasan pengadaan mapel K-13, untuk kebutuhan semester satu dan semester berikutnya, percetakan baru mampu mengirim satu model buku mapel Agama. Namun penerapan kurikulum 2013 (k-13) tidak terlalu berdampak terhadap penerapan dan pelaksanaan k-13 karena Disdik Bangkalan sudah membagikan CD dalam bentuk soft copy yang berisi materi belasan mapel k-13 ke setiap sekolah

SMP, SMA dan SMK. "Cuma syaratnya tidak semua mapel yang ada dalam CD itu boleh diprint tapi terbatas dan disesuaikan kebutuhan," terangnya.

Di samping itu, bagi siswa yang kreatif dan punya laptop tidak perlu khawatir, meskipun yang terbit baru 1 buku saja, namun mereka sudah bisa langsung mengunduh lewat internet sesuai kebutuhan mapel disekolah. Sembarari menunggu buku mapel yang lain terbit juga. pelaksanaan k-13 di semua tingkatan sekolah di Kabuoaten Bangkalan sudah bisa berjalan dengan segala bentuk persiapan yang ada.

Meskipun demikian, Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Lembaga Kajian Sosial Demokrasi, Ach Jakfar menilai penerapan kurikulum yang telah dicanang-

kan pemerintah merupakan kejar tayang di sisa pemerintahan.

Sebab, perencanaan dari pengadaan buku dinilai belum siap, sehingga mengorbankan anak didik di sekolah.

"Pengadaan buku yang tak kunjung terealisasi merupakan bukti ketidakseriusan pemerintah," ujarnya.

Bahkan, di semester satu berjalan ini buku tak kunjung tiba. Satu mapel yang sudah tiba ke sekolah, itu pun belum selesai, meski alasan yang diberikan sudah dilengkapi dengan soft copy dan CD. Tentunya, hal itu memerlukan biaya tambahan yang lebih besar dari biasanya.

"Satu mapel sudah tiba, belum menyelesaikan keseriusan pemerintah dalam melengkapi alat pembelajaran di sekolah," jelasnya. =MOH RIDWAN/RAH

ant/oky lukmansyah

BUKU KURIKULUM TIBA DI SEKOLAH. Seorang guru menunjukkan buku paket kurikulum 2013 mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SMPN 11 Tegal, Jateng, Selasa (9/9).

Warga Butuh Peningkatan Daya Listrik Pemkab Dinilai Kurang Serius Layani Rakyat BANGKALAN - Hingga kini aliran listrik di kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya merata. Terbukti di Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah masih menggunakan 1 KWH meter listrik untuk menghidupi 25 rumah tangga.

Sehingga daya aliran listrik itu menjadi tidak normal dan harus bergantian ketika akan menyalakan listrik. Apalagi pada malam hari, kebutuhan listrik jauh lebih besar.

Hal tersebut dinilai menjadi ketidakseriusan pemerintah setempat dalam menanggulangi permasalahan klasik. Warga setempat, Johari (27) mengatakan untuk menghidupkan televisi saja harus bergantian. Sebab, jika dari 25 rumah tangga tersebut menyalakan listrik secara bersamaan dan tidak diatur, maka daya meter Listrik melemah dan tidak kuat.

Untuk mengantisipasi tersebut warga terpaksa menjatah daya listrik tersebut.

Menurutnya, dalam satu rumah tangga dijatah 50 KWH. Apabila dilihat dari jatah tersebut, secara otomatis warga tidak bisa menyalakan kulkas dan alat lain yang memiliki daya diatas 50 KWH. Otomatis kekurangan listrik sering kali terjadi. Ini terjadi karena pemerintah kurang serius melayani rakyatnya. "Ya setiap satu rumah tangga dijatah 50 KWH, dan tidak boleh menyalakan lampu diatas daya yang dijatah tersebut," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangkalan, Moh Fahri menyampaikan pihaknya telah menginstruksikan kepada semua camat di 18 kecamatan di kabupaten Bangkalan untuk mendata desa/dusun yang belum mendapat aliran listrik. "Kami sudah melakukan komunikasi dengan para camat untuk mengirim data.

Desa mana yang belum mendapat aliran listrik," jelasnya.

Ditanya data yang sudah masuk, dirinya mengaku sampai saat ini sudah 5 kecamatan yang sudah masuk dalam daftar. Sementara untuk kecamatan lain, hingga kini belum mengirimkan data tersebut.

Pemenuhan jaringan listrik tersebut merupakan juga merupakan Program Bupati Bangkalan, sehingga data tersebut sangat penting.

"Karena itu merupakan program Bupati dan juga sangat penting.

Kami harapkan para camat untuk menyetorkan data, bila memang ada desa yang belum teraliri listrik dengan baik," pintanya. =DONI HERIYANTO/RAH

PETANI

Bantuan Seharusnya Merata BANGKALAN – Pemerintah seharusnya bisa memberikan bantuan secara merata pada semua petani. Akan tetapi, tampaknya itu belum bisa dilakukan oleh pemerintah, meskpun telah berulangkali pemerintah menurunkan bantuan program pertanian.

Lantaran tidak pernah mendapatkan bantuan, para petani di Dusun Sumberkara, Desa Paka'an Laok kecamatan Galis mengeluh. Mereka menilai pemerintah daerah kurang

perhatian terhadap nasib mereka.

Padahal para petani di desa tersebut juga sangat berharap bantuan pemerintah. Namun sejauh ini, bantuan pemerintah hanya diberikan pada petani di tempat lain.

"Sejak tahun 90 kami belum pernah satu kali pun mendapatkan bantuan pemerintah. Seingat saya, bantuan pernah datang ketika saya berusia muda, dan itu diterima kepala dusun," kata Amir (41), warga setempat.

Dirinya yakin, ada bantuan khusus yang diberikan kepada para petani, mulai bantuan bibit, pupuk, traktor, dan alat pertanian lainnya. Hanya saja dirinya mengaku belum pernah mendapatkan. Termasuk para tetangga yang ada di sekitar desa tersebut.

"Saya pribadi tidak pernah tahu mengenai adanya bantuan di desa kami. Sebab, kami secara langsung tidak pernah menerima," ungkapnya.

Padahal, hampir merata

penduduk yang ada di daerahnya berprofesi sebagai petani dan peternak. Setidaknya, ada program pemerintah yang sampai kepada warga di daerahnya. Sebab, para petani sangat mengharapkannya.

Baik bantuan bibit dan bantuan alat pertanian lainnya.

Sementara itu, Kabid Sarpras Agrobisnis Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Bangkalan, Supriadi menyampaikan, belum pernah ada laporan langsung ke

Dinas setempat. Sebab, kelompok tani sudah ada di masing-masing desa di seluruh Bangkalan. Jika petani ingin mendapatkan giliran bantuan, otomatis harus mengajukan pelaporan. Sebab, dengan itu bisa dilakukan pendataan.

Menurutnya, kelompok tani yang ada di Bangkalan sudah menerima seluruh bantuan, jika memang ada program pemerintah. Semisal pompa air, traktor dan bantuan lainnya. =MOH RIDWAN/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 SELASA 16 SEPTEMBER 2014||TAHUN No. 0442 |IIITAHUN III No. 0442

Akankah Halili Ditetapkan Sebagai Ketua DPRD? PAMEKASAN - Publik Pamekasan sejak beberapa hari terakhir ini mulai bertanya-tanya.

Apakah benar Pamekasan ini ke depan akan dipimpin oleh dua bersaudara. Mengingat di eksekutif sudah dipimpin Bupati Ahmad Syafii Yasin, sedang di legislatif kini tengah dipimpin adik kandungnya, yaitu Halili Yasin, yang statusnya kini Ketua DPRD sementara. Tapi yang banyak ditanyakan masyarakat, akankah Halili nanti akan ditetapkan sebagai Ketua DPRD definitif?

Hingga saat ini, kabar ini masih kabur. DPC PPP Pamekasan, selaku partai pengusung Halili, belum memberikan informasi yang pasti. Ketika ditanya, DPC PPP Pamekasan maupun Fraksi PPP di DPRD Pamekasan, keputusan untuk penentuan kursi Ketua DPRD Pamekasan jadi kewenangan DPW PPP Jatim. Dan hingga kemarin (14/9) keputusan DPW PPP Jatim itu belum keluar.

Juga terkait nama-nama calon yang diajukan ke DPW PPP Jatim, pihak DPC PPP Pamekasan juga enggan membukanya kepada koran kita ini.

Hanya saja dari isu yang koran ini dapatkan kemarin, ada tiga kader PPP Pamekasan yang telah diajukan ke DPW PPP Jatim, untuk ditetapkan salah satunya sebagai pemangku jabatan Ketua DPRD Pamekasan. Mereka adalah, Halili, Moh. Sahur, dan Maskur Rasyid.

Terkait isu ini, kami coba mengonformasinya ke Fraksi PPP dan DPC PPP Pamekasan.

Namun keduanya enggan mengomentarinya. Tapi keduanya tidak menyalahkan atau membenarkan isu yang berkembang ini.

Seperti yang disampaikan Ketua Fraksi PPP Moh. Sahur. Dia hanya membenarkan jika memang ada tiga orang yang diusulkan oleh DPC ke DPW. Dan salah satunya adalah dirinya sendiri. Sayangya dia tidak mau menyebutkan dua identitas lainnya.

"Penetuan Ketua DPRD ini ada ditangan DPW PPP Jatim. Hingga sekarang belum ada keputusan dari DPW. Besok kalau sudah ada keputusan dan penetapan, saya kabari," ungkap Sahur.

Tidak berhenti di situ. Koran ini juga berusaha mengonfirmasi ke Ketua DPC PPP Pamekasan Nawawi Thaha, guna memastikan adanya isu yang berkembang ini. Akan tetapi, pihaknya belum memberikan tanggapan. Pihak-

sukma firdaus/koran madura

DINASTI. Sang kakak Bupati Ahmad Syafii Yasin (dua dari kanan) dan sang adik Ketua DPRD Sementara Halili Yasin (dua dari kiri), saat acara pelantikan Anggota DPRD Pamekasan periode 2014-2019, beberapa wakti lalu.

nya memilih no-coment. Seakanakan mencoba menghindar dari isu-isu yang berkembang terkait kursi Ketua DPRD ini. Akan tetapi ada salah satu pengurus DPC PPP Pamekasan yang membenarkan isu tersebut. Dia membenarkan adanya isu itu, dan dinyakan jika itu bukan isu, memang benar adanya. DPC PPP Pamekasan memang mengirimkan tiga nama yang disebutkan di atas, kepada DPW PPP Jatim.

"Kok bisa bocor yang informasi ini. Memang benar. Dan DPW PPP Jatim juga telah memanggil ketiga orang tersebut ke Surabaya (Kantor DPW PPP Jatim). Nanti salah satunya akan ditetapkan sebagai Ketua DPRD Pamekasan," ujar salah satu pengurus yang namanya enggan dikorankan ini.

Dari isu yang sudah dibenar-

... ada tiga kader PPP Pamekasan yang telah diajukan ke DPW PPP Jatim, untuk ditetapkan salah satunya sebagai pemangku jabatan Ketua DPRD Pamekasan. Mereka adalah, Halili, Moh. Sahur, dan Maskur Rasyid.

kan oleh pihak DPC PPP Pamekasan tersebut. Timbul banyak komentar di masyarakat. Salah

satu komentarnya adalah, DPC PPP Pamekasan memang sengaja mengarahkan agar yang ditunjuk oleh DPW untuk duduk sebagai Ketua DPRD Pamekasan adalah Halili.

Sementara Moh. Sahur, yang memang merupakan peraih suara terbanyak di PPP, adalah pendatang baru di DPRD dan masih muda.

Dan lucunya lagi, nama usulan ketiga, Maskur Rasyid, mereka nilai tak masuk kategori sama sekali. Selain dia adalah pendatang baru, perolehan suaranya juga ada di jajaran terendah dari sembilan kader PPP di DPRD. "Padahal masih banyak kader lain, dari sembilan orang itu, yang lebih layak diajukan oleh DPC ke DPW, guna ditugaskan menjadi Ketua DPRD Pamekasan," papar salah satu simpatisan PPP, yang

namanya juga enggan untuk dikorankan.

Terkait posisi untuk porsi Ketua DPRD Pamekasan ini, mendapat perhatian dari salah satu pengamat politik Pamekasan Moh. Ali Humaidi. Jika nanti yang ditetapkan sebagai Ketua DPRD Pamekasan kembali ke tangan Halili maka Pamekasan ke depan akan dihadapkan atau dijalankan pada atau dengan politik dinasti.

Yang mana antara eksekutif dan legislatif dipimpin oleh dua orang bersaudara. Jika ini sampai terjadi maka tata kelola pemerintahan di Pamekasan akan lemah.

"Kalau sudah kakak-adik yang ada dan jadi nahkoda di dua itu. Apalagi, seumpamanya, yang jadi Ketua DPRD nanti adalah adik dari Bupati. Lalu bagaimana seorang adik akan menegur kakaknya. Tupoksi DPRD bisa tidak berjalan maksimal nanti," ujarnya.

Jika ini nanti benar terjadi, tak ada lain, penguatan kontrol dari semua elemen masyarakat harus ditingkatkan. Sebab kata Malhum -sapaan akrabnya, sebagaimana diutarakan di atas, politik dinasti berpotensi melemahkan tata kelola pemerintah, khususnya pemerintahan di Pamekasan. Sehingga ini bisa jadi sebagai rezim terburuk di Pamekasan, sejak adanya reformasi.

Dosen Ilmu Politik STAIN Pamekasan ini menggaris bawahi, terkait proses politik yang dilakukan pengurus PPP Pamekasan dalam merekomendasikan Halili sebagai Ketua DPRD ini, sebenarnya sudah tepat atau belum.

Jika sudah tepat, maka sebenarnya tidak masalah, tinggal nanti, penguatan pengawasan dari masyarakat. Hal ini nanti perlu diambil, sebagai solusi. Jika memang para wakil rakyatnya sudah melempem maka rakyatlah yang harus bergerak sendiri. = SUKMA FIRDAUS

KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA

Lapsus

JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0442 | TAHUN III

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 | No. 0442SELASA | TAHUN III16 SEPTEMBER 2014

MADURA

O

SITI NURUL HIDAYAH

Pintar Masak Penting Bagi Muslimah Perempuan memang perlu menuntut emansipasi. Meskipun begitu, perempuan juga tidak ada salahnya ngurus dapur keluarga sendiri. Bahkan menurut Siti Nurul Hidayah ini, pintar masak itu merupakan bagian dari esensi kehidupan seorang perempuan muslimah.

S

Nama Tetala Tokoh Idola Obsesi Hobi

: Siti Nurul Hidayah : Temanggung, 25 Septembr 1991 : Zaskia A. Mecca : Sukses Berwirausaha : Memasak aja

ebab pintar masak itu dapat mendatangkan banyak keberuntungan.

Salah satunya melindungi suami dari resiko buruk, makin menghangatkan keakraban suasana dalam keluarga, sehingga peluang terbentuknya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah semakin besar.

Memang tidak banyak perempuan yang setuju bila dikatakan perempuan identik dengan urusan dapur. Itu juga sebenarnya pendapat yang tidak terlalu salah, meski juga tidak terlalu benar. Sebab apabila perempuan tidak mau ada di dapur, apa lantas kaum lelaki yang disuruh menanak. Ini juga kan bukan prestise bagi kaum Hawa.

Perempuan yang benar-benar muslimah pasti mengerti bahwa Islam tidak menghendaki yang semacam ini. Sebab itu memposisikan perempuan di atas martabat kaum lelaki namanya.

Sungguh pun begitu, tidak ada salahnya kaum lelaki membantu kaum perempuan menyelesaikan urusan dapur. Bisa saja suami membantu isterinya memasak, misalnya. Tidak membanggakan juga apabila suami hanya pandai menunjuk ini-itu agar dikerjakan isterinya, termasuk dalam urusan dapur.

Intinya, perempuan-lelaki memang sudah memiliki kodratnya masing-masing, sehingga tercipta semangat saling menghargai, bukan saling berebut posisi di atas. Begitulah yang seharusnya.

Akan tetapi, yang terjadi selama ini tidaklah demikian. Emansipasi telah disalahpahami. Perempuan seolah bisa berbuat sebagaimana yang bisa

dilakukan lelaki. Itu sih memang dapat dibenarkan. Hanya saja kebanyakan kaum perempuan lantas mengabaikan kodrat keperempuanannya dan tanggung jawabnya sebagai isteri di dalam sebuah keluarga yang dibangun bersama suaminya. Istri tak lagi memerhatikan masalah keterampilan memasak, sehingga tidak bisa memasak. Konsekuensinya suami, isteri, dan anak-anak sering mengisi perut di luar rumah. Suami menjadi tidak begitu menemukan kehangatan sikap isterinya. Begitu pun sebaliknya, isteri tak lagi mendapatkan kehangatan perhatian suaminya. Anak-anak pun tak menemukan kebanggaan berada di rumah, meskipun ayah dan bundanya kaya raya dan memiliki profesi membanggakan.

Itu awal kehancuran keharmonisan. Rumah tangganya tak lagi bagaikan surga.

Padahal Nabi mengajarkan: Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Mari bantu suami mewujudkan keluarga yang bak surga, penuh kebahagiaan. Inilah yang harus diupayakan oleh kaum muslimah.

ANNISA AULIA SETYANI

Cari Sahabat Sulit, Memeliharanya Lebih Sulit

P

ersahabatan merupakan ciri khas pergaulan sosial umat manusia. Hubungan persahabatan terjadi karena manusia saling membutuhkan satu sama lain. Memelihara persahabatan lebih sulit daripada mendapatkannya. Mendapatkan sahabat baru yang lebih banyak, sangatlah gampang.

Di dunia nyata, syarat mendapatkan teman cukup dengan bergaul sesering mungkin dengan orang lain. Di dunia maya apalagi, syaratnya pun harus punya akun tweeter, facebook, google plus, dan lain sebagainya.

Dalam waktu sekian menit bisa mendapatkan teman sekian banyak.

Bagi Annisa Aulia Setyani yang sulit adalah merawat persahabatan. Namun orang akan berusaha terus bagaimana mempertahankan sebuah persahabatan agar tetap

langgeng dan bermanfaat. Sikap saling menghormati akan menimbulkan rasa dihargai.

Ini akan membuat orang bersahabat menjadi lebih nyaman, dan dibutuhkan. Sikap menghormati diaktualisasikan melalui ucapan atau kata-kata dan tingkah laku terhadap sahabat.

"Ya intinya saling menjaga, biar persahabatan ini tetap harmonis. Sahabat memiliki makna yang tak ternilai, karena seringkali sahabat meilibihi dari saudara," ujar gadis yang akrab disapa Nisa ini.

Menurutnya, dalam menjalani persahabatan sebisa mungkin menghindari prasangka buruk terhadap sahabat, karena akan merusak persahabatan. Oleh sebab itu diharapkan tidak mudah berburuk sangka, sebaliknya selalu bersangka baik kepada sahabat.

Prasangka baik merupakan sebuah hikmah

kebijaksanaan yang membuat sahabat merasa dilindungi.

"Siapa yang tak akan merasa nyaman jika kita selalu baik-baik saja. Pada prinsipnya jangan sampai ada dusta diantara kita," tuturnya.

Dalam pergaulan tidak selalu yang diucapkan dan lakukan akan berkenan dihati sahabat. Mungkin ada hal yang membuat sahabat tersinggung namun tidak ia ungkapkan, begitu pun berlaku sebaliknya. Oleh sebab itu, jangan terlalu pelit untuk memberi atau meminta maaf. Bahkan jauh sebelum ia meminta maaf, kita sudah memaafkannya terlebih dulu. "Saling memafkan jika terjadi kesalahan itu adalah kunci dalam persahabatan," jelasnya. =Doni Heriyanto/rah