e Paper Koran Madura 15 September 2014

SENIN

KORAN MADURA

15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

0328-6770024 SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441 | TAHUN III www.koranmadura.com

RIBUT PERCEPATAN RAPIMNAS GOLKAR MEREDA

Dan Pertarungan pun Dimulai SURABAYA- Perdebatan di internal Partai Golkar apakah Rapimnas akan dipercepat atau dilaksanakan sesuai jadwal, tampaknya sudah mulai mencair. Kini yang mulai tampak justru pertarungan perebutan kursi nomor satu di partai beringin ini. Hal ini tampak dari deklarasi yang dilakukan oleh Agung Laksono dan Prio Budi Santoso untuk maju menjadi calon ketua umum menggantikan Aburizal Bakrie.

Pemilu/Pilpres 2029,” Wakil Ketua DPP Partai BERITA katanya di Surabaya, Golkar Priyo Budi Santoso yang TERKAIT Jatim, Minggu. juga Ketua Umum MusyawaHal 4 Dalam deklarasi rah Kekeluargaan dan Gotong pencalonan dirinya untuk Royong (MKGR) siap maju memimpin Partai Golkar di memimpin Partai Golkar untuk memenangkan partai itu pada Pemilu/ Surabaya yang dihadiri Ketua DPD Golkar Jatim Zainuddin Amali, Ketua Pilpres 2019.

DPC Golkar se-Jatim, dan pengurus “Jika saya diberi Golkar dari Jateng, Yogyakarta, Aceh, mandat (memimpin Banten, Jabar, NTB , NTT, dan Sulawesi Partai Golkar), maka akan saya itu, ia tidak memberi janji muluk-muluk. gunakan seluSementara itu Agung Laksono mendeklarasikan diri dalam Muyawaruh kemamrah Pimpinan Nasioanl (muspimnas) I puan, bakat, Organisasi masyarakat Kosgoro 1957. dan jaringan Organisasi ini sepakat mengusung Ketua yang saya miliki unUmum Pusat Pimpinan Kolektif Agung Laksono sebagai calon Ketua Umum tuk memPartai Golkar periode mendatang. bangun “Bahwa Kosgoro 1957 telah Golkar menjadi menetapkan ketua umum atau saya sendiri Agung Laksono untuk jadi partai peme- calon Ketua Umum Golkar,” kata Menko Kesra Agung Laksono nang pada jumpa pers usai penutupan Muspimnas I di Jakarta, Minggu.

Untuk menggalang suara pada Musyawarah Nasional Golkar mendatang, ia mengatakan akan mengadakan komunikasi yang intensif dengan untuk menghindari politik pragmatisme dan transaksional. Agung ingin terpilih karena “visi dan misi serta ideologi politik”.

Penetapan dirinya sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar telah ditentukan sejak tahun 2013 lalu. =ANT/BETH

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III

Paradoks

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Komplekstitas persoalan di negeri ini sangat luar biasa terutama terkait kemiskinan sebagian besar masyarakat. Beban akibat kebijakan pemerintahan di masa lalu, yang lebih mengedepankan pertumbuhan ketimbang pemeratan mewujudkan peta kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, yang sejujurnya sangat carut marut; jurang kaya miskin menganga begitu lebar.

Tak usah mengerahkan pemikiran seriuspun terpapar ketimpangan luar biasa dari fatkta sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Yang paling mencolok ketika sembilan persen penduduk negeri ini ternyata menguasai sekitar 71 persen PDB Indonesia yang Rp. 11.000 trilyun.

Sedang sebagian besar penduduk yaitu 91 persen, hanya menikmati 29 persen PDB. Sebuah fakta mencolok tentang problem pemerataan dan keadilan di negeri ini.

Lalu lihatlah angka kemiskinan dari data tahun 2013.

Yang tergolong masyarakat miskin dengan penghasilan Rp. 9800/orang perhari berjumlah 28 juta KK. Yang rentan miskin dengan penghasilan Rp. 11.800/orang perhari 28 juta KK. Jika diasumsikan tiap KK terdiri dari 3 orang, itu artinya jumlah rakyat miskin dan rentan miskin sekitar 168 juta jiwa dari jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 248 juta jiwa.

Ketakadilan dan problem pemerataan itu tampak lebih jelas dari data terkait pajak. Potensi dana pemerintah itu secara tragis justru lebih banyak dikemplang mereka yang tergolong memiliki kemampuan ekonomi. Dari 19 juta wajib pajak, ternyata yang membayar pajak hanya sekitar 1 juta. Hanya sekitar 5 persen. Yang 95 persen mengelak, lari dari tanggungjawab pajak. Jadi mereka tak hanya menikmati kekayaan relatif baik tapi juga melabrak kewajiban membayar pajak.

Ada potensi keTerlihat persambungan kayaan luar biasa, problem kemiskinan dengan yang dinikmati se- ketakadilan serta faktor-faktor bagian kecil warga riil terkait antar lain ketaknegara taatan wajib pajak, sehingga mempersulit pemerintah dalam mengatasi problem kemiskinan. Masyarakat miskin kurang optimal mendapat perhatian karena keterbatasan keuangan pemerintah akibat perilaku lebih dari 95 persen wajib pajak, yang tak mau membayar pajak.

Yang menarik, seperti dikatakan Unicef; di negeri ini tuntutan pada pemerintah sangat luar biasa. Namun ironisnya, pada saat yang sama, mayoritas wajib pajak lari dari tanggungjawab jawab untuk membayar pajak.

Padahal, di dunia ini dana dari pajaklah yang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan sosial.

Di luar persoalan pajak pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) juga potensial menggerus pemasukan yang seharusnya diterima pemerintah. Menurut anggota BPK BahrullahAkbar setiap tahun ada sekitar 1,7 milyar US Dollar, yang hilang dari bagian pemerintah dari kontraktor-kontrak kerjasama Indonesia (K3S) Migas. Jumlah tersebut, menurut Bahrul, berasal dari perhitungan “cost recovery” yaitu biaya dalam tahap eksplorasi (mencari cadangan migas) sampai biaya dalam tahap produksi yang tidak sesuai peraturan ataupun dibayar tidak dengan uang melainkan dengan minyak, padahal “cost recovery” dikeluarkan jauh sebelum minyak dihasilkan. Angkaangka dari potensi kerugian negara dari pengelolaan SDA itu masih bisa dideret panjang lagi seperti terkait pajak pengelolaan SDA, penyelundupan dan lainnya.

Tergambar paradoks luar biasa dari kondisi negeri ini.

Di satu sisi banyak potensi keuangan negara yang diduga dikemplang dari berbagai sektor dan di sisi lain lebih dari 50 persen penduduk, mengalami kesulitan ekonomi. Ada potensi kekayaan luar biasa, yang dinikmati sebagian kecil warga negara, termasuk yang disalahgunakan namun ada nestapa yang tersebar luas. Sebuah peta sosial yang menjadi pekerjaan berat pemerintah mendatang. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441 | TAHUN III

2

Pemilukada Lewat DPRD ‘Mengerikan’ JAKARTA-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali menegaskan sikap politiknya dengan memilih opsi pilkada dipilih secara langsung. Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Abdul Malik Haramain membantah anggapan Pilkada langsung lebih boros dan potensi konflik lebih besar.

Malik mengatakan solusi dari anggaran besar dengan mengadakan pilkada serentak. “Kalau pilkada serentak satu provinisi dapat irit hingga 30 persen,” kata Malik dalam Diskusi Fraksi PKB di MPR dan Garda Bangsa di Hotel Acacia, Jakarta, Minggu (14/9).

Dia mengatakan pengeluaran besar dalam pilkada langsung terletak pada biaya honor penyelenggara pemilu. Selain itu PKB juga mengusulkan pilkada digelar satu putaran.

“Bagaimana legitimasinya, ya treshold dinaikkan kalau 15 persen bisa 5-6 pasangan belum termasuk independen. Kalau treshold dinaikkan 20 persen hanya tiga pasang, independen juga dinaikkan tresholdnya,” katanya.

Anggota Komisi II DPR itu juga mengusulkan pembatasan dana kampanye. Diusulkan dana kampanye walikota sebesar Rp500juta.

Kemudian kampanye difasilitasi penyelenggara pemilu bukan calon kepala daerah.

“Kalau dipilih DPRD ngeri. Di draft lewat DPRD, menafikan peran

KPU, engga ada peran KPU, karena ketua DPRD membentuk panitia seleksi. Tidak ada peran Bawaslu, DPRD jadi tertutup,” ungkapnya.

Mengenai politik uang, Malik mengatakan pemilihan lewat DPRD tidak menjadi jaminan sistem itu akan hilang. Malik mengatakan sistem money politik di masyarakat tidak menjamin calon kepala daerah menang. Masyarakat dapat saja menerima uang tetapi tidak memilih calon kepala daerah itu. “Kalau DPRD ketahuan yang memilih. Tanpa mengurangi rasa hormat, mudharatnya lebih besar dipilih DPRD,” kata Malik.

Secara terpisah, pengamat politik Igor Dirgantara mengaku tak sependapat dengan sikap sejumlah Kepala Daerah yang meninggalkan partai jika pemilukada dipilih lewat DPRD. Pasalnya, keputusan meninggalkan partai tidak akan menyelesaikan masalah.

“Menurut saya, enggak perlu mundur karena parpol masih jadi instrumen utama dalam sistem politik Indonesia sebagai sumber rekruitment dan kendaraan politik yang sah dan legitimate dalam menghantarkan seseorang untuk menduduki jabatan publik,” katanya.

Dengan begitu, terang Igor, para Kepala Daerah yang terpilih melalui parpol tidak bisa mengenyampingkan peran partai politik dalam berdemokrasi. “Kita ambil contoh Bima Arya sebagai Wali Kota di Bogor tidak setuju dengan RUU Pilkada melalui pemilihan DPRD, tetapi dia tetap setia kepada PAN,” ujarnya.

Selain itu ada juga Wagub DKI, Basuki Tjahaja Purnama atau (Ahok)

keluar dari Gerindra dan Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat (KalBar) Awang Ishak yang juga mundur dari partai PAN. Karena itu, menurut Igor bahwa mereka (Kepala Daerah) yang menyatakan mundur dari parpolnya karena tidak sepaham berpolitik denganya hanyalah bentuk ungkapan kekecewaan sementara. Diprediksinya jika hal ini sudah selesai maka mereka akan kembali lagi ke parpol itu atau bahkan loncat ke parpol lain. “Ya, mungkin itu hanya bentuk kekecewaan aja. Bisa saja nanti mereka masuk parpol lagi atau meminta dukungan parpol lainnya,” ujarnya.

Sementara pengamat politik, Aidil Akbar menilai bahwa selayaknya Kepala daerah yang berasal dari parpol tidak memiliki satu misi yang sama, maka mereka harus segera mundur dari partai. Tetapi tidak hanya mundur dari partai, melainkan mundur dari jabatannya saat ini sebagai kepala daerah.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga etika politik mereka yang menolak RUU Pilkada melalui pemilihan DPRD. “Saya kira etikanya memang harus keluar jika sudah gak sejalan dengan kebijakan partai. Dan bahkan secara etika politik, tak hanya sekedar keluar dari parpol tapi juga mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala daerah. Kenapa? Karena kepala daerah itu diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang artinya dia menjadi daerah juga karena sudah diusung parpol,” kata Aidil. =GAM/ABD

APRESIASI SIKAP AHOK Warga menggunakan topeng Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok saat aksi di Car Free Day (CFD) Solo, Jawa Tengah, Minggu (14/9).

Aksi tersebut untuk mengapresiasi sikap Ahok yang mengundurkan diri dari Partai Gerindra akibat perbedaan pendapat perihal Undang-Undang Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah.

ant/maulana surya

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441 | TAHUN III SENIN 15 SEPTEMBER 2014

No. 0441 | TAHUN III

33

SOSIAL POLITIK

Presiden Bahas Dinamika ISIS JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan sejumlah menteri di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu, dalam rangka membahas perkembangan dinamika ISIS menyusul ditangkapnya sejumlah WNA di Palu.

ant/wahyu putro a

RAPIMNAS PPP. Plt Ketua Umum PPP Emron Pangkapi (kedua kanan) berbincang dengan Sekjen PPP M. Romahurmuziy (kedua kiri), Ketua DPP PPP Rusli Effendi (kiri) dan Politisi PPP Ahmad Yani ketika menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP di Jakarta, Minggu (14/9). Rapimnas PPP kubu Emron Pangkapi tersebut membahas perubahan kepemimpinan nasional PPP, konsolidasi DPW dan DPC serta menyikapi perkembangan politik di internal PPP.

PPP Konsisten di Koalisi Merah Putih JAKARTA- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan tetap konsisten dalam koalisi merah putih yang berada di luar pemerintahan.

“Bagi PPP berada di dalam atau di luar pemerintahan sama saja,” kata Sekretaris Jenderal DPP PPP Muhammad Romahurmuziy di Jakarta, Minggu.

Menurut Romy, panggilan Muhammad Romahurmuziy, penegasan posisi PPP tersebut dilakukan setelah sejumlah Pengurus Harian DPP PPP mengunjungi Ketua Majelis Syariah PPP, KH Maimun Zubair di Rembang, Jawa Tengah, Sabtu (13/9), guna menyampaikan hasil putusan rapat Pengurus Harian DPP PPP di Jakarta, pada Selasa (9/9).

Romy menjelaskan, amanah dari KH Maimun Zubair menyatakan, agar PPP tetap berada di dalam koalisi merah putih.

PPP, kata dia, khittohnya sebagai partai politik yang melakukan kritisi terhadap kebijakan pemerintah yag tidak pro-rakyat.

Ketua Komisi IV DPR RI ini menambahkan, KH Maimun Zubair juga meminta agar para pengurus PPP bisa men-

jaga keutuhan partai. “Jika ada dinamika internal agar diselesaikan sesuai dengan AD/ART partai,” katanya.

Romy menegaskan, KH Maimun Zubair juga menyatakan akan mendukung keputusan DPP PPP yang sesuai dengan AD/ART. “Mbah Mun (KH Maimun Zubair) juga berpesan agar pengurus PPP bisa keutuhan partai dan jangan sampai saling pecat-memecat,” katanya.

Mengenai hal ini, Romy menjelaskan, rapat Pengurus Harian DPP PPP yang memberhentikan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, sesuai dengan AD/ART partai.

Dalam AD/ART partai, kata dia, pemberhentian ketua umum bisa dilakukan dalam forum rapat PH DPP PPP yang qorum dan sebelumnya telah ada peringatan.

Sedangkan, Suryadharma Ali memberhentikan 15 pengurus DPP PPP tanpa peringatan sebelumnya dan tanpa melalui forum rapat DPP PPP, sehingga tidak memiliki legitimasi.

SDA Konsolidasi ke DIY Sementara itu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang diberhentikan dalam rapat pimpinan partai pada

9 September 2014, Suryadharma Ali, melakukan konsolidasi dengan jajaran dewan pimpinan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman, Minggu.

“Konsolidasi ini dilakukan untuk mewastikan jajaran kader PPP di daerah tetap mendukung dilakukannya muktamar pada 22 Oktober 2014,” kata Suryadharma Ali. Konsolidasi itu diikuti pengurus DPW PPP DIY dan DPW kabupaten serta kota di wilayah setempat.

Konsolidasi juga untuk menyikapi Rapat Pengurus Harian DPP PPP pada 9 September 2014 yang berujung pada pemecatan Suryadharma Ali sebagai ketua umum PPP. Menurut Suryadharma, keputusan pemecatan tersebut ilegal dan bertentangan dengan konstitusi partai.

“Ketua umum diangkat dan diberhentikan melalui mekanisme muktamar sehingga yang bisa memberhentikan ketua umum adalah muktamar, bukan dengan mekanisme rapat pengurus harian DPP,” katanya.

Ia mengatakan langkah sejumlah pengurus harian tersebut telah membuat partai menjadi kacau, karena tidak lagi berdasar AD/ART. =ANT/VICTORIANUS

“Agenda rapat hari ini memikirkan apa yang perlu kita lakukan di dalam negeri berkaitan dengan perkembangan dan dinamika ISIS yang sekarang menjadi topik di tingkat internasional,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Minggu.

Menurut Presiden, “kegaduhan” terkait ISIS telah terjadi di masyarakat dunia sehingga Indonesia lebih bagus untuk proaktif menawarkan kontribusi apa yang perlu dilakukan untuk menghentikan tragedi kekerasan dari mana pun datangnya.

SBY juga menyampaikan apresiasinya terhadap tindakan kepolisian yang berhasil menggagalkan gerakan-gerakan yang masih ingin melakukan aksi-aksi kekerasan.

Untuk itu, Presiden Yudhoyono juga mengajak berbagai pihak untuk jangan sampai terlena dan tepat waspada karena gerakan kekerasan tidak hanya bisa terjadi di Timur Tengah tetapi juga di dalam negeri ini.

“Saya mengajak untuk mari kita dengan serius memastikan negara dalam keadaan yang baik,” ujar Presiden.

Sejumlah pejabat menteri yang ikut dalam rapat terbatas tersebut antara lain Menkopolhukam Djoko Suyanto, Menkokesra Agung Laksono, Mendagri Gamawan Fauzi, Menlu Marty Natalegawa, Menag Lukman Hakim Saefuddin, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Moeldoko, Kapolri Sutarman, dan Kepala BIN Marciano Norman.

Sebagaimana diberitakan, empat warga negara asing yang ditangkap polisi karena diduga terlibat jaringan ISIS diterbangkan ke Jakarta dari Bandara Mutiara SIS Al Jufri, Palu, Minggu pagi.

Keempat warga asing yang di antaranya berkewarganegaraan Turki itu terbang menggunakan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 623.

Keempat warga asing itu berinisial AB, A, AB dan AJ. Mereka dikawal ketat oleh delapan anggota polisi dari Mabes Polri ketika hendak masuk pesawat terbang.

Keempat warga asing itu akan diperiksa lebih lanjut ke Mabes Polri terkait aktivitasnya di sejumlah daerah.

Mereka ditangkap di wilayah Kabupaten Parigi Moutong saat hendak menuju Kabupaten Poso pada Sabtu (13/9) sore.

Empat warga asing yang ditemani warga Indonesia itu hendak menuju Kabupaten Poso dengan diantar tiga warga Kota Palu bernama Saiful, Yudi dan Irfan yang semuanya tinggal di wilayah Palu Utara. Tiga warga Kota Palu itu juga telah diamankan aparat keamanan. =ANT/RAZI

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III

IBADAH HAJI

Gelombang Pertama Berakhir MEKKAH- Gelombang pertama keberangkatan jemaah calon haji ke Arab Saudi berakhir kemarin, Minggu (14/9) sehingga mulai hari ini jemaah yang datang ke Arab Saudi tidak lagi menuju atau ditempatkan di Madinah namun langsung ke Makkah.

“Gelombang kedua mulai datang besok. Dari Jeddah, jemaah langsung menuju Mekkah, kami siap melayani jemaah,” kata Kepala Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja Makkah Endang Jumali, di Mekkah, Minggu (14/9).

Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang diakses, Minggu, pada pukul 07.00 WIB, sebanyak 73.676 jemaah yang terbagi dalam 176 kloter dan 880 petugas sudah diberangkatkan ke Arab Saudi.

Kemarin, sebanyak 15 kelompok terbang (kloter) jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci melalui 10 embarkasi haji. Dua kloter di antaranya, yaitu jemaah haji dari Embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS) kloter 39 dan 40 yang sedianya diberangkatkan pada Senin (15/09) dini hari, akan diberangkatkan tengah malam tadi. Meski demikian, kedua kloter ini tetap dalam kelompok pemberangkatan gelombang kedua sehingga setibanya di Jed-

dah tidak ke Madinah, melainkan akan langsung menuju Makkah.

Gelombang pertama jemaah haji Indonesia diberangkatkan mulai 1 hingga 14 September 2014. Jemaah gelombang pertama ini mendarat di bandara Jeddah atau Madinah, lalu ditempatkan di Madinah antara lain untuk melakukan sunnah Arbain atau sholat wajib lima kali sehari selama delapan hari (40 waktu).

Setelah delapan hari di Madinah, jemaah diberangkatkan ke Makkah secara bertahap. Jemaah gelombang pertama, pertama kali tiba di Makkah pada 9 September tengah malam dan terus berdatangan hingga kini. Akhir jemaah gelobang pertama yang berangkat dari Madinah ke Makkah adalah pada 23 September.

Sementara itu seluruh jemaah gelombang kedua (yang mulai berangkat besok) mendarat di Jeddah dan langsung diberangkatkan ke Makkah, untuk langsung melaksanakan umroh wajib. Jadwal kedatangan jemaah

gelombang kedua adalah 15-28 September.

Oleh sebab itu, mulai hari ini Makkah akan menerima jemaah haji gelombang kedua (yang langsung dari Indonesia) serta jemaah haji gelombang pertama dari Madinah.

Kuota haji Indonesia pada tahun 2014 adalah 168.000 orang yang terdiri dari 155.200 jemaah haji reguler dan sisanya jemaah haji khusus. Hingga akhir pendaftaran hanya ada sembilan kuota yang belum terisi.

Secara umum, proses pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama berjalan dengan lancar, baik pada proses pemberangkatan jemaah dari Embarkasi ke Bandara di Tanah Air, penerbangan dari Tanah Air ke Jeddah, pemberangkatan jemaah dari Jeddah ke Madinah, maupun pergerakan jemaah dari Madinah ke Makkah.

“Secara umum berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang dijadwalkan,” demikian penegasan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Abdul Djamil ketika dimintai tanggapannya terkait evaluasi pemberangkatan jemaah haji 1435H gelombang pertama, Minggu (15/09) pagi. =ANT/UNGGUL

ant/fiqman sunandar

BERANGKAT. Beberapa calon jemaah calon haji Manado embarkasi Balikpapan menaiki anak tangga setibanya di Asrama Haji, Manado, Sulawesi Utara, Minggu (14/9). Data kementerian agama Sulut menyebutkan jumlah jemaah calon haji Sulut 2014 sebanyak 556 orang.

KEMELUT PARTAI BERINGIN

Ical Sukses Jinakkan Agung Laksono JAKARTA-Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie sukses menjinakkan Wakil Ketua Partai Golkar, Agung Laksono. Hal ini terlihat dari sikap politik Agung yang tidak lagi mempersoalkan kapan musyawarah nasional (Munas) Golkar digelar.

Menko Kesra ini justru menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan munas ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.

Padahal hubungan keduanya sempat memanas saat beradu argumen di kantor DPP Golkar beberapa waktu lalu.

Kala itu, Agung termasuk salah satu tokoh Golkar yang mendorong agar Musyawarah Nasional digelar pada tahun 2014 untuk mencari pengganti Ical. Namun sikap Ketua Umum Kosgoro 1957 itu berbalik 180 derajat saat ini. Kandidat Ketua Umum Golkar ini justru berada dibarisan Ical yang memang mengagendakan Munas pada 2015 nanti.

Saya lebih baik mengalah, karena bukan kewenangan saya menyelenggarakan Munas

Agung Laksono Politisi Golkar

Agung beralasan, keputusan mendukung pelaksanaan Munas Oktober 2015 sematamata menyelamatkan partai.

“Dengan cara ini juga terhindar perpecahan, gontok-gontokan, karena pasti yang ambil untung bukan Golkar sendiri, tapi partai lain,” jelas Agung di sela acara Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) Kosgoro 1957, di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (14/9).

Menurutnya, jangan sampai masyarakat menilai Partai Golkar sebagai partai tertua, tapi tidak dapat mengatasi konflik internal. Dirinya menilai, jalan keluar atas permasalahan tersebut dapat diselesaikan, melalui diskusi sehingga berujung pada sebuah titik temu.

Ketua Umum Kosgoro 1957 ini juga mengaku desakan yang dilakukannya untuk mempercepat Munas, karena menurut AD/ART semestinya dilaksanakan pada bulan Oktober 2014.

“Saya lebih baik mengalah, karena bukan kewenangan saya menyelenggarakan Munas. Pada

akhirnya keberatan pribadi itu menjadi lumer karena kepentingan nasional,” kata Agung.

Menurutnya, keputusan waktu pelaksanaan Munas akan disahkan melalui Rapat Pimpinan Nasional yang digelar Oktober.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie merasa cukup puas dengan capaian partainya di pemilu legislatif dan pemilu presiden lalu. Dia berharap, seluruh kader Golkar dan ormas yang menaunginya juga bisa merasakan hal serupa. “Kalau kita melihat agenda politik yang dilakukan lima tahunan sekali, kita sudah menyelesaikan pileg dan pilpres. Kita sudah berpartisipasi dengan cantik. Partai golkar berpartisipasi dengan cantik,” katanya.

Secara terpisah, Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago menilai, Golkar lebih baik ketimbang PPP dalam kemampuan mengelola konflik internal. “PPP kalah jauh dibandingkan Golkar, tak bisa dinafikan, Golkar itu hancur juga di internalnya, tapi enggak kelihatan konfliknya muncul ke permukaan,” tuturnya.

Dia menganggap Golkar lebih bisa bermain cantik ketimbang PPP dalam mengatasi agar konfliknya tidak mencuat ke publik.

Seperti diketahui, PPP sedang dilanda perpecahan.

Situasi itu bermula dari rapat pengurus DPP dan DPW PPP pada Rabu 10 September lalu yang hasilnya mencopot SDA dari jabatan Ketua Umum DPP PPP. Alasan pencopotan itu karena status SDA sebagai tersangka kasus korupsi mengganggu citra partai. SDA pun bereaksi. Mantan menteri agama ini menilai pencopotan jabatannya ilegal karena tidak melalui muktamar.

Kubu SDA pun memecat balik tiga pengurus PPP, yakni Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy, dan Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa dan Emron Pangkapi. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441 | TAHUN III No. 0441 | TAHUN III

55

MENYONGSONG MEA

Perbankan Optimis Mampu Bersaing

ant/ampelsa

KERJASAMA PERDAGANGAN IMT-GT. Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia, Chairul Tanjung (ketiga kanan) didampingi Gubernur Aceh, Zaini Abdullah (ketigakiri), menyaksikan Directur General Asian Development Bank (ADB), Mr James Nugent (kedua) saling bertukar dokumen dengan Direktur Centre for IMT-GTsub Regional Coperation (CIMT), Pairote Potivong (kedua kanan) usai menandatangani kerjasama pada hari terakhir Indonesia-Malaysia-Thailand, Growt-Triangle (IMT-GT) di Banda Aceh, Minggu (14/9). Pertemuan pada hari penutupan kerjasama IMT-GT di Aceh tersebut, masing-masing negara masih membahas kerjasama transportasi perdagangan melalui laut dan udara dan tindak lanjut dari kebijakan akan dibahas pada pertemuan IMT-GT selanjutnya tahun 2015 di Malaysia.

PDB Tak Mencerminkan Produktivitas JAKARTA-Kebijakan yang berfokus pada upaya meningkatkan Product Domestic Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi semata adalah salah. PDB naik karena produksi barang-barang dan jasa meningkat. Namun, kenaikan PDB itu tidak selalu mencerminkan peningkatan Kemampuan Produktif negara itu apabila barang dan jasa hanyalah barang dan jasa hasil dari proses produksi sederhana, yang tidak memberi peluang bagi pemanfaatan teknologi yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Demikian disampaikan Wakil Presiden Boediono, dalam acara Vice Presendential Lecturer berjudul “Competitiveness of Indonesia”, yang diadakan Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor, di hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu, (13/9).

Boediono mengatakan, kenaikan PDB juga tidak mencerminkan Kemampuan Produktif yang lebih besar apabila barang dan jasa yang dihasilkan hanya laku di pasar karena harganya murah karena diproduksi dengan upah murah. “Dan yang lebih parah, apabila naiknya PDB itu berasal sekedar dari penjualan ‘harta warisan’ bangsa itu, yaitu kekayaan alamnya, tanpa upaya untuk meningkatkan nilai tambahnya,” jelas Boediono, di depan 350 peserta yang hadir dalam acara itu.

Sementara itu, masih kata Guru Besar UGM ini, sumber dari peningkatan produktivitas, mengutip ekonom Jerman abad 19, Friedrich List, yang dianggap mempunyai konsepsi mengenai Ekonomi

Nasional yang relevan dengan kondisi Indonesia, yakni pada kreativitas manusia (mental capital menurut istilah List.

Dalam terminologi masa kini sumber peningkatan produktivitas ini disebut technical progress. Sumber peningkatan produktivitas dengan score tertinggi kedua adalah physical capital, termasuk didalamnya infrastruktur dan mesin-mesin dan sarana produksi lain.

Dalam terminologi teori ekonomi masa kini sumber ini disebut capital deepening. Konsep List ini memberi petunjuk kemana upaya pembangunan terutama harus diarahkan-kembangkan kreativitas manusia dan bangun lebih banyak infrastruktur dan sarana-sarana produksi.

Keduanya membutuhkan investasi-yang pertama untuk membangun manusia terutama melalui program pendidikan dan kesehatan, dan yang kedua untuk membangun sarana dan prasarana produksi.

Namun, Boediono menilai List tidak memberikan konsep yang jelas tentang

bagaimana investasi meningkatkan kreativitas manusia dan kreativitas itu dapat diwujudkan menjadi peningkatan produktivitas. Baru beberapa dekade kemudian ekonom Joseph Schumpeter menjelaskannya dengan dengan gamblang.

“Schumpeter menggarisbawahi peran sentral dari satu kelompok manusia, yaitu wirausaha atau entrepreneurs dalam mentransformasi ide menjadi kenyataan, yaitu peningkatan produktivitas,” kata Boediono.

Schumpeter menekankan satu proses penting lagi yang harus terjadi apabila peningkatan produktivitas itu diinginkan untuk menyebar luas ke seluruh bagian dari perekonomian. Proses itu ia sebut sebagai creative destruction, yang intinya adalah perusahaan yang telah mengadopsi inovasi sehingga produktivitasnya meningkat harus diperbolehkan untuk menggeser atau bahkan mengganti perusahaan yang produktivitasnya mandeg.

Menurut Boediono, teori Schumpeter melengkapi teori Daya Saing List. Jadi, tidak hanya investasi di bidang pendidikan dan kesehatan serta investasi di bidang sarana dan prasarana produksi harus diprioritaskan, tetapi juga harus dilengkapi dengan program dan kebijakan khusus untuk mendorong terciptanya kelompok wirausaha yang mampu menerjemahkan ide atau penemuan menjadi praktek nyata dalam proses produksi. =GAM

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimis perbankan nasional mampu bersaing menjelang liberalisasi pasar keuangan ASEAN pada 2020. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menilai bank-bank Tanah Air mempunyai keunggulan menghadapi pesaing di Singapura atau Malaysia yang punya kekuatan dari sisi permodalan.

Dua segmen layanan perbankan yang bikin Indonesia unggul adalah ritel dan kredit mikro. “Sudah jadi rahasia umum, banyak orang asing belajar microfinance ke Indonesia. Kita juga kuat di ritel.

Keterampilan-keterampilan pokok industri keuangan nasional itu menurut saya perlu dijual,” katanya.

OJK memahami bahwa banyak bank BUMN atau swasta lokal masih enggan membuka cabang di ASEAN. Alasannya seragam, pasar dalam negeri saja masih terlalu besar untuk digarap.

Muliaman mengingatkan bahwa potensi pasar Asia Tenggara terlalu sayang buat dilewatkan. Terutama bila melihat kesediaan negara-negara di sisi utara ASEAN, seperti Vietnam, Myanmar, atau Kamboja yang sangat mengharapkan investasi asing bidang keuangan masuk.

“Bagi pelaku bisnis keuangan, pasar yang tadinya 250 juta orang, dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN pasar akan mendadak jadi 600 juta orang. Pelaku bisnis kita harus punya perspektif jangka panjang,” imbuhnya.

Sementara itu, BI meyakini likuiditas perbankan bakal terus membaik. Ini seiring dengan aliran masuk uang kartal pascalebaran dan kian tingginya penyerapan anggaran belanja pemerintah hingga akhir tahun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menjelaskan simulasi dengan menggunakan skenario pertumbuhan kredit 17 persen, pembalikan modal dan penaikan harga BBM, rasio likuiditas perbankan di 2014 diperkirakan masih di atas batas aman.

Secara umum, Tirta mengungkapkan, kondisi stabilitas sistem keuangan masih solid. Hal ini ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan relatif terjaganya kinerja pasar keuangan.

Beberapa indikator menunjukkan perkembangan yang positif. Rasio kecukupan modal (CAR) perbankan pada Juli 2014 sebesar 19,39 persen, jauh di atas ketentuan minimum 8 persen.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) tetap rendah dan stabil di kisaran 2 persen. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III

ant/reno esnir

JAKARTA BEBAS KEMISKINAN. Seorang ibu menggendong anak mengemis di Kawasan Terowongan Pasar Gembrong, Jakarta, Minggu (14/9). Pemprov DKI Jakarta akan menilai tingkat kemiskinan di Ibu Kota berdasarkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yaitu senilai Rp2,23 juta dan Jakarta akan masuk kota peringkat 7 besar yang bebas dari kemiskinan di dunia pada 2035.

Gakin Makin Sulit Punya Rumah JAKARTA-Kondisi sektor properti di Indonesia sangat menyedihkan. Pergerakan pasar properti golongan menengah atas naik secara signifikan tanpa harus ada intervensi pemerintah sedikitpun. Sedangkan, masyarakat kelas menengah ke bawah kesulitan masuk sektor properti meski sudah ada aturan pemerintah.

Pengamat properti, Panangian Simanungkit mengatakan dengan penurunan suka bunga para pengembang dan investor tanpa diarahkan langsung bergerak menyambar peluang di bisnis properti.

Hal ini telah terjadi dalam 10 tahun terakhir. “Padahal pendorong utama mereka membeli unit-unit properti itu adalah

momentum berinvestasi untuk memetik keuntungan. Itu pula sebabnya mengapa produk-produk yang ditawarkan para pengembang belakangan ini, seperti apartemen, town house, rumah dan ruko selalu ludes terjual,” katanya di Jakarta, Minggu (15/9).

Dia menegaskan para pengembang sadar bahwa calon pembeli kelas atas itu bukanlah mereka yang benar-benar membutuhkan rumah atau apartemen untuk langsung dihuni (end-user). Tapi sebagian besar pembeli properti itu adalah para pedagang, investor pemilik uang nganggur untuk tujuan investasi dan menyimpan hasil korupsinya. “Tetapi golongan bawah dengan sinyal penurunan suku bunga saja tidak cukup bagi mereka untuk menggerakkan kegairahan pasar RSH dan Rusunami. Karena pasar properti untuk golongan bawah sangat memerlukan intervensi kebijakan dari pemerintah, berupa dorongan untuk memacu pembangunan RSH dan Rusunami, sekaligus pengawasan terhadap penyaluran subsidinya,” tegasnya.

Panangian mengatakan, jika kondisi ini

terus terjadi serta tidak ada solusi kongkrit, akibatnya para pengembang akan membangun rumah rumah kelas menengah atas di lahan yang awalnya diperuntukkan RSH dan Rusunami. Harganya juga semakin tidak terjangkau oleh masyarakat kelas bawah dan dipastikan mereka semakin kesulitan mendapatkan tempat tinggal. “Sehingga pupuslah harapan kalangan bawah untuk memiliki rumah. Inilah salah satu pekerjaan rumah bagi Presiden terpilih Joko Widodo,” jelasnya.

Tidak berkembangnya pasar properti kelas bawah karena pengembang sudah tidak tertarik membangun RSH dan Rusunami. Pasalnya pemerintah mengeluarkan aturan bahwa subsidi RSH mulai tahun 2015 akan diberhentikan.

Sementara pembangunan Rusunami yang dimulai tahun 2007 malah sudah berhenti sejak 2 tahun yang lalu karena soal aturan KLB yang belum tuntas. “Bisnis properti yang menggelora demikian dahsyat 10 tahun terakhir ini telah mengukuhkan kesan bahwa golongan kaya yang jumlahnya demikian kecil itu, akan semakin kaya

lagi, dari hasil investasinya di properti. Sebaliknya, golongan bawah yang jumlahnya besar akan semakin terpuruk daya belinya,” pungkasnya.

Lebih lanjut dia mengaku kecewa dengan realisasi perkembangan bisnis properti dalam 10 tahun terakhir . Pasalnya, bisnis properti telah menumbuhkan ketegangan dan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat golongan berpenghasilan rendah.

Panangian menyebut pembangunan sektor properti yang amat pesat seakanakan hanya dinikmati kalangan tertentu.

Yakni mereka dari golongan berpenghasilan tinggi, tanpa melibatkan kalangan menengah-bawah. “Memang terasa sangat ironis, karena pemerintahan SBY dalam hal ini Kementerian Perumahan seakan-akan kesulitan bahkan tidak mampu menciptakan iklim kondusif bagi para pengembang untuk lebih banyak lagi membangun rumah bersubsidi baik tapak (RSH) maupun rumah bersubsidi susun (Rusunami),” pungkasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

endewasaan politik tidak terlihat di internal PPP. Parpol berlambang kakbah ini terus terkungkung permasalahan yang terjadi di elite partainya. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang menggantikan Hamzah Haz dan Sekjen DPP PPP M. Romahurmuziy yang terpilih dalam Muktamar VII PPP 2011 hingga kini tak ubahnya musuh dalam selimut di internal PPP. Bahkan keduanya saling menjatuhkan dan memecat.

Pada April 2014 lalu DPP PPP memecat Suryadharma Ali dari posisi Ketum PPP, karena mendukung Prabowo Subianto dalam pilpres tahun ini. Pemecatan balasan dilakukan oleh SDA. Pada 12 September, SDA balas mencopot tiga Wakil Ketua Umum PPP dan Sekretaris Jenderal DPP PPP M. Romahurmuziy. Insiden saling pecat seperti ini tampaknya menjadi tradisi baru di PPP yang perlu didewasakan.

Karena insiden itu sangat merugikan partai berlambang kakbah itu.

Tidak seharusnya elite parpol berasas Islam itu memberikan contoh yang tidak selayak itu. Saling pecat semacam itu mengindikasikan elite PPP hanya lebih mengedepankan kepentingan pribadinya, bukan kepentingan rakyat yang diprioritaskan. Sebab jika elite parpol PPP itu mengedepankan kepentingan rakyat, maka tidak aka nada konflik yang berujung pada saling pecat. Elite parpol akan satu tujuan: mengawal kebutuhan rakyat.

Meskipun begitu perbedaan pendapat memang bisa saja terjadi.

Akan tetapi, perbedaan pendapat dan dukungan terhadap salah satu dukungan dalam pilpres sejatinya bisa dikomunikasikan secara baikbaik, dengan tetap menjaga keharmonisan. Itu juga sebagai salah contoh positif terhadap rakyat Indonesia, teruma pada para konstituennya.

Tapi tak ubahnya nasi telah menjadi bubur, konflik internal PPP telah berujung pada saling pecat itu pun telah terjadi. Sudah saatnya dipikirkan kembali. Jadikan AD/ART Partai PPP sebagai rujukan penyelesaian permasalahan elite politisi PPP itu.

Agar PPP tetap solid dan tak terpecah seperti yang terjadi di PDI. Islah tahap II antara kubu SDA dan Romahurmuziy masih terbuka, kenapa itu tidak dilakukan? (*)

Opini

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441 | TAHUN III

77

Pemilukada dan Hasrat Berkuasa

Salam Songkem

Pendewasaan Politik

KORAN MADURA

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 No. 0441 | TAHUN III

Wacana pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dikembalikan menjadi wewenang anggota DPRD, tentu harus dilihat sebagai sebuah motif politik kepentingan tertentu.

Sejak paket UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dipecah menjadi beberapa Undang-Undang, termasuk Rancangan Undang-Undang Pemilukada yang mengatur proses pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, DPR nyaris sepakat untuk dilakukan dengan cara pemilihan langsung.

P

roses politik terus berjalan seiring berlangsungnya Pemilu 2014 lalu. Ada bagian fragmen politik yang kemudian menjadi trigger sebagian besar Fraksi DPR RI berbalik arah untuk melaksanakan pemilukada lewat lembaga perwakilan, yaitu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Motif politik ini dapat dibaca sebagai imbas dari kekalahan pihak Koalisi Merah Putih yang mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan M Hatta Rajasa.

Seperti diketahui, pemilihan kepala daerah agar dipilih oleh DPRD getol disuarakan oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Seperti Par-

tai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Koalisi Merah Putih berambisi dengan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka gabungan koalisi mereka dapat menyapu habis pemilihan kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia.

Koalisi Merah Putih tentu ingin menunjukkan “taring” politiknya, bahwa mereka masih dapat berbuat lebih untuk menumpaskan hasrat berkuasanya.

Sebelum ini, Undang-Undang 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD merupakan produk mutakhir DPR yang dianggap tidak respek pada kepentingan umum. Dan hanya mementingkan kelompok koalisi yang terbentuk dengan sarat syahwat kekuasaan itu.

Pemilukada Demokratis Demokrasi sebagai sebuah sistem politik mensyaratkan adanya legitimasi yang kuat sebagai mandat rakyat. Demokrasi merepresentasikan berbagai cita-cita rakyat yang telah diberikan kepada orang seorang atau sekelompok orang melalui proses pemilihan umum.

Oleh karenanya, amanat yang diberikan kepada keterwakilan itu tidak boleh dicederai oleh kepentingan dan hasrat berkuasa semata. Sebab, sesungguhnya kedaulatan berada di tangan rakyat. Keterwakilan hanyalah saluran (chanelling) suara rakyat, untuk digagas dan diimplementasikan menjadi sebuah aturan main bersama. Sehingga ketertiban umum tercipta dengan baik.

Sistem demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Sistem demokrasi dianggap sebagai sistem yang paling sempurna dan paling baik serta sangat diharapkan dapat terrealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada suatu negara yang menganut

sistem demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi harus ditegakkan, salah satu prinsip demokrasi tersebut adalah adanya proses pemilihan umum yang bebas dan adil serta dilaksanakan secara periodik (Syafie, 2002).

Amandemen kedua UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Frase ini kemudian diterjemahkan sebagai pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.

Bahkan dibuka peluang untuk calon independen ikut berkompetisi dalam kontestasi pemilihan umum kepala daaerah dan wakil kepala daerah.

Peluang ini diberikan sebagai koreksi dan tandingan atas arogansi dan hegemoni politik partai-partai politik yang sarat dengan transaksi “dagang sapi” dalam mengusung pasangan calon kepala daerah.

Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pemilukada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Yakni: (1). pemilukada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, bahkan Kepala Desa selama ini telah dilakukan secara langsung. (2). pemilukada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945.

Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masingmasing sebagai kepala pemerin-

tahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang dipilih secara demokratis. (3). pemilukada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civic education) yang membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.

(4). pemilukada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah dan (5). pemilukada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional.

Selayaknya kita berharap, wacana ini memberi pelajaran berharga bagi keberlangsungan proses demokrasi dan kedaulatan rakyat di masa depan. Bahwa politik dan demokrasi tidak selamanya sebangun dengan harapan dan cita-cita kebangsaan. Oleh karena itu, sebagai rakyat yang cerdas, maka sudah saatnya men-delete anasir-anasir jahat dari dunia politik tanah air. Semoga bisa!=

Sistem demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara”

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 No. 0441 | TAHUN III

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441 | TAHUN III

8

PEDAGANG KAKI LIMA

Pembangunan Sentra PKL Perlu Dikaji SURABAYA - Anggota DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat mengkaji ulang rencana pembangunan 10 sentra pedagang kaki lima, agar nantinya tepat sasaran.

Anggota DPRD Surabaya Baktiono di Surabaya menilai proyek pembangunan sentra PKL milik Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya itu, tidak didasari oleh kajian yang benar, karena terbukti banyak yang terbengkalai dan tak berpenghuni.

Untuk membangun sentra PKL itu sebenarnya tidak harus memerlukan kajian yang rumit, cukup dengan pertimbangan apakah lokasi yang akan dibangun diminati dan menguntungkan para PKL,�

Baktiono

Anggota DPRD Surabaya

ant/hendra sonie

ALAT BERAT BEROPERASI DI LAPINDO. Pekerja dengan menggunakan alat berat Eksavator (Bego) melakukan pengurukan di titik 68 Desa Gempolsari, Porong, Sidoarjo, Jatim.

SURABAYA - Kalangan anggota DPRD Surabaya periode 2009-2014 mempertanyakan konsistensi Sekretaris DPRD (Sekwan) Surabaya M. Afghani terkait pengembalian mobil dinas yang diberikan batas waktu hingga 24 September mendatang.

"Saya mohon Pak Afghani selaku sekwan lebih dewasa karena surat pengembalian mobil dinas pada 24 September yang buat sekwan sendiri. Tanggal 24 batas akhir itu patokan jangan melenceng dari aturan. Jangan buat prediksi sendiri, itu fitnah dan pembohongan publik," kata mantan anggota DPRD Surabaya dari Partai Golkar, Erick Reginal Tahalele di Surabaya, Minggu (14/9).

"Untuk membangun sentra PKL itu sebenarnya tidak harus memerlukan kajian yang rumit, cukup dengan pertimbangan apakah lokasi yang akan dibangun diminati dan menguntungkan para PKL," katanya, Minggu (14/9).

Namun, kata dia, fakta yang ada di lapangan masih banyak yang terbengkalai karena sepi penghuni, sehingga PKL jus-

Konsistensi Sekwan Dipertanyakan Menurut dia, pihaknya respons dengan penjelasan sekwan terkait adanya imbauan agar anggota dewan lama segera mengembalikan mobil dinas.

Hanya saja, lanjut dia, cara penyampaian Sekwan yang mengkaitkan semangatnya anggota dewan lama mengambil uang jasa pengabdian Rp9 juta per orang dengan malasnya mengembalikan mobil dinas.

"Saya setuju kalau sampai 24 September mobil dinas belum dikembalikan agar lapor polisi.

Itu bisa dikatakan penggelapan," katanya.

Erick mengatakan selama menjadi angota dewan jarang memakai mobil dinas, melainkan memakai mobil pribadi. Namun, ia akhirnya bersikap belum mengembalikan mobil dinas karena polemik yang dibuat, bukan untuk meluruskan tapi malah buat opini negatif.

"Jangan kembalikan hanya karena opini dan citra. Rakyat butuh kebenaran bukan opini dan citra. Saya akan kembalikan ber-

dasarkan fatsun dan aturan bukan opini. Aturan dibuat untuk ditaati bukan di jadikan pelengkap," katanya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga menyayangkan kebijakan sekwan yang membuat surat pengembalian mobil dinas pada 24 September.

"Setahu saya semestinya tujuh hari setelah purna tugas, mobil dinas harus dikembalikan. Tapi kenapa buat surat sampai satu bulan," katanya.

Hal sama juga diungkapkan

tru tidak merasa diuntungkan dengan lokasi yang dibangun, seperti di sentra Bulak, Tandes, Pakal, Ampel dan terakhir di Urip Sumoharjo.

Baktiono menekankan bahwa untuk membangun sebuah sentra PKL seharusnya diperhatikan lokasi dan calon penghuninya, agar tidak menjadi bangunan yang terbengkalai dan terkesan sia-sia, karena akan berimbas kepada tudingan pemborosan anggaran APBD. Semua program itu, kata dia, memang menjadi domain Bappeko Surabaya karena berkaitan dengan penggunaan dana APBD kota Surabaya, sementara Dinas Koperasi hanya sebagai pelaksana program kebijakan.

"Harusnya mereka mengkaji apakah lokasi yang akan dibangun itu menarik sekaligus menguntungkan bagi calon PKL yang akan menghuni, kalau sebaliknya, tentu akan ditinggalkan bahkan tidak tertarik sama sekali," katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Hadi Mulyono sebelumnya mengatakan pihaknya merasa lebih termotivasi untuk menyelesaikan pembangunan 10 sentra PKL baru tersebut setelah mendapatkan arahan dari Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Pekan lalu, kata dia, wali kota menyampaikan bahwa kinerja dinas koperasi dan UKM lamban karena dinilai kurang maksimal dalam menjalankan programnya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK anggota dewan lama dari Partai Demokrat Dedy Prasetyo.

"Yang buat surat setwan sendiri untuk batas pengembalian 24 September, terus sejak bulan Juli sudah didesak untuk dikembalikan," katanya.

Mestinya, kata dia, Sekwan harus konsisten dengan surat yang dibuatnya sendiri. Apalagi mau mengancam mau melaporkan ke inspektorat dan pihak terkait.

Sekretaris DPRD Surabaya M. Afghani sebelumnya mengatakan dari 50 anggota DPRD Surabaya lama, baru 28 anggota dewan yang sudah mengembalikan mobil dinas.

"Jika pada 24 September belum dikembalikan, kami akan pakai cara lain agar mobil dinas itu kembali pada kami. Misalnya dengan melaporkan ke Inspektorat," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441 | TAHUN III

9

ant/irsan mulyadi

TUNTUT PENDIDIKAN GRATIS. Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) berunjuk rasa di Bundaran Majestik, Medan, Sumut, kemarin. Mereka mendesak pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono maupun pemerintahan yang akan datang Joko Widodo - Jusuf Kalla menerapkan pendidikan gratis di seluruh daerah.

Ada Manipulasi Jam Mengajar untuk Mendapatkan TPP TULUNGAGUNG - Dewan Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengindikasikan ada sejumlah oknum guru yang secara sengaja memanipulasi jam mengajar demi memenuhi syarat minimal 24 jam per pekan, untuk mendapat hak tunjangan prestasi pendidik (TPP).

"Kasus ini tentunya harus diselidiki lebih dulu. Tapi informasi yang diterima dewan pendidikan begitu," kata Ketua Dewan Pendidikan Tulungagung, Supriyono, Minggu (14/9).

Namun siapa, berapa, dan di sekolah mana saja dugaan manipulasi jam mengajar itu dilakukan, Supriyono tidak mengungkap lebih jauh.

Ia hanya mengatakan, prak-

tik manipulasi dilakukan sejumlah oknum guru yang tidak memiliki jam mengajar minimal 24 jam per pekan, dengan melibatkan pihak lembaga sekolah tertentu.

"Jika kecurangan itu ditemukan, dinas pendidikan harus bertindak tegas. Jatuhkan sanksi, bahkan jika perlu hak sertifikasi (TPP) dicabut," tegas Supriyono yang juga menjabat sebagai Ketua

DPRD Tulungagung.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Bambang Triono mengatakan, sampai saat ini belum menemukan bukti adanya kecurangan dalam pemenuhan kuota minimal jam mengajar bagi guru bersertifikasi.

Namun, ia berjanji untuk menindaklanjuti informasi yang masuk, baik ke dinas maupun dewan pendidikan, terkait rekayasa jam mengajar tersebut.

"Dinas Pendidikan tidak akan mentolerir ulah oknum guru yang sudah mendapat sertifikasi, tapi mengajarnya asal-asalan," tegasnya.

Bambamg mengancam akan

menindak pelaku yang terlibat manipulasi/rekayasa jam mengajar demi mencapai syarat kuota minimal 24 jam per pekan.

Tidak hanya mencabut hak sertifikasi, namun juga menuntut guru bersangkutan untuk mengembalikan seluruh dana TPP yang pernah diterimanya.

"Kepala sekolah yang membawahi guru nakal ini, jika terbukti terlibat atau setidaknya mengetahui jam mengajar anak buahnya, akan dicopot dari jabatannya," ancamnya.

Sebagai langkah awal menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta rekomendasi dewan pendidikan, kata Bambang, pihaknya berencana mela-

kukan pengukuran kinerja guru secara utuh.

Hal itu menurut Bambang, akan dilakukan dengan melakukan verifikasi langsung dan audit lapangan demi mendapat data sebenarnya mengenai kuantitas serta kualitas jam ajar guru secara obyektif.

"Syarat penerimaan tunjangan sertifikasi yakni, guru memenuhi mengajar 24 jam dalam seminggu dengan jumlah siswa 25 hingga 30 orang. Itu untuk guru program studi. Sedangkan, untuk guru bimbingan penyuluhan (BP) wajib memenuhi mengajar 150 siswa per minggu," terang Bambang. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441 | TAHUN III

PARLEMEN

Pengadaan Laptop Baru Ditolak

ant/widodo s. jusuf

DUKUNG PILKADA LANGSUNG. Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (14/9). Mereka menolak RUU Pilkada dan mendukung pelaksanaan pilkada langsung tanpa diwakili oleh DPRD.

Koalisi Merah Putih Harus Dengarkan Rakyat JEMBER - Politisi Partai Hanura Lily Chodidjah Wahid atau yang biasa dipanggil Lily Wahid minta Koalisi Merah Putih di DPR mendengarkan aspirasi rakyat terkait dengan Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah.

"Saya yakin rakyat dan sebagian besar konstituen partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih setuju dengan pilkada langsung (oleh rakyat, red)," kata Lily usai menjadi pembicara dalam kuliah umum di Gedung Soetardjo Universitas Jember, Jawa Timur.

Menurut dia, awalnya sistem ketatanegaraan Indonesia menganut pemilihan presiden dan kepala daerah oleh wakil rakyat,

namun seiring dengan perkembangan dinamika politik maka undang-undang yang mengatur tentang pilpres dan pilkada juga mengalami perubahan dengan melakukan pilihan langsung untuk pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Sistem politik Indonesia yang menganut sistem presidensial juga mengamanatkan presiden dipilih langsung oleh rakyat dan hal itu berlaku untuk pemilu kepala daerah, sehingga elit politik di DPR seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat," ucap adik kandung almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.

Ia optimistis mayoritas konstituen tim Koalisi Merah Putih menginginkan kepala daerah dipilih secara langsung, bukan melalui perwakilan anggota DPRD di tingkat provinsi dan ka-

Lily Chodidjah Wahid Politisi Partai Hanura

bupaten/kota.

"Pemilu secara langsung oleh rakyat merupakan kesepakatan wakil rakyat di DPR, sehingga saya minta para elit politik mendengarkan aspirasi

masyarakat dan konstituennya karena mereka telah memberikan mandat kepada wakil rakyat," ucap mantan anggota DPR dari PKB itu.

Dalam rapat Panja RUU Pilkada pada Selasa (9/9) di DPR, semua fraksi partai Koalisi Merah Putih tetap bersepakat untuk menggelar pilkada melalui DPRD yakni enam fraksi mendukung pilkada dipilih oleh DPRD, sedangkan tiga fraksi minta pilkada dipilih oleh masyarakat secara langsung.

Setelah disepakati di tingkat Panja, rumusan tersebut rencananya akan ditetapkan pada 23 September 2014 di tingkat komisi dengan Mendagri, kemudian hasil keputusannya dibawa ke tingkat II untuk diputuskan dalam rapat paripurna DPR pada 25 September 2014. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

SURABAYA - Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji menolak pengadaan laptop baru untuk anggota dewan, karena dinilai kurang banyak manfaatnya, mengingat saat ini sudah banyak yang memiliki perangkat yang lebih baik seperti smartphone maupun tablet.

"Tidak perlu beli laptop baru, buat apa. Malah menghabiskan anggaran saja. Anggota dewan sekarang punya alat penunjang kerja sendiri yang kualitasnya jauh lebih baik, seperti iPad dan lainnya," kata Armuji di Surabaya, Minggu (14/9).

Selain itu, lanjut dia, kondisi laptop yang dipinjamkan kepada anggota dewan lama saat ini kondisinya banyak yang masih bagus dan bisa digunakan lagi untuk menunjang kinerja kedewanan.

Armuji juga meminta agar laptop yang sudah dikembalikan anggota dewan periode sebelumnya, tidak perlu diserahkan ke anggota dewan yang baru. Jika memang ada anggota dewan yang membutuhkan, mereka bisa langsung saja datang ke Setwan dan meminta laptop tersebut untuk digunakan.

Menurut dia, sejak awal pengadaan laptop untuk anggota dewan periode 2009-2014 tidak begitu mendesak dan terkesan mengada-ada. Ketika anggota dewan sudah menerima laptop, banyak dari mereka yang tidak membawanya ketika kerja.

"Justru mereka lebih suka menggunakan smartphone ataupun tablet. Itu kan, hanya akal-akalannya WW (Wisnu Wardhana, mantan ketua DPRD Kota Surabaya)," katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Surabaya, Afghani Wardhana mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut pada anggota dewan.

Kalaupun mereka tidak meminta laptop baru tidak menjadi masalah.

Bahkan, lanjut dia, jika para anggota dewan ini meminta pengadaan laptop baru, pihaknya juga akan memfasilitasi. Yang penting, keberadaan perangkat tersebut mampu menunjang kerja-kerja mereka dalam menyerap aspirasi masyarakat.

"Kalau mereka minta laptop yang ada sekarang diganti tablet, tidak masalah. Karena, kami tidak bisa melakukan pengadaan barang sendiri, usulan itu harus datang dari dewan," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Laporan Khusus

KORAN MADURA

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 SENIN 15 SEPTEMBER 2014| |TAHUN No. 0441 |IIITAHUN III No. 0441

SURABAYA - Meski Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya digelar pertengahan 2015, namun kini mulai ramai dibicarakan banyak pihak.

Menimbang Peluang Risma Maju di Pilkada

Sosok Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tetap menjadi pembicaraan yang hangat di kalangan elite politik karena dianggap masih memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat Surabaya.

Hal ini terlihat di beberapa sudut kota kini telah beredar spanduk dukungan Rismaharini untuk maju lagi memimpin Kota Surabaya periode 2015-2020. Seperti spanduk berukuran sekitar 1,5 x 4 meter yang terlihat di Jalan Adityawarman Surabaya.

Spanduk yang mengatasnamakan komunitas Arek Independen itu terpampang gambar wajah Rismaharini beserta tulisan berupa dukungan terhadap Risma untuk maju kembali memimpin Surabaya. Spanduk yang sama terpasang di Jalan A Yani depan Mapolda Jatim.

Banyaknya dukungan terhadap Risma tidak lepas dari adanya pernyataan Wakil Ketua PDIP Jatim dan sekaligus mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono yang mengatakan kemungkinan besar Risma tidak akan diusung kembali untuk maju dalam Pilkada Surabaya 2015.

Pernyataan Bambang ini memicu reaksi beragam dari berbagai pihak, khususnya para politisi di Surabaya. Bahkan sejumlah parpol yang tergabung dalam koalisi Merah Putih seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra siap mengusung Risma jika PDIP tidak mengusungnya kembali.

Menurut Bambang alasan kenapa PDIP tidak lagi melirik Risma yang sudah terbukti telah berprestasi mengubah Surabaya baik di kanca Nasional maupun internasional, karena Risma sebagai petugas partai di eksekutif dianggap jalan sendiri.

Hal ini dikarenakan Risma tidak pernah mengikuti rapat tiga pilar yakni koordinasi antara eksekutif partai, petugas legislatif (anggota DPRD) dan petugas eksekutif (wali kota). "Biasanya ada rapat tiga pilar, tapi ini tidak pernah. Jadi ini sudah menjadi gambaran tersendiri," katanya.

Ia mencontohkan soal mutasi pejabat di Pemkot Surabaya, Risma tidak pernah mendengar saran dan masukan dari partai pengusung, melainkan jalan sendiri dan memutuskan sendiri. Biasanya, lanjut dia, persoalan ini dibicarakan pada rapat tiga pilar.

Mendapati hal itu, sejumlah

parpol yang tergabung dalam koalisi merah putih dengan terang-terangan siap mengusung Risma. Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya Ahmad Suyanto menilai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini masih sangat layak untuk maju kembali dalam perebutan kursi wali kota tahun depan. "PKS welcome saja," katanya.

Menurut dia, Tri Rismaharini merupakan pemimpin yang gigih dan tegas. Selain itu, Risma juga dikenal sebagai pribadi yang menentang keras sebuah birokrasi yang bertele-tele. Pelayanan pemerintah diubah menjadi lebih cepat. "Bu Risma masih layak jual untuk maju kembali," katanya.

Hal sama juga diungkapkan Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya BF Sutadi. Ia mengatakan Risma merupakan aset kota yang kompeten, jujur dan sederhana, sehingga layak menjadi wali kota kembali.

"Melihat itu, Gerindra siap mengusung beliau. Tapi kita perlu koalisi dengan partai lain," katanya.

Menurut dia, dengan perolehan enam kursi di legislatif, Gerindra memang harus berkoalisi dengan partai lain.

Sutadi mengatakan Gerindra berpeluang menggandeng partai yang masuk koalisi Merah Putih.

"Kalau koalisi merah putih ada 25 kursi, setidaknya bisa mengajukan dua calon," kata Sutadi.

Wakil Ketua DPD PAN Surabaya Sudirjo PAN menyatakan PAN akan sangat terbuka dan siap mengusung Risma jika ada kesempatan dan mendapat teman koalisi pada Pilkada mendatang.

"Kalau ada peluang ikut bertanding dengan koalisi ya ikut.

Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Apalagi jika melihat sosok Risma cukup dicintai warga Surabaya," ujarnya.

Namun DPD Partai Golkar Kota Surabaya selaku anggota koalisi merah putih berbeda pandangan.

Ia malah balik mempertanyakan rencana koalisi Merah Putih yang akan mengusung Tri Rismaharini dalam Pilkada Surabaya 2015.

"Koalisi merah putih yang mana?. Selama ini belum ada pembicaraan pilkada Surabaya di koalisi merah putih, sehingga belum ada kesepakatan. Bahkan

Golkar belum bicara pilkada karena itu di internal ada mekanismenya," kata Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Adies Kadir.

Begitu juga dengan DPC Partai Demokrat Surabaya yang hingga kini belum membicarakan persoalan pilkada, meski ada kabar bahwa Demokrat akan mengusung Tri Rismaharini berdampingan dengan M. Machmud (mantan Ketua DPRD Surabaya dari Demokrat) maju dalam Pilkada Surabaya 2015.

"Kata siapa. Belum ada pembahasan soal itu. Kita masih berpikiran untuk membenahi internal partai dahulu," kata Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat Surabaya Dedy Prasetyo.

Sementara, DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya menyatakan koalisi dengan PDIP di tingkat pusat dan daerah masih solid dan diharapkan hal ini bisa menjadi penggerak kemenanangan Pilkada 2015 jika pemilihan nantinya dilakukan melalui DPRD. "Kalau hitung-hitungan koalisi di DPRD Surabaya saat ini, masih fifty-fifty (25 kursi di koalisi Merah Putih banding 25 kursi koalisi PDIP-PKB-NasdemHanura)," kata Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin.

Menganai Pilkada Surabaya 2015, Syamsul mengatakan PKB hingga saat ini masih menunggu siapa figur yang cocok untuk diusung menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya.

"Kami saat ini masih 'wait and see', sampai betul-betul men-

emukan siapa yang pas di antara calon yang muncul di publik. Kita belum tau siapa yang maju namum saat ini selain Risma muncul tokoh-tokoh lainnya seperti Arif Afandi, Wisnu Sakti Buana, Arzelti Bilbina dan Adies Kadir," katanya.

Namun pernyatan yang mengejutkan dilontarkan Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana yang bertolak belakang dari pernyataan koleganya Bambang D.H.. Ia menyatakan siap mendampingi Rismaharini untuk maju kembali dalam Pilkada.

"Saya sudah sampaikan ke bu Megawati, kalau saya siap mengawal bu Risma enam tahun ke depan," kata Wisnu Sakti.

Menurut dia, pihaknya menjalan perintah dari Ketua Umum DPP PDIP Surabaya Megawati untuk mendampingi wali kota yang hingga kini masih berlaku. "Sampai kapan mengawal, ya, sampai ada perintah selanjutnya. Saya kader partai ya kapanpun siap saja jika diperintah," ujarnya.

Pilih Jadi Dosen Menanggapi adanya penolakan PDIP dan dukungan dari koalisi merah putih, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengejar jabatan.

"Saya tidak pernah bermimpi menjadi seorang kepala daerah.

Menurut saya, jabatan yang saya emban sekarang adalah jalan dari Tuhan," kata Tri Rismaharini.

Risma menuturkan, selama dirinya menjadi pegawai di lingkungan pemerintah kota, ia tidak pernah mengenal yang namanya partai politik. "Kalau Tuhan berkehendak pasti Tuhan akan mengaturnya. Dulu saya tidak kenal partai tapi keumudian ditawari PDIP," tegasnya.

Menurut Risma, pekerjaan rumah yang harus ia kejar sebagai kepala daerah cukup banyak. Makannya begitu ada tawaran menteri dari Presiden terpilih Joko Widodo, ia langsung menolaknya.

Sebab ketika awal-awal menjadi wali kota, sekitar delapan bulan dirinya sempat tidak bisa melayani masyarakat Surabaya dengan baik. Atas pertimbangan tersebut, saat ini dirinya sedang mengejar waktu yang sempat ko-

11 11

song itu.

"Saya itu kontraknya dengan warga Surabaya selama lima tahun. Kalau itu tak ambil berarti aku membohongi warga. Dengan alasan apapun saya tidak akan meninggalkan Surabaya," katanya.

Selain itu, ia mengatakan selama ini komunikasi antara dirinya dengan Ketua DPP PDIP Megawati Soekarno Putri juga sangat baik.

"Bu mega itu sayang sama saya.

Memang bu Mega sempat berpikir kalau saya mau jadi menteri. Tapi setelah saya jelaskan alasan saya, akhirnya beliau mengerti kenapa saya menolak," kata Risma.

Menurutnya, saat ini yang sedang ia proses adalah soal rencana kepindahan dirinya dari pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, ke kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Rencananya, dirinya kan menjadi dosen di ITS. Namun, informasi yang diperdari salah seorang pimpinan parpol di Surabaya yang masuk koalisi merah putih yang namanya enggan ditulis, mengaku bahwa dirinya sempat didatangi oleh orang dekat Risma yang menjadi pejabat penting di Pemkot Surabaya.

Orang dekat Risma tersebut sempat mengatakan bahwa Risma masih ingin maju di Pilkada Surabaya 2015. Hanya saja jika pilkada dipilih langsung, maka Risma lebih memilih jalur independen.

"Bu Risma tidak mau diaturatur oleh partai pengusung, jadi ingin maju lewat jalur independen," katanya.

Namun, lanjut sumber itu, jika pilkada tidak langsung atau dipilih DPRD, maka bisa saja Risma maju lewat koalisi merah putih.

Mengingat dukungan masyarakat Surabaya saat ini cukup besar agar Risma maju kembali di pilkada.

"Semua bisa saja terjadi. Jika Golkar Surabaya sebagai bagian koalisi merah putih sempat menolak usung Risma. Tapi di tingkat DPP sudah ada arahan mendukung Risma, itu sudah dilakukan pendekatan lewat Priyo Budi Santoso," katanya.

Elektabilitas Pengamat Politik Universitas Airlangga Hariadi mengatakan di mata publik Surabaya, sampai saat ini elektabilitas Tri Rismaharini belum tertandingi oleh tokoh-tokoh lain yang disebut-sebut maju dalam Pilkada Surabaya 2015. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 No. 0441 | TAHUN III

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441 | TAHUN III

MADURA

12

Kerajinan

Tak Terpengaruh Rencana Kenaikan BBM

MENGELUH. Kendala pemasaran menjadi persaingan bagi pengusaha gerabah dengan harga yang relatif lebih murah.

Pengusaha Gerabah Terkendala Pemasaran Produk Luar Menjadi Saingan Terberat PROBOLINGGO - Pengusaha gerabah di wilayah Desa Alasumur Kecamatan Besuk Kebupaten Probolinggo sedikit mengeluh. Sebab gerabah yang dihasilkannya banyak saingan di pasaran dengan harga yang relatif lebih murah.

Salah satu pengusaha gerabah, Jakfar (45) mengaku usaha gerabah yang dikelolanya sedikit mengalami kendala pemasaran, terutama persaingan harga. ”Sekarang banyak, gerebah yang masuk ke pasar tradisional dari wilayah luar kota,” jelasnya kepada wartawan, Minggu, (14/9).

Menurutnya, gerabah yang dicetak oleh para pengerajin gerabah di daearahnya bermacam-macam. Mulai dari tungku, cowek dan beragam model lainnya.”Semua produk olahan gerabah sudah diciptakan oleh pengusaha.”Kalau produk tidak ada masalah. Namun ketatnya

persaingan membuat permainan harga tidak setabil,” ucap Jakfar.

Jakfar menambahkan, ketatnya persaingan di pasaran banyak pedagang yang mengambil gerabah dari luar daeah. Padahal kualitas pembakaran gerabah wilayah Kabupaten Probolinggo, jauh lebih matang.“Kalau kualitas gerabah lokal tetap unggul. Karena tanah yang dikelolanya memang berkualitas,”tandasnya.

Pengusaha gerabah lainnya, Misnawi (40) mengaku tingginya persaingan dipasaran membuat pengusaha gerabah tidak serta merta berputus asa dalam menjalankan bisnisnya. Semua

menyadari kalau dalam bisnis memang persaingan harga merupakan hal yang wajar.“Yang terpenting gerabah yang dijualnya bisa diandalakan, dan mampu menyaingi produk luar daerah,” tegasnya.

Dikatakan, pengerajin gerabah yang ada di Jawa Timur memang tergolong banyak. Seperti dari Banyuwangi, Madura ,Situbondo dan daerah lainnya.”Untuk produk berupa cowek, saya jual dengan harga Rp 3.500 perbiji untuk ukuran kecil. Yang lebih besar dijual dengan harga Rp 5.000,” kata Misnawi.

Untuk mempercepat perputaran bisnisnya, Misnawi, tidak hanya menjualnya di pasaran.

Namun menjualnya dikalangan masyarakat.” Penjualan gerabah saya jajakan ke perkampungan. Pangsa pasarnya rata-rata masyarakat pedesaan,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO – Rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM, nampaknya berpengaruh terhadap semua lini perekonomian. Namun tidak demikian dengan pengrajin perak yang ada di Kota Probolinggo.

Salah seorang pengrajin perak, Muhammad Asnawi Sofyan mengatakan, jika usaha perak yang digelutinya selama ini tidak berpengaruh terhadap rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. Bahkan, kerajinan peraknya hingga kini merambah hingga pasar manca Negara.

“Pasar kerajinan kita tidak hanya di Indonesia saja, tetapi sampai ke luar negeri,” ungkapnya kepada wartawan, Minggu (14/9). Seperti Negara Palestina, Singapura, Malaysia, Thailand Inggris, Yaman dan Arab Saudi.

Dia menjelaskan, bahan perak itu ia jadikan beragam kerajinan. Seperti cincin dan kalung. Dari hasil kerajinan yang dia tekuni itu, tak heran, dalam satu bulan bisa meraup untung hingga puluhan juta rupiah. “Kebanyakan konsumen yang tertarik itu dari luar negeri,” katanya.

Hanya saja, pria yang lama tinggal di Yaman itu enggan menjelaskan secara detail proses pembuatan cincin peraknya. Alasannya, karena itu merupakan rahasia perusahaan. “Proses pembuatan-

nya biasa saja. Hanya butuh keuletan saja,” timpalnya.

Untuk memasarkan hasil kerajinannya itu, Muhammad Asnawi Sofyan tidak bingungbingung. Ia hanya memasarkannya lewat dunia online.

Alhasil, banyak konsumen yang tertarik. Bahkan, dia mengaku kewalahan menerima banyak pesanan.“Banyak pesanan dari luar, sampai-sampai kita kewalahan,” tandasnya.

Salah seorang pengrajin perak, Muhammad Asnawi Sofyan mengatakan, usaha perak yang digelutinya selama ini tidak terpengaruh terhadap rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. Bahkan, kerajinan peraknya hingga kini merambah hingga pasar manca Negara.

Menurut dia, untuk menarik konsumen, ia menjaga kualitas produk. Apalagi kini banyak bahan perak yang aspal. “Makanya menjaga kualitas produk itu sangat penting. Sehingga konsumen bisa puas dengan hasil kerajinan kita,” ungkapnya. =Muhammad Sugianto

TAK TERPENGARUH. Rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM, pengrajin perak di Kota Probolinggo justru produknya merambah hingga pasar manca Negara.

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441| TAHUN III

13

MERADANG. 18 PAC yang tergabung dalam paguyuban mempertanyakan kinerja DPC PDIP Kabupaten Probolinggo.

Pertanyakan Kinerja DPC PROBOLINGGO - Merosotnya jumlah perolehan kursi di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Probolinggo dari 7 kursi menjadi 5 kursi pada pileg 9 April 2014 yang lalu, membuat para kader di tubuh partai berlambang Banteng Moncong Putih ini kecewa berat.

Mereka mempertanyakan kinerja Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Probolinggo selama ini, sekaligus harus segera dievaluasi. Menurut mereka, alasan 18 pengurus PAC PDIP Kabupaten Probolinggo menilai bahwa hasil pileg justru menurun jika dilihat dari jumlah perolehan suara, tidak bisa mereka terima.

Ketua Paguyuban PAC PDIP

Kabupaten Probolinggo, Syaiful Bahri, mengatakan bahwa hasil perolehan kursi adalah lebih penting daripada perolehan suara. Menurunnya kursi PDIP di DPRD Kabupaten Probolinggo tahun ini, adalah bukti kinerja pengurus DPC PDIP perlu dievaluasi.“Perolehan suara dan kursi lebih penting untuk keberlangsungan partai kedepan,”terangnya kepada

wartawan, Sabtu (13/9) kemarin.

Pernyataan Ketua Paguyuban PAC PDIP Kabupaten Probolinggo, lebih dikuatkan oleh beberapa pengurus PAC lainnya, yang kesemuanya sepaham bahwa kinerja DPC PDIP Kabupaten Probolinggo dibawah kepemimpinan Timbul Prihandjoko yang juga Wakil Bupati wajib untuk dievaluasi.

Evaluasi tersebut, menurut mereka mencakup beberapa hal selain dari menurunnya perolehan kursi dari pileg lalu. Hal lain yang mereka pertanyakan adalah menurunnya perolehan suara Pilpres 9 Juli yang lalu, legalitas PAC yang belum mendapat mandat resmi dari DPC PDIP Kabupaten Probolinggo.

“Tiga PAC belum mendapat mandat resmi dari DPC PDIP Kabupaten Probolinggo. Yakni PAC Paiton, Besuk dan Tiris,”tegas Syaiful Bahri.

Syaiful Bahri menambahkan, selain tiga PAC belum mendapat mandat resmi pihaknya mengevaluasi DPC PDIP Kabupaten Probolinggo, terkait transparansi keuangan DPC, dan belum adanya dana pembinaan partai, serta kurangnya perhatian dan kepedulian terhadap struktur dibawahnya.

“18 PAC yang tergabung dalam Paguyuban bukan untuk melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPC PDIP Kabupaten Probolinggo Timbul Prihandjoko. Kami hanya ingin men-

gevaluasi kinerja pengurus DPC, agar partai kedepan lebih baik lagi,”tandasnya.

Dikatakan, selama beberapa tahun ini kegiatan partai tidak nampak alias mandul. Kegiatan partai sangat penting dalam rangka mengevaluasi kerja seluruh kepengurusan , baik ditingkat DPC, PAC dan Ranting.

“Evaluasi sangat dibutuhkan.

Kita bisa mengetahui tentang laporan kinerja masing-masing pengurus. Apa yang telah mereka lakukan, bagaimana laporan keuangan partai, kenapa hasil pileg dan pilpres kemarin jeblok, apa peran kepengurusan DPC. Semuanya kami berhak untuk tahu,” ucap Syaiful Bahri. =M.Hisbullah Huda

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441 | TAHUN III

JEMAAH CALON HAJI

Isak Tangis Warnai Pelepasan JCH

PRIMADONA. Sapi potong usia muda dengan bobot sedang, kini diburu para pembeli untuk hewan kurban.

Mendekati Idul Adha

Harga Sapi Potong Melejit Naik PROBOLINGGO – Mendekati hari raya kurban (Idul Adha) harga sapi layak kurban terus melejit naik. Seperti sapi potong di wilayah Pasar Maron Kabupaten Probolinggo, kenaikan terjadi antara sepuluh hingga dua puluh persen pada semua jenis sapi semenjak 20 Agustus lalu. Sapi potong usia muda dengan berat sedang menjadi pilihan pembeli karena harganya lebih terjangkau.

Sapi jenis limosin dewasa, saat ini berkisar antara Rp 23 juta hingga Rp25 juta perekor. Harga ini naik dari harga sebelumnya, yakni sekitar Rp20 juta. Sedangkan sapi anakan limosin, harganya naik dari Rp11 juta menjadi Rp16 juta perekor.

Sementara untuk sapi Madura, saat ini lebih diminati pedagang. Hal ini dikarenakan permintaan sapi Madura cukup tinggi. Harganya mencapai Rp.15 juta perekor yang mengalami kenaikan harga dari harga sebelumnya sekitar Rp.11 juta perekor.

Menurut Sofi (45) pedagang sapi di Pasar Maron mengatakan, sapi potong usia muda dengan bobot sedang, kini menjadi primadona para pembeli untuk hewan kurban. Karena harganya yang lebih terjangkau dibanding sapi potong dengan bobot tinggi.

“Permintaan sapi potong, saat ini meningkat 50 persen diband-

ing tahun lalu. Sementara stok sapi dipasaran terbatas. Kejadian ini berimbas pada naiknya harga semua jenis sapi yang diprediksi akan terus naik hingga mendakati puncak hari raya kurban, ”terangnya kepada wartawan, Minggu (14/9).

Menurutnya, harga sapi siap potong naik. Kenaikan harga sapi tergantung pada jenis dan bobotnya. Dan hampir semua jenis sapi, mulai limosin, brahma, brangus dan lokal harganya naik.

“Antara 10 hingga 20 persen, kalau dinominalkan Rp 1 juta hingga Rp 4 juta,”tandas Sofi.

Senada disampaikan, Sugiarto (48) pedagang asal Surabaya ini mangatakan kenaikan dikarenakan mendekati hari raya Idul Adha atau yang lazim disebut Idul Kurban. Saat ini kebutuhan akan sapi meningkat dibanding hari biasa, bahkan Idul Fitri.“Banyak yang membeli

untuk kurban,” tuturnya.

“Saya sudah biasa membeli sapi di Pasar Maron. Dan kesulitan mendapatkan sapi sesuai taksirannya. Harga sapi cukup tinggi dibanding sebelumnya. Ketimbang merugi, lebih baik rugi ongkos saja, ”terang Sugiarto.

Sugiarto menambahkan, naiknya harga sapi ini memberi angin segar bagi pedagang atau blandang lokal. Apalagi setelah lebaran pejualan sapi di pasar cenderung menurun. Baru dalam seminggu terakhir, transaksi menggeliat lagi.

Tidak cuma disini, pasar hewan lain kenaikannya malah lebih parah dibanding dengan pasar di sini. Diperkirakan harga sapi akan terus meningkat terutama dalam seminggu jelang Idul Adha. “Kebutuhan dan pembeli atau konsumen sapi meningkat. Kebutuhan sapi akan meningkat 50 persen dibanding tahun lalu,” katanya.

Jumlah sapi di Pasar Maron disaat ramai diperkirakan 700 hingga 800 ekor. Dalam sehari jumlah transaksi mencapai 80 persen dari total sapi yang ada.

Biasanya pedagang yang ke pasar dari luar Kabupaten Probolinggo.

Karenanya mereka akan rugi jika tidak mendapat sapi. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO – Ribuan warga melepas keberangkatan 134 jemaah calon haji asal Kota Probolinggo yang diberangkatkan dari halaman kantor Walikota Probolinggo, Sabtu (13/9) pagi. Suasana haru dan isak tangis nampak terlihat disaat jemaah akan segera menaiki bus dilepas Walikota Hj.Rukmini.

Diberangkatkan menggunakan tiga bus menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya untuk bergabung dengan Jemaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan Kota Surabaya dalam satu kloter pada pemberangkatan gelombang satu.

Walikota Hj. Rukmini mengingatkan seluruh calon jamaah haji agar selalu menjaga kesehatan dengan baik.

Karena cuaca di tanah suci saat ini panasnya hingga tiga kali lipat dibandingkan di Kota Probolinggo.

“Tujuannya hanya satu, supaya semua tahapan ibadah dalam menunaikan haji bisa dilaksanakan dan dijalankan dengan baik dan sempurna. Sebab jika sakit, maka tahapan ibadah haji ini tidak dapat dilakukan dengan lancar,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Kota Probolinggo ini mendoakan agar para JCH tetap sehat dan bisa beribadah dengan baik sehingga menjadi haji yang mabrur. “Jaga selalu kebersamaan dan persaudaraan diantara sesama calon haji dengan baik demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji di tanah suci,” jelas Walikota Hj.Rukmini.

Sementara Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Probolinggo melalui Kasi Haji dan Umrah,Taufiq, mengungkapkan jumlah calon jamaah haji Kota Probolinggo yang berangkat haji ke tanah suci tahun ini sebanyak 134 orang . Mereka akan bergabung dengan kelompok terbang (Kloter) 30 pada gelombang satu.

“Di kloter tersebut tidak hanya calon jamaah haji dari Kota Probolinggo saja, melainkan berangkat bersama daerah lain seperti Kota Surabaya, Kabupaten Sitobondo dan Bondowoso,” ujarnya.

Pihaknya meminta agar calon jamaah haji selalu menjaga kondisi fisik selama perjalanan dan selama 42 hari berada di Makkah dan Madinah. Apalagi saat ini cuaca di tanah suci

sedang ekstrem dimana sangat panas di siang hari dan sangat dingin pada malam hari.

“Kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dan perbanyak ibadah di dalam masjid. Untuk menjaga kondisi tubuh, perbanyak minum air putih dan jangan sampai telat makan,” pinta Taufik.

Terkait kesehatan jemaah calon haji, Taufiq menjelaskan tidak ada masalah. Dimana, 134 calon jamaah haji tidak ada yang teridentifikasi penyakit beresiko tinggi (Risti). “Alhamdulillah, kondisi jamaah siap. Artinya secara medis sudah lolos. Kalau misalkan ada yang beresiko tinggi, dokter kami telah membekali resep obat,” katanya.

Sebelum berangkat, seluruh calhaj juga sudah disuntik tiga vaksin. Diantaranya Vaksin meningitis, vaksin influenza dan vaksin penomenia. “Itu merupakan salah satu syarat yang harus dilaksanakan sebelum jamaah berangkat ke Arab Saudi,”tandas Taufik.

Keluarga Tak Kuasa Menahan Haru Satu persatu calon jamah haji berpamitan dengan keluarga mereka masing-masing.

Tak bisa menahan haru, sebagian keluarga calon jamaah haji menangis. Karena tak kuasa melepas keluarga mereka menuju tanah suci Makkah.

Seluruh calan jamah haji asal Kota Probolinggo mengantri bertahun-tahun untuk mendapatkan kuota kursi jamah haji. Sebagian dari mereka menabung hingga puluhan tahun untuk melunasi biaya perjalanan haji.

Seperti yang dilakukan Sayu Sono (54) nenek asal Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Pasca ditinggal mati suaminya, sang nenek tak menyurutkan niatnya melunasi pembiayaan haji. Dari hasil usaha penggilangan tepung dan berdagang.

Niat suci ini, terkabul dengan terdaftar dalam kuota kursi perjalanan haji ke tanah suci Makkah tahun 2014. “Sebenarnya saya merasa berat melihat ibu harus pergi sendiri, kata Nurul (30) sambil meneteskan air mata saat mengantar neneknya di depan halaman Pemkot Probolinggo. =M.Hisbullah Huda

lahraga

Angel Di Maria

KORAN MADURA

KORAN MADURA

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441 |2014 TAHUN III SENIN 15 SEPTEMBER

No. 0441 | TAHUN III

15 15

MANCHESTER UNITED 4-0 QPR

Setan Merah Mulai Beringas Menjamu Queens Park Rangers di Old Trafford pada lanjutan Liga Primer Inggris, Manchester United tampil kesetanan dengan memberondong tamunya empat gol tanpa balas.

Gol-gol United disumbangkan oleh Angel Di Maria 24’, Ander Herrera 36’, Wayne Rooney 44’, Juan Mata 58’.

Trio lini tengah yang diisi Ander Herrera-Angel Di Maria-Daley Blind tampil solid, kreatif dan mengesankan. Sementara Blind tampil efektif melindungi pertahanan, Di Maria dan Herrera saling bergantian mengkreasi serangan demi serangan United.

Falcao masuk di menit ke-67 menggantikan Juan Mata dan langsung memberikan efek.

Umpan pendeknya kepada Van Persie nyaris berbuah gol. Manchester United memetik kemenangan perdananya musim ini kontra QPR. Sepanjang laga, United mendominasi penguasaan bola, 69% berbading 31%. =DAR

Liverpool Terkulai di Anfield LIVERPOOL - “The Reds” Liverpool menelan kekalahan kedua musim ini, setelah kalah 0-1 dari Aston Villa di Anfield, Sabtu (13/9) malam. Akhir pekan sebelumnya, Liverpool juga kalah dari Manchester City di Etihad Stadium. Pada laga di Anfield, Sabtu malam lalu, gol tunggal Aston Villa dicetak oleh Gabriel Agbonlahor melalui sebuah proses yang sederhana.

Pada laga tersebut, Liverpool memang mampu menguasai jalannya pertandingan. Mereka bahkan mencatat penguasaan bola hingga 74 persen. Anak-anak asuh Brendan Rodgers itu juga melepaskan 18 percobaan sepanjang pertandingan, tapi cuma satu yang menemui bidang dan tak ada yang menghasilkan gol.

Sementara itu, Villa cuma lima kali melepaskan sepakan ke arah gawang, satu tepat sasaran, dan berbuah gol. Dengan kemenangan ini, Villa kini ada di posisi dua klasemen dengan koleksi 10 poin.

Sementara itu, Liverpool menempati posisi delapan dengan raihan enam angka.

Menanggapi hasil pertandin-

gan ini, Brendan Rodgers mengaku, laga ini sungguh membuat dirinya frustrasi. Selain karena timnya gagal memenafaatkan sejumlah peluang, juga karena gol Villa lahir dari sebuah kemelut di mulut gawang menyusul sepak pojok dengan sebuah tendangan pelan dari Agbonlahor.

“Kami menekan mereka dengan lambat, terlalu cepat melepas operan, dan kebobolan sebuah gol yang buruk. Namun, kami memperbaiki performa kami. Ini betul-betul hari yang bikin frustrasi. Tapi, saya pikir, ini akibat kombinasi dari kokohnya pertahanan Aston Villa dan gagalnya kami menemukan sedikit kualitas dalam permainan kami,” kata

Gabriel Agbonlahor (kiri) saat melepaskan tendangan berbuah gol yang melewati kiper Liverpool Simon Mignolet dan Steven Gerrard (dari kanan ke kiri). Gol ini sekaligus memberikan kekalahan bagi tuan rumah Liverpool pada pertandingan yang digelar di Anfield, Sabtu (13/9) malam.

Rodgers.

Dia melanjutkan, “Kami memenangi penguasaan bola, tapi kami gagal melakukan penetrasi di sepertiga akhir lapangan.”

Pada laga sebelumnya di Stanford Bridge, tuan rumah Chelsea menyikat Swansea City 4-2. “The Blues” tertinggal terlebih dahulu

berkat gol bunuh diri John Terry pada menit ke-11. Chelsea baru bisa membalas melalui Diego Costa di penghujung babak pertama melalu sundulan menyambut bola sepak pojok Cesc Fabregas.

Di babak kedua, Chelsea mengamuk dengan tambahan tiga gol. Dua gol lahir dari kaki Diego

Costa. Yang satu memanfaatkan umpan Fabregas dari sudut sempit di kotak penalti, sedangkan satu lagi memanfaatkan umpan Ramires di mulut gawang. Setelah mencetak tiga gol, pelatih Jose Mourinho menarik keluar Diego Costa untuk digantikan Loic Remy pada menit ke-77.

Pemain internasional Prancis yang baru dibeli dari Queens Park Rangers (QPR) pada jendela transfer musim panas ini ikut menyumbang gol melalui tendangan menyusur tanah ke pojok kiri bawah gawang Lukas Fabianski setelah aksi solo run Eden Hazard. Dengan kemenangan ini Chelsea menguasai puncak klasemen sementara Liga Utama Inggris berkat empat kemenangan di empat pertandingan perdana musim ini.

Sedangkan bagi Diego Costa, tambahan tiga gol ini membuatnya sudah mengoleksi tujuh gol dari empat laga perdana Liga Utama Inggris musim ini dan menjadi top skor sementara Liga Utama Inggris. =SKY SPORTS/CAROL AJI

16

KORAN MADURA

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441 | TAHUN III

BACA JUGA

Liverpool Terkulai di Anfield Olahraga | 15

lahraga KORAN MADURA

1 MADRID

16

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 No. 0441 | TAHUN III

2

ATLETICO

TUMBANG

DI KANDANG Madrid Tuai Kekalahan Beruntun dari Atletico

MADRID - Real Madrid kembali menelan kekalahan pada lanjutan La Liga Spanyol. Kali ini dari rival satu kotanya, Atletico Madrid. Lebih mengenaskan lagi, kekalahan ini terjadi di kandang sendiri Santiago Bernabeu, stadion kebesaran Madrid, Minggu (14/9) dini hari WIB dengan skor tipis 1-2. ni adalah kekalahan kedua secara beruntun “Los Galacticos” musim ini. Pekan sebelumnya mereka kalah dari Real Sociedad. Selain itu, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun Madrid dari Atletico di Santiago Bernabeu.

Musim lalu, Atletico juga sukses menekuk Madrid di tempat yang sama. Bila dihitung dengan Piala Super Spanyol awal musim, ini adalah kekalahan ketiga secara beruntun Madrid dari Atletico.

Atletico unggul terlebih dahulu melalui Tiago pada menit ke-10.

“Los Merengues” sukses membalas lewat titik putih enam menit kemudian melalui Cristiano Ronaldo setelah bek Atletico, Guillherme

Siquera melanggar Ronaldo di dalam kotak penalti. Hingga turun minum, kedua tim bermain imbang 1-1. Malapetaka untuk Madrid datang pada menit ke-76 melalui pemain pengganti Arda Turan.

Keunggulan 2-1 untuk Atletico ini bertahan hingga laga usai.

Menanggapi kekalahan ini, pelatih Madrid Carlo Ancelotti tentu saja kecewa. Dia menilai, anak-anak asuhnya mengalami penurunan performa pada babak kedua. Salah satu indikatornya adalah enam dari sembilan upaya yang dilakukan Atletico sepanjang laga, terjadi di babak kedua. Ancelotti mengeluhkan kurangnya intensitas anak asuhnya. Keluhan yang sama juga disampaikan Ancelotti setelah kalah dari Real Sociedad.

Pemain Atletico Madrid merayakan gol yang dibuat oleh Arda Turan di menit ke-76.

Gol ini memastikan kemenangan Atletico atas Madrid dengan skor 2-1.

“Kami tidak punya masalah dengan sistem, masalahnya adalah kurangnya intesitas. Kami harus menganalisis mengapa ada penurunan di babak kedua dan bagaimana kami mengatasinya. Babak pertama sudah bagus, seperti saat melawan Real Sociedad. Babak keduanya tidak,” kata Ancelotti.

Dia melanjutkan, “Kami belum bisa mengulangi performa babak pertama yang bagus. Kami kehilangan kecepatan dan agresi.

Kami pun membayar atas kesalahan yang kami buat. Ada momenmomen di mana banyak hal tidak bekerja, kami harus berubah dan bereaksi dengan cepat. Hasil di awal musim ini tidaklah bagus, tapi ini baru permulaan. Kami akan membereskannya.”

Sementara bagi pelatih Atletico Diego Simeone, kemenenangan ini tidak terlepas dari perubahan sistem yang diterapkannya pada laga itu. Selain itu

taktik yang diterapkannya juga berjalan sempurna. Meski tidak berada di pinggir lapangan karena masih menjalani hukuman, Simeone tetap mengendalikan tim dari jauh melalui telepon.

“Saya pikir kami memulai pertandingan dengan bagus di babak pertama. Dan sesudahnya, saya tak suka dengan cara tim bermain. Di babak kedua, dengan adanya Koke di lini tengah, kami mempunyai kontrol lebih. Arda (Turan) memberi kami kreatifitas, serta Griezmann memberi kecepatan,” kata Simeone.

Dia meneruskan, “Perubahan taktik berjalan sesuai rencana dan pada 15 menit terakhir kami bermain seperti yang kami inginkan.

Hal yang membuat saya senang adalah para pemain pengganti mampu melakukan apa yang kami mau dengan baik.”

Kekalahan ini membuat Madrid tercecer di urutan 12 klasemen Liga Spanyol dengan nilai tiga dari tiga pertandingan. Madrid tertinggal enam poin dari Barcelona di puncak klasemen dengan poin sempurna 9. =SKY SPORTS/CAROL AJI

RP 170 M TERKURAS UNTUK PERBAIKAN POROS DESA

KETUA SEMENTARA DPRD GUNAKAN MOBIL DINAS

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 No. 0441 | TAHUN III

KORAN MADURA

Faried Nur SENIN 15 SEPTEMBER 2014Hasanah | No. 0441 | TAHUN III POTENSI DIRI PERLU DIGALI

PAMEKASAN | J

SAMPANG | G

A

NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Pasar Anom Ruko Adipoday

Jalan Adirasa

Jalan Trunojoyo

Bekas Terminal Mau Dibangun Hotel SUMENEP - Bekas terminal Sumenep merupakan salah satu aset daerah yang hingga kini masih belum jelas peruntukannya. Sejauh ini, bekas terminal itu terlihat tak terawat dan dibiarkan begitu saja.

Meskipun, sesekali ada petugas kebersihan yang membersihkan areal tersebut. enurut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sumenep, Carto, ada rencana dari pemerintah untuk mengelolanya menjadi hotel.

Rencananya, bekas terminal itu mau digusur dan akan dibangun hotel. Namun, kata Carto, untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah perlu bekerja sama dengan badan hukum sesuai ketentuan yang ada.

Carto mengatakan, pembangunan hotel itu tidak boleh dilakukan sendiri oleh pemerintah.

Secara aturan, lanjutnya, pemerintah tidak boleh melakukan usaha. “Pemerintah tidak boleh buat hotel. Kecuali itu perusahaan daerah,” tegasnya.

Sementara itu, kata Carto, perusahaan daerah sudah pernah mengajukan rencana tentang hal itu kepada bupati. Namun, yang jadi pertimbangan waktu itu, lanjut Carto, ialah perusahaan daerah akan mendapat uang dari mana untuk melakukan pembangunan hotel. Oleh karenanya, rencana pembangunan hotel itu mau tak mau harus bekerja sama dengan pihak ketiga.

Carto mengakui, sampai kini

rencana itu masih belum diumumkan ke khalayak. Pasalnya, rapat mengenai realisasi rencana itu masih mentok dipersoalan dana.

“Sebenarnya kita bisa mengumumkan mengenai hal itu. Hanya saja, itu akan sia-sia jika ketika kita umumkan, ternyata tak ada yang daftar. Percuma saja pekerjaan kita kalau begitu,” tandasnya.

Lebih lanjut, Carto juga menuturkan, kalau pada akhirnya rencana pembangunan hotel itu terealisasi, maka tinggi maksimalnya hanya akan berlantai tiga. Hal itu terkait dengan akan dioprasikannya Bandara Trunojoyo Sumenep.

“Nggak boleh sampai lantai enam.

Maksimal itu lantai tiga,” katanya.

Saat disinggung tentang relokasi pedagang kaki lima (PKL) ke lokasi tersebut untuk sementara waktu, Carto mengatakan, hal itu bisa saja. Namun pemerintah sengaja tidak melakukannya.

Karena yang jadi pertimbangan, katanya, adalah sulitnya men-

gondisikan PKL ketika sudah terlanjur nyaman menempati suatu lokasi. Lebih lanjut, menurut Carto, kondisi di lapangan selalu lebih sulit dibandingkan dengan kondisi yang ada dalam gagasan.

“Kalau hanya untuk memindahkan para PKL, itu sebenarnya mudah. Namun, ketika pada akhirnya PKL itu sudah harus pindah lagi, itu yang sulit. Mereka kalau sudah kadung enak dengan satu tempat, akan sulit untuk dipindahkan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala KKP Sumenep Abd Wahid pernah mengatakan, di bekas terminal dibangun hotel berbintang. ”Insya Allah Kalau saya tidak keliru, itu akan dijadikan tempat hotel berbintang,” terangnya, Rabu (2/4).

Sementara pada Sabtu (11/1) malam di Balai PWI Sumenep, Jalan dr Cipto, Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengutarakan rencana membangun hotel berbintang pada tahun ini. Hotel itu

akan dibangun oleh investor.

“Saya berani pastikan tahun ini akan segera dibangun hotel bintang lima. Untuk itu, kami berharap dukungan semua pihak terutama persoalan keamanan dan sosialisasi potensi lokal yang dimiliki Sumenep,” tegasnya.

Ia memastikan hotel berbintang itu tidak akan mematikan hotel yang selama ini telah berdiri, karena diorientasikan untuk kalangan tertentu saja. Saat ini, belasan hotel telah berdiri di Kota Sumekar.

“Kita akan atur segmen pasar dari hotel berbintang lima tersebut.

Keberadaan hotel tersebut akan diorientasikan pada kalangan tertentu agar bisnis hotel lokal tidak terganggu. Bisa disiasati dengan harga sewa jangan sampai dipatok di bawah Rp 750.000 per malam.

Sehingga keberadaan hotel berbintang lima itu tidak merusak pasaran hotel lain yang sudah ada di Sumenep,” terangnya dihadapan wartawan.=JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO B B

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 No. 0441 | TAHUN III

PENDIDIKAN

Guru Tidak Paham Sistem K13 SUMENEP - Sejumlah tenaga pendidik dilingkungan Dinas Pendidikan Sumenep merasa kebingungan pasca diterapkannya Kurikulum 2013 (K13) secara nasional oleh pemerintah pusat. Sebab, sejumlah tenaga pendidik hingga saat ini masih belum memahami sistem K13.

ANTUSIAS. Sejumlah siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten Sumenep sedang mengikuti mata pelajaran.

Anggaran PLTD Gili Raja Minim APBD 2014 Hanya Sumbang Rp 1,4 Miliar SUMENEP - Terbatasnya anggaran pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Gili Raja, Kecamatan Giligenting, mengakibatkan pengadaan PLTD lamban.

Akibatnya, cita-cita sejumlah masyarakat di pulau yang dihuni empat desa itu harus tertunda sampai batas yang tak ditentukan.

Informasinya, untuk pengadaan PLTD di pulau yang dihuni sekitar 3.500 KK (Kepala Keluarga) itu membutuhkan anggaran sebesar Rp 16 miliar.

Sedangkan, anggaran yang disediakan oleh pemerintah melalui dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) hanya sekitar Rp 1,4 miliar.

Padahal, untuk pemasangan jaringan saja memerlukan anggaran sekitar Rp 5,8 miliar. Jadi, untuk anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah dinilai sangat sulit untuk merelisasikan pembangunan PLTD di Gili Raja secara serentak tahun 2014.

"Anggaran yang tersedia saat ini hanya sebesar Rp 1,4 M. Itu akan digunakan untuk pengadaan jaringan," kata Kepala ESDM Sumenep Abd. Kahir kepada Koran Madura.

Mantan Kabag Humas Setkab Sumenep menjelaskan, untuk realisasi anggaran tersebut, diperkirakan bulan Oktober mendatang. "Saat ini pelaksana kegiatan sudah mempersiapkan, mudah-mudahan Oktober men-

datang pemasangan jaringannya sudah bisa dilakukan," terangnya.

Padahal, lanjut Kahir, pada pertengahan tahun 2014 kemarin, PT. Santos telah mengalokasikan dana sebesar Rp 450 juta atau Rp 125.500.000 setiap desa melalui dana CSR. Dana tersebut direncanakan akan digunakan untuk penambahan dana pengadaan PLTD di pulau setempat.

Hanya saja, upaya tersebut ditolak oleh DPRD. Penolakan tetsebut berdalih untuk memaksimalkan dana APBD dalam pengadaan PLTD tersebut. "Kalau dananya tetap diterima oleh warga setempat, hanya penggunaannya saja yang dialihkan," katanya.

Menurut Kahir, alokasi dana tersebut masih belum pasti.

Sebab, masih menunggu usulan perencanaan dari kepala desa setempat. "Jadi, kami masih menunggu usulan dari kepala desa setempat," ungkapnya.

Sebab, usulan tersebut akan menjadi acuan untuk merealisasikan dan mengubah surat perjanjian dengan pihak PT Santos.

"Kami sudah komunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk kepala desa, Camat dan pihak PT. Santos sendiri. Hanya saja PT. Santos meminta pemberitahuan secara formal. Jadi, kami (ESDM) masih menunggu surat dari Pemkab," tukasnya.

Selain dana CSR PT. Santos, dewan juga menolak penambahan anggaran yang diusulakan oleh pihak ESDM pada pertengahan tahun lalu. Anggaran yang disulkan untuk pembangunan PLTD itu sebesar Rp. 7,4 miliar, dengan rincian pemasangan jaringan Rp. 5,8 miliar, rumah listik Rp.150 juta, dan pengadaan genset Rp. 1,5 miliar.

Penolakan tersebut berdalih karena penggunaan realisasi anggaran yang telah dikucurkan oleh pemerintah sebesar Rp 1,4 masih belum jelas penggunaannya. Sehingga, jika dianggarkan kembali dikhawatirkan anggarannya menjadi tumbang tindih, sehingga penggunaan anggarannya menjadi tidak maksimal.

Untuk diketahui, pulau Gili Raja merupakan bagian dari Kecamatan Giligenting. Sedangkan, Pulau Giri Raja terdiri dari empat desa, yakni Desa Lombeng, Desa Banbaru, Desa Jate dan Desa Banmaleng, sedangkan luas pulau Gili Raje kurang lebih 11 km, dengan panjang 8 km dan lebar 3 km. =JUNAEDI

Nasirudin, salah satu tenaga pendidik di bawah naungan Dinas Pendidikan asal Kecamatan Ganding mengatakan, sampai saat ini dirinya masih belum mengetahui tata cara penerapan K13. "Bagaimana bisa tahu, wong saya tidak pernah mendapatkan sosialisasi sama sekali, tentunya kami bingung juga nantinya," katanya.

Apalagi, menurutnya, hinggaa saat ini buku panduan dan mata pelajaran masih belum ada. Sehingga, bagi sekolah yang berada di daerah pedalaman sangat sulit penerapan kurikulum itu bisa maksimal.

"Kalaupun buku peganggaannya sudah ada nantinya, maka sejumlah guru harus belajar dulu. Apalagi, memang sistemnya tidak mungkin sama dengan sistem penerapan kurikulum sebelumnya," ungkapnya.

Oleh sebab itu, tuntutan untuk menerapkan K13 oleh pemerintah pusat terkesan dipaksakan. Sebab, penerapan K13 di Sumenep tidak didukung dengan keberadaan fasilitas di setiap sekolah. "Memang untuk sarana dan prasarananya kurang memadai. Makanya, sangat sulit K13 untuk diterapkan secara maksimal," terang anggota DPKS Sumenep Muhammad Suhaidi.

Apalagi, misi K13 lebih menekankan pendidikan yang berbasis karakter, dibandingkan dengan kecerdasan intelektual.

"Bisa saja siswa sering meninggalkan prilaku agama. Karena yang biasanya siswa itu menjalankan shalat di rumahnya, dengan diterpakannya K13, siswa harus menjalan ibadah di sekolah masing-masing.

Sedangkan di sekolah, saat ini mayoritas masih belum ada tempat ibadahnya," ungkapnya.

Selain itu juga, lanjut dosen salah satu perguruan tinggi di Kota Sumekar itu, saat ini banyak yang belum tahu sistem penerapan K13. Baik, itu guru maupun pengelola sekolah itu sendiri. "Amatan kami, banyak guru dan pengelola yang kebingungan," terangnya.

Sementara Kepala Dinas

Pendidikan (Disdik) Sumenep A. Shadik mengatakan, jika dirinya akan terus melakukan pembenahan setiap tahunnya. Itu untuk mendorong penerapan K13 secara masif. "Kami tidak akan putus asa untuk berbenah diri, sehingga nantinya penerapan K13 di Sumenep bisa maksimal," katanya.

Soal belum adanya bahan ajar dan buku panduan untuk guru, pihakanya mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab, untuk pengadaan bahan ajar K13 merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah tidak bisa mendesaknya.

Hanya saja, sebagai penggantinya pemrintah pusat memberikan materi ajar K13 berbentuk VCD. "Nah, materi yang ada dalam VCD itu di-print out dan di foto copy untuk disebarkan kepada murid. Materi tersebut bisa dijadikan pijakan sampai buku ajar K13 diterima pihak sekolah," terangnya.

Sementara untuk sosialisasi terhadap sejumlah guru, mantan Kabid Digdas Disdik Sumenep mengaku sudah melakukan sosialisasi terhadap sejumlah guru, yakni melalui pelatihan khusus yang diselenggarakan di luar mapun yang dilakukan di dalam Kabupaten Sumenep.

"Untuk sosialisasi, sudah dilakukan," akunya.

Adapun jumlah guru yang sudah mengikuti pelatihan K13, diperkirakan mencapai 4.044 dengan rincian guru di tingkat Sekolah Dasar (SD) 2720 orang, Sekolan Menengah Pertama (SMP) 1028 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) 117 orang dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 179 orang.

Sementara kelas yang akan diterapkan K13 sebagai berikut.

Untuk SD, kurikulum K13 akan diterapkan di kelas I,II,IV dan V. Semantara untuk SMP akan diterapakan di dua kelas yakni VII dan VIII. Sedangkan di SMA dan SMK, kurikulum itu akan diterapkan di kelas X dan XI. "Jadi, tidak semua kelas menerapkan K13," tukas Shadik. =JUNAEDI

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441 | TAHUN III

Pakai Jaring Aserehe

PELANGGARAN KODE ETIK

Empat Anggota Polres Jalani Sidang KKEP SUMENEP - Empat oknum anggota Kepolisian Resor (Polres) Sumenep menjalani sidang komisi kode etik profesi (KKEP), karena melakukan pelanggaran disiplin dan tindak pidana.

"Sidang bagi mereka telah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Mulai sidang disiplin dan saat ini memasuki sidang KKEP," kata Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko di Sumenep, Sabtu (13/9).

Salah satu jenis pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Sumenep yang sedang disidang KKEP itu adalah terlibat kasus narkoba.

"Kalau sudah disidang KKEP berarti oknum anggota tersebut terlibat kasus tindak pidana. Salah satunya kasus penggunaan sabu," ujarnya,

menambahkan.

Putusan terberat sidang KKEP adalah pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap oknum anggota tersebut.

"Secara pribadi maupun kelembagaan, kami tentunya tidak ingin ada anggota yang dipecat. Namun, kalau sudah dinilai melakukan pelanggaran berat dan tak bisa ditoleransi, itu merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oknum anggota," ucapnya.

Marjoko menjelaskan, pihaknya senantiasa mengimbau dan mengingatkan seluruh anggota untuk menjalankan tugas sebagaimana kewajibannya supaya terhindar dari berbagai tindakan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana. =ABD AZIZ/ANT

OBAT-OBATAN TERLARANG

Pesta SS, 4 Warga Kepulauan Diciduk SUMENEP - Sebanyak empat warga Kepulauan/Kecamatan Sapeken harus berurusan dengan pihak Polres Sumenep, setelah tertangkap basah sedang pesta sabu-sabu (SS) di rumah warga setempat, Kamis (11/9) sekitar pukul 19.00.

Keempat tersangka yakni, LH (37), AH (31) keduanya warga pulau sapeken, dan dua orang lainnya, HT (37) dan AA (27) merupakan warga Pulau Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken.

"Keempat warga ditangkap warga di rumah istri tersangka, tepatnya di Dusun Kampung Bukut, Desa Pulau Sapeken," kata salah satu warga setempat Ahmad Zaini (35) melalui sambungan telepon.

Awalnya, sejumlah warga mencurigai gerak gerik keempat tersangka itu, hingga akhirnya salah satu warga melaporkan ke petugas polsek setempat. Sehingga, petugas kepolisan dengan sejumlah warga melakukan pengerebekan rumah Ira (37) yang ditempati pesta sabu-sabu tersebut. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti (BB) berupa alat hisap dan SS yang siap pakai. Setelah itu, keempat tersangka langsung

C

dibawa ke mapolsek setempat untuk dilakukan pemeriksaan awal.

"Dari penggerebekan tersebut polisi berhasil mengamankan 11 BB, di antaranya 1 bungkus klip plastik, 2 plastik isi putau, 2 sendok plastik, 1 paket SS berat 1 gr, 0,5 paket SS, 5 gr SS, 1 alat sedot putau, 9 sedotan warna putih yang sudah dipakai, 2 paket alat sedot dari kaca, 1 bong dan alat hisap yang dibungkus tas warna hitam," sambungnya.

Baru setelah selesai dilakukan pemeriksaan awal, keempat tersangka bersama alat buktinya langsung dikirim ke Mapolres Sumenep, dengan memakai kapal Ekspress Bahari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolsek Sapeken Ipda Ali Rida, membenarkan adanya penangkapan empat warga saat melakukan pesta SS di wulayah hukum Mapolsek Sapeken. Bahkan pihaknya juga membenarkan jika keempat tersangka sudah dikirim ke Mapolres Sumenep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. "Ya benar," kata Kapolsek Sapeken melalui pesan singkatnya. =JUNAEDI

Perahu Kenanga Dijarah Warga SUMENEP - Sejumlah nelayan asal Kepulauan Gili Raja, Kecamatan Giligenting, menjarah sampan Kenanga milik H. Nasir warga Kecamatan Ambunten, Sabtu (13/9) sekitar pukul 23.00 di perairan Gili Raja. Mereka menilai jaring yang digunakan nelayan (jaring Aserehe) dapat merusak terumbu ikan dan bubu (alat penangkap udang) milik warga setempat.

Selain perahu yang dijarah oleh warga, sejumlah warga juga mengamankan empat orang nelayan bersamaan dengan perahu yang dijarahnya itu. Empat orang tersebut diantaranya, H Nasir (70) pemilik perahu, Fathorrahman (55), Faisol (45) dan Abd Ghani (40). Keempat orang itu merupakan warga Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten. �Memang sudah lama kami mencurigai gerak gerik nelayan baru itu. Makanya, kami dari empat desa yakni Jate, Banmaleng, Kombang dan Banbaru langsung bergerak. Eh tidak tahunya sangkaan kami benar. Makanya kami langsung bawa ke pulau kami untuk diadili,� kata Sayful Aan salah satu warga setempat.

Menurut Syaiful sebelum melakan penangkapan, perwakilan dari warga setempat pergi ke pos polisi setempat. Hanya saja sesampainya di kantor pos polisi tidak ada satupun yang bertugas, sehingga sekitar pukul 19.00 yang berkumpul di dermaga pulau setempat, memutuskan untuk turun ke laut tanpa didampingi satu orang pun petugas kepolisian setempat.

Baru setelah lima belas menit kemudian sejumlah warga langsung ke laut dan melihat delapan perahu baru yang diduga memakai jaring aserehe. Karena sejumlah warga itu tidak mau kehilangan jejak, maka langsung melakukan pengejaran. Hasilnya, sejumlah warga itu berhasil menangkap satu dari delapan perahu tersebut.

Setelah berhasil ditangkap sekitar pukul 10.15, perahu dan empat orang langsung dibawa ke salah satu rumah warga Desa Jate untuk dimintai keterangan.

Baru setelah negoisasi di antara Desa Jate Abd. Rahman dengan Sekretaris Desa Ambunten Sahrel keempat nelayan bersama perahunya dilepas dan dipulangkan ke daerah asalnya, sekitar pukul 2.00 dini hari. "Karena sudah ada kesepakatan, maka semua warga melepasnya," terang Syaiful.

Menurut Syaiful, kekesalan warga terhadap aksi penangkapan itu dikarenakan jaring yang digunakan tidak sesuai. Dikatakan, para nelayan asal Kecamatan Ambunten menggunakan jaring Aserehe. "Sebenarnya, penggunaan jaring di daerah pulau Gili

Raja tidak diperbolehlan. Karena jaring aserehe hanya boleh digunakan di laut lepas yang jaraknya dari bibir pantai sekitar 1 mil," terangnya Lebih lanjut pria yang juga sebagai ketua kelompok masyarakat (Pokmas) Raung Samudra itu mengatakan, akibat banyaknya nelayan yang menangkap ikan di sekitar perairan Gili Raja, alat penangkap rajungan banyak yang rusak dan hilang. Hal itu sudah berlangsung sejak satu minggu terakhir.

Akibatnya nelayan setempat banyak yang mengalami kerugian hingga ratusan juta. �Sampai saat ini sudah ada 10 ribu bubuh kami yang hilang,� terangnya.

Dari hasil penangkapan itu, sejumlah warga menemukan lima set jaring aserehe yang sudah siap dilepas untuk menagkap ikan diperairan Gili Raja.

Sementara Sekretaris Desa Ambunten Timur membenarkan infirmasi tersebut. Hanya saja keempat warganya yang ketangkap basah di perairan Gili Raja sudah dipulangkan ke rumahnya masing-masing. "Benar, saat sudah dipulangkan setelah kami berhasil melajukan negiosasi dengan sejumlah warga pulau Gili Raja," katanya.

Bahkan, pihaknya juga membenarkan jika alat yang dipakai oleh warganya untuk menagkap ikan sudah di luar batas. Sehingga banyak alat tangkap ikan rajungan milik warga setempat yang hilang. =JUNAEDI

DIAMANKAN. Situasi saat sejumlah warga Pulau Gili Raja sedang memintai keterangan di salah satu rumah warga di Desa Jate pulau setempat.

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441 | TAHUN III

Siswi SD Hamil 8 Bulan Disdik: Kami Tak Menemukan Siswi Hamil SUMENEP – Siswi kelas VI sekolah dasar (SD) di Kecamatan Saronggi dihamili orang yang tidak bertanggung jawab. Janin yang berada di dalam perutnya diperkirakan sudah berumur delapan bulan.

Meski perut siswi itu sudah membesar, terkesan tidak ada orang yang prihatin, termasuk pihak sekolah dan orangtuanya sendiri. Hidupnya tergolong paspasan. Ibunya sudah lama meninggal dunia, sedangkan aktivitas sehari-hari bapaknya sebagai penjual kopi.

Siswi itu kerepotan untuk mencari tempat curhat atas insiden yang sedang disandangnya itu. Sedangkan orang yang menghamili hingga kini masih belum diketahui.

"Mungkin kondisi korban masih dalam keadaan shock berat, makanya ketika kami tanya orang menghamili dirinya, si anak itu tidak menjawabnya. Makanya, hingga kini orang yang menghamili belum diketahui," kata salah satu tokoh masyarakat setempat WSK 35 (inisial laki-laki) Menurut WSK, saat usia kandungan siswi itu masih muda, dirinya pernah dicurhati oleh salah satu teman sekelasnya, soal orang yang telah menghamilinya. Namun karena tenggang waktu yang cukup lama, dirinya sudah lupa semuanya.

Sayangnya, setelah dirinya

berusaha untuk mencari teman sekelasnya itu, ternyata sudah dipindah ke sekolah yang lain. Sehingga dirinya kebingungan untuk mengungkap pelaku bejat tersebur. "Makanya, hingga kini pelakunya masih belum ketahuan," sambungnya.

Salah satu aktivis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sumenep R. Aj. Hawiyah Karim, membenarkan hamilnya siswi tersebut.

Bahkan, pihaknya telah berupaya untuk membantunya saat persalinan nantinya.

"Kami sangat prihatin dengan kondiai korban, makanya kami berusha semaksimal mungkin untuk membantu saat persalinan nanti.

Sehingga untuk biaya persalinannya tidak menjadi beban keluarganya," katanya, Jum'at (12/9) Kendati demikian, Wiwik panggilan akrabnya Hawiyah Karim, mengaku tidak akan gegabah dalam mengungkapkan kasus tersebut. Karwna dirinya beranggapan jika salah tingkah akan

membuat nasibnya ke depannya semakin parah.

"Kami juga harus hati-hati.

Bahkan jika nantinya Bunga (bukan nama sebenarnya) menyebut nama pelakunya, kami pun harus membuktikan kebenarannya dengan cara tes DNA," tukasnya.

Sebelumnya, siswi kelas VIII

salah satu siswi sekolah menengah pertama (SMP) di Kecamatan Ambunten, dikabarkan tengah hamil dua bulan. Kehamilannya baru diketahui setelah dibawa ke puskesmas oleh pihak sekolah.

Hal itu berawal dari siswi itu sering pingsan saat mengikuti

kegiatan belajar mengajar. Lalu siswi tersebut dibawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya. Setelah perawat puskesmas selesai melakukan pemeriksaan, siswi itu dinyatakan tidak menderita penyakit apa pun.

Mendengar keterangan perawat, pihak sekolah yang mendampingi merasa terkejut hingga pada akhirnya menyuruh perawat untuk memeriksa kembali. Setelah diperiksa kedua kalinya, perawat tersebut menyatakan jika siswi itu tengah hamil.

Pemerintah Mungkir Menanggapi pemberitaan hamilnya siswi SMP di Kecamatan Ambunten, Dinas Pendidikan Sumenep memungkiri adanya siswi yang hamil tersebut. "Kami sudah turun langsung ke daerah Ambunten, sampai saat ini kami tidak menemukan kabar adanya siswi SMP yang hamil," kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdik Sumenep Nurul Hazah.

Bahkan, lanjut Nono, panggilan akrabnya Nurul Hamzah, dirinya telah mengkroscek ke dua SMP yang berada di Kecamatan Ambunten. "Saya sudah investigasi langsung ke kepala sekolah, guru BK (Bimbingan Konseling) dan juga kepada guru yang lain. Mereka tegas tidak ada siswinya yang sedang hamil,"

katanya.

Hal itu lanjut Nono, diperkuat dari pengakuan Kepala SMP II Nanik Mujiati. Jika dari jumlah siswanya sebanyak 110, yakni 75 laki-laki dan perempuan 35, tidak satupun yang sedang hamil. "Tidak ada kejadian siswi pingsan karena hamil" kata Nanik sebagaimana yang ditirukan oleh Nono.

Begitu pula dengan pengakuan Kepala Sekolah SMP II Kecamatan Ambunten. Jika selama ini tidak ada satupun guru yang melakukan pemeriksaan terhadap siswanya karena hamil. "Di sana juga mengaku tidak satupun guru yang melakukan pemeriksaan siswanya ke puskesmas setempat karena hamil," terangnya.

Apalagi, berdasarkan dari pengakuan dari dokter Puskesmas Kecamatan Ambunten, jika selama ini dokter tidak pernah merekomendasikan kepada bagian laboratorium untuk memeriksa orang hamil. Sebab ketika ada pemeriksaan seperti itu harus mendapatkan rekomendasi dari dokter setempat. Karena pemeriksaan kehamilan merupakan hak otoritas dokter.

Selain itu, di Puskesmas Kecamatan Ambunten juga tidak tercantum adanya pemeriksaan kehamilan yang dirujuk dari salah satu sekolah melalui buku UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). "Jadi, kami pastikan tidak ada siswi di SMP yang hamil," terangnya. =JUNAEDI/MK

KRIMINALITAS

Polsek Sapeken Klaim Pelaku Pemerkosaan 6 Orang SUMENEP- Kapolsek Sapeken mengatakan pelaku pemerkosaan terhadap tiga gadis di Dusun Tanjung Pagar, Desa Pangerungan Kecil Kecamatan Sapeken hanya 6 orang. Pernyataan Kapolsek tersebut berseberangan dengan data yang dimiliki oleh Kasi Datum Kejaksaan Negeri (Kejari) yang menyebutkan pelaku pemerkosaan sebanyak 9 orang.

Pada Kamis (11/9), Kasi Datum Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Dody, mengatakan di kantornya bahwa pelaku pemerkosaan terhadap tiga gadis di kepulauan Sapeken beberapa bulan lalu berjumlah 9 orang.

Dikatakan, dari 9 pelaku

pemerkosaan itu hanya 1 orang yang telah selesai diproses di pengadilan yaitu Amirullah dengan vonis hukuman 2 tahun penjara. "Sebenarnya vonis yang diberikan kepada Amirullah 3 tahun, namun mengingat pelaku masih dibawa umur, pelaku mendapatkan keringa-

nan menjadi 2 tahun penjara," tandas Dody.

Sementara sisanya, lanjut Dody, 8 pelaku lainnya sampai saat ini masih berstatus daftar pencarian orang (DPO) dan masih terus dilakukan pencarian oleh aparat kepolisan.

"Kami mengharapkan 8 pelaku tersebut segara tertangkap," tandas Dody.

Berbeda dengan Dody, Kapolsek Sapeken, IPDA Ali Rida mengatakan, pelaku pemerkosaan terhadap 3 gadis hanya 6 orang. Dari 6 pelaku tersebut hanya satu pelaku yang sudah tertangkap dan divonis 2 tahun.

Semenatara 5 pelaku lainnya

kabur saat mereka mendengar Amirulullah telah divonis beberapa bulan lalu.

Sejauh ini, informasi yang diterima oleh kepolisian, kelima pelaku tersebut saat ini ada di luar kota dan masih belum diketahui keberadaannya. Namun begitu, menurut Ali Rida, ketika dari salah satu pelaku ada yang datang ke kepulauan akan diciduk seperti Amirullah.

"Jika mereka datang ke kepulauan sapeken akan diamankan dan diproses secara hukum" kata Ali Rida saat di Konfirmasi via telepon, Minggu (14/9).

Lebih lanjut, Ali Rida

menceritakan bahwa, dari enam pelaku pemerkosaan tersebut, ada di antara mereka yang melakukan dubel terhadap tiga gadis itu, sehingga ketiga gadis tersebut pingsan di tempat kejadian parkara (TKP). Saat ditanyakan nama-nama pelaku tersebut, pihaknya menjawab lupa siapa saja nama-nama mereka.

"Jadi intinya, pelaku pemerkosaan itu hanya 6 orang.

Dari 6 pelaku itu, baru satu orang yang tertagkap dan sudah divonis 2 tahun. Sekarang masih tinggal 5 pelaku yang masuk DPO," paparnya. =FATHOL ALIF/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441 | TAHUN III

Warga Ancam Duduki Kantor Kecamatan Pihak Kecamatan Terkesan Eksklusif SUMENEP - Warga Lapa Laok, Kecamatan Dungkek mengancam akan menduduki Kantor Kecamatan setempat jika camat beserta jajarannya tidak transparan atas data model daftar penerima menfaat raskin (DPM-2). Hemat warga, dalam data penerima raskin, ada manipulasi tanda tangan. Sehingga warga ingin mengecek kebenaran dari data tersebut di DPM-2.

Sejak beberapa hari terakir ini, warga Desa Lapa Laok mengaku kesal atas tingkah laku Camat Dungkek beserta jajarannya. Pasalnya, berulang kali mereka mendatangi kontor Kecamatan Dungken dengan tujuan meminta data model DPM-2, namun tidak pernah direspons, bahkan camat berdalih kalau untuk mendapatkan DPM 2 harus mendapat disposisi dari Bupati.

Hal demikian disampaikan oleh Jupri (47), salah satu pelapor dugaan penggelapan raskin di Desa Lapa Laok. Pihaknya sudah berulangkali mendatangi kantot Camat Dungkek untuk meminta data model DPM-2.

“Sejak hari Selasa kemarin, kami mendatangi kantor camat. Maksud kedatangan kami baik kok, hanya ingin bertemu dengan Pak Camat, termasuk ke Surahmu selaku Kesra Kecamatan, tetapi Pak Camat dan Surahmu terkesan menghindar, sehingga kami mencoba ke Sekcam untuk minta DPM-2. Akhirnya sama juga, Sekcam tidak bisa berbuat apa, kecuali kata Sekcam ada rekomendasi dari Bupati,” jelasnya, Minggu (14/9) kemarin.

Kemudian pada hari Rabu (10/9), Jupri dan warga lainnya kembali mendatangi kantor Camat. Saat itu, pihaknya langsung

ditemuai sama Camat, namun jawaban Camat sama seperti yang di sampaikan oleh Sekcam sebelumnya, untuk mendapatkan data model DPM-2 harus ada rekomendasi dari Bupati..

Tidak puas dengan ucapan Camat, Jupri dan 7 warga lainnya kembali datang pada hari Jum'at (12/9). Datang untuk yang ketiga kalinya itu dengan tujuan yang sama, namun lagi-lagi mereka pulang dengan tangan hampa.

"Saya semakin curiga terhadap jajaran Camat. Sehingga ada satu kesimpulan yang kami dapatkan, Camat beserta jajarannya juga sedang main-main, ada menipulasi tandatangan warga di data model DPM-2,” jelasnya.

Jupri mencontohkan soal distribusi raskin yang tidak tepat sasaran. Seperti yang terjadi pada Sahawi (30). Ia tidak pernah menerima beras miskin (raskin) sejak didistribusikan, padahal Sahawi itu termasuk golongan kurang mampu.

Semenatara itu, Sekretaris Camat Dungkek, Darus Salam terkesan eksklusif ketika dikonfirmasi. Ia enggan berkomentar karena takut kenak semprot oleh pimpinan. =FATHOL ALIF/SYM

Diskop UKM Gelar Lomba Tumpeng SUMENEP - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mengah (Diskop UKM) Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jumat (12/9) merayakan Hari Koperasi ke-67 dengan menggelar lomba tumpeng. Acara tersebut untuk memberikan motivasi kepada para pelaku koperasi agar koperasi yang dijalankan tambah baik dan berkembang.

Pantauan di lapangan, pendopo Agung Sumenep terlihat ramai, bahkan beberapa dari pelaku koperasi terlihat antusias mengikuti lomba tumpeng.

Kepala Diskop UKM, Imam Trisnohadi, mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian acara dari hari Koperasi yang digelar oleh Dinas Koperasi dan UKM Sumenep.

Acara tersebut sebagai salah satu uca-

Bupati Sumenep A. Busyro Karim bersama Ketua TP PKK Ny Nurfitriana Busyro Karim didampingi Kadiskop dan UKM, Imam Trisnohadi memberikan hadiah kepada pemenang lomba tumpeng.

pan sukur atas kelancaran pelaksanaaan hari koperasi dan memberikan motivasi bagi para pelaku koperasi. =ADV/SYAMSUNI

E

KILAS AKTIVITAS

“Koran Madura” Berbagi SUMENEP - Minggu (14/9) siang, sembilan kru Koran Madura mengunjungi kediaman Liyamin dan Marjani di Desa Tamidung, Kecamatan Batang-Batang.

Sebelumnya diberitakan, pasangan kakek-nenek itu yang bertahan hidup di kandang sapi.

Mereka hidup di dunia ini lebih dari satu abad.

Meski keduanya menikah berpuluh-puluh tahun, namun di usianya yang sudah renta, mereka hanya tinggal berdua. Mereka tak dikaruniai keturunan. Sehingga, di masa tuanya, tak ada yang merawat mereka selain tetangganya. Itu pun tak setiap waktu.

Liyamin dan Marjani kini hanya tinggal di gubuk bekas kandang. Dalam kesehariannya, mereka hanya makan seadanya, pemberian dari tetangga dekatnya. Hanya dari uluran tangan tetangganyalah, mereka menyambung hidup.

Wakil Pemred Koran Madura Zeinul Ubbadi menyalami Liyamin di kediamannya di Desa Tamidung, Batang-Batang, Minggu (14/9) siang.

Untuk itu, keluarga besar Koran Madura mengunjungi kediamannya.

Koran Madura ingin berbagi dengan mereka meski tak seberapa. Yang penting cukup untuk membuat mereka bahagia.

Sesampainya Koran Madura di kediaman kakek-nenek itu, keduanya terlihat sedang duduk.

Dengan kondisinya yang sudah tak bisa melihat,

keduanya menampakkan wajah penasaran, tentang sosok yang mengunjunginya, dan untuk apa.

Tak berselang beberapa waktu setelah kedatangan Koran Madura, beberapa tetangga mereka satu persatu datang.

Zeinul Ubbadi, Wakil Pemred Koran Madura, langsung memberikan santunan kepada keduanya. =FATHOL ALIF

Paguyuban Sape Sono’ Dukung Moh. Sahnan

Ketua Gerakan Masyarakat Sumenep Sejahtera berjabat jangan dengan salah satu peserta pada pagelaran sape sono’ di Desa Tengetan, Kecamatan Batuputih.

S

UMENEP - Dukungan kepada Ketua Gerakan Masyarakat Sumenep Sejahtera (GMSS), H. Moh. Sahnan, untuk maju sebagai calon bupati Sumenep terus mengalir. Kini giliran dari Paguyuban Sape Sono’ Kabupaten Sumenep. Dukungan itu diberikan saat acara pegelaran Sape Sono’ di Desa Tengetan, Kecamtan Batuputih, Sabut (13/9).

Pantauan di lapangan, Moh. Sahnan bersama rombongan tiba di lokasi pada pukul 09.00 WIB. Acara pegelaran sangat meriah, 100 lebih pasang sapi

yang tampil secara istimewa dilepas oleh Moh. Sahnan sembari diiringi musik, tarian tradisional, dan ditemani oleh tiga pesinden cantik.

Kepala Desa Tengetan, Mangreadi, mengungkapkan, kedatangan Moh. Sahnan ke desanya itu akan menjadi pemantik bagi pegiat sape sono’ untuk terus melestarikan khazanah budaya Sumenep itu.

“Ke depan, jika Pak Sahnan sukses, maka tak ada harapan lagi selain memperhatikan rakyat di bawah, terutama dapat mengentaskan kemiski-

nan,” harapnya.

Ketua Paguyuban Kabupaten Sumenep, Nihwi mengaku sangat bangga atas kedatangan Moh. Sahnan.

“Jarang ada orang-orang besar yang mau meramaikan kegiatan ini. Kedatangan beliau menjadi kebanggaan bagi masyarakat Tengetan,” katanya.

Ia berharap, tradisi sape sono’ tidak tiap tahun hadir. “Pak Sahnan punya andil besar atas terselenggaranya kegiatan ini. Kami sangat berhutang budi pada beliau,” tegasnya. =ADV/SYAMSUNI

KORAN MADURA Sumenep KORAN Sampang F

Sampang

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 No. 0441 | TAHUN III

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441 | TAHUN III

MADURA

J

DICIDUK.

Sunar (kiri), penambang pasir asal Desa Taddan Kecamatan Camplong menaiki mobil milik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Sabtu (13/9). Sunar selanjutnya dibawa ke markas Satpol PP untuk dilakukan pemeriksaan dan pendataan

mohammad muhlis/ koran madura

Satu Penambang Ditangkap SKPD Terkesan Melempem Atasi Penambang Sirtu Ilegal SAMPANG- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hanya berhasil menciduk satu penambang sirtu ilegal, Sunar (60) asal Desa Taddan Kecamatan Camplong Sabtu kemarin (13/9).

Namun keberhasilan penangkapan itu dinilai tidak akan membuat jera para penambang sirtu lainnya yang ada di Kabupaten Sampang. Hal tersebut dikarenakan sejauh ini pihak Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dalam menangani permasalahan penambangan sirtu di daerah pantai terkesan melempem dan minim koordinasi.

Kabid Pertambangan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Sampang Suadi mengakui jika pihaknya tidak mengetahui adanya operasi penertiban penambangan pasir yang dilakukan oleh pihak Satpol PP di pesisir pantai camplong. Bahkan dirinya menuturkan bahwa pihak Satpol PP dalam melakukan penertiban tidak mel-

akukan koordinasi sebelumnya kepada pihak Disperindagtam.

“Saya tidak tahu itu, itu kan memang bagian Satpol PP. Kalo kami diundang, ya kami pasti datang. Tapi biasanya kami diundang,” ujarnya kepada Koran Madura, Minggu (14/9).

Bahkan Suadi berdalih ingin melakukan pengkajian Peraturan Daerah (Perda) dengan dinasdinas yang masuk ranah dalam penambangan pasir ilegal yang saat ini semakin marak dan tak terkendali.

Kasi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang Moh Sadik mengaku jika kegiatan operasi penertiban sirtu yang dilakukan di Desa Taddan merupakan kegiatan Internal Satpol PP saja.

Bahkan pihaknya menegaskan jika pihaknya hanya menjalan amanah yang ada di Perda nomor 10 tahun 2002.

“Saat digrebek, mereka berlarian kalang kabut. Hanya satu yang kami tangkap dan mereka sudah jelas melanggar tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian C. Sementara ini kami hanya melakukan di pihak intern Satpol PP. Mungkin lain kali kami akan agendakan untuk melakukan operasi besar-besaran bersama aparat keamanan dan dinas-dinas terkait, seperti Disperindagtam, Dinas Perikanan Peternakan dan Kelautan (DPPK), Badan Lingkungan Hidup (BLH),” tuturnya.

Sementara Badan Lingkungan Hidup berencana melakukan penanganan terpadu kasus praktik penambangan pasir ilegal yang marak dilakukan warga di sepanjang pesisir partai selatan wilayah itu.

“Kami tidak mungkin menangani sendirian kasus penambangan pasir ilegal yang dilakukan warga di pesisir pantai selatan daerah ini, karena kasus penam-

bangan tersebut tidak hanya terkait dengan lingkungan, akan tetapi juga perizinan,” kata Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkab Sampang Suhrowardi,, Sabtu.

Oleh karenanya, sambung dia, pihaknya perlu melakukan penanganan terpadu dengan dinas terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Perekonomian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3).

Jika, sambung Suhrowardi, penanganan hanya dilakukan oleh BLH, ia yakin tidak akan berhasil secara maksimal. “Berbeda nanti ketika penanganan dilakukan secara terpadu,” katanya menjelaskan.

Kepala BLH mengemukakan hal ini, menanggapi tuntutan aktivis lingkungan di Kabupaten Sampang yang minta agar pemkab bertindak tegas dan memberikan sanksi kepada warga yang melakukan penambangan pasir secara ilegal di sepanjang pesisir selatan Sampang.

Akibat adanya praktik penambangan pasir ilegal itu, banyak pohon mangrove yang dulu ditanam sebagai penangkis ombak, kini ditebang secara sembarangan oleh warga yang melakukan penambangan pasir.

Praktik penambangan pasir secara ilegal banyak dilakukan warga di sepanjang pantai Camplong, menuju Kota Sampang.

Penambangan dilakukan oleh warga setempat.

Selain masalah penambangan pasir ilegal, yang juga menjadi sorotan aktivis lingkungan adalah reklamasi pantai.

Kini, di sepanjang pesisir pantai dari pusat kota banyak bangunan baru untuk permukiman.

Padahal sebenarnya itu tergolong merusak kelestarian lingkungan.

“Makanya, penanganan terpadu itu penting, karena masalahnya sudah sangat kompleks. Artinya kasus penambangan pasir ilegal dan reklamasi pantai di Sampang ini, butuh perhatian semua SKPD terkait,” katanya menjelaskan. =MOHAMMAD MUHLIS/ANT/LUM

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441 | TAHUN III

G

ANGGARAN PEMBANGUNAN TPS

Dewan Belum Terima RAB Sampang – Ketua Fraksi Demokrat Aulia Rahman mengaku, hingga saat ini belum menerima Rencana Anggaran Belanja (RAB) pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) pedagang Pasar Srimangunan.

Padahal, menurutnya, wakil rakyat berhak mengetahui RAB TPS Pasar Srimangunan Sampang. “Kita berhak meminta RAB, sesuai dengan UndangUndang Keterbukaan (Informasi) Publik,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Sampang Wahyu Prihartono menilai TPS bagi pedagang di Pasar Srimangunan Sampang tidak sesuai RAB. Wahyu menjelaskan dalam RAB disebutkan bahwa kayu yang harus digunakan adalah jenis gelam dan ada pondasinya. Kenyataanya, tidak ada pondasi dan kayu yang digunakan adalah jenis meranti (Koran Madura, 12/9).

Aulia Rahman memastikan akan mengawal pembangunan TPS senilai Rp 2.150.000.000 itu. “Kami secara kelembagaan akan terus memantau pengerjaan pembangunan TPS ini, karena anggarannya sangat

berlebihan, apalagi ditemukan tak sesuai RAB,” ucapnya.

Dirinya sudah menerima laporan dari masyarakat, aktivis dan LSM bahwa pemmbangunan TPS ditemukan banyak kejanggalan, baik dari bahan material, spesifikasi, dan lainnya. Jika memang benar tak sesuai RAB, pihaknya akan memberikan sanksi kepada rekanan.

Pihaknya sejauh ini belum bisa melakukan pemanggilan BPBD sebagai pemilik proyek lantaran belum terbentuk komisi. “Kita tidak bisa memanggil SKPD itu, meski fraksi sudah dibentuk, smakanya nunggu komisi agar seuai tupuksi nantinya,” imbuhnya.

Namun, Kepala BPBD Sampang Wisnu Hartono mengklaim bilamana pengerjaan TPS sudah sesuai RAB. Terkait tidak adanya pondasi bangunan, menurutnya, pondasi akan dikerjakan belakangan dengan cara mendokraknya.

Sedangkan jenis kayu dalam pembangunan TPS, dirinya mengaku kesulitan mendapatkan kayu gelam di Sampang sehingga menggunakan kayu meranti yang lebih mudah didapat sedangkan harga dan kualitasnya lebih bagus. =RYAN HARIYANTO/MK

mohammad muhlis/ koran madura

LIHAT. Salah satu mobdin yang diparkir di area parkiran gedung dewan DPRD Sampang.

Ketua Sementara DPRD Gunakan Mobil Dinas SAMPANG- Tujuh belas mobil dinas (mobdin) untuk fasilitas dewan baru DPRD Sampang tampaknya menjadi rebutan. Hal tersebut diketahui ketika lima belas fasilitas mobil dinas telah laku dipakai oleh anggota dewan baru Meski jabatannya belum definitif.

mohammad muhlis/ koran madura

Seorang pekerja sedang memaku rancangan atap 416 tempat penampungan sementara (TPS) pedagang di Pasar Srimangunan Sampang, Kamis (11/9).

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sampang Sudarmanto mengakui jika lima belas dari tujuh belas mobdin telah digunakan oleh anggota dewan baru. Menurutnya, penggunaan mobdin tersebut hanya sebatas dalam status pinjaman.

Dirinya menegaskan jika nantinya pembentukan komisi dan fraksi sudah definitif maka mobdin itu akan dikembalikan. ”Memang sebagian besar anggota dewan baru mengusulkan peminjaman Mobdin, jika tidak keliru ada sekitar 15 Mobdin yang dipinjam. Sedangkan dua mobdin sisanya tengah diperbaiki di bengkel,” ujarnya kepada Koran Madura, Minggu (14/9).

Peminjaman Mobdin meski belum definitif, Sudarmanto

menjelaskan peminjaman Mobdin oleh anggota dewan baru itu tidak menyalahi aturan. Sebab diakuinya, anggota dewan yang memakai lima belas Mobdin itu telah mengajukan surat permohonan peminjaman. Namun pihaknya tidak bisa menyebutkan dengan jelas siapa saja yang meminjam, hanya saja pihaknya menyebutkan jika sebagian besar yang meminjam yaitu dari mantan-mantan ketua fraksi, komisi dan ketua dewan maupun wakil ketua dewan. ”Sekretariat DPRD tidak keberatan, sebab Mobdin yang dipinjam digunakan untuk keperluan rapat serta operasional dewan.

Tapi nanti Jika pembentukan fraksi dan komisi sudah definitif, maka Mobdin yang dipinjam ang-

gota dewan akan ditarik dan kita serahkan kepada ketua fraksi dan komisi defintif,” ucapnya.

Ketika disinggung bahan bakar yang digunakan tersebut apakah dialokasikan dari anggaran?

Darmanto menepis tegas, jika Mobdin statusnya pinjam maka semua biaya operasional ditanggung oleh pihak peminjam. ”Masalah bensin dan perawatan lainnya ditanggung peminjam. Jika nanti ada kerusakan tentu nyang menanggung resiko peminjam. Jadi status ini hanya sebatas pinjam mobilnya saja,” tegasnya.

Ketua Sementara DPRD Sampang Imam Ubadillah saat dikonfirmasi terkait penggunaan fasiltas mobdin tersebut. Menyampaikan jika fasilitas Mobdin yang digunakan sudah meminta ijin kepada sekwan untuk digunakan sebagai keperluan operasional sehari-hari. ”Memang saya belum definitif, terkait Mobdin yang digunakan ini saya pinjam. Karena dibutuhkan ketika ingin konsultasi ke Gubernur Jawa Timur,” singkatnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

H

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441 | TAHUN III

PENANGANAN KASUS PESANGON DEWAN

Kejari: Terkendala Dokumen MA Sampang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang mengatakan belum selesai menangani kasus tindak pidana korupsi (tipikor) pesangon anggota DPRD periode 1999-2004 lantaran masih terkendala dokumen dari Mahkamah Agung (MA).

“Penanganan kasus pesangon dewan periode 1999-2004 jilid II yang kita tangani masih terkendala oleh dokumen yang ada di MA, makanya kami masih menunggu dokumen itu. Tapi tunggu, penanganan kasus korupsi yang kita tangani masih banyak,”ucap Kajari Sampang

Abdullah melalui Kasi Intel Kejari Sampang, Sucipto.

Ditanya terkait janji Kejari yang mengatakan akan menjemput langsung dokumen ke MA, Sucipto menjelaskan bahwa pihaknya terkendala minimnya SDM yang bertugas di kejaksaan.

“Kasus korupsi lainnya kan

masih banyak seperti bibit fiktif, tenaganya sangat minim, Mas,” jelasnya.

Sebelumnya, Kejari Sampang Abdullah menyatakan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan pergi ke Mahkamah Agung untuk meminjam dokumen asli terkait kasus yang berhubungan dengan pesangon dewan. ”Kita agendakan setelah lebaran kejaksaan pergi ke MA, hal itu kita lakukan untuk memperkuat adanya bukti-bukti dan pedoman terkait pesangon ini, karena kasus pesangon sebelumnya yang menetapkan empat

tersangka dokumen aslinya ada di MA,” tuturnya dalam sebuah wawancara.

MA sendiri sudah menetapkan empat pimpinan dewan periode 1999-2004 selaku penerima dana pesangon. Di antaranya, Ach Sayuti, KH Fathorrozi Faruq, Hasan As’ari (almarhum) dan Herman Hidayat.

Selanjutnya, Kejari Sampang melanjutkan penanganan kasus korupsi pesangon dewan hingga menetapkan sembilan tersangka dari 41 anggota dewan. Meliputi, Kurdi Said, Umar Farouk, Abdul Kowi S, KM. Faidol Mubarok,

Moh. Bakir, Asadullah, S.Ag, Sudarmadji, Agus Sudihardjo, Jumal M. Dawi.

Penetapan tersangka kasus korupsi pesangan, disebabkan diduga melanggar Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD. Bahkan, dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Surabaya, ada kerugian keuangan negara Rp 2,1 miliar. =RYAN HARIYANTO/MK

PRO KONTRA RUU PILKADA

Imam Ubaidillah Tak Ambil Sikap Sampang - Ketua DPRD sementara, Imam Ubaidillah tak ambil sikap soal RUU Pilkada. Hal itu, disebabkan penggodokan RUU Pilkada masih belum menemukan titik terang. Sehingga, nantinya semua keputusan berpedoman kepada DPR RI. Imam mengatakan, pemilihan kepala daerah secara langsung, secara kasat mata memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun demikian, pemilihan kepala daerah melalui anggota DPRD juga akan menimbul-

kan penolakan dari masyarakat.

“Kami akan selalu siap untuk mengikuti semua keputusan yang nantinya akan ditetap oleh DPR pusat, karena pemilihan kepala daerah melalui anggota DPR juga tidak menyalahi aturan, begitu juga dengan proses pemilihan pilkada langsung,” ucapnya.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjelaskan, bilamana pihaknya tidak bisa berbuat banyak meskipun pada kenyataanya, PKB pusat termasuk

salah satu partai yang menolak terhadap Pilkada melalui DPR. Ditanya terkait upaya yang akan dilakukan oleh DPRD sampang sendiri, Imam mengaku pasrah terhadaap semua keputusan yang saat ini tengahdigodok oleh DPR pusat, karena menurutnya, apapun keputusan yang nantinya akan ditetapkan, maka harus diikuti oleh semua masyrakat.

“Kita tetap ikuti aturan saja apa yang menjadi keputusan nantinya,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO

BANTUAN BELUM CAIR

Dinsosnakertrans Berdalih Masih Proses Penetapan SK SAMPANG – Kepala Dinas Sosial Tenga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sampang Malik Amrullah tidak membantah bahwa bantuan untuk guru ngaji senilai Rp 3 miliar yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2014 belum cair. Menurutnya, Saat ini masih proses pendataan.

“Dana bantuan guru ngaji memang masih belum dicairkan, kami masih menunggu rampung semuanya dulu sebelum dicairkan kepada 600 guru ngaji seKabupaten Sampang,” ujarnya Kepada Koran Madura, Minggu (14/9). Besaran bantuan Rp 500 ribu per orang.

Selain terhambat data, Malik

MALIK AMRULLAH. Kepala Dinsosnakertrans Sampang ketika dikonfirmasi mengenai bantuan guru ngaji yang belum cair.

juga berdalih tidak dicairkannya dana bantuan ngaji lantaran masih dilakukan verifikasi ulang.

Pihaknya juga terkendala penetapan SK yang dilakukan oleh Bagian Hukum.

“Tahun sebelumnya pencairan dana bansos guru ngaji juga terkendala di Pengurus Ma-

jelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama Kecamatan. Dan kali ini terkedala dalam proses penetapan SK yang dilakukan di bagian hukum. Tapi yang jelas, jika semuanya rampung dana bansos itu akan kami segera cairkan,” terangnya. =MOHAMMAD MUHLIS

KAMPANYE DUKUNG PILKADA LANGSUNG. Warga membubuhkan tanda tangan sebagai aksi dukungan pilkada langsung di Pantai Losari, Makassar, Sulsel, Minggu (14/9). Mereka menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena dianggap mengancam demokrasi Indonesia.

KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Pamekasan

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441| TAHUN III NO. 0441 | TAHUN III

II

TANGKAPAN MENURUN. Nelayan memperbaiki perahunya saat tidak melaut di Pantai Desa Pegagan, Pademawu, Pamekasan, Jatim. Sejak dua bulan terakhir, nelayan di daerah itu membatasi melaut guna menghemat bahan bakar karena sedikitnya ikan tangkapan.

Tuntutan Pemecatan Sekda Tak Berdasar Aturan Hingga Agustus, Serapan Anggaran Baru Sekitar 30 Persen PAMEKASAN - Lembaga Pusat Penelitian dan Pengembangan Madura (LP3M) menilai tuntutan pemecatan Sekretaris Daerah (Sekda) oleh sekelompok masyarakat dan LSM dengan alasan serapan anggaran rendah, tidak berdasarkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Sesuai dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, pengelola keuangan daerah adalah gubernur, bupati dan wali kota sebagaimana tertuang pasal 6 ayat 1,” kata Direktur LP3M Suroso di Pamekasan, Minggu.

Sedangkan pada pelaksana teknis, pengelolaan keuangan

daerah sebagaimana dalam undang-undang tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 10 ayat 1a ialah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Tugas Sekda, katanya, hanyalah melakukan koordinasi terhadap berbagai program SKPD yang ada dilakukan lingkungan pemkab, bukan pengguna ang-

garan.

“Berdasarkan ketentuan ini, maka sebenarnya tidak benar, apabila rendahnya serapan anggaran di lingkungan pemkab itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekda,” tutur Suroso, menjelaskan.

LP3M menyatakan hal ini, menanggapi maraknya tuntutan oleh sebagian elemen masyarakat dan LSM di Pamekasan akhirakhir ini yang mendesak agar Bupati Pamekasan Achmad Syafii segera memecat Sekda Alwi dengan alasan karena yang bersangkutan dinilai tidak bekerja optimal, sehingga realisasi serapan anggaran pembangunan

di Pamekasan sangat rendah.

Hingga Agustus 2014 ini, serapan anggaran di Kabupaten Pamekasan hanya sekitar 30 persen saja, dari total anggaran pembangunan yang tercantum dalam APBD 2014.

Sebelumnya, Sekda Pemkab Pamekasan Alwi menyatakan, rendahnya serapan anggaran 2014 ini karena terkendala aturan baru lelang proyek, yakni adanya pelaksanaan Registrasi Konversi Sertifikat Badan Usaha, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 02 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Badan Usaha.

“Jadi kendalanya di sana, bukan kami tidak mau bekerja maksimal,” ujar Alwi.

Selain mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, tuntutan memecat kepada Bupati Pamekasan agar memecat Sekda Alwi yang disampaikan sekelompok mahasiswa dan LSM itu, juga telah mengabaikan Pemerintah Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa pengelola anggaran adalah SKPD. =ANT/RAH

J

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441 | TAHUN III

USAHA KECIL

Pemkab Seharusnya Bangun Pusat Ekonomi

TOTOK HARTONO

Kadis PU Bina Marga Pemkab Pamekasan

Rp 170 M Terkuras untuk Perbaikan Poros Desa Anggaran Paling Banyak Tersedot di Empat Kecamatan PAMEKASAN - Kerusakan sejumlah jalan poros desa di sejumlah kecamatan, khususnya di Kecamatan Palengaan, Batumarmar, dan beberapa kecamatan lainnya, akan menghambat terhadap kegiatan perekonomian, pertanian, dan pendidikan masyarakat di desa-desa yang ada di kecamatan tersebut.

Salah satunya, di sepanjang jalan Desa Palengaan Dajah, Kecamatan Palengaan, menuju Desa Pangereman, Kecamatan Batumarmar. Hampir sepanjang jalan ini terjadi kerusakan, yang cukup parah. Belum diketahui, penyebab kerusakan, apakah karena faktor alam atau pun faktor kualitas aspal.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemkab Pamekasan, Totok Hartono berjanji akan melakukan perbaikan di sejumlah jalan poros desa maupun kecamatan di Pamekasan. Setidaknya, setiap kecamatan akan mendapatkan serapan anggaran untuk infrastruktur jalan sebanyak 9 persen.

Dari 13 kecamatan di Pamekasan, paling banyak mendapatkan serapan anggaran pemban-

gunan ataupun perbaikan jalan yakni kecamatan Batumarmar, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Kadur, dan Kecamatan Pasean.

Jenis perbaikanya, yakni tambal sulam hingga hotmik jalan, ada sebagian pula pelebaran jalan, dan pembangunan pelesengan. Sehingga, ia berharap agar masyarakat bisa mengerti atas pekerjaan jalan raya tersebut, karena hampir semua akses poros jalan desa belum layak.

Di tahun 2014 ini, anggaran yang disalurkan terhadap pembangunan infrastruktur desa senilai Rp 170 miliar. Anggaran bersumber dari APBD Pamekasan 2014, Bantuan Keungan (BK) Provinsi, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2014. Yaitu, BK provinsi senilai Rp 97 miliar,

yang bersumber dari DAK 2014 senilai Rp. 19 miliar, sisanya bersumber dari APBD 2014.

Anggaran itu akan didistribusi untuk beberapa jenis pembangunan yaitu, perbaikan dan pengembangan jalan poros Panagguan-Palengaan Laok senilai Rp 5 miliar, perbaikan dan pengembangan jalan poros Kaduara menuju Desa Cen-Lecen, Pakong senilai Rp 2 miliar, akses jalan Desa Pamoroh menuju Desa Kadur senilai Rp 2 miliar, jalan Desa Dempo Barat menuju Besa Bindang Rp 1,7 miliar, akses jalan Bujur Timur- Bujur Tengah senilai Rp 1 miliar dan akses jalan Bujur Barat-Pangereman senilai Rp 1,5. Sementara untuk perbaikan berupa pekerjaan tambal sulam Palengaann dan Pangereman senilai Rp 200 juta.

Tidak ada kendala dalam proses pekerjaan proyek tersebut. Bahkan, saat ini sudah ada sebagian yang dikerjakan, dan ada sebagian pula proses lelang.

Ditargetkan akhir Desember 2014 semuanya akan tuntas. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan, Jawa Timur, Hosnan Achmadi menyarankan pemkab hendaknya membangun pusat ekonomi mikro terpadu sebagai upaya untuk memajukan perekonomian bagi kelompok usaha kecil di wilayah itu.

“Penataan ekonomi untuk kelompok usaha kecil penting dilakukan, karena dengan demikian kegiatan ekonomi masyarakat di Pamekasan ini akan lebih hidup,” kata Hosnan Achmadi di Pamekasan, Minggu.

Oleh karenanya, sambung dia, pemkab perlu mencari tempat khusus yang akan dijadikan pusat kegiatan ekonomi mikro.

Di tempat itu nantinya perlu dilengkapi dengan berbagai kegiatan pendukung, semisal, hiburan rakyat dan taman rekreasi kota.

Dengan adanya konsep pembangunan ekonomi terpadu seperti itu, sambung Hosnan, maka kegiatan akan lebih hidup akan lebih tertata, tidak sembrawut seperti saat ini.

“Kondisi yang saat ini ada kan belum tertata dengan baik dan pemkab belum memiliki tempat khusus,” ucapnya.

Di Pamekasan, kata Hosnan, banyak potensi ekonomi yang bisa dikelola dengan baik.

Di samping itu, dengan melakukan penataan ekonomi terpadu, maka kegiatan usaha

masyarakat akan lebih hidup.

Penataan ekonomi mikro terpadu, pemkab juga perlu mengatur dengan tegas tentang pembangunan pasar modern.

Menurut Hosnan, keberadaan pasar modern perlu diatur, karena apabila dibiarkan tumbuh dengan pesat tanpa adanya pengaturan dari pemkab, maka akan menjadi ancaman bagi kelompok usaha kecil di Pamekasan.

“Kenapa demikian, karena pengelola pasar modern dan toko modern itu sudah memiliki manajemen pemasaran yang bagus, sedang pengusaha kecil kita belum,” ujarnya.

Dengan demikian, sambung Hosnan Achmadi, maka pengusaha kecil dan kelompok usaha mikro yang ada di Pamekasan jelas tidak akan bisa bersaing dengan pengelola pasar modern.

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Malang ini lebih lanjut menjelaskan, DPRD Pamekasan sebenarnya telah membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang jarak pendirian pasar modern dengan pasar tradisional.

“Saat ini tinggal pelaksanaan dari Perda itu, dan kami berharap, eksekutif benar-benar bisa melaksanakan secara optimal, karena ini kan menyangkut rakyat Pamekasan,” tuturnya. =ANT/ABD AZIZ/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441| TAHUN III

K

TERBENGKALAI. Salah satu warga sedang melihat keberadaan pustu yang dibiarkan mubazir. Tak terpakai selama dua tahun.

Pustu Dibiarkan Mubazir Dua Tahun Tanpa Layanan Kesehatan PAMEKASAN - Puskesmas Pembantu (Pustu) di Dusun Angsokah, Desa Palengaan Dajah, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, yang didirikan di atas tanah wakaf dari warga kepada pemerintah, hingga saat ini dibiarkan mubazir, dan tidak ada aktivitas kesehatan sama sekali. Padahal, tujuan masyarakat mewakafkan tanahnya untuk didirikan Pustu agar bisa menikmati pelayanan kesehatan yang terjangkau dan mudah.

Salah satu warga Dusun Angsokah, Desa Palengaan Dajah, Kahribuddin meminta pemerintah untuk mengaktifkan kembali keberadaan Pustu tersebut.

Sehingga masyarakat dapat memenuhi layanan kesehatan yang terjangkau.

Menurut Kahribuddin, di desanya memang sudah ada

Polindes sejak tiga tahun lalu.

Mengingat banyaknya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, ia berharap agar Pustu tersebut minimal ditempati oleh perawat, untuk memberikan layanan kesehatan.

Apalagi bangunan Pustu tersebut masih sangat bagus.

Tinggal rehabilitasi ringan beberapa bagian gedung. Sebab, terlihat kumuh karena lama tidak ditempati pelayanan.

Dijelaskan, karena keterbatasan pelayanan kesehatan di desanya, kebanyakan masyarakat berobat ke Puskesmas Palengaan yang berjarak sekitar 5 km, saat mengalami gangguan kesehatan.

Kecuali pemeriksaan kehamilan hanya dicukupkan di bidan desa setempat.

Hal serupa juga disampaikan K. Harto tokoh masyarakat desa setempat, yang mendesak pemerintah untuk segera mengoperasikan Postu berukuran 120 meter yang sudah dua tahun tidak melayani kesehatan tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala

Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Pamekasan, Ismail Bey menyatakan sebetulnya pemerintah sudah memiliki inisiatif baik untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan cara mendirikan pustu di tanah yang diwaqafkan kepada pemerintah.

Tetapi sayangnya kata Ismail, ketika pemerintah melakukan pengukuran, dengan maksud agar tanah yang kini didirikan Pustu tersebut disertifikat, ada salah satu pemilik tanah yang tidak berkehendak. Kawatir akan timbul sesuatu di belakang hari, pemerintah tidak melanjutkan pengukuran dan memilih untuk tidak memanfaatkan Pustu tersebut.

Apabila masyarakat mem-

butuhkan Pustu di wilayah itu, pihaknya akan mengupayakan untuk mendirikan Pustu, di tanah yang tidak bermasalah.

Untuk sementara kata Ismail, pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat desa setempat dan kepala Puskesma Palengaan untuk mencarikan solusi terbaik. Apabila memungkinkan, pihaknya akan menepatkan droping perawat ke Pustu tersebut.

Kepala Desa Palengaan Dajah, Syamsul Arifin mengakui bahwa masyarakatnya sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. Ia berharap agar pemerintah segera memberi solusi agar pelayanan kesehatan di desanya bisa terpenuhi. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

L

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441 | TAHUN III

Iklim Investasi Mati Suri Di Jawa Timur, Pamekasan Ada di Bawah Ranking ke-30 PAMEKASAN - Investor sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan perekonomian. Namun, karena tidak adanya jaminan keamanan dan kepastian bagi investor, membuat iklim investasi di Kabupaten Pamekasan, menjadi mati suri.

Hal itu disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Hosnan Ahmadi. Menurut mantan Ketua Komisi B yang membidangi perekonomian ini, hal itu terjadi lantaran perangkat regulasinya yang belum banyak mendukung masuknya investasi. Sehingga kepastian keamanan investasi belum terjamin.

Wakil ketua sementara DPRD setempat itu mencontohkan pada investasi di bidang perhotelan.

Bidang investasi itu seakan masih terhambat oleh iklim yang belum pasti akibat belum adanya piranti aturan yang memadai.

“Sampai sekarang iklim investasi di Pamekasan belum mampu merayu investor untuk menanam-

kan modalnya,” katanya.

Padahal, lanjutnya, laporan Bappeda Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan masih menempati rangking sepuluh kabupaten terendah perekonomiannya.

Dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Pamekasan masih berada di bawah rangking 30. Jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin Pamekasan akan menjadi daerah yang terus tertinggal.

Tidak hanya itu, dalam usaha perhotelan investor masih kesulitan dalam memenuhi syarat administratif karena proses perizinan yang cukup sulit.

Dikatakannya, untuk membuka selebar mungkin investasi yang masuk di Pamekasan cukup sederhana, yaitu memberikan kepastian

bang salam. Tentunya dengan jaminan regulasi yang memadai, seperti perbub maupun perda,” ungkapnya.

Salah satu kasus yang menunjukkan Pamekasan tertutup dari investasi perhotelan adalah belum bisa beroperasinya Hotel

bagaimana investor bisa menyeragamkan pola investasi yang sesuai dengan motto gerbang salam dengan bentuk investasi.

“Sederhana saja, kita harus berani menawarkan kepada investor tentang pola investasi yang sesuai dengan slogan ger-

SEREMONIAL

INFRASTRUKTUR

Pembangunan Tiga Kantor Pemerintah Tidak Tuntas PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan akan membangun tiga kantor pemerintahan pada tahun 2014 ini . Namun hingga bulan terakhir di triwulan ketiga, proyek tersebut belum dilaksanakan, sehingga diperkirakan pengerjaannya tidak akan selesai di tahun ini.

Tiga kantor yang akan dibangun itu, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kantor Kecamatan Palengaan, Pamekasan. Dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014.

Besar anggaran yang telah disiapkan untuk pembangunan tiga kantor tersebut seluruhnya mencapai 7,6 miliar.

Dengan rincian, Kantor Bappeda telah dianggarakan sebesar Rp 2, 5 miliar, Kantor Dinkes Rp 2,6 miliar, dan Kantor Kecamatan Palengaan sebesar Rp 2, 5 miliar, sehingga total anggaran Rp 7,6 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (PU Cikatarung) Kabupaten Pamekasan, Muharram mengatakan hingga saat ini proyek pemban-

Potre Koneng di Kecamatan Tlanakan.

Menurutnya hal itu perlu dirembukkan lagi untuk membuka

apa keinginan masyarakat, pemerintah dan investor.

Tidak hanya di bidang perhotelan, pemkab juga harus segera membuka peluang investasi lain dengan menyiapkan regulasinya.

Sebab masuknya investasi juga dapat berefek domino kepada masyarakat.

Dengan begitu perekonomian berjalan dan pendapatan per kapita juga meningkat.

“Intinya bagaimana kita bisa menyatukan keinginan ketiganya, sehingga sama-sama bisa memberikan keuntungan. Ukuran kesejahteraan kan ekonomi berjalan, investasi salah satu indikasi yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

gunan tiga kantor belum dapat dikerjakan, karena masih dalam proses lelang di Bagian Pembangunan, Pemkab setempat.

“Kami perkirakan pembangunan kantor-kantor itu akan memakan waktu selama kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Jadi, dengan sisa waktu kurang dari 4 bulan ini, besar kemungkinan tidak akan selesai tahun ini,” katanya.

Dijelaskan, perkiraan waktu pelaksanaan proyek tersebut berdasar pada bentuk kantor pemerintahan tersebut, yang direncanakan akan dibangun bertingkat, terdiri dari dua hingga tiga lantai. untuk Kantor Bappeda dan Kantor Kecamatan Palengan akan dibangun lantai.

Sedang untuk Kantor Dinkes akan dibangun setinggi tiga lantai.

Lanjut Muharram, kantor pemerintahan yang akan dibangun dua lantai, di dalamnya terdiri dari ruangan untuk bidang-bidang dan staf. Sedang untuk Kantor Dinkes, yang akan dibangun tiga lantai dibuatkan aula dan ruang rapat akan ditempatkan di lantai paling atas. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Infrastruktur Jalan Paling Dibutuhkan Warga Palengaan Dajah

PAMEKASAN - Kunjungan Bupati Pamekasan, Achmad Syafii bersama Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) dan sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ke Desa Palengaan Dajah, Kecamatan Palengaan, mendapat samb-

utan hangat warga setempat. Kunjungan selama dua hari pada 13-14 September yang dikemas dalam Bunga Bangsa (Bupati Membangun Desa) dimanfaatkan warga setempat untuk menyampaikan kebutuhannya langsung kepada orang nomor

satu di Pamekasan.

Bupati mengawali kunjungannya dengan menggelar serap aspirasi dengan para kiai, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan para ustad yang ditempatkan di rumah salah satu warga di Dusun Angsokah, Desa setempat.

Salah satu tokoh pemuda setempat, Abdurrahem mengeluhkan belum maksimalnya pembangunan infrastruktur jalan desa itu. Sehingga menghambat akses ekonomi, pendidikan, dan pertanian masyarakat.

Abdurrahem juga meminta agar pemerintah bisa memberikan bantuan air bersih terhadap warga Desa Palengaan Dajah, Kecamatan Palengaan, khususnya saat musim kemarau.

Pemerintah diharapkan melakukan pengeboran sumber air. =FAKIH AMYAL/UZI

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 SENIN 15 SEPTEMBER 2014| |TAHUN No. 0441 |IIITAHUN III No. 0441

Kebun Salak Ludes Dilahap Api Pelaku Pembakaran Sampah itu Berinisial DD BANGKALAN - Musim kemarau yang disertai angin kencang patut diwaspadai pada saat membakar sampah. Jika tidak, bisa berakibat fatal. Seperti terjadi di Jalan KH.Moh.Cholil, kelurahan Demangan Bangkalan. Kebun berisi pohon salak dan bambu ludes dilalap si jago merah, Minggu(14/9) sekitar 11.00 WIB. Peristiwa ini berawal dari salah satu warga setempat yang hendak membakar tumpukan sampah di sekitar lokasi tempat kejadian perkara (TKP). Akibat embusan angin kencang, kobaran api dengan cepat menjalar ke sekitar perkebunan. Warga yang melihatnya pun panik.

Kepanikan makin menjadi-jadi karena kebun salak dan pohon bambu tersebut berada di tengah-tengah permukiman warga.

Dengan peralatan seadanya, warga pun mulai berdatangan dan bersatu padu berusaha memadamkan amukan api itu. Namun api justru semakin membesar. Usaha mereka gagal.

Akibat kobarakan api tak bisa

doni heriyanto/koran madura

UPAYA. Warga setempat saat berusaha memadamkan api yang menghanguskan kebun salak dan pohon bambu di Jalan KH. Moh. Cholil, kelurahan Demangan Bangkalan.

dikendalikan, memaksa warga setempat meminta bantuan setiap pengendara yang melintas. Tak hanya itu saja, ada sebagian warga yang menghubungi petugas pemadam kebakaran

(Damkar) untuk menjinakkan jilatan api yang sudah melalap sebagian dari kebun tersebut.

Setidaknya, dalam memadamkan si jago merah dua unit mobil pemdam kebakaran dikerahkan

CPNS

PENCURIAN

Warga Belum Melek IT BANGKALAN - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bangkalan, Abd Rasyid menyatakan warga Bangkalan belum melek Information Technology (IT). Itulah yang menjadi penghambat para pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Terlebih dari 1.600 pendaftar via online, hanya 400 pendaftar yang menyetorkan berkasnya melalui kantor pos.

"Kendala pengetahuan tentang IT itu yang menjadi salah satu faktor penghambat, karena memang pendaftaran tersebut dilakukan melalui online," ungkap Abd Rasyid, Minggu (14/9).

Pusat menilai semua warga melek IT. Namun, menurut Rasyid ternyata warga masih kesulitan. Hal itu ditengarai sebagai penyebab minimnya pendaftar menyetor berkas sebagai salah satu syarat pendaftaran CPNS. Jika memang masyarakat sudah

Abd Rasyid

Kapala BKD Bangkalan melek IT, besar kemungkinan pendaftaran yang masuk sudah melebihi dari data yang diterima saat ini. Mengingat, antusiasme untuk menjadi PNS begitu tinggi.

"Beban Badan Kepegawa-

ke TKP. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Akan tetapi, kebun salak itu ludes terbakar tak tersisa. Kebun tersebut merupakan milik warga setem-

pat yang sudah mengering akibat musim kemarau. Sedangkan pohon bambu yang termasuk di dalam kebun biasanya diambil untuk dijadikan kebutuhan warga setempat.

"Ya itu awalnya salah satu warga berinisial DD cuma membakar sampah. Ia tidak mengira jika akan sampai terjadi seperti ini. Wong tidak sengaja itu Mas," ujar Marsudi, (34) warga Demangan saat dilokasi kejadian.

Menurutnya, sampah yang dibakar berdekatan dengan kebun salak. Yang memang tidak jauh dari kediaman DD. Pada saat peristiwa terjadi, api yang menjalar begitu cepat dan singkat. Apalagi, memang hembusan angin begitu kencang, dan banyak sampah kering yang mudah terbakar. Kondisi itu, membuat warga panik karena besar kemungkinan akan berdampak pada pemukiman jika tidak segera ditangani.

"Rumah warga kan berdekatan semua, kebun salak dan pohon bambu sudah terbakar. Jika tidak dipadamkan ini sangat berpotensi merembet ke rumah-rumah waga sekitar," ucapnya.

Sementara itu, DD (30) warga setempat yang membakar sampah tersebut saat dimintai keterangan tampak pucat dan tak sedikitpun mengeluarkan penjelasan terkait insiden ini. =DONI HERIYANTO/RAH

ian Nasional dan Kemen-PAN terlalu berat menggelar pendaftaran CPNS secara nasional melalui online. Maka, pasrahkan saja ke Kanreg (kantor regional) Provinsi biar lebih mudah," jelasnya.

Seperti diketahui, masa pendaftaran CPNS di Kabupaten Bangkalan diperpanjang hingga besok, Senin (16/9).

Hal itu dikarenakan minimnya pendaftar menyetor berkas ke BKD Bangkalan selaku panitia lokal. Sebelumnya, pendaftaran terakhit pada 12 September 2014. Sedangkan, Jumlah calon PNS yang akan direkrut untuk Kabupaten setempat sebanyak 62 orang, sesuai dengan kuota yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

"Semua pusat yang menentukan, bukan kami. Jadi berapa pun yang mendaftar, tetap kami ajukan," tandasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

Seharusnya Profesi Pencuri itu Ditinggalkan BANGKALAN - Tak ada rotan akar pun jadi. Ungkapan itu pantas disandangkan kepada Tohir (35).

Dia tertangkap oleh polsek Kwanyar, karena mencuri pompa air. Berdasarkan pengakuannya, Tohir sebelumnya sempat berusaha mencuri sapi, namun gagal. Sebuah profesi negatif yang seharusnya ditinggalkan.

Tohir mencuri pompa air milik Maki (60), warga Desa Bata Timur, Kecamatan Kwanyar, Bangkalan.

Terungkapnya kasus tersebut bermula ketika korban melaporkan bahwa pompa airnya yang berada di sawah Desa Bata Barat hilang.

Kemudian, petugas melakukan penyelidikan atas laporan korban.

"Hasilnya, pelaku pencurian mengarah pada tersangka. Kemudian petugas melakukan penangkapan pada pelaku saat berada di rumahnya," kata Kapolsek Kwanyar, AKP Jaswadi saat dikonfirmasi.

Tohir pun digelandang ke Polsek Kwanyar diperiksa dan disidik. Tersangka rupanya mengakui perbuatan yang dilakukan. Dalam pengakuannya, sebelum tersangka mengambil pompa air warga, niat pelaku hendak mencuri sapi. Namun, sapi yang menjadi intaiannya tak berhasil diambil lantaran kawatir ketahuan orang lain.

Akhirnya pun dirinya mengambil pompa air yang berada di tengah sawah berdekatan dengan sapi yang dipancang. Karena kondisi yang sepi, akhirnya Tohir pun mencuri pompa air warga. Korban yang merasa kehilangan pompa tersebut kemudian melapor ke Polsek setempat.

"Karena terburu-buru dan takut diketahui orang, akhirnya dia mencuri apa yang dilihat. Saat itu pelaku melihat mesin pompa air," jelasnya. =MOH RIDWAN/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441 | TAHUN III

Kapolsek Geger Dicopot Eksekutor Pembunuhan Bos Junior Belum Tertangkap BANGKALAN – Kapolsek Geger AKP Fagie Patra akhirnya dicopot. Diperkirakan pencopotan itu terjadi karena dirinya dianggap gagal menangkap eksekutor atas kasus pembunuhan yang menimpa Ruspandi, warga Kecamatan Tanjung Bumi.

MELAMBUNG. Harga sapi di pasar Tanah Merah mengalami lonjakan yang berfluktuatif.

doni heriyanto/koran madura

PASAR HEWAN

Harga Sapi Melambung Tinggi BANGKALAN - Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, harga sapi di pasaran mulai melambung tinggi. Disinyalir penyebab naiknya harga sapi tersebut, karena stok sapi yang terbatas dan mahalnya ongkos pengiriman. Pastinya, kondisi demikian berdampak pada minimnya pembeli hewan itu. Namun, dipastikan H-3 mendekati hari raya kurban ini, bakal kembali mengalami lonjakan harga.

Salah satu penjual sapi di pasar Tanah Merah Kebupaten Bangkalan, Syafra’i, (47), warga Desa Tanah Merah menuturkan, kenakian harga hewan kurban itu sudah terjadi sepekan yang lalu. Lonjakan harga tersebut, berfariasi tergantung dari kuali-

tas dan ukuran sapi itu sendiri.

Seiring naiknya harga sapi tersebut, memang berdampak pada tingkat penjualan di pasar.

Hingga saat ini, para pembeli sangat sepi. ”Mungkin karena hari raya kurban masih lama Mas, tapi kemungkinan H-3 sudah mulai banyak yang beli sekalipun terjadi kenaikan harga. Sebab, masyarakat lagi butuh untuk disembelih,” ucapnya.

Dijelaskan, sapi dengan ukuran kecil harganya mencapai Rp 6 juta, dimana harga sebelumnya Rp 5,5 juta. Dengan demikian, terjadi kenaikan harga sebesar Rp 500 ribu. Berikutnya, ukuran menengah yakni Rp 7 juta, yang harga sebelumnya Rp 6 juta juga, maka kenaikan harga

itu sebesar Rp 1 juta. Sementara ukuran yang besar mencapai Rp 17 juta, sebelumnya hanya Rp 14 juta. Lonjakan harga mencapai Rp 3 juta.

Salah satu pembeli sapi, Fauzi, (40) warga Palenga’an Pamekasan menambahkan, naiknya harga sapi lantaran sulitnya mendapatkan stok sapi dan mahalnya ongkos pengiriman sapi.

Besar kemungkinan mendekati hari raya kurban, harga sapi akan semakin melambung tinggi, seiring dengan tingginya permnitaan di pasaran.

"Setiap sapi kan harganya berbeda, tergantung berat, yang penting itu bentuknya. Sekalipun besar tapi bentuknya jelek juga berbengaruh ke harga," jelasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

Saat ini, Fagie ditarik ke mapolres Bangkalan dan digantikan oleh AKP Ipung Abdul Muis yang sebelumnya bertugas di Polres Bangkalan.

Dalam kasus pembunuhan bos junior itu, polisi hanya bisa menangkap otak kasus pembunuhan.

Untuk eksekutornya masih bebas berkeliaran. Akan tetapi, penggantian jabatan kapolsek tersebut dibantah oleh polres Bangkalan.

Sebab mutasi tersebut tidak ada kaitannya dengan pengungkapan kasus pembunuhan.

"Penggantian jabatan ini tidak ada kaitannya dengan itu (kasus penembakan), melainkan karena yang bersangkutan sakit," terang Wakapolres Bangkalan, Kompol Yudistira Herlambang.

Menurut Herlambang, mutasi yang dilakukan tidak hanya Kapolsek Geger yang digeser, tetapi ada dua kapolsek lain

dan Kasat Lantas yang diganti.

Hal ini juga sebagai langkah untuk penyegaran di tubuh polres Bangkalan. Serta sebagai upaya regenerasi.

"Kami berharap dengan adanya mutasi bisa menambah kompak antar anggota dan lebih meningkatkan kinerja, sehingga bisa membantu untuk merealisasikan visi dan misi Kapolres Bangkalan," harapnya.

Seperti diketahui bos junior dibunuh dengan cara dibacok hingga mengalami luka parah pada sekujur tubuhnya di Kecamatan Geger, Minggu (24/8) lalu. Tidak hanya itu, pada kaca mobil yang dinaiki korban ditemukan dua lubang bekas tembakan. Di TKP juga ditemukan sebuah proyektil peluru. Sesuai hasil tim labfor Polda Jatim, senpi yang dipakai pelaku jenis rakitan. =MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

MEMBERIKAN KETERANGAN. Wakapolres Bangkalan, Kompol Yudistira Herlambang saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media terkait dengan pencopotan Kapolsek Geger, AKP Fagie Patra, Minggu (14/9).

KORAN Bangkalan MADURA

Komunitas

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 SENIN 15 SEPTEMBER 2014| |TAHUN No. 0441 |IIITAHUN III No. 0441

taufik for koran madura

BERPOSE. Para Milanisti Bangkalan saat berkumpul dan berpose bersama dalam suatu acara beberapa waktu lalu.

Tak Ada Kata Telat Membentuk Komunitas BANGKALAN - Fans klub Italia AC Milan di wilayah Bangkalan mulai menunjukkan eksistensinya. Mereka berkumpul bersama dalam tajuk Kopdar Milanisti Bangkalan di pelataran parkir selatan Stadion Gelora Bangkalan. Belasan Milanisti (sebutan fans AC Milan) yang sebagian besar mengenakan jersey klub berjuluk Rossoneri tersebut nampak berbincang santai.

Y

ang menarik, tampak hadir pula duo dirgen Mabes K-Conk. Yakni Mimit Jenggot dan Faisol. Jika Mimit memakai jersey AC Milan, Faisol malah lebih lengkap lagi dengan jaket klub pemegang 7 gelar Liga Champions Eropa tersebut.

“Sebenarnya kawan-kawan sudah mengajak kumpul dari

dulu. Tapi tidak bisa. Baru kali ini bisa berkumpul bersama. Ini merupakan Kopdar kedua kalinya yang kita gelar di Bangkalan," ujar Mimit Jenggot Di sela-sela kopdar tersebut.

Bukan sekedar kumpul dan ngopi bersama. Mereka juga menyanyikan chant AC Milan yang legendaries seperti Inno Milan dan Forza Milan. Sambil nge-chant bersama, mereka juga menyalakan flare and fireworks.

“Lagu Inno Milan dan Forza Milan itu seperti lagu kebangsaan bagi Milanisti se-dunia. Termas-

uk saat laga AC Milan di Stadion Sansiro Milano, Italia”,terang Mimit.

Dari hasil rapat kecil-kecilan ini, ada beberapa kesepakatan, mengagendakan nonton bareng laga AC Milan dan pembuatan kaos Milanisti khusus Bangkalan serta pendataan Milanisti lainnya yang tidak sempat hadir.

“Kita baru mulai, makanya wajar hanya belasan orang yang bisa hadir. Memang selalu tidak mudah ketika kita hendak memulai sesuatu. Secepatnya kita akan agendakan nobar pertandingan

serie A yang menayangkan AC Milan. Mungkin saat lawan Juventus nanti," tambah Yudi, Capo Milanisti Bangkalan.

Rencananya, hasil kopdar minggu depan tersebut akan langsung dikoordinasikan dengan pengurus Milanisti Indonesia Basis Madura yang sudah terbentuk setahun lalu dan saat ini berkedudukan di Pamekasan.

“Ini juga dalam rangka agar status MI Basis Madura bisa menjadi MI Sezione Madura.

Karena sejak awal teman-teman se-Madura sepakat bahwa kita

jadi 1 satu saja. Apa yang kita (Milanisti Bangkalan) lakukan ini termasuk telat. Karena teman-teman di Pamekasan dan Sumenep sudah mulai dikoordinir sejak 2 tahun lalu. Kalau wilayah Sampang, saya kurang tahu,"ucapnya.

Yang pasti kata Yudi, ini sebagai wadah persaudaraan kami sesama tifosi AC Milan di Bangkalan. Sebagaimana slogan Milanisti Indonesia: Lebih Besar Dari Keluarga, Lebih Dekat Dari Saudara. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA

Lapsus

JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0441 | TAHUN III

SENIN 15 SEPTEMBER 2014 | No. 0441 |SENIN TAHUN III15 SEPTEMBER 2014

MADURA

FARIED NUR HASANAH

Potensi Diri

Perlu DIgali Setiap manusia memiliki potensi atau kemampuan yang berbeda-beda. Bahkan setiap bakat manusia yang terpendam jarang dikembangkan. Padahal potensi itu merupakan faktor yang dinilai penting dalam hidup. Sehingga pontensi diri itu perlu untuk digali.

P

erempuan yang mengaku namanya, Faried Nur Hasanah ini mengaku memang setiap insan memiliki bakat yang tidak sama. Ada yang berbakat dalam bidang seni, ada pula yang berbakat dalam bidang tarik suara. Bahkan ada pula bakat di bidang lainnya.“Tinggal kita memahami, di mana letak kemampuan kita untuk terus mengembangkan,” jelasnya.

Menurutnya, bakat seseorang itu bisa diketahui sejak usia masih anak-anak. Biasanya cenderung untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan bidanganya. Ada yang senang mengotak atik mainan, dan ada pula yang senang menggambar.“Selaku orang tua perlu untuk memahami dan mengarahkan potensi seorang anak,” terang Faried Nur Hasanah.

Bakat yang ada didalam manusia, kata Faried Nur Hasanah, terkadang merupakan jalan untuk meniti karir yang dimilikinya. Seorang seniman lukis tidak bisa ditiru oleh semua orang. Tergantung mereka yang memiliki jati diri yang sama.

“Memang manusia ini diciptakan tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya. Meski sudah dinyatakan suadara kembar, pasti ada sebuah perbedaan yang terpendam,” tegasnya.

Ia menjelaskan, semua potensi yang dimiliki dalam diri kita perlu untuk kita syukuri. Karena pontensi itu tidak bisa hadir dengan sendirinya tanpa adanya sebuah karunia Ilahi. Dan potensi itu juga patut kita sadari.“Jangan sia-siakan bakat yang dimiliki kita. Karena itu merupakan sebuah pemberian sang maha pencipta,” tutur Faried Nur Hasanah. =Mahfud Hidayatullah

Nama : Faried Nur Hasanah Alamat : Desa Boto-Lumbang, Kabupaten Probolinggo Tetala : Probolinggo, 20 Januari 1994 Hobi : Travelling dan Belanja Motto : Jangan sia-siakan waktumu

O