e Paper Koran Madura 15 Oktober 2014

KORAN MADURA

RABU

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463 | TAHUN III 0328-6770024 www.koranmadura.com

15 OKTOBER 2014 | No. 0463 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

JOKOWI SAMBANGI ICAL

SILATURAHMI untuk Bangsa Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Aburizal Bakrie atau yang akrab dipanggil Ical, di Galeri Seni Kunstkring, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/10). Dalam pertemuan yang kurang lebih berlangsung selama 1 jam itu, keduanya mengaku membahas mengenai hal yang berkaitan dengan kenegaraan.

BERITA

TERKAIT Hal 2

Rekening Jokowi di LN Hanya Isapan Jempo Nasional hal 6

1

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463 | TAHUN III

KEMELUT PARTAI KAKBAH

Saling Klaim Muktamar JAKARTA- Sekretaris Jenderal DPP PPP M. Romahurmuziy mengatakan Muktamar VIII partainya yang dilaksanakan pada 15-18 Oktober 2014 di Surabaya memiliki legitimasi yang cukup untuk dilaksanakan.

ant/yudhi mahatma

RAPAT KONSULTASI PIMPINAN FRAKSI DPR. Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah (kanan) dan Fadli Zon (kedua kanan) berdiskusi dengan sejumlah anggota DPR usai Rapat Konsultasi Pimpinan Fraksi DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/10). Rapat tersebut antara lain memutuskan bahwa jumlah Komisi di DPR RI tetap 11, tidak jadi ditambah seperti sebelumnya diwacanakan oleh Koalisi Merah Putih.

“Diputuskan dalam Rapat Pengurus Harian ke-18 tanggal 9 September 2014 yang diselenggarakan Ketua Umum dan undangannya ditandatangani oleh Sekjen,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan agenda utama sesuai undangan tersebut adalah “Pembentukan Panitia Muktamar VIII”, sehingga demikian memenuhi Amar kelima Putusan Mahkamah Partai tanggal 11 Oktober 2014.

Kedua menurut dia, Muktamar VIII dilandasi percepatan oleh Musyawarah Kerja Nasional III PPP tanggal 23-24 April di Bogor yang salah satu ketetapannya adalah “Mengamanatkan kepada DPP PPP untuk menyelenggarakan Muktamar VIII selambatlambatnya sebulan setelah pelaksanaan Pemilu Presiden”.

“Mukernas III ditutup Pidato Politik Ketum SDA di hotel Seruni, Bogor yang jelas menjadikannya bagian dari seluruh keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Sesuai pasal 54 AD (Anggaran Dasar) PPP, Mukernas berwenang mengubah waktu penyelenggaraan Muktamar,” ujarnya. =ANT/IMAM

Jokowi- Ical Bertemu Jokowi: Bagaimana Koalisi?, Ical: Golkar Tetap di KMP JAKARTA-Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Aburizal Bakrie atau yang akrab dipanggil Ical, di Galeri Seni Kunstkring, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/10). Dalam pertemuan yang kurang lebih berlangsung selama 1 jam itu, keduanya mengaku membahas mengenai hal yang berkaitan dengan kenegaraan.

Jokowi menjelaskan pertemuan dengan Aburizal berjalan dengan cair yang diselingi dengan minum kopi. “Selama 1 jam kami bertemu dan ngopi bareng, meski saya enggak suka kopi, tapi ngopi, agar ngomongngomong kami bisa lebih enak dan santai,” ujar Jokowi saat menggelar jumpa pers bersama Ical.

Jokowi mengatakan, perbincangan

santai itu membahas mengenai hal yang berkaitan dengan kenegaraan. Jokowi mengaku banyak mendapat pengalaman dari Ical yang pernah menjabat sebagai Menko Kesra dan Menko Perekonomian di pemerintahan sebelumnya.

“Kami bedua dan Pak ARB bicara banyak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan. Beliau banyak bercerita secara detail waktu jadi menteri, menteri koordinator dan banyak sekali beri masukan kepada kami,” imbuhnya.

Selain membahas soal kenegaraan, Jokowi sempat menanyakan soal haluan politik Partai Beringin. Namun, posisi politik Golkar tetap bersama Koalisi Merah Putih (KMP).

“Saya hanya bertanya bagaimana dengan koalisi? Beliau jawab saya, Golkar tetap di KMP,” jelasnya.

Jokowi menegaskan, dalam pertemuan itu, dia tidak mengajak ataupun meminta Partai Golkar untuk bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Karena telah mendapatkan jawaban atas sikap partai beringin itu, Jokowi memutuskan untuk tidak melanjutkan pertanyaannya.

“Saya bertanya. Tidak mengajak. Dan pertanyaan saya langsung dijawab Pak

ARB. Karena jawabannya sudah tahu, tidak ada yang perlu diteruskan,” ujarnya.

Walaupun telah mendapatkan jawaban cukup jelas, Jokowi masih optimis bahwa partai warisan Orde Baru tersebut masih dapat bergabung. “Mengenai koalisi, tidak ada yang perlu dilanjutkan, karena sudah memberikan penjelasan seperti itu. Tapi saya sampaikan ini kan jawaban hari ini.

Belum tentu besok, belum tentu bulan depan,” tegasnya.

Ical yang berada di sebelah Jokowi sontak kaget atas jawaban presiden terpilih itu. “Kabinet kan tanggal 21 Oktober udah pelantikannya,” kata Ical megomentari pernyataan Jokowi bahwa Golkar masih mungkin bergabung besok atau bulan depan.

Namun Ical saat ditanya soal kader Partai Golkar yang masuk kabinet, ia tidak langsung menjawab, melainkan meminta izin terlebih dahulu pada Jokowi. “Mohon izin,” kata Ical sembari sedikit menundukkan kepalanya pada Jokowi yang duduk di sebelahnya.

Dia lalu menuturkan bahwa jika ada kader Partai Golkar yang didapuk masuk ke dalam kabinet, partai berlambang pohon beringin itu tidak akan menghalang-halan-

gi, walau pun Partai Golkar merupakan pendukung KMP. “Kalau misalnya prinsip di Golkar, ada kader diambil untuk menyumbangkan dharma baktinya, tentu saya akan mengatakan dia tidak mewakili Partai Golkar,” katanya.

Inisiatif Jokowi Sementara itu, Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto mengungkapkan pertemuan presiden terpilih Jokowi dengan Ical dilakukan atas inisiatif Jokowi sendiri. “Semua ketua umum sudah dihubungi, tinggal menunggu saja.

Tentunya akan secara otomatis bertemu adalah Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,” ujar Andi di Galeri Kunstkring, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/10).

Andi menjelaskan, saat ini ketua umum partai politik yang sudah dihubungi via telepon oleh Jokowi termasuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali. “Komunikasi telepon sudah dilakukan semalam dengan Pak Jokowi. Tinggal menunggu waktu,” kata Andi.

Andi melanjutkan, agenda komunikasi atau safari politik ini merupakan upaya murni untuk mulai membuka komunikasi politik dengan semua kelompok politik di Indonesia. “Komitmennya ingin Indonesia tangguh. Akan ada semacam safari politik dimulai dengan Ical,” tutur Andi. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463 | TAHUN III RABU 15 OKTOBER 2014

No. 0463 | TAHUN III

33

ant/reno esnir

PERPANJANG MASA TAHANAN. Tersangka kasus dugaan suap alih fungsi hutan industri di Riau yang juga Gubernur Riau non aktif Annas Maamun (tengah) berjalan menuju mobil tahanan ketika usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/10). KPK memperpanjang masa penahanan Annas Maamun selama 40 hari dalam kasus dugaan suap berkaitan dengan pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan.

Rekening Jokowi di LN Hanya Isapan Jempol KPK: Tak Ada Rekening di Luar Negeri atas Nama Jokowi JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengkaji laporan dugaan adanya korupsi pengelolaan dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) tahun 2010 yang diduga melibatkan Joko Widodo .

Selain itu, lembaga antirasuah ini juga telah menelusuri dugaan adanya rekening Jokowi di luar negeri. Hasilnya, rekening Jokowi dinyatakan bersih.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengaku menerima pengaduan soal rekening Jokowi, terlebih yang berada di luar negeri. Setelah dilakukan penelusuran oleh KPK tak ditemukan rekening bank di

luar negeri dengan nama Jokowi. “Terkait rekening, ada pengaduan rekening, tidak ada satu pun rekening di luar negeri atas nama Jokowi,” kata Adnan Pandu usai meluncurkan bus anti korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/10).

Adnan mengaku KPK sudah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tapi setelah dilakukan penelusuran mendalam ternyata soal rekening Jokowi yang ada di luar negeri nihil. KPK pun mengklaim Jokowi bersih dan tidak aneh. “Kami sudah mengklarifikasi ke PPATK, dan PPATK tidak bisa memfollow up ke luar negeri karena tidak ada kasusnya. Jadi untuk rekening clear juga,” tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi santer disebutsebut memiliki rekening di luar negeri.

Teranyar, Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan melaporkan Jokowi atas dugaan korupsi dan kepemilikan rekening di luar negeri kepada pimpinan DPR.

Putri Bung Karno itu diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. “Kita akan undang dalam minggu ini untuk membicarakan kenapa kasus tersebut tidak ditindaklanjuti setelah ada laporan dari Rachmawati Soekarnoputri,” katanya.

KPK yang secara tiba-tiba mengklarifikasi laporan atas Jokowi itu menampik bila yang disampaikannya atas pesanan presiden terpilih. Klarifikasi akan pengaduan laporan soal rekening luar negeri Jokowi dan dugaan korupsi bus TransJakarta atas inisiatif KPK. “Enggak enggak ada (permintaan Jokowi),” jelasnya.

Sedangkan terkait kasus korupsi bus TransJakarta, menurut Adnan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya terhadap Kejaksaan Agung untuk mengungkap lebih lanjut. Walaupun tidak terlibat langsung, KPK akan turut mengawasi agar proses pengungkapan kasus yang menyeret Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono itu bisa tuntas. “Akan ada

rencana itu (supervisi). Tapi jangan berangkat dari apriori dulu,” terangnya.

KPK, lanjut Adnan, telah menelusuri kasus korupsi bus TransJakarta. “Mengenai kasus TransJakarta, busway kami sudah masuk ke dalam. Ketika KPK bekerja, kemudian Kejaksaan Agung menetapkan Udar sebagai tersangka. Seperti biasa, perjanjian kami dengan kejaksaan dan polri, ketika ada yang masuk maka KPK berhenti. Maka selebihnya, bagaimana selanjutnya silakan tanya Kejaksaan Agung,” imbuhnya.

Sebelumnya Adnan mengatakan telah mengambil kesimpulan penelusurannya soal BPMKS. Ada 4 poin yang dinilai KPK dan menguatkan dan menjawab tudingan penyimpangan atau indikasi korupsi dana BPMKS. “Materi pengaduan disampaikan pelapor tidak menunjukkan kebenaran yaitu, anggaran BPMKS menurut pelapor sebesar 23 miliar sedangkan faktanya anggaran setelah revisi adalah sebesar Rp 21,101 miliar. Jumlah siswa penerima BPMKS menurut pelapor sebanyak 110 ribu siswa, sedang faktanya semester 1 tahun 2010 sebanyak 54.626 siswa dan pada semester 2 tahun 2010 sebanyak 65.057 siswa. Realisasi BPMKS untuk tahun 2010 adalah sebesar 18,88 miliar dengan sisa dana yang belum terealisir sebesar Rp 2,212 miliar dan masuk ke SILPA. Berdasarkan penelusuran dari data transaksi keuangan dengan jumlah sampel transaksi sebanyak 4 miliar tidak ditemukan data penerima BPMKS yang double dan fiktif,” pungkasnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463 | TAHUN III

ant/rosa panggabean

TOLAK UU PILKADA. Sejumlah aktivis melakukan aksi teaterikal dalam unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (14/10). Gabungan dari berbagai elemen, LSM, mahasiswa, dan buruh menolak pilkada melalui DPRD dan menuntut pilkada langsung.

2.647 PNS Terindikasi Melanggar Pajak JAKARTA-Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No 1/ 2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus Hukum dan Penyimpangan Pajak benar-benar memakan korban. Dalam implementasi Inpres 1/2011, telah menjatuhkan sanksi internal, baik sanksi disiplin maupun administratif, atas berbagai pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri sipil (PNS).

Secara keseluruhan ada 2.647 pejabat dari berbagai instansi, termasuk 1.489 pegawai Kementerian Keuangan, 216 pegawai Kementerian Hukum dan HAM, dan 942 pegawai Kejaksaan yang terkena sanksi karena terindikasi kasus pelanggaran pajak.

Demikian disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Boediono usai secara khusus menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden, Selasa (14/10).

Seperti diketahui, Inpres ini dirilis menyusul terungkapnya kasus penyelewengan hukum yang melibatkan petugas pajak Gayus Tambunan dan perusahaan-perusahaan besar sehingga menarik perhatian masyarakat.

Menurutnya, dalam implementasinya, Inpres 1/2011 telah berhasil mengidentifikasi aset-aset yang berhubungan dengan berbagai kasus penyimpangan penerimaan negara dalam jumlah yang sangat besar.

Aset-aset itu senilai Rp 4,574 triliun, US$ 718.868, dan SIN$ 9,980 juta serta puluhan aset properti lainnya yang belum dapat ditentukan nilainya saat ini.

Dari jumlah tersebut, urainya yang telah berhasil dikembalikan ke kas negara senilai Rp. 2,596 triliun. Ada pembayaran deposit untuk proses banding Pajak sebesar Rp. 953 miliar dan aset-aset lainnya yang sudah disita. Terdapat beberapa eksekusi aset yang masih menunggu proses

hukum hingga berkekuatan hukum tetap, yakni senilai Rp. 2,525 triliun dan beberapa properti lainnya. “Tentu saja, seiring dengan masih berjalannya proses hukum atas sejumlah perkara, jumlah tersebut dipastikan masih bertambah,” jelasnya.

Sedangkan untuk kasus Gayus Tambunan sendiri negara berhasil menyita uang tunai senilai Rp 74 miliar, 31 batang logam mulia @100 gram, 1 unit rumah, 1 unit apartemen, dan 2 mobil. Secara keseluruhan untuk berbagai kasus yang melibatkannya, dari penyuapan aparat negara hingga pemalsuan paspor, Gayus mendapat hukuman 31 tahun pidana penjara. “Pelaksanaan Inpres 1/2011 hingga Oktober 2014 secara keseluruhan mengkoordinasikan 11 kasus-kasus perpajakan dan pelanggaran hukum lainnya yang berkaitan dengan penyelewengan penerimaan negara,” imbuhnya.

Selain menangani berbagai kasus, pelaksanaan Inpres ini juga sudah berhasil melakukan serangkaian perbaikan sistem di berbagai kementerian dan lembaga dan penegakan hukum yang berfokus pada pengembalian kekayaan negara. Mengin-

gat latar belakang penerbitan Inpres adalah untuk memberantas praktik mafia hukum perpajakan, maka pembenahan sistem dalam kerangka Inpres 1/2011 fokus pada pembenahan sektor pajak. Antara lain: pembentukan sistem whistleblowing secara internal, analisis restrukturisasi lembaga, serta komputerisasi berbagai proses untuk meminimalkan interaksi fisik dengan petugas.

Koordinasi dalam kerangka Inpres 1/2011 juga memicu para pelaksana Inpres di luar perpajakan untuk melakukan pula berbagai pembenahan sistem di lembaganya masing-masing, seperti pembenahan lembaga pemasyarakatan, keimigrasian, proses kerja Kejaksaan dan Kepolisian, dan sebagainya. “Sebagian perbaikan sistem juga diintegrasikan dalam serangkaian Inpres tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) yang terbit setiap tahun sejak 2011 hingga 2014,” tuturnya.

Dalam menjalankan Inpres 1/2011 lanjutnya, upaya penegakan hukum di berbagai lembaga tidak berjalan sendiri-sendiri.

Semua yang berwenang, termasuk lembaga terkait lainnya seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), turut berpartisipasi mencegah penyimpangan dan menegakkan hukum. “Selama ini kami bekerja dalam diam. Sebab, penanganan perkara perpajakan adalah hal yang sangat sensitif. Ibarat ingin menangkap ikan, kita tidak boleh mengeruhkan airnya, ikannya nanti tidak terlihat. Dengan berkerja dalam diam, saya rasa hasilnya cukup efektif,” pungkasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 15 OKTOBER 2014 RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463 | TAHUN III No. 0463 | TAHUN III

55

KREDIT USAHA RAKYAT

Jokowi Diminta Lanjutkan KUR JAKARTA-Pengusaha muda meminta Presiden Terpilih Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla melanjutkan program pembiayaan untuk pengusaha pemula Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pasalnya, konsep program ini dinilai cukup bagus untuk membantu pembiayaan bagi pengusaha pemula.

“Kami melihat konsep KUR ini bagus. Ada baiknya dipertahankan peninggalan Presiden SBY ini,” ujar Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia DKI Jakarta (Hipmi Jaya) Rama Datau di Jakarta, Selasa (14/10).

Rama Datau mengatakan hingga Agustus 2014 ini, tujuh bank nasional telah menyalurkan KUR senilai Rp 149,36 triliun atau tumbuh 31,75% secara year on year (yoy).

Ketujuh bank tersebut yakni BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah.

Nilai KUR tersebut meningkat Rp 113,36 triliun dari periode yang sama tahun 2013.

Rama mengatakan, indikator keberhasilan KUR, selain pada daya penetrasi penyaluran kredit yang efektif kepada pengusaha pemula dan tidak bankable, juga pada keberhasilan program ini mengantarkan

nasabahnya menjadi bankable dan layak memperoleh kredit komersil.

Rama memberi contoh, sebanyak 942.763 nasabah KUR hasil binaan BRI telah berhasil hijrah ke kredit komersil sejak program ini diluncurkan pada tahun 2007.

“Hampir satu juta nasabah yang sebelumnya tidak bankable jadi bankable. Nasabahnasabah ini sudah lolos ke fase berikut, yakni ke kredit komersil,” ujar Rama.

Sebab itu, Hipmi meminta agar program ini dapat dilanjutkan pemerintahan baru.

Hanya saja, Hipmi menilai pemerintahan berikut perlu melakukan perbaikan.

“Misalnya, akuisisi nasabah harus benar-benar merupakan pengusaha pemula dan tidak bankable. Jangan sampai KUR jatuh ke mereka yang sudah punya aset dijaminkan,” papar Rama.=GAM

ant/indrianto eko suwarso

PERESMIAN SPB Vi-Gas MABES TNI. Plt. Dirut Pertamina Muhamad Husen (tengah) didampingi Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya (kanan) dan Inspektorat Jenderal & Perbendaharaan TNI Letjen TNI Syafril Mahyudin (kiri), melakukan pengisian perdana bahan bakar Vi-Gas pada kendaraan operasional TNI saat peresmian pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Vi-Gas di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (14/10). PT. Pertamina (Persero) mengoperasikan SPB Vi-Gas di lingkungan Mabes TNI sebagai bentuk dukungan Pertamina dan TNI dalam mewujudkan program konversi BBM ke Bahan Bakar Gas.

Target Tax Ratio 16 Persen Fuad Rahmany: Potensi Penerimaan Pajak Masih Sangat Besar JAKARTA-Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) optimistis bisa mencapai target rasio penerimaan pajak (tax ratio) sebesar 16 persen sesuai dengan janji pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Pasalnya potensi penerimaan pajak di Indonesia masih sangat besar.

Dirjen Pajak, Fuad Rahmany mengatakan rasio pajak di Indonesia saat ini baru mencapai 12,2 persen. Angka tersebut termasuk rendah mengingat potensi penerimaan pajak bisa jauh lebih besar. “Pak Jokowi menargetkan rasio pajak 16 persen di akhir periodenya. Menurut saya target ini tidak tinggi karena potensinya besar.

Dengan proyeksi 16 persen, ada gap Rp 400 triliun,” jelas Fuad saat Penandatangan Kerjasama dengan Kemenkumham di kantornya, Jakarta, Selasa (14/10).

Sayang, katanya, kendala DJP untuk menyisir penerimaan pajak ada pada data.

Pasalnya, DJP tak mengantongi data valid dan kuat untuk mengejar potensi besar ini. DJP sudah memulai kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemanfaatan data transaksi ekonomi. “Kendalanya data. Kami sudah mulai tapi butuh dukungan lagi yang lebih kuat dan keseriusan setiap instansi pemerintah supaya dilaksanakan. Nggak bisa cuma ada MoU tanpa implementasi,” sambungnya.

Lebih jauh dia mengatakan, pembayaran pajak oleh Wajib Pajak diasumsikan selalu jujur karena dia menghitung sendiri, menyetorkannya lalu melapor. Sebagai gambaran, dari 28 juta pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baru 10 juta

orang yang menyerahkan laporan SPT. Fuad membeberkan, saat ini orang pribadi yang sudah membayar pajak sebanyak 23 juta orang dari potensi 60 juta orang. Sedangkan catatan pada tahun lalu, basis penduduk Indonesia yang sudah bekerja mencapai 115 juta orang dengan jumlah orang yang mampu bayar pajak sesuai UU sebanyak 30 juta. “Total hampir 38 juta orang yang belum bayar pajak. Banyak WP seperti buruh pabrik, karyawan swasta yang sudah bayar pajak dipotong langsung dari kantor, tapi nggak lapor dan itu ada 22 juta orang. Ini salah-salah sedikit. Karena yang salah itu adalah orang yang sudah tidak bayar pajak, nggak lapor juga,” ujarnya.

Sementara untuk badan usaha, Fuad menyebut, ada sebanyak 20 juta lebih di Indonesia. Sebanyak 5 juta badan usaha seharusnya sudah membayar pajak namun realisasi pembayaran maupun pelaporan pajak baru 550 ribu badan usaha.

Sementara itu, pengamat perpajakan, Fanny Inasius mengaharapkan di masa pemerintahan baru Jokowi pendapatan negara bisa lebih meningkat. Pasalnya, peraturan saat ini menunjang iklim dunia usaha. “Untuk penerimaan negara lebih meningkat yaitu dengan reformasi yang terus dimentens baik di BJP maupun di pihak pembayar pajak peraturan terkait perpajakan yang mengatur tentang IWP maupun internal dimentens lebih pro pada bisnis, sehingga penerimaan lebih banyak,” kata Fanny saat dikonfirmasi di Binus, Jakarta, Selasa (14/10).

Meski demikian, Fanny mengatakan masih ada yang harus dibenahi mengenai perpajakan di Indonesia. “Sudah baik, tetapi masih ada yang harus disempurnakan, sudah oke cuman lebih oke lagi ditelaah lebih dalam masih bisa diperbaiki lagi,” imbuhnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463 | TAHUN III

ant/wahyu putro a

PEMBONGKARAN BANGUNAN BANTARAN REL. Petugas gabungan dari TNI, Satpol PP dan Keamanan PT KAI melakukan pembongkaran bangunan liar di Bantaran rel Kawasan Johar Baru Jakarta, Selasa (14/10). Pembongkaran ratusan bangunan antara Stasiun Pasar Senen hingga Stasiun Sentiong dilakukan untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat sekitar bantaran rel.

Bangun Segera Sektor Maritim Pemerintah Diharapkan Tidak Hanya Andalkan Pihak Swasta JAKARTA-Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia meminta pemerintahan mendatang agar jangan terlalu mengandalkan swasta dalam memajukan sektor maritim Indonesia. Untuk itu, pembangunan maritim harus dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pasalnya, cakupan sektor maritim cukup luas meliputi sektor kontruksi, sumber daya hayati, mineral, pembuatan kapal, pariwisata dan rekreasi, serta transportasi laut.

“Di dalam perencanaan pembangunan maritim semestinya menjadi gugus tersendiri di dalam RPJMN yang dirumuskan pemerintah mendatang, dimana seluruh kementerian lembaga dan BUMN terkait menjadi pelaksana dari perencanaan gugus maritim tersebut,” kata Direktur Eksekutif

Center of Reform on Economics (Core) Hendri Saparini, di Jakarta, Selasa (14/10).

Hendri menguraikan sejumlah tantangan dalam pengembangan maritim di Tanah Air. Antara lain, alokasi anggaran negara yang tidak imbang antara Indonesia timur dan barat. “Kalau maritim

jadi andalan, apakah APBN bisa melihat ke timur. Kalau APBN masih sama seperti sekarang ya tidak ada perubahan. Harus ada political will, perlu adanya timur yang dikembangkan, kekayannya besar disana,” tegasnya.

Kemudian, optimalisasi peran perusahaan pelat merah. Untuk ini, pemerintah harus rela kehilangan dividen dari BUMN. “Investasikan kembali uang BUMN itu buat dok kapal, transportasi.

Profitnya jangan lagi jadi andalan anggaran negara. Untuk penerimaan, pemerintah harus nyari pajak,” urainya.

Selain itu, tak kalah penting adalah peningkatan koordinasi antar kementerian. “Barang paling mahal di Indonesia adalah koordinasi. Bagi saya perenca-

naan yang komprehensif, kalau perencanaan dilakukan separuh koordinasi terselesaikan,” ucap Hendri.

Sementara itu, Direktur Riset CORE Mohammad Faisal mengatakan, dalam implementasinya seluruh kebijakan pembangunan harus terintegrasi dan terkoordinasi antara satu dengan yang lain.

Lanjut dia, kebijakan tersebut mesti menyeluruh masuk ke kebijakan pembangunan infrastruktur kelautan, perizinan, ketenagakerjaan, kelembagaan, pembiayaan, dan lainnya.

Sebagai contoh implementasi kebijakan pembangunan tersebut ialah masuk di bidang pendidikan. Dia mengatakan, harus ada pengembangan keahlian di tingkat sekolah menengah kejuruan

(SMK), perguruan tinggi, maupun pendidikan keterampilan.

Pengembangan keterampilan harus sesuai dengan kebutuhan industri kelautan tersebut. “ Harus ada link and match, mulai dari bidang pelayanan jasa kelautan, industri perkapalan dan industri perikanan,” kata dia.

Sementara itu, dia mengatakan kebijakan pemerintah saat ini belum terarah dengan baik. Terlihat juga dari serapan tenaga kerja dari lulusan pendidikan dari sektor maritim.

“Tenaga kerja dari sekian banyak jumlah lulusan di sektor perikanan hanya 5 persen. Sisanya lari ke sektor lain, PNS, tenaga administrasi, pedagang. Itu sangat wajar,” tukas dia. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

embenahan sistem untuk memperkecil kesempatan melakukan pelanggaran hukum menjadi suatu kewajiban. Sebab akibat sistem yang selama ini dianggap baik, nyatanya masih memberikan peluang besar bagi terjadinya pelanggaran hukum. Salah satunya dalam kasus pelanggaran pajak, selama tiga tahun, tercatat 2.647 PNS terindikasi terlibat dalam kasus tersebut. Tersebar di Kementerian Keuangan sebanyak 1.489 pegawai, di Kementerian Hukum dan HAM ada 216 pegawai, dan 942 pegawai di lingkungan Kejaksaan.

Fakta itu terus bertambah sejak kasus perpajakan itu menyeret seorang petugas pajak bernama Gayus Tambunan. Dalam penanganan kasus tersebut sebanyak Rp 2.696 triliun dikembalikan ke kas negara.

Jumlah dana yang tidak sedikit, meskipun bukan tidak mungkin masih ada dana yang lebih dari jumlah itu yang hingga kini masih perlu ditelusuri dari para koruptor yang belum terungkap.

Pemberantasan mafia perpajakan memang perlu terus digalakkan.

Setidaknya itu telah dimulai dengan adanya pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres)/1/2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus Hukum dan Penyimpangan Pajak. Inpres ini sejatinya bukan hanya berlaku di internal kasus pajak, melainkan bisa juga dipergunakan untuk menggerogoti para koruptor di luar pajak, baik di lembaga pendidikan dan instansi terkait, di lembaga kependudukan, pemasyarakatan, keimigrasian, militer, eksekutif, legislatif, Kejaksaan, Kepolisian, dan dinas-dinas lainnya dari daerah hingga pusat.

Apalagi selama ini penanganan korupsi masih belum menyeluruh, karena hanya berkutat di kota-kota besar, dan belum menyentuh hingga ke daerah-daerah. Ekspansi penanganan korupsi memang perlu dilakukan hingga ke daerah bahkan ke pelosok, untuk memotifasi adanya perbaikan sistem secara kolektif yang lebih efektif.

Perbaikan sistem bisa dimulai dari rekrutmen yang didasarkan bukan pada kemampuan finansial, karena hanya menjadi sumber munculnya prilaku korup. (*)

Opini

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463| TAHUN III

77

Pendidikan dan Pabrikasi Buruh

Salam Songkem

Pembenahan Sistem

KORAN MADURA

RABU 15 OKTOBER 2014 No. 0463 | TAHUN III

Dalam hitungan bulan, era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan segera dimulai.

Tahun 2015 adalah awal dari sebuah era pasar bebas dalam berbagai bidang ekonomi, meliputi barang, jasa, modal, investasi, dan ketenagakerjaan di seluruh kawasan Asia Tenggara. Disadari atau tidak, arus liberalisasi ini telah menyebabkan suatu negara untuk tunduk dan patuh pada kekuasaan pasar yang makin digdaya

L

ogika pasar bebas tersebut pada akhirnya menimbulkan terjadinya industrialisasi dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan. Liberalisasi seakan telah menghilangkan visi pendidikan sebagaimana tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses pendidikan tidak lagi menciptakan pribadi yang merdeka dalam berpikir, melainkan mencetak ‘robot’ yang siap bekerja untuk memenuhi kebutuhan pasar oleh para kapitalis. Ironis.

Sistem pendidikan menjadi lebih pragmatis. Di berbagai

sudut jalan tidak jarang kita jumpai jumpai baliho promosi Perguruan Tinggi (PT) yang memakai jargon “lulus langsung kerja”. Fenomena ini telah menunjukkan adanya pergeseran paradigma pendidikan. Pendidikan tidak lagi menjadi sarana untuk memerdekakan dan membebaskan pikiran manusia untuk berkembang, melainkan disesain untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dalam konteks ini, pendidikan tidak lagi berbicara bagaimana menciptakan manusia dengan tingkat budi pekerti yang baik (akhlakul karimah), melainkan berbicara dalam ranah kapitalis.

Freire dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas menganoligakan hal tersebut sebagai kosep pendidikan “bank” (banking concept of education) di mana anak didik dibekali dengan beragam ilmu pengetahuan agar kelak mereka dapat mendatangkan hasil yang berlipat ganda. Anak didik tidak lain hanya sebagai komoditi yang potensial untuk dijual ke pasar. Jika demikian, anak didik hanya dididik menjadi manusia penonton dan peniru, bukan pencipta berbekal kreativitas.

Proses tersebut tidak ada bedanya dengan sistem tanam buah. Selama ini pendidikan hanya menanam buah yang sudah jadi. Artinya, seorang siswa selalu disuguhi barang yang sudah jadi, akhirnya, representasi seorang murid akan sama persis dengan gurunya. Harusnya, pendidikan harus menggunakan sistem tanam benih. Benih adalah awal dari segala sesuatu. Proses pembelajaran adalah proses menyemai benih hingga akhirnya nanti benih tersebut tumbuh menjadi pohon yang bisa berbuah dan dapat dirasakan oleh orang banyak. Jika tidak demikian, yang terjadi adalah proses pembodohan belaka.

Proses pembodohan tersebut, salah satunya, dapat dilihat dari ketiadaan ruang berpikir dan ruang dialog bagi anak didik untuk mengembangkan bakat, minat dan kreativitasnya secara

mandiri. Kini, setiap anak didik diwajibkan menguasai seluruh mata pelajaran dengan sistem belajar full day. Anak didik pun akhirnya tidak mempunyai waktu untuk bermain dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya karena waktunya habis di sekolahan dan mengerjakan pekerjaan rumah (PR). Selain itu, model pembelajaran ceramah pun masih kerap terjadi di beberapa sekolah dan instansi pendidikan lainnya.

Benny Susetyo (2005) mengatakan bahwa sejatinya, pendidikan tidak saja mencerminkan sejauh mana proses transformasi sosial telah berhasil dalam sebuah negara, melainkan juga menunjukkan baik buruk tampang penguasa.

Secara sederhana, ungkapan ini menggambarkan bahwa wajah pendidikan adalah wajah penguasa.

Adapun penguasa dalam hal ini dapat dimaknai dua hal, yaitu penguasa dalam arti pasar dan pemerintah. Tidak dimungkiri lagi bahwa keduanya mempunyai pengaruh yang besar pada orientasi pendidikan di negeri ini. Jika pemerintah takluk pada dominasi pasar, maka proses pendidikan di Indonesia nanti tidak ain seperti pabrik yang menciptakan para buruh siap kerja.

Kini, wajah pendidikan bergantung pada pemerintahan baru, Jokowi- JK, mau di bawa arah pendidikan kita. Pendidikan bisa menjadi sebuah alat untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan moral antaraumat dalam suatu bangsa dengan

melakukan transformasi dari kegelapan menuju pencerahan.

Namun jika penguasa, dalam hal ini pemerintah, menghilangkan hakikat dari pendidikan itu sendiri, maka tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak akan terlaksana.

Pendidikan hanya akan menjadi alat pembodohan dan pabrik buruh yang merubah wajah-wajah terang para anak bangsa menuju pada kegelapan.

Beragam PR besar pendidikan sudah menanti pemerintahan baru, Kurikulum 2013 (K13) adalah salah satunya. Beragam evaluasi atas K13 perlu dilakukan demi memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Meski isi dari K13 dinilai bagus, hingga kini masih lemah pada implementasinya. Tidak hanya itu, minimnya partisipasi anak difabel dalam pendidikan juga perlu diperhatikan. Pasalnya, hingga kini keberadaan SLB maupun sekolah inklusi belum menjangkau di tingkat desa-desa dan masih berada di pusat kota saja.

Pembinaan mutu pendidikan dalam bentuk akreditasi dan sertifikasi juga harus terus digarap dengan serius. Indeks pendidikan salah satu komponen penting guna mengukur sejauh mana kualitas pendidikan yang sudah berlangsung.

Akhirnya, pendidikan adalah proses pembebasan yang tidak lain untuk menciptakan manusia-manusia yang merdeka dalam berpikir, matang dan bertanggung jawab dalam bertindak, serta peka terhadap realitas sosial berbekal nilai-nilai budi pekerti yang luhur.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

RABU 15 OKTOBER 2014 No. 0463 | TAHUN III

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463 | TAHUN III

SIAGA. Mobil baracuda yang disiagakan di pintu masuk proyek pembangunan Pasar Turi terkait rencana pengambilalihan dan putus kontrak terhadap investor, Selasa (14/10).

8

agus setyawan

Gertakan Pemkot Tak Terbukti SURABAYA - Meski deadline atau batas akhir waktu untuk proyek pembangunan Pasar Turi berakhir per 14 Oktober 2014. Namun, gertakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengakuisisi atau mengambil alih proyek tersebut dari investor PT Gala Bumi Perkasa tidak terbukti.

Padahal, sejak pagi sebanyak tiga kompi Satuan Brogadir Mobil (Sat Brimob) Kepolisan Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) dan Sat Sabhara Kepolisian Kota Besar (Polrestabes) Surabaya sudah disiagakan di sekitar Pasar Turi. Bahkan, sebuah kendaraan Baracuda terlihat diparkir di pintu masuk proyek, dan di depan posko perjuangan pedagang Pasar Turi.

Rencana pengambilalihan dan putus kontrak terhadap investor yang pernah dilontarkan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, akan diganti dengan pengecekan ber-

sama Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Hal ini di ungkapkan Kepala Bagaian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Pemkot Surabaya, M. Fikser. Dia mengatakan jika Pemkot Surabaya hanya akan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) bersama instansi terkait.

“Bukan (diambil alih). Hanya dilakukan pengecekan bersama,” ungkap dia. Selasa (14/10).

Kendati demikian, dia mengaku belum tahu kepastian kapan

pengecekan bersama akan dilakukan. Selain itu, dia juga tidak berani memastikan apakah Risma sapaan akrab Walikota Surabaya ikut melakukan pengecekan bersama.

“Saya belum tahu kapan jadwal. Saya carikan info kapan dan siapa yang akan kesana mungkin Kepala SKPD terkait,” kata dia.

Tidak adanya pengambilalihan atau akuisisi Pemkot Surabaya terhadap investor proyek pembangunan Pasar Turi yang terbakar pada 2007 silam ditegaskan oleh Adi Samsetyo, selaku Humas PT Gala Bumi Perkasa usai melakukan pertemuan tertutup di ruang Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya.

Dia menjelaskan, jika pertemuan tersebut membuahkan sejumlah kesamaan antara investor dan Pemkot Surabaya. Kesamaannya adalah bagaimana caranya

Pasar Turi ini cepat selesai dan pedagang bisa masuk serta kembali berjualan.

“Jadi intinya kita ada beberapa persamaan, nah itu yang kami bicarakan,” jelas dia.

Menurutnya pihaknya bersama Pemkot Surabaya belum membicarakan secara spesifik seperti adendum dan sebagainya.

Yang penting kata Adi, bagaimana caranya pembangunan Pasar Turi cepat selesai.

“Hari ini tidak dibahas pengambilalihan Pasar Turi,” pungkas dia.

Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Hendro Gunawan menerangkan, jika upaya Pemkot Surabaya untuk menekan investor pembangunan Pasar Turi yang belum selesai dan akan dilakukan sesuai tahapan atau tidak langsung diambil alih.

“Ada tahapan tahapannya, bu-

kan langsung mengambil alih begitu saja. Ada prosesnya, akan kita cek bersama,” terang dia.

Pria yang juga mantan Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga mengakui akan mempelajari kontrak kerjasama antara Pemkot dengan investor PT Gala Bumiperkasa.

“Kita akan cek apakah stan yang dibangunan sudah sesuai kontrak kemudian bangunan dan aspek lainnya,” ujar dia.

Seperti diketauhi, sebelumnya Walikota Surabaya, Tri Rismaharini beberapa waktu lalu secara tegas mengatakan akan mengambil alih dan memutus kontrak investor PT Gala Bumi Perkasa karena dianggap melebihi batas waktu pembangunan stand Pasar Turi. Namun kenyataanya, hingga kini Pemkot Surabaya hanya melakukan pengecekan bersama. = AGUS SETYAWAN

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463 | TAHUN III

9

35 Haji Jatim Wafat di Tanah Suci SURABAYA - Sebanyak 35 jemaah haji dari Jawa Timur dan seorang haji dari NTT (Debarkasi Surabaya) wafat di Tanah Suci sejak proses penyelenggaraan ibadah haji pada 1 September hingga kedatangan Kloter 9 dari Kabupaten Mojokerto pada Selasa (14/10).

"Sampai hari ini (Selasa) tercatat sudah 35 anggota jemaah haji dari Jatim dan seorang dari NTT yang meninggal dunia di Tanah Suci," kata Sekretaris I PPIH Debarkasi Surabaya (Jatim, NTT, Bali) HM Sutarno P di Surabaya, Selasa.

Didampingi Staf Humas PPIH Debarkasi Surabaya Bagus Boediman, ia mengaku tidak mengetahui penyebab meninggalnya anggota dari jemaah haji Jatim itu, karena pihaknya belum menerima laporan rinci dari Tanah Suci.

Ke-36 haji dari Jatim yang wafat di Tanah Suci adalah Drai Durochim Kemido (Kloter 12/Gresik), Suwito Taher Sidin (Kloter 47/ Probolinggo), Mutiah Bashori

Mansur (Kloter 12/Gresik), Sutomo Sarkam Sariman (Kloter 17/ Nganjuk), dan Supini Takarso Majid (Kloter 1/Surabaya).

Selanjutnya, Irfan Abdullah Abbas (Kloter 44/ Batu), Retti Nawar Jumaera (Kloter 31/Situbondo), Sobichul Choirot Basuni (Kloter 7/Jombang), Riyamin Mustakim Mudawi (Kloter 20/ Trenggalek), Karinah Sudjiman Paimin (Kloter 17/Nganjuk), Djuwair Amat Irsat Asmorejo (Kloter 21/Kediri/Magetan), dan Ismukanah Zuhri Atmo (Kloter 56/Lamongan).

Selain itu, Insiyah Shoim Idris (Kloter 6/Jombang), Imam Hasan Sutina Barno (Kloter 30/

Situbondo/Probolinggo), Sudai Semuri Abdul (Kloter 49/Pasuruan), Ainul Wafiq Askandar (Kloter 11/Gresik), Nirjo Main Abdullah (Kloter 60/Sam-

pang), dan Nursiti Praptodiwirjo Wirjo (Kloter 21/ Kediri/Magetan).

Berikutnya, Suben Moasim

POTENSI JATIM

"POS" Optimistis Catatkan Kenaikan Transaksi 10 Persen SURABAYA - Penyelenggara pameran otomotif Surabaya (POS) tahun 2014, PT Dyandra Promosindo optimistis mencatatkan kenaikan transaksi 10 persen dibandingkan pencapaian jumlah transaksi pada agenda serupa pada tahun lalu senilai Rp 294 miliar.

"Keyakinan tersebut karena Jawa Timur, khususnya Surabaya dinilai sebagai pangsa pasar potensial bagi pelaku industri otomotif." Apalagi, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, pertumbuhan ekonomi Jatim pada 2013 mencapai 6,9 persen dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, kata General Manager Trade Fairs and Automotive Events Division PT Dyandra Promosindo Lia Indriasari, ditemui pada jumpa pers "POS" tahun 2014 di Surabaya, Selasa (14/10).

Potensi Jatim, ungkap dia, terlihat dari sisi jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 38 juta. Selain itu, karena tingginya daya beli berpotensi dapat menyumbang angka penjualan yang positif.

"Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), asosiasi itu

merilis target penjualan mobil secara nasional mencapai 1,25 juta hingga akhir tahun 2014," ujarnya.

Di Jatim, jelas dia, salah satu barometer percepatan tumbuhnya industri otomotif yaitu Pameran Otomotif Surabaya (POS). Pihaknya berharap target penjualan nasional bisa terdongkrak lewat pameran yang diselenggarakan tiap tahun ini.

"Sementara itu, POS 2014 diselenggarakan 29 Oktober-2 November 2014 di Grand City Surabaya," ucapnya.

Pada kegiatan tersebut, tambah dia, ada 14 APM kendaraan roda empat yang terdiri dari 12 merek "passenger cars" dan dua merek "commercial cars".

Dari passenger cars ada sejumlah merek yang bergabung di antaranya Cheverolet, Daihatsu, Datsun, Honda, Hyundai, KIA, Mitsubishi Motors, Mini Cooper, Nissan, Toyota dan Renault.

"Kemudian di kelas commercial cars, Hino dan Isuzu yang akan memamerkan sejumlah produknya," tuturnya.

Pameran ini, sebut dia, juga menghadirkan 30 pendukung otomotif yaitu Hurricane, Llumar,

Skeleton dan lainnya. Bahkan ajang ini juga mendukung eksistensi industri otomotif lokal dengan menghadirkan 15 IKM komponen otomotif Jatim, lima mitra Astra, serta lima peserta dari komunitas otomotif.

"Kami yakin pada tahun ini jumlah pengunjung akan lebih banyak. Kalau tahun lalu, ada sebanyak 48 ribu pengunjung yang datang," tuturnya.

Pada kesempatan sama, Perwakilan Honda Surabaya Center (HSC), William Saputra menyatakan, pada POS 2014 pihaknya akan memamerkan sejumlah mobil unggulan. Salah satunya, mobil Honda HRV yang pernah ditampilkan di Indonesia International Motor Show (IIMS) tahun ini.

"Pada agenda ini, mobil Honda HRV kami kenalkan pertama kali di Surabaya," katanya.

Sementara itu, Perwakilan Dealer Hino se-Surabaya, Raymond, melanjutkan, juga siap menghadirkan beberapa produk unggulan di antaranya Hino SG 260. Mengenai paket promo, pihaknya akan menyediakan khusus bagi pembeli di pameran tersebut. = ANT/CHANDRA HN/DIK

Sumarti (Kloter 62/Sumenep), Siti Fatimah Minawi Ahmad (Kloter 3/ Sidoarjo), Susianah Ngadi Sungat (Kloter 38/Malang), Katri Sarijan Ahmadun (Kloter 3/Sidoarjo), Kasti Kamisa Sadikin (Kloter 3/ Sidoarjo), Syamsul Arifin Mohammad Tohir (Kloter 42/Kota Malang), dan Djoyo Basiran Dul Basar (Kloter 18/Nganjuk/Blitar).

Setelah itu, Abdul Salam Siun Timo (Kloter 6/Jombang), Asnawi Bukdin Abdullah (Kloter 34/Jember), Halifah Bungkos Asmin (Kloter 29/Bondowoso), Satiah Parnawih Yasin (Kloter 38/Malang), dan Reni Muhamat Syam (Kloter 25/Pacitan/Madiun).

Seterusnya, Muzaini Mohammad Damiri (Kloter 4/Sidoarjo), Aminah Sakur Tabri (Kloter 6/ Jombang), Utami Sri Redjeki Martono (Kloter 12/Gresik), Miseran Budi Harsoyo (Kloter 14/Tulun-

gagung), dan Masruchah Sajidin Mansur (Kloter 7/Jombang).

"Satu-satunya haji dari NTT yang meninggal dunia di Tanah Suci adalah Siti Kalisom Sulaiman dari Kloter 53/SUB," katanya.

Tahun 2014, Jatim memberangkatkan 27.046 orang anggota haji dan ratusan petugas haji ke Tanah Suci, tapi ada juga ratusan haji dari Provinsi Bali (512 orang) dan NTT (521 orang) yang berangkat dari Embarkasi/Debarkasi Surabaya yang semuanya terbagi dalam 64 kloter.

Selain wafat di Tanah Suci, juga tercatat 16 calon haji yang sudah tiba di asrama haji, tapi akhirnya gagal berangkat karena kesehatannya yang tidak memungkinkan, sehingga mereka dipulangkan ke daerah, bahkan tiga dari 16 calon haji itu pulang setelah seluruh kloter terbang (64 kloter) berangkat ke Tanah Suci. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

PENERANG JALAN

Permintaan PJU di Surabaya Tinggi SURABAYA - Permintaan penerangan jalan umum (PJU) di kalangan masyarakat Kota Surabaya cukup tinggi menyusul program pemkot yang akan memberikan penerangan di daerah-daerah pinggir.

Kabid Pertanaman dan PJU Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya Mochammad Aswan, di Surabaya, mengatakan Pemkot Surabaya bakal menambah PJU di 65 lokasi.

"Harapannya suasana malam hari di Surabaya akan semakin terang," katanya, Selasa (14/10).

Menurut dia, penambahan PJU tersebut merupakan tindak lanjut permintaan masyarakat lewat musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).

Direncanakan PJU yang akan dipasang tidak hanya sebatas pada kawasan pusat kota, namun juga di beberapa wilayah pinggiran.

Ia mengatakan permintaan pemasangan PJU cukup banyak, selain pemasangan PJU baru, DKP juga melakukan penggantian PJU

yang sudah lama dan perlu untuk diganti.

"Permintaan dari masyarakat cukup tinggi, makanya untuk sementara ini baru 65 lokasi yang terpenuhi.

Mudah-mudahan bisa dilaksanakan tahun depan yang belum," katanya.

Aswan menambahkan tahun ini pemasangan dilakukan merata di beberapa wilayah Surabaya, seperti di beberapa jalan protokol di antaranya Jalan Embong Malang, Panglima Sudirman, Pendegiling, Jalan Pemuda, Raya Darmo dan Darmokali.

Anggota DPRD Surabaya Sudirjo mengelukan kebijakan pemkot yang terus membangun PJU, meski PJU yang lama sudah ada. Sementara masih banyak jalan yang membutuhkan PJU atau PJU-nya mati tapi tidak diperbaiki.

"PJU di sekitar Tanjungsari, Tandes serta di Darmo Permai masih sering mati.

Tapi kenapa Pemkot justru mengganti PJU d kawasan protokol yang sudah terang bendetang," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463 | TAHUN III

KPK Evaluasi Program Anti Korupsi di Jatim SURABAYA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menggelar “Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi” di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (14/10).

Acara tersebut juga merupakan evaluasi program anti korupsi di Jatim.

Di hadapan Gubernur Jatim, Soekarwo dan pejabatpejabat daerah lainnya, KPK mengungkapkan setidaknya ada tiga daerah di Jatim yang menjadi incaran KPK. Ketiga daerah tersebut antara lain Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.

Wakil Ketua KPK, Zulkarain mengatakan, dalam upaya pencegahan korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, pihaknya bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), baik pusat maupun

KPK Membidik Tiga Daerah di Jatim provinsi untuk menggelar Semiloka Korsupgah.

Hal itu berkaitan dengan upaya peningkatan akuntabilitas pelayanan publik, pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sektor strategis di Provinsi Jatim.

“Kegiatan ini didasari pada kewenangan KPK, yakni koordinasi, supervisi dan monitoring kegiatan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Ini penting, sebab telah banyak program pemerintah yang bergulir baik melalui APBN maupun APBD. Namun hasilnya belum secara nyata mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.” kata dia.

Dia menegaskan, hal ini harus menjadi perhatian serius, baik di pusat maupun daerah. Sebab, semangat dan paradigma pembangunan nasional semestinya merujuk pada Pembukaan UUD 45 yang harus berpihak pada rakyat.

“Yang berdaulat itu rakyat.

Pembangunan itu harus memprioritaskan rakyat sebagai penerima manfaat langsung.” ujar dia.

Zulkarnain juga memaparkan, hasil tindak lanjut rencana aksi hasil kegiatan Korsupgah tahun 2013 dan hasil pengamatan terhadap pengelolaan APBD, sektor pertambangan dan sektor pendapatan di Kabupaten Gresik tahun 2014.

Dia memaparkan permasalahan di Kota Pudak tersebut, antara lain masih terdapat program atau kegiatan pada APBD, yang tidak melalui dokumen perencanaan, mulai dari Musrenbang, alokasi belanja modal dan alokasi anggaran pendidikan masih relatif kecil dan pengelolaan dana hibah masih belum baik.

“Serta penanganan tunggakan saldo piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), juga masih belum optimal,” papar dia.

Selain itu, di Surabaya sendiri, KPK juga tengah mengamati masalah proyek pembangunan Pasar Turi, yang juga disebutsebut bermasalah, serta beberapa kasus tanah yang sempat masuk ke meja KPK. Untuk itu, Wakil Ketua

KPK ini mendorong partisipasi masyarakat untuk memberi masukan dan mengawal implementasi rencana aksi yang disampaikan oleh pemerintah daerah dengan mengundang segenap lapisan masyarakat, seperti Corporate Social Organization (CSO), akademisi, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.

“Selain di Jawa Timur, rangkaian kegiatan Korsupgah ini juga dilakukan di beberapa provinsi di Indonesia,” ujar dia.

Zulkarnain juga menandaskan, evaluasi dan perbaikan terus dilakukan KPK dengan harapan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan menurunkan potensi korupsi serta meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas serta partisipasi masyarakat pada ketiga sektor tersebut.

“Pada akhirnya, KPK berharap kegiatan ini bisa berkontribusi secara signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas dia. = AGUS SETYAWAN

PROYEK

DPRD Nilai Trem Tambah Beban Kemacetan SURABAYA - DPRD Kota Surabaya menilai proyek angkutan massal cepat (AMC) berupa trem yang akan diterapkan di Kota Pahlawan bisa menambah beban kemacetan.

Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji, mengatakan tujuan membangun trem untuk mengurai kemacetan, namun faktanya trem yang akan menggunakan jalur badan jalan hanya akan memperparah volume kemacetan.

"Itu artinya, tujuan mengurangi kepadatan arus lalu lintas kendaraan bermotor di Surabaya tidak akan terpenuhi," katanya, Selasa (14/10).

Selain itu, lanjut dia, dewan menilai Pemkot belum memiliki persiapan yang matang untuk membangun proyek yang akan direalisasikan bersama PT Kereta Api (KA). Terbukti, Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya tidak memiliki desain yang matang.

Armuji memandang banyak kendala untuk merealisasikan trem.

Hal itu dikarenakan trase trem akan melewati tengah kota, mulai dari ter-

Armuji, Ketua DPRD Kota Surabaya

minal Joyoboyo, Jalan Raya Darmo, Basuki Rahmat (Basra), Embong Malang, Jalan Tidar, dan seterusnya.

"Saya membayangkan rute yang akan dilewati hanya menambah kemacetan. Kalau hanya gayagayaan niru luar negeri, kondisinya Surabaya beda," katanya.

Politisi asal Fraksi PDI Perjuangan ini memikirkan pengaturan jalan yang akan dilewati,

ist/koran madura

seperti pengaturan "traffick light", dan lalu lintas lainnya. Kendaraan di Surabaya cukup padat, terutama jumlah motor yang lebih banyak ketimbang mobil.

"Rel trem yang melewati badan jalan akan membahayakan pengendara lain," katanya.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha menambahkan, jika trem dipaksakan maka proses pem-

bangunannya akan mengakibatkan macet. Selain itu, politisi Fraksi PKB ini menyoroti Pemkot yang tidak melibatkan dewan dalam melakukan kerja sama dengan PT KA. Menurutnya, kerja sama dengan pihak ketiga harus atas persetujuan dewan. "Sampai saat ini kita tidak tahu apa-apa. Pemkot tidak pernah minta persetujuan dewan," katanya.

Kepala Bappeko Surabaya Agus Imam Shonhadji menampik tudingan tersebut. Menurutnya, beberapa hari ke depan pihaknya dengan PT KA turun ke lapangan untuk memastikan trase yang akan dilalui trem.

Bahkan, lajut dia, mulai Selasa ini mulai menggali rel milik PT KA yang tertimbun tanah.

Saat ditanya soal menambah kemacetan, ia belum bisa menjawab. Hal ini dikarenakan pihaknya masih menerjunkan tim untuk melakukan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), termasuk juga untuk mengetahui dampak sosial. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

PENERBANGAN

Dishub Usulkan Dua Kali Sehari JEMBER - Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengusulkan penambahan frekuensi penerbangan rute Jember-Surabaya dan sebaliknya dari satu kali menjadi dua kali sehari untuk menampung tingginya animo penumpang.

"Jumlah penumpang kalau hari Jumat hingga Sabtu bisa mencapai 90 sampai 100 persen, sedangkan di luar hari itu sekitar 80 persen," kata Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jember Cholifah di Jember, Selasa (14/10).

Saat ini maskapai yang melayani penumpang dari Bandara Notohadinegoro Jember ke Bandara Internasional Juanda, Surabaya, dan sebaliknya baru satu, yakni Garuda Indoensia dengan frekuensi hanya satu kali dalam sehari.

Bandara itu sendiri baru beroperasi sejak 16 Juli 2014, namun animo masyarakat yang menggunakan jasa perjalanan udara itu cukup tinggi.

Atas kenyataan itu, Dinas Perhubungan Jember mengaku banyak mendapat permintaan dari masyarakat agar jumlah penerbangan ditambah.

Menurut Cholifah, permintaan tambahan jumlah penerbangan itu adalah berangkat dari Jember pada pagi hari dan kembali lagi ke Jember pada sore hari, demikian juga sebaliknya. Hal itu untuk melayani kepentingan masyarakat yang hanya memerlukan waktu hari di Surabaya atau di Jember.

Ia menjelaskan bahwa usulan yang sudah disampaikan dua bulan lalu itu saat ini masih dikaji oleh manajemen Garuda Indonesia. Ia berharap usulan tersebut bisa direalisasikan pada 2014 ini.

Sementara Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kabupaten Jember Rendra Wirawan mengemukakan bahwa usulan dari Dinas Perhubungan Jember sangat sesuai dengan keinginan dari para pengusaha di kabupaten tersebut, yakni adanya dua kali penerbangan dalam sehari. = ANT/MASUKI M ASTRO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463 | TAHUN III

11

MELAYANI PELAT MERAH

Sebuah SPBU di Magetan Terkena Sanksi Pertamina

ant/suryanto

OLAH TKP KECELAKAAN BUS. Sejumlah petugas melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di lokasi kejadian kecelakaan bus Harapan Jaya di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (13/10). Bus Harapan Jaya dengan nopol AG 7900 UR terguling saat perjalanan berangkat ke arah jurusan Surabaya-Trenggalek, 7 orang tewas dalam laka tersebut.

Kernet-Kondektur Bus Diperiksa Polda Jatim SURABAYA - Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) akhirnya memeriksa kernet dan kondektur bus Harapan Jaya, untuk dimintai keterangan terkait dengan kecelakaan tunggal yang dialami bus Harapan Jaya yang menewaskan 7 orang penumpang.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Awi Setiyono. Dia mengakui pihaknya saat ini tengah memeriksa lima orang saksi terkait dengan kecelakaan maut tersebut.

“Hari ini (14/10), penyidik dari Kepolisan Resort (Polres) Sidoarjo dan Polda Jatim memeriksa lima orang saksi, termasuk kondektur dan kernet bus Harapan Jaya, sedangkan sopir bus masih dicari (karena melarikan diri),” kata dia. Selasa (14/10/2014).

Dia menambahkan, selain

meminta keterangan dari lima orang saksi tersebut, Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jatim, Laboratorium Forensik (Labfor) Polri cabang Surabaya, dan teknisi dari Hino yang merupakan produsen bus Harapan Jaya, juga telah membongkar mesin bus yang mengalami kecelakaan tersebut.

“Hasil penelitian, mesin bus itu ternyata sistem pengeremen cukup bagus, dan bus dengan Nomor Polisi (Nopol) AG-7900UR, saat mengalami kecelakaan di kawasan Medaeng, Kecamatan Waru, Sidoarjo sedang menggunakan kecepatan pada transmisi lima.” tambahnya.

Kendati sudah meminta keterangan dari beberapa saksi dan telah membongkor mesin bus maut tersebut, pihak kepolisian hingga kini masih belum bias menyimpulkan apa penyebab kecelakaan bus Harapan Jaya.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Sidoarjo, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Budi Setiono mengakui belum diketahuinya penyebab kecelakaan tunggal bus Harapan Jaya. Kendati demikian, pihaknya masih terus memburu sopir bus yang melarikan diri sesaat setelah kejadian, dan terus mengembangkan kasus ini untuk mengetahui penyebab kecelakaan.

“Kami masih menyelidiki kejadian ini dan belum bisa menyimpulkan penyebabnya,” tandas dia.

Seperti diketahui, bus Harapan Jaya jurusan SurabayaTrenggalek, yang disopiri Teguh

Hariyanto (36), warga jalan Mastrib, Pringgolo, Ploso Kalten, Kediri, mengalami kecelakaan sesaat setelah keluar dari Terminal Purabaya, Bungurasih, Sidoarjo pada Senin (13/10/2014) sekitar pukul 04.00 WIB. Dugaan sementara penyebab kecelakaan, bus yang melaju dari timur ke barat itu kejar-kejaran dengan bus lain. Sementara sopir bus tidak menyadari jika kondisi jalan agak menikung di depan Mahkamah Militer.

Akhirnya, bagian depan kanan bus menghantam pembatas jalan guardrail dan terus melaju, hingga akhirnya terguling dan terseret sejauh 100 meter.

Akibat dari kejadian tersebut, banyak penumpang terlempar.

Tujuh orang diketahui meninggal dunia, sedangkan sisanya mengalami luka-luka. = AGUS SETYAWAN

MAGETAN - Sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, terkena sanksi dari PT Pertamina akibat melayani pembelian premium untuk kendaraan berpelat merah.

Petugas SPBU setempat Ujang mengatakan akibat sanksi tersebut, pihaknya tidak mendapat kiriman premium dari Pertamina selama sepekan.

"Sudah beberapa hari ini tidak dikirim premium sama Pertamina.

Gara-garanya melayani motor berpelat merah yang seharusnya menggunakan pertamax. Sanksi ini berlaku hingga seminggu ke depan," ujar Ujang kepada wartawan.

Menurut dia, pemberian sanksi tersebut karena petugas SPBU tidak tahu bahwa motor yang diisi premium berpelat merah sebab petugas SPBU tidak memperhatikan karena banyaknya kendaraan yang antre untuk mengisi BBM. Pada saat yang bersamaan, tanpa sepengetahuan petugas SPBU, terdapat petugas dari Pertamina yang melakukan pengawasan. Transaksi tersebut lalu diambil gambarnya dan dilaporkan ke pimpinan Pertamina setempat.

Akibat sanksi tersebut, ia mengaku rugi sebab banyak kendaraan yang balik arah karena tidak ada sediaan premium yang dapat dibeli.

Meski ada beberapa kendaraan yang terpaksa membeli pertamax, namun jumlah tersebut tidak sebanding dengan pemasukan hasil penjualan premium.

Sesuai aturan yang ada, sejak 1 Agustus 2012, seluruh kendaraan pelat merah atau kendaraan dinas, kecuali yang untuk pelayanan umum, tidak boleh mengisi premium atau BBM bersubsidi.

Jika ditemukan sekali saja ada SPBU yang melayani pembelian kendaraan dinas memakai premium, maka akan langsung dikenai sanksi.

Sanksi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kecurangan di lapangan terkait kebijakan dari pemerintah pusat tentang penggunaan pertamax atau BBM non-subsidi pada kendaraan dinas bereplat merah. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

RABU 15 OKTOBER 2014 No. 0463 | TAHUN III

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463 | TAHUN III

MADURA

12

MUKTAMAR PPP

Konflik Dualisme Tak Pengaruhi Daerah PROBOLINGGO – Konflik dualisme muktamar yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), nampaknya semakin memanas di tingkat elite partai. Namun terjadinya dualisme muktamar tersebut, tidak mempengaruhi keberadaan pengurus di tingkat DPC.

BERINISIATIF. Warga dataran tinggi mulai membenahi penyanggah pelengsengan tanahnya untuk mengantisipasi bahaya tanah longsor.

Warga Dataran Tinggi Antisipasi Longsor Benahi Penyanggah Pelengsengan Tanah PROBOLINGGO - Warga dataran tinggi di wilayah Kabupaten Probolinggo mulai antispasi timbulnya bencana longsor. Mereka mulai membenahi penyanggah pelengsengan tanahnya, karena dinilai musim hujan dalam waktu dekat akan turun.

Persiapan yang dilakukan warga mengantisipasi terjadinya tanah longsor. Yakni masyarakat yang rumahnya berdiri diatas tebing. Warga melakukan pembenahan pada penyanggah yang terbuat dari bambu.

“Penyanggah tanah seperti bambu yang rusak mulai diganti dengan yang baru. Khawatir kalau musim hujan tanah mudah tergerus dan berpontensi longsor,” terang, Sodik salah satu warga Tiris Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, Selasa (14/10).

Menurutnya, wilayah Tiris memang sering terjadi longsor.

Apalagi warga yang rumahnya

berada di tebing yang cukup curam juga mengkhawatirkan hal itu tidak terjadi dan menimpa rumahnya.“Plengsengan yang terbuat dari gedek bambu dipasang untuk menguragi dampak terjadinya lonsor,” ucap Sodik.

Sementara itu, Fandri warga Desa Betek Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, juga mengatakan kalau di daerah rumahnya memang berada di lokasi yang tinggi. Sehingga setiap hampir musim hujan selalu rutin melakukan pembenahan penyanggah tanahnya.

“Karena kalau musim hujan sehari penuh biasanya hujan

turun. Sehingga saya yakin terjadinya longsor sangat tinggi ,” ujarnya.

Sebelum longsor terjadi dan mengancam keselamatan keluarganya, dia mengaku kalau lebih baik berkorban sebelumnya dengan jalan melakukan pembenahan plensengan meski terbuat dari kayu.

“Kalau itu terjadi akan mengancam keselamatan nyawa keluarganya. Bahkan juga kan merugikan materi yang lebih besar lagi,” tegas Fandri.

Fandri menambahkan, bentuk antisipasi dengan melakukan pembenahan plengsengan dipiggir rumahnya. Memang sebuah iktiar yang dilakukan warga yang rumahnya berada dilokasi tinggi.

“Tidak ada salahnya kalau kita berusaha sebelum hal itu terjadi menimpa kita,”tandasnya. =Mahfud Hidayatullah

Seperti DPC PPP Kota Probolinggo. Terjadinya dualisme muktamar tersebut, PPP Kota Probolinggo tidak mau ambil pusing. Bahkan, mereka berencana akan datang pada saat pelaksanaan muktamar pada kedua kubu antara SDA dan kubu Emron Pangkapi.

“Kita akan datangi semua kalau kita diundang,” ujar Ketua DPC PPP Kota Probolinggo, Achmad Sholeh kepada wartawan, Selasa (14/10).

Dia menjelaskan, dualisme muktamar yang terjadi di internal PPP itu, karena saling mempertahankan ego di tingkat elit. Sehingga partai yang menjadi korban.

“Ini persoalan di tingkat elit partai. Saya kira tidak berpengaruh terhadap DPC di daerah,” katanya.

Pada saat rapat DPW Jatim beberapa waktu lalu, Achmad Sholeh mengaku sempat mengusulkan agar DPC yang ada di Jawa Timur jangan sampai terjadi “ngeblok” pada salah satu kubu muktamar. Karena jika hal itu terjadi, maka

perpecahan akan terjadi di tingkat daerah.

“Makanya DPC PPP se-Jawa Timur tetap solid, meskipun sekarang ada dualisme muktamar,” tandasnya.

Untuk menjaga kesolidan itu, kata dia, pihaknya tetap menghargai muktamar terhadap kedua kubu. “Kita tidak mau mendukung terhadap salah satu kubu muktamar. Kita akan datang jika diundang,” timpal politisi PPP itu.

Lalu kubu siapa yang sah dalam muktamar nanti? Menurut Sholeh, terjadinya dualisme muktamar itu bukan persoalan legal atau tidak. Ini menyangkut ego di tingkat elit, sehingga sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Bahkan, saran mahkamah partai juga tidak diindahkan.

Sholeh menegaskan, secara pribadi pelaksanaan dualisme muktamar itu dinilai illegal. Namun demikian, pihaknya tetap menghargai demi keutuhan dan kebesaran partai. “Itulah sebabnya, untuk menjaga keutuhan itu, kita akan datang jika diundang. Tanpa mendukung pada salah satu kubu muktamar,” tandasnya.

Sekedar diketahui, PPP diambang kehancuran dengan terjadinya konflik tersebut.

Bahkan, kedua kubu antara Romahurmuziy sudah menjadwalkan muktamar itu pada 15 Oktober (hari ini). Sedangkan kubu SDA akan menggelar muktamar pada 23 Oktober mendatang. =Muhammad Sugianto

ACHMAD SHOLEH

Ketua DPC PPP Kota Probolinggo

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463| TAHUN III

Mega Proyek RTH Dipertanyakan PROBOLINGGO – Mega proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo berbuntut. Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Muklas Kurniawan saat dikonfirmasi menjelaskan pihaknya akan menyampaikan masalah itu pada komisi yang membidangi.

“Nanti kita sampaikan pada komisi yang membidangi masalah ini,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (14/10).

Menurut dia, persoalan RTH tersebut merupakan kewenangan komisi C. Sehingga pihaknya tidak bisa memberikan komentar secara detail terkait masalah itu.

Ketua Komisi C DPRD Kota Probolinggo, Agus Riyanto men-

gatakan, keluhan warga soal proyek pembangunan RTH itu akan ditindak lanjuti. Bahkan, pihaknya berjanji akan menanyakan keberadaan proyek RTH itu ke Dinas PU Kota Probolinggo. “Nanti akan kita tanyakan pada Dinas terkait,” tandasnya.

Agus Riyanto menjelaskan, persoalan papan nama proyek pembangunan RTH Kelurahan

Parpol Pengusung

Sambut Pelantikan Jokowi-JK PROBOLINGGO - Pelantikan presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla periode 20142019 pada 20 Oktober mendatang mulai mendapat respon positif dari partai pengusungnya. Untuk menyambut momen bersejarah tersebut Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo memasang Baliho dengan ukuran besar.

Baliho yang dipasang oleh partai banteng dengan moncong putih tersebut, yakni mengucapkan selamat dan sukses kepada bapak Jokowi-JK atas terpilinya sebagai presiden bahkan juga meminta masyarakat untuk mensukseskan pelantikannya.

“Semua Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo, telah dilakukan pemasangan baliho, atas terpilihnya bapak Jokowi sebagai presiden,” terang Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupayen Probolinggo, Suhud, Selasa (14/10).

Menurutnya, kemenangan Jokowi dan Jusuf Kalla pada pemilu kemarin merupakan kemenangan rakyat. Karena Jokowi merupakan kita. “Jadi ini bentuk ucapan terima kasih kepada rakyat atas terpilihnya beliau,” jelas Suhud.

Suhud menambahkan, untuk pelantikan Jokowi - JK agar bisa berjalan dengan mulus dan

lancar rakyat bisa mengawalnya dengan baik. Sehingga beliau bisa memimpin negeri ini dengan baik sesuai dengan harapan rakyat.“Secara defacto dan dejure Jokowi dan JK akan disumpah sebagai presiden pada 20 Oktober besok,” paparnya.

proyek itu selesai,” ujar seorang warga sekitar, Indra.

Menurut dia, sejak pelaksanaan proyek pembangunan itu, warga sekitar tidak tahu untuk apa pembangunan tersebut. War-

13

ga baru mengetahui jika lahan di sebelah barat Rumah Susun Sewa (Rusunawa) itu akan dibangun RTH, setelah pengerjaan proyek itu berlangsung. =Muhammad Sugianto

Triwung Kidul yang belakangan menuai sorotan itu memang seharusnya dipasang. Karena itu merupakan sebuah keharusan pihak CV melakukan pemasangan papan nama di lokasi proyek. “Pemasangan papan nama itu memang harus ada,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan RTH Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan belakangan menuai sorotan warga sekitar.

Sikap sorotan itu karena tidak adanya papan nama proyek, sehingga warga sekitar tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung.

“Dengan adanya papan nama proyek itu, minimal warga akan tahu sampai kapan pelaksanaan

TABRAKAN

Seorang Pelajar Meregang Nyawa PROBOLINGGO - Seorang pelajar SMP Negeri 2 Gending Kabupaten Probolinggo meregang nyawa di lokasi setelah mengalami benturan keras dengan motor lainnya di Jalan Raya Gending, Senin (13/10) kemarin.

Korban bernama Rico Ivan (16) warga Sebaung Kecamatan Gending langsung di bawa ke kamar mayat RSUD Waluyo Jati Kraksaan.

Keterangan yang berhasil di himpun menyebutkan, saat itu

korban yang mengendarai motor bebek Nopol BE 6931 UI berjalan dari arah utara ke selatan.

Namun, dari arah berlawanan, muncul Motor matic Nopol N 2043 QF yang dikendarai Ayu Sri (16) dan Khusnul Khotimah (16).

Ingin mendahului kendaraan di depannya, Ayu berusaha menancap gas dengan melewati batas marka jalan di kanan. Saat bersamaan, muncul korban dengan kecepatan tinggi sehingga kedua motor langsung beradu muka.

“Korban Rico Ivan langsung tewas di lokasi, sedangkan dua korban Ayu dan Khusnul hanya mengalami luka lecet,”ujar Ipda Bagus Kanit Laka Lantas Polres Probolinggo.

Menurut Ipda Bagus, kasus kecelakaan yang melibatkan pelajar tersebut masih dalam tahap penyelidikan.“Kita langsung mengamankan kendaraan korban , serta masih mengumpulkan para saksi di lokasi,” ucapnya. =M.Hisbullah Huda

Baliho yang dipasang oleh partai banteng dengan moncong putih tersebut, yakni mengucapkan selamat dan sukses kepada bapak Jokowi-JK atas terpilinya sebagai presiden bahkan juga meminta masyarakat untuk mensukseskan pelantikannya.

Sementara itu perolehan Jokowi JK di Kabupaten Probolinggo pada pemilu presiden memperoleh dukungan yang dinilai segnifikan setelah unggul dari pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto.“Alhamdulillah Jokowi JK menang. Namun kemenangan ini merupakan bentuk kemenangan seluruh rakyat,” imbuhnya. =Mahfud Hidayatullah

JENAZAH. Korban pelajar yang meregang nyawa di lokasi tempat kejadian perkara akibat benturan dengan motor lainnya.

14

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463 | TAHUN III

BERALIH TANAM. Petani banyak beralih menanam padi menjelang musim hujan.

Cabai Kian Tak Diminati Petani PROBOLINGGO- Petani cabai di wilayah Kabupaten Probolinggo mengeluh dengan murahnya harga jual cabai. Dengan murahnya harga tersebut petani banyak yang mencabut tanaman cabainya meski saat berbuah dan lebih beralih menanam padi.

Salah satu petani cabai asal Desa Sumberagung Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Basit, mengatakan melihat perkembangan harga cabai yang tidak kunjung naik, membuat petani

banyak yang tidak bertahan memeliharanya.

“Banyak tanaman cabai meski berbuah lebat ternyata mulai di cabutin dan tidak memeliharanya lagi dan beralih menanam padi,” terangnya kepada wartawan, Se-

lasa (14/10).

Ia mengaku kalau petani tidak memperpanjang tanaman cabainya, karena beralasan harga jualnya tidak seimbang dengan ongkos panennya. Saat ini petani hanya mendapatkan hasil jual dengan harga Rp 4. 000. “Daripada memelihara cabe dengan harga jual seperti itu dinilai merugi,” ucap Basit .

Sementara itu petani lainnya, Husen mengaku tanaman cabai yang ada di sawahnya terkadang jarang dipanen. Ka-

rena nilai jualnya tidak memperoleh hasil, dan petani cenderung rugi.“Daripada tanaman cabai tidak membuahkan hasil maksimal, lebih baik ditanami lainnya,” jelasnya.

Menurutnya, kalau petani enggan menggantinya dengan tanaman padi dan bisa beralih menanam jagung. Karena dinilai harga jualnya masih dinilai stabil dan biaya produksinya tidak begitu besar. “Petani menilai harga cabe tidak bisa mendatangkan un-

tung. Lebih baik ditanami yang lainnya,” kata Husen.

Husen menambahkan, harga cabai memang pernah mencapai harga mahal. Bahkan satu kilo cabai pernah mencapai Rp 100 ribu perkilogramnya. “Karena pada massa itu, petani di daerah Jawa Tengah banyak yang tidak panen akibat letusan Gunung Merapi, dan banyak tanaman cabai mati, sehingga harganya melambung,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

KORAN MADURA

lahraga

SERIE A

Maicon Perpanjang Kontrak di AS Roma ROMA - Bek AS Roma asal Brasil Maicon Douglas memperpanjang kontraknya bersama Serigala Hitam hingga tahun depan. Bahkan terbuka kemungkinan kontrak mantan bek Inter Milan dan Manchester City ini diperpanjang lagi hingga musim 2016-2017.

Pemain 33 tahun ini bergabung dengan AS Roma tahun lalu setelah melewati musim yang buruk bersama Manchester City.

Bersama tim Ibukota Italia itu, Maicon tampil solid. Hal ini yang mengantar dia kembali dipanggil ke Timnas Brasil, meskipun kemudian dicoret karena tindakan indisipliner.

Sejauh ini, Roma belum mengumumkan nilai kontrak baru ini.

Tetapi koran Italia La Gazzetta dello Sport memperkirakan, nilai kontrak Maicon mencapai 1,5 juta pound per musim.

Sedangkan gelandang asal Belanda yang mengalami cedera parah pada paruh kedua musim lalu, Kevin Strootman mulai berlatih untuk pertama kalinya bersama tim utama pada Senin (13/10), sejak mengalami operasi lutut kiri Maret lalu.

Pulihnya Strootman tidak membuat Roma bergembira.

Sebab pada saat bersamaan, mereka kehilangan gelandang Seydou Keita karena cedera dan memaksanya absen selama satu bulan.

Mantan gelandang Barcelona itu mengalami cedera saat membela negaranya, Mali dan tidak bisa membela Roma saat menantang raksasa Jerman, Bayern Muenchen, di ajang Liga Champions pekan depan.

Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Liga Utama Inggris Chelsea dilaporkan menjadi klub paling depan mengejar gelandang internasional Jerman Sami Khedira. Chelsea akan membarter pemain Real Madrid ini dengan kiper veteran mereka, Petr Cech. Demikian dilaporkan harian Inggris, The Daily Express.

Chelsea akan bersaing dengan Arsenal yang juga mengincar Khedira. Bahkan pemain keturunan Turki ini menjadi target nomor satu Arsene Wenger pada jendela transfer musim dingin mendatang. Sebab kemungkinan besar dia akan kehilangan Mesut Oezil yang kabarnya akan pulang kampung ke Jerman.

Khedira lebih berpeluang

mendarat di Stamford Bridge daripada di Emirates. Selain karena faktor pelatih Jose Mourinho yang pernah menjadi bos Khedira di Santiago Bernabeu, “Los Blancos” sedang mencari kiper baru menggantikan Iker Casillas yang tampil tidak terlalu bagus di bawah mistar gawang. Karena itu, pilihan pada Petr Cech lebih masuk akal.

Bahkan, karena begitu membutuhkan kiper, Madrid menggoda penjaga gawang Manchester United (MU) David De Gea supaya pulang kampung dan merumput di Santiago Bernabeu. =SKY SPORTS/ESPN/CAROL AJI Maicon memperpanjang kontraknya bersama AS Roma.

Dia akan bertahan hingga musim 2016-2017

KORAN MADURA

RABU 15 OKTOBER 201415|OKTOBER No. 0463 |2014 TAHUN III RABU

No. 0463 | TAHUN III

15 15

Lampard Pemain Terbaik City MANCHESTER - Gelandang Frank Lampard terpilih sebagai pemain terbaik Manchester City selama bulan September lalu. Pencapaian itu tidak terlepas dari torehan empat gol dari enam pertandingan di semua kompetisi yang dicatatkan mantan penggawa Chelsea itu.

Prestasi yang diraih Lampard tergolong luar biasa mengingat dia tidak lagi berada pada usia produktif. Performa pemain yang dididik West Ham United itu bahkan mampu mengalahkan Jordan Henderson dan Adam Lallana (Liverpool) mau-

pun Jack Wilshere (Arsenal) yang baru mencetak satu gol di timnya masing-masing. Dua gol Lampard di Liga Utama Inggris masing-masing dicetak ke gawang bekas klubnya Chelsea, Hull City serta dua gol ke gawang Sheffield Wednesday di

Piala Liga.

Pemain yang dipinjam dari New York City itu kemungkinan kembali tampil saat City menghadapi Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Utama Inggris pada akhir pekan ini.

Pasalnya, klub asal Eastland itu tengah mengalami krisis gelandang menyusul cedera yang dialami Fernandinho, Samir Nasri, dan Yaya Toure.

Sementara itu, kabar baik diterima Arsenal menyusul kabar pulihnya salah satu pemain bintang mereka, Theo Walcott.

Winger 25 tahun itu dilaporkan telah menjalani latihan penuh bersama rekan-rekannya pascpulih dari cedera berkepanjangan. Sebelumnya, Walcott harus menepi sejak Januari silam menyusul cedera ligamen lutut.

Tidak hanya Walcott, dalam latihan pada Senin (13/10) waktu setempat itu, Serge Gnabry yang sebelumnya absen gara-gara cedera lutut yang didapatnya pada bulan April lalu, juga ikut berlatih. Nama lain yang sudah berlatih lagi adalah bek kiri Nacho Monreal yang absen sebulan karena cedera punggung. Pelatih Arsene Wenger sebelumnya sudah kehilangan Mathieu Debuchy (cedera engkel), Olivier Giroud (retak tulang kering), dan terakhir Mesut Oezil (cedera lutut).

Terkait Giroud, Wenger menyatakan pemulihan sang pemain berjalan dengan baik. Striker asal Prancis itu harus naik ke meja operasi setelah tulang keringnya retak saat menghadapi Everton pada Agustus silam.

“Olivier Giroud berangsur-angsur pulih. Saya yakin proses rehabilitasinya akan berjalan seusai jadwal. Tindakan operasinya juga berjalan dengan baik,” ucap sang arsitek. =SKY SPORTS/CAROL AJI

Gelandang Frank Lampard terpilih sebagai pemain terbaik Manchester City selama bulan September dengan menyisihkan Jordan Henderson, Adam Lallana dan Jack Wilshere.

16 BACA

KORAN MADURA

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463 | TAHUN III

JUGA

KORAN MADURA

Lampard Terpilih Menjadi Pemain Terbaik City Olahraga | 15

16

RABU 15 OKTOBER 2014 No. 0463 | TAHUN III

Belanda Kalah, Hiddink Tertekan

GUUS HIDDINK

ISLANDIA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Belanda Guus Hiddink berada dalam tekanan menyusul kekalahan 0-2 dari Islandia pada laga kualifikasi Piala Eropa 2016 Grup A yang berlangsung di Laugardalsvollur Stadium, Selasa (14/10) dini hari WIB. Kehilangan tiga poin membuat langkah De Oranje menuju Prancis dua tahun mendatang semakin berat.

Dua gol Islandia pada laga tersebut diborong oleh pemain yang merumput bersama Swansea City di Liga Utama Inggris, Gylfi Sigurdsson, masing-masing dari titik putih ketika pertandingan baru berjalan 10 menit dan tiga menit menjelang babak pertama usai. Dua gol di 45 menit pertama ini bertahan hingga akhir pertandingan karena di babak kedua kedua tim tidak berhasil mencetak gol.

Bagi Hiddink, kekalahan ini membuat dia berada dalam tekanan. Pasalnya, ini adalah kekalahan ketiga dari empat laga perdananya saat ditunjuk menggantikan Louis van Gaal sebagai pelatih Belanda setelah sukses menjadi juara tiga Piala Dunia 2014 di Brasil Juni-Juli lalu.

Meski demikian, Hiddink yang pernah sukses bersama Timnas Belanda, Korea Selatan, Australia, dan Rusia tidak panik dengan kekalahan demi kekalahan ini.

Dia masih sangat yakin timnya akan terbang ke Prancis dua tahun mendatang untuk mengikuti putaran final Piala Eropa.

Pasalnya, perjalanan kualifikasi ini masih panjang.

“Kami tetap harus menjaga emosi dan melihat sepakbola negeri Belanda secara hati-hati

lalu kemudian kita berbicara tentang bagimana melakukan perubahan untuk kemajuan,” kata Hiddink.

Optimisme Hiddink ini juga didukung oleh striker Belanda Robin van Persie yang juga kapten tim. Van Persie berharap dan mendukung Hiddink tetap duduk di kursi pelatih. “Guus adalah seorang pelatih yang fantastik. Kami semua bekerja keras semampu kami dan juga berjuang supaya selalu bermain bagus,” kata van Persie.

Sementara pemain sayap Arjen Robben mengaku, kekalahan dari Islandia ini adalah murni

kesalahan para pemain sendiri.

Para pemain Belanda sendiri, kata Robben, yang menghadiahkan dua gol kepada Islandia. “Kami memberikan mereka dua gol secara cuma-cuma,” kata pemain Bayern Muenchen itu.

Sementara itu, dari laga Grup H di Ta’Qali National Stadium, Malta, pemain debutan Timnas Italia Graziano Pelle menjadi pahlawan Italia saat menantang tuan rumah Malta. Pelle yang merumput bersama Southampton di Liga Utama Inggris menjadi pencetak satu-satunya gol pada laga yang berakhir 1-0 tersebut untuk kemenangan “Gli Azzuri”.

Gol Pelle ini terjadi pada menit ke-24 setelah terjadi kemelut di mulut gawang menyusul sebuah sepak pojok untuk Italia. Pelle yang mendapat bola langsung melepas tendangan ke gawang yang kosong dan gol.

Tambahan tiga poin ini membuat Italia mengoleksi 9 angka hasil dari tiga kali menang. Tetapi mereka harus puas duduk di peringkat kedua klasemen Grup H karena kalah selisih gol dari Kroasia.=ESPN/SKY SPORTS/CAROL AJI

Gylfi Sigurdsson (kiri) melepaskan tembakan yang membobol gawang Belanda yang dijaga Tim Krul (kaos hijau). Belanda menelan kekalahan 0-2 dari Islandia.

RABU

15 OKTOBER 2014 No. 0463 | TAHUN III

KORAN MADURA

MASIH TERCIUM AROMA PUNGLI BIAYA NIKAH

PENAHANAN NOER TJAHJA BISA DIPERPANJANG

Faran RABUTatika 15 OKTOBER 2014 | No. 0463 | TAHUN III ENERGI POSITIF PERSAHABATAN

PAMEKASAN | F

SAMPANG | L

NETER KOLENANG | P

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

SUMENEP – Sebanyak empat abdi negara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terjaring Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat razia gabungan dengan patugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Selasa (14/10).

Empat pegawai tersebut tertangkap keluyuran saat jam kerja.

Mereka yang terjaring, yaitu DS (pegawai Kecamatan Ambunten), MS (Bagian Umum Setkab Sumenep), NH (PU Pengairan), dan HD (tenaga sukwan Diskop dan UKM).

Pantauan Koran Madura, dua orang ditangkap di swalayan yang berada di Jalan Adirasa Sumenep dan dua orang lainnya ditangkap di jalan Panglima Sudirman. Sementara satu orang lagi yang tertangkap memiliki surat izin dari atasannya. ”Ini merupakan agenda rutin, untuk memantau PNS yang sengaja berkeluyuran saat jam kerja, utamanya bagi PNS yang tidak memiliki surat izin dari pimpinan instansi di mana ia bertugas,” kata Kasi Oprasional Satpol PP Sumenep Moh. Saleh, disela-sela melakukan razia, kemarin.

Hasil razia tersebut, nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan instansi tempat mereka bekerja. Itu berguna sebagai acuan untuk dijatuhkan sanksi. ”Operasi ini kami akan terus galakkan ke depan, karena ini merupakan langkah bijak Pemda (Pemerintah Daerah) untuk memberikan pembinaan,” ungkapnya.

Sementara anggota DPRD Sumenep Juhari meminta agar Satpol PP tidak hanya berkutat di daerah perkotaan saat melakukan razia abdi negara. Sebab, tidak menutut kemungkinan sejumlah PNS yang bertugas di daerah kecamatan berperilaku yang sama. ”Kami kira perlu dilakukan razia ke setiap kecamatan, baik untuk daerah kepulauan maupun di daerah daratan Sumenep. Karena

4 Abdi Negara Terjaring Indisipliner PNS di Sampang Meningkat bisa saja, perilaku yang sama juga kerap dilakukan,” pintanya.

Meningkat

Anggota Komisi I DPRD Sampang Agus Husnul mengatakan, indisipliner abdi negara di Kota Bahari dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada 2012, kasus indisipliner hanya 14 kasus sementara pada tahun 2013 sebanyak 33 kasus.

Sementara kasus perceraian PNS, pada tahun 2012 terdapat 25 kasus dan pada tahun 2013

mengalami penurunan menjadi 22 kasus. Sementara untuk data inidispliner dan kasus perceraian 2014, dewan masih akan memanggil Inspektorat. ”Untuk tahun 2014, saja informasinya sudah ada 7 PNS yang terjerat kasus korupsi, itu pun belum kasus-kasus lainnya. Jadi kami dari Komisi I akan meminta laporan sementara kepada Ispektorat, karena data yang ada hanya dari 2012 sampai 2013,” janjinya.

Menurutnya, persoalan terse-

Kami kira perlu dilakukan Razia ke setiap kecamatan Juhari | DPRD Sumenep but menjadi pembahasan di Komisi I. “Kita sudah mempertanyakan terkait kejelasan PNS yang

terjerat kasus, khususnya kasus korupsi, namun jawaban dari Inspektorat masih setengah-setengah karena Kepala Inspektoratnya tidak hadir,” ucapnya.

Kepala Inspektorat Sampang Nurul Hadi saat dikonfirmasi terkait rincian PNS yang terjerat kasus terkesan berbelit-belit. ”Datanya dapat dari mana? Maaf saya masih diperjalanan dan kondisinya hujan, suaranya putus-putus,” ucapnya melalui selulernya, Selasa (14/10). =MOHAMMAD MUHLIS/JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO B B

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 15 OKTOBER 2014 No. 0463 | TAHUN III

JEMAAH HAJI MENINGGAL

Suben, Semoga Ibadahmu Diterima SUMENEP - Meski dirinya hanya seorang tukang jahit sepatu, namun ia tetap optimis, jika suatu hari nanti bisa menunaikan ibadah haji. Ternyata benar, berkat ketekunan dan kerja kerasnya, September lalu ia berangkat ke tanah suci Mekkah.

Hanya saja, garis takdir yang melakat pada dirinya membuat ia tak bisa kembali lagi ke tanah kelahirannya. Suben meninggal dunia di Arab Saudi, Minggu (12/10).

Sebelum pergi ke tanah suci, ia tinggal di Desa Kebonagung, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Dalam kesehariannya, ia hanya bekerja sebagai tukang sol sepatu. Ia biasa menghabiskan hari-harinya di sebelah selatan Masjid Agung Sumenep, sambil berharap ada orang yang mau menjahit sepatu atau sandal kepada dirinya.

Berkat kerja kerasnya itu, tanggal 9 Maret tahun 2009 silam, laki-laki kelahiran tahun 1940 bisa nyetor uang sebesar Rp. 20 juta sebagai uang muka untuk biaya naik haji. Setelah itu, ia kembali menekuni pekerjaannya.

Tentu, motivasinya agar ia

bisa melunasi biaya kepergiannya ke tanah suci, sambil menunggu jadwal keberangkatannya.

Setalah menunggu selama 4 tahun, akhirnya pada bulan September lalu, tepatnya hari Jumat tanggal 26, laki-laki itu bersama jemaah calon haji (JCH) lainnya sebanyak 534 orang diberangkatkan dari Sumenep menuju tanah suci Mekkah.

Selama beberapa hari di tanah suci, Suben terganggu kesehatannya. Menurut penuturan anaknya, Subali, berdasarkan informasi yang ia dapat dari tanah suci, bahkan saat hendak melakukan wukuf, sang ayah sudah

harus diantarkan ke Padang Arafah dengan menggunakan ambulans.

Selesai melaksanakan wukuf, Suben harus dirawat di rumah sakit Jeddah.

Kesehatannya semakin hari kian memburuk. Hingga pada akhir, Minggu (12/10) lalu, Suben menghembuskan nafas terakhirnya. Harapannya untuk bisa kembali berkumpul dengan keluarganya pun harus terkubur bersama jasadnya di tanah suci Mekkah.

Mendengar informasi sang ayah meninggal dunia di Mekkah, Subali mengaku sangat terkejut dan tidak percaya dengan kenyataan tersebut. Ia mengaku terpukul mendengar kabar kematian ayahnya. Terutama saat ia ingat bagaimana perjuangan sang ayah selama ini. Ia sama sekali tak menyangka sang ayah akan meninggalkannya untuk selama-lamanya.

Sebelum berangkat, menurut Subali, tak ada tanda-tanda ayahnya sedang menderita penyakit. Sehingga ia tak terlalu khawatir

ketika sang ayah pergi untuk menjadi tamu Allah. Waktu itu, Subali hanya berharap sang ayah baik-baik saja di Mekkah, dan bisa pulang dengan selamat. “Sebelum berangkat, ayah baik-baik saja. Ayah sehat,” kata Subali.

Hanya saja, harapan terkadang tak sama dengan kenyataan yang harus diterima. Diketahui sang ayah ternyata meninggal karena penyakit dara tinggi yang dideritanya. Selain itu, informasi yang sampai kepada Subali mengatakan bahwa sang ayah meninggal karena jantungnya lemah, dan otaknya kering.

Kini, Subali dan keluarga Suben lainnya hanya bisa menerima kenyataan, bahwa Suben sudah tidak lagi bisa diharapkan kembali ke rumahnya. Kini ia telah dikubur di pemakaman umum di tanah suci Mekkah. Subali hanya bisa berharap, semua ibadah sang ayah diterima oleh Allah SWT., sehingga bisa tenang di sisi-Nya. =FATHOL ALIF

Ibu rumah tangga tetangga Suben, jemaah haji yang meninggal di tanah suci Mekkah, beberapa waktu lalu, sedang menyiapkan masakan untuk pelayat. (Foto insert) Subali menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum ayahnya.

APMS

Dewan Minta Pemkab Desak Investor SUMENEP- Rencana pembangunan enam Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) di sejumlah kepulauan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2014. Namun, meski telah masuk akhir tahun, masih dua investor yang perizinannya sudah diproses oleh Badan Penegelolaan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu, anggota DPRD Sumenep mendesak agar pemerintah segera mendesak para investor.

Kepala BPPT Kabupaten Sumenep, Herman Poernomo, mengatakan dari enam APMS yang akan dibangun, baru dua APMS yang perizinannya sudah diproses, yaitu di Sapeken dan Arjasa. Sisanya, yakni di Masalembu, Raas, Sapeken, dan Sapudi masih belum jelas.

Pihaknya menduga, keempat AMPS tersebut masih belum mendapat izin dari pihak Pertamina. Meskipun, sebelumnya Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Sumenep, Moh. Hanafi mengatakan keenam APMS itu sudah mendapat izin dari Pertamina.

Herman menambahkan, pihaknya tidak bisa memberi izin jika investor tersebut belum mengantongi izin dari Pertamina. Pasalnya, penentuan lokasi, tata letak, dan kuota harus atas sepengetahuan Pertamina. “Kita siap saja untuk memberi izin. Terus terang saja, kalau pemerintah itu sangat mendukung. Bahkan Pak Bupati sudah memberikan rekomendasi,” tandasnya, Senin (13/10).

Meski begitu, Herman menargetkan tahun 2014 pembangunan APMS di sejumlah kepulauan bisa selesai. Bukan hanya perizinannya, tapi juga pembangunan fisiknya. Hanya saja, hal itu dinilai tidak mungkin terealisasi oleh salah satu anggota DPRD Sumenep, A. Zainur Rahman. “Kok rasanya tidak mungkin,” tandasnya, Selasa (14/10) di kantornya.

Untuk itu, AZ Rahman, sapaan akrabnya A. Zainur Rahman mendesak agar pemerintah Kabupaten Sumenep supaya berkoordinasi dengan pihak investor untuk mengurus semua kebutuhan pembangunan APMS. Karena jika tetap dibiarkan berlarut-larut, maka yang akan dirugikan adalah masyarakat.

Menurutnya anggota dewan asal kepulauan itu, masyarakat kepulauan sangat membutuhkan APMS. Oleh karena itu, bagaimanapun APMS harus segera di bangun di kepulauan. “Jika tidak segera dibangun, lalu masyarakat jika berusaha mendapatkan BBM dengan cara mereka sendiri, nanti mereka akan disalahkan. Kan, repot masyarakat? Kasihan masyarakat jika APMS tidak segera dibangun,” tandasnya.

AZ. Rahman menambahkan, persoalan modal tidak bisa dijadikan alasan oleh investor untuk mengulur-ulur pembangunan APMS. Sebagai investor, imbuhnya, persoalan modal seharusnya sudah selesai sebelum mengajukan izin pembangunan. Karena menurutnya, pembangunan APMS bukan hanya sekadar bisnis, tapi menyangkut kebutuhan masyarakat.

“Sekali lagi, pemerintah harus proaktif dalam mengurus penyelesaian pembangunan APMS,” tutupnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463| TAHUN III

C

DIHENTIKAN. Sejumlah nelayan mengevakuasi korban penumpang "Jabal Nur" yang tenggelam di Selat Madura, Jawa Timur, Rabu (8/10). Sejumlah perahu nelayan ikut melakukan pencarian korban kapal tenggelam di perairan Selat Madura. Saat ini, pencarian 21 penumpang yang belum ditemukan dihentikan.

SITUBONDO - Pencarian 21 orang korban dari 51 penumpang Perahu Layar Motor (PLM) Mutiara Indah (versi lain PLM Jabal Nur) yang tenggelam dihentikan karena sudah melewati tujuh hari sejak peristiwa kecelakaan terjadi pada Senin (6/10).

"Kemarin (Senin, 13/10) adalah hari terakhir pencarian korban dan hari ini sudah tidak dilakukan lagi. Kapal Basarnas dan seluruh kru gabungan sudah kembali," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo, Zainul Arifin di Situbondo, Selasa (14/10) malam.

Kapal yang nama aslinya "Mutiara Indah", namun warga Pulau Raas, Madura, menyebutnya "Jabal Nur" itu tenggelam akibat hantaman ombak besar. Lambung kapal milik H Paong yang membawa rombongan pengantin dari Pulau Raas menuju Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, itu bocor dan mesin mati.

Dalam pelayaran melalui Selat Madura dengan membawa 51

Pencarian Dihentikan Warga Lebih Banyak Mengurung di Dalam Rumah penumpang, kapal itu tenggelam.

Upaya pencarian oleh tim gabungan, termasuk personel BPBD Kabupaten Situbondo yang menggunakan Kapal Basarnas dan helikopter itu menemukan 30 penumpang, yang delapan di antaranya selamat, sedangkan 22 lainnya meninggal.

"Sementara sisanya yang 21 orang sampai hari terakhir belum ditemukan. Kami mengimbau kepada masyarakat jika menemukan para korban agar melapor kepada kami dan selanjutnya kami akan koordinasikan dengan BPBD Kabupaten Sumenep," kata Zainul Arifin.

Para korban yang nyawanya tidak tergolong sudah dibawa pulang ke rumah masing-masing di Pualu Raas, sementara korban selamat masih menjalani perawatan medis di puskesmas di Pulau Raas.

Meskipun lokasi kapal tenggelam diperkirakan dekat dengan perairan Situbondo, namun seluruh korban ditemukan di dekat perairan Pulau Raas. Hal itu diduga karena angin kencang dari arah selatan yang membawa para korban ke arah utara.

Di antara korban yang belum

ditemukan itu adalah Ahmad (22), calon pengantin yang akan dinikahkan dengan Saima, gadis yang tinggal di Singaraja, Bali. Akibat kecelakaan itu, rencana pernikahan keduanya batal, padahal keluarga mempelai perempuan sudah mempersiapkan semua keperluan pesta pernikahan.

Sebanyak delapan orang yang selamat karena menggunakan kayu yang ada di kapal untuk bertahan selama beberapa hari di tengah laut. Para korban selamat masih mengalami trauma psikis dan dehidrasi karena kurang minum.

Sementara warga Dusun Talango Tengah, Desa Brakas, Kecamatan/Pulau Raas masih larut dalam suasana duka. �Pasca bencana itu, warga di sini lebih banyak mengurung di kamar, mereka masih trauma dengan peristiwa itu, apalagi masih banyak anggota keluarganya yang belum ditemukan," kata Samsul (50).

Pantauan Koran Madura, banyak rumah warga yang pintunya tertutup rapat, tidak terlihat penghuninya di luar rumah. Hanya beberapa anak kecil sedang bermain di teras rumah.

"Sampeyan bisa lihat sendiri

seperti apa suasananya kampung ini pasca kejadian itu, masih belum ada tanda-tanda warga akan beraktivitas seperti sedia kala," imbuh Fauzi.

Saat mengunjungi rumah Liama, korban yang ditemukan meninggal di Banlendur, Desa Ketupat, Raas, media disambut tangis histeris oleh sembilan anak Liama, di belakang rumahnya, dan mereka mengucapkan banyak terima kasih pada media, yang telah membantu memberitakan keluarganya sehingga cepat bisa ditemukan.

Tangis keluarga korban tidak berhenti disitu, waktu rombongan media bergerak ke lokasi pemakaman tempat korban dikubur, keluarga korban juga menangis histeris di atas pusara keluarganya.

Mereka menganggap musibah yang menimpa warga Pulau Talango Tengah, sangat berat untuk dilupakan. Hal itu dikarenakan, 51 orang yang menjadi korban tenggelamnya perahu pengantin masih satu keluarga.

Berbeda dengan situasi di Rumah Ahmad Yamin bin Mupaher, rumah tinggal pengantin pria. Di rumah itu rombongan media han-

ya ditemui Rizal (14), adik Ahmad Yamin, yang tinggal sendirian di rumahnya.

Bapak Rizal, Mupaher dan kakaknya Ahmad Yamin, hingga saat ini belum diketahui keberadaaanya. Sedangkan Sitti ibunya, ditemukan meninggal di pantai pasir panjang, Dusun Kranjih, Desa Ketupat, Raas, dua hari lalu.

Tatapan anak yang masih duduk di bangku madrasah tsanawiyah itu terlihat kosong, dan tidak gairah untuk menyongsong masa depannya. Bahkan beberapa kali pertanyaan media tidak mendapat jawaban, ia lebih banyak diam dan wajahnya murung.

H. Hozairi (45), paman Rizal, mengaku akan merawat keponakannya itu dengan baik. Ia berjanji akan menyekolahkan hingga ke perguruan tinggi. Karena tidak ada yang akan merawatnya, kecuali dirinya.

"Karena keponakan saya sekarang sudah sebatang kara, maka saya yang akan merawat, ia akan saya anggap seperti anak saya sendiri, bila perlu akan saya sekolahkan hingga perguruan tinggi," kata H. Hozairi pada awak media. =JUNAEDI/ANT/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463 | TAHUN III

ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Ditarget Selesai Bulan Ini

EKSPOR KENDANG JIMBE. Perajin kendang jimbe menyelesaikan garapannya di Panggung, Panjen Kidul, Blitar, Jawa Timur, Selasa (14/10). Perajin mampu membuat sekitar lima ribu unit kendang jimbe, berbagai ukuran, mulai dari yang terkecil (12 cm) sampai ukuran sedang (70 cm) dan diekspor ke berbagai mancanegara, antara lain Amerika, Australia, Afrika, dan Korea dengan harga Rp 50 ribu - Rp 100 ribu tergantung jenis dan ukuran.

Realisasi CD Dipertanyakan Soengkono Sidik: Kami Alihkan ke Pembangunan Fisik SUMENEP - Warga Kepulauan Gili Raja, Kecamatan Giligenting mempertanyakan realisasi dana community development (CD) sebagai bentuk konpensasi perusahaan migas (PT Santos dan PT KEI) untuk daerah dampak eksploitasi. Menurut warga, sampai hampir tutup tahun 2014, realisasi dana CD tak jelas.

“Kami minta kepada pemerintah, termasuk pihak terkait agar realisasi dana CD diperjelas. Sebab, sampai saat ini, dana CD tak kunjung jelas untuk apa.

Oleh karena itu, kami minta kepada pemerintah, terutama ketua CD Sumenep agar memperjelas dana tersebut. Biar kami dapat segera merasakan sebagai daerah dampak,” kata Panji Anggira, warga Gili Raja, Senin (13/10).

Ia mengaku bahwa beberapa

waktu lalu, bersama warga lain sempat mendatangi eksekutif dan legislatif agar realiasi dana CD untuk kelistrikan di pulaunya. “Tetapi, sampai saat ini, realisasi tersebut tak kunjung dipenuhi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua CD Kabupaten Sumenep, Soengkono Sidik mengatakan, realisasi dana CD untuk kepulauan Gili Raja tidak diperuntukkan untuk pembangunan listrik. “Dana CD akan dialihkan kepada pem-

bangunan fisik daerah sekitar, baik tangkis laut, pembangunan madrasah, kesehatan, maupun pembangunan fisik yang lain seperti pengaspalan jalan,” jelasnya saat dikonfirmasi Koran Madura, Senin (13/110).

Wakil Bupati Sumenep itu menambahkan, realisasi dana CD kisaran Rp 450 juta untuk empat desa yang ada di di Gili Raja, yaitu di Desa Jati, Lombeng, Benmaleng, Banbaru.

“Kemarin memang direncakan untuk mendukung kegiatan listrik. Namun, ketika diajukan ke DPRD, klausal anggaran ditolok oleh komisi B. Versi Komisi B, soal listrik akan talangi langsung oleh APBD Sumenep. Oleh karena itu, realisasi dana CD dialihkan kepada pembangunan fisik. Biar tidak terjadi over lap anggaran,” paparnya.

Ditanya lebih jauh target realisasi program pembangunan

fisik, kata Soengkono, pihaknya menargetkan tahun 2014 sudah terealisasi, bahkan sudah selesai disurvei oleh Dinas PU terkait pembangunan fisik. Termasuk tahap revisi perjanjian (adendum) di SKK Migas sudah dalam proses di PT Santos Pusat,” terangnya.

Sementara soal realisasi CD untuk dua perusahaan migas, Soengkono menyebutkan untuk KEI hampir mencapai Rp 1 miliar. Sementara untuk PT Santos Rp 1,5 miliar. “Untuk KEI masih dibagi dua, yaitu untuk Kepulauan Sapeken dan Kepulauan Raas. Khusus Sapeken, dana tersebut akan digunakan untuk beberapa hal yang dibutuhkan, baik pembangunan fisik maupun fasilitas-fasilitas yang lain. Sementara untuk Raas adalah pembangunan listrik. Sebab itu yang diminta oleh warga,” tegasnya. =SYAMSUNI/MK

SUMENEP - Wakil Ketua sementara DPRD Sumenep Mohammad Hanafi menargetkan, penyusunan alat kelengkapan wakil rakyat periode 2014-2019 selesai pertengahan minggu ketiga bulan ini, Oktober 2014.

"Itu tergantung selesainya SK (surat keputusan) pimpinam definitif dari Gubernur (Jawa Timur).

Jika SK cepat selesai, pertengahan minggu ketiga alat kelengkapan dewan sudah dipastikan selesai,” katanya, Selasa (14/10).

Sekretariat dewan telah mengajukan calon pimpinan definitif DPRD kepada Gubernur Jatim Soekarwo pada Jum'at kemarin. Calon wakil ketua DPRD itu yakin proses turunnya SK tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, sebab semua administrasi calon pimpinan definitif sudah sesuai dengan yang diamanatkan PP Nomor 16/2010.

Penyusunan alat kelengkapan dewan tersebut, diperkirakan memakan waktu selama kurang lebih satu minggu. "Untuk penyusunan alat kelengkapan tidak terlalu sulit dan tidak membutuhkan waktu lama," terang anggota DPRD tiga periode itu.

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, jika penyusunan alat kelengkapan DPRD sudah selesai, pihaknya akan segera membahas APBD tahun 2015. "Kalau alat kelengkapan masih belum selesai, kami tidak bisa melakukan pembahasan APBD," terangnya.

Hanafi menargetkan pembahasan APBD tahun 2015 selesai pada pertengahan bulan November. "Ya kalau tidak ada halangan pertengahan bulan November atau paling lambat akhir November mendatang sudah bisa diselesaikan," ungkapnya.

Sebab jika tidak, dikhawatirkan pembahasan ABPD tahun 2015 akan terbengkalai, sehingga akan mengganggu agenda dewan yang lain.

Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau agar batas waktu tersebut juga menjadi acuan bagi semua anggota dewan dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Sebab, kata Hanafi, pembahasan hingga penetapan APBD tahun 2015 itu, masih membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sementara sisa waktu yang dimiliki sudah sangat sempit, yakni tinggal dua bulan setengah lagi.

"APBD itu masih butuh evaluasi dari Gubernur, jika hasil eveluasi tersebut tidak ada masalah, baru kita bisa menetapkannya melalui sidang paripurna nanti," tutup Hanafi. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463| TAHUN III

E

BKPP Dituding Tak Serius Abrori Mannan: Lebih Baik Mundur Saja SUMENEP – Ketua sementara DPRD Sumenep Abrori Mannan menuding Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat tidak serius. Hal itu terkait belum jelasnya jadwal pelaksanaan tes CPNS 2014.

Sebelumnya, Sekretaris BKPP Sumenep, Slamet Radiehardjo mengatakan, pelaksanaan tes CPNS belum jelas karena instansinya kekurangan anggaran. Anggaran tes CPNS formasi umum yang tersedia hanya Rp 250 juta. Dana tersebut dipasti-

kan tidak akan mencukupi, sehingga pelaksanaan tes CPNS harus menunggu realisasi DAK 2014 (Koran Madura, 14/10).

Abrori menilai minimnya angggaran tersebut, hanya ilusi pihak BKPP untuk mengelabuhi masyarakat saja. ”Kalau itu me-

mang menjadi penghambat, silakan komunikasikan pada kami.

Pasti kami akan memperjuangkan. Apalagi ini menyangkut masyarakat banyak, pasti kami utamakan,” terangnya, Selasa (14/10).

Mantan Ketua Komisi A DPRD Sumenep itu mengatakan, pihak BKPP tidak bisa menyelesaikan persoalan sepele. Jika memang tidak mampu, pimpinan BKPP diminta mundur dari jabatannya. ”Saya kira ini suda menjadi

preseden buruk bagi Sumenep.

Makanya sebelum ini berlarutlarut, lebih baik kepala BKPP mundur saja. Karena ini sudah menandakan jika kepemimpinannya telah gagal,” tantang politisi KPB tersebut.

Kepala BKPP Sumenep Titik Suryati belum bisa menjelaskan lebih rinci soal pelaksanaan tes CPNS tersebut. ”Masih rapat dengan Pak Sekda, soal tes CPNS masih dikoordinasikan dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara),” katanya melalui pesan sing-

katnya kepada Koran Madura, kemarin.

Pada rekrutmen CPNS tahun 2014, Sumenep mendapat jatah sebanyak 43 formasi. Dengan rincian 10 untuk guru, 13 tenaga kesehatan, dan 20 orang untuk tenaga teknis. Untuk formasi guru dan tenaga kesehatan semuanya akan ditempatkan di kepulauan. Sementara tenaga teknis akan disebar di masingmasing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). =JUNAEDI/MK

KUALITAS GARAM KEPULAUAN

Pemerintah Mengaku Belum Tahu SUMENEP- Menyikapi rendahnya harga garam di kepulauan, dalam hal ini di Kepulauan Raas, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag), Saiful Bahri mengatakan, persoalan harga garam sangat tergantung kepada kualitas garam itu sendiri.

PRODUKSI GARAM MENINGKAT. Petani memasukkan garam ke dalam gerobak saat panen garam di salah satu lahan di Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (14/10). Petani di kawasan tersebut mengaku hasil panen tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, hal ini terkait musim kemarau yang berkepanjangan di kawasan tersebut,

Menurut Saiful, jika kualitas garam yang dihasilkan petani di kepulauan tersebut memenuhi target KW1, pihaknya ikut menyayangkan harga garam di Kepualauan Raas yang masih lebih rendah dibanding di daratan yang selama ini sudah seringkali dikeluhkan oleh para petani garam.

Namun, sejauh ini menurutnya garam petani tidak ada yang NaCl-nya (Natrium Chlorida, Red.) mencapai 94,7 dan butirannya mencapai 4 milimeter. Sehingga harga garam tidak bisa mencapai Rp. 750 ribu per ton, sesuai dengan standar harga garam. Lebih khusus, pihaknya mengaku masih belum mengetahui secara pasti kualitas hasil budidaya petani garam di Kepulauan Raas.

Sebelumnya, Senin (13/10), petani garam di Kepulauan Raas, Suharto mengaku harga garam tahun ini sangat rendah.

Dikatakan, harganya hanya ada di kisaran Rp. 300 ribu sampai dengan Rp. 350 ribu per ton. Padahal, menurutnya, secara kualitas tidak beda jauh dengan garam di daratan yang harganya ada di kisaran Rp. 350 ribu sampai dengan Rp.

450 ribu per ton.

Saiful menambahkan, selain faktor kualitas, rendahnya harga garam di Kepulauan Raas juga disebabkan letak geografis.

Pasalnya, imbuhnya, para pembeli garam tentu juga hitunghitungan biaya transportasi sebelum melakukan pembelian.

“Berapa biaya transportasi yang dihabiskan, itu tentunya sudah diperhitungkan,” tandasnya, Selasa (14/10).

Saat disinggung tidak adanya perusahaan di daratan yang membeli garam rakyat di Kepualauan Raas, Saiful mengaku tidak bisa mendesak perusahaan manapun untuk langsung membeli garam di kepulauan tersebut. Pihaknya hanya bisa mengimbau perusahaan agar juga membeli garam yang ada di kepulauan.

Selain itu, pihaknya juga mengaku belum pernah mengadakan sosialisasi bagi petani garam di kepulauan terkait dengan cara budidaya garam yang baik, sehingga mampu menghasilkan kualitas seperti yang diinginkan oleh perusahaan garam. “Kalau sosialisasi kami belum. Mungkin dinas kelautan dan perikanan yang sudah,” tutupnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 15 OKTOBER 2014 No. 0463 | TAHUN III

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463 | TAHUN III

MADURA

F

PROYEK STADION

Berimbas pada Pembangunan Sirkuit Roadrace

HIKMAT. Prosesi akad nikah pasangan pengantin di Kantor KUA Kecamatan Kadur.

Masih Tercium Aroma Pungli Biaya Nikah Pengantin Baru Diminta Membayar Rp 1,5 Juta PAMEKASAN - Pemerintah telah mengesahkan aturan biaya nikah, baik di dalam maupun di luar kantor urusan agama (KUA). Namun di Kabupaten Pamekasan, aroma pungutan liar (pungli) dalam pencatatan nikah masih begitu kuat tercium, karena tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Buktinya, masih ada warga yang ditarik biaya pencatatan nikah melebihi ketentuan.

Surahmad, warga Desa Trasak, Kecamatan Larangan, mengaku ditarik biaya sebesar Rp 1,5 juta saat mencatatkan pernikahannya.

Ia tidak tahu jika melaksanakan akad nikah di KUA gratis alias tak dipungut biaya.

“Saat saya nikah itu diminta cukup mahal, biaya pencatatan nikahnya patungan antara saya dengan istri saya. Seandainya ada yang menyampaikan berakad nikah di KUA itu gratis, mendingan saya nikah di KUA,” katanya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 ten-

tang Biaya Nikah, Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan sudah mewanti-wanti kepada seluruh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) di 13 Kecamatan agar tidak melakukan praktek pungli.

Dalam PP tersebut, besaran biaya pencatatan nikah sebesar Rp 600 ribu, bagi calon pengantin yang melangsungkan akad nikah di luar Kantor KUA. Sementara mempelai pengantin yang melakukan akad nikah di KUA tidak dipungut biaya sedikitpun.

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat, Kemenag Pamekasan

Zayadus Zabidy mengatakan pihaknya tidak tahu jika masih ada pungli biaya pernikahan di KUA. Sebab, sebulan yang lalu pihaknya sudah turun langsung ke 13 KUA di Pamekasan untuk sosialisasi larangan adanya pungli.

“Kalau memang ada pegawai KUA yang terlibat pungli, maka akan kami berikan teguran secara bertahap. Kalau lebih dari Rp. 600 ribu itu sudah pungli,” kata Zayadus.

Menurut Zayyadus, pihaknya akan membuat fakta integritas yang mengharuskan semuaa pegawai KUA mematuhi PP 48 tahun 2014 tetang biaya nikah.

“Mulai dari kepala, staf, cleaning servis, bahkan modin, semua harus menandatanginya. Sebenarnya kalau dari kami sepertinya tidak mungkin melakukan pungli.

Kalau dari luar KUA kami tidak bisa komentar karena itu bukan ranah kami,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Pelaksanaan proyek Stadion Pamekasan yang terkendala tertib administrasi berimbas pada rencana pembangunan sirkuit roadrace. Sebab sirkuit itu akan dibangun di sisi luar stadion, tapi masih dalam lingkup lokasi sport center.

Proyek pembangunannya juga terkendala. Sebab dua proyek ini, stadion dan sirkuit adalah satu paket dalam proyek besar sport center Pamekasan.

Sementara proyek sport center ini dihentikan sejak awal 2013 lalu dan baru akan dimulai lagi tahun depan. Dengan demikian pembangunan sirkuit itu juga baru akan dimulai tahun depan pula.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii menjelaskan anggaran untuk pembangunan sirkuit ini sebesar Rp 1,5 miliar, yang bersumber dari APBD. Pembangunan sirkuit ini juga mendesak, karena maraknya balapan liar di Pamekasan. Para pemuda Pamekasan beralasan mereka hobi balap liar karena tidak ada sirkuit di Pamekasan untuk menyalurkan hobi mereka.

Selain tempat penyaluran habi anak muda, pembuatan sirkuit ini juga dalam rangka agar jika ada event roadrace di Pamekasan, tidak lagi menggunakan jalanan umum yang disulap menjadi sirkuit sesaat.

“Roh dari proyek itu adalah sports center. Jadi tidak hanya stadion saja yang akan dibangun. Juga fasilitas olahraga lainnya. Dan yang medesak saat ini adalah stadion dan sirkuit,” tukas Syafii.

Dengan adanya sirkuit

nantinya, Syafii berharap tidak akan ada lagi balapan liar yang meresahkan masyarakat. Jika ingin adu kencang motor, bisa langsung datang ke sirkuit tersebut. Dan bila nanti sirkuit sudah jadi, namun masih ada balapan liar, Syafii meminta aparat kepolisian untuk menindaknya dengan tegas.

Rencana pembangunan sirkuit ini, diamini oleh Ketua Ikatan Motor Pamekasan (Impas). Ketua Impas Sapto Wahyono, berharap apa yang dijanjikan Bupati bisa benar-benar dan segera terealisasi. Harapannya jika tahun depan akan mulai dikerjakan, awal 2015 sudah selesai. Dengan demikian sirkuit tersebut dapat segera difungsikan, baik untuk event daerah, regional, maupun nasional.

Hal ini adalah angin segar bagi para pecinta olahraga roadrace, dan penikmat olahraga roadrace. Selama ini, event roadrace tingkat regional yang berulangkali dilaksanakan di Pamekasan, masih menggunakan jalan raya sebagai sirkuitnya. Yaitu di Jalan Jokotole hingga simpang tiga Asem Manis. Akibatnya, setiap pelaksanaan event ini, harus mengganggu pengguna jalan lainnya karena terjadinya penutupan jalan.

“Kami harap dinas terkait tidak menunda-nunda lagi, untuk segera merealisasikan proyek itu. Sehingga ke depan jika ada lomba roadrace, di Pamekasan sudah bisa menggunakan sirkuit permanen,” ujar Sapto. =SUKMA FIRDAUS/RAH

KOMITMEN. Bupati Pamekasan Ahmad Syafii (kanan) yang didampingi Ketua Impas Sapto Wahyono saat melihat bakal lokasi sirkuit, yang berada tepat di sisi stadion.

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463| TAHUN III

Jatah Rp 1 M per Desa Bisa Terganjal Dana dari APBN Sangat Nihil PAMEKASAN - Realisasi Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih dipertanyakan. Sebagaimana diisyaratkan dalam UU tersebut bahwa setiap desa akan menerima Rp 1 miliar. Namun apa yang terlihat di Pamekasan bertolak belakang. Dana yang diturunkan hanya Rp 26.764.030.674.

Angka tersebut berasal dari APBN. Jika dibagi sama rata maka setiap desa di Pamekasan yang sebanyak 189 desa/kelurahan, masingmasing akan menerima sekitar Rp 137 juta saja.

Sangat jauh dari angka Rp 1 miliar.

Menanggapi ini, Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan aset (BPKA) Pamekasan, Taufiqurrahman, yang juga sebagai bendahara

Pemkab, membenarkan pihaknya sudah menerima dana sebesar Rp 26.764.030.674 itu, tetapi masih belum bisa dicairkan karena menunggu petunjuk teknis.

Pria asli Sumenep ini mengaku tidak mempunyai kebijakan tentang hal itu, sebab dana yang diterimanya itu merupakan dana APBN, bukan dari APBD. Dia hanya bisa mengatakan bahwa

dana dari pusat akan diterima dulu. Masih menunggu, akan dikelola seperti apa nantinya.

Hingga saat ini, pihaknya masih belum bisa memberikan banyak keterangan terkait pendistribusian dana tersebut ke setiap desa/kelurahan karena belum ada petunjuk teknis tentang hal itu.

BPKA masih menunggu, bahkan hingga saat ini masih belum ada data desa yang akan mendapatkan dana tersebut. “Memang benar, berdasar Undang Undang setiap desa akan mendapatkan Rp 1 milar.

Dari dana yang sudah masuk ke kami, jelas dana ini tidak cukup.

Tapi mungkin masih ada dana lain yang belum kami ketahui,� paparnya. =SUKMA FIRDAUS/RAH

G

SEREMONIAL

Bupati Targetkan Bebas Banjir di Masa Kepemimpinan PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menargetkan Pamekasan bebas banjir di masa kepemimpinannya, khususnya di wilayah perkotaan. Bencana banjir rutin melanda wilayah perkotaan setiap musim hujan, kata Bupati saat membuka acara sosialisasi pengurangan risiko bencana banjir perkotaan yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan di salah satu hotel di Jalan Trunojoyo, Pamekasan.

Menurut mantan anggota DPR RI itu, banjir yang sering melanda Pamekasan karena banyak pengundulan hutan bukit di wilayah utara Pamekasan. Akibatnya saat terjadi hujan, air di wilayah pegu-

nungan mengalir ke wilayah selatan, terutama ke Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pademawu.

Salah satu upaya yang akan dilakukan untuk menekan banjir perkotaan adalah menggalakkan penghijauan di seluruh kecamatan di Pamekasan. Ia minta Dinas Kehutanan dan Perkebunan menggelar lomba penanaman pohon dan penghijauan lingkungan. Tujuannya menekan banjir perkotaan dan memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga pepohonan yang ada di sekitarnya.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan juga diminta mengarahkan seluruh bantuan dari pusat, provinsi ataupun daerah terhadap program normalisasi sungai Kali Samajid, Kali Jombang, Kali Kluwang, dan aliran sungai penyanggah kali terbesar di Pamekasan.Masyarakat pun perlu terlibat dalam penanggulangan banjir perkotaan.

Kepada BPBD Pemkab Pamekasan, Budi Irianto menjelaskan kegiatan sosialisasi pengurangan risiko bencana banjir perkotaan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pihak-pihak terkait tentang antisipasi terjadinya banjir dan cara penanggulangan banjir yang akan terjadi. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PAMEKASAN Mengucapkan SELAMAT DAN SUKSES ATAS DILANTIKNYA HALILI SEBAGAI KETUA DPRD KABUPATEN PAMEKASAN PERIODE 2014-2019

Semoga Bisa Mengemban Amanat dan Membawa Pamekasan Menjadi Lebih Maju

Moh. Sahur, SH Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

1. H. Maskur Rasid, SE 2. Anwar Syamsidi 3. Fathor Rohman, S.Ag, M.Si

4. Muksin, S.Pd 5. Andi Suparto 6. Achmad, M. Pd.I

7. Iskandar

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463 | TAHUN III

Kartu Raskin Tak Kunjung Terwujud Bupati Akan Mintai Keterangan Kesra PAMEKASAN - Janji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan untuk menekan angka penyelewengan bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin) melalui kartu raskin hingga saat ini belum terwujud. Beberapa elemen masyarakat mempertanyakan kejelasan rencana tersebut.

Salah Satu Pemuda Asal Kecamatan Galis, Abdurrahman Fauzi meminta Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menepati janjinya untuk menerbitkan kartu raskin tersebut. Sebab masyarakat sudah merasa sering dibohongi oleh oknum yang sen-

gaja menggelapkan raskin yang terstruktur.

“Rakyat ini selalu dikibuli.

Raskin tidak lancar dan pendistribusiannya tak sesuai ketentuan. Dan jika satu desa dalam satu kecamatan tidak didistribusikan, biasa semua desa dalam satu ke-

camatan itu gak didistribusikan,” katanya.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Selasa (14/10) menyatakan akan memanggil bagian administrasi kesejahteraan (kesra) yang bertanggungjawab menangani pendistribusian raskin untuk mengetahui tindak lanjut konsep tersebut. Termasuk kendala yang akan dihadapkan apabila kartu tersebut diterapkan.

Kartu raskin itu rencananya akan diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) pen-

erima raskin. Pembuatan kartu itu sebagai langkah menekan terjadinya penyelewengan beras untuk rakyat miskin di wilayah itu.

Kartu itu akan dipergunakan penerima raskin untuk menebus jatah beras mereka. Sehingga kemungkinan untuk ditebus oleh pihak yang tidak memiliki hak, akan lebih kecil.

Kartu raskin diharapkan juga bisa mengurangi kemungkinan daftar penerima diubah secara subyektif dan bisa digunakan untuk mempercepat proses

sosialisasi hak rumah tangga sasaran.

Pemerintah juga akan mewajibkan masing-masing kepala desa untuk memampangkan nama-nama penerima raskin di papan-papan pengumuman yang ada di balai desa dan tempat-tempat strategis lainnya di masing-masing desa. Namanama calon penerima itu perlu diumumkan agar masyarakat bisa menilai tingkat ketepatan data penerima program tersebut. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Hingga Kini Masih Belum Terbentuk PAMEKASAN - Meski para Pimpinan DPRD Pamekasan sudah ditetapkan akhir pekan lalu, namun hingga kemarin (14/10) alat kelengkapan dewan, terutama komisi-komisi masih belum terbentuk. Akibatnya, 45 wakil rakyat itu belum bisa menempati posnya masing-masing. Sehingga bisa dikatakan para wakil rakyat itu belum bisa bekerja secara normal dan maksimal.

Terkait hal ini, Ketua DPRD

Pamekasan, Halili mengatakan semuanya ada proses-proses dan tahapan-tahapannya. Proses dan tahapan itu saat ini masih sedang berlangsung. Dia memastikan paling lambat Jumat besok, alat kelengkapan yang dimaksud itu sudah terbentuk secara formal dan sah. Dia juga menerangkan bahwa selama ini pihaknya, selaku pimpinan, sudah bekerja.

Semua alat kelengkapan dewan itu, seperti, komisi-komisi,

Banggar, Baleg, Bamus, dan BK, akan secepatnya terbentuk. “Untuk pekan ini yang bisa terbentuk komisi-komisi dan Banggar terlebih dahulu. Pekan depannya, baru akan dilanjutkan dengan membentuk Baleg, Bamus, dan BK. Kami pastikan Minggu ketiga bulan ini sudah fix semua,” ucap Halili.

Saat ditemui kemarin siang, dia mengatakan jika baru saja selesai menggelar rapat bersama

Pimpinan DPRD lainnya, para Ketua Fraksi, dan Sekwan. Dalam rapat itu dibahas mengenai persiapan-persiapan pembentukan alat kelengkapan ini. Salah satu hasil rapat adalah, diminta paling lambat hari ini semua fraksi telah menyetorkan nama-nama utusannya untuk menempati empat fraksi yang akan dibentuk nanti (kecuali empat pimpinan DPRD). Termasuk juga untuk utusan di alat kelengkapan yang

lain.

Dia menjelaskan dalam pembagian jumlah utusan itu dari tiap fraksi sudah ada ketentuan teknisnya, yang sudah disampaikan kepada masing-masing ketua fraksi.

Hasil rapat tersebut lainnya adalah, bahwa pada Kamis hingga Jumat besok, akan digelar maraton Rapat Paripurna Internal.

Untuk Kamis akan membahas penetapan Tatib. Tatib ini sudah kembali ke Pamekasan, setelah beberapa hari dievaluasi Gubernur. Hasil evaluasi Gubernur inilah, akan dibahas dalam rapat paripurna Kamis. Sekaligus penetapan Tatib itu sebagai dasar atau payung hukum dalam membentuk alat kelengkapan dewan keesokannya.

Setelah itu, Jumat, akan digelar Rapat Paripurna Internal untuk membuat alat kelengkapan dewan tersebut.

Diagendakan pada saat itu, akan dibentuk komisi-komisi berikut para pimpinannya. Serta pembentukan Banggar. Dalam Banggar ini, tidak perlu menetapkan pimpinan. Karena Ketua Banggar otomatis Ketua DPRD, dan Sekretaris adalah Sekwan.

Sedangkan untuk alat kelengkapan yang lainnya, akan dibentuk dalam rapat paripurna berikutnya.

Tapi belum pasti kapan waktunya.

Halili hanya memastikan minggu ketiga Bulan ini, semua alat kelengkapan sudah final dan bisa difungsikan. “Dalam waktu dekat sudah lengkap semua. Semoga semuanya berjalan lancar,” papar politisi PPP ini. =SUKMA FIRDAUS/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463| TAHUN III

I

GURU NGAJI

Kesra Ragu Bantuan Tepat Sasaran

KELUARGA PASIEN. Ali Subro, 20, menunjukkan kartu JKN atas nama istrinya dan anaknya, kemarin (14/10)

BPJS Dikeluhkan RSUD Mempersulit Keluarga Pasien PAMEKASAN –Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pamekasan mandapat keluhan dari keluarga pasien di RSUD Slamet Martodirdjo Pamekasan yang merasa dirugikan. Keluhan itu datang dari pasien asal Sampang, yang bersalin di Rumah Sakit di Kabupaten Pamekasan.

Ali Subro, suami pasien bernama Nurbian Pranifa, 20, asal desa Apaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, mengatakan istirnya bersalin di Rumah Sakit Bhakti Husada Pamekasan, pada 8 Oktober lalu. Namun, karena anak yang dilahirkan kondisinya kurang baik sehingga langsung dirujuk ke RSUD dr Slamet Martodirdjo Pamekasan.

Keluarganya mendapat penjelasan dari Rumah Sakit setempat bahwa biaya persalinan dapat diklaimkan melalui BPJS dengan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)), sehingga diuruskan pembuatan JKN atas nama Nurbian, bukan bayi yang baru dilahirkan, tapi justru ditolak karena harus atas nama bayi yang dilahirkan.

Kemudian keluarga mengurus JKN atas nama bayinya, yang bernama Arsyifa Oktafara Purnama.

Namun ditolak lagi oleh petugas BPJS di RSUD Pamekasan dengan alasan sudah melebihi jangka waktu. Karena biaya persalinan itu dapat diklaimkan ke BPJS dengan kartu JKN kurang dari 3 kali 24 jam setelah bayi dilahirkan.

Sementara pengajuan keluarga Ali sudah lebih dari 6 hari.

“Saya tidak mempersoalkan kalau memang harus membayar biaya rumah sakit. Saya jadi heran, disuruh mengurus kesana kemari tapi akhirnya ditolak juga. Kalau memang akan ditolak kenapa masih disuruh mengurus juga,” katanya.

Di tempat terpisah, saat dikonfirmasi, Kepala BPJS Kesehatan cabang Pamekasan, Hernina

Agustin menjelaskan kasus yang dialami Nurbian Pranifa sudah lebih dari 6 hari baru menunjukkan kartu JKN BPJS, sehingga pelayanan yang ditanggung adalah setelah waktu penunjukan kartu tersebut. Sedang untuk biaya sebelumnya ditanggung pihak keluarga pasien. Sebab berdasarkan Permenkes nomor 28 tahun 2014, peserta BPJS diberi waktu 3 kali 24 jam sejak ditangani di Rumah Sakit. Bila syarat itu dpenuhi, seluruh biaya akan ditanggung dalam BPJS. Diakui Hernina, sejauh ini pihaknya hanya mengumumkan melalui media massa, tidak sampai secara personal di kalangan masyarakat. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami syarat dan ketentuan penggunaan kartu JKN. “Kami mohon maaf juga karena tidak sampai ke person masyarakat. Kartunya baru berlaku kalau sakit lagi, jadi mohon masyarakat juga tidak menunggu sampai sakit baru mengurus kartu BPJS,” katanya. =ALI SYAHRONI/RAH

PAMEKASAN - Sejumlah warga Pamekasan meragukan validitas penerima bantuan guru ngaji di Pamekasan. Sebab penentuan penerima bantuan itu tidak diverifikasi keseluruhan, sehingga rawan fiktif dan tidak tepat sasaran. Salah satu warga Kecamatan Pademawu, Taufik menilai penentuan penerima bantuan itu terkesan asalasalan bahkan terkesan hanya berdasar kedekatan.

“Paling tidak tergantung siapa yang mengawal, atau dalam bahasa mereka, paket si A, si B dan seterusnya. Ia uang negara, seharusnya dikelola dan disalurkan dengan serius agar tidak merugikan negara,” katanya.

Kapala Bagian Kesra Setkab Pamekasan, Amirus Saleh mengatakan pihaknya telah membentuk tim yang ditugaskan untuk mendata guru ngaji sesuai kriteria. Bahkan pihaknya juga telah turun langsung untuk mengambil sampel kebenaran hasil dari beberapa tim.

“Ada memang yang lepas data, paling hanya satu dua per

kecamatan, mungkin human eror saja. Sebagian tidak kami data diatas meja, karena kami turun mengambil sampel dari hasil pendataan yang dilakukan, semua benar dan sesuai ketentuan,” katanya.

Diterangkan Amirus Saleh, kriteria guru ngaji yang bisa terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut, diantaranya, mempunyai santri yang sedikitnya harus 10 orang, bukan dari PNS, dan tidak mendapatkan sertifikasi.

Amirus menjamin tidak ada data penerima fiktif. Bahkan dia juga menjamin bahwa tim pendataan tidak tebang pilih dalam mendata guru ngaji yang ada di bawah.

“Kami jamin tidak ada penerima yang fiktif, karena setiap kami melakukan rapat dengan tim, kami selalu menekankan pada tim yang melakukan pendataan untuk tidak main-main dalam mendata guru ngaji yang pantas menerima bantuan,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

DANA LUNAK

Bunga APBD Capai Rp 13 Miliar PAMEKASAN - Pemkab Pamekasan mendapatkan dana lunak dari bank. Tidak tanggung-tanggung, dana lunak itu mencapai Rp 13 miliar. Dana ini merupakan bunga dari APBD Pamekasan yang disimpan di bank. Untuk 2014 ini, APBD Pamekasan sebesar Rp 1,4 triliun. Dengan demikian, setiap tahun Pemkab selalu mendapatkan bunga bank tersebut.

Besarannya tergantung dari besarnya APBD yang disimpan tersebut. Pertanyaannya, kemana bunga bank yang mencapai miliaran rupiah tersebut?

Dari penjelasan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Pamekasan, Taufikurrahman, bunga bank itu langsung dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pamekasan.

Yang ditransfer langsung oleh pihak bank bersangkutan.

Menurutnya, hal ini dilakukan secara otomatis, transfer antar bank. Jadi ke mana bunga bank

itu? Sudah jelas peruntukannya. Yaitu turut menyumbang PAD Pamekasan.

“Mungkin bunga bank untuk 2014 ini akan ada tambahan lagi. Sebab sekarang masih Bulan Oktober. Di dua bulan terakhir nanti akan ada tambahan bunga lagi,” terangnya.

Selain itu, kemungkinan akan adanya tambahan bunga hingga penghujung 2014 ini, karena saat ini masih banyak anggaran yang belum terserap, khususnya anggaran pembangunan. Sejak ditetapkannya APBD 2014 yang jumlahnya sebesar Rp 1,4 triliun pada 30 Desember 2013 lalu, hingga Oktober 2014 ini, bunga bank sudah mencapai RP.13 milyar. Sementara masih ada dua bulan sisa di tahun ini. Namun, Taufik masih belum bisa memberikan penjelasan secara rinci, terkait pengunaan atau pengalokasian dana dari bunga bank pada APBD 2014 ini. =SUKMA FIRDAUS/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

RABU 15 OKTOBER 2014 No. 0463 | TAHUN III

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463 | TAHUN III

MADURA

J

Mahasiswa Datangi Kankemenag SAMPANG – Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Koalisi Mahasiswa Sampang (KUASA) mendatangi Kantor Kementrian Agama (Kankemenag) Kabupaten Sampang, Selasa (14/10) sekitar pukul 09.45 WIB. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan sistem manajemen Kankemenag dalam proses pemberangkatan calon jemaah haji (CJH) 2014 yang ada di Sampang. Juga untuk mempertanyakan dugaan bantuan madrasah diniyah (madin) fiktif.

Pantauan Koran Madura, mereka menilai pengurusan administrasi Kankemenag Sampang amburadul. Sebab, salah satu CJH tahun 2014 gagal berangkat ke tanah suci. Dari jumlah total 302 CJH yang diberangkatkan, ada satu calon jemaah haji asal Sampang yang bernama Buna (54), warga Kelurahan Banyuanyar Sampang Kota gagal berangkat lantaran memiliki paspor ganda.

Koordinator KUASA, Samsul Arifin menyampaikan kejadian yang menimpa salah satu warga kelurahan Banyuanyar merupakan dampak dari amburadulnya manajemen Kankemenag saat ini. Bahkan, dari hasil pertemuan mereka dengan pihak Kankemenag sangat mengecewakan.

“Kita kan juga kasihan kepada CJH yang gagal berangkat itu.

Bagaimana bisa, salah satu CJH Sampang yang sudah berangkat ke asrama haji Surabaya, lalu di bandara langsung ditolak oleh petugas karena ditemukan paspor ganda. Itu kan menunjukkan indikator amburadulnya manajeman Kemenag Sampang yang seharusnya tidak terjadi,” ujarnya saat pertemuan di kantor Kemenag, Selasa (14/10).

Selain itu, mereka juga mempertanyakan terkait bantuan rehab madrasah diniyah (madin) Kabupaten Sampang yang diduga fiktif. Pasalnya, realisasi di lapangan bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) sebesar Rp 11 miliar lebih itu diduga dilaksanakan tidak sesuai perencanaan. ”Kami menduga pengerjaannya ada yang tidak sesuai perencanaan, Rp 40 juta per lembaga digunakan hanya untuk pengecetan,” tanyanya.

NGELURUG. Puluhan mahasiswa ketika mempertanyakan amburadulnya manajemen CJH dan dugaan bantuan madin fiktif di Kantor Kementerian Agama Sampang, Selasa (14/10).

Kasi Bina Masyarakat (Binmas) Plt Kemenag Sampang H. Ahmad Makki menjelaskan bahwa CJH yang bernama Buna ditolak pemberangkatannya setelah ditemukan paspor ganda oleh pihak petugas bandara. Hal ini di luar sepengetahuan pihak Kankemenang Sampang, sebab sejak awal CJH tersebut diduga mengurus sendiri paspornya tanpa sepeng-

etahuan Kemenag Sampang.

“Setelah diperiksa petugas bandara, CJH asal Sampang ditemukan memiliki paspor ganda.

Nama paspor luarnya tertera Halimah, sedangkan di dalamnya tertera Buna. Oleh sebab itu CJH tersebut gagal diberangkatkan.

Sedangkan untuk merubah nama paspor harus melalui Pengadilan, bukan oleh pihak yang tidak je-

las,” ujarnya.

Bahkan Makki menuturkan bahwa persoalan ini juga ada keterkaitannya dengan unsur pidana.

Sehingga saat ini persoalan tersebut juga ditangani oleh pihak kepolisian untuk memastikan siapa pihak ketiga yang melakukan pemalsuan paspor tersebut.

“Ini sudah bukan ranah Kemenag lagi. Oleh sebab itu, kami menyarankan pada calon jemaah haji agar pengurusan administrasi haji mengurus langsung pada Kemenag, jangan sampai terkecoh oleh pihak-pihak yang menjanjikan tanpa antrean bisa langsung berangkat haji,” terangnya.

Terpisah, Kasi Pontren Mawardi, menyampaikan bahwa audiensi mahasiswa pada lembaganya berlebihan, karena itu merupakan proyek lama yang telah selesai di audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi 8 DPR RI. ”Jadi aneh jika ada mahasiswa baru mempersoalkan sekarang, padahal kita sudah selesai audit, dan itu sudah berlangsung 2013 lalu. Dan saat ini kami juga kebingungan, sebab lembaga yang ditengarai tersebut tidak disebutkan namanya,” ucapnya. =MOHAMMAD MUHLIS

PENGELOLAAN ASET

Pemkab Bukan Penghasil Minyak dan Gas Sampang - Kemelut pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di wilayah Kabupaten Sampang, terus berkelanjutan.

Apalagi, akhir-akhir ini pengelolaan keuangan jual beli gas bumi dengan menunjuk PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP) tidak jelas hingga menyeret mantan Bupati Sampang periode 2008-2013 Noer Tjahja, ditahan Kejaksaan Agung RI. Bahkan, dikejutkan lagi adanya informasi bahwa wilayah yang mempunyai julukan Kota Bahari itu belum bisa disimpulkan sebagai daerah penghasil migas. Seperti disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka) Kabupaten Sampang, Suhartini Kaptiati.

Ia mengatakan, persoalan migas di wilayahnya bukan sebagai penghasil migas. Hal itu, berdasarkan keterangan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Kabupaten Sampang belum diputuskan sebagai daerah

Suhartini Kaptiati

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka) Kabupaten Sampang

ryan hariyanto/koran madura

penghasil migas,” ucapnya.

Menurut mantan Kabid Keuangan Dispendaloka itu, selama ini Kabupaten Sampang yang mempunyai 14 kecamatan tersebut hanya sebetas menerima dana perimbangan sebesar Rp 2,7 miliar dari gas bumi dan Rp 2,2 miliar dari minyak untuk tahun 2014.

“Jadi tidak ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil migas, tetapi kita selama ini hanya sebatas menerima dana perimbangan saja,” katanya.

Ditanya soal lokasi mana saja penghasil migas di wilayah Sampang selama ini, Suhartini menuturkan, untuk mengetahui hal itu agar berkoordinasi dengan Disperindagtam.

Terpisah, saat dikonfirmasi Kepala Dinas Pertambangan dan Perdaganggan (Diperindagtam) Kabupaten Sampang, Misdi belum bisa memberikan keterangan. Lantaran, nomor telepone yang biasa digunakan belum ada jawaban. =RYAN HARIYANTO

Sampang

KORAN MADURA

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463 | TAHUN III

K

PENDIDIKAN

Anggaran Disdik Minim

Heri Purnomo, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Sampang - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, Heri Pornomo menyampaikan bahwa anggaran instansinya pada tahun ini sangat minim jika dibandingkan tahun lalu.

Anggaran hanya terserap untuk gaji guru atau belanja tidak langsung yang mencapai hampir 70 persen atau senilai Rp 428 miliar. Sedangkan belanja langsung sendiri menurutnya terdapat Rp 498 miliar.

“Anggaran kami sangat kecil, Mas, dibandingkan tahun lalu yakni RP 34 miliar, untuk tahun ini terserapnya untuk belanja tidak langsung,” ucapnya.

Dijelaskan, dalam belanja langsung senilai Rp 498 miliar itu, untuk operasioanl tingkat sekolah Dasar (SD) hanya Rp 602 juta, SMP Rp 228 juta, SMA Rp 64 juta dan SMK Rp 11 juta.

Sedangkan kegiatan fisik Disdik yang tertuang dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan hanya sebatas Rp 9 miliar dari tingkat SD sampai SMK, sehingga dengan itulah, per kecamatan SD hanya mendapatkan dua bagian.

Lanjut Heri, minimnya biaya tidak langsung juga sempat menjadi pembahasan pada saat Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) mengunjungi Kabupaten Sampang beberapa waktu lalu. “Beberapa anggaran di Disdik juga diperuntukan lelang buku K13, makanya kami tidak bisa berbuat ya hanya dengan menunggu ini,” katanya.

Hal ini disebabkan, lelang pengadaan dilakukan oleh pemerintah pusat dan didropping oleh rekanan.

Sejauh ini pihaknya tengah fokus mengupayakan pengadaan buku kurikulum 13 untuk semester dua.

“Untuk itu kami mengutus Kabid Kebijakan dan Pembiayaan M. Jupri Riyadi beserta Kepala Seksi Sarana-Prasarana AKH. Rojiun ke Jakarta dalam rangka persiapan pelelangan buku semester,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO

DIAMANKAN. Salah satu kendaran motor dinas tengah diamankan di halaman Polres Sampang, Selasa (14/10).

Tiga Kendaraan Dinas Terjaring Razia SAMPANG - Satlantas Polres Sampang sampai pertengahan bulan Oktober 2014, setidaknya telah merazia tiga kendaraan motor dinas. Tiga kendaraan dinas yang dirazia lantaran pajak kendaraan dinas tersebut belum terbayar.

KBO Satlantas Polres Sampang Ipda M. Mohni mengatakan, razia gabungan dilaksanakan oleh anggota Polres Sampang dari semua fungsi.

Tercatat sekitar 15 kendaraan yang terjaring, satu di antaranya kendaraan dinas dan dua STNK, karena belum membayar pajak kendaraan.

“Ada 3 pelanggaran meliputi 20 lembar STNK yang disita, 9 lembar SIM, dan 15 unit sepeda motor yang diamankan karena pada saat kita periksa, pengendara motor itu tidak menunjukkan STNK maupun SIM,” ujar, Selasa (14/10).

Bahkan Mohni menerangkan, bagi pengendara yang

terjaring razia yang digelar oleh Polres itu, untuk menebus denda sesuai dengan jenis pelanggarannya, harus mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Sampang.

“Semuanya harus ikut sidang di pengadilan supaya mereka jera dan tidak mengulangi lagi. Salah satu kendaraan dinas yang diamankan di Mapolres Sampang lantaran tidak dapat menunjukkan surat-surat yang sah,” terangnya.

Terpisah, Kabag Ops Polres Sampang AKP Sarwo Waskito mengatakan, selama bulan September lalu, pihaknya mengaku telah berhasil menilang ribuan kendaraan ber-

motor. Rata-rata bentuk pelanggarannya seperti tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak memakai helm yang sebagian besar pelanggarnya adalah pelajar.

Selain itu, pengendara sepeda motor yang memodifikasi knalpotnya.

Razia kendaraan ini akan terus dilakukan sampai hari H Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

“Dalam razia ini, kami tidak akan pandang bulu, entah itu kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas, kami akan tetap melakukan sesuai prosedur,” tuturnya. =MOHAMMAD MUHLIS.

L

Sampang

KORAN MADURA

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463 | TAHUN III

Penahanan Noer Tjahja Bisa Diperpanjang Sampang - Masa penahanan mantan Bupati Sampang Noer Tjahja oleh Kejaksaan Agung RI selama 20 hari ke depan, bisa diperpanjang. Ia ditahan karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak dan gas (migas) di wilayah Kota Bahari oleh PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP) dengan mengatasnamakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang Abdullah saat dikonfirmasi melalui Humas Kejari Sucipto mengatakan, proses penahanan hukum Noer Tjahya selama 20 hari tersebut bisa saja akan diperpanjang menjadi 60 hari.

“Jadi selama penahanan 20 hari belum cukup atas kelengkapan berkasnnya, maka dipastikan ada perpanjangan selama 40 hari jadi 60 hari,” ucap Sucipto, Selasa (14/10). Jika selama 60 hari masa penahanan tidak memenuhi per-

syaratan, tersangka Noer Tjahya bisa dilepas.

Selain mantan Bupati Sampang yang ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, dua orang yang pernah berkecimpung mempunyai jabatan di PT SMP juga dilakukan penahanan. Yakni, Direktur Utama PT SMP, Hari Oetomo, dan Direktur PT SMP, Muhaimin.

Sebelumnya, penetapan ketiga orang itu sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidi-

kan (Sprindik) tertanggal 13 Januari 2014.

Penahanan Noer Tjahya dilakukan karena memiliki peran penting dalam menunjuk PT SMP sebagai pengelola gas di Sampang dengan mengatasnamakan BUMD. Sebab, hasil jual beli gas alam PT SMP di tahun 2012-2013, tidak masuk ke Pendapatan Aset Daerah (PAD) sehingga dianggap merugikan keuangan negara Rp 16 miliar.

Bahkan, Noer Tjahya ditengarai menyalahgunakan wewenang dalam menunjuk PT SMP yang bukan BUMD dalam pengelolaan migas. Artinya, penunjukan kepada PT SMP tanpa payung hukum yang jelas atau tanpa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda).

Ketua Madura Development Wath (MDW) Tamsul menerangkan, kronologis pembentukan PT

SMP terjadi tahun 2010. Saat itu, pendirian PT SMP sebagai perusahaan yang tidak jelas karena tidak dilandasi perda.

Sebab, selama tahun 2009 PT SMP masih berbadan hukum swasta. Namun, di tahun 2010, PT SMP kembali diusulkan dengan nama yang sama dengan status BUMD. “PT SMP pada tahun 2010 itu tidak ada akta notarisnya, kemudian muncullah nama PT yang sama padahal aturannya tidak boleh, saya memastikan pengesehan PT SMP sebagai BUMD banyak diketahui oleh DPRD Sampang yang menjabat pada periode 2009-2014,” katanya.

Terpisah, Badan Legislasi (Baleg) DPRD Sampang periode 2009-2014, Amin Arif Tirtana menuturkan, pendirian PT SMP dinyatakan sudah tidak menyala-

hi aturan. Artinya, pembentukan PT SMP sudah ada Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembentukan BUMD dalam bentuk PT SMP. “PT SMP ini sudah BUMD yang sah, payung hukum atau perdanya juga sudah ada, ketika ada perda muncul pembentukan BUMD yakni PT SMP,” tuturnya.

Lanjut Amin, dirinya tidak tahu menahu apakah ada kasus lain yang membelit mantan Bupati Sampang dalam persoalan PT SMP tersebut.

“Kurang tahu kalau masalah kasus lain, kalau persoalan pendirian PT SMP itu tidak ada masalah dan sudah sesuai dengan aturan yang ada, bisa juga Pak Noer Tjahja bertangung jawab atas nama komisarisnya karena secara tidak langsung yang menjadi Bupati Sampang adalah Komisaris PT SMP,” ujarnya. =RYAN HARIYANTO

PERTANIAN

Letak Agen Pupuk Kurang Strategis SAMPANG - Meski Kabupaten Sampang mendapatkan bantuan pupuk urea bersubsidi sebanyak 4000 ton, masyarakat yang berprofesi sebagai petani tetap masih kebingungan untuk mengetahui keberadaannya. Hal itu membuat warga Sampang yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani mengeluhkan ketersediaan bantuan pupuk tersebut.

Ketidakjelasan keberadaan dan ketersediaan pupuk yang ada di Kabupaten Sampang juga jadi perbincangan hangat di kalangan legislatif Sampang. Sebab para wakil rakyat itu menilai, tata letak penyedia pupuk bersubsidi dan sistem pelaksanaan penyaluran masih ditengarai amburadul.

Sehingga para legislatif lebih serius untuk melakukan pengawalan supaya kebutuhan pupuk bersubsidi tidak lagi dalam kategori langka.

Anggota Komis II DPRD Sampang H. Said menuturkan meski pada tahun 2014 ini Kabupaten Sampang tengah di suplai bantuan pupuk bersubsidi sebanyak 4.000 ton, pihaknya tetap menilai jika keberadaannya pupuk bersubsidi menjadi acaman kelanggkaan yang terus berkelanjutan bagi seluruh warga Sampang.

Sebab menurutnya, beberapa kios

DARI JAUH. Tampak kios resmi pupuk masih belum melakukan penjualan di Jl Rajawali Sampang Kota, Kamis (9/10). yang menyediakan pupuk bersubsidi masih jauh dari perencanaan tata letak kios terhadap kebutuhan masyarakat yang memang membutuhkan pupuk bersubsidi tersebut.

“Contoh salah satunya yaitu agen yang berada di luar Kecama-

tan Sampang, tepatnya di Pasar Lomaer Kecamatan Bangkalan.

Letaknya itu kan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan warga Kabupaten Sampang. Jadi intinya beberapa lokasi yang ada di Sampang perlu ada perombakan seperti satu desa diadakan

satu kios supaya keberadaan pupuk bersubsidi lebih terjangkau oleh masyarakat Sampang. Dan letaknya pun harus di tengahtengah masyarakat bukan berada di antara perbatasan kecamatan atau kabupaten,” tuturnya kepada Koran Madura, Selasa

(14/10).

Selain itu, Said juga menilai pendistribusian pupuk bersubsidi belum merata, sebab banyak pengaduan masyarakat yang ada di pedesaan terkait kelangkaan pupuk bersubsidi.

Selain itu, menurutnya, dalam pendistribusian pupuk tersebut masuk ke gudang (distributor) dan kemudian masuk ke setiap agen yang notabene agen-agen tersebut sudah mempunyai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sedangkan untuk petani yang tidak terdaftar dalam kelompok tersebut akan kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Tahun kemarin di Sampang itu ada empat gudang. Dan untuk tahun 2014, saya kurang tahu berapa jumlahnya. Namun kami akan selalu pantau keberadaannya. Sedangkan untuk sistem pendistribusiannyapun tampak kacau. Jadi apabila kebijakan pendistribusian tetap seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan Sampang terus akan mengalami kelangkaan pupuk. Oleh sebab itu nanti kami akan panggil semua dinas terkait untuk membicarakan perombakan sistem serta kebijakan yang masih belum efektif.” ujarnya. =MOHAMMAD MUHLIS

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

RABU 15 OKTOBER 2014

RABU 15No. OKTOBER 2014||TAHUN No. 0463 |IIITAHUN III 0463

KEBAKARAN

Mengapa MobilToko Tlagah Terbakar?

moh ridwan/koran madura

PETUGAS. Proses identifikasi yang dilakukan tim labfor Polda Jatim di pasar Tanjung Bumi.

Tim Polda Identifikasi Kebakaran di TB Sumber Api Berasal dari Pembakaran Sampah Diragukan BANGKALAN - Penyebab kebakaran pasar Tanjung Bumi (TB) hingga kini masih belum jelas. Padahal Tim labfor polda Jatim turun langsung mengidentifikasi pemicu terjadinya kebakaran yang meluluh lantahkan 65 toko itu.

Hingga kini hasilnya masih belum bisa disimpulkan.

Sebelumnya diberitakan dugaan api berasal dari pembakaran sampah di sekitar kejadian, namun kebenarannya masih diragukan. "Sudah dilakukan olah TKP untuk identifikasi. Kami tinggal menunggu hasil penyebab terjadinya kebakaran," kata Kepala Kantor Pengelolaan Pasar, Mulyanto Dahlan, kemarin (14/10).

Kerugian yang ditaksir atas kejadian tersebut mencapai Rp 5 miliar. Kerugian yang diderita pedagang secara pribadi mencapai Rp 3 miliar.

Sehari sebelum kebakaran,

pedagang sudah bersiap menghadapi pasaran. Masyarakat pun sudah memasok barang-barang dagangan ke dalam pasar, sehingga kerugian materialnya sangat besar. Sedangkan secara fisik berdasarkan hitungan sementara kerugian bangunan kios dan los mencapai Rp 2 miliar.

"Berdasarkan pendataan ada 216 pedagang yang mengalami kerugian material.

Pasalnya, mereka sudah siap-siap menggelar dagangan pada esok harinya. Namun, apalah daya kebakaran terjadi Jumat (10/10)

sorenya. Pedagang ada yang menderita kerugian Rp 150 juta," jelasnya.

Kebakaran yang terjadi memang lebih besar dibandingkan kebakaran yang terjadi sebelumnya. Maklum saja, kebakaran di pasar Tanjung Bumi terjadi dua kali. Pada akhir Desember tahun 2013, yang mengakibatkan 15 toko dan 8 los dilalap api.

Sementara kebakaran kali ini menghanguskan 65 toko dan 13 los.

"Kerusakan yang terjadi di pasar Tanjung Bumi mencapai 90 persen. Kini pasar di sana dalam kondisi darurat ekonomi, karena pedagang sulit menggelar dagangannya," terangnya.

Meskipun begitu, menyangkut masalah ekonomi masyarakat, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi tingkat sektor lembaga

untuk membantu masalah jual-beli di sana. Masyarakat menggelar proses jual beli di halaman pasar. Bahkan, sampai ke pinggir jalan raya. Walau pun begitu, penjagaan dari aparat kepolisian di polsek sudah ada untuk menjaga keamanannaya.

"Kami tetap memfasilitasi, masyarakat tetap bisa melakukan giat ekonomi, untuk kebutuhan sehari-hari," ucapnya.

Sebelumnya, pasar polowijo Tanjung Bumi mengalami kebakaran sekitar pukul 18.30 WIB, Jumat (10/10) lalu. Kebakaran tersebut meluluh lantakan sebagian besar toko dan los. Kebakaran tersebut baru bisa dipadamkan pukul 00.30 lantara api yang berkobar sangat besar. Atas kejadian tersebut kerugian mencapat miliaran rupiah. = MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN – Kebakaran kembali mengagetkan warga Bangkalan. Setelah pasar Tanjung Bumi hangus terbakar, kini kebakaran menghanguskan toko dan dua mobil milik Nawawi, Kepala Desa Tlagah Kecamatan Galis.

Kebakaran terjadi sekitar pukul 14.00 WIB, Selasa (14/10) kemarin. Kejadian itu kini tengah ditangani Polsek Geger untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Diketahui Kades Tlagah mempunyai toko dan rumah di daerah Lerpak.

Kawasan Desa Lerpak secara topografi berdekatan dengan Desa Tlagah. Hanya saja berbeda kecamatan. Desa Lerpak masuk pada wilayah Kecamatan Geger dan Desa Tlagah berada di Kecamatan Galis.

Kapolsek Galis AKP Hari Akriyanto membenarkan bahwa kebakaran tersebut memang menimpa Kades Tlagah Kecamatan Galis. Akan tetapi pihaknya mengaku tidak punya kewenangan terkait masalah kebakaran tersebut. Tempat Kejadian Perkara (TKP) berada di rumah milik Kades Tlagah yang berada di Desa Lerpak yang notabene masuk dalam wilayah Kecamatan Geger.

"Kami tidak berwenang karena tempatnya bukan di Galis, tetapi di Kecamatan Geger," terangnya.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Geger AKP Ipung Abd Muis menyatakan tidak bisa memastikan penyebab kebakaran tersebut. Sebab masih dalam tahap penyelidikan, sehingga perlu pendalaman sebelum ada kejelasan. Sejauh ini pihaknya baru memeriksa satu orang saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus kebakaran yang terjadi.

Jenis mobil yang terbakar merupakan Kijang, sedangkan satu mobil jenis Sedan sudah tidak jelas lagi nopolnya.

"Toko milik kades juga hangus terbakar. Penyebab terjadinya kebakaran juga belum diketahui. Kini kasus tersebut masih pemeriksaan saksi-saksi dan penyelidikan," ungkapnya. =MOH RIDWAN/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463 | TAHUN III

BANGKALAN - Warung yang menyediakan tempat karaoke belakangan ini semakin marak dan meresahkan warga Bangkalan. Di tempat tersebut diduga juga menyediakan jasa perempuan penghibur.

Keberadaan warung tersebut kini menjadi incaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.

Sebab warung itu dinilai berpotensi dijadikan tempat untuk melakukan perbuatan yang tak bermoral.

"Ya berdasarkan laporan dari warga sekitar, bahwa di Pasar Bancaran ada warung yang juga menyediakan hiburan karaokean.

Dan itu dinilai meresahkan, selain mengganggu warga saat istirahat tidur, juga berpotensi dijadikan tempat yang aneh-aneh," papar Kasatpol PP Bangkalan, Moh Fachri.

Menurut mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Dispertamben) itu, lokasi tersebut menjadi sasaran untuk ditertibkan dalam rangka penegakan peraturan daerah yang berlaku.

Apalagi, warung tersebut minim penerangan dan terlihat remangremang. Tentunya, keberadaan warung ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.

"Kami nanti akan berkordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti lurah setempat, pihak kepolisian, Kodim dan Dinsos.

Dengan harapan ini menjadi atensi bersama bagaimana wilayah setempat bisa terbebas dari penyakit-penyakit yang meresahkan masyarakat," terangnya.

Tempat Karaoke Diincar Ada Laporan Dijadikan Lahan Maksiat

SIAGA. Pasukan Satpol PP Bangkalan siap menertibkan warung-warung yang dinilai meresahkan warga setempat.

Sejauh ini, pihaknya selalu melakukan penyisiran di tempattempat yang seringkali dijadikan ajang memadu kasih kalangan remaja. Sebut saja, di sekitar Sta-

dion Gelora Bangkalan, (SGB), Taman Makam Pahlawan (TMP), Jalan Asmara dan Alun-alun kota Bangkalan. Tak jarang dari lokasi itu ditemukan sepasang remaja

yang sedang di mabuk asmara melakukan perbuatan diluar batas kewajaran.

"Ini sebagai upaya kami, dalam menciptakan wilayah setempat

doni heriyanto/koran madura

menjadi lebih tertib dan kondusif.

Jangan sampai tercoreng dengan perbuatan-perbuatan yang negatif," jelasnya. = DONI HERIYANTO

PEMBANGUNAN TPA TRAGAH

Terkendala Pembebasan Lahan BANGKALAN - Rencana Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bangkalan untuk membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru diprediksi bakal molor, karena belum ada tim Appraisal (penaksir harga) dalam pembebasan lahan. Itu juga belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat.

"Lahan yang menjadi target kita sudah ada, tinggal menunggu tim appraisal. Dalam menentukan pembebasan tanah, yang nantinya digunakan TPA," kata Kepala Bidang Kebersihan BLH Bangkalan, Imam Syafri, Senin

(13/10).

Pihaknya menargetkan pembebasan lahan 10 hektar akan selesai pada akhir Desember 2014. Dengan demikian, rencana pembangunannya akan dilakukan pada 2015, tetapi hal itu tak sesuai harapan, sehingga pembangunan TPA dimungkinkan tidak bisa segera terealisasi.

"Dari 3 lokasi yang direncanakan, Kecamatan Tragah, Tanah Merah dan Galis. Kecamatan Tragah yang paling layak untuk pembangunan TPA baru. Selain dekat dengan perkotaan, akses untuk pembuangan juga dinilai

Lahan yang menjadi target kita sudah ada, tinggal menunggu tim appraisal.

Dalam menentukan pembebasan tanah, yang nantinya digunakan TPA,�

Imam Syafri

Kepala Bidang Kebersihan BLH Bangkalan

tepat dan efisien anggaran," ungkapnya.

Safri menambahkan, di lokasi pembanguan TPA yang baru, nantinya bisa digunakan sebagai rekreasi ilmiah. Seperti penelitian pemilahan, penggilingan plastik dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sehingga anggapan lokasi TPA tidak sehat bisa diubah dengan adanya sarana rekreasi ilmiah.

"Kajian penerapan sistem reduksi sampah akan menjadi tekad BLH merealisasikan TPA sebagai lokasi rekreasi ilmiah," imbuhnya.

Namun lebih dari itu, pihaknya akan berusaha mempercepat pembangunan TPA yang baru. Sebab TPA yang berada di desa Buluh Kecamatan Socah sudah over load. Bahkan tercatat, pasokan sampah rumah tangga, pasar dan rumah makan, sudah mencapai 215 meter kubik perhari.

"Kita berharap memang secepatnya, TPA direlokasi ke tempat yang lebih representatif. Namun, ada kendala yaang menyebabkan belum bisa direlokasi dalam waktu dekat," terangnya. = MOH RIDWAN

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463 | TAHUN III

Piutang PDAM Senilai Rp 2 Miliar Tak Tertagih BANGKALAN - Kontribusi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sumber Pocong terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan tidak masksimal. PAD yang didapat dari perusahaan ini masih terbilang sangat minim. Kendala utama yang menjadi faktor penyebabnya lantaran masih banyak piutang yang belum tertagih, sehingga harus berupaya ekstra keras untuk melunasinya.

"Kami hanya bisa menyumbangkan 120 juta rupiah saja ke Kas Daerah. Piutang tak tertagih di titik-titik yang tersebar di seluruh Kabupaten Bangkalan," ujar Andang Pradana, Direktur Utama PDAM, kemarin (14/10).

Total piutang yang belum tertagih sekitar Rp 2 milyar.

Jumlah tersebut merupakan akumulasi piutang dari tahun 2013 hingga sekarang. Upaya yang bisa dilakukan yakni 'jemput bola' kepada para pelanggan. Ada 11 titik yang bakal menjadi kunjungan petugas yang tersebar di beberapa kecamatan.

Menurutnya, upaya tersebut diharapkan akan memperbaiki kondisi keuangan PDAM Bangkalan. Selain juga bisa mampu memberikan kontribusi sumbangan yang lebih besar selaku pihak ketiga kepada Kas Daerah. Oleh karena itu, penagihan akan ditingkatkan kepada pelanggan.

Sebelumnya perusahaan ini dalam neraca keuangan dinilai minus. Namun, sejak tahun 2010 manajemen sudah semakin membaik. PDAM Sumber Pocong yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bangkalan sejak Tahun 2010 dinyatakan sehat oleh BPKP Provinsi Jatim.

Meski demikian, pihaknya mengaku akan tetap berupaya untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang ada. Sebab, kebutuhan air

TAK MAKSIMAL. Kantor PDAM Bangkalan yang memiliki banyak tanggungan piutang.

masyarakat juga meningkat. Hal itu bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan promo bagi para pelanggan baru.

"Hari Jadi Bangkalan yang ke

483, kami memberikan diskon kepada para pemasang baru. Kalau biasanya tarif pemasangan baru berkisar 800 ribu rupiah sekarang menjadi 400 ribu rupiah saja. Dis-

moh ridwan/koran madura

kon ini berlaku hingga bulan November mendatang," terang mantan Kepala Koperasi dan UMKM ini. = MOH RIDWAN/RAH

O

HAJI

Jemaah Haji Bakal Tiba Bulan Depan BANGKALAN - Menurut jadwal pemulangan Jemaah Haji dari Kabupaten Bangkalan yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 58 dan 61 diperkirakan tiba di tanah air tanggal 3 dan 4 Nopember yang akan datang.

Semua jemaah dipastikan dalam kedaan sehat tanpa ada yang menderita penyakit apa pun saat tiba di Bangkalan.

Dimungkinkan pengamanan kepulangan akan diperketat untuk mencegah kemacetan saat penjemputan.

"Alhamdulilah semua sehat, meskipun sempat ada yang dirawat akibat penyakit asam urat salah satu jemaah yang kambuh, tetapi secara keseluruhan sehat wal afiyat.

Kalau tidak ada perubahan jadwal, semua jemaah akan tiba sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan," jelas Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, Abdul Hamid.

Menurut Hamid, yang dijadwal tiba tanggal 3 Nopember Jemaah haji kloter 58 dengan jumlah 138 orang.

Kemudian, keesokan harinya tanggal 4 Nopember yakni Kloter 61 dengan jumlah 445 orang jemaah. Berdasarkan laporan yang diterima dari tanah suci, semua jamaah haji asal Bangkalan dalam keadaan sehat dan lancar dalam menjalankan prosesi ibadah haji dari awal hingga selesai.

"Ini kabar yang menggembirakan ketika semua jamaah dapat menjalankan syarat dan rukun haji dengan lancar. Tentunya, dengan harapan menjadi haji yang mabrur," imbuhnya.

Disinggung seperti apa nanti pola pengamanan yang akan diberlakukan untuk para keluarga penjemput agar tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan protokol Kota Bangkalan, Hamid mengaku masih akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Kemungkinan besar, pola pengamanan akan diperketat agar bisa berjalan sesuai rencana.

Mengingat setiap penjemputan haji selalu membludak. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA

RABU 15 OKTOBER 2014 No. 0463 | TAHUN II

RABU 15 OKTOBER 2014 | No. 0463 | TAHUN III

KORAN MADURA

R

Nama : Faran Tatika Panggilan : Faran Tetala : Sumenep, 24 Februari 1990 Alamat : Jember Hobi : Wisata kuliner, baca buku, dan nonton film action Cita-cita : Pengusaha dan notaris Pekerjaan : Sekretaris, entrepreneur Pendidikan = SD (berpindah-pindah mulai dari Jawa Timur hingga Kalimantan) = SMPN 1 Sumenep = SMAN 1 Sumenep = S1 Fakultas Hukum Universitas Jember

Energi Positif Persahabatan Zoon Politicon, kata Ariestoteles, salah satu bapak Filsafat Yunani Kuno. Ia menahbiskan manusia sebagai makhluk yang tidak bisa mandiri.

Sehingga manusia pun butuh teman atau sahabat. Bahkan Adam merasa sendiri saat berada di surga, maka Tuhan mengirim Hawa sebagai teman untuk berbagi dan saling melengkapi.

I

Piutang PDAM Mencapai Rp 2 m Total piutang yang belum tertagih sekitar Rp 2 milyar. Jumlah tersebut merupakan akumulasi piutang dari tahun 2013 hingga sekarang. Upaya yang bisa dilakukan yakni ‘jemput bola’ kepada para pelanggan......

Selengkapnya BANGKALAN | Hal. O

P

ya, kata Abraham Moslow, selain sandang pangan, manusia itu butuh teman untuk bercerita atau melepas derai air mata. Tak usah terlalu jauh, saat kita sakit, kita pun menjadi lemah dan butuh orang untuk merawat.

Faran Tatika adalah salah satu dari sekian perempuan yang tak mau kehilangan sahabat. Sebab bagi dara kelahiran Sumenep, 24 Pebruari 1990 itu mengartikan sahabat sebagai salah satu energi di saat ada duka bukan hanya saat suka.

"Persahabatan adalah jalinan kasih antar manusia yang begitu tulus. Setulus cinta kepada kekasih. Karena ia tidak terjalin karena hawa nafsu. Namun karena rasa keakraban dan rasa untuk saling tolong menolong. Karena

perasaan itulah akan tumbuh ikatan saling bertukar rasa dan rahasia, bahkan kadang tidak menyangka, ikatan itu lebih sekadar keluarga," kata Faran, panggilan akrabnya.

Bahkan, tambah lulusan sarjana (S1) Universitas Jember Fak. Hukum itu, bahwa sahabat rela menjadi tempat berbagi kelelahan, berbagi kesedihan dan tidak pernah menjual rahasia diri kita," jelasnya.

Pacar atau pasangan kapan saja bisa meninggalkan kita, tapi tidak berlaku untuk sahabat. Ia begitu menjadi energi dalam hidup seseorang, sebab dia yang tahu kekurangan kita, tapi menunjukkan kelebihan kita.

Sahabat pula yang tahu ketakutan kita, namun justru menunjukkan keberanian kita. “Sampai saat ini saya tidak bisa bertahan tanpa energi seorang sahabat. Sahabat selalu ada untuk saya ketika saya punya masalah atau lagi kesusahan.

Bahkan terkadang memberi saran yang bodoh hanya untuk melihat kita tertawa,� jelasnya.

Saat ditanya tentang pengalamannya dalam bersahabat, ia mengaku sangat terkesan.

Sebab selama ini ia tak ada bila tak ada sahabat, karenanya, kata perempuan yang memimpikan jadi pengusaha dan notaris itu, ia jadi berarti dan punya alasan untuk terus menatap masa depan hanya karena motivasi seorang sahabat.

"Dan tanpa mereka semua, saya berjalan tanpa nahkoda.

Maka saya dapat mengambil kesimpulan dari pengalaman itu kalau sahabat telah menjadikanku manusia yang lebih bermakna," tegas perempuan yang mengaku singel itu.

Kini, berkat energi sahabat, Faran pun menjadi karyawati swasta di sebuah instansi sebagai sekretaris. Memang, selain paham soal hukum, suatu saat nanti, tika bisa menjadi seorang entrepreneur sejati. =Benazir Nafilah/SYM