e Paper Koran Madura 16 Januari 2014

KAMIS

KORAN MADURA

16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III ECERAN Rp. 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

1

0328-6770024 KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III www.koranmadura.com

Kubu Akil Anggap Mahfud Lebay Hal 2

MANADO

Juga Terendam Beberapa petugas Palang Merah Indonesia (PMI) Sulut membantu warga menyeberangi banjir di Kelurahan Wenang, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (15/1). Akibat hujan deras mengakibatkan sedikitnya delapan kecamatan di Manado terendam banjir. ant/fiqman sunandar

Delapan Kecamatan Sudah Terendam, Hujan Masih Terus Turun MANADO- Hingga Rabu malam (15/01) pukul 21.00 Wita hujan terus mengguyur Kota Tomohon Sulawesi Utara. Akibatnya Warga setempat mengaku sangat cemas dan khawatir Sungai Tataneyan akan meluap dan menggenangi rumah mereka.

“Kami masih khawatir. Apalagi pada subuh tadi rumah kami dan beberapa rumah lainnya terendam banjir sedalam hampir setengah meter. Bahkan satu rumah lainnya rusak ringan karena

luapan sungai,” kata Nelly N, warga Kelurahan Kinilow Satu, Rabu.

Beruntung menurut dia, volume air sempat berkurang karena hujan sempat terhenti beberapa jam lalu, dan kemudian mengguyur lagi beberapa jam kemudian.

“Untuk sementara waktu saya tidak bermalam di rumah dan memilih menetap di rumah anak. Tetangga dekat juga untuk sementara menumpang di rumah saudara,” katanya.

Kekhawatiran warga juga semakin menjadi, karena selain hujan yang disertai angin, terjadi pemadaman aliran listrik oleh PLN sejak pukul 22.30 Wita, sehingga warga terpaksa menggunakan lilin sebagai penerang.

Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Manado,

BANJIR-LONGSOR MANADO Satu Orang Tewas Akibat Longsor Listrik Dipadamkan Sejak Pukul 22.30 Wita Warga Hanya Bisa Menggunakan Lilin Sebagai Penerangan

Sulawesi Utara, Ratih Prasetya mengatakan, kecepatan angin permukaan diperkirakan bertiup

hingga 40 kilometer per jam, sementara angin di ketinggian 3.000 kaki diperkirakan dengan kecepatan maksimal hingga 60 kilometer per jam.

“Potensi hujan lebat diperkirakan masih terjadi hingga beberapa hari ke depan,” katanya.

Hujan yang mengguyur Kota Tomohon sejak Selasa (14/1) malam hingga Rabu (15/1) mengakibatkan longsor di beberapa titik ruas jalan Tomohon-Manado.

Tak hanya itu, longsor yang disertai banjir bandang di ruas jalan itu merenggut nyawa satu orang, dan diperkirakan belasan lainnya masih tertimbun setelah rumah tempat berteduh anjlok dan terseret hingga ke jurang.

Waspada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Stasiun Meteorologi Manado, Sulawesi Utara, mengimbau warga di bantaran sungai bersiaga terhadap kemungkinan naiknya permukaan air.

“Peluang hujan lebat masih bisa terjadi. Bahkan, diprediksi sampai beberapa hari ke depan,” kata prakirawan Ratih Prasetya di Manado, Rabu.

Hujan dengan intensitas lebat serta angin kencang yang mungkin terjadi, kata dia, juga harus diwaspadai warga yang membangun permukiman di daerah berbukit atau curam karena berpotensi longsor. = ANT/KAREL

2

BERITA UTAMA

KORAN MADURA

KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III

SKANDAL SUAP MK

KPK Belum Tetapkan Atut Terlibat Pencucian Uang

ant/rony muharrman

HUJAN ABU VULKANIK. Warga menggunakan sepeda motor mengevakuasi barang milik mereka di Desa Guru yang tertutup abu vulkanik Gunung Sinabung, Karo, Sumut, Rabu (15/1). Letusan Gunung Sinabung menyebabkan puluhan bangunan dan ribuan hektare lahan pertanian dari beberapa desa di sekitar kaki gunung tersebut rusak parah.

Kubu Akil Menganggap Mahfud MD Lebay JAKARTA- Pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang menyebutkan bahwa Akil Mochtar menyimpan uang suap dalam pecahan dollar AS di tembok ruangan karaoke di rumah dinasnya, di kawasan Wijaya Chandra, Jakarta Selatan membuat kubu Akil meradang. Lewat pengacaranya, Tamsil Sjoekoer, Akil menilai tudingan Mahfud berlebihan alias lebay.

Tamsil juga membantah uang yang disita KPK itu dari hasil korupsi. Tetapi uang itu merupakan hasil usaha perkebunan dan tambak arwana milik istri dari kliennya, Ratu Rita. Nantinya, uang tersebut akan dibagi-bagikan kepada karyawan perkebunan dan tambak yang dikelola istri Akil. “Uang usaha keluarg-

anya, tambak arwana, perkebunan. Kalau enggak salah kan hari itu mau Hari Raya Idul Adha, kan dia mau bagikan kepada petanipetani,” tegas Tamsil di Jakarta, Rabu (15/1).

Seperti diberitakan, KPK menyita uang senilai Rp 2,6 miliar pada 2 Oktober 2013 di ruangan karaoke Rumah dinas, Akil Mochtar. Mahfud mengaku kaget karena ruangan karaoke yang dulu dibuatnya telah dijadikan oleh Akil Mochtar sebagai tempat menyimpan uang yang diduga hasil korupsi. Kata Mahfud, berdasarkan informasi penyidik, Akil menyimpan uangnya di tembok-tembok ruang karaoke.

Gila, itu kayak Presiden Tunisia, Ben Ali. Presiden Ben Ali kan uangnya disimpan di lemari perpustakaan, Akil begitu juga tapi di ruang karaoke,” papar Mahfud usai diperiksa penyidik di kantor KPK. Tamsil menyebut, lubang di tembok ruangan karaoke rumah dinas Ketua MK jangan-jangan dibuat Mahfud. Tamsil membenarkan adanya temuan uang di ruang karaoke di rumah dinas kliennya itu. “Jadi gini, kalau

sepengetahuan saya uang itu didapat di ruangan karaoke, bukan di tembok. Itu disita setelah Akil ditangkap dan dilakukan penggeledahan,” katanya.

Menurut Tamsil, pernyataan Mahfud bahwa uang disimpan di tembok di luar logika. Apalagi, Tamsil menyebut, Mahfud tidak pernah melihat langsung proses

Berarti Pak Mahfud yang membuat lobangnya.

Karena di rumah itu Pak Akil kan hanya melanjutkan rumah dinas (yang ditempati Mahfud)

Tamsil Sjoekoer

Pengacara Akil Mochtar penyitaan tersebut. “Logikanya bagaimana coba? Sekarang (Mahfud) lihat saja enggak. Itu bukan di tembok, tapi di ruangan karaoke,” jelas Tamsil.

Tamsil balik menuding Mahfud yang membuat lubang di ru-

angan tersebut. Sebab, Mahfud dinilai mengetahui soal lubang di ruangan itu. “Berarti Pak Mahfud yang membuat lobangnya.

Karena di rumah itu Pak Akil kan hanya melanjutkan rumah dinas (yang ditempati Mahfud),” tegasnya.

Dia mengatakan, kliennya tak tahu ada uang Rp 2,6 miliar yang disimpan di ruangan karaoke rumah dinasnya itu.

Menurut Tamsil, yang menyembunyikan uang itu di ruangan karaoke adalah sopir pribadi kliennya, Daryono. Sopir itulah, kata Tamsil, yang berinisiatif menyembunyikan uang itu.

Tamsil tak tahu dimana letak pasti uang itu sebelum dipindah ke ruang karaoke. Daryono, kata dia, menyembunyikan uang itu setelah tahu kliennya ditangkap oleh penyidik KPK. “Mungkin supaya jangan disita atau apa, di ruangan karoke. Sepengetahuan saya, Pak Akil juga tidak tahu uang itu disembunyikan di situ,” terang dia sembari menambahkan tak ada perintah dari Akil dan istrinya kepada Daryono. =GAM/ABD

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi belum menyangkakan pasal terkait tindak pidana pencucian uang untuk Ratu Atut Chosiyah sebagaimana adik kandungnya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

“Sekarang baru TCW (yang terjerat TPPU), sedangkan RAC (Ratu Atut Chosiyah) belum,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di kantornya, Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, KPK menjerat pengusaha Wawan dengan dugaan kasus baru terkait TPPU. Kasus tersebut merupakan pengembangan KPK untuk penyidikan dugaan korupsi yang telah menjeratnya.

Wawan telah disangkakan KPK terlibat korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) di Tangerang Selatan dan Pemerintah Provinsi Banten serta dugaan suap Pilkada Lebak, Banten.

Meskipun begitu, Atut bisa saja terjerat sangkaan TPPU oleh KPK. “Selama ditemukan dua alat bukti yang cukup maka TPPU bisa dikenakan untuk RAC,” kata Johan.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Atut sebagai tersangka kasus korupsi dalam penanganan sengketa Pilkada Lebak dan kasus pengadaan alkes di provinsi Banten.

Setelah itu, Atut disangkakan menerima gratifikasi yang bertentangan dengan kewajibannya.

Gratifikasi Ratu Atut itu diduga melanggar UU Pemberantasan Korupsi pasal 12 e atau pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b dan pasal 11 Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001. =ANT/ ANOM PRIHANTORO

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 16 JANUARI 2014 KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III No. 0281 | TAHUN III

33

SKANDAL KORUPSI ALKES

KPK Masih Lacak Aset Wawan

ant/reno esnir

MENGUNGSI DI DEKAT REL. Warga korban banjir menempati tenda darurat yang didirikan di atas rel kawasan Pesing Garden, Jakarta Barat, Rabu (15/1). Walaupun banjir telah surut, sejumlah warga masih bertahan di tenda darurat yang didirikan di badan rel karena masih tingginya curah hujan.

Rp1,1 Triliun untuk Tangani Banjir Akan Ditambah Rp500 M di APBN-P JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan Rp1,1 triliun untuk menangani proyek penanganan banjir di Jakarta dan sekitarnya.

Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian PU, Mohammad Hasan, usai Jumpa Pers Penanganan Banjir Jakarta, di Jakarta, Rabu, me-ngatakan dana tersebut adalah eskalasi dari kontrak-kontrak tahun jamak pada tahun ini.

Dikatakannya, sebetulnya anggaran yang dibutuhkan adalah Rp1,6 triliun.

“Tapi yang baru tersedia hanya Rp1,1 triliun dan akan kita tambahkan nanti di APBN-P

Rp500 miliar, katanya.

Ia mengakui, pihaknya tidak mengalokasikan anggaran penuh karena penyerapan amat tergantung pada ketersediaan tanah oleh Pemda DKI Jakarta.

Hasan mengatakan jika dialokasikan Rp1,6 ditakutkan malah tidak akan terserap penuh hingga akhir tahun.

Hasan menyebut, saat ini ada beberapa paket pekerjaan, seperti dua paket pekerjaan Jakarta Emergency Dregging Initiative (JEDI), tujuh paket pekerjaan Kali Pesanggrahan, Angke, Sunter, pekerjaan Ciliwung Lama dan perbaikan Banjir Kanal Barat.

Selain itu, tahun ini juga baru dimulai pekerjaan normalisasi Sungai Ciliwung sebanyak empat paket dan sodetan Ciliwung.

Menteri Pekerjaan Umum,

Djoko Kirmanto, sebelumnya mengungkapkan upaya yang dilakukan kementeriannya adalah upaya struktural.

Padahal untuk permasalahan banjir dibutuhkan juga upaya non struktural seperti pendidikan kepada masyararakat agar tidak melakukan hal-hal yang bisa memicu banjir.

Ia menjelaskan tindakantindakan tersebut adalah seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak membangun di area yang merupakan daerah resapan air dan juga tidak melakukan perubahan fungsi lahan di daerahdaerah hulu seperti Bogor.

Kalau penanganan banjir ini dilakukan hanya secara struktural saja, saya jamin banjir ini tidak akan bisa diatasi, katanya. =ANT/EDY SUJATMIKO

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi masih melacak aset milik tersangka pemberian suap terkait Pilkada Lebak, korupsi alat kesehatan Kota Tangerang Selatan, korupsi pengadaan alat kesehatan Provinsi Banten dan tindak pidana pencucian uang, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

“Sekarang sedang dlakukan ‘asset tracing’, sudah kami temukan puluhan tanah dan bangunan di beberapa tempat yang kami duga merupakan aset dari yang bersangkutan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu.

KPK pada Jumat (10/1) KPK mengenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada Wawan yang berasal dari dua UU TPPU yaitu U No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta UU No 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU no 25 tahun 2003.

KPK menyangkakan Pasal 3 dan pasal 4 UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, tersangka juga diduga melanggarpasall 3 ayat 1 dan atau pasal 6 ayat 1 UU No/2002 tentang TPPU jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana terhadap orang yang melanggar pasal tersebut adalah penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

“Kami menggunakan UU NO 15/2002, karena diduga harta atau aset tersangka tersebut diperoleh sebelum tahun 2010 yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi,” ungkap Johan.

Namun hingga saat ini Johan belum menyatakan KPK belum melakukan penyitaan aset.

“Kalau diduga aset diperoleh dari tindak pidana korupsi maka akan disita,” tambah Johan.

Ia menambahkan bahwa tindak pidana asal (predicate crime) dalam TPPU tidak perlu dibuktikan terlebih dulu.

“Sepanjang ada indikasi bahwa aset tersebut adalah aset TCW maka akan terus kami cari,” jelas Johan.

Berdasarkan Laporan Kekayaan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) milik istri Wawan yang juga Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany tertanggal 24 Agustus 2010, hartanya mencapai Rp103 miliar, dengan RP22,1 miliar di antaranya berupa mobil-mobil mewah.

Mobil-mobil tersebut adalah mobil Ranger Rover Sport 2007 senilai Rp2,15 miliar, mobil Mercedes Benz 2008 senilai Rp1,58 miliar, mobil Mini Cooper 2008 senilai Rp600 juta, mobil Lamborghini 2009 senilai Rp9 miliar, mobil Toyota Alphard 2010 senilai Rp1,3 miliar, mobil merek Ferrari 2006 senilai Rp3,5 miliar, mobil Porche Panamera 2010 senilai Rp3,5 miliar, mobil merek Toyota Fortuner 2010 senilai Rp459 juta.

Harta Airin lain juga berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan yang lokasinya ada di Tangerang, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Cianjur, Sumedang, Bandung, Bogor serta Serang; dengan luas bervariasi dengan paling luas berada di Bogor seluas 19.416 meter persegi.

Airin tercatat memiliki harta bergerak lain yaitu berbentuk logam mulia, batu mulia dan benda bergerak senilai Rp9,25 miliar.

Selanjutnya mantan Putri Pariwisata dalam pemilihan Putri Indonesia 1996 itu juga memiliki surat berharga hasil investasi sejak 1995 hingga 2010 dengan nilai Rp2,07 miliar ditambah giro dan setara kas Rp10,71 miliar. =ANT/DESCA LIDYA NATALIA

Tubagus Chaeri Wardana | Tersangka Kasus Korupsi Alkes Banten

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III

SKANDAL HAMBALANG

Pengacara Minta Dibolehkan Ketemu Anas

ant/muhamad iqbal

LARANGAN MENGGUNAKAN FOTO GUS DUR. Warga melintas di depan baliho sosialisasi caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ada dikawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (15/1). Keluarga Besar Gus Dur menyampaikan surat wasiat dari alm. Gus Dur untuk melarang PKB dan caleg PKB semasa kepemimpinan Muhaimin Iskandar menggunakan Foto Gus Dur dalam mensosialisasikan partai dan caleg.

PKB Akan Taati Keluarga Gus Dur Posisi Rusdi Sempat Ditawarkan ke Yenni JAKARTA-Anggota Majelis Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ali Maschan Musa akan menataati larangan keluarga almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk menggunakan gambarnya dalam atribut kampanye partai tersebut. Meskipun, PKB menganggap konflik dengan keluarga almarhum Gus Dur sudah selesai.

“Wajar saja kalau keluarga masih marah-marah. Ya, memang ada beberapa kader kami yang tidak percaya diri, akhirnya mencantumkan gambar Gus Dur. Kalau dilarang, ya kami hormati.

Kalau enggak boleh, ya kita turuti,” ujar mantan Ketua PBNU Jawa Timur itu di Jakarta, Rabu (15/1).

Komentar ini muncul menanggapi berita-berita sebelumnya yang menyebutkan bahwa keluarga Gus Dur melarang PKB memakai atribut Gus Dur dalam kampanye.

“Itu sesuai dengan permintaan Gus Dur, sesuai surat wasiatnya. Semua (partai) boleh pakai tanda gambar Gus Dur, kecuali yang diwasiatkan Gus Dur, yaitu PKB di bawah kepemimpinan Bapak Muhaimin Iskandar,” kata

putri Gus Dur, Innayah Wahid, seusai haul keempat wafatnya Gus Dur di DPP Partai Persatuan Pembangunan, Selasa (14/1) lalu.

Menanggapi ini, Ali menuturkan bahwa sejak Gus Dur wafat, PKB merasa tidak ada konflik dengan keluarga. PKB bahkan sempat menawari putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid, posisi Wakil Ketua Umum. “Tapi, Mbak Yenny maunya jadi sekjen (Sekretaris Jenderal). Ya namanya politik, pasti ada konflik,” ucap anggota Komisi VIII DPR itu.

Soal surat wasiat pelarangan penggunaan gambar Gus Dur itu sudah disinggung pula oleh istri almarhum, Sinta Nuriyah, pada 26 Desember 2013. “Surat wasiat itu dibuat pengacara Gus Dur, dan ditandatangani sendiri oleh Gus Dur,” ujarnya.

Namun, Sinta mengatakan, pelarangan itu berlaku untuk semua partai politik. Dia pun meminta semua pihak yang memasang foto, tulisan nama, dan video Gus Dur pada alat peraga kampanye partai maupun caleg tanpa seizin keluarga almarhum agar menurunkan dan mencopotnya. “Jika tidak, akan disiapkan langkahlangkah untuk menuntut secara hukum.”

Rusdi Kirana Sementara itu, terkait masuknya pemilik Lion Air Rusdi

Kirana, Ali mengatakan, bergabungnya Rusdi ke PKB tanpa kontrak politik apa pun. PKB juga tidak akan memanfaatkan modal politik yang dimiliki Rusdi.

“Bukan uang persoalannya, semua orang kan punya uang. Nantinya, Rusdi akan lebih fokus ke perbaikan manajemen di dalam partai. Ini karena latar belakang dia yang sukses di Lion Grup,” ujar.

Sekretaris Jenderal PKB Imam Nachrowi secara terpisah menegaskan, PKB akan tetap bisa bergerak menghadapi pemilu 2014 sekalipun tanpa sokongan dana Rusdi. Apalagi tidak ada komitmen finansial dengan penempatan Rusdi Kirana sebagai Wakil Ketua Umum PKB. “Tidak ada komitmen finansial. Meski pun PKB pincang, tanpa modal Pak Rusdi, kami tetap bisa berdiri,” ujar Imam Nachrowi menanggapi kritikan berbagai pihak yang menyebut bahwa PKB memanfaatkan modal finansial milik Rusdi.

Menurut Imam, kehadiran Rusdi di PKB memberikan semangat baru akan prinsip pluralitas yang dikembangkan oleh Gus Dur. “Kami sudah didoktrin bahwa pluralitas secara nyata bukan wacana. Buktinya soal Rusdi ini,” kata anggota DPR RI ini. = GAM/AJI

JAKARTA-Tersangka kasus dugaan suap pengurusan anggaran proyek Pusat Pendidikan Pelatihan serta Sekolah Olahraga Nasional di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Anas Urbaningrum meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya diizinkan berolah raga selama di dalam tahanan.

Mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu juga berharap agar kader organisasi Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) diperbolehkan menjenguknya selama dalam tahanan.

Kendati status Anas tersangka kasus korupsi dan berada dalam tahanan, tapi tetap masih memiliki hak politik dan hak asasi. “Dia (Anas) cerita pada saya, dia butuh olahraga, kan itu kesehatan. Pemeriksaan tanpa kesehatan tak ada artinya. Kan Anas mau kerja sama dengan KPK. Kalau tidak sehat, (omongannya) bisa jadi fitnah dan lainnya,” kata pengcara Anas, Firman Wijaya, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/1).

Seperti diketahui politikus Partai Demokrat (PD), Saan Mustopa dan Umar Arsal berniat menjenguk Anas yang ditahan di Rutan KPK. Namun, niatan tersebut belum terealisasi. Sebab, kehadiran loyalis Anas itu tak mendapat restu dari pihak KPK. Pihak lembaga superbody pimpinan Abraham Samad Cs hanya mengizinkan pihak keluarga saja yang

boleh menjenguk Anas. “Masih keluarga. Jadi hari ini pertama dijenguk, jadi ini untuk keluarga inti dulu,” ucap Saan di KPK, Jakarta.

Firman menambahkan, tersangka kasus dugaan suap pengurusan anggaran proyek Pusat Pendidikan Pelatihan serta Sekolah Olahraga Nasional di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat itu juga memohon kepada penyidik supaya bisa bertemu dengan kader PPI selama dia di dalam tahanan. “Beliau sampaikan, saya juga meminta ke penyidik, agar teman-teman PPI bisa berkunjung setiap waktu pada Mas Anas, supaya bisa bahas koordinasi dan bicarakan strategi PPI,” sambungnya.

Firman mengaku hari ini dia membawakan kliennya buku karya penulis ternama, Macchiavelli. Dia juga mengatakan, sampai saat ini KPK belum mengizinkan pihak keluarga mengantar lauk-pauk khusus buat Anas.

Anas ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah dalam proses perencanaan Hambalang atau proyek-proyek lainnya sejak 22 Februari 2013 lalu. Dia diduga menerima Toyota Harrier dari PT Adhi Karya pada saat menjabat anggota DPR tahun 2009 lalu. Anas ditahan sejak 10 Januari 2014 lalu. Dia ditahan di Rutan KPK. = GAM/AJI

PENERBANGAN

3 Juta Euro untuk Penginderaan Jauh JAKARTA-Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menghabiskan dana hingga tiga juta Euro untuk mengakses seluruh data penginderaan jauh selama 2013.

“Kami keluarkan sekitar tiga juta Euro untuk dapat akses data mentah satelit untuk penginderaan jauh di 2013. Tahun 2014 rencananya kami akan perkuat akuisisi data penginderaan jauh,” kata Kepala Lapan Bambang S Tejasukmana di Jakarta, Rabu.

Lapan, menurut dia, memiliki anggaran lebih dari Rp100 miliar di 2014, dan terkait untuk data penginderaan jauh dana akan digunakan untuk peningkatan fasilitas distribusi, memperkuat akuisisi data penginderaan jauh, dan akses untuk satelit.

Sejauh ini, ia mengatakan data penginderaan jauh yang diterima Lapan dari berbagai satelit telah memenuhi kebutuhan berbagai kementerian/lembaga di tanah air. = ANT/VIRNA P SETYORINI

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 16 JANUARI 2014 KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III No. 0281 | TAHUN III

BPJS Menanggung Seluruh Biaya Pengobatan Pelayanan Kesehatan BPJS Berjenjang, Sejak Puskesmas hingga RS BANJARMASIN- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menjamin seluruh biaya pengobatan dan diagnosa kesehatan peserta jaminan sosial kesehatan termasuk penyakit seperti kanker dan lainnya tanpa dipungut biaya tambahan.

Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Banjarmasin Maya Febrianti usai meninjau pelaksanaan penyelenggaraan BPJS di Puskesmas Teluk Tiram Banjarmasin, Rabu, mengatakan, sesuai dengan undang-undang dan ketentuan Kementerian Kesehatan, tidak akan ada penurunan biaya dan pelayanan antara peserta Jamkesmas dan BPJS. “Pada prinsipnya, seluruh penyakit peserta yang didiagnosa oleh dokter atau rumah sakit akan ditanggung oleh BPJS sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” katanya.

Biaya pengobatan dimaksud, tambah Maya, termasuk pengob-

PRODUKSI PERTAMA MOBILIO Sejumlah pekerja melakukan tahapan perakitan mobil Honda Mobilio di pabrik kedua Honda yang baru diresmikan di Karawang, Jabar, Rabu (15/4). Honda Mobilio merupakan low MPV yang dirancang khusus untuk pasar Indonesia yang sepenuhnya diproduksi di Indonesia dengan kandungan lokal mencapai 86 persen. ant/zarqoni maksum

atan pasien kanker dan beberapa penyakit berat lainnya.

Sehingga, kata dia, bila ada keluhan pasien BPJS bayar, harus dilihat dulu baiya apa yang dimaksud, dan harus dirinci dengan teliti dan betul, apakah yang bersangkutan benar-benar pasien BPJS atau bukan.

“Dari beberapa keluhan yang masuk ke kantor BPJS tentang masalah pembayaran, ternyata setelah diteliti ulang, yang bersangkutan belum masuk dalam anggota,” katanya.

Selain itu, kata dia, tidak sedikit masyarakat yang berobat dan mengaku sebagai anggota BPJS warga kurang mampu, tetapi tidak memiliki kartu, surat rujukan, surat miskin dan lainnya.

Namun demikian, tambah dia, pada prinsipnya tidak ada rumah sakit yang menolak pasien, apabila peserta BPJS membawa surat identitas, minimal kartu kepesertaan secara lengkap.

Maya menambahkan, yang perlu diketahui oleh masyarakat, BPJS mengenal penanganan kesehatan secara berjenjang, mulai dari puskesmas, rumah sakit kabupaten dan kota, baru dirujuk ke Ulin.

“Kita tahu, dalam setiap harinya RSUD Ulin harus menangani pasaien antara 500 sampai 600 orang, sedangkan Ansari Saleh sebanyak 300 pasien per hari, sehingga kalau semua peserta BPJS langsung dirujuk ke RSUD

Pada prinsipnya, seluruh penyakit peserta yang didiagnosa oleh dokter atau rumah sakit akan ditanggung oleh BPJS sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

Maya Febrianti

Kepala Cabang (BPJS) Kesehatan Kota Banjarmasin

Ulin, pasti pasien Ulin akan sangat penuh,” katanya.

Sehingga, tambah dia, pelayanan berjenjang tersebut, sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh peserta, kecuali kondisi pasien memang sangat gawat, baru bisa diterima oleh RSUD Ulin untuk dilakukan tindakan.

Bagi peserta Askes, Jamsostek, PNS, TNI/POlri dan lainnya, yang belum terdaftar dalam BPJS, bisa menunjukkan kartu lama, masih akan dilayani dan akan langsung didaftar sebagai peserta BPJS. “Kecuali PNS dan TNI/Polri yang ingin menambah peserta baru, harus mendaftarkan ulanga, karena dulu yang ditanggung hanya dua anak, kini bisa tiga anak,” katanya.

Begitu juga dengan peserta BPJS secara mandiri atau yang belum terdaftar, bisa segera mendaftarkan ke kantor BPJS dengan membawa persyaratan antara lain, kartu keluarga, foto dan persyaratan lainnya.

“Bagi peserta mandiri, yang mendaftar pada saat masuk rumah sakitpun, juga bisa langsung dilayani, sesuai dengan pembayaran preminya,” katanya.

Maya berharap, media massa lebih adil dalam memberitakan berbagai persoalan tentang BPJS, jangan sampai yang dilayani 600 orang, yang bermasalah hanya satu kasus, beritanya dibesarbesarkan seakan-akan pelayanan terhadap 600 orang tidak baik. =ANT/ ULUL MASKURIAH

55

PENYALURAN KUR 2014

Ditarget Rp 38 Triluin

JAKARTA-Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) telah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2014 sebesar Rp38 triliun. Angka ini meningkat Rp 2 triliun dibanding penyaluran tahun 2013 lalu yang mencapai Rp 36 triliun.

“Ini meningkat jika dibandingkan dengan penyaluran kredit tahun 2013.

Penyaluran KUR targer 2013 sebesar Rp36 triliun tapi kita bisa capai Rp36,5 triliun.

Kalau untuk tahun ini kita targetkan Rp38 triliun,” ujar Menteri KUKM Syarif Hasan, saat konferensi pers “Gerakan Kewirausahaan Nasional” di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/1).

Lebih lanjut Syarif menambahkan, jumlah target penyaluran KUR tersebut akan mampu tercapai jika program yang dibuat Kementerian KUKM dapat berjalan dengan lancar.

“Dengan melakukan diversivikasi kredit skame, yang tadinya hanya untuk modal kerja, sekarang juga bisa investasi. Dengan demikian semakin meningkatkan oportunity kegiatan ekonomi melalui wirausaha,” tukasnya.

Sementara itu, hingga saat ini Kementerian KUKM telah mencatat jumlah penyaluran KUR sejak awal diluncurkan programnya pada 2007 telah mencapai Rp137 triliun dengan total penerima KUR sebanyak 10,4 juta orang.

“Jumah ini diharap akan terus meningkat dengan diimbangi adanya peningkatan target dan program diversivikasi kredit yang sudah diselenggarakan Kementerian KUKM,” papar dia.

Dia berharap peningkatan penyaluran KUR bisa membantu negara dalam mencatatkan angka penduduk Indonesia yang berwirausaha.

Sebab wirausaha diyakini banyak pihak akan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. “Minimal jumlah pengusaha untuk Indonesia yaitu sebesar 2 persen yang saat ini baru sekitar 1,65 persen dari total penduduk Indonesia,” tutupnya. = GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III

INDUSTRI ASURANSI

Wajib Patuhi Aturan OJK

ant/yudhi mahatma

PEMBUKAAN WIRAUSAHA MANDIRI EXPO 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) didampingi Ibu Ani Yudhoyono (keempat kiri), dan Dirut Bank Mandiri Budi G Sadikin (ketiga kiri) menerima penjelasan dari pemenang program Wirausaha Muda Mandiri dalam Mandiri Expo 2014 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/1). Wirausaha Muda Mandiri Expo merupakan fasilitas dari Bank Mandiri untuk menghubungkan antara pemangku kebijakan dengan masyarakat lebih khususnya para wirausaha muda, diikuti setidaknya 136 wirausahawan muda dan mitra binaan Bank Mandiri.

2030, Kelas Menengah Akan Capai 120 Juta Orang SBY: Wirausahawan Sangat Berjasa pada Pertumbuhan Ekonomi JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperkirakan, Indonesia akan mengalami pertumbuhan pesat untuk penduduk kelas menengah (middle class) dalam kurun waktu kurang lebih 10-15 tahun ke depan. Bahkan tahun 2030, jumlah kelas menengah Indonesia akan mencapai 120 juta orang.

“10-15 tahun lagi, jumlah kelas menengah Indonesia akan meningkat hingga 120 juta orang. Ini pertumbuhan yang pesat,” ujar SBY, di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, (15/1).

Menurutnya, jumlah kelas menengah Indonesia saat ini sudah

sekitar 50 juta orang pada 2013 atau setara dengan 10 kali lipat penduduk Singapura. “Tahun lalu middle class mencapai 50 juta orang, itu 10 kali jumlah penduduk di Singapura dan pada 2030 diperkirakan jumlah middle class jadi 120 juta orang,” tukasnya.

SBY menambahkan, middle class memiliki karakter daya beli yang cukup tinggi. Hal tesebut sebagai potensi pasar yang besar bagi para wirausaha Indonesia untuk menyediakan produk dan jasa yang berkualitas.

Pernyataannya tersebut seiring dengan permintaan middle class atas kebutuhan dan keperluan barang dan jasa yang memiliki kualitas baik. “Ekonomi di Indonesia saat ini berkembang dan tidak hanya di Jawa saja,” ucap SBY. Lebih lanjut dia menjelaskan, wirausaha belakangan ini baru tumbuh karena telah berkem-

bangnya kelas menengah, sehingga ekonomi nasional ikut meningkat dan lapangan pekerjaan baru pun akan terbuka lebar.

“Saat inikan banyak yang mau usaha sendiri, mereka itu adalah penyelamat ekonomi kita. Oleh sebab itu untuk menjadi wirausaha masih dapat berkembang dan peluangnya itu masih sangat besar,” tutup SBY Lebih lanjut, SBY mengatakan, para wirausahawan merupakan salah satu bagian masyarakat yang sangat berjasa dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Para wirausahawan adalah pahlawan bisnis, pahlawan ekonomi, pahlawan pembanguan, karena wirausaha mereka menciptakan peluang ke depannya,” katanya.

Menurutnya, untuk menjadi seorang wirausaha diharapkan para generasi muda untuk tidak mudah menyerah dan harus me-

miliki pola pikir yang mampu untuk terus menciptakan inovasi dan produk-produk yang tidak kalah saing. “Dalam menjadi wirausaha yang suskes tidaklah mudah di negara manapun, ia harus berani mengambil risiko, tidak pasif tapi aktif mencari dan menemukan sesuatu, mestilah itu orang yang sabar, ulet dan pantang menyerah,” tukasnya.

Oleh sebab itu, Indonesia terus meningkatkan jumlah wirausaha yang memiliki ambisi sejalan dengan cita-cita negara untuk menjadikan Indonesia yang memiliki daya saing pada Asean Economic Comunity 2015 mendatang.

“Ambisinya tinggi bagus, tapi terlalu tinggi juga tidak bagus.

Bukan seperti itu yang kita bangun, kita ingin mereka yang terus berjuang dari masa ke masa,” tutup SBY. = GAM

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan tarif premi untuk asuransi banjir dengan sistem zonasi.

Dalam Surat Edaran Nomor 6/D.05/2013, OJK menetapkan premi asuransi banjir dipatok 0,005-0,55 persen dari tarif premi murni, ditambah biaya administrasi dan keuntungan. Selain itu, unsur komisi perusahaan ditetapkan maksimal 15 persen dari premi murni, dihitung dengan sistem burning cost. Artinya, klaim netto dibagi total dengan nilai asuransi.

Ditambah lagi, risiko asuransi harta benda yang terendam banjir, kini ditentukan underwriter perusahaan. Tanggungannya kini minimum 10 persen dari ganti rugi yang disetujui. “Industri asuransi wajib mematuhi aturan ini. Beleid itu berlaku mulai 1 Februari mendatang. Kalau tidak patuh, akan diberi sanksi,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani di Jakarta,Rabu (15/1).

Dia berharap adanya surat edaran soal tarif premi banjir bisa dipahami pelaku usaha. Dia yakin, besaran premi yang menjadi acuan sudah mempertimbangkan banyak faktor. “Pelaku asuransi membutuhkan ketentuan yang mengatur tarif dan tarif premi banjir itu harus bisa diterima dengan syarat terukur,” tandasnya.

OJK kata dia akan menindak tegas bagi perusahaan asuransi yang tidak mengikuti berbagai peraturan yang telah diterapkan OJK. Perusahaan asuransi harus mengikuti aturan yang berlaku.

Bila aturan diterapkan, bukan tidak mungkin akan memberikan keuntungan bagi nasabah asuransi.

“OJK bakal bersungguh-sungguh.

Tujuanya sendiri untuk melindungi konsumen”, tegas Firdaus Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Cornelius Simanjuntak mengaku puas dengan ketetapan yang diumumkan OJK. Sebab, daerah langganan banjir dan yang jarang terdampak bencana itu dibedakan besaran preminya. Ketetapan ini juga membuat pengusaha bisa menjelaskan pada masyarakat mengapa premi asuransi banjir berbeda-beda, tergantung lokasi. = GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

emilu 2014 semakin dekat.

Bila tidak ada perubahan akan dilaksanakan tanggal 9 April 2014. Makin dekat saja di depan mata. Sejumlah caleg mulai daerah hingga pusat sudah bersiap.

Geliatnya sangat terasa. Mereka sudah mulai menancapkan kekuatannya ke perkampungan warga, di daerah dapil masing-masing. Sangat potensial memicu konflik horizontal, apalagi saat ini kondisinya sudah menghangat.

Bukan mustahil kondisi yang tak ubahnya bara dalam sekam ini pun akan meletupkan api permusuhan, yang akan mengancam kerukunan hidup berkeluarga dan bertetangga. Untuk menghindari meletusnya peristiwa yang tidak diinginkan, tentu semua pihak, baik caleg dengan tim suksesnya masing-masing, dan masyarakat sebagai objek pemilih, harus lebih mengutamakan demokrasi yang beretika.

Pentingnya demokrasi beretika ini dikemukakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menghadapi pesta demokrasi mendatang.

Sejarah masa lalu, pemilu sebelumnya yang telah membuat sejumlah keluarga dan ikatan darah kekerabatan tercerai-berai akibat berbeda dukungan terhadap salah satu caleg, hendaknya diupayakan tidak terjadi lagi pada demokrasi tahun ini. Sebab pemilu sejatinya bukan untuk mendatangkan konflik antar warga, tetapi pemilu diadakan untuk sebuah kecintaan terhadap negara dan bangsa. Itu berarti dalam pemilu terdapat semangat persatuan, bukan permusuhan.

Percik-percik perbedaan politik di masyarakat merupakan suatu keniscayaan. Sebab memang tidak mungkin, ada penyeragaman pilihan.

Ibarat lain ladang lain pula ilalangnya, beda orang orang pasti berlainan juga corak politik dan pilihannya.

Semua itu merupakan romantisme demokrasi, yang sangat perlu dipahami sepenuh hati. Sebab pemahaman yang tidak sepenuh hati terhadap demokrasi, akan mudah terprovokasi. Itu pula yang tidak dikehendaki oleh Pancasila. Tidak juga ada dalam kepemimpinan Nabi. (*)

Opini

KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III

77

Indonesia Republik Utang

alam Songkem

Demokrasi Beretika

KORAN MADURA

KAMIS 16 JANUARI 2014 No. 0281 | TAHUN III

Pemerintah Indonesia sampai dengan akhir Oktober tahun 2013 menumpuk utang hingga Rp. 2.276 triliun. Itu berarti rata-rata satu warga negara Indonesia menanggung utang Rp. 9,1 juta.

Dampaknya, rakyat semakin miskin.

T

otal sejak tahun 2004 hingga saat ini peningkatan utang semasa pemerintahan SBY Rp. 724,22 triliun.

Akhir tahun 2004 utang pemerintah masih Rp. 1.299,50 triliun. Kenaikan yang amat siginifikan ini berdampak pada APBN yang kian tergerus karena harus bayar cicilan pokok dan bunga utang.

Pada 2013, misalnya, pemerintah berencana membayar cicilan pokok dan bunga : Rp. 299,708 triliun, 17,3 persen dari total belanja negara pada APBN Perubahan 2013 (Rp. 1.726,2 triliun). Pada 2013 total anggran kemiskinan Rp. 115,5 triliun, hanya 6,7 persen dari total belanja negara. Politik anggaran pemerintah kontras: memilih menyubsidi orang kaya pemilik surat berharga negara dari pada menyubsidi BBM untuk rakyat miskin.

Utang luar negeri secara bilateral banyak berasal dari Jepang: rata-rata Rp. 259,64 triliun per tahun, 38,3 persen dari total utang per tahun. Utang dari hubungan multilateral yang berasal dari Bank Dunia, menurut data dari Dirjend Pengelolaan Utang, per Mei 2103 sekitar 122 triliun, 21 persen dari total utang. Bank Pembangunana Asia per Mei 1023 menyumbang Rp. 95,77 triliun, 16 persen dari total utang luar negeri. Data itu belum termasuk Surat Berharga Negara (SBN) dan valas.

Jika demikian hal nya, mimpi rezim pemerintahan yang anti utang luar negeri pupus sudah.

Setelah Soeharto, sepertinya warisan utang menggunung menjadi tradisi peninggalan dosa rezim untuk anak cucunya.

Dengan beban utang yang kian besar setiap tahun, dan tak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, APBN dikhawatirkan jebol dan negara bisa bangkrut.

Total pembayaran cicilan pokok dan bunga utang dalam negeri dan luar negeri saja (20052012): Rp. 1.584,88 triliun.

Selain menyedot uang negara dalam jumlah besar, dana asing berbentuk utang dan hibah luar negeri juga membuat intervensi mendalam terhadap kebijakan ekonomi. Sejumlah kebijakan UU yang merugikan kepentingan nasional adalah produk tak langsung dana asing itu, antara lain UU No 22/2001 migas yang belum direvisi, UU No 7/2004 Sumber Daya Air, UU No. 30/2007 Energi, UU No. 25/2007 Penanaman Modal, UU No 9/2009 Badan Hukum Pendidikan, UU No. 19/2003 BUMN, dan UU No. 27/2007 Pengelolaan pesisir dan Pulau Kecil.

Beberapa UU itu secara jelas menjadikan kepentingan nasional subordinat dari kepentingan modal asing di Indonesia.

Bahkan, melalui UU Penanaman Modal, pihak asing dapat menguasai sektor strategis di Indonesia hingga 95 persen. Perusahan asing juga mendapat fasilitas dan hak yang sama dengan perusahaan dalam negeri.

Mengapa pemerintah mengingkari fakta itu dan terus menambah utang luar negeri dan dalam negeri ? Setidaknya empat argumentasi yang selalu digembar gemborkan setiap tahun.

Pertama, utang pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN. Kedua, meskipun nominal meningkat, rasio terhadap PDB dalam posisi aman.

Ketiga, utang pemerintah diarahkan mendapatkan pem-

biayaan publik dengan biaya dan resiko rendah dan jangka panjang. Keempat, pengelolaan fiskal dan utang semakin baik.

Argumentasi pemerintah itu, jika tak diperbaiki, menyesatkan. Ada indikasi, defisit APBN semakin mengelembung tiap tahun. Neraca yang defisit hanya ditindak lanjuti dengan solusi instan. Utang, bukan menaikkan pendapatan negara dari usaha asing dan sumber daya alam kita.

Terkait ratio dengan PDB, melihat dengan kacamata itu tampak manis: rasio pinjaman, SBN, dan PDB setiap tahun menurun. Hingga 2013 hanya berkisar 16,6 persen hingga 23,1 persen. Bahkan pada 2012 Indonesia dalam rasio utang dengan PDB lebih baik dari negara yang mengalami krisis, seperti Italia (127 persen), Jerman (82 persen), Jepang (237 persen), atau AS (106,5 persen). Rasio PDB adalah total produksi dalam negeri beserta asing. Bagaimana dengan rasio produk nasional bruto? Tentu hasilnya akan beda terkait produksi dalam negeri tanpa asing.

Alih-alih dengan argumen risiko rendah dan jangka panjang, hantu jatuh tempo utang justru makin mengancam. Obligasi rekap BLBI jatuh tempo pada 2033 dengan nilai Rp. 127 triliun. Ini mengerikan. Perampokan oleh pengusaha hitam, tetapi beban utangnya dibiayai negara.

Jika terus dibiarkan, utang pemerintah akan jadi bom

waktu ekonomi Indonesia dan mempernganga jurang antara pemodal dan rakyat miskin.

Langkah lebih radikal berangkali perlu dipikirkan oleh pemerintah: moratorium utang pemerintah. Meski bukan ide baru, moratorium utang, khususnya dalam negeri, ini cukup realisitis karena mayoritas utang dalam negeri sekitar 64 persen dari total utang. Utang dalam negeri itu dinikmati bank pemerintah atau swasta. Pemerintah mudah mengambil sikap tegas.

DPR sebagai pengawas pemerintah yang tak pernah dilibatkan dalam membahas utang harus mengambil langkah politik yang tegas untuk menghentikan utang dan mendesak pemerintah agar tak meneruskan obligasi rekap yang hanya menguntungkan pengusaha nakal era Orde Baru yang saat ini terus menyusu kepada negara.=

Jika terus dibiarkan, utang pemerintah akan jadi bom waktu ekonomi Indonesia dan mempernganga jurang antara pemodal dan rakyat miskin.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO 8 MADURA Lintas Jatim

KAMIS 16 JANUARI 2014 No. 0280 | TAHUN III

KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III

KBS Jadi Lahan Bisnis

PESTA DEMOKRASI

Warga Tak Tahu Pelaksanaan Pemilu

SURABAYA - Sebutan "zoo of death" atau kebun binatang kematian yang disematkan media internasional terhadap Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) hampir mendekati kebenaran. Bayangkan saja, sejak pengelolaan KBS diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya, Juli 2013 lalu, koleksi satwa liar yang disangkar di taman satwa yang berada di jantung kota Surabaya tersebut satu per satu, mati sia-sia.

Ketua Harian Tim Pengelola Sementara Kebun Binatang Surabaya Tonny Sumampau kemarin mengatakan KBS sebenarnya bukan tempat yang nyaman bagi 'penghuninya' karena satwanya surplus atau overload.

"Kami sudah rekomendasikan ke Walikota Surabaya beberapa waktu lalu, bahwa satwa di KBS atau surplus sehingga harus ada yang dikeluarkan dari KBS. Tapi tidak direspon," ungkap Tonny dengan nada prihatin.

Menurutnya, akibat surplus, kehidupan satwa disana menjadi tidak sehat. Terutama saat birahi, satwa yang satu memangsa satwa lainnya. Mereka berkelahi antara jantan dengan betina. Begitu juga saat diberi makan. Satwa liar yang berjubel dalam satu kandang ini berebutan.

e. hana diman/koran madura

KBS. Ketua Harian Tim Pengelola Sementara, Tony Sumampau saat berada di Kebun Binantang Surabaya (KBS).

"Sehingga banyak yang mati.

Kalau kelebihan dengan sarana tempat yang kecil, pasti berkelahi. Yang kuat atau yang besar pasti membunuh yang kecil. Dan itu terjadi hampir disemua kebun binatang liar, kemungkinan yang kuat membunuh yang lebih lemah itu besar sekali," tambahnya.

Yang lebih memprihatinkan lagi, lanjut Tonny, para 'pemilik' KBS sebenarnya mengetahui persoalan ini dengan baik. Namun, tidak satupun yang peduli, karena banyaknya kepentingan yang 'bermain' didalamnya. Menurut Tony, ada peluang bisnis yang menjanjikan di KBS, sehingga semua orang yang terkait dengan taman satwa yang didirikan berdasarkan SK

Gubernur Jenderal Belanda tanggal 31 Agustus 1916 No. 40, dengan nama “Soerabaiasche Planten-en Dierentuin� (Kebun Botani dan Binatang Surabaya) merasa ikut memiliki. Anggota perkumpulan yang tak lain karyawan KBS merasa memiliki, kemudian sekarang ini walikota juga merasa memiliki karena sebagai pemilik tanah. Sehingga ada perang kepentingan didalamnya.

"KBS itu tidak bisa menghasilkan dana yang besar, karena nilai atau harga tiketnya rendah. Tetapi jadi lahan bisnis karena banyak kepentingan bisnis (berjualan) didalamnya. Banyak warung yang dimiliki oleh karyawan. Mereka membangun bisnis sendiri di

dalam. Pengurus perkumpulan memiliki rumah makan didalam yang menjual makanan kepada pengunjung. Untungnya lumayan cukup besar. Kalau tiket hanya habis Rp 15.000 tapi makan bisa sampai Rp 40.000-Rp 50.000 per orang. Ini yang sulit," keluh Tony.

Karena itu, ia berharap Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengambil langkah yang tepat, terutama mengajak diskusi semua pihak yang lebih paham tentang pengelolaan kebun binatang.

"Sejak diambil alih oleh walikota Surabaya, kami tidak pernah diajak bicara atau dimintai arahan lagi oleh walikota. Saya prihatin," pungkasnya. = E HANA DIMAN

TURNAMEN

Wagub Tahan Tendangan Penalti Kapolda SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mampu menahan bola tendangan penalti Kapolda Inspektur Jenderal Polisi Unggung Cahyono dalam pertandingan simbolis di sela pembukaan turnamen futsal antarwartawan Piala Kapolda ke-3 di Lapangan Gool Mangga Dua, Surabaya, Rabu (15/1).

"Baru kali ini bisa menahan tendangan penalti Kapolda.

Padahal tendangannya cukup keras," ujar Saifullah Yusuf usai menahan bola.

Usai menjadi penjaga gawang, giliran pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjadi eksekutor tendangan penalti. Sama dengan sebelumnya, Kapolda juga mampu menahan bola keras sepakan Gus Ipul.

Turnamen Piala Kapolda ke-3 tahun 2014 digelar selama dua bulan, Januari-Februari, dan diikuti oleh 22 tim yang mewakili kelompok kerja wartawan.

Tidak hanya dari Surabaya, sejumlah wartawan asal luar kota.

Sejumlah wartawan daerah yang mengikuti antara lain dari Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Jombang, Mojokerto, Kediri, Gresik, Madura dan sejumlah kota lainnya.

Dalam sambutannya, Gus Ipul mengaku bangga terhadap wartawan-wartawan yang

tetap mencintai olahraga dan mengedepankan sportivitas dalam bertanding.

"Inilah yang harus dipupuk dan dipertahankan. Jadikan ajang ini sebagai kompetisi secara sehat dan menjalin persaudaraan," kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono berterima kasih kepada segenap panitia dan semua wartawan yang mau berpartisipasi demi suksesnya turnamen tahunan tersebut.

"Meski sempat tertunda,

OPINI 8

namun berkat kerja keras rekanrekan wartawan, turnamen ini terselanggara dan semoga lancar sampai selesai," ujarnya.

Menurut Unggung, kegiatan ini sangat strategis untuk mempererat persatuan antarwartawan. Di samping digelar dalam rangka Hari Pers Nasional, sekaligus sarana silaturahim antarmedia, baik cetak, televisi, maupun "online" (dalam jaringa/ daring).

"Ini bukan tujuan akhir, tetapi semangat kebersamaan untuk menjalin keakraban. Terima kasih kepada semua wartawan yang selama ini membantu kegiatan Polda Jatim secara berimbang," kata jenderal polisi bintang dua itu. = ANT/FIQIH ARFANI

SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menilai banyak warga di Kota Pahlawan yang tidak mengetahui tanggal pelaksanaan pemilihan umum legislatif, karena para calon anggota legislatif juga kurang menyosialisasikan hal itu kepada warga.

Komisioner KPU Kota Surabaya Edward Dewaruci, Rabu (15/1), mengatakan hasil pemantauan di lapangan mencatat hanya sekitar 60 persen warga kota metropolis yang mengetahui tanggal pencoblosan pada 9 April 2014.

"Atau jika dari 10 orang hanya sekitar enam orang yang tahu pelaksanaan pemilu, sedangkan empat orang lainnya tidak tahu," katanya.

Menurut dia, jumlah pemilih di Surabaya sebanyak 2.013.000 orang dari jumlah penduduk yang mencapai 3.192.372 Jiwa.

"Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap waktu pelaksanaan Pemilu itu terjadi akibat minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh para caleg," katanya.

Selama ini, para caleg hanya sibuk menyosialisasikan tanda gambar mereka, padahal caleg juga mempunyai kewajiban untuk menyosialisasikan tanggal pemilihan umum. "Mereka jarang bersentuhan langsung dengan masyarakat, hanya pasang tanda gambar," katanya.

Edward mengakui minimnya pengetahuan masyarakat terkait pelaksanaan pemilu menjadi beban berat bagi KPU. Pihaknya khawatir hal itu berdampak pada tingkat partisipasi mereka pada saat pemilihan suara nantinya.

"Sudah pasti ini beban bagi kami, karena kami berharap pada proses pemilu ada kesadaran masyarakat untuk memilih caleg dan parpol yang terbaik menurut mereka," tegasnya.

Ia mengungkapkan, selama ini untuk mendorong partisipasi masyarakat, KPU Surabaya telah melakukan berbagai cara melaui media massa, pemasangan baliho dan spanduk di sejumlah lokasi, sekaligus menerjunkan relawan demokrasi. "Untuk sosialisasi kita dibantu para relawan demokrasi," katanya Edward.

Namun, ia mengakui kendala yang dihadapi dalam melakukan sosialisasi adalah keterbatasan anggaran dan personel.

Untuk mencakup 160 kelurahan, jumlah relawan demokrasi yang hanya berjumlah 15 orang dinilai tidak seimbang. = ANT/ABDUL HAKIM

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III

9

BPBD Kabupaten Segera Dibentuk SURABAYA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur mendesak 6 (enam) daerah di Jawa Timur agar segera membentuk BPBD kabupaten dan kota. Enam daerah tersebut, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya.

“Keenam daerah tersebut karena masuk kategori daerah rawan bencana alam. Selain itu, keberadaannya (BPBD-red) sangat diperlukan untuk menanggulangi bencana yang terjadi,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, Sudarmawan kepada Koran Madura, Rabu (15/1).

Menurut Sudarmawan, keberadaan BPBD di enam daerah tersebut sangat diperlukan karena memiliki titik titik rawan bencana alam contohnya banjir dan tanah longsor. “Kota Malang dan terdapat titik-titik rawan longsor.

Sementara daerah rawan banjir terdapat di Kota Kediri dan Kota Surabaya,” ujarnya.

Sudarmawan menambahkan, khusus Kota Kediri dan Kota Malang sudah memulai proses pembentukan BPBD hanya menunggu langkah kebijakan politis dari masing-masing daerah tersebut.

“Untuk kabupaten dan kota lainnya, belum ada upaya untuk membentuk BPBD. Diharapkan kedepan daerah-daerah terse-

but segera berupaya membentuk BPBD, karena keberadaannya sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Malang Arief Wahyudi mengatakan bahwa sudah sejak lama ingin membahas BPBD. "Sebetulnya sudah lama kami (dewan-red) sarankan. Usulan muncul sejak 2012, namun baru sekarang masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2014," ungkapnya.

Arief menilai, seharusnya BPBD ada di Kota Malang, sebab di tingkat nasional sudah ada naungannya. Hal tersebut juga sudah mendapatkan persetujuan dari Baperjakat terkait personil yang mengisi.

“Ketika sudah ada badan nasional yang menanggulangi bencana, sudah semestinya di daerah juga punya. Baperjakat menyatakan saat ini sudah waktunya, karena aspek yang dibutuhkan untuk pengadaan BPBD Kota Malang dianggap mencukupi,” jelasnya.

Berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, pemerintah kota

g. armadianto semeru/koran madura

TUNJUKKAN PERGERAKAN GEMPA. Kepala Pelaksana BPBD Prov. Jatim, Sudarmawan menunjukkan pergerakan gempa bumi di Indonesia di Pusdalops BPBD Prov. Jatim.

Surabaya merasa belum membentuk BPBD. Pasalnya, Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) penanggulangan bencana yang dibentuk Pemkot masih cukup efektif dan sangat mampu menanggulangi bencana.

Meski demikian, dikatakan Kepala Kesbanglinmaspol Pemkot

KEBUN BINATANG

Kambing Gunung Mati di KBS SURABAYA – Kebun Binatang Surabaya (KBS) kembali kehilangan koleksi satwanya. Kali ini, seekor Kambing Gunung (Ammotragus lervia) asal Afrika yang baru berusia enam bulan mati diduga tertabrak rusa yang ukurannya lebih besar.

Berdasarkan informasi, penemuan bangkai kambing tersebut terjadi Selasa (14/1) petang sekitar pukul 17.50 WIB di kandang satwa sebelah oleh salah seorang petugas KBS bernama Agus Sono saat itu dia sedang melakukan patrol rutin.

Humas KBS, Agus Supangkat mengatakan, kambing gunung tersebut masuk ke kandang sebelah melalui celah pagar kandang. “Kami menduga anak kambing gunung itu mencari makan ke sebelah, sehingga pertengkaran dengan satwa lain tak terelakkan,” ungkap Agus kepada wartawan di sekitar lokasi kandang Kambing Gunung, Rabu (15/1).

Agus menjelaskan, Kambing Gunung hidup secara berkelompok. Demikian pula dengan kelompok rusa yang berada di kandang sebelahnya.

Jadi naluri hewan bila melihat hewan lain diluar kelompoknya maka lang-

sung diserang. “Mungkin seperti itu kejadiannya atas kematian kambing gunung tersebut,” ujarnya.

Atas matinya beberapa satwa koleksi KBS, lanjut Agus, pihaknya akan melakukan sejumlah antisipasi seperti melakukan perbaikan kandang-kandang satwa terutama yang mengalami kerusakan.

“Sedikitnya ada 50 kandang satwa yang memerlukan perbaikan. Dan rencanannya dalam waktu dekat perbaikan kandang agar tidak terjadi kejadian serupa,” tambahnya.

Direktur Operasional KBS drh Liang Kaspe mengatakan, mamalia berusia enam bulan ini diduga mati karena kecelakaan. Pasalnya, hasil autopsi tim dokter menyebutkan ditemukan adanya memar di bagian leher.

Memar itu, lanjut drh Liang, ditunjukkan adanya otot yang berwarna kebiru-biruan dan adanya beberapa pembuluh darah kecil yang pecah.

"Untuk organ lain seperti usus, paruparu menunjukkan normal tidak ada tanda-tanda keracunan," jelas Liang di KBS, Rabu (15/1). = G. ARMADIANTO SEMERU

g. armadianto semeru/koran madura

KBS. Kondisi kandang Kambing Gunung (Ammotragus lervia) asal Afrika di KBS, Rabu (15/1).

Surabaya Soemarno, Pemkot akan mengikuti regulasi yang ada. Jika memang BPBD harus dibentuk di Kota Surabaya maka tidak akan dihalangi. Karena bagaimanapun, pembentukan BPBD bisa dijadikan sebagai lembaga baru yang khusus bertugas dalam penanganan bencana.

"Tapi untuk keputusan BPBD dibentuk atau tidak di Kota Surabaya tergantung dari Walikota sebagai pemegang kebijakan Pemkot Surabaya. Apabila DPRD mendesak Pemkot membentuk BPBD tentunya harus melalui mekanisme aturan yang ada," ujar Soemarno. = G. ARMADIANTO SEMERU

CALON PEGAWAI

23 CPNS Undur Diri SURABAYA - Sebanyak 23 calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya mengundurkan diri, karena mereka sudah diterima sebagai CPNS di daerah lain.

"Sudah ada yang memutuskan untuk mundur. Ada 23 orang, bahkan yang 18 sudah membayar denda melalui kas daerah. Sementara yang lima belum ada kabar," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya, Mia Santi Dewi, kepada wartawan di Surabaya, Rabu (15/1).

Menurut dia, sesuai peraturan yang berlaku, CPNS yang mengundurkan diri diwajibkan membayar denda uang sebesar Rp 25 juta.

Kebanyakan dari CPNS yang mengundurkan diri tersebut, kata Mia, beralasan telah diterima di daerah lain, karena sebelumnya mereka mendaftar di dua daerah sekaligus, semisal dari daerah asal dan Surabaya.

Para CPNS Kota Surabaya yang mengundurkan diri itu,

antara lain berasal dari Madiun, Tuban dan Bojonegoro.

"Pemberian sanksi berupa denda ini diharapkan agar para CPNS tidak main-main, karena banyak yang ingin jadi PNS. Dengan mereka main-main itu artinya mereka menghilangkan kesempatan orang lain yang serius ingin menjadi PNS. Mereka sudah tahu akan sanksi yang diberikan jika memilih mundur dengan membuat surat pernyataan," tegas Mia. Mengenai CPNS yang mundur tetapi nekat tidak membayar denda, Mia memastikan akan ada pemberitahuan bagi daerah lain tempat CPNS tersebut diterima. "Semua sudah diatur oleh Kementerian PAN, termasuk data-data CPNS," katanya.

Pada seleksi penerimaan pegawai tahun ini, para CPNS yang lolos tidak sesuai dengan 375 formasi yang dibutuhkan Pemkot Surabaya. = ANT/ABDUL HAKIM

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III

Pemprov-DPRD Bahas Perda Miras SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan beberapa langkah penting untuk mengantisipasi maraknya peredaran minuman keras oplosan jenis cukrik dalam masyarakat yang selama bulan Januari ini telah memakan banyak korban jiwa. Salah satunya segera melahirkan peraturan daerah anti miras.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf kepada wartawan disela-sela kegiatannya menghadiri pembukaan Jurnalist Futsal Tournament Kapolda Cup III di Lapangan Futsal Mangga Dua Surabaya kemarin mengatakan, draf perda tengah disiapkan dan nantinya akan dibahas bersama DPRD Provinsi Jawa Tikmur.

"Kita melakukan tiga langkah konkrit untuk mengantisipasi agar tidak menimbulkan banyak korban lagi. Salah satunya, segera menerbitkan Perda anti Miras," kata Gus Ipul, sapaan karib Saifullah Yusuf kemarin.

Gus Ipul menjelaskan, isi perda tersebut tidak boleh bertentangan dengan UU diatasnya.

Sebelumnya, pada pertengahan tahun 2013, tepatnya bulan Juni, Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut Kepres Miras No 3/1997. Namun pada 6 Desember 2013 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) malah menerbitkan peraturan presiden (perpres) baru No 74 tahun 2013 tentang pengendalian minuman beralkohol (mihol). Dalam perpres tersebut, mihol dikelompokkan dalam tiga golongan. Pertama, mihol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanil (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5 persen, kedua, mihol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar leb-

ih dari lima sampai 20 persen dan ketiga, mihol golongan C, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20-55 persen. Dengan keluarnya Perpres itu, pemerintah secara resmi menetapkan bahwa minuman beralkohol boleh beredar kembali dengan pengawasan.

"Kan selama ini aturan perpresnya sudah dibatalkan oleh MK, kemudian presiden bikin perpres yg baru lagi. Intinya sama, 5 persen ke bawah bisa dijual bebas, 5 persen lebih sampai 10 persen di toko berizin, 10 persen ke atas di hotel-hotel, itu secara umum. Tetapi cukrik adalah miras oplosan dan campurannya yang tidak terukur dan mengancam nyawa orang lain," terangnya.

Selain itu, kata Gus Ipul, pemprov juga memberi dukungan penuh kepada jajaran kepolisian untuk mengambil tindakan tegas, terutama untuk menertibkan cukrik. Baru-baru ini, Kapolda Jawa Timur telah mengintruksikan kepada jajaran kepolisian dibawahnya untuk melakukan razia cukrik menyusul banyaknya korban tewas seperti di Mojokerto dan Surabaya. Menurut Gus Ipul, Gubernur juga sudah melakukan komunikasi dengan Kapolda untuk melakukan tindakan hukum.

"Kemudian, pak gubernur mencoba bertemu dengan bupati, walikota untuk mengatasi masalah oplosan. Ini yang sudah

dan akan kita lakukan," katanya.

Terkait banyaknya korban yang berjatuhan, DPRD Jatim akan mempercepat pengesahan peraturan daerah (perda) tentang miras. “Peredaran miras harus dimusnahkan sampai akar-akarnya, seperti pabriknya. Jika miras dibiarkan beredar, kasus cukrik maut bisa terus melebar,� ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Fuad Masuni.

Meski beberapa kepada daerah telah menerbitkan peraturan walikota (perwali ) ataupun peraturan bupati (perbup) mengenai miras, namun itu semua dinilai tidak cukup. Sebab perlu ada aturan tegas untuk mencabut peredaran miras yaitu perda. Perda miras dinilai juga urgent karena masalah ini menyakut keselamatan manusia dan mencegah supaya tidak menimbulkan korban lebih banyak.

Senada dengan Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono yang sangat mendukung adanya peraturan daerah (perda) tersebut untuk mengantisipasi kejadian itu terulang. Menurut dia, dasar hukum untuk membuat perda tentang minuman keras itu sudah ada, diantaranya Undang-Udang Kesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) juga Perda Perlindungan Anak yang sudah dimiliki Surabaya.

"Perda tentang miras meski tidak bisa menjerat penjual atau pengguna miras dengan ancaman yang berat, tapi paling tidak, bisa mengatur penjualan dan tertib administrasi lainnya, sehingga menyulitkan penjual atau pengguna miras mengkonsumsi miras seenaknya," jelasnya. = E. HANA DIMAN

KASUS JAPUNG

Kejati Kembalikan Berkas BDH SURABAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengembalikan berkas kasus jasa pungutan (japung) dengan tersangka Mantan Walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono ke penyidik kepolisian untuk diperbaiki.

"Masih P-19," ujar Kepala Sub-Bidang Penerangan Masyarakat Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, AKBP Bambang Cahyo Bawono, Rabu (15/1).

Menurut Bambang, secara materiil maupun formil, berkas

g. armadianto semeru/koran madura

BERSANDING. Baliho pencalegan Bambang DH (kanan) bersanding dengan Saleh Ismail Mukadar Anggota DPRD Jatim.

tersebut dinilai belum lengkap oleh Kejaksaan. Namun ia tidak menjelaskan detail bukti-bukti apalagi yang masih belum ada.

"Segera dilengkapi," ungkapnya.

Mengenai berapa lama peny-

idik bisa melengkapi berkas kasus korupsi jasa pungutan senilai Rp720 juta itu, lanjut Bambang, pihaknya belum bisa memastikan.

Ia juga tidak bersedia menjelaskan mengapa berkas yang diserahkan

ant/fikri yusuf

SITA MIRAS OPLOSAN. Polisi menunjukkan barang bukti minuman keras (miras) oplosan dan tersangka saat gelar perkara Miras di Polresta Madiun, Jatim kemarin.

polisi dinilai belum lengkap.

Sementara itu, Kepala Sie Penuntutan Kejati Jawa Timur, Suryo Priarto, mengatakan berkas perkara tahap pertama tersebut diterima Kejati Jawa Timur pada 24 Desember 2014. "Sejumlah alat bukti dalam berkas perkara dianggap belum lengkap. Salah satunya adalah keterangan saksi yang belum menyentuh materi perkara sehingga membuat unsur dalam pasal yang disangkakan belum terpenuhi," ujarnya.

Suryo menegaskan akan terus melanjutkan perkara ini jika penyidik Polda Jawa Timur bisa memberikan seluruh bukti secara yuridis formal. Apabila bukti-bukti itu terpenuhi, kasus ini bisa segera dilimpahkan ke pengadilan.

Bambang DH kini terdafar sebagai calon legislatif (caleg)

PDI-P. Apabila status hukum tetap dari pengadilan memutus bersalah atas kasus yang menjeratnya, maka KPU Jatim akan mencoret dari pencalonannya di dapil Surabaya-Sidoarjo untuk DPRD Jatim.

Seperti diberitakan, Bambang DH ditetapkan tersangka atas kasus dana jasa pungut di Pemkot Surabaya yang merugikan negara Rp 720 juta. Sebelumnya, Polda Jatim juga telah menetapkan empat tersangka atas kasus ini, yaitu mantan Ketua DPRD Surabaya pada saat itu Musyafak Rouf yang sudah bebas seusai menjalani vonis hukuman, dan tiga pejabat Pemkot Surabaya yakni Sekretaris Kota Sukamto Hadi, Asisten II Muhlas Udin, dan Kabag Keuangan Poerwito. Ketiganya masih menjalani hukuman. = G. ARMADIANTO SEMERU

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III

11

UKM Mampu Bertahan Saat Krisis SURABAYA – Menjelang digulirkannya Masyarakat Ekonomi Asean pada 2015, para pelaku usaha di Indonesia mulai mempersiapkan diri. Dengan dimulainya pasar bebas di kawasan Asean tahun depan, maka peluang pengusaha dari seluruh Indonesia untuk memasarkan produknya ke luar negeri semakin terbuka.

Kendati harus menghadapi persaingan dari beberapa negara lainnya, diharapkan Masyarakat Ekonomi Asean akan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Seiring memasuki tahun politik yang bersifat transisional, dunia usaha juga merasakan dampak dari instabilitas negara.

Pengamat perbankan Jeffry Wurangian menyebut faktor polhukam memberi dampak yang signifikan pada perekonomian makro Indonesia.

“Pertumbuhan ekonomi tahun ini diharapkan positif.

Neraca perdagangan Indonesia harus sudah membaik sebelum kita terjun di Masyarakat Ekonomi Asean tahun depan,” ujar Jeffry, Rabu (15/1).

Jeffry menjelaskan, sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) terbukti lebih mampu bertahan dalam krisis dibanding sektor korporasi. “Saat ini sektor perbankan sedang fokus pada kredit bagi UKM. Momen ini bagus bagi pengusaha yang sedang membangun usahanya,” jelas anggota Ikatan Bankir Indonesia ini.

Ia menambahkan, sektor UKM terbukti lebih mampu bertahan dalam krisis dibanding sektor korporasi. “Berkaca pada krisis 2008, sektor UKM

sama sekali tidak terganggu krisis. Inilah yang menyebabkan kredit bagi UKM menjadi trend bagi bank-bank di Indonesia,” tambahnya.

Dalam situasi ekonomi yang sulit ini, lanjut Jeffry, kredit bagi sektor UKM memiliki resiko lebih kecil dibanding korporasi.

Sementara itu, pegiat hukum bagi pelaku UKM, Regginaldo Sultan berpendapat sektor UKM selalu bertumbuh. Kultur wirausaha di Indonesia sudah menjalar sampai generasi muda.

Ia pun meminta pemerintah untuk menyiapkan payung hukum yang jelas bagi pelaku UKM. “Peraturan tersebut penting bagi keberlangsungan UKM, agar jelas tata aturan dan konsekuensinya,” jelasnya.

Regginaldo berharap agar pemerintah bersikap pro aktif pada sektor UKM. Sebagai salah satu pilar ekonomi bangsa, sektor UKM bisa menjadi tumpuan saat kondisi ekonomi memburuk.

“Semakin hari sektor UKM semakin berkembang. Pemerintah harus mampu mengakomodir keadaan ini, jangan sampai sektor UKM tidak siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015 nanti,” tandas Regginaldo. = G. ARMADIANTO SEMERU

hana diman/koran madura

TABUR BUNGA. Pangarmatim melakukan tabur bunga ke laut sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang pertempuran Laut Aru.

PERINGATAN HARI DHARMA SAMUDERA 2014

Hadirkan Pelaku Sejarah Pertempuran SURABAYA - Ada yang spesial dalam acara puncak peringatan Hari Dharma Samudera 2014 di markas Komando Armada Kawasan Timur (Koarmatim) Surabaya kemarin. Koarmatim mengundang 5 orang pelaku sejarah pertempuran Laut Aru, 15 Januari 1962 dimana pada tanggal tersebut terjadi pertempuran laut yang mengakibatkan tenggelamnya RI Macan Tutul beserta prajuritnya serta gugurnya Komodor Yos Sudarso. Mereka adalah Peltu (Purn) Soeharmadji, Pelda (Purn) Soeparman, Pelda (Purn) Andrian, Pelda (Purn) Tarmudji dan Serka (Purn) I Nyoman Toya. Turut diundang juga Ibu Sufiah ahli waris Kls Tlg Ngadi (almarhum) dan Ibu Sutinah ahli waris Kls Sodikin (almarhum).

Diantara lima pelaku sejarah tersebut Serka (Purn) Nyoman Toya, masih memilki ingatan tajam tetang peristiwa heroik di-

masa perang mempertahankan kemerdekaan tersebut. Kepada wartawan, ia menuturkan pengalamannya pada peristiwa pertempuran laut di tahun 1962.

Saat itu Serka Nyoman bertugas mengawaki meriam haluan di RI Macan Tutul. Saat pertempuran laut terjadi dia terkena tembakan meriam dari kapal perang Belanda HRMS Utrecht dan Fregat Eversten.

"Dalam situasi menegangkan itu saya sempat menyaksikan dua rekan saya, yakni Jazuli dan Heri, gugur terkena tembakan senjata kapal perang musuh. RI Macan Tutul yang kala itu sedang diserang kapal perang Belanda, berusaha terus memberikan perlawanan hingga titik darah penghabisan, hingga kapal tenggelam," paparnya.

Kemudian, lanjut Nyoman, Komodor Yos Sudarso yang berada di RI Macan Tutul dan Ka-

pten Memet Sastrawidirya gugur dan tenggelam bersama RI Macan Tutul. Sisa-sisa prajurit yang masih hidup menyelamatkan diri dengan menceburkan diri ke laut, meskipun pada akhirnya ditangkap oleh kapal perang Belanda.

Serka Nyoman yang pada saat itu terluka pada bagian kakinya, berhasil selamat dengan menceburkan diri ke laut kemudian ditangkap oleh kapal Belanda.

Dalam perjalanannya setelah pertempuran mematikan itu dia dibawa dan ditahan oleh pasukan Belanda lalu dibawa ke Kaimana. Disana Serka Nyoman bertemu dengan dua rekannya yakni Nuryadi dari Kediri dan Mistana dari Banyuwangi yang sama-sama sedang terluka. Tiga prajurit laut tersebut mendapat perawatan ditempat yang sama, namun dua rekan Nyoman gugur dalam perawatan tersebut. = E HANA DIMAN

KELANGKAAN PUPUK

Jatim Segera Tindak Lanjuti Aturan Pupuk Bersubsidi GRESIK - Pemerintah Provinsi Jatim segera menindaklanjuti peraturan penyaluran pupuk bersubsidi karena jika tidak ada aturan membuat penyaluran pupuk bersubsidi terhambat yang menyebabkan terjadi kelangkaan pupuk.

Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf, Rabu (15/1) di Surabaya mengaku tidak tahu secara pasti aturan itu. Namun, apabila kelangkaan pupuk diakibatkan belum ditandatanganinya aturan itu, maka pihak-

nya akan mendorong dan segera menindaklanjutinya agar petani tidak dirugikan.

"Saya akan coba tanya Dinas Pertanian Jatim mengenai hal ini dan segera menindaklanjutinya karena saya baru tahu. Namun bila untuk kepentingan petani, saya akan mendorong agar kabupaten/kota menerbitkan aturan sebagai landasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi," katanya.

Sebelumnya, Direktur PT Petrokimia Gresik, Hidayat Nyak-

Saifullah Yusuf

Wakil Gubernur Jatim

man mengeluhkan kurangnya apresiasi pemerintah daerah dalam menerbitkan aturan mengenai penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga membuat penyaluran pupuk terhambat dan terjadi kelangkaan pupuk.

"Dari 470 kabupaten dan kota di Indonesia, hanya 15 bupati yang telah mengeluarkan SK terkait dengan pendistribusian pupuk," kata Nyakman.

Nyakman mengatakan, keberadaan aturan soal alokasi pu-

puk bersibsidi di berbagai daerah bisa menjadi landasan atau dasar bagi produsen pupuk untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani, sehingga penyaluran itu tidak menyalahi aturan atau mekanisme yang ada.

Meski demikian, Nyakman mengaku akan tetap menyalurkan pupuk bersubsidi itu seusai volume yang sudah ditetapkan, karena kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani tidak bisa ditunda. = ANT/ABD AZIZ

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

KAMIS 16 JANUARI 2014 No. 0281 | TAHUN III

Berantas Buta Aksara Tercatat 4.133 Orang Menjadi 3.243 Orang PROBOLINGGO - Buta aksara di Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan drastis di tahun 2013. Sebelumnya, tercatat ada 4.133 orang dari data BPJS 2010, sudah tinggal 3.243 orang lagi.

Untuk itu, pihak Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Leces dengan dibantu oleh pemerintah kecamatan serta masyarakat setempat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) teros menggenjot pemberantasan buta aksara latin dan angka melalui program keaksaraan fungsional.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Leces, Drs

Purnomo, mengatakan kelestarian kemampuan baca tulis, banyak orang sudah melek huruf yang sebelumnya buta huruf.

“Bagaimana mendorong orang-orang yang buta huruf agar termotivasi untuk belajar menulis dan membaca. Menjadikan pemberantasan buta huruf sebagai sebuah “gerakan” yang berbasis desa atau kelurahan dengan model intervensi by name by

address,”ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/1).

Menurutnya, solusinya dengan memperluas dan meningkatkan perawatan dan pendidikan yang komprehensif bagi anak usia dini (PAUD), terutama bagi anak-anak yang paling rentan dan kurang beruntung.

“Kami memastikan bahwa, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk etnis minoritas, memiliki akses untuk mengikuti dan menamatkan pendidikan dasar, gratis dan wajib dengan kualitas yang baik,”tandas Purnomo.

Kepastian supaya tertular ke-

pada masyarakat, lanjut Purnomo, agar kebutuhan belajar anak muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil terhadap pembelajaran yang tepat dengan program kecakapan hidup (life skill).

“Target kita pemberantasan buta aksara harus mampu mencapai perbaikan 70 persen di tingkat buta aksara pada tahun 2015, terutama bagi perempuan dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa,”paparnya.

Selain itu, untuk menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah pada

MELAUT

PELANTIKAN

PROBOLINGGO - Puluhan kapal barang dan penangkap ikan dari antar pulau yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Tembaga dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Kota Probolinggo, tidak bisa kembali melaut ke daerah asalnya.

Sebab, pihak Administratur Pelabuhan Kelas IV Pelabuhan Tanjung Tembaga mengeluarkan larangan melaut karena cuaca buruk dan gelombang yang tingginya mencapai 4 - 5 meter.

Hingga saat ini belum ada kepastian dari pihak syahbandar untuk mencabut larangan berlayar yang dikeluarkan sejak tanggal 05 januari lalu. Mengingat kondisi cuaca masih terus memburuk yang

PROBOLINGGO – Ada yang menarik saat menjelang pelantikan WalikotaWakil Walikota Probolinggo, Hj. Rukmini-H. Suhadak terpilih pada masa periode 2014-2019. Ratusan bendera PDIP kini mulai berkibar dimana-mana.

Rencananya, gelar pelantikan tersebut akan dilakukan di gedung Multiguna di Jalan Basuki Rahmad, Kota Probolinggo. Kendati pelaksanaan pelantikan itu masih tanggal 28 Januari 2014 mendatang, namun sejumlah ruas jalan raya menuju gedung tersebut sudah berkibar bendera parpol dengan mulut muncong putih itu.

Bahkan, bendera parpol yang telah memenangkan suksesi pilkada beberapa waku lalu itu, tidak hanya berada di sejumlah titik, melainkan hampir di setiap gang di jalan raya dipenuhi oleh pemasangan bendera PDIP. Tak pelak, pemasangan bendera di sepajang jalan Basuki Rahmad itu bak banjir warna merah.

Salah seorang anggota Komisi A DPRD Kota Probolinggo, Abd Aziz menjelaskan, untuk melakukan persiapan menjelang pelantikan walikota-wakil walikota terpilih tersebut, dewan kini

Puluhan Kapal Nelayan Tak Bisa Pulang

dapat membahayakan bagi para nelayan “Kami di sini, sudah seminggu lebih, tidak bisa turun melaut karena cuaca buruk serta adanya surat edaran dari Administratur Pelabuhan Kelas IV Tanjung Tembaga, makanya kami tidak bisa pulang,” jelas Amiluddin, pemilik KM Ika Jaya 02, kepada wartawan, Rabu (15/1).

Puluhan nelayan hanya bisa pasrah. Persediaan makanan di kapal sudah mulai habis. Sedangkan uang persediaan sudah mualai surut. Otomatis kita harus berhemat, karena saya khawatir kalau kita berlama-lama di Pelabuhan Tanjung Tembaga ini, uang untuk membeli solar (BBM) juga akan kami pakai makan.“Kami dalam

tahun 2013, dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan pada tahun 2015, dengan fokus untuk menjamin akses perempuan penuh dan sama untuk prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik.

Untuk itu dia berharap, agar dunia pendidikan di wilayah Kecamatan Leces sendiri harus meningkatkan semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulan semua. “Harus diakui hasil pembelajaran bisa terukur, terutama dalam bidang keaksaraan, berhitung dan kecakapan hidup yang esensial,”pungkas Purnomo. =M.Hisbullah Huda

Jelang Pelantikan Walikota-Wakil Walikota

satu kapal sekira delapan orang pekerja,” tandas Amiluddin.

Kepala Administratur Pelabuhan Kelas IV Pelabuhan Tanjung Tembaga, JA. Turmanto, dihubungi wartawan, membenarkan sejumlah nelayan yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Tembaga tidak di izinkan melaut.

“Demi keselamatan kapal, kami mengeluarkan larangan melaut. Hingga saat ini belum ada kepastian untuk mencabut larangan berlayar yang dikeluarkan sejak tanggal 05 januari lalu. Mengingat kondisi cuaca masih terus memburuk yang dapat membahayakan bagi para nelayan,”pungkasnya. =M.Hisbullah Huda

sedang menggelar rapat pimpinan (rapim).“Sekarang ini ada rapim,” katanya kepada wartawan, Rabu (15/1).

Rapim dewan tersebut, kata dia, salah satunya membahas masalah persiapan dan tehnis pelantikan walikota-wakil walikota terpilih.

Hanya saja, Aziz tidak menjelaskan soal tehnisnya. Seperti berapa undangan yang akan disebar saat pelantikan tersebut.

“Sekarang ini rapimnya untuk membahas masalah itu,” tandasnya.

D i keta hui sebel umnya, a genda pel a nti ka n ora ng nomer sa tu di Kota Probol i ngo y a ng juga i stri wa l i kota Probol i nggo, HM Buc hori i tu, renc a na ja dwa l ja uh ha ri sebel umny a a ka n di gel a r di gedung Mul ti guna y a ng ki ni ha mpi r ra mpung pengerja a n ba nguna nny a .

Pantauan di lapangan, pengerjaan gedung yang menelan anggaran Rp.4,6 miliar tersebut memang sudah hampir rampung pengerjaannya. Kendati kemarin masih terlihat ada beberapa tenaga pekerja yang sedang mengerjakan beberapa bagian kecil bangunan yang belum selesai. =Muhammad Sugianto

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III

13

BLH

Ajukan Dana US$ 20.000

LURUG DIREKSI, Puluhan Karyawan melurug kantor direksi PTKL, Rabu (15/1) kemarin menanyakan status dirinya dalam perusahaan plat merah itu.

984 Karyawan PTKL Sengsara

Tuntut Direksi dan Pertanyakan Status Kerjanya PROBOLINGGO - Sebanyak 984 Karyawan Perseroan Terbatas Kertas Leces (PTKL) Kabupaten Probolinggo, saat ini nasibnya meradang. Perwakilan karyawan melurug kantor direksi, karena mereka dinyatakan tidak bisa masuk kerja sejak Rabu (15/1) kemarin.

Menurut, salah satu karyawan Heru Eko, mengatakan, dirinya bersama teman-teman kerjanya, mendatangi kantor direksi, karena pemberhentiannya tidak menemui kejelasan. ”Kalau memang kami di PHK seharusnya pesangon kami juga dikeluarkan,” jelasnya.

Menurutnya, alasan direski memberhentikan karyawan berawal dari surat penarikan Jaminan Hari Tua (JHT) pada 09 Nopember 2011. Sebelum surat tersebut dikeluarkan, dalam rapat karyawan dengan pihak Direksi dijelaskan dalam poin b disetujui oleh pihak direksi dengan karyawan.

Namun, surat keterangan berhenti bekerja yang diterbitkan oleh Kadiv. SDM dan Kesehatan, hanya digunakan sebagai syarat penarikan dana JHT di PT Jamsostek dan tidak berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan yang bersangkutan.

“Yang ditandatangani oleh Sutrisno selaku perwakilan direksi. Tetapi kenyataannya kar-

yawan yang mengambil THT secara langsung di PHK oleh pihak perusahaan PTKL tanpa mendapatkan pesangon sepeserpun,” tegas Heru Eko. Pihak direski mengelurakan surat kepada karyawan PTKL, lanjut Heru Eko, yang menerima JHT dengan surat Atas Permintaan Sendiri (APS) pada 2011 tidak lagi dinyatakan sebagai pegawai.“Padahal hak atas PHK tersebut, karyawan mendapatkan pesangaon sesuia masa kerja yang telah diberikan kepada perusahaaan. Kami meminta direski untuk memberikan kejelasan tentang hasil rapat pada tahun 2011 lalu,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan karyawan yang melakukan mediasi dengan pihak direksi Hari Istono, mengatakan pihak direski beralasan bahwa pemberhentian karyawan merupakan normalisasi perusahaan dengan dasar APS yang dilakukan oleh pihak karyawan sendiri.

“Padahal APS untuk pencairan JHT tidak ada sangkut pautnya dengan karyawan. Kami

siap di PHK asalkan pesangonnya harus disediakan oleh perusahaan. Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak perusahaan, maka kami tetap akan menuntutnya,” jelasnya.

Pihaknya juga mempertanyakan, kepada pihak direksi. Mengapa karyawan yang sudah tidak diperbolehkan masuk kerja, dan masih disuruh mengajukan lamaran baru. “Langkah direski seperti ini terlihat, sehingga terjadi suka dan tidak suka kepada karyawan.

Jika dia memihak direksi, maka ketika mengajukan lamaran baru, dia akan diterima. Begitu juga sebaliknya,” tandas Hari Istono.

Secara terpisah, sekretaris serikat pekerja (Sekar) PT Kertas Leces, Arham, mengaku, telah melaporkan semua ini kepada kepolisian daerah (Polda) Jawa Timur. Karena di dalam tubuh PTKL ada kejanggalan yang dilakukan oleh pihak direski, dan tidak sama sekali memihak kepada karyawan. Diantaranya masalah pemberian Gaji karyawan diluar UMK Kabupaten Probolinggo, dan terjadinya pemberangusan karyawan PTKL .

“Masalah ini sudah dalam penyidikan pihak kepolisian. Saya berharap PTKL tetap harus bangkit dan jaya kembali seperti dulu,” pungkasnya. =Mahfud hidayatullah

PROBOLINGO – Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo mengajukan dana proposal sebesar US$ 20.000 untuk meningkatkan dan pengembangan tanaman mangrove.

Untuk mengembangkan dan meningkatkan tanaman pantai tersebut, BLH bekerjasama dengan pihak GIZ-Paklim.

Kepala BLH Kota Probolinggo, Budi Krisyanto melalui Kabid P3KLH, Dwi Agustin Rahayu menjelaskan, GIZ Jerman, Mr. Uli Malsius bersama dua orang pewakilan Paklim, Malang telah mendatangi seorang petani mangrove di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.

“Kedatangan mereka itu untuk melihat keberhasilan tanaman mangrove milik petani yang telah berhasil,” katanya kepada wartawan, Rabu (15/1).

Menurut dia, melihat keber-

hasilan petani mangrove bernama Mukhlis itu, ternyata mangrove tidak hanya tanaman yang peruntukannya untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan untuk meredam ombak besar, melainkan juga tanaman itu dibuat untuk bahan makanan. “Olahan bahan makanan itu seperti tepung, manisan dan sirup,” katanya.

Melihat kreatifnya Mukhlis yang bisa membuat bahan makanan dari tanaman mangrove, Dwi Agustin Rahayu mengaku jika dia layak untuk dibantu agar ke depan lebih inovatif dalam mengembangkan tanaman mangrove-nya.

“Nanti bantuan itu bisa untuk mengembangkan tanaman mangrovenya dan bisa menciptakan olahan makanan yang bahannya dari tanaman mangrove itu sendiri,” pungkasnya. =Muhammad Sugianto

PEMILU

Panwas Soroti Gambar Caleg di Media Massa PROBOLINGGO - Panwas Kabupaten Probolinggo melarang keras calon legsilatif yang melakukan pamasangan gambarnya di media massa baik cetak maupun elektronik sebelum masuk masa Kampanye. Panwas menilai hal itu mencuri start dan melanggar aturan massa kampanye.

Ketua Panwas Kabupaten Prrobolinggo, Wiwit Agus Pribadi, mengatakan caleg yang melakukan pemasangan gambar di media massa baik elektonik maupun cetak dinilai melanggar aturan kampanye. Karena di dalam undang-undang nomor 08 tahun 2012 tentang partai politik te;lah disebutkan bahwa masa kampanye pemilu legislative, yakni 21 hari sebelum hari tenang.

“Undang tersebut juga melarang caleg untuk melakukan pemasangan gambar melalui media massa. Apalagi ada kata-kata coblos,” katanya kepada wartawan, Rabu,(15/1).

Ia menegaskan, pihaknya akan melaporkan temuan tersebut jika ada caleg di daerah pengawasannya melakukan hal itu. Bahkan, mengancam akan melaporkannya kepada pihak

Bawaslu dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Provinsi Jawa Timur.“Karena hal itu merupakan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh caleg karena memanfaatkan media massa,”tegas Wiwit Agus Pribadi.

Selain itu, Wiwit Agus Pribadi, akan melakukan upaya tegoran

kepada media yang memberanikan diri telah menerima dan melakukan pemasangan foto caleg diluar jadwal kampanye. “Dipastikan hal itu satu langkah yang melanggar undang-undang pemilu,” pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

KORAN MADURA 14 KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

PROBOLINGGO

Olahraga 14

KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III 16 JANUARI 2014 KAMIS

MADURA

No. 0281 | TAHUN III

BULU TANGKIS

Bellaetrix Tantang Tzu Ying di Babak Kedua SEMARANG- Peraih medali emas SEA Games 2013 Bellaetrix Manuputty menantang unggulan ke tujuh dari Taiwan Tai Tzu Ying pada babak kedua kejuaraan bulu tangkis Maybank Malaylsia Open.

Pada babak pertama kejuaraan berhadiah total 500 ribu dolar Amerika Serikat, Rabu, Bellaterix menumbangkan rekannya Millicent Wiranto yang harus merangkak dari babak kualifikasi dengan dua gim langsung 21-10 dan 21-16.

Sementara itu tunggal putri Taiwan tersebut menyingkirkan pemain Hong Kong Yip Pui Yin juga dengan dua gim langsung 22-20 dan 21-18. Kedua pemain (Bellaetrix dan Tzu Ying) akan memperebutkan satu tempat pada babak perempat final.

Bellaetrix merupakan satusatunya tunggal putri Indonesia yang masih bertahan pada kejuaran ini mengingat dua wakilnya sudah kalah di babak pertama. Lindaweni Fanetri harus mengakui keunggulan pemain India Sindhu PV dengan dua gim langsung 17-21,18-21, Hera Desi Rachmawati kalah dari unggulan kedelapan juga dari India Saina Nehwal,10-21,16-21.

Kemudian Aprilla Yuswandari harus mengakui keunggulan pemain Korea Bae Yeon Ju yang menempati unggulan keenam dengan angka 19-21,19-21, sedangkan Adrianti Firdasari yang harus merangkak dari babak kualifikasi juga terhenti di babak pertama dan harus mengakui keunggulan pemain Thailand Nichaon Jindapon dengan dua gim langsung 19-21 dan 14-21.

Pertemuan antara Bellaetrix melawan Tzu Ying merupakan pertama kalinya. “Tzu Ying merupakan pemain yang memiliki pukulan-pukulan tipuan yang harus diantisipasi. Dia banyak memberikan bola-bola tipuan baik di depan maupun belakang.

Bisa dibilang, dia itu tipe pemain serang tetapi reli juga,” kata Bellaetrix seperti dikutip laman PB PBSI. Pada nomor ganda putri pasangan Nitya Krishinda Maheswari/Greysia Polii membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan ketujuh dari Korea Jang Ye Na/Kim So Young dengan angka 5-21,21-18,21-12. Pada babak kedua mereka akan menghadapi pemenang antara Gabrielle Adcock/Lauren Smith (Inggris) melawan Chau Hoi Wah/Poon

Lok Yan (Hong Kong).

Pasangan Anggia Shita Awanda/Della Destiara Haris juga melenggang ke babak kedua setelah menang dengan susah payah atas pasangan Thailand Chaladchalam Chayanit/Peeraya Munkitmon 17-21,21-14,21-18.

Pada babak kedua mereka akan menantang unggulan ketiga dari Jepang Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi yang sebelumnya menang atas Jung Kyung Eun/Shin Seung Chan (Korea) 21-15,21-18.

Unggulan keempat Pia Zabadiah/Rizki Amelia Pradipta melangkah ke babak kedua setelah menyingkirkan ganda putri Korea Ko A Ra/Yoo Hae Won dengan 17-21,21-16,21-12. Kemudian pasangan Aprilsasi Putri Lejarsar Variel/Vita Marissa melangkah ke babak kedua setelah mengalahkan rekannya Dian Fitriani/Nadya Melati 19-21,21-12,21-16.

Pada babak kedua mereka (Aprilsasi/Vita) akan menantang unggulan kedua dari Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl yang sebelumnya mengalahkan ganda putri Korea Chae Yoo Jung/Kim Ji Won dengan 16-21,21-11,21-17.

Pada nomor ganda putra pasangan Gideon Markus Fernaldi/Markis Kido melangkah ke babak kedua setelah mengalahkan pasangan Jepang takeshi Kamura/Keigo Sonoda dengan dua gim langsung 22-20,21-16.

Pada babak kedua, mereka akan menghadapi pemenang antara Fu haifeng/Zhang nan (China) melawan unggulan ketiga Kim Ki Jung/Kim Sa Rang (Korea).

Pasangan Fran Kurniawan/ Bona Septano juga melangkah ke babak kedua setelah mengalahkan Mohd Razif Abdul Latif/Muhammad Hafiz Hashim (Malaysia) dengan 21-15,21-16. Pada babak kedua mereka akan menghadapi pemenang antara Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira/Ade Yusuf melawan unggulan kelima Lee Yong dae/Yoo Yeon Seong (Korea).

Pasangan Angga Pratama/ Ryan Agung Saputra juga melenggang ke babak kedua setelah mengalahkan pasangan Denmark Mads Conrad-Petersen/Mads Pieler Kolding dengan 21-16,2119. Pada babak kedua mereka akan menantang unggulan keempat dari China Liu Xialong/ Qiu Zihan yang sebelumnya mengalahkan Lee Sang Joon/Shin Baek Choel (Korea) 21-23,2118,21-18. =ANT/DAR

Tekad City Rebut Semua Gelar MANCHESTER-Pelatih Manchester City Manuel Pellegrini akan berjuang keras untuk meraih semua gelar yang mereka ikuti pada musim ini, baik di kompetisi domestik maupun di Eropa. Saat ini, Manchester City berada di peringkat kedua klasemen sementara Liga Utama Inggris di bawah Arsenal dengan selisih satu poin.

Selain itu, mereka hampir pasti melangkah ke final Piala Liga Inggris setelah menyikat West Ham United dengan skor telak 6-0 pada leg pertama, serta masih bertahan di Piala FA dan dipaksa bertanding ulang melawan Blackburn Rovers dan tembus ke babak 16 besar Liga Champions.

Pelatih asal Cile ini mengakui bahwa meraih gelar-gelar itu tidaklah mudah. Tetapi dengan mental juara yang dimiliki timnya maka impian itu bukanlah sesuatu yang mustahil. “Ini akan sulit, tetapi kami akan mencoba.

Sangat penting memiliki mental juara minimal untuk mencoba.

Selama musim ini, dengan beberapa pemain yang mengalami cedera, kami melakukan laga-laga sulit dan tidak ada satu orang pemain pun yang melakukan hal seperti ini sebelumnya,” kata mantan pelatih Real Madrid dan Malaga ini.

Dia melanjutkan, “Tetapi kami harus memiliki mental, minimal untuk mencoba melakukannya dan itulah yang sedang kami lakukan saat ini.

Kami tidak memikikirkan tentang juara di empat kompetisi.

Kami hanya berpikir tentang Blackburn Rovers di Piala FA dan kemudian mencoba memenangkan laga melawan Cardiff pada Sabtu mendatang karena hingga akhir musim, kami harus bersaing dengan lima atau enam tim yang akan sama-sama

berjuang menjuarai liga karena selisih poin yang sangat tipis satu hingga dua poin.”

Baru dua tim Inggris yang sukses meraih tiga gelar dalam satu musim, salah satunya Liga Champions yaitu Liverpool pada 1984 dan Manchester United pada 1999. Manchester City berusaha untuk menjadi klub ketiga Inggris yang meraih tiga gelar dalam satu musim yaitu Liga Utama Inggris, Piala FA, dan Liga Champions. =ESPN/AJI

pb pbsi

BELLAETRIX. Tunggal putri Indonesia Bellaetrix Manuputty akan menantang unggulan ketujuh dari Taiwan Tai Tzu Ying pada kejuaraan bulu tangkis Maybank Malaysia Open.

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

KAMIS 16 JANUARI 2014 No. 0281 | TAHUN III

KAMI 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III

Atletico Madrid ke Perempat Final MADRID - Atletico Madrid akhirnya melaju ke perempat final Copa Del Rey setelah menghempaskan Valencia dengan skor 2-0 pada laga leg kedua yang berlangsung di Vicente Calderong, Rabu (15/1) dini hari WIB. Atletico lolos dengan agregat 3-1 setelah pada leg pertama di Mestalla Stadium pekan lalu, kedua tim bermain imbang 1-1.

Atletico memperagakan permainan menyerang sejak kick-off.

Walaupun sesungguhnya, mereka hanya butuh hasil imbang tanpa gol untuk lolos ke babak delapan besar. Tetapi pasukan Diego Simeone itu tidak ingin memperoleh hasil minimal. Mereka berjuang keras untuk lolos dengan yakin.

Dengan pola permainan menyerang, ujung tombak tim Ibukota Spanyol itu Diego Costa sempat memiliki peluang untuk memecahkan kebuntuan laga pada menit ke-26. Mendapat umpan matang dari Arda Turan, striker naturalisasi Timnas Spanyol ini melepaskan tembakan yang masih mampu diamankan oleh kiper Valencia, Vicente Guaita.

Valencia yang membutuhkan gol untuk menghidupkan peluangnya juga tidak tinggal diam. Juan Bernat mengancam pertahanan Atletico jelang turun minum lewat sepakan keras kaki

kirinya. Namun, usahanya belum membuahkan hasil setelah berhasil dimentahkan Thibaut Courtois yang tampil bagus di bawah mistar Atletico.

Setelah tidak ada gol tercipta di babak pertama, tuan rumah akhirnya mendapatkan gol pembuka pada menit ke-52. Guaita melakukan kesalahan ketika hendak menangkap bola hasil sepak pojok yang dikirimkan ke tiang jauh. Meskipun sudah melompat, Guaita tetap tidak mampu menjangkau si kulit bundar yang akhirnya ditanduk masuk oleh Diego Godin.

Raul Garcia memastikan kemenangan Atletico lewat golnya pada semenit jelang waktu normal usai. Melalui skema tendangan sudut, Guaita harus takluk untuk kali kedua setelah kiriman bola Gabi diteruskan Garcia lewat kepalanya yang melaju mulus ke gawang Valencia.

Semenit kemudian, Dani Parejo harus keluar lapangan setelah menerima kartu kuning kedua alias kartu merah. “Kami ingin mengalahkan setiap lawan. Kami memiliki skuat yang mampu bermain di semua level kompetisi,” ujar Garcia seusai laga.

Di perempat final yang dihelat pekan depan, Atletico akan menghadapi lawan antara Athletic Bil-

PENYERANG Atletico Madrid Diego Costa melepaskan tendangan salto pada laga antara Atletico Madrid melawan Valencia yang dimenangi tuan rumah rumah dengan skor 2-0.

bao atau Real Betis. Betis akan melawat ke markas Bilbao pada Kamis (16/1) dini hari dengan kekalahan 0-1 di leg pertama.

Di partai lain, kejutan terjadi ketika tim Divisi Tiga Liga Spanyol, Racing Santander, memastikan diri melaju ke babak delapan besar setelah mengalahkan peserta La Liga, Almeria, dengan skor 2-0. Santander pun melaju dengan keunggulan agregat 3-1 setelah menahan imbang lawan 1-1 di pertemua perdana. Sebelumnya,

Santander juga telah mengeliminasi tim La Liga lainnya Sevilla.

Setelah bermain dengan skor kacamata di babak pertama, Mariano Sanz membawa Santander unggul pada menit ke-62 melalui tandukannya. Ruben Duran kemudian memastikan kemenangan tim tamu lewat tendangan voli kaki kirinya di menit 79. “Hasil ini membuat kami lebih kuat. Ini merupakan cara untuk melawan balik dari semua permasalahan yang terjadi,” ucap Mariano.

Kesuksesan Santander melaju ke perempat final memang cukup mengejutkan. Pasalnya, para pemain sudah tidak menerima gaji selama tiga bulan terakhir.

Santander bahkan harus turun hingga Divisi Tiga hanya dalam dua musim setelah ditinggal pemilik Ahsan Ali Syed pada musim 2011/12 lalu. Kini, Santander akan berhadapan dengan Villarreal atau Real Sociedad di babak delapan besar nanti. =ESPN/AJI

TRANSFER PEMAIN

Matri Gabung La Viola ROMA- Klub Liga Italia Fiorentina mendapatkan solusi atas krisis cedera yang mempengaruhi para penyerang mereka, dengan mendatangkan penyerang internasional Italia Alessandro Matri dengan status pinjaman dari AC Milan.

Matri akan mengisi lubang yang ditinggalkan Giuseppe Rossi yang dihantam cedera, pencetak gol terbanyak di Liga Italia dengan 14 gol, dan striker internasional Jerman Mario Gomez.

“Ada beberapa detail kecil yang masih harus diselesaikan dan kemudian saya akan dapat dipilih oleh sang pelatih,” kata Matri kepada ViolaChannel.tv.

“Saya lapar untuk bermain dan mencetak banyak gol,” tambah pemain 29 tahun itu yang hanya bermain sebanyak enam kali untuk Milan pada musim ini, mencetak satu gol, dan menjadi target pelecehan dari para penggemar.

Matri akan menandatangani kontrak berdurasi enam bulan, namun tanpa opsi pembelian bagi Fiorentina untuk membeli dirinya. Menurut pers Italia, Fiorentina juga berkeinginan meminjam gelandang asal Brazil Anderson dari juara bertahan Liga Utama Inggris Manchester United. =ANT/DAR

LATIH MILAN

Clarence Seedorf Tiba di San Siro RIO DE JENEIRO - Mantan gelandang AC Milan Clarence Seedorf akhirnya kembali ke San Siro dan tiba di markas klub itu pada Rabu (15/1) waktu setempat. Tetapi kali ini bukan lagi sebagai pemain, melainkan sebagai pelatih klub raksasa Italia itu menggantikan Massimiliano Allegri yang dipecat manajemen pada Senin (13/1) lalu.

Dengan penunjukan ini, Seedorf terpaksa meninggalkan klub yang masih dibelanya sebagai pemain, Botafogo. Padahal, mantan pemain Juventus dan Inter Milan ini masih bermain sangat cemerlang dan produktif mencetak gol untuk klub tersebut.

Seedorf yang kini berumur 37 tahun sudah memutus kontraknya yang tersisa enam bulan dengan Botafogo guna menyelamatkan AC Milan dari keterpurukan

selama musim ini. Seedorf membela Milan selama 10 tahun sejak 2002 sampai 2012. Bersama klub itu, dia meraih banyak prestasi baik di kompetisi domestik maupun di Eropa.

“Saya ingin mengumumkan

bahwa saya mengakhiri karier saya sebagai pemain. Ini malam yang sulit untuk saya, tetapi saya sangat puas dengan apa yang sudah saya capai dalam karier saya. Saya ingin berterima kasih kepada semua pihak di Botafogo. Pengalaman ini akan sangat membantu saya pada tahap berikutnya sebagai pelatih AC Milan,” kata mantan pemain Tim Nasional Belanda itu dalam konferensi pers di Brasil, Selasa (14/1).

Mantan pemain Ajax Amsterdam itu melanjutkan, “Sepakbola adalah bagian dari hidup saya, tetapi saya tidak bisa bermain seumur hidup.

Saya tahu, pada saatnya karier sebagai pemain akan berakhir, cepat atau lambat. Ini sebuah tantangan baru tetapi saya cukup tenang menghadapi tantangan tersebut.” =ESPN/AJI/DAR

16

KORAN MADURA

KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III

KORAN MADURA

Olahraga

KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III

REBUT SEMUA GELAR

Bellaetrix Tantang Tzu Ying di Babak Kedua OLAHRAGA | 14

Matri Gabung La Viola OLAHRAGA | 15

Manchester City bertekad untuk meraih semua gelar yang mereka ikuti pada musim ini, baik di kompetisi domestik maupun di Eropa.

Saat ini, Manchester City berada di peringkat kedua klasemen sementara Liga Utama Inggris di bawah Arsenal dengan selisih satu poin. Di Piala Liga Inggris, City hampir pasti melangkah ke babak final usai menyikat West Ham United dengan skor telak 6-0 pada leg pertama.

Sementara di Piala FA mereka akan melakukan pertandingan ulang melawan Blackburn Rovers.

Di kompetisi eropa, kiprah City berlanjut ke babak 16 besar Liga Champions.

ALVARO NEGREDO MANCHESTER CITY

16

KAMIS

16 JANUARI 2014 No. 0281 | TAHUN III

KASUS KORUPSI MENGENDAP LIPSUS | N

KORAN MADURA REK AYO MELEK LINGKUNGAN, KAMI 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III

A

KOMUNITAS | O

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DIHENTIKAN SUMENEP | B

WAJIB PAJAK MEMPERIHATINKAN PAMEKASAN | E

PUTING BELIUNG RUSAK 67 BANGUNAN SAMPANG | K

QURNIA ANDAYANI

PEREMPUAN HARUS MAMPU BERSAING

PROTES: Salah satu penerima bantuan rehap rumah tampak kesal dan menuding koordinator BKM tidak konsisten

BEDAH RUMAH DIGUGAT PAMEKASAN - Puluhan penerima bantuan bedah rumah yang bersumber dari dana Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di kelurahan Kowel, Kabupaten Pamekasan ramai-ramai mendatangi kantor kelurahan setempat.

Mereka menggugat penyaluran bantuan yang dinilai tidak prosedural dan beraroma korupsi.

Menurut mereka, dana bantuan sebesar Rp 8,5 juta yang bersumber dari APBN itu, tidak disalurkan dalam bentuk uang, tetapi didistri-

Penerima Bantuan Ramai-ramai ke Kantor Kelurahan busikan dalam bentuk barang yang ditaksir hanya senilai Rp 3,5 juta. Padahal para penerima sudah dibuatkan rekening, namun pada saat penyalurannya, mereka hanya diminta tanda tangan dan tidak menerima dana sepeser pun. Mereka menduga panitia pelaksana program itu sengaja membelikan barang untuk mencari keuntungan.

Jumlah penerima program rehab rumah di kelurahan Kowel sebanyak 41 orang. Jumlah ini bertambah dari perolehan sebelumnya sebanyak 34 orang.

Masing-masing penerima program memperoleh dana sebesar Rp 8,5 juta. Rinciannya Rp 7,5 juta untuk biaya bahan dan Rp 1 juta untuk ongkos tukang yang akan disalurkan setelah pekerjaan selesai.

Sufiyanto, salah satu penerima program rehab rumah tampak sangat marah dan menuding pimpinan BKM setempat tidak konsisten dengan kometmen yang sudah disepakati dalam rapat-rapat sebelumnya.

Dalam rapat itu disepakati penyaluran dana diserahterimakan melalui rekening masing-masing dan dibelanjakan sendiri.

Menurut Sufiyanto, harga semen dengan merek seperti yang dikirim seharga Rp 65 ribu per sak, padahal di pasaran seharga Rp 45 ribu per sak, atau lebih mahal Rp 20 ribu. Demikian juga harga pasir jawa (pasir hitam) yang di pasaran seharga Rp 400 ribu permeter kubik, namun barang yang dikirim dipasang dengan harga Rp 650 ribu. “Ini kan sudah tidak benar. Material tahu-tahu sudah dikirim oleh rekanan, padahal kesepakatannya dibelanjakan sendiri,� katanya.

Sementara itu, Koordinator BKM Kowel, Hayyi membantah tudingan itu. Menurutnya, ia hanya menjalankan kebijakan pemerintah kabupaten setempat, yakni Dinas Pemukiman. =ACHMAD FAUZI M/MUJ/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

KAMIS 16 JANUARI 2014 No. 0281 | TAHUN III

Polisi Belum Menjadi Pelindung SUMENEP - Firtiah, warga Desa Lapa Daya, Kecamatan Dungkek, mengaku kecewa dengan pelayanan yang diberikan pihak kepolisian. Laporannya terkait kekerasan dalam rumah tangga sekitar enam bulan yang lalu hingga saat ini tidak kunjung diproses.

“Saya sangat kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak kepolisian. Masak saya harus disuruh ke sana kemari untuk mengurus kasus KDRT ini. Awalnya saya melapor ke Unit PPA, kemudian diminta untuk menghadap ke unit Tipikor. Pasca itu diminta lagi untuk melapor ke unit Pidum. Kasus ini mau diproses atau memang mau dipersulit,” katanya kecewa.

Kasus KDRT tersebut berawal saat suaminya bekerja di luar negeri dan ia ditinggal di rumah. Setelah sekian lama tak menjalin komunikasi dengan suaminya, sang suami dikabarkan sudah menikah lagi.

Tak puas dengan pemberitaan miring itu, Fitriah lantas meminta suaminya untuk bertanggung jawab dan menuntut haknya berupa pemberian nafkah. Sayangnya, bukan nafkah yang diterima tapi malah suaminya menggugat cerai ke Pengadilan Agama Sumenep.

Namun, majelis hakim tidak mengabulkan gugatan tersebut.

Putusan pengadilan agama memenangkan Fitriah. Namun demikian, dirinya hingga kini tak kunjung menerima haknya berupa pemberian nafkah sesuai putusan pengadilan berupa surat pernyatan damai.

Merasa haknya tidak dipenuhi, Fitriah melaporkan kasus tersebut ke Polres Sumenep. Sayangnya, laporan itu tak kunjung ditangani pihak kepolisian. Saat dikonfirmasi, Kabag Ops Polres Sumenep melalui saluran teleponnya tidak memberikan tanggapan. =ALI RIDHO/MK

Korban (kanan) meninggalkan Mapolres Sumenep usai melaporkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menimpa dirinya.

STOP. Petugas dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (B2PT) bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan PU Cipta Karya Sumenep saat memasang plang penghentian kegiatan pembangunan perumahan yang tidak mengantongi izin, Rabu (15/1)

Pembangunan Perumahan Dihentikan Selain Tak Mengantongi Izin, Diduga Menyalahi Perda SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep menghentikan paksa aktivitas pembangunan perumahan di Kota Sumekar. Aktivitas pembangunan yang dihentikan karena tidak mengantongi izin meski sudah beberapa kali ditegur.

Petugas dari BP2T, bersama Satpol PP dan PU Ciptra Karya, Rabu (15/1) menghentikan paksa aktivitas pembangunan perumahan itu di empat lokasi. Petugas menancapkan plang bertuliskan: Penghentian Izin Karena Tidak Memiliki Izin.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (B2PT) Kabupaten Sumenep, Herman Poernomo, menjelaskan, hal itu merupakan tindak lanjut dari tiga kali teguran yang sudah dilayangkan pihanya. “Namun, sampai teguran yang ketiga kalinya mereka masih belum mengurus izin, akhirnya kami hentikan aktivitas perumahan,” ungkapnya kepada warawan, Rabu (15/1).

Penghentian pembangunan tersebut juga karena diduga me-

langgar Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW. “Sehingga berdasarkan hasil pantauan (Dinas) Pertanian, Bappeda, dan PU Ciptra Karya, masih dalam kategori lahan pertanian, bukan perumahan. Oleh karena itu, pembangunan ini juga telah melanggar RDTRK yang sudah dibuat,” jelasnya.

Namun penghentian tersebut hanya bersifat sementara. “Pemkab memberikan peluang bagi pemilik untuk mengurus izin.

Pada saat mengurus izin itulah, akan ditentukan apakah boleh untuk permukiman. Nah, tergantung nanti, apakah memang pantas di daerah ini di bangun permukiman,” tambahnya.

Kalau dilahan pertanian hendak dibangun perumahan,

jelasnya, harus dialihfungsikan terlebih dahulu ke lahan pembangunan.

“Semestinya, pengembang atau pemilih lahan dahulu mencari informasi tentang keberadaan potensi lahan yang ada di sini. Sebab berdasarkan informasi dari PU Cipta Karya, bahwa lahan ini masuk lahan produktifpertanian, sehingga tidak ada perumahan di daerah ini,” paparnya.

Sementara Kasi Operasional Lapangan Satpol PP Kabupaten Sumenep, Moh. Shaleh, mengungkapakan, pihaknya hanya bertugas sebagai eksekutor. “Empat titik lokasi yang kami hentikan aktivitasnya, karena selain tidak mengantongi izin, bangunan itu sudah menyalahi aturan Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW,” tegasnya.

Ketika ditanya lebih jauh jika pemilik masih mangkal melanjutkan pembangunan, pihaknya akan kembali menegur. “Jika masih tetap, maka sanksi lain

yang lebih berat akan diterima oleh pemilih. Bahkan akan disegel,” tambahnya.

Sementara, Kasi Pembangunan PU Ciptra Karya, Hendra Kurniawan, menjelaskan bahwa pihaknya masih belum bisa memastikan apakah daerah itu layak masuk kawasan perumahan atau tidak. “Hal tersebut nanti berdasarkan dari rencana detail tata ruang kota (RDTRK).

Namun, Hendra memastikan bahwa pihaknya sudah melakukan beberapa usaha-usaha, salah satunya sudah membentuk pola ruang sesuai dengan Perda RTRW dan kondisi tata ruang di Sumenep.

“Makanya, sementara ini kami masih belum mengatakan bahwa ini apakah daerah perumahan atau memang daerah pertanian. Nanti tunggu saja prosesnya. Tetapi yang jelas, perumahan ini telah melanggar UU, sebab tak mengantongi surat izin bangunan,” jelasnya. =SYAMSUNI/MK

Sumenep Kankemenag-Disdik, Lempar Batu Sembunyi Tangan SUMENEP – Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Sumenep dan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat terkesan saling lempar tanggung jawab untuk mengusut dugaan penyimpangan bantuan transportasi guru raudlatul atfal yang terjadi di RA Nurus Shabah Desa Daramista, Kecamatan Lenteng.

Ketua Yayasan Al Abror Aswir, beberapa waktu lalu mengeluhkan bantuan yang didistribusikan disdik tersebut.

Pasalnya, yang menerima bantuan sebesar Rp 900.000 itu tidak lagi tercatat sebagai guru RA Nurus Shabah.

Kabid Ketenagaan Disdik Sumenep, Fajarisman, mengatakan, disdik tidak punya wewenang terkait bantuan tersebut karena hanya sebatas menyalurkan saja. ”Kami sebagai penyalur saja.

Kalau masalah kevalidan data itu silakan ke Sekretaris saja,” timpalnya.

Data itu diberikan bukan lantas harus dijadikan patokan utama.”

Mustamik

Kasi Pekapontren Kankemenag

Data penerima bantuan tersebut memang dari Kankemenag Sumenep. Kasi Pekapontren Kankemenag, Mustamik, menjelaskan, data yang diberikan itu merupakan data mentah yang masih perlu diverifikasi ulang. ”Data itu diberikan bukan lantas harus dijadikan patokan utama. Karena kami sendiri tidak bisa menjamin data itu merupakan data yang paling benar, sehingga harus diverifikasi ulang,” jelasnya.

Untuk meminimalisir kemungkinan tidak tepatnya sasaran, disdik, menurutnya, harus melakukan verifikasi ulang sebelum disalurkan kepada penerima. ”Nah, itu sudah menjadi tanggung jawab Disdik. Kami hanya bisa membantu data awal saja,” ungkanya.

Dirinya tidak heran jika dalam distribusi bantuan tersebut terjadi penyimpangan, jika tidak dilakukan verifikasi ulang. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III

Pelayaran Lebih Baik Ditunda BMKG: Kecepatan Angin Mencapai 45 km/jam

BERSANDAR. Nelayan meninggalkan perahunya usai membersihkan, Rabu (15/1) di Pelabuhan Bintaro, Desa Longos, Kecamatan Gapura.

SUMENEP – Cuaca di perairan Sumenep kembali ekstrem. Akibatnya, aktivitas nelayan yang biasa melaut lumpuh, bahkan sebagian nelayan dari daerah lain terpaksa harus menambatkan perahunya di Pelabuhan Bintaro, Desa Longos, Kecamatan Gapura.

Puhulan perahu yang ditambatkan di Pelabuhan Bintaro, Rabu (15/1) selain milik nelayan setempat juga milik nelayan dari

Desa Pasean Kabupaten Pamekasan, Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan, Desa Slopeng Kecamatan Dasuk, dan

Desa Legung Kecamatan Batangbatang, Sumenep.

Dumaiaya (50), warga Desa Grujugan, Kecamatan Gapura, mengatakan, dari puluhan perahu tersebut kebanyakan sudah dua hari bersandar di pelabuhan. ”Ada yang sudah dua hari dan ada yang masih tadi malam baru nyampek di sini,” katanya, Rabu (15/1).

Salah satu pemilik perahu tersebut, Asmuni (35), mengatakan, dirinya tidak berani melakukan pelayaran, karena perahunya dikhawatirkan terguling akibat kencangnya angin dan besarnya ombak. ”Kami terpaksa tidak berlayar sampai cuaca kembali normal,” ungkap nelayan desa setempat.

Aktivitas sehari-hari dirinya hanya membersihkan air yang masuk ke perahunya. “Untuk mengisi waktu, kami hanya membersihkan perahu saja sampai cuaca kembali baik,” terangnya.

Petugas BMKG Kalianget, Endriyono, menjelaskan, cuaca ekstrem merata di Kabupaten Sumenep. "Untuk Masalembu, ketinggian ombak mencapai 4 meter. Untuk perairan Kangean mencapai 3,5 meter. Dan perairan Kalianget-Jangkar berkisar 2,5 meter. Sedangkan untuk kecepatan angin mencapai 45 km/jam," jelasnya.

Cuaca ekstrem diperkirakan akan terus terjadi hingga lima hari ke depan. "Kami imbau bagi nelayan untuk sementara waktu ini tidak melaut, karena itu sangat membahayakan terhadap keselamatan,” sarannya.

Selain nelayan, kapal yang biasa melayani transportasi antar kepulauan juga disarankan untuk sementara waktu tidak berlayar. ”Kami juga mengimbau agar semua operator pelayaran berkoordinasi dengan Syahbandar sebelum memberangkatkan kapal, karena cuaca sekarang ini tergolong membahayakan pelayaran," ujarnya.

Secara terpisah, Syahbandar Kalianget, Fajar Sidik, mengatakan, pihaknya telah menerima pemberitahuan dari BMKG terkait cuaca buruk yang kembali terjadi.

Karena itu, pihaknya meminta agar seluruh pelayaran ditunda hingga cuaca membaik. =JUNAEDI/MK

PKBM Bertekat Tuntaskan Buta Aksara SUMENEP – Ketua Ikatan Penilik Indonesia (IPI) Sumenep Mursalim mengatakan, hingga akhir tahun lalu jumlah buta aksara di Kota Sumekar masih mencapai 97.124 orang, atau tertinggi kedua se-Jawa Timur. Untuk menyukseskan gerakan buta aksara pada 2015, pemkab melakukan gerakan penuntasan buta aksara.

Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi gerakan untuk memberantaskan buta aksara. Konsolidasi melalui wadah tersebut diintensifkan untuk me-

nuntaskan buta aksara.

Ketua Forum PKBM Kincu AD mengatakan, kemajuan pembelajaran buta aksara mengalami peningkatan yang sangat signifikan melalui forum tersebut. Peningkatan itu, kata Kincu, tidak lepas dari kesungguhan pihak PKBM sendiri dalam memberantas buta aksara.

Sebab untuk mendata warga buta aksara saja untuk daerah dipegunungan dan kepulauan diperlukan kerja keras.

Pihak pengurus PKBM dalam mendata warga harus menyisir desa

C

berhari-hari lamanya. Langkah itu belum lagi ketika akan mendistribusikan buku modul yang akan menjadi penuntun pembelajaran KF atau tutor. “Karena buku modul penting untuk menyeimbangkan antar PKBM dalam hal pembelajaran di setiap PKBM,” kata Kincu.

Ketua PKBM Al-Khairat GulukGuluk Syamsul mengatakan, minat tinggi warga pedalaman dalam mengikuti pembelajaran buta aksara karena tidak lepas dari keinginan mereka untuk tahu. =ADV/SYAMSUNI

D D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III

PERUNDANG-UNDANGAN

Dewan Rancang RDTRK SUMENEP - Menjamurnya bangunan perumahan yang tidak mengantongi izin karena payung hukum yang mengatur tentang ruang terbuka hijau ikut memicu.

Untuk menghentikan maraknya perumahan liar yang beroperasi di lahan-lahan produktif perlu ditopang peraturan yang kuat dan lebih spesifik.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Baleg DPRD Sumenep Mohammad Husin. Menurutnya, jika payung hukumnya tidak mengatur secara spesifik, kecenderungan pembangunan perumahan di zona terlarang seperti lahan produktif akan sulit memberikan solusi. Selama ini memang hanya ada Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Sementara peraturan yang lebih teknis dari itu akan diatur dalam Perda RTDRK. “Turunan dari Perda tentang RTRW, ya berupa RTDRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota). Sebelum Perda RTDRK belum tuntas, maka akan semakib banyak lahan pertanian yang akan berubah menjadi areal perumahan. Bukannya sawah ditanami padi, namun justru akan ditanami perumahan,” ujarnya, Rabu (15/1).

Saat ini, pembahasan Perda RTDRK sedang menggelinding di kalangan dewan. Jelas Husin, baleg akan segera membahas RTDRK karena hal itu sudah dimasukkan dalam prolegda (program legislasi daerah). Pihaknya

memastikan, Perda RTDRK akan menjadi prioritas pembahasan dikalangan baleg untuk ditetapkan sebagai perda.

Politisi PKNU ini menjelaskan, ada arah yang jelas bagaimana RTRW yang mengatur secara umum itu harus diperhatikan dalam RTDRK. Jika pun sudah berupa draf maka pembangunan perumahan itu harus dihentikan.

Dan izin-izin perumahan yang sudah diterbitkan dengan adanya Perda RTDK nantinya, maka perumahan itu akan melanggar RTDRK. “Itu kita akan proteksi betul, agar lahan produktif tidak semakin tergerus pertumbuhan perumahan yang semakin marak.

Sebab, perumahan yang sudah pernah mengantongi izin bisa jadi dengan terbentuknya RTDRK akan terancam. Sepeti perumahan baru di sebelah barat Terminal Arya Wiraraja, awalnya lahan produktif itu minta diamankan, ternyata belakangan sudah dibangun perumahan,” katanya kesal.

Sementara Kasi Ops Satpol PP Moh Saleh mengatakan, untuk sementara pihaknya masih fokus dengan perumahan yang tidak megantongi izin. Sehingga pihaknya dengan tim kabupaten bergerak untuk menghentikan kegiatan pembangunan perumahan di lahan pertanian tersebut karena sudah jelas-jelas melanggar Perda RTRW. =ALI RIDHO/MK

KESEMPATAN BERKARIR

KORAN MADURA

Anda Ilustrator Kami?

Harian Koran Madura membutuhkan Kartunis/Ilustrator Menguasai Corel Draw Adobe Photoshop Adobe Illustrator

Syarat: • Pria atau wanita, diutamakan belum menikah • Mampu mengilustrasikan gambar sesuai naskah • Kreatif dan imajinatif • Mampu bekerja di bawah tekanan • Dapat bekerja dalam tim maupun individual

Kirimkan segera lamaran, CV & portofolio Anda ke Redaksi Koran Madura Jalan Adirasa 07 Kolor Sumenep Telp. (0328)6770024

PEMANTAPAN PENGAMANAN PEMILU. Personel Brimob Polda Aceh membentuk formasi untuk menangani huru hara pada latihan pemantapan pengamanan pemilu legislatif dan pilpres 2014 di Mapolda Aceh, Banda Aceh, Rabu (15/1). Polda Aceh menyiapkan sekitar 9.000 personil untuk mengamankan pesta demokrasi tersebut.

JELANG PEMILU

Kinerja Dewan dalam Pantauan BK SUMENEP - Badan Kehormatan DPRD Sumenep mengintensifkan pemantauan terhadap anggota DPRD setempat. Menjelang pemilihan umum anggota legislatif 9 April nanti, sebagian anggota dewan yang kembali menjadi caleg mulai sibuk berkampanye.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep, Miftakhurrahman, menjelaskan, menjelang pemilu memang rentan anggota DPRD yang kembali menjadi caleg tidak masuk. Lebih sibuk mengurus konstituen untuk kembali terpilih hingga melalaikan tugas sebagai wakil rakyat.

"Kami hanya mengantisipasi saja, terutama di Februari dan Maret. Bisa jadi tingkat kerajinan anggota makin berkurang, karena pelaksanaan pemilu legislatif makin dekat. Anggota mungkin saja akan lebih sibuk menggalang dukungan di bawah," ka-

Tidak ada alasan bagi anggota DPRD bolos, meskipun untuk kepentingan pemilu.”

Miftakhurrahman

Ketua BK DPRD Sumenep tanya, Rabu (15/1).

Pihaknya telah berkoordinasi dengan pimpinan fraksi dan DPRD Sumenep, guna mengantisipasi anggotanya membolos.

"Tidak ada alasan bagi anggota DPRD bolos, meskipun untuk kepentingan pemilu. Anggota dewan itu tidak boleh meninggalkan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat," tegasnya.

Kata Politisi PPP itu, BK terus memantau tingkat kehadiran anggota dewan dalam rapat, terutama rapat paripurna. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2013, BK berhak merekomendasi pergantian antar waktu (PAW) jika terdapat anggota DPRD tidak menghadiri sidang paripurna sebanyak enam kali berturut-turut tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Kami akan terus mengawasi tingkat kehadiran anggota DPRD. Kalau sering bolos, ya pasti akan dapat sanksi sesuai aturan yang berlaku. Sanksi paling berat yakni rekomendasi PAW," ungkapnya. =JUNAEDI/MK

KORAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 16 JANUARI | No. 02812014 | TAHUN III KAMIS 162014 JANUARI

No. 0281 | TAHUN III

EE

Wajib Pajak Memprihatinkan Target Pendapatan Pajak Justru Ditinggikan PAMEKASAN – Kesadaran warga Kabupaten Pamekasan sebagai wajib pajak masih dinilai rendah dan perlu ditingkatkan. Indikasinya sangat jarang para wajib pajak itu yang bersikap aktif untuk membayar kewajiban mereka sebelum ada petugas yang melakukan penagihan.

Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Pamekasan, Agus Mulyadi mengatakan salah satu kendala dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak hotel, rumah kos dan rumah makan adalah minimnya kesadaran wajib pajak untuk membayar tampa harus ditagih.

“Kami harus menerjunkan petugas untuk melakukan penagihan secara langsung. Ini kurang efektif, karena petugas yang semestinya menyelesaikan tugas di kantor, harus ke lapangan,” ka-

tanya.

Ia mengakui secara umum perolehan pajak dari sektor perhotelan, rumah kos dan rumah makan pada tahun lalu melebihi target. Namun, hal itu dicapai bukan karena kesadaran dan sikap proaktif para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka, melainkan karena penagihan secara langsung.

Padahal, petugas yang dikirim untuk melakukan penagihan, tidak hanya menagih pajak, melainkan juga melaku-

kan penyadaran agar para wajib pajak itu tidak menunggu ditagih untuk memenuhi kewajiban mereka.

Pada tahun 2013 lalu, dari targer Rp 103 juta untuk perolehan pajak dari sektor perhotelan dan rumah kos mencapai Rp 139 juta. Rinciannya dari 14 hotel di Pamekasan diperoleh pajak senilai Rp 95 juta dan sisanya Rp 44 juta dari pajak usaha tempat kos.

Untuk rumah kos yang dikenakan pajak 10 persen oleh Pemerintah Daerah adalah rumah kos yang memiliki sedikitnya 10 kamar. Penerimaan dari sektor tersebut mencapai Rp 20 juta.

Diakuinya aturan yang digunakan itu kerap dijadikan alasan untuk mengelabuhi petugas supaya terhindar dari penarikan

pajak. Diantaranya menyiasati dengan memecah nama pemilik usaha kos sehingga jumlah kamar yang ada tidak mencapai jumlah kamar yang dikenakan pajak.

Sedangkan dari sektor rumah makan dan warung, pada tahun 2013 perolehan pajaknya mencapai Rp 1,6 miliar. Rinciannya dari 15 rumah makan (restoran) sebesar Rp 551 juta. Sedang penerimaan dari 19 warung dan usaha catering mencapai Rp 1,04 miliar.

Tahun 2014 ini, target pendapatan dari sektor-sektor tersebut ditingkatkan. Selain peningkatan perolehan, Dispenda juga menargetkan peningkatan kesadaran para wajib pajak dengan cara terus melakuan sosialisasi langsung maupun sosialisasi mela-

lui media. Sebetulnya, kata dia, di setiap tempat usaha itu sudah dipampangkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewajiban membayar pajak bagi para wajib pajak.

Ia mencontohkan di setiap warung telah dipampangkan bahwa para konsumen dikenakan pajak sebesar 10 persen. Pajak yang harus mereka bayarkan itu, disetor melalui warung tempat mereka makan dan menyatu dengan harga makanan yang dibeli. “Kami berhadap pada tahun ini bukan hanya perolehan yang meningkat, melainkan juga ada peningkatan kesadaran, sehingga kami bisa memaksimalkan petugas yang kami miliki untuk menyelesaikan tugas yang lain,” katanya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

PENCURIAN

Pelaku Dilumpuhkan PAMEKASAN - Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Pamekasan berhasil menangkap 2 orang tersangka pelaku pencurian motor (curanmor) di wilayah hukum setempat. Keduanya Edi Baskara Mahardika Bin Ibnu Harmaji ( 26), warga Jl Gatot Koco, gang VI, Kelurahan Kolpajung Kecamatan/Kabupaten Pamekasan dan Ari Guntur Budi Utomo Bin Mohammad Riadi, warga Dusun Laok Sumur, Desa Pangorayan, Proppo, Pamekasan.

Kedua tersangka ditangkap di tempat dalam waktu yang berbeda. Edi Baskara Mahardika ditangkap di Kelurahan Kowel pada Rabu (15/1) sekitar pukul 1.30 dan Ari Guntur Budi Utomo ditangkap di Padakandangan, Sumenep, pada pukul 3. 00.

Keduanya merupakan spesialis curanmor. Dari keterangan tersangka, mereka sudah 15 kali melakukan aksi pencurian motor di berbagai tempat di Pamekasan, salah satunya milik warga Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

Edi Baskara Mahardika mengaku melakukan aksi pencurian motor karena ajakan temannya, Fauzan, yang sudah ditangkap beberapa waktu lalu. Ia enggan menjelaskan hasil penjualan motor hasil curian itu termasuk tidak menyebutkan penadah motor cu-

riannya. “Saya hanya diajak teman, saya gak tahu dijual kemana.

Saya juga hanya mendapat bagian sedikit,” katanya.

Kasubag Humas Polres Pamekasan AKP. Siti Maryatun menje-

laskan kedua tersangka tergolong licin dan selalu lepas dari buruan petugas yang hendak menangkapnya. Petugas baru bisa menangkap keduanya dua tahun kemudian, setelah menerima informasi dari masyarakat.

Saat hendak dilakukan penangkapan, kedua tersangka masih sempat melakukan upaya perlawanan kepada aparat. Karena terdesak, polisi akhirnya menembak kedua tersangka hingga berhasil dilumpuhkan. Kedua tersangka mengalami luka tembakan pada betis kanan.

“Tersangka ini tergolong licin karena sudah dua tahun menjadi DPO. Ia selalu lolos dari kejaran aparat hingga akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan peluru karena masih melakukan perlawanan,” katanya.

Kedua tersangka saat ini masih diamankan di Mapolres Pamekasan untuk penyidikan lebih lanjut. Mereka akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun penjara.

Maryatun menegaskan pihaknya masih akan terus mengembangkan kasus ini, untuk mengetahui keterlibatan pihakpihak lain. Sebab sampai kini tersangka belum menyebut penadah motor hasil curiannya. =ACHMAD FAUZI M/RAH

F

KORAN MADURA

PAMEKASAN

KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III

Sopir MPU Masih Berulah Padahal Sudah Dibebaskan Masuk Kota PAMEKASAN - Sekalipun dibiarkan masuk kota, sejumlah sopir Mobil Penumpang Umum (MPU) di Pamekasan masih ada yang nakal dan tidak mematuhi aturan perundang-undangan. Mereka menaikkan dan menurunkan penumpang seenaknya, tidak di terminal, melainkan di tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah, diantaranya di perempatan Jalan Amin Jakfar, Jalan Trunojoyo, dan Jalan R. Abdul Aziz. Akibatnya jalan di sepanjang jalan tersebut terganggu dan macet.

Padahal, hasil kesepatan antara ketua Paguyuban Kompas MPU se-Madura saat dengar pendapat di Komisi A DPRD Pamekasan beberapa waktu lalu, para sopir MPU sepakat akan mengikuti semua aturan pemerintah tentang lalu lintas, asalkan MPU diperbolehkan masuk kota.

Salah satu sopir MPU jurusan Pamekasan-Kamal Bangkalan, Abdurrahman mengaku sangat gembira atas diperbolehkanya MPU masuk kota. Namun saat disinggung mengapa menurunkan dan menaikkan penumpang di perempatan Jalan Amin Jakfar, sopir ini mengakui bahwa tindakan tersebut salah.

Abdurrahman mengaku sopir MPU yang menurunkan penumpang bukan di terminal menjadi keinginan penumpang. Sehingga semua sopir harus mengikuti permintaan penumpang. “Nanti saya ajak teman-teman untuk tidak menurunkan dan menaikkan penumpang di tempat selain termi-

nal,” ujarnya.

Diperbolehkannya sopir MPU masuk kota tersebut, kata Abdurrahman, sangat membantu pendapatan para sopir MPU dan dapat membantu para penumpang, khususnya para siswa dan guru.

“Satu hari saja MPU mogok, banyak penumpang keteteran,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan, Komonikasi, dan Informatika Pemkab Pamekasan, Moh. Zakir menyayangkan para sopir MPU yang masih nakal dan tidak mematuhi aturan pemerintah. Padahal, Dishubkominfo sudah menyiapkan rambu-rambu yang melarang MPU menaikkan dan menurunkan penumpang tersebut.

Moh. Zakir mengatakan dirinya akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan tindakan tegas kepada MPU, yang melanggar aturan lalu lintas tersebut. “Yang berhak melakukan penilangan adalah kepolisian,

kami hanya menyiapkan rambu larangan,” jelasnya.

Zakir juga belum memberikan kepastian sampai kapai Perbub nomor 15 Tahun 2010 akan terlaksana. Karena saat ini pihaknya masih akan menyampaikan aspirasi para sopir MPU tersebut, kepada Bupati Pamekasan Achmad Syafi’i dan akan melengkapi pemenuhan fasilitasnya. “Pada saatnya nanti perbub tersebut pasti akan terlaksana,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Paguyuban Kompas MPU se-Madura, Nurrahman mengatakan sejak awal sudah mengancam akan melumpuhkan transportasi Madura,

jika perbub tersebut tetap diterapkan. Menurutnya, perbub tersebut selain merugikan sopir MPU, juga dianggap akan merugikan para penumpang. Karena biaya traposrtasinya akan meningkat,waktu akan tersita, apalagi penyediaan fasilitas berupa angkutan kota (angkot) di Pamekasan masih terbatas.

Pamekasan, kata Nurrahman, adalah jantung transportasi madura. Jika di Pamekasan MPU dilarang masuk kota, maka secara otomatis akan merugikan sopir MPU se- Madura. “Kalau dilarang biasanya siswa dan guru cukup mengeluarkan biaya Rp 1000. Jika

perbub tersebut diterapkan, siswa dan guru harus mengeluarkan Rp 5 ribu, kasihan dong mereka,” ucapnya.

Menurut Nurahman Pamekasan tidak sama dengan Surabaya, Malang, Bandung, dan Jakarta. Pamekasan hanyalah Kota kecil, yang jumlah penumpangnya tidak seberapa. Sehingga sangat tidak memungkinkan perbub tersebut di terapkan.”585 MPU sudah sepakat tidak akan beroperasi jika perbub dipaksakan sehingga kejadian 2005 akan kembali terjadi di Pamekasan,” katanya. =FAKIH AMYAL

SEREMONIAL

Bupati Memberi Bantuan Terhadap Korban Bencana PAMEKASAN - Bupati Pamekasan Achmad Syafi’i melihat langsung satu persatu korban bencana angin puting beliung di Proppo. Bupati datang didampingi pejabat lainnya untuk memberikan bantuan kepada korban yang tertimpa musibah di daerah tersebut, Senin (13/01) lalu.

Salah satu warga Dusun Tengah Desa Badung Kecamatan Proppo, Tasip (35) menceritakan saat kejadian itu ketiga anaknya terlelap tidur, sementara dirinya sedang memenuhi undangan maulid nabi. Untung beberapa saat sebelum reruntuhan menimpanya, ketiga anaknya telah dibawa ke surau yang terletak di halaman rumahnya.

Tasip juga menceritakan

dapur dan rumah beserta isinya, yang rusak berantak tanpa ada sisa. Karena itulah dia berharap pemerintah daerah bisa membantu meringankan beban untuk perbaikan rumah dan membeli sebagian peralatan dapur dan rumahnya yang sudah rusak tak bisa digunakan lagi.

Melihat kenyataan itu, Bupati Pamekasan Achmad Syafi’I menyampaikan bantuan sembilan bahan pokok. Sementara mengenai bantuan berupa uang nominal, pihaknya masih akan menunggu hasil pendataan tim. Bupati berterimakasih kepada warga kecamatan Proppo, yang saling bahu membahu menolong sesamanya yang tertimpa musibah. Gotong rotong semacam itu perlu dicon-

toh dan terus dilestarikan oleh masyarakat, karena merupakan suatu kebajikan yang diperintahkan agama.

Pelaksana tugas Camat Proppo Abd. Sukkur mengatakan di Proppo ada tiga desa yang menjadi korban angin puting beliung. Di Desa Badung 17 rumah roboh, Desa Srambah 1 dapur roboh, dan Desa Tattagoh 3 rumah rusak parah. Sedangkan di Desa Pangbetoh yang juga dihantam puting beliung, ternyata tidak ada rumah yang roboh. Kerugian diperkirakan mencapai Rp350 juta, dengan rincian kerugian ekonomi Rp200 juta dan kerugian rumah roboh diperkirakan mencapai Rp 150 Juta. =FAKIH AMYAL/RAH

KORAN MADURA

PAMEKASAN

KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III

Limbah Medis Diintai Pimpinan RSUD Pastikan Aman bagi Lingkungan PAMEKASAN – Merasa limbah medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Martodirdjo Pamekasan rawan dipermasalahkan, Pimpinan RSUD itu pun angkat bicara.

Menurut pihak RSUD limbah medis di rumah sakit tersebut aman meskipun dibuang ke parit dan berdekatan dengan sungai.

Sebab, sebelum dibuang, limbah tersebut telah dilakukan pengolahan.

Limbah rumah sakit terbesar di Madura itu dibuang melalui sebuah saluran ke parit yang berfungsi sebagai serapan. Letak parit pembuangan limbah medis itu di bagian belakang rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan itu, berdekatan dengan sungai yang mengalir di sebelah utara rumah sakit.

Menurut Wakil Direktur Bagain Umum dan Keuangan RSUD, Daeng Ali Taufiq, sebelum dibuang ke parit yang telah disiapkan, limbah medis itu telah dilakukan pengolahan sesuai standar yang ditentukan. “Limbah sudah menggunakan sistem pengolahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, walau berdekatan dengan sungai, tidak akan bermasalah karena limbah itu sudah dalam kondisi steril.

Bahkan, meski langsung ke sungai, kami menjaminnya aman,” katanya.

Daeng menjelaskan limbah medis di RSUD itu ada dua macam, yaitu limbah cair dan limbah padat. Keduanya diolah dengan menggunakan sistem

pengolahan limbah yang berbeda.

Untuk limbah cair menggunakan mesin ipal (instalasi pengolahan air limbah). Sedang limbah padat diolah dengan mesin pembakaran (incinerator).

Pada limbah cair, dari semua saluran air yang berada di rumah sakit itu mengalir ke ipal.

Di tempat itu semua limbah akan melalui proses pengolahan. Sebelum dibuang ke parit, air tersebut dimasukkan ke parit awal yang didalamnya terdapat ikan. Ikan-ikan itu sebagai detektor untuk mengukur keamanan air. Dengan indikasi, jika ikan yang ada itu tetap hidup, maka air yang telah diolah itu aman dari pencemaran lingkungan. Namun sebaliknya jika ikan itu mati, maka limbah air itu kembali dimasukkan ke ruang ipal untuk diolah ulang.

Sementara, untuk limbah padat seperti spet (alat suntik) dan bekas infus, akan dibakar dengan menggunakan incinerator (alat pembakar). Setiap hari, semua bekas bahan medis itu dikumpulkan, kemudian diangkut dan dimasukkan kedalam mesin tersebut. Setelah libah padat itu hancur, sisa limbahnya tidak langsung dibuang karena masih berdampak pada pencemaran lingkungan. Tetapi, limbah itu dikumpulan dangan dimasukkan ke dalan drum. Setelah semua drum

penuh, limbah itu diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) khusus medis menggunakan truk khusus.

“Di sini belum ada tempat untuk membuang sisa pembakaran limbah medis padat. Jadi kami kirim ke Jawa Barat, karena baru di sana yang ada TPA khusus sisa pembakaran limbah medis,” ungkapnya.

Daeng menambahkan sisa pembakaran yang dihasilkan oleh RSUD setempat tidak begitu banyak. Hal itu dapat dilihat dari pengiriman yang sampai saat ini hanya melakukan pengiriman satu tahun sekali.

Forum Komunitas Hijau Rampak Naong Pamekasan meminta pemerintah setempat membentuk tim khusus untuk memantau pengelolaan limbah medis tersebut. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kelalaian yang berakibat pencemaran dan penyebaran penyakit menular ke lingkungan sekitar.

Wakil Ketua FKH, Bachtiar Sudamar mengatakan keberadaan tim pemantau itu bukan untuk mengawasi rumah sakit, namun sebagai mitra lembaga pelayanan kesehatan itu dalam hal mengawasi pengelolaan limbahnya. “Ini sangat penting untuk sebuah peran serta masyarakat dalam ikut serta mengawasi hal-hal yang memungkinkan berdampak negatif pada lingkungan. Sehingga tim itu bisa memberi masukan selain juga melakukan pengawasan,” kata Bachtiar. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

AIR BERBUIH DARI KALIMAS. Foto dari udara, air bercampur buih mengalir dari Kalimas menuju bozem Morokrembangan, Surabaya. Kualitas air Kalimas mengalami penurunan akibat limbah industri dan limbah rumah tangga warga yang masih membuang sampah organik dan non organik ke sungai.

G

PENERAPAN SYARIAT ISLAM

Pembahasan Raperda Hiburan Hampir Tuntas PAMEKASAN – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Hiburan, Pentas Seni, dan Budaya Pamekasan hampir tuntas.

Itu terungkap pada Rabu (15/01), saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggelar rapat umum dengar Pendapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Hiburan dan Kesenian Pamekasan, yang melibatkan pemerintah, penggiat seni, Majelis Ulama’ Indonesia, organisasi keagamaan, dan Forum Lembaga Swadaya Pamekasan, yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Pamekasan.

Menurut Sekretaris Daerah Pemkab Pamekasan, Alwi Beik, rapat dengar pendapat itu merupakan keputusan akhir dari pembahasan raperda tersebut.

Selanjutnya hanya perubahan redaksional saja dan disahkan menjadi perda. Sehingga pasca keputusan tersebut, nantinya tidak ada protes dari berbagai pihak tentang keberadaan perda hiburan.

“Pemkab sudah mengundang semua pihak, mulai dari penggiat seni, LSM, ormas Islam, MUI, pengamat hukum, untuk menyamakan persepsi, agar raperda tersebut secepatnya disahkan menjadi perda,” kata Alwi.

Menurutnya, jika pembahasan raperda tidak secepatnya disahkan menjadi perda akan berpengaruh terhadap penggiat seni di Pamekasan.

“Kasian penggiat seni yang merasa potensinya dibelenggu, kalau tidak secapatnya perda ini disahkan menjadi perda,” ucapnya.

Selama pembahasan raperda tersebut, kata Alwi, pemerintah sudah merangkul masukan dan usulan redaksional dari berbagai elemen organisasi kesenian maupun keislaman di Pamekasan. Ada yang diterima masukanya, ada pula yang tidak diterima. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Fathorrahman yang bertindak sebagai Pimpinan sidang RUDP Raperda penyelenggaraan hiburan, pentas seni, dan budaya menyatakan pembahasan tersebut hampir tun-

tas, tinggal beberapa redaksi yang mengalami perubahan.

Sementara mengenai subtansinya sudah tuntas.

Pembentukan Perda tentang Penataan Pentas Hiburan itu dimaksudkan agar semua jenis pementasan hiburan di Kabupaten Pamekasan sesuai dengan konsep Islam, sesuai penerapan syariat Islam melalui program Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam).

Ada yang diterima masukanya, ada pula yang tidak diterima. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Fathorrahman yang bertindak sebagai Pimpinan sidang RUDP Raperda penyelenggaraan hiburan, pentas seni, dan budaya menyatakan pembahasan tersebut hampir tuntas, tinggal beberapa redaksi yang mengalami perubahan.

Sementara mengenai subtansinya sudah tuntas.

Menurut Fathor gagasan membuat Perda tetang Penataan Pentas Hiburan di Kabupaten Pamekasan ini sebenarnya merupakan gagasan DPRD Pamekasan dengan berbagai pertimbangan.

Pertama, karena sejauh ini belum ada landasan hukum yang menjadi pijakan Pemkab Pamekasan dalam menolak berbagai jenis hiburan di Kabupaten Pamekasan. Kedua, di Pamekasan sendiri sering ada kasus penggagalan pementasan hiburan, padahal di satu sisi, masyarakat membutuhkan hiburan.

Hal lainnya yang menjadi pertimbangan DPRD Pamekasan menggagas Perda tentang Penataan Pentas Hiburan di Kabupaten Pamekasan adalah adanya pentas hiburan, maka geliat ekonomi rakyat Pamekasan akan lebih baik. =FAKIH AMYAL/RAH

H

PAMEKASAN

KORAN MADURA

KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III

Alkes Diduga Sarat Korupsi Penelusuran Polisi Diperkuat Tim BPFK PAMEKASAN – Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan mulai memeriksa kondisi alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Martodirdjo setempat yang pengadaannya dinilai berbau korupsi.

Sejumlah tim penyidik kasus tersebut didampingi tim auditor dari Balai Pengamatan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Surabaya yang mengaudit pengadaan alkes tersebut melakukan pengecekan langsung peralatan medis tersebut di RSUD untuk mengetahui kesesuaian spesifikasinya dengan dokumen pengadaan.

Terlihat mereka melakukan pemeriksaan terhadap barangbarang hasil pengadaan tahun

2010 lalu itu mulai dari merek, jenis, dan spesifikasinya hingga ke sejumlah ruangan. Mereka didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan RSUD, Saleh Salahadi.

Kasubag Humas Polres Pamekasan, AKP Siti Maryatun melalui Kanit Idik Tindak Pidana Korupsi (tipikor), Iptu Achmad Sholeh mengatakan kedatangannya ke rumah sakit untuk memeriksa alat-alat yang pengadaannya di-

duga bermasalah.

“Kami dibantu oleh tim BPFK untuk mengetahui spek alatalat itu untuk melihat kesesuaian dengan harganya, Setiap alat hasil pengadaan tahun 2010 akan diperiksa satu persatu,” katanya.

Sejauh ini ia mengaku belum bisa menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut, karena hasil pengecekan lapangan itu masih akan dilakukan analisa untuk mengetahui apakah barangbarang tersebut sesuai dengan dokumen pengajuan atau tidak.

Jika spesifikasi dan jenis barang tersebut tidak sesuai, maka akan dilakukan kajian untuk memastikan apakah terjadi pelanggaran yang mengarah pada kasus ko-

rupsi dan kemungkinan adanya kerugian negara dalam kasus itu.

“Hasilnya belum diketahui karena masih akan dianalisa. Pengecekan ini baru dilakukan,” jelas dia.

Sholeh tidak berani memastikan kapan hasil audit faktual itu akan diketahui dan bisa dipublikasi. Sebab hal tersebut bergantung dari proses analisa baik oleh tim penyidik Polres maupun BPFK. Ada delapan item alkes yang akan diperiksa. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan itu sekitar satu pekan. Namun jika jatah waktu yang direncanakan itu masih kurang, Polres akan meminta tambahan waktu hingga seluruh pemeriksaan selesai.

Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alkes itu memang terkesan cukup rumit karena melibatkan instasi lain dalam penyelidikannya. Bahkan untuk mendatangkan tim dari BPFK, tim penyidik harus mengajukan sejak bulan Agustus tahun lalu.

Setelah pengecekan itu selesai, lanjut Sholeh, pihaknya akan membandingkan harga masingmasing peralatan dengan daftar barang dan harga dalam dokumen pengajuan sehingga diketahui harga yang sebenarnya serta perkiraan nilai kerugian negara dalam kasus tersebut.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara ditemukan indikasi penyalahgunaan dalam proyek tersebut. Sebab terdapat pengurangan beberapa item barang, yakni dari 10 item menjadi 8 item barang yang diadakan.

Meski demikian, dalam kasus tersebut Polisi belum menentukan satu pun tersangka. Sebab, masalah tersebut harus didasarkan pada hasil kajian yang matang.

Tim penyidik juga masih akan melakukan gelar perkara untuk memastikan ada tidaknya kerugian negara dalam kasus tersebut.

Namun dengan temuan pengurangan item itu, pihaknya memperkirakan jumlah tersangka yang mungkin akan ditetapkan lebih dari satu orang. Mereka adalah pihak yang terlibat secara langsung pengadaan.

Untuk kepastiannya, jelas dia, masih menunggu setelah pemeriksaan secara menyeluruh termasuk oleh tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian negara.

“Prosesnya masih panjang. Tapi kami akan berusaha agar proses ini tidak memakan waktu lama,” katanya.

Pada tahun anggaran 2010 lalu, RSUD Pamekasan mendapat kucuran dana untuk pengadaan alkes senilai Rp 4,25 miliar, dari APBN. Pada pengerjaannya terdapat kejanggalan-kejanggalan berupa pengurangan item barang yang diadakan.

Kasus tersebut mulai disidik Polres sejak 2012 lalu setelah dilaporkan salah satu organisasi kepemudaan setempat. Banyak kalangan yang menilai penanganan kasus tersebut jalan ditempat, karena selama dua tahun belum satupun tersangka yang ditetapkan. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

KORAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

SAMPANG

16|JANUARI 2014 KAMI 16 KAMIS JANUARI 2014 No. 0281 | TAHUN III

No. 0281 | TAHUN III

II

Caleg Gerindra Tak Mengakui Polres: Kemungkinan Dijerat Pasal 335 KUHP SAMPANG – Anggota DPRD Sampang yang kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif Fauzan Adima tak mengakui dirinya telah melakukan penganiayaan terhadap anggota Satpol PP saat menurunkan alat peraga dirinya, Selasa (14/1).

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Sampang Suaidi diduga dipukul anggota Komisi A tersebut saat menurunkan baliho caleg itu di Kecamatan Tambelangan. Anggota Panwaslu Ahmad Rifto membenarkan insiden tersebut. Korban dan pelaku sempat menjalani mediasi di Mapolsek setempat.

“Saya tidak melakukan pemukulan terhadap Satpol PP, cuma dorong saja,” klarifikasi caleg Partai Gerindra dari dapil II itu, Rabu (15/1). Dirinya mengaku kesal terhadap aparat penegak perda tersebut karena saat menurunkan baliho dirinya sampai merusak.

Menurutnya, sekalipun satpol PP dan panwaslu memiliki wewenang untuk menertibkan alat peraga, namun jangan sampai merusak. “Kalau memang Panwaslu

dan juga Satpol PP akan melakukan penurunan baliho tidak seharusnya dirusak kan,” ia mempertanyakan perusakan baliho dirinya.

Kekesalan dirinya, lanjutnya, bukan karena menertibkan baliho dirinya, tapi karena sampai merusak. “Kalau memang diturunkan akan saya ikuti, tapi tidak boleh dirusak. Sebab, menurut peraturan boleh diturunkan dan tidak boleh dirusak,” jelasnya.

Usai menjalani mediasi di Mapolsek Tambelangan, Suaidi mengaku akan memproses peristiwa tersebut melalui jalur hukum. “Saya tidak mau dimediasi.

Saya merasa diremehkan dan tersinggung. Ini kan tugas, dan yang saya turunkan itu karena melanggar aturan,” katanya (Koran Madura, 15/1).

Pasal 335 KUHP

HUKUM

Tanah Seluas 2 Ha dalam Sengketa SAMPANG - Tanah seluas dua hektare milik Mat Bardi di Desa Sogien, Kecamatan Omben, dilaporkan ke polisi.

Hosiah, orang yang mengaku ahli waris tanah tersebut, dengan didampingi pengacaranya mendatangi Mapolres Sampang untuk mengajukan laporan tersebut, Rabu (15/1).

Pengacara pelapor, Adi Suhartono, menjelaskan, tanah tersebut awalnya memang digadaikan oleh orangtua kliennya, namun saat ini tiba-tiba dimiliki Mat Badri, warga setempat.

Polisi diharapkan menjadi penengah dalam kasus sengketa tanah tersebut.

“Kita ke sini untuk melaporkan penyorobotan tanah, karena klien saya ini yang mempunyai surat sahnya, dan yang terlapor ini suratnya juga ada tapi hanya keterangan kades,” ucapnya di

mapolres. Laporan ini merupakan yang kedua, setelah sekitar 6 bulan yang lalu telah mendatangi mapolres.

Namun karena laporan pertama belum mendapatkan respons, sehingga pihaknya kembali melapor. Dengan adanya langkah hukum, proses sengketa tanah dapat terselesaikan dan kedepannya jelas pemilik aslinya.

Sementara pihak Polres Sampang menganjurkan pelapor menemui Camat Omben untuk bermediasi, karena hal ini masuk perdata, bukan pidana. =RYAN HARIYANTO/MK

Pelapor dengan didampingi pengacaranya saat mendatangi Mapolres Sampang, Rabu (15/1)

Menanggapi hal itu, Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar melalui Wakapolres Kompol Faruk Afero mengatakan, berkas laporan pemukulan yang dilakukan oleh oknum caleg Partai Gerindra terhadap Suaidi tersebut sudah masuk ke Polres Sampang. Pihaknya saat ini sedang mendalami kasus tersebut

untuk selanjutnya dinaikkan ke proses selanjutnya. ”Saat ini kami sedang mengkaji kasusnya berdasarkan laporan yang masuk. Kemungkinan akan dijerat dengan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan,” katanya kepada sejumlah wartawan, Rabu (15/1).

Ditegaskannya, dalam kasus

ini pihak kepolisian akan tetap memproses secara hukum dan tidak akan memandang posisi pelaku meski saat ini masih aktif menjabat sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Sampang.

“Tetap diproses, meski anggota dewan (DPRD Sampang). Ini sudah masuk ranah hukum. Jadi, tetap diproses secara hukum.

Kalau nanti terbukti bersalah pasti ditindak sesuai undang-undang,” ujarnya.

Sementara Sekretaris DPC Partai Gerindra Agusni mengaku masih akan mempelajari kasus yang menimpa kadernya tersebut. Menurutnya, jika nanti berdampak terhadap citra Partai Gerindra, pihaknya akan melakukan tindak lanjut. Namun, jika itu hanya berdampak terhadap individunya maka yang bersangkutan akan diberi peluang untuk mengatasinya sendiri.

“Saya pelajari dulu (kasus itu).

Jika berdampak pada partai, ya Gerindra akan turun tangan. Jika hanya perorangan maka oknum itu yang akan menyelesaikannya,” terangnya. =RYAN HARIYANTO/ MIFTAHUL ULUM /MK

J

KORAN MADURA

KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III

BANJIR. Pasangan suami istri, menggendong anaknya mengungsi saat terjadi banjir, di Kabupaten Sampang, beberapa waktu lalu.

ant/saiful bahri

Sungai Kemuning Baru Dikeruk Curah Hujan Diperkirakan Masih Tinggi

Tips Menghadapi Banjir

Sampang - Pemerintah Kabupaten Sampang baru melakukan pengerukan Sungai Kemuning guna mengatasi banjir yang sering terjadi di wilayah itu akibat air sungai meluap.

• Bersama aparat terkait dan pengurus RT/RW terdekat bersihkan lingkungan sekitar Anda, terutama saluran air atau selokan dari timbunan sampah.

• Tentukan lokasi posko banjir yang tepat untuk mengungsi lengkap dengan fasilitas dapur umum dan MCK, berikut pasokan air bersih melalui koordinasi dengan aparat terkait, bersama pengurus RT/ RW di lingkungan Anda.

• Bersama pengurus RT/RW di lingkungan Anda segera bentuk tim penanggulangan banjir di tingkat warga, seperti pengangkatan penanggung jawab posko banjir.

• Koordinasikan melalui RT/RW, dewan kelurahan setempat, dan LSM untuk pengadaan tali, tambang, perahu karet, dan pelampung guna evakuasi.

• Pastikan pula peralatan komunikasi telah siap pakai,

“Langkah ini kami lakukan guna mengurangi luapan air ke rumah-rumah warga saat banjir,” kata Kepala Bidang Bina Manfaat Dinas Pengairan Pemkab Sampang Mohammad Zainullah, Selasa (15/1).

Selain melakukan pengerukan sungai, pemkab juga berencana membuat bendungan di hulu sungai untuk menahan aliran air ke wilayah Kota Sampang.

Ia menjelaskan bahwa ada delapan titik yang akan dibangun bendungan guna menghambat laju air dari anak sungai menuju sungai utama.

“Upaya ini memang tidak bisa

mencegah banjir. Akan tetapi, minimal mengurangi debit air sungai sehingga air sungai tidak terlalu tinggi dan akhirnya meluap,” kata Zainullah.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang sebenarnya berencana membuat sungai baru dengan cara membuka aliran sungai baru dari sungai induk Sungai Kemuning.

Akan tetapi, rencana itu tidak mungkin dilakukan pemkab Sampang sendiri, karena dipastikan akan membutuhkan banyak biaya, sedangkan anggaran yang tersedia pada APBD Pemerintah Kabupaten Sam-

pang sangat terbatas.

Kabupaten Sampang merupakan satu-satunya kabupaten di Pulau Madura yang terkenal rawan banjir. Awal tahun ini saja banjir yang melanda Kota Bahari ini sudah terjadi sebanyak tiga kali dengan jumlah kerugian material sekitar Rp 8 miliar.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang Wasnu Hartono menjelaskan bahwa berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan diperkirakan masih tinggi sehingga potensi banjir di wilayah Kota Sampang berpeluang terjadi.

Hampir setiap turun hujan, khususnya di wilayah utara Kabupaten Sampang, Kota Bahari ini selalu tergenang banjir akibat Kali Kemuning meluap. =ABD AZIZ/ANT

guna memudahkan mencari informasi, meminta bantuan atau melakukan konfirmasi.

• Simak informasi terkini melalui TV, radio, atau peringatan tim warga tentang curah hujan dan posisi air pada pintu air.

• Lengkapi dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek gas, dan lilin, selimut, tikar jas hujan, ban karet bila ada.

• Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mi instan, ikan asin, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih.

• Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, antidiare, antiinfluenza.

• * Amankan dokumen penting seperti akta kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya dari jangkauan air dan tangan jahil. (*)

SAMPANG

KORAN MADURA

KAMI 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III

BENCANA ALAM

Puting Beliung Rusak 67 Bangunan Sampang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Sampang menyatakan 67 bangunan di wilayah itu rusak akibat angin puting beliung pada Selasa (14/1).

Menurut Kepala BPBD Sampang Wisnu Hartono, Rabu, ke-67 bangunan rusak itu terdiri dari rumah, mushala dan dapur milik warga Desa Madulang, Kecamatan Omben.

“Jumlah bangunan rumah yang rusak sebanyak 33 unit dengan rincian sebanyak sembilan rusak parah, sembilan rusak sedang, sedangkan sebanyak 14 unit rumah lainnya rusak ringan,” kata Wisnu.

Jumlah mushala yang rusak akibat diterjang angin puting beliung sebanyak 12 dengan rincian tujuh rusak parah dan lima mushala lainnya rusak ringan.

Jenis bangunan lain yang juga rusak diterjang angin puting beliung yang terjadi Selasa (14/1)

AMUK PUTING BELIUNG 33 9 9 14

RUMAH rusak parah rusak sedang rusak ringan

12 MUSHALA 7 rusak parah 5 rusak ringan 22 4 16 2

DAPUR rusak parah rusak sedang rusak ringan

ialah dapur.

Menurut dia, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan

BPBD Pemkab Sampang, jumlah dapur yang rusak akibat musibah itu sebanyak 22 bangunan.

Rinciannya, rusak parah sebanyak empat dapur, rusak sedang sebanyak 16 dan yang rusak ringan sebanyak 2 dapur.

“Jumlah bangunan rusak ini sesuai hasil pendataan petugas di lapangan dan kami akan melaporkan kejadian ini ke Pemprov Jatim agar mendapatkan bantuan,” katanya menjelaskan.

Angin puting beliung yang melanda kawasan itu juga merusak tanaman milik warga karena tertimba pepohonan. Lokasi bencana terletak di desa tenpencil, sekitar 20 kilometer dari Kota Sampang.

Selain di Sampang, angin puting beliung juga melanda tiga desa di Kabupaten Pamekasan, yakni Desa Pangtonggal, Lenteng dan Desa Badung, Kecamatan Proppo, Pamekasan. =ABDUL AZIZ/ANT

K

JELANG PILEG

Gedung Dewan Mulai Ditinggal SAMPANG - Menjelang pelaksanaan pemilihan umum legislatif (pileg) 9 April 2014, suasana gedung DPRD Kabupaten Sampang terlihat semakin sepi dari aktivitas anggota wakil rakyat. Seluruh ruang komisi dan fraksi hanya diisi sebagian kecil anggota dewan.

Sekretaris Dewan Sampang, Sudarmanto, tidak menampik sepinya gedung dewan. Menurutnya, banyak anggota dewan sedang sibuk mengurus konstituen seiring mendekatinya pelaksanaan pileg. “Sekarang banyak yang mengurus konstituennya. Jadi banyak yang tidak masuk,” ucapnya, Rabu (15/1).

Pada akhir bulan ini, pihaknya akan melakukan rapat terkait kampanye anggota dewan yang kembali menjadi caleg. “Akhir Januari ini kami masih akan melakukan rapat mengenai kegiatan kampanye anggota dewan yang kembali menjadi caleg,” jelasnya.

Dari 45 anggota dewan, 14 orang di antaranya kembali menjadi caleg. Mengenai dewan

Sekarang banyak yang mengurus konstituennya. Jadi banyak yang tidak masuk

SUDARMANTO

Sekretaris Dewan Kabupatem Sampang

yang tidak masuk kantor sebelum ada peraturan secara resmi, pihaknya melimpahkan kepada Badan Kehormatan DPRD. Badan Kehormatan DPRD Sampang, Aksan Jamal, Rabu (15/1) saat hendak dikonfirmasi tidak sedang di ruang kerjanya. =RYAN HARIYANTO/MK

JELANG SIDANG SAYERI

Keluarga Korban Berharap Tuntutan Maksimal SAMPANG- Menjelang sidang perdana Sayeri, salah satu tersangka pembunuh Habib Alwi, puluhan keluarga korban mendatangi Kantor Pengadilan Negeri (PN) Sampang dan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Rabu (15/1). Mereka berharap agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) berani melakukan penuntutan secara maksimal terhadap tersangka Sayeri. Sidang perdana Sayeri akan dilaksanakan hari ini (16/1) di PN Sampang.

Abdullah Abdurrahman, salah satu perwakilan kelurga besar Habib Alwi yang datang bersama sekitar lima puluh orang mengatakan, pihak keluarga korban berharap agar JPU tidak main-main dalam menangani kasus tersebut.

Sehingga, JPU bisa menuntut tersangka sampai pada ancaman hukuman maksimal. ”Kami berharap JPU berani menuntut tersangka (Sayeri) dengan tuntutan hukuman mati. Dan para hakim pun kami harapkan bisa memutuskan dengan hukuman mati juga. Ini biar menjadi

DATANGI JAKSA: Perwakilan keluarga besar Habib Alwi saat mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Sampang untuk memberi dukungan menjelang sidang perdana salah satu tersangka pembunuh Habib Alwi, Rabu (15/1).

pelajaran hukum bagi masyarakat Madura,” katanya kepada Koran Madura.

Menurutnya, penuntutan

secara maksimal tersebut supaya memberi efek jera bagi masyarakat yang lain. Sehingga peristiwa carok dan pembunu-

han dalam varian lainnya tidak mudah terjadi di Madura. Itu akan ikut memperbaiki citra Madura di masa depan. Sebab,

selama ini, kata dia, peristiwa carok di Madura sudah menjadi semacam tradisi yang tidak terpuji.

“Kami berharap para jaksa dan hakim ikut menjaga citra Madura ke depan dengan memberi efek jera dalam kasus-kasus serupa pembunuhan ini. Sehingga ke depan masyarakat tidak mudah membunuh orang,” tegasnya.

Sementara JPU Bagus Wicaksono yang menemui keluarga Habib Alwi di lobi Kejari Sampang mengatakan, pihaknya tidak akan main-main dalam menangani kasus tersebut. Saat ini pihaknya memang sedang menyiapkan penuntutan terhadap tersangka Sayeri dengan dakwaan pembunuhan berencana. Sehingga tuntutannya bisa maksimal. ”Tersangka memang akan kami dakwa dengan Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana jo Pasal 338 tentang Pembunuhan Tidak Direncanakan. Nanti tinggal yang mana yang terbukti,” jelasnya. =MIFTAHUL ULUM

L

KORAN MADURA

Bangkalan

KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III KORAN MADURA

L

KAMIS 16 JANUARI 2014 No. 0281 | TAHUN III

Ada Dokumen Dana Kampanye Tak Transparan Hanura-PBB Bisa Dipidana Jika Terbukti Melawan UU/8/2012

BANGKALAN - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan menemukan dari 12 Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu terindikasi ada yang tidak menghargai transparansi laporan dokumen dana kampanye. Parpol tersebut Partai Hanura dan PBB. Dalam laporan dana kampanye tahap pertama, Hanura menyerahkan dokumen dana kampanye Rp.100.000, sedangkan PBB menyerahkan dokumen dana kampanye sebesar Rp 200.000.

Padahal PKPU no 17 tahun 2013 tentang pedoman pelaporan dana kampanye menyebutkan laporan tersebut berisi dana mengenai berjalannya keuangan pada masa kampanye. Sehingga pelaporan dana kampanye Parpol menjadi kewajiban dalam rangka akuntabilitas publik. Namun apabila dalam laporan hanya mencantumkan dana Rp 100 ribu dan Rp 200 ribu, hal itu jelas menun-

jukkan sikap parpol yang tidak serius. Sebab dana tersebut sangat tidak memungkinkan untuk melakukan kampanye dalam mobilisasi massa demi suksesnya mengusung satiap calon pada pemilu mendatang.

“Dari 12 Parpol peserta Pemilu ada yang kurang serius melaporkan dana kampanye itu, yakni Partai Hanura, hanya melaporkan Rp 100 ribu, kemudian Partai Bu-

lan Bintang (PBB) Rp 200 ribu,” ujar Ketua Pokja Kampanye KPUD Bangkalan, Abd Shomad.

Pihaknya sangat menyayangkan terhadap sikap Parpol tersebut. Apalagi dalam pelaporan dana kampanye, Parpol peserta Pemilu di tahap pertama mereka hanya memberi laporan tanpa pengeluaran. Sejatinya harus melaporkan sedetail mungkin terkait dana yang masuk pada rekening Parpol dan pengeluarannya. Apabila yang terjadi seperti itu, keinginan terwujudnya transparansi serta akuntabiltas terkait aliran dana yang ada tidak akan pernah terealisasi.

“Setelah kami lihat Partai Hanura dan PBB yang paling kecil dari partai yang lain. Jadi ini pertanda kurang serius. Secara wajar uang Rp 100 ribu buat beli jajan sudah habis, bagaimana

untuk mobilisasi massa,” tanyanya.

Pihaknya berharap dukungan masing-masing Parpol dengan memberikan laporan dana kampanye sebaik dan sejujur mungkin. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi untuk menghindari kecurigaan yang dapat memicu terjadi permasalahan. Dengan demikian, untuk pelaporan dana kampanye tahap kedua pada bulan Maret mendatang, semua Parpol harus melaporkan pemasukan dan pengeluaran. Kejadian semacam ini agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

“Kami harap di tahap kedua itu lebih banyak dari sekarang, karena dana kampanye itu akan diaudit oleh akuntan Publik,” harapnya.

Shomad berharap Parpol

peserta Pemilu dalam memberikan laporan dana kampanye untuk tidak membuat laporan fiktif. Sebab pemalsuan merupakan tindak pidana yang mengandung konsekuensi hukum. Jangan sampai ada Porpol yang nantinya tercoret akibat pemalsuan laporan. Oleh sebab itu, bagi semua Parpol agar lebih mematuhi peraturan yang ada. Sehingga apa yang menjadikan keinginan bersama menganai transparansi dan akuntabilitas bisa terwujud.

“Dalam pasal 280 Undangundang No 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPRD, DPD, apabila dengan sengaja memberikan keterangan palsu dalam laporan dana kampanye bisa dipidana 1 tahun dan denda Rp 12 juta,” ancamnya. =DONI HERIYANTO/RAH

dihabisi.

“Pada Sabtu malam, para pelaku sempat menyanggong keberadaan Rendy di Ramaya-

na Bungurasih. Namun saat itu juga tidak berhasil menemukan Rendy,” ungkapnya.

Permbunuhan tersebut baru berlangsung Selasa,(14/1) pagi hari. Sebelum eksekusi dilakukan, ketiga pelaku lainnya menghubungi Rosi jika Rendy sudah dikuasai, saat itu juga Rosi langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP). Lalu korban dihabisi nyawanya di sebuah tenda PKL dengan digorok lehernya menggunakan sebilah keris kecil sekitar pukul 09.30 wib.

Aksi nekad tersebut ketahuan oleh warga sekitar lokasi. Rosi berhasil ditangkap lalu diserahkan ke Mapolsek Sukolilo Bangkalan. Sedangkan nyawa Rendy sudah tak lagi bisa ditolong akibat mengeluarkan darah yang cukup banyak dalam perjalanan menuju RSUD. Syamrabu.

Di tenda PKL milik Kiptiyah yang sehari-hari digunakan untuk berjualan soto dan es kelapa muda itu ditemukan bercak darah di kursi dan terpal tenda. Petugas juga menyita bungkus keris warna merah, kaos warna biru milik korban yang berlumuran darah, celana jean warna abu-abu, kaos singlet putih, dan jaket hitam

merk Boss serta sebungkus rokok berikut korek apinya sebagai barang bukti.

“Hasil penyidikan sementara tersangka terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP, saat ini kami melakukan pengejaran di derah Surabaya dan Sampang untuk menangkap tersangka lainnya,” tutur Andi.

Perlu diketahui pembunuhan terhadap Alfarisi terjadi pada 14 Novermber 2013 malam hari.

Setelah insiden itu, polisi berhasil menangkap Dwiki Bagus.

Pembunuhan itu berawal dari pertengkaran di depan Happy Cafe Bungurasih antara Alfarizi yang menjadi tukang parkir di tempat itu dengan Dwiky Bagus, karena Dwiky menolak membayar uang parkir.

Tak berselang lama kemudian, mereka berdua bertemu kembali di depan sebuah warung nasi pecel dekat pintu masuk pertokoan Ramayana. Waktu itu, Dwiky mengaku ingin meminta maaf kepada Alfarizi, namun ditolak.

Geram atas penolakan itu, Dwiky kembali pulang untuk mengambil celurit. Dengan celurit itu, Dwiky menghabisi nyawa Alfarisi. =DONI HERIYANTO/RAH

DENDAM

Nyawa Dibayar Nyawa BANGKALAN - Salah satu pelaku pembunuhan, Rosi (24), warga Bulak Banteng Surabaya, di hadapan penyidik kepolisian mengaku nekad menghabisi nyawa Rendy (25), warga Bungurasih, Waru, Sidoarjo di tenda pedagang kaki lima (PKL) Suramadu Dusun Pangpong Desa Sukolilo Kecamatan Labang, karena menganggap korban bertanggungjawab atas terbunuhnya paman pelaku, Farid Alfarizi.

Rosi beserta tiga pelaku lainnya yang saat ini masih dalam pengejaran polisi belum bisa menerima kematian Alfarizi, meski sudah menangkap Dwiki Bagus (19), warga Tumpang Malang dengan tuduhan membunuh Alfarizi.

Dari rasa dendam itulah Rosi dan tiga pelaku lainnya memiliki niat untuk membalas kematian pamannya. Terlebih kematian Alfarisi harus dibalas dengan nyawa salah satu yang terlibat pembunuhan tersebut.

Kasat Reskrim Polres Bangkalan, Andy Purnomo mengungkapkan pembunuhan terhadap Rendy sudah direncanakan sekitar sepekan sebelumnya. Perencanaan itu dilakukan di rumah almarhum Alfarizi yang tak lain

paman dari keempat pelaku. Pada saat itu juga diputuskan, eksekusi terhadap korban dilakukan di sekitar Ramayana, tempat Alfarizi

KORAN MADURA

BANGKALAN

KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III

M

PENCEMARAN LINGKUNGAN

Dewan Mengintai Satpol PP dan KP2T BANGKALAN – Perusahaan ternak ayam di Desa Keramat makin mendapat penolakan warga, setelah diketahui UD Sinar Utama yang menangani peternakan itu tidak mengantongi izin. Apalagi limbah peternakan tersebut sangat mencemari lingkungan. Menimbulkan bau tak sedap yang sangat mengganggu warga sekitar. Oleh sebab itu, DPRD Bangkalan akan memanggil Satpol PP dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T).

GUDANG. Proses pengangkutan beras yang terjadi di gudang bulog, beberapa waktu lalu.

Pemkab Tak Peduli Rakyat Miskin Terbukti Pagu Raskin 2014 Belum Ada Perubahan BANGKALAN – Selama ini Pemerintah Kabupaten Bangkalan ternyata tidak mempedulikan rakyat miskin di daerah tersebut. Buktinya pagu beras miskin (raskin) yang telah ditetapkan pemkab tahun 2014 tidak menunjukkan pengurangan. Jumlah masyarakat penerima masih tetap sama dengan pagu raskin tahun sebelumnya.

Sungguh pun begitu pemkab tidak mau mengakui kegagalannya mengentas kemiskinan. Malah pemkab berdalih tidak adanya perubahan jumlah angka pagu itu disebabkan oleh pemerintah pusat, karena kebijakan sepenuhnya diambil oleh pemerintah pusat.

Pemkab menyatakan tidak adanya penurunan jumlah penerima tidak bisa dianggap sebagai penentu gagal-suksesnya pembangunan di daerah. Sebab perhitungannya dinilai berdasarkan tingkat keberhasilan skala nasional.

“Dari hasil penetapan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), maka pagu raskin (beras miskin) tahun 2014 adalah sebesar 85.068 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM),” kata Rudiyanto, Kabag Perekonomian Setda Bangkalan, kemarin (15/1).

Jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat ini masih sama dengan tahun 2013. Jadi, pagu beras miskin untuk tahun 2014 bagi Kabupaten Bangkalan adalah sebesar 1.531.224 kilogram atau setara dengan 1.531,224 ton.

Dalam penentuan pagu raskin ini, Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) merujuk data kemiskinan yang dimiliki PPLS. Hal itu berbanding terbalik bila dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tangga miskin di kabupaten Bangkalan jauh lebih banyak, yaitu 144. 072. Namun TNP2K memiliki standar kemiskinan yang berbeda. Sehingga pagu raskin untuk kabupaten Bangkalan masih tetap ditentukan sama dengan tahun lalu.

“TNP2K memiliki indikator sendiri dalam menentukan jumlah penerima Raskin, sehingga adanya perbedaan. Salah satunya kriteria penerima raskin tidak boleh ada penerima yang memiliki kendaraan bermotor,” ungkapnya.

Surat dari Kementerian Kesra melalui Pemprov Jatim ke Kabupaten Bangkalan sudah diterima.

Tinggal menunggu kesiapan di bawah untuk segera melakukan distribusi raskin ini. “Kami perkirakan sekitar awal bulan Februari mendatang, launching perdana pendistribusian raskin (beras miskin) akan dilaksanakan,” jelasnya.

Dia menjelaskan satu RTSPM akan menerima 15 kilogram per

bulan, dengan harga beli Rp 1.600 per kilogram. Lebih jauh, Rudiyanto mengingatkan bahwa pagu raskin ini bukan indikator keberhasilan pembangunan. Jangan lantas dengan melihat pagu yang masih tetap, maka kemudian diambil kesimpulan bahwa pemerintah daerah gagal mengentas angka kemiskinan. Sebab indikator keberhasilan pembangunan itu banyak. “Namun secara nasional, penurunan angka kemiskinan sebesar 30% tercapai,” cetusnya.

Sementara itu, Kasubag produksi Daerah pada Bagian Perekonomian Setda Bangkalan, Saat, SH, MM mengungkapkan sistem pendistribusiannya tidak lagi cash and carry (penebusan). Akan tetapi, raskin didistribusikan terlebih dahulu, baru masyarakat membayar. Ini adalah upaya untuk menghindari kemacetan distribusi akibat gagal tebus dari masing-masing Kepala Desa.

Langkah ini, lanjutnya, dianggap efektif sebagai solusi terbaik tersendatnya distribusi akibat minimnya penyediaan dana talangan dari kas desa untuk melakukan penebusan beras ke Gudang Bulog. Setelah distribusi raskin ke desa sudah dilakukan dan terbukti masih tersendat di pembayaran, maka kebijakannya adalah menghentikan distribusi di satu titik macet tersebut hingga terbayar tunggakan pembayaran bulan sebelumnya. “Itu dilakukan agar memudahkan proses pendistribusian raskin,” ucapnya. =RIDWAN/RAH

Perusahaan baru melakukan perpanjangan izin sejak 2012 dan hingga saat ini izinnya belum juga keluar karena belum mendapat rekomendasi analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Peternakan setempat.

“Besok (hari ini) jam 10 kami akan panggil satpol PP dan BP2T terkait masalah ini. Mengapa keduanya? Karena sebelumnya izin HO diterbitkan oleh satpol PP, dan setelah itu izin HO diterbitkan oleh BP2T. Kami ingin mengkonfirmasi terkait perizinannya kepada kedua pihak tersebut,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan, Siti Fatho-

nah Rachmaniyah.

Politisi Hanura ini menyatakan izin operasi perusahaan peternakan tersebut baru keluar pertama kali sejak 2007 dan habis masa berlakunya pada tahun 2010. Perusahaan baru melakukan perpanjangan izin sejak 2012 dan hingga saat ini izinnya belum juga keluar karena belum mendapat rekomendasi analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Peternakan setempat.

“Jadi 4 tahun perusahaan ini berjalan tanpa mengantongi izin, lalu pertanyaannya mengapa dibiarkan beroperasi?” tanya Fathonah Menurutnya, banyak pihak yang dimungkinkan bersalah dalam permasalahan ini. Kendati demikian pihak perusahaan adalah yang paling bertanggung jawab, dalam masalah pencemaran lingkungan yang dikeluhkan warga tiga desa itu. Sangat dimungkinkan bahwa kedepan DPRD akan merekomendasikan penghentian operasional usaha bagi perusahaan peternakan tersebut.

Sementara itu, wakil dari Desa Keramat, M. Toha menuntut agar peternakan itu ditutup.

Sebab selain tidak mengantongi izin, keberadaan perusahaan tersebut sangat menggangu kesehatan pemukiman warga sekitar lokasi peternakan. Apalagi sekitar 20 orang saat ini terserang penyekit muntaber akibat wabah lalat yang bertebaran di pemukiman warga. =DONI HERIYANTO/RAH

LOKASI PETERNAKAN. Kandang ayam pedaging milik UD. Sinar Utama yang tidak memiliki izin operasi selama empat tahun.

KORAN PROBOLINGGO N KORAN MADURA N MADURA Lapsus

KAMIS 16 JANUARI 2014 No. 0281 | TAHUN III

KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III

Kasus Korupsi Mengendap Pengamat: Kejari Tidak Transparan

KOKOH. Gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumenep tampak berdiri kokoh meski dalam menangani kasus sangat lemah.

SUMENEP - Kejahatan korupsi sudah mengakar di Republik ini, bahkan sudah merambah hingga ke berbagai daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Sumenep. Tingginya jumlah kasus korupsi yang ditangani Kejari Sumenep menunjukkan ancaman bahaya korupsi itu semakin nyata.

Sayangnya, dari sejumlah kasus yang ditangani Kejari Sumenep belum menunjukkan adanya penanganan serius. Sejumlah kasus korupsi besar justru masih mengendap. Kejaksaan tampak kesulitan untuk membongkar kasus yang telah nyatanyata merugikan negara.

“Ngendapnya sejumlah kasus korupsi menunjukkan kinerja Kejari lamban dalam mengungkap kejahatan korupsi yang menyebabkan kerugian negara bahkan hingga miliaran rupiah.

Mestinya, Kejari tidak usah kebingungan dalam mengusut kasus korupsi sebab faktanya pemeriksaan saksi-saksi sudah bisa men-

jerat koruptor,” kata pengamat hukum, Ach. Novel.

Berdasarkan data yang dihimpun Koran Madara, sejumlah kasus yang masih nunggak di kejari hingga kini belum terungkap dia ntaranya penggelapan dana pugar 2012 di Desa Marengan, penyelewengan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), kasus bantuan pengadaan sapi betina produktif di Desa Batang-Batang, kasus pelabuhan rakyat (pelra) di Desa Kalianget yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 3 miliar, dan dugaan pendistribusian dan pengadaan beras untuk keluarga miskin (raskin) 2008.

Ia mengaku kecewa dengan kinerja kejari. Berdasarkan kasus korupsi yang masih menumpuk di kejari, tidak ada alasan bagi kejari untuk tidak menjerat oknum sebagai tersangka. “Masalahnya dimana coba? Jika kejaksaan mengalami kesulitan, kan penyidik kejaksaan tinggal memberikan informasi itu secara terbuka atau transparan pada masyarakat terkait kesulitan yang dihadapinya, ” jelas Novel.

Penyebab mandeknya kasus korupsi dinilai tidak jelas. Jika kejari transparan dan menyampaikan secara terbuka pada publik, niscaya masyarakat juga bisa ikut

proaktif memberikan informasi pada kejari. “Nah yang terjadi kan justru penyidik mengalami kesulitan sementara kesulitan itu tidak pernah diketahui publik, gimana publik bisa membantu?” katanya.

Jika faktornya kesulitan mengungkap kasus kejahatan korupsi akibat dari ful paket data atau bukti minim, kejari bisa menyam-

Ini kan akhirnya membuat penanganan kasus korupsi bias atau kabur,”

Ach. Novel

Pengamat Hukum paikan secara terbuka pada publik melalui media. Sebab, masyrakat juga gerah dengan korupsi. Katanya, ini bagian dari kontrol masyarakat terhadap penyelenggaran negara untuk mencegah korupsi semakin merajalela.

Namun jika penyidik masih kesulitan menngungkap skandal korupsi, lanjut Novel, penyidik juga bisa menanyakan pada BPKB (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) terkait data

ali ridho/koran madura

atau bukti yang bisa menjerat para koruptor.

Pengamat hukum ini juga tidak menampik jika terkadang terjadi kelambanan dari BPKP dalam mengaudit. Sehinga jika audit BPKP belum turun, penyidik kejaksaan bisa menanyakan langsung pada BPKP. “Ini kan akhirnya membuat penanganan kasus korupsi bias atau kabur,” ujarnya.

Selain itu memang ada indikasi ketidakseriusan penyidik dalam mengungkap kejahatan korupsi di Sumenep. Buktinya, meski kasus itu sudah lama mengendap di kejari, tersangkanya belum juga ditetapan. Ini yang publik kecewa dengan kinerja kejari yang tak kunjung memberikan kepastian tehadap kasus korupsi itu.

“Bagi Kejari mudah kok, jika kasus korupsi tidak terbukti, tinggal kasus itu di SP3. Bukannya malah dibikin menggantung.

Jika dibiarkan menggantung, ya masyarakat wajarlah bertanyatanya, ada apa dengan Kejari?” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Jatim Corruption Watch (JCW), Sajali justru menganggap tidak terungkapnya sejumlah kasus korupsi mengindikasikan kejari ada permainan. Dia lantas menganalogikan dalam ren-

N

cana anggaran untuk membeli air mineral kemudian dibuat membeli kapsul. “Ini kan sudah masuk pidana?” katanya.

Dalam KUHAP juga sudah diatur bahwa untuk menjerat para koruptor hanya dibutuhkan dua alat bukti. Jadi tidak perlu repot untuk membongkar kejahatan korupsi, sebab saksi hanya penguat bukti. Pernyataan dan hasil pemeriksaan sudah cukup untuk menetapkan status seseorang sebagai tersangka atau tidak.

Jika Kejari berasalan bahwa masih kesulitan terkait dengan saksi yang tutup mulut atau sudah dipengaruhi pelaku, maka saksi itu bisa ditetapkan sebagai tersangka. Pasalnya saksi sudah mempersulit penyidik.

“Termasuk juga saksi yang dipanggil dua kali tidak datang, saksi bisa dijemput paksa oleh penyidik. Apalagi saksi mau berbohong atau mengelak untuk memberikan keterangan. Jelas saksi bisa dijerat dengan hukum. Artinya saksi bisa dipidana sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang atau KUHP,” tegas Sajali.

Dia juga menegaskan saksi tidak bisa bungkam atau tutup mulut terkecuali bisu. Jika saksi bungkam makin jelas adanya persekongkolan saksi dengan penyidik. Jika tidak ada persekongkolan, penyidik bisa langsung menahan saksi yang bungkam karena sudah mempersulit kerja penyidik.

“Wah kalau Kejari beralasan mengalami banyak kendala di lapangan terkait minimnya saksi sebagai pembuktian atau proses penyidikan, itu gombal. Sebab penyidik harus mendasarkan pada fakta hukum bukan cuma berkelit dengan alasan yang tidak ilmiah.

Jika merah ya merah jangan dibilang biru. Itu sama saja cari-cari alasan dan cenderung mengulur waktu proses. Jika tidak ilmiah, kajian hukumnya berarti amburadul,” katanya.

Terpisah, anggota Komisi A Darul Hasyim Fath memberikan kesempatan penegak hukum bekerja. “Jalan pikiran bijak harus kita pertahankan sampai kapan pun.

Kendati demikian para penegak hukum tak bisa mengabaikan rasa keadilan publik yang berharap seluruh proses hukum terus bergulir untuk kepentingan dan kepastian hukum,” tandas anggoat F-PDIP yang membidangi Komisi Politik dan Pemerintahan.

Sementara Kejari Sumenep R Adi Wibowo berjanji akan tetap serius menangani kasus-kasus korupsi yang sudah masuk diinstansinya. Hanya saja ini masih dalam tahap proses penyelidikan dan pengumpulan barang bukti.

Jika dirasa cukup bukti, penyidikan akan segera dituntaskan.

“Saya sangat ingin segera kasus hukum ini tuntas,” pungkasnya. = ALI RIDHO/MK

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Komunitas

KORAN MADURA

KAMIS 16 JANUARI 2014

KAMIS 16No. JANUARI 2014| |TAHUN No. 0281 |IIITAHUN III 0281

OO

Ayo Melek Lingkungan, Rek! SURABAYA – “Salam Hijau Lestari!” Demikian sapaan diawal pertemuan Koran Madura dengan Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan (KJPL) Indonesia, penggiat pecinta lingkungan hidup yang didalamnya terdiri dari berbagai jurnalis.

KJPL Indonesia merupakan organisasi yang dibentuk oleh para jurnalis, maka di awal pendiriannya, dominasi anggota adalah para jurnalis, namun di tengah aktifitasnya mereka mengembangkan organisasi, banyak usulan dan saran, agar organisasi tersebut tidak menutup diri, untuk penggiat lingkungan lainnya, yang sama-sama memiliki visi misi menyelamatkan lingkungan hidup lewat beberapa program lainnya.

Keanggotaan KJPL Indonesia di dalamnya terdiri dari anggota kehormatan, anggota inti dan anggota relawan. Anggota kehormatan ini diberikan pada para pendiri dan pencetus awal dibentuknya KJPL Indonesia.

Mereka adalah para aktifis lingkungan hidup yang sudah banyak berperan mendukung terbentuknya komunitas tersebut. Selain itu, para akademisi yang mendorong terbentuknya KJPL Indonesia pada 1 Juni 2006 lalu.

Kedua, anggota inti yakni bagi mereka yang aktif sebagai para jurnalis di media massa dan masuk dalam kepengurusan, serta wajib selalu berpartisipasi langsung mendukung terlaksananya program-program.

Ketiga, anggota relawan dikhususkan bagi semua warga masyarakat yang ingin mendorong suksesnya program-program penyelematan lingkungan hidup dan sifatnya tidak mengikat, termasuk pelajar, mahasiswa, aktifis lingkungan, maupun kader lingkungan.

Ketua KJPL Indonesia, Teguh Ardi Srianto mengatakan Indonesia sampai saat ini, terus mengalami masalah lingkungan yang disebabkan perilaku manusianya sendiri atau akibat gejala alam itu sendiri.

“Berbagai polusi dan pencemaran, kerusakan hutan, banjir, tanah longsor, keracunan bisa jadi hanya sebagian dari kejadian sebenarnya yang pernah terungkap. Karena itu, profesi

g. armadianto semeru/koran madura

BERPOSE. Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan (KJPL) Indonesia saat berpose bersama usai melakukan kegiatan penghijauan.

jurnalis dengan medianya diharapkan bisa menggunakan ‘kesaktiannya’ untuk menjadi pembawa aliran keberanaran yang profesional dalam menyampaikan masalah dan solusi permasalah lingkungan,” ujar reporter Suara Surabaya FM ini.

Menurutnya, masalah lingkungan kebanyakan baru akan menjadi berita bila sudah membawa korban materi atau jiwa, padahal dalam faktanya sangat banyak masalah yang belum ditemukan, dibuka, didiamkan atau bahkan perlakuan-perlakuan lainnya.

“Membangun kesadaran masyarakat untuk lebih peduli pada lingkungan adalah hal yang berat. Lewat profesi jurnalis diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi semua unsur karena mereka memiliki hubungan erat dengan berbagai golongan sosial, ekonomi, dan strata pendidikan,” tegasnya.

Untuk diketahui, KJPL Indonesia dibentuk bertujuan untuk membangun kapasitas pemahaman masalah lingkungan hidup di Indonesia, meningkatkan kemampuan peliputan berita lingkungan hidup, membangun jaringan antara jurnalis dengan narasum-

ber dan tidak kalah pentingnya, yakni penyadaran masyarakat untuk pelestarian lingkungan hidup.

Untuk mencapai tujuan tersebut, lanjut Teguh, KJPL sudah melakukan serangkaian training dan beberapa kegiatan pelestarian dan perbaikan lingkungan, juga pengawasan pada pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, termasuk pengawasan terhadap penegak hukum yang berkaitan dengan lingkungan.

“Pelan-pelan masyarakat luas, pemerintah dan elemen-elemen terkait lainnya akan lebih ‘melek’ (sadar-red) dan berperan secara aktif dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah lingkungan yang ada,” jelasnya.

Sebagai contoh, pencemaran yang dilakukan oleh industri di sepanjang Kali Surabaya disetiap musim hujan tiba yang berdampak pada matinya jutaan iklan di Kali Surabaya.

“Khususnya di ruas antara Waru Gunung sampai Gunungsari kondisi airnya sangat keruh, bahkan timbul endapan lumpur ke permukaan. Kami menduga kuat pencemaran selalu dilakukan dini hari, dan paginya diketahui banyak ikan yang mati. Ikan-ikan yang mati itu, diantaranya jenis

wader, bader atau tawes, nila dan keting,” ungkapnya dengan nada geram.

Pihaknya, lanjut Teguh, mendesak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Timur untuk serius mengatasi permasalah tersebut. “Kami berharap kasus ini tidak terjadi terus-menerus, karena dalam satu bulan kasus pencemaran terjadi di Kali Surabaya dan mengakibatkan jutaan ikan mati,” tambahnya.

Selain itu, Teguh juga minta polisi tidak ragu lagi menegakkan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas mengatur sanksi untuk pelaku pencemaran di Kali Surabaya. “Jangan hanyajadi macan ompong, tapi harus diterapkan aturan yang sudah ada,” tegas Teguh.

Teguh juga meminta kepada warga di Mojokerto, Gresik, Sidoarjo dan Surabaya untuk tidak mengambil ikan yang mati akibat pencemaran, karena akan berbahaya untuk kesehatan dan keberlanjutan regenerasi. “Ikanikan itu matinya karena limbah yang mengandung racun, jadi sebaiknya tidak dikonsumsi, dampaknya tidak sekarang, tapi puluhan tahun lagi,” jelasnya.

Selama 7 (tujuh) berjalan sederet prestasi telah diraih dalam melestarikan lingkungan hidup. Salah satunya, Piagam “Tjap balai Pemuda” yang diberikan Sjarikat Poesaka Surabaya (Surabaya Heritage Society) karena dinilai berpartisipasi dalam melestarikan cagar budaya lingkungan.

Direktur Surabaya Heritage Society, Freddy Handoko Istanto mengatakn perhargaan itu untuk kali ke empat diberikan lembaga tersebut, pada insan media atau jurnalis dan warga Surabaya yang punya kepedulian tinggi pada pelestarian cagar budaya. “Ketua KJPL Indonesia layak menerima penghargaan itu, karena sudah tidak bisa dibantah upaya dan semangat juga prestasi yang dilakukan dalam penyelamatan lingkungan di Surabaya sudah terbukti,” terang Freddy.

Menurut Freddy, dengan dimotori Teguh Ardi Srianto, KJPL Indonesia sebagai lembaga dan organisasi para jurnalis yang punya konsentrasi pada upaya pelestarian dan penyelamatan lingkungan. “Dengan penghargaan itu, diharapkan KJPL Indonesia dibawah koordinasi Teguh, bisa lebih mantab lagi dalam menjaga kelestarian cagar budaya lingkungan di Surabaya, yang juga jadi modal Surabaya di bidang pariwisata,” ujar Freddy.

Dengan sederet prestasi yang diraihnya, Teguh akui banyak halangan dan rintangan yang harus ditempuh.

Mengingat apa yang mereka hadapi adalah industri atau manufacture besar yang memiliki power (kekuasaan).

“Kami yakin bisa menghadapi apapun yang ada di depan kami,” pungkasnya.

Teguh tidak bosanbosannya mengingatkan kepada semua lapisan masyarakat untuk sadar dan berperan serta secara aktif dalam pelestarian lingkungan hidup yang ada dan akan datang.

Salam Hijau Lestari! = G. ARMADIANTO SEMERU

KORAN MADURA PROBOLINGGO PKORAN

P

KAMIS 16 JANUARI 2014 | No. 0281 | TAHUN III 16 JANUARI 2014 KAMIS

MADURA

No. 0281 | TAHUN III

QURNIA ANDAYANI

Perempuan Harus Mampu Bersaing Nia, begitu dirinya akrab disapa.

Menurutnya perempuan harus mampu bersaing dalam kehidupan ini, agar tidak tergilas oleh zaman yang kian menyuguhkan berbagai tantangan.

Perempuan yang mampu bersaing tentu dibekali dengan prestasi. Maka tak mengherankan apabila anak ketiga dari tiga bersaudara ini, meskipun usianya masih muda, telah meraih segudang prestasi.

P

enitian kariernya terbilang sulit. Setelah menamatkan pendidikan Diploma 3 Kebidanan pada tahun 2008 hingga 2011, perempuan bernama lengkap Qurnia Andayani ini melanjutkan pendidikan Diploma 4 Kebidanan, lulus pada tahun 2012. Pada saat bersamaan, dirinya juga menempuh S1 Pendidikan Bahasa Inggris, mulai tahun 2008 hingga 2012.

Terdidik dalam keluarga yang mencintai pendidikan, menciptakan spirit baginya untuk menjadi seorang pendidik dan orang yang bisa berbagi pengetahuan tentang sesuatu yang dimilikinya. Setahun sudah, dia meniti karir sebagai seorang staf pengajar (dosen) kebidanan dan bahasa Inggris di sebuah perguruan tinggi kesehatan swasta di Bangkalan.

Dia pun mengutarakan pengharapan karier tertingginya adalah menjadi guru besar di bidang keilmuannya yang tentu akan membutuhkan usaha yang sangat keras dan panjang.

Saat ini, Perempuan pencinta batik Madura ini

juga sedang aktif melanjutkan pendidikan pascasarjana pada program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Kesehatan Ibu dan Anak di salah satu universitas ternama di Surabaya.

Aktivitas sebagai pengajar sekaligus mahasiswi program pascasarjana tidak cukup membuatnya puas. Dia turut berperan dan bergabung dengan organisasi kampus dan organisasi hijabers Bangkalan, volunteer, pada salah satu taman baca di Surabaya. Tak hanya itu, dirinya mengaku menjadi make-up dan hijab consultant, entrepreneur di bidang aksesories hijab. Harapannya, kelak dirinya bisa merintis klinik bidan praktik mandiri (BPM) melalui ujian kompetensi dan persyaratan panjang.

Di usia ke 23, segudang prestasi telah dia toreh, antara lain Jebbing Junior Harapan I

Duta Wisata Kabupaten Bangkalan 2006, Jebbing harapan II Duta Wisata Kabupaten Bangkalan 2008, Juara terbaik makeup Sari Ayu Martha Tilaar Surabaya 2011.

Berawal dari minat dan hobi dalam dunia modelling menga n t a rk a n dara m a nis ini

menjadi finalis wajah muslimah Indonesia 2013.

Prestasi lain yang didapat menjadi juara 1 Fashion Busana Muslim Madura 2013, Finalis Puteri Jilbab Indonesia 2013 dan mendapat amanah menjadi juri untuk ajang fashion busana muslim di Bangkalan.

Bagi perempuan yang memutuskan berhijab sejak usia 8 tahun ini, muslimah apalagi seorang model dapat tampil anggun dan memukau dalam balutan hijab. Baginya muslimah itu indah saat berhijab.

Dan tentunya muslimah juga akan merasakan nyaman dan aman saat mengenakan hijab.

"Segala pencapaian dan prestasi yang telah dia raih tidak terlepas dari dukungan kedua orangtua, keluarga dan sahabat," kata gadis kelahiran 30 Juni 1990 ini.

EKA RISTI KAMALIA AINI

Belajar Disiplin dari Paskibraka anyak pengalaman yang dialami saat menjadi pasukan pengibar bendera sang pusaka merah putih (paskibraka). Salah satunya belajar disiplin dan penuh tanggungjawab. Menjadi anggota paskibraka memang tidak mudah. Butuh keuletan dan berani dalam menghadapi segala sesuatu rintangan. Tak hanya itu, namun untuk menjadi seorang anggota paskibraka juga harus melalui proses selektif yang tidak mudah.

Hal inilah yang dialami oleh seorang siswi kelas XI SMKN I Kota Probolinggo, Eka Risti Kamalia Aini.

“Banyak siswa yang ikut seleksi menjadi anggota paskibraka, namun banyak juga yang tidak lulus,” katanya kepada wartawan, Rabu (15/1).

Saat mengikuti seleksi anggota paskibraka tersebut, Eka Risti Kamalia Aini mengaku sedang sakit. Namun kondisi sakit bukan berarti sebuah halangan untuk mengikuti proses seleksi itu.

Berdasarkan sebuah keinginan yang besar itulah, putri pasangan Sugiarto dan Siti Khotijah itu kemudian berhasil lulus dalam penyaringan yang begitu ketat.

Eka menjelaskan, saat menjadi anggota paskibraka itu, banyak pengalaman yang sangat berharga yang dia peroleh. Dia ditempa agar bersikap disiplin dalam menghadapi hidup.

Tidak hanya itu, prinsip “karsa” ternyata menjadi sebuah cermin agar kompak antar sesama.“Jika ada yang sakit, maka semuanya akan merasakan sakit. Prinsip seperti itu yang menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berharga bagi saya,” katanya.

Selama berlatih selama tiga bulan lamanya menjadi seorang anggota paskibraka, dia bersama dengan anggota paskibraka lainnya diajarkan sikap leadership. Pada intinya, menjadi seorang pemipin itu ternyata memang tidak mudah. =Muhammad Sugianto