e Paper Koran Madura 16 April 2014

KORAN MADURA

RABU

1

RABU 16 APRIL 2014 | No. 0343 | TAHUN III 0328-6770024 www.koranmadura.com

16 APRIL 2014 | No. 0343 | TAHUN III ECERAN Rp. 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

s, PKB Soal Cawapre PDIP ap ik Tunggu S dra dan Gerin Nasional | 3

ant/m agung rajasa

MOSI TIDAK PERCAYA. Ketua DPW PPP Wilayah NTT Zaidin Umar (tengah) didampingi Ketua DPW PPP Wilayah Sumut Fadli Nurzam (ketiga kanan) dan Ketua DPW PPP Wilayah Jawa Barat Rahmad Yasin (ketiga kiri) bersama perwakilan DPW PPP Indonesia mengangkat tangan mereka seusai memberikan keterangan mengenai pelanggaran Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali di Jakarta, Selasa (15/4). Zaidin Umar bersama perwakilan 27 DPW PPP menyatakan Mosi tidak percaya kepada Suryadharma Ali.

Dua Kader PPP Nyaris Adu Jotos JAKARTA-Ruang rapat Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nyaris menjadi arena adu jotos sesama kader. Kedua kader yang hampir berantem itu adalah Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin yang juga Bupati Bogor dengan Ketua DPW PPP Jakarta Lulung Lunggana.

Ketegangan itu mulai terjadi sejak pukul 18.30 WIB. Seketika itu juga, Suryadharma Ali yang hendak meninggalkan ruangan langsung kaget melihat para kadernya beradu pendapat dengan keras.

Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah petinggi PPP itu, Rahmat Yasin mendesak agar mosi tidak percaya kepada Ketua Umum PPP Suryadharma Ali tetap dilanjutkan. Tak hanya itu, Rahmat juga meminta agar PPP

segera melakukan muktamar luar biasa membahas permasalahan ini. Suryadharma dianggap telah melanggar konstitusi karena datang ke kampanye Partai Gerindra beberapa waktu lalu. “Ketua umum telah melanggar etika dan turut ikut kampanye lain.

Kita DPW sepakat memberikan sanksi kepada ketua umum,” kata Rahmat, Selasa (15/4).

Namun seketika ungkapan Rahmat tersebut langsung ditanggapi keras oleh Lulung.

Lulung merasa tak terima dengan pernyataan Rahmat. “Tangkap, tangkap itu Rahmat Yasin! Ini Jakarta! Rahmat Yasin ini ambisi pengen jadi ketua umum. Dia, Rahmat Yasin ditunggangi aktor nasional. Kita siap kawal dan jaga ketua umum PPP dan kantor DPP PPP,” teriak Lulung sambil menuding-nuding Rahmat.

Rahmat pun hanya bisa terdiam. “Ini partai Islam, seharusnya kita duduk bersama, dibicarakan bareng-bareng,” imbuh Lulung yang masih terlihat emosi.

Sementara itu, kubu Jusuf Kalla heran dengan tudingan yang menjadi dalang di balik upaya penggulingan Ketua

Umum DPP PPP Suryadharma Ali (SDA). Bahkan, mereka yang kecewa atas kisruh internal di PPP itu mendesak JK harus bertanggung jawab.

Tudingan keterlibatan JK itu disampaikan ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cinta Partai Persatuan Pembangunan dalam aksi damai di Bundaran HI siang tadi.

Media Officer JK, Husain Abdullah mengingatkan, sebaiknya kasus internal partai tidak dikaitkan dengan pihak luar.

Masalah keretakan internal partai berlambang Kabah itu harus disikapi secara dewasa. “Saudara kita di PPP harus menyikapi masalah dengan dewasa, jangan

terprovokasi dengan suasana politik di luar,” jelas Husain.

Husain menegaskan bahwa masalah PPP adalah masalah internal, tak ada hubungannya dengan JK. Bahkan, sudah sering kali JK menunjukkan rasa hormatnya pada SDA dan khususnya PPP sebagai aset umat Islam.

“Pak JK itu menghormati SDA dan PPP sebagai aset umat Islam Indonesia,” paparnya.

Dengan apresiasi seperti itu dan sikap kenegarawanan JK, tidak logis bila disebutkan ada kaitannya JK dengan kisruh di internal PPP. Apalagi ayah JK adalah pengurus PPP pada zamannya. “Hadji Kalla (ayah JK) adalah pentolan PPP di era 70-80 an,” pungkasnya. =ANT/GAM/ABD

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 16 APRIL 2014 | No. 0343 | TAHUN III

Rudi Mengaku Diancam Pimpinan Komisi VII DPR JAKARTA-Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini mengaku menerima hadiah atau janji (gratifikasi) saat masih menjabat sebagai Kepala SKK Migas.

Namun, Rudi mengklaim gratifikasi terpaksa diterimanya lantaran tidak tahan dengan tekanan dari oknum anggota DPR RI yang memaksanya memberikan uang. Desakan itulah yang membuat Rudi akhirnya menerima hadiah berupa uang dari pelatih golf, Deviardi. Rudi menegaskan bahwa permintaan uang dari oknum DPR itu terjadi medio Juni-Juli 2013.

Hal tersebut terungkap saat Rudi membacakan nota pembelaan alias pledoi berjudul Restorative Justice, memperbaiki: “Karena Nila Setitik Rusak Susu Sebelanga” dalam sidang lanjutannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Rudi yang mengenakan kemeja batik coklat lengan panjang bermotif itu membacakan pledoi yang berjumlah 26 halaman itu sambil berdiri di muka persidangan. “Saya sudah didatangi berbagai pihak terutama kalangan DPR yang menyampaikan

perlunya saya memperhatikan kebiasaan lama yaitu ‘Lebaran sudah dekat, kok tidak ada yang dapat dirasakan dari SKK Migas?’,” terangnya.

Diluar desakan permintaan uang tersebut, jelas Rudi, dia juga mendapatkan penawaran uang dari berbagai pihak. Tapi, Rudi tekankan bahwa penawaran-penawaran itu langsung ditolaknya. “Saya tidak pernah meminta apapun kepada siapapun atas nama jabatan,” terangnya.

Nah, disaat itulah Rudi mengaku dimanfaatkan oleh Deviardi yang kala itu merupakan pelatih golfnya.

Deviardi kemudian diam-diam menerima titipan uang yang diberikan oleh sejumlah pihak. Deviardi lalu menyerahkan duit 10 ribu dolar AS pada awal Mei 2013, USD 20 ribu dolar AS dan 150 ribu dolar AS pada Juni 2013. “Uang-uang itu saya tidak digunakan melainkan disimpan,” sambung Rudi.

Rudi dalam kesempatan ini juga

BURSA CAPRES

Usul Evaluasi Pencapresan ARB Bukan Sentimen Pribadi

mengaku mendapatkan tekanan dari oknum pimpinan Komisi VII DPR terkait kebijakannya dalam tender di SKK Migas. “Yang bersangkutan mengancam akan menurunkan saya sebagai kepala SKK Migas paling lambat Oktober 2013 dan akan menggantinya oleh Yohanes Widjanarko,” demikian Rudi.

Rudi dituntut hukuman 10 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. Rudi diyakini terbukti menerima duit dari sejumlah pihak. Dalam surat tuntutannya, jaksa KPK menyebut alasan Rudi soal adanya tekanan sehingga menerima duit, tidak dapat menghapus kesalahannya. “Alasan adanya tekanan dari pihak lain tidak dapat dijadikan alasan penghapus kesalahan atas perbuatan terdakwa menerima uang dari pihak-pihak terkait SKK Migas,” kata Jaksa KPK Andi Suharlis, Selasa (8/4).

Menurut jaksa, Rudi seharusnya tidak menerima duit meskipun mendapat tekanan dari pihak lain.

“Terdakwa masih bisa menghindar untuk tidak melakukan penerimaan dari siapapun terkait dengan tugasnya selaku Kepala SKK Migas,” terang Jaksa Andi. =GAM/ABD

JAKARTA-Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar, Akbar Tandjung kembali menegaskan perlu ada evaluasi internal terhadap hasil perolehan suara beringin di Pileg 9 April lalu.

Hal ini penting mengingat hasil yang dicapai jauh dari target sebesar 27-30 persen, sementara rilis hitung cepat hanya 14,48 persen. “Evaluasi itu sangat penting untuk mengetahui mengapa suara Golkar kurang dari 15 persen?” kata Akbar Tandjung menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa (15/4).

Dia juga menegaskan, evaluasi yang diusulkannya ini tak ada kaitan dengan pencapresan ARB. “Jadi, bukan sentimen pribadi. Bagaimana saya mengusulkan atas nama pribadi? Ya atas nama Wantim-lah, karena yang ditanya saya, maka saya jawab perlu evaluasi hasil Pileg,” kata Akbar menanggapi pernyataan rekannya di Wantim Golkar, Luhut Panjaitan bahwa usulan evaluasi atas nama pribadi.

Akbar mengingatkan, Rakernas Pemenangan Pemilu DPP Golkar memutuskan target perolehan Pileg sebesar 27 persen. Keputusan itu diambil berdasar masukan dari empat lembaga survei yang melakukan jajak pendapat terhadap 30 ribu orang di seluruh Indonesia. “Tetapi hasilnya sekarang jauh dari target, hanya sekitar 50 persen dari target, hal ini mengecewakan kita semua,” katanya.

Perolehan suara Golkar yang jauh dari target ini praktis berdampak pada kursi di Senayan yang dipastikan menurun pula. “Sebab hasil pemilu legislatif 2009, Golkar mendapat 106 kursi. Sekarang jika didasarkan dar hitungan lembaga survei, Golkar hanya akan dapat 83 – 96 kursi. Nah, ini kan ada penurunan perolehan kursi DPR. Lalu, kita diam saja?” tanya Akbar. =GAM/ABD

POROS TENGAH JILID II

Cak Imin Utus Rhoma Irama Temui Ketua Umum PPP JAKARTA-Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) tiba-tiba saja datang bersama dengan calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rhoma Irama ke kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat.

Keduanya masih enggan berkomentar soal pertemuan tersebut. Namun Rhoma mengaku kedatangannya karena diutus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. “Saya diutus Ketua Umum PKB untuk menjajaki koalisi Partai Islam atau koalisi poros tengah jilid dua,” kata Rhoma didampingi Suryadharma Ali di Kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa (15/4).

Dari pantauan Koran Madura, keduanya tiba sekitar pukul 16.30 WIB, dengan menumpangi mobil

berbeda. Saat masuk ke kantor, SDA dan Rhoma juga terlihat akrab sambil berbicara.

Di saat bersamaan di lantai tiga Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi tengah menggelar rapat dengan sejumlah DPW. Emron merupakan penggagas agar SDA diberi sanksi karena menghadiri kampanye Gerindra beberapa waktu lalu.

Saat dicecar soal sanksi dan ada perpecahan di tubuh Partai Ka’bah, SDA menolak berkomentar panjang lebar. “Nanti ya

nanti,” kata SDA yang mengenakan safari abu-abu itu.

Setelah itu SDA menggelar rapat di lantai satu. Tidak selang berapa lama Emron yang mengetahui kedatangan SDA turun dan ikut bergabung.

Raja Dangdut itu mengaku telah melakukan penjajakan atau safari politik ke sejumlah partai Islam. “Saya sudah ketemu PKS, PAN dengan Pak Hatta Rajasa waktu di Kemayoran dan sekarang dengan PPP,” jelas Rhoma.

Rhoma mengatakan, penjajakan yang dilakukan pekan ini akan terlihat hasilnya pekan depan. “Ini mulai penjajakan, minggu ini dipositifkan,” tandasnya.

Tuding JK

Sementara itu, nama Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) disebut-sebut berada di balik upaya penggulingan SDA dari kursi Ketua Umum PPP. Begitu tudingan Aliansi Masyarakat Cinta Partai Persatuan Pembangunan. Tudingan disampaikan secara terbuka tadi siang saat ratusan orang dari Aliansi Masyarakat Cinta Partai Persatuan Pembangunan menggelar aksi damai di Bundaran HI. “Kita menolak siapa pun orang yang mengobok-obok PPP, salah satunya ada Pak JK,” kata ungkap juru bicara Aliansi Masyarakat Cinta Partai Persatuan Pembangunan, Baidawi, kepada wartawan (Selasa, 15/4).

Menurut dia JK yang juga mantan Ketua Umum DPP Golkar

melakukan manuver penggulingan SDA dengan cara membangun kekuatan di tingkat DPW. Manuver tersebut dilakukan demi kepentingannya mendapatkan tiket capres atau cawapres.

Aliansi Masyarakat Cinta Partai Persatuan Pembangunan menegaskan menolak aksi pemakzulan Ketua Umum PPP SDA. Mereka berharap kisruh yang terjadi di tubuh Ka’bah dapat segera terselesaikan secara kekeluargaan. Dengan demikian PPP dapat kembali fokus menghadapi pilpres dan dapat mengusung calon yang tepat. “Kami ingin PPP tidak terpecah belah oleh siapa pun. Semua komponen partai harus bersatu guna mengamankan PPP dari perpecahan,” demikian Baidawi. (GAM/ABD)

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 162014 APRIL 2014 RABU 16 APRIL | No. 0343 | TAHUN III No. 0343 | TAHUN III

33

BURSA CAPRES

PKB Tunggu PDIP dan Gerindra JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Helmy Faishal Zaini mengatakan pihaknya menyerahkan keputusan pengusungan calon wakil presiden kepada PDI Perjuangan maupun Gerindra, sebagai partai yang berpeluang memimpin koalisi.

ant/ismar patrizki

BERKAS PERKARA RATU ATUT P21. Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah berjalan menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Selasa (15/4). Berkas perkara dugaan suap sengketa pilkada Lebak yang menjerat Ratu Atut Chosiyah dinyatakan lengkap (P21) untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan.

PDIP Bisa Usung Capres dan Cawapres Internal Mega Instruksikan Pengawalan Penghitungan Manual KPU JAKARTA-PDI Perjuangan masih yakin akan memperoleh 25 persen suara nasional atau 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga bisa mengusung paket capres dan cawapres dari internal. Oleh karena itu PDI Perjuangan melakukan rapat koordinasi dengan pengurus DPD PDI Perjuangan di rumah Mega di Jalan Teuku Umar Nomor 27 A, Menteng, Jakarta Pusat.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Puan Maharani mengatakan, dalam rapat ini dihadiri 34 DPD, 8 gubernur dan 2 wakil gubernur dari berbagai provinsi. Dalam rapat ini, menginstruksikan mereka untuk mengawal penghitungan manual KPU hingga menjelang pilpres. “Kita ingin mereka mengawal PDI Perjuangan yang Insya Allah, jika memang masih bisa

dimungkinkan suara manual berdasarkan C1 nanti, kami masih bisa mendapatkan tambahan suara yang akan dikawal sebelum pengumuman di KPU pusat,” ujar Puan usai pertemuan di lokasi, Selasa (15/4) Doa menegaskan, pengawalan ini dilakukan karena PDI Perjuangan masih yakin akan mendapatkan suara yang dibutuhkan.

Sehingga akan tetap dapat men-

calonkan capres dan cawapres dari PDI perjuangan. Namun mengenai siapa pendamping Joko Widodo (Jokowi), belum ada nama tersebut.

“Insya Allah kami optimis bahwa sebagai pemenangan pemilu legislatif tahun 2014 dan mungkin kita kekurangan suara yang hanya sedikit bahwa kami bisa mengusung caprescawapres PDI Perjuangan dan tentu saja kami berharap pasangan ini akan dipilih oleh rakyat menjadi RI 1 - RI 2,” terangnya.

Putri dari Megawati Soekarnoputri ini yakin, jika PDI Perjuangan mengusung capres dan cawapres sendiri akan mendapatkan kepercayaan dari rakyat.

Walaupun persaingan pilpres lebih keras dibandingkan dengan pileg kemarin. “Jadi kami opti-

mis dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia bahwa, dengan pertempuran hari ini yang makin keras jelang pilpres, mudah-mudahan harapan kami bisa tercapai 9 Juli,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan dalam pertemuan konsolidasi DPD PDI Perjuangan seluruh Indonesia tidak membahas masalah cawapres. “Kita harus belajar dari yang sudah terjadi. Kasihan seperti yang dilakukan Setgab Pak SBY, mereka sama-sama tapi banyak perbedaan,” ujar Ara. Namun, mengenai koalisi berapa partai lagi, PDI Perjuangan masih menutup rapat. “Kita masih proses. Ini bukan kualitas, terapi kuantitas,” pungkasnya. =GAM/ABD

“Soal cawapres kami posisinya menunggu pemimpin koalisi (PDIP ataupun Gerindra),” ujar Helmy di Jakarta, Selasa (15/4).

Helmy mengatakan saat ini PKB masih melakukan komunikasi dengan PDIP dan Gerindra.

Menurut dia, kepastian dengan siapa PKB berkoalisi akan diumumkan dalam waktu dekat oleh kedua partai tersebut.

Yang jelas, kata Helmy, dalam koalisi itu PKB akan menawarkan empat nama yang bisa diusung menjadi cawapres antara lain Muhaimin Iskandar, Rhoma Irama, Mahfud MD dan Jusuf Kalla.

“Kami hanya mengumpan bola saja. Terserah partai pemimpin koalisi apakah bolanya mau ditembak langsung atau mau diolah-olah dulu,” ujar dia.

Dia menjelaskan keputusan PKB untuk tidak memaksakan posisi capres lantaran elektabilitas calon yang ditawarkan PKB kemungkinan bisa menurun.

“Nama-nama yang kami tawarkan itu kan awalnya untuk diusung sebagai capres. Tapi pasar capres dan cawapres berbeda, dalam arti elektabilitasnya saat menjadi capres bisa tinggi, namun begitu menjadi cawapres rendah,” kata dia.

Ia mengatakan meskipun tidak memaksakan posisi cawapres, namun PKB mensyaratkan adanya pembagian kekuasaan “power sharing” dari partai pemimpin koalisi nantinya.

Menurut Helmy, pembagian kekuasaan ini sudah umum terjadi di negara yang menganut demokrasi modern.

“Saya menyebutnya ‘power sharing’ karena kalau disebut politik dagang sapi menjadi kurang baik,” kata dia. =ANT/RANGGA

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 16 APRIL 2014 | No. 0343 | TAHUN III

KONVENSI CAPRES DEMOKRAT

Keputusan di Tangan SBY JAKARTA- Ketua Komite konvensi calon presiden Partai Demokrat, Maftuh Basyuni mengungkapkan pengumuman hasil konvensi menunggu keputusan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

ant/septianda perdana

PENCOBLOSAN ULANG MEDAN. Suasana pencoblosan ulang pemilu legislatif di TPS 34 Sei Agul Medan, Sumut, Selasa (15/4). KPU Medan menggelar pemilu legislatif ulang di tiga TPS kelurahan yang tersebar di tiga kecamatan akibat surat suara yang tertukar.

“Kita tahu bahwa hasil Pemilu Legislatif Partai Demokrat tak memberikan hasil yang menggembirakan, namun demikian kami menunggu keputusan Ketua Majelis Tinggi,” kata Maftuh usai jumpa pers tentang TKI di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa.

Sejatinya, Komite Konvensi akan mengumumkan hasil survei tahap kedua popularitas para peserta konvensi pada 10 April lalu. Hasil survei itu menjadi bahan pertimbangan penting bagi Komite Konvensi untuk menentukan capres yang akan diusung Demokrat.

Namun, hasil hitung cepat pemilu justru di luar skenario.

Partai Demokrat hanya berada di urutan keempat dengan perolehan sekitar 10 persen. Dan implikasinya Komite Konvensi belum jelas hingga sekarang.

“Tugas kita tergantung pada keputusan Majelis Tinggi. Kita sudah memperkenalkan 11 peserta konvensi. Terserah nanti Demokrat yang memutuskan,”

katanya seraya berharap SBY secepatnya membicarakan persoalan itu.

Meski, tak sesuai skenario awal, Maftuh meyakini metode konvensi merupakan cara terbaik parpol untuk memilih calon presiden. “Karena konvensi membuat rakyat tahu persis siapa calon yang akan mereka pilih,” ujarnya.

Sebelumnya, peserta konvensi Pramono Edhie Wibowo juga mengaku pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada SBY terkait nasib peserta konvensi.

“Saya ini hanya peserta konvensi, yang bisa menjawab lanjut atau tidaknya konvensi, ya komite konvensi atau Pak SBY sebagai penanggung jawab konvensi. Jadi saya serahkan saja semuanya,” kata Pramono.

Peserta konvensi lain, Marzuki Alie, bahkan menyarankan konvensi dibubarkan. “Konvensi ini memang mencari capres, kondisi sekarang ini sangat susah melanjutkan konvensi,” kata Marzuki. =ANT/ SYAIFUL HAKIM

Megawati Jauh dari Ambisius Sudah Lama Mega Ingin Tunjuk Orang Lain Selain Dirinya JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri ternyata sudah lama ingin menunjuk orang lain sebagai calon presiden (capres). Bahkan keinginan itu sudah muncul pada pemilu 2009. Hanya saja, ketika itu kondisinya belum memungkinkan sehingga Megawati sendiri yang maju berpasangan dengan Prabowo Subianto dan kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.

“Tapi, saat itu (2009) belum ada orang yang up (menonjol) di mata partai. Artinya, kalau orang mengatakan Ibu Megawati tidak legowo, mau maju lagi sebagai presiden dan sebagainya, itu tidak benar,” kata mantan Kapolri yang kini menjadi politisi partai moncong putih Da’i Bachtiar di Jakarta, Selasa (15/4).

Menurutnya, sebagai ketua umum partai, Megawati memiliki wewenang penuh untuk men-

unjuk capres sebagaimana telah diamanatkan dalam kongres partai. Megawati merasa lega atas keputusan kongres tersebut karena Presiden kelima RI itu tidak ingin maju kembali menjadi RI1. Tetapi karena waktu Pemilu 2009 sudah semakin dekat dan belum ada tokoh yang dianggap mampu mewakili PDI Perjuangan, Megawati memutuskan kembali maju di pilpres. “Setelah itu baru sosok Jokowi (Gubernur DKI Ja-

karta Joko Widodo, red) muncul, fenomenal, dan dicapreskan oleh Ibu Mega,” ujar Da’i lagi.

Dilanjutkannya, Megawati sangat berhati-hati dalam memilih Jokowi sebagai bakal capres PDI-Perjuangan. Itu sebabnya Megawati mengumumkan mandat pencapresan Jokowi pada 14 Maret 2014, tiga pekan sebelum pemungutan suara pemilu legislatif.

“Dia (Megawati) ingin melihat dulu kerja caleg dan struktur partai. Jangan-jangan orang ngandelin Jokowi semua kalau belum apa-apa sudah dideklarasikan.

Jadi, jangan sampai kalau nanti diumumkan malah bubar. Belum lagi serangan dari lawan politik,” paparnya lebih lanjut.

Selama kampanye pemilu legislatif 2014 lalu, Jokowi menjadi sasaran empuk serangan lawan, terutama oleh rivalnya Prabowo Subianto. Akibatnya perolehan

suara PDI Perjuangan hanya 19 persen, versi hitungan cepat berbagai lembaga survei. Hasil ini berada jauh di bawah target parta sebesar 27 persen. Perolehan suara seperti itu oleh banyak kalangan dinilai karena tidak berjalannya Jokowi Effect.

Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Burhanuddin Muhtadi, pada kesempatan terpisah, kurangnya Jokowi effect bagi PDI Perjuangan pada pemilu legislatif 9 April lalu karena belum jelasnya visi dan misi mantan Walikota Solo itu.

Penyebab lainnya adalah karena pencapresan Jokowi terlambat, kampanye yang kurang maksimal, dan dinamika internal PDI Perjuangan.

Karena itu menjelang pilpres Juli mendatang, Jokowi diminta untuk memaparkan visi dan misinya kepada publik dalam mem-

bangun Indonesia lima tahun ke depan. Jokowi tidak cukup hanya tampil sederhana dan apa adanya di depan publik. “Kita harus fair juga. Jokowi ini tidak pernah menyampaikan visi-misi. Setiap ditanya media, jawabannya ‘aku rapopo’ terus,” kata Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, masyarakat menengah ke bawah dengan pendidikan yang minim cukup puas dengan Jokowi yang tampil apa adanya. Selama Jokowi tetap blusukan dan menjaga kesederhanaannya, dia menilai, masyarakat menengah ke bawah akan tetap jatuh cinta kepada Gubernur DKI Jakarta itu. “Tapi untuk kalangan menengah ke atas, sikap Jokowi sekarang ini tidak cukup. Masyarakat butuh tahu visi-misi Jokowi itu apa. Indonesia ini mau dibawa ke mana?” ujarnya. =GAM/AJI

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 162014APRIL 2014 RABU 16 APRIL | No. 0343 | TAHUN III No. 0343 | TAHUN III

Waspadai Kedok Kejahatan Investasi JAKARTA- Masyarakat harus lebih cerdas memilih instrumen investasi dan tidak mudah tergoda keuntungan besar. Pasalnya, investasi tak lepas dari berbagai macam risiko dan tindak kejahatan, terutama penipuan atau penggelapan dana nasabah berkedok investasi.

“Kasus penipuan investasi, itu bukan risiko karena itu penipuan murni, tolong bedakan,” ujar Direktur Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia (BEI) Frederica Widyasari Dewi saat acara ‘Cara Cerdas Berinvestasi Untuk Masa Depan’ di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (15/4).

Menurutnya, salah satu alasan sekaligus tujuan masyarakat menanamkan dananya dalam bentuk investasi adalah mendapatkan keuntungan besar dari kenaikan nilai investasi setelah jangka waktu tertentu.

Besarnya nilai imbal hasil atau return yang ditawarkan, cukup ampuh menarik perhatian masyarakat. Tapi yang harus

dipahami, investasi tak lepas dari berbagai macam risiko dan tindak kejahatan. “Untuk itu, masyarakat harus mewaspadai modus ataupun kedok investasi,” katanya.

Berangkat dari potensi penipuan dalam investasi, dia menyarankan agar masyarakat tak mudah percaya dengan imbal hasil (return) besar setelah melakukan investasi.

“Hati-hati sekali dalam memilih investasi, setiap orang berbeda-beda harus tahu profil risiko kita, cari investasi yang ada regulatornya dan legal, sering ikut-ikut seminar. Biasanya ada yang menawarkan return tinggi, memang kita terima return 1-3

bulan lalu sisanya uangnya gone (hilang),” jelas dia.

Masyarakat harus mendalami seluk beluk dan detail dari instrumen investasi. “Masa depan ditentukan dari sekarang, menyisihkan penghasilan untuk investasi, jangan terlalu sibuk karena nanti menjadi sasaran empuk bagi perusahaan yang tak bertanggung jawab,” ungkapnya.

57 Emiten Sementara itu, tren emiten telat menyampaikan laporan keuangan telah menurun. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, hingga 1 April 2014, sudah 530 emiten dari total emiten yang wajib menyampaikan laporan keuangan tahun buku 2013, sedangkan ada sekitar 57 emiten yang belum menyerahkan laporan keuangan. Artinya, sampai saat ini sudah 473 perusahaan yang menyerahkan laporan keuangannya kepada BEI. “Yang pasti keterlambatan laporan keuangan trennya sudah

55

PERBANKAN

menurun. Walaupun memang ada yang beberapa emiten beralasan karena perbedaan penggunaan tahun buku, sehingga belum waktunya untuk menyerahkan laporan keuangan,” kata Direktur Penilain Perusahaan BEI, Hoesen, kepada wartawan di Jakarta, Selasa, (15/4).

Meski demikian, Hoesen masih enggan menyebutkan emiten-emiten apa saja yang belum menyerahkan laporan keuangannya. “Sampai saat ini masih kita data, nanti akan kita sampaikan melalui keterbukaan informasi,” tutup Hoesen.

Sesuai dengan ketentuan, para emiten pasar modal yang telat menyampaikan laporan keuangan akan di denda mulai Rp100 hingga Rp150 juta, bahkan bisa sampai Rp500 juta. Denda tersebut pun dipercaya bakal memberi efek jera kepada emiten yang telat menyerahkan laporan keuangannya. =GAM

ant/zabur karuru

KEMISKINAN INDONESIA. Suasana pemukiman warga yang berada di sekitar proyek pembangunan gedung bertingkat di Sunter, Jakarta Utara, Selasa (15/4). Menurut Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, tingginya angka kemiskinan di Indonesia dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan secara langsung berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Indonesia Paling Profitable di ASEAN JAKARTA- Industri perbankan nasional mencatat pertumbuhan yang cukup membanggakan di tengah kondisi perekonomian global yang sedang tidak menentu pada 2013 lalu. Data menyebutkan, laba yang dicatat perbankan itu merupakan yang tertinggi di negara-negara ASEAN. “Perbankan di Indonesia itu paling profitable di kawasan, mungkin juga di dunia, tidak ada yang setinggi ini,” ujar pengamat ekonomi Universitas Atmajaya, Jakarta, Agustinus Prasetyantoko di Jakarta, Selasa (15/4).

Menurutnya, saat ini terdapat tiga bank di Indonesia yang paling menonjol yang dianggap mampu bersaing oleh bank-bank Internasional lainnya.

Ketiga bank tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri dan Bank Central Asia (BCA). “Coba lihat BRI saja profit di 2013 sebesar Rp21 triliun, itu yang paling tinggi.

Mandiri Rp18 triliun dan BCA Rp14 triliun, tidak ada yang lebih tinggi, itu menggambarkan profitabilitas,” tukas Prasetyantoko.

Sedangkan faktor-faktor yang mendukung atas berhasilnya industri perbankan yang mencatatkan laba cukup signifikan dipengaruhi oleh tiga faktor.

Yang pertama yakni Net Interes Margin (NIM) perbankan di Indonesia.

“Satu, NIM-nya perbankan di Indonesia besar, tidak ada negara yang NIM-nya lebih besar dari Indonesia, itu pertama. Itu jelas menunjukkan profit gede,” tegasnya.

Sementara faktor yang kedua adalah, masih minimnya penetrasi perbankan di Indonesia yang sampai saat ini hanya sekitar 30%. Pasalnya, dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa, menjadikan hal tersebut sebagai sebuah peluang bisnis yang patut untuk terus digali.

Dia memperkirakan, jika industri perbankan di Indonesia mampu untuk terus menyasar sektor mikro kredit, maka hal tersebut tentunya akan berdampak pada peningkatan NIM perbankan yang diperkirakan menjadi sekitar 12%-13%. =GAM/ABD

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 16 APRIL 2014 | No. 0343 | TAHUN III

POLITIK

Pengusaha Berpolitik Kuras Uang Rakyat

ant/m agung rajasa

SUPLAI BIBIT AYAM. Pedagang menimbang berat ayam di salah satu rumah potong hewan di Jakarta, Selasa (15/4). Kementerian Perdagangan akan mengatur suplai bibit ayam atau day old chicken (DOC) dan impor bibit indukan ayam atau grand parent stock (GPS) untuk menstabilkan harga ayam.

Kini Impor Beras Tidak Bisa Sembarangan Kemendag Terbitkan Permendag Ekspor dan Impor Beras JAKARTA-Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19/M-DAG/ PER/3/2014 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras pada 28 Maret 2014.

Aturan ini diterbitkan mengingat beras merupakan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia sehingga kegiatan pengadaan dan distribusi beras menjadi sangat penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi nasional, menjaga ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta melindungi kepentingan konsumen. “Ketentuan ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 3 April 2014,” ujar Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Bachrul Chairi pada saat sosialisasi Permendag No.19 Tahun 2014 di Jakarta, Selasa (15/4).

Beberapa pokok pengaturan dalam Permendag tersebut yang terkait dengan ekspor beras yaitu ekspor beras hanya dapat dilakukan bila persediaan beras di dalam negeri telah melebihi kebutuhan.

Adapun jenis beras yang dapat diekspor meliputi beras yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik, beras ketan hitam, dan beras organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25%. Selain itu, ekspor beras hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan ekspor dengan memperhatikan rekomendasi dari Kementerian Pertanian, kecuali untuk ekspor beras yang dilakukan oleh Perum BULOG, persetujuan ekspornya dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim Koordinasi.

Sementara itu untuk impor beras, lanjutnya, dapat dilakukan untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin dan kerawanan pangan. “Impor beras untuk keperluan kesehatan/dietary dan konsumsi khusus/ segmen tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai IT-Beras. Sedangkan impor beras untuk keperluan tertentu guna memenuhi kebutuhan industri sebagai bahan baku/penolong yang tidak atau belum sepenuhnya dihasilkan di dalam negeri, dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai IP-Beras dengan memperhatikan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian,” jelasnya.

Jenis beras yang dapat diimpor meliputi beras dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25%, beras pecah dengan tingkat kepecahan 100%, beras ketan pecah dengan tingkat kepecahan 100%, beras Japonica dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5%, beras ketan utuh dan beras Thai Hom Mali dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5%, serta beras kukus dan beras Basmati dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5%.

Dia menjelaskan, persyaratan IT-Beras, antara lain fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang mencantumkan bagian/section II, bukti penguasaan gudang sesuai dengan karakteristik produknya berupa fotokopi Tanda Daftar Gudang (TDG), dan surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan tidak memiliki afiliasi atau hubungan kepemilikan dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang perberasan. Setelah memperoleh persetujuan impor, IT-Beras wajib merealisasikan impor beras paling sedikit 80% dari persetujuan impor. “Jika kewajiban realisasi impor beras paling sedikit 80% dari persetujuan impor tidak dilaksanakan, maka IT-Beras akan dicabut,” pungkas. =GAM

JAKARTA-Kehadiran pengusaha dipanggung politik Indonesia merisaukan.

Pasalnya, sudah terbukti, hadirnya pengusaha di perpolitikan justru merugikan rakyat lantaran dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Karena itu, pemerintahan 2014-2019 mendatang tidak melibatkan kalangan pengusaha ke dunia politik.

“Pengusaha kalau mau masuk ke politik harus berkorban untuk rakyat, bukan untuk memperbesar jaring bisnisnya, melipat gandakan kapitalnya,” ujar pengamat politik Universitas Paramadina Herdi Syahrazad dalam diskusi bertajuk ‘Pengusaha Hitam dan Beban Demokrasi’ di Hotel Alia, Cikini, Jakarta, Selasa (15/4).

Dia menambahkan, kalangan pengusaha yang ikut berpolitik bertujuan untuk memperkuat bisnisnya, bukan membantu kesejahteraan rakyat. Hal ini sudah berlangsung sejak era reformasi, selain juga terjadi di rezim Orde Baru.

Karena itu, pemerintahan yang berkuasa mendatang diharapkan tidak melibatkan pengusaha dalam berpolitik.

Jika memang tujuan memerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Yang terjadi berdasarkan studi, masuknya kaum kapitalis ke politik memperkuat dan perbesar akumulasi kapital mereka. Justru mengutamakan kepentingan privat dan menguras hak rakyat. Itu faktanya,” demikian Herdi.

Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengatakan dunia politik Indonesia saat ini tak lepas dari campur tangan pengusaha. Di lingkup pemerintahan, kalangan ini dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat sehingga jauh dari kepentingan rakyat.

“Masa Orde Baru hampir semua orang kaya tidak politis secara vulgar, mereka jadi buffer group penguasa Soeharto,” kata Boni dalam diskusi bertajuk ‘Pengusaha Hitam dan Beban Demokrasi’ di Hotel Alia, Cikini, Jakarta, Selasa (15/4).

Dia mengungkapkan, perkembangan jumlah orang kaya selalu berkorelasi dengan perpolitikan Indonesia. Karenanya, tak heran jika pengusaha yang menjadi menteri atau wakil presiden mengalami peningkatan kekayaan signifikan.

Karena itu, Boni berharap agar pemerintahan Indonesia lima tahun ke depan tidak melibatkan kalangan pengusaha dalam menjalankan roda pemerintahannya. “Pengusaha hitam mereka yang memanfaatkan instrumen politik, fasilitas negara untuk perkuat kelompok dan usahanya,” jelasnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

DIP dan PKB makin giat melakukan komunikasi politik. Petinggi kedua parpol itu kian intens bertemu. Tentu saja percakapan koalisi dan sekitar pencapresan Jokowi dan pendampingnya tidak bisa disembunyikan. Setidak-tidaknya publik menerka silaturahmi diantara petinggi kedua parpol besar itu sebenarnya membicarakan kemungkinan koalisi.

Apalagi Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar mengakui parpolnya meminta posisi cawapres apabila koalisi disepakati.

Nama cawapres yang dikantongi PKB untuk ditawarkan pada PDIP sebagai pendamping Jokowi diantaranya Mahfud MD dan Rhoma Irama. Dikabarkan juga PKB meminang politisi partai Golkar, Jusuf Kalla, untuk diajukan sebagai cawapres.

Meskipun begitu, tampaknya yang terakhir tidak mungkin dilakukan oleh PKB. Sebab PKB telah memiliki kader sendiri yang dianggap layak. Bila tidak Mahfud MD pasti Rhoma Irama yang akan diberangkatkan PKB sebagai pendamping Jokowi. Kecuali apabila Jokowi dan PDIP lebih terpikat pada Jusuf Kalla, yang tidak mungkin maju dari parpol Golkar karena partai beringin itu memaksakan diri mencapreskan Abu Rizal Bakrie (Ical). Sehingga tidak boleh tidak, bila ini yang terjadi, PKB akan mengusung Jusuf Kalla walaupun berlainan partai, untuk mengawal koalisi menghadapi pilpres 9 Juli mendatang.

Karena itulah permasalahan nama cawapres yang akan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa tidak bisa dianggap sepele. Diantara Mahfud MD, Rhoma Irama, dan Jusuf Kalla, pasti akan ada yang terbuang, karena memang tidak mungkin PKB memajukan dua atau tiga nama cawapres, apabila koalisi dengan PDIP berlanjut. Konsekwensi ini harus dihadapi mereka meskipun dipastikan akan ada hati yang tergores belati kekecewaan.

Gelagat kuat PKB akan lebih memilih Mahfud MD. Hal ini kiranya tercium Rhoma Irama, sehingga Raja Dangdut yang juga Kiai itu mulai mendekat ke Partai Persatuan Pembangunan.

Meskipun tidak ada pernyataan resmi dari Rhoma Irama dan PPP, dugaan apalagi kalau bukan untuk membicarakan kemungkinan bos Soneta itu berangkat dari parpol berlambang ka’bah, baik sebagai capres maupun cawapres. Semuanya bisa terjadi. (*)

Opini

RABU 16 APRIL 2014 | No. 0343 | TAHUN III

77

Jangan Salah Lagi Memilih Presiden

Salam Songkem

Manuver Koalisi

KORAN MADURA

RABU 16 APRIL 2014 No. 0343 | TAHUN III

Mewujudkan kesejahteraan rakyat butuh perubahan pendekatan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Rakyat sudah memberi pesan sekaligus menanam benih perubahan itu dalam pemilihan anggota legislatif (Pileg) yang sekaligus menentukan partai pemenang pemilu baru-baru ini.

Elit politik terutama partai pemenang pemilu tersebut harus mampu memaknai tuntutan perubahan itu.

T

untutan itu sederhana saja. Pembangunan nasional harus fokus membangun manusia Indonesia dalam arti sebenar-benarnya.

Pada aspek pangan, konteksnya tidak hanya cukup, tetapi juga terjangkau. Tidak seperti kondisi terkini; stok bahan pangan dikatakan mencukupi, tetapi daya beli sebagian besar rakyat rendah tak bisa menjangkau harga sejumlah komoditi bahan pangan. Misalnya, harga daging sapi yang masih sangat mahal.

Tak kalah pentingnya adalah aspek papan atau perumahan rakyat. Masih banyak warga di daerah, termasuk perkotaan seperti Jakarta, bermukim di rumah tak layak huni. Selain itu, pembangunan nasional pada akhirnya juga harus mampu memberi jaminan dan layanan kesehatan yang layak bagi semua lapisan masyarakat. Dan, semua anak usia belajar harus mendapat akses mengikuti kegiatan belajar hingga perguruan tinggi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidaklah cukup. Namun, harus berkualitas agar bisa menyelesaikan sejumlah masalah, seperti terciptanya lapangan kerja baru dan memperkecil kesenjangan pendapatan. Pembangunan tidak boleh lagi terpusat di Jawa. Berapa pun biayanya,

negara harus berani membangun pusat-pusat pertumbuhan baru, utamanya di Indonesia bagian timur dan tengah.

Pileg 2014 memunculkan dua pesan. Pertama, menjatuhkan hukuman kepada partai pemerintah. Kekalahan telak partai pemerintah mencerminkan ketidakpuasan rakyat. Mungkin benar bahwa per statistik, pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata di atas 5 persen dalam beberapa tahun belakangan ini. Namun, rakyat merasakan sendiri bahwa tingginya pertumbuhan itu tidak bertransmisi pada kesejahteraan banyak orang. Itu sebabnya, masyarakat tidak antusias menyikapi. Bahkan, sering muncul pertanyaan: seperti apa sih nilai tambah pertumbuhan itu bagi rakyat?

Kedua, harus ada perubahan pendekatan dalam pembangunan nasional. Pembangunan harus fokus pada pembangunan manusia Indonesia. Itulah kehendak rakyat yang semestinya didengar oleh semua partai politik (Parpol) yang akan menentukan arah perubahan dalam lima tahun ke depan.

Karena itu, rangkaian proses politik pasca Pileg 2014 hendaknya mengacu pada tuntutan perubahan itu. Pileg 2014 yang terlaksana dengan sukses memang belum cukup untuk menetapkan arah perubahan. Apalagi, hitung cepat (quick count) hasil Pileg tidak memperlihatkan satu pun Parpol yang memenuhi syarat untuk sendirian mengajukan calon presiden.

Bagi komunitas pemilih, tawar-menawar koalisi antar Parpol yang sedang berlangsung sekarang ini barangkali membosankan. Sebagian orang bahkan mungkin menilai proses itu bertele-tele dan tidak produktif.

Akan tetapi, proses itu memang tak terhindarkan. Undang-undang tentang pemilihan presiden mengharuskan proses itu dijalani.

Koalisi harus dijajaki untuk menemukan pasangan calon presidenwakil presiden (capres/cawapres).

Dari capres itulah rakyat akan membaca perubahan seperti apa

yang ditawarkan.

Kualitas dan Efektivitas Selama 10 tahun terakhir, publik sering mengeluhkan pemerintahan yang lemah, lamban, bahkan tidak responsif. Keluhan ini tidak hanya dialamatkan ke pemerintah di tingkat pusat, melainkan juga ke banyak pemerintah daerah. Persepsi ini hendaknya digarisbawahi betul oleh sejumlah Parpol yang sedang menjajaki koalisi untuk membentuk pemerintahan baru.

Seharusnya figur-figur yang ditunjuk menduduki jabatan pemerintahan adalah para cerdik pandai dalam bidangnya.

Tetapi, dalam konteks memerintah dan mengelola berbagai aspek kepentingan rakyat, mereka tidak memenuhi kualifikasi ahli.

Itu sebabnya keputusan mereka sering sembrono karena kalkulasinya asal-asalan. Coba maknai kebijakan menaikkan harga gas elpiji awal 2014, kebijakan pengadaan daging sapi impor hingga pengadaaan komoditi kedelai.

Kesalahan ini hendaknya tidak berulang. Karena itu, Parpol yang tengah menjajaki koalisi jangan sampai hanya fokus pada sosok Capres dan Cawapres, tetapi juga peduli pada aspek mutu SDM kabinet.

Tak kalah pentingnya adalah kualitas SDM pemerintah daerah (Pemda). Kendati otonomi daerah sudah diberlakukan, pemerintah pusat di Jakarta harus peduli juga terhadap kualitas SDM Pemda. Progres pembangunan di banyak daerah sangat lamban karena SDM Pemda belum mumpuni. Itu sebabnya, gejala lambannya penyerapan anggaran di banyak daerah sudah menjadi penyakit menahun. Sangat prihatin melihat Infrastruktur jalan dan jembatan seperti tak tersentuh program pembangunan daerah.

Kalau ruas jalan di Jalur Pantura Jawa terus menerus rusak parah karena ketidakpedulian pemerintah, pasti banyak ruas jalan dan jembatan di daerah lain nasibnya lebih buruk.

Karena keterbatasan kualitas SDM, pembangunan, dan perbaikan infrastruktur di banyak daerah menuntut efektivitas koordinasi pusat-daerah. Kalau pemerintah pusat lepas tangan dengan alasan otonomi daerah, rakyat lagi-lagi akan merasa bahwa peran pemerintah tidak efektif. Benar bahwa warga lokal akan mengecam Pemda, tetapi pemerintah pusat pun akan dinilai tidak efektif karena tidak peduli.

Bergiat membangun infrastruktur di semua pelosok dan menghadirkan lebih banyak investor di daerah jauh lebih efektif memerangi kemiskinan.

Banyak investor sudah membidik potensi usaha di sejumlah daerah, termasuk di Indonesia bagian timur. Mereka akan merealisasikan minat investasi jika infrastruktur di daerah bersangkutan sudah memadai.

Maka, membangun pusat pertumbuhan baru adalah solusi lain memerangi kemiskinan.

Pun efektif memperkecil ketimpangan antar wilayah. Mudahmudahan, masalah ini masuk dalam agenda para Capres yang bakal diusung oleh partai pemenang pemilu, maupun gabungan partai-partai yang lolos ambang batas pemilu legislatif 9 April 2014 yang lalu.

Indonesia hebat, hanya bisa diwujudkan apabila dipimpin oleh orang hebat. Pertanyaan, apakah kita sudah memiliki calon pemimpin (capres/cawapres) yang hebat? Hebat karena rekam jejak dan jam terbangnya. Bukan hasil olahan pencitraan habishabisan seperti pemimpin sebelumnya. Semoga kali ini rakyat Indonesia tidak salah lagi memilih presidennya.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www. koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA

Lintas Jatim

RABU 16 APRIL 2014 | No. 0343 | TAHUN III

Lintas Jatim

RABU 16 APRIL 2014 No. 0343 | TAHUN II

8

TIM HOTLINE PENDIDIKAN JATIM

Hari ini Buka Temuan Dugaan Bocoran UN SURABAYA – Dugaan bocoran kunci jawaban soal Ujian Nasional (UN) Matematika yang ditemukan oleh Tim Hotline Pendidikan Jawa Timur hari ini (16/4) dijadwalkan akan dicocokkan dengan soal UN asli yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur.

“Pencocokkan ini untuk memastikan benar atau tidaknya kunci jawaban yang beredar di peserta UN,” ujar Ketua Hotline Pendidikan Jawa Timur, Isa Ansori kepada Koran Madura, Selasa (15/4).

Ia mengatakan, pertemuan tersebut sedianya dijadwalkan kemarin (15/4). Namun, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Harun berhalangan karena ada pertemuan mendadak yang tidak bisa diwakili.

“Seharusnya hari ini (kemarin, red) tapi mendadak Pak Harun gak bisa ada urusan penting. Sehingga ditunda besok (hari ini,red), ujarnya.

Isa Ansori berharap pertemuan tersebut ada kepastian dari Dinas Pendidikan Jatim agar peserta UN tidak resah dengan beredarnya dugaan kunci jawaban UN. “Saya inginkan adanya kebenaran segera. Anakanak semakin resah dengan broadcast isi jawaban yang mereka terima. Ini berdampak pada pencapaian hasil nilai yang mereka peroleh nantinya,” harapnya.

Isa Ansori menjelaskan, beredarnya dugaan kunci jawaban soal UN bermula dari isu akan bocornya kunci jawaban tersebut. Setelah Tim Hotline Pendidikan Jatim melakukan investigasi, diperoleh kunci jawaban yang di broadcast oleh salah satu peserta UN dari sekolah SMA Negeri di Surabaya.

“Saya terima broadcast soal matematika pukul 5.30 WIB. Ada 2 paket (paket 4 dan 6 ) dan masingmasing paket sudah dilengkapi dengan 5 kata kunci,” ungkapnya.

Untuk mendapatkan kunci jawaban untuk setiap paket soal yang diujikan, lanjut Isa, setiap kelas patungan. Masing-masing anak rela mengeluarkan uang sebesar Rp 10.000 hingga 20.000.

“Satu kelas jumlahnya sekitar 30 anak. Masingmasing anak mengeluarkan Rp 20,000. Kalikan aja sudah berapa. Itu untuk setiap paket soal lo ya. Ini kasihan kalau setiap tahun anak-anak yang seharusnya tenang dalam mengerjakan soal, justru mereka kini disibukkan mencari bocoran,”tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Musliar Kasim mengklaim bahwa UN di Jatim berjalan lancar. Tidak benar jawaban UN itu bocor. =G. Armadianto Semeru

g. armadianto semeru/koran madura

Paket 4 dan 6 Soal Unas Matematika yang diduga bocor.

Siswa Taman Kanak-kanak (TK) melihat buku saat berkunjung di Pesta Sejuta Buku di Perpustakaan Pusat, Malang, Jawa Timur, Senin (14/4).

Pameran untuk mengkampanyekan budaya membaca kepada masyarakat terutama anak-anak tersebut berlangsung selama 7 hari dengan menampilkan berbagai buku lokal hingga impor.

Bocoran Kunci Jawaban Hanya Jualan “ABCD” SURABAYA - Mendikbud Mohammad Nuh menegaskan bahwa munculnya bocoran kunci jawaban soal UN dalam beberapa tahun terakhir hanya bersifat jualan kunci jawaban “ABCD” yang tingkat kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Misalnya, ada daerah yang dilaporkan ada kebocoran pada hampir semua sekolah yang ada, tapi ternyata apa yang dikatakan ‘hampir semua’ itu justru daerah yang nilai UN-nya tidak baik,” katanya per telepon, Selasa.

Ia mengaku selalu menurunkan tim investigasi ke daerah yang dilaporkan masyarakat ada dugaan kebocoran soal UN. “Yang sering terjadi, kunci jawaban itu tidak bisa ditelusuri, karena asal-usul kunci itu berasal dari mana justru tidak jelas,” katanya.

Oleh karena itu, ia menilai isu-isu tentang bocornya kunci jawaban soal UN itu merupakan isu yang wajar terjadi dimana saja dan dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan pribadi.

“Itu jualan kunci jawaban ABCD narnya hanya merupakan ‘kecelakaan’ yang ada pada ujian apapun, ter- yang tidak ada hubungannya dengan masuk ujian masuk perguruan tinggi masalah politik. “Itu hanya kebetulan pun ada yang jualan kunci jawaban saja, karena soalnya sudah lama disuseperti itu. Itu dagangan yang cari sun. Itu pun nggak semua daerah, jadi kecelakaan saja, tapi akan kami dalauntung saja,” katanya.

Selain itu, 20 tipe soal pun dikabar- mi,” katanya.

Informasi dari sumber lain mekan bisa dibocorkan, karena soal UN yang ada hanya bolak-balik nomer urut nyebutkan transaksi jual beli kunci jawaban berkisar Rp50 ribu saja, padahal itu tidak benar. hingga Rp100 ribu, bahkan “Semua soal UN itu berbeda, di Surabaya ada patungan tapi memang ada lima soal NASIONAL siswa membeli kunci jawayang mirip pada setiap tipe untuk kunci penghubung saja,” ban seharga Rp200 ribu.

Selain itu, di daerah yang katanya. jauh dari Surabaya pun diOleh karena itu, ia mengimlaporkan ada kunci jawabau siswa tidak menghabiskan energi dan waktu untuk mendapatkan ban UN dalam 20 tipe, bahkan kunci kunci jawaban yang kebenarannya tidak jawaban UN itu beredar setiap hari, dapat dipertanggungjawabkan itu, na- misalnya kunci jawaban soal Biologi mun mengisi waktu yang ada untuk be- pada hari pertama dan kunci jawalajar, berpikir positif, berdoa, menempa ban soal Matematika dan Kimia pada hari kedua. kepercayaan diri, dan kesungguhan.

“Kunci itu dijanjikan akan dikirim “Apalagi membuang uang Rp100 ribu atau Rp200 ribu untuk beli kunci per SMS pada setiap pukul 06.00 WIB jawaban. Lepas dari, UN kali ini relatif dan setelah pelaksanaan baru siswa lebih lancar sejak persiapan hingga membayar senilai puluhan ribu. Yang pelaksanaan dibandingkan dengan ta- menarik, tiga soal sebagai panduan hun sebelumnya, kecuali terkait soal kunci jawaban untuk setiap tipe itu tentang Jokowi,” katanya. cuplikannya sama dengan soal yang Terkait soal tentang Jokowi itu dibaca siswa saat UN,” kata sebuah pun, ia menyatakan hal itu sebe- sumber. =ANT/EDY M YA’KUB

UJIAN

2014

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 16 APRIL 2014 | No. 0343 | TAHUN III

9

PENGELOLAAN ANGGARAN

Instansi di Lingkungan Pemprov Diimbau Tertib LPKD SURABAYA - Sekda Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi meminta kepada seluruh dinas dan lembaga lainnya di lingkungan pemprov Jawa Timur untuk menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LPKD) tepat waktu dan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga pengelolaan keuangan daerah lebih tertib, taat, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab. “ Penggunaan anggaran harus mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, dan menyusun serta menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur up. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Jatim, dan

harus mengikuti proses distribusi persediaan uang sekaligus langkah-langkah pertanggungjawabannya,” pesan Sekda saat melakukan Rapat Prediksi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim tahun 2015, di Ruang rapat Dispenda Prov Jatim Jl Manyar

Kertoharjo Surabaya, Selasa, (15/4).

Menurutnya, Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, sedangkan Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pengguna Anggarannya Kepala SKPD. Maka dari itu SKPD harus hati-hati, aturan harus diikuti betul supaya tidak ada masalah keuangan.

“Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah koordinasi perlu dilakukan,” ujarnya.

Sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan UU

no 1 th 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 56 ayat (4) disebutkan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Rapat ini sangat penting sebagai komitmen kepala SKPD dengan tim keuangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini merupakan upaya untuk meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah

supaya tidak terjadi masalahmasalah yang serius.

Dari laporan masing-masing SKPD di lingkungan Pemprov Jatim, realisasi belanja non gaji sampai 31 Maret 2014 belum ada SKPD yang mencapai realisasi anggaran mencapai 20 persen meski ada SKPD yang mencapai 19 persen tapi kebanyakan masih dibawah 10 persen. Sementara prediksi PAD tahun 2015 kenaikannya tidak terlalu signifikan.

“Untuk meningkatkan PAD dari satu SKPD Rp 50 juta saja terasa sulit, oleh karena itu nanti harus ada prioritas pemanfaatannya,” ujar Sekda mengakhiri rapat. =E Hana Diman

LURAH BICARA LURAH JAMBANGAN :

RT-RW Saya Jadikan Agen Perubahan untuk Hidup Sehat SURABAYA - Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dipilih mewakili Provinsi Jawa Timur dalam lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tingkat nasional tahun 2014. Prestasi ini tentu saja membanggakan sekaligus ‘beban’ bagi warga karena harus berperilaku hidup bersih dan sehat sehingga menjadi contoh bagi warga di kelurahan lain.

Berbagai persiapan dilakukan warga agar keluar sebagai pemenang PHBS. Menurut Lurah Jambangan, Drs Henny Boedy Setiawan Paath, setelah juri dari Kementrian Kesehatan, PKK pusat, BKKBN pusat datang ke Surabaya untuk melihat dan memberi penilaian langsung pada wilayah yang dipimpinnya, dirinya langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hasilnya, warga sangat antusias dan menyambut baik kesempatan tersebut.

“Saya terus keliling dari satu RT ke RT lain dan juga RW untuk mensosialisasikan lomba ini. Respon warga sungguh luar biasa.

Tekat kami satu, kelurahan Jambangan keluarga sebagai pemenang Lomba PHBS tingkat nasional 2014,” kata Boedy dengan penuh semangat, kepada Koran Madura (15/4).

Kelurahan Jambangan memiliki jumlah warga sekitar 13 ribu jiwa yang tersebar di 7 RW dan 29

RT. Status sosial warga, menengah keatas. Meski demikian, Lurah Boedy mengaku memiliki 184 jiwa keluarga miskin (gakin). Walaupun masuk dalam kategori gakin, tapi warganya tersebut berperilaku hidup bersih dan sehat.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di dalam rumah tangga merupakan salah satu imptementasi dalam mewujudkan hak asasi manusia yang patut dihargai dan diperjuangkan oleh semua pihak.

Oleh karena itu, menggerakkan dan memberdayakan keluarga untuk hidup bersih dan sehat menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota beserta jajaran sektor terkait termasuk lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta dan dunia usaha. Jika sudah memenuhi kriteria PHBS berarti mampu menjaga, meningkatkan dan melindungi kesehatan setiap anggota rumah tangga dari gangguan ancaman penyakit dan lingkungan yang kurang kondusif untuk hidup bersih dan sehat.

Lurah Boedy sendiri mengaku dirinya berperan sebagai ‘provokator’ (baca : mentor), agar warganya bisa berperilaku hidup bersih dan sehat, sesuai dengan 10 indikator penilaian PHBS. Diantaranya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, kemudian ibu memberikan asi ekslusif kepada bayi, rajin menimbang

bayi dan balita serta mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun. Kemudian tidak boleh merokok di dalam ruangan. “ Memang tidak mudah merubah semua ini dalam waktu sekejap. Butuh tenaga ekstra untuk terus memprovokasi warga agar mau berperilaku sehat,” ujar lurah yang menyebut dirinya sebagai provokator hidup sehat ini sembari tertawa lepas.

Karena itu, ia tidak lelah mengunjungi warga dari rumah ke rumah untuk mensosialisasikan lomba tersebut. Ia juga menugaskan Ketua RT dan RW untuk menjadi agen perubahan hidup

sehat bagi warga.

“Saya selalu nyambangi pak RT dan Pak RW malam-malam untuk memberi motivasi agar mereka juga memiliki spirit yang sama seperti saya,” pungkasnya.

Lomba Pelaksana terbaik PHBS di Rumah Tangga ini dimaksudkan untuk meningkatkan semangat dan aksi nyata serta sekaligus sebagai bentuk pemberian penghargaan terhadap para kader PKK di lapangan yang telah bekerja keras untuk membina PHBS di Rumah Tangga. Walikota Surabaya Tri Rismaharini berharap warga Jambangan bisa menjadi pionir dalam berperilaku hidup sehat. Sehingga

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang di Indonesia masih terbilang tinggi, dapat diminimalisir. Penyakit infeksi menular maupun tidak menular juga dapat diminimalisir apabila masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat, khususnya di tingkat rumah tangga. Ini karena rumah tangga dan keluarga merupakan aset pembangunan masa depan yang perlu dijaga dan ditingkatkan kesehatannya.

“Hidup sehat menjadi kebutuhan setiap manusia. Sehat juga jadi syarat meraih kebahagiaan.

Tapi pada kenyataannya, membudayakan PHBS tidak mudah.

Melalui terpilihnya Kelurahan Jambangan dalam lomba PHBS Tingkat Nasional Tahun 2014, diharapkan memberi semangat warga Surabaya, khususnya warga Jambangan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan, sekaligus menjadikan PHBS sebagai perilaku seharihari,” kata Risma.

Sejak tahun 2010 Pemerintah Kota Surabaya telah rutin melakukan pengkajian PHBS rumah tangga yang melibatkan kader kelurahan siaga kelompok kerja (Pokja) PHBS. Dan dalam upaya percepatan capaian rumah tangga sehat, diperlukan adanya kerjasama dengan tim penggerak PKK serta kadernya melalui pembinaan. =E Hana Diman

10

KORAN MADURA

Lintas Jatim

RABU 16 APRIL 2014 | No. 0343 | TAHUN III

INOVASI TEKNOLOGI

Mahasiswa Ubaya Ciptakan Sepeda Motor Bertenaga Listrik SURABAYA - Mahasiswa Jurusan Desain Manajemen Produk, Fakultas Industri Kreatif, Universitas Surabaya (Ubaya), Ruben Cahyadi Susanto, menciptakan sepeda motor listrik jenis moped (sepeda motor dengan kapasitas 30 cc) yang dinamai EROS (Zero Emition) atau bebas emisi.

koranmadura/g armadianto semeru

Pelabuhan Tanjung Perak Diteror?

PENJINAK BOM. Tim Gegana Penjinak Bom Polda Jatim memeriksa travel bag yang diduga berisi bom ditinggal oleh pemiliknya di sebuah wartel di pelabuhan penyebrangan Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (15/4).

Warga Geger Temuan Tas Diduga Bom SURABAYA – Pelabuhan Tanjung Perak, Selasa (15/4) digegerkan dengan sebuah travel bag yang ditinggalkan oleh pemiliknya di sebuah warung telepon (wartel) yang diduga berisi bom.

Keberadaan tas tersebut ditemukan oleh seorang pedagang kopi. Temuan tersebut ditindaklanjuti pihak keamanan setempat dan Mapolres Tanjung Perak.

Setelah mendapat laporan dari warga, Kapolres Tanjung Perak AKBP Aries Syahbudin langsung meneruskan ke Tim Gegana Penjinak Bom Polda Ja-

tim. Setelah dilakukan pemeriksaan, travel bag yang terlilit sebuah kabel tersebut, di dalamnya hanya berisi beberapa potong pakaian, dan sebuah dompet warna coklat yang berisi Identitas (KTP) atas nama Sapar (54) warga Sumenep 1970 Dusun Benteng baru Kelurahan Sambakati Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep Madura.

Guna menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, pihak kepolisian sempat menutup akses penyebrangan sementara kurang lebih 30 menit. Penutupan tersebut untuk memastikan semua isi tas yang diperiksa oleh Tim Gegana aman.

“Penemuan tas yang diduga bom tersebut, pertama diketahui

oleh pedagang asongan, melihat tas yang ditinggal pemiliknya dan terdapat lilitan kabel, langsung dilaporkan kepihak keamanan setempat yang diteruskan ke Mapolres Tanjung perak,” jelas Aries kepada wartawan usai meninjau lokasi.

Dikesempatan sama, Kasubbag Humas Polres Tanjung Perak AKP Lily Djafar menambahkan, pihaknya menghargai setiap laporan masyarakat atas temuan barang yang mencurigakan tersebut. “Ini bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga Kamtibmas, kami sangat memberi apresiasi dan sangat menghargai setiap laporan yang kami terima,” ujar Lily. =G. ARMADIANTO SEMERU

“Awalnya, saya ingin membuat kendaraan yang ikut menurunkan pemanasan global, lalu saya melacak pada internet, ternyata sepeda motor listrik belum pernah ada, maka ide itu pun muncul. Kalau sepeda kayuh bertenaga listrik sudah ada, apalagi mobil listrik,” katanya di kampus setempat, Selasa.

Menurut putra dari pasangan Benny Susanto dan Lioe Foey Ing itu, EROS dirancang mulai dari nol dengan beberapa komponen merupakan buatan sendiri, di antaranya kerangka kendaraan, peleg, dan “body part” (baju kendaraan).

“Komponen lainnya saya beli, karena memang nggak mungkin bikin sendiri, seperti sistem pengaturan kecepatan, motor penggerak (di bawah jok), batere (di bawah back bone), charger, dan sebagainya,” katanya.

Namun, kata mahasiswa peraih IPK 3,1 dalam kurun waktu 4,5 tahun itu, ada beberapa komponen yang tidak ada pada sepeda motor berbahan bakar bensin, seperti tangki bensin dan karburator yang memang tidak ada pada EROS. “Yang sulit ditemukan itu batere dan motor listrik, tapi akhirnya saya beli secara online dan terpaksa didatangkan dari Tiongkok, karena barangnya memang belum ada di sini. Itu pun,

saya cari yang murah,” katanya.

Mahasiswa yang mendesain EROS selama enam bulan itu mengaku batere yang dibeli dengan harga murah itu berkekuatan 36 volt, karena semua komponen itu sudah menghabiskan dana Rp15-18 juta.

“Itu cukup untuk jarak tempuh 15 kilometer dengan kecepatan 35-40 kilometer per-jam.

Kalau mau memang menggunakan batere 140 volt (dua batere 70 volt) yang bisa untuk jarak 50-60 kilometer, tapi mahal,” katanya.

Namun, ia menjamin harga sepeda motor listrik itu tidak akan mahal bila diproduksi secara massal. “Kalau massal mungkin bisa Rp11 jutaan,” kata Ruben yang berhasil mendapat nilai A ketika mempresentasikan tugas akhir (TA) tentang sepeda motor listrik itu.

Mahasiswa asal Jombang itu menambahkan dirinya sempat memiliki dua pengalaman unik yakni saat merancang sempat mengeluarkan asap tebal akibat ada bagian yang terlalu panas setelah berkali-kali diuji.

Selain itu, ia juga sempat ditegur polisi, karena kendaraan yang dipakainya tanpa pelat nomer dan “nyeleneh”. “Untung ketika saya jelaskan kalau kendaraan penelitian, polisi itu bisa memahami,” katanya. =ANT/EDY

ant/m risyal hidayat

MOTOR LISTRIK. Ruben Cahyadi Susanto mahasiswa Jurusan Desain Manajemen Produk Fakultas Industri Kreatif mengendarai motor listrik karya ilmiah tugas akhirnya di Universitas Surabaya (Ubaya), Jatim, Selasa (15/4). Motor listrik bertajuk Eros (Zero Emition) berkapasitas 30 cc tersebut mampu berjalan sejauh 15 kilometer menggunakan baterai yang dapat diisi ulang.

KORAN MADURA

Lintas Jatim

RABU 16 APRIL 2014 | No. 0343 | TAHUN III

Dolly Ditutup Jelang Bulan Ramadhan Dewan Nilai Tidak Efektif SURABAYA - Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya menilai penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara yakni Dolly dan Jarak menjelang Ramadhan tahun ini tidak efektif.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, Selasa, mengatakan selama ini belum ada realisasi pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan warga sekitar, seperti yang dijanjikan oleh pemerintah kota di antaranya pasar, area perdagangan dan rumah kreatif.

“Padahal, fasilitas tersebut merupakan penunjang perputaran perekonomian di kawasan lokalisasi. Jika ditutup sekarang, tapi belum disediakan sarana dan prasarana, maka selama 6 bulan mereka makan apa?” katanya.

Menurut dia, penutupan lokalisasi Dolly tidak bisa dilakukan serta merta.

Warga masyarakat sekitar diharapkan diajak berembuk terlebih dahulu.

“Warga yang perputaran ekonominya

fasilitas tersebut merupakan penunjang perputaran perekonomian di kawasan lokalisasi. Jika ditutup sekarang, tapi belum disediakan sarana dan prasarana, maka selama 6 bulan mereka makan apa

Baktiono

Ketua Komisi D DPRD Surabaya di sana harus diperhatikan. Dilakukan rembuk menyeluruh,” katanya.

Ia mengatakan jika penutupan dipaksakan, maka kecil sekali kemung-

kinan berhasil seperti yang direncanakan. Ia mencontohkan, beberapa lokalisasi di antaranya di Kremil atau Tambak asri, Klakah rejo dan Sememi pascapenutupan yang masih menyisakan persoalan.

“Coba di lihat di Tambak Asri, Sememi warga yang protes terus dengan penutupan itu,” katanya.

Baktiono menegaskan pihaknya sebenarnya mendukung penutupan lokalisasi. Namun demikian, langkah penutupan dilakukan dengan melibatkan banyak pihak. “Sebenarnya banyak kelompok-kelompok bahkan perguruan tinggi yang siap bantu, tapi ego pemkot terlalu tinggi seolah memiliki kemampuan,” katanya.

Selain itu, menurutnya sebelum penutupan dilakukan “feasibilitry studi” atau studi kelayakan terlebih dahulu. Sementara, untuk pelatihan ketrampilan atau wirausaha pada warga sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. =ANT/ABDUL HAKIM

ant/rudi mulya

RAZIA GEPENG. Anggota Satpol PP berusaha mengamankan seorang pengemis beserta anaknya saat razia pengemis dan anak jalanan di Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (15/4). Razia tersebut selain untuk ketertiban, juga mencegah terjadinya ekploitasi anak di bawah umur.

11

PAJAK BELUM OPTIMAL

Ketergantungan Pendanaan APBD dari APBN Masih Tinggi SURABAYA - Tingkat ketergantungan pendanaan anggaran pembangunan dan belanja daerah dari dana transfer anggaran pembangunan dan belanja negara hingga kini masih relatif tinggi, akibat masih banyaknya potensi pajak di daerah belum dioptimalkan.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Rukijo, kepada wartawan di Surabaya, Selasa, mengemukakan total dana transfer dari pusat ke daerah pada 2013 mencapai Rp529,68 triliun, sementara total pendapatan asli daerah (PAD) dari seluruh daerah secara nasional lebih kurang Rp139,616 triliun.

“Dari angka tersebut jelas terlihat bahwa dana transfer dari APBN masih memiliki peran sangat besar dalam menopang pendanaan APBD,” kata Rukijo usai berbicara pada seminar “Kebijakan Fiskal dan Pengembangan Ekonomi Terkini”.

Dana transfer dari pusat (APBN) itu, antara lain berupa DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), DBHP (Dana Bagi Hasil Pajak), DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

Menurut dia, pertumbuhan PAD pada periode 2009-2012 rata-rata sekitar 25 persen dan ditargetkan tumbuh 21 persen selama periode 2013-2015. Sementara dana transfer ke daerah pada 2009-2015 rata-rata tumbuh 18 persen.

Rukijo menambahkan ketergantungan yang relatif tinggi dari dana transfer pusat (APBN) bisa dikurangi, jika daerah mampu mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor pajak dan retribusi yang belum tergarap.

“Kendalanya memang pada regulasi atau peraturan daerah, karena sebenarnya masih banyak potensi pajak dan retribusi yang bisa digali untuk memaksimalkan penyerapan PAD,” tambah Rukijo.

Ia membeberkan data jumlah pemungutan pajak provinsi yang sudah ditetapkan dengan perda sebanyak 143 pemungutan atau 86 persen dari 165 peluang yang ada.

Sementara pemungutan pajak kabupaten/kota yang telah ditetapkan melalui perda sejumlah 3.967 pemungutan atau sekitar 73 persen dari 5.401 peluang pemungutan.

Angka lebih rendah justru tercatat pada pemungutan retribusi, karena di tingkat provinsi baru 212 pemungutan yang di-perda-kan atau hanya 29,2 persen dari 726 peluang pemungutan retribusi.

Begitu juga di tingkat kabupaten/kota, dari total peluang 15.221 pemungutan retribusi, baru 5.815 pemungutan yang telah ditetapkan melalui perda atau sekitar 38,2 persen.

“Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota masih punya peluang besar untuk memaksimalkan potensi PAD melalui pajak dan retribusi, asalkan tidak menyalahi ketentuan yang diatur dalam UU nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah),” papar Rukijo.

Beberapa upaya yang bisa dilakukan daerah, antara lain dengan menyusun regulasi atau perda pemungutan pajak dan retribusi, serta melakukan aktualisasi data potensi pajak dan retribusi di daerah.

“Contohnya, orang punya tanah sudah dipecah menjadi beberapa sertifikat, tetapi pajak yang dibayar masih satu. Kemudian bangunan yang direnovasi, bayar pajaknya masih pakai data bangunan lama,” ujarnya. =ANT/DIDIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 RABU 16 APRIL 2014|NO. 0343|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

RABU 16 APRIL 2014 NO. 0343 | TAHUN III

Akademi Komunitas

Pemkot Sediakan Lahan 5 Hektare

INSTALASI GAS STASIUN OFFTAKE PGN. Seorang petugas berada di antara instalasi pipa gas di Stasiun Offtake Perusahaan Gas Negara (PGN) Kalisogo, Porong, Sidoarjo. Stasiun Offtake PGN Kalisogo, SBU Distribusi Wilayah II, melayani dan mengalirkan gas bumi kepada lebih dari 400 pelanggan industri, komersial, dan rumah tangga di wilayah Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto dan Sidoarjo.

Jatah 45 Kursi Dewan Mulai Terang KPU Tetap Menunggu Hasil Rekap PPK PROBOLINGGO - Pertarungan caleg yang digelar dalam pemilu legislatif 9 April lalu, ternyata sudah bisa diprediksikan untuk caleg yang memiliki suara terbanyak.

Suara terbanyak dari 12 Parpol tersebut ternyata sudah mulai nampak di permukaan publik.

Data sementara, para caleg yang diperkirakan lolos dan menduduki parlemen periode 2014 -2019 mendatang Kabupaten Probolinggo, mulai tampak. Misalnya Dapil I meliputi Kecamatan Sukapura, Kuripan, Bantaran, dan Wonomerto ini diperkirakan kursi terbanyak akan digondol oleh Partai NasDem dengan perolehan dua kursi dari kuota 6 kursi.

Sementara suara sah yang masuk sebanyak 76.422 suara .

Partai nasDem memperoleh suara sah sebanyak 18.224. Sementara PKB, memperoleh 10.786,PDI P 7.440, Golkar 7.827 dan PPP 6.742.

Dapil II (Lumbang, Sumberasih, Tongas) total suara caleg sementara yang masuk hanya 83.973. Pada dapil ini, partai nasDem memperolah suara sebanyak 17.525. Kemudian PKB mendapat suara 21.250 suara.PDI P mendapatkan 6.665 dan Golkar11.243 suara.

Kemudian Dapil III (Dringu, Gending, Pajarakan dan Kre-

jengan) suara masuk mencapai 98.956. PKB masih tetap unggul dengan perolehan suara sebanyak 23.744 dengan perolehan dua kursi. Kemudian, disusul Partai NasDem. Pada Dapil IV (Kraksaan, Gading, Besuk), perolehan nasdem perolehannya mencapai 25.419 dari total suara 60.820. Sementara suara PKB sementara mencapai 7.820. Disusul PDIP dengan perolehan total suara sebanyak 6.178. Dilanjutkan Partai Gerinda dengan perolehan suara 6.254.

Dan terakhir PPP dengan perolehan suara 5.865.

Sementara Dapil V (Paiton, Kotanyar, dan Pakuniran) baru satu kecamatan yang masuk yakni Kotanyar dengan perolehan suara sah 23.600 ribu. Dapil VI (Tiris, Krucil, Maron) suara masuk mencapai 74.711. Partai NasDem diperkirakan mendapat dua kursi dengan perolehan 23.773 suara. Kemudian PKB mendapat 6.158.

Untuk partai Golkar mendapat

suara 8.309. Disusul PPP dengan perolehan 8.568 dan terakhir Hanura dengan perolehan 5.715. Di dapil VII (Banyuanyar, Tegalsiwalan, Leces) suara sah sementara mencapai 51.494. Suara Partai nasDem mencapai 17.130 ribu .

Begitu juga, PKB mendapat suara dukungan 11.047 Selain kedua parpol tersebut, PDIP 5.248, Gerinda 8.180 dan PPP 3.181 diperkirakan juga akan memperoleh kursi dewan.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, M Zubaidi, mengatakan pihaknya belum bisa memastikan siapa saja yang akan memperoleh jatah kursi dewan. Sebab menurutnya, jumlah suara parpol dan caleg dari masing partai masih belum lengkap masuk ke KPU.“Kami masih tetap menunggu, hasil rekap suara di tingkat PPK yang ada di 24 Kecamatan,”katanya kepada wartawan, Selasa,(16/4).

Menanggapi hal itu sejumlah parpol belum bisa berkomentar banyak mengenai jatah kursi rut yang diperolehnya. “Kami sudah menerima hasil suara sementara.

Namun kami tetap akan menunggu hasil akhir keputusan dari pihak KPU,” terang Syaifuddin, sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Probolinggo,. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO – Untuk membangun Akademi Komunitas, Pemkot Probolinggo sudah menyediakan lahan seluas 5 hektare. Lahan tersebut berada di Kelurahan Kedungasem yang nota bene milik pemerintah asset Probolinggo.

Pernyataan ini ditegaskan Wakil Walikota Probolinggo, HM. Suhadak kepada wartawan, Selasa (15/4). “Untuk membangun Akademi itu, Pemkot kini sudah menyediakan lahannya,” tandasnya.

Dia menjelaskan, gagasan rencana pembangunan Akademi Komunitas tersebut, sebenarnya sejak Walikota Probolinggo sebelumnya, yakni HM. Buchori.

“Proposal rencana pembangunan itu sudah diajukan oleh Bapeda beberapa waktu lalu,” ucapnya.

Bahkan, rencana pembangunan tersebut sudah mendapatkan respon positif dari pihak Dikti Kemendikbud. Dalam waktu dekat ini, lahan untuk pembangunan Akademi Komunitas itu akan dilakukan sidak.

Dengan adanya rencana pembangunan Akademi Komunitas di Kota Probolinggo, HM. Suhadak yang juga mantan

pemborong itu berharap bisa meningkatkan sumber daya manusia (SDM) serta mengurangi angka pengangguran. Apalagi prosentase siswa SMA Negeri atau swasta yang melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi (PT) hanya berkisar 15 persen.

Kepala Dispendik Kota Probolinggo, Endro Suroso mengatakan, jumlah lulusan siswa tingkat SMA/MA/SMK dalam setiap tahunnya kurang lebih 4 ribu siswa. Itulah sebabnya, dengan adanya Akademi Komunitas nanti menjadi salah satu solusi agar siswa bisa melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi lagi.

“Kalau di Kota Probolinggo terdapat Akademi itu, maka bisa menekan beban biaya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari pada melanjutkan ke PT yang ada di luar kota,” katanya.

Menurut dia, Akademi Komunitas tersebut setara dengan Diploma. Rencananya, Akademi itu menyedaiakan sebanyak tujuh jurusan. Seperti otomotif, perkayuan, perkapalan, perhotelan, kehutanan dan tehonologi informasi. =Muhammad Sugianto

ALIH FUNGSI LAHAN. Seorang buruh bangunan mengerjakan proyek bangunan di antara lahan persawahan di Denpasar, Bali. Selain pengaruh cuaca, alih fungsi lahan pertanian Bali yang mencapai 1.000 hektare per tahun dinilai sebagai salah satu penyebab penurunan luas panen padi yang berimbas pada melambatnya sektor pertanian di Pulau Dewata dalam beberapa tahun terakhir.

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 16 APRIL 2014 NO. 0343| TAHUN III

13

Protes Rekap Suara PPK Kedopok PROBOLINGGO – Suasana rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kedopok diwarnai aksi protes oleh sejumlah saksi partai politik saat PPK mulai membuka kotak suara untuk proses perhitungan DPR RI. Kegiatan rekapitulasi perhitungan suara yang dipusatkan di ruang pertemuan Kantor Camat Kedopok Selasa (16/4) berlangsung tegang. Aksi protes ini terjadi, ketika PPK Kedopok membuka hasil rekapitulasi tingkat PPS yang masih disegel untuk diumumkan secara berurutan dan ditemukan oleh saksi dan caleg, hasil rekap suara di plano tidak di jumlah oleh salah satu PPS, yakni PPS Kelurahan Jrebeng Kulon Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.

Tidak menerima hasil tersebut, saksi kemudian meminta PPK Kedopok membuka daftar dinding plano (D1) agar dapat membuktikan hasil rekapan yang sebenarnya, dari situlah timbul berbagai protes baik dari saksi parpol.

Ketegangan itu nyaris terjadi adu mulut dengan PPK Kedopok, sehingga perhitungan terjadi molor beberapa jam.

Salah satu Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kecamatan Kedopok, yang juga saksi di tingkat PPK Kedopk saat itu mengkritik pihak PPK Kedopok yang mana PPS Kelurahan Jrebeng Kulon melakukan perekapan harus sesuai mekanisme.”Aturan sudah jelas, dimana PPK harus terima masukan dari saksi apa bila rekapan tidak sesuai dengan data yang saksi miliki, “jelas Mohamad Tohir.

Mohamad Tohir, juga meminta agar PPK Kedopok dan saksi sama-sama membuka dan menengok kembali undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan perekapan tingkat PPK.”Kalau semua dilakukan rekap seperti ini, maka akan menyita waktu.Yang jelas semua saksi akan melakukan protes,”tandasnya.

Tak hanya Mohamad Tohir, saksi dari PPP yang protes. Saksi Partai Gerindra, Mustofa, mengungkapkan formulir C 1 yang di miliki saksi partai sudah valid sesuai rekapitulasi di PPS. Namun rekapitulasi di PPK Kedopok, formulir C1 yang di miliki saksi hampir tidak sama yang dimiliki PPS. “Seharusnya formulir D1 plano dijumlah perolehan suaranya setiap caleg. Tapi tidak dijumlah oleh PPS. Ini sebuah keteledoran,”tegasnya.

Meski aksi protes berlang-

sung, PPK Kedopok tetap melanjutkan proses rekapitulasi suara DPR RI, DPD dan DPR Provinsi dengan berpedoman pada formulir D1 plano yang dibawa oleh PPS Kelurahan Jrebeng Kulon.

“Saya kira yang terjadi hanya kaselahan administrasi, karena faktor kelelahan dari petugas PPS yang merekapitulasi suara semalam suntuk. Ini harus dimaklumi, ternyata setelah di buka formulir D1 plano tidak ada pen-

gurangan sedikit pun suara sah dari caleg,”papar Sueb Supriyanto, Ketua PPK Kedopok.

Menanggapi hal itu, anggota PPS Jrebeng Kulon, Ali Wafa, mengakui kesalahan tanpa ada penjumlahan di formulir D 1 plano disebabkan karena faktor

kelelahan. ”Saya akui memang kami telodor, tapi tetap tidak mengurangi hasil perolehan suara setelah membuka formulir D 1 Plano dihadapan KPU, Panwaslu, Panwascam, dan para saksi. Hasilnya, semua mau menerima,”katanya.

PDIP Meraup Suara Tertinggi Kendati KPU Kota Probolinggo belum menetapkan secara resmi hasil perolehan suara Pemilu 2014 khususnya untuk perolehan suara DPRD Kota Probolinggo.

Satu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Probolinggo, Minggu (13/4) selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.

Mereka merekapitulasi hasil

sudah melakukan rekapitulasi penghitungan suara Pileg 2014.

“Selebihnya yakni sebanyak tiga PPK baru akan melakukan rekapitulasi pada besok hari (hari ini),” ujarnya.

PPK yang selasai melakukan rekapitulasi penghitungan surat suara Pileg 2014 itu adalah PPK Kecamatan Kademangan dan PPK Kecamatam Kedopok. Eko Purwanto yang kemarin bersama anggota KPU Kota Probolinggo lainnya ikut memantau jalannya rekapitulasi di dua PPK tersebut mengatakan rekapitulasi di tingkat PPK bisa jadi akan berlangsung sehari.

“Jumlah kelurahan di setiap kecamatan di Kota Probolinggo rata –rata sama. Ada yang sedikit

tertinggi sebanyak 6.012 suara, Partai Nasdem 4.108 suara, PKB 3.426 suara, Golkar 3.217, PPP 2.273 suara, Gerindra 1.991 suara, Demokrat 1.753 suara, PKS 982 suara, PAN 726 suara, Hanura 83 suara, PKPI 58 suara, dan PBB 36 suara.

Sedangkan caleg yang meraup suara tertinggi di Kecamatan Kademangan, yakni Andi Purwo Hartono Caleg Nomor urut 4 dari PDIP yang meraup 1.910 suara. Posisi kedua diraih caleg incumben nomor urut 1 PDIP, H.Sulaiman, meraup 1.649 suara.

Posisi ketiga diraih caleg nomor urut 3 Partai Nasdem, Hj.Ana Ningsih yang meraup suara 1.613.

Disusul posisi keempat, caleg nomor urut 9, Robit Rijanto dari PPP

penghitungan yang sebelumnya dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan.

Komisionaris KPU Kota Probolinggo, Eko Purwanto, mengungkapkan ada satu PPK dari lima PPK Kota Probolinggo yang

ada pula yang banyak. Kalau yang banyak diperkirkan rekapitulasinya akan berlangsung lebih lama.

Yang biasanya sehari kemungkinan bisa sampai dua hari,” paparnya.

Sementara, untuk perolehan hasil suara PDIP meraup suara

yang meraup 1.180 suara. Posisi kelima diraih caleg nomor 1 dari PKB, taufiqurrahman, dengan perolehan 1.157 suara, dan Samsul Arifin, caleg incumben Partai Demokrat, nomor urut 1 memperoleh 1.129 suara. =M.Hisbullah Huda

14

KORAN MADURA

Probolinggo

RABU 16 APRIL 2014|NO. 0343|TAHUN III

PEMILU

Walikota: Caleg Kalah Harus Legowo PROBOLINGGO – Kalah dan menang dalam sebuah pertarungan politik itu sudah biasa. Yang menang jangan sampai angkuh dan yang kalah harus legawa.

Begitulah pepatah yang acapkali kita dengar.

Pasca pemilu legislatif 9 April lalu, caleg yang kalah diharapkan legawa dan bisa

menerima terhadap kekalahannya. Legawa dengan menahan sikap emosi agar tidak terjadi konflik. Hal itulah yang diungkapkan Walikota Probolinggo, Hj. Rukmini kepada wartawan, Selasa (15/4).

“Jangan sampai kemudian caleg itu emosi karena tidak terpilih,” katanya.

Menurut dia, untuk menjaga situasi kondusif Kota Probolinggo pasca pemilu legeslatif memerlukan peran serta masyarakat luas. Teruta-

ma para caleg dan partai pendukungnya. “Mari kita junjung tinggi siatuasi kondusif ini,” ungkapnya.

Istri mantan Walikota Probolinggo, HM. Buchori itu tidak ingin pasca pemilu legeslatif seperti pengalaman insiden pasca pemilukada Kota Probolinggo beberapa waktu ilam. Pasca pemilukada waktu itu, Kota Probolinggo sempat terjadi kisruh. Bahkan, sampai menjadi isu nasional.

Ada Penggelembungan Suara di PPK? Puluhan Massa Pendukung Caleg Demo PROBOLINGGO - Diduga gara-gara ada penggelembungan suara yang dilakukan Panitia Pemilu Kecamatan (PPK), puluhan massa pendukung fanatik salah satu caleg ramai-ramai mendatangi PPK Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, Selasa (15/4).

Massa pendukung yang menduduki kantor PPK Gading berasal dari tim pemenangan caleg nomor 7 Partai Gerindra, Atiq Ali Rabini dari Dapil 4 (Kraksaan, Besuk, Gading). Mereka menuding PPK ada permainan dengan salah satu caleg di internal partai Gerindra.

Aksi yang dilakukannya yakni malakukan penolakan terhadap hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK tersebut. Dengan alasan bahwa dalam perekapan suara tersebut ada permainan politik terstruktur dengan melakukan penggelembungan suara untuk Caleg Nomor 5 Partai Gerindra atas nama Rini Triana. “ Hasil suara untuk caleg nomor 7 atas nama Atiq Ali Rahbini suaranya dikurangi dan ditambahakan ke hasil suara Rini Triana,” terang, koordiator Tim pemanangan Atiq Ali Rahbini, Agus Suhari kepada wartawan.

Selain itu penolakan tehadap hasil rekapitulasi suara, Agus juga menolak seluruh form C1 yang dikeluarkan oleh Partai Gerindra.

Pasalnya, para saksi diduga sudah dikondisikan oleh caleg nomor 5 serta ditemukan coretan menggunakan tipe X dalam form C1 yang disetorkan oleh saksi Gerindra.“Kami menyerahkan proses rekapitulasi sepenuhnya

kepada KPU berdasarkan perhitungan manual pada pleno papan perhitungan suara,”tandas Agus Suhari.

caleg nomor 7 dari 338 TPS di dapil IV yang meliputi Kecamatan Gading, Besuk dan Kraksaan.

Kalau Suara Caleg Gerindra Nomor 7 atas nama Atiq Ali Rahbini memperleh suara dukungan sebanyak 3.700 suara.

“Dengan kenyataan dan laporan relawan yang kami bentuk, PPK disinyalir melakukan rekapitulasi yang aneh. Padahal data

penggelembungan suara yang dilakukan, ketua PPK Kecamatan Gading Abdul Hamid, menepis keras, selama ini pihaknya tidak mengeluarkan hasil rekapitulasi tersebut .

“Dari pihak PPK sendiri, tidak pernah memberikan rekapitulasi tersebut. Bahkan, dari saksi partai sendiri baik di tingkat PPS dan KPPS di Kecamatan Gading ini

Lebih lanjut Agus menjelaskan, berdasarkan perhitungan manual dan laporan tim relawan

perolehan banyak yang dinilai salah,” katanya.

Menanggapi tudingan atas

tidak pernah mengajukan keberatan apapun,”tegasnya. =Mahfud Hidayatullah

“Kita tidak ingin pasca pileg tahun ini seperti pasca pemilukada Kota probolinggo beberapa tahun silam,” katanya.

Untuk mencegah itu, orang nomer satu di Kota Probolinggo itu berharap agar para caleg dan partai saling menahan emosi. Karena rakyat sudah menetukan pilihannya.

“Apapun hasil pemilu ini, kita harus sikapi dengan bijak,” pungkasnya. =Muhammad Sugianto

DEMOKRASI

Caleg PPP Protes PROBOLINGGO – Pemilu legislatif 9 April lalu ternyata tidak berjalan mulus. Terbukti, hingga saat ini pesta demokrasi lima tahunan itu menyisakan masalah. Salah seorang caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Asmari dapil 7 yang meliputi Kecamatan Leces, Tegalsiwalan dan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo melakukan sikap protes.

Sikap protes itu dilakukan oleh tim suksesnya yang menemukan banyak kejanggalan dari proses perolehan suara. “Banyak kejanggalan dari perolehan suara milik Asmari,” tutur salah seorang tim sukses Asmari, Supandi kepada wartawan, Selasa (15/4).

Menurut dia, perolehan data suara Asmari antara tingkat TPS, PPS dan PPK tidak sama. Seperti di desa Malasan Wetan, Kecamatan Tegalsiwalan.“Di desa itu seharusnya caleg Asmari mendapatkan suara 126, namun setelah di PPK berubah menjadi 96,” tandasnya.

Terjadinya kejanggalan tersebut, tidak hanya ditemukan di desa Malasan Wetan, tetepi di desa Gunung Bekel.

Perubahan data suara tersebut dialami seorang caleg lainnya, Slamet Riyadi yang juga dari partai PPP dengan nomer urut 1.“Di TPS dia hanya mendapatkan 11 suara, namun setelah di PPK berubah menjadi 14 suara,” terang Supandi berang. =Muhammad Sugianto

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

RABU 16 APRIL 2014 No. 0343 | TAHUN III

RABU 16 APRIL 2014 | No. 0343 | TAHUN III

SERIE A ITALIA

Juve Petik Kemenangan Penting ROMA - Kemenangan penting dipetik Juventus saat bertamu ke markas Udinese. Tampil dominan, “La Vecchia Signora” mengakhiri laga dengan raihan tiga poin berkat kemenangan 2-0 atas Udinese dalam lanjutan pertandingan Serie A Liga Italia di Friuli, Senin (14/4) waktu setempat atau Selasa (15/4) dini hari WIB. Dua gol Juve masing-masing dilesakan oleh Sebastian Giovinco dan Fernando Llorente di babak pertama.

Dengan hasil tersebut, Juve kini semakin kokoh di singgasana dengan 87 poin, unggul delapan angka dari AS Roma yang bertengger di posisi kedua. Dengan lima laga sisa, Juve pun dinilai banyak kalangan mampu mempertahankan mahkota juara yang telah direbut dalam dua musim beruntun. “Bianconeri” akan memulai lima laga “finalnya” melawan Bologna (19/4), Sassuolo (28/4), Atalanta (5/5), Roma (9/5), dan Cagliari (18/5).

Meski berstatus sebagai tim tamu, Juve tetap memapu menguasai jalannya permainan sejak awal laga. Gol pembuka pun sudah hadir ketika laga memasuki menit ke-16. Berawal dari sodoran Paul Pogba, Sebastian Giovinco menyambutnya dengan sepakan keras menggunakan kaki kiri.

Satu gol Giovinco semerta-merta meningkatkan motivasi para penggawa Juve. Serangan demi serangan terus dilancarkan untuk membongkar barisan pertahanan tuan rumah.

“Si Nyonya Tua” akhirnya mampu menggandakan kedudukan lewat gol Llorente pada menit ke-26. Gol bermula dari sepak pojok Andrea Pirlo yang menciptakan kemelut di depan gawang Scuffet, Llorente pun berhasil memaksimalkan bola rebound tersebut dengan tembakan terarahnya. Gol Llorente tersebut pun bertahan hingga laga berakhir.

“Ini pertandingan yang sulit dan kami bisa saja kehilangan poin. Tapi, kami sangat bagus dalam melakukan pendekatan terhadap partai ini dengan fokus dan sikap yang tepat.

Kami harus bisa terus berada di jalur kemenangan karena Roma tidak akan menyerah,” ujar pelatih Juve Antonio Conte.

Di kubu lawan, arsitek Udinese Fransesco Guidolin mengakui keunggulan Juve atas timnya. Ia menilai Juve sangat baik dalam menjaga jarak antarlini sehingga menyulitkan pemainnya untuk bisa mengembangkan permainan. “Tim saya bermain dengan semangat dan determinasi yang tinggi, tapi Juve bagus dalam menutup jarak antarlini,” tandasnya.=ESPN/AJI

STRIKER JUVENTUS Fernando Llorente (dua kanan) menendang bola pada proses gol kedua yang terjadi di menit ke-26. Juventus meraih kemenangan penting 2-0 atas Udinese di Stadion Friuli, Selasa (15/4) dini hari WIB. Kemenangan ini mengokohkan posisi Juventus di puncak klasemen.

Liverpool Harus Bisa Mengatasi Tekanan LONDON - Penjaga gawang Chelsea Petr Cech ragu Liverpool bisa mengatasi tekanan yang berada di pundak mereka dalam perebutan gelar juara Liga Utama Inggris musim ini. Liverpool berada di puncak klasemen sementara dengan 77 poin setelah menang 3-2 atas Manchester City di Anfield akhir pekan lalu, unggul dua angka dari Chelsea yang duduk diperingkat kedua dengan 75 angka.

Kemenangan demi kemenangan yang diraih pasukan Brendan Rodgers itu menempatkan mereka sebagai calon paling kuat menjuarai Liga Utama Inggris musim ini dengan hanya sisa empat pertandingan. Bila terwujud, ini adalah gelar juara pertama mereka sejak 1990.

Hanya saja, Liverpool masih memiliki satu rintangan sebelum keluar sebagai juara yaitu menjamu Chelsea di Anfield pada 27 April mendatang. Petr

Cech tidak sabar menyaksikan seberapa mampu “The ReDs” mengatasi tekanan yang mereka hadapi.

“Tidak ada satu orang pun yang bisa menduga sesuatu bisa terjadi pada Liverpool dan mereka berada dalam jalur perebutan gelar juara dan karena itu mereka bermain tanpa tekanan. Tetapi mari kita tunggu bagaimana mereka bisa mencapai itu ketika musim akan segera berakhir,” kata kiper asal

Republik Ceko itu.

Dia melanjutkan, “Mereka harus melompat untuk mengatasi itu dan mereka harus bermain baik guna meraih tujuan menjadi juara. Tetapi kami juga punya sesuatu di tangan. Kami hanya tunggu Manchester City tergelincir sekali lagi, tetapi bila kami memenangkan semua pertandingan sisa, kami masih punya peluang. Tidak mungkin ada tim yang memenangkan 38 pertandingan. Tim yang mengumpulkan poin paling banyak dialah yang akan menjadi juara.

Jadi mari kita tunggu saja.”

Cech menilai, Chelsea berada dalam posisi yang paling menguntungkan dan mereka memiliki peluang untuk menjadi kampiun. “Bila kami bisa memenangkan semua laga sisa, maka hingga akhir musim kami berada pada rel perebutan gelar juara,” lanjutnya.

Hanya saja, Chelsea dihadapkan dengan jadwal yang padat karena “The Blues” masih harus melakoni laga semifinal Liga Champions melawan Atletico Madrid. Leg kedua berlangsung hanya tiga hari setelah mereka melawan Liverpool.

Kelelahan fisik akan menghambat anak-anak asuh Jose Mourinho tampil habis-habisan untuk bisa tembus ke final Liga Champions.

“Kami punya dua laga penting di Liga Champions dan akan ada sedikit kelelahan. Tetapi menempatkan diri pada setiap kompetisi yang diikuti sangat penting dan kami akan tampil habis-habisan baik di Liga Champions maupun di pertandingan-pertandingan sisa Liga Utama Inggris pada April dan Mei. Jadi kami tidak terlalu kaget dengan jadwal seperti ini,” tutupnya. =SKY SPORTS/AJI

KORAN MADURA JUVENTUS PETIK 16 KEMENANGAN

RABU 16 APRIL 2014 | No. 0343 | TAHUN III

PENTING

OLAHRAGA | 15

LIVERPOOL HARUS BISA MENGATASI TEKANAN

57 HARI LAGI

OLAHRAGA | 15

Olahraga KORAN MADURA

16

RABU 16 APRIL 2014 | No. 0343 | TAHUN III

siaran langsung

Preview Final Copa Del Rey

Mental Madrid

Lebih Baik dari Barcelona MADRID - Real Madrid dan Barcelona kembali berjumpa untuk ketiga kalinya dalam laga bertajuk “El Clasico” selama musim ini pada laga final Copa del Rey Rabu (16/4) malam waktu setempat atau Kamis (17/4) dini hari WIB nanti di Stadion Mestalla, Valencia, Spanyol.

Menjelang laga ini, kondisi mental dan moral kedua tim berbeda. Barcelona sedang dalam kondisi moral yang tidak terlalu menguntungkan menyusul kekalahan dari Atletico Madrid pada leg kedua babak perempat final Liga Champions pertengahan pekan lalu yang berbuntut tersingkirnya Lionel Messi dan kawan-kawan dari turnamen tersebut,

serta kekalahan tipisi 0-1 dari Granada di La Liga akhir pekan lalu.

Kekalahan ini cukup mengguncang klub Catalan tersebut. Apalagi, kini mereka terlempar ke posisi ketiga klasemen sementara La Liga, tertinggal satu poin dari Real Madrid yang berada di tempat kedua dan empat angka dari Atletico Madrid yang bertengger di puncak klasemen.

Mereka dikhawatirkan tidak bisa mempertahankan gelar juara La Liga musim ini.

Kondisi ini memunculkan rumor di internal Barcelona bahwa pelatih Gerardo Tata Martino sedang berada dalam tekanan dan terancam dipecat. Sejumlah nama yang bakal mengganti pelatih asal Argentina ini sudah mulai beredar. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi Lionel Messi dan kawankawan dalam laga final nanti. Untunglah, kapten Carles Puyol menegaskan bahwa para pemain berada di belakang Martino dan siap berjuang sampai mati untuknya.

Sebaliknya, Real Madrid sedang dalam kondisi mental dan moral terbaik, seusai lolos ke semifinal Liga Champions, meski kalah 0-2 dari Borussia Dortmund di leg kedua babak perempat final di Signal Iduna Park pertengahan pekan lalu. Mental pemain Madrid bisa cepat pulih ketika menyikat Almeria empat gol tanpa balas pada La Liga akhir pekan lalu.

Hanya saja, Madrid kemungkinan tidak akan bisa diperkuat oleh pemain terbaik dunia Cristiano Ronaldo yang belum fit 100 persen akibat cedera hamstring.

Pelatih Carlo Ancelotti tidak akan memaksa pemain merumput karena tidak ingin mengambil risiko lebih besar. Apalagi,

mereka masih ditunggu Bayern Muenchen di semifinal Liga Champions.

Tanpa Ronaldo, “Los Blancos” masih memiliki Gareth Bale yang juga tidak kalah tajamnya. Mantan pemain Tottenham Hotspur ini ikut mencetak gol ke gawang Almeria akhir pekan lalu. Selain itu masih ada Karim Benzema dan Angel Di Maria yang siap merobek gawang Jose Pinto.

Sementara Barcelona tidak akan diperkuat kiper utama Victor Valdes yang masih bergelut dengan cedera lutut parah. Begitupun Gerard Pique yang masih cedera. Tanpa dua palang pintu ini, gawang Barcelona dengan mudah dibobol lawan. Sementara lini depan mereka, seakan tidak berdaya membuka pertahanan lawan. Lionel Messi, Neymar, Pedro Rodriguez atau Alexis Sanchez serta Andres Iniesta sulit membongkar pertahanan lawan.

Meski secara mental Madrid lebih beruntung, tetapi Barcelona juga memiliki modal sangat bagus menghadapi laga ini. Pasalnya, kedua tim ini sudah dua kali bertamu sepanjang musim ini di La Liga dan keduanya dimenangkan oleh Barcelona. Pada laga pertama di Camp Nou 26 Oktober tahun lalu, Barcelona menundukkan Madrid 2-1. Bulan lalu, Lionel Messi dan kawan-kawan lagi-lagi mempermalukan Madrid di Santiago Bernabeu dengan skor 4-3.

Barcelona sedang mengincar kemenangan ketiga dalam “El Clasico” ketiga tahun ini sekaligus mengukuhkan dominasi El Barca atas El Real.

Mereka ingin menjadikan Copa del Rey sebagai jawaban atas kritikan dan tekanan terhadap

pelatih Gerardo Tata Martino. Dan trofi Copa del Rey akan menyelamatkan Martino di Camp Nou. Carlo Ancelotti juga mengincar kemenangan dan trofi pertama ini untuk Madrid.

“Ini akan jadi gelar pertama yang bisa kami menangi musim ini dan akan menghadapi tim besar seperti Barcelona. Itu memberi pertandingan ini banyak hal penting. Kemungkinan memenangi trofi pertama musim ini memberi kami motivasi,” kata pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti.

Meski optimistis seperti itu, Ancelotti juga harus siap-siap menerima kekalahan ketiganya dari Tata Martino pada laga El Clasico musim ini. =CAROL AJI

RABU 16 APRIL 2014 No. 0343 | TAHUN III

KORAN MADURA

HANYA 3 PESERTA UN DI SMA LB

ADA PERMAINAN PENGEPUL NAKAL?

PAMEKASAN | E

SAMPANG | L

A

RABU 16 APRIL 2014MERI | No. 0343 SUSANDANI | TAHUN III

MENGHARGAI MASA DEMI CITA NETER KOLENANG |P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Panwaslu Dituding Banci Massa Muhammad Tamyis Menggelar Aksi di Kantor Panwaslu

PAMEKASAN - Muhammad Tamyis, 40, caleg DPRD Kabupaten Pamekasan dari Dapil 2 (Proppo-Palengaan) menuding Panwaslu tidak tegas dan tidak mau menindaklanjuti laporan caleg yang dirugikan dalam pileg.

Di hadapan massa pendukungnya, caleg PBB minta dilakukan penghitungan ulang di tiga TPS di Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan.

Menurutnya, kecurangan terjadi di TPS 6, 7, dan 8, di Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan. Di TPS 8, semua DPT sekitar 400 orang tercatat semuanya mencoblos caleg nomor urut 1 PBB, Bahrullah. Tidak satu pun yang tidak hadir ke TPS. Semua surat suara dinyatakan sah.

Dugaan kecurangan terjadi di TPS lain. “Apakah hal yang demikian ini masuk akal SaudaraSaudara? Saya dan caleg lain juga mempunyai konstituen di TPS-TPS itu. Lalu kemana suarasuara untuk kami,” katanya di depan Kantor Panwaslu, Senin (14/4) malam.

Tamyis juga mengatakan kejanggalan lain dalam format C1 Parpol dan format Berita Acara TPS. Tanda tangan para saksi berbeda antara dua format itu. Diduga kuat ada praktik pemalsuan dokumen yang dilakukan para penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat TPS. Karena itu, pihaknya meminta ketegasan Panwaslu untuk merekomendasikan kepada PPK Palengaan agar melakukan penghitungan ulang di TPS tersebut. Tamyis mengaku telah memegang beberapa bukti.

Setelah menerima laporan, semua komisioner Panwaslu, Ahmad Zaeni (Ketua) dan kedua anggotanya, Sapto Wahyono dan Achmad Khuzaifi, dengan didampingi beberapa aparat langsung bertolak ke Kecamatan Palengaan, untuk menindaklanjutinya. Sementara Tamyis dan massanya menunggu di Kantor Panwaslu. Guna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, dua truk Brimob dan puluhan personel Sabhara Polres Pamekasan diterjunkan ke Kantor Panwaslu.

Sekitar pukul 20.30 wib

rombongan komisioner Panwaslu tiba di Kantor Panwaslu, lalu melakukan pertemuan tertutup dengan Tamyis. Sekitar satu jam setelahnya, mantan Kades Samatan, Kecamatan Proppo ini mengungkapkan akan menempuh jalur lain guna mencari keadilan dan kebenaran.

Panwaslu menyatakan apa yang terjadi itu bukan laporan, tapi pengaduan tentang adanya dugaan suara yang bergeser ke caleg lain. Ketua Panwaslu Ahmad Zaini menegaskan pihaknya sudah melakukan investigasi

langsung ke PPK Palengaan, dengan memanggil KPPS, PPS, dan PPL terkait persoalan tersebut. Hasil investigasi itu, penjelasan yang disampaikan oleh panitia tingkat TPS, C1 sudah diberikan kepada Parpol dan dilakukan rekapitulasi di tingkat PPS. Namun pihak Tamyis belum puas, lalu mengadu ke Panwaslu.

Caleg Demokrat Selasa (15/4) , ratusan pendukung Nur Fatilah, caleg perempuan Partai Demokrat dari

Dapil 2, juga melaporkan adanya kecurangan di Desa Gro’om dan beberapa desa lainnya. Membuat suara Nur Fatilah kalah dari caleg lain. Kecurangan diduga terjadi di TPS 1,2,3,4,5,6 Desa Gro’om.

Menurut Abdus Syukur, salah satu tim pemenangan Nur Fatilah, jika tidak terjadi kecurangan, maka yang akan menjadi anggota DPRD Pamekasan adalah Nur Fatilah. Sebagai bukti, pihaknya sudah menyerahkan model C1 dan D1 ke Panwaslu setempat. =SUKMA FiRDAUS/UZI/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 16 APRIL 2014 | No. 0343 | TAHUN III

MADURA

Lapsus

RABU 16 APRIL 2014 No. 0343 | TAHUN III

Permendag Tidak Berpihak pada Petani Garam TAK KENAL LELAH. Petani Garam sedang membersihkan tambak garamnya di Dusun Mandala, Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Pamekasan

PAMEKASAN Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 58 tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Garam diyakini akan membuka lebar kran impor garam, yang akan membuat harga garam yang diproduksi petani lokal menjadi lebih rendah. Tak hanya itu, masalah tata niaga garam yang dianggap tidak pro terhadap pendeder garam, juga memberikan peluang tengkulak untuk memainkan harga garam di tingkat petani.

P

enentuan harga pokok pemerintah (HPP) garam yang sudah ditetapkan belum sepenuhnya dipatuhi. Fakta di lapangan, harga garam masih jauh dari harapan sekalipun ada aturan yang jelas. Parahnya, kondisi itu terkesan dibiarkan tanpa ada tindakan nyata berupa peringatan atau sanksi bagi perusahaan garam yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.

Ketua Komisi Garam Pamekasan, Amiril mengatakan peraturan itu sama dengan peraturan kosong tanpa ada yang membaca dan mengikuti. Peraturan yang muncul dari kebijakan pemerintah pusat itu tidak pernah jadi pedoman pihak mana pun yang terkait dengan garam rakyat.

“Peraturan itu sama dengan peraturan yang tidak terbaca siapa pun, peraturannya ada tapi yang tidak mengikuti juga dibiarkan begitu saja,” katanya.

Menurut Amiril, petani garam sama sekali tidak tertolong dengan hal itu. Kendati peraturan itu dipatuhi, namun karena tidak ada klausul mengenai sanksi jika ada penyelewengan sama saja tidak berpengaruh apa pun. Dicontohkan dengan adanya kebebasan tata niaga garam seperti saat ini membuat perusahaan garam seenaknya mengimpor garam dan menolak garam petani. Dalam kondisi tersebut, pemerintah sama sekali tidak bisa menolong.

Yoyok Efendi yang juga dari Komisi Garam Pamekasan mengatakan Permendag itu lemah, karena garam rakyat yang ditangani tiga kementerian sekaligus, Kementerian Kelautan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Sehingga, kata Yoyok, tidak akan saling cocok satu sama lain. Bahkan peraturan itu sama sekali tidak ada poin mengenai eksekusi pelanggaran seperti kenyataan yang terjadi, dimana perusahaan masuh terus menerus impor garam dari luar negeri.

“Harusnya peraturan mengenai garam itu yang menaungi diatas kementerian, minimal Keppres. Sampai sekarang munculnya ketentuan terakhir di tahun 2012 itu masih saja dari kementrian perdagangan. Akhirnya, apa mau kementrian lain mengikuti, apalagi perusahaan garam,” katanya.

Masalah rendahnya harga yang dihadapi petani garam dalam setiap tahunnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pamekasan selalu pasrah masalah itu. Dengan alasan hal itu menjadi kewenangan pemerintah pusat karena masalah garam merupakan masalah nasional.

Selain itu, garam sangat erat hubungannya dengan kebijakan impor yang dilakukan pemerintah pusat. Dalam hal ini pemerintah kabupaten hanya mengajukan

keluhan petani dan mengusulkan format tertentu dalam mengatasi masalah rutin yang datang tiap musim panen garam itu.

Menurut Kepala Disperindag Pamekasan, Bambang Edi Suprapto, masalah yang terjadi saat ini bukan sekedar masalah biasa namun masalah belum stabilnya tata niaga garam, sehingga perlu kebijakan yang sifatnya secara nasional. “Masalah garam yang sistem tata niaganya seperti ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan nasional” katanya.

Dia menjelaskan importasi garam ke dalam negeri melalui PT Garam diakui berpotensi merugikan petani. Sebab kewenangan itu berpotensi disalahgunakan meskipun melalui bukti serap yang disetujui pemerintah daerah. Sistem seperti itu rawan dimanipulasi, karena perusahaan garam bukan milik pemerintah.

“Sekarang kita kan bersaing dengan garam impor, kalau sistemnya begitu diharapkan semua kendali impor bisa ditangan PT Garam” tandasnya.

Informasi terakhir yang diterima Disperindag Pamekasan, harga garam yang dibeli PT Garam di bawah HPP, hanya Rp 495 ribu per ton untuk KW-1 dan 390 ribu per-ton untuk KW-2. Namun Disperindag masih menunggu bukti serapnya. Sementara HPP yang dipatok pemerintah adalah Rp 750 ribu per-ton untuk KW-1

dan Rp 550 ribu rupiah per-ton untuk KW-2.

PT Garam melalui Humasnya, Farid Zahid mengakui telah membeli garam rakyat sebesar Rp 495 untuk KW-1 dan Rp 390 untuk KW-2. Alasan tidak mau membeli sesuai HPP karena PT garam adalah badan usaha yang tidak mau merugi karena harga di pasaran tidak pernah mencapai HPP. Menurutnya, bagaimanapun juga HPP yang dipatok pemerintah tidak akan bisa dipenuhi karena garam sampai sekarang masih bergantung dengan harga pasar. Dikatakan harga yang beradar di pasaran masih rendah.

Sehingga tidak mungkin pabrikan mau membeli garam rakyat sesuai HPP. “Mana ada perusahaan yang mau beli garam mahal kemudian dijual murah karena harga di pasaran masih rendah. PT garam sebagai badan usaha kan juga mencari untung” katanya.

Farid juga menyatakan, lemahnya ketentuan HPP karena pemerintah tidak menentukan sanksi bagi perusahaan yang membeli garam dengan harga rendah. Jika ketentuan sanksi itu ada, kata farid PT garam pun akan membeli garam sesuai HPP dan akan diikuti oleh pabrikan lainnya. “Kalau pemerintah bisa memberi sanksi yang beli di bawah HPP itu bagus , kami juga bisa tenang itu,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KORAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Pamekasan

RABURABU 16 APRIL 16 2014APRIL NO. 0343| TAHUN III 2014

NO. 0343 | TAHUN III

C C

Program BPJS Wajib Dikaji Ulang Karena Terlalu Membebani Masyarakat PAMEKASAN - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dinilai sangat memberatkan dan membebani masyarakat, karena sekalipun tidak sakit, setiap warga tetap memiliki kewajiban membayar iuran kepesertaan setiap bulan.

Salah satu warga Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Maimunah mengatakan setiap bulan dirinya harus mengeluarkan iuran sebesar Rp 25 ribu. Iuran itu dinilai terlalu besar dan memberatkan. Jika dalam satu keluarga terdapat 5 anggota keluarga, maka iuran yang harus dibayar mencapai Rp 125.000 setiap bulan. Padahal pendapatannya setiap bulan hanya sekitar Rp 100.000.

Ia menegaskan bahwa pro-

gram JKN melalui BPJS itu tidak meringankan masyarakat, justru sangat memberatkan. Ia berharap pemerintah mengembalikan ke program yang lama, Jamkesmas, Jamkesda, atau Jampersal. “Ini namanya bukan gotong royong, tetapi membebani masyarakat,” katanya.

Ketua Lembaga Pengkajian Kebijakan Daerah (LPKD) Pamekasan, Sodiq El Fajat meminta agar program BPJS dikaji ulang, kerena program ini sangat memberatkan. Menurutnya, ke-

wajiban membayar iuran pada program tersebut sangat tidak memihak kepada rakyat kecil. “Kalau tetap dibebani iuran, sama saja seperti program kesehatan yang berbayar, bukan gratis. Tentunya ini menjadi beban tersendiri dan terkesan program ini tidak memihak masyarakat kecil,” ujarnya.

Yang paling memberatkan, kata dia, masyarakat yang mendapatkan BPJS harus membayar iurannya per jiwa. Ia mencontohkan apabila dalam satu KK memiliki lebih dari satu jiwa, maka setiap KK harus merogoh kocek besar, sedangkan penghasilannya kecil.

Menurut versi pemerintah, iuran itu hanya untuk mendapatkan ruang rawat inap kelas III di rumah sakit milik pemerintah.

Ia sangat keberatan dengan pro-

gram BPJS ini, karena seharusnya pemerintah mengurangi beban hidup masyarakat kecil, tapi ini malah menjadikan kesulitan baru dari sisi ekonomi.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi D DPRD Pamekasan, Zainal Abidin yang mengaku sering mendapatkan keluhan dari masyarakat, atas biaya program BPJS tersebut.

Menurutnya, sebaiknya pemerintah mengembalikan JKN ke program sebelumnya, yakni Jamkesmas, Askes, Jamkesda, ataupun Jamsostek, yang dinilai sangat efektif dan meringankan beban masyarakat.

Menurut Hernina Agustin Arifin, Kepala BPJS Wilayah Pamekasan, program itu sangat meringankan beban masyarakat, karena bagi yang tidak mampu akan dibayar oleh negara dan

bagi buruh akan dibayar oleh perusahaannya.

Sedangkan manfaatnya, kata Nina, ketika pesertanya membutuhkan pengobatan, maka akan terjamin sehingga iuran tersebut dinilai relatif murah. Misalnya, jika ada pasien yang harus dioperasi dan biaya diperkirakan akan menghabiskan Rp 10 juta, maka harus mengumpulkan 392 orang untuk membiayai 1 orang yang dioperasi.

Atau 1 orang perlu menabung 32 tahun untuk bisa menutupi biaya operasi. Sedangkan BPJS menjamin tanpa ada masa tunggu, tanpa ada batasan hari rawat atau pun biaya pelayanan kesehatan. “Jadi, program BPJS ini merupakan program gotong royong dan saling menguntungkan,” katanya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORBAN LAKA

Tiga Siswa UN di Tempat Khusus PAMEKASAN - Sebanyak tiga siswa di Kabupaten Pamekasan terpaksa harus mengikuti Ujian Nasioanal (UN) di tempat khusus. Tidak di ruang kelas sebagaimana siswa lainnya mengikuti UN. Karena ketiganya sakit setelah menjadi korban kecelakaan lalu lintas (laka lantas). Masing-masing Butiyatul Munawwarah, siswi MA Al Qadiry Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Jery Haryanto dan Dede Bayu Riadi, siswa SMA Negeri 4 Pamekasan.

Butiyatul Munawwarah mengikuti UN di rumahnya di Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Pamekasan. Siswi tersebut mengalami patah tulang di kedua kakinya setelah ditabrak mobil saat akan menyeberang di Jl Raya Tambung, Pademawu, Pamekasan, lima bulan lalu. Dengan diawasi oleh pengawas independen dari perguruan tinggi di Pamekasan dan petugas kepolisian setempat, Butiyatul mengisi lembar jawaban ujian nasional (LJUN) dengan posisi terbaring, karena siswi yang bersangkutan belum bisa duduk.

Menurut orang tuanya, Syamsul Arifin, anaknya itu tidak bisa mengikuti ujian seperti teman-temannya karena kakinya masih dalam proses penyembuhan. Bahkan belum dapat duduk karena sebagian

tulang dan daging kakinya hancur. Sesaat setelah kejadian naas itu, korban dirawat selama satu minggu di Rumah Sakit (RS) dr. Slamet Martodirdjo Pamekasan. Namun karena kondisinya sangat parah kemudian dirujuk ke RS dr. Soetomo Surabaya.

“Di Surabaya hanya satu bulan.

Walaupun sebenarnya anak saya ini belum

sembuh terpaksa saya bawa pulang untuk dirawat sendiri, karena saya sudah tidak ada biaya lagi,” katanya.

Kapala MA Al Qadiry, Akhmad Rasyidi mengatakan sekolah menyiapkan setiap keperluan Butiyatul agar dapat mengikuti UN. Pihaknya juga sekolah selalu berkoordinasi dengan penyelenggara UN, yaitu

MAN Pamekasan karena pelaksanaan UN di sekolahnya masih persamaan ke MAN tersebut. Hasilnya, siswa tersebut dibolehkan.

“Sebelum pelaksanaan UN ini, kami memberikan fasilitas layaknya temantemannya yang lain. Kami antarkan soal-soal latihan, agar anak didik kami ini bisa tetap menjawab pertanya-pertanyaan dengan baik dan benar,” katanya.

Kondisi yang sama juga dialami Jery Haryanto, jurusan IPS. Juga dialami Dede Bayu Riadi, siswa jurusan IPA, SMA Negeri 4. Keduanya mengalami kecelakaan dan patah tulang kakinya yang sebelah kiri.

Pada saat kejadian, Jery dan Bayu berbocengan sepulang dari mengikuti tryout pada 1 April lalu. Kendati mengerjakan UN di sekolahnya, namun keduanya menempati tempat khusus.

Jery siswa asal Desa Batu Kerbuy, Kecamatan Pasean mengerjakan soal UN di dalam ambulans yang diparkir di halaman sekolah. Sedang Bayu asal Kecamatan Palengaan mengikuti UN di ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Keduanya mengerjakan soal dengan posisi berbaring.

Waka kesiswaan SMAN 4 Pamekasan, M Firdaus mengatakan awalnya Bayu tidak diizinkan oleh dokter yang merawatnya untuk mengikuti ujian di sekolah, namun karena kondisi Bayu terus membaik, akhirnya bisa mengikuti UN di sekolah. “Jadi, alhamdullilah siswa kami bisa ikut ujian semua,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

D

KORAN MADURA

Pamekasan

RABU 16 APRIL 2014|NO. 0343|TAHUN III

Penentuan Ketua DPRD Masih Kabur PPP: Belum Ada Kesepakatan Tertulis PAMEKASAN - Meski belum ada keputusan resmi dari KPU Pamekasan, namun dari data di lapangan, 90 persen dipastikan PPP akan menjadi pemenang dalam Pileg kali ini. Karena itu dipastikan PPP akan memperoleh kursi terbanyak di parlemen Pamekasan dan salah satu kadernya berhak menduduki posisi strategis sebagai Ketua DPRD. Akan tetapi, mekanisme penunjukan kader sebagai Ketua DPRD ini di internal PPP masih belum jelas alias kabur.

Dengan demikian, Moh. Sahur, 30, caleg PPP dari Dapil 2 (Kecamatan Proppo-Kecamatan Palengaan), yang dipastikan sebagai peraih suara terbanyak dari 8 caleg PPP lainnya, belum bisa dipastikan apakah akan otomatis menduduki kursi Ketua DPRD periode 2014-2019.

Untuk sementara, Sahur sudah memperoleh 13 ribu suara lebih.

Sementara 8 caleg lainnya dari berbagai dapil, yang juga lolos, perolehan suaranya rata-rata di bawah 10 ribu.

Padahal, sebelum Pileg dimulai, DPC PPP Pamekasan telah membuat pernyataan jika caleg peraih suara terbanyak akan langsung ditunjuk dan diperintahkan oleh DPC untuk menduduki kursi Ketua DPRD. Hal ini sebagaimana dikatakan salah satu kader PPP, yang juga sebagai caleg dari Dapil 1 (Kecamatan Kota-Kecamatan Tlanakan) Badri, 28. Dia menjadi saksi dalam pertemuan jajaran pen-

gurus DPC PPP Pamekasan, di Kantor DPC PPP, di Jl Pintu Gerbang, beberapa minggu sebelum pelaksanaan Pileg. Kesepakatan internal pengurus DPC PPP saat itu adalah caleg yang memperoleh suara terbanyak otomatis menjadi Ketua DPRD. “Itu disampaikan pengurus di depan para caleg. Saat pertemuan bersama antara pengurus DPC PPP dengan para celeg PPP. Tapi saya lupa tanggalnya,” katanya kemarin (15/4).

Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris DPC PPP Pamekasan Wazirul Jihad. Tapi Wazir, sapaan akrabnya, menegaskan jika kesepakatan itu hanya kesepakatan lisan saja. Artinya tidak ada hitam di atas putih terkait keputusan tersebut.

Dia menegaskan bagi caleg yang memperoleh suara terbanyak memang layak mendapatkan reward. Sebab hal itu melambangkan elektabilitas dirinya dalam membangun par-

tai. Tapi Wazir tak mau mengatakan apakah akan otomatis

menjadi Ketua DPRD ataukah tidak. “Untuk penetapan kursi

Ketua DPRD, mempunyai mekanisme tersendiri di partai,” paparnya.

Sementara Sahur sendiri tak mau banyak berkomentar. Dia belum mau dikatakan sebagai peraih suara terbanyak di PPP. Karena belum ada rekapitulasi resmi dari KPU Pamekasan. “Bisa lolos saja sebagai anggota DPRD saya sudah sangat bersyukur. Jika memang saya suara terbanyak, pastinya partai kami akan memberikan reward kepada saya. Rewardnya seperti apa itu terserah partai,” tukasnya singkat.

Pada Pileg 2009 lalu, PPP sebagai partai pemenang menentukan ketua DPRD Pamekasan melalui tahapan konvensi. Iskandar, ketua DPRD sementara saat itu menang dalam hasil voting dengan memperoleh 9 suara mengalahkan Kholil Asyari, sekretaris DPC PPP yang memperoleh 7 suara. Namun Iskandar tidak berhasil menduduki kursi ketua DPRD, karena kalah bersaing dalam penilaian intern partai. Yakni menyangkut jabatan di partai dan pertimbangan ulama ka’bah.

Saat itu, rekomendasi pimpinan DPRD diberikan kepada Kholil Asyari, yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Pamekasan.

Penunjukan itu dilakukan, karena Kholil Asyari menjabat sebagai Sekretaris DPC PPP, atau lebih dekat dengan jabatan Ketua DPC PPP. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

PROGRAM PEMERINTAH

Pencairan Dana Fasilitasi Keagamaan Molor PAMEKASAN - Pencairan Dana Fasilitasi Keagamaan untuk musala, masjid, dan pondok pesantren di Pamekasan sampai saat ini belum ada kejelasan.

Bantuan yang pencairannya dijanjikan sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) sampai saat ini belum ada kepastian.

Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Pamekasan, Amirus Sholeh menyatakan rencana awalnya pencairan bantuan

tersebut direalisasikan sebelum Pileg. Namun karena ada surat edaran larangan pencairan dana program sebelum Pemilu, akhirnya ditunda.

Proses verifikasi calon penerima sudah dilakukan. Kini, tinggal menunggu persetujuan dari Bupati Pamekasan, Achmad Syafii.

Ia tidak menyebutkan jumlah calon penerima yang sudah diusulkan ke Bupati untuk mendapat persetujuan.

Hanya menyebutkan nominal setiap penerima, yaitu musala akan mendapatkan bantuan Rp 5 juta, masjid Rp 10 juta, dan pondok pesantren akan disesuaikan dengan jenis keru-

Ia tidak menyebutkan jumlah calon penerima yang sudah diusulkan ke Bupati untuk mendapat persetujuan. Hanya menyebutkan nominal setiap penerima, yaitu musala akan mendapatkan bantuan Rp 5 juta, masjid Rp 10 juta, dan pondok pesantren akan disesuaikan dengan jenis kerusakan.

sakan.

Amir belum memastikan turunnya persetujuan Bupati. Namun ia berharap agar bantuan tersebut secepatnya direalisasikan kepada penerima, agar segera dimanfaatkan. Lebih lanjut ditegaskan bantuan itu tentu tidak bisa menjangkau semua kebutuhan pembangunan masjid, musala, atau pesantren. Karena keterbatasan anggaran yang ada, sedangkan pemohonnya sangat tinggi.

Tahun lalu, musala mendapat kucuran Rp 1 miliar dengan jumlah 200 musala. Masingmasing musala mendapat bantuan Rp 5 juta. Sisanya Rp 500

juta untuk 50 masjid. Masingmasing mendapat Rp 10 juta.

Angka tersebut diprediksi tidak akan berubah pada tahun ini. Sehingga perolehannya juga tidak akan jauh berbeda dengan tahun ini. “Saya lupa datanya ada di kantor, termasuk yang masjid dan musala,” katanya.

Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Andi Suparto meminta agar pemerintah secepatnya mencairkan dana fasilitasi keagamaan. Permintaan ini disampaikan agar segera digunakan untuk kebutuhan yang diajukan ke pemkab setempat. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN MADURA

Pamekasan

RABU 16 APRIL 2014 NO. 0343| TAHUN III

E

ASET

Plang Seruan Tak Terawat

MENGAWASI. Pengawas ruangan nampak serius melihat cara arsiran peserta SMA-LB PGRI Pamekasan.

Hanya 3 Peserta UN di SMA LB Peserta UN Dipandu dengan Bahasa Isyarat PAMEKASAN - Suasana pelaksanaan ujian nasional (UN) pada Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA-LB) PGRI Pamekasan sedikit berbeda dengan UN SMA/sederajat reguler.

Di sekolah yang berada di Jl Pintu Gerbang, Kelurahan Bugih, Pamekasan ini, hanya diikuti tiga orang peserta. Setiap harinya hanya satu mata pelajaran yang di-UN-kan, yakni mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris.

Jika di sekolah reguler pengawasannya menggunakan sistem silang ditambah tim independen dan aparat kepolisian berpakaian preman, di sekolah ini hanya diawasi guru yang mengajar di sekolah itu. Maklum, tidak banyak guru yang bisa memandu tiga peserta UN SMA-LB, yang semuanya penyandang tuna rungu.

Saat koran ini tiba di sekolah itu, UN hari kedua sudah berlangsung sesuai dengan jadwal.

Para pengawas harus bersusah payah untuk memandu para peserta, dengan cara menggunakan bahasa isyarat, seperti halnya proses kegiatan belajar menga-

jar (KBM). Apalagi Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) sama dengan LJUN peserta UN reguler dan tidak disediakan khusus oleh Dinas Pendidikan. Sehingga pengawas ujian harus jeli memandu ketiga peserta UN tersebut.

Ketiga peserta itu terdiri dari dua orang laki-laki dan satu perempuan. Masing-masing Abdul Arqam, warga Jl Brawijaya, Kelurahan Jungcancang, Sony Febrianto warga Jl Stadion, dan Siti Mashoda, warga Jl Bazar, Kelurahan Bugih, Pamekasan.

Kepala SMA-LB PGRI Pamekasan, Lusono Wujiadmoko mengatakan hingga hari kedua ini pelaksanaan UN di sekolah yang dipimpinnya tidak menemui kendala yang menghambat pelaksanaan UN. Soal-soal juga diambil ke Polres Pamekasan dan dikawal oleh aparat kepolisian ke sekolahnya.

Sementara materi soalnya

tetap sama dengan materi soal yang reguler, hanya saja menyesuaikan dengan kurikulum berkebutuhan khusus. “Untuk soal tidak ada beda. Sama saja dengan soal UN siswa umum lainnya,” kat Lusono saat ditemui di SMA-LB PGRI, Selasa (15/04).

Yang membedakan, kata Lusono, jumlah soal yang diujikan.

Di sekolah reguler setiap harinya mengerjakan soal UN sebanyak dua Mata Pelajaran, untuk SMALB hanya satu mata pelajaran setiap harinya. Waktu pelaksanaannya dimulai pukul 07.30 hingga 09.30.

Lusono mengatakan siswa di sekolahnya tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan naskah UN, justru lebih fokus dibanding siswa pada umumnya. “Justru dari keterbatasan pendengaran anak-anak kami, mereka lebih fokus dalam mengerjakan soal,” katanya.

Ia yakin anak asuhnya akan lulus 100 persen. Sebab mereka sudah melakukan persiapan jauh hari sebelum pelaksanaan UN. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mempunyai aset berupa plang seruan di pinggir jalan, yang memperkuat citra Pamekasan sebagai kota gerbang salam. Sayang plang itu terancam hilang dan musnah karena tidak ada pemeliharaan yang baik. Bahkan sejak tahun 2010 lalu tidak ada anggaran perawatan untuk plang tersebut. Jika hal itu dianggarkan maka anggaran perawatan dinilai akan lebih besar dari pengadaan baru sehingga plang itu diabaikan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Pamekasan, Taufikurrachman mengatakan aset plang itu bukan menjadi prioritas utama dalam pengelolaan aset pemkab setempat. Selain karena biaya lebih mahal dari pengadaan baru, juga karena masih banyak program yang lebih menyentuh langsung ke masyarakat daripada perawatan plang tersebut.

“Pada anggaran tahun ini tidak ada anggaran perawatan karena manfaatnya tidak begitu dirasa oleh masyarakat. Lebih baik kan anggaran yang ada ini digunakan pada program lainnya seperti padat karya yang manfaatnya lebih dapat dirasakan oleh masyarakat disini,” katanya.

Plang bertulis seruan dan asma Allah yang ada sebagian rusak dan sudah tidak mungkin diperbaiki lagi. Sementara yang sudah terlanjur hilang juga tidak mungkin dipasang yang baru, karena sampai saat ini tidak ada penganggaran untuk pengadaan baru. Plang tersebut dianggap sama saja dengan pengadaan inventaris dengan nilai harga kecil

seperti stapler. Kendati bisa bertahan lebih dari satu tahun, namun akan mengalami kerumitan dan menyedot banyak anggaran jika harus ada biaya pemeliharaan.

Menurut Taufiq, lebih baik anggaran pemkab setempat digunakan untuk memperbaiki jalan yang rusak daripada sekedar memperbaiki plang seruan, namun jalannya masih dalam kondisi rusak. Sayang, Taufiq tidak menjelaskan bagaimana proses pengadaan itu karena dikerjakan oleh dinas teknis.

“Saya lupa berapa nilai anggaran untuk proyek pengadaannya, tapi kalau tidak salah pengerjaannya itu dilakukan oleh BLH,” katanya.

Tidak hanya itu, aset plang tersebut juga tidak pernah tercatat dalam laporan akuntansi Pemkab Pamekasan. Plang proyek pengadaan pada tahun 2010 itu dianggap bukan belanja modal sehingga tak perlu dimasukkan dalam laporan akuntansi. Sebelumnya, Ketua LP2SI Pamekasan , Moh Zahid menyayangkan banyaknya aset yang berisi seruan islami itu rusak dan hilang. Padahal semestinya, masyarakat Pamekasan ikut mendukung perawatan aset yang berisi seruan penerapan syariat islam tersebut.

Sementara lembaga itu setiap tahun mendapat anggaran Rp 100 juta dari APBD untuk pelaksanaan programnya seperti pemeliharaan aset tersebut. Namun anggaran yang dianggap masih minus itu pada tahun 2014 ini justru berkurang menjadi Rp 50 juta rupiah per tahun. Sementara untuk mengganti aset tersebut tidak bisa dilakukan LP2SI karena membutuhkan biaya yang tinggi. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

ROBOH. Plang seruan aset milik Pemkab Pamekasan yang dibiarkan di pinggir jalan raya Tlanakan, Pamekasan.

F

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 16 APRIL 2014|NO. 0343|TAHUN III

PILEG

KPU Minta Masyarakat Abaikan Quick Count PAMEKASAN - Banyaknya informasi yang beredar di publik terkait data hasil perolehan penghitungan suara cepat (quick count) Pileg, langsung ditanggapi KPU Pamekasan.

Validitas data-data tersebut sangat rendah karena data resmi yang valid hanya ada di KPU Pamekasan. Sementara KPU sendiri belum mengeluarkan data tersebut, karena tahapan rekapitulasi masih berjalan di tingkat kecamatan. Di KPU ada tahapan yang harus dilakukan sehingga belum waktunya mengeluarkan perolehan suara.

Menurut anggota KPU Devisi Hukum dan Pengawasan SDM Agus Kasiyanto, data tersebut baru akan dikeluarkan saat rekapitulasi di tingkatan KPU. Sementara rekapitulasi di KPU baru akan dimulai 19 April besok dan maksimal berakhir 21 April. Karena itu Agus meminta kepada masyarakat agar menunggu hingga tanggal tersebut untuk mengetahui hasil Pileg yang resmi.

Hal ini diungkapkan KPU karena banyak masyarakat, khususnya para Caleg, yang mengeluh ke KPU. Mereka menyayangkan beredarnya informasi yang katanya hasil quick count

tersebut. Padahal banyak datadata di sana yang salah dari data asli yang ada, terutama data yang dipegang para Caleg. Bahkan beberapa diantara mereka ada yang mengira KPU-lah yang telah menyebarkan data-data itu ke publik.

“Kami tidak pernah menyampaikan data rekapitulasi ke publik sebelum waktunya. Apa yang kami lakukan sesuai tahapan. Saat ini masih tahapan rekapitulasi di tingkat PPK,” kata Agus kemarin (15/4).

Ditanya terkait ketepatan data yang sudah beredar sendiri? Agus tidak mau berkomentar banyak, karena bukan pihaknya yang melakukan. Dia juga tidak bisa membendung fenomena ini, karena juga tidak memiliki wewenang apa-apa. Selain itu belum jelas pihak mana atau siapa orangnya yang melakukan penyebaran informasi itu. Terutama terhadap data-data yang banyak kurang tepatnya atau banyak salahnya.

“Informasi itu bisa saja benar bisa saja salah. Tapi yang pasti hingga saat ini semuanya belum final. Jadi masyarakat jangan mudah percaya dengan data-data semacam itu,” paparnya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

PASRAH. Moh. Riyadi, salah satu tersangka pelaku tipikor mark-up lahan TPA sampah saat hendak ditahan di Lapas Klas II-A Pamekasan, beberapa waktu lalu.

Dua Tersangka Tipikor TPA Mulai Disidang Negara Dirugikan Sebesar Rp 437 Juta PAMEKASAN – Kasus dugaan mark-up dana pengadaan lahan Tempat Penampungan Akhir (TPA) sampah di Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Pamekasan, yang menyeret dua tersangka, Sarwo Edi salah satu PNS di kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat dan Moh. Riyadi warga Desa Batu Kerbuy, Kecamatan Pasean, Pamekasan yang berstatus sebagai makelar tanah, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya kemarin (15/4).

PEMILU LEGISLATIF MEDAN. Seorang warga mencelupkan jarinya ke tinta usai mencoblos di TPS 54 Sunggal, Medan, Sumut. Pemilihan umum legislatif (Pileg) DPR, DPRD, DPR RI dan DPD tersebut digelar secara serentak di seluruh Indonesia.

Dengan disidangnya dua tersangka itu, janji Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan untuk segera melimpahkan kasus tersebut ke PN Tipikor Surabaya bukan isapan jempol belaka. Terbukti kasus yang mencuat sejak 2009 lalu sudah disidangkan. Keduanya bersama tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus tersebut berangkat menuju PN Tipikor di Surabaya.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pamekasan, Samiaji Zakaria yang juga salah satu tim JPU dalam kasus tersebut mengatakan pada minggu lalu penyidik dari Kejari setempat telah melimpah-

kan kasus tersebut ke PN Tipikor Surabaya. Setelah semua pemberkasan diterima dan dinyatakan lengkap oleh pengadilan tipikor, kasus ini langsung disidangkan.

Menurut Samiaji Zakaria, kedua tersangka dalam kasus tersebut, Sarwo Edi dan Moh. Riyadi akan disidangkan secara bersamaan. Sebab sangkaan yang dialamatkan pada mereka berdua tidak ada perbedaan satu sama lain. ”Sesuai jadwal di pengadilan Tipikor, dalam kasus ini kedua tersangka disidangkan secara bersamaan. Saat ini kami bersama tersangka menuju pengadilan untuk menjalani sidang

pertama,”ungkapnya kemarin.

Berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur (Jatim) kasus tersebut telah merugikan negara sebesar Rp 437 juta karena perbuatan kedua tersangka. Dalam perbuatannya ini, kedua tersangka dijerat pasal 2, 3, dan 9 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sub Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Sebelumnya telah diberitakan, untuk memudahkan proses persdidangan pada Kamis (26/3) Sarwo Edi ditahan oleh penyidik Kejari. Sementara M. Riyadi ditahan seminggu sesudahnya, yakni pada Selasa (1/4) setelah pada pemanggilan sebelumnya sempat mangkir dari panggilan. Dugaan tipikor ini terjadi pada proses pembebasan lahannya, bukan pada pekerjaan proyeknya. Sebab dalam proses pembebasan senilai Rp 3 miliar tersebut, luas dan harga lahan diduga dimark-up. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

HKORAN Pamekasan Sumenep PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 16 APRIL 2014 | No. 0343 | TAHUN III

RABU 16 APRIL 2014 No. 0343 | TAHUN III

REKAPITULASI PILEG

Di 23 PPK Belum Rampung SUMENEP – Sekalipun batas akhir rekapitulasi surat suara pemilu legislatif di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) telah ditetapkan 17 April, namun dari 27 kecamatan yang melaksanakan rekapitulasi, hingga Selasa (15/4), hanya 4 PPK yang sudah selesai.

Keempat PPK yang telah selesai melakukan rekapitulasi adalah Kecamatan Dasuk, Kalianget, Manding, dan Batuan. Sementara 23 PPK lainnya masih proses rekapitulasi, dan dipastikan sudah selesai kemarin.

“Ketika PPK menyerahkan kotak suara praktis dia juga akan menyerahkan berita acara model DA (rekapitulasi tingkat kecamatan).

Sedangkan bagi kecamatan yang belum mengembalikan kotak suara dikarenakan rekapitulasi masih terus diproses,” kata Komisioner KPU Moh Ilyas.

Terkait dengan di PPK Batu-

putih dan Ambunten yang melakukan pencoblosan ulang, kata Ilyas, proses rekapitulasi tidak terpengaruh. Sedangkan di Pragaan yang dipermasalahkan salah satu caleg, sudah ditangani panwas.

Sementara di Masalembu yang ada pihak-pihak yang menginginkan menunda pelaksaan rekapitulasi surat suara, terang Ilyas, sudah berjalan lancar setelah petugas PPS di-back up petugas dari PPK. Sedangkan pelaksanaan rekapitulasi di KPU Sumenep akan dilaksanakan pada tanggal 19-21 April ini. =ALIRIDHO/MK

Truk bermuatan logistik pemilu legislatif saat hendak mengembalikan logistik ke KPU Sumenep, Selasa (15/4). Batas akhir penghitungan tingkat PPK tanggal 17 April. Sementara penghitungan di KPU Sumenep 19-21 April 2014.

BIROKRASI

Tiga Kantor SKPD Akan Direlokasi SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep pada tahun ini akan merelokasi tiga kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sementara tiga kantor yang akan direlokasi adalah Dinkes, BPMP-KB, dan Disdik. Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan ketiga SKPD itu sekitar Rp 14,5 miliar.

Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana

(BPMP-KB) di Jalan Dr. Suetomo Sumenep akan dipindah ke sebelah utaranya kantor Pemda Jalan Seludang. Sementara kantor Dinas Pendidikan akan dipindah ke sebelah timurnya Gedung Korpri di Jalan Dr. Cipto Sumenep.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep Hadi Soetarto optimis relokasi yang akan dilakukan pada tahun ini akan berjalan lancar. ”Kami tidak ingin, penyelesaiannya ini dilakukan secara bertahap seperti

yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi rencana ini harus bisa terselesainkan pada tahun ini juga,” katanya, Selasa (15/4).

Besaran anggaran tiap SKPD tersebut, menurut mantan Kepala Bappeda Sumenep, untuk pembangunan kantor Dinkes sebesar Rp 4,5 miliar, kantor BPMP-KB sebesar Rp 4,5 miliar, dan kantor Disdik sebesar Rp 5,5 miliar. ”Ketiga kantor itu memang sudah layak untuk dilakukan

RELOKASI. Siswa sedang melintas di depan kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep, Senin (Rabu 15/4). Kantor tersebut adalah salah satu kantor yang akan direlokasi pada tahun ini.

relokasi, apalagi seperti kantor Dinkes yang memakai eks rumah sakit Sumenep beberapa tahun yang lalu,” terangnya. ”Untuk kantor Dinas Pendidikan memang lebih besar daripada dua kantor yang lainnya. Sebab, direncanakan pembangunannya bertingkat.”

Saat ini, Pemkab sedang menyiapkan teknis pelaksanaan proyek, seperti proses pelelangan, pengawasannya sampai proses penunjukan rekanan untuk membangun kantor yang baru itu. Sekalipun masih belum mendaptkan persetujuan dari Bupati A. Busyro Karim, pihaknya memastikan, proses lelang akan masuk ke EPSI Sumenep pada bulan ini.

Adanya relokasi itu diharapkan bisa membuat pelayanan terhadap masyarakat lebih maksimal lagi. ”Ini kan bentuk apresiasi dari pemerintah, makanya kami harap pelayanan yang diberikan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tukasnya.

Terkait dengan pemanfaatan ketiga tersebut, sesuai perencaan awal, untuk Dinas Pendidikan karena lokasinya lebih luas, maka akan ditempati Kanto Badan Pelayanan, Perizinan Terpadu (BPPT). Sedangkan untuk kantor BPPT direncakan akan ditempati kantor ESDM atau kantor Pemdes. =JUNAEDI/MK

I GG

KADINKES MUNDUR

Dinilai Preseden Buruk Birokrasi SUMENEP – Pemerhati kebijakan publik A. Dardiri Zubairi menilai, mundurnya Anugrah Riska Rahadi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Sumenep menjadi preseden buruk bagi birokrasi ke depan.

Sebab, realitas ini akan menjadi contoh yang tidak baik.

“Sebab alasan tidak kuat menahan banyak permasalahan di kubu Dinkes, bagi saya adalah fenomena yang memilukan. Sebab, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi pelayanan birokrasi Sumenep,” katanya, Selasa (15/4).

Hal serupa juga dikatakan anggota Komisi A DPRD Sumenep Moh. Readi. “Saya sangat menyayangkan jika ada kepala dinas mengundurkan diri dari jabatannya. Saya sangat tahu pribadi dr.

Riska. Ia pribadi yang bersih dan professional. Kalau boleh saya berharap, tarik keputusan untuk mengundurkan diri. Apapun masalah yang harus dihadapi, Kadinkes harus bertahan,” tuturnya.

Oleh karena itu, Komisi A yang menangani bidang hukum dan pemerintahan berharap agar ke depan, Bupati benar-benar memperhatikan asas profesionalitas dalam menempatkan SDM di beberapa SKPD. “SDM yang hendak ditempatkan di setiap-setiap SKPD itu benar-benar memiliki rekam jejak yang bagus dan punya kredibilitas kinerja yang mumpuni.

Karena saya banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat bahwa ada banyak SDM-SDM yang ditempatkan di setiap SKPD itu penempatannya tidak sesuai dengan kredibilitas SDM dimaksud,” tandasnya. =SYAMSUNI/MK

KEHILANGAN Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) sepeda No.Pol : M 6666 WT, An. RIEVKA JUNAEDI PUTRI, JL. Raya Lenteng Perum Graha Sonea 14, Rt/Rw, 001/001, Desa Batuan, Kec. Batuan Kab. Sumenep. Merk Ninja RR Kawasaki, Tahun 2013m warba kuning, Noka.

MH4KR150PDKP44458, Nosin: KR150KEPB6016. Hilang 27 maret 2014

H H

Iklan

KORAN MADURA

KORAN MADURA

RABU 16 APRIL 2014 | No. 0343 | TAHUN III

DPRD Kabupaten Sumenep

RABU 16 APRIL 2014 | No. 0343 | TAHUN III

HASIL RESES DEWAN

Pemkab Perlu Benahi Berbagai Sektor

RAPAT PARIPURNA. Sidang paripurna pada hari kedua dengan agenda penyampaian laporan hasil reses dewan oleh perwakilan masing-masing fraksi di Gedung DPRD Sumenep, Selasa (15/4).

SUMENEP – Berbagai sektor di Kabupaten Sumenep perlu pembenahan. Hampir seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum optimal dalam bekerja. Dewan saat melakukan reses menemukan banyak masalah yang dihadapi masyarakat, seperti maraknya perumahan di lahan produktif, tenaga kerja Indonesia asal Sumenep yang sebagian besar berangkat secara ilegal, mahal dan langkanya BBM, kekeringan, kelangkaan pupuk, dan infrastruktur yang rusak.

al itu mengemuka dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil reses dewan oleh perwakilan masing-masing fraksi di Gedung DPRD Sumenep, Selasa (15/4) sekitar pukul 10.00. Temuan tersebut berdasarkan hasil reses anggota dewan di daerahnya masing-masing.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan, sektor penting yang mendesak dibenahi adalah maraknya bangunan perumahan di lahan produktif. Instansi

terkiat diminta memperketat perizinan pembangunan karena akan menggerus lahan pertanian.

“Itu lantaran selain melanggar aturan terkait tata ruang juga menyebabkan daerah yang menjadi tempat serapan air hujan di perkotaan semakin sempit. Akibat pembangunan perumahan itu dampaknya sudah kita rasakan yaitu daerah yang sebelumnya tidak pernah kebanjiran menjadi daerah yang terkena banjir,” terang Miftahurrahman, Penasihat Fraksi PPP.

Selain itu, juga persoalan TKI. Banyak tenaga kerja di luar negeri yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi seperti intimidasi, penyiksaan fisik, bahkan pembunuhan. Oleh karena itu, dinas terkait harus bisa meminimalisasi pergerakan TKI ilegal dengan menggencarkan sosialisasi.

Pergeseran atau mutasi pejabat di lingkungan Pemkab juga hendaknya jangan terlalu cepat dilakukan.

Karena hal itu menyebabkan program kerja yang telah dipersiapkan tidak berjalan dengan optimal karena sudah diganti dengan pejabat yang baru yang membutuhkan adaptasi.

“Termasuk juga langkanya BBM di kepulauan berimbas pada seluruh sektor kehidupan masyarakat , baik pendidikan, ekonomi, maupun keamanan. Oleh sebab itu hendaknya pemerintah daerah memfasilitasi secara langsung distribusi BBM melalui Pertamina ke kepulauan,” katanya.

Sementara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lebih menyoroti persoalan komoditas tembakau dan palawija.

Pasalnya, dari dua komoditas pertanian itu, penghasilannya masih di bawah rata-rata. Itu disebabkan persoalan pemasaran dan harga yang kurang terlindungi oleh pemerintah. Akibatnya harga tembakau menjadi murah karena ditentukan secara sepihak oleh pengusaha tembakau selaku pembeli.

Dari hasil reses politisi PDI Perjuangan, distribusi bantuan kepada

para nelayan di desa-desa atau kelompok nelayan belum merata.

Diharapkan adanya perhatian yang serius dan campur tangan pemerintah untuk membantu nelayan.

“Juga mengenai belum adanya aliran listrik yang terpasang. Di antaranya di Desa Legung Barat, Legung Timur, Dapenda, dan juga masyarakat pesisir. Bahkan dalam hal ini, hanya ada lima tiang pancang listrik yang baru terpasang,” papar Bambang Prayogi Sekretaris Fraksi PDIP. Sementara Fraksi PAN menyoroti anggaran infrastruktur yang tidak sebanding dengan kebutuhan. Hasil pengamatan politisi PAN, banyak infrastruktur yang sudah lama rusak tapi masih belum tersentuh. Seperti jalan desa yang masih belum beraspal. Sehingga pada musim penghujan jalanan menjadi becek dan sulit untuk dilewati.

“Aspirasi masyarakat juga menyampaikan bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin) masih banyak masalah. Masyarakat masih banyak yang mengeluh tidak dimasukkan dalam data penerima program raskin. Disarankan pada dinas terkait, adanya perbaikan pendataan penerima program yang tepat sasaran dan sistem pendistribusian raskin yang lebih baik. Hal itu agar tidak terjadi penyelewengan atau penyimpangan dalam penyalurannya,” ujar Ach Farid, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional.

Hal senada juga disampaikan Fraksi Partai Golkar. Berdasarkan hasil reses, sampai saat ini masyarakat miskin rata-rata belum menerima raskin selama 5 bulan.

Hal ini perlu adanya pengawasan oleh tim pengawas raskin.

“Penting dan perlu diingat, guru madrasah maupun honorer perlu diberikan kesejahtraan bagi mereka, agar kinerjanya semakin baik.

Sehingga sarana dan prasarana pendidikan dapat berjalan lancar dan dapat menghasilkan kualitas pendidikan yang baik. Dan untuk masalah ujian nasional (UN) agar jangan jadi penentu bagi kelulusan siswa sekolah,” tutur Endang Sri

Rahayu, Ketua Fraksi Golkar.

Dia juga menyampaikan kelompok tani (poktan) yang ditengarai tidak sehat keberadaannya untuk ditertibkan oleh SKPD terkait karena akan rentan terhadap kebocoran bantuan-bantuan yang diprogramkan oleh SKPD terkait.

Terpisah Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) mengoroti kelangkaan pupuk yang kerap terjadi pada musim tanam padi. Hal yang sangat menyengsarakan bagi petani dan menjadi kesempatan bagi distributor, penyalur dan pemilik kios mempermainkan harga.

“Selain kelangkaan pupuk, persoalan menjamurnya mini market di tengah-tengah pasar tradisional.

Hal itu tentu dapat mengganggu keberlangsungan bagi pedagang kecil dan kaki lima (PKL) khususnya di Kecamatan Ganding. Tentu saja pelayanan sektor kesehatan juga harus betul-betul dibenahi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terutama dari kalangan tidak mampu (Jamkesmas, Jamkesda, SPM),” terang Zulkarnaidi, anggota FKB. Sementara Fraksi Keadilan Demokrasi (FKD) menyoal kekeringan dan sulitnya mendapatkan air bersih di beberapa daerah, seperti di Desa Palasa dan Poteran, Kecamatan Talango, serta Desa Tambak Agung Ares dan Desa Bukabu, Kecamatan Ambunten.

“Hasil reses juga menemukan adanya sengketa tanah yang masih menjadi penyebab utama konflik horizontal masyarakat. Perlu sosialisasi aturan terkait pembenahan dokumen tanah di tingkat pemerintah desa. Di samping itu, perlu adanya peningkatan jumlah pembangunan atau rehabilitasi rumah kumuh karena hampir setiap desa didapatkan beberapa rumah tidak layak huni,” jelas Moh. Riadi, Ketua FKD. Ketua DPRD Imam Hasyim mengatakan, temuan tersebut berdasarkan reses anggota dewan pada tanggal 10-17 Maret lalu. Dia berharap pemerintah serius menindaklanjuti persoalan yang dihadapi masyarakat. =ADV/ALI RIDHO

KORAN MADURA

H Sumenep

RABU 16 APRIL 2014 | No. 0343 | TAHUN III

I

UMKM Terkesan Dianaktirikan Diskop: Kami Sudah Bantu Kurang Lebih 200 UMKM SUMENEP - Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) perlu mendapat suntikan modal. Namun, pemerintah terkesan menganaktirikan keberadaan UMKM yang kurang berkembang. Selama ini mereka memakai modal sendiri, sehingga kesulitan untuk mengembangkan usaha karena terkendala modal.

“Seperti penjual pentol, kacang, penjual rujak, souvenir dan beberapa kelompok usaha kecil yang bertebaran dimana-mana. Seharusnya, kalau UMKM yang sudah berkembang itu tidak usah diemaskan lagi.

Pemerintah perlu memerhati-

kan beberapa UMKM yang tidak mampu seperti yang telah saya sebutkan di atas,” kata Fauzan, Sekretaris DPD KNPI Sumenep, Selasa (15/4).

Ia menilai, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia saat ini salah urus.

Alasannya, pelaksanaan program pemberdayaan UMKM berikut anggarannya yang sangat melimpah ruah tiap tahun itu dinilai tidak efektif.

“Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa sektor UMKM yang mampu menyediakan 99,46% lapangan pekerjaaan baru, namun kontribusinya baru 43,42% dari seluruh nilai transaksi perekonomian Indonesia setiap tahunnya. Saya kira di Sumenep ada raturan UMKM, cuma ada beberapa saja yang terlihat aktif dan efisien.

Faktornya karena pemerintah terkesan setengah hati dalam memerhatikan semua UMKM yang ada,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Sumenep, Imam Trisnohadi mengaku tidak pernah menganaktirikan semua UMKM di Kabupaten Sumenep. “Semuanya sudah kami bantu kok. Baik UMKM yang sudah berkembang maupun UMKM yang tidak mampu.

Cuma kalau tidak maksimal saya akui, karena dana kami terbatas. Sebab kalau UMKM itu

dapat jatah dana dari Provinsi,” katanya.

Ketika ditanya lebih jauh soal bantuan itu, kata Imam, pihaknya telah mengucurkan dana Rp 1 juta per UMKM. “Kurang lebih 200-an UMKM yang telah kami bantu.

Bantuan itu Rp 1 juta per UMKM,” jelasnya.

Syarat untuk mendapat bantuan itu, kata Imam, hanya menyetorkan KTP dan foto usaha yang dijalankan. “Termasuk ada surat keterangan dari kepala desa,” imbuhnya. =SYAMSUNI/MK

Bupati Optimis Siswa Lulus Semua SUMENEP – Bupati Sumenep A. Busyro Karim optimis peserta ujian nasional (UN) sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) pada tahun ini lulus semua. ”Kami yakin, semua peserta UN tahun ini lulus semua,” katanya. UN SLTA digelar pada 14-16 April 2014.

Hal itu didasarkan pada persiapan yang dinilai lebih maksimal daripada tahun sebelumnya.

Juga hasil try out yang dilakukan peserta UN sangat memuaskan. ”Kalau dilihat dari persiapannya, saya kira lebih maksimal daripada tahun sebelumnya.

Sebab penyelenggara maupun sekolah sudah mempunyai pandangan tersendiri,” terangnya.

Bupati telah mengecek kesiapan pelaksanaan UN pada hari pertama. Sekolah yang disidak, Senin (14/4), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sumenep di Desa Patean Kecamatan Batuan, Sekolah Menengah Atas (SMA) Batuan dan Madarasah Aliyah Negeri (MAN) yang berada di Jl. KH. Agussalim 19 Desa Parsanga Kecamatan Kota Sumenep.

Berdasarkan sidak di sekolah tersebut, tak ada kendala dalam pelaksanaan Ujian Nasional 2014. Hanya saja, ada salah satu peserta yang mengerjakan ujian di penjara dan rumah sakit.

Namun perbedaan tempat bukan masalah. Justru menurutnya perbedaan tempat tersebut merupakan bentuk kes-

emangatan dan juga bentuk kesiapan siswa dalam mengikuti UN pada tahun ini.

Sebab, lanjut Busyro, pelaksanaan UN, tidak mengenal tempat dan waktu. Dimanapun jika merupakan bagian dari pelaksanaan UN harus tetap dikerjakan. ”Kerena itu sudah menjadi bagian, maka sesuai undang-undang, itu tetap harus dilakukan,” tegasnya.

Bahkan demi menjaga kerahasiaannya, peserta UN yang mengerjakan di ruang kelas maupun di luar kelas, dalam segi pengawasannya tetap disamakan. Yakni tetap dijaga oleh dua orang pengawas, baik diri PT maupun dai pihak keamanan. ”Kami tidak membeda-bedakan, semunya sama, sebab itu juga mempunyai hak yang sama dengan peserta lainnya,” terangnya.

Hasil UN pada tahun ini diprediksi lebih murni dibandingkan dengan tahun sebelumnya. ”Kami lihat dari segi pengawasannya, memang lebih ketat dari tahun sebelumnya, sehingga juga menghasilan yang lebih baik lagi annitnya,” tukasnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, UN SMA sederajat tahun 2014 diikuti sebanyak 10.711 siswa.

Jumlah penyelenggara sebanyak 266 lembaga. Sementara jumlah ruangan sebanyak 6.012 lokal dengan jumlah pengawas sebanyak 1.072 orang. =ADV/JUNAEDI

SEMANGAT Rombongan Bupati Sumenep A. Busyro Karim saat melakukan sidak di Sekaloah Menengah Atas Negeri (SMAN) Batuan.

TINJAU

Bupati Sumenep saat meninjau pelaksaan Ujina Nasiaonal (UN) 2014 di salah satu ruangan peserta UN di Sekaloah Menengah Atas Negeri (SMAN) Batuan.

J

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 16 APRIL 2014 | No. 0343 | TAHUN III

LKPJ Bupati Tak Sesuai Realitas?

Warga: Laporan Pertanggungjawaban Itu Berarti Hanya Rekayasa SUMENEP - Hasil Laporan Pertanggunngjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep A Busyro Karim yang diparipurnakan pada Senin (14/4) mengundang sorotan dari Politisi PKS, Moh. Readi. Menurut Readi, laporan yang disampaikan oleh Bupati di depan anggota dewan jauh dari realitas yang sebenarnya atau bertolak belakang dengan yang terlihat di lapangan.

“Pelayanan kesehatan itu jauh dari realitas yang sebenarnya. Bahkan banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Sementara di LKPJ Bupati itu, dalam bidang kesehatan ada peningkatan. Ini kan bertolak belakang dengan realitas di lapangan. Padahal dalam pelayanan kesehatan, Sumenep jauh dari harapan, bahkan semua orang mengakui itu,” katanya, Selasa (15/4).

Readi juga menyoroti tentang peningkatan pembangunan in-

frastruktur di kepulauan. Menurut LKPJ yang disampaikan oleh Bupati, pembangunan infrastruktur kepulauan itu juga mengalami tren peningkatan.

“Saya dengar tadi seperti itu, bahkan bisa lihat sendiri di buku besar LKPJ itu. Tetapi realitas di lapangan itu berbicara yang berbeda. Selama pemerintahan Bupati, mereka sangat kecewa karena infrastruktur kepulauan tidak ada peningkatan. Bahkan mereka sangat marah, seolah beberapa

pergantian pucuk kepempimpinan di Sumenep itu warga kepulauan tetapi dinomorduakan. Karena pembangunan infrastruktur benar-benar belum terasa oleh mereka,” jelasnya.

Jika tidak percaya, maka kata Readi bisa dilihat dari infrastruktur jalan yang ada. Ada kiloan meter jalan sangat parah. “Apa ini benar ada peningkatan? Jelas bertolak belakang melihat realitas semacam itu. Termasuk sarana kesehatan yang jauh dari harapan maksimal. Sehingga sampai memunculkan isu di masyarakat bahwa Bupati ke depan itu harus dari daerah kepulauan. Karena mereka berpikir bahwa pemimpin hari ini belum cukup mewakili terhadap keberadaan kepulauan,” terangnya.

Ketika ditanya lebih jauh soal

laporan Bupati yang jauh dari realitas tersebut, menurut Readi pihaknya khawatir, Bupati itu hanya membaca dan mendengar laporan dari SKPD terkait tanpa turun langsung ke kepulauan.

“Sehingga hal semacam ini akan mengundang rasa kecewa yang berlebihan dari warga melihat kenyataan yang sebenarnya. Saya meyakini itu. Sebab benar-benar tidak sesuai dengan realitas yang ada,” tandasnya.

LKPJ Bupati dibahas pada Senin (14/4) kemarin yag bertempat ruang Paripurna DPRD Kabupaaten Sumenep. Pada rapat paripurna tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten mendengarkan dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep, Abuya Busyro

Karim Tahun Anggaran 2014.

Pada laporan itu, Bupati menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di kepulauan mengalami peningkatan.

Sementara itu, warga asal kepulauan Sapudi, Pusawi menyatakan bahwa bohong besar jika pembangunan infrastruktur itu ada peningkatan. “Ini tidak masuk akal. Cobalah sekali-kali Bupati turun ke pulau kami, maka akan terlihat tak ada jalan yang bagus.

Semuanya berantakan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa selain jalan, fasilitas kesehatan juga minim. “Saya kira LKPJ itu perlu dibenahi, agar tidak sekadar melaporkan. Biar benar-benar sesuai denan realitas yang ada. Kalau begini caranya kan tidak etis, LKPJ hanya dibuat-buat,” tukasnya. =SYAMSUNI/MK

RASKIN

Bulog Dicurigai Simpan Beras Tak Layak

BERMAIN PONSEL. Peserta ujian nasional Paket C bermain ponsel saat mengerjakan soal, Selasa (15/4).

UJIAN NASIONAL

UN Peket C Amburadul SUMENEP – Pelaksanaan ujian nasional (UN) Paket C di Kabupaten Sumenep terlihat amburadaul. Seperti yang terlihat pada UN Paket C di Kecamatan GulukGuluk, Selasa (15/4) peserta ujian sambil bermain ponsel saat menjawab soal.

Ketua penyelenggara (UN) Paket C di Kecamatan Guluk-Guluk, Syamsul, menjelaskan, peserta sudah dilarang membawa ponsel ataupun tas ke dalam ruangan. “Sebelumnya, kami sudah mengimbau kepada peserta UN agar tidak membawa HP atau tas ke ruangan saat UN berlangsung,” katanya.

Peserta UN Paket C di Ke-

camatan Guluk-Guluk sebanyak 47 peserta. Namun yang hadir untuk mengikuti UN hanya 37 peserta, sedangkan 10 peserta absen tanpa alasan yang jelas. “Sebenarnya pesertanya 47, tapi yang hadir hanya 37 orang. Kami juga tidak tahu kemana yang 10 peserta UN. Karena tanpa keterangan yang jelas,” jelasnya.

Sementara tempat pelaksanaan UN untuk paket C tahun ini menumpang di gedung SDN 1 Kecamatan Guluk-Guluk, karena pusat kegiatan belajar masyarakat (BKBM) di Kecamatan Guluk-Guluk tidak mempunyai gedung sendiri. “Untuk PKBM memang tidak punya ge-

dung sendiri. Jadi untuk pelaksanaan UN setiap kita numpang,” pungkasnya.

Sementara jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Kabupaten Sumenep berjumlah 519. Di kepulauan ada 8 lembaga, sementara daratan 511. Dan jumlah siswa secara keseluruhan 1836 dengan rincian kepulauan 262, dan daratan 1574 siswa.

“Lembaga Paket C se-Kabupaten Sumenep ada 58 lembaga dengan jumlah siswa 1836 yang tersebar di 27 kecamatan daratan dan kepulauan,” kata A. Shadik, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep. =SYAMSUNI/MK

SUMENEP – Anggota Komisi A. DPRD Sumenep Moh Riadi mencurigai gudang Bulog setempat menyimpan raskin tak layak konsumsi. ”Kami curiga, beras yang didistribusikan itu merupakan beras lama yang tersimpan di gudang Bulog,” katanya.

Beberapa waktu lalu, Kepala Desa Kecamatan Kota Sumenep Moh. Idhafi mengembalikan raskin karena kualitasnya sangat jelek, seperti berjamur dan warnanya menguning, serta beratnya susut sampai 3 kilogram.

Inspeksi mendadak (sidak) Komisi A DPRD Sumenep beberapa bulan yang lalu menemukan sejumlah beras Bolog yang masih tertimbun sejak bulan Mie tahun 2013. Hal itu disebabkan banyak kepala desa yang enggan melakukan penebusan. Sehingga politisi PKS itu memastikan kualitas beras akan jelek. ”Kita bayangkan saja, beras yang baru saja ketika disimpan selama tiga bulan, kualitasnya jug akan berubah, apalagi beras itu sampai disimpan hampir setahun?

Ya pasti rusak lah,” terangnya.

Pihaknya mengimbau kepada seluruh kepal desa agar melakukan kroscek ulang ketika menerima raskin. Jika dalam kroscek itu ditemukan adanya

ketidaksesuaian dengan juknis, sebaikanya kepal desa tersebut menolaknya.

Sebab jika dipaksakan dan sampai didistribusikan ke masyarakat sesuai daftar penerima manfaat (DPM), pihaknya menyakini beras itu tidak akan bisa dikonsumsi, melainkan akan menjadi pakan ternak. ”Nah buat apa didistribusikan jika kualitasnya sudah jelek, wong ketika sampai di masyarakat nantinya, itu tidak akan berguna juga, paling tidak itu hanya jadi pakan ayam nantinya,” ujarnya.

Pihak Bulog Sumenep diharap lebih hati-hati dalam mendistribusian bantuan. ”Permasalah seperti itu kan permaslah klasik, dan sampai saat ini masih belum menemukan solusi keluaranya,” ungkapnya.

Sementara Kepala Gudang Bulog Sumenep Ainul Fath saat Koran Madura bertandang di tempat kerjanya, pihaknya masih belum bisa ditemui, karena sedang menunggu petugas Bulog dari Surabaya.

Informasinya, kemarin merupakan jadwal petugas Bulog Surabaya untuk mengkroscek keberadaan beras di tiga gudang Bulog di Kabupaten Sumenep. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

KORAN MADURA

Sampang

RABU APRIL 2014 RABU 16 APRIL 2014 |16 No. 0343 | TAHUN III

No. 0343 | TAHUN III

KK

Pantura Butuh Rumah Sakit SAMPANG- Minimnya sarana dan prasarana terkait alat-alat dan pelayan kesehatan di beberapa puskesmas daerah pantura Kabupaten Sampang terutama daerah Ketapang, Banyuates, Batu Lengir, Sokobanah, dan Cangak sungguh memperihatinkan.

Pasalnya, warga di daerah pantura harus berobat keluar daerah untuk mendapatkan hasil kesehatan yang maksimal.

Ketidakadaan unit pelayanan rumah sakit membuat warga harus berobat ke Kota Pamekasan ataupun ke Kota Sampang. Hal tersebut sangat mengancam jiwa

warga daerah pantura apabila berada dalam keadaan mendesak dan dihadapkan dengan kebutuhan alat yang kurang memadai di beberapa puskesmas.

Putra Seiri (35) warga Desa Cangak mengungkapkan bahwa dengan ketidaktersediaan rumah sakit di desanya membuat warganya harus ke Pamekasan atau ke Kota Sampang untuk mendapatkan pengobatan ekstra. “Beberapa bulan yang lalu tetangga saya, Anul Rohman (18) harus berobat ke Kota Pamekasan untuk menyelamatkan nyawanya seusai kecelakaan tabrak lari.

Saya cepat-cepat membawanya ke puskesmas, tetapi tetangga saya harus di rujuk ke RSUD Pamekasan dikarenakan ketidak-

lengkapan sarana dan prasarana,” tuturnya kepada Koran Madura, Selasa (15/4).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sampang Hery Soeyanto mengakui bahwa kondisi daerah pantura yang masih belum ada unit pelayanan rumah sakit.

Sehingga membuat masyarakat Sampang khususnya yang ada di daerah pantura mengalami kesulitan untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang ekstra.

Oleh karena itu, pihaknya menjajikan akan ada pemban-

gunan berupa rumah sakit yang di peruntukkan untuk daerah pantura. Sehingga warga yang ada di daerah pantura tersebut mendapatkan hak kesehatan yang layak. “Nanti tahun 2015 kami sudah merencanakan pembangunan rumah sakit di daerah pantura,” ujarnya.

Ditanya anggaran pembangunan rumah sakit tersebut, Hery belum bisa menjelaskan secara detail. ”Masalah dana itu nanti setelah kami sudah melakukan analisis pengembangan perencanaan tersebut,” imbuhnya. =CR2/ LUM

DUGAAN PENIPUAN

Caleg Petahana Dikabarkan Ditahan Sampang – Calon anggota legislatif petahana Partai Bulan Bintang, Muaffan, dikabarkan ditahan Polres Sampang karena terlibat kasus penipuan. Ketua DPRD Imam Ubaidillah mengaku telah mendengar kabar ditahannya anggota Komisi D tersebut.

“Yang saya dengar kabarnya memang begitu, tapi Polres sendiri belum memberitahukan kepada saya,” ucapnya, Selasa (15/4). Namun, pihaknya telah menerima tembusan surat pemberitahuan ditahannya politisi PBB itu dari Gubernur Jawa Timur.

Terkait ditahannya Muaffan, Imam Ubaidilah enggan berkomentar banyak. “Saya tidak bisa berkomentar kalau masalah kenapa ditahan atau tidak, karena wewenang penyidik dari Polres. Surat pemberitahuan tembusan kepada saya dari Gubernur Jatim bahwa yang bersangkutan terkena pasal 378 tentang penipuan,” jelasnya.

Ditanya apakah anggota dewan yang kembali mencalonkan diri dari daerah pemilihan (dapil) dua Sampang tersebut tersandung kasus penipuan yang berhubungan dengan pemilu, Imam menjawab diplomatis. “Belum tahu juga kasus penipuannya itu apa, detailnya saya tidak tahu karena saya bukan penyidik kok, dan dengar kabar informasi ditahannya (Muaffan-red) tadi pagi (15/4) dari teman-teman anggota dewan,” tuturnya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Sampang Muaffan belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi, nomor ponsel yang biasa digunakannya tidak aktif. =RYAN HARIYANTO/MK

SAMPANG- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sampang melakukan razia terkait keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang biasa mangkal di kawasan Pasar Srimagunan Sampang, Selasa (15/4). Dalam razia tersebut, sedikitnya 15 gepeng berhasil diamankan petugas.

Selanjutnya 15 gepeng itu langsung diamankan oleh petugas dan dibawa ke Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnaker-

RAZIA

15 Gepeng Diamankan trans) Kabupaten Sampang untuk dilakukan pendataan.

Dalam penertiban itu tidak sepenuhnya berjalan dengan aman, ada sebagian gepeng yang berusaha kabur setelah di naikkan ke mobil Satpol PP, adalah salah satu dari mereka malah akan melarikan diri, tapi berhasil dihalng oleh petugas.

Dan berpura-pura muntah juga berteriak, namun alasan itu tidak menyurutkan rasa iba petugas.

Kasi Ops Satpol PP Moh Sadik menjelaskan, dari sekian banyak gepeng yang terjaring razia, umumnya berasal dari luar Kabupaten Sampang, seperti dari Kabupaten Pamekasan dan

Kabupaten Sumenep. ”Dan selanjutnya gepeng yang terjaring razia akan diserahkan ke Kontor Dinas Sosial Sampang,” jelasnya.

Penyerahan gepeng ke Dinsosnakertrans itu agar diberi pembinaan, bisa saja para gepeng diberikan arahan atau dikembalikan ke tempat asalnya. ”Itu wewenang Dinsosnakertrans sedangkan Satpol PP hanya melakukan penertiban PP No 6 Tahun 2010 Pasal 4 tentang penertiban gepeng, ” katanya. =CR1/ LUM

L

Sampang

KORAN MADURA

RABU 16 APRIL 2014 | No. 0343 | TAHUN III

HARGA GARAM DI BAWAH HPP

Ada Permainan Pengepul Nakal?

SAMPANG- Meskipun para petani garam sering kali mengeluh dan mengadukan anjloknya harga garam rakyat kepada pemerintah setempat, namun harapan untuk menjadikan harga garam menjadi lebih tinggi tampaknya hanyalah tinggal harapan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam) Kabupaten Sampang mengaku tidak bisa mengambil langkah tegas untuk mendongkrak lebih tinggi harga garam di Kabupaten Sampang sesuai dengan harga patokan pemerintah (HPP).

Kabid Perindustrian Disperindagtam Sampang Imam Razali mengatakan, Kabupaten Sampang saat ini mempunyai tujuh kecamatan yang memproduksi garam dengan total keseluruhan sebanyak 1.132 petani dan luas lahan tambak sekitar 4200 hektar. Sedangkan untuk PT Garam sendiri mempunyai

1.100 hektar tambak sawah.

Imam mengakui bahwa pihaknya tidak bisa mendongkrak harga garam saat ini. Harga garam saat ini di bawah harapan yaitu sebesar Rp 200 per kilogram (kw III), Rp 300 per kilogram (kw II), dan Rp 350 per kilogram (kw III), padahal HPP yang ditetapkan adalah Rp 750 per kilogram (kw I) dan Rp 550 per kilo gram (kw II).

“Kami sudah mengkoordinasikan kepada pemerintah pusat dan PTPN garam untuk menampung dan membeli hasil garam petani di PTPN garam serta memberi-

REKAPITULASI PPK

Mahasiswa Ingatkan BLH

cr1/ koran madura

PPK TORJUN: Saat PPK Torjun bersitegang dengan saksi dari salah satu Parpol di Kantor Kecamatan Torjun, Selasa (15/4).

Dalam tahap rekapitulasi itu dimulai dari Pukul 07.30 WIB sampai Pukul 16.00 WIB yang disaksikan oleh para saksi yang terdiri dari 12 partai politik (parpol) dan aparat kepolisian dan juga koramil kecamatan.

Perolehan suara untuk DPR RI dinominasi Partai Nasdem sebanyak 23739 disusul Partai Hanura sebanyak 6159 suara, PPP sebanyak 4134 suara, Partai Demokrat sebanyak 3697 suara, Partai Gerindra sebanyak 1076 suara, PKB 726 suara, PDIP 605 suara, PAN 339suara, PKS 179 suara, Partai Golkar 141 suara, Partai PKPI 30 suara , dan di posisi terendah diduduki PBB 13 suara. yang ada di 12 desa, diantaranya Desa Pangongsean, Desa Patarangan, Desa Kara,

harga garam petani. “Kami hanya menunggu informasi dari pusat dan PTPN garam, untuk melakukan pengepulan dan pembelian ke PTPN garam,” tegasnya.

Menurutnya, dari pengamatan yang dilakukan di lapangan, pihaknya menjelaskan bahwa anjloknya harga saat ini ada keterkaitan dengan adanya permainan para petani dan oknum-oknum tertentu yang sudah terorganisasi.

“Memang ada permainan harga di pengepul-pengepul, sehingga kami tidak bisa membantu para petani,” ungkapnya. =CR2/ LUM

SAMPAH KURANG TERURUS

NasDem Menguasai Torjun

SAMPANG- Rekapitulasi suara Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 yang dilaksanakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kantor Kecamatan Torjun, berlangsung selama dua hari. Dari hasil rekapitulasi, Partai Nasional Demokrat (NasDem) mampu menguasai Kecamatan Torjun dengan perolehan suara terbanyak dari akumulasi 12 desa yang ada, Selasa(15/4).

Dalam pelaksaanan rekapitulasi yang berlangsung dua hari sempat berisi tegang, dalam ketegangan tersebut ada sebagian saksi dari salah satu calon yang rekapitulasi dari desa tersebut tidak sesuai, beruntung dari PPK bisa mengkondisikan hal tersebut.

kan harga yang lebih tinggi dari saat ini,” ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (15/4).

“Kita juga sudah mensosialisasikan kepada petani garam untuk dijual di PTPN Garam, supaya harga garam menjadi lebih tinggi daripada harga yang ada, yakni sesuai dengan HPP” imbuhnya.

Dia juga mengakui, hingga saat ini belum bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada petani garam karena saat ini pihak pusat dan PTPN garam masih belum memberikan penjelasan terkait untuk membantu mendongkrak

Desa Koanyar, Desa Patapan, Desa Kodak, Desa Jeruk Porot, Desa Torjun, Desa Krampon, Desa Pulang, Desa Bangtoggal, Desa Krampan.

Menurut Ketua PPK Kecamatan Torjun, dalam rekapitulasi bukan tertunda, melainkan karena memang tidak selesai, sehingga bertambah satu hari. ”Dan jika dihari kedua tidak selesai juga maka terpaksa PPK melanjutkan keesokannya lagi,” jelasnya.

DAN dalam rekapitulasi berlangsung aman saja tidak ada kericuhan, hanya saja tadi ada keselahan rekapan. “Karena itu mungkin karena semua panitia dan juga saksi dari parpol sudah merasa capek, karena tidak istrahat,” ungkapnya. =CR1/ LUM

SAMPANGLima aktivis mahasiswa mendatangi Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sampang, Selasa (15/4) sekitar pukul 10.30 WIB. Mereka mengingatkan pihak BLH agar lebih serius menagani sampah yang kurang terurus di lingkungan kota dan sekitarnya.

Khalilur Rahman, juru bicara mahasiswa mengadukan beberapa temuan yang berkaitan dengan kinerja BLH yang dinilai masih belum memenuhi target dan jauh dari harapan. Salah satu pertanyaan yang diadukan oleh aktivis tersebut yaitu tentang program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, dengan kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan yang dianggarkan hingga Rp 1,8 M. Kemudian dia mempertanyakan terkait upaya peningkatan tempat pembuangan akhir (TPA).

Dari dua pengaduan tersebut, Khalilur Rahman menaruh kecurigaan terhadap penyelewengan dana yang dinilainya sangat besar.

Karena di lapangan banyak temuan TPA yang menurutnya tidak sesuai dengan besarnya anggaran terkait kondisi dan keberadaanya.

Kepala BLH Sampang Suhrowardi menjelaskan, terkait te-

muan-temuan mahasiswa di lapangan, pihaknya mengaku sudah meningkatkan pasukan kuning untuk menangani serius masalah sampah yang berserakan. Menurutnya, selama dari tanggal 17 Juli 2013, kinerja BLH dalam menangani sampah-sampah yang berserakan sudah lebih tinggi dan baik. “Pengamatan saya selama ini, warga membuang sampah tidak kenal waktu, sehingga petugas kebersihan tidak sempat membuang sampah yang ada di TPA,” belanya.

Dia berjanji akan segera mungkin untuk menindaklanjuti terkait temuan-temuan TPA yang masih belum terawat serta beberapa tempat sampah yang hilang. Suhrowardi juga mengakui bahwa dana yang sudah dianggarkan untuk peningkatan tempat pembuangan akhir yaitu dialokasikan untuk pengadaan alat-alat berat seperti pengadaan bego, buldoser dan beberapa kegiatan-kegiatan TPA lainnya seperti pengelohan sampah menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM). “Nanti pengolahannya yaitu mengkonversi sampah-sampah yang berbahan plastik menjadi BBM. Kami juga telah membuat arang aktif yang menghasilkan suatu jenis bahan pengawet untuk ikan,” tuturnya. =CR2/ LUM

AUDIENSI: Lima aktifis Mahasiswa saat melakukan audiensi dengan KepalaBadan Lingkungan Hidup (BLH) Sampang, Selasa (15/4). cr2/ koran madura

KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

BANGKALAN

RABURABU 16 APRIL 16 2014APRIL NO. 0343|2014 TAHUN III

NO. 0343 | TAHUN III

M M

Besok Sidang Eksekutor Syahid Berkas Penyidikan Telah Dinyatakan P21 BANGKALAN - Kasus pembunuhan atas Syahid, (46), warga Desa/Kecamatan Kamal, dengan terdakwa Suyanto alias Toleng yang masih warga satu kecamatan itu akan segera disidangkan. Sebab berkas penyidikan Polres Bangkalan telah dinyatakan rampung (P21). Berkas tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) setempat.

”Sidang pembunuhan dengan korban Syahid akan segera disidangkan. Kalau tidak ada kendala hari Kamis (17/4) besok akan di-

gelar. Berkas kasus tersebut telah kami terima beberapa hari yang lalu,” kata Humas PN Bangkalan, Danang Utaryo.

Dia menjelaskan sidang perdana akan dipimpin oleh Majelis Hakim Soegiarti dan didampingi oleh dua hakim anggota, Boedi Haryanto dan Danang Utaryo. Dalam persidangan kali ini akan mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian. Pengawalan itu sebagai bentuk antisipasi segala kemungkinan yang terjadi.

Apalagi korban merupakan salah satu tokoh yang disegani di wilayah kecamatan setempat.

”Informasinya terdakwa Toleng akan dikawal penuh oleh polisi. Itu demi keamanan pada terdakwa,” paparnya.

Ditanya mengenai Penasehat Hukum terdakwa, Danang mengatakan hal itu tergantung sidang perdana nanti. Apabila terdakwa tidak memiliki penasihat hukum yang akan membela hak-haknya di muka persidangan, maka negaralah yang menyediakan penasehat hukum prodeo dengan catatan terdakwa terancam hukuman di atas 15 ta-

hun penjara. ”Itu tergangtung nanti pada sidang perdana, apakah terdakwa sudah punya penasehat hukum atau tidak,” ucapnya.

Perlu diketahui, Syahid dibunuh oleh terdakwa pada hari Senin (20/1) beberapa waktu lalu, tepatnya di Dusun Berek Leke Desa/Kecamatan Kamal tepat pukul 15.30. Penyebabnya diduga percekcokan masalah utang-piutang yang berujung pada pembunuhan. =DONI HERIYANTO/RAH

PILEG

Pemantau Independen Laporkan Pelanggaran BANGKALAN - Pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) 2014 di Bangkalan yang sudah digelar beberapa hari lalu terindikasi terjadi pelanggaran. Di lapangan banyak ditemukan oleh tim pemantau independen Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR). Oleh karena itu, banyaknya temuan tersebut telah dilaporkan oleh pemantau tersebut ke panwaslu.

Mano’an, Kecamatan Kokop. Usia anggotanya masih belasan tahun. Menurut salah satu saksi anggota KPPS tersebut masih duduk di bangku kelas VIII SMP. Syukur menambahkan permasalahan lain menyangkut pelanggaran pemilu, C-6 tidak sampai kepada pemilih. Banyaknya surat undangan (form C-6) yang tidak diedarkan, sehingga pemilih kesulitan untuk datang ke TPS. Hal ini terjadi di Kecamatan Tanjung Bumi, Kokop, Geger, Konang, Galis, dan Blega.

“Kami sudah melayangkan surat laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu pada panwaslu. Dugaan pelanggaran tersebut sudah dilengkapi bukti-bukti saat melakukan pemantauan di lapangan,” kata Koordinator JPPR, Syukur, kemarin (15/4).

Dia menjelaskan surat laporan sendiri nomor 013/JPPR-BKL/IV/2014 Bangkalan tertanggal 11 April 2014. Pihaknya mendesak panwaslu supaya menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada. Sehingga segala bentuk pelanggaran bisa ditindak, apalagi yang menyangkut dugaan pidana pemilu agar segera dilimpahkan berkasnya.

Menurutnya, berdasarkan pantauan di lapangan, ada beberapa pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Adanya dugaan TPS fiktif di Desa Lerpak, Kecamatan Geger. Dalam pelaksanaannya, ada 15 TPS dalam satu desa, namun yang berhasil ditelusuri tim hanya 11 TPS. Sedangkan sisanya tidak ditemukan. TPS yang tidak ditemukan antara lain TPS 7, TPS 9, TPS 10, dan TPS 13. Hal itu berdasarkan pengakuan masyarakat yang hendak mencoblos, tetapi tidak menemukan TPS yang dimaksud.

Sehingga banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, peranan anggota KPPS yang masih di bawah umur. Itu terjadi di Desa

Dia menjelaskan surat laporan sendiri nomor 013/JPPR-BKL/ IV/2014 Bangkalan tertanggal 11 April 2014. Pihaknya mendesak panwaslu supaya menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada. Sehingga segala bentuk pelanggaran bisa ditindak, apalagi yang menyangkut dugaan pidana pemilu agar segera dilimpahkan berkasnya.

Akibatnya, banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Kemudian ada pemilih di bawah umur. Ini terjadi di Desa Pakong, Kecamatan Modung. Padahal pemilih tidak terdaftar dan tidak ada dalam DPT. “Ada juga bentuk pelanggaran, dimana DPT banyak yang tidak dipasang di TPS. Sesuai aturan wajib terpampang di TPS. Oleh karena itu, kami sudah mengirimkan laporan kepada panwaslu agar segera ditindaklanjuti,” pintanya.

Sementara itu, Komisioner Panwaslu Bangkalan, Mashuri mengaku masih belum menerima laporan indikasi pelangga-

ran dari JPPR. Dirinya belum mengetahui secara pasti, berkas yang belum masuk.

Namun dirinya berjanji, semua laporan yang masuk akan ditindaklanjuti.

“Laporannya belum masuk. Hingga saat ini, kami belum menerima. Semua laporan pasti kami tindak,” janjinya. =MOH RIDWAN/RAH

N

BANGKALAN

KORAN MADURA

RABU 16 APRIL 2014|NO. 0343|TAHUN III

Pemasangan Plang Dinilai Sia-sia Permasalahan Karang Jamuang Berlarut BANGKALAN - Pemasangan plang yang dilakukan pemerintah kabupaten (pemkab) Bangkalan di pulau Karang Jamuang dinilai sia-sia. Sebab pemasangan plang hanya bersifat normatif, karena secara teritorial pulau tersebut sudah memasuki wilayah Bangkalan.

Permasalahan mengenai Karang Jamuang terlalu berlarutlarut tanpa ada titik temu antara Pemkab dengan Pelindo III sebagai lembaga yang dianggap memiliki sertifikat Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Akan terasa aneh, jika pemasangan plang tersebut bertuliskan ”Pulau Karang Jamuang masuk wilayah Kabupaten Bangkalan”.

Sebab kenyataannya ya tetap milik Pemkab Bangkalan sesuai otonomi daerah,” kata Aliman Haris, pemerhati Karang Jamuang, kemarin (15/4).

Dia menilai belum jelas tujuan dari pemasangan plang tersebut.

Sebab secara wilayah, pulau seluas 5,3 hektare tersebut sudah masuk kepunyaan Bangkalan. Jika niatan pemerintah daerah ingin memiliki tanah tersebut, hal itu bisa dikatakan sebagai upaya penyerobotan. Sebab selama ini tanah di pulau Karang Jamuang hak

kepemilikannya dikuasai Pelindo III. Jika pemerintah daerah mengklaim tanah tersebut miliknya dan akan dikelola, hal itu merupakan upaya penyerobotan hak kepemilikan. Bisa mendekati upaya tindakan pidana. Sebab berbicara wilayah tidak sama dengan kepemilikan sebuah tanah.

“Persoalan Karang Jamuang selama ini memang belum ada titik temu. Karena tidak ada titik temu bersama untuk menyelesaikan persoalan kepemilikan tersebut,” ungkap Aliman yang juga sebagai Anggota Komisi Informasi Bangkalan.

Sama seperti kepemilikan hak guna bangunan yang dimiliki Developert yang membuka usaha perumahan di Bangkalan, itu merupakan hak perusahaan masingmasing yang berada di wilayah Bangkalan. Dengan syarat melengkapi izin administrasi amdal dan

lainnya. Sama seperti pelindo III sebagai perusahaan yang memiliki hak tanah yang berada di wilayah Bangkalan. Tidak sembarangan untuk mengelola tanah tersebut, karena bisa melanggar undang-undang kalau seenaknya saja dikelola.

Termasuk rencana penanaman untuk penghijauan dan pengelolaan yang akan dilakukan pemkab Bangkalan di pulau itu.

Sebaliknya, Pelindo III selama ini dianggap secara administrasi menyalahi aturan pemkab Bangkalan. Karena apa yang menjadi aktifitas perusahaan tersebut dianggap tanpa sepengetahuan pemkab Bangkalan. Walaupun mempunyai hak kepemilikan tanah, tidak bisa serta-merta mengelola tanah seenaknya saja, karena ada peraturan daerah yang wajib dipatuhi. Harus melalui izin pemerintah daerah. Semua aktivitas yang dilakukan di wilayah Bangkalan harus mempunyai izin administratif.

“Sangat disayangkan kalau Bupati Bangkalan tidak mengetahui langkah strategis menyelesaikan persoalan Karang Jamuang,” ucapnya.

Solusinya, harus ada rembuk bersama sesuai aturan perun-

dang-undangan. Kalau sesuai administrasi kurang, pelindo harus bisa melengkapi. Begitu juga, pemkab Bangkalan tidak berupaya mengklaim kepemilikan tanah tersebut, apabila sudah ada hak kepemilikan yang sah. Sebab Pengakuan Pelindo III, Karang Jamuang masih haknya, karena ada sertifikat kepemilikannya yang dikeluarkan pada tahun 1969 oleh Badan Pertanahan Nasional.

Apalagi ada anggapan sama-sama memiliki sertifikat tanah itu. Perlu diselesaikan menurut perundang-undangan, agar sama-sama tidak menyalahi aturan hukum.

“Selama ini, pulau Karang Jamuang berfungsi sebagai tempat kerja pemanduan dan navigasi setiap kapal yang akan keluar masuk ke Tanjung Perak atau Pelabuhan Gresik. Pelindo juga tidak bisa ugal-ugalan, karena memiliki hak pengelolaan tanah seenaknya sendiri. Kelengkapan administrasinya wajib dipenuhi,” ujarnya.

Seperti yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangkalan baru-baru ini, Bupati Bangkalan RK.Makmun Ibnu Fuad mengatakan Pulau Karang Jamuang yang terletak dilepas pantai Ujung

Piring dipastikan masih berada di wilayah Kabupaten Bangkalan, karena hingga saat ini pembayaran pajak pulau tersebut masuk ke Desa Ujung Piring Kecamatan Kota Bangkalan dengan upaya pemasangan plang papan nama. “Ini satu bukti kalau pulau ini masuk wilayah kita (Kabupaten Bangkalan),” jelas Ra Momon, panggilan akrab Bupati Bangkalan ini.

Oleh sebab itu, kata Ra Momon, ke depan Pemkab Bangkalan akan lebih memperhatikan pulau ini, yang diantaranya dalam waktu dekat akan dilakukan penghijauan. Bahkan rencana jangka panjang pemerintah Kabupaten Bangkalan akan menjadikan Pulau Karang Jamuang sebagai obyek wisata bahari.

“Kunjungan saya ke pulau ini dalam rangka meninjau salah satu wilayah Kabupaten Bangkalan, dan ini merupakan bentuk perhatian Pemkab Bangkalan pada wilayahnya, akan saya perintahkan dinas terkait seperti dinas perkebunan dan kehutanan untuk melakukan penghijauan dan penanaman pohon mangrov di Pulau Karang Jamuang ini,” ujar Ra Momon. =MOH RIDWAN/RAH

SELEKSI KETAT

Anggota KPU Belum Tentu Diisi Petahana BANGKALAN - Tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan menyatakan agar peserta tes bisa lolos dalam lima tahapan seleksi dengan sistem gugur harus memenuhi syarat administratif dan kualitatif. Anggota KPU yang lolos nantinya harus menguasai tentang sistem demokrasi, kepartaian, dan kepemiluan. Dengan demikian, komisioner KPUD saat ini, yang akan mendaftar kembali tidak ada jaminan lolos seleksi.

Tidak adanya jaminan bagi incumbent, sebagai bentuk independensi tim seleksi dalam menyaring semua peserta.

Selain itu, seluruh peserta memiliki hak yang sama dalam mengikuti seleksi tersebut. Integritas dan netralitas serta kapabilitas peserta menjadi salah satu penilaian tim seleksi dalam menentukan lolos atau tidaknya selama proses seleksi berlangsung. Pastinya tim seleksi selalu mengedepankan aturan secara normatif.

“Semua memiliki kesempatan yang sama. Perlu ditegaskan jika selama proses seleksi tidak ada perlakukan khusus bagi siapa pun, terlebih incumbent. Kalau tidak memenuhi syarat ya tidak lolos,” ucap Ketua Tim Seleski KPU Bangkalan, Syafi SH, MH. Akademisi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) ini mengatakan tim seleksi yang menentukan peserta sampai tingkatan 10 besar saja. Selanjutnya, akan dilimpahkan ke KPU Provinsi dalam menentukan lima orang yang layak menduduki jabatan

di KPU Bangkalan. Jika peserta ada yang berasal dari partai politik, maka secara otomatis mengurangi nilai, karena peserta dalam syarat kualitatif harus bersifat netral.

“Kalau ada anggota partai yang mendaftar tetap kami terima, namun akan mengurangi nilai. Sebab, netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi sudah tidak terpenuhi. Jadi proses seleksi ini tidak main-main, karena sudah menjadi mandat dari KPU Provinsi,” paparnya.

Selama waktu pendaftaran calon anggota KPU ini belum berakhir, kata Syafi, pihaknya tetap akan menerima. Namun secara ketentuan dibatasi 50 peserta. Apabila lebih dari 50 orang penilaian pemberkasan dan kelengkapan berkas yang akan menentukan jumlah batas maksimal tersebut. Dalam pembekasan itu harus benarbenar sesuai dengan ketentuan

Semua memiliki kesempatan yang sama. Perlu ditegaskan jika selama proses seleksi tidak ada perlakukan khusus bagi siapa pun, terlebih incumbent. Kalau tidak memenuhi syarat ya tidak lolos.

Syafi SH, MH.

Ketua Tim Seleski KPU Bangkalan yang telah ditetapkan. Dari sanalah dapat dilihat layak atau tidaknya peserta dapat mengikuti seleksi berikutnya berupa tes tulis, tes kesehatan, tes psikologi, dan tes wawancara. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Sampang O O

KORAN MADURA

Industri Lokal

RABU APRIL 2014 RABU 16 APRIL 2014 |16 No. 0343 | TAHUN III

No. 0343 | TAHUN III

KONSENTRASI. Seorang pekerja saat mencetak bata merah, Selasa (15/4) di Dusun/Desa Samatan, Kecamatan Proppo.

Omzet Bata Mencapai Rp 4 Juta per Hari PAMEKASAN - Siapa bilang membuka usaha pembuatan bata merah kurang produktif. Di Pamekasan terbukti pengusaha bata merah ini bisa menghasilkan omzet rata-rata Rp 4 juta per hari. Omzet itu didapat dari penjualan 8 ribu bata merah setiap hari. Harga per seribu bata merah Rp 500 ribu. Seperti diproduksi bata merah di Dusun/ Desa Samatan, Kecamatan Proppo.

Produksi ini baru berjalan 1,5 tahun.

Dalam produksinya, setiap hari menghasilkan seribu bata merah, dengan dua tenaga kerja. Keduanya memiliki tupoksi masing-masing. Satu orang bertugas mencetak bata merah, satu orang lagi bertugas menyiapkan bahan baku dan membakar bata merah yang telah dicetak dan kering.

Menurut Jumari, 49, salah satu pekerja, produksinya akan sedikit mengalami penurunan saat musim penghujan. Sebab untuk membuat bata manual semacam ini, sinar matahari menjadi sumber daya utamanya. Jika penghujan, hasil produksi bisa separuhnya. Begitu pula omset penjualannya. Dari hasil pengamatan koran ini, sebenarnya bahan baku dan proses pembuatannya mudah dan tidak memerlukan keahlian khusus. Bahan baku utamanya adalah tanah liat, air, dan sekam atau kulit padi. Alat yang digunakan hanya kotak pencetak bata merah.

Bata yang sudah tercetak ini memiliki ketebalan 6 cm, panjang 20 cm, dan lebar 8 cm. Selain itu tentunya sinar matahari sebagai sumber daya pokok.

Menurut Jumari, pertama yang di-

lakukan menyiapkan tanah liat. Kemudian tanah liat itu dicampur air dan sekam hingga merata, lantas dibiarkan satu malam. Keesokan harinya, adonan itu dibolak-balik hingga empat kali, dengan terus dicampur air biar tidak kering. Setiap balikan disediakan jeda masing-masing satu jam. Jadi total untuk membolak-balik adonan tanah liat ini membutuhkan waktu kurang lebih lima jam. “Setelah dibolak-balik, adonan tanah liat atau biasa disebut lolo, siap dicetak menjadi bata,� katanya.

Dalam sehari, sejak pukul 07.00 hingga pukul 17.00, ia bisa menghasilkan seribu bata. Setelah dicetak, bata itu dibiarkan mengering atau dijemur.

Proses penjemuran paling cepat dua hari. Masa inilah yang sangat mem-

butuhkan sinar matahari. Setelah dua hari dijemur, bata yang sudah kering itu dipindah ke tempat lain dengan cara ditumpuk dengan metode khusus. Namun masih ditaruh hingga 10 hari agar keringnya bata lebih kuat, sambil menunggu masa pembakaran. Jika langsung dibakar tidak bagus.

Setelah itu proses pembakaran bisa dimulai. Pembakaran ini menggunakan bahan baku sekam dan sedikit kayu.

Proses pembakaran juga ada metode khusus, dengan juga ditumpuk sedemikian rupa. Proses pembakaran ini membutuhkan waktu selama empat hari. Sekali bakar, ada 20 ribu hingga 30 ribu bata yang dibakar sekaligus.

Setelah proses pembakaran selesai, maka bata merah sudah jadi dan siap dijual ke konsumen. Biasanya bata-bata hasil buatan tempat ini dibeli oleh para pelaku proyek. Jadi wajar jika omsetnya tergolong besar, karena para pelaku proyek itu sekali beli jumlahnya banyak.

Harga Rp 500 ribu per seribu bata itu jika bata diantar ke tempat. Jika bata diambil sendiri oleh pembeli ke tempat produksi harganya Rp 400 ribu per seribu bata. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

RABU 16 APRIL 2014 RABU 16 APRIL 2014 | No. 0343 | TAHUN III

MADURA

No. 0343 | TAHUN III

Neter Kolenang

PO

MERI SUSANDANI

Menghargai Masa Demi Cita Kita pasti akan bersepakat bahwa orang yang paling rugi adalah orang yang diberikan modal, tapi ia sia-siakan. Iya, modal kita hari ini adalah bagaiman kita bisa mengharga masa demi cita.

amun, seringkali kita terlambat menyadari betapa berharganya jatah waktu yang kita miliki. Kita pun acapkali menghabiskan waktu yang produktif hanya untuk foyafoya dan hura-hura. Bahkan tak jarang waktu kita habiskan berjam-jam hanya untuk mengumbar ketidaksukaan kita pada seseorang, memendam kedengkian atau kemarahan. Padahal, waktu akan terus berjalan, dan kita tidak tahu kapan hidup ini akan berakhir.

Meri Susandani adalah salah satu perempuan yang tak mau kehilangan momentum. Sebab ia sadari, hidup pada zaman ini, modalnya adalah mengargai masa demi sebuah asa dan cita. Oleh karena itu, maka benar dalam konsepsi agama kita, kerugian manusia itu dapat diukur dari sikapnya dalam mengharga waktu. Kalau ia sudah berani menghamburkan waktunya di masa muda, maka ia tergolong orang yang sudah menyia-nyia-

kan kehidupannya.

Dara kelahiran Sumenep, 26 Mei 1992 tersebut mengungkapkan bahwa semua orang memang punya masa lalu, tetapi ia sudah lewat. Kita sudah tidak berdaya dengan masa lalu. Yang berdaya hanyalah masa depan. “Karena itu, kita harus selalu berusaha agar keluar dari masa lalu itu menuju masa depan yang lebih cerah. Jangan sampai masa lalu merusak hari masa kita hari,� jelasnya.

Perempuan yang mengidolakan sosok Agnes Monica tersebut ingin sekali punya masa depan yang cerah. Ia tidak ingin panik menghadapi masa depan.

Memang tanah kian mahal, pekerjaan pun sulit didapat, takut tidak mendapat jodoh, dan lainnya. Namun, kata perempuan yang akrab disapa Mery itu mengungkapkan bahwa masa lalu dan masa depan kuncinya adalah hari ini. “Seburuk apapun kita di masa lalu, kalau hari ini kita benar-benar mencoba untuk kembali meniti hari dan mulai menata diri, bukan tidak

mungkin semua keburukan itu akan terhapuskan. Mari kita belajar untuk memikirkan sesuatau yang tidak pasti, tinggalkan dulu yang pasti-pasti,� tambah perempuan yang doyan makan bakso tersebut.

Sayangnya, dalam hemat mahasiswi semester akhir itu, banyak dari kita merusak hari ini dengan masa lalu. Dulu gelap sekarang putus asa, sehingga kita tidak mendapat apapun.

Dahulu berlumur utang, sekarang tidak bangkit, tentu utang tidak kan terlunasi. Sungguh heran melihat orang yang punya cita-cita, tapi tidak melakukan apapun pada hari ini. Padahal hari ini adalah saatnya kita menanam benih, dan masa depan adalah waktu untuk memanen.

Maka mana mungkin kita bisa memanen bila kita malas menanam benih. Karena itu, siapa pun yang ingin tahu masa depannya, maka lihatlah apa yang dilakukannya sekarang.

Karena itu, bagi perempuan yang punya impian menjadi penari profesional itu, terlalu bo-

doh andai kita mau melakukan sesuatu yang sia-sia. Detik demi detik harus kita tanam sebaik mungkin, karena inilah bibit yang buahnya akan kita petik di masa depan. Kalau kita terbiasa berhati-hati dalam berbicara, dalam bersikap, dalam mengambil keputusan, dalam menjaga pikiran, dalam menjaga hati, maka kapan pun malaikat maut menjemput, kita akan selalu siap.

Mery hendak mengatakan bahwa yang dapat kita lakukan agar masa depan kita cerah dengan memupuk ilmu dan wawasan. Orang-orang yang tidak suka menuntut ilmu, maka imannya tidak akan bertambah. Bila iman tidak bertambah, maka hidup pun akan mudah goyah. Usaha itu pun mulai terbayar, selain sudah mulai sibuk menatap asa dan cita dengan mengurus tugas akhir skripsi, ia terus mengasah potensi dirinya dalam dunia seni tari. Bahkan tetap aktif ikut menari di sanggar tari tradisional. =SYAMSUNI