e Paper Koran Madura 16 Oktober 2014

KAMIS

KORAN MADURA

16 OKTOBER 2014 | No. 0464 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | 0328-6770024 No. 0464 | TAHUN III www.koranmadura.com

Prabowo Siap Terima Silaturahmi Jokowi Berita Utama hal 2

Berebut Legitimasi di Bawah Kakbah SURABAYA-Sekalipun ditentang keras oleh kubu Suryadharma Ali, Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap dilaksanakan oleh Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy di Surabaya. Muktamar ini resmi dibuka Rabu (15/10) kemarin tanpa kehadiran Suryadharma Ali. Namun begitu, Romy, sapaan akrab Romahurmuzy mengatakan bahwa Muktamar VIII di Surabaya ini sah dan legitimate,

sebab sudah memenuhi kuorum.

Menurutnya sesuai Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP, pengambilan keputusan dalam muktamar sah bila dihadiri oleh 50 persen anggota Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang.

“Muktamar kali ini dihadiri 821 dari 1.153 peserta, 25 DPW dari 33 DPW dan 405 DPC” katanya saat ditemui awak media.

Jumlah peserta yang hadir mengkonfirmasi bahwa muk-

tamar ini benar-benar mendapat dukungan dari bawah, baik dari pengurus DPC di tingkat kabupaten, maupun pengurus DPW di tingkat propensi. Namun demikian, KH. Maimun Zubair, Ketua Majelis Syariah PPP yang selama ini menjadi sesepuh yang paling didengar fatwanya di internal PPP tidak tampak hadir di arena Muktamar.

Selain dihadiri oleh pengurus cabang, pengurus wilayah dan sejumlah pengurus DPP, Muktamar

VIII PPP ini juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan partai politik. Diantaranya Tjahjo Kumolo (Sekjen DPP PDI Perjuangan), Patrice Rio Cappel (Sekjen Partai NasDem), dan Ketua DPP Partai Nasem Ferry Mursyidan Baldan.

Sayangnya, tidak ada satu pun terlihat perwakilan partai-pratai yang tergabung dalam Kaolisi Merah Putih (KMP), baik Golkar, Gerindra, PKS, maupun PAN. Muktamar VIII PPP ini diagendakan membahas tiga hal penting. Pertama, pembacaan laporan pertanggungjawaban DPP PPP oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Kedua, pembahasan perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Ketiga, pembahasan arah haluan PPP 5 tahun ke depan.

Mengenai keputusan Majelis Syariah yang menganggap muktamar tidak sah, Ketua Steering Commite Rusli Effendy memban-

MUKTAMAR PPP KE-VIII Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Emron Pangkapi (kiri) berjabat tangan dengan Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo (kanan) disela-sela pembukaan Muktamar VIII PPP di Empire Palace, Surabaya, Jatim, Rabu (15/10). Muktamar VIII PPP itu mengangkat tema “Meneguhkan Khittah Perjuangan dan Ketaatan Kepada Konstitusi”.

tahnya. Menurut Rusli, Majelis Syariah hanya berwenang untuk memutuskan segala sesuatunya yang terkait dengan persoalan syariah.Sedangkan masalah muktamar bukanlah masalah syariah.

Pihaknya juga menghormati keputusan Mahkamah Partai.

“Tapi kita tidak bisa mengikuti keputusan Majelis Syariah maupun Mahkamah Partai. Sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan maka tentunya batal demi hokum,” katanya.=GAM/BETH/ANT

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464 | TAHUN III

SILATURAHMI POLITIK

Prabowo Siap Terima Silaturahmi Jokowi JAKARTA-Partai Gerindra mengapresiasi safari politik yang dilakukan Presiden Terpilih Joko Widodo dengan pimpinan partai politik dari Koalisi Merah Putih (KMP).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon juga mengapresiasi niat Presiden terpilih Joko Widodo menemui ketua umumnya Prabowo Subianto.

Menurut Fadli, Prabowo pasti menyambut baik keinginan Jokowi tersebut. “Kalau misalnya ada keinginan dari Pak Jokowi untuk bertemu, saya kira Pak Prabowo masih menerima. Kenapa ditolak niat silaturahmi,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10).

Seperti diketahui, ketegangan politik di Indonesia mulai mencuat ketika gelaran pilpres 2014. Pasangan Jokowi-JK yang didukung PDI Perjuangan,

PKB, Hanura, dan Partai NasDem berhadapan dengan kubu Prabowo-Hatta yang disokong oleh KMP. Teranyar, partai-partai yang tergabung dalam KMP seperti Golkar, Gerindra, PKS, PPP dan PAN menggolkan UU MD3, UU Pilkada lewat DPRD dan selanjutnya menempatkan kader-kadernya menjadi pimpinan DPR dan MPR. Untuk mencairkan kebekuan politik ini, Jokowi berencana melakukan safari politik ke pimpinan partai-partai anggota KMP. Jokowi memulai safari tersebut dengan menemui Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Jakarta, Selasa kemarin Dia mengakui sudah ada komunikasi untuk menggelar pertemuan.

Namun, kapan pertemuan akan dilaksanakan belum ditentukan. “Yang penting sudah ada komunikasi dan itu merupakan langkah positif untuk ke depannya,” katanya.

Meski begitu, lanjut Fadli, sampai sekarang pertemuan itu masih sebatas wacana. Pasalnya, Jokowi belum menyampaikan langsung niatnya ke Prabowo. “Kita baru dengar, tapi belum tahu apa ada rencana untuk lakukan itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli

Hasan mengapresiasi pertemuan Jokowi dengan Ical. “Bagus, harus begitu, pelantikan harus dijadikan momentum,” kata Zulkifli kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/10).

Politikus PAN itu menegaskan, pemilihan presiden telah usai dilakukan dan saatnya semua tokoh bangsa untuk bersatu membangun bangsa untuk kesejahteraan semua rakyat.

Karena itu, dia menyarankan Jokowi agar membangun komunikasi politik dengan semua ketua umum partai.

Terlebih dengan elite-elite yang tergabung dalam KMP lainnya.

“Saatnya kita bersatu, momentum pelantikan ini bagus, dengan seluruh ketua umum partai. Silaturahmi dengan Prabowo, Pak Amin, Pak Hatta kan bagus,” jelasnya.

Menurutnya, banyak dampak positif yang akan diperoleh bila tokohtokoh bangsa ini bersatu. Selain kondisi iklim politik akan membaik, publik akan merasa tenang dan jauh dari keresahan. “Tentu juga akan menambah suasana sejuk keyakinan para investor, masyarakat dan lain-lain. Artinya kan silaturahmi itu bisa diteruskan dengan yang lain, semuanya,” tandasnya. =GAM/ABD

ant/julius wiyanto

SYUKURAN RAKYAT SALAM TIGA JARI. Pendukung konser Syukuran Rakyat Salam Tiga Jari di antaranya Jaya Suprana (kiri), Bimbim Slank (kedua kiri), Abdee Slank (ketiga kiri ), Olga Lydia (kedua kanan) dan Wanda Hamidah (kanan) hadir dalam konferensi pers Konser Rakyat Salam Tiga Jari di Jakarta, Rabu (15/10). Konser syukuran bersama Slank dan ratusan artis pendukung tersebut dengan puncak acara Konser Rakyat di Tugu Monas pada 17-20 Oktober.

TERSANGKA KORUPSI MELAWAN

Bonaran Adukan Bambang Widjojanto JAKARTA-Bupati Tapanuli Tengah nonaktif, Raja Bonaran Situmeang melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto ke penyidik lembaga antirasuah itu. Laporan tersebut dilakukan sehubungan dengan keterangan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait Bambang dalam nota pembelaan atau pledoinya.

“Dalam pledoinya (Akil) menyatakan bahwa Bambang Widjojanto pernah minta tolong loh kepada Akil Mochtar dalam Pilkada Kotawaringin,” kata Bonaran di Kantor KPK Jakarta, Rabu (15/10).

Menurutnya, Pilkada Kotawaringin sangat kontroversial. “Akil Mochtar mengatakan jangan sok bersihlah, berarti ada yang kotor dong. Karena kotor makanya saya laporkan hari ini,” imbuhnya sembari berharap laporannya diterima KPK. Bonaran kembali mengklaim tak pernah bertemu dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Kata Bonaran, yang bertemu dengan Akil Mochtar kala itu adalah wakilnya Sukran Jamilan Tanjung. “Yang penting yang pernah ketemu Akil itu bukan saya. Saya hanya bilang Sukran Jamilan Tanjung ketemu dengan Akil di Akbar Institute,” katanya.

Bonaran menekankan, KPK harus menelusuri seluk-beluk pertemuan itu. Hal itu, guna mencari tahu dari maksud pertemuan tersebut. “Saya minta supaya diperiksa, ada apa dalam pertemuan itu,” terang dia. “Saya waktu itu diajak Sukran untuk ketemu, saya tidak mau,” sambung Bonaran menambahkan.

KPK menetapkan Bonaran sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah di MK. Bonaran disangka melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ia ditahan di Rumah Tahanan Militer Guntur sejak Senin (6/10) lalu.

Sementara itu, Bambang Widjojanto menanggapi santai pernyataan Bonaran yang mengklaim telah melaporkannya ke penyidik.

Laporan dilayangkan Bonaran atas dasar nota pembelaan alias pledoi Akil Mochtar. Dalam pledoi itu, Akil menyebut BW, sapaan Bambang Widjojanto, pernah memohon bantuan Akil agar bisa menangani sengketa Pilkada Kotawaringin Barat.

Berdasarkan hemat BW, apa yang dilakukan oleh Bonaran tersebut sudah biasa dilakukan oleh koruptor. Kata dia, para koruptor itu suka mencari sensasi dengan membuat isu atau kabar miring.

“Silakan dilaporkan saja karena sudah biasa itu kalau koruptor buat sensasi dan fitnah,” terang BW. BW malah mempertanyakan langkah Bonaran.

Dia bilang, kalau laporan tersebut hanya berdasar pada keterangan orang lain, maka Bonaran, yang juga mantan pengacara Anggodo Widjojo itu blunder. “Tidak benar Bos. Apa itu informasi Bonaran atau dia mengutip. Jika mengutip itu namanya misleading,” demikian bekas Ketua YLBHI itu. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464 | TAHUN III KAMIS 16 OKTOBER 2014

No. 0464 | TAHUN III

33

AKSI RELAWAN JOKOWI-JK Sejumlah relawan pendukung Jokowi-JK membawa poster ketika menggelar aksi di Bundaran HI, Jakarta, Rabu (15/10). Aksi tersebut mereka lakukan guna memberikan dukungan moral kepada Jokowi-JK yang akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019.

ant/akbar nugroho gumay

Pengamanan Ekstra untuk Pelantikan Presiden 24 Ribu Personel Gabungan Siaga di Empat Ring JAKARTA-Polri benar-benar tidak mau kecolongan saat acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 20 Oktober 2014 mendatang. Untuk itu, sekitar 24.000 anggota gabungan dikerahkan untuk mengamankan prosesi pelantikan itu.

Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Franky Sompie mengatakan anggota gabungan terdiri dari Polri, TNI termasuk Paspampres, Pemerintah Daerah, Pengamanan

Dalam DPR. “Jumlah yang terlibat pengamanan sekitar 24 ribu anggota gabungan,” ucap Ronny, di Jakarta, Rabu (15/10).

Dia menjelaskan pada hari

H pelantikan arus lalu lintas di depan Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta akan dialihkan. Pengalihan itu akan dilakukan sampai dengan pengambilan sumpah jabatan Presiden dan Wapres terpilih selesai.

Secara rinci hal itu akan diatur oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Nantinya yang bisa masuk ke sana hanya Anggota MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden.

“Secara umum ada pengalihan arus di sana, akan ada sterilisasi di sana terhadap arus lalu lintas,” tutur Ronny.

Selain itu, akan dilakukan pembagian ring pengamanan.

Yakni ring 1 ada di ruang sidang tempat pelantikan. Ring dua di ruangan lain hingga tempat parker DPR, MPR. Kemudian, ring tiga di halaman sampai luar gedung.

Sedangkan di ring empat mulai dari luar pagar sampai dengan jalur-jalur ekonomi dan tempattempat yang dianggap perlu diamankan oleh Polri.

Lebih lanjut dikatakan Ronny, setiap Polda termasuk Banten dan Jabar juga akan membantu Polda Metro Jaya untuk melakukan pengamanan.

“Terutama penyekatan massa yang akan menuju Kota Jakarta.

Diharapkan memang tidak ada massa yang masuk Kota Jakarta,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti mengungkapkan bahwa Brimob dari 12 wilayah dilibatkan dalam pengamanan tersebut.

Pasukan Brimob itu berasal dari Polda Aceh, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara.

Tak hanya itu, pengamanan ini juga melibatkan personel TNI dari Kodam Jaya sekitar 4400 orang. Para personel gabungan itu akan ditempatkan beberapa titik. Selain itu, ada juga Pasukan Pengamanan Presiden di ring satu. “Kalau kemarin (Brimob) tujuh Polda, sekarang 12 Polda.

12 Polda itu BKO ke Polda Metro Jaya. Itu jumlahnya 2100,” ujar Badrodin. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464 | TAHUN III

NEGOSIASI MEJA MAKAN

Langkah Jokowi Disambut Positif

JAKARTA-Safari politik yang dilakukan presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi diapresiasi publik, termasuk mantan calon wakil presiden pasangan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa.

antara foto/reno esnir

PEMERIKSAAN ANDIARA APRILIA HIKMAT. Anak perempuan Gubernur non aktif Banten, Ratu Atut Chosiyah, Andiara Aprilia Hikmat memenuhi panggilan penyidik KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/10). Andiara yang belum lama dilantik sebagai anggota DPD RI periode 2014-2019 diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten yang menjerat Ratu Atut.

Polri Siapkan 4 Nama Ajudan Jokowi JAKARTA-Presiden terpilih Joko Widodo akan mendapat ajudan baru setelah membacakan sumpah jabatan sebagai presiden 2014-2019 pada 20 Oktober 2014 mendatang.

Kepolisian RI sudah mengajukan empat nama calon sebagai ajudan Jokowi.

“Sudah, empat orang diajukan,” ujar Kepala Polri Jenderal Sutarman usai mengumpulkan Kapolda dan Kapolres se-Indonesia di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta, Rabu (15/10).

Menurut Kapolri, empat nama itu sudah lama diajukannya. Namun Kapolri tak membuka siapa keempat calon ajudan RI-1 dari kepolisian. “Sudah lama itu,” tambah mantan Kepala Bareskrim Polri itu.

Informasi yang berkembang, nama Kombes Listyo Sigit Prabowo adalah calon terkuat ajudan Jokowi dari kepolisian.

Listyo Sigit adalah mantan Kapolres Solo periode 2011-2012. Direktur Reserse Krimi-

nal Umum Polda Sulawesi Tenggara, itu pernah bersama-sama ketika Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Selain Listyo, calon kuat lain dari kepolisian adalah Kombes Teddy Minahasa Putra, lulusan Akpol 93. Teddy kini menjabat sebagai Kepala Bagian Registrasi dan Identifikasi Ditlantas Polda Metro Jaya.

Nama Teddy digadang-gadang menjadi ajudan RI-1 lantaran faktor kedekatan dengan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Budi Gunawan. Budi tak lain adalah bekas ajudan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, semasa menjadi Presiden.

Sekretaris Militer Kepresidenan Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono memastikan Jokowi akan mendapatkan ajudan baru setelah dilantik, 20 Oktober 2014. Setiap angkatan masing-masing menyiapkan empat calon. “Kami siapkan 4 orang dari tiap angkatan, termasuk Kepolisian. Nanti dipilih oleh beliau (Jokowi-Red.) satu. Yang saya tahu (TNI) AU satu, (TNI) AD satu, (TNI) AL satu, polisi satu, jadi kan 4 orang,” kata Benny.

Menantu Hendro Sementera itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Andika Perkasa mendapat jabatan baru.

Menantu mantan Kepala BIN Jenderal (Purn) AM Hendropriyono itu dipromosikan menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden alias Danpaspampres.

Selain Brigjen Andika Perkasa, tiga perwira lainnya juga dimutasi. Yaitu Laksda TNI Suyitno dimutasi dari Koorsahli Kasal menjadi Staf Khusus Kasal; Laksda TNI A. Taufiqoerrochman dari Gubernur AAL menjadi Koorsahli Kasal; dan Brigjen TNI (Mar) Guntur Irianto Ciptolelono dari Wadan Paspampres menjadi Gubernur AAL. Mutasi ini dalam rangka pembinaan organisasi TNI guna mengoptimalkan tugastugas TNI yang sangat dinamis dan semakin berat ke depan.

Diharapkan, TNI terus melakukan upaya peningkatan kinerja melalui mutasi dan promosi Jabatan Personel di tingkat Strata Perwira Tinggi (Pati) TNI, sehingga kinerja TNI ke depan lebih optimal.

“Berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/760/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI telah ditetapkan mutasi jabatan 4 Perwira Tinggi TNI,” jelas Kadispenum Puspen TNI, Kolonel (Inf) Bernadus Robert di Jakarta, Rabu, (15/10). =GAM/ABD

Menurutnya, ini adalah sebuah tradisi politik yang bagus guna mencairkan ketegangan pascapemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres).

Kepada wartawan seusai menerima undangan pelatinkan Presiden dan Wakil Presiden di kediamannya di Jakarta, Rabu (15/10) Hatta menjelaskan bahwa safari politik Jokowi ke pimpinan partai politik Koalisi Merah Putih (KMP) baik untuk memperkuat jalannya pemerintahan yang akan datang.

“Saya baca di koran, Pak Jokowi juga akan menemui beberapa Pimpinan KMP, saya pikir itu bagus sekali,” ujar Hatta.

Menurut Hatta, pertemuan tersebut mencerminkan bahwa pemimpin harus mengedepankan kepentingan rakyat, dibanding kepentingan masing-masing golongan. Ia juga mengatakan, semua pihak, termasuk partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, sudah seharusnya memberikan dukungan terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa.

Hatta mengaku sudah lebih dulu menjalin komunikasi yang baik dengan Jokowi. Hal itu, menurut Hatta, telah dilakukan ketika Jokowi pertama kali dinyatakan sebagai pemenang pemilu presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Saya ingin ada sebuah tradisi untuk saling menghormati dan saling mendukung,” kata Hatta.

Selasa (14/10) sore, Jokowi bertemu empat mata dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Restoran Kuntskring Paleijs, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Seusai pertemua, Jokowi menjelaskan, pertemuan ini bermaksud memberi pesan kepada publik bahwa pemerintahan yang akan datang berjalan baik. =GAM/ABD/AJI

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 16 OKTOBER 2014 KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464 | TAHUN III No. 0464 | TAHUN III

55

EKONOMI BELUM STABIL

Pasar Properti Tetap Prospektif JAKARTA-Pasar properti dinilai tetap positif, meskipun kondisi ekonomi dan politik pasca pilpres belum stabil. Hal tersebut terlihat dari peningkatan permintaan hunian ritel dan perkantoran non-CBD (Central Business District).

ant/akbar nugroho gumay

COPET DIHUKUM DI DEPAN PUBLIK. Seorang copet kambuhan yang tertangkap tangan dipertontonkan di depan calon penumpang di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (15/10). Cara tersebut diperlakukan guna menimbulkan efek jera.

Cukai Rokok Naik Banyak Produsen Rokok Gulung Tikar JAKARTA-Rencana pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 10 persen pada 2015 membuat ketar ketir sejumlah produsen rokok kretek skala kecil di daerah . Komunitas Perusahaan Rokok Kudus (KOPERKU) menyebut puluhan perusahaan rokok skala kecil di Kudus, Jawa Tengah, mengalami kebangkrutan setelah dilanda beberapa permasalahan regulasi dari pemerintah.

Tercatat sebanyak 31 perusahaan rokok di sentra produsen rokok, Kudus Jawa Tengah, dipastikan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya karena penghentian operasi perusahaan.

Koordinator KOPERKU, Rusdi Rahman mengatakan satu per satu perusahaan rokok kecil di Kudus terpaksa gulung tikar. Berdasarkan datanya, ada sebanyak 70 perusahaan rokok pada 2007, kini hanya tersisa 31 perusahaan.

“Sebanyak 40 perusahaan rokok kecil di Kudus tutup karena nggak bisa produksi lagi. Saat itu PHK besar-besaran dan sama sekali tak memberi pesangon buat mereka,” ujarnya usai Konferensi Pers Tolak Kenaikan Cukai di Jakarta, Rabu (15/10).

Dia membeberkan kondisi pelik tersebut bermula dari regulasi pemerintah PMK 200 Tahun 2008

yang membatasi luas tempat bekerja atau produksi rokok dari 60 meter persegi menjadi 200 meter persegi. Aturan ini sangat memberatkan karena rata-rata luas ruang produksi rokok industri rumahan 60 meter dan diisi 6-15 pekerja, bahkan 30 pekerja. Akhirnya perusahaan itu mati sebab mereka tidak mempunyai kemampuan finansial untuk memperluas ruangan.

“Kebijakan pemerintah semakin mencekik perusahaan rokok kecil di daerah. Padahal persaingan pasar yang tidak sehat pun kami dapat bertahan, tapi regulasi dari pemerintah justru yang mematikan kami,” keluh dia.

Sekarang ini, Rusdi bilang, pemerintah menerbitkan aturan pembatasan kadar nikotin dalam rokok kretek. Itu artinya, produksi rokok harus menggunakan tembakau impor yang mengandung

kadar nikotin rendah. “Kalau kebijakan ini tetap berlaku, kami pasti mati alias gulung tikar dan akhirnya PHK karyawan. Kami minta nol persenkan untuk golongan 3 supaya budaya Indonesia ini terlindungi,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK) Zulvan Kurniawan menyarankan kenaikan cukai rokok idealnya sebesar 5 persen.

Besaran penyesuaian tersebut dianggap tidak terlalu memberatkan bagi perusahaan rokok kecil.

“Saya rasa kenaikan cukai rokok 5 persen sudah cukup untuk menambal target penerimaan cukai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 hampir Rp 120 triliun,” sambungnya.

Kenaikan cukai rokok sebesar 5 persen, tambah Zulvan, dapat diberlakukan ke semua golongan 1,2,3 yang ditentukan oleh jumlah produksi. “Golongan cukai kita paling banyak di dunia. Beberapa negara sudah menerapkan full single tarif, jadi tarif cukai hanya untuk perusahaan besar lantaran nggak ada rokok di negara tersebut yang diproduksi usaha rumah tangga. Kondisi ini cuma ada di Indonesia,” ungkapnya. =GAM/ABD

“Kondisi pasar properti masih menunjukkan sinyal positif. Walaupun kondisi ekonomi dan politik di Indonesia masih belum stabil,” ujar Direktur Konsultasi Strategi Jones Lang LaSalle (JLL) Herully Suherman, di Jakarta, Rabu (15/10).

Kepala Marketing JLL Angela Wibawa mengatakan permintaan ruang kantor di CBD mengalami penurunan sebesar 37 persen dari triwulan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut lantaran terbatasnya ketersediaan ruang perkantoran baru. “Namun, secara keseluruhan tingkat hunian perkantoran di CBD masih sangat tinggi sekitar 94 persen,” kata dia.

Sementara itu, kata dia, di luar CBD terjadi penyerapan yang signifikan dibanding triwulan tahun lalu. Tingkat penyerapan perkantoran di luar CBD pada triwulan III 2014 ini mayoritas terjadi di kantor kategori grade C. “Harga sewa rata-rata ruang kantor di CBD tidak mengalami banyak perubahan yang signifikan yaitu sekitar 1,7 persen diakibatkan karena penyesuaian kenaikan kurs mata uang dollar Amerika terhadap rupiah pada harga sewa gedung perkantoran premium,” pungkas dia.

Sementara itu, Head of

Strategic Consulting Jones Lang LaSalle Vivin Harsanto melihat orang Indonesia mulai berburu properti ke pasar properti luar negeri, seperti Singapura.

Tetapi, pasar properti di Indonesia masih cukup menjanjikan walaupun dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan hingga tiga kali lipat.

Selain itu, tingkat kepastian properti yang dibeli untuk bisa disewakan kembali di Indonesia masih cukup rendah, berbeda dengan Singapura mempunyai pasar. “Capital gain di Indonesia cukup tinggi, kenaikan harganya lebih tinggi dibanding Singapura tapi di Singapura recurring income, sewanya cukup baik, kalau Jakarta agak susah,” ujarnya di Kantor JLL, Gedung BEI, Jakarta, Rabu (15/10).

Dia menegaskan, pilihan orang kaya di Indonesia memilih membeli properti di luar negeri karena harga properti di Indonesia terus mengalami kenaikan yang sama dengan properti luar negeri. “Di Singapura juga investasinya aman, orang banyak diversifikasi investasi ke sana, orang Indonesia investasi di Singapura itu sudah banyak, mereka biasanya yang sudah punya banyak properti di sini, terus mereka cari di sana, jadi bukan pemula,” katanya. =GAM

ant/dewi fajriani

FILM BOMBE. Sutradara film Bombe, Syahrir Arsyad (tengah) bersama sejumlah pemeran film garapannya ketika memberikan keterangan kepada wartawan di Makassar, Sulsel, Rabu (15/10). Film itu mengisahkan tentang enam anak sekolah yang sering menyaksikan demo dan tawuran sehingga menimbulkan efek negatif secara tidak sadar yaitu saling bombe’ (bermusuhan). Film tersebut akan tayang serentak di bioskop se-kota Makassar pada 6 November.

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464 | TAHUN III

ant/akbar nugroho

PERALIHAN SUBSIDI PSO KA. Penumpang menunggu kereta commuter line di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (15/10). PT KAI akan mengalihkan dana public service obligation (PSO) kereta api jarak jauh dan sedang ke kereta api lokal dan commuter line per 1 Januari 2015.

Internet Menjadi Pendorong Ekonomi JAKARTA-Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring menegaskan internet menjadi kunci daya dorong perekonomian Indonesia. Teknologi informasi bisa dimanfaatkan untuk menciptakan nilai tambah perekonomian. Terbukti banyak orang sukses dan kaya dengan menjadi bagian dari dunia maya.

Bahkan katanya, Norwegia menjadi satu contoh negara yang sukses menjadikan internet penggenjot perekonomian.

Waktu itu, pemerintah Norwegia memasang koneksi fiber optic ke seluruh bagian pelosok negaranya. Kemudian internet ini dimanfaatkan oleh mahasiswa pelosok.

“Mahasiswa Norwegia itu berkumpul 5-6 orang kemudian merancang software. Kemudian berhasil dipatenkan dijual seluruh dunia. Gamenya di download 500 juta orang. Itulah namanya Angry Bird. Burung burung ketapel itu. Biasanya main ketapel itu orang Bekasi dan Depok ya,” cerita Tifatul di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (15/10).

Selain itu, kehadiran internet juga dimanfaatkan di Kanada. Ketika ada kebijakan Kanada tentang broadband fiber optic, ada yang mendirikan lembaga riset. Dalam riset ini ditemukan teknologi compressing data. Data yang besar bisa dipadatkan tapi tidak menciptakan penggunaan spectrum besar. “Akhirnya berkembanglah teknologi bernama RIM atau biasa dikenal dengan Blackberry. Ini sukses story broadband untuk ekonomi, internet bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian,” tegasnya.

Tifatul yang kini menjadi anggota DPR ini optimis, pada 2025, Indonesia bakal

masuk 10 besar ekonomi dunia. Pada periode itu, bakal ada 8 miliar penduduk dunia yang berebut makanan, air dan energi.

“Kita semestinya juga 10 besar dengan internet. Kalau kita tidak pandai pandai mengelola jadi problem internal kita,” katanya.

Dengan 10 persen penetrasi pertumbuhan broadband, akan menyumbang pertumbuhan PDB sebesar 1,38 persen.

Kemudian migrasi sistem analog ke sistem digital akan menghemat energi 70 persen.

“Alat digital konsumsi energi hemat sekali.

Dan juga berjualan dengan internet e-commerce 30 persen lebih hemat dari berdagang,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Alisjahbana, menjelaskan roadmap pengembangan akses internet berkecepatan tinggi atau pitalebar (broadband) nasional sudah disahkan dengan payung hukum Perpres 96 Tahun 2014.

Program ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi Indonesia untuk meningkatkan daya saing bangsa dan kualitas hidup masyarakat.

Dia menyebut pendanaan pembangunan pitalebar diperkirakan mencapai Rp 278 triliun atau sekitar 0,46 persen dari PDB. Dana ini untuk pelaksanaan enam program unggulan dan lima sektor prioritas sepanjang 2014 hingga 2019. “Adapun kontribusi APBN diperkirakan mencapai 10 persen dari total kebutuhan pendanaan. Selebihnya bisa swasta,” ucap Armida saat acara Peluncuran Pitalebar Indonesia (Indonesia Broadband Plan) 2014-2019, di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (15/9).

Pada 2019 mendatang, prasarana pitalebar dalam bentuk akses tetap, diharapkan sudah menjangkau wilayah perkotaan ke 71 persen rumah tangga (20 Mbps) dan 30 persen populasi serta akses bergerak ke seluruh populasi (1 Mbps). Adapun di wilayah pedesaan, prasaran pitalebar akses tetap diharapkan dapat menjangkau 49 persen rumah tangga (10 Mbps) dan 6 persen populasi serta akses bergerak ke 52 persen populasi (1 Mbps). “Untuk meningkatkan adopsi layanan pitalebar oleh masyarakat luas, harga layanan pitalebar ditargetkan paling tinggi sebesar 5 persen dari ratarata pendapatan bulanan pada akhir tahun 2019,” pungkasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Salam Songkem

Menguji Kenegarawanan ukan hanya sikap kenegarawanan Prabowo SubiantoHatta yang diuji. Tapi kenegarawanan Jokowi-JK pun mesti diuji. Keempatnya pimpinan bangsa mesti mengubur sentimentil pribadi masing-masing pasca pilpres, demi terwujudnya pemerintahan nasional yang kondusif.

Kekalahan memang peristiwa yang tidak diinginkan, tetapi tidak boleh menorehkan dendam berkepanjangan di dalam hati. Sebaliknya, kemenangan pun merupakan peristiwa yang menjadi harapan, namun tidak boleh terlalu membuatnya bangga berlarut-larut. Sudah saatnya kekalahan dan kemenangan itu dilupakan, agar masing-masing kubu yang berseteru dalam pilpres bisa saling rangkul kembali untuk membangun Indonesia secara bersamasama.

Kubu KMP atau KIH biarlah menjadi sejarah baru di negara ini yang dapat berdiri dan berjalan beriringan.

Untuk itulah elite parpol pendukung KMP maupun KIH mesti melakukan komunikasi politik elite. Terasa sulit memang bagi mereka yang masih belum bisa melupakan peristiwa pilpres, tapi peristiwa itu bila dibiarkan terpelihara hanya membuat dada terasa sesak dan mendendam seumur-umur, sehingga mengabaikan penderitaan rakyat dan nasib negara juga pemerintahan lima tahun mendatang.

Jokowi-JK sebagai presiden-wakil presiden terpilih tidak cukup hanya melakukan safari politik ke sejumlah petinggi parpol pendukung KMP atau bertemu dengan Prabowo SubiantoHatta. Jokowi pun sebaiknya membangun safari politik dengan barisan kader sejumlah parpol KMP dan KIH hingga ke garda terbawa, dengan tetap memerhatikan janji politik yang pernah diucapkan selama proses pilpres lalu.

Rakyat akan melihat wujud bargaining Jokowi dengan petinggi parpol pendukung Prabowo-Hatta dalam kabinet yang dibentuknya. Terutama tentang adanya bagi-bagi kekuasaan dengan kader terbaik parpol di kubu Prabowo. Bila itu terjadi, berarti Jokowi telah mengkhianati janjinya demi menyelamatkan pemerintahannya.

Akan tetapi, bila itu tidak dilakukan, KMP akan menjadi penyeimbang yang dapat memaksa Jokowi-JK.(*)

KORAN MADURA

Opini

KAMIS 16 OKTOBER 2014 No. 0464 | TAHUN III

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464| TAHUN III

77

Spirit Taneyan Lanjang, Mempertegas Jati Diri Bangsa Manusia Madura lahir dari berbagai peradaban yang bercampur baur dalam dinamika kultural. Proses akulturasi mendedahkan riwayat yang kuat dalam kepribadian manusia Madura. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai suku etnis manusia Madura, ada Cina, Arab, bugis dan semacamnya.

D

ari berbagai suku dan etnis kita dapat melihat, merasakan sekaligus menyadari bahwa manusia Madura memiliki gagasan tentang keterbukaan (open minded), pluralisme, heteronomi dan inklusifitas diri terhadap gagasan-gagasan yang datang dari luar dirinya.

Hakikatnya, kebudayaan terus bergerak melewati tapal batas budaya itu sendiri, melewati tubuh, melewati bahasa sekaligus melewati pelbagai piranti kultural yang dijadikan alat ukur bahwa manusia itu berbudaya.

Silang-sengkalut identitas menyeruak dan seakan-akan mencabik-cabik segala yang ada dan kita jaga, tapi pada gilirannya kita pun memakainya sebagai alat kelengkapan diri sebagai manusia (modern). Sikap kontradiksi dan diri yang terpecahpecah seakan-akan meletakkan tubuh dalam asbak, tapi begitulah segala yang ada bermula, berakhir, bermula, berakhir, bermula lagi, berakhir lagi, begitulah seterusnya.

Manusia Madura hidup dalam garis geografis yang membujur ‘antara’ musim kemarau dan musim penghujan. Hikayat cuaca dalam ilmu perbintangan sebagai penanda atau piranti bahwa manusia begitu sangat percaya terhadap kekuatan yang tersimpan di dalam alam semesta. Maka, sangat banyak kita jumpai ritual-ritual

pemujaan yang dilakukan oleh manusia Madura sebagai bentuk kesadaran spiritual, seperti Cahe, Sintung, Ojung, Temmong, Rokat Disa, Rokat Tase’, Rokat Pandaba, Nyadar, Toron Tana dan semacamnya.

Identitas diri manusia Madura bisa dilihat dari pelbagai sudut pandang, secara fisik, mungkin wajahnya agak sedikit keras menebal, kulit coklatkehitaman, lantaran setiap hari bergelut dengan tanah dan laut (bertani dan berlaut). Hidup bertani dan melaut mencipta etos kerja bagi manusia Madura Spirit Taneyan Lanjang, Mempertegas Jati Diri Bangsa Taneyan Lanjang adalah bentuk atau arsitektur bangunan atau tata ruang masyarakat Madura, yang diilhami oleh berbagai kisah dari nama-nama dalam epos mahabarata, bahkan nama Madura sendiri dalam bahasa Sansekerta memiliki makna molek dan cantik.

Penamaan ini dapat ditelisik dari proses penyebarluasan agama Hindu, yang dilakukan kaum terdidik. Pada mulanya mereka mengajarkan huruf pallawa, yaitu bahasa yang dipakai di India. Akan tetapi di Madura, Jawa, Sunda dan Bali berkembang menjadi anacaraka (Rifai: 1993: 8).

Dari sinilah sebenarnya kita dapat menelisik lebih jauh bahwa bahasa Madura atau asal-usul nama-nama berasal dari India, yang penyebarannya melalui kaum cerdik cendikia.

Bahasa dan asal-usul nama-nama desa juga menjadi perhatian yang cukup kuat, sehingga nama-nama tersebut melahirkan persepsi atau pemahaman bahwa manusia Madura begitu sangat dekat dengan yang namanya pemujaan. Ritual-ritual dengan membakar kemenyan, nyonson pada malam setiap malam Jumat, membakar dupa saat akan memulai bertani atau membajak tanah, juga saat akan melaut segala sesuatunya beraroma dupa, meletakkan sesajen berupa tajin (bubur) tujuh rupa di

simpang empat (tap dang-dang) masih dapat kita temui pada masyarakat tradisi masyarakat Madura.

Setiap nama memiliki asalusulnya, begitu pun nama-nama desa di daerah Madura, seperti Desa Candi di Kecamatan Dungkek dapat kita maknai sebagai tempat pemujaan bagi masyarakat Hindu dan Budha dahulu kala. Hal ini menjadi epos dari berbagai kisah dari berbagai nama-nama desa yang ada di Madura, meskipun riwayat ini hampir runtuh dan punah seiring dengan proses Indonesiasi yang begitu kuat dan mengikat.

Proses peng-Indonesia-an nama-nama desa di Madura semakin mempertegas bahwa Madura kehilangan keunikannya, kehilangan ciri khasnya, kehilangan cita-rasa. Namanama desa yang di Indonesiakan pengucapannya menghilangkan logat—dialek Madura, seperti Tang-Batang menjadi BatangBatang, To-Pote menjadi BatuPutih dan masih banyak lagi yang harus kita sikapi sebagai manusia Madura.

Lebih lanjut Rifai (1993:9) mengatakan bahwa sistem penataan ruang Taneyan Lanjang yang melandasi tata letak kompleks perumahan Madura agaknya menjadi mantap di jaman kejayaan Hindu. Seperti diketahui rumah-rumah tradisional sebuah keluarga Madura dibangun secara berjajar sepanjang suatu halaman yang memanjang dari barat ke timur.

Rumah pertama terletak di barat daya menghadap ke selatan dan rumah-rumah berikutnya dibangun di kiri atau di sebelah timurnya. Di hadapannya—jadi di sisi lain halaman, didirikan dapur, lumbung padi serta rumah-rumah lainnya. Sekarang di ujung barat halaman hampir selalu dibangun langgar yang

berfungsi sebagai musalla keluarga merangkap tempat tidur para tamu. Sedangkan tanamtanaman yang ditanam di rumah Taneyan Lanjang adalah pohon kelor (maronggi), pohon palembang (palembang), kelapa gading dan pohon sirih. Tanam-tanaman tersebut memiliki khasiat tersendiri dan acapkali dijadikan sebagai bahan obat-obatan, bahkan yang paling ekstrem sebagai obat bagi masyarakat yang kesurupan.

Pada hakikatnya Taneyan Lanjang memiliki fungsi sebagai alat pemersatu bagi suatu keluarga, menanamkan sikap sopan santun, bekerjasama (songosong lombung) merupakan salah satu piranti bagi manusia Madura untuk tetap hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya. Selain itu, dengan dibangunnya langgar di ujung barat daya, mengindikasikan bahwa manusia Madura begitu sangat dekat dengan Tuhannya.

Spiritualitas bagi manusia Madura lahir dari senyawa diri yang harus dipegang teguh dan dijadikan pedoman di dalam melangkah. Pola hubungan kultural pada masyarakat Madura lekat di dalam tiga komponen aspek hubungan, yaitu: hubungan manusia dengan alam semesta, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhannya.

Dari sinilah sebenarnya Taneyan Lanjang memiliki sejarah dan maknanya untuk terus kita senyapkan dalam kesadaran masyarakat Madura, terutama bagi pemangku dan penentu kebijakan untuk mengembalikan arsitektur Taneyan Lanjang sebagai tata bentuk bangunan masyarakat Madura.

Arsitektur Taneyan Lanjang memiliki filosofi terbuka dan tertutup, terbuka bagi siapapun, dan tertutup bagi siapapun, termasuk diri kita. Semoga!=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

KAMIS 16 OKTOBER 2014 No. 0464 | TAHUN III

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464 | TAHUN III

8

ant/aguk sudarmojo

SURABAYA - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk merealisasikan Proyek Trem pada bulan ini sepertinya akan sulit terealisasi. Hal ini beralasan, sebab hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengaku belum mendapat penjelasan soal proyek yang rencananya dikerjakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) tersebut.

Akibatnya, lembaga legislatif tersebut menolak mentah-mentah dan meminta supaya Pemkot Surabaya mengkaji ulang proyek yang merupakan bagian dari Angkutan Massal Cepat (AMC) tersebut.

Selain itu, DPRD Surabaya juga menilai, jika Pemkot Surabaya belum memiliki persiapan yang matang untuk membangun Proyek Trem yang akan direalisasikan bersama PT KAI. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Surabaya, Armuji. Dia mengatakan, jika banyak kendala untuk merealisasikan proyek trem

DPRD Imbau Pemkot Hentikan Proyek Trem tersebut. Hal itu karena trase trem akan melewati tengah kota, mulai dari terminal Joyoboyo, Jl Raya Darmo, Jl Basuki Rachmat (Basra), Jl Embong Malang, Jl Tidar dan seterusnya.

“Sampai saat ini jalurnya dimana, bentuk gerbongnya bagaimana, saya belum tau. Kami membayangkan rute yang akan dilewati hanya menambah kemaceten. Kalau hanya gaya-gayaan niru luar negeri mending jangan dulu karena kondisi Surabaya beda,” cetus dia.

Politisi yang beralasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini memikirkan pengaturan jalan yang akan dilewati. Seperti pengaturan traffic light dan lalu lintas lainnya. Menurutnya, kendaraan di Surabaya cukup padat, terutama jumlah motor yang lebih banyak ketimbang mobil. Rel Trem yang melewati badan jalan akan mem-

bahayakan pengendara lain.

“Di Surabaya motor nggak karuan jumlahnya. Ini yang menjadi kendala. Bisa-bisa motor diserempet Trem terus. Ini bisa nambah jumlah kecelakaan. Beda dengan luar negeri,” terang dia.

Dia menyatakan, jika Pemkot Surabaya tidak memiliki planning apabila nantinya Angkutan Macal Cepat (AMC) yang berupa trem tersebut tidak diminati warga.

Pasalnya, dengan harga tiket yang berkisar Rp9 ribu hingga Rp10 ribu, membuat warga Surabaya lebih memilih menggunakan kendaran pribadi. Apalagi trem tidak bisa menjangkau ke pelosok kota.

“Jangan hanya buang-buang uang. Karakter orang Surabaya lebih senang makai kendaran pribadi. Angkot dan Bus Kota saja sekarang sepi peminat,” jelas dia.

Hal senada juga diutarakan Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha, yang mengang-

gap jika proyek trem dipaksakan, maka proses pembangunannya akan mengakibatkan macet.

Selain itu, politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyoroti, jika Pemkot Surabaya yang tidak melibakan DPRD Surabaya dalam kerjasama dengan PT KAI. Menurutnya, kerjasama dengan pihak ketiga harus atas persetujuan dewan.

“Sampai saat ini kami tidak tahu apa-apa. Pemkot tidak pernah minta persetujuan DPRD Surabaya,” kata dia.

Pernyatan para legislator DPRD Surabaya tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Agus Imam Sonhadji. Dia menampik tudingan tersebut. Menurutnya, beberapa hari ke depan pihaknya dengan PT KAI turun ke lapangan untuk memastikan trase (jalur Trem)

yang akan dilalui. Bahkan, rel milik PT KAI yang tertimbun tanah sudah digali.

Kendati demikian, dia tidak bisa menjawab ketika disinggung apakah nantinya proyek trem malah akan menambah kemacetan. Hingga saat ini, dia masih menerjunkan tim untuk melakukan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Termasuk juga untuk mengetahui dampak sosial. Rencananya. dalam beberapa hari ke depan Bappeko akan mengundang pakar transportasi dan pakar lingkungan.

“Kami belum tahu gerbongya berapa, selama ini kami fokus cari koordinat rel. Di sepanjang Darmo itu ada rel cuma tertanam. Kami nanti akan gali lagi untuk diaktifkan. Ini rel listrik, jadi di suatu tempat ada chas untuk mengecas batre,” pungkas dia. = AGUS SETYAWAN

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464 | TAHUN III

Pedagang Kecewa Sikap Pemkot Soal Pasar Turi SURABAYA - Pedagang Pasar Turi Baru Kota Surabaya kecewa dengan sikap pemerintah kota yang tidak tegas memperjuangkan nasib pedagang dengan tidak jadi mengambil alih pembangunan Pasar Turi dari investor PT Gala Bumi Perkasa.

Ketua Kelompok Pedagang (Kompag) Pasar Turi H Syukur mengatakan meski pemkot tak jadi mengambil alih pembangunan Pasar Turi, namun pedagang pantang menyerah. "Kami siap mengajukan gugatan pada pemkot dan investor," katanya, Rabu (15/10).

Menurut dia, pihaknya sudah menyiapkan pengacara yang handal dengan harapan gugatannya terhadap investor bisa menang. "Kami sudah menunjuk Yusril Iza Mahendra sebagai pengacara pedagang," tegasnya.

Pedagang tetap ngotot agar Pemkot Surabaya memutus kontrak dengan investor karena tidak menepati waktu penyele-

saian pembangunan Pasar Turi pada 14 Oktober lalu.

Sebab, lanjut dia, selama ini investor sewenang-wenang sehingga membuat pedagang menderita, di antaranya banyak terjadi pungutan pada pedagang yang nilainya cukup banyak.

Selain itu, kata dia, pembangunan pasar Turi meleneceng dari konsep awal pembangunanya molor dari jadwal. "Kami tetap berkeinginan pemkot untuk segera putus kontrak dengan investor. Apalagi sertifikat tanah Pasar Turi yang baru belum keluar," ujarnya.

Salah satu pedagang Pasar Turi Taufik juga mengaku kecewa dengan sikap pemkot yang mem-

bentuk tim kajian lagi. "Buat apa BPKP yang terjun ke Pasar Turi melakukan audit kalau sekarang buat tim kajian lagi. Ini terlalu mengada-ada," katanya.

Sedangkan pedagang lainnya mengaku sudah habis-habisan untuk bisa berjualan lagi di Pasar Turi. Namun yang didapat malah kekecewaan karena meski sudah lunas membayar stan, mereka masih dibebani membayar pengambilan kunci Rp7,4 juta.

Tidak itu saja, jika telat membayar, pedagang akan didenda dan nilainya sampai puluhan juta rupiah. Anehnya, investor telat membangun, dibiarkan pemkot.

"Kami juga harus membayar Rp 20 juta untuk biaya strata title. Padahal itu tak mungkin bisa karena tanah pemkot. Jika tidak membayar tidak boleh masuk.

Setelah boleh masuk, memasukan meja atau kursi masih dipungut Rp5 juta. Kalau kami tak membayar, stan bisa hangus,

atau stannya di pindah ke lokasi yang tak strategis," katanya.

Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan sebelumnya menyatakan pihaknya sepakat untuk melakukan kajian teknis terkait kendala apa saja yang dihadapi investor sehingga tidak mampu menyelesaikan pembangunan Pasar Turi pada 14 Oktober.

"Batas waktu pembangunan Pasar Turi memang 24 bulan.

Tapi investor ini katanya menghadapi kendala pembangunan, misalnya soal keberadaan TPS. Itu yang akan kami pelajari," katanya.

Hendro mengatakan pihaknya akan menunjuk tim teknis dari ITS untuk melakukan kajian Pasar Turi, mengenai penyebab terjadinya keterlambatan pembangunan dan lainnya. Salah satunya soal TPS yang dianggap mengganggu proses penyelesaian. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

PENETAPAN UMK 2015

UMK Bojonegoro Rp 1.280.000 BOJONEGORO - Dewan Pengupahan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) 2015 sebesar Rp 1.280.000 perbulan, lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak (KHL) buruh hasil survei yang hanya Rp 1.170.000.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Penempatan Ketenagakerjaan Disnakertransos Bojonegoro Ruslantoyo di Bojonegoro, Rabu mengatakan, penetapan UMK 2015 sebesar Rp 1.280.000 perbulan, juga mempertimbangkan terjadinya inflasi, juga pertumbuhan ekonomi.

Dewan Pengupahan, lanjutnya, dalam menentukan UMK 2015 tersebut, juga mengacu surat edaran (SE) Gubernur Jawa Timur Soekarwo, yang berisi faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, harus masuk dalam pertimbangan penetapan UMK. "Penetapan besarnya UMK 2015, selain memanfaatkan besarnya KHL juga mengacu faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah," ucapnya, menegaskan.

Lebih lanjut ia menjelaskan Bupati Bojonegoro Suyoto, yang memperoleh laporan secara lisan sudah menyetujui mengenai besarnya UMK 2015 sebesar Rp 1.280.000 perbulan, yang ditetapkan Dewan Pengupahan di daerahnya, beberapa waktu lalu.

"Tapi penetapan UMK 2015 masih menunggu penandatanganan sejumlah lembaga yang masuk dalam Dewan Pengupahan," ucapnya.

Menurut dia, besarnya UMK 2015 tersebut masih menunggu selesainya penandatanganan personel yang masuk dalam Dewan Pengupahan, dari Assosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Perguruan Tinggi.

"Kalau memang semua anggota Dewan Pengupahan sudah menandatangani kesepakatan besarnya UMK 2015, maka melalui Bupati Bojonegoro Suyoto akan segera dilaporkan kepada Gubernur Jatim Soekarwo, untuk mendapatkan SK penetapan," paparnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

ant/irsan mulyadi

UNJUK RASA PHK BURUH. Seorang buruh PT Hockinda Citra Lestari memegang poster ketika berunjuk rasa di depan rumah pemilik perusahaan tersebut, di Medan, beberapa hari yang lalu. Mereka mendesak agar 665 buruh yang di PHK dipekerjakan kembali.

9

MOBIL HEMAT ENERGI

Tiga Mobil Lolos IEMC MALANG - Sebanyak tiga mobil hemat energi karya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) lolos seleksi untuk mengikuti kompetisi "Indonesia Energy Marathon Challenge" (IEMC) yang digelar di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya pada 16-19 Oktober 2014.

Menurut Dekan Fakultas Teknik (FT) UMM Sudarman, IEMC merupakan kompetisi kendaraan irit bahan bakar tingkat nasional, di mana peserta wajib mendesain kendaraan masa depan yang hemat energi dan ramah lingkungan.

Pada kompetisi tahun ini, UMM meloloskan tiga wakilnya untuk berlaga di ajang tersebut.

"Selain UMM, ada dua kampus lagi di Kota Malang yang meloloskan wakil-wakilnya di ajang tersebut, yakni Universitas Brawijaya (UB) dua tim dan Institut Teknologi Nasional (ITN) satu tim.

Sedangkan UMM tiga tim dengan tiga jenis kendaraan," ungkapnya di Malang, Rabu (15/10).

Tiga mobil karya mahasiswa UMM itu akan mengikuti tiga kategori kompetisi yang berbeda, yakni "white on road" (WOR) 64 yang akan mengikuti lomba kategori urban diesel.

Kendaraan ini menggunakan diesel 3 pk atau setara 200 cc motor dengan berat 80 kg dan kecepatan maksimal 60 kilometer per jam dengan kerangka fiber dan alumunium 1,8 ml.

Sementara dua kendaraan lainnya, yakni "Surya Evo 3" untuk kategori urban listrik yang merupakan modifikasi dari kendaraan tahun sebelumnya dan telah diikutkan pada IEMC 2013, dan mobil ketiga adalah "Bismillah EV" untuk kategori prototipe berkekuatan listrik 500 ml yang sistemnya setara sepeda gowes.

Ia menjelaskan secara keseluruhan, kompetisi IEMC 2014 akan diikuti 72 peserta yang merupakan hasil seleksi dari 110 peserta yang mengajukan diri.

Untuk tim dari UMM, telah dipersiapkan selama satu tahun, namun seluruh tim peserta kompetisi belum mengetahui lintasan seperti apa yang nantinya akan dilewati saat lomba nanti.

"Tahun ini kami menargetkan juara karena tahun lalu kami hanya sampai di semifinal atau pada urutan kelima. Kalau dibandingkan dengan tim lain dari berbagai perguruan tinggi, mungkin kami yang anggarannya paling sedikit karena untuk tiga jenis kendaraan itu hanya dibutuhkan dana sekitar Rp 100 juta," paparnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464 | TAHUN III

Semua Eksepsi Terdakwa Ditolak Kasus Penipuan Jasa Penyelamatan Tongkang Mencapai Rp 1 Miliar SURABYA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak seluruh eksepsi terdakwa kasus penipuan jasa penyelamatan tongkang senilai Rp 1 miliar dengan terdakwa Armando, selaku Direktur PT Jasalindo.

Ketua Majelis Hakim Burhanudin dalam persidangan putusan sela yang digelar di ruang sidang Garuda PN Surabaya, menolak seluruh eksepsi yang diajukan terdakwa Armando melalui pengacaranya, Dedi Sulistiono, Rabu (15/10).

Dasar penolakan tersebut, lantaran materi eksepsi telah masuk pada pokok perkara. Selain itu, para saksi dalam perkara ini sebagian besar berdomisili di Surabaya.

“Menolak eksepsi pengacara terdakwa dan memerintahkan jaksa untuk melanjutkan perkara ini pada tahap pembuktian. Sebaliknya dengan pengacara terdakwa, agar mempersiapkan saksi saksi yang bakal diajukan,” jelas majelis hakim Burhanudin.

Menanggapi hal itu, Dedi Sulistiono, selaku pengacara Direktur PT Jasalindo, mengaku akan menghormati putusan sela hakim Burhanudin. Pengacara dari Kantor Hukum Jantra Keadilan Semarang ini juga telah mempersiapkan bukti-bukti dan saksi yang diminta hakim.

“Apapun putusannya, kami sangat menghormatinya dan kami pun siap untuk pembuktian,” ujar dia.

Sementara itu, Jaksa Tri Murti

agus setyawan/koran madura

DITOLAK. Direktur PT Jasalindo, Armando saat duduk di kursi pesakitan PN Surabaya, Rabu (15/10). Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak seluruh eksepsi terdakwa kasus penipuan jasa penyelamatan tongkang senilai Rp 1 miliar

dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) saat dikonfirmasi kesiapannya untuk melakukan pembuktian mengaku jika perkara yang disidangkannya ini bukanlah perkaranya, melainkan milik rekan sejawatnya.

“Ini bukan perkara saya, tapi perkaranya mas Hari Basuki, silahkan langsung ke yang bersangkutan,” ungkap dia, usai persidangan.

Seperti diketahui, perkara pidana ini dilaporkan Antonius Jansen, pemilik kapal tongkang

GH 23 dari PT Aman Makmur.

Pada akhir 2011 lalu, Antonius melakukan kerjasama sewa kapal tongkangnya dengan Taufik Rian untuk mengangkut alat alat berat, salah satunya eskafator.

Ditengah perjalanan, kapal tongkang GH 23 milik Antonius kandas di pulau Raas Madura akibat badai. Lalu, Taufik selaku penyewa kapal tongkang ini meminta bantuan kepada PT Jasalindo selaku perusahaan penyelamat untuk mengangkat kapal tongkang beserta isinya dari dasar

laut.

Upaya pengangkatan kapal dan isinya pun berhasil dilakukan PT Jasalindo. Usai diangkat dari dasar laut, PT Jasalindo menyeret kapal tongkang itu ke pelabuhan Semarang tanpa seijin saksi pelapor selaku pemikiknya.

Meski berhasil diselamatkan, Armando selaku Direktur PT Jasalindo tidak mengembalikan kapal tongkang itu ke Antonius, Armando hanya mengembalikan isi yang ada

dalam kapal tongkang itu kepada Taufik Rian selaku penyewa kapal.

Akibatnya, Armando harus berurusan dengan hukum dan duduk sebagai kursi terdakwa.

Sayangnya, penyidik kepolisian, kejaksaan dan hakim tidak melakukan penahanan meski ancaman hukumannya bisa untuk ditahan.

Oleh Jaksa Hari Basuki dari Kejati Jatim, Direktur PT Jasalindo ini dijerat pasal 372 KUHP tentang penipuan. = AGUS SETYAWAN

DEMONSTRASI

Mahasiswa Unjuk Rasa Dukung Pilkada Langsung SURABAYA - Puluhan mahasiswa Universitas Airlangga menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Surabaya mendukung diberlakukannya kembali pilkada langsung, Rabu (15/10).

Salah seorang koordinator aksi, Andreas mengatakan pengesahaan UU Pilkada oleh DPR merupakan langkah politik yang melawan kehendak rakyat dan amanat reformasi.

"Dengan adanya UU ini, secara otomatis menghapuskan hak rakyat untuk secara mandiri memilih kepala daerah," kata Andreas saat orasi.

Menurut dia, sebagai gantinya, DPRD yang nantinya menggantikan masyarakat memilih kepala daerah. Reformasi sendiri, lanjut dia, mengamanatkan untuk menempatkan rakyat sebagai pemain utama dalam setiap sendi kehidupan di Indonesia, termas-

uk pilkada.

"Tapi dalam UU ini ada pergeseran peran rakyat dari sebelumnya pemain utama menjadi pentonton," ujarnya.

Meskipun akhirnya UU Pilkada akan diganti dengan Perppu yang dikeluarkan pemerintah, drama proses pembuatan hingga pengesahan UU pilkada telah menggambarkan elit plitik sangat arogan dan mengabaikan aspirasi masyarakat.

Untuk itu, mahasiswa Airlangga Bergerak memiliki sikap jelas mengenai problema UU Pilkada yakni pertama pengesahan UU pilkada tidak ada sangkut pautnya dengan kebutuhan rakyat dan cenderung mengabaikan aspirasi rakyat.

"Pengesahan UU ini hanya penuh dengan nuansa kepentingan subyektif elit politik. Atau dengan kata lain UU Pilkada menancap-

kan sistem politik yang elitis," katanya.

Kedua, kata dia, karena hanya kepentingan yang terakomodir dan menyebabkan iklim semokrasi yang egaliter akan semakin jauh. "Kami juga menolak sistem politik elit yang berlaku seperti saat ini. Terakhir kami mendukung pilkada langsung karena masyarakat masih membutuhkan itu," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim KECELAKAAN BERUNTUN

Diduga Rem Blong Tewaskan 3 Orang di Lokasi GRESIK - Kecelakaan beruntun di Jalan Veteran, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mengakibatkan tiga orang pengendara tewas di lokasi kejadian, Rabu (15/10).

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Gresik AKP I Made P mengatakan, dugaan awal kecelakaan tersebut akibat kendaraan truk bernomor polisi L 8392 UR mengalami rem blong.

"Dugaan awal akibat truk yang mengalami rem blong menabrak kendaraan yang ada di depannya. Hal itu karena kondisi lokasi kejadian menurun," katanya.

Ia mengatakan, sedikitnya ada kendaraan roda empat dan juga kendaraan roda dua yang terlibat dalam kecelakaan maut tersebut.

"Saat ini seluruh korban kecelakaan tersebut sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan," katanya.

Ia mengatakan, kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 11.30 WIB itu menyebabkan kemacetan yang cukup panjang sehingga kendaraan yang akan menuju ke Surabaya terpaksa harus dialihkan supaya tidak terjadi kemacetan.

"Kami juga memeriksa sejumlah orang saksi terkait dengan peristiwa kecelakaan maut tersebut," katanya.

Salah seorang pengendara, Siti S sewaktu melintas di lokasi tersebut mengatakan, lokasi kejadian yang menurun menyebabkan kerasnya tabrakan yang terjadi.

"Kami berharap, para pengendara lebih berhati-hati saat melintas di lokasi tersebut mengingat lokasinya yang menurun," kata Kasat Lantas Polres Gresik. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

1. Ach Munir (42) dari Dusun Gembolpading Kecamatan Pucuk, Lamongan.

2. Fita Delyana (23) dari Nenggalan, Delegan, Panceng, Gresik.

3. Siti Mutmainnah (32) asal Romokalisari Surabaya.

KORAN MADURA

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464 | TAHUN III

11

Warga Kediri Siap Jalan Kaki Surabaya-Jakarta SURABAYA - Warga Mojoroto, Kota Kediri, Yohanes Suwoto (54) menyatakan siap berjalan kaki dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Surabaya menuju Jakarta untuk meminta perlindungan hukum Presiden, Jaksa Agung, dan Kapolri terkait kriminalisasi dan peradilan sesat yang dialaminya.

"Sejak Senin (13/10), saya melakukan aksi mogok makan, tapi kalau sampai Kamis (16/10) tidak mendapat respons dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, maka saya akan jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta mulai Kamis itu," katanya di sela aksi mogok makan di halaman Kejati Jatim, Rabu (15/10).

Didampingi istri dan rekannya, ia menjelaskan pihak Kejati Jatim sebenarnya sudah mengapresiasi surat pengaduan yang disampaikan sejak dirinya datang ke Surabaya (13/10), namun perlindungan hukum yang diminta dalam surat itu tidak ada realisasi hingga dirinya berada di Surabaya selama tiga hari.

"Saya tidak mau diadili sebagai tersangka dalam tindak pidana penipuan yang dilaporkan ke Polres Kota Kediri dan berkasnya sudah dilimpahkan ke

Kejari Kota Kediri, karena kasus yang saya alami bukan tindak pidana, melainkan perdata. Kalau saya mau dipidanakan berarti ada kriminalisasi dan akhirnya ada peradilan sesat untuk saya," katanya.

Menurut dia, dirinya dilaporkan oleh anak menantu temannya bernama Andi Ahmad Yani ke Polres Kota Kediri, padahal masalah sebenarnya terjadi antara dirinya dengan temannya bernama Rini Harmadini dalam soal utang piutang, bukan antara dirinya dengan anak menantu temannya itu.

"Awalnya, saya dimintai tolong teman lama Rini Harmadini yang sudah saya kenal 30 tahunan. Dia minta tolong menawarkan mobil Xenia Nopol B-1270-NFW atas nama anak menantunya yakni Andi Ahmad Yani yang tinggal di Jakarta," ka-

tanya.

Setelah itu, dirinya mencoba menawarkan dan hasilnya pada Maret 2014 ada penawaran sebesar Rp 93 juta karena pelat nomer B. "Rini menganggap penawaran itu terlalu rendah, lalu saya menawarkan untuk saya beli sendiri seharga Rp 105 juta dengan pembayaran satu bulan," katanya.

Pada Juni 2014, dirinya menerima STNK dan BPKB, lalu dirinya membayar dalam tiga tahap selama bulan Juni dengan nilai total Rp 64 juta yang sebagian merupakan hasil utang ke bank, sehingga dirinya masih memiliki utang Rp 41 juta.

"Semua pembayaran itu langsung diterima Rini selaku penjual tanpa melibatkan Andi Ahmad Yani sejak awal, tapi karena saya merasa wanprestasi, maka saya berusaha datang ke rumah Rini untuk meminta maaf dan menjanjikan pelunasan hingga akhir Juli," katanya.

Tapi, ternyata di rumah Rini itu sudah ada Andi Ahmad Yani, lalu dirinya ditahan dalam waktu lama (disekap) dan ternyata Andi Ahmad Yani memanggil polisi.

"Saya langsung dibawa kelura-

HAJI

Pengusaha Perjalanan Haji-Umrah Minta Ketegasan Pemerintah SURABAYA - Sejumlah pengusaha perjalanan haji-umrah meminta ketegasan pemerintah untuk segera menindak oknum tidak bertanggung jawab yang memperburuk citra biro perjalanan serupa dan berizin.

Direktur PT Masy'aril Haram Tours and Travel (Mastour) Imriti Yasin Al Rahbini di Surabaya, Rabu (15/10), mengatakan jika melihat tren pada tahun ini permintaan perjalanan haji-umroh meningkat dibandingkan tahun 2013. Akibatnya persaingan antarpengusaha perjalanan hajiumroh di Tanah Air semakin ketat.

"Bahkan muncul banyak travel di bidang serupa yang tidak berizin ikut menarik minat masyarakat. Umumnya mereka mengatasnamakan KBIH tertentu sedangkan nama usaha oknum yang bisa disebut sebagai sub agen itu hanya tercantum

kecil," ujarnya Imriti, ditemui pada pameran perjalanan haji-umroh "The Umra Hajj and Islamic 2014" Padahal, ungkap dia, sesuai peraturan pemerintah perusahaan penyelenggara perjalanan haji diwajibkan mencantumkan nama dan izin usahanya. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan ketika setiap jamaah berada di Tanah Suci.

"Untuk itu, kami minta masyarakat semakin cerdas.

Jangan mau atau mudah tergiur dengan harga murah," katanya.

Apalagi, jelas dia, perusa-

haan sub agen yang tidak punya izin tersebut juga belum memiliki bank garansi. Sementara, perusahaan yang mempunyai izin usaha resmi memiliki bank garansi.

"Dengan adanya bank garansi ini, ketika kami berbuat negatif misalnya menipu jamaah maka mereka yang merasa dirugikan bisa lapor ke polisi dan Kementerian Agama," katanya.

Lalu, tambah dia, Kemenag akan mengganti biaya kerugian jamaah. Sementara, perusahaan atau sub agen yang tidak punya izin tersebut memang tak mempunyai bank garansi.

"Jadi ketika ada kasus peni-

han dan kantor polisi untuk dilaporkan melakukan penipuan," katanya.

Padahal, dirinya mengalami kesulitan akibat temannya yang mau meminjami dirinya tidak bisa tepat waktu. "Saya sebenarnya tidak masalah dilaporkan, tapi laporan itu sifatnya perdata, bukan pidana, karena kasus saya menyangkut utang piutang," katanya.

Anehnya, saat dirinya menjalani penahanan polisi, dirinya menerima surat penangguhan penahanan yang ditandatangani istrinya karena dipaksa polisi.

Akibat kriminalisasi itu, dirinya mengadu ke Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf dan Kajati Jatim Elvis Johnny SH MH melalui aksi mogok makan di halaman Kejati Jatim.

"Saya sudah mengajukan izin mogok makan ke Polrestabes Surabaya mulai Senin hingga Sabtu, tapi kalau sampai Kamis tidak ada respons positif, maka saya akan jalan ke Jakarta mulai Kamis dengan bantuan teman yang akan menyertai saya dengan kendaraan," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

puan, jamaah tidak bisa melapor kemana-mana," katanya.

Di sisi lain, sebut dia, untuk menghindari kejadian penipuan oleh sub agen tersebut pihaknya mengimbau agar masyarakat mewaspadai promo biaya perjalanan haji-umroh yang ditawarkan dengan harga murah.

Apalagi, masing-masing perusahaan perjalanan haji-umroh yang resmi dan berizin memiliki standar biaya tersendiri.

"Kalau kami, biasanya biaya perjalanan umroh selama sembilan hari ditawarkan senilai 1.900 dolar AS sedangkan sub agen tidak berizin tadi bisa melepas hingga 1.750 dolar AS," katanya.

Terkait kian banyaknya sub agen yang bermunculan, lanjut dia, kini penguasaan pasar di kelas menengah bawah semakin berkurang. Namun, untuk pasar menengah atas justru penguasaannya tetap.

"Pada tahun ini, kami akan memberangkatkan sebanyak 2.100 jamaah. Jumlah itu meningkat dibandingkan jumlah tahun lalu mencapai 2.000 jamaah," katanya. = ANT/MASDUKI ATTAMAMI/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

KAMIS 16 OKTOBER 2014 No. 0464 | TAHUN III

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464 | TAHUN III

MADURA

12

jejaring media soSial

Konfercab NU Ramai di Facebook

ANTISIPASI. Pola pembelajaran kepada siswa didik untuk mencegah pergaulan bebas.

Pergaulan Bebas Mengancam Pelajar Dispendik Minta Sekolah Tingkatkan Pembalajaran PROBOLINGGO - Perkembangan zaman yang tergolong pesat, banyak hal yang tak sewajarnya terjadi dikalangan masyarakat. Untuk mengantisipasi adanya pergaulan bebas di kalangan pelajar, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo meminta pihak sekolah lebih meningkatkan pola pembelajaran kepada anak didiknya.

Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo mengatakan untuk mencegah adanya pergaulan bebas dikalangan pelajar harus ada keterkaitan upaya dari semua pihak, utamanya pihak sekolah.“Karena pelajar itu mencari ilmu di lingkungan sekolah,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (15/10).

Menurutnya, saat ini banyak kabar yang berkembang di media massa tentang banyaknya pelajar yang dinilia melakukan pergaulan bebas di daerah lain. Padahal perbuatan semacam itu tidak seharusnya dilakukan apalagi oleh kalangan pelajar.

“Untuk mengantisipasi hal itu, dengan melakukan upaya

peningkatan pembelajaran bagi siswa tentang pengetahuan dan agama,”tandas Tutug Edi Utomo.

Pelajar kalau Emosional Quition (EQ) dan Sepritual Quition (SQ) tak seimbang, kata Tutug Edi Utomo, maka tidak bisa mengendalikan dirinya, termasuk tentang pegaulan. Pihaknya berharap bagaimana agar siswa bisa menyerap dua kemampuan.

“Jadi pihak sekolah, baik Kepala , Guru dan komite serta siswa harus benar-benar sinergi dalam mengembangkan pengetahuan anak didik,”tandasnya.

Pihaknya menambahkan, akan terus meningkatkan upaya pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo. Bah-

kan akan menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Probolinggo untuk menambah pengetahuan agama bagi siswa.“Untuk pembelajaran keagamaan, tergantung dari agama yang dianut masingmasing siswa,” tegas Tutug Edi Utomo.

Tutug Edi Utomo menghimbau, kepada guru yang menjadi kunci pokok dalam kesuksesan anak didiknya. Untuk bersikap lebih professional dalam memberikan pola pembelajaran kepada siswa. “Yang paling banyak bertatap muka dengan siswa itu pihak dewan guru,” pintanya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Meski pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab ) Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Probolinggo masih 23 Oktober mendatang, namun warga nahdliyin mulai hangat memperbincangkan kandidat yang muncul dalam jejaring media social facebook (FB).

Bahkan dalam akun yang tertulis dalam FB yang ada, mereka menanyakan siapa calon yang digadangdagang akan menduduki Ketua NU di Kabupaten Problinggo.”Memang banyak teman-teman di jejaring sosial yang mulai menanyakan siapa calon yang akan muncul,” terang Misbahul Munir, salah satu pengurus GP Ansor Kabupaten Probolnggo, Rabu (15/10).

Menurutnya, berkembangnya informasi tentang konfecab NU Kabupaten Probolinggo di jejaring sosial dinilai hal yang dinamis. Bahkan NU di wilayah Kabupaten Probolinggo dinilai aktif.

Terbukti sebelum pelaksanaan konfercab dimulai, gaungnya sudah banyak merespon.

“Ini merupakan hal yang sangat positif bagi seluruh kader NU untuk dapat merespon demia berkembang dan majunya organisasi,” jelas Misbahul Munir.

Misbahul Munir menambahkan, teman-teman jejaring sosial banyak menyarankan agar dalam pelaksanaan konfecab NU Kabupaten Probolinggo tidak terjerat kepada adanya politik transaksional.” Karena hal itu akan merusak citranya. NU bukan partai politik, tapi NU menjadi penggerak politik dinegeri ini,”tandasnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Ali Sujoko, tentang banyaknya akun jejaring sosial yang membicarakan tentang perkembangan persiapan Konfercab. Bahkan nama-nama kandidat yang akan maju dalam ajang konfercab NU Kabupaten Probolinggo mulai bermunculan .

“Mulai dari kalangan kader NU, seperti Ketua PCNU Kabupaten Probolinggo, Kiai Saiful Hadi, Ustad Hadi dan juga Kiai Masrur,” terangnya. =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464| TAHUN III

13

Bedug : Konflik Dualisme Muktamar PPP Bisa Islah PROBOLINGGO – Konflik dualisme muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ada peluang untuk melakukan islah antara kubu Suryadharma Ali dengan kubu Emron Pangkapi. Peluang islah itu bisa dilakukan ketika salah satu kubu memikirkan akan kebesaran partai.

Hal ini disampaikan salah seorang pengamat sosial dan politik Beduq Institute Kota Probolinggo, Mushafi Miftah terkait memanasnya internal PPP yang kini menjadi perbincangan hangat di kalangan tingkat elit.

“Peluang untuk melakukan islah itu pasti ada. Selama mereka mau memikirkan tentang kebesaran partai,” tandasnya kepada wartawan, Rabu (15/10).

Dia menjelaskan, kemungkinan partai berlambang ka’bah itu diambang kehancuran jika konf-

lik dualisme itu terus berkepanjangan tidak akan terjadi kalau kedua kubu sama-sama memikirkan tentang kebesaran partai.“Itu yang harus dilakukan demi untuk menyelamatkan partai,” ungkapnya.

Selain itu, imbuh Mushafi Miftah, di PPP itu masih banyak tokoh elit yang mumpuni. Artinya, para elit itu bisa menjembatani antar kedua kubu agar konflik itu tidak semakin berlarut-larut.

“Kalau itu terus dibiarkan tentu akan merugikan partai sendiri,”

katanya.

Sebagai orang yang tidak mempunyai kepentingan, Mushafi Miftah hanya menyarankan agar tokoh elit PPP yang negarawan justru memikirkan kepentingan orang banyak.

Sementara itu, terjadinya konflik dualisme muktamar PPP tersebut, tidak hanya menjadi perbincangan tokoh elit saja, tetapi juga sampai pada tokoh kiai di bawah. Salah satunya, Kiai Sholeh asal Desa Jangur, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo.

Menurut dia, terjadinya konflik dualisme muktamar itu justru akan membingungkan kader dibawah. Sehingga akan berpengaruh terhadap image partai sebagai partai ulama. “Yang bingung itu kan yang dibawah.

Mereka akan berpikir siapa yang benar diantara kedua kubu tersebut,” katanya.

Untuk mengakhiri pertikaian antara kedua kubu itu, kata dia, perlu adanya kesadaran diri untuk memikirkan kepentingan orang banyak. “Sepanjang kedua kubu tidak mau sama-sama mengalah, islah itu tidak akan pernah terwujud,” tukasnya.

Sekedar diketahui, meski konflik dualisme muktamar itu kian memanas, namun DPC PPP Kota Probolinggo terlihat adem ayem.

Mereka tidak mau ribet menyikapi pertikaian antar tingkat elit itu.

Bahkan, DPC PPP Kota Probolinggo akan datang pada pelaksanaan muktamar keduanya.

“Selama kita diundang, kita akan datang pada muktamar siapapun,” tegas Ketua DPC PPP Kota

Probolinggo, Achmad Sholeh. =Muhammad Sugianto

peralatan sepeda motor terlihat laris manis diburu pembeli. Seperti spion, knalpot dan asosearis lainnya.

Salah seorang pedagang loakan, Misnaji mengatakan, belakangan ini memang banyak pembeli yang memburu loakan peralatan sepeda motor. Terutama spion dan knalpot dari berbagai merk sepeda motor. “Mungkin karena sekarang marak giat operasi,” katanya kepada wartawan, Rabu (15/10).

Dalam sehari, kata dia, bedaknya banyak yang menghampiri. Rata-rata mereka mencari spion dan knalpot motor. Sementara soal harga, barang loakan memang tidak semahal barang yang ada di toko.

Sehingga pasar loakan Mangunhardjo menjadi tempat “pelarian” pembeli.

“Kalau harga tergantung dari kondisi barang. Sehingga tidak mengikat bandrol,” terang Misnaji.

Seperti harga spion motor, mulai dari harga Rp.15 ribu sampai Rp.30 ribu. Sedangkan harga knalpot berkisar Rp.40 ribu sampai Rp.60 ribu. “Makanya soal harga itu tergantung dari kondisi barangnya,” timpalnya.

Ma ra kny a pembel i y a ng

memburu pera l a ta n sepeda motor tersebut, berda mpa k terha da p omset pa ra peda ga ng. S eora ng peda ga ng, Abdul l a h menga ku bi sa mera up untung R p.300 ri bu sa mpa i R p.500 ri bu da l a m seha ri .

Bahkan, pembeli yang datang tidak hanya berasal dari Kota saja, tetapi juga banyak yang dari Kabupaten Probolinggo. Menurut dia, maraknya giat operasi yang dilakukan oleh jajaran Satlantas itu, ternyata membawa berkah bagi pedagang loakan.

Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh, jajaran Satlantas Polres Kota Probolinggo berhasil menyita ratusan motor yang menggunakan knalpot brong. Ratusan motor berknalpot brong tersebut disita dari hasil giat razia yang dilakukan petugas.

Petugas menyita motor knalpot brong itu, rata-rata dari hasil razia trek-trekan yang dilakukan oleh kalangan anak muda. Aksi trek-trekan tersebut, seringkali ditemui diwilayah Kota Probolinggo.

Seperti jalan Mastrip, Ahmad Yani, Jalan KH. Hasan Genggong, Jalan Pahlawan dan Jalan Cokroaminoto. =Muhammad Sugianto

MUSHAFI MIFTAH

Pengamat sosial dan politik Beduq Institute Kota Probolinggo

DAMPAK OPERASI

Pelaratan Motor Bekas Laris Manis PROBOLINGGO – Maraknya giat operasi sepeda motor di

wilayah Kota Probolinggo, ternyata berimbas pada barang

loakan atau bekas di pasar Mangunharjo. Barang loakan berupa

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464 | TAHUN III

4.413 KSM Terima Lakukan Normalisasi DAS Bantuan PKH Cegah Banjir

PROBOLINGGO – Sebanyak 4.413 keluarga sangat miskin di Kota Probolinggo memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial. Dari total kepala keluarga (KK) penerima program PKH yang tersebar di lima kecamatan tersebut, penerima terbanyak berasal dari Kecamatan Kanigaran sebanyak 1.096 KSM. Sementara terkecil di wilayah kecamatan Mayangan hanya 770 KSM. “Bantuan program PKH dari Kemensos diberikan berbentuk uang. Untuk program PKH, alhamdulillah lima kecamatan mendapat semua dengan total penerima sebanyak 4.413 KSM. Sedangkan untuk wilayah kecamatan Kanigaran sebanyak 1.096 KSM,” ujar Eko, Koordinator Pendamping Kecamatan Kanigaran, Rabu (15/10).

Eko mengatakan, penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diwilayah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo bersal dari enam kelurahan dengan nilai Rp350.250.000. Yakni wilayah Kelurahan Sukoharjo sebanyak 122 KSM senilai Rp38.125.000.

Sedangkan untuk kelurahan Kebonsari Wetan 241 KSM sebesar Rp 77.875.000, Kanigaran 311 KSM sebesar Rp99.750.00, Tisnonegaran 35 KSM sebesar Rp10.875.000, Curahgrinting 130 KSM sebesar Rp36.500.000, dan Kebonsari Kulon 257 KSM sebesar 87.125.000.

Sementara penerima PKH di Kecamatan Kedopok 837 KSM sebesar Rp260.812.500, Kecamatan Wonoasih 930 KSM sebesar Rp285.625.000, Kecamatan Mayangan 770 KSM sebesar Rp248.750.000, dan Ke-

camatan Kademangan 780 KSM senilai Rp239.500.000.

“Total bantuan program PKH di Kota Probolinggo sebanyak 4.413 KSM senilai Rp1384.937.000,” ujar Eko, Koordinator Pendamping Kecamatan Kanigaran.

Ia menambahkan, bahwa besaran bantuan PKH yang diterima masing-masing KSM berbeda tergantung beban yang dimiliki keluarga, misalnya mempunyai anak yang masih Balita menerima Rp125.000, SD Rp125.000, dan SMP Rp250.000.

“Tujuan pemberian bantuan PKH hanya sebagai uang pegangan agar warga dapat hidup lebih baik dan layak sehingga bagi penerima program dapat menggunakan untuk tujuan meningkatkan dan mendukung kualitas hidup rumah tangga,”ucap Eko. Eko mengaku akan rutin mengecek apakah penerima PKH juga memantau perkembangan sekolah anaknya apa tidak, rajin memeriksakan anaknya apa tidak.

PKH juga boleh untuk biaya tarnsportasi. “Ini dilakukan agar mereka lebih percaya diri,”katanya. =M.Hisbullah Huda

PARTISIPASI. Warga melakukan normalisasi dan membersihkan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mencegah banjir.

PROBOLINGGO - Menghadapi musim penghujan yang sebentar lagi akan turun, banyak dampak yang bisa terjadi termasuk potensi banjir. Untuk mencegah terjadinya banjir pemerintah Kabupaten Probolinggo meminta warganya untuk melakukan normalisasi dan membersihkan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Sekretaris Dinas PU Pengairan Kabupaten Probolinggo, Sentot Dwi Hartono, mengatakan, untuk mencegah terjadinya banjir memang banyak langkah yang harus dilakukan. Termasuk dengan melakukan pembersihkan DAS yang ada setiap daerah.“Kalau hal itu tidak dilakukan, maka

musim hujan tiba air bisa tersumbat dan menyebabkan terjadinya banjir,” terangnya kepada wartawan, Rabu (15/10).

Menurutnya, sebelum turun hujan warga diharapkan bisa melakukan upaya pembersihan sungai atau selokan yang ada di masing daerahnya. Karena sepanjang musim kemarau tidak menutup kemungkinan banyak sampah atau hal lain yang ada dalam lokasi DAS.“Ini penting untuk dilakukan pengecekan sebalum hujan turun. Sehingga bisa dipastikan air hujan bisa mengalir normal pada DAS yang ada,” tandas Sentot Dwi Hartono.

Sentot Dwi Hartono, menga-

takan DAS aliran sungai yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo tergolong banyak. Salah satu DAS Rondoningo Kraksaan, dan DAS yang lainnya.

“Jika hal it bisa terus dilakukan oleh semua kalangan masyarakat, maka banjir sulit akan terjadi,” paparnya.

Dia mengaku, di wilayah Kabupaten Problinggo dinilai rawan terjadinya banjir. Seperti Banjir bandang dan kiriman yang biasa terjadi. “Agar banjir itu tidak begitu meluas dan bisa segera tertangani, maka yang perlu diperhatikan upaya pengelolaan DAS,” tegas Sentot Dwi Hartono. =Mahfud Hidayatullah

BPPT

Adakan Penelitian Pengembangan Pelabuhan

MENGANTRE. Keluarga sangat miskin untuk memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial

PROBOLINGGO – Ada yang menarik saat Badan Pengkajian dan Penerapan Tehnologi (BPPT) melakukan kunjungannya ke Kota Probolinggo. BPPT akan melakukan penelitiannya terkait perkembangan isu pelabuhan yang ada di Kota Probolinggo.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo, Budi Krisyanto melalui Kabid Tapen BLH, Setiorini Sayekti kepada wartawan menjelaskan, kunjungan BPPT itu dilakukan sejak Selasa (14/10) hingga Kamis

(16/10) hari ini.

“Kunjungan BPPT terkait pengembangan isu pelabuhan Kota Probolinggo,” tandasnya, kemarin.

Selain pelabuhan, mereka juga tertarik dengan Jalan Lingkar Utara (JLU) yang terdapat di pesisir dan kawasan hutan lindung mangrove.

Ketua rombongan BPPT, Lestari mengatakan, kunjungan yang dilakukan oleh pihaknya untuk melakukan penelitian. Terutama soal pelabuhan dan rencana pengembangan JLU. “Kita akan menginventarisir

problem data disini,” ungkapnya. Problem data tersebut seperti adanya program yang ada kaitannya dengan dokumen yang mengacu pada memorandum of understanding (MoU) sebelumnya.

Sementara itu, Kabid KSDA dan Kelistrikan BLH, AQsep S Lelono mengungkapkan, selama ini Pemkot Pemkot Probolinggo mempunyai satu persepsi terhadap perlindungan mangrove yang ada.

Yakni mangrove yang ada tidak boleh tergeser beralih fungsi. =Muhammad Sugianto

KORAN MADURA

lahraga

CEDERA TIDAK PARAH

Welbeck Siap Diturunkan Melawan Hull City

LONDON - Striker Arsenal Danny Welbeck kemungkinan besar bisa membela “The Gunners” melawan Hull City di Liga Utama Inggris pada Sabtu (18/1) mendatang, setelah cedera yang didapatnya saat Inggris menang 1-0 atas Estonia di kualifikasi Piala Eropa 2016 Minggu (12/10) lalu tidak terlalu parah.

Pelatih Timnas Inggris Roy Hodgson sebelumnya mengungkapkan bahwa mantan pemain Manchester United (MU) itu mengalami cedera engkel pada

laga tersebut sehingga harus digantikan Rickie Lambert menjelang akhir pertandingan.

Hanya saja, Roy Hodgson kemudian memastikan bahwa cedera pemain ini tidak terlalu parah. Sumber-sumber ESPN di Arsenal juga yakin bahwa Welbeck siap diturunkan saat menjamu Hull Ciy di Emirates Stadium akhir pekan ini.

Kabar ini cukup menggembirakan pelatih Arsene Wenger karena dia masih kehilangan striker internasional Prancis,

Oliver Giroud yang masih dililit cedera. Sedangkan Theo Walcott baru bisa mengikuti latihan penuh bersama tim utama setelah absen cukup lama sejak Januari lalu. Praktis, Wenger hanya memiliki Alexis Sanchez dan Luas Podolski di lini depan.

Walcott kemungkinan baru akan diturunkan beberapa minggu mendatang. Wenger sendiri berharap, tingkat kebugaran pemain ini mencapai kondisi puncak akhir bulan ini sehingga siap dimainkan kembali dan mempertajam lini depan mereka.

Saat ini, Arsenal dilanda badai cedera pemain. Sebelumnya, gelandang kreatif Mesut Oezil juga mengalami cedera dan harus absen selama 10 sampai 12 pekan. Terbaru, Tomas Rosicky juga mengalami cedera saat membela Republik Ceko melawan Kazakhstan di kualifikasi Piala Eropa 2016 pekan ini.

Padahal, Rosicky baru sekali dimainkan sebagai starter dan lima kali sebagai pemain pengganti untuk Arsenal musim ini.

Ini terjadi karena menurunnya performanya. Hal itu diakui sendiri oleh Rosicky. “Saya tidak bisa melakukan gerakangerakan tajam dan tidak bisa lari. Bila saya mencoba bermain dalam satu tempo, saya tidak bisa melakukan banyak perbedaan untuk tim,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, “Saya akan kembali ke London dan kita akan lihaat. Dokter bilang, ada sesuatu yang tidak berers antara otot saya.”

Sementara dari gosip transfer pemain, Juan Mata kemungkinan akan hengkang ke Juventus karena tidak mendapat tempat utama di skuat Lois van Gaal.

Sejak kedatangannya dari Chelsea Januari 2014, Mata sempat menjadi pemain utama di bawah pelatih David Moyes. Tetapi pada awal musim ini, Mata menjadi pilihan kedua Louis van Gaal.

Kalaupun tidak jadi ke Juventus Stadium, Mata kemungkinan akan kembali ke klub lamanya di Spanyol, Valencia.

Pemain lain yang digosipkan akan terbang ke Turin untuk bergabung dengan Juventus adalah Javier Hernandez.

Pemain internasional Meksiko ini sedang dipinjamkan ke Real Madrid sejak awal musim ini, setelah tersingkir dari persaingan di Old Trafford. =ESPN/CAROLAJI

KORAN MADURA

KAMIS 16 OKTOBER 201416|OKTOBER No. 0464 |2014 TAHUN III KAMIS

No. 0464 | TAHUN III

15 15

Del Bosque Pergi Setelah Piala Eropa

MADRID - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Spanyol Vicente Del Bosque mengaku akan mengundurkan diri dari jabatannya setelah putaran final Piala Eropa 2016 di Prancis, setelah membawa “La Furia Roja” menjadi raja dunia dan Eropa sejak 2008 lalu.

Del Bosque mengambil alih kursi pelatih Spanyol setelah tim Matador menjuarai Piala Eropa 2008 di bawah pelatih Luis Aragones. Di tangan Del Bosque, Spanyol menjadi lebih kuat. Dia mempersembahkan gelar juara dunia pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan dan mampu mempertahankan gelar pada Piala Eropa 2012 di Polandia dan Ukraina. Sayang, sentuhan magis Del Bosque hilang pada Piala Dunia 2014 di Brasil, Juni-Juli lalu.

Sejak tersingkir di fase grup Piala Dunia 2014 itu, Del Bosque mendapat kritikan dari pencinta sepakbola Spanyol. Apalagi, pada kualifikasi Piala Eropa akhir pekan lalu, Spanyol kalah 1-2 dari Slovakia. Ini adalah kekalahan pertama mereka dalam 36 pertandingan kualifikasi sejak 2006.

Del Bosque sadar betul akan kritikan-kritikan tersebut. Karenanya dia berenca mundur setelah Piala Eropa 2016 nanti. “Saya kira Piala Eropa 2016 akan menjadi turnamen terakhir saya sebagai pelatih Spanyol. Kita akan lihat apa yang akan terjadi ketika kami bisa lolos ke Prancis. Secara teori, ini turnamen terakhir saya,”

kata Del Bosque kepada Radio Nacional Espana.

Yang mendapat kritikan dari media Spanyol bukan hanya Del Bosque, tetapi juga kapten dan kiper utama Iker Casillas. Pasalnya, performa pemain Real Madrid ini sudah menurun.

Penampilan yang tidak meyakinkan dari Casillas sudah terlihat selama Piala Dunia 2014 dan saat kalah dari Slovakia pekan lalu.

Karena itu saat menang 4-0 atas Luxemburg, posisi Casillas di bawah mistar gawang diserahkan kepada kiper Manchester United David De Gea. Di tingkat klub, penampilan Casillas juga tidak terlalu bagus.

Karena itu ramai diberitakan bahwa Casillas akan segera mengikuti jejak Xavi Hernandes dan Xabi Alonso yang pensiun dari Timnas Spanyol. Del Bosque mengaku sudah membaca berita-berita terkait rencana pengunduran diri Casillas.

“Tetapi saya sama sekali tidak mengetahui masalah itu. Saya kira tidak ada yang benar dari berita-berita itu. Dia belum menceritakannya kepada saya,” tutupnya. =ESPN/CAROL AJI

16 BACA

KORAN MADURA

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464 | TAHUN III

KORAN MADURA

JUGA

Welbeck Siap Diturunkan Lawan Hull City Olahraga | 15

16

KAMIS 16 OKTOBER 2014 No. 0464 | TAHUN III

Cristiano Ronaldo meluapkan kegembiraan usai menjebol gawang Denmark pada laga kualifikasi Euro 2014 yang berlangsung di Copenhagen, Rabu (15/10) dini hari WIB.

COPENHAGEN - Kapten dan pemain terbaik Portugal Cristiano Ronaldo sangat yakin mereka akan menjadi juara grup dan melenggang ke Prancis dua tahun mendatang untuk mengikuti putaran final Euro 2016.

Optimisme itu diucapkan Ronaldo setelah memetik kemenangan pertama dari dua laga awal kualifikasi dengan menumbangkan tuan rumah Denmark dengan skor tipis 1-0 pada Rabu (15/10) dini hari WIB di Copenhagen. Pada laga perdana, mereka takluk dari Albania di kandang sendiri Gol tunggal Seleccao pada

Optimisme Ronaldo 0 1 Portugal Akan ke Prancis Sebagai Juara Grup DENMARK

laga ini dicetak Ronaldo pada detik-detik menjelang pertandingan berakhir memanfaatkan umpan Ricardo Quaresma. Baik Ronaldo maupun Quaresma sama-sama mengenyam pendidikan sepakbola di akademi sepakbola Sporting Lisbon.

Ronaldo yang kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Portugal mengaku sudah sangat familier dengan Quaresma. Pemain ini juga membuat Ronaldo selalu berada pada posisi yang sempurna untuk mencetak gol. “Saya mengenal Quaresma.

Saya sering bermain bersamanya.

Dia sangat fokus dan tahu kemana bola harus diberikan, lalu saya mengerjakan apa yang harus saya lakukan,” kata Cristiano Ronaldo tentang rekan

satu timnya itu.

Gol semata wayang ke gawang Denmark itu menjadi gol ke-22 Ronaldo selama pertandingan Piala Europa baik di fase kualifikasi mapun putaran final. Dia menyamai rekor yang dicatatkan penyerang Turki Hakan Sukur dan

penyerang Denmark Jon Dahl Tomasson.

“Selalu bagus bisa mencetak gol baik untuk Real Madrid maupun tim nasional. Saya sudah bermain sangat bagus dan saya bangga bisa memasuki sebuah halaman baru dari Timnas Portugal ini,” imbuh Ronaldo.

Dengan kemenangan ini, Portugal melesat ke peringkat ketiga Grup I dengan tiga poin. Mereka tertinggal satu poin dari Albania dan Denmark yang bertengger di peringkat pertama dan kedua masing-masing dengan empat poin, setelah kedua tim bermain

PORTUGAL

imbang tanpa gol pada laga terpisah Rabu (15/10) dini hari WIB. Bagi Ronaldo, kemenangan ini menambah kepercayaan diri tim. Dia pun yakin bahwa mereka adalah tim terbaik di grup itu bersama Armenia. “Saya sudah katakan sebelumnya, Portugal akan menjadi juara grup karena tim nasional kami adalah yang terbaik di grup ini dan kami akan memperlihatkan penampilan terbaik itu di atas lapangan. Saya sangat yakin kami akan berada di kejuaraan Piala Eropa,” kata pemain terbaik dunia 2013 itu. =ESPN/CAROL AJI

KAMIS

16 OKTOBER 2014 No. 0464 | TAHUN III

KORAN MADURA

DISPERINDAG DINILAI TIDAK TRANSPARAN

ANGKA KEMATIAN BAYI TINGGI

Risma Wulandari KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464 | TAHUN III MENEMPATKAN DIRI DI POSISI NYAMAN

SUMENEP | B

SAMPANG | K

NETER KOLENANG | P

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

BANGKALAN - Pembangunan Kantor PU Cipta Karya dan Tata Ruang, PU Bina Marga dan Pengairan Bangkalan, yang berlokasi di jalan SoekarnoHatta ditengarai penuh kejanggalan.

Kejanggalan itu diduga terletak pada pelaksanaan pembangunan yang seharusnya sudah rampung 60 persen, namun masih rampung 40 persen. Selain itu, dalam pengerjaan proyek itu, bahan yang digunakan seperti besi cor dinilai tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB).

Tak tanggung-tanggung, pembangunan gedung tersebut menguras dana miliaran rupiah.

Sesuai dengan nomor kontrak 640/1058/433.103/2014, proyek ini harus diselesaikan dalam jangka waktu pengerjaan 190 hari ditambah 180 hari waktu pemeliharaan dengan anggaran biaya Rp 10.812.618.000. Akan tetapi, kualitas kekuatan pondasi beton ternyata sangat buruk. Apalagi bagian pondasi bawah, terlihat tidak diberikan cor.

Temuan tersebut membuat anggota komisi C DPRD Bangkalan geram saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi pembangunan. Komisi yang membidangi pembangunan ini memberikan penilaian buruk terhadap proses penggarapan proyek yang menelan biaya fantastis tersebut.

Pengerjaan proyek cenderung asal-asalan. Dan tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya.

“Pengerjaan ini seharusnya sudah 60 persen, tapi kenapa hanya selesai 40 persen. Padahal target penggarapan 16 Desember 2014 harus selesai,” sesal Suyitno, Ketua Komisi C DPRD Bangkalan.

Pembangunan Gedung PU Cipta Karya Janggal Komisi C: Pengerjaan Proyek Cenderung Asal-asalan Menurut politisi PDIP itu, batu putih yang seharusnya dijadikan sebagai urukan, malah dijadikan sebagai bahan pondasi. Sehingga, sangat mempengaruhi kekuatan pondasi bangunan. Dengan demikian, proses pembangunan yang dilaksanakan PT.DAMAN VARIAKARYA menjadi tidak efek-

tif. Permasalah ini harus segera dituntaskan agar kualitas bangunan sesuai dengan harapan. Jangan sampai, proyek miliaran rupiah ini tidak merepresentasikan besaran anggaran pembangunan.

“Kami akan memanggil pihak pelaksana proyek gedung itu untuk memperbaiki temuan dilapa-

ngan yang kurang sesuai itu. Selain itu, akan menanyakan terkait kontrak apa bisa selesai sesuai target atau tidak,” paparnya saat meninjau ke lokasi.

Sementara itu, Faris, selaku pengawas proyek ini mengaku dalam proses pengerjaan gedung baru itu sudah sesuai dengan

gambar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan temuan, pihaknya berjanji akan segera memperperbaikinya, dan dirampungkan pada Desember ini. “Pelaksanaan pembangunan proyek tidak ada masalah, kami kerjakan sesuai dengan gambar,” kelitnya. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO B B

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

KAMIS 16 OKTOBER 2014 No. 0464 | TAHUN III

EDUKASI

Disdik Gagal Cetak Generasi Bangsa

AUDIENSI. Petani garam asal Desa Pinggir Papas dan Karanganyar melakukan audiensi dengan wakil rakyat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Rabu (15/10).

Disperindag Dinilai Tidak Transparan Klarifikasi Saiful Bahri Diragukan SUMENEP - Sejumlah petani garam asal Desa Pinggir Papas dan Karanganyar, Kecamatan Kalianget melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Saiful Bahri, Rabu (15/10) di kantor DPRD. Mereka mengeluhkan kinerja Disperindag yang dinilai tidak transparan.

Dalam audiensi kemarin, banyak hal dikeluhkan petani garam kepada pimpinan dewan sementara. Salah satunya mengenai bantuan geomembran dari pemerintah kepada petani garam. Menurut Kepala Desa Pinggir Papas, Muhammad Hayat, selama ini petani garam yang ada di desanya tidak tahu bahwa ada bantuan geomembran dari pemerintah. “Makanya kami memfasilitasi masyarakat untuk bertemu langsung dengan kepala Disperindag untuk meminta klarifikasi,” tukasnya.

Menurut Obet, sapaan akrab Muhammad Hayat, bantuan geomembran tersebut sangat diperlukan oleh petani garam.

Pasalnya, dengan adanya bantuan geomembran tersebut diharapkan dapat mendongkrak

kualitas garam yang selama ini selalu dinilai belum memenuhi standar kualifikasi, sehingga harganya selalu di bawah HPP, yakni hanya berada pada kisaran Rp. 350 ribu sampai dengan Rp. 450 ribu per ton. Padahal seharusnya Rp. 750 ribu per ton untuk KW1.

Selain itu, dalam kesempatan itu, Obet juga menyangkal pernyataan kepala Disperindag, yang menyatakan bahwa bantuan geomembran dari pemerintah telah sampai kepada masyarakat.

Pasalnya, menurut informasi yang ia dapat, hanya sebagian kecil masyarakat yang mendapatkan bantuan geomembran. “Hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan. Ternyata tidak merata,” sangkalnya.

Obet juga menyangkal Dis-

perindag telah mengadakan sosialisasi kepada petani garam di Desa Pinggir Papas dan Karanganyar. Seandainya memang banar ada sosialisasi, seharusnya sebagai kepala desa seharusnya ia mendapat informasi dari Disperindag.

Sementara itu, Kepala Disperindag, Saiful Bahri, tetap bersikukuh mempertahankan pernyataannya kalau bantuan geomembran itu telah sampai kepada petani garam. Selain itu, ia juga membantah pernyataan petani tentang tidak adanya sosialisasi kepada mereka.

Menurutnya, Disperindag telah melakukan sosialisasi kepada petani sebanyak tiga kali, walaupun, klarifikasi mantan Kepala Dishutbun itu terlihat masih terkesan meragukan.

“Tapi mungkin ada mis komunikasi. Atau mungkin ketika ada sosialisasi mereka berhalangan untuk hadir. Sehingga tidak dapat mengikuti. Tapi, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, sosialisasi itu sudah selesai dilaksanakan,” bantahnya dengan ekspresi yang kurang meyakinkan.

Secara terpisah, anggota DPRD Sumenep, Bambang Prayogi menilai apa yang dilakukan oleh petani itu sangat wajar.

Pasalnya, ia menilai, Disperindag memang terkesan tidak transparan dalam memberikan bantuan. “Terlihat tadi (dalam audiensi, red.). Aneh jika ada sosialisasi tetapi kepala desa tidak diberi informasi,” tandasnya.

Terlepas dari itu, mantan Ketua Komisi B DPRD Sumenep itu juga berharap agar dalam satu kecamatan itu hanya ada satu asosiasi petani garam yang betul-betul direkomendasikan oleh pemerintah daerah. Sehingga dengan begitu, serapan produksi garam rakyat bisa diketahui secara pasti.

“Karena sekarang ini banyak perusahaan garam yang nakal.

Mereka membentuk asosiasi sendiri hanya untuk meningkatkan serapan garam rakyat.

Agar mereka diberi kewenangan melakukan impor garam. Karena aturannya, perusahaan baru bisa melakukan impor garam jika telah menyerap garam rakyat sebanyak 50 persen,” tutupnya. =FATHOL ALIF/SYM

SUMENEP – Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) menilai Dinas Pendidikan (Disdik) setempat gagal mencetak generasi banga yang mempunyai kredibilitas tinggi sesuai dengan yang dicita-citakan pemerintah.

Salah satu indikator kegagalan Disdik tersebut, grafik tingkat kecerdasan pelajar di Sumenep yang cenderung menurun setiap tahunnya. Bahkan, selama ini pelajar di Kabupaten Sumenep sulit berkompetisi dengan siswa di daerah lain. ”Selain itu, moralitas para pelajar semakin mengkhawatirkan.

Buktinya, tidak sedikit pelajar yang justru terlibat kasus tindak pidana kriminalitas seperti pemerkosaan, pencurian, dan tindak pidana yang lain,” kata Ketua DPKS M. Kamali Ersyad disela-sela acara evaluasi terbuka yang melibatkan beberapa unsur pendidikan mulai dari pejabat Disdik, aktivis pendidikan, hingga komite sekolah, Rabu (15/10).

Yang menjadi sorotan lainnya, lanjut Ersyad, saat ini siswa sudah krisis keterampilan. Sehingga, tidak sedikit siswa sesudah keluar tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab, jumlah out put dengan lapangan pendidikan di Sumenep sudah tidak sebanding.

Seharusnya, pola pendidikan di Sumenep ini harus mengarah terhadap pendidikan yang bisa diterapkan. Salah satunya, melihat kebutuhan masyarakat sekitar, seperti pertanian dan kelautan. Sehingga nantinya setelah lulus ijazah yang dimiliki berfungsi sebagaimana mestinya. ”Bagaimanapun kita harus akui, jika hal itu merupakan salah satu bukti kegagalan dunia pendidikan di Sumenep ini,” ungkapnya.

Sementara Sekretaris Disdik Sumenep Fajarisman mengatakan, dirinya ke depan akan terus berbenah diri untuk memperbaiki kualitas pendidikan ke depan.

Salah satu langkah konkretnya, yakni dengan cara melaklukan inventarisasi keberadaan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Disdik.

Jika nantinya ditemukan adanya lembaga pendidikan yang kreadibilitasnya sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, pihaknya tidak akan segan untuk melakukan pencabutan izin operasionalnya. ”Itu kami lakukan sebagai pemerataan pendididikan,” katanya. =JUNAEDI

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464| TAHUN III

C

KRIMINALITAS

Maling Motor Nyaris Dibakar Massa SUMENEP - SJ (30), warga Kecamatan Rubaru, nyaris dibakar warga setelah aksinya mencuri sepeda motor milik YN (20), diketahui pemiliknya. Sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi M-4213-VX, oleh korban diparkir di halaman rumahnya sehabis pulang dari jalan-jalan.

Namun saat korban akan terlelap sekitar pukul 2.00 Wib, standar sepeda motornya berbunyi. Korban yang curiga dengan bunyi standar sepedanya, keluar dari kamarnya yang hanya berjarak 3 meter, dan ternyata benar sepedanya sudah ada yang menuntun.

Tanpa pikir panjang korban langsung melakukan pengejaran

sambil meneriakinya maling.

Akibatnya, masyarakat sekitar yang mendengar teriakan, juga melakukan pengejaran dan menangkap pelakunya.

Warga sempat emosi dan mau membakar pelaku pencurian motor itu hidup-hidup. Namun aksi massa gagal dilakukan lantaran petugas kepolisian dari Polres Sumenep dengan cepat tiba di

lokasi, sebelum massa berbuat anarkistis. ”Untung polisi segera datang, kalau tidak mungkin maling motor itu sudah dibakar hiduphidup," kata Dasuki (32), warga Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Sumenep, Rabu (15/10).

Menurutnya, warga Desa Matanair resah dengan maraknya aksi pencurian sepeda motor.

Dalam setiap harinya tidak kurang dari dua hingga tiga sepeda motor yang diembat pencuri.

Sehingga ketika ada pencuri sepeda motor yang tertangkap, warga langsung marah dan akan bertindak anarkistis. Namun pada penangkapan kali ini, niat warga

tidak kesampaian lantaran petugas dengan cepat tiba di lokasi.

Kapolres Sumenep AKBP Marjoko, membenarkan penangkapan maling oleh warga, dan pihaknya sudah mengamankan pelaku maupun barang buktinya untuk penyelidikan lebih lanjut. ”Pelaku maupun barang buktinya sudah kita amankan, dan kami masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku," kata Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko melalui Humas Polres Sumenep AKP Jaiman.

Polisi langsung datang ke TKP begitu mendapat laporan dari warga melalui sentra SPKT, jika ada maling sepeda motor

ditangkap warga. Polres Sumenep langsung menerjunkan pasukan ke TKP untuk mengamankan pelaku pencurian.

Polres Sumenep tidak mau kecolongan aksi anarkistis warga, seperti kasus Batang-Batang beberapa waktu lalu. Seorang pencuri motor dibakar hidup-hidup oleh warga, lantaran tertangkap basah saat mencuri. ”Kami tidak ingin kasus Batang-Batang terulang, sehingga ketika ada laporan ada maling ditangkap warga, kami langsung menerjunkan pasukan untuk melakukan pengamanan," pungkasnya. =JUNAEDI

PUNGUTAN SPP

Semua Sekolah Perlu Ditelusuri

CUCI TANGAN MASSAL. Petugas membimbing siswa cara mencuci tangan menggunakan sabun saat kampanye cuci tangan di SDN Sumurpanggang 01, Tegal, Jateng, Rabu (15/10). Cuci tangan massal yang diikuti ratusan siswa SD tersebut untuk meningkatkan perilaku hidup sehat dan bersih dalam rangka hari cuci tangan pakai sabun sedunia.

SUMENEP - Mencuatnya kabar sekolah negeri yang masih memungut iuran SPP kepada siswa mulai mengundang perhatian beberapa kalangan. Pasalnya, langkah itu dinilai telah melanggar Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2012.

Dalam Permendiknas tersebut sudah jelas dan tegas bahwa sekolah di bawah kendali pemerintah atau sekolah negeri dilarang memungut biaya SPP kepada siswanya, sebab sekolah sudah mendapat kucuran dana bantuan operasional sekolah (BOS) Rp 710 ribu/siswa/tahun.

“Oleh karena itu, Disdik harus segera melakukan penelusuran kepada semua sekolah negeri. Agar dapat dipastikan bahwa para siswa di sekolah negeri bebas dari segala pembiayaan, terutama sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP),” kata Darul Hasyim Fath, anggota DPRD Sumenep, Rabu (15/10).

Ia menambahkan bahwa jika hal demikian masih saja dibiarkan menggelinding, maka semua sekolah bisa ikutikutan memungut biaya SPP atau tabungan khusus dengan alasan GTT. “Bahkan bisa menimbulkan polemik antar beberapa sekolah jika masalah ini tidak segera diselesaikan.

Maka segera telusuri dan cek

ke beberapa sekolah. Termasuk jelaskan kepada semua orang soal SPP,” jelasnya.

Diketahui bahwa beberapa waktu lalu, Suyono, Divisi Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LMS) Kontra SM melakukan investigasi ke beberapa sekolah. Berdasarkan hasil investigasinya tersebut, ternyata ia masih menemukan sekolah negeri yang masih memungut iuran SPP. Sekolah negeri tersebut adalah SMKN 1 Sumenep. Dari bukti yang dibeberkan ke media, ternyata pihak sekolah masih memungut biaya SPP Rp 30.000/bulan dengan akumulasi selama 1 tahun, siswa masih dibebankan biaya Rp 360.000.

Tidak hanya itu, pihak sekolah juga menarik tabungan khusus kepada sekolah. Dalam tabsus tersebut, siswa harus bayar Rp 84.000. Belum lagi untuk hotspot Rp 6000; Perpisahan Rp 20.000; Kopsek Rp 12.000; Prakerind Rp 75.000; dan Air Esemka Rp 6000.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, A. Shadik terkesan menghindar dan terutup sejak hal itu mencuat ke permukaan. Pasalnya, sejak beberapa hari ini, saat Koran Madura hendak konfirmasi, Shadik tak pernah angkat telpon. Bahkan saat didatangi ke kantornya, ia selalu tidak ada. =SYAMSUNI

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464 | TAHUN III

Tim Pemantau Pembangunan Pusat dan Daerah Kabupaten Sumenep melakukan audiensi dengan wakil rakyat, Rabu (15/10). Mereka menganggap pemerintah salah urus transportasi laut.

Pelayanan Transportasi Laut Salah Urus SUMENEP - Sejumlah masyarakat kepulauan yang tergabung dalam Tim Pemantau Pembangunan Pusat dan Daerah (TP3D) Kabupaten Sumenep mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Rabu (15/10).

Kepada pimpinan sementara dewan, mereka meminta untuk mendesak pemerintah agar lebih serius dalam menangani pelayanan transportasi laut di Sumenep. Sebab, selama ini, pelayanan transportasi laut salah urus, sehingga sering menyisakan masalah.

Ketua TP3D, Rahman, mengatakan, selama ini pelayanan transportasi laut yang beroperasi di Sumenep dengan rute Sumenep-Kangean, Sumenep-Sapeken, Sumenep-Banyuangi, dan begitu juga sebaliknya, ternyata terdapat

banyak persoalan mendasar dan perlu segera diselesaikan.

Rahman mengatakan, para operator laut telah melanggar ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Laut.

Oleh sebab itu, pihaknya menilai pemerintah perlu segera melakukan tindakan-tindakan antisipatif agar dapat membuat para penumpang merasa nyaman dan aman saat melakukan pelayaran.

Ia menegaskan agar ke depan, setiap pelayaran berlangsung tidak ada lagi over kapasitas.

Karena hal itu dinilai membahayakan para penumpang. Menurutnya, seperti Kapal Kangean Ekspress, kapasitasnya tidak boleh lebih dari 241 penumpang, pula dengan Sumekar Line tidak boleh lebih dari 247 penumpang.

Sementara untuk kapal perintias sesuai dengan standar, yaitu 250 penumpang. “Selain itu, perahu-perahu rakyat juga harus dimaksimalkan untuk mengangkut barang-barang penumpang. Sehingga dengan begitu, nantinya tidak terjadi lagi over antara penumpang dan barang," tandasnya, Rabu (15/10).

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), melalui Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep, M.C. Argoto mengatakan bah-

Hanafi: Dishub Harus Lebih Serius Urus Transportasi Luat

wa pihaknya akan mengupayakan agar kapasitas penumpang disesuaikan dengan sertifikat keselamatan kapal yang dimiliki sahbandar.

Namun, kata Argoto, untuk merealisasikan hal itu, ia meminta agar ada kerja sama dari semua pihak, mulai dari operator kapal, sahbandar, Dishub dan masyarakat. "Harapannya, nanti para penumpang kapal bisa menemukan kenyamanan saat melakukan pelayaran," ucapnya di kantor DPRD Sumenep, kemarin.

Secara terpisah, Wakil Ketua sementara DPRD Sumenep, Hanafi menilai bahwa selama ini memang seringkali terjadi over kapasitas penumpang. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Dishub agar lebih serius melayani transportasi laut. Agar tidak

sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hanafi menambahkan, jika kapal yang beroperasi selama ini dirasa masih kurang, maka tak boleh menunggu lama, pihak Dishub harus melakukan telaah yang tepat berdasarkan analisis yang disampaikan oleh masyarakat kepulauan dalam audiensi kemarin. Dan mencarikan solusi terbaiknya.

"Kemudian itu disampaikan kepada Bupati. Agar masyarakat kepulauan juga bisa merasakan pelayanan sama dengan masyarakat daratan.

Karena bagaimanapun, masyarakat kepulauan itu juga bagian dari masyarakat Sumenep yang berhak mendapatkan pelayanan yang layak," tututpnya. =FATHOL ALIF/SYM

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464| TAHUN III

E

ALIH FUNGSI TROTOAR

Hak Pengguna Jalan Kaki Terenggut SUMENEP – Keberadaan trotoar di sejumlah titik di Kota Sumenep banyak yang dialihfungsikan menjadi tempat berjualan. Hal tersebut, dinilai telah merampas hak pengguna jalan kaki.

Pemandangan itu bisa dilihat di beberapa jalan protokol di antaranya, Jalan Trunojoyo dan Jalan Teuku Umar. Bahkan, Pantauan Koran Madura di Jalan Teuku Umar, sebagian trotoar sudah dikepras menjadi halaman rumah dan dipasangi pot bunga.

Selain itu, sebagian juga ada sudah menjadi lahan parkir kendaraan milik salah satu perusahaan.

Kondisi itu tentu saja dikeluhkan pejalan kaki yang kerap melintas. Para pejalan kaki seringkali terpaksa menggunakan badan jalan karena trotoar yang semestinya untuk mereka malah menjadi areal berjualan atau tempat lain.

Abd. Rahman, seorang pengguna jalan mengatakan, keberadaan PKL di trotoar jelas-jelas menghambat pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas. Pasalnya, saat melintasi trotoar yang digunakan PKL, ia mengaku harus mengalah dan terpaksa melintas di bahu jalan. ”Padahal, risikonya cukup tinggi kalau berjalan di bahu jalan.

Bisa saja disenggol oleh mobil atau motor,” katanya kepada Koran Madura, kemarin.

Anggota DPRD Sumenep AF. Hari Ponto mengeluhkan hal serupa. Menurutnya, banyaknya alih fungsi trotoar tersebut dikarenkan kurangnya ketegasan dari aparat, utamanya Satpol PP, selaku penegak perda. ”Itu tidak boleh, karena sudah jelas mengganggu

terhadap pejalan kaki. Dan itu harus mendapat ketegasan dari aparat setempat,” ungkapnya.

Sebab jika tidak, maka keberadaan tersebut berpotensi mengganggu kalancaran lalu lintas dan juga mengancam terhadap keselamatan pejalan kaki. ”Kalau nantinya pejalan kaki kesenggol mobil, siapa yang akan bertanggung jawab? makanya sebelum itu terjadi lebih baik ditertibkan saja,” harapnya.

Sementara Kepala Satpol PP Sumenep Abd. Madjid membenarkan banyaknya trotoar yang telah dialihfungsikan itu. ”Kalau yang berada di Jalan Teuku Umar Desa Pandian itu, kami sudah lakukan teguran,” katanya.

Teguran yang disampaikan itu, lanjut Madjid, tidak hanya disampaikan melalui lisan, melainkan sudah dilakukan teguran berupa surat kepada pemilik perusahaan tersebut. ”Kalau masalah penertipannya, itu ada prosedur tersendiri.

Jadi, kami tidak bisa langsung sikat dan sikut ketika ada pelanggaran,” ungkapnya.

Adapun mekanisme penertiban itu, salah satunya berupa teguran dengan lisan, kemudian surat peringatan. Jika keduanya itu tidak dihiraukan maka penertiban paksa akan dilakukan. ”Surat teguran itu, kami kirim sebanyak tiga kali,” tukasnya. =JUNAEDI

Pasang Iklan di

KORAN MADURA

Call Centre (0328) 6770024

Tumpukan keramik dipajang di trotoar di Jalan Teuku Umar Desa Pandian, Rabu (15/10). Trotoar mestinya menjadi tempat pejalan kaki.

KEPEGAWAIAN

PNS Nakal Lebih Baik Dimutasi SUMENEP- Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Indra Wahtudi sangat menyangkan ulah abdi negara yang keluyuran di waktu jam kerja.

Indra menilai, mereka tak sepantasnya melanggar aturan yang berlaku. Untuk itu, perlu ada sanksi tegas bagi mereka, misalkan dimutasi.

Indra mengatakan, kejadian itu perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, khusunya pihak Inspektorat, agar ulah para PNS tersebut tidak menimbulkan kesan tidak baik kepada masyarakat. Ia menambahkan, keluyuran di jam kerja merupakan contoh yang tidak baik bagi masyarakat, sehingga tidak boleh ditiru.

"Kalau bukan waktunya istirahat, seharusnya jangan keluyuran di luar. Kan mereka digaji oleh negara dengan menggunakan uang rakyat?

Lah, kalau mereka tidak bekerja, terus tetap dapat gaji, berarti

itu, kan, makan uang rakyat secara cuma-cuma? Yang namanya PNS itu adalah abdi negera.

Jadi jangan macam-macam," kesalnya, Rabu (15/10).

Menurut Indra, untuk memberikan efek jera kepada PNS yang memiliki kebiasaan keluyuran di saat jam kerja, mereka harus diberi sanksi berat, semacam sistem mutasi.

Dengan begitu, diharapkan nantinya mereka tidak akan mengulangi kembali. "Saya kira, kejadian seperti ini bukan hanya terjati satu atau dua kali di Sumenep, tapi sudah berulang-ulang. Ini merupakan bukti tidak tegasnya atasannya," tambahnya.

Lebih dari itu, pimpinan satua kerja perangkat daerah (SKPD) juga harus menjaga ketat para pagawainya agar tidak keluar di jam kerja. Mereka juga harus diberi batasan waktu agar tidak sewenangwenang ketika istirahat di luar.

Karana, tambahnya, PNS saat ini banyak yang ketika di luar

hanya nongkrong dan belanja.

Padahal di kantornya banyak tugas yang belum selesai.

Indra berharap, pihak Inspektorat memberikan rekomendasi kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) yang memiliki kewenangan agar segera memberikan sanksi tegas kepada PNS yang ketahuan kelayapan di jam kerja. Lebih dari itu, pihak Pemkab seharusnya memberikan surat pernyataan kepada para PNS yang nakal untuk tidak mengulanginya lagi. "Kalau mereka masih belum jera juga, ya seharusnya diberhentikan saja," tutupnya.

Sebelumnya, Selasa (14/10), sebanyak empat orang PNS ketahuan keluyuran saat jam kerja. Keempatnya terjaring razia gabungan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumenep. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

KAMIS 16 OKTOBER 2014 No. 0464 | TAHUN III

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464 | TAHUN III

MADURA

Tempat Karaoke Barokah Ditutup Paksa Roby: Untuk Memperoleh Izin Operasional Sangat Sulit PAMEKASAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan menutup paksa tempat karaoke Barokah di Jalan Raya Tlanakan, Kecamatan Tlanakan, Rabu (15/10).

Penutupan dilakukan karena tempat karaoke itu tak mengantongi izin operasional dari Pemkab setempat sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 28 tahun 2014 tentang Hiburan Karaoke.

Sejumlah petugas yang dipimpin Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Pamekasan, Yusuf Wibiseno, tiba di tempat tersebut sekitar pukul 10.00 WIB. Sebelum melakukan penutupan paksa itu, petugas terlebih dulu memberikan pengarahan dan alasan usahanya akan ditutup.

Setelah pemilik tempat karaoke menyadari kesalahannya yang beroperasi tanpa izin, petugas meminta tanda tangan sebagai kesepakatan untuk tidak beroperasi selama belum mengantongi izin, sesuai dengan ketentuan di dalam perbup setempat. Selanjutnya, petugas memasang stiker bahwa untuk sementara tempat karaoke tersebut ditutup.

Yusuf Wibiseno mengatakan penutupan paksa sebagai tindak lanjut dari pertemuan antara pemkab setempat dengan semua pemilik tempat karaoke. Dalam sosialisasi perbup tersebut,

dalam pengurusan izin tersebut.

“Bukan saya tidak mengajukan izin, dari tahun 2010 itu saya sudah urus semuanya, tapi sam-

pai saat ini belum keluar juga.

Dalam pengurusan HO, kepala desa yang belum mau memberikan tanda tangannya tanpa

F

alasan yang jelas,” kata Roby.

Ia berharap pihak-pihak terkait bisa memberikan pengarahan agar proses perizinannya cepat selesai. Selama ini ia mengaku dipersulit dalam menerbitkan izin.

“Saya sudah beriktikad baik untuk mengurus izin, sekarang saya harap semua pihak yang terkait izin ini juga mempunyai iktikad yag sama. Kalau ini ditutup terus bagaimana nasib karyawan saya yang harus menghidupi keluarganya,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

semua pemilik tempat karaoke berjanji tidak akan beroperasi sebelum mempunyai izin.

“Jadi, sesuai dengan perbup yang telah kami sosialisasikan sebelumnya, tempat karaoke yang belum belum mengantongi izin tapi nekat beroperasi, kami tutup sementara sampai pemiliknya mempunyai izin operasional dari KPPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu),” katanya.

Pemilik Karaoke Barokah, Roby Darmawan mengatakan selama empat tahun terakhir dirinya sudah berusaha mengurus izin sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, untuk mendapat izin operasional di Pamekasan sangat sulit.

Padahal, lanjutnya, izin ganguan HO (Hinder Ordonantie) dari warga sekitar sudah ia dapatkan, dengan bukti tanda tangan warga di sekitar tempat karaoke miliknya itu. Namun, diakuinya Kepala Desa Tlanakan, belum memberikan tanda tangannya

PEMANGGILAN SKPD

LSM Larang Dewan Komentar di Media Massa PAMEKASAN - Forum Lembaga Swadaya Masyarakat Pamekasan mengaku terusik dengan banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan yang dengan mudah berbicara ke media massa untuk memanggil SKPD terkait. Seharusnya mereka berpuasa komentar dulu sebelum alat kelengkapan DPRD berupa komisi-komisi itu terbentuk.

Ketua Forum LSM Pamekasan, Heru Budi Prayitno menyesalkan sikap sejumlah anggota DPRD Pamekasan yang dengan mudah berkomentar di

media massa. Bahkan hingga melakukan inspeksi mendadak (sidak). Seharusnya anggota DPRD menunggu terbentuknya komisi-komisi sebagai kepanjangan tangan dari berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Pamekasan.

Misalnya, jika mengacu pada tahun sebelumnya, persoalan pendidikan yang memiliki kewenangan Komisi D atau saat ini diubah menjadi Komisi IV. Bidang ekonomi di Komisi B atau Komisi II, bidang pemerintahan di komisi A atau Komisi I, dan bidang infrastruktur di Komisi C atau Komisi III.

Jika alat kelengkapan tersebut belum terbetuk, sebaiknya pimpinan DPRD melarang anggotanya berbicara ke media massa, karena kewenangan sepenuhnya ada di pimpinan DPRD Pamekasan.

Menurut mantan caleg Partai Amanat Nasional (PAN) yang dua kali gagal melenggang ke kantor wakil rakyat Pamekasan ini, DPRD Pamekasan tidak berhak memanggil SKPD terkait untuk mengklarifikasi beberapa persoalan yang terjadi di lapangan, kecuali pimpinan DPRD Pamekasan.

Sebaiknya, kata Heru, yang

berbicara ke media pimpinan DPRD saja. Sementara untuk anggota DPRD menunggu hingga rampungnya alat kelengkapan DPRD Pamekasan, karena tidak mungkin akan dipanggil atas nama fraksi.

Sementara itu Sahur Abadi, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengaku wajar anggota DPRD Pamekasan berbicara ke media massa, sebab anggota DPRD Pamekasan mewakili masyarakat dan membawa segudang aspirasi yang secepatnya ditangani oleh SKPD terkait.

“Sejak kami dilantik dan

berangkat dari rumah sudah mengantongi berbagai keluhan masyarakat, apabila masih menunggu hingga terbetuknya alat kelengkapan DPRD, maka masyarakat akan menilai DPRD tidak bekerja, dan makan gaji buta. Kalau sudah seperti ini bagaimana,” ungkapnya.

Komentar di media massa tersebut, kata Sahur, hak semua orang, termasuk anggota DPRD Pamekasan. Sehingga tidak perlu dipersoalkan oleh LSM, karena DPRD memiliki daerah pemilihan masing-masing, yang membutuhkan backup SKPD. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464| TAHUN III

G

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Ditargetkan Pekan Ini PAMEKASAN - Pembentukan alat kelengkapan DPRD Pamekasan, Jawa Timur, seperti komisi dan Badan Kehormatan DPRD ditarget selesai pekan ini, kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tatib DPRD Taufiqurrahman.

“Mulai besok kami akan membahas bersama anggota Pansus terkait pembentukan alat kelengkapan DPRD Pamekasan ini, kemungkinan, Jumat (17/10) sudah terbentuk,” kata Taufiqurrahman di Pamekasan, Rabu.

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya telah menerima usulan dari berbagai fraksi di DPRD Pamekasan mengenai anggota DPRD yang akan masuk dalam komisi, baik komisi I, II, III maupun komisi IV. Dengan demikian, katanya, maka Pansus akan mudah bekerja, karena personel anggota DPRD yang akan masuk komisi sudah ditentukan.

“Paling nantinya tinggal menentukan siapa yang akan menjadi ketua komisi dari anggota DPRD yang direkomendasikan masuk ke komisi itu,” katanya.

Selain komisi dan BK, alat kelengkapan DPRD yang juga

perlu dibentuk dan merupakan keharusan sesuai dengan ketentuan undang-undang adalah Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus), dan Badan Legislasi (Baleg).

Menurut Taufiq, sistem penentuan ketua pada alat kelengkapan DPRD Pamekasan ini bukan merupakan jatah partai politik pemenang pemilu sebagaimana pimpinan DPRD, yakni ketua dan wakil ketua DPRD, akan tetapi berdasarkan pemilihan.

“Bisa saja nanti berdasarkan musyawarah mufakat, yakni atas kesepakatan antara anggota di alat kelengkapan DPRD itu, atau dengan cara voting,” katanya.

Namun, Taufiq berharap, mereka yang termilih sebagai ketua di masing-masing alat kelengkapan DPRD itu, baik komisi, BK, Baleg, Banggar dan Bamus DPRD adalah yang memiliki kemampuan di bidangnya.

“Hemat saya ini sangat penting, untuk meningkatkan profesionalisme lembaga legislatif. Misalnya yang akan menjadi ketua komisi I adalah anggota DPRD yang latar belakang pendidikannya memang fakultas hukum,” terang Taufiq. =ANTARA/RAH

KONSENTRASI. Sejumlah murid MD Miftahul Ulum sedang serius mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM).

Bosda Madin Akhirnya Dicairkan DPRD Minta Disdik Tingkatkan Pengawasan PAMEKASAN - Ribuan guru madrasah diniyah (Madin), guru swasta, pengelola madin, dan pesantren di Kabupaten Pamekasan, akhirnya bisa menerima bantuan operasional sekolah daerah (bosda) yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dana tersebut bisa dicairkan sejak Rabu (15/10).

Berdasarkan jumlah rekening yang ada dana sebesar Rp 10, 80 miliar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur 2014 itu diberikan kepada 1. 413 lembaga pendidikan. Dana miliaran rupiah itu meliputi insentif guru madin, insentif guru pesantren, insentif guru swasta mulai tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, penyelenggaraan Paket A,B,C, dan operasional pendidikan Madin di Pamekasan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Slamet Gustiantoko menerangkan pihaknya sudah menjadwal pencairan setiap kecamatan. Untuk hari pertama, yakni Kecamatan Galis, Waru, dan Batumarmar.

Langkah itu dilakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya antrean panjang saat penyaluran bosda.

Dalam setahun, bosda Madin hanya memperoleh jatah 6 bulan yakni mulai bulan Januari hingga bulan Juni. Sementara separuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk memberikan dana sharing dan pendamping terhadap program tersebut.

Saat ditanya lambanya pencairan, Slamet Gustiantoko berdalih bukan disebabkan administrasi kelembagaan maupun intitusi dinas pendidikan, melainkan murni lambatnya petunjuk teknis (juknis) dari Pemprov Jawa Timur.

Mengantisipasi penyelewen-

gan dalam data pengajuan, pihaknya menerapkan Education Managemen Information System (Emis), yang mengharuskan setiap guru dan murid menyertai data kependudukan, mulai dari nomor NIK hingga alamat rumah sesuai peta desa yang ada.

Apabila data tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, maka secara otomatis sistem akan menolaknya. Sehingga, sangat sulit lembaga melakukan manipulasi data penerima.

Mantan Kasi Kurikulum Disdik ini yakin pencairan bosda ini akan lancar pada tahun berikutnya. Sebab seluruh lembaga sudah memiliki rekening masingmasing.

Anggota DPRD Pamekasan, Fraksi Partai Nasional Demokrat, Apik meminta Disdik setempat melakukan kontrol terhadap realisasi bosda tersebut. Kontrol tidak hanya difokuskan kepada madrasah diniyah saja, melainkan sekolah formal yang mendapatkan bantuan tersebut. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464 | TAHUN III

PAK

Hibah Tempat Peribadatan Potensial Tak Tuntas

TARGET PRODUKSI GARAM. Pekerja memanen garam di pegaraman Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jatim, Selasa (14/10). Pemerintah menargetkan produksi garam pada tahun 2014 sebanyak 3.3 juta ton dari lahan sekitar 26.700 hektare.

Rp 2,7 M Tak Jelas Pengadaan Obat Generik 2013 Janggal PAMEKASAN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan kembali menjadi sorotan publik. Kini yang disorot adalah perihal pengadaan obat generik 2013 yang dianggap janggal. Sebab dari anggaran sebesar Rp 4 miliar, yang terserap hanya Rp 1,2 miliar saja. Sisanya yang Rp 2,7 miliar tak jelas ke mana.

Kejanggalannya tidak berhenti di situ. Dalam laporan pertanggungjawaban Dinkes kepada Bupati Pamekasan saat itu, dilaporkan anggaran itu terserap habis. Bupati menerima saja laporan itu. Menurut publik, dalam hal ini Dinkes dianggap telah membuat laporan fiktif dari sisa yang Rp 2,7 miliar tersebut.

Salah satunya yang menyoroti ini adalah Lembaga Pemantau Kebijakan Keuangan Pemerintah (LPK2P). Direktur LPK2P Syafiuddin mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan Dinkes ini tidak tepat. Bahkan dikatakan telah merampas hak orang kecil, karena sasaran obat generik itu untuk masyarakat kecil alias menengah

ke bawah.

“Buat apa saja uang rakyat yang Rp 2,7 miliar itu. Kok tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sebagaimana pagu anggaran,” tanya Syafik -sapaan akrabnya.

Dia menerangkan bahwa dari anggaran sebesar Rp 4 miliar itu dipecah-pecah oleh Dinkes. Pertama dipecah pada PAK dengan anggaran Rp 832 juta. Dalam tender itu dimenangkan oleh PT. Delta Intan Mandiri dengan harga Rp 782 juta. Untuk pecahan kedua, dengan anggaran sebesar Rp 462 juta. Saat lelang dimenangkan oleh PT. Genta Raya. Dari total lelang itu, dalam dua kali pelaksanaan itu, dana yang terserap untuk pengadaan obat generik itu hanya

Rp 1,2 miliar saja.

Menanggapi ini, Kepala Dinkes Pamekasan, Ismail Bey mengatakan bahwa untuk pengadaan obat generik pada 2013 ini, pihaknya sudah melalui prosedur dan ketentuan yang ada dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dia menjelaskan pengadan obat generik itu dengan cara pembelian langsung melalui e-catalog yang harganya sudah ditentukan oleh LKPP berdasarkan hasil tender di pusat.

“Jadi tendernya di pusat. Kami hanya menerima keputusan dari pusat saja. Dan semuanya terserap dari pagu yang Rp 4 miliar itu,” tukas Ismail.

Diterangkan lebih lanjut, pembelian obat generik itu melalui proses LKPP. Pusat telah mentenderkan harga obat. Para penyedia atau pabrikan menawarkan ke LKPP. Kemudian LKPP berdasarkan hasil pelelangan menunjuk bahwa untuk obat ini yang menang PT. ini. Sehingga PT tersebutlah yang berhak menyu-

plai obat dimaksud.

Dia mencontohkan, misalnya, PT. Kimia Farma diberikan kewenangan untuk mengadakan obat dengan spesifikasi ini dan juga itemnya. Sehingga Dinkes Pamekasan membeli obat dimaksud ke Kimia Farma sesuai dengan harga yang ditetapkan di LKPP dan seterusnya. Selain PT. Kimia Farma, ada tujuh distributor obat lainnya, yang menyuplai obat generik pada 2013 lalu. Dinkes Pamekasan membeli obat-obat generik itu kepada delapan distributor berbeda.

Menurut Ismail, mungkin dengan sistem yang semacam inilah, publik mengira dalam pengadaan obat generik itu seakanakan terpecah-pecah. Padahal sebenarnya itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

“Dari semua anggaran Rp 4 miliar itu, untuk pengadaan obat puskesmas dan jaringannya, sudah terserap sesuai dengan peruntukannya,” paparnya. =SUKMA FIRDAUS/RAH

PAMEKASAN - Dana hibah untuk tempat peribadatan seperti masjid, musala, dan pondok pesantren (Ponpes) yang bersumber dari dana Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Pamekasan, tahun 2014, terancam tidak tuntas.

Dana segar itu, hingga kini belum bisa direalisasikan.

Padahal apabila berkaca dari pengalaman tahun 2013 lalu, semestinya dana tersebut sudah bisa dicairkan pada pertengahan Agustus lalu.

Data pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Pamekasan, dana peningkatan tempat peribadatan di PAK tahun ini, sebesar Rp 2, 25 miliar. Rinciannya, untuk musala sebesar Rp 1 miliar, masjid Rp 500 juta, dan ponpes Rp 750 juta.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Pamekasan, Amirussholeh mengatakan saat ini bantuan hibah untuk perbaikan tempat peribadatan masih dalam proses verifikasi proposal pengajuan dari pemohon bantuan tersebut.

“Sekarang ada 300 proposal yang sedang kami verifikasi dalam program bantuan ini.

Kami belum memastikan kapan bisa dicaikan, karena dana bantuan masjid, musala, dan ponpes ini akan cair ketika sudah siap semua,” katanya.

Dalam pembagiannya, masing-masing musala akan mendapatkan hibah Rp 5 juta, dengan total dana Rp 1 miliar akan diberikan kepada 200 musala. Sedangkan anggaran untuk masjid yang mencapai Rp 5000 juta dibagikan kepada 50 masjid, masing-masing mesjid akan mendapat bantuan sebesar Rp 10 juta.

Untuk ponpes dianggarkan Rp 750 juta akan diberikan kepada 37 ponpes, dengan nilai bantuannya yang beragam tergantung kebutuhan. Yang terendah Rp 20 juta sedang maksimal Rp 35 juta.

Amirus Saleh mengatakan keterlambatan ini bukan kelalaian pemerintah daerah. Tapi akibat terlambatnya pengesahan PAK tahun ini. Sehingga berdampak pada realisasi program peningkatan musala, masjid, dan ponpes. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464| TAHUN III

I

AKSES WISATA BROMO RUSAK. Pengendara melintasi jalan yang berdebu dan rusak di Gunung Bromo, Malang, Jawa Timur, Rabu (14/10). Jalan menuju tempat wisata Gunung Bromo rusak dan berdebu sekitar 10 kilometer.

Pemerintah Berencana Perketat Izin Pendirian Perumahan Bupati : Untuk Mengantisipasi Banjir, Bukan untuk Menjegal Investor PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan berencana akan memperketat perizinan pendirian perumahan. Sebab maraknya pendirian perumahan, gudang, dan bangunan lain diduga menjadi salah satu indikator terjadinya banjir tahunan di kabupaten ini.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengaku akan melakukan penertiban terhadap bangunan perumahan ataupun bangunan lain yang menghambat saluran air. Sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Langkah itu harus dilakukan sebelum musim penghujan tiba. Jika tidak diantisipasi mulai saat ini, banjir akan kembali melanda Pamekasan.

Tidak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan penya-

daran dan pendekatan kepada masyarakat, agar tidak mendirikan bangunan di semak-semak saluran air, apalagi mendirikan bangunan di atas saluran air. “Tentu penertiban yang akan kami lakukan yakni penertiban bijaksana, yang diawali dengan sosialisasi, pantau lokasi, mengarahkan pemilik bangunan, baru langkah-lengkah tegas,� ungkapnya.

Bupati menegaskan peng-

etatan perizinan itu bukan dalam rangka menjegal investor untuk mengembangkan investasinya di Pamekasan, melainkan murni untuk menjaga lingkungan agar tidak terdampak banjir. Tetapi, jika permohonan pendirian bangunan ataupun perumahan tersebut memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan pemerintah, maka pihaknya akan memberikan pintu selebar-lebarnya kepada investor untuk mengembangkan usahanya di Pamekasan.

Selain pengundulan hutan di daerah hulu, banjir juga disebabkan oleh maraknya perumahan dan bangunan di Pamekasan. Sehingga pemerintah wajib mengontrol pendirian bangunan tersebut.

Di Pamekasan saat ini tengah marak pendirian perumahan, khususnya di wilayah perkotaan.

Pendirian bangunan itu tidak diiringi dengan penghijauan. Akibatnya setiap musim penghujan kawasan kota selalu banjir, karena minimnya penyerapan air.

Bupati menargetkan Pamekasan bebas banjir di masa kepemimpinanya. Sebab sejarahnya tidak ada banjir di Pamekasan.

Namun, dua tahun terakhir ini Pamekasan sering dilanda banjir saat musim penghujan, utamanya di wilayah perkotaan.

Menurut mantan anggota DPR RI itu, banjir yang sering melanda di Pamekasan, karena banyaknya pengundulan hutan dan bukit di wilayah utara Pamekasan. Aki-

batnya, saat terjadi hujan air di wilayah pegunungan mengalir ke wilayah selatan. Khususnya di Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pademawu yang paling sering dilanda banjir.

Upaya yang akan dilakukan untuk menekan terjadinya banjir perkotaan, salah satunya menggalakkan penghijauan di seluruh kecamatan di Pamekasan. Ia meminta Dinas Kehutanan dan Perkebunan menggelar lomba penanaman pohon dan penghijauan lingkungan. Tujuannya selain menekan banjir perkotaan, juga memberikan penyadaran kepada masyarakat, akan pentingnya menjaga pepohonan yang ada di sekitarnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

KAMIS 16 OKTOBER 2014 No. 0464 | TAHUN III

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464 | TAHUN III

MADURA

KASUS DAMKAR

DATANGI. Puluhan Satuan Polisi Pamong Praja ketika mendatangi proyek pembangunan di Jl Jaksa Agung Suprapto, Rabu (15/10).

Datangkan Tim Ahli Sampang - Kejaksaan Negeri Sampang dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) tahun 2012, di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus dilakukan. Terbaru, Kejari sudah memanggil tim ahli dalam kasus tersebut guna mengetahui spesikasi barang dan nilai kerugian negara.

Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Abdullah melalui Kasi Intel Kejari Sampang, Sucipto mengatakan, pihaknya sejauh ini masih menunggu tanggapan tim ahli atas kasus dugaan korupsi pengadaan damkar yang telah menyeret tersangka Imam Sanusi sebagai Kepala BPBD Sampang.

“Penyidikan kasus damkar ini terus di proses, kami sudah melayangkan surat kepada tim ahli dari salah satu universitas tinggi di Surabaya,” ucapnya, Rabu (15/10).

Di samping itu, pihaknya masih akan terus memproses untuk pengumpulkan saksi termasuk pemanggilan saksi dalam kasus pengadaan damkar yakni Rosuli Mukhlis, tak lain sebagai tersangka kasus pengadaan bibit tani di Dinas Pertanian Sampang.

Namun sayang, dirinya tidak bisa menentukan kapan para tim ahli akan melakukan pengecekan terhadap mobil damkar tersebut.

Termasuk, identitas tim ahli dari universitas tinggi di Surabaya tersebut. Ia beralasan, hal ini disebabkan jika pihaknya baru melayangkan surat kepada tim ahli seminggu yang lalu.

“Kami masih belum bisa memastikan kapan tim ahlinya ke sini untuk mengkroscek, karena baru minggu lalu kami ajukan suratnya, dan untuk tim ahli dari perguruan tinggi mana mohon maaf nanti saja,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, kerugian negara akibat dugaan kasus korupsi pengadaan mobil damkar jika dihitung secara internal Kejari mencapai Rp 600 juta.

Sedangkan untuk secara pasti detailnya, Kejari belum bisa memastikan dan harus menunggu dari tim ahli. =RYAN HARIYANTO

J

mohammad muhlis/ koran madura

Satpol PP Datangi Lokasi Proyek Pembangunan Sampang- Maraknya proyek pembangunan di daerah perkotaan meresahkan warga. Pasalnya, proyek pembanguan seringkali membuat lingkungan kotor, terlebih lagi pada perabotan rumah warga. Selain itu, suara bising seringkali juga mengganggu ketenangan pemukiman warga yang berada di dekatnya.

Berdasarkan laporan masyarakat, puluhan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang mendatangi proyek pembangunan yang berada di Jl Jaksa Agung Suprapto Kota Sampang, Rabu (15/10) sekitar pukul 14.05 WIB. Mereka mendatangi pengerjaan proyek tersebut karena dinilai telah melanggar izin gangguan atau hinder ordonantie (HO).

Kepala Satpol PP Sampang Hamdani Kasi melalui Penyidikan

dan Penindakan (Dikdak) Moh Jalil menuturkan bahwa kedatangannya untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang menurutnya telah melanggar HO. Bahkan, pembangunan yang berada di Jl Jaksa Agung Suprapto juga diduga ilegal. Sebab ketika pihak Satpol PP mengkoordinasikan kepada pihak perizinan, bangunan tersebut sampai sejauh ini masih belum mengantongi surat izin mendirikan bangunan (IMB).

“Untuk sementara ini kami

hanya menindaklanjuti atas dasar pengaduan dari masyarakat saja.

Dan kami akan memberikan surat teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk mempertanyakan kejelasan proyek bangunan itu,” tuturnya saat di lokasi, Rabu (15/10).

Bahkan dengan tegas, Jalil menuturkan bahwa dalam kurun waktu tiga hari setelah dilayangkan surat teguran kepada pihak yang bersangkutan tidak ada respon, maka pihak Satpol PP akan melakukan penyegelan sementara bangunan yang saat ini tengah dikerjakan.

“Saat ini hanya ada pekerja saja di lokasi, jadi kami kesulitan untuk mengetahui kejelasan proyek itu, bahkan proyek pembangunan itu dijadikan bangunan apa kami juga belum tahu, sebab masih belum ada laporan

dari Pemerintah Kabupaten. Bahkan ketika dihubungi melalui selulernya, pihak yang bersangkutan tidak merespons,” ujarnya.

Lanjut Jalil, bangunan yang saat ini ditengarai tidak mengantongi surat IMB tersebut sementara telah melanggar Peraturan Bupati (Perbup) No 17 Tahun 2013 tentang izin gangguan atau hinder ordonantie (HO) yang menberikan ganguan kepada masyarakat sekitar.

“Jadi sekali lagi kami tegaskan, apabila nanti selang tiga hari pasca dilayangkan surat teguran tidak ada respons dari pihak yang bersangkutan, maka kami tidak segansegan untuk memberhentikan proyek pembangunan itu melalui penyegelan lokasi sebelum pihak yang bersangkutan menunjukkan surat-surat resminya,” tegasnya. =MOHAMMAD MUHLIS

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464 | TAHUN III

K

Angka Kematian Bayi Tinggi SAMPANG- Angka kematian bayi di Kabupaten Sampang masih cukup tinggi. Hal itu diketahui berdasarkan data di Dinas Kesehatan. Pada tahun 2012 yaitu sebanyak 131 jiwa. Sedangkan pada tahun 2013, kematian bayi semakin meningkat menjadi 216 jiwa.

Bahkan, pada akhir bulan Agustus 2014 tercatat angka kematian bayi masih mencapai 139 jiwa.

Kepala Dinkes Sampang Firman Pria Abadi melalui Kabid Kesehatan Kelugarga dan Gizi Agus Mulyadi mengakui bahwa setiap tahunnya angka kematian bayi masih di atas seratus jiwa. Namun, pihkanya berdalih angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. ”Angka itu sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada akhir Agustus 2014 lalu, kematian bayi sebanyak 139 jiwa, dan angka itu lebih kecil jika dibandingkan di tahun 2013 yang jumlahnya sebanyak 216 jiwa,” ucapnya kepada

awak media, Rabu (15/10).

Dijelaskan Agus, angka kematian bayi disebabkan berbagai faktor, di antaranya kesadaran si ibu bayi terhadap kesehatan maupun pola hidup sehat. Selain itu, juga asupan gizi terhadap bayi masih terbilang rendah. ”Advokasi dan sosialiasi sudah kita gencarkan, bahkan kita juga aktif memantau melalui Posyandu. Jika dalam pemantauan ditemukan bayi yang gizinya tidak tercukupi, kita ada program pembinaan makanan tambahan (PMT), jadi kami selama ini sudah berusaha agar angka kematian

AGUS MULYADI. Kabid Kesehetan Kelugarga dan Gizi Agus Mulyadi Dinkes Sampang saat ditemui awak media, Rabu (15/10).

terus menurun,” jelasnya.

Ketika ditanya terkait angka kematian di tahun 2012 dan Tahun 2013 yang cukup tinggi? Agus

berdalih jika dirinya masih baru menjabat, sehingga angka tersebut menurutnya belum mengetahui secara pasti. Namun dirinya

berkomitmen untuk terus menekan agar angka kematian bayi di Kabupaten Sampang teratasi. =MOHAMMAD MUHLIS

L

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464 | TAHUN III

PENERIMAAN PNS ONLINE

BKD Kekurangan Komputer SAMPANG – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sampang telah menerima jadwal pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014, yaitu tanggal 20-29 Oktober. Namun, BKD masih kekurangan komputer.

Sistem pelaksaan tes CPNS tahun ini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Sistem tes tersebut untuk merekrut CPNS yang dilakukan secara online dengan menggunakan komputer.

Komputer yang saat ini tersedia hanya hanya 50 unit, sementara peserta tes CPNS sebanyak 3.621 orang. Pelaksaan tes akan ditempatkan di SMKN 1 Sampang.

“Memang saat ini media komputer untuk persiapan pelaksanaan ujian tes CPNS masih minim, yaitu hanya tersedia 50 unit komputer untuk digunakan sebanyak 3.621 peserta CPNS,” tutur Kepala BKD Slamet Terbang kepada awak media, Rabu (15/10).

Namun demikian, Slamet menjelaskan, pelaksaan tes CPNS nantinya tidak dilaksanakan secara serentak, melainkan menggunakan sistem sesi pelaksanaan untuk setiap harinya. Sehingga pelaksaan ujian tes CPNS akan lebih mudah ditangani.

“Nanti itu akan diterapkan sistem sesi. Dan per sesi itu akan

BKD. Kantor Badan Kepegawaian Daerah Sampang terlihat megah, Rabu (15/10) petang.

dilakukan oleh sebanyak 100 peserta selama 2 jam. Dan dalam 1 hari ada 4 sesi, jadi totalnya sebanyak 400 peserta yang mengikuti ujian di setiap hari hingga tanggal 29 Oktober,” terangnya.

Ditanya terkait kekurangan media komputer yang akan digunakan, Slamet menuturkan, pihak BKD telah bekerja sama dengan pihak ketiga yang sudah ditunjuk oleh provinsi. Bahkan, penambahan unit komputer tersebut meng-

gunakan sistem sewa selama 9 hari yaitu sebanyak 65 unit.

“Kekurangan itu nantinya akan ditambah sebanyak 65 unit komputer dengan rincian yaitu 50 unit komputer untuk kekurangan peserta dan 15 unit komputer lainnya untuk dijadikan cadangan.

Untuk sementara ini kami hanya diagendakan sebanyak 65 unit saja.

Dan masalah ketersediaan unit cadangan yang minim nanti kami akan siasati lagi,” jelasnya.

Terpisah, anggota Komisi I DPRD Sampang Iwan Efendi berjanji akan memantau langsung ke lokasi tes untuk mengetahui segala kesiapan, karena sistem pelaksanaan tes menggunakan komputer.

“Mungkin H-1 sebelum digelarnya tes, kami akan turun langsung mengecek ke lokasi,” tuturnya.

Sebelumnya, Asisten III Pemkab Sampang A Rochim Mawardi mengimbau seluruh peserta tes CPNS tidak tergiur dengan janji

calo, karena keputusan lolos dan tidaknya menjadi kebijakan pusat. Apalagi, menurutnya sistem ujian menggunakan online.

Jumlah kuota yang dibutuhkan di Sampang sebanyak 64 PNS. Formasinya, bidang pendidikan sebanyak 24 orang, bidang kesehatan 20 orang, dan teknik adminsitrasi sebanyak 20 orang. =RYAN HARIYANTO/MOHAMMAD MUHLIS/MK

INVESTASI

Penyertaan Modal Kembali Dipersoalkan SAMPANG - Komisi III DPRD Kabupaten Sampang kembali mempersoalkan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Artha Sejahtera Sampang (PT. BPR BASS) pada tahun anggaran 2014 sebab tanpa disertai peraturan daerah (Perda).

Keberadaan perda amat penting untuk mengantisipasi terjadinya gejolak seperti penunjukan PT SMP sebagai pengelola migas. Selama ini, Pemkab menyertakan modal awal kepada PT SMP sebesar Rp 10 miliar ditengarai tanpa payung hukum yang jelas atau perda, karena selama ini PT SMP dianggap sebagai PT

milik swasta, bukan BUMD. Anggota Komisi III DPRD Sampang, Anwar Sanusi mengatakan, semestinya pemerintah dalam menyertakan modal kepada PT BPR BASS sebesar Rp 5 miliar tersebut harus disertai perda.

Hal itu, sesuai dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 Pasal 7.

“Dana Rp 5 miliar yang akan diinvestasikan ke BPR BASS oleh pemkab itu masih belum ada perda yang mengaturnya, seharusnya pemerintah sebelum menganggarkan harus mengajukan perda kepada kami selaku legislatif supaya perdanya jelas, ini sudah melenceng dari aturan yang sudah ada,” ucapnya.

Politisi dari Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, khawatir penyertaan modal tanpa payung hukum yang jelas tersebut berpotensi menimbulkan gejolak di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Karena menurutnya, pemerintah bukan sekali menganggarkan penyertaan modal tanpa ada perda.

“Ya, mudah-mudahan saja tidak terjadi seperti kasus PT SMP ini, karena sudah dua kali pemerintah menganggarkan modal tanpa ada payung hukum, tapi saya lupa masalah penyertaan modal apa karena waktu itu saya bukan anggota banggar,” jelasnya.

Hal inilah yang membuat politisi asal Kecamatan Kedungdung memilih walk out saat ra-

pat paripurna (20/8) perubahan anggaran keuangan (PAK) yang mengesahkan dana penyertaan modal untuk BPR BASS sebesar Rp 5 miliar.

Dirinya memilih walk out dari paripurna lantaran tidak ingin terlibat jika keputusan itu nantinya dipermasalahkan.

“Memang pada waktu itu keluar sebelum rapat paripurna selesai, karena tidak ingin ada sangkut pautnya dengan saya belakang hari, sempat menentang saya karena penyertaan modal harus ada perda terlebih dahulu,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah mengakui jika perda yang mengatur

penyertaan modal kepada PT BPR BASS masih belum ada. Akan tetapi, mengenai pengesahan anggaran penyertaan modal itu sudah sesuai prosedur. Bahkan, penyertaan modal dilakukan, karena ada sisa dana uang surplus, sehingga disertakan untuk modal BPR BASS. Alasannya, dalam perda 2012, saham dasar pemkab untuk BASS Rp 40 miliar. Sementara hingga kemarin masih Rp 12 miliar.

“Kami sudah berkonsultasi ke Gubernur Pemprov Jatim dan itu membolehkan, asal dengan syarat anggaran itu tidak boleh dicairkan hingga perdanya diselesaikan,” tuturnya. =RYAN HARIYANTO

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

KAMIS 16 OKTOBER 2014

KAMIS 16 No. OKTOBER 2014||TAHUN No. 0464 |IIITAHUN III 0464

MOBIL DINAS

Sekwan Tak Berdaya Mengatasi Mobdin BANGKALAN - Sekretaris DPRD Bangkalan dibuat tak berdaya oleh ulah salah satu anggota dewan periode 20092014 lalu. Ada anggota legislatif yang tak terpilih lagi tak kunjung mengembalikan mobil dinas (mobdin) yang dijadikan kendaraan operasional dengan berbagai macam alasan. Padahal sekwan telah melayangkan surat teguran sebanyak tiga kali. Namun, surat tersebut rupanya diabaikan.

"Ya, memang benar, masih ada mobdin yang belum dikembalikan, dan kami sudah melayangkan surat teguran. Bahkan sudah tiga kali dengan sekwan sebelumnya," ujar Sekretaris DPRD Bangkalan, Tomy Firyanto.

Menurut mantan kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) itu, pihaknya akan mengambil langkah tegas, dengan melakukan pengembilan paksa, apabila dalam seminggu kedepan pihak yang bersangkutan tidak kunjung menghiraukan surat tersebut. Sebab, yang bersangkutan selalu memberikan alasan yang terkesan dibuat-buat. Sehingga, menimbulkan kecurigaan.

"Ya kami akan ambil secara paksa, apabila surat yang kami kirimkan tidak dihiraukan. Sebab, mobdin itu harus dikembalikan," janjinya.

Belum dikembalikannya mobil operasional tersebut mendapat sorotan dari Direktur Madura Couroption Wacth (MCW), Syukur.

Ia meminta sekwan harus tegas menangani belum dikembalikannya mobil tersebut.

Pasalnya, MCW mendaptkan pengaduan melalui sms dari masyarakat.

"MCW mendapatkan pengaduan masyarakat lewat sms bahwa ada mobil dewan yg blm di kembalikan dengan Nomor Polisi M 491 GP," ungkap Syukur.

Setelah MCW melakukan pemantauan di gedung dewan.

Ternyata, mobil itu tidak ada di barisan mobil yang telah dikembalikan. Pihaknya sangat menyesalkan dengan sikap anggota yang tak kunjung mengembalikan mobil inventaris tersebut. Seharusnya, sebagai wakil rakyat dapat memberikan contoh yang baik kepada Masyarakat. =DONI HERIYANTO/RAH

LUDES. Kondisi rumah hangus dilalap si jago merah, tak ada barang satu pun yang terselamatkan.

doni heriyanto/koran madura

Ditinggal Cari Kerang, Rumah Warga Jadi Arang Dua Mobil Pemadam Datang untuk Menyemprot Puing-puing BANGKALAN - Sebuah rumah milik Sri Sunarsih (40), warga Barat Tambak Injing-Injing, Kelurahan Pejagan, ludes dilalap si jago merah hingga tak bersisa. Kebakaran terjadi pada Rabu (15/10) sekitar pukul 14.00 WIB. Kebakaran membuat warga sekitar panik, karena tempat kejadian perkara (TKP) merupakan daerah pemukiman padat penduduk.

Apalagi kobaran api terus membesar dan menghanguskan semua isi rumah itu.

Pada saat kebakaran terjadi pemilik rumah sedang mencari kerang di laut. Sehingga tak ada barang satu pun yang dapat diselamatkan. Termasuk sebuah kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna putih yang masih baru juga tak luput dari amukan di jago merah. Tak ada yang mengetahui secara pasti penyebab kebakaran ini. Namun, ada dugaan sumber api berasal dari belakang rumah yang juga dijadi-

kan dapur.

Warga setempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya untuk mencegah api agar tidak merembet. Sebab, rumah yang terbakar berdempetan dengan rumah warga lainnya. Beruntung dalam insiden ini tidak sampai merenggut korban jiwa. 15 menit kemudian dua unit mobil pemadam kebakaran baru datang ke lokasi untuk dan penyem-

protkan air ke rumah terbakar yang telah jadi puing-puing itu.

Semua bangunan berukuran sekitar 4x10 meter itu pun tak terselamatkan.

"Pemilik rumah tidak ada sedang mencari kerang. Saya tidak tau apa penyebab kebakaran, namun api memang bersumber dari belakang rumah," ujar Yanti (20) salah satu saksi yang kebetulan rumahnya tepat di belakang lokasi kebakaran.

Menurut ibu satu anak ini, sumber api berasal dari dapur.

Memang tidak diketahui penyebab api tersebut. Dapur yang terletak dibelakang terbuat menggunakan tungku dan terdapat banyak kayu bakar. Sehingga saat kebakaran terjadi api dengan mudah melalap semua isi rumah tersebut. Pada saat itu juga, warga dikagetkan dengan kobaran api yang sudah mem-

bumbung tinggi.

"Kami kaget karena api sudah membesar. Ya warga berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya yang diambil dari tambak. Untung angin tidak terlalu kencang, hinga tidak sampai merembet ke bangunan yang lain," jelasnya.

Kerugian akibat peristiwa ini kata Yanti ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pasalnya, barang-barang berharga seperti emas, sepeda motor, lemari dan baju tak dapat diselamatkan.

Bangunan rumah sudah hancur berantakan. Kondisi bangunan sudah tidak bisa ditempati lagi dan harus dibangun dari awal jika ingin bisa dijadikan tempat tinggal. "Kasihan Mas, orangnya juga belum datang. Jadi orangnya memang tidak tau kalau rumahnya terbakar," paparnya. =DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464 | TAHUN III

Revitalisasi Belum Rampung BANGKALAN - Revitalisasi pasar Tanjung Bumi akibat kebakaran masih belum rampung. Pengerjaan tersebut capaiannya hanya 40 persen. Padahal sebelum tutup akhir tahun ditarget harus selesai digarap. Pelaksanaan proyek tersebut sudah berjalan sejak Juli 2014 lalu dengan biaya yang dianggarkan sebanyak Rp 1,8 miliar.

"Pengerjaannya sudah 40 persen. Anggaran tersebut untuk pembangunan 20 kios pasar yang

terbakar ditambah 15 kios baru," kata Sekretaris Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan, Mustofa,

kemarin (15/10).

Dalam pengerjaan tersebut, pihaknya menargetkan pembangunan selesai pada akhir Desember mendatang. Untuk itu komunikasi dengan pengembang terus dilakukan agar pengerjaannya cepat diselesaikan. Sebab jika tidak tepat waktu, pengembang sendiri yang akan rugi. "Semua material bahan pekerjaan sudah lengkap. Mungkin, mereka ha-

nya butuh menambah frekuensi pekerja agar semakin cepat," jelasnya.

Tujuan rehab untuk memberikan kenyamanan agar mereka bisa segera beraktivitas kembali.

Saat ini para pedagang di pasar tersebut,memanfaatkan halaman depan pasar untuk dijadikan tempat berdagang. Namun saat ini masalah baru juga timbul di pasar tersebut lantaran proses rehab

belum selesai, kebakaran serupa menghabiskan sebagian toko di pasar tersebut.

"Belum selesai rehab pada kebakaran sebelumnya. Saat ini ditambah kebakaran serupa yang lebih besar. Tentunya membutuhkan anggaran yang besar pula.

Sekitar Rp 2 miliar untuk revitalisasi ulang pasar yang terbakar," paparnya. =MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

Mohni, kepala Dinas pendidikan Kabupaten Bangkalan.

PENDIDIKAN

Kekurangan Ribuan Guru PNS

Hubungi: (0328) 6770024

BANGKALAN - Meski ada jatah penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kabupaten Bangkalan, namun hal itu masih belum berdampak baik bagi Dinas Pendidikan (Disdik). Dalam penambahan tersebut kuota yang diberikan hanya 60 orang yang terbagi dalam berbagai formasi.

Hal itu menyebabkan lembaga yang membidangi pendidikan itu merasa tidak puas. Sebab kekurangan guru PNS mencapai ribuan orang.

"Kita masih kekurangan guru sebanyak 3.000 orang dari PNS. Namun, nampaknya hal itu tidak bisa segera terpenuhi," kata Mohni, Kepala Disdik Bangkalan, kemarin (15/10).

Kekurangan yang banyak tersebut terjadi lantaran banyak guru yang sudah memasuki masa pensiun. Kondisi yang demikian tidak dibarengi dengan perekrutan PNS yang baru, sehingga

jumlah mereka terus berkurang.

Apalagi, guru di tingkat SD yang sudah banyak pensiun belum juga ada penggantinya.

"Guru Agama yang ada di sekolah, yang statusnya PNS juga minim. Termasuk, kekurangan guru olahraga yang PNS. Yang jelas sangat kurang yang statusnya PNS," terangnya.

Dia menambahkan, kekurangan PNS setiap tahun hampir 200 orang lebih. Paling banyak memang sudah memasuki masa pensiun. Akibat kekurangan tersebut, solusi yang dilakukan disdik dengan melibatkan para guru suka relawan (sukwan).

Pihaknya mengaku juga sudah berulang kali mengajukan ke BKD terkait kekurangan guru, agar bisa dilakukan penambahan guru. Namun, BKD rupanya tidak bisa berbuat banyak karena beralasan merupakan kebijakan pemerintah pusat.

"Kami pernah ditanyakan oleh tim pusat, saat memantau ke Bangkalan terkait kekurangan yang terjadi. Kami menjawab proses belajar mengajarnya tetap berjalan, teta statusnya saja yang bukan PNS," ungkapnya.

Selain itu, dirinya menyebut kekurangan juga tidak hanya terjadi pada guru, melainkan tukang kebun yang ada di sekolah juga sama. Apalagi, dalam setiap rekrutmen pemerintah tidak pernah menyediakan formasi itu.

Seperti formasi pada rekrutmen kali ini, seluruh formasi yang dibutuhkan sarjana. Tidak ada klasifikasi untuk tingkat SMA. "Itu sebenarnya sangat disayangkan, karena banyak kekurangan. Setidaknya kebutuhan itu juga disediakan. Kalau dulu ada tukang kebun yang statusnya PNS, masak sekarang atau ke depan tidak ada lagi," ucapnya. =MOH RIDWAN/RAH

Laporan Khusus

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan OO

KORAN MADURA

KAMIS 16 OKTOBER 2014

KAMIS 16 No. OKTOBER 2014||TAHUN No. 0464 |IIITAHUN III 0464

ant/rosa panggabean

TOLAK UU PILKADA. Seorang pria yang disimbolkan sebagai rakyat jelata menunjukkan jari yang bertinta pemilu dalam unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (14/10). Gabungan dari berbagai elemen, LSM, mahasiswa, dan buruh menolak pilkada melalui DPRD dan menuntut pilkada langsung.

UU Pilkada Tetap Menyuburkan Korupsi JAKARTA - Kecewa adalah rasa yang nyata bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat mengetahui bahwa UU No 23 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 25 September 2014.

"Saya kecewa dengan hasil proses politik yang ada di DPR RI, meskipun saya menghormati proses itu sebagai seorang demokrat, tapi sekali lagi saya kecewa dengan proses dan hasil yang ada," kata Yudhoyono saat di Washington DC, Amerika Serikat.

Keputusan itu diambil setelah Koalisi Merah Putih (KMP) yang pro terhadap pemilihan kepala daerah oleh DPRD memenangkan voting dalam sidang paripurna.

Perbandingannya adalah dengan jumlah suara 226 pendukung (73 orang dari Golkar, 55 orang dari Partai Keadilan Sejahtera, 44 orang dari Partai Amanat Nasional, 32 orang dari Partai Persatuan Pembangunan dan 22 orang dari Gerindra). Berselisih 91 suara dengan Koalisi Indonesia Hebat yang meraup 135 suara (88 orang dari Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan, 20 orang dari Partai Kebangkitan Bangsa, 10 orang dari Hanura, 11 orang dari Golkar dan 6 orang dari Demokrat).

Sedangkan 142 orang anggota fraksi Partai Demokrat melakukan "walk-out" karena usulan 10 syarat untuk opsi pemilihan langsung mentah.

Masyarakat yang kecewa terhadap pengesahan UU tersebut karena merasa kehilangan hak untuk memilih langsung kepala daerahnya pun mengekspresikannya melalui media sosial Twitter dengan langsung ditujukan ke akun pribadi Presiden SBY. Presiden SBY pun bertekad untuk menegakkan demokrasi dengan mengajukan peraturan pengganti perundang-undangan (perppu). "(Namun), izinkan saya berikhtiar untuk tegaknya demokrasi dari rakyat, oleh raky-

at, untuk rakyat," kata Yudhoyono.

Hasilnya adalah penerbitan dua perppu terkait pemilihan kepala daerah yaitu Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sekaligus mencabut UU No 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD. Perppu kedua adalah Perppu No 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghapus tugas dan kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah.

Selain Presiden SBY, pihakpihak yang merasa kecewa terhadap UU Pilkada juga mengajukan "judicial review" ke Mahkamah Konstitusi. Tidak kurang ada 10 pemohon yang mengajukan uji materi. Mereka adalah Supriyadi Widodo Eddyono, Wiladi Budiharga, Indriaswati D Saptaningrum, Ullin Ni'am Yusron, Anton Aliabbas, Antarini Pratiwi, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Lem-

baga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), dan Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial).

Semuanya berharap agar rakyat kembali menggenggam hak memilih pemimpin daerahnya.

Tapi sesungguhnya, apa alasan mendasar mengapa rakyat yang harus tetap memilih pemimpinnya? Salah satu jawabannya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak transparan bila diberi hak memilih pemimpin daerah maka berpotensi untuk memunculkan pemimpin daerah yang juga korup.

DPRD Rawan Hasil penelitian Kemitraan dalam Indonesia Govarnance Index (IGI) 2014, menunjukkan kinerja DPRD masih buruk dalam fungsinya sebagai pembuat kerangka kebijakan dan pengawasan.

Dari empat aktor daerah yang diteliti yaitu pejabat publik, orang yang dipilih oleh publik seperti anggota DPRD dan (tadinya) pemimpin daerah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi (asosiasi-asosiasi pengusaha di daerah) maka kinerja pejabat publik men-

duduki peringkat terendah.

Pejabat publik yaitu DPRD yang mempunyai fungsi membuat kebijakan, penganggaran, pengawasan dan kepemimpinan hanya mendapat skor 3,7; sedangkan kinerja birokrasi mendapat peringkat tertinggi yaitu 6,38 (fungsi pelayanan publik, pengumpul pendapatan daerah, pengaturan ekonomi dan penegakkan peraturan daerah); selanjutnya kinerja masyarakat sipil dalam bidang pemberdaan masyarakat dan monitoring/advokasi mencapai skor 5,17 dan masyarakat ekonomi di bidang perilindungan bisnis dan pemberdayaan enkonomi nilai kinerjanya 4,23.

Dalam skala 0-10, angka kecil menunjukkan kinerja buruk dan angka besar memperlihatkan kinerja yang baik.

"DPRD nilainya selalu paling buruk, padahal fungsinya sangat penting. Perannya menyediakan frame regulasi. Eksekutif bisa berjalan baik kalau ada frame regulasi yang disediakan," kata Senior Advicer Kemitraan, Abdul Malik Gismar pada Selasa (14/10). = ANT/ DESCA LIDYA NATALIA/RAH

KORAN MADURA

KAMIS 16 OKTOBER 2014 | No. 0464 | TAHUN III

KORAN MADURA

R

Ribuan guru madrasah diniyah (Madin), guru swasta, pengelola madin, dan pesantren di Kabupaten Pamekasan, akhirnya bisa menerima bantuan operasional sekolah daerah (bosda)....

Selengkapnya PAMEKASAN | Hal. G

P

Menempatkan Diri di Posisi Nyaman ECHA ULFA

Jadi Pengusaha itu Tidak Harus Tunggu Tua

Bosda Madin Akhirnya Dicairkan

KAMIS 16 OKTOBER 2014 No. 0464 | TAHUN II

risis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan terbatasnya kesempatan kerja. Di sisi lain banyak perusahaan yang bangkrut.

Akibatnya banyak karyawan yang kena PHK. Di samping itu setiap tahun lulusan SLTA hanya sedikit yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan keterampilan dan kompetensi yang mereka miliki sangat minim. Hal tersebut menambah angka pengangguran. Sehingga belum memenuhi syarat untuk masuk dunia kerja.

Ungkapan ini diucapkan Echa, seorang mahasiswi manis kelahiran Pamekasan, 18 Januari 1993, yang memiliki hobi unik, yaitu berdagang. Teman sebayanya mungkin memiliki hobi jalan-jalan atau mengoleksi sesuatu.

Tapi tidak dengan anak kedua dari tiga bersaudara ini. Dimulai dari hobi, kemudian menjadi cita-cita yang besar dalam kehidupannya. Cita-cita yang mungkin butuh perjuangan jatuh bangun untuk meraih kesuksesan.

Berbekal pengalaman dan seringnya mengikuti seminar kewirausahaan.

Dia mampu berjualan di kampungnya.

Walaupun umurnya masih begitu belia tapi semangatnya yang sudah ingin menjadi pengusaha membuatnya tak malu berdagang.

Di usianya yang masih 21 tahun ini, seharusnya dia mengenyam pendidikan perkuliahan, tapi kecerdikan membuatnya tak mau diam di rumah dan belajar. Sembari kuliah dia berjualan sosis dan es yang targetnya pada anak sekolah sore atau madrasah. Hasilnya lumayan, omzetnya per hari mencapai Rp 150.000.

"Ya, kalau masih mau menunggu panggilan supaya bekerja di salah satu instansi pemerintahan kapan, Mas? Jualan sosis ini juga kerja kan? Hitunghitung membantu meringankan beban orang tua, kan dapat pahala juga," ungkapnya.

Dia menambahkan dewasa ini banyak masyarakat atau mahasiswa yang hanya memiliki tujuan atau angan-angan hanya mencari kerja, bukan menciptakan lapangan kerja. Maka hal ini tentunya akan menambah jumlah orang yang menganggur tiap tahunnya. Ini semua disebabkan oleh pertumbuhan lapangan kerja semakin sempit. =SUKMA FIRDAUS/RAH

Setiap orang ingin hidup tenang. Tetapi tidak semua orang bisa menempatkan dirinya di posisi yang nyaman. Sebagaimana bagi sebagian orang tidak sulit menciptakan sifat yang baik, seperti sikap rendah hati dan sederhana. Tidak begitu dengan sebagian orang yang lain.

Nama : Risma Wulandari Tanggal Lahir : 14-11-1988 Hobi : Menyanyi Obsesi : Bisnis Women Tokoh Idola : Agnes Monica

O

rang yang rendah hati selalu berusaha menjadi pribadi yang bisa menerima orang lain, tidak sombong, atau terlalu memperlihatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki.

"Tidak usah kita risaukan, jika orang lain tidak tahu apa yang kita miliki atau seberapa tinggi kemampuan kita melakukan segala sesuatu. Kelebihan yang kita miliki tidak untuk disombongkan," kata Risma Wulandari.

Bagi perempuan yang akrab di sapa Wulan ini, orang lain bisa menilai kualitas seseorang hanya dengan melihat sikap, tutur kata, dan perilaku sehari-hari yang kita lakukan. Dengan bersikap rendah hati, berarti telah menjaga diri sendiri.

Dengan bersikap rendah hati, berarti telah menempatkan diri di posisi yang nyaman, tenang, damai, dan tentram.

"Intinya dengan sikap itu kita akan terbebas dari omongan-omongan yang tidak enak," jelasnya.

Jika hati sudah merasa nyaman, tutur Wulan, damai dan tentram, maka secara otomatis akan tampak bersahaja dan bahagia. Tentunya itu menjadi keinginan setiap individu. Marilah bersikap rendah hati,dan membiasakan diri, untuk selalu hidup sederhana. Intinya dengan menjadi pribadi yang sederhana akan membuat orang lain menilai dari 'sikap' bukan dari apa yang dimiliki. "Apa sih yang perlu kita sombongkan, hidup ini hanya sementara," ucapnya. =Doni Heriyanto/rah