e Paper Koran Madura 17 Februari 2014

SENIN

KORAN MADURA

17 FEBRUARI 2014 | No. 0302 | TAHUN III ECERAN Rp. 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

1

0328-6770024 SENIN 17 FEBRUARI 2014 | No. 0302 | TAHUN III www.koranmadura.com

ant/wahyu putro a

DEKLARASI JOKOWI CAPRES. Seorang peserta aksi mengenakan baju bergambar Joko Widodo saat deklarasi oleh Barisan Relawan Jokowi Presiden di Kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu (16/2). Kegiatan yang diikuti ratusan peserta tersebut untuk mendukung Jokowi sebagai calon presiden pada pemilu 2014.

JOKOWI PRESIDEN JAKARTA- Minggu (16/2) pagi, Barisan Relawan Jokowi Presiden mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilres) Juli mendatang.

Deklarasi itu dilakukan di Bundaran Hotel Indonesia di tengah-tengah kerumunan orang yang sedang menikmati hari bebas kendaraan bermotor. “Kami, rakyat Indonesia, dengan ini menyatakan Haji Joko

Widodo sebagai calon Presiden Republik Indonesia ketujuh. Halhal mengenai penetapan sesuai dengan Undang-undang, dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya,� kata Direktur Bara JP,

Handoko Putro, saat membacakan Deklarasi Rakyat Indonesia.

Deklarasi bak proklamasi itu membuat warga yang tengah menikmati acara Hari Bebas Kendaraan berhenti sejenak. Di seberang lokasi deklarasi itu atau tepatnya di

tepi kolam Bunderan Hotel Indonesia, sejumlah orang membentangkan spanduk berisi dukungan agar mantan Wali Kota Solo itu maju sebagai calon presiden.

Handoko mengatakan, deklarasi itu merupakan final kegiatan penggalangan dukungan Jokowi sebagai presiden yang dilakukan relawan Bara JP. Sebelumnya, aksi penggalangan dukungan dilakukan dengan cara mengumpulkan tandatangan warga setiap minggunya saat keg-

iatan Car Free Day. Tak hanya di Jakarta, aksi pengumpulan tanda tangan itu juga dilakukan di sejumlah provinsi di Indonesia.

Koordinator Aksi Bara JP Ferdinan Hutahaean mengatakan, deklarasi itu dilakukan untuk mendesak agar partai pengusung Jokowi pada Pilgub DKI 2012 lalu, PDI Perjuangan, segera mencalonkannya sebagai capres.

Bahkan, menurutnya, sebaiknya pengusungan Jokowi sebagai capres sebaiknya dilakukan sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif yang jatuh pada 9 April 2014 mendatang. =GAM/AJI

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 17 FEBRUARI 2014 | No. 0302 | TAHUN III

Mandiri

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Polemik berkepanjangan persoalan larangan mengekspor komoditas mentah Minarba yang belakangan marak menggambarkan betapa tak mudah mengembangkan semangat kemandirian di negeri ini.

Di satu sisi terkesan ada ketaktegasan pemerintah, sementara di sisi lain masyarakat yang “bermain” di sektor Minarba sepertinya mau gampangnya saja mendapatkan keuntungan dengan tetap bersikeras ingin mengekspor komoditas mentah. Padahal tujuan dari larangan ekspor agar bangsa ini mampu mengelola sendiri kekayaan alam sehingga lebih bernilai tinggi ketimbang diekspor mentah.

Tak hanya kreativitas dan peningkatan nilai yang diharapkan tumbuh, melalui kebijakan itu bangsa Indonesia “dibebaskan” tak hanya menjadi konsumen atau pemakai semata. Bangsa ini harus berani mengola dan memproduksi sendiri bahan-bahan mentah yang bersumber dari kekayaan alam bumi; lalu menikmati sendiri dan juga diekspor ke luar dengan nilai yang sangat mungkin berlipat ganda.

Ironis sekali jika bangsa ini tetap tergantung pada produk luar melalui mekanisme tragis yaitu barang mentah diekspor lalu mengimpornya setelah terbentuk menjadi barang siap pakai. Sudah tentu dirugikan karena mengimpor dengan harga jauh lebih mahal dari barang mentah yang diekspor. Dengan mengekspor barang mentah itu, kita juga sama saja memberi amunisi pada pesaing dari negara-negara lain.

Terasa benar yang diucapkan Bung Karno bahwa lebih mudah menKita sesunguhnya gusir penjajah, ketimbang melawan bangsa sendiri. mampu berdiri sejajar dengan “Perjuanganku lebih mudah bangsa lain. Kita karena mengusir penjajah, memiliki segalan- tapi perjuanganmu akan sulit karena melawan ya untuk menjadi lebih bangsamu sendiri,” tegas bangsa besar Bung Karno. Jelaga dan kendala membangkitkan kemandirian agar bangsa Indonesia tak tergantung asing misalnya justru harus berhadapan mentalitas instan sebagian bangsa Indonesia sendiri.

Sangat menyedihkan negeri yang memiliki laut sangat panjang dan hanya kalah dari Kanada di permukaan bumi ini secara mengejutkan justru mengimpor garam karena mentalitas mau segalanya serba mudah, tanpa usaha keras.

Kita juga menjadi bangsa tragis ketika harus mengimpor singkong, tumbuhan yang bisa ditanam dimana dan kapan saja, di negeri subur ini. Jelas di sini bukan terkait persoalan ketakmampuan tetapi menyangkut mental inferior, rasa percaya diri yang kurang dari bangsa Indonesia serta semangat mau gampang tanpa ikhtiar kerja keras. Dan jika mental seperti itu yang terus mengemuka, seperti kata Bung Karno, kita tak akan pernah dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka; bangsa yang maju sejajar dengan bangsa lain.

Padahal, mengutif ucapan Ibu Megawati Soekarnoputri, Indonesia itu hebat. Kita sesunguhnya mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain. Kita memiliki segalanya untuk menjadi bangsa besar.

Kita hanya membutuhkan rasa percaya diri dan kerja keras serta terutama keberanian memulai hidup mandiri.

Modal potensi alam jauh lebih dari cukup. Kemampuan intelektual dan skill anak negeri ini, tak kalah dari bangsa lain. Jadi, tak ada alasan untuk pesimis mewujudkan Indonesia hebat yang mandiri.

Kita optimis dan yakin dapat mewujudkan Indonesia hebat. Indonesia yang berani berdiri tegak dihadapan bangsa lain. Kita bisa! =

KORAN MADURA

Berita Utama

SENIN 17 FEBRUARI 2014 | No. 0302 | TAHUN III

2

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

ICW: Lacak Motif Pemberian Mobil TCW! SERANG- Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melacak motif tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tubagus Chaery Wardhana (TCW) atau Wawan yang membagibagikan mobil ke sejumlah artis maupun anggota dan pimpinan DPRD Banten.

“Penting bagi KPK melacak, bukan hanya memanggil mereka tetapi juga memperjelas hubungan pemberian mobil tersebut seperti apa. Ini untuk menguak aliran dana hasil korupsi baik berupa uang maupun barang lainnya,” kata Koordinator ICW Ade Irawan, dalam keterangan pers di Serang, Minggu.

Ia mengatakan, sekarang ini mulai terbongkar siapa saja yang terlibat dan ikut menikmati uang yang diduga hasil korupsi. “Artis-artis yang terseret banyak bermunculan. Ada juga sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Banten,” kata Ade. Menurutnya, kasus tersebut seperti terjadi di Papua Barat, anggota DPRD ramai-ramai masuk penjara.

Bahkan diduga masih ada pihak lain juga menjadi operator, baik birokrasi maupun staf khusus.

Ia mengatakan, penerima mobil dari Wawan bisa dikenakan TPPU. Bahkan, untuk anggota DPRD bukan hanya TPPU tetapi juga suap atau gratifikasi.

Ade mengungkapkan, kemungkinan ada empat motif pemberian mobil oleh Wawan ke artis maupun anggota DPRD tersebut. Pertama, karena motif hubungan profesional, hedonis atau hubungan tanpa hati, legal atau hanya jadi perantara.

Ia menjelaskan kalau motifnya karena hubungan profesional atau legal perlu dicek kembali. Sedangkan jika karena motif hedonis maka bisa dikategorikan pelaku pasif sehingga bisa terjerat TPPU. “Termasuk jika kemungkinan menjadi perantara untuk gratifikasi seks untuk memuluskan proyek,” katanya.

Menurutnya, penanganan korupsi di Banten sejauh ini tidak banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum di Banten. Selain juga lembaga pemeriksa yakni BPK yang seharusnya membantu menguak praktek korupsi tetapi tidak muncul.

“Banyak yang kami duga jadi temuan, justru di LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tak muncul,” katanya.

Penggiat anti korupsi Dahnil An-

zar menyatakan, korupsi masalah bersama, karena korupsi merampas hak-hak warga negara. Banten memiliki APBD besar, tetapi tidak mampu menyejahterakan ekonomi masyarakatnya.

Ia mengatakan, BPK Banten sebagai lembaga pemeriksaan dianggap tidak melakukan peran secara benar, bahkan dicurigai sebagai institusi yang menutupi dan menyembunyikan prilaku korup yang dilakukan oleh dinasti Ratu Atut.

“Kami meminta KPK juga memeriksa BPK Banten, berkaitan dengan dugaan-dugaan ditutupinya temuan-temuan manipulasi dan korupsi APBD yang dilakukan oleh Gubernur dan birokrasi Banten,” kata Dahnil Anzhar.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa artis Jennifer Dunn. Selain Jennifer, KPK juga sudah melayangkan surat pemanggilan untuk artis Catherin Wilson.

Sedangkan sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Banten yang telah diperiksa KPK yakni Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin, mantan Wakil Ketua DPRD Banten Jayeng Rana, anggota DPRD Banten Eddy Yus Amirsyah, Media Warman, Sony Indrajaya, Thoni Fathoni Mukhson dan Agus Puji Raharjo. =ANT/MULYANA

JELANG PEMILU

Intervensi Mafia Bisa Diminimalisasi JAKARTA-Pemilu 2014 diyakini tidak akan membawa perubahan dalam sistem politik maupun sistem hukum Indonesia apabila masih dikuasai mafia. Karena itu, masyarakat pemilih diharapkan cerdas memantau jalannya pemilu guna meminimalisasi intervensi mafia.

“Artinya hanya butuh pantauan, pengamatan, keterlibatan masyarakat sipil, dan kekuatan lain untuk menjerat mafia ini. Baru kita bisa menyelesaikan masalah,” kata Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens usai diskusi bertema ‘Pemilu 2014 dalam Cengkeraman Mafia Hukum dan Mafia Politik’ di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Minggu (16/2).

Menurutnya, apabila Pemilu 2014 yang dimulai pada 4 April mendatang lolos dari pantauan publik, maka pemilu akan menjadi titik per-

mainan besar dari mafia-mafia. Ujungnya, kesejahteraan dan kepentingan masyarakat pun dikorbankan. “Jadi, saya kira pemilu selama ini tidak pernah menjadi pesta rakyat sesungguhnya. Karena selalu ada permainan di mana suara dibeli, suara dibakar,” kata Boni.

Dia memastikan, kasus suap yang menimpa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar merupakan salah satu contoh intervensi mafia di dalam proses penegakan hukum. “Dalam konteks pemilu itu tidak pernah terungkap. Pemilihan presiden misalnya, kita tidak mau orang yang tidak kenal tiba-tiba menjadi presiden. Jadi, jangan kita biarkan mafia ini membajak demokrasi,” jelas Boni.

Piagam Batu Tulis Sementara itu, pengamat politik

Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit meminta Partai Gerindra agar tidak lagi menagih perjanjian Batu Tulis kepada PDI Perjuangan. Tuntutan yang diajukan Partai Gerindra sebagai bentuk ketakutan terhadap PDI Perjuangan. “Iya, dia (Gerindra) mau mematikan Jokowi pakai PDI Perjuangan, jadi dia tuntut PDI Perjuangan,” katanya usai diskusi bertema ‘Pemilu 2014 Dalam Cengkeraman Mafia Hukum dan Mafia Politik,’ di Taman Ismail Marzuki, Cikini Jakarta, Minggu (16/2).

Menurut Arbi, persoalan Batu Tulis tidak perlu lagi diungkit Partai Gerindra kepada PDI Perjuangan.

Lantaran, tuntutan tersebut tidak akan didengar oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Bahkan terkesan sia-sia apabila sampai dibawa ke pengadilan. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 17 FEBRUARI 2014 SENIN 17 FEBRUARI 2014 | No. 0302 | TAHUN III No. 0302 | TAHUN III

33

PRESIDEN SBY DI SOLO Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Ani Yudhoyono, memberikan salam kepada masyarakat dari atas Kereta Luar Biasa (KLB) Nusantara Satu di Stasiun Balapan, Solo, Jateng, Minggu (16/2).

Presiden menyatakan penanganan dampak erupsi Gunung Kelud di sejumlah wilayah sudah baik dimana pemerintah daerah dan masyarakat saling membantu dalam penanganannya serta di dukung penuh oleh pemerintah pusat. ant/akbar nugroho gumay

SBY Kunjungi Pengungsi JAKARTA- Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat sigap mengunjungi warganya yang mengalami nasib naas akibat letusan Gunung Kelud, di Blitar, Jawa Timur pada Kamis tengah malam pekan lalu. Minggu (16/2) pukul 07.00 WIB, SBY bersama Ny Ani Yudhoyono dan rombongan para menteri berangkat ke Madiun, Jawa Timur dengan Kereta Api Luar Biasa dari Stasiun Gambir, Jakarta. Mereka akan meninjau langsung penanganan korban letusan Gunung Kelud.

SBY dan rombongan tiba di Stasiun Madiun pukul 19.00 WIB. Menginap semalam di

Madiun, SBY lanjutkan perjalanan ke Kediri menggunakan mobil pada Senin (17/2) hari ini. Di Kediri, SBY diagendakan mengunjungi posko satuan pelaksana penanggulangan bencana di Kawasan Simpang Lima Gumul. Selain itu, SBY juga akan meninjau posko pengungsi Balai Pamitran, Desa Segaran, Kecamatan Wates. Presiden juga dijadwalkan mengunjungi pengungsi korban erupsi Gunung Kelud di Kabupaten Blitar, masih di Jawa Timur.

Turut dalam kunjungan kerja kali ini, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Men-

sesneg Sudi Silalahi, Menteri ESDM Jero Wacik, Menkes Nafsiah Mboi, Menteri PU Djoko Kirmanto, Mendikbud Mohammad Nuh, Menteri Lingkungan Hidup Balthazar Kambuaya, Kapolri Jenderal Sutarman, dan Kepala BNPB Syamsul Maarif.

Gunung Kelud berada di perbatasan tiga kota, yakni Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang.

Kamis (13/2) malam, gunung berapi terpendek di Indonesia itu meletus. Abunya terbang hingga mencapai beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Selama dua hari, seluruh penerbangan dari dan ke kota-kota di Pulau Jawa lumpuh.

Jumat (14/2) pagi, Presiden langsung menggelar rapat terbatas untuk mengoordinasikan penanganan terhadap pengungsi. Presiden, antara lain, memerintahkan Syamsul Maarif dan Gubernur Jatim Soekarwo untuk memimpin langsung penanganan tanggap darurat. =GAM/AJI

DAMPAK ABU VULKANIK

Puluhan Hektare Tanaman Rusak Akibat Kelud CIANJUR- Puluhan hektare tanaman cabe merah dan tomat milik petani di Kampung Subela, Desa Sukajadi, Kecamatan Campaka, Cianjur, Jawa Barat, rusak akibat erupsi abu vulkanik.

Akibatnya petani di wilayah tersebut terancam gagal panen dan merugi hingga puluhan juta rupiah, kata Lilis Sumiati (42), salah seorang petani di Cianjur, Minggu.

Dia mengakui bahwa tanaman cabai dan tomat miliknya mengalami kerusakan dan kering.

Erupsi abu vulkanik dari Gunung Kelud yang jatuh di wilayah tersebut, menyebabkan daun cabai dan tomat gugur dan buahnya berjatuhan. Rencananya satu pekan ke depan lahan seluas satu hektar miliknya siap panen.

“Selang satu hari terkena abu vulkanik itu, tanaman tomat dan cabai yang akan dipanen pekan depan kering. Abunya mengendap di bagian daun dan sulit dihilangkan,” katanya.

Dia mengaku, tanaman cabai yang ditanam di atas lahan tersebut, sebanyak 2.000 pohon, sedangkan tomat sebanyak 2.500 pohon, dengan modal awal Rp7,75 juta.

“Belum pupuk dan pengeluaran

untuk buruh tani yang lain bisa sekitar belasan juta rupiah. Bahkan, kalau panen bisa sampai Rp30 juta karena harga cabai merah dan tomat sedang bagus,” ujarnya.

Gagal penen akibat abu vulkanik tersebut, dialami Ridwan (33) petani lainnya. Tanaman cabai dan tomat miliknya yang telah berusia 70 hari, mengering dan mati, rencananya dalam beberapa hari ke depan akan dipanen.

“Kami tidak tahu awalnya kenapa, ribuan pohon cabai tiba-tiba mengering dan hari ini daun serta buahnya berguguran, awalnya kami pikir kena hama.

Setelah ditanya ke petugas PPL, katanya akibat abu vulkanik,” keluhnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur, Asep Suhara mengatakan, abu vulkanik memang dapat merusak tanaman sayuran jika abu tersebut lama mengendap. = ANT/AHMAD FIKRI

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 17 FEBRUARI 2014 | No. 0302 | TAHUN III

CALON ANGGOTA LEGISLATIF

Caleg ‘Selingkuh’ Mengkhianati Partai JAKARTA-DPP Partai Amanat Nasional (PAN) tidak akan memberi ampun bagi kadernya yang terbukti menghhianati partai demi misi pribadi. Untuk itu, para calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten, Provinsi maupun DPR RI dari PAN diingatkan untuk tidak “selingkuh” dengan partai politik (parpol) lain agar bisa terpilih dalam Pemilu Legislatif (Pileg) mendatang.

ant/dewi fajriani

KONVENSI RAKYAT CAPRES RI. Suasana debat publik Konvensi Rakyat Calon Presiden 2014 yang diikuti tujuh kandidat peserta konvensi yaitu Rizal Ramli, Yusril Ihza Mahendra, Sofyan Sauri Siregar, Isran Noor, Tony Ardie, Ricky Sutanto dan Anni Iwasaki di Graha pena, Makassar, Sulsel, Minggu (16/2). Ketujuh bakal capres tersebut merupakan alternatif bagi masyarakat agar memiliki lebih banyak pilihan calon presiden RI 2014-2019 guna menekan angka golongan putih pada Pemilu 2014 mendatang.

Mafia Hukum Menyusupi Politik?

JAKARTA-Politisi Partai Demokrat Marzuki Alie memastikan bahwa dunia politik Tanah Air sudah disusupi mafia hukum selama ini. Bahkan, mafia hukum menjadi komoditas untuk intervensi politik.

“Ini menggambarkan sindikat kejahatan yang terorganisir. Hukum menjadi alat politik menghancurkan orang. Politik kini menjadi sesuatu yang kotor padahal politik mulia sehingga orang tidak mau berpolitik,” ungkapnya dalam diskusi bertema ‘Pemilu 2014 Dalam Cengkeraman Mafia Hukum dan Mafia Politik’ di Taman Ismail Marzuki, Cikini Jakarta, Minggu (16/2).

Menurutnya, mafia bisa tumbuh dan berkembang karena situasi dan lingkungan yang ada.

Dia pun menyadari mafia hukum sudah menguasai pilar-pikar hukum di Indonesia. Saat ini, praktik hukum diintervensi dan mengintervensi kepentingan politik. “Hukum sudah menjadi barang dagangan, pilar hukum dikuasai. Tapi tidak jelas siapa yang menguasai sehingga kita merasakan ketidakadilan,” katanya.

Peserta capres konvensi Demokrat ini menambahkan, amat berbahaya apabila dunia

politik sudah diintervensi oleh mafia. Sebab, bisa membuat hal yang baik dianggap buruk. “Mafia politik bahaya kalau membangun black campaign bertahuntahun. Sehingga membangun yang baik dianggap salah. Kebaikan bisa jadi kerusakan dan kejahatan, karena di-bully bertahuntahun,” jelas wakil ketua majelis tinggi partai mercy tersebut.

Lebih lanjut, Marzuki mengaku mengetahui Sengman, pengusaha asal Palembang yang diduga terlibat dalam kasus pengurusan pengadaan impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Sengman salah satu pengusaha yang pernah mendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang maju dalam pencalonan presiden pada Pemilu 2004.

“Saya mengenal Sengman pada 2003, memberi bantuan kaos, tapi tidak besar nominalnya.

Nah dia ada kekecewaan pada Demokrat, karena tidak terlibat lagi sejak Pemilu 2009 dan saya tahu banget. Karena saya Sekre-

taris Pemilu waktu itu,” tegasnya.

Menurut Marzuki, pada satu acara di Singapura, Marzuki bertemu dengan Menteri Pertanian Suswono. Dalam kesempatan yang sama hadir Sengman.

Marzuki menerangkan kepada Siswono bahwa Sengman adalah orang yang suka menjual nama SBY untuk mendapat proyek di sejumlah kementerian.

“Mentan bilang dia akrab.

Sengman sering menjual nama SBY. Dia menjual kedekatan.

Lalu saya bilang ‘Kamu salah, dia tidak ada apa-apanya dengan SBY. Sama sekali jangan dipenuhi,” tambah Marzuki pada Suswono, sebelum terjadi kasus impor daging yang melibatkan Ahmad Fathonah dan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq tersebut.

Nama Sengman pernah diungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan membawa uang Rp 40 miliar dari PT Indoguna Utama terkait impor daging sapi. Terbukti, setelah itu muncul kasus impor daging dan nama Sengman tersangkut di dalamnya bersama elit PKS. =GAM/ABD

“Jika ditemukan ada caleg yang ‘berselingkuh’’ dengan parpol lain, tidak ada pintu maaf dan langsung dipecat oleh partai. Ini tidak main-main,” ujar Komite Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN) DPP PAN, Joncik Muhammad di Jakarta, Minggu (16/2).

Sikap tegas DPP PAN terhadap caleg selingkuh sudah terbukti. Bahkan, seorang Sekretaris DPD PAN Banten sudah dipecat gara-gara ketahuan ‘’selingkuh’’ dengan parpol lain. “Jadi, jangan main-main karena ini menyangkut ideologi partai,” katanya.

DPP PAN jelasnya masih mengumpulkan bukti bagi caleg PAN yang berselingkuh.

Partai yang lahir dari rahim reformasi ini tidak akan memberi ruang bagi caleg PAN yang berselingkuh dengan caleg partai lain. Sikap caleg PAN yang bertandem dengan kader partai lain sama saja mengkhianati ideologi PAN. Sikap caleg seperti ini pada akhirnya merusak nama baik dan kebesaran PAN. “Jadi, sanksi tegas ini sudah diatur dalam kode etik caleg PAN yang dihasilkan dalam Rakernas. Dan semua kader dan caleg PAN tahu soal itu,” jelasnya.

Dengan demikian, jika ada caleg PAN yang berselingkuh dengan partai lain maka ini dikategorikan melanggar aturan dan etika partai. Dan sangat bertentangan dengan idelogi partai. “ Sesuatu yang tidak boleh berkembang di partai kami,” imbuhnya.

Joncik menambahkan tidak tawar menawar bagi kader PAN yang berselingkuh. “Kalau kader selingkuh maka sudah pasti, dia bukan kader partai yang baik. Ini mencederai ideologi PAN. Dan kita pecat,” ucapnya.

PAN jelasnya memiliki pedoman organisasi atau kode etik caleg yang telah diputuskan dalam Rakernas. Dalam kode etik itu disebutkan bahwa setiap caleg tidak boleh melakukan pengkhianatan kepada partai dengan melakukan tandem-tandem politik dengan parpol lain. “Artinya jangan sekali-kali mengkhianati partai. Apalagi tahun 2014 PAN memiliki capres dengan

memasang target prosentase perolehan suara dua digit. Satu suara sangat menentukan berhasil atau tidaknya pemimpin nasional yang berasal dari kader PAN,”pungkasnya.

Sikap tegas Ketua Umum DPP PAN, Hatta Rajasa memecat kadernya yang terbukti berselingkuh atau bertandem dengan kader partai lain patut diapresiasi. Pemecatan ini sangat tepat karena apa yang dilakukan oleh kader PAN itu melanggar AD/ ART Partai. “Ketika seorang kader menjalin kerja sama dengan partai lain maka sesungguhnya kerja politik dan visi khas PAN tidak lagi dijamin menjadi acuan kader tersebut. Dan kader seperti ini sudah menganggap partai laksana kendaraan yang dipakai demi mengejar misi pribadi,” ujar Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus di Jakarta, Minggu (16/2).

Menurutnya, caleg yang bertandem beda partai menyebabkan kerja politik terdegradasi menjadi aktivitas bisnis.

Aktivitasnya sudah pasti tidak lagi didasari pada ideologi PAN .

Walaupun secara umum katanya kharakter parpol di Indonesia hampir sama dalam hal kelonggaran basis ideologi, namun spirit partai untuk mengejar mimpinya harus memacu kader partai untuk memperjuangkan partainya bersama dengan kader separtai.

“Biarpun sistem langsung dalam pemilu mengharuskan kader yang menjadi caleg harus bekerja untuk kemenangannya sendiri, akan tetapi kerja yang dimaksud harus tetap dalam kerangka partai yang berangkutan. Kerja masing-masing kader harus secara simultan mampu mendongkrak elektabilitas partai,” jelasnya.

Apalagi ketentuan parliamentary treshold mewajibkan kader untuk tidak hanya peduli pada nasibnya sendiri tetapi juga nasib partai. Karena sekalipun seorang kader memenangi suara di suatu dapil, tetapi secara nasional gagal mencapai kuota parlemen, maka sia-sialah kemenangan orangper-orang tersebut. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

EKONOMI

KORAN MADURA

SENIN 17 FEBRUARI 2013 SENIN 17No. FEBRUARI 2014 NO. 0302| II TAHUN III 0302 | TAHUN

55

NPI 2014

BI Optimis Lebih Baik

ant/agung rajasa

KETERSEDIAAN PRODUK HOLTIKULTURA. Pekerja membawa kentang ketika bongkar muat di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Minggu (16/2). Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagangan Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran menyatakan bencana meletusnya gunung Kelud turut berpengaruh mengganggu ketersediaan pangan produk hortikultura dan mengakibatkan kenaikan harga.

UU Minerba Mengancam Perusahaan Tambang Bermodal Kecil Bakal Bangkrut JAKARTA-Kendati dampak implementasi Undang-Undang (UU) Minerba relatif kecil terhadap penurunan ekspor produk tambang di 2014, namun Bank Indonesia (BI) memperkirakan bahwa peraturan ini akan menutup kegiatan usaha eksportir mineral berskala modal kecil.

“Implementasi UU Minerba terhadap penurunan ekspor produk tambang diperkirakan kecil.

Perusahaan-perusahaan yang kecil akan terkena dampak (implementasi UU Minerba),

tetapi perusahaan besar yang jumlahnya lebih banyak mampu untuk membayar pajak,” ujar Kepala Departemen Statistik BI, Hendy Sulistiowaty di Gedung BI Jakarta, Sabtu (15/2).

Menurut Hendy, pengenaan bea keluar progresif terhadap produk mineral ekspor akan membebani para eksportir kecil.

Pasalnya, makin rendahnya kadar konsetrat pada mineral, maka bea keluar yang dikenakan akan lebih besar. Kebijakan pemerintah ini sebagai upaya mendorong eksportir untuk membangun smelter.

Namun demikian, jelas Hendy, penerapan UU Minerba hanya memberikan kontribusi yang

relatif kecil terhadap penurunan ekspor produk tambang. Karena, lanjut dia, pangsa pasar terbesar produk tambang Indonesia ada pada batubara yang tidak terkena peraturan tersebut.

Hendy merincikan, pada 2013 ekspor barang tambang sebesar 20,7 persen dari total ekspor nonmigas. Sehingga, kelompok ini menyumbang devisa di sepanjang tahun lalu sebesar US$31,1 miliar.

Dia mengatakan, batubara menjadi kontributor utama dengan pangsa mencapai 62 persen dari total barang tambang dan menyumbang devisa sebesar US$19,4 miliar. Sementara itu, kata dia, ekspor mineral hanya

berkontribusi sebesar 16 persen, barang dari logam 15 persen dan ekspor besi atau baja sebesar 7 persen. “Jadi total kontribusi ketiga barang tambang itu 38 persen dari total ekspor barang tambang atau sebesar 4,1 persen (US$6,1 miliar) dari total ekspor nonmigas,” jelas Hendy.

Hendy menyebutkan, sejak Juli 2013 terjadi peningkatan volume ekspor barang tambang, terutama bijih nikel dan bauksit hingga Desember 2013. “Peningkatan tersebut ditengarai, merupakan front loading menjelang diterapkannya larangan ekspor barang tambang mentah mulai 2014,” ucapnya. =GAM

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) memperkirakan Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) pada 2014 akan lebih baik dibanding 2013 karena ditopang oleh cadangan devisa yang meningkat.

Prospek perbaikan NPI 2014 juga dipengaruhi perkiraan menurunnya defisit transaksi berjalan, didorong prospek perekonomian global yang menguat di tengah perekonomian domestik yang diperkirakan masih melakukan konsolidasi.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara mengatakan perbaikan perekonomian global yang akan diikuti membaiknya harga komoditas ekspor Indonesia diperkirakan dapat mendukung peningkatan ekspor nonmigas. Sementara itu, impor nonmigas diprakirakan lebih terkendali seiring penyesuaian permintaan konsumsi domestik. Prospek NPI 2014 yang membaik juga didorong perkiraan meningkatnya surplus transaksi modal finansial sejalan sentimen positif investor asing terhadap prospek penanaman modal di Indonesia. “Ke depan, bank sentral akan terus mencermati risiko yang bersumber dari perekonomian global, terutama risiko dari normalisasi kebijakan the Fed dan risiko dari melambatnya ekonomi China yang dapat mempengaruhi prospek kinerja NPI,” jelas Segara dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (16/2).

Menurut dia, NPI keseluruhan tahun 2013 tercatat defisit US$7,3 miliar setelah sebelumnya surplus US$0,2 miliar pada 2012. Pada satu sisi, defisit NPI 2013 dipengaruhi melebarnya defisit transaksi berjalan menjadi US$28,5 miliar (3,26% PDB), lebih besar daripada defisit US$24,4 miliar (2,78% PDB) pada tahun 2012.

Dia menjelaskan perkembangan ini dipengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan turunnya harga komoditas global, yang kemudian berdampak pada penurunan ekspor Indonesia yang banyak berbasis sumber daya alam.

Defisit transaksi berjalan juga dipengaruhi belum kuatnya kapasitas produksi domestik dalam memenuhi kebutuhan bahan baku dan barang modal serta kebijakan energi nasional yang belum optimal, yang pada gilirannya mendorong masih besarnya impor, meskipun telah mencatat pertumbuhan negatif di 2013. =GAM

6

EKONOMI

KORAN MADURA

SENIN 17 FEBRUARI 2014|NO. 0302|TAHUN III

MINI MRA

38 Bank Kembali Bersepakat

ant/oky lukmansyah

HARGA BUAH NAIK. Seorang pedagang menata buah-buahan di kiosnya di Pasar Pagi, Tegal, Jateng, Minggu (16/2). Tiga hari terakhir harga buah lokal dari Jawa Timur naik drastis seperti melon naik dari Rp 5 ribu menjadi Rp 12 ribu per kilo, apel dari Rp 15 ribu menjadi Rp 18 ribu per kilo dan jeruk dari Rp 10 ribu menjadi Rp 14 ribu per kilo, kenaikan harga akibat letusan Gunung Kelud sehingga pasokan terhambat dan langka.

Rupiah Berpotensi Menguat JAKARTA-Bank Indonesia (BI) menilai, membaiknya data fundamental ekonomi dan positifnya sejumlah indikator teknikal telah mendorong nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ke arah penguatan.

Hal tersebut seperti dikatakan Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo di Komplek Perkantoran BI Jakarta, Jumat (14/2). “Dari sisi fundamental dan teknikalnya yang positif itu mendukung penguatan rupiah,” kata Perry.

Menurut Perry, laporan BI Kamis (13/2) terkait membaiknya fundamental ekonomi domestik telah menciptakan ekspektasi positif terhadap penguatan rupiah. “Dari sisi fundamentalnya, seperti kemarin kami sampaikan bahwa defisit current accountnya menurun lebih cepat dari yang kami perkirakan,” kata Perry.

Sebelumnya, Perry menyampaikan bahwa defisit neraca transaksi berjalan di Kuartal IV2013 menurun lebih cepat dari perkiraan bank sentral, yakni menjadi 1,9 persen dari PDB atau senilai US$4 miliar. “Untuk kuartal keempat 2013, de-

fisit tansaksi berjalan menurun lebih cepat dari perkiraan kami, yakni menjadi 1,98 persen,” katanya.

Dia merincikan, pada kuartal kedua 2013 defisit transaksi berjalan masih sebesar 4,4 persen dari PDB atau US$9,8 miliar, pada kuartal berikutnya menjadi 3,85 persen atau US$8,4 miliar. “Kalau yang kuartal keempat 2013 menjadi 1,98 persen, nilainya US$4 miliar,” ujar Perry.

Lebih lanjut Perry mengatakan, membaiknya fundamental ekonomi Indonesia ditopang oleh membaiknya kinerja ekspor. “Dilihat dari impornya yang menurun, inflasinya yang terkendali. Semua itu dari sisi fundamental yang mendukung persepsi positif terhadap nilai tukar,” papar Perry.

Sementara itu, jelas Perry, belakangan ini tekanan ekonomi global terhadap rupiah tidak ter-

lalu besar. “Di globalnya memang ada tekanan, tetapi tidak terlalu banyak. Ini terkait isu global seperti yang terjadi akhir-akhir ini.

Jadi, wajar kalau pergerakan rupiah itu kecenderungannya menguat,” tegas Perry.

Letusan Kelud Sementara itu, berdasarkan pemantauan BI, sejauh ini letusan Gunung Kelud di Jawa Timur belum mempengaruhi kenaikan harga secara meluas. Sehingga, inflasi Februari 2014 diperkirakan masih lebih rendah dari 0,6 persen (month-to-month).

“Berdasarkan pemantauan kami, kelihatan memang harga di bulan Februari ini tekanannya jauh lebih rendah dari Januari 2014. Jadi, kami perkirakan inflasi untuk Februari ini akan di bawah 0,6 persen,” kata Perry.

Menurut Perry, berdasarkan pemantauan BI melalui kantorkantor BI di Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawat Tim, letusan Gunung Kelud belum mempengaruhi pasokan bahan pangan secara signifikan. “Dari yang kami pantau, sejauh ini (paso-

kan) tidak terganggu untuk yang Kelud. Dampak-dampak pasokan terjadi pada saat banjir,” ujar Perry.

Dia mengatakan, berdasarkan pemantauan BI, gangguan pada distribusi dan produksi pangan terjadi saat banjir. “Kami pantau, baik di Semarang, Tegal, Pekalongan sampai Cirebon, memang dampak-dampak terhadap pasokan yang tinggi itu di saat banjir. Tetapi, setelah itu tidak ada gangguan. Bahkan juga ada dampak terhadap produksi pertanian,” paparnya.

Sementara itu, kata Perry, untuk inflasi 2014 diperkirakan sebesar 4,9 persen (year-onyear). Dia menambahkan, angka inflasi itu sudah mempertimbangkan kenaikan tarif tenaga listrik, pemilu dan Lebaran.

“Kami sudah mempertimbangkan seluruh potensi yang bisa memberikan dampak, termasuk kenaikan elpiji yang pada Januari memberi dampak 0,17 persen. Selanjutnya, dampak elpiji tidak terlalu besar lagi,” tutur Perry. =GAM

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) memfasilitasi penandatangan kesepakatan bersama Mini Master Repurchase Agreement (MRA) tahap II oleh 38 bank.

Gubernur BI Agus Martowardojo menjelaskan penandatangan Mini MRA sebelumnya telah dilakukan oleh 8 bank pionir yang dilakukan pada 18 Desember 2013 lalu.

“Bergabungnya 38 bank tersebut, jumlah pelaku pasar sepakat untuk menggunakan perjanjian standar Mini MRA dalam bertransakis repo (repurchase agreement) menjadi 46 bank,” ujar Agus, saat penandatanganan MoU Mini MRA antar bank di Gedung BI, Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya, dengan bertambahnya jumlah bank tersebut, maka kepesertaan bank juga semakin luas dan telah mewakili seluruh kelompok bank Buku I sampai dengan Buku IV dan telah mencakup Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Umum Swasta Nasional, Bank Asing/Campuran dan Bank Persero.

Dia mengatakan, penandatanganan ini merupakan salah satu upaya BI untuk mempercepat pendalaman pasar uang rupiah.

“Ke depan dengan meluasnya penggunaan Mini MRA berharap market repo antar bank akan terbentuk sehingga nanti implementasi global MRA akan lebih mudah diterapkann bahkan dengan institusi keuangan non bank,” tukasnya.

Sejauh ini, BI mencatat ratarata harian volume transaksi repo sampai dengan pertengahan Februari 2014 telah mencapai Rp740 miliar naik 6 kali lipat dibanding periode 2013, atau kumulatif sampai dengan Februari 2014 (mtd) telah mencapai Rp27 triliun. “Diharapkan akan semakin mendorong bank-bank lain untuk bergabung dan lebih aktif melakukan transaksi repo,” ungkapnya.

Adapun 38 bank tersebut antara lain Bank Agris, Bank Antardaerah, Bank Artha Graha Internasional, Bank BNP Paribas Indonesia, Bank Capital Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank Commonwealth, Bank Internasional Indonesia, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Bank Mayapada Internasional, Bank Mega, Bank Mutiara, Bank Nusantara Parahyangan. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

enomena wanita penghibur masih menjadi masalah berkelanjutan di negeri ini. Upaya pemerintah memberantas penyakit peramu nikmat, yang menjadi sumber utama penyakit HIV/AIDS selama ini tampaknya sia-sia. Bisa jadi karena kurang serius penanganannya, kasus PSK ini tak ciut hanya dengan razia dan penutupan lokalisasi di sejumlah tempat, termasuk di Jatim.

Pemain lama yang sudah berulangkali masuk catatan Pol PP masih kerap ditemukan. Mereka berpindah-pindah lokasi ke lokasi lain, bagaikan kupukupu yang menebar racun dari satu tempat ke tempat lain. Ini juga yang terjadi di Pamekasan, Madura. Daerah yang memproklamirkan sebagai kota Gerbang Salam, akhir-akhir ini mulai dihinggapi kupu-kupu malam penebar penyakit tersebut.

Mereka berdatangan dari sejumlah daerah di Madura, bahkan dari luar Madura, yang menjajakan kehormatan dirinya di Gerbang Salam tersebut. Tentu saja maraknya peramu nikmat yang beroperasi diam-diam di Pamekasan sangat merusak citra Kota Gerbang Salam tersebut. Itu hanya sebagian kecil dari peristiwa serupa yang dapat dipastikan terjadi pula di tempat lain di seantero wilayah negeri ini.

Peramu nikmat memang tidak ada habisnya. Pemicunya bukan sematamata faktor kemiskinan, namun lebih tepat karena faktor rendahnya moralitas dan ketidakseriusan pemerintah.

Sesungguhnya upaya pemberantasan sumber penyakit mematikan ini apabila dilakukan dengan serius dipastikan berhasil. Memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Pemerintah dan DPRD perlu bersama-sama menyusun Perda atau peraturan sejenisnya yang dapat dijadikan payung hukum bagi Pol PP untuk menjatuhkan sanksi seberat-beratnya pada PSK dan mucikari yang terjaring razia.

Makin maraknya PSK yang selama ini tak teratasi, karena penanganannya sangat lemah. Pol PP hanya merazia, kemudian dipulangkan ke daerah masing-masing, tanpa diberi sanksi apa pun, sehingga penanganan semacam itu tidak menimbulkan efek jera dan takut. Bila sistem penanganan semacam ini masih dibiarkan, selamanya peramu nikmat akan mencemari Indonesia dan meracuni moralitas anak bangsa. (*)

Opini

SENIN 17 FEBRUARI 2014 | No. 0302 | TAHUN III

77

Kasus Impor Beras dan Jeritan Petani

Salam Songkem

Peramu Nikmat

KORAN MADURA

SENIN 17 FEBRUARI 2014 No. 0302 | TAHUN III

Petani menjadi profesi paling terpukul atas keberadaan beras impor. Sebab, harga besar hasil jerih keringatnya harus diturunkan jika mau bersaing dengan beras impor. Pembeli konsumen lokal pun, merasa tidak ada lagi yang peduli atas turunnya harga beras lokal yang terjerembab karena intervensi beras impor.

S

iapapun aktor dibalik keran impor beras tak ubahnya virus perusak ketahanan pangan bangsa, sekaligus menistakan petani Indonesia. Agak sulit kebijakan impor beras ini.

Bukan saja karena persediaan beras lokal tidak menunjukkan tanda-tanda defisit. Terlebih lagi, Menteri Pertanian RI pernah menegaskan bahwa tahun ini kita tidak perlu mengimpor beras karena stok beras yang dimiliki Badan Urusan Logistik (Bulog) sudah lebih dari 2 juta ton sampai akhir tahun ini.

Perum Bulog sendiri pun bahkan telah berkomitmen untuk tidak lagi impor beras yang ditandai lewat Mou BPK dan BUMN pada Desember tahun lalu. Namun, faktanya, baru saja tahun 2014 dijalani, sekitar 16.900 ton beras yang berasal dari Vietnam masuk ke Indonesia. Beras tersebut membanjiri pasar dan meminggirkan beras lokal dari arena persaingan harga. Dengan harga Rp. 8.300 per kilogram hingga Rp. 8.500 per kg, jelas membuat beras sejenis produksi petani yang dibanderol Rp. 9.000 - Rp. 9.500 sekilo menjadi semaput.

Kisruh beras impor seharusnya tak terjadi jika Deperindag hati-hati dalam mengeluarkan izin importasi beras. Peraturan Menteri Perdagangan No. 06/MDAG/PER/2/2012 sudah jelas mengatakan bahwa impor beras

diizinkan untuk keperluan tertentu bagi kesehatan dan konsumsi khusus, hanya dilakukan oleh importer terdaftar yang telah mendapat persetujuan impor dari Menteri Perdagangan.

Sedangkan impor beras untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin dan kerawanan pangan dilaksanakan Bulog setelah mendapat persetujuan impor dari Menteri Perdagangan. Baik, pertimbangan konsumsi khusus dan keadaan darurat yang menjadi legalitas impor beras sama sekali tak mendukung program impor beras saat sekarang. Kenyataannya tak terpenuhinya syarat impor beras, tetapi kran impor tetap terbuka menandakan Departemen Perdagangan kebobolan karena memberi izin importer beras.

Petanilah yang paling menanggung resiko terburuk atas impor beras yang membabi buta. Petani mengalami kerugian sebab penurunan harga membuat harga beras di tingkat petani pun mengalami penurunan. Jika beras impor tidak diproteksi, petani bakal kehilangan motivasi menanam padi dan membiarkan sawahnya terbengkalai “Buat apa capekcapek menanam padi, toh setelah panen harganya tak sesuai dengan jerih keringat yang dikeluarkan”, demikian kira-kira protes para petani. Padahal memperoleh pekerjaan lain tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Sementara itu kebutuhan hidup terus menuntut. Atas desakan hidup, akhirnya ada petani yang melakukan tindakan kriminal. Beberapa tahun belakangan, angka kriminilatis di desa kian meningkat. Ada korelasi tingginya tingkat pengangguran di desa sebagai akar masalah peningkatan angka kriminalitas.

Idealnya, pemerintah harus melindungi sektor-sektor perekonomian yang menyerap banyak tenaga kerja. Khususnya tenaga kerja non trampil berupah rendah yang sulit menemukan pekerjaan lain se-

andainya mereka kehilangan pekerjaan yang sudah ada, seperti kaum petani.

Namun kenyataannya pemerintah bukan saja tak sanggup melindungi kesinambungan profesi mereka, terlebih lagi turut bersubahat dengan negara asing membuat regulasi yang propetani asing. Sejak Indonesia menjadi anggota forum APEC dan WTO, produk pertanian impor membanjiri pasar domestik dan membuat produk lokal sekarat. Fenomena ini dalam ekonomi internasional dapat dijelaskan dengan teori kelompok penekan (pressure group theory).

Teori ini pada intinya mengemukakan, dalam kenyataan yang menerima keuntungan atas kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional bukan sektor ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja, melainkan kelompok industri yang terorganisir serta memiliki tradisi politik yang cukup kuat.

Melalui organisasi yang mapan, mereka lebih mampu memperjuangkan kepentingannya dibandingkan dengan sektor atau kelompok yang tidak ditunjang struktur organisasi yang kokoh. Kelompok importer beras karena sudah menikmati keuntungan yang berlimpah akan berusaha sekeras mungkin mempertahankannya. Hal ini akan semakin menjadi-jadi apabila pemerintah enggan mengubah kebijakan perdagangan.

Keengganan disebabkan bisa menimbulkan perubahan drastis dalam “distribusi pendapatan” terlepas dari siapa yang diuntungkan atau yang dirugikan.

Di Indonesia, pembelaan terhadap nasib petani masih minim. Pemerintah yang diharapkan bisa mengakomodasi kepentingan petani malah lebih berpihak kepada pemilik modal dan kaum importer. Fakta mengatakan bahwa masuknya beras impor ke Indonesia ditengah surplusnya beras lokal tak akan mungkin terjadi jika Departemen Perdagangan dan Departemen Pertanian serius melindungi petani.

Skandal impor beras illegal ini harus dilihat sebagai kejahatan korupsi luar biasa, karena tidak hanya merugikan nagara tetapi telah menghancurkan harga hasil-hasil pertanian utama yang memukul petani. Skandal ini tidak dapat dibiarkan !!

Bagaimana mungkin, dokumen impor bisa lolos dari mata Departemen Perdagangan ?

Nasib petani sebagai pihak yang dirugikan tidak bisa dianggap remeh dengan membiarkan pelaku kejahatan ini menghirup udara bebas. DPR harus mengusulkan hak angket berkenan dengan kebijakan impor beras kali ini. Tindakan ini bisa efektif membela kepentingan petani karena merekalah kelompok penekan pemerintah yang kuat. Sejalan dengan sikap DPR, anggota DPRD di Indonesia pun dapat mendorong pemerintah provinsi atau daerah menolak beras impor masuk ke daerahnya.

Perjuangan membela kepentingan petani harus dilakukan wakil rakyat jika peduli dengan petani. Bukan sekedar lip service ketika masa kampanye Pemilu.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SENIN 17 FEBRUARI 2014 No. 0302 | TAHUN III

SENIN 17 FEBRUARI 2014 | No. 0302 | TAHUN III

OPINI 8

Penumpang Beralih ke Bus SURABAYA - Penutupan Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, akibat diterjang abu dari Gunung Kelud yang mengalami erupsi, Kamis (13/2) malam berdampak meningkatkan jumlah penumpang bus dari Terminal Purabaya Surabaya ke beberapa tujuan kota-kota di Jawa seperti Jogjakarta, Semarang, Bandung, dan Jakarta.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Timur, Mustofa mengatakan, masyarakat mencari angkutan lain seperti kereta api (KA) dan angkutan bus.

"Angkutan darat bus sementara mampu menjadi alternatif saat

kereta api kapasitasnya penuh menyusul penghentian penerbangan di sejumlah bandar udara. Apalagi, sampai sekarang manajemen PT KAI (Persero) Daops 8 menyatakan tidak akan menambah jumlah gerbong kereta," kata Mustofa.

Menurut Mustofa,animo masyarakat untuk bepergian ke antar provinsi dengan tujuan Jakarta, Jogjakarta dan Semarang dan kota-kota lain di Jawa dengan menggunakan bus masih sangat besar. Banyak pula penumpang yang menggunakan bus menuju Bandung. Pada kondisi normal, tingkat keterisian kursi bus (okupansi) hanya sekitar 50 persen hingga 60 persen. Tetapi sejak Gunung Kelud meletus akupansi penumpang bus meningkat menjadi 100 persen.

"Diprediksi, kenaikan tingkat keterisian bus tersebut terus ter-

jadi pada hari-hari mendatang," tambahnya.

Namun, kondisi sebaliknya terjadi pada bus dengan tujuan ke daerah terdampak letusan Gunung Kelud. Seperti permintaan masyarakat terhadap bus menuju Kediri dan Blitar dan sekitarnya justru mengalami penurunan okupansi hingga 20 persen. Kemungkinan masyarakat yang akan bepergian ke daerah erupsi Kelud membatalkan perjalanannya sehingga bus-bus tujuan Kediri, Blitar, Tulungagung agak menurun.

Meski terjadi kenaikan jumlah penumpang ke Jakarta,

BISNIS TAMBANG LESU

JELANG PEMILU

SURABAYA - Lesunya bisnis pertambangan dalam dua tahun terakhir melambungnya nilai tukar dolar, ternyata tidak berdampak pada penjualan alat berat jenis traktor. Menurut Direktur PT Gaya Makmur Tractors (GMT) Surabaya, Julius Sikku, penjualan traktor terus mengalami peningkatan, karena segmen yang disasar adalah infrastruktur, bukan pertambangan.

"Pemerintah sampai saat ini gencar melakukan pembangunan infratruktur, mereka mempercepat proyek bahkan menambah anggaran untuk infratsurktur. Karena itu, optimis penjualan akan terus meningkat dan tahun ini targetnya 90 unit khusus untuk Jawa Timur," kata Julius kepada wartawan kemarin.

Di Jawa Timur, lanjutnya, GMT masih memiliki pangsa pasar 10 persen yakni masih jauh dari para pesaing di Indonesia seperti Trakindo dan United Tractors. Pada tahun 2013 lalu, pihaknya hanya mampu menjual 30 unit alat berat. Alat berat yang paling laku, kata Julius, adalah ekskavator dan wheel loader.

GMT saat ini memegang produk dari Jerman seperti Compactor HAMM tipe 3410 yang memiliki keunggulan tingkat pemadatan yang stabil dan merata, sehingga pekerjaan yang dihasilkan berkualitas baik dan lebih efisien tanpa harus berulang kali dilakukan proses pemadatan.

Produk ini juga memberikan tingkat kenyamanan dan keamanan yang tinggi bagi operator yang menjalankannya, getaran dalam proses pemadatan tidak mempengaruhi kenyamanan dalam kabin operator, selain itu kabin operator akan tetap dalam posisi stabil

MALANG - Logistik untuk Pemilu legislatif di Kabupaten Malang, Jawa Timur, disimpan berpencar karena gudang penyimpanan di gedung Komisi Pemilihan Umum setempat tidak mencukupi.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang Umar Khayyan mengakui sejumlah logistik Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April nanti tidak seluruhnya disimpan di gedung KPU, melainkan berpencar-pencar di sejumlah titik penyimpanan.

"Untuk surat suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sudah tiba di KPU belum lama ini kita simpan di SMP Negeri 3 Kepanjen, bantalan meja coblos di sebuah ruangan di kawasan Stadion Kanjuruhan karena kedua logistik tersebut memerlukan ruangan yang luas," katanya.

Sementara logistik lainnya, seperti amplop untuk tempat pemungutan suara (TPS), tinta, gembok, stiker, alat tulis kantor (ATK), dan bilik suara tambahan tetap disimpan di gedung KPU yang satu area dengan gedung DPRD Kabupaten Malang.

Untuk pengamanan tempat penyimpanan logistik Pileg yang ada di luar gedung KPU, katanya, setiap hari dijaga oleh empat orang personel dari Polres Malang dan dibantu oleh petugas dari KPU maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat.

Menurut dia, untuk menentukan lokasi penyimpanan sejumlah logistik Pileg tersebut sudah melalui proses survei, baik yang berkaitan dengan pengamanan maupun persyara-

Ada Peningkatan Pembelian Traktor

e hana diman/koran madura

TRAKTOR. Alat berat jenis traktor mengalami peningkatan, karena segmen yang disasar adalah infrastruktur, bukan pertambangan.

meskipun unit dijalankan dalam kondisi yang tidak rata.

Kemudian, mini Excavator Takeuchi TB 175C, sangat cocok dioperasikan di areal kerja yang sempit dan terbatas, tipe ini memiliki beberapa keunggulan,

antara lain; ramah ligkungan dengan teknologi low emission, tingkat keamanan yang tinggi, mudah dalam pengoperasiannya serta mudah dalam pemeliharaan dan perawatannya. = E HANA DIMAN

sampai sekarang Organda Jawa Timur tidak melakukan penambahan armada. Apalagi, kini jumlah armada dengan rute Surabaya-Jakarta dan sekitarnya sudah mencukupi.

Ada sekitar 30 unit bus yang siap mengantar penumpang ke tempat tujuan di Jakarta dan kotakota lain sekitar Jakarta. Bandara Juanda sendiri sudah dibuka, Sabtu (15/2) sore. Namun aktivitas penerbangan di bandara tersebut masih belum normal. Masih banyak maskapai yang membatasi jumlah jam terbangnya. = E HANA DIMAN

Logistik Pileg Disimpan Berpencar tan lainnya.

Sejumlah logistik Pileg 2014 yang sudah diterima KPU Kabupaten Malang di antaranya adalah surat suara DPD Jatim sebanyak 1.337 dos dan setiap dos berisi 800 lembar, sehingga jumlah yang diterima mencapai 1.070.000 lembar surat suara. Sementara kebutuhannya mencapai 2.508 dos atau sebanyak 2.006.400 lembar.

Kekurangan surat suara DPD Jatim tersebut, lanjutnya, akan dikirimkan antara tanggal 18 hingga 19 Februari 2014 dari percetakan yang ada di Kepanjen. Selain surat suara DPD Jatim, logistik Pileg yang sudah diterima antara lain adalah amplop sebanyak 175.736 lembar untuk 4.580 TPS. Selain itu juga ada tinta sebanyak 9.160 botol, bantalan meja coblos sebanyak 18.320 buah, gembok dan stiker untuk TPS sebanyak 18.320 buah, bilik suara tambahan sebanyak 4.640 buah, ATK serta kotak suara tambahan sebanyak 1.991 buah. "Kalau untuk surat suara DPRD Kabupaten Malang, Jawa Timur maupun DPR RI dijadwalkan diterima KPU sekitar pekan depan. Kami berharap surat suara tersebut segera kami terima agar segera dilakukan pelipatan, sebab jumlahnya tidak sedikit," ucapnya.

Jumlah pemilih Pileg di Kabupaten Malang yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 2 juta jiwa lebih. Mereka akan menyalurkan aspirasi politiknya di 4.480 TPS yang tersebar di 33 kecamatan yang ada di kabupaten itu. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI

KORAN MADURA

SENIN 17 FEBRUARI 2014 | No. 0302 | TAHUN III

9

Kelud, 24 Jam Setelah Pelantikan “Jatim 1�

SURABAYA - "Siappp...!!!," begitulah kata yang terucap dari mulut dua pria berseragam di hadapan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, 12 Februari 2014.

Saat itu, di Gedung DPRD Jatim, Gamawan Fauzi bertanya, "Apakah saudara siap menjalankan tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim?".

Sejak jawaban "siap" itulah, Soekarwo-Saifullah Yusuf resmi menjadi orang nomor satu dan dua di provinsi ini untuk 20142019 sesuai Surat Keputusan Presiden RI Nomor 135/P/2013 tertanggal 29 November 2013.

Ya, selama lima tahun ke depan, Jawa Timur tetap di bawah kendali duet "Pak Brengos", julukan keduanya.

Namun tanpa dinyana, selang dua hari dari pengambilan sumpah dan pelantikan keduanya, justru tugas berat ada di depan mata yakni Gunung setinggi 1.730 mdpl meletuss... (erupsi) !.

Abu vulkanik dari letusan Gunung Kelud pada Kamis Jumat (14/2) Wage pukul 22.56 WIB itu pun menyelimuti sejumlah wilayah di Tanah Air dan menutup sejumlah jalur penerbangan.

Tidak hanya itu, BNPB pun mencatat tiga orang warga meninggal dunia dan 76.388 jiwa pada lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kediri 66.139 jiwa, Kota Batu 3.220 jiwa, Kabupaten Blitar 2.070 jiwa, Kabupaten Malang 3.610 jiwa, dan Tulungagung 1.349 jiwa.

Di luar itu, sejumlah objek wisata, lahan pertanian, kehidupan fauna atau hewan ternak, dan aktivitas lain pun menjadi "korban", terutama sejumlah objek wisata di kawasan Yogyakarta yang sering dikunjungi wisatawan mancanegara.

"Sekitar 3.000 hingga 4.000 orang batal naik ke Candi Borobudur, akibat hujan abu dampak letusan Gunung Kelud di Jawa Timur," kata Kepala Unit Taman Wisata Candi Borobudur, Bambang Irianto.

Jajaran Pemprov Jatim pun bergerak cepat dengan langsung menggelar rapat dengan sejumlah pejabat dinas membahas penanggulangan bahaya erupsi Gunung Kelud di Surabaya (14/2).

"Gubernur Jatim menyatakan ini bencana provinsi, bukan bencana nasional, meski abu vulkanik Kelud menyebar kemanamana. Kami akan berusaha semaksimal mungkin memberikan dan membantu yang terbaik untuk warga," ujar Wagub Jatim H Saifullah Yusuf kepada wartawan setelah mengikuti rapat itu.

Pemprov bekerja sama dengan

aparat terkait mendirikan 117 posko di Kediri yang potensinya hingga 60 ribu jiwa, lalu di Blitar ada 45 ribu jiwa yang disiapkan dengan 63 titik posko dan Malang dua titik posko dengan potensi 4.500 jiwa.

Hingga Jumat (14/2) siang, data yang masuk ke Pemprov Jatim mencatat 14 ribu jiwa mengungsi di Malang, sekitar 4.000 jiwa di Kediri, 2.000 jiwa di Blitar, 170 jiwa di Tulungagung dan 205 jiwa di Jombang.

Ya, ibarat buku (Habis Gelap, Terbitlah Terang) karya tokoh emansipasi perempuan Raden Ajeng Kartini: Habis Pelantikan, Terbitlah Kelud ! Itulah cobaan bagi sang nasionalis (Soerkawo) dan sang religius (Saifullah Yusuf).

Apakah kemampuan manajerial "Pak Brengos" yang terbukti mampu membuat provinsi nasionalis-religius ini dalam lima tahun lalu (2008-2013) mendapat acungan jempol dari berbagai pihak itu akan dapat "menyelesaikan" Kelud?.

Tentu, rakyat Jatim banyak menaruh asa dari bersatunya eksekutif, legislatif dan yudikatif yang selama ini terlihat dalam jajaran forum pimpinan daerah di Jatim, mulai dari Kapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Kejaksaan Tinggi, Pangarmatim dan lainnya, hingga jajaran legislatif, selama ini.

Tak berlebihan "Pak Brengos" yang "jos" (berprestasi) dalam ekonomi, politik, sosial budaya, kesejahteraan rakyat, pertahanan keamanan, itu harus "jos" pula dalam mengatasi bencana geologi, bencana ekologi, bencana energi, dan bencana maritim.

Boleh-boleh saja, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim tahun lalu mencatat tingkat pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 7,27 persen. yang merupakan Capaian kinerja ekonomi ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional.

Boleh-boleh juga, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Blake, mengagumi Jatim sebagai kawasan yang sangat potensial. "Pertumbuhan ekonominya sangat bagus di tengah dinamika Indonesia saat ini," kata Blake saat menemui Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, awal pekan lalu.

Ya, prestasi "Pak Brengos" selama lima tahun lalu mampu membuat Jatim "berbicara" di

ant/rudi mulya

LETUSAN GUNUNG KELUD. Warga melihat Abu vulkanik membumbung tinggi keluar dari Gunung Kelud di Desa Penataran, Nglegok, Blitar, Jawa timur kemarin. Pasca meletusnya Gunung Kelud pada Kamis (13/2) malam, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengimbau kepada masyarakat agar tetap berada di radius aman 20 kilometer dari puncak Kawah Gunung Kelud.

tingkat nasional dan internasional.

Duet sang nasional (Soekarwo) dan sang religius (Saifullah Yusuf) itu benar-benar pro-rakyat, karena kebijakan pemerintah pusat yang merugikan rakyat Jatim pun ditolak, seperti impor

bahan pokok atau kebijakan antitembakau.

Namun, prestasi itu tidak akan ada artinya bila "Pak Brengos" tidak mampu "menyulap" bencana geologi, ekologi, energi, dan maritim menjadi potensi yang justru akan membuat

provinsi dengan hampir 40 juta rakyat itu menorehkan prestasi yang lebih mencengangkan lagi.

Selamat bertugas SoekarwoSaifullah Yusuf untuk memimpin Jatim, selamat bertugas "mengatasi" Gunung Kelud, selamat! = ANT/FIQIH ARFANI

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 17 FEBRUARI 2014 | No. 0302 | TAHUN III

TANGANI KORBAN

Gubernur Menghibur Korban Bencana Kelud

e. hana diman/koran madura

KUNJUNGAN. Gubernur Jatim Soekarwo saat mengunjungi pengungsi letusan gunung Kelud di pengungsian Masjid Annur Kabupaten Kediri.

Anggaran Lansia Tak Kunjung Turun SURABAYA - DPRD Surabaya menyayangkan anggaran pemberian makanan tambahan untuk lanjut usia di Kota Surabaya pada 2014 ini tidak kunjung turun, padahal APBD Surabaya 2014 telah disahkan akhir November 2013.

Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan seharusnya ketika APBD disahkan pada November 2013, pada akhir Januari sudah bisa dicairkan.

"Selama satu bulan yakni pada Desember, seharusnya menjadi waktu untuk mempersiapkan segala macam keperluan untuk pencairan. Kalau kondisinya seperti ini, kasihan para lansia," katanya.

Menurut dia, jumlah lansia yang mendapat anggaran dari program ini sebanyak 54.407 orang. Anggaran yang digelontorkan Pemkot Surabaya sendiri mencapai Rp 21 miliar dengan perincian tiap lansia mendapat dana sebesar Rp 7.000/orang.

Reni mengatakan dalam satu bulan, para lansia ini akan berkumpul di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), sebagai tempat penyelenggaraan program, seba-

Selama satu bulan yakni pada Desember, seharusnya menjadi waktu untuk mempersiapkan segala macam keperluan untuk pencairan. Kalau kondisinya seperti ini, kasihan para lansia,”

Reni Astuti

Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya nyak empat kali.

"Di Surabaya, jumlah Posyandu tercatat 570 unit. Seharusnya, pelayanan pemerintah menjadi lebih baik dibanding tahun lalu," katanya.

Hal ini, lanjut dia, dikarenakan segala infrastruktur sudah dipersiapkan semuanya termas-

uk juga gaji mereka juga naik.

"Tahun lalu pencairannya memang terlambat karena APBD juga terlambat digedok," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Surabaya Agus Sudarsono juga meminta agar dana program ini segera dikucurkan pemerintah sebab anggarannya sudah ada dan persiapannya juga sudah ada.

Anehnya, lanjut dia, dana tidak kunjung turun juga. "Tidak ada alasan bagi pemkot untuk menunda pencairan anggaran. Ini sudah hampir pertengahan bulan kedua kok masih belum cair juga.

Apa masalahnya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rachmanita, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa selama ini tidak ada persoalan dalam proses pencairan anggaran program Lansia di Surabaya.

"Kami sudah membuat surat untuk pencairan anggaran tersebut. Dalam waktu dekat juga akan cair. Kalau dikatakan kami terlambat mencairkan, ya tidaklah. Tidak ada yang mengganjal kok dalam proses pencairan ini," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo all out dan fokus menangani korban maupun pengungsi letusan Gunung Kelud.

Ini dibuktikan dengan memindahkan sebagian aktivitas pemerintahan di sekitar bencana letusan Gunung Kelud.

"Gubernur memfokuskan diri untuk langsung terjun ke lokasi bencana, untuk sementara aktifitas di Surabaya dialihkan ke lokasi bencana," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Akhmad Sukardi MM di Posko Bencana di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (23/2).

Sejak peristiwa letusan terjadi, Gubernur baru sekali pulang, yakni Sabtu. Namun, setelah itu langsung kembali ke Kediri, kemudian mengunjungi Blitar dan Malang.

Memindahkan semua aktifitas pekerjaan di tiga wilayah tersebut karena Gubernur ingin all out untuk menangani bencana tersebut.

Selain itu, agar bisa mendengar langsung keluhan para pengungsi serta kebutuhan apa saja yang

dibutuhkan pengungsi akibat bencana Gunung Kelud.

“Gubernur ingin mendengar keluhan pengungsi secara langsung. Maka setelah mendengar dari pengungsi di lokasi pengungsian, Pak Gubernur bisa mengontak secara langsung posko induk bencana di Grahadi untuk segera mengirim bantuan apa saja yang dibutuhkan," ujarnya.

Sedangkan untuk aktifitas pemerintah yang ringan ditangani oleh staf di Surabaya, dibawah Komando Sekdaprov. Dengan cara itu maka proses pemerintahan jalan seperti biasa. Selain itu Sekdaprov menjelaskan, Gubernur juga memerintahkan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak diperkenankan libur dan harus all out menyebar ke daerah bencana.

"Jadi, tidak ada kepala dinas yang berada di Surabaya, mereka harus menyebar dan mendengar langsung apa keluhan pengungsi korban Gunung Kelud," ujarnya. = E. HANA DIMAN

AKIBAT KELUD

PLN Matikan Listrik 30.000 Pelanggan SURABAYA - PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mematikan listrik 30.000 pelanggan rumah tangga di enam kecamatan di wilayah ring satu atau radius 10 kilometer dari letusan Gunung Kelud di Kediri.

“Enam kecamatan yang mengalami pemadaman akibat pemutusan jaringan listrik, yaitu Kecamatan Ngantang (Malang), Kecamatan Betowo, Kepung, Puncu, Ngancar (Kediri), dan Kecamatan Kasembon (Blitar),” kata Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Area Distribusi Jatim, Arkad Matulu, di Surabaya, Minggu (16/2).

Menurut dia, di wilayah tersebut PLN telah mematikan 11 unit gardu dan 96 hingga 103 unit travo di ring satu sekitar tanggal 11 Februari 2014.

Bahkan, pihaknya juga telah memadamkan 56 unit travo yang berada di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang dan 36 unit berada di Kecamatan Betowo, Kepung. “Juga, empat unit travo berada di Kecamatan Kasembon,” ujarnya.

Sementara itu, jelas dia, upaya PLN Distribusi Jatim memadamkan aliran listrik bagi pelanggan rumah tangga di ka-

wasan tersebut guna mengantisipasi terjadinya konsleting listrik di sejumlah rumah warga.

“Jika konsleting terjadi maka dapat menyebabkan kebakaran rumah,” katanya.

Apalagi, tambah dia, kondisi rumah warga dalam keadaan kosong, mengingat penghuninya memang sudah diungsikan ke lokasi yang aman, karena itu PLN Distribusi Jatim memastikan terus memantau kondisi di daerah terdampak. “Kalau infrastruktur jaringan listrik, sampai sekarang masih aman. Bahkan, tidak ada kerusakan,” katanya.

Selain itu, kata dia, pihaknya akan rutin melakukan pengecekan apa saja kebutuhan warga terdampak letusan Gunung Kelud yang belum terpenuhi di titik pengungsian.

“Misalnya, selimut, air minum, dan sejumlah kebutuhan lain,” katanya.

Ia melanjutkan tim PLN Distribusi Jatim juga berangkat ke beberapa lokasi terdampak erupsi Gunung Kelud untuk melakukan pengecekan yang lebih spesifik.

Sebelumnya, letusan Gunung Kelud terjadi pada tanggal 13 Februari 2014 pukul 22.50 WIB. = ANT/SLAMET HIDAYAT

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 17 FEBRUARI 2014 | No. 0302 | TAHUN III

11

ant//m risyal hidayat

PEMBANGUNAN PASAR TURI. Sejumlah pekerja menyelesaikan pengerjaan bangunan Pasar Turi Baru, Surabaya, Jatim beberapa waktu lalu. Pusat grosir terbesar di Indonesia bagian timur yang terbakar pada tahun 2007 tersebut pembangunannya dipercepat oleh pengembang, sehingga pada awal tahun 2014 dapat digunakan sebagai pasar modern dengan investasi Rp 1 triliun.

Pembangunan Pasar Turi Lambat Dewan Menyesal karena Tidak Sesuai dengan Target yang DIrencanakan SURABAYA - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya menyesalkan pembangunan Pasar Turi Baru hingga kini lambat atau tidak sesuai target yang telah direncanakan.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Rio Pattiselano mengatakan berdasarkan inspeksi mendadak yang dilakukan Komisi B beberapa hari lalu, progres pembangunan Pasar Turi Surabaya baru mencapai 80 persen.

"Banyak bagian bangunan yang belum selesai, bahkan ada yang belum tersentuh," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta komitmen investor dan Pemkot Surabaya agar pembangunan berbagai fasilitas Pasar Turi fasilitas gedung Pasar Turi, dari eskalator, lift, tempat parkir dan lain sebagainya cepat selesai.

Soal rencana pada Februari 2014 pedagang lama sudah bisa

menempati stan Pasar Turi, Rio mengatakan kemungkinan besar tidak akan terealisasi karena pedagang minta masuk bersamasama ketika pembangunan selesai 100 persen.

"Tapi kalau pedagang sudah sepakat masuk dan mulai berjualan secara serentak dan tidak ingin celaka jika berjualan di tengah aktivitas pembangunan, itu terserah saja," katanya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya meminta pedagang lama mulai berjualan di Pasar Turi Baru pada Febru-

ari 2014, sesuai dengan kontrak perjanjian yang ditandatangani antara Pemkot Surabaya dengan Investor PT Gala Bumi Perkasa.

Sementara Koordinator Majelis Pedagang Pasar Turi Surabaya, Kiemas A Chalim mengatakan, keinginan wali kota Surabaya agar pedagang lama masuk dan berjualan di Pasar Turi mulai Februari 2014 sesuai dengan perjanjian, namun perjanjian tersebut sifatnya tidak mengikat.

Selain itu, lanjut dia, Wali Kota Surabaya diharapkan ikut

memikirkan penyelesaian pembayaran sekitar 150 pedagang lama Pasar Turi yang belum lunas dan terancam kehilangan hak mendapatkan stan di Pasar Turi Baru.

"Tapi hingga kini upaya kita belum membuahkan hasil, makanya kita harap Ibu wali kota bersedia membantu mereka dengan mencarikan pinjaman lunak dan kami kira itu lebih baik dari pada memaksa kita memulai jualan ditengah proses pembangunan," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 SENIN 17 FEBRUARI 2014|NO. 0302|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

SENIN 17 FEBRUARI 2014 NO. 0302 | TAHUN III

Becak di Bawah Ancaman Bentor Antisipasi Timbulnya Konflik, Perlu Penataan yang Jelas PROBOLINGGO - Atas nama kepraktisan, atau demi memanusiakan penarik becak, di Kota Probolinggo. Kini becak tenaga manusia telah beralih-fungsi ke becak motor.

Pelan tapi pasti, banyak kendaraan roda tiga yang semula dikayuh oleh manusia, telah berubah menjadi dikayuh oleh mesin alias menjadi becak motor.

Persoalan maraknya Bentor menjadi amat sedikit rumit untuk diselesaikan. Karena untuk persoalan ini, publik terbagi menjadi dua pihak, antara yang setuju dengan tidak setujunya Bentor ditertibkan di wilayah Kota Probolinggo.

Ketua Paguyuban Abang Becak Bestari Kota Probolinggo, Miskan, mengatakan beroparasinya Bentor mulai merambah atau menyebar karena beberapa faktor, antara lain persoalan waktu tempuh dan perbedaan harga setoran yang semakin meningkat.

Namun, di satu sisi masih banyak pengayuh becak tradisional yang bertahan untuk beroperasi, meskipun sudah makin maraknya Bentor. Becak tradisional sangat membantu dalam bidang pariwisata.

“Seharusnya, pemerintah sudah harus bisa bersikap tegas dan adil dalam menangani persoalan dan memberikan jawaban akan permasalahan ini. Supaya masalah tidak berkelanjutan dan tidak menjadi sebuah perbedaan di antara pengayuh becak tradisional dengan becak motor,”ujarnya kepada wartawan, Minggu (16/2).

Miskan mengaku masyarakat sadar betul bahwa kedua alat transportasi itu sama-sama mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Becak tradisional sangat ramah akan lingkungan karena tidak menimbulkan polusi.

Namun Bentor pun juga cukup membantu, karena alat transport ini bisa membawa barang cukup banyak dan waktu tempuh yang hampir sama dengan naik motor atau ojek, tetapi dengan harga ongkos yang cukup murah dibandingkan ojek atau taksi.

“Ada dua model becak motor ini. Model pertama, modifikasi dari sepedamotor roda dua yang ditempeli tempat duduk becak.

Model kedua, jelas-jelas membuat becak motor dengan cara menempelkan mesin,”tandasnya Alumni STM ini, mengaku belum mengetahui bagaimana akomodasi becak motor dalam UU Lalu Lintas. Karena, sebagian ada yang memiliki plat nomor, dan

yang lain tanpa plat nomor. Yang jelas kedua model becak motor ini mengkonsumsi BBM, pastinya jenis premium.

Makin maraknya Bentor, kata dia, ternyata tidak diprakarsai oleh Kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo yang ingin berupaya untuk memfasilitasi Pengembangan Transportasi yang Manusiawi sebagai salah satu upaya meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan keunggulan daerah.

“Walaupun secara hukum pihak berwajib seperti Dishub dan Kepoliasian tidak memberikan izin beroperasinya kendaraan ini, namun jumlah kendaraan ini dari hari ke hari makin bertambah,”papar Miskan.

Tak hanya itu, tukang becak bisa mengemudikan betor sampai keluar kota, bahkan sampai yang jalannya menanjak. Hal ini tentu akan mempengaruhi peningkatan pendapatan tukang betor.

Penumpang pun diuntungkan karena selain tarifnya sama dengan becak kayuh, waktu tiba bisa lebih cepat.

“Di sisi lain kehadiran bentor membawa kerugian bagi becak tradisional karena penumpang lebih tertarik naik betor dari pada becak ontel. Dengan sendirinya ini membuat pendapatan mereka semakin berkurang,”ucapnya.

Harus Diperjelas dan Ditata Mantan Koordinator Forum Komunikasi Masyarakat Kota Probolinggo (FKM-Pro) berpendapat bahwa penataan keberadaan Becak Montor adalah kewenangan Dishub dan kepolisian.

“Kami minta pihak yang berwenang melakukan tindakan dengan mememanusiakannya, tanpa harus menimbulkan konflik,”kata Badruzzaman.

Badruzzaman mengatakan becak motor tergolong kendaraan bermotor, sehingga peraturannya disesuaikan dengan peraturan kendaraan bermotor. Pengemudi harus mempunyai SIM, dan STNK disesuaikan dengan jenis kendaraan, apakah plat hitam atau plat merah.

“Kondisi ini harus diperjelas terlebih dahulu, sehingga tinda-

kan disesuaikan dengan peraturan yang ada,”tandas aktivis, yang juga anggota Aliansi LSM Kota Probolinggo (Alpeta) ini.

Ia menambahkan, menertibkan becak motor harus ada kerjasama antara kepolisian dengan dinas perhubungan. Hal ini perlu segera dilakukan dan diperjelas agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Keberadaan bentor yang semakin meningkat, dapat mengancam keberadaan pengemudi becak. Penanganan becak motor haruslah dilakukan sesegera mungkin, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar ke depan.

“Tindakan preventif akan

(30) salah satu pengayuh Becak Bermotor asli Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo mengaku belakangan ini becak ontel (kayuh) di jalanan Kota Probolinggi mulai tergantikan dengan becak bermotor (bentor).

Betor ini bukan produk pabrik tetapi hasil kreativitas sang pemilik becak hasil modifikasi sepeda motor atau mesin selep padi dengan becak. Tak heran kalau bentuk betor tak serupa. Tapi cukup menghidupkan motornya dan mengemudikan becak laiknya sepeda motor.

“Kehadiran betor ini justru membawa berkah baik bagi tukang becak maupun penump-

tak mungkin dibunuh, meski secara teknis keberadaan bentor belum memiliki payung hukum.

Memang becak tradisional cukup banyak diminati oleh kalangan turis lokal dan mancanegara untuk di gunakan sebagai alat transportasi mengelilingi Kota Probolinggo. Disamping harganya yang murah, becak tradisional sangat aman di gunakan karena kecepatannya yang tidak membahayakan si penumpangnya.

“Saya berharap, pihak-pihak yang akan mencoba menertibkan becak motor, mungkin perlu adanya rute-rute yang hanya boleh di lalui oleh Bentor. Sehingga keberadaan becak tradisional

lebih baik daripada masalahnya semakin besar. Keresahan tukang becak tradisional harus segera direspon oleh pemerintah kota,”tegas Badruzzaman.

Menyikapi hal itu, Ahmadi

angnya karena tak usah lagi bersusah payah mengayuh becak yang berat,”tuturnya.

Tak hanya itu, keberadaan becak bermesin itu merupakan aset, ibarat bayi yang telah lahir juga

tidak terganggu atau tidak merasa tersaingi, dan juga memberikan efek keselarasan akan kedua alat transportasi tersebut,”pinta Ahmadi tersenyum. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 17 FEBRUARI 2014 NO. 0302| TAHUN III

Habis Sinabung Terbitlah Kelud Nelayan Tak Melaut karena Letusan Gunung PROBOLINGGO – Dampak meletusnya gunung Kelud, Kediri tak hanya menyebarkan abu vulkanik terhadap sejumlah daerah di Jawa Timur. Namun juga berpengaruh terhadap para nelayan di desa Gili, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo.

Akibat letusan gunung berapi tersebut, para nelayan tidak berani melaut terlalu jauh. Pasalnya, di tegah perairan laut terlihat kabut putih, sehingga mengganggu jarak pandang.

“Dari desa Gili saja pelabuhan Dermaga Tanjung Tembaga sudah tidak kelihatan. Padahal sebelumnya sangat jelas sekali,” ujar seorang warga setempat, Sumar kepada wartawan, Minggu (16/2).

Karena terlihat adanya kabut tersebut, para nelayan akhirnya tidak berani melaut terlalu jauh.

“Tidak ada nelayan yang berani melaut terlalu jauh. Karena kondisi cuaca itu sangat berba-

haya,” katanya.

Dia menjelaskan, sejak meletusnya gunung Kelud tersebut, nelayan asal desa Gili hanya berani mencari ikan di seputaran pelabuhan dan sekitarnya. Mereka tidak mau beresiko dengan melaut lebih dari jarak satu mil.

“Tidak ada yang berani,” tambah dia.

Meski kondisi cuaca di laut seputar desa Gili terlihat kabut putih, namun abu vulkanik letusan itu tidak terasa sampai ke rumah-rumah warga sekitar. “Tidak ada sebaran abu. Tetapi di laut kondisinya berkabut,” kata Sumar lagi.

Salah seorang nelayan di

pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo, Misnamo menjelaskan, kondisi cuaca di perairan laut sejak kemarin memang terlihat kabut putih. Sehingga cuaca berkabut itu sangat mengganggu para nelayan. “Ada sebagian nelayan yang takut, ada juga sebagian yang berani,” ucapnya.

Adanya kabut putih itu, kata Misnamo, memang cukup mengganggu terhadap jarak pandang.

Namun dia menilai tidak berbahaya. “Yang penting ombaknya tidak besar,” katanya.

Hal senada juga diakui nelayan lainnya, Tosari. Menurut dia, kabut putih itu hanya terlihat tipis. Meski kondisinya terlihat tipis, namun kabut putih itu tetap mengganggu jarak pandang terhadap para nelayan yang berlayar di tegah laut. “Ya menggangu juga. Karena bisa berbahaya,” pungkasnya. =Muhammad Sugianto

13

GELAR RAPAT

Ikhtiar Memekarkan Kelurahan PROBOLINGGO – Pemkot Probolinggo kembali berencana akan membentuk kelurahan baru.

Pemekaran tersebut terungkap dalam gelar rapat di ruang Bapeda Kota Probolinggo, kemarin.

Kepala Bapeda Kota Probolingo saat dikonfirmasi wartawan melalui Kabid Sosbud, M. Sonhadji menjelaskan, jika rencana itu sudah lama dilakukan. Namun kemudian sempat berhenti. Rencana pemekaran kelurahan itu akan dilakukan di kelurahan Mangunharedjo dan Kelurahan Kanigaran. “Rencana pemekaran ini sempat terhenti beberapa waktu lalu,” katannya kepada wartawan, Minggu (16/2).

Kini setelah pergantian walikota Probolinggo yang baru, Hj. Rukmini, rencana itu kemudian mendapatkan lampu hijau. Artinya, pemekaran untuk membentuk kelurahan baru itu bukan karena tanpa alasan, namun sudah sesuai dengan perundang-undangan.

“Dua kelurahan itu memenuhi kriteria untuk dimekarkan,”

tambah dia.

Kriteria sebuah kelurahan yang bisa dimekarkan itu memiliki penduduk sekitar 9000 jiwa atau 1800 KK. Sedangkan kelurahan Mangunhardjo dan Kanigaran itu dinilai sudah memenuhi kreteria tersebut.

Berdasarkan data, Kota Probolinggo terdiri dari lima Kecamatan dengan 29 Kelurahan. Yakni Kecamatan Mayangan, Kademangan, Kedupok, Kanigaran dan Wonoasih. Meski kedua kelurahan itu sudah memenuhi syarat dan kriteria pemekaran, namun masih membutuhkan waktu.

“Tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, tetapi memerlukan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan,” tandas M. Sondhaji. Salah satu yang menjadi tujuan adanya pemekaran terhadap kedua kelurahan tersebut untuk meingkatkan pelayanan masyarakat agar lebih baik dari sebelumnya. =Muhammad Sugianto

Budaya Lokal

Pentas Seni Menggelorakan Kebangkitan Budaya PROBOLINGGO – Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo berupaya mendorong pelajar untuk kembali menghidupkan dan memberi kesempatan bagi seni dan budaya di daerah masingmasing dalam berbagai kegiatan.

Sedikitnya 9 regu dari SMK dan SMA di Kabupaten Probolinggo mengikuti ajang kompetensi pentas seni sebagai bentuk kepedulian dan membuktikan kecintaan terhadap Bangsa Indonesia.

“Momen pentas seni budaya tersebut, sebagai upaya untuk menjadikan kota Kraksaan sebagai kota pelajar ”Indonesiaku di Kraksaan,”ujar Syamsul Huda, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, kemarin.

Syamsul Huda mengatakan, digelarnya kegiatan ini di antaranya sebagai wadah untuk berkreasi dengan menampilkan karya kreatif dan inovatif bagi pelajar.

Selain itu juga menanamkan dan membina apresiasi seni dan sastra, khususnya terhadap nilainilai tradisi yang berakar pada budaya lokal.

“Ini dilaksanakan sebagai kemajuan potensi anak pelajar khu-

susnya dikota Kraksaan. Sebagai kesenian tradisional diharapkan bisa berkembang dan bisa diajarkan dengan baik di setiap sekolah di Kabupaten. Probolinggo,” jelas mantan sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini.

Kesenian itu diangkat, kata dia, untuk mampu dan menunjukan serta merawat dengan baik.

Sehingga bisa membangun karakter dan budi pekerti anak-anak yang sekarang sudah tergerus kemajuan jaman. Selain itu, pelestarian tersebut mengacu pada Permendikbud No.1/2012 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Tak hanya itu, kesenian dan budaya di daerah tidak memiliki kesempatan manggung yang cukup, peran serta masyarakat untuk memanfaatkan kesenian di daerah masing-masing sangat diperlukan dan kami mendorong agar kesempatan manggung mereka kembali didapatkan, kami akan menjalin kerja sama dengan Dinas terkait terutama Dinas Pariwisata.

“Kami akan melakukan pem-

binaan masalah seni dan budaya daerah dan diharapkan kedepannya Dinas Pariwisata yang men-

jualnya,” tegasnya.

Menurut dia, akibat sepi kesempatan naik pentas, grup-grup

kesenian di daerah mati suri, bahkan punah akibat tidak ada regenerasi. Namun dengan semangat kembali membangkitkan kesenian dan budaya lokal, diharapkan kesempatan manggung kesenian daerah bisa kembali meningkat. ”Kesempatan pentas grup kesenian tradisional itu memang sangat terbatas. Sedangkan grup dan jenis kesenian yang ada di Kutai sangat beragam” ucap Syamsul Huda.

Dalam kesempatan itu, penampilan dari SMKN 1 Kraksaan dengan seninya, ratusan penonton merasa terhipnotis oleh penampilan seninya.

Sebab, busana yang di pakainya pun sangat unik dan menyerupai Nyi Roro Kidul.” Ayo nyai, tunjukan nyalimu,”teriak penonton.

Setiap kelompok sekolah yang tampil diwajibkan membawakan lagu yang bertajuk Gebyar-Gebyar, agar lebih menyatu terhadap budaya yang lahir di Negeri Indonesia, dan itu merupakan lagu penyemangat untuk Indonesia dan anak pelajar sebagai penerus perjuangan bangsa. =M.Hisbullah Huda

14

KORAN MADURA

Probolinggo

SENIN 17 FEBRUARI 2014|NO. 0302|TAHUN III

Menghadang Peredaran Miras dengan Perda PROBOLINGGO - Era globalisasi saat ini terkesan zaman kebebasan, pergeseran tradisi dan moral yang mencolok. Prilaku generasi muda yang cenderung melakukan hal negatif akibat pengaruh minum keras (miras ) yang di konsumsi juga menghiasinya.

GALANG DANA: Turun ke jalan dengan menggunakan kotak kardus untuk korban pengungsi akibat erupsi gunung Kelud di Kediri.

SOLIDARITAS

Galang Dana untuk Korban Kelud PROBOLINGGO - Sejumlah aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Probolinggo turun ke jalan dengan menggunakan kotak kardus yang betuliskan “Save Humanity Solidarity HMI For Kelud Mountain”. Aksi itu untuk menggalang dana yang nantinya akan disumbangkan bagi korban pengungsi akibat erupsi gunung Kelud di Kediri.

Penggalangan dana ditujukan kepada pengguna jalan raya baik masyarakat umum maupun pelajar. Selain membawa kardus, adapula orator yang menghimbau pengguna jalan untuk menyumbangkan sedikit rejeki mereka dengan membawa bendera.

Di ikuti oleh 30 orang lebih aktivis mahasiswa tergabung dalam organisasi ekstra kampus ini digelar di Jalan Raya Panglima Sudirman Kota Kraksaan. Mereka

berjalan sejauh 10 KM dari Stadioan Gelora Merdeka hingga Alunalun Kota Kraksaan, dengan cara menyisir satu persatu pertokoan di lokasi itu. Bahkan, ada juga sebagian mahasiswa itu melakukan aksi penggalangan dana di area lampu merah Kraksaan Wetan dari berbagai sisi.

“Penggalangan dana ini untuk membantu para korban bencana alam, karena mereka membutuhkan bantuan,” kata Ketua Umum HMI Cabang Probolinggo Imron Hamzah Minggu (16/2) saat di alunalun Kota Kraksaan.

Aksi penggalangan dana itu rencananya akan di lakukan selama 4 hari dan berakhir pada hari Rabu (19/2). “Kita mulai dari pukul 10.00 siang dan berakhir pukul 13.30. Alhamdulillah sudah terkumpul 1 juta rupiah

lebih,”ungkap Imron.

Selain itu, pihaknya juga membuka posko peduli bencana Gunung Kelud di Kantor Cabang HMI Probolinggo.”Di posko juga kita menerima bantuan berupa obat-obatan atau baju yang nantinya akan di salurkan ke korban bencana Letusan Gunung Kelud,”tutur Imron.

Dia mengaku, kalau bantuan itu akan di serahkan sendiri kepada korban bencana gunung kelud dan bekerja sama dengan persatuan Guru Indonesia (PGRI) serta dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) begitu juga tim relawan lainnya.

“Para kader HMI, nantinya akan kami kirim ke Kediri untuk melakukan pemberian bantuan ini,”pungkas Imron Mahasiswa Nurul Jadid Paiton ini. =M.Hisbullah Huda

Tak heran, membuat lapisan masyarakat Kabupaten Probolinggo sedikit terenyuh dan segera mengantisipasinya.

Mereka mendesak Pemkab untuk segera membuatkan Peraturan Daerah ( Perda ) inisiatif tentang miras tahun ini.

Ungkapan itu disampaikan, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Kabupaten Probolinggo, Kiai Sihabuddin.

Menurutnya, miras merupakan minum yang dapat memabukkan seseorang jika mengkonsumsinya. Dampak yang ditimbulkannya lebih besar nilai mudaratnya dari pada manfaatnya bagi kelangan masyarakat.

“Mereka yang mengkonsumsi akan secara mudah melakukan hal-hal yang bersifat negatif sepeti perbuatan krimininalitas dan lain sebagainya,” katanya kepada wartawan, Minggu, (16/2).

Terlebih lagi, pengaruh miras akan menjerumuskan para generasi muda kepada prilaku amoral, serta tidak mendidik baginya.Pihaknya sudah mendesak kepada pemerintah Kabupaten Probolinggo, baik kepada eksekutif maupun legisatif untuk segera membuatkan perda menganai Miras di Kabupaten Probolinggo.

“Jika ini terkesan dibiarkan, secara tidak sadar bangsa ini akan terkikis moral serta sikap dari para generasi muda,” terang Kiai Sihabuddin.

Kiai Sihabuddin menuturkan, banyaknya informasi yang beredar di tengah tengah masyarakat tentang peredaran miras sudah menggurita semua lapisan masyarakat. Miras bukan hanya menyerang kepada kalangan orang dewasa saja.

Namun generasi muda juga

tidak banyak yang lolos dari jeratan minuman tersebut.

“Kalau hal itu tidak segera diambil tindakan tegas dari pemerintah, maka ini juga akan berdampak kepada penggunanya,” terangnya.

Selain miras dilarang oleh agama, lanjut dia, miras juga dilarang oleh pemerintah. Sebab miras merupakan kategori minuman yang dapat memabukkan kepada penggunanya.“Lebih besar dampak negatifnya dari postifnya,”tandasnya.

Ia berharap, dengan terbentuknya Perda Miras salah satunya bertujuan untuk menyambut Kraksaan sebagai ibu kota Kabupaten Probolinggo.

Karena Kota Kraksaan merupakan wilayah agamis.

“Perda sebagai bentuk kontrol terhadap dampak yang akan ditimbulkan oleh miras kepada generasi muda masa saat ini dan masa depan,” pinta Kiai Sihabuddin.

Tak hanya itu, kasus hukum yang diakibatkan oleh minuman keras seperti perbuatan kriminalitas, banyak ditemui di masyarakat. Oleh karenanya, miras harus segera lenyap ditengah-tengah masyarakat.

“Jika ini tidak diseriusi maka, akan berdampak kepada masa depan bangsa Indonesia pada umumnya,” harapnya.

Godok Raperda Miras Banyaknya usulan dari semua elemen masyarakat, baik dari jajaran kepolisian maupn pihak MUI Kabupaten Probolinggo, membuat Badan Legislasi DPRD Kabupaten Probolinggo segera merancang raperda inisiatif tentang peredaran miras dalam tahun ini.

Ketua Baleg DPRD Kabupaten Probolinggo, Dedy Suyanto, membenarkan akan merancang perda untuk segara dibuat. Banyak elemen masyarakat yang mengusulkan kepada dewan untuk segera membuatnya.

“Memang tahun ini perda tersebut akan disahkan oleh DPRD. Karena dianggap penting untuk segera dibuat,” jelasnya. =Mahfud Hidayatullah

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

SENIN 17 FEBRUARI 2014 No. 0302 | TAHUN III

SENIN 17 FEBRUARI 2014 | No. 0302 | TAHUN III

Messi Cetak Rekor Baru

Barcelona Kalahkan Rayo Vallecano 6-0

BARCELONA - Penyerang andalan Barcelona, Lionel Messi kembali membuat rekor di La Liga Spanyol, setelah dia mencetak dua dari enam gol ke gawang Rayo Vallecano pada lanjutan La Liga Spanyol di Camp Nou, Minggu (16/2) dini hari WIB. Empat gol Barcelona lainnya ke gawang Rayo Vallecano masing-masing dicetak oleh Adriano, Alexis Sanchez, Pedro Rodriguez dan Neymar.

Tambahan tiga poin dengan jumlah gol yang mencolok ini semakin mengokohkan “El Barca” di puncak klasemen sementara.

Anak-anak asuh Gerardo Tata Martino itu mengoleksi 60 poin.

Jumlah poin mereka sama dengan Atletico Madrid di tempat kedua yang pada laga beberapa jam sebelumnya menang 3-0 atas Real Valladolid, tetapi kalah selisih gol dari Barcelona. Posisi Atletico akan diambil alih Real Madrid bila rival satu kotanya itu mampu mengatasi lawannya pada Minggu (16/2).

Bagi Messi tambahan dua gol pada laga dini hari kemarin tersebut membuat koleksi golnya di La Liga musim ini menjadi 14 buah.

Dia masih tertinggal sembilan gol dari Cristiano Ronaldo yang menjadi top skorer sementara La Liga. Tetapi tambahan dua gol ini juga membuat total gol Messi melampaui yang pernah dibuat

Alfredo di Stefano (227 gol dalam 329 pertandingan) dan menyamai koleksi Raul Gonzalez dengan 228. Bedanya, Raul butuh 550 pertandingan untuk mencapai jumlah gol tersebut. Sedangkan Messi hanya butuh 263 pertandingan untuk menghasilkan 228 gol. Jumlah tersebut menempatkannya di peringkat ketiga dalam

daftar pencetak gol terbanyak di Liga Spanyol.

Cuma ada dua orang yang mencetak lebih banyak gol di Liga Spanyol daripada Messi.

Mereka adalah Telmo Zarra (251 gol) dan Hugo Sanchez (234 gol).

Dengan usia Messi yang baru 26 tahun, peluangnya untuk melewati Zarra dan Sanchez tentu

SERIE A

Inter Raih Kemenangan Penting atas Fiorentina FLORENCE - Penampilan Inter Milan pada pertandingan melawan tuan rumah Fiorentina di Artemio Franchi, Minggu (16/2) dini hari WIB cukup memuaskan pelatih Walter Mazzarri.

Akan tetapi, Mazzarri masih punya sejumlah catatan untuk “I Nerazzurri”. Meski demikian, kemenangan ini sangat penting bagi Inter guna mengejar posisi tiga besar guna bermain di Liga Champions musim depan.

Pada laga tersebut, Inter meraih poin penuh setelah membungkam tuan rumah 2-1. Inter unggul lebih dulu melalui tembakan Rodrigo Palacio. Gol Juan Cuadrado pada awal babak kedua membuat skor jadi sama kuat 1-1. Mauro Icardi akhirnya menjadi penentu kemenangan Inter lewat golnya.

Kemenangan ini meneruskan hasil positif yang didapat Inter pada pekan lalu, ketika mereka mengalahkan Sassuolo dengan skor tipis 1-0 di San Siro. Inilah kali pertama sejak bulan Novem-

ber silam La Beneamata bisa menang dua kali secara beruntun di Serie A. Selain itu, ini adalah kemenangan tandang pertama mereka di tahun 2014 ini.

“Malam ini kami tampil baik, tapi kami juga berisiko membuang dua poin karena kami

menyia-nyiakan terlalu banyak kesempatan. Melawan tim berkualitas seperti Fiorentina, mereka bisa mencetak gol kapan saja dan nyaris melakukan itu pada menit-menit akhir,” kata pelatih Inter Milan.

Mantan pelatih Napoli itu mel-

anjutkan, “Kami harus berbenah dalam aspek-aspek tertentu karena kami terlalu naif dan kadangkadang malas, memberi sepak pojok yang bisa saja membuat kami kehilangan angka. Mendekati akhir pertandingan, kami nyaris kebobolan lewat serangan balik yang diawali tendangan bebas kami sendiri. Itu absurd dan kami harus membaik lagi.”

“Untuk sisanya, saya sangat terkesan dengan babak pertama dan kalau kami lebih memaksimalkan peluang kami maka skornya akan lebih besar dan kami tak terlalu menderita.

Mempertimbangkan di mana kami bermain dan tim mana yang kami hadapi, ini adalah sebuah performa bagus,” papar Mazzarri.

Tambahan tiga angka ini menempati urutan kelima di klasemen sementara Serie A dengan koleksi 39 poin dari 24 pertandingan. Fiorentina berada satu tingkat di atas mereka dengan 44 poin. =SKY SPORTS/AJI

masih terbuka lebar.

Sementara laga melawan Rayo Vallecano dini hari kemarin itu juga sangat bermakna bagi penyerang muda Barcelona lainnya, Neymar da Silva Junior. Pasalnya, ini adalah laga perdana pemain internasional Brasil itu setelah absen satu bulan akibat cedera.

Meski masuk sebagai pemain pengganti, Neymar ikut menyumbang satu gol bagi tim Catalan tersebut.

Pada laga itu Neymar masuk pada menit ke-62 menggantikan Pedro Rodrguez dan ikut mencetak gol penutup Barcelona. Mantan pemain Santos ini pun mengaku senang dengan golnya ini.

“Saya sangat senang bisa kembali bermain dan saya sangat senang bisa mencetak gol. Ini merupakan satu bulan yang sangat lama, saya sudah tak sabar untuk bisa kembali bermain, “kata Neymar.

Penyerang Timnas Brasil itu melanjutkan, “Saya memberi tim nilai 9 dari 10, kami bermain sangat bagus, tapi Anda selalu bisa meningkatkan diri lebih baik.”

Di laga terpisah, Atletico Madrid menang telak atas Real Valladolid di Vicente Calderon. Ketiga gol Atletico dicetak oleh Raul Garcia, Diego Costa, dan Diego Godin. =ESPN/AJI

Pilar Rubio Jadi Kencan Idaman Pria di Spanyol

MADRID – Kekasih bek Real Madrid Sergio Ramos, Pilar Rubio, terpilih sebagai kencan idaman para pria di Spanyol saat hari Valentine. Rubio berhasil mengalahkan kekasih Iker Casillas, Sara Carbonero.

Hal itu terungkap dari hasil survei yang dilakukan Showroomprive.es.

Seperti dikutip dari El Balon Rosa, Pilar sukses meraih suara lebih dari 50 persen. Posisi kedua ditempati oleh Carbonero, dan posisi terakhir ditempati presenter seksi Anna Simon.

Menariknya, dari tiga wanita yang dipilih pria Spanyol, semuanya berprofesi sebagai presenter televisi.

Pilar saat ini bekerja untuk stasiun televisi La Sexta, Carbonero bekerja di Telecinco, sedangkan Anna juga bekerja di La Sexta. =DAR

16

KORAN MADURA

SENIN 17 FEBRUARI 2014 | No. 0302 | TAHUN III

115 HARI LAGI

PILAR RUBIO JADI KENCAN IDAMAN PRIA

LIONEL MESSI BIKIN REKOR BARU

INTER RAIH KEMENANGAN PENTING

OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

Olahraga KORAN MADURA

MANCHESTER - Manchester City akhirnya bisa menuntaskan dendamnya atas Chelsea, setelah menyingkirkan tim asal London Barat itu dari ajang Piala FA. City melumat Chelsea dengan dua gol tanpa balas pada laga putaran kelima Piala FA di Etihad Stadium, Sabtu (15/2) tengah malam WIB. Dua gol City dicetak oleh Stevan Jovetic dan Samir Nasri.

Dua minggu lalu, Chelsea mempermalukan “The Citizens” di tempat yang sama pada ajang Liga Utama Inggris dengan skor tipis 1-0 berkat gol Branislav Ivanovic. Kekalahan itu sekaligus mengakhiri rekor tidak terkalahkan anak-anak asuh Manuel Pellegrini di Etihad pada 11 laga sebelumnya.

Dengan kemenangan ini, maka peluang City untuk meraih empat gelar musim ini sangat terbuka. Mereka juga sudah tembus ke final Piala Liga Inggris dan akan ditantang Sunderland di partai puncak. Di Liga Utama Inggris, City bertengger di tempat ketiga dengan selisih tiga poin dari Chelsea di puncak klasemen, tetapi masih punya satu pertandingan sisa. Artinya mereka masih berpeluang besar menjuarai liga musim ini. Sementara di Liga Champions, Sergio Aguero dan kawan-kawan tembus ke babak 16 besar.

Pekan ini mereka akan menjajal kekuatan Barcelona di babak sistem gugur.

Meski demikian, Manuel Pellegrini menilai, empat gelar bukanlah sesuatu yang perlu untuk dibicarakan. “Kami tidak membicarakan soal itu. Kami akan berusaha berjuang di semua kompetisi.

Namun, saya tak pernah bicara soal quad-

ruple. Ini adalah satu langkah lebih jauh di sebuah kompetisi. Bagi saya, hal paling penting yang kami lakukan hari ini adalah mengalahkan sebuah tim hebat dan juga, saya punya banyak pertanyaan setelah melawan Chelsea, apakah kami akan mengubah cara main kami. Tapi, saya ulangi: kami tidak akan mengubah cara main kami,” kata pelatih asal Cile itu.

Mantan pelatih Malaga dan Real Madrid itu menambahkan, “Hari ini penting untuk menunjukkan kenapa kami terus bermain dengan cara yang sama.”

Sementara itu, mengomentari laga lawan City di putaran kelima Piala FA tersebut, pelatih Chelsea Mourinho akhirnya mengakui kualitas anak-anak asuh Pellegrini.

Menurut pria Portugal ini, City bermain lebih baik dari anak-anak asuhnya pada laga itu. Dia mengakui timnya gagal membendung agresivitas permainan City. “Saya tak mengatakan bahwa tim asuhan saya gagal, saya mengatakan bahwa City bermain jauh lebih baik jika dibandingkan kami, jauh lebih pantas memenangi pertandingan daripada kami,” kata Mourinho.

Pengakuan itu juga sesuai dengan catatan statistik pertandingan. Catatan BBC memperlihatkan, Chelsea hanya melakukan tiga upaya tendangan ke gawang selama 90 menit pertandingan dan tak ada satupun yang mencapai sasaran. Mereka juga cuma mencatat 44 persen penguasaan bola. Sedangkan City melakukan 14 sepakan ke gawang, enam di antaranya tepat sasaran, dan dua berbuah gol dengan penguasaan bola 54 persen. =BBC/ESPN/AJI

16

SENIN 17 FEBRUARI 2014 | No. 0302 | TAHUN III

City SUKSES REVANS atas Chelsea Mourinho Akui Kehebatan Lawan Penyerang Manchester City Stefan Jovetic (nomor 35) ketika mengecoh kiper Chelsea Petr Cech (kaos kuning) saat mencetak gol di menit ke-16.

SENIN

KORAN MADURA

17 FEBRUARI 2014 No. 0302 | TAHUN III

SENIN 17 FEBRUARI 2014 | No. 0302 | TAHUN III

AA

Taneyan Lanjang ant/wahyu putro a

KORAN MADURA

Pekerja melakukan aktivitas bongkar muat sapi impor Australia di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, beberapa waktu lalu.

PAMEKASAN – Sapi telah menjadi ikon Madura, melalui budaya karapan sapi dan kontes kecantikan (sape sono’).

Populasi sapi di Pulau Madura dikatakan terbesar kedua setelah Bali.

Namun, belakangan ini, sapi impor dari Australia mulai masuk ke Madura.

Ada Sapi Australia di Madura

Ketua Paguyuban Sape Sono’ Pamekasan, Rudi Haryanto, mengungkapkan, sapi Madura mulai terganggu oleh impor sapi dari luar. “Walaupun tidak ada data yang akurat, tetapi saya banyak menemukan sapi luar mulai menggeliat di Madura, terutama di Pamekasan,” ucapnya, Sabtu (15/2).

Beberapa hari yang lalu, dirinya sempat menemukan beberapa sapi luar ada di Pamekasan. “Sebab kami tahu pasti mana asli sapi Madura, baik dari

warna kulitnya hingga pada model sapinya,” jelas warga Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu.

Untuk menjaga eksistensi sapi Madura, pihaknya bersama para pengiat sapi menggalakkan even kontes sape sono’ Pamekasan dan karapan sapi. “Cara yang kami lakukan adalah melakukan pembinaan terhadap sapi-sapi para peternak, terutama yang tergabung dalam paguyuban sape sono’ Pamekasan dan kerapan sapi. Termasuk menggalakkan beberapa

even, jelasnya.

Disinggung soal ciri-ciri sapi Madura, kata Rudi, memiliki ukuran kecil. Tinggi sapi jantan berkisar 120 sentimeter dan betina 105 cm. “Selain itu, sapi Madura berwarna merah cokelat atau cokelat tua dengan warna putih tanpa batas yang jelas di sekitar pantat.

Warna putih juga ditemui pada daerah kaki serta sedikit di sekitar moncong,” sebutnya.

Sementara bibit sapi Madura yang baik adalah berwarna merah bata atau merah coklat dengan

warna putih dengan batas tidak jelas pada pantat, tanduk kecil pendek mengarah keluar. “Pada sapi jantan, gumba berkembang dengan baik sedangkan sapi betina, gumba tidak tampak jelas.

Tubuh kecil, kaki pendek. Tinggi gumba pada sapi jantan kelas I minimal 121 cm, kelas II minimal 110 cm dan kelas III minimal 105 cm. Tinggi gumba sapi betina kelas I minimal 108 cm, kelas II minimal 105 cm, kelas III minimal 102 cm. Sapi madura jantan berumur 24-36 bulan sedangkan sapi betina berumur 18-24 bulan,” paparnya secara rinci.

Rudi berharap, pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pemurnian sapi Madura.

Sebab, paguyuban sape sono’ Pamekasan tidak bisa menggaransi sampai kapan sapi Madura terjaga dari ancaman sapi limusim.

“Paling tidak, pemerintah membuat aturan khusus agar pemurnian sapi Madura tetap terjaga. Ingat, bahwa Madura adalah populasi asli Sapi Indonesia,” ujarnya. =SYAMSUNI/MK

BERITA TERKAIT DALAMAN D

CIRI SAPI MADURA • Ukuran kecil (tinggi Sapi jantan + 120 cm sedangkan sapi betina + 105 cm) • Warna merah kecokelatan atau cokelat tua dengan warna putih di bagian pantat, kaki dan sekitar moncong

CIRI BIBIT UNGGULAN • Warna merah kecokelatan • Tanduk kecil pendek mengarah ke luar • Usia untuk Sapi jantan 24-36 bulan, sedang sapi betina usia 18-24 bulan

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SENIN 17 FEBRUARI 2014 | No. 0302 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SENIN 17 FEBRUARI 2014 No. 0302 | TAHUN III

PEMILU LEGISLATIF

Jadilah Pemilih yang Cerdas SUMENEP - Pemilu Legislatif 2014 harus dimanfaatkan dengan baik oleh rakyat untuk memilih calon wakilnya yang akan duduk di parlemen. Sebab, kalau salah memilih, rakyat akan menanggung risikonya lima tahun ke depan. Rakyat harus cerdas memilih.

Ajakan tersebut disampaikan oleh MH Said Abdullah, anggota DPR RI Komisi VIII Dapil Ma-

dura, Jum’at (14/2) saat merajut kebersamaan bersama warga Kecamatan Batuan dan Kecamtan Bluto. “Hal itu bisa dilakukan saat Pileg 2014 nanti. Kuncinya, rakyat jangan salah pilih. Oleh karena itu, rakyat dituntut untuk cerdas memilih,” katanya di depan ratusan masyarakat.

Pileg momentum untuk melakukan reformasi birokrasi.

"Momennya saat ini sangat

tepat. Sebab, pencalegan dan pemilu akan berlangsung tahun 2014. Ini momentum besar melakukan perubahan dan reformasi birokrasi," paparnya.

Dalam hemat Said, salama ini lembaga DPR selalu menjadi sorotan publik. Sorotan itu datang akibat banyaknya anggota dewan yang menyalahgunakan kewenangannya. “Bahkan, penyalahgunaan itu terkait kasus-

kasus korupsi, baik di pusat maupun di daerah dan hampir merata di semua lini,” tambahnya.

Said menegaskan bahwa tak ada solusi yang taktis untuk mengubah kondisi bangsa, kalau masyarakat tidak ikut berperan mengubah wajah parlemen. Untuk itulah peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam memilih caleg nanti.

“Rakyat punya kecenderun-

Mediasi Tak Berhasil 12 Kuburan di Saronggi Dibongkar

DIBONGKAR. Proses pembongkaran 12 kuburan leluhur Sundariya di Desa Talang Kecamatan Saronggi, Minggu (16/2). Pembongkaran kuburan tersebut imbas dari perseteruan dengan Enik yang tidak bisa dimediasi oleh aparat desa.

SUMENEP – Sebanyak 12 kuburan leluhur Sundariya, 40, warga Dusun Laok Lorong, Desa Talang, Kecamatan Saronggi, dibongkar, Minggu (16/2). Pembongkaran kuburan itu buntut dari perselisihan antara Sundariya dengan Enik atau Bu Supandi. Mediasi sempat dilakukan namun tak membuahkan hasil.

Pantauan Koran Madura di TKP, puluhan warga memadati lokasi pembongkaran kuburan di Desa Talang, Kecamatan Saronggi, sekitar pukul 09.00. Sebanyak 12 kuburan dibongkar dan dipindah ke sekitar 50 meter dari lokasi

kuburan semula.

Sukro, warga setempat, mengatakan, pembongkaran kuburan akibat dendam lama tentang perseteruan lahan. Kedua belah pihak, Sundariya dengan Enik atau Bu Supandi, 50, warga Dusun

Polai, Desa Juluk, yang masih ada hubungan famili, sempat dilakukan mediasi oleh kepala dusun, sekdes, dan kades setempat, namun tak berhasil.

“Dendam itu berawal dari aksi jua-beli tanah oleh Enik pada pihak ketiga. Sayangnya, tanah yang sudah terlanjur dijual itu diakui milik Sundariya. Terpaksa Enik memberikan hasil jual tanahnya itu pada Sundariya. Sejak saat itu, kedua orang tersebut saling menyimpan dendam,” tuturnya kepada Koran Madura.

Dalam proses mediasi, Enik meminta diselesaikan di balai desa. Sementara Sundariya meminta di lokasi kuburan. Karena sama-sama ngotot akhirnya pembongkaran pun tak bisa terhindari. Kata Sukro, anaknya Enik, Kuspandi, juga sudah berusaha mencegah aksi pembongkaran itu.

Sementara Sundariya menuturkan, percekcokan akibat jualbeli tanah itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, karena masih menyimpan dendam,

gan memilih anggota anggota yang populer dengan mengandalkan citra semata. Padahal siapa pun dia, kalau memang layak untuk dipilih walaupun dari kalangan bawah, tetapi punya kapabilitas dan kapasitas yang mumpuni, maka rakyat mau tidak mau harus memperjuangannya pilihannya,” imbuhnya. =SYAMSUNI/MK Enik sering membesar-besarkan masalah. Sehingga sering kali dalam dua bulan ini selalu meminta makam keluarganya dipindah ke lokasi lain. Meski demikian, Sundariya masih bisa menahan emosi dan selalu mengalah.

Namun, karena selalu diminta untuk dibongkar dan dipindah, bahkan disampaikan pada sanak keluarganya, akhirnya keluarga besarnya juga kehabisan kesabaran. Hingga pada suatu hari, Sundariya yang sedang membawa pakan ternak berpapasan dengan Enik di lokasi kuburan yang menjadi sengketa. Dia menjelaskan sebelum dipindah, 12 kuburan itu sudah dicatat nama-namanya.

“Saya sama Enik sama-sama tidak mau mengalah saat berpapasan di jalan yang sempit. Akibatnya daun pakan ternak yang dibawa menyerempet Enik. Tak ayal, pertengkaran dengan Enik tidak terelakkan,” katanya kecewa.

Sementara Sekdes Talang Syahrullah mengatakan, pihaknya sudah berupaya memediasi kedua belah pihak yang bersiteru agar persoalan keluarga tidak dibawabawa ke jenazah leluhurnya yang sudah ratusan tahun meninggal.

Namun upaya perangkat desa tak dihiraukan dan bahkan Kades Juluk yang datang ke lokasi juga gagal memediasi.

Syahrullah menuturkan pembongkaran kuburan tersebut hanya dipicu persoalan sepele.

Namun, karena keduanya tetap bersikukuh pada pendiriannya, mediasi yang di lakukan perangkat desa kandas. Akibatnya 12 kuburan terpaksa dibongkar dan dipindah ke tanahnya sendiri.

Sementara dari Muspika Saronggi yang turut hadir mencoba memediasi namun juga tak berhasil. Salah satu anggota Polsek Saronggi tidak bisa mencegah pembongkaran makam karena perseteruan keluarga itu tak bisa dimidiasi. Anggota Koramil Saronggi yang datang ke TKP juga tak bisa berbuat banyak. =ALI RIDHO/MK

Sumenep

KORAN MADURA

SENIN 17 FEBRUARI 2014 | No. 0302 | TAHUN III

C

LAHAN PRODUKTIF TERGERUS

Proyek Perumahan Jalan Terus SUMENEP - Kegiatan proyek perumahan di sebelah terminal Arya Wiraraja terus dikebut, meski sudah dinyatakan tidak mengantongi izin. Surat teguran dan peringatan tampaknya diabaikan oleh developer perumahan. Dan penegak perda belum berdaya untuk mengeksekusi.

Kepala BPPT Sumenep Herman Poernomo mengatakan, Satpol PP selaku penegak perda telah diberi otoritas penuh untuk menghentikan proyek tersebut. Rekomendasi itu hasil kesepakatan BPPT, dewan, camat Batuan dan satpol PP. “Kan sudah jelas rekomendasi dewan melarang proyek perumahan itu dilanjutkan. Jika masih terjadi pembangunan oleh pengembang perumahan, itu tugas dari eksekutor perda yakni Satpol PP. Sudah jelas kok, apa yang mau ditunggu oleh Satpol PP. Ini perintah perda. Eksekusi perumahan tidak bisa ditawar lagi” tegasnya.

Disinggung izin dari Camat Batuan, ia mengatakan bahwa izin yang bisa dikeluarkan camat itu hanya di bawah 100 meter persegi. Di atas 100 meter persegi luasnya sudah harus melalui BPPT. “Coba liat itu kan sudah jelas-jelas perumahan dibangun oleh developer di atas lahan seluas 100 meter persegi.

Itu jelas bukan rumah tapi perumahan,” tandasnya.

Secara terpisah, Sekretaris Komisi C DPRD Sumenep Iskandar, mengatakan, yang dilakukan oleh pihak developer sudah keterlaluan. Oleh kare-

nanya, satpol PP didesak untuk bersikap tegas.

“Jika memang sudah tidak bisa menjalankan amanat perda, kinerja Satpol PP layak dipertanyakan,” ujarnya.

Dia juga mengatakan tidak ada alasan yang bisa dibenarkan oleh hukum terkait adanya pemberian toleransi bagi para pelanggar hukum. Pasalnya, developer perumahan sudah jelas-jelas mokong dan melawan perda.

Sementara Kepala Satpol PP melalui Kasi Ops Satpol PP Moh Saleh menepis tudingan pihaknya tidak tegas dalam menjalankan peraturan daerah. Hanya saja, pihaknya memang memberikan toleransi bagi para pengembang perumahan karena yang bersangkutan sudah memohon pada pemkab.

“Alasan pengembang kan pekerjaan sudah mencapai 60 persen. Jadi, ketiga pengembang meminta toleransi hingga sebulan kemudian sampai perumahan itu tuntas dikerjakan. Mereka beralasan sudah membayar DP pada pemilik lahan dan berjanji tidak akan membangun atau menambah perumahan lagi,” tukas Saleh.

Saleh mengatakan, rekomendasi itu akan dibahas lagi, karena kemarin para pengembang mengajukan permohonan ke pemkab untuk menuntaskan pekerjaan perumahan itu. “Hasil pembahasan ulang dengan BPPT, langsung akan kami jalankan. Apa pun keputusannya,” ujar dia. =ALI RIDHO/MK

DIKEBUT. Lokasi bangunan perumahan di sebelah terminal Arya Wiraraja terus dikebut meski sudah dinyatakan tak mengantongi izin. Satpol PP masih memberikan toleransi kepada pengembang.

MERAJUT KEBERSAMAAN. Said Abdullah saat merajut kebersamaan bersama warga Desa di sejumlah daerah. Setiap pulang kampung Said Abdullah memang selalu menyapa masyarakat. Sebab itu merupakan salah satu cara anggota DPR RI itu bersenggaman bersama masyarakat.

Wakil Rakyat Belum Bisa Berhemat Rp 11 Miliar Hanya untuk Kunker dan Bimtek SUMENEP – Wakil rakyat yang saat ini sedang memangku tugas di DPRD Sumenep belum bisa menghemat anggaran.

Selama ini, mereka terlalu boros menghambur-hamburkan anggaran untuk biaya bimbingan teknis dan kunjungan kerja.

Demikian disampaikan anggota DPR RI Komisi VIII MH Said Abdullah, Minggu (16/2). Menurut Said, bimtek dan kunker kurang bermanfaat dan hanya buangbuang anggaran saja. Beberapa waktu lalu, Komisi A DPRD melakukan studi banding ke Batam, Komisi B ke Bojonegoro, dan D ke Surabaya.

“Ngapain harus selalu ngelencer ke luar daerah hanya demi itu. Iya, mereka enak kunjungan ke luar daerah, sementara, (di) Sumenep masih menyisakan beragam persoalan. Ini kan kurang etis,” katanya usai melakukan silaturrahmi di Desa Kabunan Kecamatan Kota Sumenep.

Dewan diminta lebih memprioritaskan alokasi anggaran

Sebab hanya untuk kunjungan itu, DPR kita harus menghabiskan miliaran.

Kenapa tidak dialihkan untuk program-program yang bermanfaat saja daripada harus kunker,”

MH Said Abdullah

Anggota DPR RI Komisi VIII untuk program-program yang lebih bermanfaat dan menyentuh masyarakat. “Sebab hanya untuk kunjungan itu, DPR kita harus menghabiskan miliaran. Kenapa tidak dialihkan untuk programprogram yang bermanfaat saja daripada harus kunker,” jelasnya.

Saat ini, untuk melakukan studi dan bimbingan bisa dilakukan melalui video conference tanpa harus bertatap langsung.

“Transfer informasi dan pencarian data juga dapat memanfaatkan KPI yang sudah terbentuk, dan bahkan bisa bertanya kepada para pakar, baik dari dalam maupun

luar Sumenep. Dengan ini, kunjungan kerja yang sangat memboroskan keuangan negara dapat diminimalisir,” tandasnya.

Dalam setahun, kata Said, anggaran yang dihabiskan untuk kunker dan bimtek mencapai Rp 11 miliar. “Rp 11 miliar selama setahun ini kan bukan uang sedikit. Bukankah lebih baik Rp 11 miliar untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, tahun depan harus memilih anggota DPR yang benar-benar berkapasitas dan berkapabilitas yang mumpuni,” terangnya. =SYAMSUNI

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 17 FEBRUARI 2014 | No. 0302 | TAHUN III

Retender Proyek Mengganjal Investor Tawar Pasar Anom Rp 42 Miliar SUMENEP - Sejak Pasar Anom terbakar pada 2007, hingga kini pembangunannya masih terbengkalai.

Hanya tiang pancang berupa beton penyangga yang berdiri, dan belum jelas kapan kelanjutan proyek tersebut.

Kepala Dinas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Carto melalui Kabid Pendapatan DPPKA Sumenep Imam Sukandi mengungkapkan, mandeknya pembangunan Pasar Anom terganjal retender proyek.

Sehingga, penyelesaian proyek dimungkinkan tidak sesuai dengan target yang direncanakan.

“Proyek pasar terjadi pengulangan tender. Itu akibat tender pertama tidak membuahkan hasil lantaran investor yang melamar atau mengikuti tender tidak memenuhi kriteria. Padahal sesuai persyarataan tender, proyek lelang sedikitnya diikuti 5 investor. Namun dalam tender atau lelang proyek pertama diikuti 5 investor hanya 3 investor yang lolos,” ujar Imam.

Pembangunan pasar direncanakan selesai bulan Juni mendatang, namun pemerintah pesimis. Pasalnya, tawaran investor sebesar Rp 42 miliar untuk merehab Pasar Anom masih perlu diperjelas terlebih dahulu. Sebab, estimasi anggaran sebesar itu perlu dihitung ulang rinciannya untuk kebutuhan apa saja.

“Saat ini yang masih clear dari proses negosiasi tender terkait dengan peruntukan semua fasilitas umum (fasum) akan diserahkan pada Pemkab, di antaranya, penarikan retribusi parkir, tempat pemasangan reklame, dan tempat permainan anak-anak,” ungkapnya.

MANGKRAK. Tiang pancang berdiri tegak di Pasar Anom Baru Sumenep, sejak beberapa tahun yang lalu. Namun, hingga saat ini kelanjutan pembangunan pasar tersebut belum dilaksanakan, padahal direncanakan selesai pada bulan Juni mendatang.

Sementara dari anggaran penawaran yang diajukan investor yang tertuang dalam RAB (rencana anggaran belanja) senilai Rp 42 miliar, kata Imam, di antaranya diperuntukkan untuk pembangunan 500 los atau kios yang akan dijual pada pedagang di pasar.

Imam menambahkan, meski anggaran itu dari investor, namun pihaknya harus tetap menggunakan asas kehati-hatian. Pasalnya pembangunan kios pasar itu akan dibebankan pada pedagang nantinya.

Timsel tender ini mengungkapkan pembangunan pasar jelas akan menghabiskan puluhan mi-

liar rupiah. Jika rinciannya tidak jelas dan sudah terjadi kontrak atau MoU, risikonya juga besar.

Jika rincian dana tersebut sudah tuntas dihitung, pihaknya akan segera melakukan MoU dengan investor tersebut. Setelah itu pembangunan Pasar Anom bisa dilanjutkan lagi.

“Kalau awal Maret sudah ada MoU dan dapat persetujuan dari dewan, diperkirakan pada pertengahan Maret, pembagunan sudah bisa dilaksanakan. Investor meminta tenggat waktu menyelesaikan pembangunan proyek Pasar Anom tersebut selama enam bulan,” kata Imam.

Dijelaskan, bangunan yang ada sekarang ini masih milik pelaksana proyek sebelumnya, yakni PT Surya Bayu Sejahtera (SBS), karena kemarin bermasalah lalu diputus kontrak. Dan pembangunan yang baru nanti akan dimulai dari awal lagi.

Sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Bupati Sumenep, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diminta pertanggungjawabannya untuk mengembalikan kelebihan pembayaran yang berpotensi merugikan keuangan Negara itu.

Karena itu, terang Imam, PT Surya Bayu Sejahtera (SBS) sebagai pelaksana proyek yang sudah dipu-

tus kontrak, harus mengembalikan kelebihan pembayaran uang muka tersebut sebesar Rp 833 juta. Namun hingga saat ini, PT SBS baru mengembalikan Rp 500 juta.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Bambang menganggap pemkab tidak serius untuk meyelesaikan kelanjutan pembangunan Pasar Anom. ”Jika memang tidak ada investor, bilang saja tidak ada. Jangan sekedar janji-janji terus yang diberikan kepada masyarakat. Para pedagang itu sudah muak dengan janji yang diberikan oleh pemkab,” kata Bambang kesal. =ALI RIDHO

ADA SAPI AUSTRALIA DI MADURA

Mendesak Segera Dibuat Perda SUMENEP - anggota DPR RI Komisi VIII MH Said Abdullah, meminta bupati di empat kabupaten untuk membuat perda khusus agar pembibitan sapi Madura melalui sape sono’ dan karapan sapi tetep terjaga dari ancaman sapi luar.

"Saya akan segera komunikasikan kepada empat Bupati di Madura agar benar-benar

memberikan perhatian lebih terhadap sapi Madura. Akan lebih baik setiap daerah punya perda dalam melindungi sapi Madura," katanya di depan ratusan kelompok pecinta sapi.

Ajak Media Selain mendesak empat bupati di Madura untuk buar perda, Said juga mengajak media

berpartisipasi mengenalkan sapi Madura di tingkat nasional hingga internasional.

"Sehingga tidak hanya pemerintah, tetapi juga semua elemen punya tanggung jawab untuk mele-

starikan budaya kita," jelasnya.

Said mengakui bahwa peran media dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting, sebab media adalah salah dari empat pilar demokrasi. "Sebab media kadang menjadi mantra, sehinga tidak tahu menjadi tahu, bahkan Bali dan Jogja dikenal di belahan Nusantara adalah peran media.

Bahkan KPK mampu melakukan penyidikan tak bisa dilepaskan dari peran media, sehingga publik bisa tahu. Oleh karena itu, kawan-kawan media harus membantu mengenalkan sapi Madura sebagai sapi Asli Indonesia, agar sapi kita tidak terjarah oleh sapi Limusin," pintanya. =SYAMSUNI/MK

KORAN MADURA

Sumenep KESEJAHTERAAN

Rakyat Harus Berdaulat SUMENEP – Era Reformasi dengan semangat pembaruan, demokrasi, dan supremasi hukum telah dicoba. Namun, spirit reformasi yang semula diharapkan dapat mengembalikan kedaulatan rakyat, memperbaiki keadilan sosial, harkat, dan martabat kehidupan rakyat yang sedang terpuruk akibat krisis ekonomi, politik, hukum dan moral yang melelahkan itu ternyata kembali mengecewakan rakyat. Rakyat tetap tak bisa berdaulat di negeri ini.

Hal demikian disampaikan oleh Said Abdullah pada saat melakukan silaturrahim di beberapa daerah. Anggota DPR RI Komsi VIII itu menjelaskan bahwa negeri ini telah terjadi erosi nilai kedaulatan dan keadilan. Erosi kedaulatan ini nampak kita lihat dalam fenomena kian sirnanya hak menentukan nasib sendiri, baik di tataran negara-bangsa maupun di tataran satuan-satuan politik yang lebih kecil.

“Yang paling kecil kita lihat di antaranya adalah tataran desa, bahkan keluarga. Sementara, dalam erosi keadilan adalah narasi tentang ketimpangan distribusi manfaat dari tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemiskinan kemudian menjadi indikator terjadinya erosi kedaulatan dan keadilan. Kemiskinan ini terjadi akibat merosotnya tingkat kesejahteraan rakyat serta ketahanan dan keberlanjutan kehidupan rakyat,” terangnya.

Tampaknya, kata Said sepertinya perahu yang bernama Republik Indonesia ini akan karam bila tidak cepat-cepat diselamatkan.

“Tentu untuk menyelamatkan negeri ini hanya bisa dilakukan dengan political will yang kuat dari kepemimpinan nasional yang berkarakter. Artinya, pemimpin yang terpilih harus berani mengubah seluruh kebijakan dalam sektor ekonomi. Semua kontrak-kontrak dan UU yang berbau neoliberal, menguntungkan pihak asing harus direvisi,” jelasnya.

Said mengajak masyarakat dalam momentum pesta demokrasi dijadikan bahan evaluasi bersama untuk membangun Indonesia yang sejahtera. “Karena sudah saatnya rakyat berdaulat untuk tidak melanjutkan kepemimpinan dan pemerintahan yang hanya bisa mencabut subsidi untuk rakyat,” pintanya. =SYAMSUNI

SENIN 17 FEBRUARI 2014 | No. 0302 | TAHUN III

E

TERKENDALA PEMBERKASAN

BSM Kepulauan Belum Cair SUMENEP – Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun anggaran 2013 untuk tingkat sekolah dasar (SD) di Kecamtan Sapeken yang seharusnya sudah dicairkan pada akhir Januari lalu, sampai detik ini masih belum terealisasi. Hal itu dikarenakan tersendatnya pemberkasan pembuatan rekening siswa.

Kepala Unit Pelayanan Terpada (UPT) Dinas Pendidikan (Disdik) Kecamatan Sapeken Jailani menjelaskan, sampai saat ini pencarian dana BSM untuk tingkat SD masih belum terealisasi. Hal itu disebabkan banyaknya kesalahan dalam pengisian formulir pembutan rekening yang dilakukan oleh masing-masing siswa ”Memang setelah kami amati banyak pengisian formulir yang salah, utamanya dalam tanda tangan sebagai penanggungjawab dalam formulir itu.

Sebab, pihak operator tidak mau jika pengisian formulir itu ada coretan atau dihapus dengan cara di tipp-ex,” katanya.

Saat ini, lanjut Jailani, masih

dalam tahap pengisian ulang.

Jika dalam waktu dekat sudah selesai maka pencairan BSM tahun anggaran 2013 bisa segera dilakukan. ”Jika bulan ini pembuaan rekening selesai, maka pencairan dana itu juga bisa dilakukan bulan ini,” terangnya Ia memastikan, validasi data sebelum dilakukan pencairan, pihaknya akan melakukan kroscek terhadap jumlah dan nama siswa di setiap sekolah yang ada.

Jika sesuai dana itu akan langsung dicairkan. ”Kalau masih belum sama, atau ada nama murid yang tidak sesuai, maka dana itu masih belum bisa dicairkan sampai data benar-benar valid,” terangnya.

Informasinya, jumlah siswa

di tingkat SD untuk Kepulauan/ Kecamatan Sapeken yang menerima bantuan BSM dari pemerintah sebanyak 739 siswa, dengan rincian tahap pertama sebanyak 732 sisawa, dan tahap kedua sebanyak 7 siswa.

Sementara dana yang harus dikucurkan untuk 739 siswa sebanyak Rp 314.075.000 yang bersumberkan dari APBN-P (Anggaran Pendapatan belanja Negara Perubahan) tahun anggaran 2013.

Dengan ketentuan masing-masing siswa miskin mendapatkan kucuran sebanyak Rp 425 ribu.

Kendati demikian, dari Rp 425 ribu yang akan masuk ke rekening siswa itu tidaklah bisa diambil secara keseluruhan.

Melainka hanya bisa diambil sebanyak Rp 405 ribu. ”Memang semuanya itu sudah hak siswa, namun untuk manjaga agar rekeningnya itu tidak mati, maka harus disisakan sebanyak Rp 20 ribu. Sebab BSM ini tidak hanya ditingkat SD saja, melainkan di tingkat SMP dan SMA juga masih

ada,” terangnya Anehnya, sambung Jailani, walaupun dana itu masih belum juga dicairkan, pihak disdik sudah meminta data BSM tahun 2014. ”Dahulunya kami kaget juga, masak tahun anggaran 2013 tidak cair, namun data 2014 sudah diminta. Karena sudah diminta oleh pihak atasan maka kami terpaksa harus mengirimnya melalui email,” jelasnya.

Kepala Disdik Sumenep A. Shadik belum bisa dihubungi.

Sementara Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Digdas) Disdik Sumenep Fajar Santoso mengaku masih belum bisa menjelaskan lebih rinci terkait itu.

Pihaknya masih akan melakukan komunikasi terhadap Kasinya yang menangani persoalan BSM tersebut. ”Kami saat ini masih ada diperjalanan dari Malang. Jadi kami akan konsultasi dulu, karena sudah dibagi tugas,” ungkapnya melalui telepon seluler. =JUNAEDI/MK

TRANSPORTASI

Terminal Kargo Tinggal Nama SUMENEP – Terminal lama yang terletak di Jalan Tronojoyo Sumenep yang direncanakan sebagai tempat bongkar pasang barang (kargo) tinggal nama. Terbukti, masih banyak truk bermutan berat yang melakukan bongkar-pasang barang di tepi jalan.

Pantauan Koran Madura, Minggu (16/2) banyak truk melakukan bongkar-pasang barang di tepi jalan, seperti di Jalan Pelar Pandian Desa Pandian, Jalan Pahlawan Desa Pamoloan, dan juga di Jalan Kartini Desa Pangarangan, Kecamatan Kota.

Menanggapi hal itu, Dinas Perhubungan Sumenep mengaku banyak kendala untuk melakukan penertiban.

Kasi Perhubungan Darat Dishub Hanny Andrian mengatakan, sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep masih belum mempunyai angkutan alternatif yang bisa beroperasi ketika bongkar-pasang dilakukan di terminal lama. ”Karena sampai sampai saat ini masih dalam keterbatasan, maka kami tidak melarangnya, yang penting untuk sementara waktu tidak masuk ke dalam Kota dulu,” terangnya.

Disingung masalah fungsi terminal lama yang dijadikan se-

BONGKAR. Salah satu truk bermuatan besar melakukan bongkar-pasang barang di tepi Jalan Pilar Barat Desa Pandian Kecamtan Kota, Minggu (16/2).

bagai terminal kargo, pihaknya mengaku telah difungsikan, hanya saja masih belum maksimal.

Sebab, terminal kargo itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat bongkar pasang barang, melainkan juga sebagai tempat menaikturunkan penumpang MPU. ”Memang saat ini terminal itu hanya namanya saja terminal kargo, se-

mentara fungsinya masih belum maksimal,” timpalnya Pihaknya, juga menyadari banyaknya truk bermuatan besar yang menyebabkan kemacetan arus lalin (lalu lintas). Untuk mengatasi kemacetan itu, pihaknya mengaku akan terus melakukan pemantauan setiap hari.

Sementara Asmoni, tokoh

masyarakat Desa Pandian, menuturkan, selain menyebabkan kemacetan, juga dapat menyebabkan jalan cepat rusak. ”Bisa saja membuat kondisi jalan cepat rusak, karena tidak kuat menahan beban berat, apalagi sampai truk poso dengan kapasitas lebih dari dua ton itu,” terangnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

SENIN 17 FEBRUARI 2014|NO. 0302|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

SENIN 17 FEBRUARI 2014 NO. 0302 | TAHUN III

F

INFRASTRUKTUR

Proyek Tangkis Laut Senilai Rp 40 M Rusak

MEMPRIHATINKAN. Suasana belajar di salah satu kelas di SMP Islam Nurul Ihsan. Kondisi sekolah tersebut sangat memprihatinkan, karena ruang belajarnya menggunakan bekas kamar santri.

Ada Sekolah Berdinding Gedek Izin Operasional Tidak Diperpanjang, Sulit Dapat Bantuan PAMEKASAN - Kondisi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Nurul Ihsan, di Dusun Aeng Nyonok, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, sangat memprihatinkan, karena dindingnya terbuat dari rakitan bambu.

Sejak lembaga pendidikan itu berdiri tiga tahun lalu, sampai saat ini masih belum memiliki ruang kelas yang layak dan masih menempati bekas pondok yang berdinding gedek (anyaman bambu).

Dulu, bangunan yang kini ditempati sebagai ruang kelas itu merupakan tempat tidur santri. Di ruangan itu, para siswa belajar secara lesehan. Bahkan sebagian tidak kebagian bangku dan terpaksa menulis dengan beralaskan tikar.

Bagian dinding ruangan itu sangat memprihatinkan, nyaris tidak tertutup setelah gedek yang digunakan rusak. Sehingga tidak jarang saat turun hujan, baik siswa maupun gurunya harus pindah ke tempat yang aman dari air.

Salah satu guru di lembaga tersebut, Abd Kholiq mengatakan terdapat sekitar 60 siswa yang kini sedang melanjutkan pendidikan di sekolah itu mulai dari kelas VII hingga kelas IX. Lembaga tersebut sudah men-

gajukan permohonan bantuan ke pemerintah setempat, namun hingga saat ini belum ada jawaban. Bahkan sejak berdiri pada 2009 lalu, lembaga itu juga belum pernah menerima bantuan dari pemerintah.

Kepala SMP Islam Nurul Ihsan, Hadiri mengatakan pihaknya sudah mencoba mencari bantuan ke beberapa pihak, namun tidak berhasil. Ia sangat berharap ada bantuan dari pemerintah yang bisa digunakan untuk membangun gedung sekolah yang layak.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Djuhaini meminta Dinas Pendidikan setempat mengupayakan agar sekolah tersebut mendapatkan bantuan.

Ia belum bisa memastikan apakah lembaga tersebut sudah memiliki izin operasional atau belum. Sebab salah satu syarat untuk mendirikan satu lembaga pendidikan adalah tersedianya bangunan yang akan ditempati sebagai kegiatan belajar dan

mengajar. Karenanya, ia meminta agar Dinas Pendidikan Pamekasan melakukan pengecekan dan menfasilitasi agar sekolah itu bisa memiliki ruang belajar yang memadai.

Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan, Yusuf Suhartono, melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Mohammad Tarsun mengatakan tidak semua lembaga pendidikan di bawah naungannya bisa dibantu secara keseluruhan. Sebab ada prosedur atau peraturan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, salah satunya harus memiliki izin operasional, dan lembaga tersebut sudah harus terakreditasi.

Data pada Dinas Pendidikan, izin operasional SMP Islam Nurul Ihsan itu sudah melebih batas waktu dan tidak diperpanjang.

Sehingga lembaga tersebut sulit untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Untuk mendapat bantuan, harus memiliki izin operasional yang berlaku. Kami juga berhatihati untuk menyalurkan bantuan, kerena kalau dipaksakan maka akan berdampak pada konsekwensi hukum,” katanya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

PAMEKASAN - Proyek tangkis laut senilai Rp 40 miliar bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum di pesisir pantai utara Pamekasan, Jawa Timur, kini telah rusak. “Proyek itu rusak, karena bahan materialnya tergerus ombak saat musim angin kencang dan ombak besar dalam dua bulan terakhir ini,” kata anggota DPRD dari pesisir utara Pamekasan, Yanto Waluyo, Minggu.

Selain karena faktor alam, yang menyebabkan proyek tangkis laut itu rusak, juga karena bahan material yang digunakan hanya berupa tanah liat. Akibatnya bahan material itu tergerus ombak dan hancur.

Padahal, kata Yanto, pembangunan proyek penahan ombak itu pengerjaannya belum selesai dilakukan oleh rekanan pemenang tender.

“Saya memang tidak tahu spesifikasi teknisnya seperti apa. Yang jelas, kalau tanah liat yang dijadikan tanggul, akibatnya seperti yang terjadi sekarang ini,” terang Yanto.

Mantan Kepala Desa Batukerbuy yang kini menjadi wakil rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan akibat bahan material yang tidak tepat, kini proyek bernilai miliaran rupiah itu sia-sia.

Warga yang tinggal di sepanjang pesisir pantai tetap merasa terancam, apabila terjadi angin kencang dan ombak besar.

Menurut Yanto, seharusnya yang dijadikan bahan material untuk pembangunan tangkis penahan ombak itu beton, bukan tanah liat. “Wong di pesisir pantai utara itu kan laut Jawa.

Ombaknya memang besar, tapi proyeknya hanya ditumpuk dengan tanah liat dibungkus sak, jelas rusak,” kata Yanto.

Anggota DPRD ini juga meminta agar pemerintah pusat turun tangan secara langsung meninjau pelaksanaan proyek di pesisir pantai utara Pamekasan yang kini rusak itu.

Secara terpisah Bupati Pamekasan Achmad Syafii menyatakan pihaknya memang akan meminta pertanggungjawaban rekanan pelaksana proyek itu.

Sebab menurut bupati, nilai proyek bantuan Pemerintah Pusat itu tidak hanya bernilai ratusan juta, akan tetapi puluhan miliar. Jika, saat ini saja sudah rusak, maka ke depan bisa dipastikan tangkis penahan ombak itu tidak akan berfungsi secara optimal.

“Kami koordinasikan dulu dengan dinas teknis spesifikasinya yang ditentukan Pemerintah Pusat terkait pembangunan tangkis laut itu seperti apa,” tuturnya.

Jika, bahan material yang digunakan memang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, maka pemkab perlu meminta tanggung jawab rekanan pelaksana proyek.

Proyek tangkis laut di pesisir pantai utara Pamekasan senilai Rp40 miliar itu merupakan satu dari tiga paket proyek bantuan Pemerintah Pusat yang bermasalah di Kabupaten Pamekasan.

Dua proyek lainnya yang juga bermasalah ialah proyek pengendali banjir di Sungai Kali Jombang dan Sungai Kalisemajid, serta proyek pembangunan embung di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Pamekasan. =ANTARA/RAH

PROYEK TANGKIS LAUT. Pekerja menyelesaikan pemasangan penahan ombak, di pantai Desa Tlonto Raja, Pasean, Pamekasan, Jatim. Pemerintah setempat terus berupaya melakukan pencegahan agar ombak tidak merusak pemukiman warga seperti yang terjadi setiap musim ombak dalam beberapa tahun sebelumnya.

KORAN MADURA

PAMEKASAN

SENIN 17 FEBRUARI 2014 NO. 0302| TAHUN III

Politik Uang Masih Menggurita Said Abdullah : Para Calon Jangan Mengumbar Janji yang Sulit Diwujudkan PAMEKASAN - Anggota Komisi VIII DPR RI, MH. Said Abdullah mengajak masyarakat untuk menghindari praktik politik uang dalam pemilihan umum yang akan datang, karena dapat merugikan masyarakat. Said menyampaikan ajakan itu saat bertemu kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda empat Kecamatan di Pamekasan, antara lain Kecamatan Pademawu, Galis, Larangan, dan Kadur. Pertemuan itu dilaksanakan di rumah Kepala Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Ansori.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI)Perjuangan itu mengatakan politik uang adalah cara-cara berpolitik yang bisa menghancurkan moral bangsa dan menghambat proses pembangunan.

Sebab masyarakat dipaksa untuk menentukan pilihan bukan didasarkan pada kepribadian dan kemampuan calon yang akan dipilih, melainkan karena uang yang diterima. Akibatnya, tidak jarang figur anggota legislatif maupun pemimpin negara yang terpilih, bukanlah figur yang memiliki kemampuan menjalankan amanah yang diembannya, sebab dia dipilih karena faktor uang.

“Sangat naïf, jika kader-kader bangsa yang memiliki potensi dan kepribadian yang baik, harus tersisih dan kalah oleh mereka yang tidak memiliki kemampuan atau kepribadian yang tidak pantas untuk dipilih hanya karena faktor uang pada saat proses pemilihan,” katanya.

Said mengatakan bangsa Indonesia membutuhkan figur-figur yang berkepribadian Pancasila dan berpegang teguh pada nilainilai agama disamping memiliki kemampuan menjalankan amanah yang diberikan.

Sehingga masyarakat perlu diajak untuk lebih melihat hal tersebut dalam menentukan pilihan dalam pemilihan umum dan tidak didasarkan pada seberapa banyak uang yang mereka terima dari para calon pemimpin maupun calon anggota legislatif (caleg).

Menurut Said Abdullah, prilaku politik uang akan berujung pada praktik korupsi karena pelakunya merasa harus mengembalikan modal yang mereka keluarkan pada saat pemilihan. Pemberian uang oleh seorang caleg, sebaiknya tidak diterima, jika disertai keharusan untuk memilihnya dalam pemilu.

Sebab, hal tersebut akan merugikan masyarakat, karena figur yang mereka pilih, bukan figur yang amanah.

Said menambahkan setiap agama tidak membenarkan praktik politik uang. Bahkan Islam mengancam para pelaku politik uang itu dengan siksa neraka dan uang yang diperoleh dari cara tersebut tidak akan memiliki nilai barokah.

Menggunakan atau meng-

kan bahaya bagi tubuh maupun masyarakat secara politik dan ekonomi. Bahaya paling besar dari sisi individu dan sosial adalah kehancuran dan kemerosotan akhlak.

Ia tidak menyalahkan masyarakat jika politik uang sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Sebab menurut dia, masalah tersebut tidak akan menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat jika tidak dimulai dari para pemimpinnya.

“Para calon pemimpin memberi contoh yang kurang baik kepada masyarakat, sehingga pada akhirnya hal itu menjadi sebuah kebiasaan,” jelas dia.

Said juga menyinggung kebiasaan para calon yang mengumbar janji politik pada masa kampanye. Said mengingatkan

itu akan menjadi bumerang apabila nantinya tidak terlaksana. Ia mengajak masyarakat menjadi pemilih yang cerdas yang tidak mudah tergiur dengan bujukan politik, namun memilih secara rasional berdasarkan rekam jejak para calon.

“Pilihlah calon yang memiliki latar belakang baik dan kemampuan menjalankan amanah serta memiliki kepedulian terhadap kepentingan rakyat,” jelas dia.

Dalam kesempatan itu, Said Abdullah memberikan bantuan kepada Raudlatu Atfal (lembaga pendidikan dini) Mathaliul Ulum, Dusun Malangan Tengah, Desa Pademawu, berupa uang tunai sebesar Rp 20 Juta. Bantuan itu diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan ruang kelas. Said juga akan membantu pompa air

konsumsi sesuatu yang haram, baik dari zat yang terkandung di dalamnya, maupun cara memperolehnya dapat menimbul-

untuk tidak memberikan janji politik yang tidak masuk akal atau sulit diwujudkan, sebab hal

untuk pengairan sawah di desa tersebut. =FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

G

CPNS

Para THL Tak Patah Semangat PAMEKASAN - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pamekasan meminta para tenaga harian lepas (THL), agar tetap bekerja seperti biasa. Hal ini disampaikan Kepala BKD Pamekasan Lukman Hedi Mahdiya menyikapi pengumuman kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur khusus, yang kelulusannya di bawah 30 persen.

Menurut Lukman, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kemenpan-RB mengenai status THL di daerahnya. Diakui status para THL ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diperjuangkan bersama. Pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memposisikan atau bahkan mengadakan tes PNS lagi bagi yang sudah tidak lulus.

THL yang dinyatakan lulus pada tes beberapa waktu lalu sudah diumumkan melalui website KemenpanRB, jumlahnya sebanyak 161 terdiri dari tenaga guru kesehatan maupun teknis.

Data kelulusan resminya akan diterima BKD setempat pekan depan.

“Insyaallah minggu depan kami terima dari KemenpanRB. Data ini tentunya tidak jauh beda dengan pengumuman melalui webiste,” katanya.

Pada tes beberapa waktu lalu, THL K-2 yang mengikuti seleksi mencapai 1.443.

Rinciannya 585 tenaga guru, 42 tenaga kesehatan dan 816 tenaga teknis. Dari jumlah itu, 1. 282 THL dinyatakan tidak lulus dan harus menunggu keputusan lebih lanjut, apakah akan segera dilakukan tes lanjutan atau ada kebijakan lain. Sedangkan yang dinyatakan lulus sebanyak 161 perserta atau di bawah 30 persen sebagaimana yang dijanjikan pemerintah pusat. Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam mengatakan pemerintah pusat tidak konsisten dalam rekrutmen CPNS melalui jalur khusus kali ini. Sebab, KemenpanRB menjanjikan kelulusan 30 persen namun nyatanya hanya sekitar 11 persen. =ACHMAD FAUZI/MUJ/RAH

H

KORAN MADURA

PAMEKASAN

SENIN 17 FEBRUARI 2014|NO. 0302|TAHUN III

Dokter di Puskesmas Belum Ideal Layanan Kesehatan Masyarakat Dipastikan Lemah PAMEKASAN - Kabupaten Pamekasan tidak hanya mengalami kekurangan jumlah bidan dan perawat. Melainkan juga mengalami kekurangan dokter yang ditugaskan di masing-masing Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Saat ini keberadaan dokter di setiap Puskesmas belum ideal, sehingga bukan tidak mungkin, akan berdampak terhadap kurang maksimalnya pelayanan kesehatan masyarakat setempat.

Data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, jumlah dokter yang dimiliki hanya sebanyak 40 orang. Sementara jumlah Puskesmas di wilayah itu sebanyak sebanyak 20 Puskesmas.

Semestinya dengan jumlah puksesmas sebanyak itu, dokter yang dimiliki setidaknya ada 60 orang dengan masing-masing Puskesmas sedikitnya ditangani oleh tiga orang dokter. Jumlah itu tidak termasuk dokter yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas.

Dinas Kesehatan terbentur dengan aturan dan ketersediaan anggaran untuk melakukan rekrutmen, kecuali rekrutmen yang

diselenggarakan secara khusus oleh Pemerintah RI melalui Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB).

Kepala Dinkes Pamekasan, Ismail Bey mengatakan akibat terbatasnya dokter yang dimiliki masing-masing Puskesmas menyebabkan belum maksimalnya program dokter turun ke desa.

“Tidak mungkin program itu dilaksanakan secara maksimal, karena jumlahnya terbatas,” kata Ismail.

Tahun ini kebutuhan akan tenaga dokter itu akan makin bertambah, karena Rumah Sakit Tipe D di Kecamatan Waru akan segera dioperasikan. Apalagi rumah sakit tersebut kedudukannya setara

dengan Satuan Kerja Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam menyatakan sudah seharusnya pemerintah daerah memberikan perhatian berbeda terhadap masalah tersebut untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, yang bisa dilakukan pemerintah diantaranya mengusulkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar mendapat tambahan kuota dokter, baik melalui rekrutmen khusus maupun tenaga kontrak.

Apalagi kata dia, Kabupaten Pamekasan memiliki program inofatif yakni Program Terkesan (Dokter Turun ke Perdesaan),

yang membutuhkan dokter sesuai dengan keahlian dan jenis penyakit yang sering diderita masyarakat di masing-masing desa. “Pamekasan mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat dalam bidang program inovasi. Semestinya penghargaan itu disertai dengan perhatian lebih melalui penyediaan fasilitas berupa tenaga dokter yang memadai dari segi jumlah dan keahliannya,” katanya.

Khairul mengusulkan sambil menunggu ketersediaan jatah dokter itu, Pemerintah Kabuapten Pamekasan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran. =FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

SOSIAL

Menggali Dana untuk Korban Erupsi Kelud PAMEKASAN - Sejumlah aktivis pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Pamekasan melakukan aksi penggalangan bantuan untuk korban erupsi (letusan) Gunung Kelud di sejumlah ruas jalan di wilayah itu.

Mereka juga melakukan penggalangan hingga ke pasar, kantor pemerintahan dan sekolah.

Para aktivis Organisasi siswa Intra Sekolah (OSIS) SMKN 2 Pamekasan melakukan aksi penggalangan dana di sekolahnya dan ruas jalan di sekitar sekolah tersebut.

Ilyas salah satu siswa yang ikut dalam kegiatan itu mengatakan aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap korban erupsi Gunung Kelud.

Rencananya hasil penggalangan itu akan disalurkan langsung di lokasi pengungsian.

Ilyas menambahkan bantuan yang akan diberikan kepada korban, ada yang berbentuk barang, dan uang tunai. Hingga Minggu (16/2) sudah ada sekitar 10 kardus mie instan, 20 kilogram beras, dan uang tunai.

“Jika tidak memungkinkan kami berangkat sendiri ke lokasi pengungsian, hasil penggalangan bantuan ini akan kami salurkan

melalui Pemerintah Kabupaten Pamekasan,” katanya.

Menurut Ilyas dari informasi di beberapa media, para pengungsi sangat membutuhkan bantuan, karena bantuan pemerintah diyakini tidak mampu mencukupi semua kebutuhan mereka.

Ia berharap masyarakat Pamekasan menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan bantuan dalam bentuk apapun yang bermanfaat untuk warga yang berada di lokasi pengungsian.

Kegiatan yang sama juga dilakukan sejumlah aktivis mahasiswa Pamekasan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unira dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan. Mereka melakukan penggalangan bantuan di Bundaran Monumen Arek Lancor.

Menurut Hendri, salah satu mahasiswa mengatakan para mahasiswa itu akan menyalurkan bantuan yang diperoleh dari hasil penggalangan dengan bergabung bersama jaringan kemahasiswaan yang juga aktif melakukan penggalangan, terutama ke titik-titik yang dinilai sulit terjangkau.

“Kalau tidak ada halangan, kami akan menyalurkan langsung ke lokasi pengungsian, terutama di titik-titik yang sulit dijangkau,” katanya.

Sementara hasil penggalangan bantuan oleh HMI, akan disampaikan melalui Badan Koordinasi (Badko) HMI Jawa Timur. =FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

fakih amyal/koran madura

EMPATI. Sejumlah aktivis HMI Pamekasan menggalang dana bantuan untuk korban erupsi Gunung Kelud. Kegiatan itu sebagai bentuk rasa empati para mahasiswa terhadap para korban musibah tersebut.

KORAN MADURA

PAMEKASAN

SENIN 17 FEBRUARI 2014 NO. 0302| TAHUN III

I

RUMAH SAKIT RUJUKAN

Pengelolaan Slamet Martodiredjo Timpang

DISERANG HAMA LUMUT. Petani memanen rumput laut yang diserang hama lumut, di Pantai Jumiang, Pamekasan, Jatim, Sabtu (15/2). Dalam satu bulan terakhir, tanaman rumput laut yang baru berumur 20- 30 hari ditumbuhi lumut.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan tanaman rumput laut rontok. Sehingga memaksa petani melakukan panen lebih awal.

Paud Semakin Subur Pemerintah Justru Mencuci Tangan PAMEKASAN – Pemerintah Kabupaten Pamekasan terkesan lepas tangan terhadap nasib lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Di saat jumlah lembaga pendidikan usia dini itu terus bertambah akibat kemudahan proses pendiriannya, pemerintah setempat tidak menyediakan fasilitas sebagai akibat kemudahan proses perizinan.

Pada tahun ini, tidak ada lagi anggaran yang disediakan untuk bantuan pengadaan sarana dan prasarana (sarpas) PAUD. Padahal akibat kemudahan izin pendirian itu, data pada Dinas Pendidikan (Disdik) setempat, saat jumlah PAUD yang terdaftar secara resmi di kabupaten yang memilki ikon kota pendidikan itu sudah mencapai lebih dari 500 lembaga.

Kepala PAUD Nurul Hikmah Pamekasan, Sulistiani mengatakan seharusnya pememrintah tidak hanya mendorong berdirinya lembaga pendidikan usia dini dengan memberikan iming-iming kemudahan proses izin opera-

sional, namun juga bertanggungjawab dengan menyediakan bantuan sarana dan prasarananya.

Sejauh ini pembelajaran siswa untuk merasa nyaman masih terkendala fasilitas pendukung.

Sehingga upaya untuk membentuk karakter generasi terdidik sejak dini, tidak bisa maksimal.

“Semestinya, pemerintah tidak hanya mendorong berdirinya PAUD, tapi juga harus bertanggungjawab dengan menyediakan fasilitas pendukungnya,” katanya.

Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Pamekasan, Suhud mengatakan pihaknya masih menunggu

program khusus dari pemerintah pusat atau Provinsi Jawa Timur untuk bantuan pengadaan sarana dan prasarana untuk PAUD. Sebab anggaran untuk program tersebut tidak tersedia dalam APBD Pamekasan. “Selama ini kami memang masih menggantungkan pada program dari pusat dan provinsi, karena anggaran di kabupaten untuk program tersebut belum tersedia,” katanya.

Pemerintah Pamekasan, kata Suhud, hanya memberi perhatian dalam bentuk memberikan dana peningkatan kapasitas guru melalui workshop dan dana insentif melalui APBD setempat. Ia menjelaskan anggaran untuk PAUD masih difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru. Sementara untuk pengadaan sarana dan prasarana masih menunggu program dari pemerintah pusat.

“Kemampuan kami masih sangat terbatas. Sehingga kami masih juga menunggu,” katanya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

PAMEKASAN – Rumah Sakit Dokter Slamet Martodiredjo ternyata tidak dikelola secara profesional, meskipun sudah menyandang status sebagai RS rujujkan. Sebab Ketersediaan mobil ambulans di Rumah Sakit (RS) Dokter Slamet Martodiredjo Pamekasan, sangat nihil.

Selain jumlahnya tidak memadai, ambulans yang tersedia beberapa diantaranya sudah tidak layak dioperasikan. Selain itu, RS terbesar di Madura milik Pemkab Pamekasan itu tidak memiliki mobil jenazah.

Data yang dihimpun, RS Dokter Slamet Martodiredjo Pamekasan, saat ini memiliki 10 mobil ambulans. Dari jumlah itu, 3 diantaranya sudah tidak layak pakai karena sudah termakan usia, satu mobil rusak dan diparkir di halaman dan 2 mobil masih berada di bengkel.

Sehingga mobil ambulans yang layak dioperasikan saat ini hanya 4 ambulans.

Dua mobil yang saat ini berada di bengkel, satu diantaranya sedang diperbaiki setelah mengalami kecelakaan di Kabupaten Sampang, sedang satu mobil lainnya sedang dimodifikasi untuk dijadikan sebagai mobil jenazah.

Menurut Sodiq El Fajar, ketua Lembaga Pengkajian Kebijakan Daerah (LPKD) Pamekasan, ketersediaan mobil ambulans yang layak perlu diadakan, karena menyangkut kepentingan dasar pasien.

Menurutnya, hal semacam itu seharusnya sudah terpenuhi sejak awal, karena orang sakit atau pasien yang membutuhkan mobil ambulans semisal yang harus dirujuk ke Surabaya, harus mendapat pelayanan yang nyaman.

“Saya semakin meragukan pelayanan di RS Pamekasan ini.

Mobil ambulans ini kan kebutuhan dasar, yang seharusnya sudah terpenuhi. Kalau hal semacam ini saja sudah tidak layak, bagaimana dengan yang lainnya,” katanya.

Selama ini RS Pamekasan merupakan penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar yang bersumber dari orang sakit. Dimana jumlah setoran setiap tahunnya diatas Rp 20 miliar termasuk sumbangan dari Puskesmas.

Oleh karenanya, pelayanan terhadap pasien juga harus mendapat perlakuan khusus agar tidak hanya terkesan memeras keuntungan dari masyarakat yang sakit.

Wakil Direktur Bagian Umum dan Keuangan RS tersebut, Daeng Ali Taufiq mengakui mobil ambulans yang ada sudah tidak layak. Dari kondisi itu, pihaknya menyiasati penggunaan mobil tersebut hanya untuk jarak dekat.

Pihaknya juga mengakui jumlah mobil ambulans yang ada saat ini belum ideal. Sebab idealnya, RS memiliki 10 mobil ambulans dan 2 unit mobil jenazah. Namun karena kondisinya belum memungkinkan, mobil ambulans yang ada seringkali digunakan untuk mobil jenazah.

Dari kondisi itu, pihak rumah sakit sudah merencanakan pembelian mobil baru melalui dana alokasi khusus (DAK) pada awal tahun ini, namun dibatalkan. Sebab nomenklatur DAK tidak membolehkan pengadaan mobil jenazah.

“Rencana pembelian melalui DAK kami batalkan karena ternyata nomenklaturnya tidak membolehkan. Mudah-mudah kekurangan ambulans ini segera kami dapatkan solusi,” katanya. =ACHMAD FAUZI/MUJ/RAH

KURANG. Beberapa mobil ambulans milik RSUD Pamekasan berjejer di tempat parkir. Meski menyandang RS rujukan, rumah sakit terbesar di Madura itu belum memiliki mobil janazah. Selain itu, kondisi ambulans sebagian sudah tidak layak pakai.

Sampang J

KORAN MADURA JKORAN PROBOLINGGO

Sampang

SENIN 17 FEBRUARI 2014 No. 0302 | TAHUN III

SENIN 17 FEBRUARI 2014 | No. 0302 | TAHUN III

MADURA

Ada MPU Berpelat Hitam Dishubkominfo Meminta Satpol PP Menilang Sampang - Banyaknya kendaraan mobil berpelat hitam menaikturunkan penumpang di dalam Pasar Srimangunan, membuat beberapa tukang becak harus gigit jari. Maraknya mobil penumpang umum (MPU) gelap membuat pengayuh becak kehilangan penghasilan.

Dari pantauan Koran Madura, mobil MPU pelat hitam tersebut sejak pagi mulai berjajar di dalam pasar. Pada satu sisi, hal itu memudahkan para penumpang untuk naik kendaraaan tapi juga menghilangkan penghasilan pengayuh becak.

Samsuri, salah satu pengayuk becak yang kerap mangkal di depan Pasar Srimangunanan, mengatakan, banyaknya mobil jenis MPU gelap membuat para pelanggannya banyak beralih dengan menumpangi mobil. Sehingga, dampak pendapatan bagi pengayuh becak lainnya terancam gulung tikar.

“Ya memang banyak, Mas, mobil MPU gelap se enaknya sendiri menaikkan penumpang.

Penghasilan bagi tukang becak malah sepi,” ucapnya.

Dirinya berharap, pemerintah secepatnya bisa bertindak mengambil kebijakan tegas. Jika nantinya ada tindakan masih tetap dilanggar oleh MPU gelap, maka setidaknya petugas bisa berjaga disekitar lokasi pasar.

“Kalau bisa pihak terkait ini mengambil ketegasan, tapi kalau masih tetap nyerobot semoga petugasnya berjaga - jaga di dalam biar langsung ditindak. Penghasilan tukang becak lainnya supaya sama - sama dapat penumpang,” keluhnya.

Sementara itu, Kabid Perhubungan Darat Dishubkominfo Kabupaten Sampang, Fadeli, menjelaskan, banyaknya MPU gelap menyerobot menaik-turunkan penumpang di dalam pasar, pihaknya sudah meminta kepada pihak kepolisian setempat agar diberi tindakan semacam penilangan.

“Saya sebenarnya sudah meminta kepada polisi untuk ditindak, padahal sosilaisasi larangan sudah dilayangkan kepada semua

ryan hariyanto/koran madura

PELAT HITAM. Sebuah mobil penumpang umum (MPU) berpelat hitam menaikkan penumpang di dalam Pasar Srimangunan Sampang, Minggu (16/2).

MPU,” jelasnya.

Fadeli menuturkan, selama ini pihaknya hanya mempunyai kewenangan sebatas memberikan rambu - rambu jika larangan MPU

tidak boleh masuk ke dalam area pasar. Namun, nampaknya akibat kurang sadarnya masyarakat, hal ini yang menjadi sebuah polemik.

“Kita cuma memberikan rambu

saja. Cumankan masyarakatnya saja kurang sadar, kita sudah ada usaha semaksimal mungkin ya kita tahu kan masyarakat di sini susah diatur,” katanya.=RYAN HARIYANTO/MK

Ketua DPRD Sampang, Imam Ubaidillah, juga mengaku tidak mendapatkan undangan dalam acara penandatanganan kerja sama itu. Sehingga, pihaknya selaku ketua dewan mengaku sangat menyayangkan hal tersebut.

Sebab, menurutnya, dewan merupakan wakil dari rakyat.

Katanya, dewan selaku wakil rakyat punya hak untuk tahu dalam kesepakatan tersebut, baik dari maksud dan tujuan kehadiran BPWS. Bahkan, dijelaskannya,

sekecil apa pun kegaiatan pembangunan yang akan dilakukan, maka dewan berhak untuk mengetahuinya.

“Saya memang tidak diundang dalam acara itu, dan justru itulah yang sangat saya sayangkan, karena ini kan membahas masalah Sampang. Sementara wakil rakyat sampang sendiri tidak diberitahu, kita kan juga berhak tahu,” tuturnya.

Lanjut Imam, sebenarnya pihak dewan sudah mengendus adanya pertemuan pejabat BPWS dan Pemkab Sampang. Namun, pihaknya mengaku urung untuk menghadiri pertemuan tersebut karena pihaknya tidak mendapatkan undangan. “Masak kalau tidak diundang saya mau hadir, saya kan juga tidak ingin disebut tamu tak diundang,” katanya.

KUNJUNGAN BPWS KE SAMPANG

Dewan Tidak Dilibatkan Sampang - Ketua Komisi C DPRD Sampang Aliyadi Mustofa mengungkapkan, dalam kunjungan pejabat Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) ke Kabupaten Sampang, Kamis (13/2), pihaknya tidak dilibatkan.

“Saya tidak mendapatkan undangan,” ucapnya.

Pihaknya juga tidak mendapatkan pemberitahuan soal kerja sama. Padahal, dikatakannya, dewan memeliki fungsi pengawasan terhadap semua kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan di Sampang.

“Kita memang tidak diundang dalam penandatangan kerja sama itu, padahal semestinya kalau berbicara masalah pembangunan, kita harus tahu,” ungkapnya.

Meskipun bantuan kerja sama yang akan dilakukan adalah melalui pemerintah pusat dan BPWS, pihaknya tetap meng-

inginkan adanya keterbukaan dalam kerja sama tersebut. Hal itu, guna mengetahui penggunaan dana yang akan diberikan

kepada pemerintah Sampang.

“Kita kan juga harus tahu, untuk apa saja penggunaan biaya itu,” imbuhnya.

TIDAK DILIBATKAN. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Sampang, Kamis (13/2). Komisi C DPRD Sampang mengatakan tidak dilibatkan dalam kerjasama antara BPWS dengan Pemkab Sampang.

=RYAN HARIYANTO/MK ryan hariyanto/koran madura

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 17 FEBRUARI 2014 | No. 0302 | TAHUN III

K

CPNS K-2

Faktor Usia Bisa Jadi Pengganjal Sampang - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sampang, Slamet Terbang, menyatakan, dari 2.066 peserta tes CPNS katagori dua (K-2), ada satu nama peserta yang terancam tidak bisa menjadi PNS. Faktor usia yang tidak memungkinkan menjadi pengganjal.

“Dari ribuan nama peserta K-2 untuk mengikuti CPNS ini ada satu nama terancam tidak bisa jadi PNS karena faktor usia.

Sekarang usia peserta itu berumur 54 tahun,” ucapnya Jumat (14/2).

Batas usia PNS di bawah eselon II maksimal berumur 58 tahun. Jika para peserta sudah berumur di atas 50 tahun, maka peluang menjadi PNS sangatlah minim. Berdasarkan data dari BKD, ada satu nama peserta K-2 yang usianya sudah di atas 50

tahun. Yang bersangkutan terdapat di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang.

“Peserta ini umurnya sudah 54 tahun terdapat di Dinas Koperasi. Kalau pengumuman tes CPNS tahun ini masuk ya masih bersyukur, tapi kalau tidak masuk tahun ini mungkin tahun depannya ya harapannya sangat kecil, karena nanti kalau sudah berumur 58 tahun pasti pensiunan,” terang Slamet Terbang didampingi Staf Bidang Pengembangan

BANTUAN MOTOR RODA TIGA

Dishubkominfo Tak Mengakui Sampang - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Sampang, membantah institusi telah melakukan penyelewengan pada program bantuan motor roda tiga kepada kelompok masyarakat yang diberikan oleh Kementerian Daerah Tertinggal.

“Tidak benar ada penyimpangan,” kata Kepala Dishubkompinfo Sampang Ali Wafa, Sabtu.

Kadishubkominfo mengemukakan hal ini menanggapi adanya tudingan dari kalangan LSM di wilayah itu yang menyatakan bahwa institusi telah melakukan penyimpangan dengan meminta retribusi sebesar Rp150 ribu kepala kelompok masyarakat yang menerima bantuan kendaraan roda tiga itu.

Menurut Ali Wafa, penarikan uang sebesar Rp150 ribu kepada kelompok masyarakat penerima bantuan itu, bukan untuk retribusi, akan tetapi untuk kas daerah. Dinas, kata dia diminta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Oleh sebab itu, salah satu kebijakan yang diterapkan dengan menarik setoran sebesar Rp150 ribu per bulan.

“Uang itu tidak untuk pribadi, tapi kasda, bukan seperti yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa uang itu masuk kantor pribadi pejabat tertentu,” kilahnya.

Jumlah kendaraan roda tiga bantuan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Sampang yang ditarik sumbangan itu sebanyak 70 unit untuk 70 kelompok masyarakat.

Bantuan kendaraan itu dari Kementerian PDT itu dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin di Kabupaten Sampang untuk kelancaran transportasi.

Sebelumnya kalangan LSM

dari Madura Devolopment Watch (LSM MDW) mensinyalir adanya upaya penyimpangan dalam program bantuan kendaraan roda tiga di Kabupaten Sampang, karena penerima bantuan masih diminta uang sumbangan sebesar Rp150 ribu per bulan.

Sumbangan itu diduga masuk kantong pribadi oknum pejabat Dishubkominfo Sampang, karena selama ini belum ada aturan yang menjelaskan tentang pendapatan asli daerah (PAD) dari barang bantuan. =ABD AZIZ/ANT

KUPON

LOMBA AZAN

BERHADIAH UMROH Nama Umur Alamat Nomor Kontak

: ......................................... : ......................................... : ......................................... : .........................................

• Kupon ini diserahkan ke studio Madura Channel Jl. Adirasa 6-7 Kolor Sumenep, selambatlambatnya tanggal 8 Maret 2014

Dipersembahkan oleh:

• Babak penyisihan akan disiarkan secara langsung di Radio 89.5 FM

Said Abdullah Institute

• Keterangan lebih lanjut hubungi: Abiel (087850117101) dan Susi (087850449593)

Machan Corporation

Karir, Edi Junaidi.

Pihaknya juga mengimbau kepada semua masyarakat terutama peserta K-2 agar tidak mudah percaya kepada para calo CPNS yang kerap menebar janji berujung uang hingga ada tawar - menawar. Hal itu, biasanya untuk bisa meloloskan nama peserta menjadi PNS. “Imbuan kami bahwa jangan mudah percaya dengan segala bentuk apa pun janji para joki untuk bisa meloloskan peserta menjadi abdi negara, PNS,” im-

buhnya.

Ditanya apakah selama ini pihaknya sudah menerima laporan banyaknya calo PNS, dirinya memastikan belum ada laporan tersebut baik secara resmi maupun tertulis. Hanya saja, banyak informasi di luaran jika terdapat banyak calo maupun pejoki untuk bisa meloloskan peserta.

“Kalau secara resmi atau tertulis masih belum ada, cuma informasi diluaran saja yang banyak saya dengar,” jelasnya. =RYAN HARIYANTO/MK

L

KORAN MADURA

Bangkalan

SENIN 17 FEBRUARI 2014|NO. 0302|TAHUN III KORAN MADURA

L

SENIN 17 FEBRUARI 2014 NO. 0302 | TAHUN III

THL

Perlu Peresmian Hasil Tes CPNS

TUNDA PERTANDINGAN ISL. Panitia Pelaksaan (Panpel) pertandingan Persepam Madura United (P-MU) versus Persebaya, Surabaya, Syaffi (tengah) Asisten manager P-MU, H. Mukti (kiri) dan perwakilan dari Persebaya, Nanang (kanan) menggelar jumpa pers, di Stadion Gelora Bangkalan (SGB) Bangkalan, Jatim, Jumat (14/2). Pertandingan P-MU melawan Persebaya, dalam kompetisi Indonesia Super League (ISL) terpaksa ditunda, akibat hujan debu vulkanik gunung Kelud.

Madura Masih Kumuh?

Jangan Mimpi Jadi Provinsi BANGKALAN – Meskipun sudah membentang jembatan Suramadu, hingga kini Madura masih kumuh dan tak ada peningkatan kemajuan yang siginifikan. Kondisi empat kabupaten di Madura, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep masih tetap seperti 10 rahun lalu, sebalum ada Jembatan Suramadu. Padahal, secara geografis Pulau Madura memiliki luas kurang lebih 5.168 km dengan penduduk hampir 4 juta jiwa. Selama Madura masih kumuh dan belum berbenah, jangan pernah mimpi bisa menjadi provinsi.

Pulau Madura didiami oleh suku etnis Madura yang merupakan salah satu etnis suku dengan populasi besar di Indonesia.

Jumlahnya sekitar 20 juta jiwa.

Masyarakat Madura juga dikenal hemat, disiplin, dan rajin bekerja keras. Harga diri juga paling penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Akan tetapi, dengan berbagai macam kekayaan yang dimiliki pada aspek sumber daya alam (SDA), hanya sedikit yang bisa dinikmati dan itu sama sekali belum bisa mensejahterakan masyarakat Madura, k ata Sekretaris Dewan Pembangunan Madura, Harun Al-Rasyid.

Rakyat Madura, kata Harun, sudah mulai sadar kalau sebenarnya Madura itu sangat kaya minyak dan gas bumi (migas). Sehingga, dengan migas ini Madura bisa membiayai pembangunan

wilayah setempat, tidak harus menunggu dana bagi hasil (DBH) migas dari Jatim yang tidak mencukupi untuk pembangunan Madura. Apalagi DBH masih harus dibagi lagi. “Perlu dicatat, Madura ini sangat kaya SDA migas. Tapi apa yang diperoleh Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan?,” tanyanya.

Kekayaan migas Madura dikuasai negara sekitar 80 persen dan para investor. Sebab di wilayah Madura terdapat 17 perusaahan yang menguasai pada sektor migas. Jangan heran sekalipun memiliki kekayaan melimpah ruah banyak masyarakat setempat lebih memilih harus pergi merantau ke daerah lain, bahkan menjadi tenaga kerja indonesia (TKI) akibat tidak bisa menikmati kekayaan yang dimiliki.

Selain migas, Madura juga me-

miliki garam yang mana 60 persen kebutuhan nasional disuplai oleh para petani garam di wilayah setempat. Dengan demikian, wacana Madura menjadi provinsi merupakan suatu alternatif untuk menuju kemakmuran. Apalagi Madura memiliki 104 blok migas, 12 diantaranya sudah dieksplorasi dan diekplotasi.

Di tempat terpisah ketua LSM Forum Komunikasi Masyarakat Bangun Madura (FK-MBM), Dasuki Rahmad mempertanyakan terkait wacana Madura menjadi provinsi. Mengubah suatu wilayah menuju tingkatan yang lebih tinggi membutuhkan sebuah persiapan yang matang di segala bidang. Terutama bidang administrasi, ekonomi, dan sumber daya manusia (SDM). Saat Madura menjadi provinsi dikhawatirkan justru melahirkan raja-raja kecil dan menciptakan ladang-ladang korupsi baru.

“Sejauh mana yang telah dilakukan proses pengawalan di semua bidang jika memang serius menjadikan Madura sebagai provinsi. Jangan sampai wacana ini hanya dijadikan sebuah wadah kepentingan kelompokkelompok tertentu. Selama ini komitmen empat kepala daerah kan tidak pernah terlihat,” ujarnya. =DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten Bangkalan menyatakan kevalidan data hasil tes CPNS yang tersebar luas di internet beberapa waktu lalu.

Namun anehnya BKD tidak berani menjamin jika sebanyak 1.054 THL yang tertulis dalam pengumuman tersebut tidak akan mengalami perubahan.

Sehingga pernyataan terebut membuat THL semakin risau akibat tidak mendapatkan kepastian.

Sekretaris komisi A DPRD Bangkalan, Siti fathonah Rachmaniyah meminta BKD untuk segera memberi kepastian kepada para peserta tes CPNS THL K2 yang dianggap lolos. Kepastian tersebut guna mengatisapiasi terjadinya permasalahan baru di kalangan THL. Sebab mereka sudah cukup lama menunggu kepastian yang tak kunjung usai.

“Saya harap BKD dapat segera memberi kepastian ya, sehingga tidak terjadi permasalahan di arus bawah,” ujar Fathonah.

Politisi Hanura ini berharap agar BKD dapat segera

berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Menpan-RB untuk menerima penjelasan terkait pengumuman yang baru hanya dilakukan melalui website itu.

Apalagi selama ini pengumuman tersebut selalu dipertanyakan kevalidannya oleh peserta tes CPNS 2013 tersebut.

“Seharusnya BKD langsung segera berkoordinasi dengan BKN atau Menpan-RB sehingga tidak banyak pihak bertanyatanya seperti saat ini,” terangnya.

Sebelumnya, kepala BKD Bangkalan, Abd. Rasjid mengatakan kevalidan data pengumuman hasil tes CPNS tersebut.

Namun pihaknya tidak bisa memastikan terkait adanya perubahan atau tidak. Pihak BKD belum menerima surat secara resmi dari BKN atau Menpan-RB sebagai pihak yang berwenang dalam hal itu.

“Ya valid itu, Mas, kan data itu langsung dari jaringan informasi dari pusat, tapi kamu belum mendapatkan surat tembusan resmi,” jelas Rasjid. =DONI HERIYANTO/RAH

Siti Fatonah Rachmaniyah

Sekretaris komisi A DPRD Bangkalan

KORAN MADURA

BANGKALAN

SENIN 17 FEBRUARI 2014 NO. 0302| TAHUN III

M

Ada Indikasi Kejahatan dalam Pendidikan Kadisdik: Menjual Buku Pelajaran Merupakan Salah Satu Kejahatan BANGKALAN - Sekolah gratis 9 tahun merupakan kebijakan pemerintah yang wajib diterapkan di semua sekolah negeri. Siswa tak perlu lagi dibebankan segala bentuk pembiayaan SPP dan buku pelajaran sekolah, karena hal itu sudah menjadi tanggungan pemerintah.

Dengan demikian, bagi sekolah diharuskan untuk tidak menjual buku kepada siswa. Sebab hal itu menyalahi aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Apalagi sekolah terang-terangan memperdagangkan buku pelaja-

ran atau pun buku latihan kepada siswa.

“Bagi sekolah negeri, menjual buku merupakan kejahatan.

Perbuatan tersebut melanggar hukum, karena semuanya sudah digratiskan,” kata Kepala Dinas

KEPENDUDUKAN

Rekam e-KTP Mandiri Diundur Tahun Depan BANGKALAN - Meski alat pencetak data rekam e-KTP sudah diterima Kabupaten Bangkalan, namun belum bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hal itu disebabkan belum ada instruksi dari pemerintah pusat, sehingga perekaman data e-KTP secara mandiri ditunda. Kemungkinan yang bakal terjadi, Dinas Kependudukan dan Catatan Cipil (Dispendukcapil) akan mencetak sendiri e-KTP pada tahun depan.

Kemungkinan yang bakal terjadi, Dinas Kependudukan dan Catatan Cipil (Dispendukcapil) akan mencetak sendiri e-KTP pada tahun depan.

“Walaupun Dispenduk capil telah memiliki 2 mesin Printer Fargo (alat pencetak e- KTP), yang merupakan bantuan dari Kementerian Dalam Negeri. Akan tetapi, saat ini belum bisa digunakan lantaran instruksi dari pusat diundur sampai akhir 2014. Semestinya, pembutan e-KTP, sudah siap pada bulan Januari 2014,” kata Kabid Administrasi Kependudukan Jayus Sayuti.

Dia menjelaskan diundurnya pembuatan e-KTP di masing-mas-

ing daerah, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP. Sebab masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia masih banyak yang belum terdata dalam e-KTP. Seperti halnya Kabupaten Bangkalan, dari jumlah penduduk sekitar 822 ribu orang yang, belum membuat e-KTP sekitar 300 Ribu orang.

“Rata-rata mereka adalah perantau dan TKI. Nantinya, tugas Pemerintah Daerah hanya melayani pembuatan e-KTP bagi masyarakat yang baru berumur 17 tahun, perpanjangan, dan masyarakat yang kehilangan e- KTP atau e-KTP yang rusak,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Dispendukcapil mengaku juga tengah mengalokasikan anggaran untuk pembelian satu lagi mesin pencetak e-KTP. Sebab dengan mengandalkan dua mesin dianggap kurang dalam pelayanan.

“Dispendukcapil tidak hanya mengandalkan 2 mensin printer yang diberi pemerintah Pusat. Namun pemerintah daerah juga telah mengalokasikan anggaran,” ungkapnya.

Menurutnya, ketika pembuatan e-KTP telah diserahkan ke Daerah, mekanisme pembuatannya tetap sama yaitu pendataan dan sidik jari dilakukan ke Kecamatan. Kemudian data tersebut dikirim ke pusat. Selanjutnya yang mencetak adalah Dispendukcapil. =MOH RIDWAN/RAH

Pendidikan (Disdik) Bangkalan, Mohni.

Dia menjelaskan bagi sekolah dilarang keras untuk menjual buku kepada siswa. Sebab segala kebutuhan siswa sudah dipenuhi pemerintah melalui Biaya Operasional Sekolah (Bos). Oleh karena itu, tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari siswa, meskipun jumlahnya kecil.

Menurutnya, siswa sudah diberikan buku paket untuk memenuhi kebutuhan belajar. Se-

lain itu, buku latihan juga disediakan oleh sekolah. Tidak ada alasan sekolah menjual buku kepada siswa, karena itu melanggar aturan. Apalagi sekolah gratis sudah menjadi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Ditambah dengan program Bupati Bangkalan yang menggratiskan sekolah menengah ke atas juga. Jadi, sekolah gratis telah digenapkan menjadi 12 tahun,” jelasnya.

Pernyataan Kadisdik terse-

but merupakan sebuah peringatan yang ditujukan kepada seluruh lembaga sekolah negeri di bawah naungannya. Sebab ada indikasi perbuatan yang melanggar yang dilakukan oleh salah satu lembaga. Ditengarai ada sekolah yang melakukan dugaan praktek penjualan buku latihan kepada siswa.

“Saya peringatkan dan tindak tegas lembaga sekolah yang terbukti melakukan perbuatan tersebut,” jelasnya. =MOH RIDWAN/RAH

DEMOKRASI

Caleg Dijatah Dua Kali Kampanye

BANGKALAN - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan hanya memberikan dua kali kesempatan kampanye bagi calon anggota legislatif (caleg) di dapil masing-masing.

Sistem kampanye terbuka kali ini sangat berbeda dengan simtem pemili tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian kesempatan bagi caleg dalam upaya meraih dukungan dari masyarakat sangat terbatas.

“Jadi rapat umum itu nanti dilaksanakan selama 21 hari. Terhitung sejak tanggal 16 Maret hingga

5 April mendatang,” ujar ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar.

Selain jadwal yang telah ditentukan, kata Fauzan, caleg tidak diperkenankan menggelar rapat umum diluar jadwal tersebut. Sebab pihaknya lebih mengedepankan faktor keamanan menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2014. Jadi hanya parpol yang menggelar rapat umum tersebut. Sedangkan caleg hanya dua kali menggelar kampanye masing-masing dapil.

“Jadi kami mengendepankan aspek keamanan, dengan konsep

perdapil namun, caleg hanya diberikan kesempatan dua kali dalam rapat umum disetiap dapilnya,” imbuhnya.

Fauzan berharap pelaksanaan kampanye yang akan dilakukan oleh parpol peserta pemilu agar selalu mematuhi aturan yang telah disepakati bersama.

Sehingga pelanggaran tidak lagi perlu terjadi. Apalagi misi pemilu kali ini dapat melahirkan wakil-wakil yang reperestatif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat nantinya. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN PROBOLINGGO N KORAN MADURA N MADURA Laporan Khusus SENIN 17 FEBRUARI 2014 | No. 0302 | TAHUN III

SENIN 17 FEBRUARI 2014 No. 0302 | TAHUN III

N

Kupu-kupu Malam di Gerbang Salam Pemkab-DPRD Hendaknya Merumuskan Sanksi yang Berefek Jera PAMEKASAN – Keberadaan wanita penghibur di Kabupaten Pamekasan hingga kini masih belum teratasi.

Meskipun beberapa kali dilakukan razia bahkan sudah banyak kupu-kupu malam yang tertangkap dan dipulangkan ke daerah asalnya, namun aktivitas prostitusi di wilayah Kota Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) itu justru kian marak.

Cukup dijadikan indikator bahwa penanganan peramu nikmat di daerah tersebut belum tertangani secara baik, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi mereka.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun koran kita ini, pelaku peramu nikmat yang masih mengotori wilayah Pamekasan itu merupakan pelaku lama, yang sudah berulangkali terjaring razia. Selain itu juga ada pendatang baru yang menjajakan dirinya di wilayah tersebut, sebab alasan masaing-masing.

Aksi mereka kian tak terkendali, tak jera hanya dengan razia dan dipulangkan ke daerah asal. Itu terjadi karena Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak memberikan sanksi apapun terhadap mereka, kecuali hanya melakukan pendataan lalu memulangkan mereka ke daerah asal masin-masin.

Jumat (15/2), petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan kepolisian kembali menangkap empat orang wanita pelacur dan dua orang lakilaki yang diduga menjadi pengguna jasa seks mereka di salah satu rumah di Kecamatan Larangan, yang memang dikenal sebagai lokasi prostitusi liar. Kempat perempuan itu antara lain, Ernawati, 30, warga Desa Randu Agung, Kabupaten Lumajang, Era Safitri, 28, Jl Pahlawan, Sumenep. Miatun, 40, warga Desa Dasuk, Kabupaten Sumenep, dan Icha Cahyani, 28, warga Perumnas Sumekar, Kabupaen Sumenep. Sementara dua laki-lakinya masing-masing Juham, 40, dan Modin, 45, keduanya warga Larangan Dalam, Kecamatan Larangan. Keduanya berdalih

LEMAH. Petugas kepolisian meminta keterangan pelacur yang tertangkap di Kantor Satpol PP Pamekasan. Pemerintah setempat masih dinilai lemah dalam menangani kasus prostitusi yang mulai marak di wilayah Gerbang Salam itu.

ali syahroni/koran madura

datang ke lokalisasi rumahan itu untuk urusan pertandingan tarik tambang.

Kepala Satpol PP, Didik Hariadi, didampingi Kasi Penyelidikan dan Penyidikan, Mohammad Yusuf Wibesono mengatakan keenam orang itu ditangkap di rumah lokalisasi milik Sahrawi. Sayangnya saat razia, Sahrawi berhasil kabur dari sergapan pasukan pemda itu. “Begitu kami datang ke lokalilasi itu, Sahrawi, pemilik lokalisasi itu, kabur. Ini bisa dimaklumi, karena anggota kami tidak mengenal wajah pemiliknya,� kata Didik Hariadi.

Didik mengatakan para perempuan penjual jasa seksual itu dipulangkan setelah identitas mereka didata dan tidak dijatuhkan sanksi lainnya, karena belum ada perda yang membolehkan Pol PP menjatuhkan sanksi terhadap sampah masyarakat itu. Menurutnya, pelacuran di wilayahnya belum bisa diatasi secara tuntas, meskipun razia sudah sering dilakukan. "Kami tidak memiliki kewenangan selain merazia, mendata identitas, dan memulangkan mereka yang tertangkap," katanya.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Khairul Kalam mengatakan penangkapan wanita penghibur yang sering dilakukan oleh petugas itu tidak akan dapat menghentikan usaha prostitusi liar di wilayah itu selama ini tidak ada

sanksi apa pun yang dijatuhkan, baik terhadap penyedia jasa pelacuran (mucikari) maupun pelacurnya.

Para mucikari itu akan kembali membuka usaha pelacuran mereka, meski dengan cara diamdiam karena mereka hanya mendapatkan teguran dan diminta menghentikan usahanya. "Rumah lokalisasi milik Sahrawi itu sudah beroperasi sejak puluhan tahun lalu dan sudah puluhan kali digrebek, bahkan pernah dibakar.

Aksi pembakaran itu dilakukan oleh masyarakat yang resah dan menolak jenis usaha tersebut," katanya.

Sedangkan pelacurnya, setelah dipulangkan, sebagian kembali lagi dan melakukan kegiatan yang sama dengan alasan keterdesakan ekonomi dan tidak memiliki usaha lain. Itu terbukti, jelas Khairul Kalam, dari beberapa razia, pelancur yang tertangkap merupakan pelaku lama yang lagi-lagi hanya didata dan dipulangkan. Ia menilai pemerintah masih lemah dalam masalah ini dan menerima alasan tersebut hingga tidak memberi tindakan apapun dengan alasan kemanusiaan. "Padahal, kalau alasan tidak ada modal, harusnya dari hasil kerja selama ini mereka bisa menabung untuk buka usaha yang lebih halal dan terhormat. Saya menilai kasus ini lebih karena faktor moral," katanya.

Menurutnya dari hasil

pemeriksaan yang dilakukan Satpol PP, para pelacur itu rata-rata semalam melayani setidaknya dua laki-laki dengan tarif Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu. Dengan tarif itu sangat memungkinkan mereka untuk menabung, jika benar-benar memiliki keinginan untuk membuka usaha yang halal.

Apalagi sebagian memang dikenal sebagai pelacur pindahan dari beberapa daerah dan sudah lama bekerja di dunia tersebut.

Menurutnya, pemerintah setempat harus lebih tegas menyikapi kasus tersebut dengan membuat aturan yang memungkinkan penerapan sanksi tegas terhadap pelaku usaha pelacuran di Pamekasan. Sanksi itubukan sekedar pemulangan bagi para pelacurnya karena masih memungkinkan untuk kembali. Begitu pula sanksi bagi mucikari, bukan dalam bentuk penutupan tempat usaha, karena mereka tetap akan membuka usahanya secara diam-diam.

Menurutnya, bentuk sanksi yang mungkin bisa diberikan adalah sanksi fisik berupa kurungan penjara dan pengusiran atau penyitaan aset. Sebab usaha prostitusi memiliki dampak yang cukup luas, sudah tidak sesuai dengan slogan Gerbang Salam, juga dapat merusak moral warga dan generasi muda di daerah tersebut dan sekitarnya.

"Saya sangat miris saat beberapa waktu lalu, pelacur yang ditangkap mengaku mempunyai

pelanggan pelajar dengan tarif Rp 50 ribu sekali main. Ini bukan hal yang kecil," katanya.

Dia mengakui belum ada daerah di Indonesia yang menerapkan sanksi berat pada pelacur dan mucikari, apalagi sampai pada pengusiran dan penyitaan aset. Namun, menurut dia, hal itu bisa dikaji dan jika memungkinkan bisa diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Ia menyatakan kurang sepakat jika dalam menangani pelacuran, hanya melalui program pelatihan usaha bagi pelacur. Sebab, meskipun yang sudah diberi pelatihan tidak lagi membuka usaha di Pamekasan, namun akan datang pelacur lain, karena tidak adanya sanksi yang ditakuti. "Apalagi pelatihan itu, belum ada jaminan berhasil," jelas dia.

Salah satu dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan, Mohammad Ali Humaidi mengatakan tidak semua wanita yang menjadi pelacur dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Sehingga pemberian pelatihan keterampilan, tidak akan menyelesaikan masalah sosial tersebut.

Menurut pria yang biasa dipanggil Malhum tersebut, sebagian pelacur karena beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, masalah rumah tangga, dan moral, sehingga penanganannya pun harus menyeluruh. = ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

KORAN PROBOLINGGO

Industri Lokal

MADURA

KORAN MADURA

SENIN 17 FEBRUARI 2014

SENIN 17 FEBRUARI 2014||TAHUN No. 0302 |IIITAHUN III No. 0302

OO

doni heriyanto/koran madura

PROSES. Salah satu pengrajin batik saat memberikan warna dasar kain sebelum dijadikan batik dengan berbagai macam motif.

Berjibaku dengan Batik BANGKALAN - Tanjung Bumi adalah salah satu sentra batik tulis Madura. Jaraknya kurang lebih 50 km dari pusat kabupaten Bangkalan. Kecamatan Tanjung Bumi terletak di daerah pesisir pantai, sangat dikenal dengan budaya batiknya yang sangat khas, batik bermotif pesisir yang bertabur warna-warna yang berani dan desain corak yang bebas.

Proses pembatikan dan karakteristik tanah dan air di daerah Tanjung Bumi juga menjadikan keunikan batik dari daerah ini, tentu saja berbeda dengan batik yang berasal dari daerah lain. Batik yang cukup terkenal di Tanjung Bumi adalah batik Gentongan. Batik Gentongan mempunyai nilai yang mendalam dalam tradisi Madura. Disebut batik Gentongan, karena proses pewarnaannya dilakukan dengan cara merendam kain batik tersebut dalam wadah berupa gentong

pada saat proses pembuatannya.

"Dari hasil membatik ini kami mampu bertahan hidup dan bisa memberikan pekerjaan bagi warga sekitar," ujar pengrajin batik Gentongan, Hj. Rofi'ah.

Menurut perempuan yang akrab dipanggil Ummi ini, desain gambar atau motif yang dibatik pada sehelai kain itu murni hasil kreasi dan imajinasi diri sendiri.

Jadi seolah-olah menggambarkan perasaan, hati, dan pikiran.

Ada motif lama yaitu motif asli atau tradisional Madura, tetapi

saat ini motif batik Madura juga mulai bermotif modern dengan membuat beberapa motif yang dijadikan satu (motif kombinasi).

"Banyak motif yang kita buat sesuai dengan suasana perasaan, karena melukis kain itu kan harus pakai perasaan biar hasilnya bagus," paparnya.

Usaha membatik merupakan usaha turun temurun yang sudah mendarah daging baginya dan pada umumnya warga Tanjung Bumi. Baginya semua orang memiliki potensi menghasilkan batik yang bagus tergantung keuletan dan ketelatenan dalam membuat. Sebab menghasilkan batik berkualitas seperti Gentongan membutuhkan waktu yang panjang selama satu tahun.

Butuh kesabaran dan kreativitas yang tinggi dalam membuat corak dan motif batik.

"Kita harus sabar kalau

membatik tidak boleh buru-buru, karena saat melukis kain sesuai dengan keinginan itu butuh keuletan dan kesabaran," tuturnya.

Berkat menekuni batik tulis ini, Hj. Rofi'ah sudah bisa menikmati hasil keringatnya yakni dapat menunaikan rukun islam yang kelima. Sebab satu batik Gentongan bisa meraup keuntungan jutaan rupiah. Apalagi membatik bisa menjadi kebanggaan tersendiri saat bisa membuat motif yang berbeda dibandingkan dengan kebanyakan motif yang dijual di pasaran.

Untuk membuat batik, katanya, tidak terlalu sulit. Bahan dan alat dasar membatik hanya membutuhkan kain, malan (pewarna), kompor kecil, kuas, dan canteng tempat malan untuk melukis kain yang sudah digambar sebelumnya serta gentong tempat merendam batik. Sedang-

kan pembuatan batik Gentongan, butuh kain putih yang berkualitas tinggi. Kemudian kain tersebut dilukis sesuai dengan keinginan, lalu gambar tersebut diberi warna luar dan dalam.

Setelah itu, langkah berikutnya membuat motif seuai dengan selera, misalnya motif bunga atau lainnya. Berikutnya dilanjutkan dengan memberikan warna pada motif tersebut dan menjemur hingga warna melekat.

Setelah itu, baru direndam dalam gentong agar warna menjadi lebih merata. Proses perendaman membutuhkan waktu enam bulan untuk menghasilkan warna yang bagus dan tidak mudah luntur.

"Memang proses paling lama itu pada saat merendam, tapi kan keuntungan sampai 3 juta mas sekali jual batik Gentongan," ucapnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

P

SENIN 17 FEBRUARI 2014 | No. 0302 | SENIN TAHUN III 17 FEBRUARI 2014

MADURA

Sebagaimana yang telah ditahbiskan oleh Soekarno, kaum muda memiliki energi yang besar untuk melakukan perubahan pada masing-masing masanya. Fakta “having fun” terbukti membuat mahasiswa timpang dari label asalnya. Oleh karena itu, harus ditelusuri bahwa energi besar itu harus dimuat di dalam koridor yang benar dan bertarget, sehingga pengejawantahannya pun tepat. ehingga kita pun akan menjadi sosok yang cerdas dan cendikia.

Menjadi seorang intelektual, apalagi masih muda, merupakan suatu kehormatan yang pantas disyukuri. Sebab di tengah kian tingginya biaya pendidikan, tak semua orang dapat menjadi sosok yang berprestasi. Terlebih melihat banyak dari generasi muda yang hanya bisa terkatung-katung dan tersebar di sejumlah ruas jalan, mulai dari yang hanya duduk berpangku tangan hingga yang berpeluh deras mengais rezeki hanya dari sesuap nasi. Dalam diri seorang yang pandai, tentu tidak ada keinginan untuk menjadi seperti para generasi muda yang sedang berlalu-lalang di ruas-ruas jalan tersebut; arah dan tujuannya tidak jelas. Wujud keinginan seorang pandai akan memotivasinya meraih tingkat pendidikan yang sebaik-baiknya.

Aristanti Oktavia Dewi, telah meneguhkan dirinya sebagai kaum muda yang punya energi untuk menjadi orang cerdas. Baginya, orang cerdas itu bisa diabadikan oleh zaman. Untuk itulah, ia berproses tiada henti, selalu mencoba dan mencoba. Bagi, lulusan SMANSA itu, proses bak pertempuran di medan perang, tidak hanya butuh kekuatan fisik, tetapi harus punya mental yang kuat, dan penuh tekad, baru bisa dijadikan sebagai pejuang. Tak terlalu berebihan jika ia tiada henti belajar. Gadis yang hobi membaca dan menulis itu ingin mengetuk dunia dengan beragam prestasi. Iya, untuk mencapai pada tangga itu memang tidak mudah.

Maka dari itu, proses yang

No. 0302 | TAHUN III

ARISTANTI OKTAVIA DEWI

Mengetuk Dunia dengan Prestasi panjang dan melelahkan, membuat perempuan kelahiran Sumenep, 29 Agustus 1995 itu pun telah menuai hasilnya. Kini, mahasiswa Universitas Proklamasi 45 Yogyakrta (Universitas of Petroleum), jurusan Tehnis Perminyakan telah mengetuk dunia dengan prestasi.

Apa yang ia torehkan telah membuat semua pasang mata terkesima. Sebab, selain ia mendapat beasiswa penuh dari PT Titis Sampurna untuk kuliah di UP 45 Yogya, juga ada banyak prestasi yang ia raih, salah satunya, juara 1 Lomba Olimpiade Kimia Nasional. “Saya tak menyangka, setela lulus dari SMA Negeri 1 Sumenep saya mendapat kesempatan untuk menguji ilmu yang dapatkan sejak di bangku SMA. Bahkan tak menyangkanya lagi, saya merupakan salah satu siswi dari ratusan pendaftar, yang terpilih untuk mendapat Beasiswa Migas dari salah satu Perusahaan Migas, PT. Titis Sampurna Jakarta. Sungguh, ingin saya menangis saat nama saya dipanggil oleh protokoler untuk menerima secara simbolis dari Bupati di Pendopo Agung Sumenep.” jelasnya saat ditanya soal pengalaman menarik selama ia berproses.

Sungguh, perempuan yang pernah Juara 1 TRY OUT FOKUS ITS (Forum Komunal Mahasiswa Sumenep- ITS) ITS itu membuat semua orang berdecak kagum dan mengelus dada. Selain berparas cantik, ia juga punya segudang prestasi. Bahkan sudah tak terhitung jumlah, berapa tropi yang ia dapatkan dari beberapa even dan lomba. Ah, nama Sumenep ikut harum di luar sana Kini, gadis berumur 20 tahun pada Agustus mendatang punya obsesi untuk menjadi penulis yang andal. “Saya ingin meningkatkan kemampuan

FARRA YON ALFIONI

Terobsesi Menjadi Seorang Dokter

menulis saya, baik dalam bentuk esai, cerpen, karya Tulis Ilmiah, dan lain-lain. Selain itu, juga ingin meningkatkan kemampuan dalam Bahasa Inggris, tentu yang berhubungan dengan teknik perminyakan,” ucap perempuan yang bercitacita jadi dosen dan Direktur perminyakan itu. =SYAMSUNI

papun obsesi kita, harus dikejar dengan sepenuh hati. Hidup di dunia memang harus mempunyai sebuah impian dan cita-cita. Impian itu tak hanya sebuah mimpi seperti orang tidur. Namun bagaimana impian itu menjadi sebuah kenyataan.

Hal inilah yang diungkapkan Farra Yon Alfioni (16) seorang siswi SMA Negeri 4 Kota Probolinggo.

Obsesinya menjadi seorang dokter, tidak hanya terlintas sejak ia sekolah di tingkat menengah atas.

Tetapi impian itu terlintas sejak ia duduk di bangku sekolah SD.“Saya terobsesi menjadi seorang dokter,” kata siswi yang masih duduk di kelas X itu.

Bagi Farra Yon Alfioni, menjadi seorang dokter itu bukan hanya sebuah pekerjaan biasa. Tetapi bagian dari sebuah pengabdian yang menyangkut masyarakat banyak.

Yakni menyelamatkan nyawa seseorang. “Tujuan mulia itulah yang membuat saya kemudian bercitacita menjadi seorang doker,” katanya kepada wartawan, Minggu (16/2).

Dia menjelaskan, bahwa hidup itu pengabdian. Arti sebuah pengabdian itu seseorang harus mempunyai tujuan hidup. Jika tidak, maka hidup seseorang tidak akan terarah. Dengan hidup berbagi, berarti kita tidak mengabaikan penderitaan orang lain. “Tugas seorang dokter itu sangat mulya. Yakni mau berbagi penderitaan dengan orang lain dengan cara mengobati,” kata Farra Yon Alfiani. =MUHAMMAD SUGIANTO