e Paper Koran Madura 17 April 2014

KAMIS

KORAN MADURA

17 APRIL 2014 | No. 0344 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

1

0328-6770024 KAMIS 17 APRIL 2014 | No. 0344 | TAHUN III www.koranmadura.com

ant/septianda perdana

-coret , di Medan, Sumut, Rabu (16/4). Aksi corat melaksanakan Ujian Nasional (UN) 2014 usai am serag t -core corat kukan mela n Meda CORAT-CORET USAI UN. Para pelajar di mengikuti UN. ungkapan rasa kegembiraan para siswa usai seragam tersebut menjadi tradisi sebagai

s lu u L m lu e b e S N U h la Pesta Sete JAKARTA-Sejumlah pelajar di beberapa kota di Indonesia meluapkan kegembiraannya setelah usai mengkuti rangkaian Ujian Nasional sejak tiga hari lalu.

Ada yang melakukan konvoi, coratcoret baju dan juga ada yang melakukan sujud syukur. Padahal di satu sisi, mereka sebenarnya belum lulus,

mereka hanya tuntas menjalani ujian.

Lulus? Belum tentu.

Di Depok Jawa Barat, para siswa kelas akhir sekolah menengah tingkat atas memadati jalan raya dengan seragam yang sudah kotor disemprot dengan cat warna-warna. Mereka berteriak sepanjang jalan dan bahkan sambil berdiri di atas motor yang sedang mereka kendarai. Nyaris semua dari mereka tidak memakai helem.

Di Medan aksi corat-coret baju juga terjadi. Hampir semua siswa yang baru saja mengikuti Ujian Nasional itu memegang cat semprot.

Satu sama lain menuliskan sesuatu di baju temannya menggunakan cat tersebut.

Lebih na誰f lagi terjadi di Bogor. Ratusan pelajar SMK Bina Warga, Bogor, didata dan diberikan pembinaan saat terjaring razia di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/4). Sebanyak 124 pelajar terse-

but tertangkap petugas Polsek Sukmajaya Depok saat hendak tawuran di Jalan Raya Bogor selepas mengikuti Ujian Nasional.

Beberapa praktisi dan pengamat pendidikan sangat menyayangkan semua kejadian ini. Pasalnya para siswa tersebut masih belum pasti lulus. Bisa jadi pada pengumuman kelulusan nanti mereka justru tidak lulus. =ANT/BETH

TIDAK TERBIT Sehubungan dengan Peringatan wafatnya Yesus Kristus, 18 April 2014 Koran Madura tidak terbit. Kami akan hadir kembali di hadapan pembaca 21 April 2014.

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 17 APRIL 2014 | No. 0344 | TAHUN III

BURSA CAPRES

Puan Ditunjuk Menjadi Ketua Pemenangan Jokowi JAKARTA-PDI Perjuangan telah menunjuk ketua badan pemenangan Pilpres 2014. Putri bungsu Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, kembali menjabat sebagai tim Badan Pemenangan (BP) Pilpres, setelah sukses memenangkan PDI Perjuangan di pemilu legislatif.

ant/yudhi mahatma

JK TEMUI KETUA PBNU. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) didampingi Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai keduanya melakukan pertemuan tertutup di Kantor PBNU Cikini, Jakarta, Rabu (16/4). Pertemuan antara pengurus NU dengan JK yang juga penasihat PBNU, membicarakan soal umat dan Nahdliyin dalam rangka dukungan kepada Jusuf Kalla.

Ormas Islam Merapat Jelang Pilpres 17 Organisasi Sepakat Undang Pimpinan Parpol JAKARTA- Pimpinan 17 organisasi kemasyarakatan Islam sepakat mengundang pimpinan partai politik berbasis Islam dalam satu pertemuan membahas Pemilu Presiden 2014, terutama menyangkut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dinilai layak didukung.

Kesepakatan itu merupakan hasil pertemuan pimpinanpimpinan ormas Islam yang digelar di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Selasa.

Hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Rabithah Alawiyah Zein B Smith, Nazar Haris dari Persatuan Umat Islam (PUI), Ketua Umum PP Syarikat Islam Djauhari, Ketua Umum PP Al Irsyad Al Islamiyah KH Abdullah Jaidi, Baharudin

Husni dari Ikatan Da’i Indonesia (IKADI), Wahyudi Patra dari Persatuan Islam Tioghoa Indonesia (PITI), Zulkifli dari Al Ittihadiyah, dan sejumlah tokoh-tokoh lainnya.

Sekretaris Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Lutfi A Tamimi mengatakan untuk merealisasikan pertemuan ormas dan parpol Islam itu dibentuk tim yang diketuai Said Aqil dan Din Syamsuddin.

“Kita akan sampaikan aspirasi umat Islam. Secepatnya pertemuan akan kita laksanakan,” kata

Lutfi.

Sementara itu Din Syamsuddin mengatakan perolehan suara parpol berbasis Islam harus disyukuri, apalagi sebelumnya parpol berbasis Islam banyak diprediksi akan terpuruk.

“Ini berarti Allah masih mencintai kita, dan ini harus kita syukuri bersama-sama,” katanya.

Din menambahkan, sebagai wujud syukur, ormas Islam harus bersatu untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan umat.

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz yang hadir dalam pertemuan itu dalam kapasitasnya sebagai salah satu Ketua PBNU meminta kepada ormas Islam untuk bersama-sama mendoakan PPP, partai tempatnya bernaung, agar tidak mengalami perpecahan. =ANT/SIGIT

Wasekjen PDI Perjuangan Eriko Sotarduga B.P.S mengatakan, penunjukan ini dilakukan setelah PDI Perjuangan melakukan rapat bersama seluruh DPD dan jajaran partai seluruh Indonesia. Hasilnya, Ketua Umum PDI Perjuangan menunjuk langsung Puan sebagai ketua pemenangan Capres Jokowi. “Kemarin setelah rapat dengan seluruh DPD dan juga gubernur-wagub dari PDI Perjuangan, ketua umum memutuskan langsung memimpin dengan menunjuk Mbak Puan sebagai ketua harian BP Pemilu Legislatif menjadi ketua BP Pilpres,” ujar Eriko dalam pesan singkatnya, Rabu (16/4).

Dia menegaskan, Puan akan melebur menjadi satu kesatuan untuk memenangkan calon PDI Perjuangan di pilpres. Termasuk dengan kader PDI Perjuangan dari tingkat akar ranting sampai DPP sehingga roda partai berjalan dengan baik. “Untuk memenangkan Pak Jokowi sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan melebur dengan seluruh kekuatan yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik UIN Jakarta Ahmad Bakir Ihsan mengatakan, segala keputusan PDI Perjuangan berada di tangan Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri. “Partai tetap di bawah kendali Megawati, begitu juga Puan Maharani sebagai ketua pemenangan pemilu. Masingmasing menjalankan tugasnya tapi dalam satu sinergi yang pada akhirnya ada kompromi,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (16/4).

Menurut Bakir, selaku kader, Jokowi harus tunduk kepada keputusan partai dan ketua umum dalam menentukan calon pendampingnya. Hal ini juga kembali kepada kultur PDIP, di mana penentu keputusan selalu di tangan Megawati Soekarnoputri. Apalagi, Jokowi sendiri diajukan sebagai bakal capres oleh Megawati. “Sekuatkuatnya popularitas Jokowi, dia tetap butuh partai untuk nyapres, dan partai Jokowi sampai saat ini ya PDI Perjuangan. Bicara PDI Perjuangan ya Megawati,” demikian Bakir. =GAM/ABD

ant/andika wahyu

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Puan Maharani (kanan) didampingi Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo (kiri) memberikan keterangan pers seusai pertemuan 34 DPD PDIP seluruh Indonesia di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta, Selasa (15/4). Puan Maharani ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan Joko Widodo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 172014 APRIL 2014 KAMIS 17 APRIL | No. 0344 | TAHUN III No. 0344 | TAHUN III

33

ant/zabur karuru

PERSIAPAN TRIHARI SUCI PASKAH. Seorang jemaat berdoa di Goa Maria di Gereja Katedral, Jakarta, Rabu (16/4). Sejumlah persiapan dilakukan pihak gereja dan umat Kristiani menjelang Tri Hari Suci Paskah (Kamis Putih, Jumat Agung dan Sabtu Vigili-Minggu Paskah Kebangkitan Tuhan).

Ical Telepon SBY Soal Cawapres Fadel Muhammad: Bang Ical Akan Bertemu SBY Setelah Berlibur di Bali JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengaku Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sudah menayakan soal calon wakil presiden (capres) yang bisa diusulkan untuk mendampingi Aburizal Bakrie pada pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) Juli mendatang kepada Ketua Umum Partai Demkorat yang juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Komunikasi kedua ketua umum partai itu dilakukan melalui percakapan telepon.

“Bang Ical (Aburizal) sudah bicara dengan Pak SBY lewat telepon dan bicara skenario-skenario ke depan. Kami juga tanyakan siapa dari Demokrat yang mau dicalonkan untuk cawapres. Kata SBY, ‘belum selesai’. Nanti kalau sudah ada kepastian, baru akan dikabari ke Bang Ical,” ujar Fadel yang pernah menjabat sebagai

Menteri Kelautan dan Perikanan itu di Jakarta, Rabu (16/4).

Menurut Fadel, Aburizal sudah mengajukan permintaan untuk bertemu dengan SBY. Namun, pertemuan itu belum terealisasi hingga kini. Fadel memperkirakan, Aburizal akan bertemu dengan SBY setelah Aburizal berlibur di Bali dalam beberapa hari ini.

“Jadi sampai sejauh ini, antara Golkar dan Demokrat memang belum ada komitmen apa pun.

Menunggu pertemuan Bang Ical dengan SBY,” kata mantan Gubernur Gorontalo itu.

Fadel menjelaskan, pendekatan terhadap Partai Demokrat tidak hanya untuk memenuhi syarat 25 persen suara dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Namun, kata Fadel, Partai Golkar memiliki kerja sama yang baik selama berkoalisi dengan Partai Demokrat. Dia mencontohkan, banyak elite Partai Golkar yang menjadi menteri pada masa pemerintahan SBY, termasuk Aburizal. “Kami ingin membuat koalisi nasionalis namanya. Isi koalisi ini adalah gabungan dari partai-partai nasional,” ujar Fadel.

Berdasarkan hasil hitung cepat Kompas, Partai Golkar berada di posisi kedua dengan perolehan suara 15,01 persen. Partai berlambang pohon beringin ini membutuhkan total gabungan suara mencapai 25 persen untuk memenuhi syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Sejak 2012, Partai Golkar sudah mendeklarasikan Aburizal sebagai bakal calon presiden mereka. Saat ini, partai tersebut masih merahasiakan sejumlah nama yang akan dipasangkan sebagai wakil Aburizal. Ia mengatakan, pengumuman pasangan capres-cawapres yang akan diusung Partai Golkar akan dilakukan pada akhir bulan ini.

SBY-Prabowo Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon

membenarkan bakal calon presiden partainya, Prabowo Subianto bakal bertemu dengan SBY. Hanya saja, kata Fadli, pertemuan tersebut akan dijadwalkan ulang. “Pertemuan (Prabowo-SBY) itu akan diatur lagi, akan di-reschedule,” kata Fadli di Kantor DPP Gerindra, Jakarta, Rabu (16/4).

Walau demikian, Fadli tidak menampik bahwa sudah ada komunikasi politik antara Prabowo dengan SBY. Untuk pertemuan langsung, kata Fadli, bakal segera dilangsungkan. “Komunikasi dengan SBY akan dijalankan dalam waktu dekat, meski lewat telepon sudah ada,” ungkapnya.

Namun demikian, Fadli enggan menyebut di mana dan kapan pertemuan bakal berlangsung. =GAM/ABD/AJI

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 17 APRIL 2014 | No. 0344 | TAHUN III

WTP BEBAS KORUPSI

BPK Ingin Segera Realisasikan E-Audit JAKARTA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ingin mewujudkan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang bebas korupsi dengan menggunakan e-audit. Dalam rangka optimalisasi pemeriksaan untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK melakukan inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yaitu BPK Sinergi.

ant/fanny octavianus

SUTRISNO BACHIR KE KPK. Mantan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Rabu (16/4). Sutrisno dimintai keterangannya sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan.

KPK Periksa Mantan Ketua Umum PAN JAKARTA- Mantan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir menjelaskan mengenai pembelian tanah miliknya dan ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawazier oleh pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

“Saya dan Pak Fuad mempunyai bangunan rumah di Tebet Jakarta Selatan yang waktu itu kita jual melalui, biasa kan ada (agen) properti itu kan? Kemudian ternyata yang beli Pak Wawan,” kata Soetrisno seusai diperiksa KPK sekitar tiga jam di Jakarta, Rabu.

Jual-beli tersebut dilakukan pada 2007 dengan nilai transaksi sekitar Rp1,8 miliar. Artinya saat itu Soetrisno masih menjadi ketua PAN periode 2005-2010.

Fuad Bawazier juga sudah diperiksa KPK pada Senin (14/4) dan menyatakan bahwa luas tanah tersebut adalah 443 meter persegi.

“Saya ditanya oleh penyidik apakah bapak waktu itu tahu kalau itu Wawan yang adiknya Gubernur (Banten) Ratu Atut, saya tidak tahu karena itu tujuh tahun lalu, saya baru tahu kalau Wawan itu yang sekarang jadi tokoh,” tambah Soetrisno yang saat ini sudah keluar dari PAN. Ia juga mempersilakan KPK me-

nyita tanah tersebut bila memang terbukti hasil korupsi.

“Nomor (tanahnya) saya tidak tahu, luasnya 400-an meter, bahkan kata penyidik ini kecil sekali, ini bagaimana saya membantu tugas KPK,” ungkap Soetrisno.

KPK sudah menelusuri aset tidak bergerak terkait Wawan hingga 100 unit berupa tanah dan bangunan antara lain berada di Bali, Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

KPK dalam kasus ini juga sudah menyita 74 mobil dan satu motor besar terkait Wawan yang terdiri atas berbagai merek seperti Ferrari California, Lamborghini Aventador, Bentley Flying Spurs, Toyota Pajero, Toyota Vellfire hingga truk Hino Dutro Dump dan Truk Hino Molen.

Mobil terakhir yang disita adalah mobil milik istri Wawan, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany yaitu mobil Honda CRV B 1179 NJA yang diantar oleh seseorang dari Pandeglang pada Selasa (15/4).

Dalam tindak pidana pencucian uang, Wawan disangkakan pasal pencucian uang dari dua UU yaitu pasal 3 dan pasal 4 UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dan pasal 3 ayat 1 dan atau pasal 6 ayat 1 dari UU No 15 tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU No 25 tahun 2003 tentang TPPU jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana terhadap orang yang melanggar pasal tersebut adalah penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar Selain pencucian uang, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu juga menjadi tersangka untuk tiga perkara dugaan tindak pidana korupsi yaitu pemberian suap terkait Pilkada Lebak dan korupsi Alkes Kedokteran Umum di Puskesmas kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012, korupsi pengadaan alkes Provinsi Banten.

Dua perkara Wawan sudah naik ke pengadilan yaitu dugaan pemberian suap sebesar Rp1 miliar kepada mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait pilkada Lebak dan pemberian hadiah kepada Akil dalam sengketa pilkada Banten sebesar Rp7,5 miliar. =ANT/DESCA

Teknologi informasi yang mendukung BPK Sinergi diimplementasikan dalam sistem informasi yang disebut e-audit.

“Audit secara elektronik melalui akses on-line ini diharapkan bisa mencegah KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang dilakukan secara sistemik. Di sini, pengelolaan keuangan negara harus terpaksa patuh secara sistem,” ujar Ketua BPK, Hadi Poernomo, dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Bank BNI (Persero), PT BRI (Persero), dan PT Bank Mandiri (Persero) secara online dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di Jakarta, Rabu (16/4).

Kegiatan dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, para Anggota BPK, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Direktur Utama PT Bank BNI (Persero) Gatot Mudiantoro Suwondo, Direktur Utama PT BRI (Persero) Sofyan Basir, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Budi Gunadi Sadikin, serta para pejabat di lingkungan BPK RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Hadi Poernomo, opini WTP bebas korupsi dapat diwujudkan karena sifat e-audit adalah memeriksa objek pemeriksaan secara populasi, bukan sampling.

Dalam rangka optimalisasi pemeriksaan untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK melakukan inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yaitu BPK Sinergi.

Pada Maret 2012, jelasnya BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penandatanganan MoU akses data dengan Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dan Bank DKI agar BPK dapat mengakses data transaksi Pemprov DKI Jakarta yang dikelola Bank DKI secara online. Penandatanganan MoU telah dilakukan pada 24 Desember 2013, yang menjadi momentum pengembangan program eaudit BPK dalam mengakses data transaksi di bank.

Manfaat paling utama, ujarnya BPK dapat melakukan monitoring secara online atas transaksi rekening penerimaan pajak PBB, P2, dan BPHTB pada Bank BNI, BRI, dan Bank Mandiri, serta mendorong monitoring rekening penerimaan pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan pada Bank BRI. BPK dan Pemrov DKI Jakarta bisa bersama-sama melakukan monitoring sehingga dapat diketahui apakah transaksi rekening Pemprov DKI Jakarta pada bank tersebut telah berjalan sesuai kesepakatan.

Gubernur DKI Jakarta menanggapi positif langkah penandatanganan kesepatakan kerjama ini. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta sudah terbuka tidak hanya data, melainkan juga transaksi keuangan di bank BUMN. “Setiap transaksi bisa dipantau oleh BPK RI. Langkah ini merupakan upaya preventif yang bisa menghilangkan kesempatan orang untuk berbuat tidak baik,” tegasnya.

Joko Widodo juga menambahkan, Pemprov DKI Jakarta yang memulai dan yang pertama melakukan upaya ini. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 2014 KAMIS 17 APRIL17 2014APRIL | No. 0344 | TAHUN III No. 0344 | TAHUN III

55

KUARTAL I-2014

Bank Danamon Bukukan Laba Bersih Rp 875 M

ant/puspa perwitasari

KERJASAMA AKSES TRANSAKSI REKENING. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (tengah) bersama Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin (kiri), Auditor Utama KN II BPK Bambang Pamungkas (kedua kiri, Direktur Utama Bank BNI Gatot M Suwondo, dan Direktur Utama bank BRI Sofyan Basir saat penandatanganan kesepakatan bersama akses data transaksi rekening Pemprov DKI Jakarta di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (16/4). Kesepakatan bersama tersebut dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah sebagai bentuk keterbukaan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Perbankan Minta Regulator Tak Alergi Asing JAKARTA-Dominasi perbankan asing di Indonesia semakin mencemaskan. Sejak krisis keuangan 1998, lebih dari 20 bank swasta nasional berpindah tangan ke bank ataupun lembaga asing. Penguasaan asing di sektor keuangan membuat pembuat kebijakan dan industri keuangan sulit mendorong penurunan kredit.

Pengamat perbankan, Ahmad Iskandar mengatakan, penguasaan asing atas kapasitas dan aset perbankan nasional mendekati 55 persen. Penetrasi ini berlangsung cepat sebab beberapa kebijakan Bank Indonesia (seperti single presence policy/ SPP) tidak efektif mendorong pertumbuhan dan kepemilikan investor lokal. Bahkan sampai pertengahan 2008, komposisi asing di perbankan nasional sebesar 47,02 persen. Sedangkan aset yang dikuasai mencapai Rp 1000 triliun.

“Namun sayangnya, kontribusi bank asing bagi pertumbu-

han ekonomi Indonesia tidak sebanding dengan keuntungan yang diraihnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom Standard Chartered Fauzi Ichsan menilai bank di Indonesia masih berambisi meraup untung setinggi-tingginya lewat kredit. Alhasil, Nett Interest Margin (NIM) melonjak hingga 5 persen, dan yang harus menanggung adalah nasabah perorangan maupun korporasi.

Solusi menurunkan NIM, kata Fauzi, cuma melalui pembukaan perbankan kepada investor asing.

Tapi itu dirasa sulit karena ada tekanan politik pada regulator

seperti Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Pada akhirnya argumentasinya siapa mau dilindungi? Bankbank dalam negeri, termasuk bank asing yang menikmati NIM tinggi, atau masyarakat yang membayar bunga tinggi, termasuk korporasi. Kalau ingin NIM turun, kompetisi dibiarkan lebih marak, artinya peran investor asing lebih besar dan itu secara politik sulit diterima,” ujarnya di Jakarta, Rabu (16/4).

Dengan NIM di level 5 persen, rata-rata perbankan Tanah Air meminta bunga kredit usaha di kisaran 12-13 persen. Seandainya kompetisi ketat, Fauzi percaya NIM akan melorot ke kisaran 3-4 persen.

Pasar jasa keuangan pun menjadi oligopolis dan samasama menerapkan bunga tinggi, karena relatif tidak ada dorongan untuk berkompetisi, atau merger saja buat menumbuhkan bank dengan modal kategori BUKU IV.

Tekanan politik pula, kata Fauzi, membikin investor asing malas menanamkan modal ke sektor perbankan Indonesia.

Beberapa dampaknya, Bank Mutiara tak laku-laku dan kompetisi antar bank longgar.

“Investor melihat gagalnya akuisisi Danamon dan DBS, padahal lima tahun sebelumnya Lippo dan Niaga bisa merger.

Dan tekanan kali ini lebih politis, karena ada resistensi politik investor perbankan mikir dua kali beli Mutiara,” ungkap Fauzi.

Bila memang regulator menolak opsi membuka pasar perbankan kepada investor asing, solusi satu-satunya tinggal mendorong merger antar bank. Terutama swasta kecil, karena golongan ini yang lebih berkepentingan rezim bunga terus tinggi. “Merger diencourage dulu, makanya banyak bank lokal tidak setuju pasar bank dibuka, karena NIM akan turun,” cetusnya. =GAM

JAKARTA-Kinerja keuangan kuartal I-2014 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk sangat positif karena berhasil membukukan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga atau regulatory loan to deposit ratio (LDR) yang membaik menjadi 94,1%, pertumbuhan kredit sebesar 16% menjadi Rp 136 triliun dan total pendanaan yang naik sebesar 22% menjadi Rp 139 triliun dibandingkan kuartal pertama tahun lalu. Danamon membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp 875 miliar pada kuartal pertama tahun 2014.

“Pertumbuhan kredit Danamon mencerminkan perekonomian yang stabil. Tekanan inflasi sudah mereda, sementara variabel ekonomi lainnya masih sesuai dengan ekspektasi, sejalan dengan proses pemulihan pada negara-negara maju,” kata Direktur Utama Danamon, Henry Ho di Jakarta, Rabu (16/4).

Menurutnya, pertumbuhan kredit Danamon didukung oleh pertumbuhan kredit kepada segmen mass market, yang berkontribusi sebesar 52% dari total kredit Danamon. Kredit mass market mencakup kredit melalui Danamon Simpan Pinjam (DSP) kepada nasabah wirausahawan mikro, kredit kepemilikan kendaraan bermotor melalui Adira Finance dan kredit perabotan rumah tangga melalui Adira Kredit.

Sampai akhir bulan Maret 2014, kredit mass market Danamon tumbuh 6% secara year-on-year menjadi Rp 70,4 trliun. Sementara itu, kredit non mass market, yang terdiri dari antara lain, kredit ke segmen usaha kecil dan menengah, komersial, dan wholesale, membukukan pertumbuhan sebesar 27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 65,5 triliun.

Untuk pertumbuhan kredit per segmen usaha, kredit terhadap segmen usaha kecil dan menengah (UKM) tumbuh 15% menjadi Rp 21,3 triliun, sementara kredit untuk segmen usaha mikro melalui DSP tumbuh sebesar 4% dibandingkan kuartal pertama tahun 2013 menjadi Rp 20 triliun. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 17 APRIL 2014 | No. 0344 | TAHUN III

PERBANKAN

Permata Bank Luncurkan PermataKTA Speed JAKARTA-PT Bank Permata Tbk (BNLI) menargetkan nilai penyaluran kredit tanpa agunan (KTA/ personal loan) tahun ini dapat mencapai Rp2,4 triliun. Kontribusi KTA Diharapkan dalam total kredit konsumer dapat menjadi 5 persen dari posisi tahun lalu di bawah 2 persen.

ant/m agung rajasa

AKUISIS BANK BTN. Bank Mandiri mengaku siap untuk mengakuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) apabila pemegang saham memberi perintah.

Hingga kini instruksi formal untuk melakukan akuisisi diakui belum ada.

Bank Danamon Bersiap Akuisisi BTN Tinggal Menunggu Persetujuan Pemegang Saham JAKARTA-Bank Mandiri mengaku siap untuk mengakuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) apabila pemegang saham memberi perintah. Hingga kini instruksi formal untuk melakukan akuisisi diakui belum ada.

“Kalau kita disuruh pemegang saham ya akan kita jalani. Jadi kita belum ada kepastian, memang lebih pasnya si pemegang saham yang seharusnya memutuskan,” kata Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (16/4).

Dia menjelaskan, rencana akuisisi tersebut baru bisa dilaksanakan jika pemegang saham telah memberikan instruksi secara formal. Pasalnya, hingga kini belum ada instruksi formal kepada Bank Mandiri untuk mengakuisisi BTN. Instruksi formal ini, harus diputuskan melalui RUPS. Informasi tentang rencana Bank Mandiri mengakuisisi BTN merebak setelah adanya suarat Kementerian BUMN No. SR-2014/MBU/2014. Dalam surat tersebut terungkap usul Kementrian BUMN untuk menambah agenda Rapat Umum Pemeg-

ang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN yaitu mengenai Persetujuan Prinsip atas Perubahan Pemegang Saham Perseroan. Dalam surat yang ditandatangani oleh Deputi Bidang usaha Jasa Kementerian BUMN Gatot Trihargo tersebut, dinyatakan bahwa selaku pemegang saham seri A Dwiwarna, Pemerintah ingin mengajukan perubahan komposisi pemegang saham.

Disebutkan, pemerintah akan lepas 60,14% kepemilikan sahamnya di BTN kepada Bank Mandiri. Ada pun komposisi pemegang saham BTN saat ini terdiri dari pemerintah Indonesia sebesar 60,14%, badan usaha asing sebesar 25,45% dan sisanya terdiri dari perorangan, karyawan, reksa dana, dana pensiun, asuransi, koperasi dan perseroan terbatas.

Meskipun demikian, Dirut Bank Mandiri Budi Sadikin mengakui belum ada perintah dari pemegang saham untuk mengakuisisi BTN. “Sampai saat ini belum ada instruksi secara formal. Karena idealnya ada instruksi formal dari pemegang saham yang diberikan kepada kami,” ucap Budi.

Sementara itu, Anggota VII BPK Barullah Akbar meminta pemerintah berhatihati atas isu yang sudah bergulir terkait akuisi BTN. Jangan sampai dampaknya

seperti yang terjadi saat muncul wacana peleburan Pertagas dengan PGN beberapa waktu lalu hingga membuat saham PGN anjlok. “Jadi yang penting ini semua itu ada aturannya. Kedua, bahwa segmentasi pasar itu dipengaruhi oleh informasi luar.

Pemerintah itu hati-hati dalam right isu.

Yang ribut-ribut itu ternyata enggak jadi, saham sudah anjlok kan susah,” ujar Akbar di Kantor BPK, Jakarta, Rabu (16/4).

Akbar meminta Kementerian BUMN harus mewaspadai setiap potensi yang muncul dari rencana pelepasan saham untuk privatisasi perusahaan pelat merah.

Dalam melakukan aksi korporasi harus berjalan sesuai aturan. “Jadi semua diperlukan semacam kehati-hatian dalam berbicara. Terutama, perusahaan-perusahaan negara yang terbuka (Tbk) itu,” ucapnya.

Sejauh ini, BPK telah melakukan audit kinerja dari BTN dan Bank Mandiri. Terutama dalam hal kebijakan kredit. Hasil audit tersebut, BPK merekomendasikan untuk lebih akuntabel dan transparansi agar tidak menimbulkan kerugian negara. “Ada beberapa hal yang kita rekomendasikan untuk diperbaiki dari kebijakan kredit, kebijakan aset,” katanya. =GAM

Direktur Ritel BNLI, Bianto Surodjo mengatakan, perseroan akan mencapai target meluncurkan PermataKTA Speed.

Layanan ini akan mempermudah pencairan pinjaman untuk nasabah dengan menggunakan layanan mobile.

PermataKTA sendiri merupakan salah satu lini bisnis PermataBank yang saat ini terus dikembangkan. Hingga akhir tahun 2013 yang lalu, pinjaman yang disalurkan mencapai Rp 1,7 Trliun atau meningkat 50% dibanding tahun 2012 yang lalu. Dari sisi nasabah juga terdapat peningkatan hingga 323% sepanjang akhir tahun 2013 yang lalu. Oleh karena itu, peluncuran PermataKTA Speed ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan nasabah akan dana tunai dengan proses yang cepat.

Bahkan, untuk beberapa segmen nasabah, pencairan pinjaman bisa dalam satu hari. Nilai pinjaman yang diberikan mulai dari Rp5 juta sampai Rp300 juta dengan variasi tenor hingga 36 bulan. “Total KTA tahun lalu hanya Rp1,7 triliun atau masih kurang dari 2 persen. Potensinya besar karena masih minim eksplorasi, namun harus dilakukan dengan hati-hati,” ujar Bianto dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (16/4).

Menurutnya, saat ini semakin banyak nasabah yang memerlukan pinjaman mendesak yang harus didapatkan secara cepat. Segmen yang ditargetkan di usia 30-45 tahun yang membutuhkan biaya untuk kebutuhan pendidikan, berobat, ataupun renovasi rumah.

Potensi besar juga diyakini dengan cross selling setelah perseroan menggandeng Asuransi Sedaya Finance (ASF) dengan nilai akuisisi Rp2,2 trilliun yang lalu. “Kami akan genjot cross sell dengan ASF untuk produk konsumer atau ritel.

Diharapkan dapat melampaui target,” pungksa dia. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

i tengah sejumlah partai politik sibuk membangun koalisi menjelang pemilihan presiden, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) justru dilanda masalah internal. Konflik dipicu dengan ketidakpuasan tergadap Ketum PPP Suryadharma Ali, yang menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, saat sejmlah kader dan simpatisan bertarung dengan parpol besutan Prabowo Subianto.

Ketidakpuasan itu membuat Dewan Pimpinan Wilayah –DPW PPP berkumpul untuk merumuskan usulan kepada Dewan Pimpinan Pusat –DPP PPP agar memberikan sanksi terhadap Ketum PPP. Kiranya terkait inilah yang membuat DPP mengeluarkan surat pemberhentian atas sejumlah ketua DPW apabila isu tersebut benar adanya. Keempat ketua DPW yang dikabarka dipecat, masing-masing Rahmat Yasin (Jawa Barat), Fadli Nursal (Sumatera Utara), Musyaffa Noer (Jawa Timur), dan Amir Uskara (Sulawesi Selatan). Selain itu, Ketua PPP juga dikabarkan telah memecat Wakil Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa.

Pemberhentian kelima orang tersebut dibantah oleh Wakil Ketua Umum PPP bidang internal Emron Pangkapi, karena berdasarkan pengakuannya, dirinya dengan Sekjen (Romahurmuziy) telah melakukan pengecekan di DPP namun ternyata tidak ditemukan adanya surat keluar. Sehingga pihaknya meyakini kabar tersebut hanyalah isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun begitu, apabila memang benar adanya, DPP telah mengeluarkan surat pemberhentian keempat Ketua DPW tersebut walaupun surat pemberhentiannya tidak terdokumentasikan dalam administrasi, menampakkan sikap DPP yang membela Ketum PPP. Tentu saja sikap semacam tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh DPP jika memang seperti itu adanya. Sebab pemberhentian bukanlah solusi yang terbaik dalam mengatasi suatu permasalahan.

Akan lebih bijak apabila DPP dan Ketum PPP duduk bersama dengan sejumlah ketua DPW membicarakan permasalahan internalnya. Atasi kemelut yang melanda tanpa adanya keretakan.

Karena apabila ada keretakan dapat dipastikan akan mengganggu kesiapan PPP menghadapi pelaksanaan pilpres yang tinggal hitungan bulan. (*)

Opini

KAMIS 17 APRIL 2014 | No. 0344 | TAHUN III

77

Migrasi Tubuh Perempuan dalam Hijaber

Salam Songkem

Konflik PPP

KORAN MADURA

KAMIS 17 APRIL 2014 No. 0344 | TAHUN III

Dewasa ini, tubuh menjadi ikon paling menarik untuk diperhatikan keberadaannya. Tubuh sebagai sebuah impuls—organisme yang melanggengkan eksistensi manusia secara fisikal. Dari sinilah tubuh menjadi bagian yang sangat vital untuk dipertentangkan secara sosial dan kultural, lantaran tubuh acapkali menjadi sumber dari ‘keterpurukan’ sekaligus sumber ‘kesakralan’ yang dipuja-puja oleh yang punya tubuh.

T

ubuh secara sosial menempatkan dirinya pada sebuah kategorisasi patologis di dalam menentukan stratifikasi sekaligus sebagai tahapan-tahapan untuk mencapai kedudukan tinggi, hanya dengan tubuh dan sesuatu yang melekat, yakni fashion sebagai penanda dari gaya hidup seseorang, sekaligus juga sebagai pernyataan ideologis yang diperlihatkan lewat cara berpakaian, cara berkerudung, potongan kuku dan zat pewarnanya, bentuk alis, hidung dengan tindihan alat aluminium atau potongan rambut dan semacamnya, seperti kaum hippie yang berpakaian dengan menonjolkan makna cinta dan kebebasan sebagai realitas semiotis yang dibangun dalam gerakannya.

Eksotisme tubuh di era modern menjadi sebentuk ritual panjang dari rekayasa produksi kaum kapital dan memiliki implikasi ideologis terhadap dinamika kebudayaan dalam masyarakat yang berkembang.

Tubuh diproduksi sedemikian rupa, sehingga melahirkan patologi—semiotis dalam sejarah peradaban manusia. Patologi— semiotis tersebut masuk dalam

zona kesadaran manusia yang mengeram sekaligus menyangkal. Hadir dan mengeram dengan mazhab kebebasan dan atas nama pembebasan kediriannya.

Barthes (2010:100) mengatakan eksotisme adalah pembatasan yang pertama, karena hal itu selalu merupakan jenis yang dilumpuhkan yang mengalihkan tubuh yang bersangkutan menjadi dunia legenda atau roman: seorang wanita China yang diperlengkapi dengan pipa opium (sebuah simbol “kecinaan” yang sangat diperlukan) seorang wanita penggoda yang aktif bergerak dengan cangklong rokok yang sangat besar, dekor Venesia lengkap dengan gondolannya, pakaian wanita dengan pannier dan seorang penyanyi serenade (musik pengiring): semuanya bertujuan untuk membentuk hak wanita dari sejak awal sebagai sebuah objek yang diselubungi.

Dari sinilah tubuh menjadi begitu sangat awam dengan dirinya. Tubuh sebagai objek patologis merelakan dirinya untuk dieksploitasi oleh sebuah sistem tanda yang ada di luar dirinya. Eksploitasi tubuh acapkali memberi sebuah signal— seduksi yang dipersenjatai oleh suatu peradaban di luar tubuh itu sendiri. Perempuan seringkali terjebak dalam arus tanda (budaya) yang datang dari dunia ‘lain’ yang membentuk dan membuat tubuh dirinya, agar terlihat semakin seksi, yang berbanding lurus dengan pendapat bahwa perempuan adalah tubuh yang ditempeli dengan perangkat-perangkat kecantikan, termasuk kosmetik dan pakaian yang melekat nampak.

Hal ini membawa tubuh dalam posisi ‘ketelanjangan’ yang dapat diterka liukannya, dapat ditafsir lirik dan senyumnya, dapat dinikmati dan dapat menimbulkan efek takjub secara imajinatif yang kemudian dapat menimbulkan sebentuk deviasi diri terhadap kaum laki-laki.

Sedangkan secara primordial tubuh hadir sebagai hakikat yang utuh dari sekian percikan-percikan peristiwa yang menandai

eksistensi manusia, baik dalam in its self maupun for it self.

Tubuh hadir dengan membawa riwayat yang terselubung dalam ayat-ayat bernash. Setidaknya dari riwayat tubuh ini, manusia dapat memaknai eksistensi kehadiran dirinya dalam semesta ruang, termasuk ruang sosial.

Gelombang ikonitas dalam kelompok hijaber seperti menjadi penanda semiotis yang bergerak dalam realitas sosial, dia menyapa, menemukan kelompoknya sendiri sebagai cikalbakal dari penguatan identitas dirinya. Terjadi produksi tanda yang bergelombang sebagai pengait dari alam modernitas yang diilhami dari produksi tren kekinian, produksi barang dengan tingkat pragmatisme membabi buta, kemudian produksi tanda menjadi sebuah penanda sekaligus petanda bagi pengikutnya.

Ia melekat sebagai identitas, bahwa perempuan yang memakai hijab yang diguleng-guleng di kepala dengan berbagai macam bentuk dan renda adalah sekelompok perempuan modern, modis, dan sebutan lain yang melekat di tubuhnya.

Selain itu, kelompok hijaber meretas dirinya dari ruang domestik ke ruang publik, sebagai bentuk peneguhan identitas dirinya yang berkecambah diantara kilat produksi tanda.

Produksi tanda melekat pada hijab yang berada di kepala, dengan berbagai macam arsitektur bentuk, dengan manik-manik dan gelombang gelung yang acapkali keluar dari manfaat dan fungsinya semula.

Pada hakikatnya hijab se-

bentuk penutup kepala untuk melindungi tubuh dari panas, tidak buka aurat secara syariat (Islam), karena rambut bagi kaum perempuan adalah bagian terpenting (mahkota) yang harus dijaga dan dipelihara, sehingga tidak menimbulkan godaan bagi laki-laki yang melihatnya.

Hijaber semakin sulit dan rumit dimaknai identitasnya, karena ia ada dengan pelbagai ritualitas kosmetik yang memproduksi mitos-mitos baru di dalam dirinya. Mitos-mitos baru dalam produksi tanda kelompok hijaber adalah serangkaian fenomena semiotik yang berkembang di masyarakat sebagai bagian dari cara orang mengekspresikan dirinya. Ekspresi diri sebagai bentuk peneguhan identitas yang mungkin bergerak dalam alam bawah sadar, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari arus gelombang kebudayaan yang berkembang dewasa ini.

Mitos wajah cantik dan menarik seperti menjadi kutukan bagi perempuan yang harus dipenuhi. Hal ini ditopang arus budaya urban yang dibawa oleh sistem telekomunikasi dan informasi yang bergerak sedemikan cepat. Hijab menjadi salah satu bagian tidak terpisahkan dari cara perempuan untuk menjadi cantik dan menarik.

Terjadilah migrasi tubuh perempuan, baik ditingkatan domestik dan publik, dengan gelembung semiotika yang menjadi ikon dari produksi tanda yang berkembang di dalam masyarakat, sehingga melahirkan, menciptakan kebudayaan yang bersisik dan tidak bisa ditampik. Semoga!=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www. koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA

Lintas Jatim

KAMIS 17 APRIL 2014 No. 0344 | TAHUN II

KAMIS 17 APRIL 2014 | No. 0344 | TAHUN III

PPP Jatim Minta SDA “Tabayyun” SURABAYA- Ketua DPW PPP Jawa Timur HM Musaffa’ Noer meminta Ketua Umum DPP PPP H Suryadharma Ali (SDA) untuk melakukan “tabayyun” (klarifikasi) dalam rapat pleno DPP bersama DPW terkait kehadiran SDA dalam kampanye Partai Gerindra di GBK pada 23 Maret lalu.

“Ini masalah organisasi yang harus diselesaikan secara organisatoris, karena itu tindakan Ketua Umum yang dinilai tanpa koordinasi itu harus dijelaskan dalam tabayyun dan bila salah ya minta maaf,” katanya di Surabaya, Rabu.

Menurut dia, tindakan SDA dalam kampanye Gerindra itu dinilai melanggar ketentuan organisasi, etika politik, dan sangat menyakiti hati kader PPP, karena manuver politik itu tanpa koordinasi dengan DPP dan DPW. “Tapi, persoalan tersebut sebenarnya sangat sederhana bila Ketua Umum mau melakukan tabayyun kepada DPW agar jelas permasalahannya, apakah tindakan itu benar atau tidak dan sekaligus minta maaf bila salah,” katanya.

Faktanya, kata dia, tindakan Ketua Umum membuat 27 dari 37 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP mendesak DPP untuk menggelar rapat pleno guna membahas sanksi bagi Ketua

Umum PPP Suryadharma Ali. “Jika desakan pleno tidak dilaksanakan, maka DPW bisa melakukan mosi tidak percaya, karena tindakan beliau dianggap menyalahi etika politik dan melanggar AD/ART,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap Ketua Umum bisa memberikan contoh yang baik kepada kader lainnya dengan meminta maaf bila tindakan tersebut dirasa salah.

“Itu akan membuat kader lebih lega mendengarnya daripada mengancam memecat atau tindakan DPW dianggap makar

dan ilegal,” katanya.

Ia menilai ancaman pemecatan, tindakan makar dan ilegal yang dilontarkan Ketua Umum itu justru memperuncing masalah dan terkesan sikap arogansi, karena hanya mendahulukan ego yang akan justru menghancurkan PPP. “Keputusan koalisi dan mencalonkan capres diputuskan lewat rapimnas yang diikuti oleh DPP dan DPW seluruh Indonesia, bukan keputusan ketua umum.

Hingga saat ini DPW masih belum diajak diskusi,” katanya. =ANT/EDY M YA’KUB/DAR

8

PENYELENGGARAAN PEMILU

Panwas Proses Dugaan Mark-Up Suara Pemilu SURABAYA- Panitia Pengawas Pemilu Kota Surabaya akan memproses adanya informasi penggelembungan suara saat rekapitulasi di tingkat kelurahan.

“Sampai saat ini belum banyak informasi adanya surat suara hilang atau penggelembungan suara. Tapi kami akan cari tahu.

Jika terbukti kami akan usut,” kata Ketua Panwaslu Surabaya Wahyu Hariyadi di Surabaya, Rabu.

Menurut dia, hingga saat ini kasus yang sudah diproses ke kepolisian yakni praktik politik uang yang dilakukan oleh tim sukses salah satu caleg yang tertangkap petugas kepolisian saat membawa amplop berisi uang pada dini hari menjelang Pemilu.

“Saat ini lagi didalami di kepolisian,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga mendengar adanya informasi suara hilang milik PKS di Bulak. “Kami akan minta panwascam menyelidikinya,” katanya.

Begitu juga hilangnya suara di Mulyorejo, pihaknya meminta dibuka kembali form C1. “Ada laporan suara hilang di tiga TPS, makanya kami minta dibuka kembali,” katanya.

Sementara itu, salah seorang saksi dari PKS Almaarif menyatakan suara PKS di PPK Genteng sempat hilang 200 suara, padahal sudah perhitungan di

Sampai saat ini belum banyak informasi adanya surat suara hilang atau penggelembungan suara. Tapi kami akan cari tahu. Jika terbukti kami akan usut.

Wahyu Hariyadi Ketua Panwaslu Surabaya

plano. Suara PKS tersebut hilang dan masuk ke PDIP, Golkar dan Gerindra.

“Saya sempat protes, tapi kata PPK, komputernya eror,” katanya.

Begitu juga dialami saksi PKS lainnya Edrus. Ia menemukan adanya pengelembungan suara 40 suara milik PKS yang lari PAN. Keluhan sama juga dialami saksi Partai Demokrat, Sonar.

Ia mempermasalahkan belum dilakukannya rekapitulasi suara di Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari.

“Kenapa kok ditunda-tunda terus. Padahal di kelurahan lain sudah selesai penghitungan. Ini rawan kecurangan,” katanya. =ANT/ABDUL HAKIM

ANGGARAN UJIAN NASIONAL

Menanti Dana Penyelenggara UN SLTA SURABAYA - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur hari ini membagikan dana Ujian Nasional (UN) dari pemerintah kepada seluruh sekolah penyelenggara UN tingkat SLTA se Jawa Timur yang sudah turun sejak Selasa (15/4) kemarin . “ Besarnya dana yang dikucurkan Rp 15, 3 miliar. Besok (hari ini, red) kami undang seluruh bendahara dari 38 kabupaten/kota untuk membagi dana UN tersebut,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Harun, kepada wartawan kemarin.

Mengenai peruntukan dan besar alokasi untuk masing-masing daerah sudah terinci dengan jelas. Diantaranya, untuk kepala dinas dan juga sekolah penyelenggara baik SMK maupun SMA dan lainnya.

“Berapa nilainya, sudah ada rinciannya. Sehingga, tinggal kita

berikan. UN selesai, uangnya ada, sekarang tinggal prestasi,” tegasnya.

Ia membantah anggapan bahwa turunnya anggaran UN ini terlambat. Sebab, tahun lalu, anggaran tersebut juga turun hampir sama dengan anggaran UN tahun ini. Yang paling penting, kata Harun, penyelenggaran UN di Jawa Timur berjalan sesuai dengan aturan yang diberikan di dalam penyelenggaraan UN. “Kuncinya satu, UN berjalan sebagaimana diatur dalam petunjuk operasional prosedur, tidak menganggu terhadap kualitas dan kuantitas. Dari laporan sampai hari ini di Mojokerto berjalan sukses,” tambahnya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Provinsi Jatim telah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2014 untuk triwu-

lan II dari Pemerintah Pusat yang ditransfer Pusat ke Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi Jatim, 7 April 2014 lalu. Nilainya sebesar Rp 690.249.945.000 dan akan dibagikan kepada 19.520 lembaga Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dengan jumlah siswa 3.115.392 orang. Nilainya sebesar Rp 451.731.855.000. Kemudian juga dibagikan ke 4.419 lembaga SMP/SMPLB/SATAP dengan jumlah siswa sebesar Rp 238.518.090.000.

“Dengan dana BOS itu diharapkan ada peningkatan mutu sekolah, karena biaya pemerintah sangat besar dan sudah diberikan ke Kab/Kota, SD dan SMP Negeri atau swasta. Setiap triwulan, Jatim pasti tepat waktu dalam penyeluran dana BOS,” pungkasnya. =E HANA DIMAN

DOAKAN KAMI GURU. Para siswa mencium tangan guru usai melakukan doa dan sujud syukur setelah selesai mengikuti Ujian Nasional (UN) di SMA Negeri 02 Jombang, Jawa Timur, Rabu (16/4). Sujud syukur tersebut digelar untuk mensyukuri UN yang telah berjalan dengan lancar serta berharap semua siswa dapat lulus dengan nilai yang sempurna.

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 17 APRIL 2014 | No. 0344 | TAHUN III

9

RUU Pengelolaan Keuangan Haji

RUU Pengelolaan Keuangan Haji Dapat Apresiasi SURABAYA - Jatim yang memiliki jumlah penduduk dengan mayoritas pemeluk agama Islam berharap untuk dapat menunaikan ibadah haji tanpa harus menunggu selama puluhan tahun. Karena itu, Pemprov Jatim mendukung Rancangan UndangUndang Republik Indonesia tentang pengelolaan keuangan haji.

“Pemprov Jatim mendukung RUU tentang pengelolaan keuan-

gan haji. Semoga dengan RUU Pengelolaan Keuangan Haji yang baik, pelaksanaan ibadah haji bisa terlayani dan terlindungi dengan baik,” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi, Rabu (16/4).

Jatim tergerak untuk mendukung upaya dari DPD RI tersebut melihat kondisi di lapangan bahwa pelayanan dan pelaksanaan ibadah haji kurang maksimal dibandingkan dengan pelaksanaan haji dari negara lain seperti Malaysia.

Selain mendukung RUU pengelolaan keuangan haji, Sekdaprov juga mendukung RUU perlindungan dan peman-

faatan kekayaan intelektual pengetahuan dan ekpresi budaya tradisional.

Menurutnya, dengan adanya RUU tersebut dapat mencegah budaya tradisional dari kepunahan. Saat ini, budaya Indonesia masih kalah dengan budaya dari luar karena filter budaya asing yang masuk ke Indonesia sangat sulit untuk dibatasi. Transparansi kebebasan saat ini menjadi sangat sulit untuk dikendalikan.

“Dengan adanya RUU ini, diharapkan budaya yang masuk dapat disaring dengan baik sehingga generasi muda kembali menggemari budaya asli Indonesia,” imbuhnya.

Sementara itu, Komite III DPD RI Prof. Dr. Dra. Hj. Istibsyaroh SH, MA mengatakan, kunjungannya ke Jatim terkait dengan rencana pembahasan RUU tentang pengelolaan keuangan Haji yang diusulkan oleh pemerintah melalui Kementrian Agama.

Ia memandang, Komite III DPD RI perlu untuk menyampaikan tanggapan agar undangundang tersebut dapat mengakomodir suara dari daerah dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Sementara itu, untuk RUU tentang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya di latar belakangi pemikiran bahwa keanekaragaman budaya kita sesungguhnya merupakan aset negara yang wajib dilindungi dan dikembangkan oleh negara. “Jangan sampai budaya kita diklaim oleh negara lain serta menjaga jangan sampai punah dikarenakan derasnya pengaruh dari budaya asing,” pungkasnya. =G. Armadianto Semeru

LURAH BICARA LURAH PUTAT JAYA :

Dampak Runtuhnya “Keagungan” Gang Dolly SURABAYA - Cerita keagungan Gang Dolly memang begitu melegenda. Konon, lokalisasi ini terbesar di Asia Tenggara, lebih besar dari Patpong di Bangkok, Thailand, dan Geylang di Singapura. Bahkan pernah terjadi kontroversi untuk memasukkan Gang Dolly sebagai salah satu daerah tujuan wisata Surabaya bagi wisatawan mancanegara.

Satu hal paling membedakan di lokalisasi ini, si wanita penghibur dipajang di dalam ruangan berdinding kaca mirip etalase.

Namun, simbol ‘keagungan’ praktik prostitusi di nusantara ini bakal menjadi kenangan.

Pasalnya, tahun 2015 mendatang runtuhnya Gang Dolly.

Lurah Putat Jaya, Bambang Hartono mengatakan, Dolly tak hanya soal keindahan wanita dalam kaca. Lebih dari itu, gang ini sudah menghidupi perekonomian masyarakat sekitar. Mulai pengelolaan parkir, warung makanan dan kopi, pedagang asongan, tukang cuci hingga pemasukan khas RW untuk kegiatan masyarakat.

“Masih banyak yang menggantungkan hidup di tempat itu, mulai dari PSK, pemilik wisma, tukang

parkir hingga warung–warung,” ujar Bambang Hartono kepada Koran Madura, Rabu (16/4).

Ia mengungkapkan, sektor yang menggantungkan ekonomi dengan keberadaraan lokalisasi bisa mencapai jutaan rupiah.

Berdasarkan data yang dikantonginya sebanyak 15 rumah dimanfaatkan sebagai lahan parkir rata-rata omzet Rp 100-200 ribu/

hari. Sedikitnya 22 warung kopi (warkop) yang berada di sekitar lokalisasi per harinya mereka memperoleh Rp 50-75 ribu/hari.

Sementara pedagang asongan mencapai 125 rumah. Rata-rata pendapatannya lebih dari Rp 100 ribu/hari.

“Pemasukan rata-rata wisma Rp 1,5 - 2 juta/bulan dan pemasukan kas RW yang diperuntukan

untuk kegiatan masyarakat Rp 3-4 juta/bulan,” ujarnya.

Sukses menutup lokalisasi di Bangunsari dan Tambak Asri, dikatakannya, berimbas pula pada jumlah pekerja seks komersial (PSK) yang bermukim di area prostitusi yang kali pertama didirikan oleh Tante Dolly tersebut.

“Makin menyusutnya jumlah WTS karena banyak wisma yang

ditutup itu, maka berkurang pula jumlah penderita HIV/AIDS di sini (Dolly dan Jarak),” lanjutnya.

Ditegaskan pula oleh Bambang, mengingat pentingnya arti kesehatan pada masyarakat, maka kampanye kesehatan bagi para PSK harus tetap dilakukan secara berkesinambungan. Pemeriksaan kesehatan bagi WTS/PSK harus terus dilakukan di PuskesmasPuskesmas setempat.

“Tak terkecuali pemilik wisma, juga harus ikut memeriksakan kesehatannya.

Biaya pemeriksaannya tidak mahal, setiap orang hanya dikenakan biaya Rp 9 ribu saja,” tegasnya.

Untuk selanjutnya, pihak pemerintah dan perangkat keluruhan/kecamatan akan terus memikirkan upaya memberikan bantuan atau pekerjaan yang layak bagi para PSK agar tidak lagi menjajakan dirinya, yang jelas berakibat terjangkitnya virus mematikan yang belum ditemukan penawarnya tersebut. “Saat ini yang kami pikirkan adalah memberikan pekerjaan selayak bagi mereka seperti pekerjaan masyarakat biasa pada umumnya,” jelasnya. =G. Armadianto Semeru

10

KORAN MADURA

Lintas Jatim

KAMIS 17 APRIL 2014 | No. 0344 | TAHUN III

ant/suryanto

GELAR KASUS 3C. Sejumlah barang bukti dan tersangka diperlihatkan saat gelar kasus 3C (curas, curat, curanmor) di Mapolrestabes Surabaya, Jawa Timur, Rabu (16/4). Selama awal Maret hingga 16 April 2014, Polrestabes Surabaya beserta jajaran berhasil menangkap 197 tersangka yang terlibat dalam 186 kasus pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Caleg Minta Pemilu Dievaluasi Sistem Suara Terbanyak Dinilai Memicu Maraknya Politik Transaksional SURABAYA - Penerapan sistem suara terbanyak dalam memilih wakil rakyat yang duduk di dewan pada pemilu legislatif (Pileg) 9 April 2014, merupakan kali kedua, setelah MK menganulir pemilihan anggota dewan dengan sistem nomor urut.

Sistem ini tujuannya mulia, yakni memberikan kesempatan yang sama kepada para caleg untuk mendapatkan dukungan suara masyarakat. Namun pada prakteknya, sistem suara terbanyak, justru melahirkan praktik jual beli suara yang sulit terbendung. Praktik yang secara terangterangan ini dilakukan oleh para caleg berduit dan para pemilih yang memang tidak malu-malu untuk membandrol suaranya.

Sugeng Prayitno, Calon Anggota DPRD Kota Pasuruan periode 2014-2019 nomor urut 2 dari dapil 4 mengaku miris dengan maraknya praktek beli suara yang diduga dilakukan sejumlah caleg berkantong tebal. Mereka tidak segan-segan merogoh kocek besar untuk mendapatkan suara untuk menghadang caleg yang hanya

bermodalkan program. Apalagi, para pemilih juga tidak malu-malu untuk memasang price bagi suaranya.

“Saya merasa ngeri sendiri melihat bagaimana vulgarnya praktek beli suara di Kota Pasuruan. Tapi mau bagaimana lagi, masyarakat kita sendiri nggak malu-malu lagi untuk nanya, wani piro lek aku milih sampeyan atau aku dikasi apa kalau milih sampeyan. Kalau kita hanya menjanjikan program, para pemilih ini justru bilang, mau dipilih kok gratisan. Kita nggak butuh nanti pak, kalau mau yang kasi berapa gitu.

Ini fakta yang terjadi,” kata caleg PDI Perjuangan ini saat berbincang dengan Korang Madura kemarin.

Ia mengatakan, praktek jual beli suara pada pileg kali ini jauh

lebih besar dibandingkan pada pemilu dengan sistem nomor urut. Karena itu, Sugeng justru setuju apabila sistem pemilihan anggota dewan dilakukan dengan sistem nomor urut kembali.

Hal yang sama juga dikeluhkan Sefta Rudianto, Calon Anggota DPRD Kota Surabaya Nomor 2, dapil 4 dari PKB. Pria yang berprofesi sebagai reporter salah satu radio swasta nasional tersebut mengaku prihatin dengan menjamurnya praktek politik transaksional dalam pileg 2014. Padahal, dengan sistem suara terbanyak, sejatinya bertujuan untuk mendapatkan caleg yang benar-benar berkualitas yang dipilih rakyat karena programprogram yang dijanjikan sesuai dengan kebutuhan warga atau pemilih. Tapi karena pada pileg ini sarat dengan politik transaksional, maka harapan untuk mendapatkan caleg yang idealis, jauh dari panggang api. “ Ada untung ruginya dibalik aturan suara terbanyak. Ruginya banyak caleg yang berebut suara

dengan menghalalkan berbagai cara,” ungkapnya.

Menurut Sefta, politik transaksional ini terjadi di semua tingkatan. Di Surabaya sendiri nilainya bervariasi, mulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu per suara. Selain itu, ada juga sejumlah caleg yang ‘memelihara’ petugas KPPS untuk mendapatkan suara.

Praktek curang yang terjadi di PPS diantaranya penghitungan suara curang hingga menimbulkan penggelembungan suara.

Karena itu, lanjut Sefta, pemerintah, KPU dan DPR perlu mengevaluasi pelaksaan sistem suara terbanyak pada pemilu kali ini. Selain itu, perlu ada tindakan tegas dan kejujuran dari seluruh perangkat pemilu mulai dari KPPS, PPS, PPK dan Panwas yang sebagian diduga terkotori oleh kepentingan kelompok atau caleg tertentu “Pakta integritas jangan hanya jadi simbol semata. Kalau tidak bisa mungkin memang harus kembali lagi ke sistem nomor urut. Walaupun sistem ini dinilai

tidak menganut asas keadilan, namun setidaknya kasus politik transaksional bisa diminimalisir,” tandasnya.

Untuk diketahui, MK mengabulkan permintaan uji materiil pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam putusan yang dibacakan pada 23 desember 2008 tersebut MK membatalkan sistem penetapan caleg berdasarkan nomor urut dalam UU Pemilu Legislatif dan merubahnya dengan sistem suara terbanyak.

MK menilai, sistem penetapan anggota legislatif berdasarkan nomor urut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat, jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif. =E Hana Diman

KORAN MADURA

Lintas Jatim

KAMIS 17 APRIL 2014 | No. 0344 | TAHUN III

11

PERTAHANAN

PAL Mulai Produksi Kapal Perang Kemhan

Graffiti Seniman Perancis-Surabaya Seniman asal Perancis, Martin Dezer, berada di depan graffiti hasil karyanya, saat ‘Graffiti Jam di kawasan Kedung Baruk Surabaya, Rabu (16/4). Graffiti Jam antara seniman Perancis dan Surabaya yang dihelat Institut Francais Indonesia (IFI) Surabaya tersebut, merupakan bagian dari program “Street Art Festival : Surabaya x Paris”.

SURABAYA - PT PAL Indonesia (Persero) mulai memproduksi kapal perang pesanan Kementerian Pertahanan, yakni Kapal Perusak Kawal Rudal/PKR Fregate melalui proyek jangka panjang Badan Sarana Pertahanan atau Barahanan.

“Untuk memproduksi kapal perang itu, pada hari ini kami melakukan peletakan lunas Kapal PKR Fregate,” kata Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M Firmansyah Arifin, saat menghadiri ‘Keel Laying’ Kapal PKR di Divisi Kapal Perang PT PAL Indonesia (Persero), di Surabaya, Rabu.

Ia mengatakan Kapal PKR Fregate tersebut memiliki diproduksi secara lengkap karena tersedia peralatan peperangan bawah air. Contoh, dengan senjata utama penghancur kapal selam berupa torpedo. Ada pula satu unit helikopter sehingga dapat membantu proses peperangan bawah air. “Kapal itu juga mampu melakukan peperangan udara dengan senjata rudal anti udara,” ujarnya.

Di samping itu, jelas dia, dimulainya produksi Kapal PKR Fregate sekaligus bukti komitmen perusahaan yang tanggal 15 April lalu memeringati HUT ke-34. Bahkan, guna mewujudkan kontrak antara Kementerian Pertahanan dengan DSNS. “Proyek pembuatan kapal ini juga memberikan manfaat bagi kami yang berkontribusi melalui Program ‘Transfer of Technology’ (ToT) oleh DSNS, Belanda,” katanya.

Pada kesempatan sama, KASAL Laksamana TNI, Marsetio, menyatakan, kapal tersebut mampu melakukan peperangan elektronik sehingga perangkat yang terpasang memang sangat lengkap.

“Kami yakin dengan kelengkapan itu, Kapal PKR Fregate diharapkan menjadi tumpuan utama TNI AL dalam mengamankan wilayah laut Indonesia,” katanya. =ANT/NAN

ant/eric ireng

Dermaga Baru TPKB Siap Beroperasi SURABAYA – Dermaga baru Terminal Petikemas Banjarmasin (TPKB) sepanjang 265 meter x 34,5 meter mulai siap untuk dioperasionalisasikan. Pembangunan dermaga petikemas yang dibangun oleh kontraktor PT Wijaya Karya, pelaksanaan pemancangan perdananya dilakukan pada tanggal 13 April 2012 silam.

Dermaga ini sebenarnya telah diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada acara peresmian proyek MP3EI di Banjarbaru pada tanggal 23 Oktober 2013 lalu.

General Manajer Pelindo III Cabang Banjarmasin Hengki jajang Herasmana mengatakan bahwa dengan selesainya pembangunan dermaga ini, diharapkan dapat menambah kapasitas pelayanan yang ada.

Jika sebelumnya dengan dermaga petikemas eksisting hanya sepanjang 240 meter dan hanya mampu ditambati 2 kapal sekaligus, setidaknya ada tambahan tambatan untuk 3 kapal lagi, sehingga total panjang dermaga petikemas menjadi 505 meter, yang dapat menampung 5 unit kapal petikemas sekaligus.

“Hal ini berpotensi terjadi penambahan jumlah kunjungan

kapal sebanyak 29 call, semula jumlah kunjungan kapal hanya 159 call setiap bulannya”, ujar Hengki.

Hengki menambahkan, selain meningkatkan fasilitas pelabuhan, pelindo III juga meningkatkan upaya penanggulangan lingkungan dengan pengoperasian Mobil Penyapu Jalan dan Mobil PMK. Mobil penyapu jalan bermerk Duelvo 200 Quatro ini mampu menyapu luasan jalan sebanyak 78.000 m2 perjam.

Mobil penyapu jalan ini mampu membersihkan kotoran seperti daun, debu, kertas, kerikil. Dengan penambahan alat ini tentunya dapat meningkatkan kinerja kebersihan yang ada.

“Tema modern, green and clean port ini akan terus diusung sebagai komitmen manajemen untuk menuju pelabuhan yang berwawasan lingkungan

sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, diamanatkan tentang perlindungan lingkungan maritim yakni kondisi terpenuhi prosedur dan persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan”, pungkas Hengki.

Ketua APBMI Banjarmasin, Jumadri Masrun mengapresiasi atas konsistensi Pelindo III dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai pelaku sejarah dari asal muasal Pelabuhan Banjarmasin, Jumadri sempat meragukan bahwa pelabuhan tak mungkin berkembang karena keterbatasan yang ada. “Namun saya tak menyangka Pelabuhan Banjarmasin dapat berkembang semodern ini”, ungkap Jumadri.

Terkait dengan kesiapan pengoperasian dermaga baru Terminal Petikemas Banjarmasin (TPKB), juru bicara PT Pelindo III Edi Priyanto mengatakan bahwa pembangunan dermaga baru di Terminal Petikemas Banjarmasin (TPKB) sebagai upaya dan respon positif PT Pelindo III dalam mengantisipasi peningkatan arus kunjungan kapal dan petikemas

di Pelabuhan Banjarmasin.

Edi selanjutnya merinci bahwa realisasi arus kapal pada tahun 2013 di Pelabuhan Banjarmasin meningkat 8-9% dibandingkan tahun sebelumnya, dimana tahun 2013 tercatat sebanyak 17.253 unit kapal dengan berat mencapai 98.181.591 Gross Tonage (GT). Sedangkan realisasi khusus kapal jenis petikemas pada tahun 2013 meningkat 10% (dalam satuan unit) dan meningkat 78% (dalam satuan GT) dibandingkan tahun sebelumnya, dimana realisasi arus kapal jenis petikemas tahun 2013 tercatat 1.137 unit dengan berat mencapai 7.207.642 GT. Ini menunjukkan terjadi peningkatan arus barang yang masuk maupun keluar melalui Pelabuhan Banjarmasin.

Sedangkan realisasi arus petikemas pada tahun 2013 tercatat 387.954 Box atau setara 428.479 Teus atau meningkat tipis 2 % dibandingkan tahun sebelumnya, namun realisasi arus petikemas pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya, dimana tercatat 384.323 Box atau 421.561 Teus. =G. Armadianto Semeru

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 KAMIS 17 APRIL 2014|NO. 0344|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

KAMIS 17 APRIL 2014 NO. 0344 | TAHUN III

PEMILU LEGISLATIF

NU Anggap Pileg Sudah Selesai

TETAP SEMANGAT: Karyawan PTKL yang tidak dibayar dan sudah di PHK menunggu hasil perwakilan serikat pekerja dari Satgas Ketenagakerjaan dan Outsourcing Kementerian BUMN.

Masalah PTKL Jadi Agenda Satgas BUMN

PROBOLINGGO – Pesta rakyat pemilu legisatif (Pileg) telah digelar secara serentak.

Namun masih ada caleg dan tim sukses yang tidak mendapatkan dukungan suara yang dominan masih belum puas. Bahkan dari mereka juga menyisakan persoalan antar tim suksus.

Menyikapi hal itu, Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Probolinggo, H Sayiful Hadi mengatakan, pelaksanakan pileg sudah selesai. Jangan sampai menyisakan permasalahan baru baik antar caleg maupun tim sukses.

Karena kompetisi pertarungan politik sudah usai digelar.

“Untuk caleg yang belum ditakdir jadi harus menerima kenyataan . Karena usaha sudah maksimal, tetapi nasib tidak berpihak kepadanya,” terangnya kepada wartawan, Rabu (16/4).

Menurutnya, kader NU terutamanya yang nyaleg pada pemilu kemarin. Agar tetap semangat meski tidak bisa memperoleh suara dukungan yang banyak. “Jadilah politisi yang sejati yang memiliki jiwa kesatria. Meski kalah harus diterima dengan lapang dada.

Jadilah pengalaman sebagi guru

utama,” tandas Syaiful Hadi.

Selain itu, Syaiful Hadi, berpesan kepada kader NU yang menjadi caleg dan di takdir memperoleh dukungan banyak hingga duduk sebagai anggota dewan agar mereka tetap tidak sombong karena kemenangannya. Sebab mereka lebih berat, karena amanah yang dipercaya kepadanya.

“Jadilah dewan yang bisa mengawal aspirasi rakyat.

Jangan mementingkan kepentingan pribadi diatas kepentingan golongan. Sebab semua itu akan dipertanggung jawabkan atas amanah yang diembannya,”paparnya.

Lebih jauh, bagi kader dan caleg pasca pemilu untuk kembali kehabitatnya masingmasing. Yang petani kembali menjadi petani, yang pedagang kembali berdagang. Jangan larut dalam isu politik pileg yang menghantuinya.

“Kalau caleg dukungannya yang kalah, jangan sampai menimbulkan konflik horizontal antar pendukung lainnya.

Terima kenyataan tersebut dengan penuh jiwa kedewasaan,” pungkas Syaiful Hadi. =Mahfud Hidayatullah

Perwakilan Serikat Kerja diundang ke Jakarta PROBOLINGGO - Kemelut yang menyelimuti Perseroan Terbatas Kertas Leces (PTKL) Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, tentang tidak dibayarnya karyawan dan persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan pihak manajemen pabrik plat merah itu, tidak selesai di daerah. Namun masalah itu sampai terendus di tingkat pemerintah pusat.

Melihat permasalahan tersebut, pihak managamen dan serikat kerja PTKL, diundang ke Jakarta. Mereka diundang oleh pihak kementerian yang ditangani langsung oleh Satgas Ketenaga Kerjaan dan Outsourcing dalam kementerian BUMN. Perwakilan dari PTKL yang menghadiri undang, yakni Sekretaris Perusahaan, Cilik dan Kepala Divisi SDM, Kiplani. Sementara untuk karyawan di wakili oleh pengurus Serikat Pekerja (Sekar) dan tiga serikat PTKL lainnya.

“Kami sudah berada di Jakarta lagi menghadap kementrian BUMN,” terang Arham, saat dihubungi berada di Jakarta, Rabu (16/4).

Menurut Arham, tidak hanya PTKL selaku perusahaan milik negara yang hadir di kementerian BUMN. Namun ada 14 perusahaan lainnya yang juga dimintai keterangan. Pihaknya mengaku akan tetap menjelaskan dan menuntut kepada pemerintah atas permasalahan tidak dibayarnya karyawan oleh pihak PTKL. Dalam pertemuan tersebut,

pihaknya juga akan menjelaskan kondisi riil yang terjadi ditubuh PTKL tentang adanya pemberangusan 984 karyawan yang di PHK secara sepihak tanpa adanya pesangon.“Selain itu, kami juga akan menuntut kepada pemerintah tentang karyawan pension yang belum menerima gaji,”tandas Arham.

Labih Jauh Arham, menjelaskan gaji yang belum terbayar sepanjang 2014 sebanyak 4 bulan penuh. Sementara untuk 8 bulan gaji tahun kemarin, gaji karyawan dibayar tidak penuh. Bahkan ada juga yang tidak menerima gaji sama sekali selama setahun sampai sekarang.

“Ada yang dibayar gajinya 25 persen, dan ada juga yang 50 persen. Tetapi yang jelas perusahaan tetap punya hutang kepada pihak karyawan,” pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

HITUNG SUARA PENCOBLOSAN ULANG. Petugas PPS menerawang surat suara di hadapan saksi saat perhitungan suara seusai pemungutan suara ulang bagi calon legislatif DPRD Provinsi Bali Pemilu 2014 di Kelurahan Sesetan, Denpasar, Bali, Selasa (15/4). Sebanyak 11 TPS di kota Denpasar dan 16 TPS di 4 kabupaten lainnya di Bali setelah pemungutan suara ulang, kembali akan melanjutkan rekapitulasi suara Pemilu 2014 setelah sempat dihentikan sementara karena tertukarnya surat suara pada pemungutan suara 9 April lalu.

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 17 APRIL 2014 NO. 0344| TAHUN III

13

Caleg Petahana di Ujung Tanduk Wajah Baru Diprediksi Dominasi Dapil Satu PROBOLINGO - Persaingan ketat antar calon legislatif mulai terasa saat penghitungan suara di tingkat PPK (tingkat Kecamatan). Calon Anggota Legislatif (Caleg) incumbent berada di zona tidak aman dan dipastikan gagal mempertahankan kursi empuknya di DPRD. Anggota DPRD Kota Probolinggo periode 20014-2019 dari daerah pemilihan (Dapil) I Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Kedopok akan diisi wajah-wajah baru. Hasil rekapitulasi PPK Kademangan dan Kedopok hingga Selasa (15/4) sejumlah caleg pendatang baru meroket dengan perolehan signifikan.

Banyaknya caleg incumbent berguguran disebabkan oleh beberapa kendala, yakni pertama rendahnya raihan suara personal dan kedua rendahnya akumulasi suara yang dikumpulkan partai masing-masing.

Gugurnya beberapa caleg incumbent di daerah pemilihan (dapil) I Kademangan-Kedopok disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama adalah masyarakat kecewa terhadap caleg incumbent, bisa saja ada janji-janji manis saat kampanye empat tahun lalu tidak dipenuhi. Atau, masyarakat tidak percaya lagi dengan caleg-caleg incumbent itu.

“Maunya saya seluruh caleg incumbent untuk DPRD Kota Probolinggo berganti, supaya ada penyegaran dan keseimbangan di DPRD,” tegas M.Tohir, PAC PPP dari Kecamatan Kedopok.

M.Tohir juga melihat caleg incumbent yang masih bertahan masih biasa-biasa saja. Belum kelihatan kualitasnya untuk masyarakat apalagi harus memperjuangkan Kota Probolinggo kedepan.”Caleg incumbent yang masih duduk, saya lihat biasa-biasa saja. Warga masih memberikan kesempatan, bisa saja karena faktor lain,” tegasnya.

Sejumlah nama caleg Incumbent Dapil I Kecamatan Kademangan dan Kedopok yang berguguran dari anggota DPRD Kota Proboliggo periode 2009-2014 dari PDI Perjuangan. Calon incumbent hanya satu caleg yang lolos kembali, yakni H.Sulaiman dengan meraup 2.975 suara.

Sedangkan dua caleg incumbent lagi seperti Sugiono dan Murniati Rahayu Listiani tidak lolos.

Partai Golkar. Ada satu caleg incumbent yakni Hj.Djumaijah juga gagal, digantikan Jamiatul Holifan yang

meraup 1.577 suara. Dari Partai Amanat Nasional, satu caleg Hardjiwanto meraup 545 su-

ara, gagal menduduki kursi dewan.

Sementara itu, berdasarkan hasil rekapitulasi PPK, peolehan suara dari PDI Perjuangan Kota Probolinggo menang telak di daerah pemilihan (dapil) I Kecamatan Kademangan dan Kedopok, dalam pengumpulan suara pada pemilu legislatif (Pileg) yang digelar tanggal 9 April 2014.

Berdasarkan perhitungan PPK Kademangan dan Kedopok, PDI Perjuangan Kota Probolinggo memperoleh 11.921 suara. Tempat kedua di raih Partai Golkar mendapat 6.103 suara, ketiga Partai Nasdem dengan 5.955 suara, keempat PKB mendapat 5.699 suara, kelima Gerindra dengan 4.501 suara, dan Partai Demokrat untuk pemenang Pemilu lalu hanya mendapat 2.644 suara.

Sementara itu untuk PPP memperoleh 3.909 suara, PKS mendapat 1.837 suara, Partai Amanat Nasional sebanyak 1.686 suara, Partai Hanura sebanyak 113 suara, PBB 63 suara dan PKPI mendapat 163 suara.

19 April Pleno KPU Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo menjadwalkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan legislatif (Pileg) pada 19 April mendatang.

Meski belum ditetapkan secara resmi, melalui pleno di tingkat kota itu akan bisa diketahui perolehan kursi di DPRD Kota Probolinggo.

Sementara itu untuk PPP memperoleh 3.909 suara, PKS mendapat 1.837 suara, Partai Amanat Nasional sebanyak 1.686 suara, Partai Hanura sebanyak 113 suara, PBB 63 suara dan PKPI mendapat 163 suara.

Komisionaris KPU Kota Probolinggo, Eko Purwanto mengatakan, hari ini rekapitulasi penghitungan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) masih dalam proses menyelesaikan di beberapa kecamatan.

“Kemarin su-

dah selesai Kecamatan Kademangan, Kedopok, Kanigaran, dan Wonoasih. Hari ini PPK Kecamatan Mayangan di jadwalkan selesai.,” katanya.

Menurutnya, setelah semua rekapitulasi di tingkat PPK selesai, barulah pleno rekapitulasi di tingkat kota bisa dilakukan.

Pleno nantinya belumlah sampai pada penetapan perolehan kursi, baru sebatas perolehan suara Pileg.

Namun demikian, sudah bisa digambarkan perolehan kursi di DPRD Kota Probolinggo.“Untuk pleno penetapan perolehan kursi baru dilakukan pada 19 April,” papar Eko Purwanto.

Lebih jauh, Eko Purwanto menjelaskan, pleno rekapitulasi suara nanti tidak hanya hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD Kota Probolinggo, tetapi juga perolehan suara DPRD Propinsi dan DPR RI. “Setelah diplenokan, kami serahkan ke parpol dan kami kirim ke KPU Propinsi Jawa Timur dan KPU Pusat,” pungkasnya. =M.Hisbullah Huda

14

KORAN MADURA

Probolinggo

KAMIS 17 APRIL 2014|NO. 0344|TAHUN III

Caleg PPP Tetap Tak Terima PPK Tak Takut Didemo Terkait Kejanggalan Perolehan Suara PROBOLINGGO – Temuan indikasi kejanggalan terhadap perolehan suara pada seorang caleg PPP, Asmari dapil 7 Kecamatan Leces, Tegalsiwalan dan Banyuanyar terus meradang. Bahkan, ada wacana isu para pendukung caleg tersebut akan melakukan aksi demo untuk memprotes terjadinya kejanggalan tersebut.

“Kita tetap tidak terima dengan terjadinya kejanggalan itu,” terang salah seorang tim sukses pendukung caleg Asmari, Supandi kepada wartawan, Rabu (16/4).

Menurut dia, terjadinya kejanggalan itu sangat tidak masuk akal. Apalagi dirinya mengaku sudah mengantongi bukti berupa form C 1. “Kalau perlu kita nanti akan melakukan aksi demo,” tandas Supandi.

Ketua PPK Kecamatan Leces, Ali Joko saat dikonfirmasi mengatakan, jika proses penghitungan tersebut sudah sesuai prosedural.

Tidak ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi.

“Proses penghitungannya sudah sesuai prosedur. Semua saksi partai sudah menandatangani hasil penghitungan itu,” katanya saat dihubungi wartawan.

Dia menjelaskan, jika ter-

jadi kejanggalan dalam perolehan suara caleg, seharusnya pihak saksi yang dihadirkan melakukan protes pada saat itu juga. Jika saksi tidak melakukan protes, secara otomatis sudah mengiyakan hasil perolehan suara tersebut.

“Kenapa baru sekarang mempersoalkannya. Kalau memang terjadi kejanggalan seharusnya pihak saksi melakukan protes pada saat itu juga,” tandasnya.

Joko mengaku tidak gentar jika para pendukung caleg yang merasa perolehan suaranya bermasalah melakukan aksi demo.

“Monggo, silahkan saja kalau mau demo. Proses penghitungannya sudah sesuai procedural kok,” katanya.

UJIAN NASIONAL

UN Lancar bagi Siswa SMALB PROBOLINGGO – Dua siswa Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Dharma Asih Kota Kraksaan memang lebih sedikit dibanding tahun lalu.

Dalam melaksanakan UN tahun ini, pihak sekolah tak mengalami kendala apapun terkait keberadaan peserta didiknya.

Melihat situasi kedua siswa tersebut sangat antusias dalam mengerjakan mata pelajaran bahasa Inggris pada sesi terakhir pelaksanaan UN, Rabu (16/04).

Dua siswa peserta UN tersebut tergolong siswa yang mengalami kondisi tuna rungu dan tuna wicara . Mereka tetap mengerjakan soal ujian layaknya siswa SMA normal lainnya. “Untuk naskah soal dan alat tulisnya sama.

Sebab kedua siswa ini hanya mengalami gangguan pembicaraan dan pendengaran,” kata Kepala sekolah SMALB Dharma Asih Krkasaan, Sutarjo.

Sutarjo mengatakan, kedua siswanya yang bernama Novianto dan Sali itu tidak terlalu dikhawatirkan dalam UN tahun ini. Karena pihaknya sangat

Joko mengaku tidak gentar jika para pendukung caleg yang merasa perolehan suaranya bermasalah melakukan aksi demo.

“Monggo, silahkan saja kalau mau demo. Proses penghitungannya sudah sesuai procedural kok,” katanya.

Diketahui sebelumnya, para tim sukses pendukung caleg PPP bernama Asmari melakukan protes.

Sikap

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Peringati Hari Bumi se-Dunia PROBOLINGGO – Untuk memperingati Hari Bumi yang akan digelar 25 April 2014 mendatang, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo melakukan upaya persiapan. Hal ini disampaikan Kepala BLH setempat, Budi Krisyanto kepada wartawan, Rabu (16/4). “Upaya persiapan itu sangat penting dilakukan,” ungkapnya.

menyakini siswa tersebut mempunyai potensi mata pelajaran yang menjadi materi UN yaitu Matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

“Siswa kami sangat terbatas sekali, hanya berjumlah dua anak. Materi-materi yang kami berikan dalam pelajaran rutin setiap harinya. Melihat kualitas nilai yang diperoleh mereka, sepertinya sudah bisa diandalkan untuk lulus” terangnya.

Menurutnya, dari hari pertama pelaksanaan UN pihaknya masih belum menerima keluhan apapun dari kedua siswanya.”Malah mereka terlihat sangat tenang, setelah kami tanya dalam bahasa tuna rungu, mereka menjawab bahwa pelaksanaan UN merasa tertantang. Dari itu, dua siswa kami antusias dan semangat,” pungkas Sutarjo. =Mahfud Hidayatullah

protes itu dilakukan karena terjadi indikasi kejanggalan terhadap perolehan suara caleg Asmari. Salah satunya di desa Malasan Wetan. Di desa tersebut seharusnya Asmari mendapatkan suara sebanyak 126, namun setelah di PPK berubah menjadi 96.

Terjadinya kejanggalan tersebut, tidak hanya ditemukan di desa Malasan Wetan, tetapi di desa Gunung Bekel.

Perubahan data suara tersebut dialami seorang caleg lainnya, Slamet Riyadi yang juga dari partai PPP dengan nomer urut 1. Di TPS itu dia hanya mendapatkan 11 suara, namun setelah di PPK berubah menjadi 14 suara. =Muhammad Sugianto

Upaya persiapan tersebut, berupa persiapan lokasi, persiapan jenis kegiatannya dan melibatkan unsur apa saja.

“Yang terpenting itu tema dari peringatan itu apa. Kalau perlu nanti kita akan mengundang BLH tingkat Propinsi dan Kementrian Lingkungan Hidup,” ujar mantan Kepala Bapeda Kota Probolinggo itu.

Untuk mematang persiapan itu, BLH melalui bidang KSDA dan Kelistrikan menggelar rapat persiapan menjelang pelaksanaan Hari Bumi tersebut.

Kabid KSDA dan Kelistrikan BLH, Asep mengatakan, jika peringatan Hari Bumi

tahun ini merupakan bagian dari semangat masyarakat akan sadar terhadap lingkungan atau dikenal dengan istilah SMS Darling.

“Salah satu rangkaian ini menginformasikan kalau di jalan Citarum Kota Probolinggo nanti akan segera dibangun Taman Pintar,” katanya.

Kabid KSDA dan Kelistrikan BLH, Asep mengatakan, jika peringatan Hari Bumi tahun ini merupakan bagian dari semangat masyarakat akan sadar terhadap lingkungan atau dikenal dengan istilah SMS Darling.

Menurut dia, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan itu sangat penting.

Seperti arti pentingnya air dan bumi, sehingga nanti dapat memberikan kontribusi melalui berbagai isu yang erat kaitannya. =Muhammad Sugianto

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

KAMIS 17 APRIL 2014 No. 0344 | TAHUN III

KAMIS 17 APRIL 2014 | No. 0344 | TAHUN III

Prandelli Tak Ingin Tambah Beban Giuseppe Rossi FLORENCE - Pelatih Timnas Italia Cesare Prandelli berharap bisa membawa Giuseppe Rossi ke Piala Dunia 2014 di Brasil JuniJuli mendatang. Hanya saja, dia tidak ingin memberi tekanan lebih kepada pemain muda yang sedang dalam tahap proses pemulihan dari cedera panjang tersebut.

Rossi yang kini membela Fiorentina adalah pencetak gol terbanyak alias top skor Liga Serie A Italia sebelum dia mengalami cedera pada Januari lalu. Mantan pemain Villarreal ini sudah mulai pulih dari cederanya dan mulai menjalani latihan bersama timnya, Fiorentina.

Pemain kelahiran Amerika Serikat ini pun dipanggil Prandelli untuk uji kebugaran pada Senin dan Selasa pekan ini. “Saya tidak bisa mengatakan apapun.

Hasil tes kebugaran ini sedang dievaluasi. Yang terpenting untuk Giuseppe Rossi adalah tidak memberi tekanan untuknya. Dia harus pulih secara psikologis dan fisik,” kata Prandelli.

Dia melanjutkan, “Bukan waktu yang tepat untuk saya mengatakan pesimistik atau optimistik. Kami masih harus menunggu perkembangannya, melihat penampilannya di atas lapangan dan kita tunggu saja. Saya tidak bisa mengatakan yang lain lagi.

Dia seorang pemain berbakat dan

kami menginginkan dia siap dan bisa bermain sejak awal. Tetapi dia mengalami cedera yang serius.

Kami harus menunggu pemulihan

fisik dan psikisnya. Kami semua ini penggemarnya.”

Menurut Prandelli, pada Piala Dunia 2014 ini dia lebih memilih

pemain-pemain muda dibandingkan para pemain veteran seperti Francesco Totti, Antonio Di Natale, dan Luca Toni, meskipun mereka tampil bagus di Serie A Italia dan sangat impresif musim ini dan rutin mencetak gol. Tetapi pemainpemain senior ini baru akan dipilih dalam keadaan emergensi.

“Para pemain ini adalah yang terbaik yang harus kami pilih. Saya bicara dengan mereka pagi ini (kemarin) dan menyampaikan bahwa hingga akhir musim mereka harus bersaing merebut tempat di daftar 23 pemain yang akan dibawa ke Brasil,” ucap Prandelli.

Pada bagian lain Prandelli juga mengingatkan para pemain Italia itu perihal kode etik yang sudah ditetapkannya. Pasalnya dia sangat keras dalam menjalankan kode etik ini. Pemain-pemain yang melakukan pelanggaran di liga tidak segan-segan akan dicoretnya dan tidak dibawa ke Brasil. “Yang melakukan pelanggaran tidak akan dibawa karena itu berarti Anda tidak bisa mengatasi tekanan Piala Dunia,” imbuhnya.

Dia meneruskan, “Saya harus melihat dan terus memperhatikan perilaku pemain. Pemain timnas harus memiliki kekuatan bukan untuk memprovokasi.

Tetapi saya yakin tidak ada satu pun pemain yang akan melakukan kesalahan.” =ESPN/AJI

MANCHESTER CITY

Yaya Toure Absen Dua Pekan LONDON - Kandidat juara Liga Utama Inggris Manchester City diperkirakan tidak akan diperkuat gelandang berpengaruh Yaya Toure untuk sekitar dua pekan karena ia mengalami cedera otot kaki, demikian diungkap pelatih Manuel Pellegrini, Selasa.

“Yaya mengalami cedera otot.

Kita lihat saja berapa hari ia akan absen menurut para dokter,” kata Pellegrini pada konferensi pers.

“Mungkin itu tidak sekeras yang kami pikirkan pada awalnya, namun saya pikir ia setidaknya memerlukan 10 hari sampai dua pekan untuk memulihkan diri.”

Sebagai salah satu pemain yang tampil mengagumkan bagi City pada musim ini, Toure mengalami cedera saat ia melepaskan tembakan ke gawang pada fase awal pertandingan ketika timnya kalah 2-3 dari tuan rumah Liverpool di Liga Utama Inggris, Minggu.

Berita mengenai absennya sang pemain datang di saat yang tidak tepat bagi Pellegrini, yang timnya sekarang tertinggal tujuh angka dari pemuncak klasemen Liverpool, dengan dua pertandingan yang belum dimainkan.

Toure (30) akan absen pada pertandingan-pertandingan kandang melawan Sunderland dan West Bromwich Albion, serta saat timnya melawat ke markas Crystal Palace pada 27 April. =ANT/DAR

LIGA PRIMER INGGRIS

Everton Siap Geser Arsenal LONDON - Arsenal sempat kembali ke peringkat keempat klasemen sementara Liga Utama Inggris setelah menaklukkan West Ham United 3-1 pada laga Liga Utama Inggris di Stadion Emirates, Rabu (16/4) dini hari WIB. Tetapi Arsenal akan kembali lagi ke posisi kelima karena pada Kamis (17/4) dini hari WIB, Everton menjamu tim lemah Crystal Palace di Goodison Park.

Everton dipastikan bisa mengatasi Palace pada laga tersebut karena di atas kertas kualitas pemain asuhan Roberto Martinez ini jauh lebih baik dari lawannya. Apalagi bila melihat posisi di klasemen sementara, Everton berada di peringkat kelima dan berpotensi besar main di Liga Champoins musim

depan. Sedangkan, Crystal Palace adalah penghuni peringkat ke-12 dengan 37 poin.

Terlepas dari itu, pelatih Arsenal Arsene Wenger dan para pemainnya cukup lega karena memetik kemenangan penting atas West Ham pada dini hari kemarin. Gol-gol kemenangan “The Gunners” dicetak oleh Lukas Podolski (dua gol) dan Oliver Giroud. Sedangkan gol tunggal West Ham dilesakkan oleh Matt Jarvis.

Pada laga ini, Wenger merombak lini tengahnya. Thomas Rosicky dan Kim Kallstrom yang biasanya berada di bangku cadangan kini bahu-membahu dengan Santi Cazorla dan Podolski dalam membangun serangan. Sementara, Giroud diplot sebagai striker tunggal. Dengan format sep-

erti ini, Arsenal bermain ofensif.

Sebaliknya, West Ham memilih bermain bertahan dengan menumpuk lima gelandangnya di sepertiga lapangan sendiri dan Andy Carroll ditempatkan sebagai penyerang tunggul. Mereka mengandalkan serangan balik.

Taktik itu berjalan bagus sehingga menghasilkan gol yang membawa mereka unggul terlebih dulu, sebelum akhirnya disamakan oleh Podolski. Gol kemenangan Arsenal dilesakkan oleh Giroud dan lagi-lagi oleh Podolski.

Menanggapi kemenangan ini, Wenger mengaku sangat senang.

“Ini kemenangan yang butuh kerja keras, tapi sangat penting.

Kunci (kemenangan) adalah gol sebelum turun minum. Kemudian, di babak kedua kami berhasil

mengontrol pertandingan,” ujar Wenger.

Sedangkan pelatih West Ham Sam Allardyce mengkritisi keputusan wasit yang tidak memberikan timnya penalti saat Jarvis diganjal Bacary Sagna di kotak

terlarang pada babak pertama.

‘Faktanya adalah ketika Anda tetap berdiri, wasit tidak akan berikan penalti. Tapi, ketika ada kontak, maka Anda harus jatuh dan wasit baru berubah pikiran,” ucapnya sinis.=ESPN/AJI

16

KORAN MADURA

KAMIS 17 APRIL 2014 | No. PRANDELLI 0344 | TAHUN III

TAK INGIN TAMBAH BEBAN ROSSI

EVERTON SIAP GESER ARSENAL OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

Olahraga

56 HARI LAGI

KORAN MADURA

DORTMUND JAGA ASA

Melaju ke Final DFB Pokal BERLIN-Borussia Dortmund menjaga asa mereka untuk meraih trofi pada musim ini usai mengalahkan Vfl Wolfsburg 2-0 dalam pertandingan semifinal di Signal Iduna Park, Selasa (15/4) waktu setempat atau Rabu (16/4) dini hari WIB. Dengan kemenangan ini, Dortmund berhak melaju ke final DFB Pokal atau Piala Jerman.

Dua gol kemenangan Dortmund dibuat oleh playmaker Henrikh Mkhitaryan di menit ke-12 dan striker Robert Lewandoski.

Ini adalah keberhasilan keenam kalinya bagi “Die Borussen” dalam mencapai babak final Piala Jerman. Mereka kini tinggal menunggu pemenang antara Bayern Muenchen dan tim Divisi Dua Kaiserslautern yang akan dimainkan pada Kamis (17/4) dini hari WIB. Partai final akan dimainkan pada 17 Mei di Berlin.

“Bagi kami, capaian hari ini adalah hasil dari semua usaha keras kami dalam beberapa pekan terakhir,” kata pelatih Dortmund Juergen Klopp. Dia

menambahkan, “Kami melakukan semuanya dengan baik, meskipun kami menghadapi lawan yang lebih segar dan memainkan sepakbola yang hebat.”

Dortmund yang baru saja membantai Muenchen tiga gol tanpa balas di Bundesliga pada akhir pekan lalu, langsung mengumbar serangan sejak menit awal. Alhasil, tuan rumah langsung meriah keunggulan ketika laga baru berjalan 12 menit. Berawal dari umpan Marco Reus yang diterima Henrikh Mkhitaryan, sang gelandang kemudian melanjutkannya dengan tendangan mendatar yang menyusur tanah tanpa bisa dihentikan kiper Wolfsburg Max Grun.

Tetinggal satu gol, Wolfsburg mencoba bangkit dan melancarkan serangan. Pada menit ke-21, sebuah peluang emas untuk menyamakan kedudukan datang untuk skuat asuhan Dieter Hecking saat Kevin de Bruyne terbebas di sektor kanan, tetapi sepakannya masih bisa diblok dan hanya membuahkan tendangan sudut. Selang lima menit, gentian

Ivan Perisic memberikan ancaman buat Dortmund melalui tandukan yang melebar tipis dari gawang kawalan Roman Weidenfeller.

Dortmund kembali mengancam dengan serangan berbahayanya yang berujung kepada gol kedua mereka. Reus kembali menjadi sang pemberi assist lewat umpan silangnya kepada Lewandowski.

Striker internasional Polandia ini mampu memaksimalkannya dengan tendangan keras yang mengarah ke pojok atas gawang Wolfsburg.

Gol tersebut merupakan yang ke-100 bagi Lewandowski bersama Dortmund dan ia pun merayakan golnya dengan menunjukan kaus bertuliskan angka 100.

Malanda semestinya dapat mencetak gol untuk Wolfsburg ketika ia berada di depan gawang, namun sepakan volinya melayang di atas mistar pada fase akhir pertandingan, sebelum kemudian harus ditarik keluar lapangan karena mengalami cedera lutut, yang menambah pukulan bagi tim tamu.=ESPN/AJI/ANT/DAR

Guendogan Perpanjang Kontrak Sampai 2016 BERLIN - Gelandang Borussia Dortmund yang sedang cedera Ilkay Guendogan telah memperpanjang kontraknya dengan klub Liga Jerman itu sepanjang satu tahun lagi sampai 2016.

Klub mengumumkan kesepakatan dengan pemain internasional Jerman itu beberapa saat sebelum dimulainya pertandingan semifinal Piala Jerman melawan VfL Wolfsburg pada Selasa, di mana sang pemain menyaksikan pertandingan

itu dari tribun penonton.

“Saya bersyukur bahwa klub memberi saya kesempatan untuk tetap menjadi bagian dari tim istimewa ini dan keseluruhan lingkungan,” kata Guendogan dalam pernyataannya.

“Saya akan melakukan segalanya untuk membantu rekan-rekan setim saya sesegera mungkin dan saya akan menjelang pekan-pekan dan bulan-bulan mendatang dengan banyak optimisme.” =ANT/DAR

16

KAMIS 17 APRIL 2014 | No. 0344 | TAHUN III

KAMIS 17 APRIL 2014 No. 0344 | TAHUN III

DEMI KURSI MASSA ITU DATANG LAGI PAMEKASAN | M

JALAN TERJAL UJIAN NASIONAL

KORAN MADURA

INDAH KAMIS 17 APRIL 2014 | No. 0344 |ALIVIA TAHUN III

SAMPANG | F

A

WANITA PERLU DIBEKALI BELADIRI NETER KOLENANG |P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

BANGKALAN - Kasus pembakaran rumah dan mobil milik H. Nawawi, (40), Kepala Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, yang dilakukan oleh pamannya sendiri berinisial H rupanya mendapat penanganan langsung dari Polda Jawa Timur.

Apalagi pembakaran tersebut diduga dipicu ketidakpuasan atas hasil penghitungan suara pemilihan legislatif (pileg) di desa itu beberapa waktu lalu.

Polda Jawa Timur mengirimkan tim laboratorium forensik (Labfor) dan tim identifikasi dari Polda Jatim didampingi tim identifikasi dari Polres Bangkalan melakukan identifikasi ke tempat kejadian perkara (TKP) guna memastikan jenis barang yang digunakan untuk membakar mobil dan rumah kades tersebut. Dari

Mengapa Rumah Kades Terpanggang?

Diduga Terkait Pemilu Legislatif hasil identifikasi itu, Tim Labfor menyita beberapa barang bukti, salah satunya jeriken yang diduga berisi bensin yang digunakan membakar rumah dan mobil.

Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono melalui Kasat Reksrim AKP Andy Purnomo menyatakan kasus ini tengah ditangani bersama Polda Jatim. Pihaknya masih

menunggu hasil Tim Labfor guna memastikan motif dan alat-alat yang digunakan oleh pelaku saat melakukan pembakaran yang terjadi pada Kamis malam (10/4) sekitar pukul 22.00 waktu lalu.

Disamping menunggu hasil Tim Labfor, upaya pencarian terhadap tersangka tetap berjalan. “Sementara ini tersangka belum tertang-

kap, namun kami tetap melakukan pencarian,” paparnya.

Menurutnya proses penyidikan dan juga proses penyelidikan kasus pembakaran tersebut tidak ada kendala, hanya saja minimnya informasi dari masyarakat terkait keberadaan tersangka tersebut, membuat pihak kepolisian kesulitan untuk melaku-

kan penangkapan. Namun, keberadaan empat saksi yang telah diperiksa diharapkan mampu memberikan titik terang terkait keberadaan tersangka.

“Kami sudah periksa empat saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus pembakaran itu. Diharapkan saksi ini bisa membantu dalam memberikan informasi keberadaan tersangka, karena tersangka termasuk daftar pencarian orang (DPO),” jelasnya.

Akibat perbuatan tersangka, kata Andy, menyebabkan kerugian materiil. Guna mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut, tersangka akan dijerat pasal 187 tentang pembakaran dan pasal 406 tentang pengrusakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman 14 tahun penjara. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 17 APRIL 2014 | No. 0344 | TAHUN III

MADURA

PENAMBANGAN PASIR LIAR

Satpol PP Tidak Berdaya Hadapi Penambang

SUMENEP – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep tampaknya tak berdaya menghadapi penambang pasir liar.

Pasalnya, aktivitas penambangan pasir liar hingga saat ini masih berlanjut, seperti yang terjadi di daerah pantura.

"Kami sudah sering menggelar operasi, akan tetapi setelah itu, warga tetap kembali melakukan aksi penambangan. Kami merasa tidak ada gunanya menggelar operasi dan menangkap para penambang pasir. Semakin mereka ditangkap, mereka makin berani melakukan aksinya,” keluh Abd Madjid, Kasatpol PP Sumenep, Rabu (16/4).

Aktivitas penambangan itu mengancam keindahan pesisir pantai, bahkan bisa menyebabkan abrasi pantai dan pada akhirnya mengamcam perkampungan warga yang tinggal di sepanjang pesisir pantai. Namun, penambang tampaknya tak gentar sekalipun sering dirazia.

Abdul Madjid mengaku, selama ini pihaknya sudah sering menggelar razia akan tetapi tidak membuat para penambang pasir itu jera. Justru aksi mereka saat ini secara terang-terangan dan bergerombol. “Lelah juga menggelar operasi terus-terusan terhadap penambang. Namun operasi yang kami lakukan tidak membuat mereka jera,” sambungnya.

Ia mengusulkan, aktivitas penambangan pasir dilegalkan saja. “Bila penambangan pasir sudah dilegalkan oleh pemerintah, maka para penambang akan tertib dan taat pada aturan yang sudah ditetapkan,” paparnya.

Sementara Bupati Sumenep A Busyro Karim dikonfirmasi terkait usulan Kastpol PP, mengaku masih menunggu juknis dari Kementerian Kelautan. Bila sudah ada juknis dari kementerian, pihaknya langsung akan melakukan pemetaan lokasi.

“Untuk melegalkan penambangan pasir, saya masih menunggu juknis dari kementerian kelautan. Tapi yang jelas tidak semua lokasi penambangan akan dilegalkan,” singkat Busyro. =ALI RIDHO/MK

Sumenep

KAMIS 17 APRIL 2014 No. 0344 | TAHUN III

LKPJ Menuai Sorotan Pansus KNPI: Ini Indikasi Kegagalan Super Mantap

Hasil Kajian Pansus Bidang Kesehatan. Sumenep masih jauh dari kata meningkat. Bahkan belum ada kemajuan dalam bidang pelayanan.

Tidak adanya puskesmas di beberapa kepulauan; rumah sakit gratis tak maksimal, dll.

Bidang Infrastuktur. Tidak sesuai dengan realitas. Terutama daerah kepulauan. Ribuan kilo meter masih belum diperbaiki.

Bidang Ekonomi. Pasar belum tertata hingga berdampak terhadap masa depan kelompok usaha kecil dan menengah. Kemudian, dalam bidang kemiskinan, tiap tahun selalu mengalami peningkatan. Contohnya di Pemilu kemarin, tingkat pragmatisme masyarakat sangat besar. bidang agama dan perizinan.

Banyak bangunan dibiarkan lolos perizinan; kafe-kafe yang remang terus meningkat.

Kelistrikan. Sampai saat ini PLTD Masalembu belum beroperasi. Bahkan di sejumlah kepulauan masih banyak yang gelap gulita.

Pendidikan. Ada banyak gedung rusak dan tak terurus. Guru sering membolos., dll.

Bupati A Busyro Karim saat menyampaikan LKPJ, Senin (14/4)

SUMENEP - Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati A. Busyro Karim yang telah diparipurnakan Senin (14/4) menuai sorotan. Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati menilai, laporan Bupati banyak yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan.

Ketua Pansus LKPJ Bupati, Endang Sri Rahayu, menuturkan, hasil dari kajian pansus, beberapa laporan yang disampaikan oleh Bupati dalam LKPJ jauh dari realitas yang sebenarnya. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur di kepulauan, pelayanan kesehatan, pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan “Kami sah-sah saja menilai LKPJ Bupati. Sebab tugas legislatif itu memang mengawasi semua kerja-kerja birokrasi di eksekutif. Apalagi, pada paripurna kemarin memang harus disetujui, sehingga tak ada yang salah jika kami menilai seperti itu,” katanya, Rabu (16/4) di sela-sela rapat Pansus di Graha DPRD Sumenep.

Sementara Bupati A. Busyro Karim mengklaim program pemerintah pada tahun 2013 telah terealisasi dengan baik. Pada rapat paripurna di depan wakil rakyat, Busyro mengatakan ada peningkatan pelayanan dalam bidang kesehatan dan ekonomi mulai ada tren bagus hingga infrastruktur pembanguan sudah mencapai target.

“Itu sudut pandang Bupati, tetapi kami juga punya kecamata

dalam hal ini. Sehingga dalam kecamata saya dan teman-teman saat membahas di pansus, ternyata kami pantas memberikan penilaian dan kritik terhadap LKPJ tersebut. Termasuk teman pansus juga memiliki sudut padang yang sama, sebab apa yang dilaporkan Bupati tersebut benar-benar tidak sesuai dengan realitas,” jelasnya.

Dari hasil kajian sementara, ada beberapa laporan LKPJ Bupati yang layak disoroti. Salah satunya adalah soal pembangunan infrastruktur. Laporan Bupati ada peningkatan itu, ternyata hanya sebatas rekayasa saja, sebab menurut temuan beberapa anggota dewan yang berada dalam pansus saat pembahasan digelar, pembangunan infrastruktur kepulauan tidak seperti yang disampaikan, terlihat rusak dan jauh dari harapan.

“Artinya, dalam sudut pandang kami, kualitas infrastruktur yang ada, baik kepulauan maupun daratan tidak kokoh, sehingga perlu diperbaiki dan kualitasnya ditingkatkan. Selain itu, dalam bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk juga dalam bidang kemiskinan, siapa yang tidak tahu kalau di Sume-

nep itu orang miskin menurun, raskin pun kadang banyak yang tidak sampai. Intinya, apa yang dilaporkan Bupati itu dapat sorotan semua dari teman-teman pansus,” terangnya.

Endang memastikan, semua yang ada di LKPJ tidak akan lepas dari kajian dan sorotan pansus.

“Harapan besar kami, dapat masukan dari pansus, tidak langsung menepuk dada dengan dalih mencapai puncak keberhasilan, tetapi yang di bawah juga berah menilai dan melakukan kontrol.

Termasuk legislatif juga punya hak untuk mengawasi kinerja teman-teman eksekutif,” tegasnya.

Ketika disinggung apakah ini merupakan salah satu indikasi kegagalan Super Mantap, Endang tidak mau menyebut kegagalan Super Mantap, sebab, Super Mantap itu banyak modelnya, tidak hanya dalam infrastruktur, tetapi juga ada dalam bidang keagamaan.

“Jadi, masih banyak program-program yang mungkin berada dalam Super Mantap.

Bahkan celoteh teman-teman tadi, katakankalah kabupaten ini adalah kabupaten agamis. Jadi, saya tidak mau mengatakan ini indikasi kegagalan Super Mantap. Tetapi yang jelas, jika kabupaten kita agamis, tetapi kenapa kok masih ada kafe-kafe dan tempat yang remang-remang.

Jadi, semuanya sudah dalam sorotan kami,” jelasnya.

Sementata itu, Sekretaris

DPD KNPI Sumenep, Fauzan menyatakan bahwa realitas tersebut merupakan salah satu indikasi kegagalan Super Mantap membangun Sumenep. “Saya kira, tidak usah jauh-jauh ke pansus, orang bawah pun akan mengatakan yang sama jika mendengar laporan Bupati yang mengatakan bahwa dalam berbagai sektor itu ada peningkatan. Sebab selama ini, kinerja pemerintah Kabupaten Sumenep memang jauh dari harapan memusaskan,” jelasnya.

Sebagai sebuah bukti, lanjut Fauzan. dalam bidang ekonomi, seperti penataan pasar yang amburadul. “Sejauh pasar yang tidak ditata dengan baik itu akan berdampak terhadap masa depan para usaha kecil dan menengah.

Berarti ini merupakan bentuk kegagalan Pemkab dalam bidang ekonomi. Belum lagi dalam soal pengangguran. Berdasarkan informasi-informasi dari perusahaan swasata, ada puluhan orang yang mendaftar, berarti masih banyak pengangguran yang ada,” jelasnya.

Fauzan berharap, pansus benar-benar serius mengkaji LKPJ Bupati. “Kalau perlu rekomendasikan untuk dibenahi dan paripurnakan ulang. Sebab laporan yang dibuat-buat dan direkayasa itu merupakan bentuk tidak transparansinya pejabat publik. Berarti tidak membarikan contoh yang baik bagi publik,” tegasnya. =SYAMSUNI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

KAMIS 17 APRIL 2014 | No. 0344 | TAHUN III

C

Pupuk Diprediksi Langka Dispertan Diminta Memperketat Pengawasan SUMENEP – Petani diprediksi akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi pada tahun ini.

Pasalnya, kuota pupuk untuk Kabupaten Sumenep mengalami penurunan hingga 3 ton dibandingkan tahun 2013.

Pada tahun ini Kabupaten Sumenep hanya mendapatkan kuota pupuk sebanyak 21 ribu ton. Sedangkan pada tahun 2013 mendapatkan sebanyak 25 ribu ton, khusus pupuk urea.

Sementara kebutuhan petani, sesuai dengan Rencana Definitif Kelompok Tani dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDK-RDKK) pada tahun 2014 sebanyak 46 ribu ton. Sehingga bisa dipastikan pada tahun ini di Kabupaten Sumenep akan kekurangan stok pupuk.

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Dispertan) Sumenep Bambang Heriyanto menjelaskan, penurunan kuota pupuk pada tahun ini merupkan hasil dari kesepakatan dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pes-

tisida. ”Jadi, kemarin saya sudah melakukan rapat dengan tim pengawas pupuk dan pestisida, dan hasilnya memang pada tahun 2014, kuota pupuk memang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 yang lalu,” katanya.

Dari jumlah pupuk yang telah ditetapkan itu, tidak hanya untuk jenis tanaman tembakau saja, melainkan untuk semua tanaman, yakni perkebunan dan tanaman lain yang membutuhkannya.

Akibat adanya penurunan kuota pupuk dari Pemerintah Provinsi Jatim, jika tidak ada penambahan kuota pupuk kedepannya, Bambang pesimis akan mencukupi kebutuhan petani.

Kendati demikian, pihaknya

Bambang Heriyanto

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sumenep mengimbau agar petani tidak merasa resah. Sebab pihaknya mengaku tidak akan tinggal diam dan terus memperjuangkan agar

di Sumenep ini tidak terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi.

Apalagi saat ini, pihak dispertan telah mengajukan su-

rat relokasi penambahan pupuk bersubsidi terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur. ”Itu hanya untuk antisipasi saja, siapa tahu dikemudian hari stok pupuk tidak mencukupi,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi B DRPD Sumenep Dwita Andriani meminta Dispertan sebagai leading sektornya untuk meminta kekurangan pupuk bersubsidi. Juga memperketat pengawasan.

Menurut Politisi PAN itu, kelangkaan pupuk bersubsubsidi itu terjadi karena banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Dia mencontohkan, pupuk bersubsidi khusus untuk Kabupaten Sumenep, namun dalam realisasinya dijual sampai lintas kabupaten. ”Itu harus diawasi dengan maksimal, sebab hampir semuanya dibalik pendistribusian itu banyak yang suka mengambil keuntungan,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Diskop Harus Punya Data Base UMKM

PEMBIBITAN KETELA MANGO. Petani merendam batang ketela jenis mango untuk pembibitan di kolam yang sudah diberi pupuk di Nganjuk, Jawa Timur. Sejumlah kelompok tani di wilayah Nganjuk yang memiliki lahan pertanian terbatas memilih menanam ketela jenis mango karena ongkos tanam dan pembibitan sangat murah serta tahan terhadap cuaca ekstrim.

SUMENEP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep meminta Dinas Koperasi mendata ulang seluruh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pasalnya, salah satu faktor tidak tersentuhnya UMKM diduga karena Dinas Koperasi dan UKM tidak memiliki data valid.

“Saya yakin, Dinas Koperasi tidak memiliki data valid, maka benar jika UMKM tidak berkembang itu dianaktirikan, bahkan tak tersentuh sedikitpun. Silakan lihat, seperti penjual pentol, bakso, rujak dan yang lainnya itu pasti berjalan sendiri-sendiri. Karena mereka tidak pernah dikumpulkan atau didata oleh dinas terkait,” kata Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi, Rabu (16/4).

Jika para penjual bakso, rujak, pentol dan para usaha mikro lainnya dikumpulkan dan didata, maka tidak akan ada yang merasa dianaktirikan. “Mereka tidak pernah diajak bicara oleh dinas terkait, sehingga hidup mereka nafsi-nafsi, sebab tidak terorganisir. Oleh karena itu,

Diskop harus melakukan pendataan terhadap para UMKM, biar jelas dan bantuan itu tepat sasaran,” tegasnya.

Bambang yakin, jika mereka terorganisasi dan datanya jelas, maka akan diketahui berapa jumlah UMKM yang tidak mampu. Termasuk juga akan tahu, berapa jumlah UMKM yang mengalami perkembangan. “Pedagang pentol itu berapa, bakso juga berapa, yang jual rujak berapa dan UMKM yang lain. Sehingga jelas statusnya,” tambahnya.

Menanggapi bantuan Rp 1 juta yang dikucurkan kepada beberapa UMKM yang ada, kata Bambang itu tak efektif. Karena dana itu hanya stimulan saja.

“Saya kira yang penting adalah pembinaan berkelanjutan kepada mereka, sehingga semua UMKM itu bisa diawasi. Jika ada kegiatan, mereka bisa diberikan pelatihan tentang cara merawat dan mengelola usahanya itu,” terangnya.

Bahkan Bambang sedikit menyangsikan tentang penerima bantuan itu. “Jika boleh

saya tanya, dinas tahu tidak, siapa saja yang mendapat bantuan itu, lokasi usahanya dimana, termasuk atas nama siapa hingga berapa penghasilan mereka tiap hari. Saya yakin, bantuan itu hanya sekadar sampai, tetapi tidak tahu perihal UMKM tersebut,” tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Sumenep, Imam Trisnohadi mengaku tidak pernah menganaktirikan semua UMKM di Kabupaten Sumenep. “Semuanya sudah kami bantu kok. Baik UMKM yang sudah berkembang maupun UMKM yang tidak mampu.

Cuma kalau tidak maksimal saya akui, karena dana kami terbatas. Sebab kalau UMKM itu dapat jatah dana dari Provinsi,” katanya.

Ketika ditanya lebih jauh soal bantuan itu, kata Imam, pihaknya telah mengucurkan dana Rp 1 juta per UMKM. “Kurang lebih 200-an UMKM yang telah kami bantu. Bantuan itu Rp 1 juta per UMKM,” jelasnya. =SYAMSUNI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 17 APRIL 2014 | No. 0344 | TAHUN III

DUGAAN PENILAPAN BSM

Kakankemenag Mengaku Tak Tahu

SALAH CETAK. Siswa Jurusan IPS SMAN 1 Sumenep sedang mengerjakan soal ujian nasional, Rabu (16/4). Pada hari terakhir UN dengan mata pelajaran bahasa Inggris, Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) salah cetak.

LJUN Salah Cetak 114 Siswa Tak Ikut Ujian Nasional 2014 SUMENEP – Pada hari terakhir pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2014, Rabu (16/4), Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) pada mata pelajaran bahasa Inggris salah cetak. Kesalahan tersebut tampaknya merata di sejumlah daerah di Sumenep di sekolah menengah atas dan madrasah aliyah jurusan IPS. Salah cetak LJUN tersebut terjadi pada kolom pilihan gandanya yang hanya sampai "D", padahal di naskah soal pilihan jawaban sampai "E".

Infomasi yang dihimpun Koran Madura, kesalahan tersebut sedikitnya terjadi di SMAN 1 Sumenep, SMAN 2 Sumenep, SMAN 1 Lenteng, SMAN 1 Bluto, SMAN 1 Ambunten, MA 1 Annuqayah Kecamatan Guluk-guluk, MA Annawari Kecamatan Bluto MA Mambaul Ulum dan SMA Pesantren Al-In'am di Kecamatan Gapura, pada jurusan IPS. Kepala SMAN I Sumenep Moh Sadik menjelaskan, tidak semua siswa menerima LJNU salah cetak.

Salah cetak itu hanya terjadi pada jurusan IPS. Sementara untuk jurusan IPA tidak ada masalah. Untuk SMK juga tidak ada kesalahan.

“Kesalahan cetak itu karena pada jurusan IPS, LJUN itu mestinya terncantum kolom ABCDE. Ternyata faktanya naskah UN itu pada option E tidak tercantum dan hanya tercantum ABCD saja.

Ini yang sempat membuat panik siswa karena jawaban atas naskah UN ini akan menetukan lulus tidaknya siswa tersebut dalam mengikuti ujian nasional,” katanya.

Sadik mengaku langsung berkoordinasi dengan pihak Disdik Sumenep. Sesuai petunjuk Disdik Sumenep setelah dilaporkan ke Disdik Provinsi Jatim, maka sekolah-sekolah yang siswa menerima LJUN salah cetak, bisa

mengisi di sebelah kolom D dengan cara dihitamkan.

“Jadi kalau jawaban yang benar ternyata ada pada kolom E, sementara di naskah UN tidak tercantum kolom E, maka disebelahnya option D yang kosong itu langsung bisa dihitamkan.

Selain itu solusi lainnya pengawas ruangan juga harus menuliskan berita acara tentang beberapa LJUN yang tidak terdapat option E-nya,” katanya kepada Koran Madura.

Setelah pengawas menuliskan berita acara, lantas dilanjutkan dengan menuliskan nomor peserta ada berapa saja yang naskah UN-nya tidak ada option E-nya itu. Sekolah sebagai penyelenggara UN harus membuat berita acara resmi ke Disdik Sumenep yakni rayon. Dalam berita acara itu akan memuat data-data siswa. data-data LJUN yang tak ada option E-nya itu.

Dalam berita acara itu, jelas Sadik, juga ditandatangani oleh pengawas dari perguruan tinggi.

Dan LJUN bermasalah atau salah cetak yang dikerjakan oleh siswa itu nantinya akan diganti dengan LJUN baru di Disdik Provinsi Jatim.

Tak Ikut UN Pada tahun ini, sebanyak 114 siswa sekolah menengah atas (SMA) dan yang sederajat di Kabupaten Sumenep tidak mengikuti ujian nasional (UN). Kabid Pendidikan Menengah pada Dinas

Pendidikan (Disdik) Sumenep Nurul Hamzah, Selasa (15/4) menjelaskan dari 114 siswa yang tidak ikut UN itu 58 di antaranya karena menikah, dua sakit, 37 mengundurkan diri, dua meninggal dunia, dan 15 tanpa keterangan.

"Jadi, dari 11.634 peserta UN yang masuk dalam daftar nominasi tetap itu yang tidak ikut UN sebanyak 114 siswa. Artinya sekitar 95 persen siswa yang ikut UN," kata Nurul. Ia mengungkapkan, sebagian besar siswa yang tidak ikut UN dikarenakan menikah/ kawin, mengundurkan diri dan tanpa keterangan.

Akan tetapi, sambung dia, bagi siswa yang tidak ikut tanpa keterangan, Disdik masih akan melakukan pengecekan. Jika nantinya ada keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan, maka mereka masih bisa mengikuti ujian susulan.

Nurul menambahkan, sebenarnya sesuai dengan ketentuan, peserta yang boleh ikut UN susulan hanya berlaku bagi siswa yang sakit.

"Itu pun masih dilihat kesehatannya. Kalau memungkinkan bisa ikut UN, ya kita laksanakan ujian di rumah sakit. Kalau tidak, boleh ikut ujian susulan," terangnya.

Berdasarkan ketentuan, UN susulan akan digelar sejak tanggal 22 hingga 25 April 2014.

Peserta Ujian Nasional tingkat SMA sederajat di Kabupaten Sumenep tahun 2014 ini sebanyak 11.634 siswa, termasuk peserta kejar paket C, yang terbagi untuk Kecamatan daratan sebanyak 9.619 siswa, dan di kecamatan kepulauan sebanyak 2.015 siswa.

Pelaksanaan Unas tersebut melibatkan 1.072 pengawas ruangan. =ALI RIDHO/ANT/MK

SUMENEP – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Sumenep Moh. Shodik mengaku tidak tahu atas temuan Sumenep Corruption Watch (SCW) tentang bantuan siswa miskin (BSM) 2013 yang diduga tidak terealisasi dengan baik. ”Belum ada laporan terkait temuan dugaan itu,” ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (15/4). SCW menemukan sedikitnya lima lembaga pendidikan yang BSM-nya tak cair secara utuh. Kepala madrasahnya diduga menilap bantuan tersebut.

Meski belum mendapatkan laporan terkait dugaan penggelapan dana BSM tersebut, Shodik mengaku akan menelusurinya. Jika kemudian terbukti dan melibatkan pegawai Kankemenag, pihaknya tidak segan-segan untuk memberikan tindakan tegas.

Kemarin, siswa Madrasah Aliyah Mambaul Hikmah Desa Sera Barat, Kecamatan Bluto, mengeluhkan dirinya sudah dikeluarkan dari sekolah dan tidak pernah menerima BSM. “Kabarnya, nama saya dicoret,” kata M. padahal, dirinya sudah pamit dan diizinkan.

Menurut M, pihak sekolah memberitahukan kalau dana BSM itu tidak mau dicairkan dengan alasan akan dipergunakan untuk keperluan lain.

Bahkan tidak hanya dana BSM miliknya saja yang tidak dicairkan oleh kepala sekolah, tapi juga ada siswa lain yang mengalami hbelum bisa dimintai komentar.

Sementara Kepala MA Mambaul Hikmah, Hazmi, saat dihubungi melalui saluran telepon tak merespons, pesan pendek juga tak dibalas. =JUNAEDI/MK

SELEKSI KOMISIONER KPU

Rektor Unija Mundur Sebagai Timsel KPU Sumenep - Rektor Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep Alwiyah mengundurkan diri sebagai anggota tim seleksi (timsel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, karena alasan tugas kampus.

"Kabarnya Ibu Alwiyah mendapatkan tugas mendadak dari kampusnya untuk mengikuti kegiatan di luar negeri, sehingga ia memilih untuk mengundurkan diri sebagai anggota timsel," kata Ketua Timsel Rekrutmen Anggota KPU Sumenep Ibnu Hajar, Rabu (16/4).

Surat pernyataan pengunduran diri Rektor Unija Sumenep telah disampaikan pada tanggal 15 April 2014 kepada koordinator tim dan kini keanggotaan timsel rekrutmen KPU Sumenep tinggal 4 orang.

Namun, menurut Ibnu Hajar, berkurangnya anggota timsel itu tidak akan berpengaruh pada kinerja timnya dalam melakukan

seleksi komisioner KPU Sumenep, karena pengunduran diri Rektor Unija itu telah disampaikan ke Timsel Jawa Timur dan dalam waktu dekat akan ditunjuk penggantinya.

"Kita masih menunggu pengganti yang ditentukan oleh Timsel Jatim karena yang menetapkan Timsel KPU kabupaten adalah Timsel Jatim," terangnya.

Sesuai ketentuan, pelaksanaan seleksi administrasi calon anggota KPU Sumenep akan dilaksanakan pada tanggal 26 April 2014, kemudian tes tulis tanggal 30 April, tes kesehatan 1 Mei, tes psikologi 4-9 Mei dan tes wawancara tanggal 16 Mei 2014.

Pelaksanaan rekrutmen calon anggota KPU tingkat kabupaten ini serentak se-Jawa Timur.

Sedangkan pelantikan lima orang anggota KPU yang baru nantinya akan digelar pada tanggal 12 Juni 2014. =ABDUL AZIZ/ANT

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda Nopol: M 6666 WT, An: RIEVKA JUNAEDI PUTRI, Jl. Raya Lenteng Perum Graha Sonea 14, RT/RW: 001/001, Desa Batuan, Kec. Batuan Kab. Sumenep.

Merk Ninja RR Kawasaki, Tahun 2013 m warna kuning, Noka: MH4KR150PDKP44458, Nosin: KR150KEPB6016. Hilang 27 maret 2014

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 17 APRIL 2014 | No. 0344 | TAHUN III

E

KASUS KDRT

Lenteng Daerah Rawan SUMENEP - Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Kabupaten Sumenep melansir, Kecamatan Lenteng termasuk daerah yang cukup parah kasus kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan terhadap anak.

Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak BPMP-KB Kabupaten Sumenep, Sri Nurhayati, mengatakan, dari banyaknya kasus KDRT yang ditangani, Kecamatan Lenteng masuk zona merah. “Iya, setiap tahun sudah dipastikan, dari Kecamatan Lenteng terjadi kasus kekerasan.

Terutama di Ellak Deje,” katanya, Rabu (16/4) kepada Koran Madura.

Namun, kasus kekerasan yang tejadi selama kurun waktu 2012 hingga akhir Tahun 2013 di Kabupaten Sumenep cenderung menurun. Kurang lebih 30 persen. Sebab berdasarkan grafik di BPMP, tahun 2013 ada 62 kasus kekerasan. Sementara khusus tahun 2012 berjumlah 111 kasus.

“Jadi, cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya.

Penurunan ini, karena sejak

2012 kami lalukan sosialisasi ke beberapa daerah, terutama daerah yang masih rawan terjadinya kasus KDRT. Termasuk masyarakat sudah mulai bisa membedakan,” jelasnya.

Menanggapi banyaknya kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, kata Sri, pihaknya juga sudah mulai pasang badan untuk membuat program. Tetapi ia tidak menampik jika BPMP juga mengalami banyak kendala, salah satunya, masyarakat banyak tak melapor ketika ada kejadian seperti kekerasan dan pemerkosanaan.

“Entahlah, kami juga tidak tahu alasannya. Karena meningkat atau menurunnya angka KDRT itu bukan karena kita sukses, tetapi karena masyarakat cenderung tidak melapor. Mungkin hanya diselesaikan secara kekeluargaan. Padahal kasus itu

Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak BPMP-KB Sumenep Sri Nurhayati saat diwawancarai wartawan di ruang kerjanya, Rabu (16/4).

bukan main-main, tetapi cukup serius, sebab bukan hanya mengancam fisik, tetapi juga psikis si korban,” jelasnya.

Pada tahun 2014 BPMB-KB hanya satu laporan, yakni kasus kekerasan yang tetjadi Kalianget Timur. “Itupun baru kemarin,” tambahnya.

Sementara faktor yang dominan memicu kasus KDRT tersebut, kata Sri masih sama seperti kemarin, yakni faktor ekonomi,

walaupun masih ada faktorfaktor lain. “Tetapi yang dominan itu adalah faktor ekonomi. Ada juga faktor pendidikan yang rendah,” jelasnya.

Untuk meminimalisir kasus KDRT, kata Sri, tdiak bisa hanya dibebankan kepada BPMP-KB, tetapi harus dengan cara berjamaah, baik tokoh masyarakat, kiai, orang tua maupun para pemuda.

“Termasuk dalam hal mencip-

Dispertan Kembali Gelar Serap Aspirasi NGOPI BARENG. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sumenep Bambang Heriyanto, Bupati A. Busyro Karim, Ketua DPRD Imam Hasyim saat menghadiri serap aspirasi yang dibingkai ”Aplikasi Ngopi Bareng Bersama Bapak Bupati Sumenep” Di BPP Kecamtan Ambunten, Rabu (16/4).

SUMENEP – Bupati Sumenep A. Busyro Karim merespons baik program serap aspirasi yang dicanangkan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Dispertan) setempat. Sebab, serap aspirasi tersebut bersentuhan langsung dengan petani.

Rabu, (16/4) serap aspirasi yang dikemas dengan acara Ngopi Bareng Bupati ditempatkan di BPP Kecamatan Ambunten. Hadir pada kesempatan itu, Bupati A. Busyro Karim, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Bambang Irianto, dan Ketua DPRD Imam Hasyim, sejumlah kepala SKPD, dan camat Ambunten.

Pantauan Koran Madura, sejumlah perwakilan gabungan kelompok tani (gapoktan) di bawah binaan BPP Kecamatan Ambunten, tampak berdialog langung dengan Bupati A. Busyro Karim. Gapoktan meminta bupati menaruh perhatian besar kepada sektor pertanian, karena sebagian besar masyarakat Sumenep adalah petani.

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sumenep Bambang Heriyanto menjelaskan, dilaksanakan kegitan temu aspirasi untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah Sumenep dengan para petani. ”Kami yakin,

jika sering berjumpa, kami yakin bisa mempertahankan dan meningkatkan hasil produksi dari sektor tanaman pangan ini,” terangnya Pada tahun 2013, Disperta telah menggelar serap aspirasi di dua BPP, yakni BPP Kecamatan Bluto dan BPP Kecamatan Manding. Sementara serap aspirasi yang akan dilakukan pada tahun 2014 akan berpusat di tiga BPP, yakni BPP Kecamatan Ambunten, BPP Kecamatan Ganding, dan BPP Kecamatan Gapura.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim menilai program tersebut sangat bagus. Pihaknya yakin semua persoalan yang yang dialami petani bisa terselesaikan dengan jalan musyawarah. ”Saya optimis, jika ini terus dilakukan, maka bisa membangkitkan spirit petani,” tuturnya. =ADV/JUNAEDI

takan lingkungan yang mendidik, Diskominfo juga harus ikut mengawasi beberapa warnet yang ada, bahka bisa adakan operasioperasi. Sebab tertanya faktor pemerkosaan pengaruh IT itu juga ikut memperparah. Sehingga nantinya, Diskominfo memberikan jam khusus kepada para pemilik warnet,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Cabang Korp PMII Puti (Kopri) Sumenep, Khodaifah mengatakan bahwa BPMP harus punya formulasi program dalam meminimalisasi tentang kasus kekerasan. “Saya setuju menggalakkan sosialisasi, tetapi formulasi program itu harus dilakukan. Sebab tidak ada yang bisa menggaransi soal kekerasan itu, kapanpun bisa terjadi, terutama di desa-desa,” katanya.

Salah satu program itu, bisa mengarah kepada program pemberdayaan ekonomi kepada mereka. “Sebab faktor ekonomi itu memang menjadi penyebab yang cukup dominan dalam kasus KDRT. Sehingga jika ada program pemberdayaan ekonomi, saya yakin, KDRT itu bisa ditekan,” tandasnya. =SYAMSUNI/MK

Diskop Adakan Pelatihan Membuat Suvenir

PELATIHAN. Ketua TP PKK Kabupaten Sumenep Nur Fitriyana Busyro Karim saat memberikan sambutan pada acara Pelatihan Membuat Suvenir dan Undangan dari Pasir yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM, Rabu (16/4).

SUMENEP – Dinas Koperasi dan UKM Sumenep menyelenggarakan acara Pelatihan Membuat Suvenir dan Undangan dari Pasir, Rabu (16/4). Acara tersebut diikuti sebanyak 30 peserta yang terdiri dari para pelaku UMKM, anggota tim pengerak PKK, dan anggota Dharma Wanita Persatuan.

Acara tersebut untuk menciptakan daya saing bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Ketua TP PKK Kabupaten Sumenep Nur Fitriyana Busyro Karim menyambut baik acara tersebut untuk meingkatkan keterampilan pelaku UMKM. “Tujuannya tentu saja agar peserta punya skil khusus, sehingga mampu mencipatakan lapangan kerja baru dan peningkatan UMKM. Setidaknya ini dapat memacu kreativitas bagi pelaku UMKM di tengah serbuan bisnis besar,” Fitriyana.

Sementara pelatih yang didatangkan Sofi Mustika Sari, pemilik outlet Sofie Handmade Surabaya. =ADV/ALI RIDHO

KORAN MADURA FKORAN

Sampang

KAMIS 17 APRIL 2014 No. 0344 | TAHUN III

KAMIS 17 APRIL 2014 | No. 0344 | TAHUN III

MADURA

F

JALAN TERJAL UJIAN NASIONAL Dari Lambat Dikumpulkan Hingga LJUN Cacat SAMPANG- Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Kabupaten Sampang menemui jalan terjal mulai dari hari pertama, Senin (14/4) hingga hari terakhir, Rabu (16/4).

Pada hari pertama, sejumlah rayon pelaksana UN terlambat mengumpulkan Lembar Jawaban UN (LJUN) hingga dua jam lebih.

Di hari kedua, sejumlah aktivis Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sampang melakukan aksi protes persuasif dengan menyebar brosur terkait kecurigaan kecurangan UN. Dan pada hari ketiga, banyak LJUN cacat sehingga membuat siswa khawatir jawabannya tidak terkoreksi dengan benar.

Sesuai dengan prosedur, pelaksanaan UN harus selesai paling lambat pukul 12.30 WIB. Setelah itu, semua LJUN harus segera dikumpulkan dan disegel.

Itu untuk menghindari terjadinya kecurangan selama jeda antara pengumpulan LJUN sampai penyegelannya. Namun di Sampang, ada sejumlah daerah yang terlambat mengumpulkan LJUN hingga dua jam lebih. Bahkan hingga pukul 14.30 WIB masih ada LJUN yang belum rampung pengumpulannya sesuai dengan prosedur UN. Hal itu terjadi di sejumlah rayon wilayah utara pada hari pertama UN, Senin (14/4). Diantaranya, Kecamatan Banyuates, Ketapang, Robatal, Kedungdung, dan Kecamatan Omben.

Pantauan Tim Koran Madura, hingga pukul 14.30 WIB hanya ada 13 dari 45 sekolah penyelenggara UN se-Kabupaten Sampang

yang menyetorkan LJUN. Ditambah lagi, dalam ruangan pengumpulan LJUN Disdik Sampang tidak terlihat ada aparat keamanan. Di ruangan itu hanya ada tim independen. Padahal sesuai prosedur harus ada pihak kepolisian yang ikut berjaga dalam ruang pegumpulan LJUN. Anehnya lagi, Kabid Kurikulum Disdik Sampang Arief Budiansor malah menganggap sejumlah kejanggalan tersebut sebagai hal yang biasa. Menurutnya, jika lembaga yang dekat dengan Kantor Disdik Sampang memang tidak perlu ada pengamanan polisi karena LJUN sudah disegel rapi. ”Jadi tidak perlu ada polisi (jika LJUN sudah disegel, Red). Tim independen saja sudah cukup,” katanya enteng.

Sementara terkait keterlamabatan pengumpulan LJUN, Arif berdalih lantaran ada kendala di masing-masing rayon.

Terutama rayon utara yang jangkauannya memang jauh. Sehingga jarak tempuh yang jauh ke Kantor Disdik Sampang itu bisa menghambat kelancaran pengumpulan LJUN. ”Meski sudah selesai pukul 12.30 siang (pengerjaan UN), LJUN tidak ada masalah dikumpulkan sampai pukul 15.00 sore (kalau memang terkendala jarak tempuh, Red),” ujarnya santai.

miftahul ulum/ koran madura

TANPA KAWALAN POLISI: Ruangan pengumpulan LJUN UN di Disdik Sampang tampak tanpa pengawalan polisi, Senin (14/4).

cr1/ koran madura

KRITIK UN: Aktivis Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) membagi-bagikan selebaran kepada siswa/i setelah pulang melaksanakan Ujian Nasional (UN) di SMAN 1 Sampang, Selasa (15/4).

Selebaran Kecurangan Sementara itu, aktivis Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) membagi-bagikan selebaran berisi synopsis sebuah film yang mengkritik pelaksanaan UN yang dinilai sarat dengan kebohongan siswa dan sekolahnya, Selasa (15/4). Hal tersebut menjadi kritikan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) melalui film yang dibuatnya.

Kurang lebih tujuh aktivis DKR memberikan selebaran pada siswa yang baru saja pulang melaksanakan UN di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sampang dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sampang. Dalam selebaran berisi tentang sinopsis film berdurasi 38 menit itu, siswa diwarning tentang pelaksanaan UN yang dinilai tidak efektif karna ditengarai banyak pelanggaran dilakukan sekolah demi nama baik sekolah untuk meluluskan siswanya.

Moh. Iqbal Fatoni, Ketua DKR Sampang mengatakan, film itu menceritakan berbagai sisi kebohongan sekolah dalam pelaksanaan UN. ”Kami sebarkan puluhan selebaran tentang kritikan kami terhadap pelaksanaan

UN agar siswa bisa memahami kondisi UN yang semakin ketat,” jelasnya.

Menurutnya, pelaksanaan UN sangat tidak efktif. Apalagi dengan bertambahnya tingginya standar kelulusan UN bisa memotivasi pihak sekolah untuk melakukan kecurangan dalam pelaksanaannya. Sebab, pihak sekolah tidak mau ada siswanya ada yang tidak lulus UN karena akan berdampak pada nama baik sekolah.

Untuk itu, film yang dibuat DKR itu berisi cerita penolakan terhadap pelaksanaan UN. Sebab tidak berdampak baik terhadap siswa, malah sebaliknya.

Sehingga siswa terkadang harus menerima kunci jawaban dari sekolah. ”Kasus kecurangan sekolah saat UN sudah menjadi konsumsi publik. Sebab pihak sekolah tidak akan tinggal diam, tapi membantu siswanya dalam mengikuti UN,” ktanya.

LJUN Cacat Sedangkan di hari terakhir UN, Rabu (16/4), sejumlah siswa peserta UN yang tersebar di Sampang sempat mengalami kekhawatiran lantaran men-

erima LJUN cacat cetak untuk mata pelajaran tertentu. Di SMA 4 Sampang, misalnya, sejumlah siswanya menerima LJUN yang kurang opsi E untuk mata pelajaran Bahasa Inggris.

Menurut Kepala SMA 4 Moh. Mudhari, ada tiga siswa yang menerima LJUN tanpa opsi E pada mata pelajaran Bahasa Inggris. Padahal dalam soalnya opsi jawaban yang tersedia mulai A sampai E. Hal itu kemudian diantisipasi dengan penambahan sendiri opsi E setelah berkoordinasi dengan pihak Kemendikbud. ”Karena ada intruksi dari pusat yang tidak ada opsi E ditambah sendiri dilembar jawabannya,” jelasnya.

Kepala Bidang Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Arief Budiansor menambahkan, setelah penambahan sendiri opsi E pada mata pelajaran tertentu itu harus disertai dengan berita acara terkait lembar jawaban yang salah. ”Seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur memang ada yang kurang, namun itu tidak sama kasusnya di setiap daerah,” katanya. =MIFTAHUL ULUM/ CR1/ LUM

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 17 APRIL 2014 | No. 0344 | TAHUN III

KRIMINALITAS

Muaffan Terlibat Kasus Penipuan CPNS SAMPANG - Kabar ditahannya calon anggota legislatif (caleg) petahana dari Partai Bulan Bintang Muaffan dibenarkan Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar. “Yang bersangkutan dilakukan penahanan karena melakukan tindak pidana penipuan CPNS,” ucapnya, Rabu (16/4).

Pada tahun 2011, anggota Komisi D DPRD Sampang itu menjanjikan seseorang untuk jadi CPNS. Orang yang dijanjikan menjadi abdi negara telah menyerahkan uang Rp 50 juta kepada Muaffan. Karena sampai tahun ketiga Muaffan tidak bisa memenuhi jan-

jinya, korban lapor ke polisi.

“Kita sudah mendapatkan izin dari Gubernur Jatim sehingga kami tahan, korban lapornya baru sekarang karena dijanjikan ternyata tidak masuk jadi CPNS. kita tindaklanjuti dan kita ajukan izin satu bulan dulu kepada Gubernur, dan ada tembusan kepada Ketua DPRD Sampang,” jelasnya.

Tentang jumlah korban, Imran menuturkan, saat ini baru satu korban yang telah melaporkan kepada pihak kepolisian. “Atas dasar itulah kita tahan, karena sementara ini baru satu korban yang melaporkannya,” tuturnya. =RYAN HARIYANTO/MK

PELAYANAN ASAL-ASALAN

Pasien BPJS Dirawat di Kelas yang Lebih Rendah SAMPANG– Aktivis Dewan Kesehatan Rakya (DKR) mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang, Rabu (16/4).

Mereka menuntut pihak rumah sakit untuk benar-benar memperhatikan pasiennya.

Dan dalam pelayanan yang terkesan kurang, juga tanpa berkoordinasi memindahkan Khotiah (34) warga Desa Daleman Kecamatan Kadungdung Sampang, pasien yang dibiayai Badan Penyelenggara Jamainan Sosial (BJPS) yang seharusnya mendapat kamar kelas 2 angrek malah ditempatkan di kelas 3.

Imam Asari meminta pihak rumah sakit harus profesional, jika pasien sudah mendapatkan kamar kelas 2 angrek dari BJPS, jangan ditaruh di kelas 3. ”Dan mereka menuntut haknya yang telah didapatkan dari BJPS,” je-

G

PPK KOTA SAMPANG

Saksi PBB Protes Hasil Rekapitulasi SAMPANG – Rapar rekapitulasi suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Sampang diwarnai aksi protes.

Saksi dari Partai Bulan Bintang (PBB) menuding suara PBB ada yang dihilangkan.

Suasana rapat semakin memanas saat Moh Hotib, saksi PBB, tetap berdiri pada argumentasinya, meskipun Ketua Panwascam Kota Abd Aziz sudah memberikan solusi dengan akan ditindaklanjuti.

Moh Hotib mengatakan, perhitungan di tingkat PPS di Desa Gunung Maddah Kec/Kota Sampang menyebutkan bahwa jumlah perolehan suara caleg PBB di DPRD sebanyak 1.428 suara. Namun, ketika rekapitulasi di tingkat PPK suara perolehan menjadi 1.329 suara.

Dirinya menduga, suara caleg PBB masuk ke caleg partai lain. Pasalnya, perolehan caleg Partai Gerindra tidak sama dengan di formulir D1 yang dimiliki saksi PBB. “Kalau masalah D1 ini kan tidak hanya menghitung nama, tapi langsung perolehan satu desa,” tegasnya.

Ketua PPK Kota Sampang Ahmad Nurul Hidayat mengakui adanya perselisihan surat suara.

Namun, pihaknya tidak berani memastikan bila hal tersebut dinyatakan sebagai pembengkakan suara parpol tertentu.

Untuk selanjutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan panwascam untuk mengkroscek data model C1 sebagaimana yang dipermasalahkan tersebut.

“Memang ada selisih suara, makanya kalau formulir D1 ini tidak

lasnya.

Menurutnya, mereka kecewa karena tidak ada konfirmasi kepada pasien tentang penempatan itu, tiba-tiba diletakkan ke kelas 3 sama kepala ruangan, malah kepala ruangan beralasan tempatnya ful. ”Setelah menemui bagian Humas malah mereka menyakan kembali tentang pasien, berarti tidak ada koordinasi pemindahan pasien,” ungkapnya.

Edi Junaidi menambahkan, mereka sangat kecewa dengan pelayanan RS, karna meraka sempat menunggu lima jam untuk ditemui, dan kami hanya meminta untuk segera dipindah. ”Dan ini biar terkesan tidak dibuat mainan sama pihak rumah sakit, untuk melayani pasien-pasien yang lain,” tambahnya. =CR1/ LUM

ada kesesuaian kita akan kroscek model C1-nya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panwascam Kota Sampang Abdul Azis menjelaskan pihaknya akan merekomendasikan kepada PPK untuk mengkroscek formulir C1.

Hal itu untuk mengkonfirmasi keabsahan data dari kedua kubu (PBB dan Gerindra). Jika masih menemui jalan buntu, maka pihaknya terpaksa akan melakukan pembongkaran kotak suara untuk menjelaskan secara detail terhadap semua pihak.

“Nanti kita akan rekomdasikan kepada PPK untuk memberikan penjelasan, tapi jika keduanya masih merasa tidak puas, nanti akan kita bongkar kotak suara, karena demi menjaga kondusifitas,” katanya. =RYAN HARIYANTO/MK

REKAPITULASI. Saksi dari Partai Bulan Bintang (PBB) Moh Hotib protes kepada Ketua Panwascam Kota Sampang Abd Aziz saat rekapitulasi suara, Rabu (16/4).

PESERTA UN

Bisa Jadi Hanya 90 Persen yang Lulus SAMPANG- Sudah hari ketiga para siswa sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat menjalani ujian nasional (UN), kesiapan moral dan mental sudah banyak disiapkan, mulai istighasah bersama sampai ada yang mengadakan acara selamatan. Namun upaya-upaya tersebut tidak menjamin bahwa siswa/i tersebut bisa lulus UN. Meskipun persiapan sudah dimatangkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang,

mulai dari keamanan penyimpanan soal-soal ujian sampai dengan antisipasi kebocoran soal UN akan tetapi saat pelaksanaanya hasilnya tidak semulus yang diperkirakan.

Kepala Bidang Kurikulum dan Mutu Disdik Sampang Arief Budiansor menanggapi terkait persiapan dan antisipasi kebocoran soal UN untuk tingkat SMA dan sederajat, pihaknya mengakui sudah optimal dalam melakukan

tugas tersebut. Untuk UN tahun ini pihaknya hanya memfokuskan untuk nilai maksimal terhadap siswa dan siswi yang menjalani ujian. “Pencapaian yang kita target yaitu nilai yang maksimal pada UN tahun ini,” tegasnya.

Sementara saat disinggung mengenai kelancaran UN, Arief menegaskan, bahwa sejak awal pelaksanaan hingga hari terakhir, UN di Sampang tidak ada masalah meskipun ada sedikit kendala

tapi kami sudah menanganinya,” tegasnya kepada Koran Madura, Rabu (16/4).

Akan tetapi ketika ditanya persentase kelulusan tingkat SMA, Arief mengaku tidak mamasang target kelulusan mencapai 100 persen untuk UN tingkat SMA dan sederajat yang dimulai sejak tanggal 14 hingga 16 April ini. Untuk UN tahun ini pihaknya tidak menargetkan kelulusan secara sempurna meski di tahun

sebelumnya kelulusan mencapai 100 persen. “Kalau kelulusan 100 persen memang menjadi harapan, tapi untuk saat ini mungkin hanya 90 persen,” ujarnya.

“Sekarang kan penilainnya tidak terfokus pada hasil ujian, melainkan nanti ada penggabungan dengan nilai raport yaitu 60 persen nilai raport ditambah 40 persen nilai UN. Jadi saya rasa tidak sulit untu siswa untuk lulus sekolah,” imbuhnya. =CR2/LUM

H

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 17 APRIL 2014 | No. 0344 | TAHUN III

Nelayan Tak Melaut

SAMPAN: Puluhan sampan milik nelayan Desa Camplong bersandar di pantai, Rabu (16/4).

SAMPANG- Cuaca yang tak menentu membuat sebagian nelayan tradisional Kecamatan Camplong terpaksa berhenti melaut. Karena sebagian para nelayan Desa Camplong Kecamatan Camplong beranggapan bahwa hasil tangkapannya tak akan sepadan dengan modal yang dikeluarkan. Cuaca saat ini jelas jika dibuktikan dengan data BMKG yang menunjukkan bahwa awal musim kemarau jatuh pada bulan Mei mendatang.

Juhairi (40) mengungkapkan bahwa kondisi seperti ini akan rawan kecelakaan laut, Juhairi juga mengakui meskipun warga

PERKEBUNAN

FASILITAS UMUM

cr2/ koran madura

Sementara itu Mat Tahe (35) nelayan lain menuturkan, perubahan angin saat ini mengakibatkan puluhan nelayan lokal terpaksa memilih berhenti, karena mereka khawatir keselamatannya terancam saat menangkap ikan.

Menurutnya, Selain itu juga cuaca saat ini dapat menghambat produksi ikan karena nelayan tidak berani mengambil resiko tinggi jika mereka memaksa berangkat melaut, selain itu hasil tangkapan semakin sulit. “Jika berangkat resikonya pada hasil dan juga pada jaring kita yang sering nyangkut di karang,”ungkapnya. =CR2/ LUM

Dermaga Taddan Tak Terawat

Budidaya Tebu Belum Maksimal SAMPANG- Banyak yang mengatakan bahwa menanam pohon tebu sangatlah mudah.

Akan tetapi ketika dipastikan di lapangan, banyak warga yang menanam pohon tebu masih belum menguasai teknik budidaya pohon tebu yang baik.

Hal tersebut dibuktikan dengan daun pohon tebu yang menguning serta banyak juga dijumpai rumput-rumput liar yang tampak dibiarkan begitu saja.

Selain itu juga, produksi tanaman tebu di Sampang masih belum maksimal karena masih banyak para petani yang enggan menanam tebu, dikarenakan proses budidaya tanaman tebu memerlukan waktu hingga 10 bulan. Ditambah lagi modal yang dikeluarkan sangat tinggi dan perawatan lahan dari tumbuhan liar yang patut juga diperhatikan.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sampang Singgih Bektiono mengakui bahwa produksi tebu di Sampang masih belum berhasil karena minat masyarakat untuk menanam tebu masih kurang.

Menurutnya, warga Kabupaten

di sini sedikit yang mengalami kecelakaan tapi tidak menutup kemungkinan apabila warga tetap melaut akan tetap sedikit hasil ikan yang ditangkapnya. “Warga di sini memilih memarkir sampan-sampan mereka, ketimbang melawan ombak,” ujarnya kepada Koran Madura, Rabu (16/4).

Juhairi juga menuturkan, perubahan musim angin saat ini sulit diperkirakan, kini angin disertai gelombang masih berpotensi untuk muncul lagi sehingga menyulitkan bagi warga. “Ombak yang datang tiba-tiba membuat perahu nelayan rawan kecelakaan laut,” ujarnya.

Sampang masih baru memulai untuk membudidaya tebu. “Untuk budidaya tebu, masyarakat masih awam. Beda dengan menanam pohon lainnya,”ujarnya kepada Koran Madura, Rabu (16/4).

Singgih juga mengakui bahwa lahan produksi tebu di Sampang saat ini masih minim yaitu hanya mencapai 1.500 hektar dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang kecuali Kecamatan Sokobanah dan Karang Penang.

“Dua kecamatan tersebut masih belum ada yang melaporkan adanya penanaman pohon tebu,” ujarnya.

“Kondisi saat ini masih jauh dari harapan pemerintah yakni pengembangan tebu idealnya yaitu 5000 hektar,” imbuhnya.

Singgih juga menambahkan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pengembangan lahan tebu, karena produksi tebu ini jika berhasil akan berdampak terhadap peningkatan optimalisasi potensi sumber daya alam lokal serta mendukung pencapaian swasembada gula nasional. =CR2/LUM

cr2/ koran madura

SAMPANG- Dermaga yang berada di Desa Taddan, Kecamatan Camplong terlihat tidak terawat dan kondisnya sudah rusak, Rabu (16/4). Dermaga tersebut merupakan tempat bersandarnya kapal yang mengangkut barang.

Dari hasil pantauan Koran Madura, kondisi dermaga dan jalan beraspal yang mengelupas dan berlubang kini sangat memprihatinkan, dan bangunan yang tidak berkelanjutan. Mustofa (29) warga Taddan mengatakan, dermaga biasanya dari kondisi fisiknya bagus dan jalanya yang beraspal. ”Ini malah sudah rusak dan sudah hancur aspalnya,” jelasnya. ”Dermaga itu tidak tahan lama, malah sekarang sudah hancur aspalnya, ini kan dibuat asl-asalan pembangunananya.

DERMAGA: Kondisi dermaga yang tidak ada perawatan, Rabu (16/4).

Dimana-mana dermaga lengkap dengan pembatasananya. Seharusnya pemerintah bisa mengatasi hal yang demikian, bukan hanya dibangun dan dibiarkan tidak ada perawatan,” imbuhnya.

Rahman (45) nelayan Pelabu-

han ini merupakan aset yang sangat bagus. Sayang kalau dibiarkan terlantar dan tak dirawat. ”Seharusnya diperhatikan dengan baik sehingga tidak terkesan mubazir hanya karena pengelolaan yang tidak bagus,” tambahnya. =CR1/ LUM

DUGAAN TPS FIKTIF

Bawaslu Belum Beri Kesimpulan – Sekalipun Sampang Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Provinsi Jawa Timur, Selasa (15/4) telah mengunjungi dua tempat pemungutan suara (TPS) yang diduga fiktif di Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, namun hingga saat ini Bawaslu belum bisa menyimpulkan hasil kunjungannya.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang Addy Imansyah mengatakan, dugaan dua TPS fiktif sudah menjadi kewenangan Banwaslu Provinsi Jawa Timur. Pihaknya kini menunggu hasil kroscek dan rekomendasi Bawaslu apakah memang benar ada TPS fiktif atau tidak.

“Nanti segala keputusan terserah dari Banwaslu, karena sekarang sudah ditangani oleh Banwaslu Provinsi, tetapi kita hanya punya kesimpulan diinternal saja, dan sampai saat ini belum ada informasi rekomendasi terkait hal yang dimaksud,” ucapnya. Rabu (16/4).

Kesimpulan Panwaslu Sampang sendiri, dugaan dua TPS fiktif tidak benar. Menurutnya, di TPS yang dimaksud hanya terjadi kesalahan secara prosedural yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 5 tahun 2013, karena lokasi kedua TPS 8 dan TPS 10 jaraknya sangat berdekatan.

“Kami memberikan pemahaman kalau masalah TPS fiktif itu

tidak ada dilapangan dan tidak ada pelaksanaan serta tidak ada DPT, tetapi ketika dikroscek di sana bahwa ada hak suara. Ternyata, dari hasil klarifikasi bahwa dikatakan TPS fiktif tersebut kurang memenuhi unsur, karena TPS-nya ada pemilihnya juga ada, hanya pelaksanaan tidak sesuai,” jelasnya.

Awal ditemukannya dugaan TPS fiktif di Desa Bire Barat Kecamatan Ketapang itu berdasarkan laporan dari salah satu masyarakat berinisial TM, kepada Panwaslu setempat. Sehingga, panwaslu melaporkan hal yang dimaksud kepada Banwaslu Provinsi Jawa Timur. =RYAN HARIYANTO/MK

HKORAN Pamekasan Sumenep PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Lapsus

KAMIS 17 APRIL 2014 | No. 0344 | TAHUN III

KAMIS 17 APRIL 2014 No. 0344 | TAHUN III

Berkursus pada Singapura Salah satu yang menjadikan bangsa ini terpuruk adalah hukum yang tidak bisa tegak. Pembiaran atas pelanggaran yang terjadi berlangsung bersamaan dengan terusmenerusnya ketidakpatuhan pada aturan. Bahkan, begitu terbiasanya melakukan kealpaan pada hukum, rakyat dijaga aparat, di berbagai tempat.

Situasi ini mengingatAbrari kan pada cerita seseorang Caleg PDI Perjuangan saat ketinggalan notebook di kereta yang ditumpangi.

Begitu turun di stasiun, penumpang itu melapor ke petugas. Petugas yang menerima laporan itu meminta pelapor menunggu sekitar 15 menit. Seperempat kemudian notebook yang tertinggal di kereta kembali ke pangkuannya. Kisah lain di negeri ini ketika penumpang membawa notebook di pundaknya. Tanpa harus ketinggalan, notebook di pundaknya itu lenyap, hilang, meski ia telah melapor kepada petugas.

Oleh karena itu, tindakan sewenang-wenang yang tidak hadir di TPS untuk memilih dan mementukan masa depan bangsa melalui laku politik sejauh ini mengalami pembiaran. Termasuk, pemerintah membiarkan pemilih dan yang akan dipilih melilitkan dana politik. Pada konteks ini, hukum tidak mengatur dan seakan-akan kejadian itu lumrah. Padahal, pembiaran ini dapat merongrong kredibilitas bangsa dan memungkin wajah depan bangsa menjadi OTB, organisasi tanpa bentuk, suatu hal yang berbeda dengan Singapura.

Konstruk ini sama sekali berbeda dengan Singapura. Puluhan mata waspada menyambut begitu penumpang turun dari kereta. Mata-mata itu bernama close circuit television (CCTV) yang terpasang di setiap penjuru. Di stasiun Kallang, CCTV terasa mengintimidasi. Di setiap kota besar mata-mata itu waspada serupa di London, Amsterdam, Brussels, dan Paris. Di Singapura, seseorang seperti manusia di dalam rumah kaca serupa Minke yang diawasi Pangemanan Rumah Kaca, karya Pram.

Tetapi dengan penegakan aturan ini, Singapura termasuk satu dari sepuluh negara paling aman di dunia setara Jepang dan New Zealand. Selain aman, negeri ini juga tertib. Para pengguna jalan misalnya, seperti di-remote, harus menunggu lampu hijau untuk melintas jalan raya. Pengendara mobil segera berhenti ketika ada orang menyeberang meski mobil tersebut boleh lewat terus. Di berbagai penjuru bersih, tertib, dan rapi. Suatu hal yang berbeda dengan Indonesia, negara dimana warga seakan bebas membuang sampah di sembarang tempat.

Menurut caleg PDI Perjuangan Abrari, dalam hal pemilu, sudah saatnya negara memaksa warganya untuk memilih. Jika negara tidak tegas, menurut lulusan magister psikologi Untag Surabaya ini, wajah negara secara politik dan sketsa lainnya tidak akan berubah. “Boleh jadi, pembiaran yang serba tidak jelas ini jangan-jangan bahasa lain bahwa sesungguhnya pemerintah tak sanggup lagi. Jika ini yang terjadi, bahaya! Sebab negara akan melenyap dari sisi apapun,� dia menjelaskan. =ABD RAHEM

II

Pemilu, Jangan Malu Kembali ke Orde Baru Ketika pemilu 2014 menjadi yang terburuk, tahun 2019, pemerintah jangan malu kembali ke orde baru dalam pemilu. Pemilih hanya cukup mencoblos tanda gambar, hemat dan tidak repot.

Pada tiga pemilu terakhir, tidak merasakah pemerintah bahwa pemilih bingung menentukan pilihan? Pada tahun 2014, tidak mengertikah pemerintah bahwa caleg tersedak di tengah pemilih yang menyerupai mamalia omnivora. Tidak pekakah bahwa pemilu 2019 seperti berlangsung di rumah potong hewan yang dijejali tukang jagal? Pemerintah, cobalah mengerti.

Pemerintah tidak seharusnya membiarkan politik dilacurkan, disesatkan ke jalan yang jauh panggang dari api. Tidak ada jaminan dalam sistem pemilu 2019 melahirkan anggota parlemen yang lebih berkualitas. Pemerintah seharusnya tidak boros dan menghamburkan biaya di tengah pusaran utang yang membelit. Pemerintah harus mengembalikan kedaulatan partai politik yang tercerabut dari akar historisnya.

Partai politik saat ini, yang sedianya mengatur, justru terkesan bersimpuh di kuasa caleg. UUD 1945 yang menggariskan partai politik sebagai peserta pemilu, terseret dan menjadikan caleg (seolah-olah) sebagai peserta pemilu.

Di luar itu, pemerintah seharusnya membuka kembali pelajaran dan teori bernegara. Dalam kapasitasnya sebagai satu wilayah, negara memiliki hak untuk memaksa masyarakatnya agar berbuat baik. Dulu, pemerintah melahirkan UU 22/2009 tentang lalu lintas. Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 (ayat 8) menyebut pengendara sepeda motor (pengemudi) yang membiarkan penumpangnya/pembonceng tidak mengenakan helm didenda dengan denda maksimal Rp. 250.000.

Undang-undang ini memaksa

pengendara sepeda motor untuk berbuat baik, melindungi sebagian dari anggota tubuhnya agar tidak langsung kontak fisik dengan benda lain saat terjatuh maupun ketika terjadi kecelakaan. Pada mulanya, undangundang ini yang sebagian memuat tentang pengaturan berkendaraan ditolak warga. Tetapi ketika hal ini menguntungkan dan warga menyadari itu, pengendara tertib sendiri meski tidak semuanya tetapi sebagian besar patuh.

Pada pemilu yang berlangsung lima tahun sekali, pemerintah atas nama negara dapat memaksa warganya untuk datang dan memilih kontestasi politik di TPS masing-masing.

Tidak datang ke TPS, pemerintah dapat mengancam warganya dengan denda atau pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan penjara. Ini penting agar masyarakat tahu betapa pentingnya memahami negara yang melangsungkan pemilu untuk kepentingan bangsa masa depan. Tetapi ketika negara diam dan membiarkan rakyatnya menjadi omnivora dan tukang jagal dalam politik, pemerintah jangan berharap situasi ini akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Seperti diketahui, undang-un-

dang hanya mengatur bahwa presiden, anggota DPD/DPR/DPRD, hingga kepala daerah dipilih secara demokratis. Di sana, tidak ditemukan pasal yang mengatur bahwa memilih pemimpin merupakan keajiban warga negara. Akibat dari semua ini, tren partisipasi pemilu rendah dan meninggi karena money politics. Ini karena Pemilih bersedia datang ke TPS jika diberikan uang transportasi, sango.

Negeri ini perlu belajar kepada negara yang lebih maju dari sii politk.

Misalnya, Australia an Thailand mewajibkan warga untuk memilih pemimpin di tempat pemungutan suara. Yang melanggar dapat disanksi berupa denda atau kurungan. Aturan itu mampu menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Kewajiban ini dapat mendorong lahirnya political efficacy pada pemilih. Selain itu, warga negara bertanggung jawab dalam menentukan pemimpin demi nasib bangsa di masa mendatang.

Spektrum kewajiban memilih ini mendidik masyarakat menjadi pemilih cerdas. Semakin banyak masyarakat yang melaksanakan kewajiban memilih pemimpin, menjadi tanda bahwa rakyat pada akhirnya menjadi pemilih cerdas. Ketika pemimpin memiliki kinerja buruk, rakyat tidak perlu memilihnya kembali. Negara yang mewajibkan masyarakat hadir di TPS dan memilih pemimpin memurahkan biaya demokrasi terutama bagi peserta pemilu. Ini dapat menekan peserta pemilu untk "membeli suara". Selain itu, partisipasi pemilih akan menanjak dan berpeluang memperoleh pemimpin yang lebih. =TIM

Pemilu Legislatif Warga panti sosial membuka kertas suara ketika pencoblosan Pemilu Legislatif di TPS 31 Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1, Jakarta, Rabu (9/4) lalu. Pemilihan Umum Legislatif untuk memilih anggota DPRD, DPR RI dan DPD digelar secara serentak di seluruh tanah air.

Namun, karena kendala tertukarnya surat suara di beberapa daerah di tanah air, harus dilakukan pemilihan ulang pada daerah tersebut.

Pileg 2014 harus menjadi evaluasi pemerintah untuk tidak malu kembali ke Orde Baru.

KORAN MADURA

KAMIS 17 APRIL 2014|NO. 0344|TAHUN III PROBOLINGGO J KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 17 APRIL 2014 NO. 0344 | TAHUN III

J

PENDIDIKAN

Dewan Pendidikan Klaim Pelaksanaan UN Berjalan Normal

SANTAI. Khairul Kalam, caleg yang gagal merebut kursi DPRD Pamekasan menerima kekalahannya dengan lapang dada.

Ada Politisi Senior Tak Terjaring Khairul Kalam Siap Memberdayakan Peternak PAMEKASAN – Dalam pileg yang baru saja berlalu ternyata ada beberapa politisi yang selama ini telah menikmati empuknya fasilitas DPRD tak lagi terpilih. Salah satunya, Khairul Kalam.

Bila caleg-caleg lain yang gagal merebut kursi DPRD ada yang prustasi, Khairul Kalam yang sudah dua periode menjadi wakil rakyat itu justru telah menyiapkan diri untuk memberdayakan para peternak.

Anggota DPRD Pamekasan dari daerah pemilihan dua (dapil-2) ini tak patah semangat meski gagal menjadi wakil rakyat untuk yang ketiga kali. Dia memiliki prinsip, bahwa tak ada jabatan yang abadi, dan harus siap melepasnya dengan lapang dada ketika takdir tak sesuai rencana. Karena baginya, mengabdi dan memperjuangkan masyarakat tidak hanya melalui parlemen, tapi bisa melalui berbagai cara.

“Menjadi anggota DPRD itu bukan tujuan, tapi hanya salah satu tempat untuk mengabdi dan memperjuangkan masyarakat. Kalau akhirnya takdir berkata lain, tentu harus diterima dengan lapang dada dan tidak perlu stres. Karena masih banyak cara untuk mengabdikan diri pada masyarakat,” katanya.

Jika beberapa caleg gagal

lainnya harus memikul malu dan harus memutus komonikasi dengan semua orang, politisi Partai Demokrat ini justru menerima dengan legowo kekalahan dirinya dan memilih untuk berwirausaha di bidang pertenakan setelah mengakhiri pengabdiannya sebagai Wakil Ketua DPRD Pamekasan, periode 2009-2014 pada Agustus nanti.

Mantan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan ini menyatakan punya kebiasaan berternak sejak menjadi wakil rakyat. Kebiasaan ini akan dikembangkan dalam skala yang lebih besar dengan memperdayakan masyarakat. Saat ini, kata Khairul, dirinya sudah merancang bisnis peternakan tersebut. Bahkan sudah mendirikan kandang untuk memulai usaha peternakannya. Termasuk sudah menyiapkan lahan untuk pakan ternak.

Rencana peternakan ini, kata Khairul Kalam, akan dimulai dengan skala kecil, sebagai tahap uji coba. Jika dalam perjalanannya menunjukkan hasil yang bagus,

maka akan terus dikembangkan.

Khairul Kalam mengatakan jika usaha tersebut berhasil, ia akan bermitra dengan organisasi kepemudaan, tujuannya untuk memberikan bekal kepada mereka agar bisa mengembangkan usaha yang sama. Sehingga targetnya bisa mengurangi pengangguran di Pamekasan.

Selain itu, kata Khairul, dirinya akan bermitra dengan Pemkab Pamekasan, dalam rangka mencari strategi pemeliharaan hewan ternak dan prospek perekonomiannya. Langkah ini diyakini sebagai jawaban, untuk memberdayakan masyarakat melalui pengembangan wirausaha. “Mengabdi dan memberdayakan masyarakat itu, tidak harus jadi anggota DPRD, pengembangan usaha peternakan juga sangat efektif,” kata pria yang masih menjadi wakil ketua DPRD Pamekasan ini.

Selama menjadi anggota DPRD Pamekasan sejak periode 2004-2009, hingga 2009-2014 ini, Khairul Kalam dikenal sebagai sosok yang kritis mengawal aspirasi masyarakat. Politisi ini seringkali mengkritik kinerja SKPD yang tidak serius melaksanakan program pemerintahan. Salah satunya program bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin). =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Pamekasan belum menemukan kejanggalan sepanjang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Pamekasan. Terutama tentang kebocoran kunci jawaban UN, sebagaimana terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Ketua DP Kabupaten Pamekasan, Kutwa Fath menyatakan berdasar hasil evalusinya, UN di Pamekasan berjalan lancar dan tidak ditemukan kejanggalan.

Khususnya kekurangan naskah soal, kurangnya LJUN, LJUN rusak ataupun kejanggalan lainnya.

Meski demikian, ia meminta masyarakat tidak lengah dan diminta segera menyampaikan jika terjadi kejanggalan atau pelanggaran dalam pelaksanaan UN. Pihaknya memberi ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melaporkan temuan selama pelaksanaan UN. “Kalau ada laporan atau temuan, kami di lapangan pasti akan kami tindak lanjuti dengan membuat berita acara untuk disampaikan ke Bupati dan Dinas Pendidikan,” katanya.

Kutwa optimis siswa di Pamekasan akan lulus 100 persen dan nilainya akan tinggi. Ia berharap hasil yang maksimal akan mempermudah seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN), sebagaimana janji Kemendikbud RI Moh. Nuh.

Lebih lanjut Kutwa menyatakan pihaknya akan bertemu dengan koordinator tim pemantau independen untuk mengevaluasi secara keseluruhan pelaksanaan UN di Pamekasan, hari ini.

Termasuk akan mempertanyakan overloudnya tim pengawas independen (TPI) yang disebar di beberapa sekolah penyelenggara UN. Kutwa menyatakan keberadaan Dewan Pendidikan harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah. Termasuk dalam pelaksanaan UN. Sebagaimana fungsinya, yakni mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Selain itu, pihaknya juga mempunyai tanggung jawab melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi), pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan menampung juga menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. “UN adalah bagian dari Dewan Pendidikan, untuk melihat efektivitas dan mengontrol pelaksanaan UN di Pamekasan,” katanya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

SERIUS. Siswa SMK Negeri 1 Pamekasan sedang konsentrasi mengikuti UN di Pamekasan.

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 17 APRIL 2014 NO. 0344| TAHUN III

K

UN

Puluhan LJUN Ditemukan Rusak

MEWAH. Mobdin Ketua DPRD Pamekasan saat diparkir di halaman depan Kantor DPRD setempat.

Pimpinan DPRD Dapat Fasilitas Mobdin Mewah Bambang: Peremajaan Mobil Dinas Layak Dilakukan PAMEKASAN - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan kini sudah memiliki mobil dinas (mobdin) mewah yang baru dibeli.

Harga pembelian mobdin itu mencapai ratusan juta rupiah.

Mobdin yang sudah dibeli untuk Ketua DPRD Pamekasan jenis Toyota Fortuner. Mobil ini masuk katagori mobil berkelas. Bayangkan, harga terendahnya saat ini sudah mencapai Rp 405.600.000, jenis New Fortuner 2.5 G A/T TRD, sementara untuk harga tertinggi mencapai Rp 511.400.000, jenis New Fortuner 2.7 V A/T. Untuk tiga wakil ketua DPRD Pamekasan juga sudah memakai mobdin baru jenis Kijang Innova.

Harga tertinggi jenis mobdin ini mencapai Rp 324.700,000, sementara harga terendah Rp 261 .600,000.

Sekretaris DPRD Pamekasan, Bambang Prayogi terkesan menutupi rincian harga mobdin pimpinan DPRD, yang dianggarkan melalui APBD 2014 mencapai Rp 1,4 miliar itu. Ia hanya mengatakan pembelian mobdin tersebut sudah layak dilakukan. Sebab ketua DPRD sering ada kegiatan di daerah pelosok bersama Bupati Pamekasan, Ach-

mad Syafii. ”Pertama mobil baru untuk pimpinan ini, sering ada acara bersama Bupati ke wilayahwilayah yang sulit dijangkau mobil jenis sedan. Pernah dulu kejadian mobil sedan milik pak Wabup tidak bisa masuk dengan akses jalan yang kecil dan bebatuan, waktu itu di daerah Kecamatan Waru. Dengan adanya mobil baru ini Insyaallah tidak akan mengganggu perjalanannya,” ujarnya.

Sedangkan tiga mobdin untuk para wakil ketua DPRD Pamekasan, yang dibeli sekitar 4 tahun lalu sering rusak. Sehingga perlu adanya peremajaan untuk melancarkan segala bentuk kinerja dari para wakil rakyat. Mobdin sebelumnya jenis stream sering rusak di bagian gardan. Akibatnya harus disibukkan dengan memperbaiki kerusakan tersebut. ”Untuk mobil wakil pimpinan sudah tidak layak untuk dipakai ke luar kota. Karena gardannya bunyi dan segala macamnya. Sehingga pengadaaan tersebut sangat logis untuk diadakan. Demi

memperlancar kinerja para wakil ketua DPRD ini,” paparnya.

Dia menyatakan fasilitas mobil baru tersebut diberikan sekitar satu minggu yang lalu. Sedangkan untuk bekas mobil ketua tetap akan dipakai di waktu-waktu tertentu. Sementara mobil bekas wakil ketua DPRD Pamekasan akan dialihfungsikan untuk dipakai oleh staf sekretariat demi kepentingan operasional.

Bambang menjelaskan bahwa anggaran mobdin tersebut sesuai dengan ploting di APBD 2014.

Pengadaan mobdin itu dilakukan melalui katalog elektronik atau e-catalog. Sehingga dipastikan tidak ada permainan oleh pihak mana pun. ”Semua sudah jelas, jadi harganya sudah ada, tidak bisa dipermainkan,” tegasnya.

Keempat mobdin yang sudah dibeli itu belum didaftarkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Pemkab Pamekasan, karena semua mobdin masih belum sempurna. Terutama untuk bagian plat nomor. ”Plat nomor dinasnya saja belum keluar baru setelah plat nomor sudah beres, maka empat mobil baru itu akan didaftarkan ke BPKA,” katanya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN – Memasuki hari ketiga atau hari terakhir UN SMA/sederjat kemarin (16/4) tidak semulus hari-hari sebelumnya. Sejumlah siswa mendapatkan Lembar Jawab Ujian Nasional (LJUN) rusak. Kerusakan terjadi pada jumlah kolom arsiran tidak sama dengan jumlah pilihan ganda (multiple choice) yang ada dalam lembar soal.

Akibatnya siswa sempat bingung dengan adanya perbedaan tersebut.

Salah satu sekolah yang mendapatkan LJUN bermasalah adalah SMA Negeri 1 Pakong.

Diketahui ada 17 LJUN untuk mata pelajaran bahasa Inggris pada jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang rusak. Dalam lembar soal pilihan ganda yang ada sampai opsi E. Sementara kolom arsiran yang ada dalam LJUN hanya sampai kolom D. Kepala SMA Negeri 1 Pakong, Pamekasan, Ali Umar Arhab mengatakan LJUN bermasalah diketahui sesaat siswa hendak mengisi lembar jawaban. Namun karena siswa merasa jumlah kolom yang ada tidak sama dengan opsi jawaban, siswa langsung mempertanyakan pada pengawas ruangan yang berjaga.

Seketika itu pula pihaknya langsung berkordinasi dengan Sub Rayon 04 dan Dinas Pendidikan. Akhirnya, diberikan solusi jika siswa ingin mengisi kolom E, maka siswa diperbolehkan membuat kolom E sendiri di samping kanan kolom D pada LJUN.

“Sesuai arahan dari Dinas Pendidikan kejadian itu untuk dibuatkan berita acara LJUN yang berbeda itu dapat terkoreksi saat pemindaian,” katanya.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen), MohTarsun mengatakan sudah mendapatkan laporan adanya permasalahan LJUN itu.

Sesuai dengan Pedoman Teknis (Domnis) UN SMA LJUN yang semacami itu, termasuk pada katagori LJUN rusak. Dalam domnis tersebut ada tiga cara yang diperbolehkan sebagai solusinya.

Pertama, mengganti LJUN yang rusak dengan LJUN cadangan di ruangan lain di sekolah yang bersangkutan. Kedua, peserta UN bisa langsung mengisi menjawab pada lembaran soal apabila ada jawaban pada opsi E. Ketiga, siswa membuat kolom jawaban sendiri disamping kanan opsi D pada LJUN apabila ada jawan pilihan E. Tarsun menambahkan kejadian yang terjadi itu telah dikoordinasikan dengan tim pemindaian di Provinsi Jawa Timur. Hal itu bertujuan agar tim pemindaian dapat memastikan bahwa isian pada LJUN yang dinyatakan rusak akan dipindah pada LJUN yang baik oleh tim.

Untuk itu pihaknya berharap kepada siswa dan juga orang tua siswa agar tidak khawatir jika jawaban pada LJUN yang rusak itu tidak akan terkoreksi. Sebab hasil jawab siswa akan dipindahkan ke LJUN baru kemudian dipindai. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

MAJU. Salah satu siswa sedang memperlihatkan LJUN yang rusak kepada pengawas ruangan di SMAN 1 Pakong, Pamekasan.

L

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 17 APRIL 2014|NO. 0344|TAHUN III

Gerbang Salam Paling Rawan Terbanyak Menyedot Tenaga Pengamanan PAMEKASAN – Kepolisian Dearah (Polda) Jawa Timur (Jatim) menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan calon anggota legislatif (Pileg) di Kabupaten Pamekasan sebagai kabupaten paling rawan terjadi gejolak daripada tiga kabupaten lainnya di Madura.

Di sela-sela pengamanan ujukrasa massa pendukung salah satu Caleg di Kontor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pamekasan kemarin, Kadiv Humas Polda Jatim, Kombes Pol Awi Setiyono mengatakan pihaknya menerjunkan tujuh Satuan Setingkat Kompi (SSK) polisi yang diperbantukan di pulau Madura. Dari jumlah itu, personel pengamanan terbanyak diterjunkan di Pamekasan, yaitu tiga SSK. Dengan rincian 2 SSK Brimob dan 1 SSK Dalmas Satuan Sabhara. Perbantuan itu bertujuan untuk mengantisipasi sesuatu terjadi dalam pelaksanaan pileg dan rekapitulasi di Pamekasan. Sementara un-

tuk kabupaten lainnya seperti Kabupaten Sampang Polda Jatim memperbantukan 2 SSK pasukan, dengan rincian 1 SSK Brimob dan 1 SSK Dalmas Satuan Sabhara. Sedang di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep pasukan yang diperbantukan masing-masing 1 SSK Brimob.

Menurutnya, sesuai perintah dari Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Unggung Cahyono, pengamanan di pulau Madura menjadi atensi tersendiri. Perhatian serius dari Polda Jatim itu tidak lepas dari indikasi yang ditangkap kepolisian, bahwa Pulau Madura rawan bergejolak. Terkait pengamanan di Kabupaten Pame-

kasan, setiap dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan

PERTANIAN

Petani Tanam Padi Lagi PAMEKASAN - Sejumlah petani tembakau di Kabupaten Pamekasan masih ragu untuk menanam tembakau, meski awal April diprediksi intensitas hujan akan menurun, sebagai pertanda awal kemarau.Terjadi di Kecamatan Pademawu, khususnya di Desa Pademawu Timur, hampir semua lahan milik petani yang berada di Dusun Malangan desa setempat kembali ditanami padi. Sekalipun di sebagian petak sawah dibiarkan tidak ditanami.

Tidak hanya padi, petani juga memanfaatkan lahan sawahnya untuk menanam kacang ijo, sebagian pula tumpang sari, yakni menanam padi dan sayuran. Biasanya petani melanjutkan untuk menanam tembakau, setelah memanen padi. Namun kali ini petani was-was, akibat curah hujan masih tinggi.

Salah satu petani, Abd Hadi mengaku tidak berani menanam tembakau lebih awal karena cuaca masih belum stabil. Ia justru lebih memilih membiarkan sawahnya kosong.Kalau memaksakan menanam tembakau, khawatir kualitasnya jelek dan tak laku dijual. Kalaupun ada yang membeli akan dihargai rendah sehingga petani terancam rugi. Kini, ia menunggu cuaca normal untuk menentukan menanam tembakau.

Sementara itu, Hafiluddin, petani asal Desa Pademawu Barat lebih memilih mel-

anjutkan menanam padi. Karena ketersediaan air untuk dialirkan ke sawahnya masih cukup. “Alhamdulillah pada musim panen kemaren, hampir mencapai 15 sak padi kotor atau jika dibersihkan tersisa 11 sak,” katanya.

Ia biasa menjual sebagian padinya untuk keperluan sehari-hari. Sisanya disimpan sebagai cadangan kebutuhan pokok. Harga padi setiap saknya berkisar Rp 150.000. Tetapi, jika padi bersih harganya bisa mencapai Rp 250.000. Apabila dalam satu musim padi bisa menanam dua kali, maka ia mengaku bisa memanen sebanyak 30 sak.

Di desanya tidak ada petani yang berani menanam tembakau dengan alasannya sama, curah hujan masih tinggi. “Kalau kami memaksa tanam tembakau, maka hasilnya tidak akan mencukupi biaya penanamnya,” katanya.

Ia berharap pemerintah bisa menyediakan pupuk dengan baik.

Sehingga kebutuhan pupuk untuk musim tanam padi tahap kedua ini bisa tercukupi. Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi berharap Pemerintah merespon kebutuhan petani akan pupuk tersebut.

Karena diakui, saat ini curah hujan masih tinggi, sehingga tidak memungkinkan untuk menanam tembakau. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

dilakukan penebalan kekuatan, mengingat sudah ada indikasi-

indikasi kerawanan.

“Terkait dengan rekapitulasi memang menjadi atensi dari Kapolda. Terbukti di Pamekasan ini ada riak-riak ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan. Se-Madura paling banyak pasukan yang kami perbantukan itu di Kabupaten Pamekasan,” katanya.

Saat ditanya sampai kapan pasukan itu akan diperbantukan, pihaknya menjawab sampai pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten selesai.

Selain di Kabupaten Pamekasan, di Kabupaten Sampang juga telah terindikasi akan ada gejolak seperti yang terjadi di Pamekasan.

“Pemilu sudah memasuki rekaputilasi, pasca pemilihan selama 28 hari polisi siaga di daerah yang di khawatirkan akan terjadi sesuatu. Dari tanggal 10 April sampai 7 Mei pasukan yang kami perbantukan akan selalu siaga,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 17 APRIL 2014 NO. 0344| TAHUN III

M

Demi Kursi, Massa itu Datang Lagi Terkait Dugaan Pembiaran Kecurangan Pemilu PAMEKASAN - Caleg PBB dari Dapil 2, Muhammad Tamyis kembali mendatangi Kantor Panwaslu Pamekasan kemarin (16/4) pukul 09.00. Kali ini massa yang dibawanya lebih banyak, yaitu sekitar 1.000 orang. Untuk membantu ratusan aparat Polres Pamekasan dalam mengatasi aksi ini, 2 SSK Brimob Jatim, dan 1 SSK Sabhara Polda Jatim diturunkan (1 SSK ada 150 aparat).

Beberapa perwira Polda Jatim juga terlihat di lokasi unjuk rasa.

Bahkan Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono, sore harinya, datang membantau langsung unjuk rasa besar-besaran ini. Aksi ini memang belum berakhir hingga petang.

Sebagaimana dalam aksi sebelumnya, Tamyis tetap meminta Panwaslu segera mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Pamekasan, untuk melakukan penghitungan ulang di tiga TPS, yaitu TPS 6, 7, dan 8, di Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan. Sebab tanpa rekomendasi dari Panwaslu itu, KPU tidak bisa memerintahkan jajarannya di tingkat kecamatan dan desa, untuk melakukan penghitungan ulang. Dalam unjuk rasa ini, massa sempat bentrok dengan aparat, karena berusaha menerobos pagar betis aparat.

Massa memaksa masuk ke Kantor Panwaslu, ingin menemui Ketua Panwaslu Achmad Zaini, mendesak agar tuntutannya

segera dipenuhi. Dalam bentrok itu aparat sempat mengeluarkan satu kali tembakan gas air mata.

Massa pun mundur.

Dalam orasinya Tamyis kembali memaparkan bahwa hasil perolehan suara di tiga TPS itu dinilai janggal. Suara pemilih 100 persen diborong satu orang, yakni Bahrullah, Caleg PBB. Sementara Caleg lainnya, baik Tamyis dan dari partai lainnya kosong, tak memperoleh satu suara pun. Padahal dia juga banyak konstituen di daerah itu, dan mereka telah mencoblos Tamyis. Tapi tiba-tiba hangus, dan semuanya beralih ke Bahrullah.

“Kenapa Panwaslu takut mengeluarkan rekomendasi ke KPU untuk melakukan penghitungan ulang di tiga TPS itu. Ada apa ini? Apa Panwaslu takut. Jangan-jangan Panwaslu sudah dibeli oleh caleg,” ujar Tamyis dalam orasinya.

Karena massa terus mendesak dan dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, akhirnya

Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman mengajak Tamyis dan beberapa pendukungnya masuk ke Kantor Panwaslu untuk menggelar pertemuan langsung dengan komisioner Panwaslu.

Namun pertemuan itu tertutup untuk wartawan.

Sekitar 20 menit, pertemuan selesai, Tamyis dan pendukungnya keluar dengan wajah kecewa. Ia lalu memberitahu pendukungnya yang bergerombol di halaman Kantor Panwaslu, jika saat itu tuntutan hitung ulang belum bisa dipenuhi.

Alasannya, Panwaslu akan memanggil Ketua Panwascam Palengaan, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Desa Potoan Laok, KPU, PPK, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Potoan Laok serta kelompok penyelenggaran pemungutan suara (KPPS) di TPS 6,7 dan TPS 8, desa setempat.

Mendengar penjelasan itu, massa emosi dan berteriak lantang lewat pengeras suara mengajak massa ke jalan raya untuk memblokir jalan. Massa langsung bergerak ke Jl Trunojoyo, memblokir jalan. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Pamekasan – Sampang dan sebaliknya ditutup selama beberapa jam, dan arus lalu lintas dialihkan.

Anggota Panwaslu Devisi Hukum dan Tindak Lanjut, Sapto Wahyono, saat menemui massa, mengatakan saat ini pihaknya be-

lum bisa memenuhi permintaan massa, sebab masih memanggil Panwascam Palengaan, PPL, KPU, PPK, PPS, dan KPPS setempat untuk dimintai keterangan. Dia meminta massa bersabar. Karena masih proses klarifikasi ke berbagai pihak terkait.

Rupanya pertemuan semua pihak terkait itu dilakukan di Kantor KPU Pamekasan di Jl Brawijaya, atas permintaan KPU. Panwaslu beserta Tamyis dan beberapa perwakilan lainnya, pukul 13.00 berangkat ke Kantor KPU. Meski Tamyis sudah menyuruh massanya menunggu di Panwaslu, namun massa tetap ikut rombongan itu dengan bergeser ke KPU. Di KPU ratusan aparat juga sudah stanbye. Massa ingin terus memback up Caleg kesayangannya, Tamyis.

Pertemuan itu berakhir pukul 15.00. Saat yang bersamaan, Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono tiba di Kantor KPU untuk memantau unjuk rasa tersebut. Lagi-lagi Tamyis keluar dengan wajah kecewa.

Dia kembali mengumpulkan massanya dan mengatakan bahwa Panwaslu tetap tidak bisa mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan ulang. Mendengar itu, massa semakin marah, mereka berjanji tidak akan beranjak dari tempat itu. Hingga berita ini ditulis, pukul 17.00, massa masih tetap di depan Kantor KPU.

“Tingkat KPPS dan PPS sudah siap melakukan penghitungan ulang. Tapi kenapa Panwaslu masih tidak mau mengeluarkan rekomendasinya. Dasar Panwaslu maling. Sudah disogok dia,” teriak Tamyis.

Sementara Ketua Panwaslu Ahmad Zaeni mengungkapkan pihaknya tidak bisa mengeluarkan rekomendasi karena tidak ada unsur kecurangan di tiga TPS itu. Karena dari hasil pengecekan dalam pertemuan yang baru berakhir itu, semua dokumen administrasi dari berbagai pihak tidak ada perbedaan, semuanya sama.

Termasuk data di pihak pengawas, PPL, dan saksi-saksi parpol, semuanya sama.

“Jadi data di saksi Parpol, dengan data di KPPS, dengan data di kami, semuanya sama. Jika ada satu saja yang beda, maka penghitungan ulang bisa dilakukan.

Kalau semua data sudah sama, tidak perlu dilakukan penghitungan ulang. Jika dipaksakan justru melanggar undang-undang,” kata Zaeni.

Disinggung terkait kehadiran 100 persen DPT, tidak ada satu pun surat yang tidak sah, dan 100 persen suara hanya mengarah kepada salah satu Caleg DPRD Kabupaten Pamekasan. Pihaknya juga membenarkan. “Jadi tidak ada unsur politis di sini,” tukasnya. =SUKMA FIRDAUS/UZI

KORAN MADURA

N KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO

BANGKALAN

KAMIS 17 APRIL 2014 NO. 0344 | TAHUN III

KAMIS 17 APRIL 2014|NO. 0344|TAHUN III

MADURA

N

Gery Keluar dari Rumah Sakit Penasehat Hukum Siapkan Laporan Polisi BANGKALAN - Gersom Ary Sepvianto, (21), mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yang juga kader GMNI Bangkalan, sejak Selasa (15/4) sudah dipulangkan dari RS dr. Soetomo ke rumahnya di Sidoarjo.

Gery dipulangkan karena kondisinya dinilai semakin membaik pascaoperasi yang dilakukan pada Kamis (10/4) lalu. Penasihat Hukum (PH) Gery, saat ini menyiapkan laporan polisi (LP) atas dugaan adanya penganiayaan.

Gery menjalani operasi pemasangan pen di tulang wajah.

Untuk menyambungkan bagianbagian tulang yang retak di wajah Gery. Pen dipasang di empat bagian, di dahi, dagu, mata, dan hidung. Berdasarkan keterangan dokter, kondisi hidung Gery adalah yang terparah. Sebab hampir semua tulang di bagian hidung remuk, maka dokter mengambil tulang rusuk sebelah kanan untuk menggantinya. Selain itu, dokter bedah juga memasang cetakan gigi saat operasi dilakukan.

PH Gery tengah menunggu hasil visum dari RS dr Soetomo.

Di sisi lain juga mencatat sejumlah pertanyaan dan pernyataan dari dokter spesialis yang merawat Gery selama di RS. Terutama mengenai keraguan para dokter tentang penyebab kerusakan tulang tengkorak Gery di bagian wajah. Kerusakan pada bagian wajah diduga bukan akibat kecelakaan murni, akan tetapi terindikasi terjadinya penganiayaan.

“Kami sedang menyusun laporan ke pihak kepolisian

atas pengakuan Gery tentang dugaan penganiayaan itu.

Berkas-berkas sudah mulai terkumpul tingga hasil visum dari RS. dr Soetomo,” jelas Arif Sulaiman, SH, MH, selaku Penasehat Hukum Gery.

Laporan ini, kata Arif, paling cepat satu minggu kedepan.

Apalagi orang tua Gery sudah menyatakan kesiapannya untuk melaporkan kasus kecelakaan yang dinilai banyak kejanggalan tersebut, terlebih dengan kerusakan tulang di bagian wajah Gery. Sementara visum dari RS. Syamrabu Bangkalan telah dikantongi dan sudah dipelajari.

Sehingga dugaan penganiayaan itu semakin kuat.

“Sudah mulai ada titik terang.

Di visum yang kami dapat menyatakan luka yang diderita Gery akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Jadi benda tumpul itu bisa berupa alat yang digerakkan oleh seseorang,” paparnya.

Menurutnya, penafsiran benda tumpul yang diidentikkan dengan aspal itu salah besar. Sebab aspal bukan termasuk kategori benda tumpul, namun sebagai benda keras. Sehingga dengan anilisa itu bisa menjadi bukti kuat untuk membuktikan suatu kebenaran yang selama ini kecelakaan Gery menjadi misteri. =DONI HERIYANTO/RAH

PENYELENGGARA PEMILU

Kader Partai Tak Bisa Jadi Anggota KPU BANGKALAN - Anggota Komisi Pemilihan Umum tidak boleh aktif di partai politik selama lima tahun ke belakang. Sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon.

Apalagi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan larangan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Tim Seleksi Calon Ang-

gota KPU Bangkalan, Syafi, SH, MH. Menurutnya, keberpihakan penyelenggara Pemilu kepada peserta Pemilu akan mengakibatkan ketidakpercayaan, dapat menimbulkan proses dan hasil yang dipastikan tidak fair. Sehingga menghilangkan makna demokrasi yang berusaha diwujudkan melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Ya, kalau ada anggota partai yang masih aktif mendaftar secara otomatis akan gugur. Sudah

jelas prinsip netralitas itu tidak dipenuhi. Kecuali sudah mengundurkan diri dalam jangka 5 tahun,” katanya.

Dia menjelaskan adanya keterlibatan partai politik, sebagai penyelenggara pemilihan umum akan membuka peluang keberpihakan penyelenggara pemilihan umum kepada salah satu kontestan.

Sebab peserta pemilihan umum adalah partai politik, maka dari itu undang-undang membatasi atau melepas-

kan hak partai politik peserta pemilu untuk sekaligus bertindak sebagai penyelenggara pemilihan umum.

“Bagaimana bisa menciptakan pemilu yang sesuai dengan prisip undang-undang, jika penyelenggara berasal dari anggota partai politik,” tuturnya.

Kemudian yang tak kalah pentingnya, lanjut Syafi, para peserta calon anggota KPU menguasai segala bentuk peraturan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Agar nanti apabila

lulus sebagai anggota KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak salah kaprah.

Selain itu, sebelum melakukan pendaftaran juga harus mengerti tentang ketentuan persyaratan calon yang tertuang dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dan pasal 3 serta pasal 20 PKPU Nomor 2 Tahun 2013. “Jadi pahami dulu semua ketentuan persyaratan calon, agar pemberkasan itu menjadi lengkap,” tandasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN

KORAN MADURA

KAMIS 17 APRIL 2014 NO. 0344| TAHUN III

O

KASUS PILEG

Caleg Adukan Dugaan Pelanggaran ke Panwaslu

BERUJI. Siswa SMAN 4 Bangkalan saat mengerjakan soal UN Bahasa Inggris, kemarin (16/4).

Mengapa LJK UN Salah Cetak?

Diknas: Isian Kolom E Akan Dinilai Secara Manual BANGKALAN - Hari ketiga dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) SMA/sederajat, sekolah sempat dibuat kebingungan.

Penyebabnya Lembar Jawaban Kerja (LJK) UN saat mata pelajaran Bahasa Inggris terjadi salah cetak. Jawaban yang seharusnya ada lima option, hanya tersedia empat option jawaban.

“Awalnya, sekolah dibuat bingung. Sebab siswa tidak bisa mengisi jawaban yang menunjukkan isi jawaban E,” kata Ani Priwandari, Wakahumas SMAN 4 Bangkalan, kemarin (16/4).

Dia menjelaskan dalam LJK yang mengalami kesalahan cetak, hanya ada empat option terdiri dari kolom A,B,C, dan D. Padahal seharusnya ada lima option. Namun karena kesalahan cetak, lembar jawaban kurang kolom E. Saat siswa ingin mengisi jawaban pada kolom E, tidak tersedia di lembar jawaban.

Atas kejadian itu, pihaknya mengaku langsung menghubungi Dinas Pendidikan Bangkalan agar bisa memberikan solusi terkait

kurangnya option kolom E di LJK siswa. Solusi yang disampaikan dinas, agar membuat dan mengarsir sendiri kolom E di LJK, jika memang ada jawaban yang mengarah ke kolom E. “Dinas mengatakan kalau ada jawaban kolom E, agar memberikan bulatan di sebelah option D dan diarsir sendiri,” ungkapnya.

Dia menambahkan untungnya kesalahan cetak tidak secara keseluruhan, melainkan sebagian LJK UN milik siswa jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada ruang 16 dan beberapa ruang lainnya yang jumlahnya variatif.

Saat ditanya apakah penambahan secara manual kolom E bisa dideteksi ke mesin jawaban, pihaknya kurang bisa memastikan akan hal itu. Sebab kesalahan cetaknya memang berasal dari asal soal itu dibuat. Karena LJK dibuat bersamaan dengan soal.

Menurutnya, biasanya kes-

alahan seperti itu, nantinya akan dikoreksi secara manual oleh tim penilai. Kemudian kesalahan yang terjadi akan dibuat berita acara, sebagai bukti adanya permasalahan pada LJK tersebut. Hal itu untuk mengantisipasi adanya pelanggaran hukum, apabila tidak dibuat berita acaranya.

Sementara itu, hal yang sama juga terjadi di SMAN 1 Kamal.

LJK UN juga mengalami kesalahan cetak, sehingga option yang seharusnya ada lima hanya tersedia 4 option jawaban. Itu terjadi dibeberapa ruang, yang jumlahnya variatif. “Satu ruang ada yang 5 sampai 9 LJK yang mengalami salah cetak. Tidak ada cadangan LJK,” ungkap Roosdiantini, Kepala Sekolah SMAN 1 Kamal.

Untuk itu, siswa dianjurkan untuk membuat dan mengarsir jawaban yang mengarah pada option E. Sama seperti di sekolah lainnya, itu terjadi saat mata pelajaran Bahasa Inggris pada jurusan IPS. “Informasinya, itu terjadi di seluruh sekolah SMA di Bangkalan, karena kesalahan cetak dari pusat,” terangnya. =MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Karena kecewa terhadap banyaknya dugaan pelanggaran yang terjadi saat pileg, calon anggota legislatif (caleg) partai Demokrat dan PKS mendatangi kantor Panwalu kabupaten Bangkalan, kemarin (16/4). Mereka mengadukan akan adanya indikasi pelanggaran yang terjadi sejak proses pencoblosan suara sampai proses rekapitulasi.

Caleg dari Partai Demokrat Putri Wandha Maulidia melaporkan KPUD Bangkalan atas kesalahan cetak nomor partai yang terjadi di kertas suara model BE-1. Sebab hal itu sangat merugikan partai berlambang mercy tersebut. Dalam surat suara tersebut ada dua nomor partai yang sama. Partai Gerindra dan Partai Demokrat sama-sama mempunyai nomor urut 6.

Dia menjelaskan ada indikasi kesengajaan dalam surat suara model BE-1 yang digunakan sebagai contoh, dan terpampang di TPS saat pencoblosan. Menurutnya, hal itu sangat merugikan partainya. Kondisi tersebut terjadi di seluruh TPS di Bangkalan, khususnya Dapil I. Selain itu, Caleg dari partai yang sama Ismail Hasan menyebut ada tindakan masif dan sistemik terkait kesalahan yang terjadi di lapangan. Pihaknya menuntut agar dilakukan pemilihan ulang.

“Pada awal pencoblosan, kami telah melaporkan itu kepada ketua KPUD. Pihak KPUD berjanji untuk segera mengganti di semua TPS, tapi

hingga berakhir pencoblosan jam 1 tidak ada perubahan,” ungkapnya.

Lain halnya dengan partai Demokrat, Caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ach Mustamin mengadukan ke panwaslu kabupaten terkait dugaan penggelembungan surat suara dan hasil rekapitulasi di desa Banyuajuh kecamatan Kamal.

Dengan terlapor ketua KPPS desa Banyuajuh, atas nama H Lutfi.

“Kami keberatan terhadap rekapitulasi di tingkat PPK, karena ada dugaan penggelembungan suara di tingkat PPS Banyuajuh kecamatan Kamal,” kata Ach Mustamin, caleg PKS dapil VI. Dia menduga manipulasi dan penggelembungan suara terjadi di desa Banyuajuh, yang menerangkan hasil rekapan C1 PPS tidak sama dengan yang dimiliki saksi. Hasilnya terjadi peningkatan suara secara yang jauh berbeda. Seperti rekapitulasi surat suara DPRD kabupaten, suara PKB yang awalnya 231, setelah di PPS berubah menjadi 1630 suara. Golkar dari 2 457, menjadi 3 737, Demokrat dapat 899 suara, lalu menjadi 2 979 suara. Belum lagi, PPP yang awalnya 180, jadi 1217 suara. Selain itu, PAN dari 153 menjadi 991.

“Penggelembungan juga terjadi pada tingkat DPR Provinsi dan DPR Pusat. Ini termasuk pelanggaran demokrasi.

Oleh karena itu, kami laporkan ke panwaslu,” ujarnya. =MOH RIDWAN/RAH

LAPOR. Caleg mengadukan ke Panwaslu Kabupaten Bangkalan terkait adanya pelanggaran.

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

KAMIS 17 APRIL 2014 KAMIS 17 APRIL 2014 | No. 0344 | TAHUN III

MADURA

No. 0344 | TAHUN III

Neter Kolenang

PO

INDAH ALIVIA CRISTHI

Wanita Perlu Dibekali Bela Diri Siapa menyangka Indah Alivia Cristhi bisa karate. Parasnya yang ayu akan membuat orang tidak menyangka hal itu. Bahkan dalam olahraga karate dia menyabet sejumlah piala kejuaraan karate di Kabupaten Pamekasan.

adis yang beralamat di jalan KH Amin Jakfar, gang 5 nomor 23 ini, sedikitnya sudah tiga kali mendapatkan piala dalam kejuaraan karate, yaitu juara 2 komite (bertarung) karate tingkat kabupaten 2010, juara 3 komite karate tingkat kabupaten 2012, dan juara 3 kata (gerakan) perorangan karate tingkat kabupaten 2012.

Selain itu, gadis kelahiran Pamekasan 23 Mei 1994 silam ini juga pernah menjadi juara dalam kontes penyiar di Pamekasan pada tahun 2011 lalu. Dengan bakatnya dalam siaran itu membuat dirinya dapat diterima bekerja di salah satu stasion radio di Pamekasan. Gadis yang pada Mei nanti genap pusia 20 tahun itu memiliki pengalaman menarik saat mengikuti kontes di stasion radio milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dia tidak menyangka jika dirinya akan menjadi juara dalam kontes tersebut.

Menurutnya, dengan mengikuti kontes tersebut dirinya bisa tahu bakat yang tidak disangka sebelumnya. Dengan menjadi juara dalam kontes tersebut membuat dirinya juga sering siaran di radio sekolahnya di SMA Negeri 3 Pamekasan. “Wanita itu perlu mempunyai ilmu bela diri agar dapat melindungi dirinya sendiri. Sehingga jika da sesuatu yang mengganggu bisa dihadapi, apalagi kerap kita dengan pelecehan terhadap wanita sering terjadi,” katanya.

Aktivitas gadis ini selain siaran di salah satu radio swasta di Pamekasan juga kuliah di Universitas Madura Pamekasan pada jurusan akuntansi.

Gadis yang suka makan bakso ini adalah alumni SD Negeri Barurambat Kota II Pamekasan dan SMP Negeri 2 Pamekasan. “Terus berjuang dan semangat sebab keberhasilan menunggu di depan mata,” pesannya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Nama : Indah Alivia Cristhi Tetala : Pamekasan, 23 Mei 1994 Alamat : Jl KH Amin Jakfar gang 5 nomor 23 Pekerjaan : Penyiar Radio Prestasi : 1. Juara I komite karate tingkat kabupaten 2010 2. Juara III komite karate tingkat kabupaten 2012 3. Juara III kata perorangan karate tingkat kabupaten 2012 4. Juara II kontes penyiar pada tahun 2011

GITA HELIDA

Kesuksesan Berawal dari Mimpi Besar ntuk mencapai jenis kesuksesan yang diinginkan, harus mempunyai mimpi besar. Setiap kisah sukses dimulai dengan impian besar. Memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai. Tetapi ini bukan hanya sebatas mimpi saja. Namun harus aktif menggambarkan sukses dalam pikiran seakan-akan merasakan sebuah kesuksesan, menyentuhnya atau berada dalam jangkauan.

Itu pemikiran Gita Helida mengenai proses menggapai sebuah kesuksesan dalam hidup. Orang yang optimis memiliki sikap keterbukaan dan keyakinan bahwa dapat memiliki apa yang diinginkan. Kekuatan dari keyakinan akan memberikan sebuah dorongan kuat dalam pikiran tentang pencapaian impian.

"Tindak itu berwal dari sebuah pemikiran. Jadi mimpi itu adalah pemikiran, maka kita harus memiliki mimpi terlebih dahulu untuk menjadi sukses," jelas gadis murah senyum ini.

Bagi gadis yang akrab disapa Gita ini, proses membayangkan kesuksesan harus menjadi aktivitas rutin, agar dapat dilakukan dengan sebuah usaha nyata. Pastinya selalu menyemangati diri sendiri dengan beberapa motivasi yang yakin dapat mengobarkan semangat dan pikiran untuk meraih kesuksesan.

"Selalu bersemangat dengan apa yang saya lakukan untuk mencapai perubahan dalam hidup. Perubahan hidup menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan sesorang," tuturnya.

Menurut gadis kelahiran Bangkalan, 15 Juli 1990 ini, kesuksesan memang menjadi impian semua orang. Akan tetapi, tidak jarang juga mereka lebih memilihi hidup apa adanya dengan alasan sudah menjadi garis ketentuan Yang Maha Kuasa. Padahal, kesempatan dan peluang begitu besar tinggal memilih dan memanfaatkannya. Sebab, kesuksesan itu ditentukan seberapa besar usaha yang dilakukan.

Tidak ada kesuksesan yang bersifat instan. =DONI HERIYANTO/RAH