e Paper Koran Madura 17 Juni 2014

SELASA

17 JUNI 2014 | No. 0382 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

Tuntutan Maksimal untuk Penjual Pasal

TERSANGKA

JAKARTA- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dituntut hukuman seumur hidup dan denda Rp10 miliar karena menerima hadiah terkait pengurusan 10 sengketa pemilihan kepala daerah di MK dan tindak pidana pencucian uang.

“Menjatuhkan pidana seumur hidup ditambah pidana denda Rp10 miliar dan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang ditentukan menurut aturan umum,” kata Jaksa Penuntut Umum KPK Pulung Rinandoro dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Dalam penjelasannya, jaksa menilai tidak ada hal yang meringankan dari Akil.

“Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa dilakukan saat pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan upaya pemberantasan korupsi; terdakwa adalah ketua lembaga tinggi negara yang merupakan ujung tombak dan benteng terakhir bagi masyarakat dalam mencari keadilan; perbuatan terdakwa mengakibatkan runtuhnya kewibawaan lembaga MK sebagai benteng terakhir penegakan hukum. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga Mahkamah Konstitusi; terdakwa bersikap kooperatif dan

1

0328-6770024 SELASA 17 JUNI 2014 | No. 0382 | TAHUN III www.koranmadura.com

terdakwa jujur dalam persidangan; terdakwa tidak mengakui kesalahan dan tidak menyesali perbuatannya. Hal yang meringankan, tidak ada,” ungkap Pulung.

Akil dituntut berdasarkan enam pasal. Diantaranya adalah pasal 12 huruf c Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP tentang hakim yang menerima hadiah dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup dan denda Rp1 miliar. =GAM/ABD

Akil Muchtar Mantan Ketua MK

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 17 JUNI 2014 | No. 0382 | TAHUN III

Keruh

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Jika kurang mengetahui tentang data seseorang lalu kemudian mencoba bertanya, melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan, betapapun menyangkut hal sensitif terkait pribadi masih bisa ditolerir. Ada semangat cross check atau menurut bahasa agama tabayyun sehingga jauh dari kemungkin terjadi buruk sangka, praduga dan sejenisnya. Ini cara menyikapi informasi tergolong relatif baik.

Lain lagi yang bersikap sembrono. Ia tidak mengetahui tentang data valid seseorang lalu langsung menyebarkan pada khalayak ramai. Jika benar masih lumayan.

Jika salah jelas bisa masuk katagori menyebarkan berita bohong yang pada tingkat serius sangat mungkin menjadi fitnah.

Yang berbahaya tentu saja, sudah mengetahui lalu sengaja memutar balikkan fakta dan data dengan tujuan kepentingan tertentu. Tingkatan penyebaran informasi seperti ini tergolong fitnah, kebohongan publik, juga bisa dianggap sebagai penipuan terutama bila dilakukan secara sengaja dengan tujuan menguntungkan atau demi kepentingan diri dan kelompoknya.

Tipe penyebaran informasi kedua dan ketiga itu, diakui gencar merebak menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres). Ketaktahuan informasi tentang Capres/Cawapres sengaja dimanfaatkan, dimanipulasi lalu disebar kepada masyarakat seakan informasi itu benar. Yang tak kalah sadis tentu saja penyebaran fitnah yang sesuai anatominya memanipulasi informasi lalu disebarkan kepada masyarakat.

Yang paling jelas menjadi sasaran adalah Jokowi. Huruf H penyebaran inpada awal namanya misalnya formasi terkait Jokowi maupun sengaja dipanjangkan tak sesuai Prabowo jauh dari aslinya. H yang seharusnya Haji kepada khalayak ramai muatan mencer- diinfokan sebagai nama baptis Heribertus. daskan Ditambah bumbu-bumbu bahwa Jokowi merupakan keturunan Cina kesekian, termasuk juga dipaparkan ayahnya yang juga disebut warga Singapura.

Walhasil nama baptis dan warga Singapura disandangkan dengan sebuah tujuan kepentingan penghancuran karakter sosok Jokowi.

Capres Prabowo tergolong beruntung. Ia hanya diungkap masa lalunya dan kehidupan pribadinya. Namun yang beraroma fitnah tak terlalu mencuat. Artinya, penyebaran informasi tentang dirinya relatif hanya mengungkap rekam jejaknya selama masih aktif di TNI, terutama di masa-masa pergantian rezim Orde Baru ke Orde Reformasi.

Baik penyebaran informasi terkait Jokowi maupun Prabowo jauh dari muatan mencerdaskan dan membangun sikap rasional pemilih. Masyarakat dalam kasus fitnah terkait agama dan keturunan Jokowi sengaja dijejali informasi menyesatkan dan menjerumuskan. Dua fitnah itu memang sangat ampuh menjadi amunisi mempengaruhi sikap pemilih negeri ini. Karena itu berbagai pemberitaan fitnah terkait Jokowi sarat kepentingan politik Pilpres.

Jokowi saat deklarasi Bogor merasa perlu menyebarkan foto-foto saat melaksanakan haji dan umroh agar masyarakat tak termakan informasi menyesatkan. Di berbagai forum, Capres nomor urut dua itu, selalu berupaya meluruskan pemberitaan dua hal terkait dirinya itu.

Dalam alam demokrasi modern, mengungkap track record seorang calon pemimpin, termasuk pula kehidupan pribadinya kadang sulit dihindari. Inilah konsekwensi di era informasi dan komunikasi; semua serba terbuka apalagi terkait calon pemimpin yang memang diposisikan sebagai buku terbuka. Memang sulit menghindari pengungkapan data diri itu. Namun tentu saja, yang mutlak tak boleh dilakukan adalah memfitnah, memutarbalikkan fakta. Sikap itu bukan saja jauh dari semangat mencerdaskan dan mencerahkan tapi mengeruhkan dan menjerumuskan pikiran serta sikap politik masyarakat. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 17 JUNI 2014 | No. 0382 | TAHUN III

2

DEBAT CAPRES II

Tanpa Sadar Prabowo Tampar Cawapresnya JAKARTA-Debat capres tahap kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (15/6) kembali memperlihatkan ketidaksinkronan antara capres Prabowo Subianto dan cawapresnya Hatta Radjasa, terutama dalam menyikapi isu kebocoran anggaran negara hingga Rp1.000 triliun. Ungkapan Prabowo dalam debat itu secara tidak sadar telah menampar mantan Menko Perekonomian itu yang juga menjadi cawapresnya.

Namun anggota Dewan Penasihat Tim Pemenangan PrabowoHatta, Akbar Tandjung menilai pernyataan Prabowo dalam debat capres terkait kebocoran kekayaan negara sebesar Rp1.000 triliun, tidak bermaksud menyinggung pemerintahan siapapun.

“Makanya menurut saya bereskan dulu internal rumah tangga sendiri, supaya jangan saling mempermalukan. Kan kasihan rakyat nanti bingung,” kata Ekonom Senior dari Megawati Institute, Imam Sugema di Jakarta, Senin (16/6).

Menurut dia, di lima tahun terakhir pemerintahan SBY, Hatta adalah pengendali di bidang perekonomian. “Sebelum memimpin Indonesia, yang ratusan juta orang, pimpinlah dulu cawapresnya. Jadi dibeneri dulu cawapresnya.

Katanya dwitunggal, tapi ternyata bukan dwitunggal. Karena ada dua orang yang berbeda di dalam satu selimut,” katanya.

Imam menyatakan hal itu menanggapi perbedaan pernyataan antara Prabowo dan Hatta terkait janji menutup kebocoran anggaran

UJI MATERI UU PILPRES Wakil Ketua MK Arief Hidayat (tengah) didampingi Hakim MK Muhammad Alim (kiri) dan Wahiduddin Adams (kanan) memimpin sidang pengujian konstitusionallitas UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, Jakarta, Senin (16/6). Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasal 159 ayat 1 UU Pilpres tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak berlaku untuk Pemilihan Presiden yang hanya diikuti oleh dua pasangan, serta tidak diterapkan pada Pilpres 9 Juli mendatang atas syarat sebaran perolehan suara 20 persen. ant/yudhi mahatma

Rp1000 triliun yang dijanjikan Prabowo.

Diketahui, Hatta merespons pernyataan Prabowo itu dengan menyatakan bahwa pendapatan negara harus ditingkatkan dengan peningkatan pertumbuhan. Sementara soal kebocoran anggaran itu sendiri, Hatta berkilah bahwa itu baru potensi dan bukan kebocoran yang sebenarnya.

Menurut Imam, apapun data yang dipakai, poin Prabowo adalah bahwa di dalam manajemen Pemerintahan saat ini, ada kebocoran sebesar Rp1000 triliun dan Hatta sebagai Menko Perekonomian adalah yang bertanggung jawab.

Makanya, kata dia, ada pandangan yang berbeda dimana Hatta bicara hal itu potensi, sementara Prabowo bicara kebocoran itu sudah terjadi. “Ini ibarat di dalam rumah tangga, suami istri tidak sinkron. Jadi capres dan cawapresnya tidak nyambung.

Sementara yang satu bilang ada kebocoran, sementara cawapresnya bilang tidak. Itukan kira-kira seolah Hatta mau ngeles,

dia tak ada hubungan dengan kebocoran anggaran,” jelasnya.

Imam sendiri menilai kontradiksi pernyataan Prabowo dan Hatta itu menggambarkan jelas bahwa koalisi yang dibangun keduanya sangat berbau transaksional, yang diukur dari apa yang ditawarkan dan didapatkan. “Cara mereka berkoalisi siapa dapat apa dan dapat berapa. Jadi bukan koalisi hati. Dan esensi kebocoran adalah karena transaksional,” imbuhnya.

Namun Akbar Tandjung membela Prabowo. “Pemerintahan ke depan hanya perlu memperbaiki kebocoran tersebut. Kan masih banyak kebocorannya, kalau bisa diselamatkan dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat,” ucap Akbar di rumah Polonia, Jakarta, Senin (16/6).

Menurut Akbar, apa yang disampaikan Prabowo tentang kebocoran kekayaan alam tidak semata-mata asal bicara tetapi berdasarkan fakta. Bahkan, KPK merilis kebocoran negara sebesar Rp7 ribu triliun. “Jadi Prabowo betul-betul pemimpin yang dibutuhkan dalam mengatasi kebocoran itu, dia punya sikap yang kritis,” kata Akbar.

Lebih lanjut Akbar mengatakan, dalam debat pun Prabowo mengatakan presiden Susilo Bambang Yudhono seorang yang tegas dan sudah banyak yang dilakukan dalam membangun Indonesia. “Prabowo memperlihatkan penghormatan kepada presiden sekarang ini,” katanya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 17 JUNI 2014 | No. 0382 | TAHUN III SELASA 17 JUNI 2014

No. 0382 | TAHUN III

33

DEBAT CAPRES II

KPK Bantah Prabowo Soal kebocoran Rp 7.200 T

ant/prasetyo utomo

DUKUNGAN DEMOKRAT UNTUK PRABOWO. Capres nomor urut satu Prabowo Subianto (kedua kiri) didampingi Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan (kiri), Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Assegaf (ketiga kanan), Politisi Golkar Akbar Tanjung (kedua kanan) dan Priyo Budi Santoso (kanan) meneriakkan yel yel saat deklarasi dukungan kepada pasangan Prabowo-Hatta di Jakarta, Senin (16/6). Anggota DPR RI Partai Demokrat mendukung Prabowo-Hatta karena mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan partai.

Hatta Rajasa Dilaporkan ke KPK JAKARTA-Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) dan Badan Pemerhati Migas (BP Migas) melaporkan mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Senin (16/6). Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1 ini dilaporkan terkait dugaan korupsi di sektor minyak dan gas (migas).

“Kami ingin menyampaikan kasus migas merusak bangsa ini, di mana Hatta dan Chalid terlibat, KPK harus mengungkap kasus ini. Tugas KPK harus menyelidiki,” kata Direktur Pengolahan Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas, Ferdinand Hutahayan saat menyerahkan sejumlah dokumen kepada perwakilan dari KPK, di depan Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (16/6).

Saat melapor, Ferdinand menyerahkan sejumlah dokumen yang disimpan dalam map berwarna cokelat. Dia mengaku, dokumen itu merupakan bukti sementara dan akan dilengkapi jika KPK masih kekurangan bahan laporan.

Ferdinand pun menyatakan, Hatta dan Riza Chalid turut membuat ekonomi biaya tinggi. Sebab, Indonesia tak membangun kilang minyak dan malah terus mengimpor bahan bakar minyak. “Mafia migas membuat harga BBM lebih mahal dari seharusnya. Pengeluaran rakyat dan pemerintah untuk anggaran BBM jadi lebih mahal. Termasuk BBM untuk mobil operasional KPK memburu koruptor,” sebut dia.

Ferdinand pun menegaskan, jika KPK berhasil membasmi mafia migas, maka uang rakyat yang dihemat. Sebab, kelompok mafia migas ini berhasil meraup untung Rp100 miliar per hari atau setara Rp36 triliun per tahun. “Itu setara dengan secara gratis negara membagikan 50 ribu unit rumah tipe 36 setiap tahun,” jelas dia.

Karena itu, dia mendesak KPK segera menangkap mafia migas. “Kita menunggu sikap KPK, untuk mengusut keterlibatan Hatta Rajasa dan Riza Chalid. Dia adalah WNI keturunan Arab yang dulu dikenal dekat dengan keluarga Cendana. Riza, pria berusia 55 tahun ini, disebut-sebut sebagai penguasa abadi dalam bisnis impor minyak. Dulu dia dekat dengan Soeharto, kini merapat ke SBY dan Hatta,” tutur Ferdinand melalui selebaran yang dibagi-bagikan.

Sementara itu, Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) , Emerson Yuntho menilai kubu Prabowo-Hatta

lebih tersandera kasus-kasus korupsi dibandingkan pasangan Jokowi- JK. Partai pendukung Prabowo-Hatta lebih banyak yang tersangkut kasus korupsi di KPK dibandingkan partai pendukung JokowiKalla. “Dalam kaitan isu korupsi, saya lihat ada kecenderungan kubu nomor satu lebih banyak tersandera parpol terkait kasus korupsi yang ditangani KPK,” katanya.

Emerson lalu memaparkan kasuskasus yang menjerat partai politik pendukung Prabowo-Hatta. Partai Amanat Nasional, katanya, tersandera kasus hibah kereta api listrik bekas yang menyeret Hatta. Terkait penyidikan kasus ini, KPK pernah memeriksa Hatta sebagai saksi.

Selain kasus KRL bekas, kata Emerson, ada kasus korupsi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) yang menyeret politikus PAN Wa Ode Nurhayati.

Kemudian, Partai Golkar, kata Emerson, tersandera kasus korupsi pengadaan Al Quran yang menjerat kadernya, Zulkarnain Jabarserta kasus korupsi PON Riau yang melibatkan petinggi Partai Golkar, Rusli Zainal “Kasus Rusli Zainal juga menyebut-nyebut beberapa nama petinggi Partai Golkar, kemudian suap simulator Polri yang akan memberikan uang dalam kardus kepada anggota dewan Partai Golkar, dan proyek pembangunan pusdiklat kejaksaan yang sudah dilaporkan kepada KPK,” ucap Emerson. =GAM/ABD

JAKARTA- Calon presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa Indonesia setiap tahunnya kehilangan kekayaan negara Rp 7.200 triliun.

Angka ini diklaim bersumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang justru pada akhirnya menimbulkan polemik. Polemik ini muncul setelah KPK tegas membantah pernyataan Prabowo menyoal adanya kebocoran anggaran keuangan negara tersebut.

Bantahan KPK ini menanggapi pernyataan Prabowo saat debat antarcapres di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Minggu (15/6) malam. Apalagi saat itu Prabowo mengutip pernyataan Ketua KPK Abraham Samad. “Memang Pak Ketua pernah menyampaikan mengenai itu. Tapi yang disampaikan itu potensinya. KPK sendiri belum memiliki kajian empiris yang menyebut kebocoran anggaran sampai Rp 7.200 triliun,” ujar juru bicara KPK Johan Budi, Senin (16/6).

Seperti diketahui, capres nomor urut satu itu mengungkap kebocoran versi KPK mencapai Rp 7.200 triliun. Diapun berjanji akan menutup kebocoran setidaknya Rp 1000 triliun. “Pada tanggal 7 September, Ketua KPK kita menyatakan bahwa kebocoran dan kehilangan kekayaan negara Rp 7200 triliun dalam satu tahun. Rp 1000 triliun saja sudah fantastis. Di sinilah rencana kami jika kami Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa diberikan mandat, kami ingin menutup kebocoran Rp 1000 triliun,” katanya dalam pemaparan visi misinya.

Menurut Johan, apa yang disampaikan Abraham merupakan analisa atas potensi kerugian negara dari berbagai sektor. Hanya saja, Johan mengaku hal itu perlu dikaji ulang. “Apakah KPK pernah mengerluakan data resmi kajian itu? Sejauh ini belum pernah ada,” kata Johan.

Sementara itu, Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono menilai, angka tersebut tidak masuk akal jika melihat sejumlah indikator ekonomi.

“It doesn’t make sense. APBN kita saja tahun ini Rp 1.840 triliun. Even dibandingkan GDP (gross domestic product/produk domestik bruto) yang Rp 9.400 triliun, angka kebocoran Rp 7.200 triliun itu tidak bisa saya pahami,” kata Tony dalam Seminar Nasional Perbankan di Plaza Simas, Jakarta, Senin (16/6).

Oleh karena itu, Tony sulit mempercayai klaim Prabowo tersebut. “Maaf, ekonomi itu sangat dekat dengan angkaangka. Kalau angkanya nggak masuk akal ya jangan dipercaya,” tegasnya.=GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 17 JUNI 2014 | No. 0382 | TAHUN III

JELANG TRANSISI KEPEMIMPINAN

CT Ingin APBN-P 2014 Tuntas Sebelum Oktober JAKARTA-Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung berjanji akan merampungkan pembahasan RAPBNPerubahan 2014 sebelum Oktober tahun ini. Langkah ini sangat penting agar tidak menjadi persoalan yang dapat membebani pemerintahan berikutnya.

ant/widodo s. jusuf

GINANDJAR DUKUNG JOKOWI. Calon presiden pasangan nomor urut dua, Joko Widodo (kedua kiri) menyalami Politisi Senior Partai Golkar Ginandjar Kartasasmita (kedua kanan) bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait (kanan) dan Politisi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) di kediaman Ginandjar Kartasasmita di Jakarta, Senin (16/6). Dalam kesempatan tersebut Ginandjar Kartasasmita menyatakan dukungan kepada pasangan Capres dan Cawapres nomor urut dua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

DEBAT CAPRES II

Tim Sukses Saling Klaim Menang JAKARTA- Pasca debat calon presiden tahap kedua yang dilaksanakan Minggu malam (15/6) Tim Sukses masingmasing capres mengklaim lawannya kalah telak. Satu sama lain menggap pemaparan jagonya lebih baik dalam menyampaikan pendapat maupun menjawab persoalanpersoalan yang ditanyakan moderator dan lawannya.

Koordinator Tim Debat Capres-Cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Maruar Sirait mengapresiasi penampilan Jokowi dalam debat Minggu (15/6) malam. Tim calon presiden nomor urut 2 ini mengklaim memenangi seluruh atau 5 babak dalam debat capres sesi kedua tersebut.

Politisi PDI Perjuangan yang kerap disapa Ara ini kemudian memuji, Jokowi telah menunjukkan pengalamannya sebagai pemimpin yang peduli dengan nasib rakyat. Jokowi, dianggapnya mampu memaparkan berbagai permasalahan disertai solusi secara detail. “Tampilan Jokowi apa adanya, merakyat serta berpengalaman. Beliau sangat menguasai masalah secara detail,” ucap Maruar, Senin (16/6).

Sebagai seorang pemimpin, kata Ara lagi, Jokowi mampu meyakinkan masyarakat dengan kemampuannya. Terbukti, saat Jokowi memimpin Solo dan DKI Jakarta. “Beliau dapat meyakinkan. Karena punya kemampuan dan merakyat. Itulah sosok pemimpin bangsa ini, mampu melakukan itu semua. Seperti saat memimpin Solo dan DKI Jakarta,” ujarnya.

Program yang disampaikan Jokowi, lanjut Ara, seperti kartu Indonesia sehat dan kartu Indonesia pintar merupakan salah satu bentuk pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan.

Apa yang dipaparkan Jokowi, katanya lagi, merupakan program nyata dan bukan sekedar program yang hanya membuai masyarakat. “Jokowi dapat

melakukan pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan. Jokowi membangun sistem bukan hanya anggaran saja. Ini sudah level konsep yang segera diimplementasikan,” pungkasnya Sementara itu politisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo-Hatta juga mengklaim kubunya lebih baik dalam debat calon presiden tahap kedua Senin malam lalu. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani bahkan menganalogikan hasil debat tersebut dengan hasil pertandingan babak penyisihan piala dunia dimana Spanyol kalah telak 5-1 dari Belanda.

“Seperti Belanda melawan Spanyol, Jokowi dibantai 5-1 oleh Prabowo,” kata Muzani di Jakarta, Senin (16/6) Hal serupa juga disampaikan Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Menurutnya, Prabowo bahkan menang telak 5-0 terhadap Jokowi. “Bila tanya saya, maka secara subyektif saya justru menilai 5-0 buat kemenangan Prabowo” ucapnya. =GAM/ABD

Menurutnya, sampai saat ini pemerintah dan DPR telah menyepakati sejumlah keputusan terkait perubahan postur APBN 2014 di tingkat komisi dan Badan Anggaran DPR. Selanjutnya, hasil keputusan tersebut akan disetujui DPR di tingkat Rapat Paripurna DPR. “Masalah bidang fiskal itu diharapkan tidak ada halangan. Kita bisa menyelesaikan APBN-P (2014), itu penting untuk pemerintahan sekarang dan yang akan datang,” papar Chairul dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (16/6).

Guna mengamankan kinerja pemerintahan yang baru, kata dia, Kementerian Perekonomian juga tengah meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait postur RAPBN 2015. “Kami terus melakukan koordinasi tentang RAPBN 2014 yang pembahasannya nanti akan memakan waktu,” ucap Chairul.

Salah satu fokus utama Kementerian perekonomian di sisa masa kerjanya selama empat bulan, adalah menjaga stabilitas harga pangan menjelang Ramadhan dan Lebaran.

“Pemantauan stabilitas harga

pangan saat Ramadhan dan Idul Fitri tentunya menjadi perhatian Menko Perekonomian, terkait penyelesainan masalah sampai 20 Oktober,” ujarnya.

Benahi Current Account Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah menyikapi masa transisi kepemimpinan di 2014 dengan memberikan kepastian berinvestasi dalam upaya menggenjot neraca modal dan finansial. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisasi defisit neraca transaksi berjalan di akhir 2014.

Salah satu langkahnya adalah dengan mendorong peningkatan nilai neraca modal dan finansial sangat penting untuk mengatasi problem defisit transaksi berjalan. “Neraca modal menjadi penting, karena faktor investasi menjadi penting. Investasi harus didorong, bukan hanya asing, tetapi juga swasta nasional dan BUMN. Maka, harus memberi kepastian bagi investor dan tidak usah menunggu hasil pemilu.

Akhirnya, defisit transaksi berjalan bisa diatasi,” papar Chairul. =GAM

ant/oky lukmansyah

PASAR LELANG BAWANG MERAH. Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi (dua kiri) didampingi Menteri Petanian, Suswono (kiri) meninjau pasar lelang di Pasar bawang merah Klampok, Brebes, Jateng, Senin (16/6). Pasar lelang bawang merah yang diresmikan oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian tersebut untuk memperpendek mata rantai perdagangan, memberikan kepastian harga, membangun dan memperluas jaringan usaha.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 17 JUNI 2014 SELASA 17 JUNI 2014 | No. 0382 | TAHUN III No. 0382 | TAHUN III

55

ant/wahdi septiawan

PRODUKSI TEH KERINCI. Pekerja memanen teh di perkebunan PT. Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) di Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Jambi, Senin (16/6). Menurut pekerja, buruknya kondisi cuaca di daerah itu dalam beberapa hari terakhir mengganggu pertumbuhan pucuk baru teh sehingga diprediksi mengurangi hasil panen pada bulan depan

Kepercayaan Pasar Masih Tinggi Iklim Investasi Tak Terpengaruh Presiden Terpilih JAKARTA-Meskipun perekonomian dunia masih belum pulih benar dari krisis, kepercayaan investor maupun pasar terhadap perekonomian Indonesia saat ini sangat tinggi. Hal ini, terbukti dari terus tumbuhnya angka realisasi investasi di tanah air.

Derasnya arus masuk investasi ini diperkirakan akan terus berlangsung, siapapun yang kelak menjadi Presiden RI periode 2014-2019, hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Firmanzah, mengemukakan, secara historis sepanjang penyelenggaraan Pemilu langsung yang telah dilalui (sejak 1999), perekonomian nasional bahkan menunjukkan kinerja yang relatif lebih tinggi di tahun-tahun pemilu. Pada Pemilu 1999 misalnya, ekonomi nasional dapat tumbuh positif 0,79 persen setelah pada 1998 berkontraksi minus 13,8 persen. IHSG pada akhir 1999 tumbuh sebesar 70 persen dimana konsumsi masyarakat bertumbuh lebih dari

7 persen.

Sementara pada Pemilu 2004, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi berada pada level 5,13 persen dan IHSG meningkat hampir 50 persen akhir 2004. Pemilu 2009, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai angka 4,6 persen walaupun tahun 2008 ekonomi dunia diperhadapkan pada krisis pasar keuangan global. Dan pada 2009, Indonesia diklaim oleh dunia sebagai salah satu negara yang mampu memitigasi risiko krisis keuangan global 2008. Pertumbuhan IHSG pada akhir 2009 melon-

jak lebih dari 80 persen dibanding tahun sebelumnya.

Menurutnya, menjelang Pilpres 9 Juli 2014, perkembangan ekonomi nasional sepanjang Januari-Mei 2014 tetap menunjukkan fundamental yang kokoh di tengah perlambatan ekonomi global dan volatilitas harga komoditas dunia. “Ini tentunya dapat tercermin dari tingginya realisasi investasi yang masuk sepanjang periode tersebut, tidak hanya padas ektor riil tetapi juga terjadi aliran modal masuk pada setor pasar modal,” papar Firmanzah di Jakarta, Senin (16/6) pagi.

Dalam rilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada triwulan 1 -2014, realisasi investasi yang masuk mencapai Rp.106,6 triliun atau naik 14,6% dari periode yang sama tahun lalu. Realisasi investasi triwulan 1-2014 ini menjadi rekor tertinggi kinerja investasi triwulan dalam tiga tahun terakhir. Dengan tren seperti ini, Prof. Firmanzah mem-

perkirakan, target investasi tahun 2014 sebesar Rp 456,6 triliun diprediksi dapat tercapai.

Firmanzah menambahkan, besarnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia juga tercermin dari derasnya aliran modal masuk sepanjang Januari-Mei 2014. Bank Indonesia mencatat hingga akhir Mei 2014 arus modal yang masuk ke mencapai Rp130 triliun dan tersebar pada berbagai instrument keuangan baik surat berharga maupun instrument lainnya di pasar modal. “Tren peningkatan kepercayaan pasar dan investor global terhadap perekonomian Indonesia merupakan potret atraktifnya perekonomian nasional dalam satu decade terakhir. Stabilitas dan fundamental ekonomi nasional yang terus menunjukkan penguatan ini menjadi modal besar untuk mempercepat serta memperluas program-program pembangunan yang sedang berjalan saat ini,” ujarnya.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan itu menjelaskan, besarnya arus investasi yang berlangsung sejak awal 2012 hingga saat ini merupakan refleksi dari semakin besarnya kepercayaan investor terhadap perkembangan ekonomi nasional. “Lonjakan realisasi investasi dalam beberapa tahun ini juga merupakan konfirmasi dari peringkat investment grade zone yang diberikan oleh S&P, Moodys, The Fitch, dan R&I beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

Firmanzah menyebutkan, Indonesia kini banyak dilirik investor global sebagai destinasi investasi yang menarik dengan pertimbangan stabilitas dan positifnya kinerja ekonomi nasional. “Bahkan Jepang untuk pertamakalinya menempatkan Indonesia sebagai destinasi inevstasi utama menggeser Tiongkok yang selama ini dijadikan tujuan utama investor Jepang,” pungkasnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 17 JUNI 2014 | No. 0382 | TAHUN III

PENYELUNDUPAN MINYAK MENTAH

Ada Kejahatan Korporasi?

JAKARTA-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bersama kepolisian tengah menyelidiki kemungkinan terjadinya kejahatan korporasi terkait dugaan penyelundupan minyak mentah milik PT Pertamina (Persero) di perbatasan Indonesia-Malaysia.

Jika upaya menyelundupkan minyak mentah ini merupakan pidana kepabeanan, maka Pegawai Negeri Sipl (PNS) Bea Cukai yang akan memeriksa dan dilanjutkan ke kejaksaan.

Hal tersebut seperti dikatakan Dirjen Bea dan Cukai, Agung Kuswandono di

Gedung DPR Jakarta, Senin (16/6). “Nanti, kami akan bekerjasa dengan kepolisian.

Apakah ada pidana yang lain? Karena, kasusnya kan macam-macam. Apakah ada pidana korporasi? Kami kan belum tahu. Ini yang sedang kami selidiki,” papar Agung.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Ditjen Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau berhasil menggagalkan upaya penyelundupan minyak mentah sebanyak 402 ribu barel di kapal tangker MT Jelita Bangsa. Belakangan diketahui bahwa minyak ini milik Pertamina yang diambil dari sumur Chevron di Dumai.

Lebih lanjut Agung mengatakan, perlu waktu berbulan-bulan untuk mengetahui menuntaskan kasus dugaan penyelundu-

pan minyak mentah tersebut. “Kami akan cek pada yang menyuruh. Betul atau tidak kalau ini tidak ada apa-apa? Kemudian, yang menyuruh mempunyai link dengan siapa? Kami cek lagi,” ujar Agung.

Dia mengatakan, saat ini Ditjen Bea dan Cukai sudah menahan nakhoda MT Jelita Bangsa. “Bisa juga (tahanan) ini nantinya dititipkan di kepolisian, karena tergantung proses di lapangan. Yang penting orangnya tidak kemana-mana,” imbuhnya.

Dia menegaskan, saat ini Ditjen Bea dan Cukai sudah bekerjasama dengan kepolisian untuk mengurai dan mengungkap pelaku utama aksi penyelundupan minyak mentah tersebut. Agung mengatakan, barang bukti berupa kapal tangker

bermuatan minyak mentah masih ditahan Ditjen Bea dan Cukai.

Ketika ditanya apakah minyak tersebut akan dikembalikan ke Pertamina, Agung berkata: “itu (kewenangan) pengadilan.

Bisa dikembalikan kepada pemilik, bisa menjadi milik negara atau bisa nantinya dilelang”.

Dia menyebutkan, sejauh ini Ditjen Bea dan Cukai terus mengupayakan meminta tambahan informasi mengenai kasus tersebut kepada Pertamina sebagai pemilik minyak. “Yang perlu kami bisa mendapatkan tambahan informasi, maka kami akan meminta. Yang membelokkan (kapal bermuatan minyak) itu perorangan atau ada perintah dari atasan?” kata Agung. =GAM

ENERGI

Konsumsi Elpiji Diprediksi Tumbuh 9%

JAKARTA-PT Pertamina (Persero) memproyeksikan konsumsi elpiji tahun 2014 akan mencapai 6,1 juta ton atau meningkat 9,1% dibandingkan dengan realiasasi tahun lalu yang mencapai 5,59 juta ton.

Senior Vice President Non Fuel Marketing Pertamina Taryono mengatakan sejak diterapkannya program konversi Kerosene ke Elpiji 3kg hingga 2013, pertumbuhan konsumsi Elpiji mencapai rata-rata 24% per tahun. Konsumsi Elpiji 3kg naik dari semula 0,55 juta ton pada 2008 menjadi 4,39 juta ton pada 2013, di sisi lain penjualan Elpiji non subsidi relatif stabil di level sekitar 1,1-1,2 juta ton per tahun.

“Dengan melihat tren yang ada, kami perkirakan hingga akhir tahun konsumsi Elpiji, khususnya yang dipasok oleh Pertamina akan mencapai sekitar 6,1 juta ton yang terdiri dari 5,01 juta ton Elpiji 3kg dan Elpiji non subsidi mencapai 1,09 juta ton,” terang Taryono di Jakarta, Senin (16/6).

Peningkatan konsumsi Elpiji 3kg bersubsidi tahun ini relatif tinggi sejalan dengan target untuk menuntaskan program konversi Kerosene ke Elpiji 3kg di tahun ini. Jika target tersebut tercapai, maka 58 juta paket perdana Elpiji 3kg telah terdistribusi ke masyarakat sejak program dimulai hingga akhir tahun ini.

Namun, tuturnya, Pertamina

memproyeksikan konsumsi Elpiji akan terus menunjukkan tren peningkatan rata-rata sekitar 6% per tahun. Selain karena dipicu oleh peningkatan jumlah konsumsi Elpiji 3kg oleh masyarakat seiring dengan pertumbuhan jumlah keluarga, Pertamina juga menargetkan peningkatan penjualan Elpiji non subsidi dari semula pada level 1,1 juta ton menjadi sekitar 1,3-1,4 juta ton dalam 5 tahun mendatang.

Hal ini sejalan dengan pertumbuhan konsumsi di sektor komersial dan industri, serta sektor rumah tangga kelas menengah-atas yang menjadi target pasar Elpiji non subsidi.

Khususnya, jika harga Elpiji 12kg non subsidi telah mencapai harga keekonomian.

Untuk memastikan penyaluran Elpiji 3kg bersubsidi tepat sasaran, Pertamina berinisiatif untuk menjalankan Sistem Monitoring LPG 3kg berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan sebutan SIMOL3K. Taryono mengungkapkan dengan SIMOL3K, maka Pertamina dapat memantau pendistribusian Elpiji 3kg hingga ke tingkat pangkalan. =GAM

ant/oky lukmansyah

PENAMBAHAN PASOKAN ELPIJI. Pekerja menata tabung elpiji di salah satu agen Kelurahan Panggung, Tegal, Jateng, Senin (16/6). PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) IV Jawa Tengah dan DIY akan menambah 6 persen pasokan elpiji pada Juni dan 12 persen pada Juli dari 833.887 tabung per hari menjadi 933.953 tabung per hari, sebagai langkah untuk antisipasi peningkatan kebutuhan jelang Ramadhan dan Lebaran.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Salam Songkem

Uji Pajak idak mudah menjadi presiden.

Itu sudah pasti. Banyak pihak yang ingin menguji keseriusannya dalam memimpin negara dan pemerintah Indonesia apabila terpilih nanti. Salah satunya, Direktur Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menyatakan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK agar mempublikasikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak masing-masing. Apabila kedua pasangan calon capres-cawapres itu tidak bersedia membuka SPT Pajak ke publik, keduanya tidak ada yang dianggap layak menjadi pemimpin negara dan pemerintah Indonesia.

SPT Pajak menjadi uji kompetensi bagi keduanya. Sebab dari SPT itu bisa terungkap kepentingan dan kejujuran masing-masing. Setidak-tidaknya, rakyat bisa mengetahui ketaatan kedua pasangan itu dalam membayar pajak, punya saham di perusahaan tertentu, dan sebagainya. Itu menjadi awal kepercayaan publik terhadapnya.

Pilihan yang tepat ketika Prabowo dan Jokowi bersedia membeber SPT. Untuk mengurangi praduga yang dapat merugikan kepentingan keduanya dalam bursa pencapresan yang akan digelar pada 9 Juli mendatang.

Keberanian Prabowo dan Jokowi mempublikasikan SPT mengindikasikan keberanian keduanya bersikap jujur pada rakyat. Sikap jujur ini pula yang kelak menjadi cikal bakal kepercayaan atas keseriusan keduanya dalam menindak tegas kasus korupsi.

Sebaliknya, tidak berani mempublikasikan SPT, dapat berpengaruh terhadap keyakinan publik akan keseriusan keduanya dalam menangani kasus korupsi, termasuk para koruptor pajak.

Dalam konten yang berbeda, rakyat masih belum melupakan kasus korupsi yang kian marak di negeri ini, salah satunya kasus korupsi pajak yang menjerat Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jakarta Timur, Mohammad Dian Irwan, juga Gayus Tambunan, manta pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia. Itu hanya sebagian kecil dari para koruptor yang terungkap, karena sebenarnya masih banyak lagi para koruptor uang negara yang perlu ditelusuri dan diendus keterlibatannya. Tentunya bergantung di tangan presiden RI yang tahun ini diperebutkan oleh Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. (*)

KORAN MADURA

Opini

SELASA 17 JUNI 2014 No. 0382 | TAHUN III

SELASA 17 JUNI 2014 | No. 0382 | TAHUN III

77

Mengharapkan Kehadiran Sang Negarawan Di tengah pandangan minor terhadap citra politisi, gaya berpolitik yang mampu menjembatani segregasi sosial politik dipandang sebagai sebuah kelebihan. Kemampuan meretas kebuntuan komunikasi politik berbagai kekuatan politik, sembari tetap mempertahankan keutuhan ideologi partai politik, semakin dibutuhkan negeri ini.

S

ebagian besar publik mengetahui sepak terjang politik tokoh-tokoh nasional seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ataupun Taufik Kemas (TK). Namun tak cukup banyak publik yang menyadari peranperan komunikasi politik yang mereka jalankan, hingga para tokoh penghubung itu “menghilang” dan peran-peran itu masih dibiarkan kosong.

Almarhum Gus Dur adalah tokoh pluralisme yang bisa bergaul dan diterima semua kelompok dan kalangan sosial di Indonesia.

Gus Dur mampu mengakumulasi kekuatan komunikasi itu menjadi modal sosial dalam kontestasi presiden 1999.

Kehadiran TK dalam kancah politik Indonesia, walaupun tidak sehebat Gus Dur, juga dianggap sebagai komunikator yang mampu memecah kebuntuhan komunikasi yang terjadi di negara ini. Sebut saja peran kebuntuhan komunikasi antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan lawan-lawan politiknya, terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Publik melihat bahwa kemampuan menjadi consensual maker diantara berbagai kepentingan yang berbeda-beda masih merupakan salah satu unsur ter-

penting dari ciri seorang negarawan negeri yang majemuk ini.

Kita setuju dengan gaya berpolitik TK dalam konteks menjalin komunikasi PDI-P dengan lawan politiknya.

Meminjam pandangan Yudi Latif, TK merupakan tokoh berciri luminal (beroposisi “antara”) yang bisa melintasi batas-batas pengelompokan karena pertautannya dengan ragam aliran. Seperti oksigen yang hadir dan berbagi disembarang ruang, kehadiran tokoh luminal berperan penting sebagai jembatan penghubung antara horizon, perajut solidaritas antara kutub, dan pelancar lalu lintas sumber daya, yang memungkinkan arus komunikasi dan kerja sama bisa berjalan.

Syarat untuk menciptakan tokoh berciri luminal adalah kemampuan untuk menurunkan kadar atau kesadaran ideologis agar bisa bergerak luwes menebus sekat-sekat perbedaan politik.

Tokoh luminal diperlukan untuk meredam pertentangan politik ketika menjembatani lalu lintas komunikasi dan kerjasama antar elemen bangsa. Dalam posisi sebagai “jembatan”, kehadiran Gus Dur dan TK sering dilupakan ketika bangsa ini berhasil melintasi saat-saat yang genting.

Di satu sisi, kehadiran mereka dibutuhkan semua orang. Namun disi lain, kehadiran mereka justru tidak disadari banyak orang, bahkan sering kali menimbulkan kontroversi.

Luminasi yang “diperankan” Gus Dur dan TK boleh jadi merupakan gaya individu yang kadang kala membingungkan kader parpol dan masyarakat. Mereka kerap dicurigai karena dianggap menurunkan kadar keyakinan ideologis bersama dalam menilai antara pihak kekuatan politik yang “benar” dan “salah”. Sikap TK dalam pencalonan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta pertengahan 2012, misalnya membingungkan publik dan simpatisan PDI-P. Sulit dimungkiri bahwa sikap semacam itu membutuhkan semacam “keberanian” ekstra, terutama atas resiko politik ke-

hilangan sebagai legitimasi. Namun, untuk situasi karut-marut dan pragmatisme serta kebuntuhan politik saat ini, justru aspek keberanian bersikap itu sangat diperlukan. Karena itu, tak heran jika publik mengungkapkan keberanian sebagai syarat utama menjadi politisi-negarawan selain visioner.

Soal visioner, budayawan Ahmad Syafii Maarif menggambarkannya dengan syarat yang berat, yakni “orang yang bervisi jauh melampaui usianya dan menggunakan kekuasaan semata sebagai wahana mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan bersama”.

Ini berarti, ukuran menjadi negarawan ada dalam sikap dan kemurnian hati seorang politisi dalam memperjuangkan tujuan politik yang lebih tinggi. Bahkan, bisa-bisa kepentingan parpolpun dipertaruhkan sebagai mana pandangan publik yang menilai kemurnian hati negarawan akan terlihat ketika parpol sebagai induk kendaraan politisi “dikalahkan” demi cita-cita bangsa. Dengan demikian, loyalitas kepada parpol bisa saja berahir ketika pengabdian kepada negara dimulai, khususnya ketika terjadi konflik kepentingan antara posisinya sebagai pejabat publik dan sebagai kader parpol.

Krisis negarawan ini juga tercermin dari penilaian atas rendahnya komitmen para pejabat negara dari pusat sampai daerah terhadap pembangunan persatuan bangsa. Publik tak melihat satu pun komponen penting negara yang secara nyata dan sunguh-sungguh komit terhadap

pembangunan persatuan bangsa saat ini. Para elite penyelenggara negara sibuk berasyik masyuk dengan agenda membangun dan mempertahankan kekuasaan lima tahunan.

Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mengisi “kekosongan” ruang-ruang ideal pasca semakin habisnya tokoh-tokoh yang selama ini dianggap “negarawan” sebagaimana Gus Dur, TK, dan tokoh-tokoh lain? Terlebih realitas politik saat ini cendrung mengarah ke apa yang diteorikan Lindblom dan Robert Dahl sebagai economic democracy, yaitu situasi politik demokrasi yang diintervensi berbagai kekuatan kapitalisme, dan orientasi partai yang dipaksa mengarahkan perhatian ke “permintaan pasar”.

Jawaban atas pertanyaan ini pasti kembali ke peran dan kesadaran parpol membangun diri, terutama melalui kaderkadernya yang akan menjadi politisi (calon legislatif). Dalam situasi dimana lebih banyak publik yang sangsi kepada parpol secara umum, parpol dituntut lebih banyak melahirkan sikap politik yang bersifat konsensual, konsisten membela ideologinya, tetapi sekaligus membangun masyarakat. Demikian pula saat dikungkung oleh “kerangkeng besi” hukum pasar ekonomi politik yang mendikte kemenangan melalui logika politik ekonomi, parpol dituntut semakin cerdas menelurkan politisi pemberani yang sekaligus mampu menjadi consensual maker di arena kemajemukan politik nasional. Selamat memilih calon presiden dan wakil presiden.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail. com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SELASA 17 JUNI 2014 No. 0382 | TAHUN III

SELASA 17 JUNI 2014 | No. 0382 | TAHUN III

OPINI 8

JELANG PENUTUPAN

Peran Swasta Dibutuhkan Atasi Dolly SURABAYA - Anggota DPRD Kota Surabaya menilai peran swasta sangat dibutuhkan dalam mengatasi persoalan di kawasan Dolly dan Jarak pascapenutupan dua lokalisasi prostitusi tersebut pada 18 Juni mendatang.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Herlina di Surabaya mengatakan jangan sampai pemkot terkesan mengambil beban sendirian dalam pengentasan prostitusi di Dolly tanpa bantuan pihak swasta.

"Jangan diambil-alih pemkot semua karena anggaran APBD juga terbatas. Masih banyak wilayah lain yang butuh pengembangan," katanya.

Apalagi, lanjut dia, di kawasan Dolly merupakan daerah padat penduduk. Tentunya juga banyak usaha yang berkembang di kawasan tersebut yang perlu mendapat perhatian jika Dolly ditutup.

Menurut dia, menggandeng pihak swasta bagian dari pengentasan protitusi khususnya warga yang terdampak, yakni dengan cara memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka.

"Kalau menggerakkan PSK untuk bekerja di tempat tertentu tentu sulit. Ini dikarenakan banyak warga yang tidak suka karena PSK masih dianggap penyakit sosial. Tantunya lingkungan sosial dibantu pemerintah yang bisa membenahi," katanya.

Selain itu, lanjut dia, jika dilihat dari Rancangan Tata Ruang Wilayah, kawasan Dolly masuk unit pengembangan tujuh yang masuk kecamatan Sawahan dan Wonokromo.

"Peruntukannya untuk pemukiman, perdagangan, jasa dan militer," katanya.

Jika dilihat peruntukan kawasan Dolly berupa perdagangan dan jasa prostitusi, itu di luar dari RTRW. "Tidak disebutkan ada lokalisasi di sana. Tapi tergantung kita memaknai seperti apa," katanya.

Sehingga, jika Wali Kota Surabaya berencana akan membangun gedung enam lantai di kawasan tersebut untuk pusat bisnis, Herlina tidak mempermasalahkannya karena tidak melanggar RTRW. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

BENDERA SETENGAH TIANG.Warga di kawasan lokalisasi prostitusi Dolly memasang bendera setengah tiang menjelang penutupan Dolly.

detik/rois jajeli

Bendera Setengah Tiang Berkibar di Tengah Dolly SURABAYA - Warga di kawasan lokalisasi Dolly dan Jarak, Kota Surabaya, mengibarkan ratusan bendera merah putih setengah tiang menjelang pelaksanaan penutupan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara pada 18 Juni mendatang.

Anggota Front Pekerja Lapang (FPL) lokalisasi Dolly dan Jarak, di Surabaya mengatakan pemasangan bendera setengah tiang ini dilakukan warga di lima RW Kelurahan Putat Jaya.

"Pemasangan bendera setengah tiang ini simbolis saja. Kami merasa kecewa dan berduka terhadap rencana penutupan yang tetap berjalan," katanya.

Menurut dia, sampai detik ini mediasi antara warga dengan Pemerintah Kota Surabaya belum terwujud. Terlebih adanya klaim

pemerintah Kota Surabaya penutupan akan berjalan lancar tanpa kendala.

"Itu versi mereka. Yang pasti kami tetap bertahan menolak," ujar Apeng.

Meski demikian, kata dia, upaya konfrontasi yang dilakukan belum akan ditunjukkan.

Namun, jika Pemerintah Kota Surabaya mulai menunjukkan sikap arogansi, maka perlawanan akan terjadi.

Sementara itu, kata dia, pendekatan dan realisasi dampak

penutupan juga belum dirasakan warga. Justru, fakta yang terjadi pendekatan pemkot dilakukan di luar area lokalisasi, seperti di Gang Sombie, Gunung Keramat, Gang Makam yang berjarak sekitar satu kilometer dari lokalisasi.

"Harapannya nanti diklaim pro-penutupan, dan Risma sudah berhasil nutup. Itu yang dijadikan senjata mereka," kata Yanto salah seorang warga setempat.

Yanto sendiri berharap tidak terjadi pertikaian. Artinya, suasana kondusif di lokalisasi tetap terjaga. Tidak ada pemasangan atau penyegelan terkait resistensi menolak penutupan.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan rencana perubahan wajah kawasan lokalisasi Dolly yakni

dengan membangun sebuah gedung enam lantai.

"Lantai dasar bakal difungsikan sebagai sentra PKL, lantai dua untuk usaha makanan kering, lantai tiga dan empat khusus untuk perpustakaan dan komputer," katanya.

Sedangkan lantai lima, lanjut dia, akan digunakan untuk taman bermain anak-anak serta balai RW yang ada di lantai enam.

"Gedung itu dilengkapi dengan lift. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 9 miliar," katanya.

Selain itu, lanjut dia, pemkot juga akan membangun sarana penunjang lain seperti sarana olahraga dan perdagangan. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 17 JUNI 2014 | No. 0382 | TAHUN III

9

PILPRES

Ada “Sobat Jokowi� di Australia SURABAYA - Sektitar 50 warga negara Indonesia di Adelaide, Australia Selatan, membentuk kelompok relawan yang diberi nama "Sobat Jokowi".

"Sobat Jokowi itu sudah dideklarasikan di Victoria Square, pusat Kota Adelaide pada Minggu (15/6)," kata penggagas 'Sobat Jokowi' Mochamad Mustafa melalui surat elektronik dari Adelaide, Australia, Senin (16/6).

Ia mengatakan Victoria Square dipilih masyarakat berbagai latar belakang pendidikan, agama, dan profesi, sebagai simbol kemenangan untuk Jokowi-JK dalam Pilpres 9 Juli 2014.

"Sobat Jokowi merupakan sebuah bentuk kepedulian masyarakat Indonesia di Australia Selatan untuk ikut memastikan terpilihnya pemimpin yang dianggap bisa memperbaiki bangsa Indonesia," katanya.

Mahasiswa yang sedang kuliah program S3 di University of Adelaide itu meyakinkan bahwa anggota Sobat Jokowi tidak hanya akan memilih Jokowi-JK, tapi memastikan kemenangan Jokowi-JK di wilayah Australia Selatan.

"Berdasarkan data pada Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri, jumlah pemilih di Australia Selatan adalah sekitar 1.072 orang. Pada pemilihan anggota DPR yang lalu dari total DPT di atas ada 403 pemilih yang menggunakan hak pilihnya," kata koordinator Sobat Jokowi itu.

Selain itu, Sobat Jokowi juga akan mengirimkan pesan pemenangan Jokowi-JK kepada jaringan-jaringan mereka baik di Indonesia maupun di seluruh dunia.

Misalnya, Rini Budiyanti, WNI yang telah lama tinggal di Australia, menyatakan ikut menjadi relawan pemenangan pasangan Jokowi-JK, karena Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang bermental baik, memiliki rekam jejak prestasi yang sudah terbukti, serta jujur dan berintegritas.

"Karakter itu jelas dimiliki oleh pasangan Jokowi-JK saat ini. Jokowi juga bebas dari pengaruh warisan Orde Baru yang hingga saat ini menjadi

penghambat utama bagi tercapainya tujuan demokratisasi dan reformasi," katanya.

Sementara itu, Tok Basuki, seorang seniman asas Malang yang sudah 20 tahun tinggal di Adelaide, mengecam maraknya praktikpraktik kampanye hitam yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Kampanye hitam dengan menebar kebencian berbasis SARA yang diembuskan untuk capres Jokowi adalah tindakan keji dan bisa memicu perpecahan sesama anak bangsa, karena itu ciptakan Pilpres 2014 yang kondusif dan damai untuk merawat kebhinnekaan bangsa," katanya.

Lebih dari itu, Mochamad Mustafa menambahkan pembiaran kampanye hitam berunsur SARA itu menjadi indikasi nyata betapa ada pemimpin yang mengidap "Fundamentalisme Kekuasaan", karena memanfaatkan keuntungan politik dari kampanye negatif SARA itu.

"Adalah bahaya jika bangsa ini diserahkan kepada pemimpin yang mengidap 'Fundamentalisme Kekuasaan' yang menggunakan intoleransi dan diskriminasi atas nama agama atau keyakinan dalam kepemimpinannya," katanya.

Oleh karena itu, Sobat Jokowi menuntut seluruh pihak dari peserta Pilpres dan elemen masyarakat untuk memajukan demokrasi melalui Pilpres 2014 yang menghargai perbedaan agama atau keyakinan dan etnis atau suku serta bersih dari praktik-praktik kampanye hitam.

"Kampanye hitam SARA adalah pelanggaran dan merupakan pidana pemilu sesuai UU Pemilu Nomer 08 Tahun 2012 dan karenanya penyelenggara dan pengawas Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) harus memberi sanksi tegas kepada para pelaku kampanye hitam SARA," katanya.

Pilpres 2014 pada 9 Julidiikuti dua pasangan calon yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (nomer urut 1) dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (nomer urut 2). = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

ant/rudi mulya

HARGA IKAN SEGAR NAIK. Pedagang menyortir ikan patin segar yang didatangkan dari nelayan Tulungagung di Pasar Setono Betek, Kediri, Jawa Timur. Menurut pedagang sejak sepekan terakhir harga ikan segar naik antara Rp 2000 sampai Rp 5000 perkilogramnya, kenaikan harga ikan segar akan terus melambung pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

Produktivitas Ikan Budidaya Ditarget 20.000 Ton MALANG - Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada tahun ini menargetkan produktivitas ikan budidaya sebanyak 20 ribu ton atau naik sekitar 35 persen dari capaian 2013 sebanyak 15 ribu ton lebih.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Wahyu Hidayat mengaku optimistis target tersebut akan tercapai karena selain lahan budidaya ikan air tawar yang semakin luas, jenis ikan yang dibudiyakan juga semakin beragam, bahkan pembudidayanya pun juga semakin banyak.

"Sekarang ini jumlah pembudidaya ikan air tawar hampir mencapai 6 ribu orang yang menangani 81 unit pembenihan rakyat (UPR) yang tersebar di 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, dan luas lahan budidaya ikan air tawar mencapai 217,16 hektare meliputi kolam, tambak, jaring sekat, dan minapadi atau minamendong," ungkapnya.

Produktivitas ikan budidaya dari tahun ke tahun di daerah itu terus meningkat. Pada tahun 2012 mencapai 12.237 ton dari yang ditargetkan sebanyak 11.941 ton,

pada 2013 menjadi sekitar 15.000 ton dan tahun ini ditargetkan meningkat menjadi 20.000 ton lebih.

Adapun komoditas unggulannya adalah ikan nila, lele, gurame, ikan mas, dan udang vanamae. Saat ini potensi budidaya perikanan di Malang tersebar ke hampir seluruh kecamatan.

Untuk potensi minapadi sekitar 10 hektare yang tersebar di Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Pakisaji, Turen, Wajak dan Ngajum.

Sementara potensi minamendong di Kecamatan Wajak luasnya sekitar 200 hektare. Potensi jaring sekat 400 unit, tersebar di Kecamatan Kalipare, Kromengan, Pagelaran, Pagak, Sumberpucung dan Kecamatan Ngantang yang dalam tahap pengembangan.

Untuk meningkatkan produktivitas, pemerintah juga memberikan fasilitas bagi kelompok

pembudidaya ikan dalam menumbuhkembangkan usahanya, namun kelompok pembudidaya juga punya kewajiban untuk mengembangkan dan meningkatkan usahanya secara mandiri.

"Pemerintah juga tetap mendampingi kelompok-kelompok pembudidaya, seperti dalam hal pembinaan dan memberikan pelatihan teknologi baru, baik dalam proses berbudidaya, pengolahan maupun pemasaran produk," tuturnya.

Selain produktivitas perikanan budidaya, potensi ikan laut di sepanjang pesisir pantai selatan Malang itu juga menjadi perhatian serius karena selama ini hasil tangkapan ikan laut di daerah itu masih sangat minim, bahkan jauh dari potensi yang ada.

Tahun ini, target tangkapan ikan laut di pesisir pantai Malang selatan sebanyak 11 ribu ton lebih dan sampai April 2014, sudah terealisasi 10 ribu ton lebih. Padahal, potensi tangkapannya mencapai 403.444 per tahun. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 17 JUNI 2014 | No. 0382 | TAHUN III

Suprapto Diganjar Tiga Tahun Penjara TRENGGALEK - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis tiga tahun penjara terhadap mantan Direktur PDAM Trenggalek, Jawa Timur, Suprapto, karena dinilai terbukti bersalah dalam proyek perpipaan di lingkup PDAM setempat tahun 2007 senilai Rp 754 juta. ant/seno

ALAT PERAGA KAMPANYE PILPRES. Sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) salah satu calon presiden dipaku di pohon sepanjang jalan provinsi Jember-Bondowoso, Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur, Senin beberapa waktu lalu. Pemasangan APK di pohon dengan dipaku merupakan pelanggaran Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye dan merusak lingkungan.

JELANG PILPRES

Panwaslu Kirim Rekomendasi Pelanggaran APK JEMBER - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengirimkan surat rekomendasi terkait pelanggaran pemasangan atribut kampanye pemilu presiden kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten setempat karena banyaknya atribut yang melanggar.

"Banyak atribut kampanye calon presiden dan calon wakil presiden yang melanggar aturan, sehingga hari ini kami kirimkan surat rekomendasi kepada KPU, agar penyelenggara pemilu menegur tim sukses kedua pasangan capres dan cawapres," kata komisioner Panwaslu Jember Dahlia, Senin (16/6).

Sesuai dengan mekanisme dan aturan, lanjut dia, pihaknya hanya memberikan rekomendasi kepada KPU Jember untuk mengingatkan tim sukses yang sudah terdaftar di KPU setempat untuk menertibkan sendiri alat peraga kampanye yang melanggar aturan.

"Kalau peringatan KPU diabaikan, maka Panwaslu akan meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menurunkan paksa sejumlah atribut pasangan capres dan cawapres yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014," paparnya.

Ia menjelaskan aturan pemasangan alat peraga kampa-

Banyak atribut kampanye calon presiden dan calon wakil presiden yang melanggar aturan, sehingga hari ini kami kirimkan surat rekomendasi kepada KPU, agar penyelenggara pemilu menegur tim sukses kedua pasangan capres dan cawapres,�

Dahlia

Komisioner Panwaslu Jember nye capres dan cawapres hampir sama dengan pemasangan atribut kampanye Pemilu Legislatif 2014, sehingga partai politik dan tim kampanye dipastikan sudah mengetahui aturan tersebut.

"Namun, ada beberapa sedikit perbedaan untuk jumlah alat peraga yang dipasang yakni pemasangan baliho maksimal tiga atribut di setiap desa, kemudian spanduk maksimal lima alat peraga di setiap rukun warga (RW), sedangkan ketentuan tempat pemasangan sama dengan pemilu legislatif," katanya.

Dahlia berharap tim sukses pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK di Jember mematuhi aturan dalam pemasangan atribut kampanye Pemilu Presiden, sehingga mereka bisa menurunkan sendiri alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan.

Sementara Ketua KPU Jember Ahmad Anis mengaku sudah menerima surat rekomendasi dari Panwaslu setempat terkait dengan banyaknya atribut kampanye yang melanggar aturan.

"Kami akan meneruskan surat rekomendasi tersebut ke masingmasing tim sukses dan Satpol PP Jember untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan," katanya.

Pemilu Presiden yang digelar 9 Juli 2014 diikuti oleh dua pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

"Selain saudara Suprapto, pengadilan juga menjatuhkan vonis bersalah atas dua terdakwa lain selaku pihak rekanan," terang kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Trenggalek I Wayan Sutarjana, Senin (16/6).

Dua rekanan yang ikut menjadi pesakitan dalam kasus korupsi proyek pipanisasi sumber air Bayong di Desa Botoputih, Kecamatan Bendungan adalah Sumaji dan Sumali.

Suprapto diputus tiga tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Sementara vonis untuk Sumaji adalah tiga tahun penjara dan subsider dua bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 574 juta atau subsider tiga bulan kurungan tambahan.

"Sumali divonis 15 bulan kurungan, denda Rp 50 juta atau subsider dua bulan kurungan," paparnya.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim secara sekilas memang tidak jauh berbeda dengan tuntutan JPU, khususnya menyangkut denda.

Untuk vonis hukuman penjara, secara kwantitatif lebih ringan dari tuntutan jaksa, namun uang pengganti yang harus dibayar justru lebih berat.

"Memang ada sedikit perbedaan dibandingkan tuntutan dua Minggu lalu," tambahnya.

Atas putusan ini, lanjut Wayan, Suprapto langsung mengajukan banding atas putusan majelis hakim. Sementara Sumaji dan Sumali masih pikir-pikir. "Kami pun masih pikir-pikir, sehingga masih menunggu perkembangan selanjutnya," kata Sumaji.

Kasus dugaan korupsi proyek PDAM Trenggalek tersebut terjadi pada tahun 2007, saat itu PDAM

menunjuk kontraktor untuk melaksanakan proyek pembukaan akses jalan untuk pipa dikawasan Bayong, Desa Botoputih, Kecamatan Bendungan.

Proyek tersebut dinilai menyalahi aturan, karena dilakukan tanpa lelang, terlebih saat itu perusahaan penyedia air minum tersebut tidak memiliki anggaran yang mencukupi.

Selain itu dalam kontrak kerjasama antara PDAM dengan kontraktor, tidak dicantumkan

Suprapto

Mantan Direktur PDAM Trenggalek nilai proyek yang dikerjakan.

Nominal baru ditentukan dengan cara menghitung volume yang telah dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya PDAM membayar kontraktor Rp 754 juta, yang diambilkan dari dana penyertaan modal Rp 4,5 miliar.

Sementara itu dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, pelaksanaan proyek ini terjadi selisih antara volume pekerjaan dengan nilai yang dibayarkan, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 450 juta. = ANT/DESTYAN HS/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 17 JUNI 2014 | No. 0382 | TAHUN III

11

ant/seno

STOK GULA NASIONAL

Seorang pekerja menaikkan tebu ke bak truk saat panen di Desa Gunung Anyar, Tapen, Bondowoso, Jawa Timur. Sebanyak 800.000 ton gula stok nasional hasil giling 2013 milik PTPN XI, pedagang dan petani menumpuk di sejumlah gudang gula di Jawa Timur karena belum terserap pasar akibat banjirnya gula impor di Indonesia.

Produksi Gula Melonjak 19 Persen SURABAYA - PT Perkebunan Nusantara X (Persero) memproyeksikan produksi gula pada giling tahun ini naik sekitar 19 persen, yakni dari 485.000 ton pada 2013 menjadi 576.000 ton.

"Hingga kini persiapan sudah berjalan sesuai rencana. Beberapa pabrik gula sudah mulai melaksanakan giling sejak Mei lalu, tapi ada juga yang baru giling pada Juni ini karena menyesuaikan dengan panen tebu dan jadwal kemasakannya," kata Direktur Utama PTPN X Subiyono kepada pers di Surabaya, Senin (16/6).

BUMN sektor perkebunan dengan bisnis utama gula itu, memiliki 11 pabrik gula yang tersebar di Jawa Timur, mulai dari Sidoarjo, Mojokerto, Kediri, Jombang, Nganjuk, hingga Tulunga-

gung.

Subiyono menjelaskan untuk mengejar kenaikan produksi 19 persen, pihaknya menargetkan bisa menggiling tebu sebanyak 6,84 juta ton dengan luas areal budidaya sekitar 79.253 hektare.

Adapun produktivitas lahan dipatok 86,4 ton tebu per hektare dan produktivitas gula 7,3 ton per hektare. Produktivitas lahan dan gula PTPN X tercatat masih yang tertinggi dibanding rata-rata kinerja produsen gula lainnya.

"Tahun ini kami menargetkan rendemen (kadar gula dalam

Hingga kini persiapan sudah berjalan sesuai rencana. Beberapa pabrik gula sudah mulai melaksanakan giling sejak Mei lalu, tapi ada juga yang baru giling pada Juni ini karena menyesuaikan dengan panen tebu dan jadwal kemasakannya,�

Subiyono

Direktur Utama PTPN X

tebu) di kisaran 8,39 persen. Sejak awal giling, di beberapa pabrik gula kami sudah ada yang rendemennya di atas 8 persen," tambah Subiyono, yang juga Ketua Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi).

Ia menambahkan PTPN X telah membentuk kelompok kerja yang terstruktur untuk menyukseskan musim giling, terdiri dari kelompok kelancaran pasokan tebu, manajemen ampas, kualitas gula, pemeliharaan mesin, pengelolaan SDM, daerah pengembangan, dan otomatisasi serta teknologi informasi.

"Setiap kelompok bertugas memastikan setiap bidang yang ditanganinya berjalan sesuai rencana. Indikator-indikator kinerja setiap kelompok kerja itu jelas dan pelaksanaannya akan dijadi-

kan bahan penilaian prestasi karyawan," ujarnya.

Misalnya kelompok kelancaran pasokan tebu, tugasnya memastikan kelancaran pasokan tebu ke pabrik gula dan memenuhi kualifikasi manis, bersih dan segar, termasuk melakukan mekanisasi budidaya dan tebang, muat, serta angkut tebu.

Selain kuantitas, PTPN X juga mengejar kualitas produksi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) pada beberapa pabrik gula yang dikelolannya.

"Insya Allah tahun ini iklim juga cenderung membaik dan sangat mendukung kelangsungan pasokan tebu, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya," katanya. = ANT/DIDIK KUSBIANTORO/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 SELASA 17 JUNI 2014|NO. 0382|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

SELASA 17 JUNI 2014 NO. 0382 | TAHUN III

PENDIDIKAN

Siswa Tak Lulus UN Disarankan Ikut Paket

MENUAI SOROTAN, Keberadaan website milik Pemkot Probolinggo yang belum dirubah.

Laman Pemkot Tak Diperbarui

PROBOLINGGO - Angka ketidaklulusan siswa di Kabupaten Probolinggo untuk sekolah tingkat menengah dalam Ujian Nasional (UN) tahun 2014 memang tergolong sedikit. Bagi yang dinyatakan tidak lulus Dinas Pendidikan (Diknas) setempat menyarankan untuk mengikuti ujian paket yang akan di gelar pada Agustus mendatang.

Jumlah siswa yang tidak lulus UN pada lembaga SMA,SMK sederajat sebanyak 5 orang siswa, dari total peserta UN sejumlah 9.137 siswa . Untuk siswa dari tingkat SMP atau MTs sederajat 3 anak dari 15.203 siswa se Kabupaten Probolinggo.

Kepala Dinas Pendidikan, melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kabupaten Probolinggo, Fathur Rozi mengatakan, bagi siswa yang tidak lulus UN mereka masih memiliki kesempatan untuk dapat mengikuti ujian. Yakni dengan mengikuti ujian paket C untuk SMA atau SMK. Sedangkan untuk siswa SMP atau MTs untuk mengikuti ujian paket B. “Ya mereka kalau tidak mengikuti ujian paket maka mereka tidak bisa melanjutkan kenjenjang pendidikan yang

lebih tinggi,” terangnya kepada wartawan, Senin (16/6).

Menurutnya, jika memang peserta UN yang tidak lulus tidak mau mengikuti ujian paket maka mereka kesulitan untuk masuk ke perguruan tinggi untuk yang SMA sementara untuk siswa SMP sederajat juga tidak bisa melanjutkan ketingkatan yang lebih atas termasuk SMA.“Kelulusan UN merupakan syarat masuk kejenjang yang lebih tinggi untuk pendidikan SMA dan SMP,”tandas Fathur Rozi.

Fathur Rozi menambahkan, siswa yang tidak lulus UN ratarata mereka tidak lulus buka semua mata pelajaran yang ikut UN . Namun mereka hanya tidak lulus beberapa mata pelajaran saja.“Jadi alternatif bagi mereka, siswa yang tidak lulus yang harus ikut paket,” katanya.

Untuk mengikuti ujian peket, kata dia, siswa tidak akan dikenakan biaya sepeserpun, karena program paket merupakan program pemerintah untuk menuntaskan persoalan masyarakat dalam hal pendidikan.“Secara otomatis mereka gratis dalam segi pembiayaan ujiannya,” pungkas Fathur Rozi. =Mahfud Hidayatullah

Dana Operasional Senilai Rp 42.620.000 PROBOLINGGO – Keberadaan laman milik Pemkot Probolinggo belakangan menuai sorotan dari sejumlah kalangan. Pasalnya, website tersebut hingga saat ini masih menampilkan nama HM. Buchori sebagai Walikota Probolinggo.

Tak hanya itu, Wakil Walikota Probolinggo masih tercantum nama Bandyk Sorterisno. Padahal, kedua orang tersebut, kini sudah tidak menjabat lagi. “HM. Buchori itu kini sudah tidak menjabat lagi,” ujar seorang warga Kota Probolinggo, Indra Purnomo kepada wartawan, Senin (16/6).

Saat mengakses website Pemkot Probolinggo, probolinggokota.go.id, Indra mengaku terkejut.

Padahal, Walikota Probolinggo kini sudah dijabat oleh Hj. Rukmini, sedangkan Wakil Walikota dijabat oleh HM. Suhadak.

“Tidak berubahnya namanama pejabat di web itu tidak hanya nama walikota dan wakil

walikota saja. Tetapi juga sejumlah Kepala Dinas di lingkungan Pemkot tidak mengalami perubahan,” katanya.

Sejumlah Kadis itu seperti Sanusi Sapuan, sebagai Kepala Bapeda. Padahal dia kini sudah pensiun. Drs. Sukam tercantum sebagai Asisten Pemerintah, padahal sekarang dia sudah menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial.

Soemantri sebagai Kepala Dinas Sosial, padahal kini menjabat sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kota Probolinggo.

“Disitu masih banyak nama pejabat dan SKPD yang masih belum berubah,” kata warga lainnya, Firman Laksono.

Tidak berubahnya nama pejabat dan SKPD di website Pemkot Probolinggo tersebut, menandakan jika web tersebut tidak dikelola dengan baik. Padahal, sebagian masyarakat seringkali membuka web itu untuk mengetahui informasi dan perkembangan Kota Probolinggo.

Sementara itu, data yang diperoleh di lapangan menyebutkan, anggaran untuk pengelolaan website tersebut cukup besar. Di plafon anggaran APBD Bagian Humas dan Protokol dengan kode program 1.25.120.03.05.15.13 disebutkan terdapat dana operasional jaringan LAN dan website senilai Rp.42.620.000.

Kepala Bagian Humas dan Protokol, Nuril saat dikonfirmasi menjelaskan, jika pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dulu terkait website tersebut.

“Saya cek dulu apakah memang tidak ada perubahan atau tidak,” tandasnya singkat. =Muhammad Sugianto

SYARAT MUTLAK, Kelulusan UN merupakan bekal siswa untuk masuk kejenjang yang lebih tinggi.

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 17 JUNI 2014|NO. 0382|TAHUN III

13

UKM

Produk Unggulan Jadi Perhatian Turis PROBOLINGGO – Even Seminggu di Kota Probolinggo (Semipro), tak hanya dikunjungi oleh masyarakat Probolinggo, namun juga menjadi perhatian para pelancong manca negara. Salah satunya, di stan UKM produk unggulan.

Saat mengunjungi stan tersebut, sejumlah turis yang mengaku berasal dari Negeri Belanda itu langsung tertarik dengan produk pertanian. Seperti hasil pertanian buah mangga, anggur, sayur may-

or dan lain sebagainya.

“I love the farm known Indonesian,” ujar seorang turis itu saat memperhatikan berbagai produk pertanian itu, Senin (16/6).

Tak ayal, kunjungan sejumlah turis di stan UKM produk unggulan tersebut menjadi perhatian para pengunjung lainnya.

Para pelancong dari Belanda itu, tak hanya tertarik dengan hasil produk pertanian yang ada, tetapi juga melihat-lihat sejumlah stan yang lainnya.

Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Kota Probolinggo, Yudha Sunantya saat dimintai komentarnya mengatakan, jika selama pelaksnaan gelar Semipro itu, pihaknya menampilkan berbagai produk dari hasil pertanian yang ada di Kota Probolinggo. “Disperta menampilkan berbagai produk pertanian,” katanya.

Dengan tampilan produk tersebut, dia berharap bisa memberikan semangat baru kepada para petani di Kota Probolinggo.

Khususnya bagi kalangan pelajar yang dikenal dengan istilah Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMSM).

Menurut dia, program KMDM yang digalakkan oleh Disperta itu, targetnya terhadap kalangan pelajar mulai dari tingkat SD hingga SMA. Tujuannya, agar mereka bisa menciptakan dan memelihara lingkungan sekitarnya.

Semetara itu, sejak digelarnya Semipro, sejumlah ruas jalan

CAGAR BUDAYA, Pendopo Kabupaten Probolinggo yang berada di jalan Ahmad Yani Kota Probolinggo itu, memiliki sejarah dengan cikal bakal berdirinya Kabupaten Probolinggo tetap dipertahankan.

Pendopo Bupati Tetap Dipertahankan Bappeda: Pendapa Ikon yang Harus Dipertahankan PROBOLINGGO - Meski ibu kota Kabupaten Probolinggo sudah resmi ditetapkan di Kecamatan Kraksaan, namun pemkab setempat tidak ada upaya perencanaan untuk memindahkan Pendopo Bupati Probolinggo sebagai rumah dinas ke kota Kabupaten Probolinggo.

Pasalnya, Pendopo Kabupaten Probolinggo yang berada di Jalan Ahmad Yani Kota Probolinggo itu, memiliki sejarah dengan cikal bakal berdirinya Kabupaten Probolinggo.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina, mengatakan pendopo sebagai rumah dinas bupati tidak masuk dalam rencana Program jangka panjang tata kelola perkantoran.

Sebab keberadaan pendopo

merupakan ikon dan bukti fisik yang membuktikan, antara kota dan kabupaten dalam satu kepemimpinan. “Pendapa adalah ikon yang keberadaanya harus terus dipertahankan karena keberadaannya sudah sejak bupati pertama yakni Kiai Joyo Lelono ,” jelasnya kepada wartawan, Senin (16/6) .

Dengan alasan apapun, pendapa tidak akan dipindah. Oleh sebab itu, dalam rencana program pembangunan jangka panjang 2013-2024, pendopo tidak masuk dalam rencana pemindahan ke

Kraksaan. “Selain itu, masih ada rencana pemindahan,” katanya.

Perempuan yang menjabat sejak tahun 2011 lalu ini mengatakan, dalam rencana pembangunan itu, pendapa Kabupaten Probolinggo akan di tambahi bangunan yang didalamnya nantinya akan berdiri satker yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bupati Probolinggo. “Arah pengembangan pendapa itu, justru akan ditambahi bangunan baru yang berfungsi untuk satker,” ucap Dewi Korina.

Sayangnya, Dewi Korina enggan menjelaskan satker apa saja yang nantinya berada dalam satu kompleks rumah jabatan orang nomor satu di Kabupaten Probolinggo itu. Arah pembangunan pendopo kesamping timur dan kebelakang.

Sebagaimana diketahui, saat ini, pada sisi timur pendopo terdapat, empat saktker dan satu unit gedung pertemuan yang dulunya Kantor DPRD. Satker dimaksud, Bapemas (Badan Pemberdayaan Masyarakat), Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan), Dinas Sosial dan bakesbangpol dan Linmas.

Sementara, pada belakang pendopo, terdapat Kantor Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah), Dinas PU (Pekerjaan Umum) Bina Marga, dan rumah dinas sekertaris daerah (sekda). Nantinya ada satker yang bakal dipindah, dan ada pula satker yang menetap di sisi pendapa. “Kami belum bisa menyebut, ini masih tahap rencana. Policy tetap ada dipimpinan,” pungkas Dewi Korina. =Mahfud Hidayatullah

di alun-alun ditutup. Para pengunjung tidak hanya berasal dari Kota Probolinggo saja, tetapi juga banyak pengunjung dari luar daerah.

Bahkan, produk yang ditampilkan tidak hanya beragam produk unggulan, tetapi juga banyak even lainnya yang menarik masyarakat. Seperti seni budaya, olaharaga, expo pendidikan, lomba kerapan sapi dan lain sebagainya. =Muhammad Sugianto

PEKAN OLAHRAGA

1.377 Peserta Ikuti Atlet Porkab PROBOLINGGO – Sebanyak 1.377 peserta telah mengikuti atlet Pekan Olahraga Kabupaten Probolinggo (Porkab) 2014. Dalam porkab tersebut ada sejumlah cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan. Seperti sepak bola, basket, futsal, bulu tangkis, tenis meja dan lain sebagainya.

Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga (Kanpora) Kabupaten Probolinggo, Syafiudin kepada wartawan menjelaskan, di Porkab 2014 ini ada sebanyak 1.577 peserta yang akan mengikuti berbagai cabang olahraga.

“1.377 peserta itu merupakan perwakilan dari masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Probolinggo,” tandasnya, Senin (16/6).

Dia menjelaskan, dari masing-masing kontigen itu akan mengikuti sebanyak 7-8 cabor yang akan dipertandikan dalam Porkab. “Ini semua untuk menggali potensi atlet yang ada di Kabupaten Probolinggo,” imbuhnya.

Bupati Probolinggo, HJ. Tantri Hasan Aminudin mengungkapkan, jika para peserta Porkab diharapkan menjunjung tinggi sportanitas saat mengikuti pertandingan.

Tak hanya peserta, namun juga wasit harus bersikap adil dan bisa menegakkan aturan pertandingan.

“Wasit jangan diskrininatif. Seorang wasit itu harus menjunjung tinggi sportanistas juga saat dalam pertandingan,” tandasnya. =Muhammad Sugianto

KORAN MADURAKORAN MADURA SENIN 16 JUNI 2014 | No. 0381 | TAHUN III

SELASA 17 JUNI 2014 No. 0382 | TAHUN III

Messi Cemerlang

LIONEL MESSI

tampil cemerlang saat memimpin timnya Argentina menang atas BosniaHerzegovina. Messi mencetak satu gol dan turut andil dalam gol bunuh diri yang dibuat pemain Bosnia Sead Kolasinac

Argentina Bekuk Bosnia-Herzegovina 2-1

14 LAPORAN CAROL AJI

14

RIO DE JANEIRO - Bintang Tim Nasional (Timnas) Argentina yang juga kapten tim itu, Lionel Messi, tampil gemilang saat Tim Tango menang tipis 2-1 atas Bosnia-Herzegovina pada laga pertama Grup F di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, Minggu (15/6) malam waktu setempat atau Senin (16/6) pagi WIB.

P

ada laga itu, Lionel Messi mencetak satu gol dan juga turut andil dalam gol bunuh diri yang dibuat oleh pemain Bosnia Herzegovina Sead Kolasinac.

Sebelum ini, El Messiah, julukan bintang Barcelona itu, tidak tampil memukau saat berseragam Argentina. Beda dengan ketika dia bemain untuk klubnya Barcelona.

Wartawan Koran Madura, Carol Aji yang menyaksikan pertandingan ini secara langsung memuji penampilan si bocah ajaib ini. Pada pertandingan ini, Messi tampil eksplosif. Bahkan golnya pada laga tersebut yang juga menjadi gol kemenangan Albiceleste dilakukan persis seperti aksinya bersama Barcelona. Dia menggiring bola dari tengah lapangan melewati beberapa pemain lawan sebelum melepas tendangan kaki kiri yang tidak bisa dijangkau kiper Bosnia-Herzegovina.

Gol ini disambut dengan suka cita oleh puluhan ribu pendukung Argentina yang menguasai Maracana sejak Minggu (15/7) pagi baik yang berada di dalam maupun di luar stadion. Ribuan pendukung Argentina tidak bisa PESTA TANGO. Pendukung Argentina “berpesta” di luar stadion Maracana, Minggu (15/6) sore

masuk ke stadion karena tidak mendapatkan tiket. Padahal, jumlah calo yang berkeliaran di luar stadion sangat banyak. Hanya saja mereka menjual tiket dengan harga yang sangat sulit dijangkau, rata-rata di atas 1.500 dolar Amerika Serikat. Bahkan ada tiket yang dilepas dengan harga 3.000 dolar Amerika Serikat.

Ratusan pendukung juara dunia dua kali itu terpaksa nonton bareng di sebuah warung di dekat Maracana. Ketika Messi mencetak gol, mereka pun melompat kegirangan, sambil berteriak lepas, bertepuk tangan dan menyanyikan lagu “ole, ole, ole, Messi, Messi”. Meski demikian, mereka sempat terdiam ketika pemain Bosnia Vedad Ibisevic menjelang akhir laga. Kegembiraan kemudian baru terpecah lagi, ketika wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan sekaligus memastikan kemenangan pertama Argentina pada Piala Dunia 2014 ini.

Meski kalah pelatih BosniaHerzegovina Safet Susic tetap puasdengan penampilan anakanak asuhnya karena mereka sudah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu unggulan juara itu. Apalagi, Argentina adalah salah satu calon kuat juara Piala Dunia 2014 ini. Kebanggan Susic juga sangat beralasan ka-

rena anak-anak asuhnya mampu memberi perlawanan sengit kepada tim asuhan Alejandro Sabella tersebut. Meskipun, secara penguasaan bola, mereka kalah dari Lionel Messi dan kawankawan dengan perbandingan 59:41 persen. “Kami memang ingin memberikan Argentina yang merupakan favorit sebuah perlawanan dan saya puas dengan apa yang kami telah lakukan. Saya tahu para pendukung kami akan menyemangati kami, tapi kami juga mendapatkan sambutan yang luar biasa dari orang-orang Brasil,” ucap Susic menyiapkan pasukan anti huru hara dan pasukan berkuda di jalan-jalan akses ke stadion.

“Kita malam ini melihat kebrutalan yang sama yang telah kita lihat selama setahun ke belakang dari polisi. Dan itulah sebabnya kita harus terus melakukan protest,” kata salah satu demonstran Karen Rodrigues.

Sementara itu, juru bicara Sekretariat Keamanan Rio de Janeiro Pedro Dantas menyatakan akan segera melakukan penyelidikan terkait video penembakan tersebut.

Dantas juga menyatakan bahwa polisi anti huru juga mendapatkan serangan dari pemrotes, kendati tak menyatakan berapa orang polisi yang terluka. =CAROL AJI/DAR

KORAN MADURA

KORAN MADURA

SENIN 16 JUNI 2014 | No. 0381 | TAHUN III

SELASA 17 JUNI 2014 No. 0382 | TAHUN III

Teknologi Garis Gawang Perlu Kejelasan Deschamps: Penting Diperbaiki Agar Tidak Berpolemik SAO PAULO - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Prancis Didier Deschamps yakin teknologi garis gawang masih membutuhkan kejelasan setelah mulai diterapkan untuk pertama kalinya pada Piala Dunia 2014 ini agar tidak terjadi perdebatan.

Pernyataan itu dikeluarkan setelah satu dari tiga gol Prancis ke gawang Honduras dinyatakan sebagai gol “hadiah” karena dibenarkan oleh teknologi garis gawang. Pada laga tersebut, “Les Blues” menang telak 3-0.

G

ol yang disebut sebagai gol hadiah itu adalah gol kedua pada menit ke-48.

Pasalnya, Kiper Honduras sudah berhasil menghalau bola tendangan Karim Benzema dari garis gawang, tetapi sistem GoalControl tetap mengesahkannya sebagai gol. Padahal, putaran ulang di layar televisi dalam stadion menunjukkan bahwa bola tendangan pemain Real Madrid tersebut belum melewati garis gawang setelah menyentuh tangan kiper Honduras Valladares.

Menanggapi ini, Deschamps berpendapat bahwa perlu ada penjelasan lebih lanjut soal sistem ini guna menghindari perdebatan di masa mendatang. “Saya kira ini solusi yang bagus. Kami hanya khawatir bahwa di layar televisi gambarnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di garis gawang itu sendiri. Kiper sendiri yang mendorong bola ke gawang dan itu gol,” kata Deschamps saat komprensi pers seusai pertandaingan seperti dilaporkan wartawan Koran Madura, Carol Aji dari Sao Paulo, Senin (16/6).

Mantan kapten Timnas Prancis itu saat menjuarai Piala

Dunia 1998 silam melanjutkan, “Gambar di layar televisi harus sesuai dengan apa yang terjadi di garis gawang sehingga keputusan wasit pun sah.”

Kemenangan atas Honduras ini adalah salah satu dari sembilan kemenangan pertama Prancis pada fase grup PIala Dunia. Deschamps pun mengaku senang dengan awal yang baik ini. “Ini awal yang sangat bagus. Kami butuh waktu untuk persiapan, tetapi kompetisinya sudah berjalan. Kemenangan hari ini menjadi awal yang sangat bagus. Kami senang dengan kemenangan ini. MEnang 3-0 di PIala Dunia tidaklah mudah. Kami harus sabar dan ketika kami memiliki peluang kami mencetak gol. Sebenarnya kami bisa mencetak gol lebih banyak, tetapi dua kali tendangan kami membentur mistar gawang pada babak pertama. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain,” kata mantan pelatih Juventus dan AS Monaco itu.

Pada laga tersebut, Honduras dikritik karena melakukan tekeltekel keras terhadap pemain lawan. Meski demikian pelatih Honduras, Luis Suarez membela gaya

15

15

PINGGIR LAPANGAN

Brazil Umumkan Bencana Banjir

NATAL- Pemerintah Brazil akan mengumumkan terjadinya bencana alam berupa banjir di kawasan timur laut kota Natal, Senin, menjelang pertandingan Piala Dunia antara AS-Ghana.

Juru bicara pemerintah kota mengatakan, bajir tidak merusak stadion dan tidak mempengaruhi pertandingan, yang merupakan laga kedua setelah Meksiko mengatasi hujan lebat Jumat unkuk memenangi pertandingan atas Kamerun.

Disebutkan, para korban banjir membutuhkan pertolongan secepatnya dan musibah itu akan diumumkan resmi, Senin.

Wakil Presiden AS Joe Biden dijadwalkan akan menyaksikan pertandingan Grup G, Senin.

Hujan tidak berhenti-henti selama tiga hari di kawasan itu menyebabkan banjir dan menghancurkan 20 rumah dan merusak 65 lainnya.

FIFA membatalkan acara “fan fest” yang seharusnya diadakan Jumat di tempat yang dikenal dengan nama “Sun City.” =ANT/AFP/DAR

permainan timnya. Dia pun menilai, gol kedua Prancis yang disahkan oleh teknologi garis gawang bukan sebuah gol. “Saya kira ini bukan gol. Selain itu kami punya gaya tersendiri, memiliki kekuatan dan gaya menyerang yang bagus dan kami selalu menghormati aturan dan keputusan wasit. Dalam

kompetisi-kompetisi resmi, inilah untuk pertama kainya kami mendapat kartu merah. Sebelumnya, selama kualifikasi kami tidak pernah. Saya tidak ingin memprotes karena bukan gaya saya, tetapi banyak komentar yang mempengaruhi keputusan wasit,” ujarnya. =CAROL AJI

Beberapa saat sebelum laga AS vs Ghana, Brazil mengumumkan terjadinya banjir di wilayah timur laut Kota Natal.

16

KORAN MADURA

SENIN 16 JUNI 2014 | No. 0381 | TAHUN III

KORAN MADURA

16

SELASA 17 JUNI 2014 No. 0382 | TAHUN III

MEKSIKO

HULK SIAP LAWAN MEKSIKO

JAVIER HERNANDEZ

F

ORTALEZA - Penyerang Timnas Brasil Hulk berharap dia bisa bermain saat Seleccao menantang Meksiko pada pertandingan kedua Grup A Selasa (17/6) waktu setempat atau Rabu (18/6) dini hari WIB. Pasalnya mantan pemain FC Porto ini mengalami sedikit persoalan pada ototnya selama mengikuti latihan Minggu (15/6) lalu. Hulk tidak akan menyerah begitu saja guna mendapatkan tempat utama di skuat Luiz Felipe Scolari itu, meskipun pada laga perdana melawan Kroasia, Kamis (12/6) lalu, pemain berbadan gempal ini tidak tampil terlalu bagus. Pada laga tersebut, pemain Zenit St Petersburg ini ditarik keluar pada menit ke-68 oleh pelatih Luiz Felipe Scolari dan digantikan oleh Bernard. Brasil menang 3-1 pada laga ini berkat dua gol Neymar dan satu gol dari Oscar.

“Off course this worries me but I am in the hands of great professionals (Tentu saja, hal ini membuat saya khaTVONE/ANTV watir, tetapi saya berada di tangan tim proRABU 18 JUNI 2014 fesional yang PUKUL 23.00 WIB hebat,” ujar Hulk seperti dilaporkan wartawan Koran Madura, Carol Aji dari Brasil, Senin (16/6).

Hulk pun akan menerima keputusan pelatih untuk tidak memainkannya bila karena alasan cedera. Tetapi kalaupun dimainkan, dia akan memberikan segalanya untuk Timnas Brasil. “Tetapi yang pasti saya bisa bermain, kami harus memberikan segalanya untuk Piala Dunia ini dan saya berharap kami akan menjuarainya,” ujarnya.

Dia melanjutkan, “Saya dua kali melepas tembakan dan merasa tidak nyaman. Saya rasa latihan sebagai peringatan saja dan diharapkan tidak akan menemukan masalah pada saat pertandingan nanti. Scolari yang akan memutuskan tetapi saya ingin bermain di semua pertandingan.”

“Saya sudah mendapat perawatan dan mencoba terus supaya fit pada Selasa nanti sehingga saya bisa membantu tim. Saya akan berbicara dengan Scolari dan tunggu saja apa yang terbaik untuk tim. Saya adalah seorang pemain yang selalu mencoba membantu sebanyak mungkin. Tentu saja ini mengkhawatirkan saya tetapi saya adalah seorang profesional,” imbuhnya. =CAROL AJI

SIARAN LANGSUNG

HULK BRAZIL SIARAN LANGSUNG PIALA DUNIA 2014 Penyerang Brazil Giovanildo Vieira de Souza atau akrab dikenal Hulk (kiri) menyatakan siap turun bermain pada laga kedua timnas Brazil melawan timnas Meksiko yang akan dikomando oleh Javier Hernandez (kanan)

Selasa, 17 Juni 2014 BELGIA vs ALGERIA 23.00 WIB di ANTV/TV ONE Rabu, 18 Juni 2014 Brazil vs MEKSIKO 02.00 WIB di ANTV/TV ONE RUSIA vs KORSEL 05.00 WIB di ANTV/TV ONE AUSTRALIA vs BELANDA 23.00 WIB di ANTV/TV ONE

SELASA 17 JUNI 2014 No. 0382 | TAHUN III

OBOR RAKYAT DILAWAN TABAYUN

SIAPA DI BALIK AROMA KORUPSI DANA PELESIRAN?

PAMEKASAN | G

SAMPANG | L

KORAN MADURA

SILVIA SELASA 17 JUNI 2014 | No. 0382 RAHMAH | TAHUN III

A

PERSAHABATAN ITU BUTUH KEJUJURAN SAMPANG | L

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Mahasiswa Tuntut Kejelasan DBH Migas Kepala Kantor ESDM: Bupati Sudah Kirim Surat ke Presiden

S

UMENEP – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) menggelar aksi di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Senin (16/6). Mereka menuntut kejelasan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Blok Maleo. Sebab, sampai detik ini Sumenep belum mendapatkan bagi hasil signifikan.

Sejumlah mahasiswa mendatangi kantor Bupati Sumenep sekitar pukul 10.00. Mereka mendatangi pemkab dengan cara berjalan kaki dari belakang kantor pemkab hingga depan pemkab. Saat berjalan mereka tidak lupa berorasi. Tidak hanya itu, mereka membawa sejumlah poster yang salah satunya berisi tulisan ”Stop Mafia Migas”, ”Pak, DBH Migas Jangan Digaruk” dan lainnya.

Sampai di depan kantor bupati, mereka berorasi secara bergantian, yang isinya mengecam pemkab tidak serius dalam mengurus DBH Migas Blok Maleo.

Meski putusan Mahkamah Agung (MA) sudah memenangkan Pemkab Sumenep sebagai pengelola migas.

Usai berorasi agak lama,

akhrinya sejumlah mahasiswa ditemui oleh Sekkab Sumenep Hadi Soetarto, Kepala Kantor ESDM Abd. Kahir, dan Kepala DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset) Carto.

Mereka melakukan audiensi terkait DBH Migas Blok Maleo.

Audiensi yang berlangsung cukup alot berlangsung sekitar setengah jam.

Koordinator lapangan (korlap) Imam mengatakan, pendapatan DBH migas dari Blok Maleo sampai detik ini belum ada kejelasan. Meski, MA sudah memenangkan Sumenep sebagai pengelola migas di Blok Maleo. ”Aneh, apabila Sumenep yang memproduksi migas, namun hasilnya banyak dikeruk oleh Pemprov,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini Pemkab kurang pro-aktif memperjuangkan perolehan DBH migas yang merupakan hak Sumenep. Padahal dalam putusan

Mahkamah Agung, telah disebutkan bahwa Blok Maleo bukan lagi masuk ke wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melainkan Sumenep.

“Jadi harusnya DBH Blok Maleo itu masuk ke Sumenep. Tapi buktinya sampai sekarang tidak ada,” ucapnya.

Untuk itu, menurut Imam, pihaknya meminta Pemkab serius memperjuangkan perolehan DBH migas Blok Maleo. Bahkan

dirinya sebagai kontrol terhadap pemerintah, mengaku akan ikut memperjuangkan sampai ke tingkat pemerintah pusat.

“Kami siap untuk mengawal persoalan DBH migas ini hingga ke Pemprov Jatim maupun ke pusat, asal Pemkab serius,” ujarnya.

Kepala Kantor EDSM Sumenep, Abd Kahir, membantah jika pihaknya dituding tidak serius memperjuangkan DBH migas Blok Maleo. Pihaknya mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut di forum pertemuan migas maupun langsung menanya-

kan ke pemerintah pusat. “Tidak hanya itu, Bupati juga sudah mengirimkan surat ke Presiden pada 6 Mei 2014 yang lalu. Itu untuk memohon implementasi amar putusan MA,” terangnya.

Kendati demikian, lanjut mantan Kabag Humas Setkab Sumenep itu, sampai saat ini surat yang dilayangkan oleh orang nomor satu itu, masih belum ada tanggapan dari Presiden. ”Sampai saat ini belum ada balasan, sehingga kami masih menunggu kejelasan pelaksanaan judicial review pembagian DBH migas itu,” tukasnya. =JUNAEDI/YAT

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 17 JUNI 2014 | No. 0382 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 17 JUNI 2014 No. 0382 | TAHUN III

BANTUAN INFRASTRUKTUR MADRASAH

Sudah Dua Tahun Tak Ada “Block Grant” SUMENEP – Sejumlah lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep meresahkan tidak adanya bantuan dana infrastruktur madrasah. Pada tahun 2014, Kota Sumekar kemungkinan juga tidak akan mendapatkan bantuan dana berupa block grant.

MODAL. Petani saat menjualkan perhiasannya di salah satu toko emas, Senin (16/6). Memasuki musim tanam tembakau, petani mulai menjual perhiasannya sebagai modal.

MEMASUKI MUSIM TEMBAKAU

Petani Jual Emas untuk Modal Si “Daun Emas” SUMENEP – Sejumlah toko emas yang ada di Kota Sumekar mulai dipadati petani tembakau.

Banyaknya petani tembakau di toko emas untuk menjual emas simpanannya hasil taninya tahun lalu. Itu dilakukan untuk dijadikan modal bertani si “daun emas”.

Seperti yang dilakukan Fauzi (43), warga Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng. Ia mengaku menjual emasnya untuk membiayai tembakaunya. ”Tanam tembakau itu membutuhkan biaya yang besar. Makanya, terpaksa kami menjual emas yang lama sudah disimpan,” katanya.

Dia mengungkapkan, untuk mencari modal ke orang lain dirinya mengaku tidak mampu.

Sebab, saat melunasi pinjaman

harus ada bunganya. ”Itu pun tidak tangung-tanggung. Bahkan, ada sebagian malah meminta 50 persen. Jadi, kami tidak sanggup, khawatir hasil tanam tembakau tidak melunasi. Terpaksa jual yang ada saja,” ujarnya.

H. Fandi, salah satu pedagang emas di Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Sumenep mengakui jika saat ini banyak petani yang menjual barang-barang perhiasannya. Apalagi saat ini para petani membutuhkan banyak biaya untuk menanam tembakau. Sehingga semua barang simpanan yang mereka punya dijual untuk biaya menanam tembakau.

Dalam setiap harinya, tidak kurang dari 30 gram perhiasan emas yang dijual petani ke tokon-

ya. Padahal di daerah tersebut banyak pedagang emas yang melakukan transaksi jual beli emas.

“Kalau di total dalam tiap harinya tidak kurang dari 100 gram emas yang dijual petani Sumenep. Sementara toko kami saja tidak kurang dari 30 gram emas yang dibeli dari petani,” katanya.

Meskipun begitu, terang Fandi, harga emas masih tetap stabil. Untuk harga beli emas 22 karat Rp 360 ribu per gramnya dengan harga jualnya Rp 340 ribu per gram. Sedangkan harga beli emas 23 karat Rp 435 ribu per gramnya dengan harga jual Rp 415 ribu per gram. Sedangkan harga beli emas 24 karat Rp 500 ribu per gram dengan harga jual Rp 475 ribu per gram. =ALI RIDHO/YAT

ada. Kalau kerusakan sekolah itu membutuhkan rehab besar, maka lembaga pendidikan itu harus mencari donator sendiri dan juga bisa melibatkan stakeholder yang ada untuk mencarikan bantuan.

“Ya mau gimana lagi, kan untuk rehab berat tidak ada alokasi bantuan dari Kemenag RI. Sebab, Kemenag Sumenep hanya sebagai pelaksana tugas saja. Selebihnya soal anggaran di Kemenag itu yang mengatur pusat yakni eselon I,” ujarnya.

Sekalipun bukan pengambil kebijakan, namun tetap saja “Memang benar sudah dua pihaknya melaporkan gedung tahun berturut-turut lembaga sekolah yang rusak berat kepada pendidikan di bawah naungan Kanwil Kemenag Jatim. “Soal Kemenag Sumenep tidak memdapat tidaknya bantuan rehab peroleh bantuan dana block grant itu, kami tidak bisa memastiterhitung sejak Tahun Anggaran kan, soalnya itu kan pusat yang 2013-2014. Pasalnya, Kemenag mengatur,” tandasnya.

RI memang tidak ada pos atau Berbeda jika alokasi anggaran bantuan itu untuk bantuan yang mengatur dana rehab sapos anggaranrana pendidikan nya itu berasal tersebut,” kata Kalaupun ada, biasanya dari Kemenag Kasi Pendma kami diberitahu oleh Sumenep.

Kemenag SumeKanwil. Namun, sampai Masalahnya nep, Muh Rifai Hasyim. detik ini belum ada pem- persoalan DIPA (Daftar Isian Mantan beritahuan.”

Pelaksanaan Kasek MTs Anggaran) itu Negeri Tarate Muh. Rifai Hasyim bukan dari Keini mengungkaKasi Pendma menag Sumepkan, masalah nep melainkan block grant dari Kemenag RI. merupakan kewenangan pusat.

Namun demikian, dia memasSebab, pos anggaranya memang tikan untuk kerusakan sekolah pusat yang menangani. ”Kalauyang hanya membutuhkan rehab pun ada, biasanya kami diberitairngan, pihaknya masih bisa hu oleh Kanwil. Namun, sampai mengupayakan dengan diambilkan detik ini belum ada pemberitasebagian melalui dana BOS. “Itu huan. Seperti apa prosedurnya sudah ada juga aturannya. Jadi kami juga tidak paham. Intinya, tidak ada masalah,” pungkasnya. sampai detik ini kami tidak dapat Dari data yang tercatat di pemberitahuan,” ungkapnya, Kemenag Sumenep, terdapat Senin (16/6). sebanyak 521 raudhlatul athfal Terkait dengan infrastruktur sekolah yang banyak mengalami (RA), 723 madrasah ibtidaiyah (MI), 386 madrasah tsanawiyah, kerusakan, Hasyim menggungdan 140 madrasah aliyah (MA). kapkan itu bergantung dari =ALI RIDHO/YAT kerusakan gedung sekolah yang

Sumenep KONFLIK KELUARGA

PA Tidak Berdaya Tekan Angka Perceraian SUMENEP – Pengadilan Agama (PA) Sumenep belum berdaya untuk menekan angka perceraian. Upaya-upaya minimalisasi perceraian seperti sosialisasi dan mediasi tidak banyak membuahkan hasil.

Data yang dihimpun Koran Madura, sejak tahun 2013 sampai petengahan tahun 2014, angka perceraian mencapai sebanyak 1.294. Rinciannya pada tahun 2013 perkara yang masuk mencapai 560, sedangkan pada tahun 2014 mencapai 734 perkara. Sedangkan yang telah berhasil diputus pada tahun 2013 mencapai 1.257 dan tahun 2014 mencapai 775.

Panitera Muda PA Sumenep M. Arifin mengakui sulitnya menekan angka perceraian. Alasanya, suami-istri yang menggugat biasanya sudah kokoh dengan pendirianya. ”Sebenarnya, kami sudah berupaya untuk membuat rujuk. Namun, pasutri tidak bisa. Kami tidak bisa memaksa,” katanya, Senin (16/6).

Pengadilan Agama Sumenep sudah melakukan penyuluhan tiap tahunnya. Hanya saja, itu juga tidak membuahkan hasil.

“Kami juga sudah melakukan pembinaan setiap mereka sidang.

Namun keberhasilan itu juga sangat sedikit, bahkan kalau dipersentasikan hanya 2 persen, sedangkan 98 persen sudah pasti bercerai,” ujarnya.

Arifin mengungkapkan, telah banyak upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka perceraian setiap tahunnya. Seperti halnya melakukan mediasi, menasihati pasangan suami-istri agar tidak mudah cerai dan juga melakukan penyuluhan setiap kecamatan setiap satu kali dalam satu tahun. ”Kalau penyuluhan kami sudah bekerja sama dengan Pemkab, dan kami lakukan secara bergiliran setiap tahunnya,” terangnya.

Ketidakberhasilan itu, menurutnya, disebabkan karena kurangnya kesadaran di antara dua belah pihak. Apalagi saat ini mayoritas pasangan suami-istri atau di antara salah satu keduanya, ketika datang ke PA memang sudah mempunyai tekad yang bulat untuk melakukan penceraian. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

SELASA 17 JUNI 2014 | No. 0382 | TAHUN III

C

Terumbu Karang Butuh Perlindungan Hukum DKP Menargetkan Zonasi Kawasan Pada Tahun 2014 SUMENEP –Kerusakan terumbu karang sepertinya sudah merata di sejumlah kepulauan, seperti Pulau Sepanjang, Kangean, Sepeken hingga Raas. Terumbu karang butuh perlindungan hukum. Sementara regulasi yang ada hanya Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Akibat tak adanya perda zonasi kawasan, sejumlah karang tampak patah dan bulu babi bertebaran di area Pulau Kangean. Di bagian utara banyak hancur berserakan, sementara di bagian selatan tampak padang lamun yang mati menguning.

Sekretaris Komisi C DPRD Sumenep Iskandar menyatakan, seharusnya, sebelum merumuskan perda RTRW, lebih dulu harus ada perda zonasi kawasan.

“Seharusnya seperti itu, sebelum RTRW, ada zonasi kawasan dulu.

Selama ini, baru ada perda RTRW, tetapi zonasi masih belum ada,” katanya, Senin (16/6).

Iskandar merekomendasikan, anggota dewan yang baru nanti menyegerakan membahas perda zonasi kawasan. “Sebab, berdasarkan beberapa penelitian, kondisi terumbu karang sedang

dalam ancaman kerusakan,” tegasnya.

Perda RTRW dinilai kurang detail untuk melindungi terumbu karang. “Sebab beda wilayah dan konteks, RTRW lebih fokus pada pengelolaan tata ruang kota, sementara zonasi kawasan itu khusus untuk tata ruang perairan,” jelas Politisi PAN itu.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep Muhammad Jakfar mengatakan, rusakanya terumbu karang disebabkan oleh potasium dan minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Sementara regulasi yang mengatur hal itu belum ada.

“Kalau di daratan kan ada RTRW, tetapi kalau di perairan kita belum memiliki zonasi kawasan. Sehingga konflik yang

sering terjadi di daerah perairan disebabkan tidak adanya perda zonasi kawasan,” katanya.

Pihaknya menargetkan tahun ini zonasi kawasan itu sudah ada. Sebab itu merupakan amanah dari Kemeterian Kelautan dan Perikanan. “Kementerian mengamanahkan kepada semua daerah yang terdiri dari kepulauan untuk segera membuat zonasi kawasan pulau kecil dan pesisir. Sehingga dengan adanya zonasi tersebut langsung dianggap sebagai tata ruang wilayah perairan,” terangnya.

Kemudian setelah itu akan diplot, mana saja zonasi kawasan yang harus dilindungi, baik kawasan terumbu karang, konservasi, mana pemanfaatan untuk kawasan rumput laut, mana pelabuhan, pipa gas.

Ketika ditanya daerah mana saja yang akan diplot sebagai kawasan terumbu karang, kata Jakfar, hanya di Pulau Sepanjang yang terumbu karangnya masih terawat dan memiliki kawasan yang luas, yaitu 118 hektar terumbu karang. “Tetapi kawasan terumbu karang itu banyak, tidak

hanya di sepanjang, tetapi juga ada di Raas, Arjasa, Kangean dan Sapeken,” terangnya.

Teknis penjagaannya agar kawasan terumbu karang terawat dan lestari, pihaknya akan terlibat aktif ketika ada program atau kegiatan yang sifatnya melindungi kawasan terumbu karang.

“Sehingga kami bisa tahu secara objektif beberapa kawasan yang harus kita lindungi, termasuk siapa tahu dari pusat ada anggaran yang diperuntukkan untuk pelindungan kawasan,” terangnya.

Sementara langkah selama ini yang telah dilakukan, pihaknya telah mengikuti acara perlindungan terumbu karang yang dilaksanakan di Bali. “Pada saat itu secara khusus, kita memang membicarakan tentang segitiga terumbu karang dunia. Sumenep sebagai perwakilan Jatim dan daerah-daerah lain harus berperan aktif untuk menyelamatkan terumbu karang yang ada di daerah. Nah, itu amanah dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kelautan,” katanya. =SYAMSUNI/MK

LIBURAN Pengunjung wisatawan Pantai Pangandaran memadati bibir pantai, di Pantai Barat Pangandaran, Jawa Barat.

Akhir pekan banyak dimanfaatkan warga masyarakat untuk berlibur, sehingga tempattempat rekreasi dan tempat wisata pantai selalu penuh.

Foto: ant/adeng bustomi

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 17 JUNI 2014 | No. 0382 | TAHUN III

KASUS SMAN BATUAN

Penyidikan Tersendat Audit BPKP SUMENEP - Penyidikan kasus dugaan korupsi SMAN Batuan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep belum berjalan mulus. Alasanya, audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim belum turun. Sehingga, kerugian negara dari kasus dana APBD senilai Rp 1,7 miliar itu belum bisa ditaksir.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sumenep Sugianto menjelaskan, sampai detik ini kerugian negara dari kasus ini belum bisa ditaksir. Meski pihaknya sudah meminta BPKP untuk melakukan audit. ”Sampai saat ini belum turun. Sebab, pihak BPKP masih meminta data tambahan kepada kami terkait kasus ini,” katanya, Senin (16/6).

Untuk saat ini, pihaknya masih mengumpulkan data tambahan sesuai yang diminta oleh BPKP. Apabila sudah dianggap cukup dan sesuai dengan kebutuhan BPKP, pihaknya langsung akan mengirimkan. ”Masalah berapa lama waktunya, kami tidak bisa memastikan. Hanya tinggal menunggu. Masalah audit itu sudah menjadi wewenang BPKP,” ungkapnya.

Dengan begitu, sambung dia, pihaknya tidak bisa menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Sebab, masih menunggu kerugian negara. “Kami harus memastkan dulu, apakah dugaan kasus itu benar-benar telah merugikan negara. Kalau memang sudah merugikan negara, maka baru

Sampai saat ini belum turun. Sebab, pihak BPKP masih meminta data tambahan kepada kami terkait kasus ini,”

Sugianto

Kasi Pidsus kami akan segera menetapkan tersangka,” ujarnya.

Kendati demikian, penyidik tetap melakukan proses penyidikan atas kasus tersebut.

Yakni, dengan terus mengumpulkan bukti atas dugaan kasus penyimpangan dana APBD itu. ”Kalau masalah pemeriksaan saksi tetap kami lakukan. Sampai detik ini sudah ada 24 saksi yang kami periksa,” terangnya.

Sekretaris Komisi A DPRD Sumenep Moh. Readi meminta kejari untuk tidak berbelit-belit dengan kasus ini. Sebab, kasus ini menjadi atensi publik. “Kasus ini sudah mencuat cukup lama,

harusnya kasus ini sudah ada tersangka. Masak, selalu berdalih pada audit BPKP,” katanya.

Ketika publik bertanya, kejari menjawab masih menunggu hasil audit BPKP, kemudian ketika ditanya lagi tentang hasil audit BPKP, kejari berdalih BPKP masih butuh tambahan data.

“Mungkin besoknya lagi, kejari berdalih, ia masih menunggu, kemudian tambahan data dan data. Terus kapan selesainya.

Jadi, butuh bukti, jangan banyak berdalih,” jelasnya.

Politisi PKS tersebut meminta agar kejari tidak bermain dengan kasus hukum SMAN Batuan. “Kalau terus begini, maka jangan salahkan jika masyarakat sudah tidak lagi percaya pada hukum. Maka saya berharap, beberapa kasus yang mengendap itu satu persatu diselesaikan, terutama tentang SMA Batuan,” ungkapnya.

Kejari Sumenep membidik dugaan mark up anggaran pengadaan lahan SMA Batuan.

Dalam kasus itu disinyalir ada tindak pidana korupsi. Bahkan, kejari sudah menaikan status anggaran sebesar Rp 1,7 miliar itu ke penyidikan. Hanya saja, sampai detik ini kejari belum menetapkan tersangka, sebab kerugian negara belum ada.

Kerugian negara masih ditaksir oleh BPKP. =SYAMSUNI/YAT

ANDA MAU BERIKLAN? Pasang di

KLARIFIKASI. Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumenep saat berkunjung ke redaksi Koran Madura Biro Sumenep, Senin (16/6). Ketua KNPI Sumenep Mahsun memberikan klarifikasi terkait dugaan penilapan uang organisasi.

SALAH FAHAM

Ketua KNPI: Kami Tetap Solid SUMENEP – Mencuatnya isu dugaan penilapan uang pembentukan tim independen pilpres oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumenep akhirnya tuntas. Kasus dugaan penilapan dipastikan tidak benar, karena DPD KNPI Sumenep tidak pernah menerima kucuran dana dari KNPI Jatim senilai Rp 50 juta, sebagaimana yang dituduhkan selama ini.

Bahkan, dua faksi di internal DPD KNPI Sumenep sudah sepakat untuk berdamai. Sebab, masalah yang mencuat itu hanya sebatas salah paham saja. ”Masalah mencuatnya isu itu, hanya sebatas salah paham saja.

Namun, sudah clear (jelas),” kata Ahmad Mahsun, Ketua DPD KNPI Sumenep saat berkunjung ke kantor Koran Madura Biro Sumenep,

Kunjungi dan Unduh versi E-paper

Senin (16/6).

Dia mengungkapkan, pengurus DPD KNPI Sumenep tetap solid tidak ada perpecahan. Semua itu hanya sebatas kesalahpahaman saja. ”Kami tetap solid. Apalagi, masalah dana itu memang tidak ada kucuran dari KNPI Jatim. Sampai detik ini belum ada,” ujarnya dengan nada santai sambil diiyakan sejumlah pengurus termasuk Eko Wahyudi.

Untuk memastikan tidak adanya penerimaan dana itu, pihaknya sudah menggelar rapat pleno dan koordinasi dengan pengurus. ”Di sana juga kami telah sepakati, jika KNPI Sumenep tidak pernah menerima bantuan.

Kami ke Koran Madura juga minta diluruskan. Dipastikan tidak ada kucuran dana itu,” katanya =JUNAEDI/YAT

www.koranmadura.com

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 17 JUNI 2014 | No. 0382 | TAHUN III

E

Anggaran Penambahan PLTD Gili Raja Bisa Kandas Ketua Komisi B: ESDM Telah Membuat Blunder SUMENEP - Rencana Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (EDSM) Sumenep menambah anggaran Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) bisa kandas. Itu karena anggaran Rp 1,4 miliar yang memang sudah dialoakasikan untuk PLTD di Pulau Gili Raja tidak jelas laporannya.

Rencananya pemkab mengusulkan Rp 7,4 miliar di perubahan anggaran keuangan (PAK).

Namun, kemungkinan itu tidak akan disetujui oleh komisi B DPRD Sumenep sebagai mitra kerja ESDM. “Bagaiman kami bisa memberikan tambahan dana, sedangkan dana yang sudah ada saja, tidak ada laporannya. Jadi, ini tidak masuk akal,” kata Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi.

Sampai saat ini, pihaknya

belum mengetahui penggunaan dana Rp 1,4 miliar. ”Apakah dana itu untuk kepentingan rakyat atau yang lainnya kami kan tidak tahu. Maka, kalau ada penambahan jelas kami mempertanyakan dana yang ada dulu.

Makanya, kami pertanyakan peruntukan dana yang sudah ada itu,” ujarnnya.

Menurut Bambang, ESDM boleh saja mengajukan usulan penambahan anggaran, yang penting demi kepentingan

masyarakat. Naman kata Bambang, kalau ESDM tidak melaporkan penggunaanya, sangat kecil pihaknya untuk mengabulkan. “Masak Rp 1,4 belum ada laporan, outputnya juga tak jelas, mereka lagi-lagi ngotot mengusulkan tambahan anggaran, sampai Rp 7,4 miliar,” ungkapnya.

Bambang mengaku cukup trauma dengan kinerja ESDM terkait dengan kelistrikan. “Jujur, sampai saat ini masih terngiang dalam benak kami soal PLTD Masalembu. Sebab, ESDM telah membut blunder dengan tidak mengoperasikan PLTD Masalembu, bahkan sampai dibiarkan mubazir. Oleh karena itu, serasional apa pun ESDM tapi yang Rp 1,4 miliar belum ada laporan yang jelas jangan salahkan kami

Bambang Prayogi Ketua Komisi B DPRD Sumenep

kalau ditolak,” terang politisi PDI Perjuangan.

Sementara itu, Kepala ESDM

Sumenep ABd. Kahir, saat dihubungi Koran Madura sekitar pukul 17.20 belum bisa memberikan keterangan. Sebab, nomor telepon yang dihubungi tidak diangkat, padahal nada sambung pribadinya terdengar aktif.

Namun, pada pengakuan sebelumnya, mantan Kabag Humas Setkab Sumenep ini menjelaskan akan mengusulkan anggaran penerangan listrik PLTD di Pulau Gili Raja sampai Rp 7,4 miliar. Usulan dana tambahan itu akan diperuntukkan untuk pemasangan jaringan yang menelan biaya kurang lebih Rp 5, 8 miliar, rumah listik Rp 150 juta, dan pengadaan genset Rp 1, 5 miliar. =SYAMSUNI/YAT

DUGAAN PENCAMARAN NAMA BAIK

Rajani Bakal Dipolisikan

Pekerja memperbaiki ibstalasi listrik untuk penerangan jalur pantura Tegal, Jateng, Senin (16/6). Untuk memperlancar dan memberikan keamanan arus mudik Lebaran mendatang, DPU Kota Tegal memperbaiki secara rutin lampu penerangan jalan terutama jalur pantura.

SUMENEP – Tudingan adanya sejumlah program Desa Pagerungan Besar fiktif oleh H. Rajani terus disikapi oleh aparat desa setempat.

Bahkan, Bendahara Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Junaidi mengancam akan melaporkan H. Rajani ke Polres Sumenep dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Sebab, program desa 2013 itu belum dijabat oleh kades saat ini, termasuk bendaharanya. Lantaran kades dan bendahara baru dilantik Juli 2013. ”Jadi, tuduhan yang dialamatkan kepada kami sangat tidak masuk akal. Makanya, kami akan melaporkan kasus ini ke penegak hukum, dalam hal ini Polres Sumenep,” kata Bendahara Desa Junaidi.

Dia mengungkapkan, H. Rojani tidak tahu data terkait masalah ini.

Padahal, anggaran 2013 itu masih digarap oleh kades lama. ”Makanya, kami terkejut dengan adanya pemberitaan yang dialamatkan kepada kami. Padahal, itu masih menjadi tanggungjawab kades lama,” tukasnya dengan nada kesal.

Menurut Junaidi, saat ini pihaknya sudah berembuk dengan aparat desa untuk melaporkan kasus ini ke polisi. Termasuk, mengumpulkan sejumlah bukti yang ada pemberitaan masalah pro-

gram yang diduga fiktif itu. ”Kami tidak main-main dengan kasus ini.

Sebab, ini sudah merugikan nama baik kami dan desa kami,” ucapnya.

Hanya saja, Junaidi masih belum memberikan kepastian waktu akan melayangkan laporan ke Korps Bhayangkara itu. Namun, pihaknya mengaku akan mengambil langkah cepat pelaporan itu. ”Kalau memang sudah tuntas penyusunan laporan, langsung kami serahkan. Biar segera diproses,” ungkapnya.

Sebelumnya, salah satu tokoh masyarakat Desa Pegerungan Besar H. Rajani melaporkan dugaan adanya indikasi program fiktif terhadap Bupati Sumenep. Salah satu program yang ditengarai fiktif, pembuatan rabat beton yang nilainya mencapai Rp 100 juta.

Dana itu bersumberkan dari dana ADD (alokasi dana desa) dan program BKPI dan FPU. Selain itu, program pembangunan pagar desa seberas Rp 50 juta dengan sumber dana bantuan keuangan percepatan pembangunan pedesaan (BKP3) juga tidak ada wujudnya. Sehingga bisa dipastikan jika semua program yang masuk ke Desa Pagerungan Besar itu fiktif. =JUNAEDI/YAT

KORAN MADURA

SELASA 17 JUNI 2014|NO. 0382|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 17 JUNI 2014 NO. 0382 | TAHUN III

F

PETASAN

Main “Dem Jeddem” Bisa Berurusan dengan Polisi

HARGA BAWANG NAIK. Petani menyiangi tanaman bawang merah, di Desa Tambung, Pademawu, Pamekasan, Jatim.

Menjelang bulan puasa, harga bawang merah di kabupaten itu, naik dari Rp 15.000 per kg menajdi Rp Rp 24.000 per kg.

Pugar Berpotensi Konflik KKP Pangkas Anggaran Pugar Rp 1,7 Miliar PAMEKASAN – Anggaran Program Usaha Garam Rakyat (Pugar) 2014 untuk pendeder garam di Kabupaten Pamekasan dipangkas sebesar Rp 1,7 miliar. Dari anggaran semula sebesar Rp 3,6 miliar kini menjadi Rp 1,4 miliar saja. Adanya pemangkasan tersebut ditengarai akan berpotensi terjadinya ketegangan. Sebab jumlah kelompok pendeder garam yang akan menerima program tersebut otomatis berkurang dari jumlah penerima tahun lalu.

Kelompok yang sudah menerima program itu, kemungkinan tak akan kebagian tahun ini. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran adanya protes ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat.

Mengantisipasi protes dari kelompok yang tidak kebagian, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pamekasan akan berkonsultasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, perihal pembagian bantuan langsung masyarakat (BLM) yang diberikan kepada kelompok pendeder garam, dengan anggaran kegiatan pendukung.

Sebelum terjadi peman-

gkasan, anggaran Rp 3,6 miliar itu direncanakan dibagi menjadi dua bentuk kegiatan. Rp 2,2 miliar untuk kelompok petani garam, sisanya Rp 1,4 miliar untuk kegiatan pendukung.

Kepala DKP Kabupaten Pamekasan, Nurul Widiastutik mengatakan jumlah bantuan pugar tersebut sangat kecil dibandingkan dengan bantuan pugar tahun 2013 lalu yang mencapai Rp 4,1 miliar. Dengan pemangkasan tersebut pihaknya masih akan melakukan revisi perencanaan yang sudah dirancang sebelumnya.

Untungnya, sosialisasi pugar yang sudah dilaksanakan sebel-

umnya difokuskan pada kelompok yang menggunakan goemembran atau touf. Dari sosialasi itu, sebanyak 47 kelompok pendeder garam menyatakan bersedia menggunakan goemembran atau touf, dari 170 kelompok yang mendapatkan bantuan pugar tahun 2013 lalu. Namun dengan dana Rp 1,4 miliar tetap akan ada kelompok yang tidak akan mendapatkan bantuan tersebut.

“Tentunya akan ada pengurangan kelompok dan ini berat bagi kami karena akan memicu konfilk sebab mereka sudah membuat surat pernyataan bawa mereka siap menggunakan goemembran, tentu akan ada kelompok yang kecewa. Kami harap tidak sampai terjadi konflik,” ungkapnya.

Sekedar mengingatkan, pugar tahun 2013 lalu, 17 kelompok baru mendapatkan bantuan sebesar Rp 40 juta per kelompok. Kemudian kelompok lama sebanyak 153 kelompok mendapatkan bantuan Rp 12,5 juta masing-masing kelompok. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan melarang permainan mercon kaleng atau yang biasa disebut “dem jeddem”, yang marak dimainkan di Pamekasan pada Ramadan tahun lalu.

Mercon yang terbuat dari kaleng bekas dengan bahan bakar spiritus itu awalnya dianggap murah dan hanya mengandalkan bunyi.

Namun ternyata mainan tersebut dianggap berbahaya. Terbukti pada Ramadan tahun lalu mainan tersebut memakan korban.

Berkaca dari pengalaman itu, Polres setempat mengeluarkan imbauan terkait larangan bermain “dem jeddem” pada Ramadan tahun ini. Bila ada warga yang maksa bermain dem jeddem itu, maka bisa berurusan dengan pihak berwajib.

Tidak hanya mengeluarkan imbauan, Polres juga akan menempatkan sejumlah anggotanya di lokasi yang biasa dijadikan tempat untuk bermain petasan kaleng tersebut, seperti di taman Arek Lancor dan di Jl Kabupaten, depan Pendopo Bupati Pamekasan.

Kapolres Pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan salah satu radio swasta di Pamekasan untuk menyampaikan imbauan larangan bermain dem jeddem. Namun, apabila masih ditemukan warga yang bermain pihaknya tidak segan-segan untuk mengamankan orangnya dan menyita petasannya.

Lanjut Kapolres, larangan itu dikeluarkan karena mainan petasan dem-jedem itu lebih

banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Baik bagi yang bermain petasan itu sendiri, maupun kepada masyarakat umum. Selain membahayakan kepada diri sendiri, dampak negatif yang ditimbulkan dari permaian petasan kaleng itu dapat mengganggu lingkungan dan mengganggu ketertiban umum. Sebab masyarakat akan terkejut dengan bunyi yang sangat keras dari petasan kaleng tersebut.

Larangan bermain dem jeddem itu tidak hanya berlaku di tempat umum, namun juga berlaku di tempat pribadi.

Sebab suara yang keluarkan dari petasan itu akan terdengar ke lingkungan sekitarnya, kendati dimainkan di halaman rumah.

“Silahkan laporkan kepada kami, jika di lingkungan anda ada warga yang bermain dem jeddem. Kalau sudah dilaporkan itu berarti sudah ada orang lain yang merasa dirugikan, sehingga kami bisa melakukan penyitaan petasannya,” katanya.

Diakui kapolres, mainan tersebut tidak sampai mengancam jiwa orang yang bermian.

Namun main tersebut tetap berbahaya karena dapat menyebabkan cedera. Bahkan apabila parah akan menyebakan cacat.

“Kami juga mengajak kepada tokoh masyarakat ikut melarang warga untuk bermain petasan kaleng ini, karena terus terang memang sangat mengganggu.

Misalnya ada warga yang sakit jantung, pasti akan sangat terganggu sekali,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PENGGEREBEKAN INDUSTRI PETASAN. Petugas menunjukkan barang bukti petasan usai penggerebekan di rumah industri petasan di Polresta Tegal, Jateng. Untuk memberikan keamanan jelang Ramadhan, Satuan Reserse Kriminal Polresta Tegal mengamankan enam pembuat petasan serta barang bukti sebanyak 500 ribu petasan berbagai jenis.

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 17 JUNI 2014|NO. 0382|TAHUN III

G

Obor Rakyat Dilawan Tabayyun Tim Jokowi-JK Tak Mau Dirugikan Kampanye Hitam PAMEKASAN - Tim pemenangan Jokowi-JK membagikan kurang lebih 2.000 eksemplar Buletin Tabayyun kepada masyarakat Pamekasan, kemarin (16/6). Buletin yang terdiri dari empat halaman itu sengaja dibuat untuk mengklarifikasi tudingan, yang menurut mereka tidak bertanggung jawab, di Tabloid Obor Rakyat, yang sempat beredar di sejumlah pesantren di Pamekasan beberapa waktu lalu.

D i hala m an p e r t a m a b u letin e disi 0 0 1 /V / 2 0 1 4 i t u , mem u a t fot o Joko W i d o d o (Jo kowi) dan ke lua r ga n y a s aa t m e nu naikan i b a d a h haji di M a kkah, d e n g a n ju du l headline “B e n a r k a h Jokowi N on-M u s l i m ? ” J u d u l in i m enj aw ab p e m a p a r a n d i O bor Ra ky at , yan g m e n y a tak an j ika Jokow i a d a l a h bu ka n da ri ka la n ga n m u s lim.

Dalam berita utama itu dijelaskan bahwa Jokowi sudah menunaikan ibadah haji pada tahun 2003. Kemudian 2004, dan 2014, dia kembali berkunjung ke Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah.

Berita ini juga meluruskan terkait huruf “H” di depan nama Joko Widodo, yang menurut Obor Rakyat “Hebertus”. Dijelaskan jika “H” di depan nama Joko Widodo itu adalah “Haji”.

Di halaman dua berisi bantahan yang mengungkapkan jika asal-usul Jokowi tidak jelas. Dijelaskan Jokowi ini berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

Hal ini dilihat dari amaliah Jokowi sehari-hari yang berdasarkan ahlussunnah wal jamaah. Ibu Jokowi, Sujiatmi Notomiharjo, adalah sosok yang rajin beribadah. Juga berisi berita-berita klarifikasi lainnya hingga halaman keempat.

Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK Pamekasan, Zainullah Idris membenarkan beredarnya Buletin Tabayyun tersebut. Menurutnya, tujuan diedarkannya buletin ini agar masyarakat mengetahui siapa sosok Jokowi yang sebenarnya. Pihaknya juga berharap, dengan adanya klarifikasi ini, masyarakat bisa paham dan sadar bahwa Jokowi, bukan Capres Boneka, bukan beragama Nasrani, dan segala fitnah di Obor Rakyat itu tidak benar.

“Buletin ini kami dapat, setelah dikirimi Tim Pemenangan Jokowi-JK Provinsi Jatim untuk dibagikan kepada masyarakat. Dan langsung kami bagikan,” tukas Zainullah. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

KLARIFIKASI. Salah seorang warga menunjukkan Buletin Tabayyun yang baru diterimanya kemarin.

MOBIL DINAS

Mengapa BPKB Mobil Dinas Bupati Bisa Hilang?

PAMEKASAN - Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari mobil dinas Bupati Pamekasan dengan nomor polisi M 1 AB atas nama Pemkab Pamekasan dinyatakan hilang dan kini telah dilaporkan ke Mapolres setempat.

“BPKB mobil dinas Bupati Pamekasan yang hilang itu jenis sedan tahun 2008,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Pemkab Pamekasan, Taufikurrahman, kepada pers di Pamekasan, Senin.

Taufik menjelaskan BPKB itu diketahui hilang, beberapa

hari lalu dan telah diumumkan di media cetak sebagai persyaratan untuk mendapatkan BPKB duplikat.

Menurut Taufikurrahman, BPKB itu hilang di tangan Bupati Pamekasan karena selama ini belum diserahkan ke Bagian Aset Pemkab.

“Mobil dinas bernomor polisi M 1 AB itu kan sudah dibeli oleh bupati sebelumnya (Kholilurrahman) dan hilangnya BPKB itu saat ada di tangan yang bersangkutan,” terang Taufik.

Sesuai dengan kebiasaan di

Kabupaten Pamekasan, mobil dinas yang digunakan bupati akan dibeli langsung oleh bupati, apabila sudah purna tugas.

Hilangnya BPKB mobil dinas Bupati Pamekasan ini telah dilaporkan ke polisi, dan telah diumumkan di media cetak di Pamekasan, sebab salah satu syarat laporan kehilangan ialah diumumkan di media cetak dengan menunjukkan bukti siar yang telah terbit.

Secara terpisah, Kasat Lantas Polres Pamekasan AKP Bambang Soegiharto menjelaskan BPKB

modil dinas Bupati Pamekasan yang hilang itu nantinya bisa diganti.

“Tapi BPKB yang digunakan nanti tetap bukan BPKB yang asli, hanya duplikat,” terang Bambang.

Polisi, kata dia, juga masih akan melakukan penyelidikan, apakah BPKB itu benar-benar hilang atau ada unsur kesengajaan.

“Jika memang benar-benar hilang, baru nantinya akan mendapatkan BPKB duplikat, sebagai pengganti BPKB yang hilang itu,” kata Bambang.

Sementara, hingga saat ini, mobil dinas yang sudah dibeli mantan Bupati Pamekasan Kholilurrahman itu, masih atas nama Pemkab Pamekasan, kendatipun sudah menjadi hak milik pribadi.

“Kendalanya mungkin karena BPKB-nya hilang itu, makanya sampai sekarang masih berpelat merah dan belum menjadi pelat hitam,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Pemkab Pamekasan Taufikurrahman menjelaskan. =ANT/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 17 JUNI 2014|NO. 0382|TAHUN III

PENGEMBANGAN PARIWISATA

Kenapa Pengembangan Talang Siring Mandek?

PAMEKASAN - Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Montok, Kecamatan Larangan, Pamekasan, mendatangi Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan, Senin (16/6) kemarin.

Tujuannya untuk bertemu dengan Bupati Pamekasan Achmad Syafii, serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Wisata Pantai Talang Siring. Mereka menanyakan kelanjutan pengembangan wisata Pantai Talang Siring di Desa Montok, Kecamatan Larangan.

Juru bicara Pokdarwis, Wahed Khasim meminta pemerintah untuk lebih serius dalam mengembangkan objek wisata itu, agar masyarakat tidak kecewa kepada pemerintah setempat. Apalagi, animo masyarakat untuk mengunjungi objek wisata itu meningkat, sejak beberapa fasilitas di pantai tersebut diperbaiki. Tinggal selanjutnya, wisata itu didesain lebih baik, untuk bisa menarik wisatawan lebih banyak lagi.

“Harapan kami, pengembangan objek wisata ini bisa dilanjutkan, agar lebih tertata dan bisa menarik wisatawan lebih banyak lagi,” katanya.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii yang menemui Pokdarwis mengaku akan menindaklanjuti permintaan masyarakat sekitar objek wisata itu. Yang terpenting kemauan masyarakat untuk mengelola wisata tetap ada.

Ia juga sudah meminta Asisten Bagian Perekonomian dan Ekonomi, kreatif untuk melakukan perencanaan lagi, guna memantangkan konsep pengembangan tempat wisata tersebut. Termasuk kebutuhan anggaran untuk pengembanganya.

Dalam pengembangan wisata di Pamekasan, Syafii mengaku tidak hanya akan fokus ke objek wisata Pantai Talang Siring, tetapi juga objek wisata lainnya. Yaitu, Pantai Jumiang, Wisata Religi Batu Ampar, dan Wisata Api Tak Kunjung Padam.

Sebagian fasilitas Pantai Talang Siring sudah ada, tinggal perbaikan beberapa fasilitas dan pengembangan wisata yang butuhkan. Termasuk pemenuhan penghijauan disekitar pantai tersebut.

Untuk wisata religi, secara bertahap akan terus dilakukan perbaikan fasilitas. Khususnya pembangunan infrastruktur terutama akses jalan menunju asta tersebut. Termasuk akan menambah lampu penerangan

jalan umum (PJU) menuju lokasi wisata religi tersebut.

Untuk wisata Api Tak Kunjung Padam, pemerintah masih kesulitan, karena lahan tersebut milik perseorangan. Pemiliknya masih keberatan untuk melepas lahan tersebut kepada Pemkab setempat.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Pemkab Pamekasan, Jhon Julianto menyatakan sudah melakukan desain pengembangan Pantai Talang Siring. Namun, dari jumlah kebutuhan anggaran, tidak akan mengcukupi apabila dibebankan kepada pemerintah daerah melalui APBD-nya.

Sehingga harus menggandeng investor yang bersedia menanamkan modalnya untuk pengembangan wisata tersebut.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii yang menemui Pokdarwis mengaku akan menindaklanjuti permintaan masyarakat sekitar objek wisata itu.

Yang terpenting kemauan masyarakat untuk mengelola wisata tetap ada.

Pihaknya sudah memasukkan item atau paket investor dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, pemerintah akan terus berupaya untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat ataupun Provinsi Jawa Timur, guna mendapat kucuran anggaran. Seperti yang diketahui, Pokdarwis telah memungut biaya untuk pengunjung Pantai Talang Siring sebesar Rp 2 ribu. Hasil dari pungutan tersebut, akan dibagi menjadi tiga. 30 persen masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pamekasan, 30 persen ke Kas Desa Montok, dan 40 persen dikelola oleh Pokdarwis.

Itu sudah berdasarkan hasil kesepakatan bersama, untuk pengembangan wisata tersebut kedepan.

Pengembanganya, diperkirakan membutuhkan dana Rp 6 miliar, sampai Rp 8 miliar. Tetapi, anggaran tersebut tidak bisa dijangkau oleh APBD, sehingga harus dilakukan secara bertahap. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KONSULTASI. Sejumlah CJH yang akan berangkat tahun ini berkonsultasi kepada petugas di Kemenag Pamekasan, kemarin (16/6).

CJH Wajib Perbarui Pelunasan BPIH Kuota CJH Pamekasan Berjumlah 568 Orang PAMEKASAN–Ratusan Calon Jamaah Haji (CJH) yang sudah melunasi Biaya Penyelanggaran Ibadah Haji (BPIH) tahun 2013 lalu, tapi gagal berangkat karena ada kebijakan pemangkasan, diwajibkan memperbaharui pelunasannya.

Di Kabupaten Pamekasan terdapat 110 CJH lunas tunda pada tahun 2013 lalu, juga terdapat 25 CJH yang melunasi di tahun 2012, tapi tidak berangkat ke Makkah melaksanakan ibadah haji karena sakit dan alasan lain.

Kepada 135 CJH kategori lunas tunda tersebut diwajibkan memperbaharui pelunasannya di Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH pada saat awal menyetor uang pendaftaran haji. Persyaratannya masih sama dengan tahun lalu dan harus menunjukkan bukti lunas.

Kapala Seksi Haji dan Umrah, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Abd Wafi mengatakan pihaknya telah menerima jadwal pelunasan dari Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama RI. Dengan diterimanya surat tersebut dikatahui kuota CJH asal Kabupaten Pamekasan tahun 2014 ini berjumlah 568 orang, dan sudah bisa melakukan pembayaran pelunasan BPIH yang dimulai pada 11 Juni sampai 9 Juli 2014 mendatang.

“Saat ini sudah bisa melakukan pelunasan, sedang bagi yang lunas tunda hanya diwajibkan memperbarui pelunasannya, dengan membawa persyaratan dan bukti lunas sebelumnya, sehingga bisa langsung lapor ke kami dengan bukti stor lunas terbaru, selambat-lambatnya tiga hari dari bank,” katanya.

Ada kekhawatiran dalam

persiapan pemberangkatan haji tahun ini, yaitu terkait paspor.

Hingga saat ini masih sekitar 200 orang yang berkasnya dinyatakan lengkap dan sudah melakukan pemotretan foto paspor. Sedang sekitar 300 CJH masih dalam proses melengkapi berkas pembuatan paspor.

Menurut Wafi, hingga kemarin (16/6) masih ada sekitar 50 CJH yang belum menyetorkan berkas pembuatan paspor sama sekali.

Namun pihaknya menargetkan pembuatan paspor tuntas akhir Juli mendatang.

“Apabila sampai akhir Juli masih ada yang tidak selesai dalam membuat paspor, kami akan menyerahkan kepada yang bersangkutan untuk pengurusan visa-nya sendiri. Karena kami sedang didesak oleh regulasi dan persiapan lainya,” ungkanya.

Untuk dikatahui, BPIH yang telah ditentukan oleh pemerintah itu sebesar 3.308,9 dolar Amerika Serikat (USD). =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 17 JUNI 2014|NO. 0382|TAHUN III

I

Bau PPDB Menyeruak AMP : Jual Beli Kursi PPDB, 1 Siswa Capai Rp 3 Juta PAMEKASAN - Aliansi Mahasiswa Pamekasan (AMP) mengungkap adanya dugaan jual beli kursi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2014. Namun AMP merahasiakan identitas sekolah berikut orangtua yang mengetahui adanya dugaan tersebut.

Temuan itu disampaikan AMP saat beraudiensi dengan Komisi D DPRD Pamekasan, Dinas Pendidikan (Disdik) dan perwakilan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, serta sejumlah kepala sekolah di Pamekasan, Senin, (16/6), di ruang sidang DPRD setempat.

Temuan tersebut mengagetkan semua pihak termasuk DPRD setempat. Pasalnya, angkanya dinilai sangat fantastik dan dinilai mencederai Kabupaten Pamekasan yang menyandang status Kota Pendidikan.

Elly, salah satu Anggota AMP, yang menyampaikan adanya dugaan itu meminta Disdik untuk menelusuri temuan itu. Ia mendesak Disdik setempat untuk mengingatkan panitia PPDB agar tidak main-main dalam pelaksanaannya.

Elly menyatakan, apabila bukti yang dikumpulkan sudah

rampung, akan melaporkan secara tertulis kepada Disdik dan Komisi D. “Ada orang tua siswa yang mengeluhkan jual beli kursi, namun saya tidak akan menyebutkan nama orang itu, berikut nama sekolah untuk bahan investigasi kami,” ujarnya.

Dalam catatan AMP, baru satu siswa yang diketahui menjadi korban jual beli kursi itu.

Pihaknya akan berupaya untuk menelusuri ke sekolah lain, karena kemungkinan terjadi praktik serupa, tapi belum tercium.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Andi Suparto yang memimpin audensi itu, meminta agar Disdik dan Kemenag untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Ia juga meminta dua institusi itu tidak segan-segan menjatuhkan sanksi kepada sekolah yang sudah melanggar ketentuan.

Kepala Disdik Pamekasan, Yusuf Suhartono meminta agar para aktivis mahasiswa melaporkan temuan tersebut kepadanya. Selanjutnya, ia akan menerjunkan tim untuk melakukan investigasi internal.

Disdik sudah menyiapkan sanksi yang akan dijatuhkan kepada sekolah tersebut, apabila terbukti melakukan jual beli kursi. “Saya mohon kerja samanya, berikan kami bukti, nama sekolahnya, pasti akan kami sanksi tegas,” katanya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

AUDIENSI. Massa AMP kembali datangi DPRD Pamekasan, menyoroti PPDB di Pamekasan.

RAWAN. Mutmainnah, 50, saat merapikan warungnya setelah diacak-acak maling kemarin.

KRIMINALITAS

Maling Berulah di Dekat Kantor DPRD PAMEKASAN - Warung kecil di samping Kantor DPRD Pamekasan, Jl Kabupaten, dibobol maling kemarin (16/6). Berbungkusbungkus rokok, tiga tabung gas elpiji ukuran 3 kg, beberapa botol bensin eceran, aneka snack dan minuman, dan beberapa barang niaga lainnya lenyap dibawa kabur pencuri. Selain barang dagangan itu, satu speaker aktif dan satu kotak amal juga ikut ludes.

Menurut pemilik warung, Mutmainnah, 50, warga Dusun Jelbudan, Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Kota, total kerugian dari kejadian itu sekitar Rp 2.000.000. Perempuan dua anak ini mengetahui warungnya ketahuan kebobolan kemarin pagi, pukul 05.00, saat hendak membuka warungnya. Dia kaget setelah melihat gembok dua pintu depan dan pintu dapur sudah rusak. Setelah masuk di

dalam sudah acak-acakan dan berserakan.

Kotak amal milik Masjid Al Muhajirin, yang berlokasi di Dusun Gunung Tinggi, Desa Badung, Kecamatan Proppo, yang sengaja dititipkan di warung itu sejak beberapa bulan lalu juga digasak maling.

Menurutnya uang di dalam kotak amal itu lumayan banyak. Di dalam speaker aktif yang juga hilang itu, ada sejumlah uang sekitar Rp 900.000. Karena di dalam speaker itu sekaligus dijadikan kotak uang anaknya, yang sehari-hari membuka jasa tambal ban di pinggir jalan di depan warung semi permanen itu.

Mutmainnah tidak dapat memperkirakan kapan para maling itu masuk ke warungnya. Sebab pada Minggu (15/6) warungnya tutup. Memang biasa tutup setiap hari Minggu. Menu-

rutnya, malam Minggu di jalan tersebut seringkali dijadikan tempat balap liar (bali). “Mungkin anak-anak yang suka bali itu, setelah lapar dan haus, iseng datang ke warung saya. Setelah bisa dibuka, lantas mengambil snack, air, juga mengambil yang lain karena ada kesempatan,” tukasnya polos.

Meski sudah menjadi korban pencurian, namun perempuan paruh baya itu enggan melapor ke polisi. Dia hanya berharap aparat kepolisian bisa rutin melakukan operasi setiap malam, terutama malam Minggu. Terutama operasi bali yang setiap malam Minggu selalu ada di Jalan Kabupaten. Saat bali itu, di sekitar warungnya seringkali dijadikan tempat nongkrong ABG. Bahkan ada juga diantara mereka yang pesta miras saat nongkrong tersebut. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

SELASA 17 JUNI 2014 No. 0382 | TAHUN III

SELASA 17 JUNI 2014 | No. 0382 | TAHUN III

MADURA

APK Jangan Ganggu Fasilitas Umum

J

KOMISI PEMILIHAN UMUM dan Panwaslu Kabupaten Sampang saat menggelar rapat pembahasan penetapan zona alat peraga kampanye (APK) yang dihadiri seluruh tim sukses calon presiden 2014, Senin (16/6).

SAMPANG – Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2014, jangan sampai menyalahi PKPU No 16/2014 tentang Kampanye Pilpres dan Perda Nomor 4 Tahun 2010. Dalam perda disebutkan, penempatan baliho maupun spanduk, dilarang menggangu fasilitas umum maupun merusak keindahan kota.

Hal itu mengemuka dalam rapat pembahasan penetapan zona APK yang dihadiri anggota Komisi Pemilihan Umum, Panwaslu Kabupaten Sampang, dan seluruh tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden 2014, Senin (16/6) sekitar pukul 10.00 Wib. Komisioner KPU Sampang Miftahur Rozak mengatakan, ketentuan penempatan baliho maupun spanduk, dilarang menggangu fasilitas umum maupun merusak keindahan kota. “Zona APK baik baliho maupun spanduk sesuai di dalam Perda bahwa dilarang mengganggu fasilitas umum maupun merusak keindahan kota,” ucapnya.

Sedangkan batasan jumlah

pemasangan APK, untuk baliho maksimal 3 buah untuk satu desa/kelurahan. Sementara untuk spanduk maksimal 5 buah untuk satu desa/kelurahan dengan ukuran 1,5 meter kali 7 meter.

“Kalau nanti ditenggarai ada pelanggaran dalam pemasangan APK, maka kami akan melakukan tindakan untuk ditertibkan secara tegas,” jelasnya di Kantor KPU Sampang usai pertemuan.

Kesepakatan tersebut juga bersama pihak Pemerintah Daerah. “Kami harap dengan adanya aturan mengenai batasan APK dan zona pemasangannya, semua tim sukses dari masing-masing peserta pilpres dapat menaatinya,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

ryan hariyanto/koran madura

PEMBANGUNAN POLTERA MANGKRAK

Direktur Poltera Mangkir dari Komisi D SAMPANG- Mangkraknya pembangunan gedung kampus Politeknik Negeri Madura (Poltera) terus mendapatkan sorotan.

Komisi D DPRD Kabupaten Sampang melakukan pemanggilan terhadap Direktur Poltera Ansori dan Plt Kepala Dinas Pendidikana (Disdik) Kabupaten Sampang Heri Purnomo, Senin (16/6).

Akan tetapi hanya Plt Kepala Disdik Sampang Heri Punomo yang datang sementara Direktur Poltera Ansori memilih mangkir dalam pemanggilan yang dilakukan secara tertutup di ruang Komisi D DPRD Sampang tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Sampang Amin Arif Tirtana menyayangkan mangkraknya pembangunan kampus Poltera tersebut.

Sebab, menurutnya mulai tahun 2013 lalu, Poltera mendapatkan jatah anggaran milyaran untuk biaya pembangunan, namun hingga saat ini tidak ada progres dari pembangunan gedung Poltera tersebut.

“Kita melakukan klarifikasi

terkait pemabangunan Poltera, karena mulai tahun 2013, Poltera selalu mendapatkan pagu anggaran untuk pembangunan lanjutan, tapi hingga saat ini tidak ada progres pembangunan, sehingga selalu menjadi persoa-

lan,” ujarnya (16/6) Amin juga mendesak meminta komitmen Pemkab dan Direksi Poltera. Sebab Pemkab membantu dalam proses pengadaan tanah. Bahkan Amin juga menyayangkan ketidakhadiran

HERI. Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang seusai pemanggilan di kantor Dewan, Senin (16/6).

Direktur Poltera karena mandeknya pembangunan Poltera merupakan tanggung jawab bersama yang harus segera diatasi.

“Pertemuan ini sangat disayangkan sebab pihak Poltera tidak hadir, karena selama ini Komisi D hanya sebagai sasaran oleh pihak Poltera. Jika pihak poltera tidak jelas seperti itu, maka Komisi D akan merekomendasikan penggantian Direktur Poltera,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Heri Purnomo saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya tidak bisa banyak menyimpulkan lebih dalam terkait lambannya pembangunan Poltera. Menurutnya untuk masalah pembangunan poltera sudah dipasrahkan sepenuhnya kepada Direksi Poltera, temasuk juga dalam proses pengelolaannya.

“Intinya kita dimintai untuk mengklarifikasi masalah Poltera, tapi kita juga tidak bisa menjelaskan secara jelas, sebab Poltera merupakan wewenang Direk-

sinya, sementara Pemkab hanya menyediakan lahan pembangunan saja,” ujar Heri Purnomo Bahkan Heri juga mengaku bahwa selama ini pembangunan Poltera selalu mendapatkan kucuran dana segar sebesar Rp 20 Miliar pertahun dari APBN, dan Rp 4 Miliar pertahun dari APBD mulai dari tahun 2013 hingga 2017 mendatang, namun demikian dirinya juga mengaku tidak mengetahui secara jelas terkait pengucuran dana tersebut.

“Memang mendapatkan dana dari APBN dan APBD mulai tahun 2013 sampai tahun 2017 mendatang, akan tetapi untuk prosesnya kita juga kurang paham, karena dananya masuk ke Poltera. Sedangkan dana dari APBD tersebut dialokasikan untuk pengurukan dan pembebasan lahan, sebab awalnya lahan yang diperuntukan Poltera adalah sebesar 10 hektar, akan tetapi hingga saat ini masih tercapai 5 hektar,” imbuhnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

Sampang

Kamenag Dipanggil Kanwil SAMPANG - Kepala Kantor Kementerian Agama (Kamenag) Kabupaten Sampang Mudjalli dipanggil Kantor Kementerian Agama Wilayah (Kanwil) Jawa Timur, Senin (16/6). “Mohon maaf, Mas, saya sedang berada di Kanwil,” ucapnya melalui saluran telepon.

Pemanggilan itu, diduga terkait persiapan menjelang pemindahan Nurmaludin, mantan Kepala Kemenag Pamekasan yang saat ini bertugas di Probolinggo. Sebab, Nurmaludin dikabarkan akan dipindah ke Kemanag Sampang.

Sementara Mudjalli belum bisa memberikan keterangan lebih banyak terkait agenda pemanggilan tersebut. “Pemanggilan ini terkait apa saya juga masih belum tahu,” tutupnya kepada Koran Madura.

Menanggapi kabar rencana pemindahakan Nurmaludin ke Sampang, Sekretaris Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (IKMAS) Moh Jalil berharap, pejabat yang sempat tersandung korupsi itu tidak membuat ulah lagi di Sampang.

“Terpenting tidak lagi berulah seperti dulu, meskipun nantinya Surat Perintah (SP) dari Kanwil Jatim ditugaskan di Sampang,” tuturnya.

Menurut Moh Jalil, sekalipun nanti Nurmaludin di tempatkan di bagian staf, tidak menutup kemungkinan kinerjanya tetap, sehingga harus mendapatkan pengawasan ekstra dari Kepala Kamenag.

“Meski nantinya entah di bagian staf atau bagian lain, harus diperhatian kinerjanya oleh pimpinan, supaya menjadi baik kepada pelayanan masyarakat, karena cenderung faktor permasalahan dulu dilakukan untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan,” tegasnya.

Sebelumnya, Mudjalli mengatakan mendengar kabar dari Kemenag Probolinggo bahwa Nurmaludin akan dimutasi ke Sampang. Hal itu juga dibenarkan Mahfud Shodar, Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah (Kanwil) Jawa Timur. =RYAN HARIYANTO/MK

K

PROYEK PEMBANGUNAN EMBUNG DESA BUNTEN

Tanah Warga Digarap Tanpa Ganti Rugi SAMPANG- Proyek pembangunan embung yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Provinsi yang terletak di Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang disinyalir sarat kejanggalan.

Pasalnya tanah yang dijadikan lokasi proyek pembangunan embung tersebut masih belum dilakukan pembebasan lahan oleh BBWS Provinsi Sehingga menuai beberapa konflik atas kepemilikan tanah warga setempat.

Sebelumnya, dalam pembangunan embung tersebut ada kesepakatan untuk dihentikan sementara oleh Komisi C dan Dinas PU Pengairan Kabupaten Sampang pada rapat koordinasi yang digelar Rabu (11/6), karena menuai konflik status kepemilikan tanah oleh warga sekitar. Akan tetapi kesepakatan tersebut tidak diindahkan. Terbukti sampai saat ini, proyek tersebut masih dilakukan pengerjaan di lokasi.

Kepala Desa Bunten Timur, H. Abdul Rohim membenarkan bahwa sampai saat ini masih dilakukan pengerjaan di lokasi proyek pembangunan embung yang terletak kurang lebih 50 meter di samping SDN 3 Bunten Timur itu. Rohim juga mengakui bahwa sampai saat ini lahan yang digunakan pembangunan proyek tersebut masih belum dilakukan pembelian lahan warga yang diklaim kepemilikannya. Sebab

saat ini warganya masih belum menerima uang ganti rugi.

“Saya tidak tahu proyek itu darimana, yang sampai saat ini proyek tersebut masih dalam pengerjaan. Dan sampai saat ini juga warga saya masih belum menerima ganti rugi (pembebasan lahan),” ujarnya kepada wartawan, Senin (16/6).

Anggota Komisi C DPRD Sampang, Anwar menyayangkan adanya kegiatan yang saat ini dilakukan di lokasi proyek embung tersebut, sebab hal tersebut sudah melanggar kesepakatan yang dilakukan oleh Dinas PU Pengairan Kabupaten dengan pihak BBWS. Selain itu, menurutnya, proyek tersebut akan menimbulkan masalah dikemudian hari karena masih belum dilakukan ganti rugi terkait pembebasan lahan.

“Idealnya sebelum kegiatan tersebut dilakukan hendaknya dilakukan proses ganti rugi tanah, penetapan lokasi BPN dan Pemprov, dan semestinya juga Dinas

PU Pengairan kabupaten tahu teknisnya sebab daerah tersebut masuk wilayahnya,” jelasnya.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Sampang, Aliyadi juga menegaskan bahwa komisi C dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan dalam memberhentikan proyek tersebut. Diakuinya, dalam permasalahn ini akan di monitoring dan dikoordinasikan dengan pihak terkait sebab dalam proses pembangunan embung tersebut banyak menuai masalah.

“Kami selaku komisi C tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan memberhentikan proyek tersebut. dan siapapun kontraktornya itu bukan kewenagan kami, akan tetapi kami akan mengkoordinasikan dan merekomindasikan kepada pihak BBWS untuk memberhentikan kegiatan tersebut karena sudah banyak melanggar prosedur pada umumnya,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

MELANGGAR. Masih ada aktivitas proyek pembangunan embung di desa bunten timur meskipun sudah dilakukan kesepakatan penangguhan sementara, Senin (16/6).

mohammad muhlis/ koran madura

MUTASI NURMALUDIN

KORAN MADURA

SELASA 17 JUNI 2014 | No. 0382 | TAHUN III

L

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 17 JUNI 2014 | No. 0382 | TAHUN III

KEJANGGALAN DANA TRANSPORTASI DEWAN

Siapa di Balik Aroma Korupsi Dana Pelesiran?

SAMPANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kejanggalan dalam penggunaan anggaran dana transportasi dan akomodasi anggota dewan sebesar Rp 800 juta pada tahun 2013.

Kabarnya, Imam Ubaidilah sudah memanggil beberapa anggota dewan untuk membahas temuan BPK tersebut, Minggu (15/6). Pemanggilan itu, mengenai temuan BPK yang ditengarai ada kejanggalan anggaran dana pelesiran dewan di Setwan.

Ketua Komisi B DPRD Sampang Sahuri mengatakan, permasalahan itu merupakan kesalahan administrasi yang dikelola oleh Ketua Sekretariat DPRD Sudarmanto. “Permasala-

han ini bukan dari anggota dewan, ini kesalahan administrasi dari Setwan,” tegasnya.

Setwan ditenggarai tidak konsisten dalam membuat Surat Pertanggungjawaban (SPj). Hal itu, dikarenakan pembuatan SPj terkadang dilakukan setelah kegiatan anggota dewan usai.

“Seharusnya pembuatan SPjnya ini dibuat secepat mungkin, jangan belakangan, misalnya terkadang kegiatannya selesai hari ini pembuatan SPj masih nunggak,” katanya.

Sahuri menjelaskan, pengelolaan administrasi di Setwan perlu dievaluasi. Sehinngga, tidak terjadi permasalahan di internal anggota dewan.

Menurut Sahuri, selama tahun 2013, Komisi B hanya satu kali memanfaatkan anggaran dana transportasi dan akomodasi. Namun, jika lebih dari itu, pihaknya menilai bahwa

hal tersebut merupakan data bodong. “Kami hanya sekali ke luar kota yaitu ke Probolinggo, kalau lebih dari itu berarti bodong,” imbuhnya.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Sampang Sudarmanto saat dikonfirmasi temuan BPK tersebut menyuruh Koran Madura menanyakan kepada Ketua DPRD Imam Ubaidilah. “Silakan saja tanyakan langsung ke pimpinan yakni Ketua DPRD Sampang, karena beliau (Imam Ubaidilah) juga pasti tahu,” singkatnya, Senin (16/6).

Sementara Imam Ubaidilah saat hendak ditemui diruang kerjanya sedang tidak berada di tempat. Koran Madura hanya bisa mengkonfirmasi kepada Wakil Ketua DPRD Ach Kian Santang.

Kian Santang mengaku tidak

tahu menahu tentang hal itu.

Ia justru menyuruh konfirmasi kepada Sudarmanto.

“Saya tidak tahu sejauh mana

MENJELANG PILPRES

Anggota PPS Bermasalah Disegarkan SAMPANG- Carut-marutnya pelaksanaan Pileg 2014 di Kabupaten Sampang membuat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang yang baru melakukan penyegaran anggota PPS di beberapa wilayah yang diindikasikan ada kecurangan sebelumnya. Diantaranya di 17 TPS di Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang dan 2 TPS di Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal.

Ketua KPU Sampang Syamsul Muarif mengaku telah menerima beberapa orang yang mendaftarkan diri sebagai PPS dari Desa Bira Barat. Bahkan, menurutnya, ada tiga anggota PPS di Desa Bira Barat yang memundurkan diri, sehingga dengan demikian KPU langsung menggantinya dengan para pendaftar yang baru.

“Memang setelah kita melakukan langkah-langkah evaluasi, ada tiga orang yang mengundurkan diri sebagai

anggota PPS dan juga satu anggota PPK Ketapang yang juga mengundurkan diri. Akan tetapi sudah tergantikan oleh pendaftar tiga calon PPS baru,” ujarnya, Senin (16/6).

Syamsul dengan tegas mengatakan bahwa mundurnya tiga orang PPS tersebut bukan karena dicopot dari jabatanya. Melainkan KPU memberhentikan mereka secara hormat. Pihaknya juga melakukan inventarisasi untuk PPS dan KPPS lainya, sehingga nantinya bisa memastikan apakah nantinya akan ada lagi PPS yang mengudurkan diri atau tidak.

“Mereka memang mengundurkan diri, bukan karena dicopot dari jabatanya, sehingga mereka kita berhentikan secara hormat. Dan sementara kami telah melantik secara resmi ketiga orang PPS dan juga satu orang PPK Kecamatan Ketapang yang juga mengundurkan diri,” imbuhnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

ePaper Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

Terbit Siang! kunjungi dan unduh dari www.koranmadura.com

permasalahan ini dan penyelesaiannya, karena yang tahu Pak Sekwan bukan dari kami,” terangnya. =RYAN HARIYANTO/MK

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SELASA 17 JUNI 2014

SELASA 17 JUNI 2014| |TAHUN No. 0382 |IIITAHUN III No. 0382

KRIMINALITAS

Pelaku Perusakan SDN Demangan Akhirnya Dibekuk BANGKALAN - Tim Reskrim Polres Bangkalan, Jawa Timur, menangkap pelaku perusakan bangunan pada sekolah dasar negeri (SDN) 4 Kelurahan Demangan pada Maret 2014.

Menurut Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Andi Purnomo, pelaku bernama Singkir Prawolo (34) warga Jalan Moh Kholil, Kelurahan Demangan, Kecamatan Kota Bangkalan dan saat ini sudah diamankan di ruang tahanan Polres Bangkalan.

"Tapi kami masih akan melakukan pemeriksaan pada psikiater, karena berdasarkan hasil penyidikan sementara, pelaku nampak sedang mengalami gangguan jiwa," ungkap Andi Purnomo.

Ia menjelaskan, setiap kali tim penyidik polres menanyakan alasan kenapa yang bersangkutan melakukan perusakan SDN 4 Demangan itu, tersangka Singkir Prawolo selalu menjawab karena mendapatkan bisikan gaib.

"Katanya menurut bisikan.

Jadi dia disuruh untuk merusak SDN 2 Demangan itu, atas perintah dari bisikan gaib itu," ucapnya.

Sementara ini, terang Andi, polisi menjerat pelaku dengan Pasal 406 Kitab Hukum UndangUndang Pidana (KUHP) tetang Perusakan oleh Perseorangan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan.

Kasus perusakan SDN 4 Demangan, Kecamatan Kota, Bangkalan itu terjadi pada tanggal 21 Maret 2014. Akibat sebagian ruang kelas dan ruang guru rusak SDN rusak parah.

Sebelum pelaku tertangkap, beredar kabar di kalangan masyarakat setempat bahwa perusakan SDN Demangan 4 itu, karena sebagian guru tidak ingin sekolahnya disatukan dengan SDN Demangan 2, mengingat lokasi sekolah sangat berdekatan seperti yang direncanakan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat. = ANT/RAH

PENGAMANAN

Penutupan Dolly Dikawal Ketat Aparat BANGKALAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangkalan akan mengirimkan bantuan pasukan dalam mengamankan penutupan Dolly di Surabaya, Rabu (18/6) mendatang. Dimana anggota yang akan dikirimkan sebanyak satu peleton (setara 30 anggota). Sehingga dalam penutupan lokalisasi tersebut bisa berjalan lancar dan aman.

Diperkirakan rencana penutupan Dolly bakal mendapat penolakan dari sejumlah pihak, terutama para penghuni lokalisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan. Maka sejumlah aparat yang ada di sekitar daerah Dolly juga berpartisipasi dalam proses pengamanan saat penutupan nanti. Jumlah penghuni Dolly lumayan banyak. Belum ditambah warga sekitar yang tidak setuju dengan penutupan Dolly.

"Saya sudah mendapat telepon dari Kasatpol Provinsi Jawa Timur agar mengirimkan anggota dalam penutupan Dolly," terang Kasatpol PP Bangkalan,

Bambang S, pada wartawan saat dikonfirmasi, Senin (16/6) kemarin.

Ia menjelaskan pihaknya hanya sebatas partisipasi dalam pengamanan penutupan dolly.

Sebenarnya, petugas disana tidak kurang, melainkan cukup.

Pasalnya, dalam penutupan dolly juga dibantu oleh kepolisian.

"Kita hanya partisipasi untuk pengamanan penutupan dolly. Kami berharap penutupan dolly bisa berlangsung lancar dan kondusifif," ungkapnya.

Menurut Bambang, pasca penutupan dolly nanti, pihaknya bersama dinas sosial akan menggelar operasi pekat (penyakit masyarakat) untuk mengantisipasi ada PSK yang datang ke Bangkalan. Sebab, dikhawatirkan mereka akan masuk ke daerah sekitar surabaya pasca dolly ditutup, seperti daerah Bangkalan. Supaya hal tersebut tidak terjadi, maka dilakukan sebuah operasi pekat secara terus menerus. = SYAIFUL ISLAM/RAH

DIRINGKUS. Para tersangka saat diinterogasi oleh petugas Polres Bangkalan.

doni heriyanto/koran madura

Penggelap Sertifikat Tanah Tertangkap Satu Tersangka Belum Ditangkap karena Sedang Menderita Sakit BANGKALAN - Polres Bangkalan membekuk KJ (50), warga Surabaya dan MH (47), warga Bangkalan. Keduanya merupakan tersangka kasus penipuan sertifikat berkedok kredit lunak. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan tiga tersangka. Namun baru dua tersangka yang ditahan. Sedangkan tersangka lainnya berinisial IY (45), warga Surabaya belum bisa dilakukan penahanan dengan alasan sakit.

Dalam menjalankan aksinya, tersangka KJ yang notabene berlatar belakang pengusaha menggunakan cara yang cukup lihai untuk membuat para korban tertarik terhadap penawarannya. Cara tersebut dengan menawarkan kredit lunak kepada masyarakat dengan jaminan sertifikat pada tahun 2008 hingga 2009. Rupanya modus penipuan yang dilancarkan cukup canggih dan profesional.

Buktinya, total sebanyak 150 buah sertifikat tanah berhasil dikuasai KJ. Kemudian KJ merubah kepemilikan sertifikat yang diagungkan oleh masyarakat untuk pinjam uang. Tetapi, 135 sertifikat dibalik nama oleh KJ dengan bantuan IY sebagai notaris di daerah Junok Bangkalan, dan MH sebagai pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

Kami menahan dua dari tiga tersangka yakni KJ dan MH. Sedangkan tersangka lain yakni IY belum ditahan karena masih dalam kondisi sakit. Jika sudah sembuh akan langsung kami tahan,�

Iptu Rivai

Kasubag Humas Polres Bangkalan Dari 135 sertifikat yang telah dibalik nama itu, KJ menggunakannya untuk meminjam uang ke

Bank BRI cabang Perak Surabaya dengan nominal Rp 13,5 miliar.

Selanjutnya, uang hasil pinjaman tersebut diberikan kepada pemilik sertifikat sebanyak 10 hingga 15 juta. Dari total sisa uang yang telah diberikan tersebut, masuk ke kantong pribadi KJ dan juga diberikan kepada rekan-rekannya yang telah membantu memuluskan aksi kejahatannya.

"Kami menahan dua dari tiga tersangka yakni KJ dan MH. Sedangkan tersangka lain yakni IY belum ditahan karena masih dalam kondisi sakit. Jika sudah sembuh akan langsung kami tahan," terang Kasubag Humas Polres Bangkalan, Iptu Rivai, Senin (16/6).

Pemalsuan ratusan sertifikat itu, kata Rifai, dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan semua pemilik sertifikat demi melancarkan niat bulusnya. Sebanyak 150 sertifikat tersebut merupakan milik warga di 13 kecamatan setempat. Setelah semua dianggap beres, lalu disertifikat itu diagunkan ke bank BRI Cabang Perak, Surabaya.

"Para tersangka akan dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan ancaman hukuman maksimal 4 tahun. Serta pasal 372 KUHP tentang penggelapan," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 17 JUNI 2014 | No. 0382 | TAHUN III

Lahan Pertanian Kian Menyusut Hanya Tersisa 30 Ribu Hektare BANGKALAN - Semakin berkembangnya bisnis perumahan di Kabupaten Bangkalan membuat lahan pertanian terus mengalami penyusutan. Hingga kini, lahan pertanian yang ada hanya tersisa 30 ribu hektare. Puluhan ribu hektare tersebut tersebar pada 18 kecamatan yang ada di Kotak Salak. Bila dilihat pada data yang ada di Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Bangkalan, lahan pertanian pada 2013 menyebutkan 30 ribu hektare.

Jika tidak ada langkah kongkrit dari pemerintah setempat untuk melindungi lahan pertanian, bisa dipastikan luas lahan pertanian akan terus mengalami penyusutan. Namun, untuk melindungi

lahan pertanian, Pemkab rupanya sudah mempunyai sebuah regulasi.

Dimana Pemkab Bangkalan telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2013

yang mengatur tentang alih fungsi lahan. Dengan adanya perda tersebut, setiap pengalihan fungsi harus izin pemkab.

"Untuk pengalihan fungsi lahan, kita sudah rem dengan perda. Intinya di perda ini, setiap pengalih fungsi lahan, utamanya sawah, harus izin dulu pada SKPD terkait," terang Kepala Dispertanak Bangkalan, Puguh Santoso, melalui Kabid Sarana Prasarana dan Agribisnis, Supriadi, kemarin.

Ia menjelaskan, semua lahan sawah yang ada disini seluas 30 ribu hektar, itu dilindungi dalam perda tersebut. Hal ini dilakukan supaya lahan pertanian tidak habis, melainkan tetap terjaga

untuk ketersediaan bahan pangan.

"Lahan yang dilindungi, pemerintah harus beri insentif, sehingga pemiliknya tidak mau menjual pada orang lain. Melainkan pemilik merasa eman kalau dijual, maka akan ditanami padi terus," ungkapnya.

Menurut Supriadi, salah satu cara untuk memberi insentif terhadap petani supaya lahannya tidak dijual, yakni dengan dibuatkan sumur bor dan pompa. Supaya ketika ditanam padi tidak kesulitan untuk mendapatkan air.

"Kami hanya bisa mencegah peralihan fungsi atau melind-

ungi lahan pertanian, jika ada investor yang ingin mengalihkan lahan pertanian jadi perumahan. Tapi, bila secara pribadi, kami tidak bisa berkutik," ucap Supriadi.

Misal, bila petani ingin memberikan lahan pertanian kepada anaknya untuk dibangun rumah, karena belum memiliki rumah.

Sebab, lahan tersebut sepenuhnya hak sang pemilik.

"Tapi, kita menghimbau kepada para petani supaya tidak menjual lahannya atau didirikan bangunan. Kalau sudah dibangun rumah, maka lahan pertanian akan berkurang," ujarnya. = SYAIFUL ISLAM/RAH

MUSIM KEMARAU

Petani Harus Selektif Bercocok Tanam BANGKALAN - Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Kabupaten Bangkalan megatakan untuk mengantisipasi kekeringan di lahan pertanian, para petani diminta agar bercocok tanam komoditi yang bisa beradaptasi dengan kekeringan dan tahan kering. Apalagi saat ini sudah memasuki musim kamarau. Kekurangan air pada tanaman dapat menyebabkan gagal panen dan dapat merugikan petani.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Bangkalan, Ir. Puguh Santoso, MMA melalui Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Geger Heri S, SP. MMP menyatakan kondisi saat ini berdasarkan ramalan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) telah memasuki musim kamarau basah. Kamarau basah merupakan musim kemarau yang masih diwarnai sedikit hujan.

"Sekarang musim kemarau yang diselingi sedikit hujan.

Jadi petani tetap harus selektif dalam bercocok tanam. Kami sarankan, jangan sampai menanam tanaman yang memenutuhkan kadar air yang banyak," katanya.

Apabila petani ingain bercocok tanam lanjutnya, sebaiknya memilih komoditi jenis polowijo. Sebab, tanaman polowijo khususnya kacang tanah tidak mem-

butuhkan air dalam kadar yang banyak. Terlebih, kacang tanah mampu bertahan dengan cara menyerap sisa air yang mengendap di permukaan tanah. Tak kalah pentingnya, juga memperhatikan masa tanam. Agar saat panen bisa sesuai dengan harapan.

"Salah memiilih tanaman saat musim kemarau akan berakibat pada kematian atau gagal panen jika kekurangan air. Maka, sebelum itu terjadi, petani harus benar-benar memperhatikan hal itu," paparnya.

Dijelaskan Geger, klasifikasi kekeringan ada empat kategori. Diantaranya, adalah kategori ringan yaitu ujung daun tanaman kering. Sedangkan, kategori sedang, bagian daun yang kering bersembang sampai mencapai setengah daun.

Selanjutnya, katergori berat setengah sampai dua pertiga daun mengering.

Berikutnya, kategori poso seluruh tanaman kering dan mati.

"Imbauan ini sebagai bentuk antisipasi terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Sebab, jika tanaman dilanda kekeringan pastinya petani akan dirugikan.

Kekeringan yang terjadi beberapa tahun silam jangan sampai terulang kembali," harapnya. = DONI HERIYANTO/RAH

MAHAL. Suasana penjual ikan di pasar Tanjung Bumi, Bangkalan.

syaiful islam/koran madura

HASIL LAUT

Harga Ikan Laut Tak Mengembirakan BANGKALAN - Nasib baik rupanya kurang berpihak kepada kaum nelayan. Meskipun kondisi cuaca mendukung dan hasil tangkapan melimpah, namun harga jual ikan laut tidak mendukung alias anjlok. Harga ikan laut di pasar tradisional Kecamatan Tanjung Bumi turun drastis. Sehingga hasil tangkapan yang meningkat, bisa dikatakan tidak ada arti. Harga jual ikan laut murah. Bahkan, turunnya harga ikan laut berkisar antara 30 persen sampai 50 persen.

Para nelayan tidak punya pilihan banyak. Mereka tetap menjual hasil tangkapan, walaupun harganya murah. Sebab tidak semua nelayan memiliki kulkas un-

tuk menyimpan ikan.

Bila tidak disimpan di kulkas, maka ikan tersebut akan membusuk dan tambah tidak laku.

Kondisi tersebut bagaikan buah simalakama bagi para nelayan.

Di satu sisi senang karena dapat ikan banyak, lain sisi harganya murah.

Salah seorang istri nelayan di Tanjung Bumi, Hotijah, menyatakan, dalam seminggu terakhir hasil tangkapan ikan di laut melimpah. Namun, nelayan bingung untuk menyimpan karena tidak ada tempat. Apalagi, tidak semua nelayan punya kulkas.

"Sedangkan kondisi ikan lebih dari sehari sudah membusuk. Makanya saya dan teman - teman

terpaksa menjual ikannya sedikit miring. Kalau tidak begitu, maka tidak laku," terangnya.

Menurut Hotijah, dirinya meminta kepada pemerintah setempat supaya bisa menjaga dalam menstabilkan harga ikan laut di pedagang. Jika model seperti itu, maka para nelayan tidak menikmati hasil tangkapan yang melimpah.

"Kami menginginkan harga ikan tetap stabil, tidak terlalu murah. Harga ikan yang besar dengan panjang antara 15 sampai 20 cm sekarang harganya Rp 7 500.

Padahal, sebelumnya harga ikan ukuran itu Rp 10 ribu per ekor," ucapnya. = SYAIFUL ISLAM/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Industri Lokal

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SELASA 17 JUNI 2014

SELASA 17 JUNI 2014| |TAHUN No. 0382 |IIITAHUN III No. 0382

doni heriyanto/koran madura

BERVARIASI. Sadi (53) saat memajang celengan hasil kreasi sendiri dengan berbagai macam bentuk. Di tengah keterpurakan yang dialaminya, ia memiliki tekat yang kuat untuk berwirausaha.

Merintis Usaha Gerabah di Tengah Keterpurukan Membangun usaha tidak selamanya harus dalam kondisi keuangan yang aman dan mumpuni. Namun, dalam kondisi terpuruk pun bisa merintis sebuah usaha, yang nantinya bisa dijadikan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Memang tidak mudah, namun dengan keyakinan kuat tidak ada yang bisa menghalangi untuk tetap berwira usaha, meski dihimpit permasalahan ekonomi.

Sadi (53), warga Jl Mayjen Sungkono nomor 16 RT 003/006 Kraton Bangkalan, adalah sosok yang bisa dikatakan begitu tegar dalam menghadapi persoalan hidup. Sebab di tengah keterpurakan yang dialaminya pada tiga tahun silam, ia memiliki tekat yang kuat untuk membangun hidup baru dengan berwirausaha. Sebab, pada saat itu dia menjadi korban dari penggusuran pemerintah setempat.

Usaha berdagang gerabah atau yang sering dikenal dengan celengan guci maupun kendi menjadi pilihan pria berkumis tebal tersebut. Dengan bebagai macam bentuk dan ukuran itu, celengan tersebut diharapkan mampu menopang perekonomian keluarganya. Apalagi rumah dan sawah yang dimilikinya sudah tidak lagi menjadi miliknya untuk dijadikan

sumber penghidupan.

"Saya merintis usaha berjualan celengan kendi ini, sejak tahun 2011 lalu. Pada saat itu saya sudah tidak memiliki rumah karena digusur pemerintah," kenangnya.

Kendati hingga saat ini belum mampu menghasilkan omzet yang tinggi, namun bagi Sadi, komitmen bertahan untuk terus melanjutkan usaha menjadi sebuah keharusan. Sebab merintis usaha bukanlah perkara yang mudah dan tidak juga menjadi sesuatu yang sangat sulit dijalani. Itulah alasannya sehingga dia tetap bersabar menjalankan usaha tersebut. Apalagi tanggung jawab menghidupi keluarga menjadi prioritas utama.

"Saya akan tetap bertahan meski keuntungan yang saya dapatkan tidak seberapa. Sebab,

dalam berwirausaha sejauh mana kita mampu bertahan," ujarnya.

Sadi mengaku untuk mendatangkan barang dagangannya ia harus terlebih dahulu berpetualang mencari guci berkualitas.

Di antara daerah yang menjadi tujuannya yakni Jawa Tengah dan Bojonegoro. Sebab, dari kedua daerah itu bisa mendapatkan celengan dengan kualitas tinggi dan berbagai macam jenis yang cukup menarik. Dengan demikian, saat konsumen membeli graba darinya, ia tak akan ragu akan kualitas yang dijual.

"Saya harus cari sendiri, Mas, karena kualitas itu harus terjaga biar konsumen merasa puas. Kan banyak macamnya, ada berbentuk macan, kura-kura, dan lain-lain," terangnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Cara membuat gerabah dengan Teknik Pijat (Pinching).

Teknik tersebut dengan cara membuat tanah liat langsung menggunakan tangan. Tujuan dari penggunaan teknik ini adalah agar tanah liat lebih padat dan tidak mudah mengelupas sehingga hasilnya akan tahan lama. Proses pijat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Ambil segumpal tanah liat plastis.

2. Tanah liat tersebut diulet-ulet dan dipijit-pijit dengan ibu jari sambil dibentuk sesuai dengan bentuk benda yang kamu inginkan.

3. Haluskan menggunakan kuas atau kain halus.

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

SELASA 17 JUNI 2014 SELASA 17 JUNI 2014 | No. 0382 | TAHUN III

MADURA

No. 0382 | TAHUN III

SILVIA RAHMAH

Persahabatan itu Butuh Kejujuran Nama : Ulfah Mashfufah : Pamekasan, 7 Tetala Oktober 1988 Alamat : Jalan Mesigit Tokoh Idola : Avril Lavigne Riwayat Pendidikan = SDN Gladak Anyar 1 = SMPN 1 Pamekasan = SMAN 1 Pamekasan = S1 Unira Pamekasan

ULFA MASHFUFAH

Ayo Budayakan Membaca!

Buku adalah jendela dunia. Istilah itu yang dapat mewakili maksud bahasa yang ingin disampaikan oleh Ulfah Mashfufah untuk mengkampanyekan gemar membaca. Dengan membaca buku akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, bukan sekadar untuk dijadikan media mengusir sepi.

H

ati gadis yang beralamat di Jl Mesigit, Pamekasan ini sangat berharap suatu hari nanti dapat mempunyai perpustakaan sendiri. Yang bisa dijadikan sebagai sarana dan tempat baca. Untuk membantu orang yang tidak mampu yang sangat

suka membaca. Sehingga budaya membaca bisa tumbuh di lingkungan sekitarnya.

Munurut gadis berparas ayu ini, membaca juga bisa mengasah kemampuan menulis seseorang.

Dengan membaca, bahan untuk menulis semakin luas, kemudian lewat membaca orang bisa mendapatkan kekayaan ide yang melimpah untuk menulis. “Saya pernah baca, bahwa membaca adalah cara terbaik untuk mengurangi stres. Dan membaca buku bahkan lebih baik daripada mendengarkan musik, bermain game, atau berjalan-jalan dalam mengurangi stres,� kata gadis berusia 25 tahun ini.

Selain mempunyai kegemaran membaca, gadis yang lahir 1988 lalu itu juga mempunyai kegemaran mengoleksi aksesoris dan alat kosmetik. Bahkan dari kebiasaannya itu, ia sering dipercaya oleh kerabat atau temannya untuk merias.

Alumni SD Negeri Gladak An-

yar 1 Pamekasan itu, kini menjadi tenaga pengajar di salah satu madrasah di Kabupaten Pamekasan.

Dengan berbekal ilmu bahasa ingris yang didapatnya di bangku kuliah, dia juga mempunyai keinginan bisa mendirikan tempat kursus bahasa ingris, bekerja sama dengan temannya waktu kuliah dulu.

Kendati keinginan gadis yang pernah sekolah di SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Pamekasan ini cukup besar, namun pada intinya apa yang diingikan itu tidak muluk-muluk. Dia hanya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dengan kemampuan yang dia punya. “Prinsip saya, tak akan mempersulit orang lain ketika mereka membutuhkan. Insyaallah akan mempermudah jalan asal semuanya dilakukan dengan hati, tanpa dibumbui niat hanya untuk kepetingan pribadi,� ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

agi Silvia Rahmah persahabatan itu sangat indah jika ada kepercayaan, kesepahaman, dan senantiasa mengutamakan kejujuran antara satu sama lain. Sebab, perkara yang kecil seringkali dapat merusak persahabatan jika tidak dilandasi dengan tiga hal itu.

Apabila hubungan persahabatan yang pertama telah ternonadai dan akan merajut kembali, maka dipastikan persahabatan tersebut tak seindah jalinan kali pertama.

"Sahabat itu sudah seperti kluarga sendiri. Tempat untuk curhat, susah dan senangpun tetap bersama-sama. Terlebih, bisa memberikan motivasi dan nasehat dikala melakukan sesuatu yang dinilai kurang tepat," ungkapnya.

Bagi gadis kelahiran Pamekasan, 31 Mei 1990 itu, persahabatan bisa memotong kesedihan. Bisa juga dikatakan persahabatan itu sangat unik kala dirasakan, karena adakalanya seorang sahabat lebih mengenal sahabatnya daripada dirinya sendiri.

Namun, tak jarang banyak pertengkaran kecil yang berujung pada putusnya jalinan persahatan tersebut. Bahkan menjadi musuh dalam hidup.

"Jika sahabat menjadi musuh itu, bisa jadi karena tidak bisa mengontrol emosi dan keegoisan masing-masing. Aku yakin itu hanya emosi sesaat dan mungkin sebenernya ada perasaan menyesal yang menyelimuti. Selain itu, faktor kurangnya jalinan komunikasi yang baik juga menjasi pemicu keretakan dalam persahabatan," ucapnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya dalam sebuah persahabatan lebih berbicara pada saling menerima kekurangan masing-

masing. Saling melengkapai itu sangat penting untuk menjaga keutuhan hubungan.

Bersahabat itu, harus benarbenar ikhlas. Seorang sahabat yang baik takkan tega melihat sahabatnya terluka, namun juga tak tega membiarkannya begitu saja berjalan pada jalan yang salah. Tentu akan selalu mengingatkannya.

"Tak ada gading yang tak retak, begitupun dengan persahabatan. Jalani dengan penuh senyum kedamaian. Jangan saling menyalahkan jika ada kekeliruan," pesannya.

Jadikanlah canda dan tawa sebagai pelipur lara disaat dalam kegelisahan. Seperti nyala bulan tertanam di ujung awan, begitupun dengan persahabatan yang kadang dilanda kesedihan akibat perselisihan.

Tak ada hal yang paling indah jika saling memaafkan. Biarkan perselisihan menjadi bagian dari proses pendewasaan dalam sebuah persahabatan.

Rasa rindu menjadi bumbu dikala lama tak bertemu. Itulah sahabat.

"Sampai kapanpun sahabat bagi aku adalah harta yang tak ternilai harganya. Aku cinta sahabat, dengan sahabat aku bahagian," tuturnya tersenyum. =DONI HARIYANTO/ RAH