e Paper Koran Madura 17 September 2014

RABU

KORAN MADURA

17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

14 Calon Jemaah Haji Indonesia Meninggal Nasional hal 4

1

0328-6770024 RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III www.koranmadura.com

KPK Periksa Djoko Suyanto Rp 2 M Uang Jero Wacik Diduga Mengalir ke Media ant/fanny octavianus

DJOKO SUYANTO DIPERIKSA KPK. Menkopolhukam Djoko Suyanto meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Selasa (16/9). Djoko Suyanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri ESDM Jero Wacik dalam kasus dugaan pemerasan terkait sejumlah kegiatan Kementerian ESDM tahun 2011-2013.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengonfirmasi kesaksian Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Politik Daniel Sparinga, saat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Saya hari ini diperiksa untuk mengonfirmasi keterangan Pak Daniel Sparingga yang diperiksa pada Selasa (9/9) lalu,” kata Djoko, seusai diperiksa KPK selama sekitar enam jam di Jakarta, Selasa.

Djoko menjadi saksi untuk tersangka mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Minera Jero Wacik dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemerasan pada sejumlah kegiatan di Kementerian ESDM, terkait jabatan Jero Wacik sebagai Menteri periode 2011-2013.

“Apakah yang disampaikan Pak Daniel itu benar? Sejauh itu yang saya ketahui dan saya anggap itu benar, saya sampaikan. Tapi ada beberapa yang saya tidak tahu ya saya jawab tidak tahu,” tambah Djoko.

Djoko mengaku bahwa ia ditanya 15-16 pertanyaan.

Namun, Djoko enggan mengungkapkan mengenai keterangan Daniel Sparringga yang harus ia konfirmasi. “Itu sudah masuk materi,” ungkap Djoko saat ditanya mengenai isi keterangan Daniel Sparringa.

Djoko pun tidak menjelaskan apakah memang ada pertemuan atau makan malam yang dilaksanakan dengan menggunakan uang yang diperoleh Jero.

“Itu masuk dalam materi penyidikan, tapi terkait apa yang disampaikan oleh Dak daniel Sparingga itu dikonfirmasi kepada saya,” ucap Djoko.

Mantan Panglima TNI tersebut, juga tidak menjelaskan mengenai pengetahuannya

terkait aliran uang dari Jero Wacik.

“Tidak, hanya mengonfirmasi saja keterangan Pak Daniel, apakah saya mengetahui atau tidak” ungkap Djoko singkat.

Daniel dalam pemeriksaannya pada Selasa (9/9) membantah menerima aliran dana dari Jero Wacik.

Namun, Ketua KPK Abraham Samad pada Jumat (12/9) menyatakan bahwa setidaknya ada dana Rp2 miliar yang mengalir ke Koran Indopos karena Jero Wacik sering menggunakan Indopos dalam pencitraannya sebagai Menteri ESDM. Mantan Menteri ESDM itu menganggap Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) selalu membaca surat kabar tersebut. =ANT/DESCA

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III

DPR Setujui Tatib Meski Diwarnai “WO” JAKARTA- DPR RI akhirnya menyetujui Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib pada rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa, meski diwarnai aksi “walk out” oleh Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso yang memimpin rapat paripurna mengetukkan palu tanda disetujuinya Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, meskipun anggota FPDIP dan FPKB meminta penundaan.

Persetujuan itu diputuskan setelah sebelumnya terjadi perdebatan alot dan diwarnai banyak interupsi.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Honing Sani mengajukan interupsi dan mengatakan fraksinya meminta persetujuan Tata Tertib DPR RI ditunda dengan alasam Tata Tertib

DPR RI merupakan turunan dari UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPD3 yang saat ini sedang diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

“Kami mengusulkan agar Tata Tertib DPR RI disetujui setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi,” kata Honing Sani.

Ia menegaskan FPDIP tidak setuju pada pengambilan keputusan hari ini, sehingga tidak ikut mengambil keputusan. “Izinkan kami tidak ikut mengambil keputusan ini,” kata Honing Sani seraya keluar dari ruangan rapat paripurna.

Aksi Honing Sani itu diikuti oleh anggota FPDIP lainnya. Kemudian, politisi PKB juga mengajukan interupsi dan menyampaikan hal yang sama. “Siang ini Fraksi PKB sangat menyayangkan perjalanan musyawarah yang dipimpin Pak Priyo berlarut-larut tanpa menemukan kesepakatan,” kata Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB kemudian meninggalkan ruang rapat paripurna.

Berbeda dengan dua partai pengusung Jokowi-JK yang memilih “walk out”, Fraksi Hanura memilih tetap ikut membahas dan mengambil keputusan pengesahan, tapi dengan catatan.

RUU PILKADA

“Ketika forum sidang paripurna harus mengambil keputusan Fraksi Hanura setuju, dengan catatan jika pasal-pasal dalam UU MD3 yang diturunkan menjadi Tata Tertib DPR RI dibatalkan oleh MK, maka Tata Tertib DPR RI juga perlu perbaikan,” kata anggota DPR RI dari Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding.

Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib itu akhirnya disetujui secara aklamasi setelah anggota DPR RI dari Fraksi PDIP dan Fraksi PKB meninggalkan ruang rapat.

Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan Gerindra sejak awal menginginkan agar Tata Tertib segera disetujui.

Setelah anggota Fraksi PDIP dan Fraksi PKB meninggalkan ruang rapat, Priyo Budi Santoso yang memimpin rapat kemudian menanyakan pandangan fraksi lainnya, dan semuanya menyatakan setuju.

Seluruh anggota DPR RI yang hadir secara serentak menyatakan setuju untuk menetapkan Tata Tertib DPR RI. Dengan demikian, maka Tata Tertib DPR RI yang merupakan turunan dari UU MD3 pun disetujui meskipun diwarnai pro dan kontra.=ANT/ RIZA

ant/ismar patrizki

RAPAT PARIPURNA DPR. Sejumlah anggota dewan menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9). Paripurna tersebut digelar dengan sejumlah agenda, antara lain laporan Baleg DPR terkait perubahan prolegnas RUU Prioritas tahun 2014, dan laporan Pansus Perubahan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

Pilkada oleh DPRD Awetkan Oligarki PALU-Pakar ilmu politik dari Universitas Tadulako Palu, Darwis menilai, bila DPR mensahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dengan mengalihkan pemilihan ke DPRD, berarti sama saja mengawetkan pemerintahan yang oligarki di daerah.

“Dampaknya akan terbangun oligarki politik di daerah karena hanya partai yang mendominasi yaitu partai-partai besar,” kata Darwis di Palu, Selasa, menanggapi pro-kontra terhadap rencana DPR mengembalikan pemilihan ke DPRD. Menurut alumni ilmu politik Universitas Gadjamada itu dengan dikembalikannya pemilihan kepala daerah di DPRD akan mengamputasi hubungan emosional masyarakat dengan kepala daerah.

“Saya khawatir nanti kepala daerahnya lebih memperhatikan DPRD dari pada rakyat,” katanya.

Dia mengatakan, pemilihan yang dilakukan DPRD sama saja dengan mendelegitimasi kedaulatan rakyat yang belakangan ini sudah diserahkan ke rakyat untuk menentukan pemimpinnya di daerah.

Jika alasan DPR dikembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD karena alasan anggaran masih banyak cara dilakukan sehingga anggaran Pilkada langsung bisa diminimalisir.

“Bukan dikembalikan pemilihan ke DPRD. Itu kemunduran demokrasi kita,” katanya.

Darwis mengatakan, masih ada jalan lain untuk mengefisiensikan anggaran antara lain dengan merancang pemilihan kepala daerah serentak. “Apakah itu serentak dengan pemilihan presiden atau khusus kepala daerah, tergantung mana yang lebih efisien,” katanya.

Dia memprediksi jika DPR tetap mengutak atik UndangUndang Pemilihan Kepala daerah yang sudah ada maka akan tetap menimbulkan polemik berkepanjangan.

Debat mengenai efisiensi kata Darwis, tidak ada biaya demokrasi yang murah. =ANT/ADHA

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III RABU 17 SEPTEMBER 2014

No. 0443 | TAHUN III

33

ant/fanny octavianus

TRIESNAWATI DIPERIKSA KPK. Triesnawati, istri dari Menteri ESDM Jero Wacik tiba di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Selasa (16/9). Triesna diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan pemerasan terkait sejumlah kegiatan Kementerian ESDM tahun 2011-2013 yang melibatkan Menteri Jero Wacik sebagai tersangka.

Jokowi: Silakan Parpol Setor Seratus Nama JAKARTA-Presiden terpilih periode 2014 Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan postur kabinetnya akan berisi 34 kementerian. Saat ini, Tim Transisi tengah menggodok kriteria menterimenteri yang akan mengisi jabatan tersebut sebelum memilih siapa orangnya.

“Ini kriteria dulu, baru kemudian bisa saja partai politik nyetor mau seratus, lima puluh, dua puluh,” jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/9).

Dia mengungkapkan, penggodokan materi soal kriteria yang harus dipenuhi oleh

para kandidat menteri akan dilakukan oleh Tim Transisi. Setelah semua itu jadi, maka Jokowi akan memilih siapa yang paling tepat mengisi posisi menteri tersedia. “Tim transisi. Personel nanti ke saya,” tutupnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, belum menentukan siapa-siapa saja yang akan menduduki posisi kementerian tersebut. Dia akan membocorkan satu per satu menteri yang akan bertugas selama lima tahun kepemimpinannya.

Sebagian kalangan menilai postur kabinet yang memberikan 16 kursi menteri untuk partai politik termasuk dalam politik bagi-bagi kursi.

Namun Jokowi membantah. Sebab politik bagi-bagi kursi hanya dapat dilakukan saat pemilihan umum presiden (Pilpres) belum berlangsung. “Ya kalau yang namanya bagi-bagi kursi itu belum berangkat sudah, ya ikut saya ya, saya beri empat. Gabung dengan saya ya saya beri tiga. Gabung

dengan saya ya, saya beri menteri utama,” jelasnya.

Dia menambahkan, politik yang tengah dilakukannya saat ini sangat jauh berbeda dengan politik bagi-bagi kursi. Sebab dirinya melakukan perhitungan untuk memilih menteri yang akan bekerja bersamanya dalam kabinetnya. Jokowi juga mempersilakan partai politik pendukungnya untuk mengajukan nama kepadanya. “Bedanya mempunyai kalkulasi, kemudian parpol mau setor seratus enggak apa-apa. Setor dua puluh enggak apa-apa. Kamu setor sepuluh enggak apa-apa. Setor nama silakan,” katanya.

Kritik Sementara itu, Sekretaris Kabinet Dipo Alam tidak mau banyak komentar terhadap wacana kabinet Jokowi-JK yang telah diputuskan 34 Kementerian. Jumlah 34 Kementerian itu sama dengan kabinet di pemer-

intahan SBY. Dipo ingin melihat bagaimana kabinet Jokowi-JK menjalankan roda pemerintahannya nanti. Padahal sebelumnya, kubu Jokowi-JK gembar gembor ingin perampingan kabinet menjadi 20 kementerian saja.

“Kita lihat perkembangannya saja sebelumnya kan ada wacana 20 sekarang 34, ya kita lihat saja,” ujar Dipo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/9).

Dipo juga ingin melihat bagaimana kerja Kabinet Jokowi-JK yang telah menghapuskan wakil menteri. Di Kabinet Jokowi-JK semua wakil menteri dihapuskan kecuali Kementerian Luar Negeri. “Yah tentu kalau diminta seperti wamenlu perlu dan menteri-menteri lain wamen dampingi secara teknis banyak di antara mereka itu profesional karena banyak menteri yang jabatannya politis. Malah sekarang cuman satu ya terserah aja mereka semua,” ujar Dipo.

Jika dalam perjalanannya ada perubahan pengadaan wakil menteri, Dipo pun mengatakan itu hal yang wajar. Sebab, memang tugas menteri tergolong berat dari sisi tanggung jawab dan pekerjaannya.

“Yah wajar-wajar ajalah. Sekarang kita lihat wamen cuman satu tapi nanti berubah lagi ya wajar-wajar aja,” pungkasnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III

IBADAH HAJI 2014

14 Orang Calon Haji Indonesia Meninggal MAKKAH- Anggota jemaah calon haji Indonesia yang meninggal dunia di Arab Saudi tercatat 14 orang sampai Selasa, atau dua minggu setelah kedatangan pertama jemaah haji Indonesia ke negara itu.

ant/ojt/karel a polakitan

DEMONSTRASI KOALISI KAWAL RUU PILKADA. Seorang aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada mengangkat poster dalam aksi demo yang digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta, (16/9). Dalam aksi demo tersebut koalisi membacakan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang berharap presiden melindungi hak-hak konstitusional warga berdemokrasi.

Demokrat Penentu SBY Diminta Hentikan RUU Pilkada JAKARTA-Pakar hukum tata negara Refly Harun dan Wakil Ketua JPPR Masykurudin Hafidz meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggunakan kewenangannya untuk menghentikan pembahasan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah (RUU Pilkada) di DPR. Hal itu penting dilakukan agar demokrasi yang tengah mekar di daerah tidak mengalami kemunduran.

Refly dan Masykurudin menyampaikan hal itu secara terpisah di Jakarta, Selasa (16/9).

Refly berbicaraan saat menggelar unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Jakarta, sedangkan Masykurudin mengirim surat terbuka kepada Presiden SBY yang disebarluaskannya melalui media sosial. “SBY mempunyai 50 persen kekuasaan di legislatif. Kami enggak perlu lagi macam-macam, kalau SBY tidak setuju, ya semua enggak bisa apaapa,” ujar Refly.

Menurut Refly, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat 2 dan 3, rancangan undang-undang diputuskan melalui keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Artinya, presiden pun memiliki kewenangan konstitusional untuk menghentikan pembahasan RUU dengan berbagai

pertimbangan.

“Kewenangan 50 persen SBY bisa digunakan untuk menggagalkan RUU yang dianggap tidak pro demokrasi,” kata Refly.

Refly kembali mengingatkan agar pelaksaanaan pemilu tidak diubah, tetapi prosesnya diperbaiki. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah memperbaiki manajemen penyelenggara pemilu. Perbaikan juga perlu dilakukan pada data pemilih, jenjang penghitungan suara, hingga kemungkinan pemungutan suara secara e-voting.

Refly juga menyoroti pentingnya peningkatan penegakan hukum pada pemilu. Misalnya, jika ada yang terbukti melakukan politik uang, maka orang tersebut harus segera didiskualifikasi.

“Banyak yang bisa dilakukan agar calon pemimpin itu menjadi tidak butuh biaya mahal dan berin-

tegritas. Yang penting itu sistem pemilu,” ujar Refly.

Sementara Masykurudin berharap agar SBY tidak membiarkan demokrasi di tingkat lokal ini dicabut sampai ke akarnya.

“Oleh karena pilkada langsung telah memberikan banyak manfaat besar bagi iklim demokrasi lokal sehingga banyak melahirkan stok kepemimpinan daerah yang menjadi cikal bakal kepemimpinan nasional,” kata Masykurudin.

Menurut dia, keberhasil pilkada langsung sudah menuai banyak pujian dari dunia internasional. Meskipun dia juga mengakui bahwa ada kelemahan dalam menjalankan pilkada langsung ini. Kelemahan-kelemahan, kata dia, harus diperbaiki oleh pemerintah dan bukan sistemnya yang dibatalkan.

“Sebagai kepala pemerintahan Bapak SBY telah berkontribusi besar atas pencapaian tersebut. Oleh karen itu, semua proses ini dimulai dengan tumbuh pada era kepemimpinan Bapak. Pencapaian ini tentu harus dilanjutkan dan diwariskan. Kami percaya dan berharap Bapak SBY akan menghentikan setiap upaya membunuh demokrasi di negeri ini,” tulisnya lebih lanjut.=GAM/ABD/AJI

Menurut data dari Panitia Penyelenggara Haji Indonesia Daerah Kerja Mekkah, seorang anggota jemaah meninggal dunia sebelum mendarat di Bandara Jedah,11 orang meninggal dunia di Madinah dan satu orang meninggal dunia di Mekkah.

Satu orang tercatat meninggal dunia di pesawat, tujuh orang di pondokan, tiga orang di Rumah Sakit Arab Saudi, satu orang di masjid dan satu orang di Balai Pengobatan Haji Indonesia.

Menurut data itu, sembilan orang meninggal dunia karena penyakit jantung.

Kepala Seksi Kesehatan Daerah Makkah Muhammad Ilyas mengatakan sebagian besar anggota jemaah yang meninggal merupakan golongan risiko tinggi, yang menderita lebih dari satu penyakit.

Ilyas kembali meminta para petugas kesehatan mengunjungi jemaah yang berisiko tinggi walaupun belum menunjukkan

gejala sakit. “Harus proaktif,” katanya.

Berikut data jemaah yang meninggal (nama, tanggal meninggal dan kloter): 1. Ngadimin Amat Kariyo Bin Amat Kariyo (15-09-2014, SOC-27) 2.

Temenggung Husin Hasan Bin Hasan (15-09-2014, JKG-5) 3. Yakub A Supriati Bin Jafar (14-09-2014, LOP-9) 4. Martius Bin Nurdin Imam (14-09-2014, BTH-3) 5. Zainuddin.u Bin Umar J (13-09-2014, BTH-8) 6.

Miseran Budi Harsoyo Bin Karso Kromo (13-09-201, SUB-14) 7.

Wardi Idris Bin Idris (12-092014, PDG-9) 8. Lotong Binti Tambah (12-09-2014, BPN-5) 9. Yansuri.za Bin Zainal Abidin Pose (11-09-2014, PLM-7) 10.

Irwan Janin Harahap Bin M. Janin (10-09-2014, JKG-5) 11.

Masrukah Binti Sajidin (1009-2014, SUB-7) 12. Ipati Binti Tapa (08-09-2014, BPN-3) 13.

Musdalifa Binti Muh Saleng (0509-2014, UPG-1) 14. Rusdi Bin Said (04-09-2014, SOC-7) =ANT/BETH

Kekerasan terhadap Anak Mengancam Bangsa JAKARTA-Kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indoensia (KPAI), setiap tahun terjadi 3.700-an atau sebanyak 13-15 kasus kekerasan terhadap anak dalam setiap harinya.

“Jadi, kekerasan terhadap anak ini seperti fenomena gunung es, kalau dibiarkan akan membahayakan masa depan anak-anak dan bangsa ini,” kata Anggota Komisi Perlindungan Anak Indoensia (KPAI) Hj. Maria Ulfah Anshor, dalam forum legislasi ‘RUU Perlindungan Anak’ bersama Ketua Komisi VIII DPR RI FPKB Hj. Ida Fauziah di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (16/9).

Menurutnya, kekerasan pada anak itu terjadi dalam berbagai macam bentuk. Misalnya, , bisa dalam bentuk kekerasan seksual, kekerasan fisik lainnya, pembunuhan, perdagangan manusia (human traficking), narkoba, anakanak jalanan dan sebagainya. “Itu baru kasus yang dilaporkan ke KPAI. Padahal, banyak lagi kasus di daerah-daerah yang tidak dilaporkan akibat tidak memahami aturan, dan atau takut akibat ancaman,” ujarnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 17 SEPTEMBER 2014 RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III No. 0443 | TAHUN III

55

WARGA MENANGKAN GUGATAN Sejumlah warga Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, melakukan aksi unjukrasa di depan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/9). Setelah 2.5 tahun mengikuti proses sidang warga Solokanjeruk memenangkan gugatannya terhadap PT Kahatex dan Pemkab Bandung. ant/agus bebeng

BUMD Belum Siap Hadapi MEA 2015 JAKARTA-Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diminta untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Pasalnya, perusahaan yang dikelola Pemerintah Daerah (Pemda) sejauh ini belum sepenuhnya siap.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sapta Nirwandar mengatakan Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham dan pengelola perusahaan daerah belum menyiapkan kerangka regulasi, kebijakan maupun program-programnya.

“Peranan daerah sangat penting, sehingga tidak mudah diintervensi, sebab orientasi daerah sangat kuat,” kata Sapta, saat acara ‘BUMD dan CEO BUMD Awards 2014 di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (16/9).

Menurutnya, jika daerah memiliki

BAHAN BAKAR MINYAK

Konsumsi BBM Bebani APBN JAKARTA-Ekonom Tha Royal Bank of Scotland (RBS) untuk Asia Tenggara Vaninder Singh memperkirakan tingkat konsumsi yang cukup tinggi selama masa pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) akan mulai mereda hingga akhir 2014 ini.

strategi khusus dalam menghadapi MEA 2015 salah satunya dengan meningkatkan daya saing produk unggulan daerah dan mendorong ekspansi promosi produk unggulan baik barang maupun jasa eksportir lokal. “Ini agar lebih berkembang di pasar bebas Asean. Di samping juga mendorong investasi di daerah melalui penyederhanaan prosedur, mempersingkat waktu, transparansi proses perijinan usaha dan menciptakan iklim investasi yang kondusif,” jelasnya.

Sapta berharap, BUMD sebagai korporasi mandiri, profesional dan memiliki kemampuan daya saing.

Untuk itu, pemerintah daerah tidak boleh lagi melakukan intervensi bisnis terhadap perusahaan daerah. “BUMD motor penggerak bagian penting bisnis daerah. Untuk ke depan, manajemen penting bagaimana mengolah itu,” jelasnya.

Dia menegaskan peran kemampuan sumber daya manusia (SDM) juga penting.

Dengan menempatkan orang-orang profesional serta memiliki skill dan kompetensi sesuai bidang usaha BUMD yang digarap. =GAM

Meski tingkat konsumsi mulai mereda, tapi tingkat kepercayaan konsumen tetap tumbuh, yang menunjukkan bahwa efek pasca Pemilu dan Pilpres masih akan terasa dalam beberapa bulan ke depan.

Bahkan, tingginya angka konsumsi akibat bulan suci Ramadhan seiring waktu akan selesai. “Pengeluaran pemerintah akan tetap berdampak pada konsumsi dan pertumbuhan secara keseluruhan,” kata Singh di Jakarta, Selasa, (16/9).

Kendati hal tersebut memiliki dampak kepada pertumbuhan perekonomian secara nasional, tapi Singh berpendapat bahwa anggaran pemerintah akan tetap dibebani oleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. “Berdasarkan tingkat konsumsi saat ini, RBS memprediksi bahwa total permintaan BBM akan melebihi alokasi anggaran sebesar 5,5%,” pungkas Singh.

Dia menegaskan, terpilihnya presiden baru, kabinet baru dan kebijakan baru, diprediksi akan membawa kondisi

dan situasi Indonesia ke arah yang berbeda. Bahkan, para pelaku ekonomi telah lama mengamati prospek pertumbuhan Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo. Diperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2%.

Dia mengatakan dengan adanya presiden baru tersebut, maka Indonesia akan mengalami penyesuaian perekonomian yang lebih cepat hingga akhir 2014. Hal ini seiring dengan positifnya kondisi pasar pasca-pemilihan presiden. “Pasca-hasil pemilu presiden diumumkan, pasar merespon dengan positif. RBS memprediksi bahwa rupiah akan tetap dalam kondisi cukup stabil”, ungkap.

Namun, disayangkan, karena Singh tidak terlalu membahas stabilitas rupiah yang dimaksudkan akan berada dilevel berapa. Pun Singh meneruskan bahwa dirinya memprediksi defisit neraca pembayaran akan mengalami penurunan.

Singh memprediksi, defisit neraca pembayaran akan berada di angka 2,8% dari total GDP. Optimisme ini didasarkan dari sinyal-sinyal penyesuaian ekonomi yang lebih cepat pasca pemilihan presiden daan ekspor bahan baku setengah jadi yang dalam beberapa bulan ke depan diharapkan meningkat.

“Prediksi defisit neraca pembayaran tahun ini lebih rendah dari defisit tahun lalu sebesar 3,3%. Kami optimis mempertahankan prediksi pertumbuhan ekonomi keseluruhan di angka 5,2%”, tandasnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III

HARGA BBM

Kenaikan Harga Diusulkan Bertahap JAKARTA- Presiden terpilih Joko Widodo diusulkan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rentang kecil namun dilakukan bertahap atau beberapa kali dalam jangka waktu tertentu, agar dampak inflasi tidak terlalu tinggi dan pasar dapat melakukan penyesuaian.

ant/widodo s. jusuf

KAMPANYE PENGGUNAAN KERETA API. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) mengantar Walikota Bandung Ridwan Kamil (kanan) usai melakukan pertemuan di Balaikota, Jakarta, Selasa (16/9). Pertemuan tersebut membahas soal rencana kampanye penggunaan moda transportasi kereta api bagi warga Jakarta yang ingin berlibur ke Bandung guna mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Kembang terutama pada akhir pekan dan waktu liburan.

PENJUALAN BANK MUTIARA

DPR Panggil LPS Nilai Penjulan Diharap Setara Rp 8 Triliun JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait penjualan Bank Mutiara ke perusahaan keuangan asal Jepang, J Trust Co. Ltd. Pemanggilan ini bertujuan agar DPR mendapat penjelasan lengkap dan terinci terkait terpilihnya perusahaan keuangan asal negeri sakura itu.

“Kita akan minta penjelasan soal itu, kita akan ajukan pada pimpinan untuk panggil LPS terkait penjualan Bank Mutiara,” ujar Anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa (16/9).

Seperti diberitakan sebelumnya, J Trust terpilih menjadi pemenang, dan menandatangani penjualan saham bersyarat serta perjanjian jual beli dengan perusahaan yang mengatur transaksi pada 12 September lalu.

Demikian mayoritas saham Bank Mutiara, atau sebesar 99,99% akan beralih ke perusahaan asal Jepang tersebut, yang tidak menyebutkan berapa dana yang harus dirogoh.

Maruarar berharap, LPS menjual Bank Mutiara dengan harga setara dana talangan yang telah dikeluarkan pemerintah sebesar Rp 8 triliun. Selama ini, pemerintah telah dua kali menyuntik dana ke eks Bank Century itu.

Terbaru, Desember 2013, pemerintah telah menyuntik dana sebesar Rp 1,249 triliun.

Ini menyusul suntikan pertama senilai Rp 6,72 triliun. “Harapan kami harus sesuai dengan suntikan yang diberikan dari keuangan negara. Makanya kita dengarkan dulu mereka (LPS) nanti, soal harapan kami seperti itu,” jelas dia.

Menurutnya, pemanggilan LPS tidak terlepas dengan panjangnya proses penjualan Bank Mutiara. “Bank itukan sudah di Bailout besar, jadi tentu perlu dijelaskan, kita mengingat bank itu punya problem persoalan hukum dan politik, dan ada timwasnya,” ungkapnya.

Kendati belum ada kejelasan harga jual PT Bank Mutiara Tbk kepada perusahaan asal Jepang yakni J Trust Co. Ltd, namun

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diprediksi akan memeroleh uang sebesar Rp4,5 triliun.

Sebelumnya, banyak kalangan yang memerkirakan harga jual Bank Mutiara tak akan mencapai penyertaan modal sementara (PMS) yang disetorkan LPS sebesar Rp8 triliun. Bank yang pernah berbendera Bank Century ini dinilai memiliki nilai jual yang lebih rendah. “Menurut saya harga tidak akan menyamai penggelontoran PMS yang sebesar Rp6,762 triliun ditambah Rp1,249 triliun, jadi totalnya Rp8 triliun. Saya perkirakan harga sekitar 2,5 price book value (PBV), atau sekitar Rp4,5 triliun,” ujar Pengamat Perbankan Paul Sutaryono kepada Infobank, di Jakarta, Selasa, (16/9).

Dengan dilepasnya Bank Mutiara kepada perusahaan asing, Paul menilai bahwa investor asing dianggap lebih siap baik dari segi harga maupun dalam menangani kasus yang melekat pada bank yang dahulu bernama Century. “Investor dalam negeri bukannya tidak dipercaya, tapi investor dari Jepang itu pasti memiliki kelebihan,” pungkasnya. =GAM

Hal tersebut dikemukakan Analis Ekonomi untuk Asia Tenggara dari The Royal Bank of Scotland, Vaninder Singh, pada temu media di Jakarta, Selasa.

Menurut Singh, kenaikan harga BBM sebaikanya tidak bersifat “dramatis” atau kenaikan yang langsung mencapai harga keekonomian.

Rentang kenaikan harga tersebut, menurut dia, perlu dalam skala yang kecil saja, namun dapat dilakukan setiap bulan atau setiap kuartal pada 2015.

Dengan begitu, kata Singh, dampak terhadap laju inflasi tidak akan terlalu tinggi, dan secara langsung dapat menjaga daya beli masyarakat.

“Penyesuaian harga BBM bersubsidi itu tidak membutuhkan skema yang ‘dramatis’, namun lebih baik konsisten,” ujar dia.

Jika kenaikan harga BBM masih dalam skala kecil, lanjut Singh, pemerintah juga tidak perlu mengalokasikan dana yang besar untuk program kompensasi seperti program Bantuan Langsung Tunai.

Dalam pembahasan Rancangan APBN 2015, laju inflasi diasumsikan di kisaran 4,4 persen.

Laju inflasi 4,4 persen tersebut tanpa memperhitungkan skema kenaikan harga BBM bersubsidi.

Oleh karena itu, Singh memperkirakan, dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, laju inflasi akan berada di 6,5 persen.

Untuk inflasi bulanan (month to month), Singh memperkirakan laju inflasi dapat stabil atau berada di 0,5 - 1,0 persen.

Menurut Singh, skema kenaikan harga BBM secara perlahan namun bertahap tersebut pernah diaplikasikan di India, pada 2013. =ANT/INDRA

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

ro-kontra RUU Pilkada hingga kini berlanjut. Masing-masing bertahan dengan argumentasinya. Meskipun mayoritas kepala daerah di Indonesia ingin pemilihan kepala daerah dilakukan oleh rakyat, DPR RI tetap ngotot Pilkada harus dipilih DPRD. Bahkan DPRD kabupeten seluruh Indonesia juga menganggap positif usulan RUU Pilkada dilakukan melalui DPRD. Ini kecelakaan politik.

Pileg 2014 telah gagal mengantarkan legislator-legislator yang baik.

DPR RI seharusnya membuka mata. Mayoritas rakyat Indonesia menghendaki pilkada dipilih langsung oleh rakyat. Kalau memang begitu aspirasi rakyat yang mereka wakili, mengapa para legislator bersemangat merubah sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD? Dapat dipahami bila legislator meninggalkan rakyat dan lebih mengutamakan kepentingannya sendiri juga kelompoknya. Pertama, para politisi di Kubu Merah Putih belum bisa menerima kekalahan caprescawapres yang diusungnya, PrabowoHatta. Mereka membalas dendam melalui RUU Pilkada. Agar bisa menempatkan orang-orangnya di kekuasan tertinggi di daerah-daerah. Mimpi ini hampir bisa dipastikan terwujud, karena legislator KMP mendominasi di pusat hingga daerah-daerah. KMP akan semakin kuat dengan mendapat dukungan kepala daerah di pemprov maupun pemda di sebagian besar daerah. Kekuatan ini bisa mereka pergunakan untuk mengganjal program-program pemerintahan JokowiJK yang tidak menguntungkan para politisi KMP, meskipun bertentangan dengan aspirasi rakyat.

Kedua, para wakil rakyat itu merasa sangat dirugikan dengan beban biaya politik langsung. Menguras dana ratusan juta sampai miliaran rupiah agar bisa sukses menjadi legislator terpilih. Tentu yang terpikirkan pertama bagaimana mengembalikan modal politik dalam pileg yang diikutinya. Jika Pilkada masih tetap di tangan rakyat, mereka dipastikan sulit mengembalikan modal, kecuali bermain proyek di komisinya masing-masing. Cara paling efektif dan efisien, mereka mengusulkan revisi RUU Pilkada. Jika ini berhasil, para legislator itu akan bisa memeras calon kepala daerah.(*)

Opini

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III

77

Stop Kabinet Transaksional

Salam Songkem

Kecelakaan Politik

KORAN MADURA

RABU 17 SEPTEMBER 2014 No. 0443 | TAHUN III

20 Oktober mendatang momentum pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Indonesia ketujuh akan dilaksanakan. Setelah itu keduanya harus segera melaksanakan tugas perdananya, yaitu memilih para menteri yang akan mengisi kursi-kursi kabinet untuk membantu menyukseskan kinerjanya hingga lima tahun ke depan.

D

alam memilih menteri, Presiden Jokowi harus memenuhi janjinya yang pernah disampaikan ketika kampanye bahwa dia akan membentuk koalisi ramping berparadigma baru. Maksudnya adalah membentuk susunan kabinet tidak berdasarkan saling berbagi kekuasaan dan jabatan menteri, tapi berdasarkan kesepahaman ideologi dan profesionalitas para calon menteri demi pembangunan Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini seperti tuntutan Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Destry Damayanti yang mengatakan bahwa Jokowi harus memikirkan janjinya dalam pembentukan kabinet. Ini selaras dengan pribahasa arab, al wa’du dainun. Artinya janji adalah utang.

Maka, Jokowi harus memenuhi utangnya kepada rakyat.

Sebab, kabinet merupakan komponen paling urgen bagi suatu negara. Urgensinya, bagaikan fondasi suatu bangunan. Apabila fondasi itu berkualitas dan kokoh, maka bangunan itu akan kuat dan mampu bertahan lama.

Namun sebaliknya. Bila fondasi itu tidak berkualitas dan kokoh, maka bangunan tersebut akan segera rapuh dan hancur. Begitu juga dengan Indonesia. Apabila Indonesia nantinya dikelola oleh para menteri yang han-

dal, berkompeten, profesional dan berkualitas, maka bangsa ini akan makmur dan sejahtera.

Namun, bila dikelola oleh menteri abal-abal akibat jalur transaksional yang disorientasi dan oportunis, maka tidak mustahil jika nasib Indonesia akan semakin terpuruk dan sengsara.

Maka dari itu, haram bagi Jokowi untuk membentuk kabinet berdasarkan balas budi atau demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Jika itu dilakukannya, maka akan terbentuk kabinet transaksional atau dalam istilah populer disebut sebagai politik dagang sapi. Ini terbukti dengan susunan kabinet produk SBY, para pejabat negara banyak tersangkut kasus korupsi.

Sedangkan menurut seorang politikus, Basrah, secara ideologis politik transaksional bertentangan dengan garis kebijakan partai. Padahal, rakyat sangat berharap pada Jokowi supaya membentuk kabinet yang “bersih” dan “suci”, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dengan penuh rasa ikhlas, optimal, dan maksimal.

Pada akhirnya, kesejahteraan tidak akan mustahil bisa terwujud (teori Aristoteles).

Jika Jokowi masih ingin dihormati, disegani, serta tidak kehilangan kepercayaan publik, maka dia bersama Jusuf Kalla harus mampu memulai kinerja perdananya dengan membentuk susunan kabinet dengan profesional, independen, serta bijaksana. Dia harus “melek” bahwa masalah pertama dan utama yang harus diselesaikan adalah memilih para menteri yang bebas dari kasus hukum, terutama korupsi. Salah satu caranya adalah dengan menjauhi transaksi dalam pembentukan kabinet.

Implikasinya, kondisi Indonesia akan menjadi suram dan runyam. Sebab, rakyat akan lebih sering menolak kebijakan-kebijakannya karena dinilai tidak sejalan dengan tujuan bangsa, negara, dan hati nurani rakyat.

Jika demikian, maka akan membahayakan nasib bangsa Indonesia. Artinya, hal itu akan men-

imbulkan berbagai malapetaka di Indonesia, seperti kerusuhan, konflik, bahkan rakyat bisa jadi akan mengkudetanya. Itu semua akan terjadi bila Jokowi membentuk kabinet berdasarkan praktik transaksional.

Maka dari itu, bila ingin Indonesia sejahtera, paling tidak Jokowi bersama perangkat negara harus melaksanakan beberapa langkah brilliant, profesional, serta futuristik supaya terbentuk kabinet profesional dan bebas transaksional. Pertama, Jokowi harus mengaplikasikan kandungan friman Allah dalam Surat Al-Nisa’: 58 tentang perintah memberikan amanat kepada orang sesuai kompetensi di bidangnya. Disamping itu, sabda Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan Bukhori Muslim juga menyampaikan kepada umatnya bahwa “apabila kita menyerahkan amanah kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya”. Ayat dan hadist tersebut sangat tepat dan relevan untuk diamalkan pada saat ini, khususnya bagi Jokowi.

Jokowi harus mampu memilih para menteri berdasarkan keahlian di bidangnya.

Kedua, Jokowi harus menjauhi politik kapitalis. Sebab, dalam politik tersebut, para pelakunya tidak akan memperhatikan kualitas cara yang dilakukannya, apakah halal atau haram. Orang semacam itu seolah-olah seperti orang yang kehausan darah, sehingga berbagai cara pun dilakukannya demi meraih tujuannya. Sedangkan menurut Siti Zuhro, seorang politisi, politik kapitalis akan

membentuk negara berbasis demokrasi oportunis. Dalam konteks ini adalah orang-orang yang akan mempertaruhkan jiwa dan raganya demi memperoleh kursi kabinet dengan berbagai cara yang ditempuh untuk memenuhi kepentingan pribdi atau kelompoknya. Maka, mereka akan berpeluang melakukan transaksi kabinet dengan Jokowi.

Ketiga, jangan sampai Jokowi memilih menteri dari pejabat partai. Sebab, itu akan menimbulkan dualisme kepemimpinan.

Masalahnya, selain dia mengurus tugasnya sebagai menteri, dia juga harus menjalankan tugasnya sebagai pejabat partai.

Akibatnya, menteri tidak akan bisa fokus dalam menjalankan tugas-tugasnya dan pada akhirnya tugas utamanya sebagai menteri akan berpeluang besar gagal. Selain itu juga akan rawan terjadi praktik KKN. Keempat, sebaiknya selain memilih menteri yang professional, Jokowi juga harus memilihnya yang dari kalangan politisi. Sebab, dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri, diperlukan skill berpolitik. Apabila menteri hanya cerdas dan professional secara intelektual dalam mengajukan idea atau gagasan tanpa memiliki skill berpolitik, maka bisa jadi dia akan dibodohi para politisi DPR dalam pembuatan kebijakan.

Semoga, Presiden Jokowi berhasil membentuk kabinet yang bersih, suci, berintegritas, dan profesional sehingga terwujud Indonesia yang bermartabat, makmur, dan sejahtera. Wallahu a’lamu bi al-showab.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

RABU 17 SEPTEMBER 2014 No. 0443 | TAHUN III

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III

8

ILEGAL

Diskotik Heaven Disegel

ant/puspa perwitasari

PENGAWASAN ELPIJI. Pedagang makanan keliling pengguna elpiji tiga kilogram mempersiapkan lapak di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta, beberapa waktu lalu.

PT Pertamina (Persero) menerapkan sistem monitoring elpiji tiga kg (simol3k) untuk mendeteksi secara dini penyalahgunaan penggunaan elpiji termasuk migrasi dan pengoplosan akibat disparitas harga 12 kilogram dan tiga kilogram.

Kenaikan Harga Elpiji Turunkan Penjualan Produk UMKM SURABAYA - Kenaikan harga elpiji 12 kilogram dapat menurunkan angka penjualan sejumlah produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya Jamhadi.

"Penyebabnya, kenaikan harga elpiji 12 kilogram dan tarif listrik sama-sama terjadi pada semester kedua tahun ini. Kondisi itu otomatis akan sedikit melemahkan daya beli konsumen," katanya, di Surabaya, Selasa (16/9).

Penurunan daya beli itu, kata dia, mencapai sebesar 15-20 persen selama beberapa waktu tertentu, khususnya terhadap pe-

nyerapan beragam produk UMKM. "Kenaikan harga ini sangat terasa bagi pengusaha UMKM terutama mereka yang bergerak di bidang makanan minuman," ujarnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Jatim Tjahjono Haryono mengemukakan kenaikan harga elpiji dan tarif tenaga listrik justru tidak berdampak terhadap daya

beli konsumen.

"Pada semester kedua ini, kenaikan tarif listrik berlaku untuk rumah tangga dengan daya 1.300 VA ke atas," katanya.

Ia mengatakan pada umumnya elpiji 12 kilogram digunakan oleh masyarakat dari kalangan kelas menengah dan atas.

Dengan demikian, ia optimistis kebijakan pemerintah tersebut tak akan mengganggu pola konsumsi masyarakat.

"Saat ini saja, beli makan di luar sudah bukan sekadar gaya hidup tetapi kebutuhan," katanya.

Ia mencontohkan tentang

masyarakat yang memiliki pekerjaan tertentu dan mengharuskan mereka bertemu dengan klien di kafe.

Oleh sebab itu pada semester kedua tahun ini, perkembangan bisnis kuliner diperkirakan tetap tumbuh.

"Untuk pengusaha kuliner skala kecil memang kenaikan harga elpiji 12 kilogram akan berdampak terhadap bisnis, tapi tidak signifikan. Apalagi, biaya untuk energi hanya menyumbang enam hingga tujuh persen dari keseluruhan komponen pembentuk harga," katanya. = ANT/DIK

SURABAYA - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya menyegel diskotik Heaven di Jalan Tidar dini hari, karena dinilai tidak memiliki izin usaha.

Kabid Pengendalian dan Operasional Satpol PP Kota Surabaya Joko Wiyono mengatakan petugas Satpol PP mendatangi diskotik sekitar pukul 00.10 WIB dan menghentikan alunan musik clubing yang disajikan.

"Kami telah memasang tanda silang merah (segel) pada pintu utama diskotik," katanya, Selasa (16/9).

Menurut dia, pengunjung diskotik didominasi anak baru gede (ABG) berumur antara 18 hingga 25 tahun. Saat dilakukan pemeriksaan identitas, rata rata pengunjung tak dapat menunjukkan KTP-nya.

Saat semua pengunjung keluar, lanjut dia, petugas akhirnya mengamankan sejumlah minuman keras (baik oplosan maupun kemasan). Bahkan terdapat satu ruangan pada lantai satu diskotik yang digunakan untuk mengoplos minuman.

"Untuk mempertanggungjawabkan temuan puluhan botol minuman keras ini, petugas Polrestabes Surabaya akan mengusutnya," ujarnya.

Selain temuan minuman keras oplosan, lanjut dia, diskotik ini tak dapat menunjukkan kelengkapan izinnya. Bahkan managemennya berdalih masih dalam proses pengurusan.

Petugas, lanjut dia, akhirnya membuat berita acara pemeriksaan (BAP). "Atas dasar itu, diskotik ini kita segel hingga mereka menyelesaikan perizinannya. BAP ini akan kita kirim ke Disnas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar)" katanya.

Untuk langkah selanjutnya, lanjut dia, pihaknya tetap menunggu rekomendasi dari Disbudpar dan Tim Rekreasi Hiburan Umum (RHU) lainnya.

"Apakah akan dihentikan sementara atau selamanya," tegas Joko.

Sementara dari Diskotik Heaven, petugas berhasil mengamankan 6 pria dan 12 perempuan yang tak beridentitas atau tidak memiliki kartu penduduk musiman (kipem). = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III

9

PPP Jatim Instruksikan Daerah Tidak Terjebak "Kubu-kubuan" TULUNGAGUNG - Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur menginstruksikan seluruh jajaran DPC agar bersikap netral dan tidak terjebak dukung-mendukung antara dua kubu yang saat ini saling berseberangan.

"Instruksi yang kami terima dari DPW (PPP) begitu. Kami berharap konflik internal partai kami bisa diselesaikan secara damai dan bijaksana," kata Ketua DPC PPP Trenggalek Lamiran di Trenggalek, Selasa (16/9).

Dengan alasan instruksi yang sama, lanjut Lamiran, DPC PPP Trenggalek memu-

tuskan untuk tidak hadir dalam kegiatan silaturahim atau taaruf yang digagas beberapa pengurus DPC di Malang, Ahad (14/9), dan dihadiri oleh Suryadharma Ali. Ia berdalih, kegiatan itu tidak resmi dan sama sekali tidak ada arahan dari struktural DPW PPP Jatim.

Sementara Ketua DPC PPP Kabupaten Tulungagung Sukamto berharap kedua belah pihak yang saat ini bertikai, kubu Suryadharma Ali dan Emron Pangkapi, segera berdamai dan mencari jalan islah.

Kendati juga tidak mau hadir dalam acara silaturahim yang digelar kubu Suryadharma Ali di Malang, ia menegaskan sampai saat ini pihaknya tidak mau terjebak kubu-kubuan antara kedua pihak yang bersengketa.

"Prinsipnya kami menunggu saja apa yang menjadi perkembangan di pusat," jawabnya sing-

PELANGGARAN DISIPLIN

IBADAH HAJI

JEMBER - Sebanyak sembilan anggota Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, mendapat hukuman sanksi indisipliner karena melakukan pelanggaran disiplin selama Januari hingga September 2014.

"Mereka mendapatkan sanksi dengan ditempatkan di sebuah sel khusus selama 21 hari karena melanggar kode etik kepolisian," kata Kasubag Humas Polres Jember AKP Edy Sudarto di Jember, Selasa (16/9).

Menurut dia, pihaknya mencatat sebanyak 11 kasus tindakan indisipliner yang dilakukan anggota Polres Jember selama sembilan bulan terakhir, namun hingga kini sembilan polisi sudah dikenai sanksi indisipliner dan sisanya masih belum ada keputusan dari sidang etik.

"Selain mendapat sanksi berupa kurungan di sel khusus, ada beberapa di antaranya juga mendapat sanksi berupa penundaan pangkat karena tindakan indispliner yang dilakukan anggota polisi yang bersangkutan," tuturnya.

Hukuman indispliner yang diterima masing-masing anggota polisi, lanjut dia, disesuaikan dengan kesalahannya dalam melakukan pelanggaran disiplin, sehingga hukumannya disesuaikan dengan aturan. "Kasus tindakan indisipliner tersebut bervariasi antara lain menikah lagi, terlibat dalam pungutan liar,

SURABAYA - Kepala Kanwil Kemenag Jatim Mahfudh Shodar berjanji takkan menutupi dugaan kemungkinan keterlibatan oknum Kemenag dalam kasus manipulasi paspor haji untuk empat calon haji Kloter 22 yang seharusnya berangkat ke Tanah Suci, 11 September 2014.

"Masalah itu, kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penyidik (kepolisian) untuk menangani. Silakan, kami tidak akan menutupi kalau ada oknum (Kemenag) terlibat, bahkan kami siap membantu penanganan kasus itu," katanya di Surabaya, Selasa (16/9).

Dalam kesempatan itu, seorang petugas Irjen Kemenag tampak turun ke Asrama Haji Embarkasi Surabaya untuk melakukan penyelidikan terkait kasus yang juga menjadi perhatian Menteri Agama HM Lukman Hakim Saifuddin itu.

"Itu bukan kewenangan saya, tanya Humas (Kemenag)," kata petugas perempuan dari Irjen Kemenag yang enggan disebut namanya itu terlihat mengelak untuk memberikan keterangan kepada pers.

Informasi dari sumber lain menyebutkan petugas Imigrasi Surabaya yang bertugas di Asrama Haji Embarkasi Surabaya telah menggagalkan keberangkatan empat calon haji yang diduga menggunakan paspor milik orang lain (manipulasi paspor).

kat.

Lamiran mengungkapkan, upaya persuasif telah dilakukan jajaran pengurus di tingkat DPW agar Suryadharma Ali segera mengundurkan diri secara sukarela sejak ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tapi kan Pak Suryadharma Ali tidak mau, sehingga terakhir kesan yang muncul beliau dicopot secara tiba-tiba. Dari dulu sebenarnya kami sudah berharap Pak Surya mundur sehingga tidak terjadi perpecahan seperti ini," ujar-

nya.

Namun, Lamiran menegaskan sikap politik mereka saat ini adalah mengikuti perintah DPW PPP Jatim.

Saat ini mereka memilih sikap netral atau tidak mendukung salah satu kubu, hingga ada tanggapan dari Kemenkumham atas surat pendaftaran kepengurusan baru yang diajukan oleh pengurus DPP PPP pascapemecatan Suryadharma Ali sebagai ketua umum.

"Kami tunggu saja perkembangannya bagaimana," ujarnya. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

Ada 9 Anggota Polres Jangan Tutupi Kasus Paspor Dapat Sanksi Indisipliner dan kedapatan mengonsumsi narkoba," ucap mantan Kasat Narkoba Polres Jember itu.

Edy menegaskan Polres Jember tidak akan melindungi oknum polisi "nakal" yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin karena sebagai aparat harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, sehingga pihaknya tidak akan segan-segan menindak tegas polisi nakal.

"Kami akan proses anggota polisi yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai aturan yang ada karena masih banyak anggota polisi yang baik," katanya.

Sebelumnya Wakapolda Jatim Brigjen Pol Supardjo Wirdjo Sumardjo saat melakukan kunjungan kerja ke Polres Jember pada Rabu (10/9) meminta Kapolres Jember tidak segan-segan memberikan sanksi berupa pemecatan terhadap polisi yang melakukan pelanggaran berat.

"Kalau memang ditemukan adanya pelanggaran berat, saya meminta kapolres untuk memecat saja anggota polisi itu karena saya yakin masih banyak anggota polisi yang baik," tuturnya.

Ia menilai pelanggaran displin yang terjadi di Polres Jember masih terbilang wajar dan belum ditemukan adanya anggota polisi yang melakukan tindakan indispliner kategori berat yang dapat diberhentikan secara tidak hormat. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Keempat calhaj dimaksud adalah DSM dan HRS dari Asemrowo, Surabaya, serta NAM dan ANC dari Waru, Sidoarjo.

Manipulasi mereka terbongkar saat petugas imigrasi melakukan "screening" paspor pada 10 Sep-

tember 2014 atau sehari menjelang keberangkatan.

Saat itulah, petugas menemukan adanya perbedaan nama di halaman bagian depan paspor dengan nama di bagian belakang lembar "endorsement". Nama keempat calhaj itu tercetak pada lembar endorsement dan nama pemilik paspor asli ada pada bagian depan.

Keempat calhaj itu tercatat sebagai calhaj tapi bukan berangkat pada tahun ini, namun ada

oknum yang memanfaatkan calhaj yang tertunda berangkat dengan berbagai sebab dengan mengalihkan kepada calhaj lain yang bersedia membayar puluhan juta.

Oleh karena itu, keempat calhaj yang diduga awam administrasi itu merupakan korban dari oknum yang memanipulasi paspor untuk keuntungan pribadi, namun aparat kepolisian masih menelusuri oknum dimaksud dari Kemenag, Imigrasi, atau dari instansi lain.

Hingga Kloter 34, Senin (15/9), Panitia Penyelenggara Ibadah (PPIH) Embarkasi Surabaya telah memberangkatkan 15.009 calhaj dan 170 petugas ke Tanah Suci, namun dua di antaranya wafat di Tanah Suci.

Dua calhaj asal Jatim yang wafat di Tanah Suci adalah Masrukah Binti Sajidin (Kloter 7) dan Miseran Budi Harsoyo Bin Karso Kromo (Kloter 14). Selain itu, 14 calhaj tertunda berangkat karena sakit dan hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Haji (RSH) Surabaya.

"Belasan calhaj yang tertunda berangkat karena sakit itu umumnya terjangkit anemia dan umumnya memang lanjut usia, tapi ada juga yang masih berusia 60-an tahun," kata staf Humas PPIH Embarkasi Surabaya, Bagus Boediman. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III

JELANG MEA 2015

Hero Perkuat Pasar Domestik

ant/ari bowo sucipto

SINDIKAT PENGEDAR GANJA DITANGKAP. Sejumlah polisi memperlihatkan barang bukti yang disita dari tangan AWP dan YFP, tersangka anggota sindikat pengedar ganja di Mapolresta Malang, Jawa Timur, Selasa (16/9). Kepolisian setempat membongkar jaringan sindikat pengedar narkoba jenis ganja dan menangkap dua tersangkanya dengan barang bukti berupa 6 kilogram ganja kering siap edar senilai puluhan juta rupiah.

Pemilik Ganja Ditangkap MALANG - Polresta Malang, Jawa Timur, menangkap seorang sopir rental mobil, Tino (20), warga Jalan Bromo Kota Malang, pemilik ganja seberat enam kilogram yang dititipkan pada temannya berinisial SFL di Jalan Bareng kota setempat, Selasa (16/9).

Kasubag Humas Polresta Malang, AKP Nunung Anggraeni mengungkapkan awalnya Satnarkoba menangkap Kacong (21) di Jalan Panderman, Kota Malang, Sabtu (13/9) malam. Petugas menemukan dua bungkus ganja di saku Kacong seberat sekitar empat gram.

"Saat kami periksa, Kacong mengaku membeli barang tersebut dari Tino seharga Rp 100 ribu.

Barang itu akan digunakan sendiri," kata Nunung.

Setelah mendapat informasi tersebut, petugas memburu Tino.

Sopir mobil rental itu tertangkap

di rumahnya di Jalan Bromo, Kota Malang pada keesokan harinya (Minggu, 14/9) dan petugas hanya mengamankan telepon genggam di rumah Tino.

Dalam telepon genggam itu Tino menyimpan foto bungkusan berisi ganja kering yang dilakban berwarna kuning sedang ditimbang. "Tino mengaku barang itu miliknya, namun dititipkan pada temannya berinisial SFL yang beralamat di Bareng Tengah, Kota Malang," katanya.

Hanya saja, pada saat petugas memburu ke rumah SFL, petugas tidak menemukan yang bersang-

Saat kami periksa, Kacong mengaku membeli barang tersebut dari Tino seharga Rp 100 ribu.

Barang itu akan digunakan sendiri,�

AKP Nunung Anggraeni

Kasubag Humas Polresta Malang

kutan, hanya enam bungkus ganja seberat enam kilogram yang disimpan di tas ransel warna hitam.

"Karena tidak kami temukan, SFL masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)," ujarnya.

Enam kilogram ganja kering tersebut didapat Tino dari rekannya bernama FIR seharga Rp 3 juta. "Saat ini FIR dan SFL masih dalam pencarian polisi, sedangkan tersangka, yakni Tino alias YFP dan AWP alias Kacong telah diamankan polisi di tahanan Polresta Malang.

"AWP dikenai pasal 11 UU Nmor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 4-12 tahun penjara, sedangkan YFP dikenai pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman sekitar 20 tahun penjara," kata Nunung. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

SURABAYA - General Manager CSR dan Corporate Communication PT Hero Supermarket Tbk, Natalia Lusnita berupaya memperkuat pasar domestik jelang masyarakat ekonomi Asean (MEA) tahun 2015.

"Penyebabnya sampai sekarang populasi penduduk di Tanah Air adalah pasar ritel potensial," katanya, ditemui pada Pelatihan dan Pembinaan Kader Posyandu, di Surabaya, Selasa (16/9).

Untuk memenuhi permintaan pasar itu, ungkap dia, perusahaan ritel tersebut hampir setiap tahun membuka gerai baru berkisar antara 25-30 gerai dengan brand Giant. Namun pada tahun ini pihaknya berencana membuka 20 gerai.

"Dari puluhan gerai yang ditargetkan, kami sudah merealisasi 12 gerai dan delapan di antaranya menyusul dalam tahun ini," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, jelas dia, perseroan sudah membuka sejumlah gerai di Samarinda. Kemudian, dalam waktu dekat berencana buka sejumlah titik di Sulawesi dan Sumatera.

"Kalau saat ini, total gerai kami dengan brand Giant yang menyasar pasar menengah atas itu telah berada di 190 titik di seluruh Tanah Air," katanya.

Ratusan gerai itu, tambah dia, sebanyak 135 gerai merupakan Giant yang berada satu bangunan dengan pusat perbelanjaan. Akan tetapi, 55 gerai lainnya adalah Giant Ekstra yang dibangun tidak satu atap dengan mal melainkan berdiri sendiri.

"Sementara, dengan brand Hero yang membidik pasar menengah atas kami telah memiliki 35 gerai secara nasional," katanya.

Dari jumlah tersebut, lanjut dia, sebanyak empat gerai di antaranya berada di Surabaya dan Sidoarjo. Contoh, di Grand City, Lenmarc, Tunjungan Plaza, dan Taman Pinang Sidoarjo. = ANT/DIK

Lapsus Jatim

KORAN MADURA

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III

11

22 Kabupaten Alami Kekeringan KEDIRI - Sebanyak 22 daerah dari total 38 kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami kekeringan dengan tingkat yang beragam, di antaranya ada yang cukup parah.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengatakan sejumlah daerah yang mengalami kekeringan yang memerlukan perhatian seperti di Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Magetan, Ponorogo, Tuban, dan Lamongan.

"22 daerah itu kekeringan, setiap daerah yang ada mengalami kekeringan parah," katanya, Selasa (16/9).

Dia mengatakan, penyebab

kekeringan bermacam-macam, salah satunya karena kondisi tanah. Bahkan, sejumlah usaha mencari sumber air, seperti membuat ataupun menggali sumur, sampai dengan kedalaman 100 meter pun, ternyata air juga belum keluar.

Namun, Gubernur menyebut, terdapat jalan keluar lain mengatasi kekeringan di antaranya dengan membuat embung yang menggunakan teknologi ge-

TAHUN 2014

Pertumbuhan Pembiayaan Menurun SURABAYA - Pertumbuhan pembiayaan di Jawa Timur mengalami penurunan hingga semester kedua tahun 2014 dibandingkan pencapaian kinerjanya di provinsi ini pada tahun 2013.

Senior Vice President PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Insan Ashari mengungkapkan pada tahun ini pembiayaan di Jatim tumbuh di bawah 10 persen dibandingkan performa pada tahun 2013. Sementara, perbandingan kinerja pada tahun 2013 dengan 2012 masih tumbuh sekitar 15 persen.

"Kondisi itu bisa membuktikan bahwa pertumbuhan pembiayaan pada tahun ini ada perlambatan," ujarnya, saat peresmian kantor baru Surabaya 5, Selasa (16/9).

Untuk itu, jelas dia, perseroan berupaya memperkuat pasar pembiayaan di Surabaya yang memang belum optimal. Hal tersebut dapat mendorong pembiayaan kredit mobil yang masih memberi kontribusi sekitar 40 persen.

"Kami yakin strategi bisnis itu dapat mengimbangi pertumbuhan mobil yang berada di posisi tujuh persen," tuturnya.

Ia menyatakan, saat ini pembiayaan di Jatim masih didominasi kredit sepeda motor dengan kontribusi hingga mencapai 60 persen.

Lalu, sisanya sebanyak 40 persen disumbang oleh kredit mobil.

"Sejumlah indikator yang menyebabkan perlambatan pembiayaan di antaranya tahun politik, penurunan nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,

dan kondisi makro yang sedikit mengganggu penjualan kendaraan bermotor," ucapnya.

Kini, tambah dia, perseroan telah menjalin kerja sama dengan semua diler di Jatim baik motor maupun mobil. Selain itu, dengan portofolio lain seperti barang elektronik meskipun angkanya tidak terlalu besar.

"Walau demikian, perlambatan yang terjadi tahun ini masih memberi optimisme terhadap pembiayaan di Jatim untuk mencapai target," ujarnya.

Apalagi, sebut dia, potensi pembiayaan di Jatim cukup tinggi jika melihat pertumbuhan dari Januari hingga Agustus 2014 yang tercapai sekitar 80 persen. Ratarata pembiayaan yang disalurkan per bulan mencapai Rp 350 miliar.

"Sampai akhir tahun ini kami harapkan dapat tercapai menjadi Rp5 triliun," katanya.

Pada kesempatan itu, President Director PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Willy Suwandi Dharma, melanjutkan, penambahan kantor ini untuk memperkuat pasar di Jatim.

Sampai sekarang pihaknya sudah memiliki 648 cabang di Indonesia dan angka itu menunjukkan pertumbuhan pembiayaan besar.

"Kalau secara nasional, aset yang kami miliki hingga Agustus mencapai Rp49,5 triliun. Sementara pembiayaan yang sudah dikeluarkan mencapai Rp23 triliun hingga Agustus tahun 2014," paparnya. = ANT/CHANDRA HN/DIK

omembran. Dengan itu, air yang sudah tertampung di dalamnya tak akan mudah meresap ke tanah dan hilang.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, direncanakan akan membangun lebih dari 300 embung atau tempat penampungan air, yang menerapkan teknologi geomembran. Embung itu dibangun di sejumlah kabupaten/kota yang dilanda kekeringan pada saat kemarau.

Sejumlah daerah yang akan dibangun embung dengan teknologi geomembran itu adalah daerah yang sering dilanda kekeringan, seperti di Kabupaten Ngawi, Bojonegoro, sampai Madura.

Ukuran embung dengan teknologi geomembran itu adalah 50 x 50 meter.

Saat ini, di Jatim sudah lebih dari 50 embung dengan teknologi tersebut yang dibangun, sementara lainnya akan dibangun secara bertahap. Diharapkan, dengan hal itu, masyarakat masih bisa mendapatkan air di musim kering.

Sementara itu, kekeringan juga sudah mulai terjadi di Kabupaten Blitar. Sejumlah daerah yang mengalami kekeringan terjadi terutama di wilayah Kabupaten Blitar bagian selatan. Daerah itu seperti di Kecamatan Panggungrejo, Wonotirto, Binangun,

serta Bakung.

Di daerah itu, dari kepala kecamatan bersangkutan telah mengajukan surat permintaan untuk pengiriman air, karena sumber mata air di tempat mereka banyak yang mengering. Air itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, seperti untuk keperluan memasak dan mandi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar saat ini memastikan, berapa jumlah data pasti daerah yang mengalami kekeringan. Saaat ini, BPBD juga melakukan pemetaan, untuk persiapan pembuatan embung. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

PENUTUPAN LOKALISASI

Jatim Sediakan Anggaran Penanganan Lokalisasi KEDIRI - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyebut pemerintah provinsi tidak lepas tangan dan akan memberikan anggaran terkait kebijakan pemerintah yang menegaskan penutupan seluruh lokalisasi di provinsi ini sampai akhir 2014.

"Ada belanja dari provinsi untuk PSK, tapi tidak semua lewat pendekatan uang, dan urusan PSK bukan urusan uang saja," katanya dikonfirmasi saat di Kediri, Selasa (16/9).

Pihaknya sudah komunikasi dengan para kepala daerah terkait dengan masalah alih fungsi lokalisasi tersebut, bahkan termasuk melakukan pendekatan dengan para ulama, dengan membentuk ustad ideal, ikatan dai lokalisasi.

Pendekatan intensif itu bukan hanya dilakukan dengan para pejabat bersangkutan ataupun dengan tokoh agama setempat, tapi dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat di masing-masing daerah. Diharapkan, akhir 2014, seluruh lokalisasi di Jatim sudah alih fungsi.

Pemerintah, lanjut dia, juga sudah membuat berbagai macam program untuk alih fungsi para penghuni di lokalisasi tersebut, salah satunya dengan pelatihan. Namun, ia enggan mengatakan anggaran yang disediakan untuk program alih fungsi itu.

Ia juga mengapresiasi daerah yang dengan tegas mem-

Soekarwo

Gubernur Jatim

buat program alih fungsi di tempat prostitusi. Pemerintah provinsi sangat mendukung

langkah dari pemerintah daerah itu.

Gubernur juga mengakui program penyadaran pekerja seks komersial (PSK) sering terkendala oleh gerakan perlawanan yang dilakukan jaringan bisnis pelacuran yang dilakukan oleh calo-calo PSK. Menurut dia, para calo adalah yang paling banyak mengambil keuntungan dari perputaran roda bisnis prostitusi tersebut. Bahkan, mereka juga melakukan intimidasi pada para PSK yang mulai sadar dan bersedia alih profesi, sebagaimana program pemerintah daerah.

Namun, pihaknya menegaskan, dalam memutuskan untuk menegaskan kebijakan alih profesi bagi para PSK ini akan lebih menekankan pendekatan persuasif dan tidak melakukan caracara kekerasan.

Soekarwo juga memastikan pemerintah telah melakukan pendataan pada seluruh PSK yang beroperasi di lokalisasi-lokalisasi di Jatim secara lengkap, berdasarkan nama/ identitasnya, maupun alamat masing-masing.

Jumlah lokalisasi di Jatim cukup banyak. Gubernur menyebut, dari total 1.149 titik lokalisasi pelacuran yang teridentifikasi di Indonesia, 60 persen di antaranya berada di Jawa Timur dan tersebar di 22 kabupaten/ kota. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

RABU 17 SEPTEMBER 2014 No. 0443 | TAHUN III

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III

MADURA

12

Pilkada Tidak Langsung

Jauhkan Rakyat dengan Pemimpin

BELUM UTUH. Lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag ) Kabupaten Probolinggo mendapat penjelasan soal buku paket K-13.

Buku K-13 Belum Utuh Diterima Kemenag Hanya Mapel Agama Dikirim PROBOLINGGO - Lembaga pendidikan madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag ) Kabupaten Probolinggo nampaknya lesu. Mulai tahun ajaran baru, mereka tidak memperoleh buku Kurikulum 13 (K-13) dari pemerintah untuk guru dan siswanya. Namun beberapa hari kemarin, Kemenag mengaku buku paket K-13 sudah mulai diterimanya dari pemerintah pusat, walau belum utuh.

“Memang buku pelajaran K-13 untuk lembaga di bawah naungannya belum menerima. Hanya yang dikirim buku mata pelajaran agama,” kata Kasi Pendidikan Madrasah (Penma) Kemenag Kabupaten Probolinggo, Taufik, Selasa (16/9).

Menurutnya, buku yang harus diterima oleh lembaga pendidikan di bawah naungannya tidak

hanya buku agama. Melainkan buku yang bertemakan umum juga harus diterima pihak lembaga.

“Untuk materi pelajalaran untuk umum bukunya masih belum ada,” terang Taufik.

Taufik mengaku, kalau keterlambatan pengadaan buku tersebut bukan tidak tersedianya anggaran di Kementerian Pendidikan.

Akan tetapi, pihaknya menduga keterlambatan itu dipengaruhi lambatanya percetakan dalam pengadaan buku K13.

“Ini juga menjadi kendala dalam penerapan K13 di lembaga pendidikan madrasah yang ada di bawah naunganny.

Baik di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA),“ ujarnya.

Dikatakan, K13 memang sudah menjadi aturan Kementerian Pendidikan untuk melakukan teknis pembelajaran di lembaga pendidikan, mau tidak mau lembaga madrasah harus mengikutinya. Keterlambatan pengiriman buku itu, “Kemenag memberikan soft copy materi K13 untuk dilaku-

kan penggandaan oleh masingmasing madrasah. Kalau tidak seperti itu, maka K13 tidak bisa diterapkan di masing-masing madrasah,”tandas Taufik.

Taufik menambahkan, jumlah lembaga yang ada di bawah naungan Kemenag Kabupaten Probolinggo diantaranya MI sebanyak 383, MTs 176.Sedangkan MA sebanyak 64 lembaga. ”Dari jumlah itu termasuk lembaga swasta dan negeri,” paparnya.

Dia juga menjelaskan, K13 untuk MI hanya diterapkan untuk kelas satu dan kelas empat. MTs kelas tujuh dan MA untuk kelas sepeuluh.”Penerapan K-13 dilakukan secara bertahap,” tegasnya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO – Revisi Undang-Undang Pilkada yang akan dipilih oleh DPRD tak hanya mendapatkan penolakan dari FKB DPRD Kota Probolinggo. Namun sikap penolakan itu juga dilakukan oleh Lembaga Beduq Institute Probolinggo.

Ketua Lembaga Beduq Institute Probolinggo, Mushafi Miftah mengatakan, pilkada yang dipilih DPRD itu akan menjauhkan rakyat dengan pemimpinnya. “Itu yang akan terjadi nantinya,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (16/9).

Ia menilai dengan pilkada dipilih oleh DPRD, itu menunjukkan jika demokrasi di Indonesia mengalami sebuah kemunduran atau kemacetan. “Memang dengan pilkada langsung itu cost politik lebih besar daripada pilkada tidak langsung,” katanya.

Namun demikian, persoalan cost politik itu tergantung dari prilaku dari para elit politik sendiri. Masyarakat telah dibodohi dengan adanya pilkada langsung itu identik dengan berhambur-hamburnya materi. “Padahal itu semua tergantung dari prilaku mereka,” tegasnya.

Dengan kebiasaan itu, rakyat kemudian menjadi biasa. Begitu pula masalah terjadinya konflik politik horizontal. Rakyat tidak akan tergerak jika prilaku para elit sendiri tidak menggerakkannya. “Itu fakta yang terjadi,” katanya.

Mushaf Miftah menjelaskan, secara pribadi dirinya mengaku tidak setuju jika pilkada itu dipilih oleh DPRD. Karena tidak semua keinginan rakyat itu bisa terwakili oleh anggota dewan yang duduk di parlemen.

Sebelumnya, FKB DPRD Kota Probolinggo menolak dengan RUU tersebut. Sikap penolakan itu dianggap rakyat tidak bisa menentukan sendiri pemimpinnya.

Sehingga system pilkada dipilih oleh DPRD itu sama saja merampas hak rakyat. =Muhammad Sugianto

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443| TAHUN III

13

TEMPAT Wisata Rusak Parah

Disbudpar Janji Segera Ada Perbaikan

DIKELUHKAN. Tidak adanya lokasi tempat parkir kendaraan di RTH Maramis Kota Probolinggo membuat para pengunjung kurang nyaman.

Parkir RTH Miramis Dikeluhkan Pengunjung PROBOLINGGO – Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jalan Miramis, Kota Probolinggo, mulai banyak diminati pengunjung. Hampir setiap hari RTH tersebut dikunjungi warga sekitar. Bahkan RTH itu kini dijadikan obyek wisata lokal untuk melepas lelah.

Salah seorang pengunjung, Mistar mengatakan lokasi RTH Miramis lokasinya memang cukup strategis. Sehingga mudah dikunjungi warga. Melihat banyaknya pengunjung, tak heran jika di lokasi tersebut, kini mulai banyak pedagang kaki lima (PKL) yang mangkal.

“Akhir-akhir ini sudah mulai banyak pengunjung yang datang,” katanya kepada wartawan, Selasa (16/9).

Hanya saja, kata dia, fasilitas RTH untuk pengunjung kurang memadai. Seperti fasilitas permainan untuk anak-anak dan tempat parkir kendaraan pengunjung. “RTH Miramis ini butuh

lokasi untuk tempat parkir kendaraan,” katanya.

Tidak adanya lokasi tempat parkir kendaraan, membuat para pengunjung kurang nyaman. Sehingga untuk memarkir kendaraannya terpaksa memarkirnya di pinggir jalan. “Para pengunjung banyak yang parkir di pinggir jalan,” timpalnya.

Hal senada juga diakui pengunjung lainnya, Bambang. Pria asal Probolinggo itu mengatakan, tidak adanya lokasi parkir bagi pengunjung RTH Miramis, membuat mereka merasa waswas. “Pengunjung sedikit waswas kalau mau masuk ke dalam,” terang dia.

Dia menjelaskan, para pengunjung RTH Miramis tidak hanya di hari libur saja. Tetapi hampir setiap hari ada pengunjung yang datang. Hanya saja, fasilitas pendukungnya masih banyak kekurangan.

Berdasarkan data, RTH Miramis itu menempati lahan seluas 6000 meter persegi. Pemkot membangun RTH tersebut dengan menggunakan anggaran APBN senilai 850 juta. Dibangunnya RTH itu berdasarkan amanat UU nomer 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.

Rencananya, pembangunan RTH itu tak hanya dibangun di Jalan Miramis saja, tetapi juga rencananya akan dibangun di Perum Citarum, Kelurahan Curahgrinting dan Kecamatan Mayangan yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwali) Probolinggo. =Muhammad Sugianto

PROBOLINGGO - Anjungan wisata pantai Bentar Kabupaten Probolinggo rusak parah. Hal itu membuat pengunjung yang mendatangi wisata bahari itu kurang menikmati keindahan alamnya. Namun dalam tahun ini kerusakan ikon wisata itu akan segera dilakukan perbaikan.

Kondisi tersebut diakui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Anung Widiarto.

Menurutnya, anjungan wisata Bentar kondisinya banyak yang mengalami kerusakan. Sehingga pengunjung yang melintasi anjungan diharap untuk berhatihati.

“Kondisi kayu yang menjadi alas perlintasan anjungan banyak yang sudah rapuh,” terangnya kepada wartawan, Selasa (16/9).

Kerusakan anjungan tersebut, kata dia, memang sudah lama. Dalam waktu dekat ini pemkab Probolinggo akan melakukan perbaikan terhadap anjungan yang dinilai rusak. ”Bukan pembangunan secara total. Namun kayu-kau yang mulai rapuh akan diperbaiki. Sehingga pengunjung bisa lebih leluasa untuk menikmati keindahan alam pantai Bentar,” ujar Anung Widiarto.

Anung Widiarto menambahkan, anjungan merupakan ikon wisata pantai bentar. Karena Anjungan bisa memberi-

kan kepuasan bagi pengujung, Wisatawan akan bisa melihat bukit bentar dan indahnya laut bentar,” jelasnya.

Memang selain anjungan, lanjut dia, banyak fasilitas wisata yang disediakan oleh pemkab Probolinggo. Termasuk fasilitas kolam yang dilengkapi dengan perahu bebek air, kereta api mini, sehingga pengujung bisa menikmati rindangnya pohonpohon ditepi pantai.“Pengujung bisa menghilangkan penatnya ketika sudah ada di lokasi itu,” ucap Anung Widiarto.

Kerusakan anjungan tersebut, kata dia, memang sudah lama. Dalam waktu dekat ini pemkab Probolinggo akan melakukan perbaikan terhadap anjungan yang rusak.

Anung Widiarto menegaskan, untuk fasilitas anjungan memang mengalami kerusakan. Tetapi sebentar lagi kerusakan itu akan segera dibenahi.”Anggaran untuk pembangunan anjungan sudah masuk dalam APBD 2014,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

RUSAK PARAH. Anjungan wisata Bentar yang akan segera dilakukan perbaikan.

14

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III

MACET. Jalur lalu lintas mengalami kemacetan panjang sejauh lima kilometer Akibat sebuah truk bermuatan pasir menghantam truk gandeng sarat muatan produk sabun mandi.

Truk Pasir Hantam Truk Gandeng Jalur Pantura Macet Lima Kilometer PROBOLINGGO – Diduga sopir mengantuk, sebuah truk bermuatan pasir menghantam truk gandeng sarat muatan produk sabun mandi, di jalur pantura jurusan Probolinggo – Bayuwangi, Selasa (16/9).

Akibat kecelakaan tersebut, jalur lalu lintas mengalami kemacetan panjang sejauh lima kilometer. Warga terpaksa mengatur lalu lintas sendiri, karena polisi lalu lintas baru tiba di lokasi kejadian satu jam kemudian. Sopir truk pasir dalam keadaan kritis,

dengan luka di bagian kepala, tangan dan kakinya.

Bak belakang truk gandeng sarat muatan produk sabun mandi itu terguling di Jalan raya Tongas Kabupaten Probolinggo.

Setelah dihantam truk bermuatan pasir dari arah berlawanan yang

dukendarai Taufik (45) warga desa Wrati Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.

Separuh isi bak truk gandeng tumpah ketengah jalan. Sementara muatan pasir tercecer ke bahu jalan. Truk pasir mengalami kerusakan parah di bagian depan, akibat kerasnya benturan. Sementara bak belakang truk gandeng terbalik melintang di tengah jalan.

Menurut Wawan (35) saksi kejadian menceritakan kecelakaan tersebut terjadi karena diduga sopir truk pasir mengantuk saat

mengemudi. Di lokasi kejadian truk pasir tiba-tiba oleng ke kanan dan menghantam truk gandeng,”ujarnya.

Untuk mengurai kemacetan, warga terpaksa memasang rambu pembatas jalan dan mengatur lalu lintas sendiri. Karena polisi lalu lintas tiba di lokasi kejadian satu jam kemudian.

“Warga di lokasi kejadian langsung membersihkan material pasir dari bahu jalan agar tidak menghalangi laju kendaraan yang melintas,”ujarnya.

Menurutnya, kecelakaan ini mengakibatkan kemacetan panjang arus lalu lintas sejauh lima kilometer. Kemacetan baru dapat di urai kembali tiga jam kemudian. ”Sopir truk pasir menjadi korban kecelakaan tersebut, dengan kondisi kritis akibat luka dibagian kepala, tangan, dan kakinya. Ia dirawat intensif petugas medis RSUD Tongas Kabupaten Probolinggo,”tandas Taufik. =M.Hisbullah Huda

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

RABU 17 SEPTEMBER | No. 0443 |2014 TAHUN III RABU 2014 17 SEPTEMBER

No. 0443 | TAHUN III

15 15

SERIE A

Gervinho Perpanjang Kontrak di AS Roma

Pemain West Ham merayakan kesuksesan mereka menahan imbang tuan rumah Hull City dengan skor 2-2.

Kemenangan Hull Dirampok West Ham HULL - Kemenangan Hull City dirampok oleh tamunya West Ham United pada lanjutan Liga Utama Inggris yang berlangsung di di KC Stadium, Selasa (16/9) dini hari WIB. Pasalnya, keunggulan 2-1 tuan rumah sirna begitu saja karena gol bunuh diri pemain belakang Hull, Curtis Davies pada menit ke-67. Akibatnya, mereka gagal lagai memetik tiga poin setelah bermain imbang 2-2.

Hasil itu merupakan kali ketiga bagi “The Tigers” gagal meraih tiga poin dan harus terpaku di posisi kesepuluh dengan raihan lima angka. Sebaliknya, tambahan satu poin sudah cukup bagus bagi West Ham yang baru meraih satu kemenangan, dua kekalahan, dan satu seri dari empat partai terakhir.

Alhasil. “The Hammers” masih berjibaku di posisi ke-13 dengan torehan empat poin.

Mengumbar serangan sejak menit awal, Hull baru bisa meraih keunggulan ketika laga memasuki menit ke-39. Adalah Abel Hernandez yang mencatatkan namanya di papan skor dalam laga debutnya setelah memaksimalkan umpan matang Ahmed El Mohamady dengan tandukannya dari tengah kotak penalti.

Tertinggal satu gol membuat West Ham mengambil inisiatif menyerang begitu memasuki interval kedua. Alhasil, baru lima menit laga berjalan, mereka sukses menyamakan kedudukan. Berawal dari umpan Stewart Downing, bola langsung diterus-

kan oleh Enner Valencia dengan tembakan keras kaki kanan dari jarak 25 meter. Allan McGregor yang mengawal gawang Hull terlihat tidak menyangka datangnya bola dan harus merelakan gawangnya terkoyak.

Namun, Hull tidak tinggal diam. Kebobolan satu gol membuat mereka kembali meningkatkan tensi serangan. Publik tuan rumah pun kembali bersorak pada menit ke-64 ketika Mohamed Diame menjebol gawang bekas klub yang ditinggalkannya pada jendela transfer musim panas lalu. Diame melepaskan tembakan terukur mengarah ke pojok atas kanan gawang yang gagal dijangkau kiper Adrian.

Seakan masih terbalut euforia gol tersebut, petaka menghampiri Hull hanya selang tiga menit. Sialnya, tiga poin mereka pun kandas melalui gol bunuh diri yang dilesakan bek Curtis Davies saat berupaya menghalau umpan silang Stewart Downing ke arah Diafra Sakho.

Dari lanjutan Liga Italia Se-

rie A, Hellas Verona sukses mengukir tiga poin perdananya sesuai mengandaskan Palermo dengan skor 2-1 do Stadio Marc’Antonio Bentegodi, Selasa (16/9) dini hari WIB. Meskipun bertindak sebagai tim tamu, Palermo justru mampu memperoleh keunggulan lebih dulu pada menit ke-18. Adalah Franco Vazquez yang mencatatkan namanya di papan skor setelah memaksimalkan bola rebound hasil tendangan Fransesco Bolzoni.

Namun, Verona berhasil bangkit untuk menyamakan kedudukan pada empat menit jelang turun minum melalui titik putih menyusul pelanggaran Sinisa Andelkovic terhadap Luca Toni. Ekeskusi diambil sendiri oleh Toni yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dengan mengecoh kiper Stefano Sorrentino.

Kemenangan Verona ditentukan melalui gol bunuh diri oleh bek Palermo Eros Pisano. Bermaksud mengantisipasi umpan terobosan lambung, Pisano dan Sorrentino salah paham dan keduanya justru gagal menjangkau bola. Pisano sebenarnya berusaha mengejar bola, tetapi tekanan dari Juan Taleb malah membuatnya tidak sengaja mendorong bola ke gawang sendiri.

“Saya tahu akan menjalani masa sulit karena ada beberapa pemain baru di tim. Tapi, kami bermain bagus, menciptakan peluang. Kami juga menderita dan menang. Itulah tiga poin penting kami,” ujar pelatih Verona Andrea Mandorlini.=ESPN/CAROL AJI

ROMA - Striker internasional Pantai Gading Gervinho memperpanjang kontraknya di klub Liga Serie Italia, AS Roma hingga 2018. Dalam pernyataannya, Senin (15/9), AS Roma menyebutkan, mantan penyerang Arsenal ini sudah menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun yang akan berakhir pada 30 Juni 2018.

Gervinho bergabung dengan AS Roma tahun lalu setelah gagal bersinar bersama Arsenal di Liga Utama Inggris. Dia memilih hengkang ke Olimpico untuk reuni dengan mantan pelatihnya di Lille, Rudi Garcia. Pilihan ini ternyata tidak salah. Musim pertamanya bersama Serigala Hitam, Gervinho tampil impresif.

Dia mencetak sembilan gol dari 33 pertandingan di Liga Serie A musim lalu dan tiga gol di Piala Italia. Sedangkan pada musim ini, pemain 27 tahun tersebut sudah mencetak satu gol pada dua laga perdana Liga Serie A. Sementara bersama Timnas Pantai Gading, Gervinho mencetak dua gol pada tiga pertandingan Piala Dunia 2014 di Brasil Juni-Juli lalu.

Sedangkan dari Prancis, pemain internasional Italia Marco Veratti memperpanjang kontraknya dengan Paris-Saint Germain (PSG) hingga 2019. Gelandang 21 tahun ini bergabung dengan PSG pada 2012 dan sudah bermain 88 kali untuk jawara Ligue 1 Prancis tersebut.

Atas penampilan impresifnya bersama klub tersebut, Veratti menjadi incaran klub-klub besar Eropa pada jendela transfer musim panas lalu, tetapi dia lebih memilih tinggal di Paris. “Saya ingin terus meraih trofi bersama klub ini sambil terus berkembang bersama pemain-pemain hebat,” ujarnya.

Veratti adalah pemain ketiga PSG yang memperpanjang kontrak dalam beberapa pekan terakhir.

Sebelumnya kiper Salvatore Sirigu yang juga berasal dari Italia dan penyerang Jean Cristophe Bahebeck juga memperpanjang kontrak.

Sementara itu dari Meksiko dilaporkan, seorang mantan pejabat publik di Mexico City, ibukota Meksiko, Carlos Manuel Trevino Nunez menyebut mantan pemain Barcelona dan Timnas Brasil Ronaldinho sebagai seekor kera. Minggu lalu, Ronaldo resmi menjadi pemain klub Meksiko, Gueretaro.

Kata-kata pelecehan ras dari Carlos Menual Trevino Nunez yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Pembangunan Sosial di Gueretaro itu dimuat di akun Facebooknya. “Serius, saya mencoba toleran. Tetapi saya membenci sepakbola dan fenomenon idiot yang dihasilkan sepakbola tersebut. Saya sangat membencinya karena orang-orang membanjiri jalan dan butuh waktu dua jam untuk sampai di rumah. Ini hanya untuk seekor kera, seekor kera Brasil,” tulisnya.=CAROL AJI

Penyerang AS Roma Gervinho bersiap menendang bola beberapa waktu lalu.

Gervinho mendapat perpanjangan kontrak dari AS Roma hingga 2018 mendatang.

16 BACA

KORAN MADURA

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III

JUGA

Gervinho di AS Roma Hingga 2018 Olahraga | 15

lahraga KORAN MADURA

16

RABU 17 SEPTEMBER 2014 No. 0443 | TAHUN III

Di Maria-Falcao Goda Ronaldo ke MU

ANGEL DI MARIA

Ronaldo marak digosipkan akan hengkang ke Inggris karena tidak puas dengan kebijakan manajemen Real Madrid dalam jual beli pemain pada jendela transfer musim panas lalu.

Pemain terbaik dunia yang pernah menjuarai tiga Liga Utama Inggris dan Liga Champions merasa frustrasi dengan penjualan Angel Di Maria ke MU dan Xavi Alonso ke Bayern Muenchen.

Padahal kedua pemain ini menjadi stabilitastor Madrid.

Dia pun tidak menyembunyikan kekecewaannya atas kebijakan klub tersebut. Karena itu, Ronaldo pun dikabarkan bakal kembali ke Old Trafford. Musim lalu, Ronaldo kecewa karena Madrid menjual Mesut Oezil ke Arsenal.

Neville yang juga menjadi pengamat sepakbola Sky Sports menilai, gosip tersebut bukan tidak mungkin terjadi. Bahkan sekarang semakin mudah dengan keberadaan Di Maria dan Falcao di Old Trafford. “Rumor ini sudah sejak tahun lalu. Kehadiran Gareth Bale di Santiago Bernabeu kabarnya membuat Ronaldo tidak bahagia di Madrid,” kata Neville.

Dia meneruskan, “Musim lalu dia menjuarai Liga Champions, jadi apakah dia sudah mencapai tujuannya bersama Madrid? Apakah dia sudah melakukan apa yang harus dilakukannya di sana? Inilah satu pertanyaan lain. Lalu, apakah dia suka Manchester United? Sangat suka, tentu saja. Dia sudah sering kali berbicara selama 12 sampai 18 bulan terakhir bahwa dia sangat rindu Old Trafford.”

Menurut Neville, penerimaan publik Old Trafford terhadap Ronaldo sangat istimewa. Apa yang dia alami tidak dialami pemain lain.

Hanya Eric Cantona yang mendapat perlakuan sama dari pendukung fanatik MU setiap minggu.

“MU tidak kesulitan mendatangkan Ronaldo sebagaimana mereka tunjukkan saat mendatangkan Di Maria dan Falcao karena mereka ingin membeli pemainpemain kelas dunia. Kami duduk bersama di sini tiga atau empat bulan lalu berdebat tentang apa ayang harus dilakukan MU guna menarik pemain berkelas. Mereka sudah membenam pertanyaan itu ke dalam air. Mereka butuh bek tengah. Apakah dia bisa bermain sebagai bek tengah?” kata Neville lagi.

Neville terkesan dengan kemenangan 4-0 MU atas QPR akhir

pekan lalu dan dia melihat kehadiran Di Maria sangat berarti bagi klub tersebut. Kehadiran pemainpemain baru juga akan menjadikan MU sebagai salah satu calon juara liga musim ini, meskipun peluang ini masih kecil karena kelemahan utama MU saat ini adalah di posisi bek tengah.

“Tetapi saya kira mereka tidak bisa menjadi juara. Chelsea dan City menjadi dua tim terkuat karena memiliki pertahan sangat bagus. MU akan kesulitan melawan timtim ini. Saya tidak yakin kalau mereka cukup kuat menjadi juara, tetapi musim depan bisa saja mereka menjadi juara. =SKY SPORTS/ CAROL AJI

CRISTIANO RONALDO

MANCHESTER - Mantan bek Manchester United (MU) yang kini menjadi asisten pelatih timnas Inggris Gary Neville mengungkapkan, kedatangan Angel Di Maria dan Radamel Falcao ke Old Trafford akan sangat menggoda Cristiano Ronaldo untuk kembali ke sana.

RABU 17 SEPTEMBER 2014 No. 0443 | TAHUN III

DINAS KOPERASI DAN UKM TAK MAU DIKRITIK?

LAPANGAN KARAPAN SAPI DISOROTI

PAMEKASAN | F

SAMPANG | K

KORAN MADURA

Khairun RABU Nahdiyah 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III BAHASA ARAB BAHASA PERADABAN

A

NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

BANGKALAN - Program Keaksaraan Fungsional (KF) yang digulirkan pemerintah untuk mengurangi jumlah masyarakat buta huruf diharapkan terealisasi dengan baik.

Namun, harapan itu tampaknya tak terbukti. Program itu telah berlangsung bertahun-tahun, namun hingga kini buta aksara tak juga teratasi. Penyelenggara dan semua yang terlibat dengan program pengentasan buta aksara itu memang perlu diberi peringatan keras.

eringatan keras harus diberikan, karena jumlah penderita buta huruf masih terbilang tinggi. Dari jumlah sensus penduduk pada tahun 2010, penderita buta huruf mencapai 125.030 orang. Sampai pada tahun 2014 jumlahnya berkurang hanya 37.965 orang. Pertanda program tersebut tidak berjalan maksimal, untuk tidak menyatakan tidak berhasil.

“Pada rentan usia 15-59 tahun, usia penderita buta huruf tersisa 87.065 orang,” kata Achmad Mustakim, Kabid Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Bangkalan, kemarin (16/9).

Dia menjelaskan kewajiban penyelenggara untuk membebaskan dari buta aksara, melalui Dinas Pendidikan sebagai mediator. Tugas fungsi mereka memberikan pembelajaran agar masyarakat bisa membaca, menulis, dan berhitung. Ada petunjuk teknis mengenai cakupannya yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara. Hal itu sebagai langkah pengerjaan program agar bisa terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.

Program tersebut berasal dari pemerintah pusat untuk mengurangi jumlah masyarakat buta aksara. Sebab di Indonesia jumlahnya cukup tinggi. Sementara di Bangkalan sebaran penderita buta huruf berada di 18 kecamatan. Oleh karena itu, bagi para penyelenggara program tersebut setidaknya diwanti-wanti agar melaksanakan pekerjaan sesuai petunjuk teknis.

Sebab ada pertanggungjawaban yang harus dilaporkan oleh penyelenggara sesuai apa yang mereka ajukan.

Syarat lembaga yang bisa menjadi penyelenggara jelas statusnya. Organisasi yang terdaftar lewat akte notaris juga diperkenankan. Sedikitnya ada 60 penye-

Peringatan Keras untuk Penyelenggara KF Angka Buta Aksara Masih Tinggi di Bangkalan lenggara yang terlibatdari berbagai unsur meliputi PKPM, Ormas, Fatayat, dan Muslimat. Kemudian pengajuannya diusulkan ke Gubernur, Disdik hanya memfasilitasi pengajuan tersebut.

“Kita sudah memfasilitasi program itu tiap tahun. Dengan adanya program tersebut, harapan besar angka buta haruf terkurangi. Meskipun program untuk tahun ini belum dikerjakan, lantaran MoU antara

penyelenggara dan Disdik baru dilakukan kemarin,” terangnya.

Untuk jumlah penderita buta huruf yang paling banyak terdapat di Kecamatan Galis, Konang, dan Kokop. Setiap penyelenggaraan yang dilakukan bagi peserta yang lulus mendapatkan Sukma (Surat Keterangan Melek Aksara) dari Dinas Pendidikan.

Proses pembelajaran yang dilakukan penyelenggara selama 120 jam. Pelaksan-

aan itu bisa dilakukan dalam seminggu 3 kali. Dalam setiap pelaksanaan selalu dilakukan monitoring, sehingga bisa terihat proses pembelajaran yang telah dilakukan.

“Tidak hanya Disdik yang melakukan monitoring, juga media diharapkan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan KF ini.

Yang terpenting bagi Disdik, penyelenggara harus mengerjakan sesuai juknis,” harapnya. =MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO B B

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 17 SEPTEMBER 2014 No. 0443 | TAHUN III

Laporan Dugaan Korupsi

DEMOSTRASI. Sejumlah mahasiwa yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa Sumenep (FAM’S) melakukan demonstrasi di Mapolres Sumenep Jl. Urip Sumoharjo, Selasa (16/9).

Kasus

Terlapor

Pelapor

Tunjangan fraksi DPRD Sumenep periode 19992004

Ketua DPRD periode 19992004

LSM GEBRAK

Penyimpangan raskin 2013-2014

Kades Lapataman periode 20092013 dan PJS Kades Lapataman

LSM LPIK

Penggelembungan lahan untuk bantuan pugar di Desa Lapataman tahun 2011-2013

Kades Lapataman periode 20092013

LSM LIPIK

Proyek14 paket tahun 2014

Kepala DPU Cipta Karya

PC. PMII Sumenep

Polisi Belum Berhasil Tuntaskan Korupsi Gede: Tak Ada Oknum Polisi yang Terlibat Kasus

SUMENEP- Front Aksi Mahasiswa Sumenep (FAM’S) mendatangi Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Sumenep, Selasa (16/9). Kedatangan mereka untuk mendesak polisi segera menuntaskan beberapa kasus yang sedang ditangani polres.

Pantauan Koran Madura, aksi dimulai pada pukul 10.00 dan berakhir pada sekitar pukul 11.30 WIB. Selain berorasi, beberapa mahasiswa membawa sejumlah atribut dengan beragam tulisan seruan moral.

Mahasiswa menuding pihak kepolisian tidak bertanggung jawab atas dugaan kasus korupsi yang ada di Kabupaten Sumenep. Indikasinya, beberapa kasus dugaan korupsi ternyata masih mengendap di polres.

“Kedatangan kami ke sini untuk meminta ketegasan pihak kepolitisan agar lebih serius dalam

menangani kasus korupsi. Sebab, selama ini, banyak penanganan kasus tindak pidana korupsi yang tidak tuntas, bahkan sering berhenti di tengah jalan, akhirnya mati suri,” teriak koorlap aksi FAM’S, Hazmi.

Berdasarkan kliping skandal korupsi di Sumenep yang dimiliki mahasiswa, beberapa kasus yang mandek di polres, di antaranya, tunjangan fraksi DPRD Sumenep periode 1999-2004 yang diduga telah terjadi penyewengan. Sejak kasus tersebut dilaporkan oleh GEBRAK dengan terlapor mantan Ketua DPRD A Busyro Karim,

hingga saat ini tak ada perkembangan.

Kasus kedua, yang statusnya juga bernasib sama adalah mengenai dugaan penyimpangan bantuan raskin 2013-2014 yang dilaporkan oleh LPIK dengan terlapor mantan Kades Lapataman dan PJS Kades Lapataman, Kecamatan Dungkek.

Selanjutnya, mengenai dugaan penggelembungan lahan untuk bantuan pugar di Desa Lapataman, Kecamatan Dungkek tahun 20112013 juga mengendap. Sejak kasus tersebut resmi dilaporkan oleh LIPK dengan terlapor Kades Lapataman periode 2009-2013, kasus itu tak jelas statusnya.

“Sedangkan kasus yang terakhir adalah mega proyek14 paket tahun 2014 yang dilaporkan oleh PC. PMII dengan terlapor Cipta Karya. Status kasus tersebut tak

jelas, bahkan tak pernah digubris.

Lantas apa kerjaan pihak kepolisian,” jelasnya.

Dalam kasus yang terakhir, Hazmi menegaskan, ada nama anggota polres yang masuk dalam laporan tersebut. “Ada nama institus polres yang masuk dalam kasus 14 paket. Polres dapat jatah dari beberapa CV yang masuk di laporan. Oleh karena itu, kami meminta pihak polres untuk serius menangani kasus ini," ungkapnya.

Kira-kira kurang lebih dari satu jam mahasiswa menyampaikan aspirasinya, akhirnya pihak kepolisian melalui Iptu I Gede Pranata Wiguna, menemui mahasiswa. Ia mengapresiasi kedatangan mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasinya.

Menurutnya, mahasiswa memang seharusnya ikut serta

dalam mengawal dan mengawasi pengentasan korupsi di Sumenep. Terkait dengan penanganan beberapa kasus yang mahasiswa tuntut, pihaknya mengakui bahwa tiga dari empat kasus tersebut sudah masuk kepada pihak polres.

“Namun, sebelum kami melakukan tindakan lebih jauh, kepolisian akan mempelajarinya terlebih dahulu laporan yang masuk,” katanya saat dikonfirmasi.

Sementara saat disinggung mengenai adanya oknum kepolisian yang terlibat dalam salah satu kasus yang disebutkan oleh mahasiswa, Gede membantah hal itu. Menurutnya, tidak ada dari pihak kepolisian yang terlibat.

"Saya pastikan dan yakinkan bahwa tidak ada oknum kepolisian dari institusi kami yang terlibat dalam kasus tersebut," tegasnya. =FATHOL ALIF/SYM

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL

Penempatan PLTD Sarat Kepentingan?

SUMENEP – Rencana penempatan Pembangkit Tenaga Diesel (PLTD) di Kepulaun Gili Raja, Kecamatan Giligenting, terus mendapat kritikan dari sejumlah warga setempat. Sebab, rencana penempatan PLTD oleh Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumenep dinilai sarat kepentingan.

"Kami sudah menduga dari awal, jika rencana lokasi penempatan yang diusulkan pihak ESDM penuh dengan permainan, yang dilakukan pemilik lahan dengan pihak ESDM itu sendiri,” kata salah satu warga pulau Gili Raja, Sahrul Gunawan kepada Koran Madura, kemarin.

Apalagi, sambung aktivis Sarikat Independen (SI) Sumenep itu, saat ini pembicaraan dugaan adanya permaian tersebut semakin santer dikalangan masyarakat setempat. "Nah, itu yang menjadikan kami semakin yakin jika rencana penempatan tersebut ada misi terselubung di dalamnya,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga pernah mendengar jika nantinya penempatan PLTD sesuai dengan rencan pihak ESDM, maka orang yang akan menjaga atau pengelolanya sudah ditentukan. ”Begitulah informasi yang kami tangkap selama ini, entah itu benar atau tidak,” terangnya.

Lebih lanjut Sahrul mengatakan, jika penempatan tersebut tetap diletakkan sesuai rencana pihak ESDM, tidak menutup kemungkinan akan menjadi polemik yang sampai menuai konflik yang berkepanjangan. ”Warga di sini hanya memegang pernyataan Ketua DPRD yang lama (Imam Hasyim). Jika penempatan PLTD itu menjadi kewenangan masyarakat setempat. Jika itu dilangkahi jelas sebagian warga tidak akan terima,” ungkapnya.

Selain itu, berdasarkan analisa warga, tempat yang diusulkan warga setempat memang dinilai sangat layak. Karena sudah berdasarkan hasil konsultasi dengan sejumlah pihak kelistrikan termasuk dari PT PLN. ”Kami tidak asal ngomong, jelas sebelum kami mengusulkan tentunya melewati berbagai proses,” akunya.

Bahkan untuk lahan penempatan PLTD yang diusulkan warga, tidak usah melakukan pembebasan lahan kembali. Karena sudah ada tanah milik ESDM yang sudah lengkap dengan bangunannya untuk dijadikan rumah listrik. Yakni bekas proyek salinasi (penyulingan air laut menjadi air tawar) yang

berada di Desa Banbaru. ”Dari pada harus membebaskan lahan lagi, sehingga anggarannyapun akan lebih irit. Jika luas lahannya tidak mencukupi, kami siap untuk memfasilitasi dan menjembatani dengan warga di sini,” terangnya.

Sementara Kepala ESDM Sumenep Abd. Kahir membantah jika rencana penempatan PLTD tersebut ada konspirasi di antara warga dengan pihak ESDM. ”Silakan semua orang bisa menilainya.

Yang penting kami bekerja bukan berdasarkan suka atau tidak suka, senang dan tidak senang. Melainkan kami sudah melalui indikator yang ada,” timpalnya.

Bahkan, lanjut mantan Kabag Humas Setkab Sumenep itu, dirinya seakan menantang warga yang mengatakan ada permaian terkait rencan penempatan PTLD tersebut. ”Kami mempersilakan untuk diuji mengenai tempat yang direncanakan warga itu,” katanya.

Sebab, menurut Kahir, pihakaya sebelum menentukan rencana penempatan PLTD sudah melakukan survei sebanyak tiga kali. Hasilnya, yang memenuhi indikator penempatan hanya di Desa Lombang. Sedangkan di desa Banmaleng dan Banbaru tidak ada lokasi yang pas sesuai dengan kriteria yang ada. ”Itu kan ada kriterianya yang harus dipenuhi, jadi kalau tidak memenuhi kami tidak mungkin merencankan penempatan itu,” tukasnya.

Untuk diketahui, pihak ESDM berencana penempatan PLTD di Desa Lombang atau ujung timur pulau Gili Raja, dengan asumsi di antaranya lokasi tersebut dekat dengan dermaga, luas dataran mencapai 2.500 persegi, jauh dari pemukiman warga dan lokasinya jauh dari lahan produksi garam.

Sedangkan sejumlah warga menilai rencana penempatan tersebut sangat tidak pas, lebih pasnya diletakkan di poros tengah dan penerangan PLTD tersebut dibagi menjadi dua blok.

Sehingga ketika ada bencana alam yang sampai memutuskan jaringan, tidak semua warga terkena imbasnya. =JUNAEDI/MK

C

Perpustakaan Minim Anggaran Pengunjung Meningkat dalam Tiga Tahun Terakhir SUMENEP – Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kabupaten Sumenep Agus D. Putra berdalih, terbatasnya koleksi buku di perpustakan milik pemerintah karena terkendala minimnya anggaran.

Menurutnya, anggaran untuk pengadaan buku sekitar Rp 50 juta setiap tahunnya, dan anggaran itu baru dialokasikan sejak tiga tahun silam. Tahun-tahun sebelumnya belum ada anggaran untuk pengadaan buku.

Dana dari APBD tersebut, diperkirakan hanya mampu membeli buku sebanyak 855 eksemplar dengan 296 judul.

Sementara pada tahun ini, anggaran pengadaan buku menurun dari tahun sebelumnya, yakni Rp 44 juta. ”Kami kira ketika diukur dengan harga buku yang mencapi Rp 100 ribu per bukunya, anggaran sebesar itu masih sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan yang ada,” ujarnya, Selasa (16/9).

Pada Senin (15/9), mahasiswa mengeluhkan koleksi buku perpustakaan pelat merah itu, karena tidak diperbarui. Koleksi yang ada di perpustakaan kebanyakan terbitan tahun 2000 sampai tahun 2002. Buku-buku itu sebagian besar adalah buku pelajaran untuk siswa.

Pegiat literasi Sumenep M Kamil Akhyari mengatakan, buku perpustakaan daerah mestinya diperbarui tiap bulan, dan untuk mendapatkan buku secara cuma-cuma tidak sulit, tanpa harus menunggu anggaran besar dari APBD.

Pengunjung Perpustakaan 2011 Jumlah pengunjung 5.889 orang 2012 jumlah pengunjung 11.869 orang 2013 Jumlah pengunjung 15.431 orang

“Sebenarnya untuk mendapatkan buku sangat mudah, apalagi perpustakaan milik pemerintah. Ini hanya soal kemauan. Pengelola perpustakaan (daerah) punya kemaungan tidak untuk mengembangkan perpus,” tanyanya.

Ia menyontohkan, perpus bisa mengajukan proposal kepada beberapa penerbit untuk menghibahkan buku. “Dan beberapa sekolah swasta sudah melakukan hal ini dan dapat (dari penerbit). Masak perpustakaan daerah tak akan dapat. Ini hanya soal kemauan,” tegasnya.

Penulis muda itu sangat menyayangkan keluhan terbatasnya buku di perpustakaan, apalagi bupatinya gemar menulis. “Seharusnya keluhan ini (koleksi buku) sudah tidak terjadi. Ini bertentangan dengan

pribadi bupati (A. Busyro Karim) yang gemar literasi,” ujarnya.

Sementara anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) Muhammad Suhaidi mengatakan, minimnya koleksi buku disebabkan manajeman pengelolaan perpus yang kurang maksimal.

Mestinya, menurutnya, jumlah koleksi buku di perpustakaan sama dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sumenep. ”Jadi, asumsinya satu orang bisa pegang satu buku. Ya kalau masih kurang, itu perlu dipertanyakan komitmen pemerintah dalam membangun Sumenep,” ungkapnya.

Jumlah koleksi buku di perpustakaan sebanyak 43.637 eksemplar dengan 14.600 judul.

Sedangkan untuk perpustakaan keliling sebanyak 7343 eksemplar dengan 2.362 judul. Sementara untuk rumah baca jumlah koleksi bukunya 18.459 eksemplar dengan 3.994 judul.

Rumah baca tersebar di lima kecamatan, yaitu rumah baca di Kecamatan Kalianget, Kecamatan Talango, Kecamatan Dasuk, Kecamatan Batang-Batang, dan Kecamatan Guluk-Guluk.

Sedangkan jumlah pengunjung selama tiga tahun terakhir selalu meningkat setiap tahunnya.

Terbukti, pada tahun 2011 jumlah pengunjung mencapi 5.889 orang, tahun 2012 sebanyak 11.869 orang, dan 2013 sebanyak 15.431 orang. Pada tahun ini diprediksi mencapai 17.000 orang. =JUNAEDI/MK

Kekurangan Anggaran Pengadaan Buku.

Pengunjung sedang membaca di dalam perpustakaan. Perpustakaan milik Pemerintah Kabupaten Sumenep kekurangan anggaran untuk pengadaan buku.

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III

Dinkes Bentuk Timsus Klinik Dewan Nilai Langkah itu Terkesan Sensasional SUMENEP- Pasca terkuaknya praktik dokter gadungan di Kecamatan Ambunten, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep membentuk tim khusus (timsus) untuk menangani proses legalisasi keberadaan klinik-klinik di lingkungan Sumenep. Langkah ini untuk antisipasi agar kejadian itu tidak kembali terulang.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Ach. Fatoni mengungkapkan, tujuan adanya timsus klinik tersebut merupakan salah satu langkah antisipasi untuk mengawasi keberadaan klinik, termasuk untuk menangani keberadaan klinik ilegal.

“Tim ini secara khusus akan diketuai oleh Kepala Bidang

(Kabid) Kesehatan di Dinkes.

Nantinya, lanjut Fatoni, tim itu akan bekerja secara ekstra, baik di dalam maupun di keluar,” katanya kepada Koran Madura.

Fatoni menambahkan, tim luar secara khusus akan menangani dan menertibkan apabila ditemukan klinik-klinik ilegal.

“Sebab klinik-klinik yang ilegal

itu praktiknya sembunyi-sembunyi, tak ada yang berani tampil ke muka,” tegasnya.

Selain itu, tim yang dibentuk pemerintah kali ini akan bekerja sama dengan beberapa organisasi-organisasi profesi, baik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumenep atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sumenep.

Terkait dengan kasus dokter gadungan yang saat ini sudah diamankan polisi, Fatoni kembali menegaskan bahwa itu bukan semata-mata kelalaian pemerintah dalam melakukan pengawasan.

Seperti dikatakan sebelumnya, ia mengatakan bahwa pemerintah sudah berulang kali memberi peringatan kepada yang bersangkutan. “Bahkan dari teman-teman wartawan dan

LSM sendiri sudah sering mendatanginya untuk mengingatkan,” pungkasnya.

Saat disinggung apakah Wahaibi, si dokter gadungan, tidak akan berulah lagi jika sudah bebas, Fatoni menegaskan bahwa pihaknya sudah memiliki catatan khusus tentang yang bersangkutan.

Sehingga, katanya, pihaknya tidak akan segan-segan lagi untuk melakukan penutupan terhadap kliniknya dengan bekerja sama dengan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dan Polsek setempat.

Namun demikian, langkah yang dilakukan oleh Dinkes tersebut mengundang pro dan kontra.

Bahkan dinilai terkesan sensional. Pasalnya, langkah tersebut ada

saat kasus sudah terjadi. Padahal, kasus tersebut sudah tercium sejak dulu.

Penilaian itu datang dari salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Indra Wahyudi. Ia mengaku bahwa apa yang dilakukan Dinkes terkait merupakan langkah yang baik. Hanya saja, Indra mempertanyakan, kenapa baru kali membentuk tim, sementara praktik klinik ilegal itu sudah tercium sejak dulu.

“Makanya agak terkesan sensasi saja dan hendak membuktikan kalau Dinkes bekerja. Jelas, itu sensasional, baru membentuk tim setelah adanya kejadian,” katanya, saat dihubungi oleh Koran Madura, Selasa (16/9). =FATHOL ALIF/SYM

PENANGKAPAN IKAN

Dinas Kelautan dan Perikanan Legalkan Jaring Aserehe SUEMNEP - Kabid Pengawasan Perlindungan Usaha Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep Moh. Nur Rachman melegalkan penggunaan jaring Aserehe. Sebab, menutunya, penggunaan jaring tersebut dinilai pasif, tidak seperti yang dituduhkan oleh sejumlah warga Gili Raja. ”Setelah kami mendengar adanya penangkapan, kami langsung kroscek ke lapangan (Gili Raja) untuk memastikan kebanaran kasus tersebut. Hanya saja, setelah kami lihat, tidak menemukan pelanggaran, termasuk jaring yang digunakan sejumlah nelayan itu,” katanya, Selasa (16/9).

Menurut Rachman, jaring yang digunakan oleh empat nelayan, yakni H. Nasir (70), Fathorrahman (55), Faisol (45), dan Abd Ghani (40) merupakan jaring yang bersifat pasif. Sehingga secara aturan kelautan jaring yang mereka gunakan tidak menyalahi aturan. ”Jenis jaring itu masih dipebolehkan untuk digunkan oleh nelayan tradisional. Karena jaring yang dilarang digunakan adalah jaring trawl. Sebab, akan merusak ekosistem di bawah laut,” terangnya.

Disinggung masalah ditangkapnya empat nelayan tersebut, Rachman mengatakan, jika penangkapan itu bukan karena jaring yang digunakan, melainkan karena dampak penggunaan jar-

ing yang merusak puluhan rumpon milik warga. ”Itu yang menjadikan warga marah, makanya mereka langsung menagkapnya,” tegasnya.

Ditanya soal batas wilayah penagkapan, Rachman mengatakan, selama ini tidak ada batasan wilayah bagi para nelayan. Semua nelayan di Kabupaten Sumenep bebas mencari ikan di perairan mana pun. ”Tapi bukan lantas bebas sebebasnya, tetap harus menghormati kearifan lokal. Jadi kalau sudah sampai di perairan yang kebetulan ada penghuninya, ya minta izin dulu lah sama nelayan setempat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Rachman mengungkapnya, komunikasi dengan warga setempat diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya konflik antara sesama nelayan. Sebab, di sejumlah perairan selama ini sudah ditempati warga setempat untuk memasang perangkap. ”Kami sadari jika kasus serupa tidak hanya terjadi di Gili Raja saja, melainkan di pulau lain Seperti di Pulau Sapeken juga pernah terjadi,” ungkapnya.

Selain itu juga, Rachman membantah tudingan warga bahwa DKP tidak pernah menyosialisasikan larangan penggunaan jaring Aserehe di kepulauan. ”Setiap tahun kami memiliki dua program yakni action dan education. Untuk education, kami selalu

TETAP MELAUT. Perahu nelayan sedang di tengah laut untuk mencari ikan. Meskipun cuaca sedikit ekstrem, namun tetap melaut, Selasa (16/9).

memberikan pembinaan kepada para nelayan,” lanjutnya.

Sementara itu, Syaiful Anang, warga Gili Raja sekaligus Ketua Pokmas Raung Samudra mem-

inta pemerintah lebih proaktif untuk menyosialisasikan hal itu kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat khususnya nelayan bisa mengatahui batasan yang

diperbolehkan. ”Saya yakin kalau sering disosialisasikan para nelayan tidak akan berani melanggar aturan,” harapnya. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III

Dinkes Bentuk Timsus Klinik Dewan Nilai Langkah itu Terkesan Sensional SUMENEP- Pasca terkuaknya praktik dokter gadungan di Kecamatan Ambunten, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep membentuk tim khusus (timsus) untuk menangani proses legalisasi keberadaan klinik-klinik di lingkungan Sumenep. Langkah ini untuk antisipasi agar kejadian itu tidak kembali terulang.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Ach. Fatoni mengungkapkan, tujuan adanya timsus klinik tersebut merupakan salah satu langkah antisipasi untuk mengawasi keberadaan klinik, termasuk untuk menangani keberadaan klinik ilegal.

“Tim ini secara khusus akan diketuai oleh Kepala Bidang

(Kabid) Kesehatan di Dinkes.

Nantinya, lanjut Fatoni, tim itu akan bekerja secara ekstra, baik di dalam maupun di keluar,” katanya kepada Koran Madura.

Fatoni menambahkan, tim luar secara khusus akan menangani dan menertibkan apabila ditemukan klinik-klinik ilegal.

“Sebab klinik-klinik yang ilegal

itu praktiknya sembunyi-sembunyi, tak ada yang berani tampil ke muka,” tegasnya.

Selain itu, tim yang dibentuk pemerintah kali ini akan bekerja sama dengan beberapa organisasi-organisasi profesi, baik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumenep atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sumenep.

Terkait dengan kasus dokter gadungan yang saat ini sudah diamankan polisi, Fatoni kembali menegaskan bahwa itu bukan semata-mata kelalaian pemerintah dalam melakukan pengawasan.

Seperti dikatakan sebelumnya, ia mengatakan bahwa pemerintah sudah berulang kali memberi peringatan kepada yang bersangkutan. “Bahkan dari teman-teman wartawan dan

LSM sendiri sudah sering mendatanginya untuk mengingatkan,” pungkasnya.

Saat disinggung apakah Wahaibi, si dokter gadungan, tidak akan berulah lagi jika sudah bebas, Fatoni menegaskan bahwa pihaknya sudah memiliki catatan khusus tentang yang bersangkutan.

Sehingga, katanya, pihaknya tidak akan segan-segan lagi untuk melakukan penutupan terhadap kliniknya dengan bekerja sama dengan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dan Polsek setempat.

Namun demikian, langkah yang dilakukan oleh Dinkes tersebut mengundang pro dan kontra.

Bahkan dinilai terkesan sensional. Pasalnya, langkah tersebut ada

saat kasus sudah terjadi. Padahal, kasus tersebut sudah tercium sejak dulu.

Penilaian itu datang dari salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Indra Wahyudi. Ia mengaku bahwa apa yang dilakukan Dinkes terkait merupakan langkah yang baik. Hanya saja, Indra mempertanyakan, kenapa baru kali membentuk tim, sementara praktik klinik ilegal itu sudah tercium sejak dulu.

“Makanya agak terkesan sensasi saja dan hendak membuktikan kalau Dinkes bekerja. Jelas, itu sensasional, baru membentuk tim setelah adanya kejadian,” katanya, saat dihubungi oleh Koran Madura, Selasa (16/9). =FATHOL ALIF/SYM

PENANGKAPAN IKAN

DKPP Legalkan Jaring Aserehe SUEMNEP - Kabid Pengawasan Perlindungan Usaha Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep Moh. Nur Rachman melegalkan penggunaan jaring Aserehe. Sebab, menutunya, penggunaan jaring tersebut dinilai pasif, tidak seperti yang dituduhkan oleh sejumlah warga Gili Raja. ”Setelah kami mendengar adanya penangkapan, kami langsung kroscek ke lapangan (Gili Raja) untuk memastikan kebanaran kasus tersebut. Hanya saja, setelah kami lihat, tidak menemukan pelanggaran, termasuk jaring yang digunakan sejumlah nelayan itu,” katanya, Selasa (16/9).

Menurut Rachman, jaring yang digunakan oleh empat nelayan, yakni H. Nasir (70), Fathorrahman (55), Faisol (45), dan Abd Ghani (40) merupakan jaring yang bersifat pasif. Sehingga secara aturan kelautan jaring yang mereka gunakan tidak menyalahi aturan. ”Jenis jaring itu masih dipebolehkan untuk digunkan oleh nelayan tradisional. Karena jaring yang dilarang digunakan adalah jaring trawl. Sebab, akan merusak ekosistem di bawah laut,” terangnya.

Disinggung masalah ditangkapnya empat nelayan tersebut, Rachman mengatakan, jika penangkapan itu bukan karena jaring yang digunakan, melainkan karena dampak penggunaan jar-

ing yang merusak puluhan rumpon milik warga. ”Itu yang menjadikan warga marah, makanya mereka langsung menagkapnya,” tegasnya.

Ditanya soal batas wilayah penagkapan, Rachman mengatakan, selama ini tidak ada batasan wilayah bagi para nelayan. Semua nelayan di Kabupaten Sumenep bebas mencari ikan di perairan mana pun. ”Tapi bukan lantas bebas sebebasnya, tetap harus menghormati kearifan lokal. Jadi kalau sudah sampai di perairan yang kebetulan ada penghuninya, ya minta izin dulu lah sama nelayan setempat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Rachman mengungkapnya, komunikasi dengan warga setempat diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya konflik antara sesama nelayan. Sebab, di sejumlah perairan selama ini sudah ditempati warga setempat untuk memasang perangkap. ”Kami sadari jika kasus serupa tidak hanya terjadi di Gili Raja saja, melainkan di pulau lain Seperti di Pulau Sapeken juga pernah terjadi,” ungkapnya.

Selain itu juga, Rachman membantah tudingan warga bahwa DKP tidak pernah menyosialisasikan larangan penggunaan jaring Aserehe di kepulauan. ”Setiap tahun kami memiliki dua program yakni action dan education. Untuk education, kami selalu

TETAP MELAUT. Perahu nelayan sedang di tengah laut untuk mencari ikan. Meskipun cuaca sedikit ekstrem, namun tetap melaut, Selasa (16/9).

memberikan pembinaan kepada para nelayan,” lanjutnya.

Sementara itu, Syaiful Anang, warga Gili Raja sekaligus Ketua Pokmas Raung Samudra mem-

inta pemerintah lebih proaktif untuk menyosialisasikan hal itu kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat khususnya nelayan bisa mengatahui batasan yang

diperbolehkan. ”Saya yakin kalau sering disosialisasikan para nelayan tidak akan berani melanggar aturan,” harapnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III

E

HARGA GABAH KERING. Tiga orang pekerja melakukan pengeringan gabah di gudang penggilingan Desa Warungdowo, Pasuruan, Jatim, Selasa (16/9). Saat musim kemarau seperti saat ini, hasil panen para petani menurun hingga 40% - 50% diakibatkan banyaknya area persawahan yang tidak mendapatkan air, sehingga harga jual dari petani untuk gabah kering panen Rp 4000 sedangkan untuk gabah kering simpan Rp 4500 dan untuk gabah kering giling Rp 4700 perkilonya, harga tersebut lebih tinggi dari harga panen sebelumnya selisih Rp 300 perkilo untuk semua jenis gabah.

REKRUTMEN CPNS

Pelamar dari Pulau Dapat Toleransi SUMENEP - Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari kepulauan Sumenep dapat toleransi satu hari untuk melakukan pendaftaran sejak pendaftaran ditutup pada tanggal 16 September. Sementara untuk pelamar asal daratan sudah ditutup.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep, Selasa (15/9) pukul 13.55 Wib., jumlah pelamar sudah mencapai 4.888 orang via online SSCN. Sementara pelamar via pos berjumlah 4.312 orang.

Dari jumlah tersebut, yang lulus verifikasi atau memenuhi syarat (MS) sebanyak 3.193.

Sedangkan yang tidak lulus verifikasi atau tidak memenuhi syarat (TMS) hanya berjumlah 191 orang.

Kepala BKPP Titik Suryati mengungkapkan bahwa toler-

ansi itu dianggap adil mengingat beberapa hari ini cuaca kurang bersahabat, sehingga para pendaftar asal kepulauan ditambah satu hari.

“Dengan keadaan cuaca yang kurang baik, beberapa pelamar dari kepulauan dikhawatirkan tidak tepat waktu dalam melakukan pendaftaran.

Oleh karenanya, menurut Pak Bupati saat mengunjungi kantor BKPP, bagi para pelamar yang dari kepulauan dikasih tenggat waktu sampai dengan tanggal 17 September 2014.

Penambahan hari pendaftaran itu, juga atas seizing Badan

Kepegawaian Nasional. “Kami sudah berkoordinasi dengan BKN, dan BKN memberikan rekomendasi, sehingga khusus pelamar kepulauan bisa mendaftar sampai tanggal 17 September,” pungkasnya, kemarin.

Selain terkendal cuaca, mantan Kabag Hukum tersebut mengaku, kalau pihaknya juga sempat terkendala oleh masalah jaringan yang tidak normal. Sehingga pendaftaran yang dilakukan melalui online sempat terganggu dan tidak bisa dibuka.

Darul Hasyim Fath, anggota DPRD dari PDI Perjuangan menilai bahwa kebijakan menunda satu hari merupakan kebijakan yang tergesa-gesa.

Hemat politisi asal kepulauan itu, seharusnya keputusankeputusan birokrasi harus melalui pertimbangan yang matang,

Titik Suryati Kepala BKPP

termasuk keputusan memberi toleransi kepada para pelamar CPNS dari kepulauan.

Maka dari itu, pemerintah

harus terlebih dahulu melakukan hitung-hitungan terkait dengan banyaknya jumlah pelamar yang dari kepulauan, agar diketahui seberapa besar tingkat urgensinya dalam memberikan toleransi kepada para pelamar dari kepulauan.

“Tapi ingat, dalam hal ini, saya tidak memosisikan diri saya sebagai orang yang mengatakan toleransi itu terlalu sempit atau tidak perlu ada toleransi. Yang ingin saya katakan, birokrasi sebaiknya memiliki takaran tertentu dalam membuat keputusan,” tandasnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2014 Sumenep mendapatkan jatah sebanyak 43 formasi. Dengan rincian, 10 untuk guru, 13 tenaga kesehatan dan 20 orang untuk tenaga teknis. =FATHOL ALIF/SYM

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 17 SEPTEMBER 2014 NO. 0443 | TAHUN III

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III

MADURA

F

HARGA UNGGAS NAIK. Calon pembeli memilih bebek di Pasar 17 Agustus, Pamekasan, Jatim. Menjelang lebaran Idul Adha 1435 H, harga unggas seperti ayam dan bebek naik sekitar 25 persen.

Dinas Koperasi dan UKM Tak Mau Dikritik?

Bantuan Tidak Bisa Diberikan pada UKM Perseorangan PAMEKASAN - Terkait adanya kritik dari Kamar Dagang Industri (Kadin) Pamekasan yang menyatakan UKM di Pamekasan kurang berkembang, karena kurangnya pembinaan dari Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan, langsung dibantah oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Herman Priyanto, kemarin (16/9). Menurutnya, Kadin hanya asal bicara saja. Dia tidak tahu apa yang sudah dikerjakan Dinas Koperasi dan UKM selama ini.

Menurut Herman, kalau cuma mau bicara apa saja gampang.

Tapi sulitnya itu dalam melakukan tindakan. Selama ini Dinas Koperasi dan UKM memang tidak banyak bicara, namun melakukan tupoksinya semaksimal mungkin, guna mendapatkan hasil yang sempurna. Meski hingga kini belum berhasil, pihaknya tetap bekerja keras dan berupaya untuk menghidupkan UKM di Pamekasan.

Herman menyatakan pihakn-

ya terus melakukan pembinaan terhadap para UKM secara berkala. Ditanya jumlah UKM yang ada di seluruh Kabupaten Pamekasan? Herman tidak memberikan jawaban angka pasti. Menurutnya total jumlah UKM ada sekitar 3000-an. Dari semua UKM yang ada di kota, juga semua UKM yang ada di tingkat-tingkat kecamatan. Terhadap 3000-an UKM ini, pihaknya secara berkala terus melakukan pembinaan. Melalui pelatihan-pelatihan, pembekalan,

pendekatan, dan lain sebagainya. “Memang kalo bantuan dana dari APBD belum. Karena dana untuk itu masih belum ada.

Semoga di 2015 besok, ada pos anggaran APBD yang bisa disalurkan ke sana,� kata Herman.

Meski dari APBD belum ada bantuan, Herman menerangkan bahwa bantuan dari Pemerintah Provinsi Jatim dan APBN sudah ada yang turun. Ada beberapa UKM yang sudah mendapatkan itu. Di antaranya para UKM di kawasan kuliner Sae Salera dan Koperasi Car Free Day. Untuk yang lain, yang belum dapat, diminta bersabar, karena pada saatnya akan mendapat bagian.

Untuk mendapatkan bantuan harus mengajukan proposal ke kantornya, yang diajukan oleh kelompok diketahui Kades dan Camat setempat. Misalnya, dengan nama persatuan UKM, paguyuban UKM, atau sudah berbentuk

Koperasi UKM, lebih bagus. Karena dalam aturannya, bantuan itu hanya bisa disalurkan kepada wadah-wadah UKM, bukan pada UKM perseorangan. Sebab jika melalui wadah ini, pemerintah bisa lebih gampang dalam memantau dan membina, serta mudah dalam pertanggungjawabannya.

Karena itu Herman meminta para UKM yang belum memiliki wadah, untuk segera membentuk wadah, atau segera bergabung dengan wadah-wadah UKM yang sudah ada. Setelah itu segeralah membuat proposal, sebagaimana disampaikan di atas.

Herman juga menjelaskan koordinasi dengan para SKPD terkait dalam membina para UKM telah berjalan bagus. Hanya saja semuanya butuh proses. Bahkan dalam rapat koordinasi bersama, ke depan akan dibuat kembali lokasi khusus sentra UKM, baik di

wilayah perkotaan dan kecamatan, untuk digunakan para UKM itu dalam memasarkan produknya.

Sebagaimana diberitakan, pekan lalu Ketua Kadin Pamekasan Suhartono menilai pertumbuhan usaha mikro di Pamekasan masih kurang mendapat perhatian serius dari Pemkab Pamekasan. Fokus pembinaan terhadap usaha kecil dalam hal penataan dan pembangunan jaringan bisnis masih belum terencana dengan baik.

Bahkan hingga kini tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pengusaha kecil mikro yang ada di Pamekasan. Menurut Suhartono, hal ini karena kurangnya koordinasi antar SKPD dalam hal program pembinaan usaha kecil tersebut. Sebab penanganan usaha kecil ini menjadi tanggung jawab bersama antara SKPD terkait. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443| TAHUN III

G

JCH

Dana Hibah Haji Belum Cair PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan telah menyiapkan dana ratusan juta untuk keperluan pemberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) yang sudah tinggal 10 hari lagi. Namun hingga kemarin dana tersebut masih belum cair.

Data pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Pamekasan, nilai anggaran yang akan dihibahkan pada tahun ini berjumlah Rp 238.350.000, belum termasuk anggaran untuk petugas haji daerah yang berjumlah dua orang.

Dengan rincian Rp 205.000.000 untuk biaya transportasi JCH berangkat dari Pamekasan ke Embarkasi Surabaya dan transportasi pulang dari Embarkasi kembali ke Pamekasan usai jemaah melaksanakan rukun Islam yang kelima itu.

Kemudian, biaya jahit seragam sebesar Rp 33.

350.000, dengan biaya per seragam sebesar Rp 50.000.

Sedang untuk Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) setempat, masing-masing sebesar Rp 41 juta, sehingga untuk dua anggarannya Rp 82 juta.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Pamekasan, Amirussaleh mengatakan saat ini tengah dalam proses pengajuan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) setempat.

Dengan nilai yang diajukan seluruhnya berjumlah Rp 320.350.000.

“Kami belum tahu pasti kapan anggaran itu akan dicairkan, tapi biasanya seminggu sebelum pemberangkatan dana hibah dari pemkab itu sudah cair. Rp 320.350.000, untuk keperluan biaya jahit seragam, transportasi dan biaya TPHD,” katanya.

Dijelaskan, hibah tersebut merupakan perintah undangundang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji, bahwa operasional penyelenggaraan haji ditanggung oleh pemerintah setempat. Kemudian, untuk di Kabupaten Pamekasan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2010, tentang hibah biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

BERALIH KE KAYU BAKAR. Pedagang menggelar kayu bakar dagangannya yang dijual Rp5000 per ikat di Desa Pegagan, Pademawu, Pamekasan, Jatim. Sebagian warga di daerah itu beralih dari gas LPG ke kayu bakar, karena gas LPG ukuran 3 kg dinilai hanya bisa bertahan selama 5 hari. Padahal sebelumnya bisa bertahan 15 hari bahkan 20 hari pemakaian normal.

Tatib DPRD Belum Juga Selesai Setiap Komisi Dipastikan Maksimal 11 Dewan PAMEKASAN - Tata Tertib (tatib) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan hingga saat ini masih belum juga selesai. Memang saat ini masih dibahas oleh panitia tatib dan sudah berjalan lebih dari 50 persen.

Diperkirakan selesai pada pekan ini, kata Wakil Ketua Sementara DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi.

Menurutnya, dalam waktu yang tidak lama lagi tatib yang akan digunakan DPRD setempat selama periode 2014-2019 akan tuntas, karena pembahasan draf tatib sudah lebih dari separuh.

“Sekarang draf yang sudah selesai dibahas itu lebih dari 50 persen, jadi kami perkirakan dalam minggu-minggu ini sudah selesai dan sudah bisa digunakan,” katanya.

Sayang pihaknya tidak dapat merinci apa saja tatib yang telah disutujui dalam pembahasan untuk digunakan sebagai landasan regulasi aturan yang akan digunakan.

Dijelaskan Hosnan, tatib

tersebut berisi aturan dan tugas serta kewenangan alat kelengkapan yang nantinya akan dibentuk setelah tatib tersebut sudah selesai dibahas. Pasalnya, pengangkatan pimpinan dan pembentukan komisi-komisi juga diatur dalam tatib tersebut.

Lanjut Hosnan, dalam tatib tersebut juga jumlah komisi dan jumlah anggota dalam satu komisi. Untuk jumlah komisi kemungkinan tidak akan ada perubahan, yaitu 4 komisi. Terdiri dari komisi A, B, C dan D. “Kalau jumlah di setiap komisi itu sudah bisa dipastikan maksimal 11 orang. 45 anggota dewan, dikurangi 4 orang unsur

pimpinan, menjadi 41 orang. Jadi kalau ada empat komisi maka tiga komisi beranggota 10 orang, dan 1 komisi anggota 11 orang,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, terang Hosnan, dalam tatib tersebut juga mengatur pembentukan dewan kehormatan, pansus, dan alat kelengkapan DPRD lainnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian (Kabag) Persidangan DPRD Pamekasan, Fathor Rahman mengatakan panitia penyusun tatib DPRD setempat, berjumlah 20 anggota DPRD perwakilan dari delapan fraksi yang ada di DPRD Pamekasan.

Banyak perwakilan ditentukan oleh jumlah anggota DPRD di fraksi yang bersangkutan, semakin banyak anggotanya semakin banyak perwakilannya. Fraksi PPP dan PAN-Sejahtera perwakilannya, masing-masing jumlah 4 orang anggota. Sedang 6 fraksi lain diwakili masing-masing 2 anggota.

Lebih lanjut Fathor Rahman

menjelaskan penyusunan tatib DPRD diperkirakan akan cepat selesai. Sebab tatib yang akan disusun tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD, yang hingga saat ini belum dicabut.

Terangnya, saat ini sebenarnya sudah terbit Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Namun, karena belum ada PP yang dikeluarkan terkait undangundang tersebut, sehingga tatib tetap mengacu pada PP yang masih berlaku, kendati undangundangnya telah diganti.

“Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sudah dicabut tapi PPnya tetap akan dijadikan pedoman penyusunan tatib. Karena undangundang yang baru belum ada PPnya. Sehingga tatib tidak akan ada perubahan, karena PP-nya juga belum berubah,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III

Benarkah Investor Takut Demo?

Aspirasi Sebaiknya Dilakukan dengan Cara Audiensi PAMEKASAN – Meskipun masih diragukan, sejumlah investor dikabarkan takut menanamkan investasinya di Pamekasan karena di Ibu Kota Madura ini sering terjadi gelombang demonstrasi. Bahkan data di kepolisian menempatkan Pamekasan sebagai daerah kedua setelah Makassar yang paling ditakuti oleh para investor. Banyaknya demonstrasi itu menjadi pertimbangan tersendiri bagi para investor, tingginya intensitas demonstrasi masyarakat di suatu daerah, sehingga menjadi salah satu penghambat investasi di daerah tersebut.

Ungkapan dan pernyataan miring ini seperti yang disampaikan Wakil Ketua Sementara DPRD Pamekasan, Moh. Hosnan, kemarin (16/9). Menurutnya, un-

gkapan yang disampaikannya itu cukup mendasar dan beralasan.

Memang seperti itu suasananya dalam dunia investasi. Sebelum berinvestasi, para investor

akan mengamati dulu keadaan daerah tujuan, terutama terkait keamanannya dan kebiasaan masyarakatnya.

“Kalau sering ada aksi demonstrasi, para investor menganggap daerah itu adalah daerah yang kurang kondusif. Jika suatu daerah sudah dinilai tidak kondusif, maka tidak mungkin para investor itu akan datang,” ungkap mantan Ketua Komisi B ini.

Hal itu karena demo selalu dikaitkan dengan sesuatu yang tidak baik mulai dari adanya kerusuhan ataupun anarkisme.

Padahal secara pemerintahan sudah ada parlemen yang resmi (DPRD) yang akan terus menga-

wasi pemerintahan. Selama ini pihaknya selaku para wakil rakyat, telah senantiasa terbuka untuk mendengarkan aspirasi dari siapa saja.

Karena itu, lebih tepat jika menyampaikan aspirasi dilakukan melalui audiensi. Karena dari audiensi, pendemo memiliki peluang lebih banyak untuk menyampaikan aspirasinya. Bahkan ketika menyampaikan aspirasi juga lebih tenang dan diserap dengan baik. Dengan situasi yang lebih tenang dan datanya yang lengkap itu maka penyelesaiannya juga akan lebih cepat.

Kalau penyampaian aspirasi harus selalu dengan berdemon-

strasi, dialog yang disampaikan saat demonstrasi itu lebih kepada emosional, sehingga yang disampaikan tidak rasional.

Meski demikian Hosnan tidak sepenuhnya melarang aktivis melakukan demonstrasi. Karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi juga.

“Tapi kalau ada cara yang lebih mudah dan lebih efektif dalam menyampaikan aspirasi, kenapa harus pakai cara yang sulit. Demonstrasi itu harus berpanas-panasan, capek, dan berteriak-teriak,” pungkas politis PAN ini. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

tan Galis. Sedang 12 kecamatan lainnya yang ada di Pamekasan, masih menggunkan pola lama, yaitu melalui pokja.

Sistem pendistribusian raskin pola baru tersebut, diaplikasikan melalui pokmas yang dibentuk oleh kepala desa masing-masing. Teknisnya, memutus rantai distribusi dari Bulog ke korlap dan kepala desa, menjadi Bulog ke pokmas yang langsung diserahkan ke penerima manfaat.

Anggota DPRD Pamekasan, Suli Faris mengatakan sejak digulirkan program bantuan raskin itu terdapat tiga pilihan pola distribusi yang dapat diterapkan antara lain melalui pokmas, padat karya dan satuan pokja.

Sehingga pendistribusian melalui Pokmas bukanlah terobosan baru. Dan hingga saat ini tidak ada perubahan pola distribusi di Pamekasan, yaitu tetap menggunakan pokja.

Menurut politisi PBB itu, pola distribusi melalui pokmas tersebut harus dikaji ulang.

Pasalnya, dalam pembentukan pokmas tetap melalui kepala desa, sementara pola distribusi saat ini juga melibatkan kepala desa sehingga tidak nampak ada perubahan sama sekali.

“Kalau memang mau buat terobosan, semisal ada posko di setiap dusun yang anggotanya adalah seluruh penerima manfaat, dan mereka di fasilitasi kartu khusus sebagai penerima raskin yang digunakan untuk

mengambil jatahnya. Saya kira ini bisa lebih efektif menekan penyelewengan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahtaraan Rakyat (Kabag Kesra) Pemkab Pamekasan, Amirussaleh mengatakan Pola baru ini sudah dilaksanakan di Kecamatan Galis dan cukup efektif karena juga langsung ke tangan penerima. “pola ini sudah berjalan efektif di Kecamatan Galis. Memang baru satu kecamatan, desa-desa di kecamatan lain masih kami himbau agar menggunakan pola pokmas juga,” ujarnya.

Untuk mengubah dari pola pokja ke pola yang baru seperti yang dinyatakan Suli Faris, menurutnya akan kesulitan dalam hal adminsitrasi. Sebab yang bertanggungjawab atas jumlah penerima raskin masih tetap kepala desa.

Mengenai kartu Raskin, terang Amir, sebenarnya ada kartu Pengaman Sosial tapi tidak bisa diterapkan. Sebab, kategori miskin bermacam-macam sudut pandang.

Di Kabupaten Pamekasan saja, terdapat 3 instansi yang berbeda dalam menentukan kategori warga miskin. Seperti Bappeda, Badan Pusat Statistik dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana BP2KB. “Masalahnya, kategori miskin itu berbeda-beda, hasilnya juga berbeda-beda. Lalu kalau menggunakan kartu pakai acuan yang mana,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

RASKIN

Perbaikan Distribusi Tak Maksimal

PAMEKASAN - Sejak awal tahun 2014 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mewacanakan pola pendistrbusian beras masyarakat

miskin (raskin) dari kelompok kerja (Pokja) ke pola kelompok masyarakat (Pokmas). Namun dalam perjalanannya, pemberlakuan pola pendistribusiannya

masih berjalan setengah hati.

Terbukti, hingga saat ini hanya satu kecamatan yang melakukan pendistribusian raskin melalui pokmas, yaitu Kecama-

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443| TAHUN III

Dokumen Nikah Palsu Diintai Kemenag Minta Petugas Periksa Sahara CJH PAMEKASAN - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pamekasan mewaspadai adanya Jemaah Calon Haji (JCH) Pamekasan yang membawa dokumen buku nikah palsu, untuk dijualbelikan kepada TKI di Arab Saudi. Seperti yang terjadi pada tahun 2012 pasutri asal Kecamatan Waru harus tertunda pemberangkatannya, karena membawa buku nikah palsu.

Kepala Kemenag Pamekasan, Juhedi melalui Kepala Seksi Haji dan Umrah, Abdul Wafi mengklaim sudah berusaha sekuat tenaga memberikan pembinaan kepada jemaah haji, untuk tidak membawa barang bawaan yang dilarang oleh pemerintah. Khususnya barang bawaan ilegal, sekalipun merupakan titipan dari keluarganya yang sudah menetap di Makkah al-Mukkarramah ataupun Madinah al-Munawwarah.

Abdul Wafi meminta petugas agar melakukan pemeriksaan terhadap sahara (tempat barang bawaan JCH), satu hari sebelum pemberangkatan. Pihaknya akan mengiktruksikan kepada pengawas haji, untuk melakukan pemeriksaan secara medetail terhadap barang bawaan JCH. Abdul Wafi tidak menjamin pemeriksaan yang dilakukan pan-

itia haji Kemenag Pamekasan bisa bersih dari barang bawaan yang dilarang. Ia hanya berjanji akan berusaha untuk memaksimalkan pemeriksaan barang bawaan jamaah haji.

Apabila masih ada barang bawaan lolos dari pemeriksaan panitia haji kabupaten, maka petugas bandara juanda akan kembali melakukan pemeriksaan. Baik secara IT, maupun secara manual. Ia menjamin pemeriksaan tersebut akan lebih ketat lagi.

Petugas akan menyita barang bawaan JCH yang melanggar ketentuan. Khususnya barang bawaan yang mencurigakan, petugas akan memintai keterangan kepada yang bersangkutan.

Sehingga, akan menghambat terhadap pemberangkatan yang bersangkutan.

“Sebaiknya hindari membawa

barang bawaan yang melanggar ketentuan, bawalah barang bawaan secukupnya, dan hindari bawa barang bawaan dengan jumlah banyak, karena pasti akan disita petugas,” ungkap Abdul Wafi.

Seperti yang diketahui, pada pemberangkatan JCH tahun 2012, calon haji asal Pamekasan tertangkap membawa 499 dokumen buku nikah palsu, pasangan suami istri (pasutri) calon jamaah haji (CJH) itu tergabung dalam Kloter 20. Dokumen buku nikah yang dicurigai palsu itu terdeteksi mesin x-ray aviation security PT Angkasa Pura Bandara Juanda di Asrama Haji Sukolilo.

Suami-istri yang tergabung dalam Kloter 20 asal Pamekasan yang harusnya terbang dari Bandara Juanda, Jumat (28/9/2012) pukul 18.05 WIB tertahan karena dicurigai membawa ratusan dokumen surat nikah palsu. Dan harus melalui pemeriksaan di Polsek Juanda, Surabaya.

Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran tersendiri bagi JCH Kabupaten Pamekasan dan kabupaten lainya di Madura, agar tidak membawa barang bawaan yang melanggaran ketentuan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

I

INSENTIF MADIN

Pencairan Bosda Makin Dekat PAMEKASAN - Guru Madrasah Diniyah (Madin) Takmiliyah, guru swasta, dan ustaz di pesantren bisa bernapas lega.

Karena bantuan operasional sekolah daerarah (Bosda) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan dicairkan dalam waktu dekat.

Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten (Disdik) Pamekasan, Slamet Gustiantoko.

Menurutnya, dana Bosda sudah tinggal pencairan, karena sudah masuk ke kas daerah (Kasda) Pamekasan. Selanjutnya, menunggu lengkapnya administrasi pemenuhan pencairan di masing-masing lembaga swasta di Pamekasan.

Menurut Slamet, pencairan Bosda tersebut melalui masing-masing rekening lembaga penerima, sesuai hasil verifikasi penerima yang dilakukan Kemenag Pamekasan beberapa waktu yang lalu.

Lebih lanjut Slamet menegaskan jumlah anggaran yang akan dicairkan terhadap 7 ribu guru Madin dan ribuan guru swasta di Pamekasan mulai tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/ MA, Paket A,B,C di Pamekasan kurang lebih Rp10 miliar. Sebagaimana kualifikasi penerima yang sudah masuk dalam daftar di Disdik Pamekasan.

Apabila lembaga pendidikan calon penerima sudah selesai melengkapi administrasi, maka selanjutnya Disdik akan mengeluarkan surat perintah pencairan.

“Jadi tergantung sekolah, apabila sekolah mampu menyelesaikan secepat mungkin administrasi pencairan dan laporan pertanggung jawaban, maka perintah pencairan akan segera kami terbitkan,” ungkap Slamet.

Sebelumnya, Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Kemenag Pamekasan, Achmad Nawawi mengaku belum menerima informasi tentang jadwal pencairan Bosda Madin tersebut.

Sehingga ia meminta agar para guru Madin menunggu kepastian pencairan dana tersebut.

Menurut Nawawi, tugas Kemenag hanya memverifikasi data siswa ataupun guru swasta calon penerima, sudah selesai.

Data tersebut sudah diberikan kepada Disdik, yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencairan.

Informasi yang diterimnya, tersendatnya pencairan Bosda Madin tersebut karena petunjuk teknis pencairannya belum turun. Ia tidak mengetahui alasan belum turunnya juknis tersebut. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

NIAGA PERTANIAN

Harga Tembakau di Puncak PAMEKASAN - Harga tembakau Pamekasan sejak pekan lalu sedang di puncaknya. Harga tembakau sedang tinggi-tingginya, yaitu di atas Rp 40.000 per kilogram. Namun di sejumlah gudang harga terendah ada yang dipatok Rp 25.000 per kilogram.

Sekadar diketahui harga BEP untuk tahun ini sekitar Rp 29.000.

Itu terjadi di gudang pembelian tembakau perwakilan pabrikan Gudang Garam, di Dusun Asemmanis, Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, kemarin (16/9). Gudang ini tertinggi membeli tembakau masyarakat Pamekasan mencapai Rp 42.000 hingga Rp 44.000 per kilogram.

Harga yang tinggi ini tentunya untuk jenis tembakau gunung.

Sedangkan harga beli terendah berkisar Rp 25.000 per kilogram,

untuk jenis tembakau sawah.

Salah satu petugas gudang tersebut, Jaelani (45) mengungkapkan pihaknya setiap hari mampu melakukan pembelian tembakau petani sesuai standar pabrikan. Yaitu sebanyak 1.000 hingga 1.500 bal per hari, dengan berat antara 40 hingga 45 kilogram per bal, dari berbagai jenis tembakau. Baik tembakau sawah, tegalan maupun tembakau gunung. Dia jelaskan harga yang ditentukan tergantung kualitas tembakaunya. Harga terendah tembakau sawah, harga menengah tembakau tegalan, dan harga tertinggi adalah tembakau gunung.

“Di sini paling rendah Rp 25.000, tinggi-tingginya bisa Rp 40.000-Rp 42.000, dan jika bagus sekali bisa Rp 44.000,” katanya.

Sementara itu, mantan Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Moh. Hosnan mengimbau pihak gudang untuk selalu memperhatikan kepentingan para petani tembakau.

Meski demikian, Jaelani tidak menjelaskan sejak kapan gudang itu buka, dan kapan akan tutup.

Dia hanya menjelaskan jika pembelian tembakau ini akan terus dilakukan pihak gudang. Hingga stok atau kebutuhan pabrikan dirasa sudah cukup. Baru setelah itu gudang akan ditutup, tidak

akan menerima pembelian tembakau kembali.

Sementara itu, mantan Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Moh. Hosnan menghimbau pihak gudang untuk selalu memperhatikan kepentingan para petani tembakau. Sebagaimana komitmen awal, pihak gudang dan pabrikan rokok harus dapat membeli tuntas tembakau milik petani. Artinya jangan sampai ada tembakau petani yang tidak terbeli.

Hal ini disampaikan Hosnan karena dia mendapat informasi jika dalam waktu dekat, yaitu pada tujuh hingga 10 hari ke depan, sejumlah gudang tembakau akan menutup gudangnya dan tidak lagi membeli hasil panen tembakau petani Pamekasan ini. Sebab dalam beberapa

hari ke depan ini, gudang sudah memprediksi kebutuhan tembakaunya untuk tahun ini sudah cukup. Namun, atas nama rakyat, Hosnan tetap meminta bila di lapangan didapati tembakau masih banyak. Untuk perlu diperhatikan, dan dipikir ulang oleh gudang, dalam menutup gudangnya.

“Namun, informasi dari teman-teman di lapangan, saat ini tembakau sudah hampir habis. Karena itu bisa diperkirakan maksimal 10 hari ke depan, tembakau hasil panen petani Pamekasan sudah habis terbeli gudang semua. Tapi tetap kami pantau bersama-sama,” ungkap pria yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD sementara ini. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

RABU 17 SEPTEMBER 2014 No. 0443 | TAHUN III

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III

MADURA

J

Pemkab Dinilai Tergesa-gesa Pembangunan TPS Ditarget Selesai Akhir September Sampang – Ketua Madura Development Watch (MDW) Tamsul menilai Pemerintah Kabupaten Sampang terlalu tergesa-gesa dalam melakukan penunjukan pelaksana pembangunan Tempat Penjualan Sementara (TPS) bagi pedagang di Pasar Srimangunan setempat.

Hal itu menyikapi penunjukan CV Burung Nuri sebagai pelaskana proyek pembangunan TPS Pasar Srimangunan oleh pemkab, namun kenyataannya, proyek senilai Rp 2 miliar tersebut dilakukan oleh H Djamad Badrun, Direktur PT Sila Indah Perkasa.

Dirinya mempertanyakan pertimbangan pemkab melakukan penunjukan langsung kepada CV Burung Nuri. Menurutnya, pemkab tidak melihat rekam jejak CV yang beralamat di Jalan Selong Permai Kec/Kota Sampang itu.

Ia mencontohkan, pada tahun 2012, CV Burung Nuri pernah ter-

sangkut kasus hukum di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Lantaran diduga terlibat kasus korupsi pengadaan teknologi informasi dan komputer (TIK) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Probolinggo senilai Rp. 14,2 miliar.

“Saat itu, jaksanya menemukan indikasi penggelembungan angka, proses evaluasi juga dianggap tidak transparan, karena CV Burung Nuri sebagai pemenang lelang dengan nilai proyek Rp. 12,1 miliar diduga tidak melakukan pekerjaannya dan ada indikasi bahwa nama CV itu pinjaman,

namun pelaksana proyek adalah perusahaan lain,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Gabungan Pengusaha Kontruksi Nasinaonal Indonesia (Gapensi) Badan Pimpinan Cabang Kabupaten Sampang, Sarifudin menjelaskan, kasus pengadaan TIK di Probolinggo yang menyeret CV Burung Nuri tidak ada permalahan dengan proyek pembangunan TPS di Pasar Srimangunan.

“Tidak ada kaitannya dengan itu, karena selama pekerjaan di Sampang semua bagus, apalagi CV Burung Nuri sudah masuk ke asosiasi ini sudah sekitar tujuh tahunan,” ujarnya kepada Koran Madura, kemarin.

Disinggung soal proyek CV Burung Nuri yang dilakukan PT Sila Indah Perkasa, pihaknya mengaku tidak tahu menahu. Termasuk isi perjanjian surat kuasa yang disepakati antar CV tersebut.

“Bukan kewenangan kami

masalah surat kuasa itu, kami hanya mewadahi seluruh kontraktor dalam hal administrasi, urusan mereka mau seperti apa,” ujarnya.

Dirinya tidak banyak berkomentar soal informasi adanya salah seorang kontraktor (rekanan CV) lainnya yang ikut nebeng dalam proyek pembangunan TPS tersebut sebagaimana yang dituduhkan Tamsul.

Audiensi Sementara belasan pedagang Pasar Srimangunan yang mengatasnamakan Asosiasi Pedagang Pasar Srimangunan (APPS) mendatangi Kantor Pemkab Sampang, Selasa (16/9) sekitar pukul 11.00 Wib. Mereka meminta pembangunan TPS segera selesai.

Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Srimangunan (APPS) Sampang Fauzi mengatakan, pedagang pasar mendesak Pemerintah Ka-

bupaten (Pemkab) setempat agar segera menyelesaikan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang hingga saat ini masih dalam proses pembangunan.

Dijelaskan Fauzi, mereka juga ingin mengklarifikasi kepada pemerintah terkait adanya informasi jika pintu sebelah barat bakal ditutup. Pedagang merasa khawatir lantaran tidak ada tempat penurunan barang dari truk.

“Karena sampai saat ini pembeli pasar semakin sepi,” jelasnya.

Disisi lain, para pedagang mempertanyakan besaran dana yang dikucurkan pemerintah dalam pembangunan TPS. Sebab, pedagang menilai besaran anggaran terlalu berlebihan, bagaimana tidak ukuran masing-masing 416 TPS sangat berbeda.

Seperti pembangunan 127 kios dengan besaran ukuran 2x2 meter ditaksir mencapai Rp 4.800.000. Sedangkan 289 lapak ukuran 1,5 x 2 meter sekitar mencapai Rp 4.000.000. “Bayangkan dana Rp 2 miliar lebih itu hanya untuk 127 kios dan 289 lapak,” katanya.

Menanggapi audiensi tertutup dengan belasan pedagang, Asisten III Pemkan Sampang A Rohim Mawardi mengatakan, untuk proses penyelesaian pembangunan TPS, pemerintah berjanji akan menyelesaikan akhir bulan September ini.

Dirinya menjelaskan, untuk lokasi parkir sementara saat berlangsungnya pembangunan TPS, pemerintah sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Sampang, kepolisian, serta Kodim 0828 Sampang.

“Untuk saat ini, parkir sementara kita tempatkan di pinggir Jalan Cendrawasih sebelah Pasar Srimangunan, sudah koordinasi dengan pihak terkait juga,” imbuhnya.

Rohim membantah terkait besaran dana yang digelontorkan Pemkab Sampang tidak sesuai dengan ukuran masing-masing TPS. Pasalnya, menurutnya, untuk melakukan pembangunan TPS, sudah melalui pihak Dinas PU Cipta Karya yang telah melakukan perencanaan dengan baik.

“Itukan sudah dilakukan ahlinya, siapa yang membuat perencanaan dan penganggaran, SKPD terkait kan yang sudah ahli dalam hal itu,” tegasnya. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

KORAN MADURA

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III

K

Lapangan Karapan Sapi Disoroti SAMPANG- Lokasi pembangunan lapangan karapan sapi yang berada Dusun Kasenih, Kelurahan Karang Dalam tampaknya menjadi perbincangan. Lapangan yang sudah selesai digarap tahun 2013 lalu dengan anggaran APBD sebesar Rp 2 miliar itu masih belum digunakan.

Penempatannya juga dinilai kurang strategis. Selain itu, akses jalan menuju lokasi sangat sempit dan sulit dijangkau, sebab berada di perkampungan masyarakat.

Sementara peran dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) terkesan tidak ada sama sekali.

Anggota DPRD Sampang Aulia Rahman menyampaikan, dirinya sangat menyayangkan peran Disbudparpora dalam mengelola lapangan karapan sapi. Sebab, selama ini lapangan karapan sapi tersebut kurang dimanfaatkan walaupun sudah selesai. ”Pada dasarnya saya kurang setuju lokasi karapan sapi di Kasenih. Selain akses jalannya yang sangat tidak memungkinkan, lokasi karapan sapi saat ini merupakan lokasi alternatif bukan lokasi perencanaan yang utama. Ya tapi apa boleh buat, mau tidak mau harus diterima. Dan persoalan yang saat ini masih belum bisa digunakan tidak lepas dari tanggung jawab Disbudparpora,” terangnya kepada Koran Madura, Selasa (16/9).

Secara terpisah, Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono mengakui bahwa lapangan tersebut harus ada akses jalan baru untuk

menuju lapangan karapan sapi.

Sebab, menurutnya, lokasi karapan sapi saat ini terlalu sempit untuk dijadikan akses jalan menuju ke lapangan. ”Pembangunannya bukan asal-asalan, tapi tidak ada lahan yang lebih strategis selain di sana.

Seandainya ada lahan lain, besar

kemungkinan tidak akan diletakkan di sana. Bagi kami, lokasinya sudah cukup bagus, hanya saja akses jalannya memang masih tidak ada dan harus ada akses jalan baru untuk menuju lapangan itu. Apabila hanya mengandalkan jalan desa kayaknya tidak mungkin. Sebab akses jalan desa di sana

sangat kecil, salah satu alternatifnya harus membeli lahan warga untuk dijadikan jalan,” terangnya.

Sementara Kabid Pariwisata Disbudparpora Sampang Mahtum saat dikonfirmasi melalui saluran telepon selulernya tidak ada tanggapan. Begitupun juga Kabid Kebudayaan AG Wadud juga tidak

bisa memberikan keterangan.

Menurutnya, persoalan lapangan karapan sapi saat ini ranahnya pariwisata, bukan dari kebudayaan. “Coba tanya ke Pak Mahtum aja biar lebih jelas. Lapangan itu masuk ke ranahnya pariwisata,” singkatnya. =MOHAMMAD MUHLIS

PROGRAM LISTRIK MASUK DESA

Pengadaan Listrik Masuk Desa Amburadul SAMPANG- Program Listrik Masuk Desa (PLMD) untuk beberapa daerah di Kabupaten Sampang pada tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) sejauh ini masih belum ada kejelasan.

Selain itu, program PLMD pada tahun 2013 juga masih belum terlaksana seratus persen.

Sebab, informasinya, hanya satu desa dari enam desa yang dijadikan lokasi PLMD yang terlaksana.

Kepala Bapemas Sampang

Moh. Amiruddin menyatakan telah berupaya membangun jaringan listrik. Mulai pemasangan tiang hingga pemasangan listrik alternatif melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Sedangkan pada program PLMD 2013 lalu kami masih berusaha semaksimal mungkin untuk segera diselesaikan di tahun ini.

“Program PLMD itu ada yang bersifat lanjutan dan ada juga yang bersifat baru. Tahun 2013 kemarin ada enam desa di empat kecamatan yang dijadi-

kan lokasi program PLMD yaitu Desa Batu Baih Barat, Sokobanah; Desa Onjur, Karang Penang; Desa Blu’uran dan Plenggien, Kedungdung; Desa Tapa’an dan Kembang Jeruk, Banyuates.

Tetapi, hanya Desa Tapa’an yang sudah bisa, yang lainnya masih proses penyelesaian.

Oleh sebab itu sejumlah desa maupun dusun diharap bersabar. Terutama, warga di wilayah utara Sampang,” terangnya kepada Koran Madura, Selasa (16/9).

Selain itu, Amirudin juga mengakui jika pada program PLMD tahun 2014 masih belum dilakukan sebab diakuinya program PLMD tahun 2014 masih dalam proses tahapan pemenang dalam pelelangan. Bahkan dirinya tidak mengelak jika dana anggaran yang digunakan untuk tahun 2014 cukup besar yaitu kurang lebih sebesar Rp 4 miliar. Akan tetapi Amiruddin menuturkan jika pada tahun 2014, program PLMD difokuskan hanya dilakukan di tiga

lokasi yaitu di Desa Terrosan Banyuates, Desa Ombhul Kedungdung, dan Desa Nagasareh Banyuates.

“Rata-rata perlokasi itu memakan biaya Rp 800 juta. Dan anggaran tahun 2014 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya kurang lebih yaitu sebesar Rp 4 miliar yang nantinya digunakan untuk pengadaan Travo, tiang beton, pass tegangan rendah, menengah dan tinggi, dan lain sebagainya untuk keperluan itu,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

L

Sampang

KORAN MADURA

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III

REGISTRASI KENDARAAN

Ada KTP Palsu di Samsat

ryan hariyanto/koran madura

Pengendara melintas di Jalan Raya Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang yang sudah ditumpuki batu, Selasa (16/9). Jalan tersebut sedang ditambal sulam, namun warga keberatan.

Warga Tolak Proyek Tambal Sulam Jalan SAMPANG - Sejumlah warga di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, menolak proyek tambal sulam yang tengah berlangsung, Selasa (16/9). Pengerjaan pemeliharaan jalan berkala itu ditengarai tak sesuai rancangan anggaran biaya (RAB).

“Kami harus protes dan terpaksa menghentikan pekerjaan jalan ini hingga bahan material diganti. Kami tidak mau kalau bahan materialnya seperti batu kecil seperti ini,” ucap Wafi Anas (28), salah satu warga setempat.

Menurutnya, dalam RABnya, batu yang digunakan mestinya batu besar. Jika perbaikan jalan tetap menggunakan

kerikil kecil, maka percuma saja. “Kalau pengerjaan proyek dikerjakan dengan abal-abal maka akan mudah rusak dan pasti tidak berlangsung lama,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sampang M. Zis melalui Panitia Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) Hasan menerangkan

Kalau pengerjaan proyek dikerjakan dengan abalabal maka akan mudah rusak dan pasti tidak berlangsung lama.

Wafi Anas Warga

proyek tersebut adalah pemeliharaan jalan kabupaten dengan anggaran kurang lebih Rp 1 miliar. Sedangkan volume pekerjaannya kurang lebih 2 kilom-

eter dengan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) 2014.

“Pekerjaan pemeliharaan jalan kabupaten di Kecamatan Karang Penang (yang menghubungkan dengan Omben) berdasar surat perintah kerja (SPK).

Dilaksanakan mulai 12 September hingga tiga bulan ke depan,” jelasnya.

Soal penolakan warga, ia mengaku memang ada beberapa warga yang menolak karena dinilai tidak sesuai RAB. Akan tetapi, pihak konsultan pengawas sudah menyarankan untuk segera menganti bahan material yang tidak sesuai RAB tersebut.

“Warga memang menolak karena batu kerikil terlalu kecil.

Tapi, nanti mau diganti ini, Mas,” tuturnya. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang - Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Sampang menemukan sejumlah kartu tanda penduduk (KTP) palsu yang digunakan dalam proses pengurusan registrasi kendaraan bermotor warga setempat.

“Saat ini KTP yang kami temukan palsu itu kami sita dan kami serahkan ke Bagian Reskrim Polres Sampang agar ditindaklanjuti,” kata Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Kanit Regident) Samsat Ipda Rohmat Subagio di Sampang, Selasa (16/9).

Ia menjelaskan, KTP palsu itu ditemukan oleh petugas Samsat saat memproses pengurusan perbayaran pajak kendaraan bermotor yang diajukan warga.

“Saat itu ada KTP yang menurut anggota kami itu yang mencurigakan, dan lalu diteliti lebih jauh, ternyata memang benar adanya,” kata Rohmat Subagio.

Ia menjelaskan, KTP memang merupakan persyaratan utama untuk melakukan pendaftaran registrasi kendaraan bermotor baik kendaraan baru, maupun balik nama atau pengesahan tahunan.

Temuan adanya peredaran KTP palsu yang dimiliki warga Sampang oleh petugas kali ini bukan yang pertama kali.

Pada Mei 2013, polisi dari Polda Jatim juga berhasil mengamankan ratusan Kartu Keluarga (KK), Paspor, dan KTP palsu di sebuah rumah di Dusun Masaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.

Kala itu sebanyak 260 KTP palsu 22 KK, serta ratusan akta kelahiran paslu disita polisi, berikut paspor palsu juga diamankan petugas.

Hasil penyidikan polisi menyebutkan, pembuat KTP palsu di Sampang itu merupakan warga setempat, dan selama ini yang bersangkutan sudah terbiasa memalsu identitas seseorang untuk kepentingan pengiriman ke luar negeri.

Sementara terkait temuan KTP palsu oleh petugas Samsat Sampang itu, Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan, akan mengusut hingga tuntas kasus tersebut.

“Jelas itu merupakan pelanggaran dan oleh karena itu, akan kami usut hingga tuntas,” terang Kapolres. =ABD AZIZ/ANT

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

RABU 17 SEPTEMBER 2014 RABU 17 SEPTEMBER 2014||TAHUN No. 0443 |IIITAHUN III No. 0443

PEMERINTAHAN DESA

161 Kepala Desa Belum Definitif

doni heriyanto/koran madura

DEMONSTRASI. Sejumlah massa JPPR saat berorasi di depan kantor DPRD Bangkalan menyatakan sikap penolakan terhadap RUU Pilkada.

Aksi Penolakan Pilkada oleh DPRD Kian Meluas JPPR Tuntut Dewan Tolak RUU Pilkada Tak Langsung BANGKALAN – Aksi penolakan pelaksanaan Pilkada tidak langsung kian meluas di sejumlah daerah. Menunjukkan pPenolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang akan mengembalikan pemilikan kepala daerah ke parlemen semakin kuat.

Tak terkecuali di Kabupaten Bangkalan. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) juga menggelar unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) setempat, Selasa(16/9) sekitar pukuk 10.00 WIB kemarin.

Kedatangan mereka, tidak lain untuk menyatakan penolakan secara tegas tehadap RUU yang dinilai mengebiri hak dari rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Dalam selebaran yang mereka tulis menyatakan, proses demokratisasi tidak boleh dirusak oleh segilintir orang, hanya karena ambisi dan syahwat politiknya tidak tercapai. Sebagain besar fraksi di DPR RI begitu ngotot agar pemilihan kepada

daerah dikembalikan ke DPRD. Langkah ini merupakan sikap yang harus ditolak, karena telah memasung kepentingan rakyat atas kepentingan elit politik semata.

Dalam orasinya, kordinator aksi, Mukhlis Aliwafa mengatakan memilih pemimpin secara langsung, jujur dan adil merupakan hak konstitusional rakyat, yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara. Jika RUU mengembalikan terhadap cara dan pola yang telah ditinggalkan sejak 10 tahun silam, maka secara otomatis prinsip kedaulatan rakyat telah dinodai dan amanat kosntitusi telah diingkari.

"Rakyat harus menentukan sendiri pemimpinnya, karena it-

ulah hakekat demokrasi, dan sebagai wakil rakyat, dewan harus tegas menyatakan penolakan tegas terkait RUU Pilkada ini," pekik Mukhlis dihapan anggota legislatif.

Pemilihan kepala daerah secara langsung menurut Muhklis, lebih menjamin terpenuhinya layanan publik dan pembangunan di daerah. Kalaupun yang khawatirkan masalah biaya, maka pelaksanaan pemilukada lebih efisien diselenggarakan melalu mekanisme serentak.

Pemerintah dan DPR harus sadar bahwa politik uang adalah produk dari perilaku elit politik, buka keinginan dari masyarakat.

Jadi apabila hal itu terjadi, jangan sampai rakyat yang menjadi korban.

"Pemilihan langsung dari rakyat saja masih rawan terjadi praktik kecurangan masif, apalagi pemilihan tidak langsung," tegasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Bangkalan, Drs H.Moh.

Jamhuri dari fraksi PKB secara tegas menyatakan secara pribadi menolak RUU Pilkada tersebut.

Namun, sayangnya tidak berani menolak atas nama institusi, dengan alasan perlu dibicarakan dan disikusikan dengan jajaran pimpinan.

"Pengesana RUU ini masih tanggal 25 September, jadi kita masih punya waktu beramasasama untuk berjuang agar pemilu tetap bedasarkan kedaulatan rakyat," paparnya.

Selain itu, RKA. Bir Aly Cholilurrahman dari partai Nasdem menyampaikan, penolakan atas nama pribadi dan partai yang menjadi kendaraan politiknya di legislatif. RUU pilkada dinilai mencedrai falsafah demokrasi dan konstitusi. Pemilihan Tidak langsung akan melahirkan kapitalisme politik transaksional.

"Kami sangat mendukung gerakan rakyat dan akan memperjuangkan rakyat di atas konstitusi," tandasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Sebanyak 161 desa dari 273 desa yang ada di Kabupaten Bangkalan belum dipimpin kepala desa (kades) definitif. Di akhir tahun 2015, pemkab setempat menargetkan semua desa sudah dipimpin kades definitif. Bahkan pada Januari 2015 semua desa yang belum melaksanakan pilkades akan dipimpin oleh Pejabat sementara (Pjs) yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab setempat.

"Ada 161 desa yang dipimpin Pjs, mayoritas adalah kades lama.

Awal tahun ini semua akan diganti oleh Pjs PNS di lingkungan pemkab yang ditunjuk langsung Bapak Bupati," ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Bangkalan Roosly Haryono, Selasa (16/9).

Menurut mantan kepala pasar ini, pihaknya akan menggelar pilkades secara serentak namun bertahap. Diharapkan akhir 2015, semua desa sudah dipimpin kades definitif. Hal itu, sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2015.

"Tentunya apa yang kita jalankan nanti selalu berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku.

Sebab, jika tidak maka konsekuensinya adalah bakal terjadi permasalahan dikemudian hari," imbuhnya.

Dia menjelaskan, langkah tersebut ditempuh tak lepas dari program bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBN) senilai Rp 1 miliar setiap desa. Salah satu syaratnya, sebuah desa harus dipimpin kades definitif sebagai kuasa pengguna anggaran. Oleh karena itu, segala persiapan tersebut perlu dimatangkan, agar roda pemerintahan desa dapat berjalan sebagaimana mestinya. "Per desa dapat berapa belum tahu karena permedagrinya terkait petunjuk teknis belum turun. Bisa Rp 1 miliar bahkan lebih," paparnya.

Untuk itu, pihak bapemas telah memerintahkan kepada semua camat di Bangkalan untuk segera mensosialisasikan kepada semua aparatur desa. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah membentuk pilkades, segera mengusulkan penetapan kepada bupati. =DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 | TAHUN III

Aset Daerah Akan Segera Ditertibkan SKPD Jadi Target Sidak BANGKALAN - Aset daerah milik pemkab Bangkalan masih belum terstruktur rapi. Ada kecurigaan mengenai aset yang tidak tersusun rapi mulai tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai struktur terbawah di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, penertiban aset daerah tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui keberadaan aset yang sebenarnya.

doni heriyanto/koran madura

Kendaraan yang terlibat kecelakaan

DIAMANKAN. Motor korban saat dibawa ke kantor Lantas Polres Bangkalan.

Isuzu Elf dengan nomor polisi (nopol) M 7234 UA yang dikemudikan Kusyairi (54), warga Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Mobil Isuzu Elf nopol M 7025 UN yang dikendarai Fauzan (54), warga Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Pamekasan.

Mits Fuso Truck nopol DK 9496 UA yang dikemudikan Suyitno (38) warga Desa Pademawu Pamekasan.

Mio dengan nopol L 5091 NU yang dikendarai oleh Imam Syafi'i (15), warga Desa Tanah Merah Laok. (Korban Meninggal)

doni heriyanto/koran madura

DIPERIKSA. pengemudi Isuzu Elf saat diperiksa oleh petugas kepolisian.

KECELAKAAN BERUNTUN

Satu Pengendara Roda Dua Tewas BANGKALAN - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan empat kendaraan bermotor terjadi di Jalan Raya Desa Padurungan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Selasa (16/9) sekitar pukul 07.15 Wib. Dalam insiden tabrakan beruntun ini, seorang pengendara roda dua tewas di tempat kejadian perkara (TKP) lantaran mengalami luka yang cukup parah setelah terlindas mobil yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

Kronologis dari peristiwa tragis itu berawal dari kendaraan Isuzu Elf dengan nomor polisi nopol M 7234 UA yang dikemudikan Kusyairi (54), warga Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, melaju dari arah timur menuju arah Bangkalan. Beriringan dengan mobil Isuzu Elf nopol M 7025 UN yang dikendarai Fauzan (54), warga Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan

Pamekasan.

Pada saat tiba di TKP, kedua mobil ini dengan kecepatan tinggi mendahului kendaraan Mits Fuso Truck nopol DK 9496 UA yang dikemudikan Suyitno (38), warga Desa Pademawu Pamekasan. Di waktu bersamaan, dari arah berlawanan muncul kendaraan roda dua Mio dengan nopol L 5091 NU yang dikendarai oleh Imam Syafi'I (15), warga Desa Tanah Merah Laok.

Karena jarak yang begitu dekat, benturan keras tak dapat dihindarkan. Korban langsung terpelanting dan jatuh.

Tidak hanya jatuh saja, korban terlindas oleh kendaraan Isuzu Elf tersebut. Setelah membentur korban, kendaraan tersebut oleng ke arah kiri dan menghantam kendaraan Mits Fuso Truck yang sedang melaju ke arah yang sama. Akibatnya, nyawa korban tak dapat diselamatkan.

Apalagi korban banyak mengeluarkan darah lantaran luka yang

diderita.

Sementara itu, Kanit Laka Lantas Polres Bangkalan, Ipda Puji Purnomo SH menjelaskan berdasarkan hasil olah TKP sementara, peritiwa yang merenggut korban jiwa ini diduga karena kelalaian pengemudi Isuzu Elf yang tidak memperhatikan jarak aman saat hendak mendahuli kendaraan lain di depannya. Sehingga kendaraan yang melaju dari arah berlawanan sama sekali tidak memiliki ruang dan berakibat pada tabrakan tersebut.

"Semua yang terlibat dalam insiden ini telah kami amankan, terutama sopir Elf itu karena ini yang menyebabkan terjadinya kecelakaan beruntun. Kerugian kira-kira mencapai Rp 5 juta.

Kami akan proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi, sampai menyebabkan hilangnya nyawa korban," tandasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

“Mengingat pelaporan yang dilakukan SKPD harus dibuktikan keberadaannya. Untuk itu kita akan sidak satu persatu. Termasuk, ada mobil khusus Latansah (Pelayanan Penatausahaan dan Penertiban Aset Daerah) yang disediakan untuk memantau aset daerah langsung,” kata Kepala Badan Penegelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan, Ahmat Hafid, kemarin (16/9).

Dia menerangkan, Kepala bidang aset harus melakukan jadwal sidak di setiap SKPD, terkait dengan penatausahaan dan keberadaan aset-aset daerah tersebut. Sebab, dari awal sudah diwarning agar pengadaan aset daerah benar-benar ditatausahakan dengan tertib. Apalagi, aset daerah merupakan milik bersama yang harus dijaga.

“Harapannya dengan adanya mobil ini bisa dilakukan penertiban saat melakukan sidak, sehingga ada perbedaan khusus untuk memantau aset daerah,” ungkapnya.

Pemerintah daerah yang sampai detik ini belum mencapai opini yang belum baik, terkendala masalah data belum tertib.

Namun, untuk Bangakalan sudah mendapatkan opini WTP dari pemerintah. Hanya saja, perlu lebih perbaiakan bukan hanya secara administrasi, melainkan tertib pengolaan aset dalam bentuk fisik dan perawatannya.

Jika ada aset daerah yang hilang, SKPD wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Inspektorat. Kemudian, kehilangan itu diproses sesuai aturan dan dipertanggungjawabkan oleh lembaga terkait. “Karena aset-aset ini sudah ditatausahakan. Kehilangan apapun harus dilaporkan. Apa benar aset itu benar-benar ada dan terjaga dengan baik. Semua SKPD wajib mempertanggungjawabkan,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan secara bertahap, mulai verifikasi, validasi dan pemetaan aset daerah di masingmasing SKPD. Sebab, butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan semua aset yang ada sampai ke struktur kecamatan. Sebagaimana, penilaian BPK mengenai aset daerah harus dibarengi dengan keberadaannya yang terstruktur rapi. =MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

BERI KETERANGAN. Kepala BPKAD Bangkalan, Ahmat Hafid saat memberikan keterangan kepada wartawan.

KORAN Bangkalan MADURA

Komunitas

Bangkalan OO

KORAN MADURA

RABU 17 SEPTEMBER 2014 RABU 17 SEPTEMBER 2014||TAHUN No. 0443 |IIITAHUN III No. 0443

KEBERSAMAAN. Para anggota KOMPAS (Komunitas Pencinta Kopi Pak Saleh) asyik berdiskusi di warung kopi Pak Saleh beberapa waktu lalu.

PAMEKASAN - Istilah kopi merupakan minuman rakyat, rupanya benar.

Sebab rakyat dari berbagai kalangan, baik muda-tua, petani-pejabat, miskinkaya, dan lain sebagainya, sama-sama suka ngopi.

Jika sudah ingin ngopi, tentunya warung kopi yang sederhana itu menjadi rujukannya. Tempatnya jauh dari kesan mewah. Padahal yang menghampirinya tak sedikit yang membawa mobil.

Hal ini banyak dijumpai di Pamekasan. Setiap warung kopi yang ada, yang hanya terbuat dari bambu-kayu, dengan dingklik atau bangku yang keras itu, selalu ramai pengunjung. Salah satunya warung Kopi milik Pak Saleh, 55, yang terletak di Jalan Brawijaya, tepatnya di depan gedung eks STAIN Pamekasan. Bahkan para masyarakat yang hobi nongkrong di tempat ini sampai membuat komunitas. Namanya Komunitas Pencinta Kopi Pak Saleh. Sim-

Istirahat Sambil Silaturahmi pelnya disebut KOMPAS. Para anggota dari komunitas ini beragam. Dari kalangan pengangguran, mahasiswa, aktivis, wirswasta, pekerja swasta, kalangan wartawan, aparat TNIPolri, PNS, pensiunan, bahkan sampai pada kalangan pejabat, dan Anggota DPRD. Mereka biasa berkumpul malam hari, dalam rangka melepas penat setelah seharian bekerja. Selain itu jika hari libur, Sabtu-Minggu, mereka bisa berkumpul seharian di sana.

Warung Kopi Pak Saleh ini, dalam hari aktif hanya buka sore (pukul 16.00 WIB) hingga malam (pukul 23.00 WIB).

Jika Sabtu-Minggu, buka sejak pagi. Pak Saleh adalah pensiunan tukang kebun di STAIN Pamekasan. Pria asli Jalan Segara ini, adalah pria yang sabar. Selain menjadi tukang kebun dulu, pria ini juga mengayuh becak dan membuka warung kopi ini, dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarganya. Setelah pensiun, kini kerjaan dia sehari-hari tetap mengayuh becak dan istiqomah

dengan warung kopinya itu.

Komunitas ini, tak hanya untuk ngopi saja ke sana. Tapi menjadikannya juga sebagai silaturrahim sesama. Setelah jarang ketemu karena kesibukannya sehari-hari, lalu diencerkan kepenatan itu sambil ngopi.

Menurut Ketua Kompas Taufikurrahman, di sana mereka saling berbagi. Yang dari Anggota DPRD berbagi tentang informasi legislatif di Pamekasan, yang kalangan pejabat juga berbagi informasi tentang eksekutif di Pamekasan, yang mahasiswa berbagi kehidupan di kampus, yang wartawan berbagi tentang segala keluhan masyarakat, yang dari kalangan aparat berbagi tentang keamanan di Pamekasan, serta lain sebagainya.

Bahkan tak jarang, dari hasil diskusi di warung kopi itu, menjadi ide dan program di masing kalangan itu. Menjadi ide para wartawan untuk menulis berita, ide para anggota dewan untuk disuarakan di lagislatif, ide para pejabat untuk disikapi di ekse-

kutif, bahkan menjadi ide untuk materi demonstrasi para aktifis, serta ide-ide dan pengaruh-pengaruh lainnya. Pak Saleh-pun, sang pemilik warung, merasa senang dan mengikuti diskusi itu.

Menurutnya, dia yang hanya orang bodoh ini bisa mendapat banyak informasi, pengalaman, dan informasi baru.

"Meskipun saya sudah tua, tapi tetap semangat. Karena sehari-hari berkumpul dengan anakanak muda yang enerjik," kata Pak Saleh kemarin (4/9).

Ketua Kompas Taufik mengatakan, diskusi yang selalu muncul di warung kopi itu hanyalah diskusi bebas. Tema apapun silakan dishare. Tak ada tendensi dan kesimpulan apapun dari akhir diskusi itu.

Silakan peserta diskusi menyimpulkannya sendiri-sendiri, dengan alur pandang dan intelegensinya masing-masing. Yang utama menurutnya, nongkrong tak hanya nongkrong, ngopi tak hanya ngopi, tapi banyak informasi dan pengalaman yang di dapat.

Komunitas ini tak sengaja ter-

kompas for koran madura

bentuk. Hanya kebetulan saja, karena saking seringnya berkumpul di satu tempat yang sama. Komunitas ini baru stengah tahun terbentuk. Bahkan taufik sempat berpikir akan membuat perkumpulan diskusi, yang sedikit formal, yang bisa dilakukan rutin bulanan, atau tiga bulanan. Yaitu semacam seminar, yang membicarakan segala fenomena kehidupan dan perkembangan global dewasa ini. Dengan mendatangkan pakar-pakar dibidangnya. Sebab saat ini di Pamekasan sudah jarang ditemukan diskusi atau seminar semacam itu. Padahal Pamekasan di plot sebagai Kota Pendidikan untuk Madura. Menurutnya Kota Pendidikan itu selalu sibuk dengan diskusi antar berbagi ilmu. Tujuannya untuk mencari sebuah solusi bersama, dalam terus mewujudkan perubahan ke yang lebih baik.

"Untuk sementara kita berdiskusi kelas warung kopi saja dulu.

Sapa tahu dengan dimulai dari warung kopi yang sederhana ini, bisa mengangkat harkat, martabat, dan derajat Pamekasan tercinta ini," ucap pria yang berprofesi sebagai jurnalis ini sambil tersenyum. = SUKMA FIRDAUS/RAH

KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA

Lapsus

JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0443 | TAHUN III

RABU 17 SEPTEMBER 2014 | No. 0443 |RABU TAHUN III17 SEPTEMBER 2014

MADURA

CYNTHIA GELORA MARAMIS

KHAIRUN NAHDIYAH

Mencapai Sukses Tidak Semudah Membalikkan Tangan

Bahasa Arab Bahasa Peradaban “Bahasa Arab adalah bahasa peradaban sekaligus pemersatu dunia Islam,” ucap Khairun Nahdiyah, Mahasiswi Pasca Sarjana UIN Malik Ibrahim saat berbincangberbincang dengan Koran Madura.

Nama Tetala Alamat Tokoh Idola Musik Favorit

: Khairun Nahdiyah : Pamekasan, 03 Maret 1990 : Kadur Pamekasan : Nabi Muhammad : Maher Zain dan Agnes Monica

Riwayat Pendidikan: 1. MTs 1 Annuqayah Putri 2. MAK Annuqayah Putri 3. STAIN Pameksan 4. Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Prestasi: = Juara 1 Lomba Pidato Bahasa Arab Tingkat Jatim = Juara 2 Lomba Pidato Bahasa Arab Tingkat Jatim = The Best Speaker

K

ata perempuan kelahiran Gerbang Salam Pamekasan itu menyebutkan bahwa berdasarkan data dari Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama bahwa Bahasa Arab merupakan bahasa daerah sekitar 150 juta orang di Asia Barat dan Afrika Utara yang merupakan 22 negara yang menjadi anggota liga negara-negara Arab. Selain itu, kata dara berkacamata ini, Bahasa Arab juga merupakan bahasa hukum Islam yang mendominasi kehidupan semua muslim yang digunakan sebagai bahasa kebudayaan Islam dengan diajarkan pada ribuan sekolah di luar dunia Arab.

"Dari Senegal sampai Filipina, Bahasa Arab dipakai sebagai bahasa pengajaran dan kesusastraan, pemikiran di bidang sejarah, etika hukum dan fiqih serta kajian kitab," jelasnya Dewasa ini, lanjut perempuan yang lahir pada kalender 03 Maret 1990 itu, kemampuan berbahasa Arab dianggap kolot, tertutup dan tidak keren, sehingga kurang mendapat tempat istimewa, seolah hanya bahasa Inggris yang pantas jadi idola banyak orang. Maka tak salah jika bahasa inggris telah ‘menyehari’ di kota maupun di desa. Sekarang ini pun anak TK sudah di-

O

jejali kurikulum berbahasa Inggris yang nyaris bikin kita geleng-geleng kepala.

Belum lagi, kata alumnus PP Annuqayah itu, kehadiran bahasa baru di belahan Nusantara ini, seperti Bahasa Jepang dan Mandarin juga mengekor. “Saat ini, bahasa yang menjadi tren anak muda tersebut pun mulai mengekor popularitas pembelajaran bahasa Inggris. Dimana-mana kursus bahkan privat jepang dan mandarin didirikan dan disambut dengan antusiasme yang luar biasa. Bahasa Arab pun mulai ketinggalan zaman,” ungkapnya Iya, ada beragam motivasi kata Ira orang orang belajar bahasa asing. Dari mulai sekadar bisa bercas-cis-cus dihadapan rekan dan keluarga, hingga mengejar syarat capaian TOEFL untuk mendaftar di institusi pemerintah maupun swasta, pula ada motivasi untuk mengerja citra. Khusus bahasa Mandarin, bukan rahasia lagi kalau negara Cina telah berubah menjadi raksasa bisnis yang menggurita di dunia ini.

“Maka bagi kalangan usahawan yang mengincar keunggulan bisnisnya di masa depan, mau tak mau harus mengejar kemampuan untuk bisa berbahasa Mandarin,” lanjutnya.

Soal eksistensi bahasa Arab, kata maha-

siswa PBA Pasca Sarjana, perempuan akrab dipanggil Ira itu tidak risau, sebab walaupun memang belum ada penelitian akurat dan angka yang dihasilkan secara khusus untuk menunjukkan animo pembelajaran bahasa Arab di masyarakat kita, tetapi ada isyarat positif, yaitu dengan berkembangnya sekolah-sekolah Islam Terpadu di berbagai kota yang salah satunya menawarkan ketrampilan berbahasa arab.

Namun juga ada isyarat negatif yang menunjukkan penurunan minat di beberapa Mahad atau kursus bahasa Arab secara khusus. “Salah satu penyebabnya minimnya motivasi dalam diri sendiri untuk mempelajari bahasa Arab. Karena kebanyakan mereka yang bersekolah di Madrasah atau pesantren, identik dengan ‘anak nakal’ atau sekadar untuk memenuhi keinginan kedua orang tuanya.

Memang tidak semua, tapi model yang semacam itu tidak bisa dikatakan sedikit.

Walhasil, sebagian yang mempelajari bahasa Arab tidak termotivasi oleh apapun, kecuali hanya sekadar menjalankan kewajiban pembelajaran di pesantren,” tukasnya sembari mengakhiri perbincangan soal eksistensi bahasa Arab. =SYAMSUNI

eseorang yang saat ini dikatakan berhasil atau sukses, tidak serta merta mudah ketika memperoleh predikat tersebut.

Hal ini dikarenakan masih banyak tantangan dalam menjalani keinginan itu sendiri.

Maka dari itu, sebagai manusia tidaklah bangga dengan apa yang kita peroleh saat ini. Karena apa yang kita punya belum tentu bisa didapatkan kembali nanti. Seperti penyampaian Cynthia Gelora Maramis, dalam menjalani kesibukannya sebagai karyawan swasta.

"Meski banyak yang bilang sudah sukses, tapi menurut saya ya syukur alhamduliah, akan tetapi jangan terus bangga karena masih ada yang diinginkan lagi,"ucapnya.

Dirinya menjelaskan, kesuksesan merupakan impian setiap orang. Akan tetapi, menuju kesuksesan inilah perlu banyak pelajaran baik materi maupun teori yang harus kita jalani selama masih mampu. "Arti kata mampu ini jangan dari segi finansialnya saja, tapi bisa mampukah ketika berhadapan dengan ilmu," jelasnya.

Perempuan kelahiran 1991 ini, menuturkan, seharusnya pola pikir dalam menuju kesuksesan harus diprioritaskan dengan kebijakan secara optimis, tidak dengan pesimis.

Sehingga, diyakinkan diri kita dapat melakukan kesuksesan asal ada usaha dan niat.

"Kalau hanya ingin, siapa pun pasti bisa mengatakannya. Namun, keinginan itu harus diimbangi dengan usaha dan kinerja yang kuat," katanya. =RYAN HARIYANTO