e Paper Koran Madura 18 Juni 2014

Nasional hal 3

ANDRES INIESTA

1

0328-6770024 RABU 18 JUNI 2014 | No. 0383 | TAHUN III www.koranmadura.com

Spanyol Berjibaku S

ang juara dunia 2010 baru saja menelan kekalahan memalukan di laga perdana Piala Dunia 2014. Spanyol dibabat Belanda 1-5. Para punggawa Spanyol tidak mau berlama-lama larut dalam kecewa.

Misi bangkit diusung pada partai melawan Chile. Arsitek Spanyol, Vicente Del Bosque, menjanjikan perubahan dalam skuat yang akan diturunkannya pada laga dini hari WIB nanti.

“Tentu saja aka nada beberapa perubahan, tapi saya tidak akan terburu-buru membuat keputusan,” ujar Del Bosque saat ditanyakan wartawan. Dia melanjutkan, “Kami memiliki 23 pemain yang siap diturunkan, dan kami akan memilih solusi terbaik.”

Kapten Iker

DEL BO

Venue: Estadio Jornalista Mário Filho (Maracanã) Rio de Janeiro

S

QU

N TE CE

E

Kapasitas: 78.800 orang

Wasit: M. Geiger

SPANYOL 4-3-3 Jordi Alba Busquest Casillas

Casillas dipastikan akan tetap berada di bawah mistar gawang, meskipun penampilannya pada laga melawan Belanda dinilai buruk. Sementara di lini pertahanan, Ramos kemungkinan akan diduetkan dengan Javi Martinez.

Perubahan mungkin akan dilakukan di lini tengah. David Silva bisa jadi diturunkan sejak awal di laga ini, sementara Iniesta akan dimainkan sebagai penyerang sayap. Costa tetap akan dimainkan sebagai penyerang tengah.

Dengan keunggulan fisiknya, diharapkan dia mampu menghadapi kecepatan lini pertahanan Chile.

Sementara itu, pelatih Chile Jorge Sampaoli kemungkinan besar akan mempertahankan komposisi skuatnya yang memenangi laga melawan Australia, Jumat. Alexis Sanchez akan menjadi tum-

Iniesta Sanchez

Martinez Silva

Costa

Ramos

Valdivia

RG

puan permainan, terutama dalam melakukan serangan balik cepat. Di lini tengah, Vidal akan bahu-membahu bersama Aranguiz dan Diaz untuk melawan lini tengah Spanyol.

Apakah Spanyol akan bangkit atau malah makin terjerumus? Menarik untuk ditonton bagaimana kedua tim akan bertarung di stadion legendaries Brazil, Estadio Maracana, Rio de Janeiro.=DAR

E SAMPAOLI

4-3-3 CHILE Isla Aranguiz

Mena

Vidal

Bravo

Medel Alonso

Azpilicueta

JO

Bupati Biak 0 Terima Suap 10ribu Dollar Si ngapura

VI

RABU

KORAN MADURA

KORAN MADURA

18 JUNI 2014 | No. 0383 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Pedro

TVONE/ANTV

SIARAN LANGSUNG

Vargas

KAMIS 19 JUNI 2014 PUKUL 02.00 WIB

Diaz

Akil Muchtar Mantan Jara Ketua MK

ALEXIS SANCHEZ

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 18 JUNI 2014 | No. 0383 | TAHUN III

Kampanye Prabowo di Makassar Capres nomer urut satu Prabowo Subianto menyampaikan orasi saat kampanye akbar di stadion Matoangin, Makasar, Sulsel, Selasa (17/6). Dalam kampanye akbar yang juga dihadiri Ketum Golkar Aburizal Barie dan Presiden PKS Anis Matta tersebut Prabowo mendapatkan gelar kehormatan Daeng Parani yang artinya orang yang berani dan konsisten. ant/prasetyo utomo

KPK Klarifikasi Prabowo Menko Perekonomian: Pernyataan itu Berlebihan JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya angkat bicara mengenai pernyataan Prabowo Subianto soal kebocoran negara yang mencapai Rp 7.200 triliun. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menilai apa yang diucapkan Ketua KPK tersebut merupakan potensi penerimaan negara atau potential revenue.

“Saya terus terang agak kaget tentang itu. Saya coba cek kepada ketua (KPK) ternyata itu dari satu pertemuan di PDI Perjuangan. Ternyata yang dimaksud pak Ketua (KPK) adalah potential revenue,” kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/6).

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam debat capres kedua Prabowo mengungkapkan kebocoran keuangan negara yang besarnya mencapai Rp7.200 triliun pertahun berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara berdasarkan penghitungan pribadinya kebocoran anggaran negara mencapai Rp1.000 triliun per tahun.

Namun apa yang diungkapkan oleh Prabowo dibantah oleh KPK. Bahkan, Hat-

ta selaku Cawapres Prabowo dan mantan Menteri Koordinator Prekonomian juga menunjukkan sikap berbeda. Menurut Hatta, apa yang disampaikan Prabowo baru potensi kebocoran anggaran negara.

Bambang mengatakan negara dapat melipatgandakan penerimaan negara dari potensi yang terlihat. Sehingga hal itu bukan terkait kebocoran. “Kalau kebocoran itu dananya sudah ada lalu bocor,” imbuhnya.

Potential revenue, kata Bambang, bisa didapat dari pajak batu bara dengan menghitung data impor dan ekspor yang dikeluarkan pemerintah. Selain itu juga bisa dilihat dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). “Dugaan saya dari itu,” katanya.

Bambang menyanggah bila KPK tidak melakukan penyelamatan di bidang potensi penerimaan negara itu. Ia menyebut dalam 10 tahun terakhir pihaknya. menyelamatkan uang negara senilai Rp 260 triliun baik dari pencegahan maupun pidana.

Bambang mencontohkan pihaknya bersama lima departemen menyelamatkan potensi penerimaan dari sektor batubara di 33 provinsi. Temuan KPK dari 11 ribu perusahaan hanya sekitar 50-60 persen yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“KPK masuk disitu. Itu sektor revenue.

Kalau ada pendapat penegak hukum belum

masuk ke sektor revenue, itu agak salah,” ujar Bambang.

Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai perbedaan pendapat antara Prabowo dengan Hatta bukan hanya menyangkut ketidakkompakan dalam visi dan misi. Menurutnya perbedaan itu sudah terlihat saat debat capres-cawapres pertama, dimana Prabowo dan Hatta menyikapi soal pemilihan kepala daerah antara secara langsung atau melalui DPRD, dan pandangan keduanya tentang UUD 1945 hasil amandemen.

“Perbedaan-perbedaan ini memberi sinyal kuat bahwa visi-misi pasangan ini tidak disusun secara bersamaan. Secara umum visi-misi tersebut lebih banyak mengandalkan visi-misi yang telah disusun Partai Gerindra sebelumnya,” kata Ray di Jakarta Selasa (17/6).

Ray juga mengatakan, perbedaan yang mencolok adalah ide Prabowo tentang nasionalisasi perusahaan pertambangan asing yang beroperasi di Indonesia. Sebab, belakangan nasionalisasi itu direvisi menjadi renegosiasi kontrak setelah Prabowo berduet dengan Hatta.

“Isu nasionalisasi yang kemudian diralat jadi renegosiasi jelas menohok rezim SBY di mana Hatta Rajasa sebagai salah satu penanggungjawabnya,” ujarnya.

Ray justru menganggap visi dan misi Prabowo-Hatta dibuat sekadar untuk daya pikat dalam pemilu. Sebab, kata Ray, yang disodorkan adalah isu-isu populer di tengah masyarakat seperti nasionalisasi ekonomi kerakyatan demi mendongkrak dukungan pemilih ke Prabowo, meski sebenarnya belum tentu bisa diaplikasikan.

“Tapi besar kemungkinan, visi-misi ini hanya sebatas jargon. Sebab, baik secara teoritik maupun dari pilihan-pilihan koalisi, ada banyak hambatan untuk melaksanakannya,” tandasnya.

Berlebihan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Chairul Tanjung menilai pernyataan Prabowo sangat berlebihan. “Mungkin saya katakan agak terlalu berlebihan,” katanya kepada wartawan setelah mengantar keberangkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Selasa (17/6).

Menko Perekonomian mengingatkan bahwa APBN saja tidak mencapai angka tersebut sehingga kemungkinan yang dibicarakan adalah potensi kebocoran. Chairul Tanjung juga mengingatkan bahwa pengawasan anggaran negara sudah luar biasa sebagaimana dilakukan sejumlah instansi seperti KPK, Kejaksaan Agung, BPK, dan BPKB. Ia juga menyatakan bahwa Presiden Yudhoyono juga menyatakan angka kebocoran sebesar itu didapat dari mana. “Mungkin harus ditanyakan ke pak Hatta (Hatta Rajasa, calon wakil presiden Prabowo yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Perekonomian),” kata Chairul. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABURABU 18 JUNI 2014 | No. 0383 | TAHUN III 18 JUNI 2014

No. 0383 | TAHUN III

33

PENYIARAN

KPI: Metrotv dan tvOne Harus Disanksi BATAM-Komisi Penyiaran Indonesia berharap dua televisi swasta nasional diberi sanksi tegas karena dianggap tidak netral dalam menyiarkan kampanye Pemilihan Presiden 2014, kata Komisioner KPI Bidang Kelembagaan, Fajar Arifianto Isnugroho.

“Kami ingin ada upaya ‘punishment’, agar ada ‘shock therapy’,” kata Fajar Arifianto Isnugroho di Batam, Selasa. KPI sudah memanggil dua televisi yang dianggap melanggar aturan kenetralan, yaitu TV One dan Metro TV dan hasilnya KPI kembali memberikan waktu sepekan, atau hingga Jumat (20/6) kepada dua televisi itu untuk memperbaiki konten siaran.

“Selanjutnya, lihat dulu sepekan ini. Jika tidak ada perubahan, maka kami sepakat di pleno untuk merekomendasikan evaluasi izin penyelenggaraan penyiaran. Nantinya diserahkan ke kementerian,” kata dia.

Secara kelembagaan, KPI sudah memberikan sanksi kepada dua televisi itu. Namun, menurut dia belum cukup. Kementerian Komunikasi dan Informatika harus memberikan hukuman yang lebih tegas.

Kepada KPI, manajemen TV One dan Metro TV mengaku tidak bisa proporsional dalam tayangan yang disiarkan, mengingat keberpihakan pemilik modal pada salah satu pasangan calon presiden tertentu.

Menurut dia, keberpihakan dua televisi itu sudah membuat keresahan publik, sehingga KPI harus turun tangan. “Massa akar rumput yang terbakar,” kata dia.

Berdasarkan rekapitulasi pemberitaan capres dan cawapres yang dikeluarkan KPI periode 19--25 Mei 2014, frekuensi pemberitaan JokowiJK di Metro TV sebanyak 184 berita dan Prabowo-Hatta sebanyak 110 berita. Durasi pemberitaan Jokowi-JK terhitung 37.577 detik sedangkan dan Prabowo-Hatta 14.561 detik.

Adapun total frekuensi pemberitaan Jokowi-JK di TV One sebanyak 77 berita sedangkan Prabowo-Hatta 153 berita. Durasi pemberitaan Prabowo-Hatta di TV One juga lebih banyak dibandingkan dengan JokowiJK yakni 36.561 detik berbanding 18.731 detik. Sedangkan lembaga penyiaran lain di luar dua stasiun televisi swasta tersebut masih terbilang baik, katanya.=ANT/JANNATUN

ant/reno esnir

BUPATI BIAK DITANGKAP TANGAN. Ketua KPK Abraham Samad (kanan) bersama penyidik KPK menunjukkan barang bukti berupa uang dolar Singapura yang disita dalam operasi tangkap tangan kasus dugaan suap Bupati Biak Numfor, Yesaya Sumbok terkait dana pembangunan daerah tertinggal di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (17/6). KPK menyita 100 ribu dolar Singapura dan satu buah mobil mazda merah serta menetapkan Yesaya dan pengusaha yang menyuap sebagai tersangka.

KPK Tangkap Tangan Bupati Biak Terima Suap Proyek Tangkis Laut 100 Ribu Dolar Singapura JAKARTA- Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk diduga menerima suap hingga hampir Rp1 miliar berupa uang 100 ribu dolar Singapura (sekitar Rp953 juta) terkait dengan pengurusan proyek tanggul laut.

“Uang yang diterima YS (Yesaya Sombuk) dari TR (Teddy Renyut) selaku penyuap adalah sebesar 100 ribu dolar Singapura dan terdiri dari 6 lembar pecahan 10 ribu dolar Singapura dan 40 lembar 1.000 dolar Singapura,” kata ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Selasa.

Yesaya dan Teddy yang ditangkap di hotel Acacia Jakarta pada Senin (16/6) malam juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. “Uang ini diberikan dalam 2 tahap, pertama diserahkan oleh TR kepada YS sebesar 63.000 dolar Singapura pada 13 Juni 2014 dan 37.000 dolar Singapura diberikan pada saat penangkapan semalam,” ungkap Abraham.

Sedangkan kejadian penangkapan tersebut menurut Wakil Ketua KPK Bam-

bang Widjojanto yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut berdasarkan informasi dari masyarkaat.

“KPK mendapat info dari masyarakat akan terjadi serah terima, itu terjadi pada 16 Juni 2014, tempatnya di hotel Acacia, sekitar pukul 21.00 WIB. Pertama ada pertemuan antara seseorang bernama Y (Yunus Saflembolo yaitu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Biak) bertemu dengan TR di restoran, setelah itu mereka menuju ke kamar di lantai 7,” ungkap Bambang.

Dalam kamar itu terjadi pertemuan antara Yesaya dan Teddy.

“Setelah pertemuan itu YS dan Y keluar dan setelah itu penyelidik dan penyidik mengamankan keduanya dan dibawa ke kamar. Di kamar ditemukan 2 amplop yang masing-masing terdiri dari 63 ribu dolar Singapura dan 37 ribu dolar singapura,” tambah Bambang.

Setelah penangkapan maka kemudian ketiganya dibawa bersama 3 orang lainnya yaitu 2 orang sopir dan 1 orang ajudan.

KPK menyangkakan kepada Yesaya Sombuk dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 jo pasal 5 ayat 1 a atau b atau pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20

tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah karena jabatannya dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup dan denda Rp1 miliar.

Sedangkan kepada Teddy disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai orang yang memberi kepada penyelenggara negara yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara paling lama adalah lima tahun dengan denda maksimal Rp250 juta.

“Proyek yang dijadikan dasar untuk suap menyuap adalah pembuatan talud atau tanggul laut, itu sebabnya suap ini berkaitan dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Ini proyek dari Kementerian PDT menengai penanggulangan bencana khususnya pembuatan tangul laut,” tambah Bambang.

Yesaya diketahui adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Supiori dan baru dilantik menjadi Bupati Biak Numfor pada Maret 2014. =ANT/DESCA

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 18 JUNI 2014 | No. 0383 | TAHUN III

PILPRES 2014

Debat Ketiga Minggu 22 Juni JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum menggelar debat ketiga pada Minggu (22/6) yang digelar hanya untuk Prabowo Subianto dan Joko Widodo dengan mengusung tema “Politik Internal dan Ketahanan Nasional”.

ant/rahmad

DISTRIBUSI KOTAK SUARA PILPRES. Petugas menyiapkan kotak suara untuk didistribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 27 kecamatan, 852 gampong/desa di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Selasa (17/6). Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu Presiden/wakil presiden pada 9 Juni mendatang sebanyak 393.166 pemilih.

Prabowo Tidak Mau Cipika-cipiki Jokowi Hamdi: Sikap Bersahabat Bukan Watak Asli JAKARTA-Debat capres sesi kedua pada Minggu (15/6) lalu sedikit ternoda dengan insiden penolakan capres Prabowo Subianto atas ajakan cipikacipiki capres Joko Widodo dalam ruang tunggu debat.

Video penolakan ini diunggah ke situs youtube dan beredar luas ke publik.

Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk menilai karakter tulen Prabowo tergambar jelas dari insiden penolakan cium pipi menjelang acara debat itu. Artinya, sikap bersahabat yang ditunjukkan Prabowo ketika sepanggung dengan Widodo bukanlah watak asli dari calon presiden nomor urut satu tersebut.

Namun Politisi Golkar yang juga Juru Bicara Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya membantah. “Saya juga kadang-kadang sama dia juga begitu, bukan hal yang istimewa itu,” kata Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/6).

Tantowi mengatakan Prabowo sudah sering menunjukkan sikap hormat kepada orang lain. “Yang penting itukan dia sudah beberapa kali tunjukan cipika-

cipiki seperti orang lain,” kata..

Menurutnya, kejadian itu bukanlah hal yang substantif, kecuali bila Prabowo menolak bersalaman dengan Jokowi.

Mengenai judul video di Youtube yang berisikan serangan kepada Prabowo, Tantowi menyerahkan semuanya kepada publik. “Ya Anda lihat saja yang menyerang itu siapa, dari kubu mana suka nyerang itu kan gitu,” katanya.

Sebelumnya, dalam cuplikan tayangan Metrotv yang diunggah di situs youtube, saat itu terlihat Jusuf Kalla masuk terlebih dahulu ke ruangan tersebut disusul Jokowi. Baik JK dan Jokowi kemudian saling bersalaman dengan komisioner KPU. Tak lama pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa tiba.

Saat itu Prabowo kemudian bersalaman dengan Jokowi. Jokowi membungkukkan badan, memegang pundak Prabowo dan menyodorkan wajahnya seperti hendak cium pipi. Namun aksi serupa tidak diperagakan Prabowo. Jokowi pun kemudian menarik kembali kepalanya yang kadung disosor ke arah Prabowo.

Akan tetapi, ketika berada satu panggung, Prabowo yang disaksikan jutaan rakyat tanpa ragu-ragu menunjukkan citra bersahabat dan hangat ke Jokowi.

Prabowo mau menerima cium pipi kiri-

cium pipi kanan yang ditawarkan oleh rivalnya tersebut.

Hamdi menilai sikap bersahabat Prabowo bukanlah watak asli. “Di situ ia hangat sekali padahal itu tidak genuine. Watak asli Prabowo bukan yang itu.

Ya watak aslinya yang menolak cipikacipiki,” kata Hamdi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/6).

Dia kembali menegaskan untuk melihat karakter orang yang sesungguhnya harus dicermati dari perilaku ketika tidak dalam sorotan publik. Bila ada perbedaan tingkah laku di ruang privat dengan di ruang publik berarti orang tersebut sedang melakukan pencitraan. “Kalau tidak pencitraan yang bisa kita bilang munafik,” tandasnya.

Juru Bicara Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, mengatakan sikap dan penampilan Prabowo ketika disaksikan jutaan rakyat berbeda dengan aslinya. Di panggung,dia kelihatan tegas sesuai bisikan konsultan politiknya. Ini terjadi saat deklarasi damai dan pertunjukkan awal debat kedua. “Prabowo seolah proaktif mendekat ke Joko Widodo. Tetapi karakter aslinya berbeda sekali,” ujar Hasto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/6). =GAM/ABD

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Gedung KPU Pusat Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan perwakilan tim sukses masing-masing pasangan calon guna membahas mengenai moderator yang akan mengatur jalannya debat.

“Ada yang menyampaikan ke kami (ingin) moderatornya perempuan, selain itu juga kalau bisa moderatornya jangan dari universitas yang sama dengan moderator sebelumnya,” kata Hadar.

KPU selalu menggelar pertemuan dengan perwakilan tim Ada yang sukses masingmenyampaikan masing pasanke kami (ingin) gan calon setiap moderatornya satu hari setelah perempuan pelaksanaan debat berlangsung. Dalam Hadar Nafis pertemuan itu Komisioner KPU dibicarakan mengenai evaluasi debat sebelumnya dan membicarakan format debat berikutnya.

“Biasanya kami menawarkan lima nama, nanti masing-masing mengeluarkan pendapatnya ingin memilih siapa. Jadi moderator debat itu dipilih atas kesepakatan kedua belah pihak,” katanya.

Untuk pelaksanaan debat ketiga nanti, KPU telah mempersiapkan sejumlah nama akademisi yang menggeluti bidang politik dan ketahanan nasional, untuk kemudian dipilah menjadi lima kandidat yang akan dipilih masing-masing tim sukses pasangan calon.

Sejumlah nama akademisi itu adalah Hikmahanto Juwana (Universitas Indonesia), Sartika Soesilowati (Universitas Airlangga), Yanyan M. Yani (Universitas Padjajaran), Poppy S. Winanti (Universitas Gajah Mada), Teuku Fahrizal Syah (President University), Adriana Elisabeth (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Dewi Fortuna Anwar (LIPI) dan Evi Fitriani (UI).

Pelaksanaan debat capres dan cawapres peserta Pemilu 2014 digelar sebanyak lima kali. Debat pertama diperuntukkan bagi kedua pasangan capres-cawapres dengan mengambil tema “Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih dan Kepastian Hukum”. Sedangkan debat kedua diikuti kedua capres dengan mengusung tema “Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. =ANT/FRANSISKA

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

18 JUNI 2014 RABURABU 18 JUNI 2014 | No. 0383 | TAHUN III No. 0383 | TAHUN III

55

ant/andreas Fitri Atmoko

TOLAK PABRIK SEMEN REMBANG. Sejumlah perempuan berada di tenda saat aksi menolak pendirian pabrik semen oleh PT. Semen Indonesia di Tegal Dowo, Gunem, Rembang, Jateng, Selasa (17/6).

Mereka menuntut penghentian aktivitas pabrik semen karena penambangan dan pendirian pabrik semen tersebut dinilai akan merusak lingkungan.

Indonesia Masih Cukup Menarik JAKARTA-Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Firmanzah menepis sinyalemen beberapa pengamat yang menyebutkan akan terjadinya arus penarikan investasi jika pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memenangkan Pilpres 2014. Pasalnya, Indonesia masih menjadi surga di mata investor global. Hal ini terlihat dari besarnya arus investasi yang berlangsung sejak awal 2012 hingga sekarang yang angkanya sudah mencapai Rp.106,6 triliun atau naik 14,6% dari periode yang sama tahun lalu.

Menurutnya, kepercayaan investor terhadap perkembangan perekonomian Indonesia masih tinggi. Apalagi, dia menyakini, siapapun Presiden yang terpilih nantinya pada 9 Juli 2014 akan menjaga dan meningkatkan kinerja ini, melanjutkan reformasi struktural yang tengah berjalan, dan mendorong ekonomi sesuai

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Dengan demikian, investor tidak perlu khawatir akan kesinambungan pembangunan ekonomi yang sedang berjalan di Indonesia,� tegas Firmanzah di Jakarta, Selasa (17/6).

Sebelumnya, hasil survei Deutsche Bank yang dilaporkan

pada 9 Juni 2014 menunjukkan, jika dalam pilpres nanti pasangan Prabowo-Hatta memenangi pemilu, maka 56 persen dari investor yang disurvei mengaku akan menjual aset Indonesia. Sementara itu, ada 13 persen yang akan membeli aset di Indonesia.

Sedangkan jika pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menang, maka sebanyak 74 persen investor yang disurvei akan membeli aset Indonesia. Sedangkan 6 persen yang lain akan menjual asetnya.

Dalam laporannya, Deutsche Bank juga mengatakan, kepemimpinan pemerintahan Indonesia berikutnya akan menentukan keputusan investasi di Indonesia.

Hal itu disetujui oleh 87 persen dari 70 investor yang disurvei pada Mei 2014 sampai Juni 2014 lalu.

Dengan kondisi itu, maka arus dana masuk (inflow) ke Indonesia

yang rata-rata 11,4 miliar dollar AS dalam lima tahun terakhir berpotensi untuk keluar jika hasil pemilihan presiden mengecewakan.

Namun Firmanzah, kembali menepis analisa tersebut. Akan tetapi, dia mengingatkan pentingnya stabilitas penyelenggaraan Pilpres 2014 sebagai prasyarat terjaganya stabilitas perekonomian nasional. Selain itu, siapapun yang terpilih menjadi Presiden kelak, harus terus mempertahankan kebijakan ekonomi yang disiplin dan prudent, termasuk mempertahankan kinerja ekonomi di tahun Pemilu 2014.

Firmanzah menyarankan, agar Presiden hasil Pilpres 2014 terus memperkuat daya beli masyarakat, baik dari sisi pasok maupun permintaan termasuk di dalamnya menghindari PHK di saat terjadi tekanan krisis.

Selain itu, Presiden mendatang juga harus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong investasi sebagai salah satu motor pertumbuhan, penguatan UMKM, industrialisasi, pengendalian neraca transaksi berjalan, mendorong kinerja neraca perdagangan, dan sebagainya yang merupakan bauran kebijakan yang terus dilakukan Pemerintah saat ini. “Dengan bauran kebijakan ini, perekonomian nasional diharapkan terus menguat, stabilitas terjaga, pertumbuhan berkualitas dapat diperluas, percepatan dan perluasan pembangunan terus ditingkatkan. Ini bagian besar dari reformasi struktural dan desain kebijakan ekonomi yang disusun berdasarkan mandat konstitusi,� pungkasnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 18 JUNI 2014 | No. 0383 | TAHUN III

EKONOMI KREATIF

Slank: Industri Kreatif Harus Jadi Prioritas

PENGEMBANGAN BANDARA Menhan Purnomo Yusgiantoro (ketiga kanan) bersama Menhub E. E. Mangindaan (ketiga kiri), Kasad Jenderal TNI Budiman (kedua kiri), dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kanan) mendengarkan penjelasan tentang maket pengembangan Bandara Ahmad Yani dari Presiden Direktur PT Angkasa Pura I Tommy Soetomo (kiri), seusai penandatanganan kerja sama pemanfaatan (KSP) antara PT Angkasa Pura I dengan Kodam IV/Diponegoro dan “ground breaking” pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani, di Semarang, Selasa (17/6). Pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani merupakan kelanjutan dari rangkaian pengembangan sejumlah bandara yang telah dilakukan sebelumnya dengan tujuan untuk meningkatkan layanan pada penumpang.

JAKARTA-Pengembangan ekonomi kreatif selama ini selalu luput dari perhatian pemerintah. Padahal, sektor ini menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar. Karena itu, grup band Slank berharap industri kreatif mendapat perlakuan sama dengan industri lainnya. Sudah seharusnya industri ini menjadi prioritas pemerintah di masa mendatang.

Salah seorang pentolan grup Slank, Abdee Negara menuturkan masalah utama pengembangan industri kreatif adalah penegakan hukum. Padahal potensi industri kreatif mencapai Rp 100 triliun dan bisa berperan besar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Total PDB dari industri ini mencapai 7 persen. “Saat ini banyak karya yang tidak punya nilai tambah pada pelaku industri kreatif,” ujar Abdee di Jakarta, Selasa (17/6).

Seperti diketahui, dalam acara Debat Capres, Joko Widodo, mendukung adanya pengembangan sektor ekonomi kreatif. Sebab, hal ini sering kali dianggap sebelah mata oleh banyak pihak.

“Produk-produk ekonomi kreatif belum diberikan dukungan penuh.

Kalau diberikan dukungan penuh akan bisa dikembangkan. Kalau negara hadir berikan dukungan, ekonomi kreatif akan bisa bersaing,” kata Joko Widodo dalam debat capres “Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.

Tak disangka, ternyata kubu lawan, Prabowo Subianto, justru mendukung ide Joko Widodo.

Khusus industri kreatif perfilman, sineas Alex Komang mengaku sudah menyiapkan cetak biru atau blueprint perfilman untuk presiden terpilih. Salah satunya, negara harus membuka akses pada masyarakat untuk menikmati karya film dengan membuka bioskop tiap kota.

“Soal bioskop, kita harus punya tempat untuk mempresentasikan karya,” katanya.

Pelaku Industri Kreatif Seni Rupa, Ade Darmawan, menambahkan, kunci industri kreatif adalah pendidikan dan penyebaran infrastruktur pendukung.

“Dua hal itu yang penting. Budaya kita yang beragam. Penyebaran saat ini masih Jawa sentris,” ucapnya.

Industri kreatif perlu dorongan dan membutuhkan dukungan nyata negara.

Langkah termudah, sosialisasi dan revitalisasi taman budaya tiap pelosok, aktivasi taman budaya dan tata kelola yang baik. “Aktivasi ruang budaya perlu dorongan pemerintah,” tegasnya. =GAM

ant/r. rekotomo

Mentan Mengakui Subsidi Pupuk Bocor JAKARTA-Menteri Pertanian (Mentan) Suswono mengakui terjadinya kebocoran subsidi pupuk selama ini. Namun demikian, mereka tidak memiliki data detail perihal jumlah maupun besaran subsidi pupuk yang mengalami kebocoran. “Terus terang kami tidak punya data pasti. Tapi memang kebocoran itu ada, bukan rahasia lah,” ujar Suswono di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (17/6).

Dia juga menyayangkan temuan sejumlah kasus penyimpangan distribusi subsidi pupuk tidak diproses secara hukum sampai tuntas. “Kasus-kasus penemuan penyimpangan pupuk ini tidak diproses sampai pengadilan,” tambahnya.

Berangkat dari kasus tersebut, Suswono mengaku akan memberikan tugas tambahan bagi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) untuk pendampingan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. Pemerintah sudah mengalokasikan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sekitar Rp 92 juta hingga Rp 750 juta per Provinsi. “Jadi variatif karena kan ada daerah yang luas dan kecil,” ucapnya.

Sementara untuk tingkat Kabupaten dan Kota, pemerintah akan mengucurkan anggaran sebesar Rp. 130-650 juta per Kabupaten Kota. “Ini salah satu upaya kita menguatkan fungsi KPPP,” tandasnya.

Terlepas dari itu, pemerintah dan DPR sepakat tidak menambah kuota subsidi pupuk dalam postur anggaran tahun ini.

Suswono menambahkan, kendati Pemerintah sudah memutuskan tidak adanya penambahan anggaran subsidi pupuk dalam APBN-P, namun dirinya klaim tetap memenuhi kebutuhan para petani. “Tetap kebutuhan petani akan dipenuhi. Artinya, kalau ternyata memang melebihi dari volume 7,78 itu tetap akan dipenuhi. Nanti skemanya kurang bayar,” jelasnya.

Sementara itu, kinerja PT Pupuk Indonesia dipastikan tak akan terganggu jika pemerintah menghapus subsidi pupuk.

Pasalnya, induk BUMN pupuk itu sudah menangguk keuntungan besar dalam bisnis pupuk nonsubsidi.

Sementara itu, Direktur Keuangan Pupuk Indonesia Achmad Fadhiel mengatakan pihaknya tidak bermasalah jika pemerintah ingin menghilangkan subsidi pupuk.

“Kami kan hanya pelaksana saja, kalau mau cabut ikut saja,” ujarnya saat konferensi pers, Jakarta, Selasa (17/6).

Dia hanya mengingatkan pemerintah untuk memertimbangkan ketergantungan petani akan pupuk subsidi. “Jangan sampai terabaikan,” jelas dia.

Berdasarkan kalkulasi, keuntungan perusahaan memproduksi pupuk non subsidi sebesar USD 100 juta. “Kalau dikalikan rata-rata pupuk subsidi salurkan khusus urea hanya 5juta ton atau sekitar Rp 5 triliun atau hanya 30 persen, sedangkan pupuk non subsidi 70 persen,” ungkapnya.

Di luar itu, Achmad belum bisa memastikan kapan perusahaannya bakal melantai

di Bursa Efek Indonesia (BEI). “IPO belum ada persetujuan. Apakah pemegang saham berkenan atau tidak, kami melihat ke depan.”

Investasi Rp 50 T Lebih lanjut dia menjelaskan PT Pupuk Indonesia menyiapkan dana investasi Rp 50 triliun guna pengembangan usaha dan modal kerja. Penggunaan dana investasi ini akan menjamin lini usahanya di sektor perpupukan, petrokimia, agrokimia dan agroindustri dalam lima tahun ke depan.

Dana ini nantinya juga akan digunakan untuk merampungkan pembangunan beberapa pabrik milik perseroan.

“Nanti akan digunakan untuk merampungkan empat pabrik di Pupuk Kaltim-5, Pusri IIB, Amonia Urea II dan Petrokimia Gresik,” ujarnya.

Menurutnya, pabrik di Pupuk Kaltim akan memiliki kapasitas 1,15 juta ton, pabrik Pusri II B dengan kapasitas 907.500 ton, pabrik Amonia Urea dengan kapasitas 570.000 ton. “Mudah-mudah keseluruhan pabrik bisa berproduksi di akhir tahun ini.

Soalnya sekarang sudah mendekati tahap akhir,” jelas dia.

Adapun nilai investasi dari masingmasing pabrik antara lain Pabrik Kaltim-5 sekitar USD 500-650 juta, pabrik Pusri IIB USD 690 juta, Amonia Urea II sekitar USD 500 - 650 juta sedangkan sisanya untuk Petrokimia Gresik dan join venture beberapa perusahaan. “Ada tender di awal tahun mudah-mudah segera selesai di akhir tahun ini,” ungkapnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

endekati pelaksanaan pilpres 9 Juli mendatang, sejumlah lembaga survei masih menempatkan Jokowi-JK di atas angin.

Meskipun begitu, apabila Jokowi-JK dan tim suksesnya terlena dengan keunggulannya yang dirilis beberapa lembaga survei bisa menjadi bumerang di belakang hari. Sebab dalam rilis lembaga survei belakangan ini, pasangan Prabowo-Hatta sudah semakin mendekati kemenangan Jokowi-JK. Poltracking merilis dukungan terhadap Prabowo-Hata dan Jokowi-JK sudah nyaris seimbang. Tingkat elektabilitas Jokowi-JK tercatat 48,5 persen, sedangkan Prabowo-Hatta mencapati 41,1 persen, berarti selisih 7,4 persen saja.

Apalagi netralitas lembaga survei yang selama ini mengunggulkan Jokowi-JK masih bias, sebab tingkat kebenarannya belum bisa dipastikan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di pilpres mendatang. Juga sejarah kepemimpinan di Indonesia, mulai orde lama, orde baru, dan era reformasi, masih identik dengan militer, pemerintahannya pun cenderung meliterisme. Soeharto dan SBY dan pemerintahan di era orde lama dan orde baru cukup menjadi buktinya.

Kalaupun negara ini juga pernah dipimpin oleh tokoh dari kalangan sipil, bukan militer, biasanya tidak kuat dan mudah digoyang, seperti Soekarno, BJ. Habibie, KH. Abdurrahman Wahid, dan Megawati. Realitas sejarah ini pun mulai mengemuka dalam pilpres 9 Juli mendatang, ketika Jokowi-JK yang notabene sipil berebut dukungan warga dengan capres berlatar belakang militer, Prabowo. Pilpres mendatang menjadi perebutan antara kalangan sipil dan militer. Manakah yang lebih mendapat dukungan rakyat Indonesia?

Membenturkan antara kekuatan militer dengan sipil memang tidak seharusnya terjadi, karena sipil itu rakyat, dan militer juga rakyat. Akan tetapi, kenyataan itu yang terjadi di negeri ini. Ketika pilpres 2014 hanya diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres, maka rakyat pun menganggap pilpres 9 Juli mendatang sejatinya perebutan antara kekuatan sipil dan militer, untuk menjadi penentu Indonesia lima tahun yang akan datang. Mayoritas rakyat menghendaki militer berkuasa kembali di negeri ini ataukah sipil yang lebih mendapat kepercayaan?(*)

Opini

RABU 18 JUNI 2014 | No. 0383 | TAHUN III

77

Desakralisasi Profesor

Salam Songkem

Lena Survei

KORAN MADURA

RABU 18 JUNI 2014 No. 0383 | TAHUN III

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru saja menerima status guru besar (Profesor) bidang ilmu ketahanan nasional dari Universitas Pertahanan (Unhan) pada tanggal 12 Juni 2014.

SBY layak menerima status tersebut karena berbagai prestasi dan kontribusinya di bidang pendidikan serta pertahanan.

Unhan memastikan SBY telah memenuhi syarat sebagai guru besar sesuai Permendikbud Nomor 40 tahun 2012 tentang pengangkatan profesor/Guru Besar tidak tetap perguruan tinggi.

P

ro dan kontra bermunculan terkait pemberian status profesor pada SBY. Sudut pandang akademik, etika, dan politik mewarnai dinamika pro dan kontra tersebut. Tidak ada salahnya menerima status jika layak dan wajar. Status adalah bentuk apresiasi akademik.

Tetapi mengumbar, mengobral, dan bau kontroversial yang mewarnainya justru bisa membuat kontra produktif. Pemberian status profesor kepada SBY ini penting menjadi bahan refleksi bagi insan akademik dan Kemdikbud untuk menjaga konsistensi penegakan regulasi akademik serta independensi institusi pendidikan. Hal ini penting agar tidak terjadi desakralisasi status profesor.

Gelaran Gelar SBY sudah memiliki status Doktor formal di bidang Ekonomi

Pertanian dari IPB. Tangan terbuka SBY setiap menerima status Doktor Honoris Causa (HC) hingga beberapa kali sempat memperburuk prasangka. Hingga kini SBY tercatat menerima status Doktor Honoris Causa (HC) 8 kali selama 9 tahun menjabat Presiden RI. Terakhir SBY menerima status Doktor HC dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) pada 20 September 2013.

Tujuh status Doktor HC sebelumnya antara lain bidang hukum dari Universitas Webster Inggris pada tahun 2005, bidang politik dari Universitas Thammasat Thailand tahun 2005, bidang pembangunan pertanian berkelanjutan dari Universitas Andalas Padang tahun 2006, bidang Pemerintahan dan Media dari Universitas Keio Jepang tahun 2006, bidang ekonomi dari Universitas Tsinghua China tahun 2012, bidang perdamaian dari Universiti Utara Malaysia tahun 2012, serta bidang kepemimpinan dan pelayanan publik dari Nanyang Technological University, Singapura tahun 2013.

Pertimbangan pemberian status selama ini sesungguhnya menjadi konsekuensi logis atas posisi SBY sebagai presiden. Mayoritas rakyat pun menilai keberhasilan itu biasa-biasa saja dan terkadang kontroversial. Status itu sifatnya personal, sehingga tentu kurang etis jika diperoleh atas posisinya. Hal ini akan memperuncing kecemburuan sosial. Para menteri, dirjen, hingga aparat terendah juga ikut berkeringat.

Kini SBY menerima status profesor bidang pertahanan yang baru pertama kali di Indonesia.

SBY ditetapkan sebagai guru besar dari jalur dosen tidak tetap.

Sejumlah tokoh pernah meraih status guru besar dari status dosen tidak tetap dan tidak ada yang mempersoalkannya. Mereka adalah mantan kepala Badan Intelejen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono oleh Sekolah Tinggi Intelejen Negara (STIN) dan mantan Jamwas Kejagung Marwan Effendi dari Universtias Sam Ratulangi (Unsrat).

Kemdikbud menyampaikan bahwa SBY ditetapkan sebagai guru besar karena berhasil mengkonversi tacit knowledge (ilmu yang tidak kelihatan)yang dimiliki menjadi explicit knowledge. Capaian SBY yang dinilai untuk pertimbangan pemberian status professor itu adalah kinerjanya sebagai presiden dimasa demokrasi hingga strategi pertahanan negara. Khusus untuk urusan strategi pertahanan, SBY dinilai berhadil menjalan kebijakan mulai dari sisi anggaran hingga menjadikan Indonesia sebagai peace keeping atau penjaga perdamaian dunia.

Klarifikasi Publik SBY mendapatkan status Doktor sesaat sebelum Pemilu 2009. Kini SBY menerima status Profesor sesaat sebelum masa jabatannya usai. Wajar jika publik ada yang mencurigainya dengan penciuman berbau politis. Jangan sampai pihak pemberi atau penerima benar-benar memanfaatkan jabatan politik ini. Kedua pihak penting melakukan klarifikasi yang jernih kepada publik untuk meyakinkan dan meluruskan terkait kontroversi ini.

Pihak Unhan telah menyampaikan bahwa SBY merupakan dosen dalam bidang kepemimpinan strategis. SBY diklaim telah memenuhi kuota jam mengajar, menulis ribuan artikel, mengikuti berbagai konvensi, serta turut menyusun perubahan pendidikan dan kurikulum di Unhan.

SBY penting menjelaskan kepada publik bagaimana memenuhi kuota mengajar di Unhan.

Hal ini penting jangan sampai pemenuhan tersebut mengkorupsi waktu sebagai presiden. Atau jangan sampai terjadi klaim ganda, mengajar tetapi mengakali dengan agenda kepresidenan.

Pihak penilai sebaiknya secara jujur dan cermat membedakan karya akademik benar hasil pribadi atau menjadi konsekuensi karena menjabat presiden. Selain itu konvensi yang diikuti menempatkan SBY sebagai dosen Unhan atau presiden.

Konsistensi regulasi linearitas bidang keilmuan juga penting ditegakkan. SBY berstatus doktor bidang ekonomi pertanian, sedangkan kini mendapat status profesor di bidang ilmu ketahanan nasional. Rasanya kedua ilmu tersebut tidak serumpun bahkan jauh, walaupun jika dikait-kaitkan akan ada saja alasan relasinya.

Kemdikbud menyampaikan bahwa pemberian status kepada SBY sebagai wujud membangun nilai tradisi memberikan apresiasi konstruktif. Tujuannya menumbuhkan budaya atau kultur berlomba menjadi yang lebih baik. Sayangnya, pemberian yang diawali dari sosok presiden kuranglah tepat. Akan lebih baik jika hal itu tujuannya, maka berangkat dari bawah.

Status yang diterima pemimpin sering tidak dihargai rakyat. Status sejatinya tidak akan menambah nilai kehormatan pemimpin. Penerimaan atasnya bahkan bisa menjadi perjudian kehormatan. Rakyat lebih menghargai dan membanggakan kerja nyata dan kenegarawanan dalam kepemimpinan.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail. com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

RABU 18 JUNI 2014 No. 0383 | TAHUN III

RABU 18 JUNI 2014 | No. 0383 | TAHUN III

OPINI 8

KAMPANYE HITAM

GP Ansor Membakar Tabloid "Obor Rakyat" JEMBER - Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jember, Jawa Timur, membakar puluhan eksemplar tabloid "Obor Rakyat" di halaman Pondok Pesantren Nurul Islam, Kelurahan Antirogo, Selasa (17/6).

"Kami membakar tabloid tersebut sebagai simbol gerakan antikampanye hitam yang dilakukan sejumlah pihak yang menyerang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla," kata Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jember Ayub Junaidi.

Pembakaran puluhan lembar tabloid Obor Rakyat tersebut dilakukan sebelum kegiatan silaturahmi kiai kampung, muslimat, dan fatayat se-Kabupaten Jember yang memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-JK di Ponpes Nurul Islam di Kecamatan Sumbersari dan beberapa saat sebelum mantan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi tiba di ponpes itu.

"Para pendukung Jokowi-JK kecewa karena Panwaslu dan aparat kepolisian lamban dalam mengusut kasus kampanye hitam tersebut, sehingga kami melampiaskan kekecewaan itu dengan membakar tabloid yang berisi kampanye hitam itu," tuturnya.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, tabloid yang dibakar tersebut sudah beredar di 12 pondok pesantren di Kabupaten Jember dalam sepekan terakhir dan setiap pesantren mendapatkan 20-30 eksemplar.

"Pengasuh atau pengurus ponpes tidak mengetahui siapa yang mengirim tabloid Obor Rakyat itu, bahkan hingga kini GP Ansor belum menemukan siapa yang mengedarkan tabloid menyesatkan itu di Jember," ucap Ayub yang juga Ketua Komisi D DPRD Jember itu.

Ia menyayangkan peredaran tabloid yang berisi kampanye hitam tersebut terkesan dibiarkan oleh Bawaslu, padahal apapun bentuk kampanye hitam akan membodohi masyarakat dan menciderai pesta demokrasi di Indonesia.

Sebelumnya, tim sukarelawan Sekretariat Nasional Jokowi di Jember melaporkan kampanye hitam berupa selebaran gelap dan tabloid Obor Rakyat yang menyudutkan Capres Jokowi ke Panwaslu setempat. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

onenews/r7

AKSI.Ratusan orang yang tergabung Forum Pekerja Lokalisasi (FPL) menggelar aksi beberapa waktu lalu. Massa aksi yang terdiri atas Pekerja Seks Komersial (PSK), mucikari, dan beberapa warga ini menolak penutupan lokalisasi karena mereka masih belum siap.

Warga Dolly Datangi DPRD Deklarasi Penutupan Kompleks Pelacuran Ditolak SURABAYA - Puluhan warga kawasan lokalisasi Jarak dan Dolly mendatangi gedung DPRD Surabaya, Selasa (17/6), menolak rencana pemerintah di ibu kota Provinsi Jawa Timur itu menggelar deklarasi penutupan kompleks pelacuran tersebut pada Rabu (18/6).

Ketua RW.12 Kelurahan Putat Jaya, Ngadiman menyatakan rencana penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak dipaksakan oleh pemerintah kota sebab hingga saat ini warga setempat belum pernah diajak koordinasi.

"Dalam setiap kebijakan, mestinya pemkot menggelar sosialisasi terlebih dahulu kepada warga terdampak. Sampai saat ini, Risma (Wali Kota Surabaya) bersama dinas terkait belum pernah datang ke lokalisasi," katanya.

Sementara itu, Ketua RT.01 RW.11 Jarak, Teguh menyebutkan sebagian warga yang sepakat dengan rencana penutupan

adalah orang yang dibayar.

Anehnya warga sekitar yang menolak penutupan justru tidak dilibatkan dalam setiap koordinasi.

"RT atau RW yang setuju dengan penutupan itu adalah suara pribadi. Sedangkan masyarakatnya tidak ada yang mendukung sama sekali. Bahkan ada salah satu ketua RT yang dicopot dari jabatannya oleh warga karena mendukung rencana penutupan," katanya.

Menurut Teguh, terkait rencana penutupan lokalisasi sebenarnya dirinya pernah diajak rapat dengan jajaran Muspida.

Namun, dalam rapat tersebut dirinya langsung diminta meny-

etujui penutupan.

Perwakilan dari komunitas pemuda independen Anisa minta agar Komisi D DPRD Surabaya menghadirkan secara paksa kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait ke gedung dewan.

Dalam setiap kebijakan, mestinya pemkot menggelar sosialisasi terlebih dahulu kepada warga terdampak.

Ngadiman

Ketua RW.12 Kelurahan Putat Jaya "Pemkot telah melakukan arogansi terhadap warga lokalisasi.

Kita minta SKPD terkait didatangkan sekarang juga," katanya.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan warga, Ketua Komisi

D DPRD Surabaya Baktiono mengaku komisinya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangkan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Soepomo.

Menurutnya, Komisi D tidak dapat menghadirkan Kepala Dinsos secara paksa lantaran kewenangan anggota dewan sudah dipangkas. "Kalau dulu kita bisa mendatangkan secara paksa. Tapi kalau sekarang kami tidak bisa. Nanti jika aturannya diubah baru kita bisa melakukannya," kata Baktiono.

Baktiono menjelaskan selama ini pihanya sudah maksimal dalam memfasilitasi aspirasi warga terdampak rencana penutupan lokalisasi. Sayangnya setiap undangan yang diberikan anggota dewan tidak direspons oleh Kepala Dinas Sosial.

"Jika ada warga yang ingin mendatangi rumah dinas wali kota atau kantor kepala dinas saya tidak melarang," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim INFRASTRUKTUR

Jalan Utama Dijamin Layak SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjamin kelayakan infrastruktur jalan terutama jalan utama di provinsi setempat saat digunakan sebagai jalan mudik Lebaran.

"Saat ini sejumlah perbaikan jalan sudah dilakukan untuk meminimalisir jalan rusak yang ada saat digunakan sebagai jalan mudik Lebaran tahun ini," kata Wakil Gubernur Jawa Timur Saifulah Yusuf, Selasa (17/6).

Ia mengatakan saat ini masyarakat di Jawa Timur memang sedang dihadapkan oleh tiga kegiatan besar yaitu Lebaran, pemilihan Presiden dan juga perhelatan piala dunia.

"Tetapi, kami masih tetap konsentrasi untuk membantu warga masyarakat di antaranya dengan melakukan perbaikan jalan rusak tersebut," katanya.

Ia mengatakan untuk para pemudik yang berasal dari Jawa Tengah juga bisa menggunakan beberapa jalan alternatif selain menggunakan jalur utama di pantai utara dan jalan utama di tengah.

"Jalan alternatif tersebut bisa menggunakan kawasan Babat, Lamongan menuju ke Jombang atau juga di wilayah lain yang menuju ke Bojonegoro sebagai pilihan untuk menghindari kemacetan yang terjadi di kawasan tersebut," katanya.

Ia juga menjamin stok kebutuhan bahan kebutuhan pokok saat lebaran tahun ini juga tidak ada masalah menyusul banyaknya ketersediaan di pasaran.

"Saat ini stok bahan kebutuhan pokok tidak begitu terasa di masyarakat dan belum terjadi kelangkaan bahan," katanya.

Terkait dengan jumlah pemudik yang ada di Jawa Timur dirinya memprediksikan akan terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya.

"Jika tahun 2013 lalu jumlah pemudik yang melalui Jawa Timur sekitar 6,8 juta maka tahun ini diprediksikan akan mencapai 7,1 juta pemudik," katanya.

Pihaknya sendiri berencana untuk melakukan rapat koordinasi terkait dengan rencana mudik lebaran tersebut dengan pemangku kepentingan lainnya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

KORAN MADURA

RABU 18 JUNI 2014 | No. 0383 | TAHUN III

9

Hentikan Pengiriman TKI ke Negara Bermasalah MALANG - Calon wakil presiden nomer urut dua M Jusuf Kalla menjanjikan akan menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke negara-negara yang tidak memberikan perlindungan kepada para pahlawan devisa tersebut.

"Kita akan tetap kirim TKI ke negara-negara yang melindungi dengan baik TKI kita, ke negara yang memberikan gaji baik dan tak ada persoalan. Tapi untuk negara-negara yang tidak baik, tidak melindungi TKI harus kita hentikan," kata cawapres M Jusuf Kalla saat berdialog dengan para TKI di Malang, Jatim, Selasa (17/6).

Cawapres M Jusuf Kalla berada di Malang dalam rangkaian safari kampanye di Jawa Timur. Sebelumnya, Jusuf Kalla mengunjungi Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan pimpinan H Mawawi Abdul Djalil, Senin (16/6) petang.

M. Jusuf Kalla Capres RI

Selain itu, Jusuf Kalla juga mengunjungi pondok pesantren Amanatul-umah di Pacet, Mojokerto.

Dalam kampanye ke Jatim Jusuf Kalla didampingi mantan Ketum DPP PAN Sutrisno Bachir, PKB Abdul Kardir Karding, NasDem Sugeng Suparwito, Hanura Yudhi Chrisnandi.

Lebih lanjut Jusuf Kalla menegaskan untuk negara-negara, seperti Taiwan, Hongkong yang memberikan perlindungan dengan baik dan penghasilan yang memadai maka harus ditingkatkan.

"Apabila negara-negara bagus, seperti Taiwan, Hongkong harus kita tingkatkan," kata Jusuf Kalla yang disambut tepuk tangan meriah para calon TKI ke Taiwan dan Hongkong.

Sebelumnya, dalam dialog para TKI mengeluhkan soal pen-

gurusan dokumen serta perlindungan di luar negeri. Selain itu, juga ditanyakan kenapa persoalan TKI tidak diangkat dalam debat capres.

"Kita akui bahwa persoalan TKI dulunya akibat banyak manipulasi data, sekarang setelah adanya e-KTP terjadi perubahan data sehingga banyak yang tidak bisa berangkat ke luar lagi," katanya.

Mendapatkan banyak keluhan tersebut, Jusuf Kalla menjelaskan persoalan dokumen dan hal teknis lainnya harus segera di selesaikan. Pemerintah tambahnya harus serius menyelesaikan persoalan seperti ini.

"Saya yakin itu bisa diselesaikan, Jokowi-JK akan bisa menyelesaikan ini," kata Jusuf Kalla mendapatkan tepuk tangan meriah. = ANT/JAKA SUGIANTA/dik

JELANG RAMADAN

Di Pegadaian, Ada Peningkatan Omzet 15 Persen TULUNGAGUNG - Omzet PT Pegadaian Cabang Tulungagung, Jawa Timur, mengalami peningkatan sekitar 15 persen menjelang Ramadan, yang diperkirakan jatuh sekitar dua pekan lagi.

"Selain meningkatnya kebutuhan menjelang Ramadan dan lebaran mendatang, peningkatan omzet juga dipengaruhi momentum tahun ajaran baru bagi siswa sekolah," terang Pimpinan PT Pegadaian Cabang Tulungagung, Mohammad Arif Hidayah, Selasa (17/6).

Selama bulan Juni, ia memperkirakan perputaran omset keuangan pegadaian di wilayah tugasnya yang mencakup tujuh unit kerja, mencapai kisaran Rp 15 miliar.

Pencapaian itu meningkat sekitar Rp 2 miliar dibanding perputaran omset keuangan mereka pada Mei, atau sebulan sebelumnya yang menembus kisaran Rp 13 miliar.

Animo masyarakat untuk menggadaikan perhiasan, khususnya emas-permata, serta aneka barang gudang diyakini terus meningkat hingga menjelang lebaran yang diperkirakan jatuh pada akhir Juli.

Namun Arif tidak mau gegabah mematok target pencapaian lebih dari Rp 15 miliar, dengan pertimbangan arus

gadai maupun penarikan barang menjelang Ramadhan dengan lebaran biasanya tidak terpaut jauh.

"Minat masyarakat menggadaikan barang saat ini lebih tinggi karena waktunya bersamaan dengan tahun ajaran baru," jelasnya.

Pada bulan-bulan biasa,

lanjut dia, omset perputaran modal di PT Pegadaian Cabang Tulungagung berkisar antara Rp 12 miliar hingga Rp 13 miliar.

Nilai perputaran keuangan mereka cenderung fluktuatif karena banyak dipengaruhi harga emas di pasaran.

"Saat ini harga emas dunia sedang turun hingga kisaran Rp 480 ribu per gram, jadi kecenderungan gadai di masyarakat juga menjadi lesu. Waktu harga emas di atas Rp 540 ribu per gram, omset kami cenderung tinggi," ujarnya.

PT Pegadaian Cabang Tulungagung membawahi sedikitnya enam unit kerja. Selain kantor cabang mereka di Pasar Wage, Kota Tulungagung, enam unit kerja lain tersebar di Unit Pegadaian Kecamatan Bandung, Ngunut, Kalangbret, Rejotangan, Wisma Indah, Trenggalek serta Pasar Pon Trenggalek.

Empat unit kerja yang disebut di awal tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tulungagung, sementara dua unit kerja yang disebut terakhir berada di Kabupaten Trenggalek (kota). = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 18 JUNI 2014 | No. 0383 | TAHUN III

INFRASTRUKTUR

Rp 30 M untuk PLTMG Bawean

ant/izaac mulyawan

HARGA DAGING SAPI MELONJAK. Sejumlah pedagang daging sapi melayani pembeli di Pasar Arumbae, Ambon, Maluku, kemarin. Menjelang bulan Ramadan, harga daging sapi mulai melonjak naik dari 80 ribu/kilogram menjadi Rp 90 ribu/kilogram.

Perlu Antisipasi Peningkatan Konsumsi Daging SURABAYA - Dinas Peternakan Jawa Timur mengantisipasi peningkatan konsumsi daging menjelang Bulan Suci Ramadan 1435 Hijriah dengan memastikan tingkat produksi sejumlah komoditas di wilayah kerjanya.

"Kami menyiapkan 39.570 ton daging ayam pedaging, 220.093 ton telur ayam ras, dan daging sapi 39.637 ton," kata Kepala Dinas Peternakan Jatim Maskur di Surabaya, Selasa (17/6).

Seluruh komoditas, kata dia, memang dipersiapkan mampu memenuhi kebutuhan pasar selama tiga bulan mendatang atau antara Juni hingga Agus-

tus. "Dengan begitu, selama bulan puasa hingga Lebaran masyarakat perdagangan di Jatim tidak perlu khawatir kekurangan stok," ujarnya.

Berbagai upaya untuk mengantisipasi pemenuhan stok itu, jelas dia, di antaranya meningkatkan produksi di berbagai sentra pembibit baik telur, daging ayam, dan daging sapi.

"Tujuannya tidak hanya menjaga stok tetap terpenuhi, kami juga berusaha menekan inflasi pada Ramadhan dan Lebaran mendatang," katanya.

Walau demikian, tambah dia, besaran stok ketiga komoditas yang dinilainya aman tersebut juga mampu mendukung permintaan pasar di luar Jatim.

Contoh, DKI Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. "Kami juga memasok kebutuhan daging dan telur di sebagian wilayah Papua," katanya.

Apalagi, sebut dia, dari total tiga bulan mendatang justru

kebutuhan untuk bulan Juli menempati urutan tertinggi.

Untuk telur ayam boiler estimasi kebutuhan bulan Juli mencapai 118.127 ton. "Lalu, daging ayam boiler diperkirakan 97.132 ton dan daging sapi 26.441 ton," katanya.

Terkait terjadinya lonjakan harga menjelang ramadhan, lanjut dia, selama kenaikannya tidak lebih dari 10 persen dibandingkan kondisi normal maka harga itu masih bisa dikatakan terjangkau oleh pasar perdagangan Jatim. = ANT/DIK

SURABAYA - PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) menginvestasikan dana senilai Rp 30 miliar guna membangun Pembangkit Listrik Tenaga Multi Gas (PLTMG) di Bawean.

"Pembangunan PLTMG itu kami lakukan untuk membantu masyarakat Bawean agar segera menikmati aliran listrik. Rencananya, akhir bulan Juni 2014, PLTMG di sana mulai beroperasi," kata Direktur Pengembangan dan Niaga PT PJB, Mulyo Adji AG, di Surabaya, Selasa (17/6).

Ia optimistis dengan dioperasikannya PLTMG yang dibangun dengan bahan bakar gas (CNG) itu akan memiliki kapasitas energi listrik sebanyak 3 MegaWatt (MW).

Untuk memenuhi kebutuhan gas tersebut, pihaknya menggunakan CNG dari Gresik. "Namun, kendalanya sekarang kami belum berpengalaman untuk mengangkut CNG," ujarnya.

Apalagi, jelas dia, kondisi perairan antara Gresik-Bawean sangat mengkhawatirkan, mengingat gelombang tinggi di sana bisa terjadi sewaktu-waktu, karena itu PJB menggandeng pihak lain untuk mengantisipasi hal tersebut. "Kalau dari sisi pembangkitan, kami sudah yakin bisa melakukan pengoperasian dan pemeliharaan PLTMG itu," katanya.

Akan tetapi, tambah dia, yang tidak pengalaman adalah bagaimana memanajemen sistem transportasinya. Bahkan, pada bulan tertentu PJB harus menyediakan kapal pengangkut khusus.

"Kami sampai menjalin kerja sama dengan perusahaan tertentu yang bergerak di bidang jasa transportasi, terutama yang memiliki kapal angkut khusus untuk CNG. Kalau kebutuhan gas untuk PLTMG itu mencapai sekitar 2 mmscfd per hari," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/AYU CITRA/DIK

PERTANIAN

Bojonegoro Siap Bayar Uang Pupuk Tembakau BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, siap membayar uang pengadaan pupuk tembakau 2009 sebesar Rp 2,7 miliar kepada kontraktor PT Arthesis Persada, Malang, setelah memperoleh pernyataan tertulis dari Dirjen Anggaran Kementerian Dalam Negeri.

"Pembayaran uang pupuk

akan kami lakukan setelah ada surat tertulis dari Dirjen Anggaran Kementerian Dalam Negeri, yang menyatakan pemkab bisa membayar uang pengadaan pupuk kepada kontraktor," kata Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Setyo Hartono, Selasa (17/6).

Ia menjelaskan pemkab belum membayar uang pengada-

an pupuk tembakau 2009 kepada kontraktor PT Arthesis Persada, Malang, karena menunggu keputusan Mahkamah Agung (MA) dalam pengajuan perkara (PK) kasus pengadaan pupuk itu.

"Sesuai hasil konsultasi pemkab dengan Dirjen Anggaran Kementerian Dalam Negeri bahwa tidak akan menjadi masalah hu-

kum kalau uang pengadaan pupuk dibayarkan," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pemkab akan meminta keterangan secara tertulis kepada Dirjen Keuangan Kementerian Dalam Negeri, yang berisi diperbolehkannya pembayaran uang pengadaan pupuk tembakau di daerahnya yang masih menjadi masalah hukum

tu.

"Kami akan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Dirjen Keuangan Kementerian Dalam Negeri soal pembayaran uang pupuk," kata Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Pemkab Bojonegoro Ardiyono, menambahkan. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 18 JUNI 2014 | No. 0383 | TAHUN III

Krisis Listrik pada 2017 Mengkhawatirkan SURABAYA - PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) mengkhawatirkan krisis energi listrik di wilayah kerjanya pada tahun 2017 karena banyaknya hambatan untuk kelancaran pembangunan sejumlah pembangkit.

"Kalau sekarang, kondisi cadangan kami masih bisa dikatakan bagus yakni sekitar 25 persen dari kapasitas," kata Direktur Utama PJB, Amir Rosidin, di Surabaya, Selasa (17/6).

Untuk tahun 2017, krisis energi listrik akan terjadi ketika cadangan yang dimiliki PJB berada di bawah 20 persen dari kapasitas, tetapi mulai sekarang anak perusahaan PLN tersebut telah melakukan serangkaian upaya mengantisipasi terjadinya krisis listrik.

"Salah satunya, membangun pembangkit dengan kapasitas 2 x 1.000 MW dan kami harap bisa beroperasi tahun 2017, tetapi

kini masalahnya adalah tanah yang belum dibebaskan masih 15 persen," ujarnya.

Selain itu, besaran dana yang dibutuhkan untuk investasi pembangkit sangat mahal atau sekitar Rp 75 triliun. Saat ini diperlukan pembangkit berkapasitas 5.000 MW, sedangkan aset PJB masih di posisi Rp 500 triliun.

"Memang kami diharapkan membangun pembangkit berkapasitas 5.000 MW, tetapi sebenarnya bukan PLN saja, karena kalangan swasta yang ada kemampuan ya silakan bangun," katanya.

Bahkan, tambah dia, sekarang pemerintah juga telah

mengeluarkan kebijakan pada suatu daerah bisa membangun pembangkit sendiri. Contohnya, di Terminal Multipurpose Teluk Lamong --perbatasan Surabaya dan Gresik.

"Lalu, di Jakarta ada Bekasi Power yang membangun pembangkit. Hasil energi listriknya ada yang dipakai sendiri serta sisanya dijual ke PLN. Kini juga ada Cikarang Listrindo yang membangun pembangkit," katanya.

Terkait kendala utama pembangunan pembangkit di Indonesia, sebut dia, umumnya dipicu faktor pembebasan lahan, apalagi untuk membangun pembangkit dibutuhkan lahan cukup luas atau sekitar 100 hektare.

Permasalahan selanjutnya banyak ketidakcocokan harga antara penjual lahan dan pembeli.

"Kalau didasarkan aturan

dulu, tidak ada pihak yang menjadi perantara antara pembeli dan penjual. Namun sekarang, ada Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menjembatani mereka dan ketentuan itu berlaku per Desember 2014," katanya.

Hal serupa, lanjut dia, juga terlihat ketika pembangunan sejumlah transmisi di luar Pulau Jawa yakni di Sumatera Utara hingga Sumatera Selatan. Tapi ada kendala tersendiri sehingga listrik tidak bisa teralirkan dari Sumatera Selatan ke Sumatera Utara.

"Berikutnya adalah masalah perizinan dan prosesnya memerlukan waktu lama baik dari pemerintah daerah hingga kehutanan. Hal itu terjadi karena masing-masing kementerian punya aturan dan sampai sekarang belum saling melengkapi," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/AYU CITRA/DIK

LOKALISASI

Khofifah: Penutupan Dolly Bisa Tiru Kramat Tunggak KEDIRI - Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama Hj Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa penutupan Lokalisasi Dolly Surabaya perlu meniru cara penutupan Lokalisasi Kramat Tunggak Jakarta, terutama solusi yang terprogram untuk penghuninya.

"Saya setuju ditutup, tapi harus ada program 'life skill' dan itu tidak bisa sekarang, tapi mestinya kemarin-kemarin," katanya di sela-sela pengajian peringatan hari lahir ke-68 Muslimat NU di Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri, Selasa (17/6).

Selain keterampilan, kata mantan anggota Komisi VI DPR RI (1992) itu, pemerintah juga jarus memperhatikan para penghuni yang mempunyai niatan tulus ingin keluar dari praktik prostitusi dengan memberikan jaminan kehidupan.

"Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang menangani bidang sosial, kami mempunyai komunikasi yang cukup baik dengan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso serta Biro Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta tentang rencana penutupan Lokalisasi Kramat Tunggak hingga akhirnya ditutup secara resmi pada Desember 1999," katanya.

ant/rudi mulya

KHOFIFAH AJAK MUSLIMAT MENANGKAN JOKOWI-JK. Ketua umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa yang juga juru bicara tim sukses capres Jokowi-Jusuf Kalla, memberikan orasi politiknya di depan ribuan Ibu kader Muslimat NU di sela-sela puncak hari lahir Muslimat NU ke-68 di Convention Hall SLG, Kediri, Jawa Timur, Selasa (17/6).

Jalan keluar yang disiapkan saat itu ada dua cara yakni di depan lokalisasi itu ada ruangan yang dimanfaatkan sebagai balai latihan kerja. Para penghuni dilatih keterampilan dengan program menjahit, membuat bordir, kue, serta salon.

"Saat itu saya datang, bertemu dengan germo dan neminta agar jam 08.00-10.00 WIB, penghuni diberikan kesempatan mengambil program, menjahit, bordir, buat kue, serta salon,"

katanya.

Saat itu, program itu sudah diujicobakan. Walaupun tidak sukses sampai 50 persen, program itu bisa berjalan. Mereka yang ingin keluar dari lokalisasi diberi keterampilan serta diberikan uang saku.

"Tapi, program keterampilan itu tidak bisa serta merta diberikan saat ini juga, karena prosesnya sudah harus sejak lama diberikan. Jadi, penutupan lokalisasi itu pasti ada yang pro

dan kontra, karena itu harus dicarikan jalan keluar," katanya.

Cara lain, pemerintah tidak harus lepas tangan dengan hanya memberikan keterampilan, namun para penghuni yang mempunyai niatan tulus ingin keluar dari praktik prostitusi juga harus diberi jaminan kehidupan.

"Misalnya dengan mengumpulkan para pengusaha dan bisa menitipkan para penghuni untuk bekerja di tempat itu, sehingga mereka juga bisa mendapatkan pendapatan. Jadi, komunikasi dengan pengusaha.

Satu perusahaan bisa menerima 5-9 orang (mantan penghuni lokalisasi)," katanya.

Ia meyakini cara itu bisa dilakukan di Surabaya, karena industri di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Pasuruan, juga banyak. Dengan metode ini mereka aman karena mendapatkan 'income', seperti pekerja di tempat lain.

Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan era Presiden Gus Dur ini menilai pengalaman penutupan lokalisasi di Jakarta itu tidak jauh berbeda dengan rencana Pemkot Surabaya yang akan menutup lokalisasi Dolly. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

11

PERPUTARAN UANG

Harga Emas Pengaruhi Target Pegadaian TULUNGAGUNG - PT Pegadaian Cabang Tulungagung, Jawa Timur, pesimistis dapat memenuhi target perputaran uang sebesar Rp 217 miliar per tahun, menyusul lesunya minat gadai masyarakat akibat harga emas di pasaran dunia yang cenderung turun.

"Kalau mau realistis, target itu (Rp 217 miliar selama kurun 2014) sepertinya memang akan sulit dipenuhi mengingat hingga Juni ini kami baru mencapai sekitar 35 persennya," kata Kepala PT Pegadaian Cabang Tulungagung, Mohammad Arif Hidayah, Selasa (17/6).

Fluktuasi harga emas dunia ditudingnya sebagai penyebab utama target omzet Rp 217 miliar di wilayah kerjanya suli tercapai.

Kesimpulan itu menurut Arif, terlihat jelas dari statistik transaksi gadai perhiasan maupun volume barang dari masyarakat yang disimpan di PT Pegadaian.

Kendati telah diluncurkan program "Kemilau Emas Pegadaian" yang memungkinkan nasabah gadai perhiasan memenangi undian satu kilogram emas, omzet bulanan di PT Pegadaian Cabang Tulungagung secara keseluruhan masih sulit dikerek naik (ditingkatkan).

Dalam sebulan, rata-rata omzet perputaran modal di PT Pegadaian Cabang Tulungagung yang membawahi enam unit kerja daerah, hanya mencapai kisaran Rp 12 miliar hingga Rp 14 miliar.

Itu artinya dalam kurun setahun (12 bulan) perkiraan pencapaian omzet di lembaga pegadaian milik pemerintah tersebut hanya di kisaran Rp 170 miliar.

"Tapi kami akan tetap berupaya target itu bisa tercapai, masih ada kesempatan sekitar enam bulan lagi untuk bekerja," tukasnya.

Mengacu omzet perputaran modal PT Pegadaian Cabang Tulungagung selama kurun 2013 sebenarnya sudah cukup tinggi, yakni mencapai kisaran Rp 180 miliar.

Namun, di akhir 2013 dan berlanjut hingga pertengahan 2014, kata Arif Hidayah, omzet rata-rata pegadaian justru sedikit menurun yang disebabkan lesunya harga emas di pasaran dunia. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 RABU 18 JUNI 2014|NO. 0383|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

RABU 18 JUNI 2014 NO. 0383 | TAHUN III

Penjualan Produk UKM Terus Meningkat Memasuki Ramadan dan Lebaran PROBOLINGGO - Penjualan produk Usaha Kecil Menengah (UKM) menyambut bulan suci Ramadan dan hari raya lebaran terus mengalami peningkatan, termasuk di Kabupaten Probolinggo.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) Kabupaten Probolinggo, Sidik Wijanarko mengatakan dalam menghadapi bulan puasa dan lebaran banyak sentra UKM yang menerima pesanan.“Memang kalau sudah musim bulan puasa banyak UKM yang meningkatkan produksinya,”terangnya kepada

watawan, Selasa (17/6).

Menurutnya, UKM yang paling banyak menerima pesanan dari para konsumen, yakni UKM yang berkaitan dengan olahan minuman dan makanan. “Jenis UKM tersebut banyak dibutuhkan masyarakat menyambut bulan puasa dan lebaran,” ucap Sidik Wijanarko.

Kenaikan penjualan dari produk UKM begitu besar. Sidik

Wijanarko menambahkan, kenaikan harga masih belum begitu signifikan. Diperkirakan kenaikan harga produk UKM saat ini hanya berkisar antara 4-6 persen saja.

“Kenaikan harga dipengaruhui oleh ketersedian barang di pasaran. Kalau barang sudah berkurang secara otomatis kenaikan harga akan meningkat apalagi permintaan banyak,” tandasnya.

Pihaknya mengaku, permintaan yang berkaitan dengan produk UKM makanan dan minuman, pemesan paling banyak konsumen lokal. Jika UKM itu sudah bersekala besar, permintaan juga berasal dari kalangan konsumen luar daerah.“Soalnya modal mereka sudah banyak dan tingkat penjualannya sudah skala besar,”papar Sidik Wijanarko.

Jumlah pelalku UKM yang ada di Kabupaten Probolinggo, kata Sidik Wijanarko, jumlahnya mencapai 4000 lebih. Namun untuk pelaku UKM yang mengelola makanan dan minuman diperkirakan mencapai 50 persen dari total UKM yang ada.“UKM yang besekala besar diperkirakan ada 14 unit usaha,” pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

Potensi Bencana Alam

Musim Hujan Sulit Diprediksi PROBOLINGGO - Musim hujan tahun ini dinilai sulit diprediksikan. Pasalnya, meski memasuki bulan musim kemarau, hujan masih tetap turun.

Melihat kondisi itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo tetap waspada akan terjadinya potensi bencana alam yang datang.

Kepala BPBD Kabupaten Probolinggo, Dwi Joko Nurjayadi, mengatakan pihaknya mengaku musim hujan tahun ini tergolong lama di bandingkan dengan tahun kemarin. Sebab tahun 2013 kemarin, bulan Mei sampai dengan Oktober memasuki musim kemarau.“Untuk tahun ini meski sudah memasuki bulan Juni hujan masih saja turun deras,” terangnya kepada wartawan, Selasa (17/6).

Mengenai anomali cuaca saat ini, kata dia, pihaknya masih belum mendapatakan surat edaran dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) Jawa Timur. Biasa, kalau memang curah hujan ini terus mengalami peningkatan meski memasuki masa musim kemarau pihak BMKG akan mengabarinya.“Sampai saat ini, surat terkait perkiraan peralihan musim masih belum ada,”

ucap Dwi Joko Nurjayadi.

Melihat situasi musim penghujan yang tidak menentu itu, lanjut Dwi Joko Nurjayadi, BPBD Kabupaten Probolinggo terus waspada akan terjadinya bencana alam. Ia mengungkapkan kalau di daerahnya potensi bencana yang akan timbul diantaranya bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor.“Karena daerah di Kabupaten Probolinggo terdiri dari unsur pegunungan dataran rendah dan pesisir,” jelasnya.

Ia menambahkan, kalau di daerah yang dikatakan rawan bencana alam, pemkab telah melakukan pemasangan hibauan kepada masyarakat dengan melakukan pemasangan banner daerah rawan bencana.

Dengan hal tersebut, masyarakat akan tahu dan waspada akan dampak timbulnya bencana di daerah tersebut. Sementara untuk banjir biasanya berasa didataran rendah dan pesisir. “Untuk bencana longsor terjadi di daerah dataran tinggi termasuk pegunungan yang memiliki tebing yang sedikit curam. Sedangkaan untuk puting beliung semua daerah berpotensi,”pungkas Dwi Joko Nurjayadi. =Mahfud Hidayatullah

Buntut Laman Pemkot

Pengelola Terkesan Saling Lempar PROBOLINGGO – Persoalan laman atau website milik Pemkot Probolinggo berbuntut. Bahkan pengelolaannya terkesan saling lempar antara Bagian Humas dan Protokoler dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Salah seorang staf Humas dan Protokoler yang enggan disebutkan namanya mengatakan, jika website pemkot Probolinggo itu bukan lagi Bagian Humas dan Protokoler yang mengelola, melainkan Dinas Komunikasi dan Informatika.“Pengelolaannya bukan Humas lagi, tetapi sekarang sudah Diskominfo,” katanya.

Dia sendiri mengakui jika laman tersebut hingga saat ini belum diperbaharui. Terutama nama Walikota Proolinggo dan Wakil Walikota Probolinggo. Tak hanya itu, namun juga sejumlah

nama SKPD yang ada di lingkungan Pemkot Probolinggo.

Hanya saja, staf itu enggan untuk menjelaskan persoalan itu secara detail, karena yang mengelola laman tersebut sudah menjadi kewenangan pihak Diskominfo.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo saat dikonfirmasi sedang tidak berada di kantornya.

Sejumlah stafnya mengatakan, dia sedang mengikuti kunker di luar daerah.

Sekretaris Diskominfo, Aman Suryaman, mengatakan pihaknya tidak bisa memberikan penjelasan soal website tersebut. Alasannya, persoalan itu kewenangan Kepala Diskominfo. “Nanti akan saya sampaikan. Beliaunya sekarang mengikuti giat ke luar daerah,” kilahnya.

Kendati tidak bisa menjelas-

kan secara detail terkait persoalan itu, namun pihaknya sendiri tidak menampik jika website tersebut memang dikelola oleh Diskominfo. “Memang kita yang mengelolanya,” tandas Aman Suryaman.

Saat ditanya soal tidak berubahnya nama pejabat dan sejumlah SKPD di laman tersebut, lagi-lagi dia mengelak. Terutama soal besarnya dana anggaran pengelolaan website tersebut.

“Nanti saja akan sampaikan kepada beliaunya,” katanya.

Sekedar diketahui, keberadaan website milik Pemkot Probolinggo belakangan menuai sorotan dari sejumlah kalangan. Pasalnya, website tersebut hingga saat ini masih menampilkan nama Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo yang sudah tidak menjabat. =Muhammad Sugianto

TETAP TURUN, Hujan deras meski sudah memasuki kemarau dan sulit diprediksi.

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 18 JUNI 2014|NO. 0383|TAHUN III

13

Sebagian Besar Warga Sudah Melek Huruf PROBOLINGGO – Kepala Bappeda Kota Probolinggo, melalui Kabid Sosial Budaya, M.Sonhadji menyatakan sebagian besar warga Kota Probolinggo sudah melek huruf atau bisa membaca dan menulis.

“Warga yang sudah melek huruf mencapai 95,73 persen dari total penduduk kota Probolinggo sebanyak 220.028 jiwa,”katanya kepada wartawan, Selasa (17/6).

Menurutnya, angka warga melek huruf itu cukup bagus, namun secara bertahap akan terus ditingkatkan sehingga target 99 persen masyarakat dapat membaca dan menulis bisa terealisasi.

“Kita bisa mencapai 99 persen saja sudah bagus. Memang inginnya 100 persen tapi tidak mungkin, karena berbagai faktor, misalnya karena usia warga buta huruf sudah tua,” kata M.Sonhadji.

Data Angka Melek Huruf di Kota Probolinggo dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, kata M.Sonhadji menunjukkan tren yang terus meningkat.

“Ini menunjukkan bahwa kontribusi Angka Melek Huruf terhadap Indeks Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan cukup bermakna dari tahun

pekerti yang luhur.

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai oleh semakin meningkatnya capaian

beli masyarakat menuju Kota Probolinggo yang semakin luar biasa,”pungkasnya. =M.Hisbullah Huda

ke tahun. Tahun 2011 sebesar 92,51 persen, tahun 2012 sebesar 92,55, dan tahun 2013 sebesar 95,73,”paparnya.

Tak hanya itu, rata-rata lama sekolah dalam Indikator bidang pendidikan dalam kerangka Indeks Pembangunan Manusia terjadi kecenderungan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata lama sekolah di Kota Probolinggo.

Kondisi demikian ini dapat dilihat pada rata-rata lama sekolah di Kota Probolinggo Tahun 2007-2012. “Tahun 2007 sebesar 8,29, 2008 sebesar 8,29, 2009 sebesar 8,35, 2010 8,52, 2011 sebesar 8,53, dan tahun 2013 sebesar 8,67,”tandas M.Sonhadji.

Selain itu, pembangunan bidang pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam ikut menentukan kualitas sumber daya manusiayang diharapkan yakni yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi

DINAS PERTANIAN

Sebaiknya Dibangun Rest Area PKL PROBOLINGGO – Kota Probolinggo rencananya bakal memiliki rest area. Rencananya, rest area tersebut akan dibangun di lokasi pedagang kaki lima (PKL) yang berada di pinggir jalan Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Kota Probolinggo, A. Yudha Sunatya kepada wartawan, Selasa (17/6).

“Rencana itu sudah kita sampaikan kepada Pak Sekda,” katanya.

Dia menjelaskan, usulan untuk membangun rest area tersebut, ternyata mendapat respon dari Sekdakot Probolinggo. Hanya saja, rencana tersebut masih belum diketahui kapan realisasinya.

“Belum ini masih tahap rencana.

Ternyata usulan itu mendapat respon,” tandasnya.

Dipilihnya lokasi PKL di daerah Kelurahan Ketapang untuk dijadikan lokasi rest area, karena lokasinya sangat strategis berada di pinggir jalan propinsi. “Selain itu lokasi PKL disana itu sudah dikenal masyarakat dan sering dijadikan tempat transit penump-

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat dilihat dari tiga bidang utama, yakni pendidikan, kesehatan dan daya

ang,” timpalnya.

Pentingnya dibangun rest area, imbuh Yudha, untuk memperkenalkan produk makanan

yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Probolinggo. Apalagi Kota Probolinggo itu mempunyai banyak produk unggulan yang bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

“Kita itu banyak produk unggulan yang perlu kita kembangkan. Makanya adanya lokasi rest area itu sangat penting,” katanya.

Seperti produk makanan pengelohaan buah mangga. “Nah dengan melakukan pengelohan buah mangga itu, kita bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Kota Probolinggo,” tegasnya lagi.

Yudha menjelaskan, untuk membangun rest area tersebut, tentu saja tidak mudah untuk melakukan penertiban terhadap para PKL yang menempati lokasi tersebut. Itulah sebabnya, pemerintah daerah harus tegas.

“Memang untuk memwujudkan itu semua perlu ketegasan pemerintah daerah. Apalagi untuk membangun pasar bisa ramai tidak semudah membalikkan telapak tangan,” pungkasnya. =Muhammad Sugianto

Pelanggaran CAPRES

Masa Panwas Belum Temukan Black Campaign?

PROBOLINGGO - Memasuki masa kampanye caprescawapres tahun ini di Kabupaten Probolinggo tergolong damai. Pasalnya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) daerah setempat belum menemukan adanya Black Campaign atau kampanye hitam pasangan cawaprescawapres.

Hal itu di katakan oleh Ketua Panwas Kabupaten Probolinggo, Wiwit Agus Pribadi, mengatakan dalam memasuki kampanye pasangan capres-cawapres yang akan dipilih dalam pilpres 9 Juli mendatang belum ditemukan adanya kampanye hitam atau Black Campaign yang di lakukan oleh tim sukses atau relawan dari kedua pasangan calon.

“Nggak ada kalau Black Campaign di Kabupaten Probolinggo yang di lakukan oleh para pen-

d u k u n g c a l o n ,” t e r a n g n y a kepada wartawan, Selasa (17/6).

Menurutnya, tidak adanya Black Campaign di wilayahnya. Karena belum adanya kempanye terbuka yang di lakukan kedua pasangan. Baik dari pasangan Prabowo-Hatta maupun pasangan JokowiJK.“Panwas dan KPU tidak menerima siapa saja yang menjadi tim sukses dari para kandidat capres,” tandas Wiwit Agus Pribadi.

Meski dalam semua kagiatan yang dilakukan oleh paara relawan, lanjut Wiwit Agus Pribadi, kadua pasangan telah melakukan deklarasi di beberapa daerah. Namun itu bukan merupakan kampanye terbuka untuk umum.“Itu kan hanya melibatkan pengurus saja, baik parpol maupun organisasi masyarakat,”ucap pria mantan wartawan ini. =Mahfud Hidayatullah

14

KORAN MADURAKORAN MADURA RABU 18 JUNI 2014 | No. 0383 | TAHUN III

RABU 18 JUNI 2014 No. 0383 | TAHUN III

Peran Rooney untuk Inggris Dipertanyakan SAO PAULO - Dimainkan sejak awal. Dicoret. Digeser. Itulah yang dilihat publik Inggris terhadap opini apa yang semestinya diambil Roy Hodgson terhadap Wayne Rooney untuk pertandingan Grup D melawan Uruguay pada Kamis.

Umpan silang penyerang Inggris itu mampu dituntaskan oleh Daniel Sturridge untuk membuat Inggris menyamakan kedudukan saat melawan Italia pada pertandingan pembukaan yang dimainkan pada Sabtu namun, dimainkan di posisi kiri, Rooney terlihat kurang bugar dan beberapa kali kesulitan saat harus membantu pertahanan.

Meski terdapat suara-suara yang menyarankan agar Rooney dibangku cadangkan, Hodgson kelihatannya akan memberi dia peran di tengah di belakang Sturridge, mendorong Raheem Sterling untuk bermain lebih melebar di sektor kanan Uruguay.

Kecepatan Sterling, Sturridge, dan Daniel Welbeck dapat menimbulkan masalah-masalah nyata bagi pertahanan tim Amerika Selatan itu, yang kerepotan membendung permainan langsung Kosta Rika saat mereka kalah 1-3 pada pertandingan pertama fase grup.

Ketika Inggris kalah 1-2 pada Sabtu yang merupakan kekalahan perdana di pertandingan pembukaan Piala Dunia sejak 1986, mereka akan menghadapi pertandingan kedua di Corinthians arena dengan pola pikir penuh kepercayaan diri setelah tampil tanpa rasa takut dan penuh kecepatan saat melawan Italia.

Sturridge disebut-sebut banyak orang berada di level yang menjanjikan untuk masa depan, namun ia berkata bahwa Inggris tidak boleh puas dengan menjadi tim yang kalah hanya karena kurang beruntung.

“Pada akhirnya ini semua hanyalah mengenai hasil-hasil, bukan penampilan, dan kami menyadarinya pula sebagai tim,” ucapnya pada Senin.

“Saya tidak berpikir kami perlu berubah banyak, kami hanya

memerlukan sedikit keberuntungan, terobosan, namun kami akan mengambil hal positif dan pada akhirnya kami menginginkan hasil-hasil (bagus),” ucapnya kepada para pewarta.

Hodgson menyebut itu adalah “penampilan terbaik” Inggris sejak ia menjadi pelatih timnas dua tahun silam, serta mengutarakan bahwa ia merasa hanya ada sedikit alasan untuk melakukan sejumlah perubahan saat melawan juara Piala Amerika Uruguay.

Pada akhirnya ini semua hanyalah mengenai hasil-hasil, bukan penampilan, dan kami menyadarinya pula sebagai tim

Roy Hodgson Pelatih Inggris

Suarez akan kembali? Seperti Inggris, Uruguay harus bangkit dari kekalahan di pertandingan pembuka namun hanya ada sedikit hal positif dari penampilan saat melawan Kosta Rika, di mana pada pertandingan itu bek kanan Maxi Perreira harus diusir keluar lapangan.

Pelatih Oscar Tabarez mengatakan kepada para pewarta setelah latihan pada Senin bahwa timnya mewaspadai lini depan Inggris, yang memperlihatkan “potensi teknis yang hebat” saat melawan Italia.

“Mereka cepat dalam mengambil keputusan dan berlari.

Kami harus membatasi mereka, sebab mereka akan mengulangi gaya menyerang itu saat melawan kami,” tambahnya.

Kunci bagi harapan-harapan Uruguay untuk kembali ke jalur akan berada pada kebugaran penyerang Luis Suarez, yang absen pada pertandingan pembukaan dan masih diragukan dapat tampil pada Kamis.

Suarez tampil gemilang di Liga Utama Inggris musim lalu dengan raihan 31 gol dari 33 pertandingan, namun h a r u s menjalani operasi lutut kiri pada bulan lalu dan dinyatakan belum cukup bugar untuk menghadapi Kosta Rika.

Ketika Tabarez masih belum pasti mengenai peluang sang penyerang kunci untuk menghadapi Inggris, Suarez sendiri tidak ragu terhadap kebugarannya.

“Saya 100 persen, jika tidak, saya tidak akan bermain,” ucapnya kepada para pewarta Uruguay di kamp latihan tim pada Senin.

“Saya tahu itu akan sulit (untuk dapat siap) untuk pertandingan pertama, namun jika waktunya telah dilalui maka saya akan (berada dalam kondisi) 100 persen. Saya harus melakukan semua yang perlu saya lakukan.” “Hari ini saya berlatih dengan tim dan saya merasa berada dalam kondisi yang bagus. Saya tidak pernah kehilangan kegembiraan dan hasrat. Saya tidak pernah berpikir saya akan absen di Piala Dunia.” Saat banyak pihak enggan menyebut pertandingan Kamis sebagai pertandingan yang “harus dimenangi,” kapten Uruguay Diego Lugano sangat mewaspadai pentingnya pertandingan ini.

“Itu merupakan (pertandingan) hidup atau mati pada Kamis.

Kami sekarang akan melawan dua tim terbaik di dunia (Inggris dan Italia). Ini merupakan tantangan yang sangat besar.” =ANT/DAR

14

KORAN MADURA

KORAN MADURA

RABU 18 JUNI 2014 | No. 0383 | TAHUN III

RABU 18 JUNI 2014 No. 0383 | TAHUN III

Pendukung Chile Serbu Rio de Janeiro RIO DE JANEIRODukungan para suporter dari tim-tim yang bertanding merupakan daya tarik tersendiri di sepak bola. Mereka selalu memberi warna tersendiri di tengah dramatiknya aksi gocek bola para pemain idola mereka dilapangan hijau.

B

erbabagai cara dilakukan, mulai dari spanduk berukuran besar, mengenakan kostum dengan nomor punggung pemain idola, mengecet muka sesuai dengan warna bendera kebangsaan mereka hingga aksi pamer dada yang menjadi pemandangan mencolok dalam setiap pertandingan.

Aksi seperti ini juga dilakukan para pendukung fanatic Tim Nasional (Timnas) Cile. Suportor yang terdiri dari tua- muda, pria-wanita ini menyerbu Kota Rio de Janeiro, Brasil menjelang laga kedua Grup B antara Spanyol versus Cile di Stadion Maracana Rabu (18/6) sore waktu setempat atau Kamis (19/6) dinihari WIB. Pada pertandingan pertama,Cile sudah menang 3-1 atas Australia, sementara Spanyol dipermalukan Belanda dengan skor sangat telak 1-5. Belanda pun memimpin grup ini dengan nilai tiga diikuti Cile, Australia, danSpanyol.

Wartawan Koran Madura, Carol Aji merekam gerak gerik serta aksi

para supporter ini. Menjelang laga sangat penting ini, pada sepanjang Senin (16/6) , para pendukung Cile mengenakan seragam timnas kesayangan mereka. Mereka meneriakkan “Chi, Chi, Le, Le, Viva Cile”.

Bukan hanya di Fan Fest yang terletak di Pantai Copacabana, tetapi juga di Patung Cristo Redentor atau Kristus Penebus di atas puncak bukit Corcovado mereka cukup dominan di antara pendukung dari negara lain yang mengunjungi salah satu tempat wisata favorit di Kota Rio de Janeiro tersebut.

Di stasiun keberangkatan ke Corcovado, seorang ibu dengan semangat mendukung Alexis Sanchez dan kawan-kawan. Ibu ini mula-mula menanyakan kepada bapak-bapak yang sedang duduk menunggu kereta tentang hasil pertandingan Jerman versus Portugal. Setelah dijawab bahwa Jerman menang dengan skor telak 4-0, maka dia dengan semangat mengatakan bahwa dirinya adalah pendukung Cile. Sambil mengepalkan tangan kirinya dengan pelan dia mengucapkan, “Chi, Chi, Le, Le, Viva Chile.”

Sejumlah pendukung Cile yang ditemui di patungCirsto Redentor juga berharap tim kesayangan mereka bisa mengatasi tim kuat Spanyol. Meskipun mereka sadar bahwa laga ini akan sulit. Pasalnya, Spanyol akan bermain habishabisan guna menebus kekalahan telak dari Belanda pada pertandingan pertama dan menjaga peluang lolos ke babak 16 besar. Sementara Cile sedang mengincar kemenangan kedua dan membuka jalan ke fase “knock out”.

“Kami akan bisa mengalahkan

tim manapun, termasuk Spanyol. Kami cukup kuat dan kami memiliki Alexis Sanchez dan Arturo Vidal serta pemain-pemain berkualitas lainnya. Alexis sudah mengetahui cara bermain para pemain Spanyol,” ucap pendukung Cile, Vargas, dengan bangga sambil mengibarkan bendera negaranya.

Dalam perjalanan dari puncak Corcovado, para pendukung Cile ini sesekali meniupkan trompet di dalam trem yang cukup mengganggu penumpang lainnya. Aksi serupa juga ditunjukkan oleh fans Timnas Kolombia dan Argentina.

Sementara itu pendukung “La FuriaRoja” belum terlalu kelihatan di kota ini. Kalaupun ada, jumlahnya hanya segelintir.Bahkan, jumlah mereka kalah dari fans-fans Inggris atau Amerika Serikat. Paling tidak hal ini terlihat di Fan Fest Copacabana. Tetapi kemungkinan mereka akan memenuhi Rio de Janeiro mulai Selasa (17/6) guna mendukung Xavi Hernandez dan kawan-kawan pada laga krusial Rabu (18/6) sore pukul 16.00 waktu setempat atau Kamis (19/6) dinihari WIB. Sementara itu Mulai Selasa (17/6) pagi, para pendukung Brasil mulai mengenakan seragam jersey Selleccao yang akan menghadapi Meksiko di Fortaleza pada Selasa (17/7) sore. Sekolah-sekolah di Rio de Janeiro juga diliburan supaya seluruh warga Brasil bisa dengan leluasa mendukung tim kesayangannya. Bahkan, seorang kepala sekolah sebuah collegio meminta kami yang menginap di sekolahnya untuk mendukung Brasil. “Dukung Brasil saja. Kalau Argentina jangan,” ucapnya. =CAROL AJI

SETIA MENDUKUNG Para fans Chile merayakan kegembiraan usai timnya mengalahkan Australia 3-1, Jumat.

Saat Chile akan berlaga melawan Spanyol, mereka pun melurug ke Rio de Janeiro untuk memberi dukungan.

15

15

Gabung dengan Chelsea

Fabregas: Saya Minta Pergi dari Camp Nou

CESC FABREGAS memperlihatkan kaos dan nomor punggung yang akan dikenakannya di klub barunya, Chelsea FC. RIO DE JANEIRO - Di tengah pertempuran Piala Dunia 2014 dan persiapan melawan Cile di pertandingan kedua Grup B pada Rabu (18/6) di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, gelandang Timnas Spanyol Cesc Fabregas mengungkapkan bahwa dirinyalah yang memutuskan untuk segera pergi dari Barcelona dan memilih bergabung dengan klub Inggris, Chelsea. Meskipun, pihak klub merayunya untuk tetap bertahan di Camp Nou. Fabregas resmi menjadi pemain Chelsea setelah dibeli dengan harga sekitar 27 juta pounds. Pemain internasional Spanyol itu setuju dikontrak selama lima tahun. Kepindahan Fabregas itu cukup mengagetkan karena kontribusinya buat “Los Cules” tidak buruk.

Terlebih klub barunya adalah Chelsea, yang merupakan salah satu rival besar Arsenal, klub lama Fabregas yang masih dicintainya,” jelas Fabregas dalam pernyatannya seperti dikutip wartawan Koran Madura, Carol Aji di Brasil.

“Saya menanyai Barcelona untuk mencari sebuah cara agar saya bisa meninggalkan klub.

Presiden (Jose Maria Bartomeu) mencoba menghentikan transfer, tapi saya sudah bersikukuh ingin pindah. Saat itu, saya berbicara dengan (direktur olahraga) Andoni Zubizarretta dan presiden dan bilang kepada mereka bahwa saya ingin pindah. Terus terang, ketika itu semuanya berjalan mulus. Saya pergi bukan karena satu atau dua alasan tertentu, bukan juga karena kesalahan saya pribadi, dan begitulah adanya,” kata

mantan pemain Arsenal itu.

Fabregas yakin dirinya tidak akan kesulitan beradaptasi bersama klub barunya nanti. Mengingat, ia pernah menghabiskan delapan musim di London dengan membela Arsenal. “Jika berpikir tidak akan bahagia di Chelsea, saya tidak akan membuat keputusan ini. Di atas semuanya, saya ingin bahagia secara profesional dan personal. Chelsea punya para pemain hebat, muda, dan berbakat. Dan sedang membangun sebuah tim dengan banyak pemain baru. Saya tidak ragu akan bahagia, saya pernah tinggal di London delapan tahun dan punya banyak teman dan saudara di sana,” ungkapnya.

Masih dari Inggris, bek Manchester City Joleon Lescot hampir pasti akan pindah ke Hull City mulai musim depan dengan durasi kontrak selama dua tahun setelah pemain itu jarang dipakai oleh pelatih Manuel Pellegrini selama musim lalu. Pelatih Hull City Steve Bruce sedang memperkuat timnya guna bersaing di pentas Eropa musim depan.

Diharapkan pemain ini sudah menjalani tes medis pekan depan dan segera menandatangani kontrak baru. Lescott didatangkan dari Everton pada musim panas 2009 dengan nilai transfer 22 juta pound. Selama Roberto Mancini melatih klub itu, Lescott menjadi salah satu andalannya di jantung pertahanan City. Tetapi kehadiran Pellegrini membuat Lescott ditepikan hingga akhirnya kehilangan tempat juga di skuat Timnas Inggris untuk Piala Dunia 2014 ini. =CAROL AJI

KORAN MADURA

RABU 18 JUNI 2014 | No. 0383 | TAHUN III

KORAN MADURA

16

RABU 18 JUNI 2014 No. 0383 | TAHUN III

Ronaldo Tertunduk Lesu SALVADOR-Pemain terbaik dunia yang juga kapten Tim Nasional Portugal Cristiano Ronaldo tertunduk lesu saat meninggalkan lapangan setelah kalah telak 0-4 dari Jerman pada laga pertama Grup G di Salvador, Senin (16/6) sore waktu setempat atau Selasa (17/6) dini hari WIB.

LAPORAN CAROL AJI

16

K

ekalahan ini tidak terlepas dari taktik jitu yang diterapkan oleh pelatih Der Panzer, Joachim Loew dan kartu merah yang didapat bek Portugal Pepe.

Seperti dilaporkan wartawan Koran Madura dari Brasil, Carol Aji, pada laga tersebut Jerman unggul cepat melalui penalti, Thomas Mueller lalu dikonversi gol Mat Hummels sebelum ditambahkan 2 gol oleh Thomas Mueller.

Kekalahan memalukan ini juga tidak terlepas dari kartu merahnya bek Portugal kelahiran Brasil Pepe. Dengan jumlah pemain yang tidak seimbang, Portugal dengan gampang didikte oleh Jerman dan Cristiano Ronaldo tidak bisa berbuat apa-apa.

Setelah akhir pertandingan, Ronaldo seakan tidak percaya timnya bisa menelan kekalahan setelak ini. Dia sempat dihibur oleh pemain lain sebelum akhirnya bersalaman dengan sesama pemain Portugal dan lalu meninggalkan lapangan pertandingan.

Ronaldo juga sempat dihibur oleh kapten Jerman Philipp Lahm dan dipinggir lapangan, lalu disalami pelatih Jerman Joachim Loew.

Dengan hasil ini, Portugal menempati dasar klasemen sementara Grup G. Jerman bertengger di puncak klasemen karena unggul selisih gol dari Amerika Serikat di tempat kedua yang pada pertandingan satu jam setelahnya membekuk Ghana dengan skor tipis 2-1 berkat gol cepat Clint Dempsey dan John Brooks. Sedangkan gol penyama kedudukan Ghana dibuat oleh Andrew Ayew.

Jerman dan Amerika Serikat sama-sama mengantongi tiga poin tetapi Jerman unggul gol.

Tempat ketiga dihuni oleh Ghana karena sukses mencetak satu gol ke gawang Amerika Serikat.

Bagi Jerman, kemenangan telak ini mengulangi prestasi serupa sejak Piala Dunia 2002 dimana mereka selalu mencetak minimal empat gol di pertandingan pertama. Pada

2002 mereka menggulung Arab Saudi 8-0; 2006 menghajar Kosta Rika 4-2; 2010 membabat Australia 4-0; dan pada Piala Dunia 2014 kali ini. Artinya, dalam empat laga pembuka Piala Dunia, Jerman secara berturut-turut selalu mencetak minimal 4 gol.

Di laga ini pelatih Joachim Loem menurunkan formasi 4-3-3 dan meninggalkan 4-2-3-1 yang biasa mereka pakai. Dengan 4-3-3 ini, Thomas Mueller menjadi penyerang tengah ditemani Mario Goetze dan Mesut Oezil di kedua sisi.

Loew mengabaikan pemain senior di skuatnya yang menjadi satu-satunya penyerang murni di “Die National Mannshaft�, Miroslav Klose.

Di lini tengah Loew menurunkan Philipp Lahm yang dipasangkan dengan Toni Kroos dan Sami Khedira sebagai gelandang bertahan. Di lini belakang Loew memasang Mat Hummels dan Per Mertesackhe di jantung pertahanan diapit oleh Jerome Boateng dan Hoewedes di sisi kiri dan kanan serta Manuel Neuer di bawah mistar gawang. Dengan skuat seperti ini, permainan Portugal terkunci dan tidak bisa berkembang.

Sementara di kubu Portugal, sempat dikabarkan belum fit, Cristiano Ronaldo akhirnya masuk dalam starting line up. Selain itu, nama William Carvalho yang sebelumnya digadang-gadang sebagai gelandang bertahan masa depan Portugal, tak diturunkan Paulo Bento karena lebih memilih Miguel Veloso. Ronaldo tidak tampil optimal karena tidak banyak mendapat pasokan bola dari lini tengah.=CAROL AJI

SIARAN LANGSUNG PIALA DUNIA 2014 Rabu, 18 Juni 2014 AUSTRALIA vs BELANDA 23.00 WIB di ANTV/TV ONE Kamis, 19 Juni 2014 SPANYOL vs CHILE 02.00 WIB di ANTV/TV ONE KAMERUN vs KROASIA 05.00 WIB di ANTV/TV ONE

RABU 18 JUNI 2014 No. 0383 | TAHUN III

INFRASTRUKTUR JALAN BAGUS HANYA DALAM KLAIM SAMPANG | J

KORAN MADURA

AYU NANDA RABU 18 JUNI 2014 SOFIA | No. 0383 | TAHUN III

A

MENJADI MUJAHIDAH ALA KHADIJAH NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Ada Pendatang Baru di Tempat Hiburan Mereka SUMENEP – Ada pendatang baru di beberapa tempat hiburan, seperti tempat karaoke yang ada di Sumenep. Perempuan-perempuan itu ditengarai berasal dari tempat lokalisasi prostitusi Dolly. Pendatang baru itu berprofesi sebagai pemandu lagu.

M

enurut sumber Koran Madura, mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan dalam tarik suara maupun memandu lagu, namun karena berpenampilan menarik, banyak pencari hiburan yang memesan mereka, untuk sekadar minta menemani.

“Kalau nyanyinya sih tidak seberapa, tapi penampilannya itu yang bikin kami tertarik dan selalu ingin memesannya,” kata laki-laki berusia sekitar 40, Selasa (17/6).

Menurut laki-laki itu, pendatang baru itu ada yang mengaku berasal dari Banyuwangi, dan sebelumnya pernah bekerja di Surabaya.

Mereka pindah kerja ke Sumenep, karena tempat kerjanya gulung tikar. Namun ketika didesak lokasi tempatnya bekerja, rata-rata memilih diam dan mengajak berjoget.

“Mereka tidak pernah mengaku lokasi tempat kerjanya, mereka hanya mengaku pernah bekerja di Surabaya, tapi kami curiga pengakuan mereka karena tingkah lakunya berbeda dengan pemandu yang biasa di tempat karaoke,” sambunya.

Mengaku Pernah Bekerja di Surabaya

Menanggapi hal itu, Kepala Satpol PP Sumenep Abd Madjid mengaku belum melakukan pendataan ke berbagai tempat hiburan yang ditengarai disusupi penghuni lokalisasi Dolly. Pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pendataan, agar Sumenep aman dari penyusup.

“Selama beberapa kali operasi, kami belum menemukan pendatang baru yang megaku berasal atau pernah bekerja di Surabaya, yang kami dapat hanya beberapa pemain lama yang biasa menghuni tempat kos, tapi kami tidak akan berpangku tangan bila ada informasi seperti itu,” katanya.

Sejumlah tempat seperti rumah makan yang menyediakan fasilitas karaoke, akan menjadi target utama pemantauan untuk mengantisipasi banyaknya penyusup dari Dolly. Utamanya bagi tempat hiburan yang tidak mengindahkan jam tutup yang sudah diberikan.

“Pokoknya target kami ke belakang adalah tempat-tempat hiburan, terutama tempat hiburan yang tidak mau tutup hingga di atas pukul 00.00. Dari situlah nantinya kami bisa memastikan pekerja di dalamnya,” tutupnya. =ALI RIDHO/MK

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 18 JUNI 2014 | No. 0383 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 18 JUNI 2014 No. 0383 | TAHUN III

DPPKA Terkesan Mulai Menutup Diri Dewan: Itulah Alasan Kami Desak Bentuk Pansus Aset

MENYAYANGKAN. Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep Dwita Andryani, ketika menanggapi soal DPPKA yang mulai tak koperarif dan terkesan tertutup kepada publik terkait dengan data aset tanah yang belum bersertifikat.

SUMENEP- Dinas Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai terkesan menutup diri terkait dengan permasalahan aset daerah yang belum bersertifikat.

“Saya tidak bisa menjawab, tetapi sejauh ini kami masih dalam proses penataan aset, bahkan langkah-langkah intensif sudah kami lakukan,” kata Kabid Aset DPPKA Pram M.N, Selasa (17/6) ketika wartawan menanyakan jumlah aset tanah yang belum beridentitas.

Berdasarkan penjadwalan yang telah direncanakan oleh DPPKA, validasi dan pemutakhiran data aset akan melibatkan banyak pihak, terutama beberapa rekan SKPD terkait, termasuk membentuk tim Kabupaten.

“Tim Kabupaten itu fokus dan konsentrasinya akan mendampingi SKPD yang juga membentuk tim kecil. Sementara tim dari SKPD tersebut melakukan perhitungan fisik aset dan membandingkan dengan aset yang ada,” jelasnya.

Ditanya aset-aset Pemkab yang terkesan amburadul, kata Pram, hal demikian tidak lepas dari pengalaman masa lalu tentang kesadaran berarsip. “Jadi, kendala yang kami

hadapi tak lepas dari pengalaman masa lalu, sehingga banyak aset yang tidak tertata dengan baik,” terangnya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep Dwita Andryani, menyayangkan jika DPPKA terkesan menutup diri. Menurut Ita, DPPKA seharusnya menyampaikan apa adanya kepada publik, termasuk kepada wartawan. Sebab, hal demikian bentuk koperatif dan transparansi pemerintah.

“Mau disembunyikan gimana pun publik sudah tahu bahwa ada banyak aset tanah yang belum bersertifikat, pula penataan aset yang amburadul. Oleh karena itu, ini salah satu alasan kenapa kami desak segera bentuk Pansus, agar Sumenep tidak selalu terjerembab pada jurang yang sama, masak dari tahun ke tahun selalu berpredikat WDP,” tegasnya.

Sehingga, sambung Ita, kalau ada Pansus, mereka wajib memberikan data itu ketika Pansus meminta. “Karena kami sebagai mitra DPPKA sampai saat ini juga belum

menerima laporan terkait dengan jumlah aset, termasuk kita juga belum menerima beberap hasil validasi atau pemutakhiran data aset.

Nah, dengan adanya Pansus, tak alasan dari pemerintah untuk selalu berkelit,” akunya.

Ita pastikan bahwa Pansus aset itu akan terbentuk walaupun sejauh ini tujuh fraksi yang sepakat membentuk pansus masih disibukkan oleh beberapa agenda pembahasan di setiap komisi.

“Tetapi kami pastikan, Pansus itu terbentuk, apalagi melihat Pemkab yang kurang serius bermitra dengan kami. Mungkin, adanya pansus itulah memberikan kesadaran bahwa bekerjasama itu jauh lebih penting,” tegas Politisi PAN itu.

Ita mengungkapkan bahwa Komisi B sampai sejauh ini belum tahu dan menerima data aset yang tak bersertifikat. “Sampai saat ini kami belum dapat data itu, bahkan laporan pun tidak ada. Sehingga kami tidak tahu ada berapa aset tanah yang belum bersertifikat.

Makanya, kami sampaikan kepada setiap komisi agar menanyakan kepada setiap SKPD mitranya terkait dengan aset yang dimiliki,” tegasnya. =SYAMSUNI/MK

DANA BAGI HASIL

Pendapatan DBH Migas Memang Kecil?

SUMENEP – Kepala Kantor Energi Sumber Daya Minyak (ESDM) Sumenep Abd. Kahir mengakui jika perolehan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi di Sumenep sangat kecil. Kecilnya DBH, karena sampai saat ini Kota Sumekar masih belum mempunyai hak sebagai penghasil migas.

Menurut Kahir, Sumenep pada tahun lalu hanya mendapat dana bagi hasil Rp 13.516.399.95 untuk minyak dan Rp 14.928.179.499 untuk gas bumi. Namun, pada tahun 2014, pemkab sudah dipastikan mendapatkan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 26 miliar dari pemerintah pusat.

Dana tersebut akan didapat dari pengeboran milik PT Santos dan Kangean Enegri Indonesia (KEI) di Pagerungan. "DBH Rp 26 miliar akan diberikan pemerintah pusat per triwulan. Angka tersebut sebenarnya terbilang kecil, karena masih kalah sama perolehan DBH kabupaten Bangkalan. Padahal di Sumenep lebih banyak perusahaan yang melakukan pengeboran migas," ungkapnya.

Sementara untuk DBH migas PT KEI Blok Terang Sirasun Batur (TSB), kata Kahir, Sumenep tidak mendapatkan, karena lokasinya berada di atas 12 mil lepas pantai, sehingga dianggap milik pemerintah pusat.

Sedangkan untuk Blok Maleo, hingga saat ini DBHnya belum masuk ke Sumenep, meskipun Mahkamah Agung (MA) secara resmi mengabulkan gugatan judicial review dan menyatakan Blok Maleo masuk wilayah Sumenep.

"Putusan MA itu sudah berjalan lebih dari 5 tahun, tapi realisasinya masih belum dilakukan, bahkan Bupati juga sudah berkirim surat ke Presiden tertanggal 6 Mei 2014, berisi permohonan implementasi amar putusan MA Nomor 19P/HUM/2007.

Namun, hingga saat ini belum ada jawaban,” terangnya.

Kahir menambahkan, belum dilaksanakannya putusan MA tersebut, diduga tersendat di Kementerian ESDM, karena Kementerian Dalam Negeri telah menindaklanjuti dengan merevisi Permendagri tentang Daerah

Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Migas. Sementara Kementerian Keuangan, sudah siap mencairkan DBH tersebut. "Namun itu masih menunggu kementerian terkait, yakni Kementerian ESDM," terangnya Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA) Sumenep Carto. Menurutnya, pendapatan DBH migas di Sumenep memang sangat kecil, itu karena yang bisa menyumbang DBH hanya satu sumur, yakni KEI di Pagerungan.

"Artinya, walaupun banyak sumur migas di Sumenep,

Carto

Kepala DPPKA Sumenep DBH-nya tetap sama dengan kabupaten lain. Karena yang mengatur masalah migas itu bukan kita, melainkan sudah ada undang-undangnya tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 82 tahun 2013," katanya.

Dalam undang-undang itu, kata Carto, menegaskan daerah hanya bisa menjadi penghasil jika keberadaan sumber migas maksimal mencapai 4 mil. "Kalau sampai 12 mil ke atas, itu sudah kewenangan pusat," terangnya. =JUNAEDI /MK

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 18 JUNI 2014 | No. 0383 | TAHUN III

C

Realisasi Pugar Rawan Konflik DKP: Semoga Saja Masyarakat Mengerti SUMENEP - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) diminta segera memperjelas realisati Program Usaha Garam Rakyat (Pugar) kepada 366 penerima bantuan, agar tidak mengundang polemik dan konflik. Pasalnya, jika tidak segera memperjelas dikhawatirkan akan terjadi gesekan antar penerima.

Hal demikian disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sumenep, Bambang Prayogi. Menurut Bambang, permintaannya itu tak lain demi antisipasi terjadinya polemik dan konflik lantaran untuk Pugar 2014, anggarannya dipangkas hingga 53 persen dari anggaran sebesar Rp 4,1 miliar. Berdasarkan dari hitungan 53 persen pemangkasan itu, kini bantuan Pugar itu hanya tersisa Rp 1,7 miliar.

“Nah, adanya pemangkasan tersebut akan berpotensi terjadinya polemik dan konflik.

Sebab DKP telah melakukan sosialisasi kepada kelompok pen-

erima sebelum ada pemangkasan.

Kelompok yang ikut sosialisasi itu kemungkinan tak semuanya yang kebagian, bahkan hanya beberapa kelompok saja. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran adanya protes ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat.

Oleh karena itu, DKP harus ekstra hati-hati, dan menghitung kembali, mana yang skala prioritas, agar ketengangan itu bisa kita hindari,” pintanya, Selasa (17/6).

Hal demikian juga dilakukan agar citra DKP tidak buruk di depan masyarakat. “Sebab dipastikan, kekecewaan akan mereka terima, sehingga kalau

tidak dijelaskan dengan segera dan detail, maka jangan salahkan masyarakat jika mereka menaruh prasangka negatif.

Bahkan DKP bisa disebut telah menggelapkan anggaran Pugar itu,” jelas Bambang.

Secara pribadi maupun institusi, Bambang sedikit menyayangkan tentang terpangkasnya anggaran itu. Kata Bambang, kenapa harus pada musim tanam garam anggaran Pugar dipangkas. “Kenapa tidak sedari dulu saja, katanya Pugar demi kebangkitan ekonomi rakyat kecil, tetapi kok ada hukum kesejahteraan seperti ini. Sebab para petani garam itu sangat butuh dengan bantuan itu.

Bambang menegaskan bahwa Komisi B maupun DKP pun tak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu, sambung Politisi PDI Perjuangan tersebut, hanya satu hal yang bisa dilakukan, yaitu menentukan

skala prioritas dan segera sosialisasikan tentang pemangkasan dana pugar. “Jadi, hitung lagi, ada berapa kelompok pugar yang menerima bantun itu kemarin, termasuk ada berapa hektar lahan garam yang hari ini ditanam. Baru setelah itu, lakukan skala prioritas,” tegasnya.

Sementra itu, Kepala DKP Sumenep, Muhammad Jakfar ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya akan segera memperjelas tentang pemangkasan tersebut, bahkan soal teknis yang harus dilakukan oleh DKP, kata Jakfar, pihaknya harus melakukan dengan cara teknis yang matang, agar masyarakat tidak berpikir yang aneh-aneh. “Sebab sosialisasi itu sudah kami sampaikan, makanya kami akan menjelaskan sejelas-jelasnya kepada mereka agar masyarakat tidak menilai negatif ke kami,” katanya.

Untungnya, sambung Jakfar,

sosialisasi Pugar yang sudah dilaksanakan sebelumnya difokuskan pada kelompok yang menggunakan goemembran atau touf.

Dari sosialasi itu, sebanyak 32 kelompok pendeder garam menyatakan bersedia menggunakan goemembran atau touf, dari 366 kelompok yang ada. Namun demikian, kata Jakfar, dengan dana Rp 1,7 miliar dari 53 persen yang dipangkas, tetap akan ada kelompok yang tidak akan mendapatkan bantuan tersebut.

“Sebab sudah jelas akan terjadi pengurangan kelompok, tentu ini membuat kami harus memutar otak agar bisa menjelaskan secara detail kepada mereka.

Tetapi sedikit lega, ketika sebagian dari mereka sudah membuat surat pernyataan bahwa mereka siap menggunakan goemembran.

Semoga saja tidak terjadi ketengagan,” ungkapnya. =SYAMSUNI

JELANG PILPRES

Tiga PPK Diberhentikan

PERSIAPAN KOTAK SUARA PILPRES. Petugas menata kotak suara di KPUD Tegal, Jateng, Selasa (17/6). KPUD Tegal baru memperoleh tinta serta mulai menyiapkan dan memperbaiki kotak suara yang akan digunakan untuk pilpres pada 9 Juli mendatang.

SUMENEP - Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumenep memecat tiga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yaitu Ketua PPK Arjasa, anggota PPK Masalembu, dan Ketua PPK Gapura.

Pemecatan tiga penyelenggara pemilu tersebut karena beberapa faktor. Anggota PPK Masalembu dipecat karena ada masalah dengan keuangan, Ketua Arjasa berhenti karena mengundurkan diri, sementara untuk Ketua PPK Gapura terpilih sebagai komisioner KPU Sumenep.

Moh. Aridel Imron (Ketua KPU Arjasa) diganti Salimin, M. Akib AS (anggota PPK Masalembu) diganti Suryadi, dan Rachbini (Ketua PPK Gapura) diganti Sahmari.

“Jadi, hanya tiga orang saja, kalau PPS masih baik-baik saja, dan tetap pada formasi yang lama,” terang Komisioner KPU Divisi Hukum Achmad Subaidi, Selasa (17/6).

Menurut Subaidi, pihaknya sebentar lagi akan melakukan pelantikan terhada tiga orang yang telah menggantikan tiga PPK yang diberhentikan. “Sebenarnya untuk yang Masalembu telah dipecat oleh KPU periode

sebelumnya, sedangkan untuk yang dua PPK yang lain seperti Ketua PPK Arjasa dan Ketua PPK Gapura baru periode kami. PPK Arjasa mengundurkan diri karena alasan institusional, dan untuk PPK Gapura karena amanah undang-undang,” jelasnya.

Ditanya lebih jauh selain pemecatan kepada PPK, menurut Subaidi hanya pada 3 PPK saja yang KPU lakukan pergantian antar waktu. Sementara untuk PPS masih dalam formasi yang lama. “Jadi, hanya tiga orang saja, kalau PPS masih baik-baik saja, dan tetap pada formasi yang lama,” terangnya.

Bercermin pada periode sebelumnya, ada banyak PPK dan PPS yang tak netral, untuk antisipasi beberapa kemungkinan terkait dengan beberapa PPK dan PPS tak netral, Subaidi mengaku sudah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, bahkan pihaknya akan memberlakukan Peraturan KPU yang telah ada.

“Bahkan jika nanti ditemukan ada PPK dan PPS tak netral dan ikut-ikutan dukung mendukung salah salah satu calon, kami tak segan-segan memberhentikan mereka di tengah jalan,” tegas Subaidi. =SYAMSUNI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 18 JUNI 2014 | No. 0383 | TAHUN III

PENGAWASAN DEWAN

Rapat Perhitungan APBD 2014 Tak Terlaksana SUMENEP – Komisi B DPRD Sumenep gagal menggelar rapat perhitungan APBD 2014 khusus perhitungan laporan keuangan PT Wira Usaha Sumekar (WUS), Selasa Selasa (17/6). Hal itu disebabkan pengurus PT WUS yang hadir tidak memberikan data apa pun yang diminta dewan.

Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi mengatakan perhitungan laporan keuangan PT WUS gagal dibahas, karena tidak mampu menyajikan data untuk dijadikan dasar pembahasan. Dewan mengaku enggan membahas perhitungan laporan keuangan selama perusahaan daerah itu tidak menyajikan data.

“Kami tidak akan pernah membahas laporan perhitungan keuangan PT WUS jika hanya berdasarkan anganangan. Kan percuma dibahas panjang lebar, namun tanpa data yang valid hanya akan membuahkan kesalahan fatal.

Kalau ada data otentik dan tidak hanya adu argumen, baru kami bisa melanjutkan pembahasan yang sempat tertunda ini,” katanya kepada Koran Madura.

Menurut Bambang, PT WUS tidak berani memberikan data dengan alasan data pelaporan perhitungan neraca laba rugi perusahaan harus disampaikan secara pasti terlebih dahulu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Jadi mereka akan mempertanggungjawabkan pada pemegang saham terlebih dahulu, baru setelah itu data neraca keuangan PT WUS akan disampaikan pada kalangan dewan. Legislatif bersepakat dan mempersilakan PT WUS untuk melakukan RUP terlebih dahulu.

“Secepatnya, dalam laporan itu kami akan membahas PT WUS setelah PT WUS mengadakan RUPS, baru kami akan memanggil PT WUS kembali.

Itu perhitungan kan terkait realisasi pada tahun 2013. Jadi dalam RUPS 2013 itu dilaporkan pada RUPS 2014,” ujarnya.

Jika mengacu pada prosedur, laporan RUPS sesuai prosedur setiap 6 bulan sekali.

Meski sudah 6 bulan, PT WUS beralasan masih belum bisa memberikan data laporan keuangan untuk dibahas dengan Komisi B karena masih harus disampaikan pada pemegang saham dalam RUPS. “Kalau sudah ada data kan tinggal kami lihat, ini loh kerugian yang harus dibenahi PT WUS dan berapa keuntungan yang didapat PT WUS. Nah itu akan tersaji dengan baik kalau untung karena faktor apa dan kalau rugi penyebabnya apa?

Tukas politisi kawakan PDIP ini.

Berdasakan informasi yang diterima komisi B, sebenarnya PT WUS sudah mengajukan untuk melaksanakan RUPS pada bulan ini. Tapi yang menunda-nunda ini pemilik/ pemegang saham. “Jadi kami tidak mau terlibat terlalu jauh ke sana, karena ini soal teknis,” terangnya.

Soal penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT WUS sebanyak Rp 1,1 miliar, lanjut Bambang, itu terkait pembelian tangki SPBU. Kalau bicara penyertaan modal itu lain lagi masalahnya, sebab terkait itu wajib pemerintah daerah menambah penyertaan modal atau deviden pada PT WUS. Karena modal dasar kepada PT WUS itu sebanyak Rp 15 miliar, sementara saat ini pemerintah baru menyertakan modal sebesar Rp 6,5 miliar. =ALI RIDHO/MK Ketua Komisi B DPRD Sumenep saat memberikan keterangan pers terkait tak terlaksananya rapat perhitungan APBD 2014.

JELANG RAMADAN. Pedagang menata kerudung di kiosnya di Pasar Pagi Tegal, Jateng. Menjelang Ramadan omset penjualan kerudung mulai meningkat hingga 50 persen dan kerudung dijual berkisar antara Rp15 ribu hingga Rp40 ribu per buah tergantung model.

Dua BUMD Belum Menggembirakan Dewan: Kami akan Memanggil Kepala DPPKA dan Inspektorat SUMENEP – Keberadaan dua badan usaha milik daerah (BUMD) belum mengembirakan. Kontribusinya kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memenuhi target.

Dua BUMD itu, yaitu PT Wira Usaha Sumekar (WUS) dan PT Sumekar Line.

Demikian disampaikan Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Proyogi. ”Setelah kami lakukan penghitungan realisasi di akhir tahun, memang (PAD) dua perusahan itu masih belum mencapi target,” katanya, Selasa (17/6).

Pendapatan yang paling minim PT Wira Usaha Sumekar. ”Kalau PT Sumekar Line, infonya tahun 2013 telah menyumbang Rp 12 juta. Hanya saja sampai saat ini tidak tercatat. Kami sudah lama mendapat laporan, jika PT. Sumekar Line sudah menyetorkan PAD, hanya saja ketika saya

cek masih nol. Itu disebabkan karena pembayaran PAD tahun 2013 dimasukkan ke PAD sebelumnya, yakni tahun 2012 yang lalu,” terangnya.

Pihaknya mengaku akan segera memanggil pimpinan dua BUMD untuk meminta penjelasan perjalanan BUMD itu selama satu tahun. ”Tidak hanya itu, kami juga akan memanggil Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA) dan Inspektorat.

Karena kedua instansi itu mempunyai peran strategis di dalamnya,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten

Sumenep Hadi Soetarto masih belum bisa dikonfirmasi.

Sementara Direktur PT Sumekar Line Rasul Junaidy mengaku, pada tahun 2013 perusahaan yang dipimpinnya telah menyumbang PAD sekitar Rp 12 juta. ”Kalau tidak percaya, silakan cek saja ke DPPKA,” katanya.

Pihaknya mengakui, perusahaan pelat merah itu pada tahun 2012 tidak menyumbang PAD. ”Kalau tahun 2012 masih belum mencapai target, sebab pada saat itu masih dalam transisi karena kami masih baru dilantik. Namun itu sudah hampir lunas, karena kami telah cicil,” terangnya.

Direktur PT WUS Sumenep Sitrul Arsy saat dikonfirmasi melalui telepon mengajak bertemu langsung pada hari ini. “Ketemu langsung besok,” singkatnya, kemarin. =JUNAEDY/MK

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 18 JUNI 2014 | No. 0383 | TAHUN III

Pemenang Lelang Diperiksa Kejari Kejari: Kami Akan Panggil Kembali Kontraktor SUMENEP – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Selasa (17/6) memeriksa pemanang lelang pengadaan alat peraga sekolah dasar yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) 2010. Proyek yang ditangani PT Otoda Sukses Mandiri Jakarta itu ditengarai ada praktik korupsi.

“Saksi dari pemenang lelang yang bernama Moh Baihaki, kita pangggil dan kita periksa. Guna memenuhi bukti dugaan suap dengan modus bagi-bagi fee kepada sejumlah oknum pejabat dilingkungan Dinas Pendidikan,” terang Kasi Pidsus Kejari Sugiyanto.

Baihaki diperiksa sekitar enam jam, mulai pukul 10.00 sampai sekitar pukul 16.00. Ia dimintai keterangan terkait laporan bagi-bagi uang proyek.

“Baihaki kita mintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan bagi-bagi fee. Makanya kita kroscek semuanya. Kita periksa proses dari awal sampai pada penentuan kontraktor pemenang lelang,” terangnya.

Kita juga akan panggil kembali kontraktor untuk minta data yang belum lengkap,”

Sugiyanto Kasi Pidsus

Namun, kejari mengaku masih membutuhkan data tambahan. Sehingga, kontraktor tersebut akan kembali dipanggil untuk menyerahkan sejumlah data tambahan. “Kita juga akan panggil kembali kontraktor untuk minta data yang belum lengkap,” ujarnya.

Sebelumnya, kejaksaan sudah meminta keterangan pejabat Dinas Pendidikan Sumenep yang dinilai mengetahui proyek tersebut dan sekitar enam kepala sekolah dari sejumlah kecamatan.

Namun, Sugiyanto masih merahasiakan identitas orang-orang tersebut.

Korps Adhiyaksa menerima laporan tersebut pada 24 April 2014. Dalam laporan itu dinyatakan ada pembagian fee kepada pejabat Dinas Pendidikan. Sesuai hasil laporan yang masuk, buktibukti dari pelapor belum ada terkait rekaman dan bukti konkret lainnya.

“Kalau fee-nya kita simpulkan nanti dari keterangan saksi.

Kita masih akan mengumpulkan data dulu. Kalau tidak ada unsur hukumnya jadi tidak kita naikkan. Kalau memenuhi unsur kita naikkan ke tahap penyidikan.

Namun kalau belum lengkap, ya terpaksa kita hentikan kasus ini,” imbuh Sugiyanto. =ALI RIDHO/MK

BPRS Gelar Sunatan Masal Gratis pesertanya meningkat drastis dibandingkan dari tahun-tahun lalu,” katanya.

Sementara tempat pelaksanaan sunatan masal tersebar di beberapa kecamatan, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang hanya difokuskan di Kecamatan Kota Sumenep. “Tahun ini tidak hanya di Kota (Sumenep) saja, tapi dilaksanakan di lima kecamatan, yaitu di Kecamatan Pragaan, Guluk-Guluk, Dungkek, Ambunten dan di Kecamatan Kota Sumenep. Termasuk juga di kantor LMI,” urainya.

KHITAN GRATIS. Suasana sunatan gratis yang digelar BPRS Bhakti SumeBakti sosial tersebut diharakar, Selasa (17/6). BPRS menargetkan 500 anak yang dikhitan. pkan dapat meringankan beban SUMENEP - Bank Pembi- kan, sunatan masal tersebut sen- masyarakat khususnya yang ayaan Rakyat Syariah (BPRS) gaja digelar setelah ujian sekolah, kurang mampu. Bagi kalangan Bhakti Sumekar menggelar karena anak-anak yang disasar tertentu, menurutnya, biaya sunatan masal gratis, Selasa adalah siswa sekolah dasar yang sunatan masih terbilang mahal.

“Harapan selanjutnya cakupan(17/6). Kegiatan sosial itu sudah usianya 10 tahun ke bawah.

“Kegiatan ini juga didukung nya lebih banyak lagi, nanti taryang ketujuh kalinya. Sementara target anak-anak yang dikhi- sejumlah donator dengan bek- getnya di kepulauan, dan dari erja sama dengan LMI. Bah- sisi kualitas pelaksanaannya tan berjumlah 500 orang.

Direktur BPRS Bhakti Sume- kan peserta sunatan gratis dapat semakin baik,” harapnya =ADV/ALI RIDHO kar Novi Sujatmiko mengata- untuk kalangan anak-anak ini

E

DUGAAN PROGRAM FIKTIF

Di Manakah Peran Inspektorat?

SUMENEP – Inspektorat diminta turun tangan mengatasi dugaan sejumlah program fiktif di Desa Pegerungan Besar Kecamatan Sapeken. Program pemerintah di tingkat desa dinilai rentang penyelewengan, khususnya yang melalui program ADD. ”Kami harap Inspektorat sebagai kontrol di setiap program pemerintah, turun tangan.

Sehingga, semua persolan yang berada di tingkat desa bisa segera terselesaikan,” desak pagiat Sumenep Corruption Watch (SCW) Junaidi, Selasa (17/6).

Inspektorat harus mengubah pola kerja. Selama ini, inspektorat baru memproses dugaan pelanggaran kalau sudah ada laporan tertulis di meja kerjanya.

“Inspektorat harus lebih sigap lagi, jangan menunggu harus ada laporan tertulis sampai ke pihaknya, “ pintanya.

Beberapa waktu lalu, H. Rajani, tokoh masyarakat Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken, melaporkan indikasi program fiktif terhadap Bupati Sumenep A. Busyro Karim. Salah atu program yang ditengarai fiktif, pembuatan rabat beton yang nilainya mencapai Rp 100 juta.

Dana itu bersumberkan dari dana

ADD (alokasi dana desa) dan program BKPI dan FPU. Selain itu, program pembangunan pagar desa seberas Rp 50 juta dengan sumber dana bantuan keuangan percepatan pembangunan pedesaan (BKP3) juga tak ada wujudnya. Rajani menyimpulkan, semua program yang masuk ke Desa Pagerungan Besar fiktif.

Bendahara Desa Pagerungan Besar Junaidi mengancam melaporkan Rajani kepada polisi.

Program desa 2013 yang dilaporkan itu belum dijabat oleh kades saat ini, termasuk bendaharanya.

Lantaran kades dan bendahara baru dilantik Juli 2013. ”Jadi, tuduhan yang dialamatkan kepada kami sangat tidak masuk akal. Makanya, kami akan melaporkan kasus ini ke penegak hukum, dalam hal Polres Sumenep,” kata Junaidi (Koran Madura, 17/6).

Sementara Inspekur Didik Untung Samsidi masih belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Ketika dihubungi melalui telepon selulernya tidak merespons. Namun sebelumnya, Didik mengaku belum bisa bertindak karena masih belum menerima laporan tertulis sebagai pijakan. =JUNAEDI/MK

KILAS AKTIVITAS

Haflah Al Ikhlash Hadirkan Ulama-Umara SUMENEP – Haflatul Imtihan Pondok Pesantren Al Ikhlash Desa Mandala Kecamatan Rubaru, Selasa (17/6) menghadirkan Sayid Habib Hasan Ba'ali dari Probolinggo, sebagai penceramah. Juga Wabup Soengkono Sidik, Kepala Kemenag Sumenep Moh. Shodiq, Kepala Disdik Sumenep A. Shadik, forpimka dan muspika setempat.

Pengasuh PP. Al Ikhlash Kiai Mahmud Ghazali menjelaskan, haflatul imtihan sebagai media evaluasi kegiatan belajar mengajar yang telah berlangsung selama satu tahun. ”Bahkan kegitan itu, sudah kami sesuaikan dengan misi ponpes, yakni mencetak kader pemimpin umat yang profesional, berwawasan global, berkearifan lokal dengan iman, takwa,” katanya, Pendidikan yang dikelola ting-

Kiai Mahmud Ghazali Pengasuh PP. Al Ikhlash

kat RA, MI, MTs, MA, madin dan pondok pesantren. Saat ini jumlah muridnya sebanyak 350 siswa; santri non mukim sebanyak 300 santri dan mukim 50 santri. =*/JUNAEDI

KORAN MADURA

RABU 18 JUNI 2014|NO. 0383|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

RABU 18 JUNI 2014 NO. 0383 | TAHUN III

F

TINTA PILPRES

Ketua KPU Kurang Mencermati Logistik

DEMO. Menuntut perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas yang ada di Pamekasan

Layanan Puskesmas Selalu Mengecewakan

PAMEKASAN - Kurang tiga pekan pelaksanaan Pilpres, beberapa logistik yang dibutuhkan sudah mulai dikirim. Salah satunya adalah tinta, yang sudah sampai di Kantor KPU Pamekasan, Jl Brawijaya, Senin malam (16/6) pukul 19.00. Akan tetapi Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah mengaku belum mengetahuinya.

Informasi kedatangan tinta Pilpres ini didapat dari salah satu staf KPU, yang koran ini hubungi kemarin (17/6) via telepon. Dia menjelaskan bahwa KPU Pamekasan telah menerima kiriman sembilan dos berisi tinta, yang total di dalam dos itu ada sebanyak 3.600 botol tinta. Tinta yang berlabel Tintamas Tirta Surya, Sidoarjo, itu, nanti akan disebar di seluruh TPS saat Pilpres 9 Juli mendatang. Tinta tersebut dipergunakan sebagai tanda, yang dipasangkan ke salah satu jari tiap pemilih, setelah yang bersangkutan selesai mencoblos. “Sekarang tinta-tinta itu kami simpan di Kantor KPU,” ujar salah satu staf itu.

Terkait logistik lainnya, seperti surat suara, form peng-

hitungan, dan lain sebagainya, pihaknya belum bisa memastikan kapan datang. Namun dari informasi yang dia dapat, diperkirakan akhir bulan ini segala logistik sudah mulai dikirim oleh KPU Pusat dan sampai di KPU Pamekasan.

Sebab awal bulan depan, tepatnya 9 Juli, Pilpres akan digelar.

Akan tetapi, sebagaimana disinggung di atas, Ketua KPU Pamekasan, Moh Hamzah, belum mengetahui jika sebagian logistik Pilpres sudah ada yang tiba di Pamekasan. Saat dihubungi via telepon, dia dengan tegas menyatakan jika logistik Pilpres belum ada yang datang. Sebab pihaknya belum menerima surat atau instruksi dari KPU Pusat terkait pengiriman logistik tersebut. Pihaknya menunggu ketentuan dari KPU Pusat, terkait segala logistik kebutuhan Pilpres di Pamekasan.

Disinggung terkait kedatangan tinta, pihaknya juga menyatakan belum datang.

“Tinta-kan juga bagian dari logistik, ya belum datang juga.

Masih menunggu surat dari KPU Pusat,” paparnya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Dinas Kesehatan Didatangi Massa Demonstran Mereka datang dengan membentang poster yang bertuliskan tuntutannya. Beramai-ramai datang mengunakan motor ke kantor tersebut. Mereka menilai kinerja Dinkes tidak maksimal, terutama dalam menangani pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Puskesmas.

Selain pelayanan, mereka juga menyampaikan sejumlah persoalan lainnya, seperti program dokter masuk desa atau tim kesehatan masuk desa yang tidak maksimal, karena hanya menjangkau sebagian desa. Mahalnya biaya ambulans juga sempat disoal, karena sangat memberatkan bagi pasien yang kurang mampu.

Orator aksi, Ribut Subaidi mengatakan masyarakat sangat membutuhkan pelayanan kesehatan yang baik. Namun kenyataannya masih banyak ditemukan indikasi-indikasi ketidakseriusan Dinkes untuk memberikan pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan yang untuk masyarakat kecil.

“Dari beberapa persoalan

yang terjadi ini menunjukkan bahwa Dinkes sama sekali tidak profesional dan terkesan mengabaikan kepentingan masyarkat kecil. Padahal mereka juga berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,” kata Ribut.

Setelah para orator puas berorasi, mereka langsung membubarkan diri sebelum aspirasi mereka ditanggapi oleh Kepala Dinkes Pamekasan, Ismail Bey. Padahal yang bersangkutan menemui pendemo dalam aksi tersebut.

Usai unjuk rasa, Kepala Dinkes Pamekasan, Ismail Bey mengatakan tuntutan pendemo untuk menurunkan biaya ambulan tidak bisa direalisasikan sebab biaya ambulan itu telah diatur dalam peraturan daerah (Perda) setem-

pat.

“Jika memang biaya itu dinilai memberatkan mari lakukan revisi dulu terhadap perda yang mengatur biaya ambulanc. Sebab ini adalah sebuah regulasi jadi Dinkes tidak bisa mengambil tindakan sendiri karena perlu pembahasan dengan dewan,” katanya.

Terkait pelayanan di Puskesmas, Ismail mengakui belum maksimal. Hal itu terjadi karena di masing-masing puskemas masih kekurangan tenaga kesehatan, seperti dokter dan petugas laboratorium.

Tidak hanya itu, lanjut Ismail, fasilitas di puskesmas juga minim.

Sehingga jika pasien tidak bisa ditangani di sana, maka akan langsung dirujuk pada jaringan yang ada diatasnya, yaitu Rumah Sakit Slamet Martodirdjo, Pamekasan.

“Di puskemas itu bukan tidak mau melayani dengan maksimal, tapi memang disana itu peralatan dan tenaganya terbatas,” ungkapnya. =ALI SYHARONI/UZI/RAH

PERSIAPAN KOTAK SUARA PILPRES. Petugas menata kotak suara di KPUD Tegal, Jateng, Selasa (17/6). KPUD Tegal baru memperoleh tinta dan mulai menyiapkan serta memperbaiki kotak suara yang akan digunakan untuk pilpres pada 9 Juli mendatang.

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 18 JUNI 2014|NO. 0383|TAHUN III

G

AUDIENSI. Kapak minta penuntasan kasus alkes, di ruang Bhayangkara Polres Pamekasan, kemarin (17/6)

Polisi, Siapakah Tersangka Alkes?

Penyidik Melakukan Perbandingan Harga ke Tim Surabaya PAMEKASAN - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) beraudiensi dengan petinggi Polres Pamekasan, Selasa (17/6) kemarin. Mereka ditemui Kapolres Pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman, Kasubag Humas, AKP Siti Maryatun, dan Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ipda Acmad Soleh.

Para aktivis ini menyoal penanganan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RS dr Slamet Martodirjo, yang sudah bergulir sejak November 2011 lalu. Mereka menilai penanganannya jalan di tempat karena sampai saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan. Oleh karenanya, mereka mendesak tim penyidik segera menetapkan tersangka dalam dugaan Tipikor tersebut.

Selain itu mereka juga mendesak agar tim penyidik segera mengambil sikap untuk berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), agar segera diaudit. Sebab, sampai ini belum ada perkembangan yang signifikan termasuk jumlah kerugian Negara dari kasus tersebut belum diketahui.

Ketua KAPAK Pamekasan, Maimun Rais menilai peny-

idik lamban dalam menangani perkara tersebut. Padahal, dalam daftar pengadaan alkes itu sudah jelas ada pengurangan 2 item alkes. Bahkan, tim penyidik sendiri sudah menyita 2 alkes karena diduga tidak sesuai spesifikasi. “Sudah banyak bukti-bukti yang dikatongi penyidik, seperti dua alkes yang disita karena dicurigai tidak sesuai spek, tapi kenapa pengusutannya terkesan lambat dan belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Kami minta polisi serius mengusut kasus ini� katanya.

Kapolres Pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman, melalui Kasubag Humas AKP Siti Maryatun mengatakan sejak laporan tersebut masuk ke Mapolres pada (11/11) tahun 2011 lalu,

tim penyidik sudah melakukan serangkaian penyelidikan sesuai standart operasinal prosedur (SOP) dari Polda Jawa Timur, untuk mengumpulkan sejumlah bukti-bukti. Bahkan penyelidikan tersebut sudah beberapa kali digelar ekspose.

Menurut Maryatun, tim penyidik terus melakukan proses penyidikan. Salah satunya, yakni melakukan perbandingan harga barang alkes tersebut. Tidak hanya itu penyidik juga melakukan koordinasi dengan pihak ahli yang berada di Surabaya untuk melakukan perbandingan barang tersebut. “Tim penyidik selalu melakukan kegiatan-kegiatan dalam mengembangkan kasus ini. Salah satunya, melakukan perbandingan barang ke tim ahli di Surabaya. Kalau terkait audit belum

dilakukan, karena masih menunggu hasil perbandingan harganya,� ungkapnya.

Sekadar mengingatkan, anggaran pengadaan alkes di RS dr Slamet Martodirjo Pamekasan senilai Rp 4,5 M. Namun dalam pembeliannya ditemukan sejumlah kejanggalan. Seharusnya, anggaran Rp 4,5 M itu dibelikan sebanyak 10 item alkes. Namun yang terjadi di lapangan hanya dibelikan sebanyak 8 item alkes saja.

Selain itu terdapat selisih harga dari keuntungan yang didapat oleh rekanan. Aturannya dalam keuntungan tersebut rekanan tidak boleh lebih dari 15 persen. Ternyata, rekanan malah mengambil keuntungan rata-rata hingga 75 persen dari beberapa alkes yang dibeli. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 18 JUNI 2014|NO. 0383|TAHUN III

Awasi Dana Pengembangan Tebu!

Rp 14 M untuk Para Petani, Tiap Poktan Dapat Rp 3.810.000 PAMEKASAN - Target pemerintah pusat menjadikan Madura sebagai sentra indutri gula terus digenjot. Di Pamekasan aktivitas pengembangan tebu sudah dimulai sejak 2013 lalu. Tahun ini pemerintah pusat menggelontorkan bantuan sekitar Rp 14 miliar untuk petani tebu.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pamekasan, Ajib Abdullah mengatakan ada bantuan berupa uang dari Kementerian Pertanian sebesar Rp 5,7 miliar. Dana akan diberikan melalui kelompok tani (poktan).

Per kelompok akan mendapatkan sekitar Rp 3.810.000.

Uang tersebut akan ditrans-

fer langsung ke rekening poktan.

Dana tersebut akan digunakan untuk biaya pengolahan, pemupukan serta biaya lainnya.

Oktober-November mendatang aktifitas tanam tebu akan dimulai. Menjelang tanam tebu itu lah, bantuan akan ditransfer ke rekening masing-masing penerima.

Selain bantuan berupa Rp 5

miliar uang, pemerintah pusat akan memberikan bantuan bibit untuk 1.500 hektare lahan. Biaya bibit per hektare sekitar Rp 6 juta.

Jika diakumulasi, total bantuan bibit untuk 1.500 hektar sekitar Rp 9 miliar.

Saat ini data calon penerima bantuan belum final. ”Dari target 1.500 hektare lahan yang akan mendapat bantuan, masih ada 1.200 hektare lahan. Masingmasing kelompok tani ada yang memiliki 10 hingga 30 hektare,” katanya.

Dijelaskan kebutuhan biaya penanaman tebu per hektare sekitar Rp 25 juta. Dengan bantu-

an bibit yang mencapai Rp 6 juta per hektare serta bantuan uang Rp 3,8 juta per hektare, maka ada kekurangan biaya sekitar Rp 14 hingga Rp 15 juta. ”Kekurangannya itu kemungkinan bisa mendapat bantuan dari PTPX atau pun pinjaman dari perbankan,” ungkapnya.

Untuk mencapai target 1500 hektare lahan tebu, lanjut Ajib, pihaknya banyak melakukan sosialisasi mulai memanggil Camat, Kepala Desa hingga kelompok tani. Dalam sosialisi yang dilakukan pihaknya telah menyampaikan bahwa setiap petani yang siap menanam tebu akan mendapat-

kan bantuan sosial, sehingga banyak peminatnya.

Dia akui dalam sosialisasi tersebut pihaknya juga menyampaikan bahwa untuk lahan yang masih produktif ditanami padi, jagung, dan tembakau diharapkan untuk tidak daftarkan, karena pihaknya hanya menargetkan tanaman tebu pada lahan tidur yang tidak tergarap sebelumnya.

“Jadi, target luas lahan yang akan ditanami tebu tidak akan mengganggu terhadap program pemerintah lainnya, seperti swasemda padi dan swasembada jagung,” katanya. =ALI AYHRONI/UZI/RAH

PENDUKUNG JOKOWI

Ribuan Warga Dijadwalkan Menyambut Kedatangan Cawapres JK

PAMEKASAN - Sebanyak 5 ribu kiai, santri, dan tokoh masyarakat akan menyambut kedatangan Calon Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) di Pondok

Pesantren Az-Zubair, Dusun Sumber Anyar, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

JK dijadwalkan akan tiba

di Madura pada pukul 11.00, dan bergerak menuju Pondok Pesantren Gulu-guluk Sumenep menemui 5000 kiai kampung, guru ngaji, tokoh masyarakat,

dan sejumlah relawan JokowiJK. Sebelum berkunjung ke Madura, JK bersilaturrahmi dengan relawan dan tokoh pesantren di Malang, Pondok Pesantren Sidogiri, Pondok Pesantren Sukerojo dan bersilaturrahmi dengan pengasuh pondok pesantren di Banyuangi.

Wakil Ketua Tim Sukses Jokowi-JK, Jawa Jimur, Badrut Tamam menyatakan ada sekitar 40 kiai pengasuh pesantren di Pamekasan, dan 20 kiai pengasuh pesantren dari Sampang, akan mendeklarasikan JokowiJK di Pamekasan. Termasuk pula sekitar 2000 kiai kampung dan guru ngaji akan hadir dalam deklarasi dukungan tersebut. Sisanya sekitar 3000 relawan, tokoh masyarakat, dan beberapa kepala desa akan menghadiri deklarasi dukungan tersebut.

Menurut Badrut, para kiai memberikan dukungannya ke Jokowi-JK sangat wajar, karena JK adalah Dewan Muhtasyar, Pengurus Besar (PB) Nahdatul Ulama. Sementara Jokowi adalah golongan nasionalis, sekalipun istri Jokowi, Errawati pernah tercatat sebagai pengurus Muslimat NU Cabang Solo.

Khusus di Jawa Timur, kata Badrut, tim pemenangan Jokowi-JK memang lebih banyak bersilaturahmi ke pesantren.

Karena masyarakat pesantren dan NU adalah basis terbesar di wilayah itu. “Silaturahmi kami ke Pesantren bukan hanya meminta dukungan, tapi memohon doa

untuk kemenangan Jokowi-JK,” ujarnya.

Pria yang juga dibaiat menjadi ketua timses Jokowi-JK di wilayah Madura dari PKB tersebut memiliki keyakinan bahwa pasangan Capres-Cawapres, Jokowi-JK akan menang di Madura. Ia menargetkan di Kabupaten Sumenep, Jokowi-JK bisa mendulang suara sebanyak 76 persen, Kabupaten Pamekasan 75 persen, Kabupaten Sampang 73 persen, dan Kabupaten Bangkalan diperkirakan hanya 60 persen.

Ia mengakui di Kabupaten Bangkalan pasangan Jokowi-JK sulit untuk bisa mengungguli pasangan Prabowo-Hatta. Tetapi sekalipun diprediksi kalah, di kabupaten yang dijuluki kota Salak itu hanya kalah tipis dari pasangan lainnya.

Diakui, kedatangan JK di Pamekasan tidak lama, yakni sekitar 1 jam. Konsep acaranya, setelah JK datang ke Pamekasan, akan disambut dengan pembacaan Salawat Badar, orasi politik, dan diakhiri dengan deklarasi para kiai untuk mendukung Jokowi-JK. Selanjutnya, rombongan akan bergerak ke Jakarta.

Bersama relawan-relawan lainnya, Badrut saat ini sedang fokus melakukan penggalangan dukungan nyata dari sejumlah komunitas di Pamekasan. Mulai Komunitas petani garam, petani tembakau, komunitas abang becak, ojek, dan sejumlah komunitas lainnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 18 JUNI 2014|NO. 0383|TAHUN III

I

CAPRES

Mengapa Prabowo Tak Jadi ke Pamekasan?

RAKOR. Pol PP Pemkab Pamekasan memberi pembinaan kepada penjual kopi di Pasar 17 Agustus, Jl Dirgahayu dan penjual kopi di Arek Lancor, Pamekasan.

Alumni Dolly Berpotensi Blusukan Pol PP Berencana Mengintai Lokasi Rawan PAMEKASAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Pamekasan terus melakukan pengintaian ke sejumlah lokasi yang ditengarai dijadikan tempat mangkalnya pekerja seks komersial (PSK), yaitu bekas lokasi PSK di Pamekasan. Karena dikhawatirkan pasca penutupan Dolly Surabaya, alumni lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara itu akan bermigrasi ke daerah terdekat, termasuk kemungkinan masuk ke Pamekasan.

Beberapa lokasi yang dinilai berpotensi dijadikan tempat hijrahnya para penghibur Dolly diantaranya Pasar 17 Agustus dan sejumlah tempat penginapan di Pamekasan, termasuk bekas mangkalnya PSK yang ada di sejumlah Kecamatan di wilayah tersebut.

Kepala Satpol PP Pemkab Pamekasan, Didik Haryadi mengatakan sudah melakukan patroli ke sejumlah tempat di Pamekasan, termasuk melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat yang

ada di desa, Polsek, Koramil dan tokoh pemuda di Pamekasan.

Ia mengakui, Satpol PP Pamekasan tidak diminta untuk membantu pelaksanaan eksekusi penutupan lokalisasi Dolly. Sehingga, pihaknya tidak akan mengirimkan porsonel ke Surabaya, untuk membantu penertiban itu.

Ia menambahkan kecil kemungkinan PSK Dolly untuk bermigrasi ke Pamekasan, karena beberapa lokasi sudah dikendalikan oleh Pol PP. Termasuk pula, partisipasi masyarakat Pamekasan

untuk menyampaikan informasi adanya prostitusi di Pamekasan sangat tinggi.

Sekalipun pada saatnya nanti diketahui ada, maka pihaknya akan segera melakukan tindakan terhadap segala bentuk pelanggaran prostitusi di wilayahnya, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 tahun 2004 tentang larangan pelacuran di Pamekasan.

Ancaman hukumannya bagi PSK yang tetap mangkal yakni kurungan 3 bulan dan denda Rp 2,5 juta. Adapun sanksi lain diantaranya dibina dan dipulangkan ke tempat asal PSK tersebut.

Di tempat terpisah, anggota DPRD Jawa Timur, Badrut Tamam Maliji mendukung penutupan lokalisasi Dolly. Proses penertiban lokalisasi tersebut sudah berjalan 3 tahun lamanya. Mulai dari proses pembinaan, pemberian pelatihan kerja kepada PSK,

hingga pemberian insentif untuk dijadikan modal usaha kepada para PSK. Hal itu dilakukan, karena banyak anak di bawah umur melakukan tindakan layaknya suami-istri dengan PSK Dolly. Banyaknya kejadian negatif yang terjadi di Dolly, seperti adanya PSK yang tewas dan beberapa kejanggalan lainnya.

Meskipun begitu Badrut Tamam menyayangkan Pemprov Jawa Timur tidak melibatkan para kepala daerah di provinsi itu, untuk mengantisipasi sebaran PSK ke wilayah lain. Pemprov hanya fokus kepada warga Surabaya saja.

Apabila tidak secepatnya diatasi, para PSK itu diprediksi akan mencari lokasi untuk membuka praktik prostitusi. “Selain menutup Dolly, penting juga dilakukan pengendalian dan sterilisasi lokasi di luar Dolly,” ungkapnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Jika capres nomor urut 1 Prabowo Subianto dan tim suksesnya, Rhoma Irama gagal ke Pamekasan pekan ini, Cawapres dari Capres nomor urut 2 Joko Widodo (Jokowi), Jusuf Kalla (JK) dipastikan datang ke Pamekasan hari ini. JK dalam kunjungannya ke Pamekasan, selain dalam rangka silaturahmi kepada sejumlah ulama, tokoh, dan masyarakat Pamekasan, juga untuk berkampanye.

Gagalnya Prabowo dan Rhoma Irama ke Pamekasan menimbulkan tanda tanya. Bisa jadi karena keduanya tidak mau bersamaan dengan rivalnya ke Pamekasan di hari yang sama. Bisa jadi juga karena Prabowo sudah memiliki alasan lain, sehingga warga Pamekasan tidak lagi dihiraukan.

Sebagaimana disampaikan Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK Pamekasan, Zainullah Idris, JK dijadwalkan siang ini, pukul 12.00, akan mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Az- Zubair, Dusun Sumber Anyar, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan. Ponpes tersebut kebetulan tempat tinggal Badrut Tamam, anggota DPRD Provinsi Jatim dari PKB, yang menjabat wakil Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK Provinsi Jatim sekaligus ketua timses wilayah Madura.

“Dalam agenda JK besok, pertama silaturahmi kepada para ulama dan tokoh masyarakat, kedua orasi di depan kurang lebih 4.000 massa, dan ketiga istigasah,” ujar Zainullah kemarin (17/6).

Sebelumnya, pada Minggu (15/6), sudah ada agenda kedatangan Prabowo ke Pamekasan. Bahkan baliho ucapan selamat datang terhadap Prabowo sudah terlihat di beberapa titik.

Namun, secara mendadak Prabowo gagal datang. Menurut salah satu juru kampanye (Jurkam) Prabowo-Hatta di Pamekasan, Achmad Syafii, karena ada kendala teknis sehingga agenda tersebut gagal. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

RABU 18 JUNI 2014 | No. 0383 | TAHUN III

MADURA

RABU 18 JUNI 2014 No. 0383 | TAHUN III

J

Infrastruktur Jalan Bagus Hanya Dalam Klaim Ketua Lira: Jangan Cuma Memperbaiki Menjelang Lebaran SAMPANG - Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sampang Moh Ziz mengklaim, menjelang arus mudik lebaran 2014, sebagian besar jalan raya sudah diperbaiki. Pihaknya mengatakan sudah melakukan perbaikan dengan penambalan.

“Persiapan menjelang arus mudik, kami sudah mulai melakukan penebelan jalan, terutama seperti di Jalan Syamsul Arifin Kec/Kota Sampang. Secara keseluruhan jalan yang lalu lintasnya padat masih bisa dilewati,” ucap Moh Ziz. Pihaknya mengaku tahun ini segera menangani seluruh lintas poros jalan yang rusak, seperti di Kecamatan Karang Penang dan lainnya. Namun, rencana itu hingga kini masih terkendala adanya perencanaan proses lelang. Sehingga, perbaikan penebelan jalan belum diketahui apakah dikerjakan pada H- lebaran atau pasca lebaran.

“Tahun ini sebagian besar sudah bagus. Di Kecamatan Karang Penang, kita tidak bisa melakukan lebih awal karena terkendala proses lelang, dimana semua ini melalui kontaktual lewat proses lelang jadi tidak tahu, tergantung proses lelangnya kapan diumumkan,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, sedangkan lintas poros yang merupakan jalan nasional, pihaknya hanya bisa berkomikasi dengan dinas terkait. “Kalau statusnya

jalan nasional, kami hanya bisa berkomunikasi dengan dinas yang mempunyai kewenangan, kalau memang ada ruang saya informasikan untuk diperbaiki sebelum hari raya,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala PU Bina Marga Provinsi Cabang Sampang Haris belum bisa memberikan keterangan sejauh mana perbaikan jalan nasional menjelang arus mudik lebaran tahun ini. Lantaran, saat hendak dikonfirmasi yang bersangkutan tidak ada di ruang kerjanya.

Sementara itu, perbaikan jalan nasional maupun jalan kabupaten yang menjadi wewenang kedua instansi pemerintahan tersebut mendapat sorotan dari masyarakat. Seperti jalan kabupaten yang berada di Jalan Raya Desa Blu’uran Kecamatan Karang Penang, kondisinya rusak, Selasa (17/6). Di sana-sini terdapat lubang yang sangat membahayakan pengendara.

Sejumlah warga setempat berinisiatif menutup lubang jalan tersebut dengan cara menembel tanah liat dan pasir lokal. Hal itu, untuk menghindari bahaya kecelakaan bagi pelintas jalan.

Jangan Musiman Ketua Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Nur Hasan mengatakan, perbaikan jalan demi menjaga keselamatan pengguna jalan tidak harus dilakukan hanya ketika menjelang arus mudik lebaran.

“Seharusnya jauh-jauh hari sebelumnya sudah dilakukan, supaya jalannya enak, jangan hanya menjelang lebaran akan diperbaiki, karena kebanyakan dijalan ini mayororitas pengendara jika mudik banyak dari Omben dan Karang Penang atau ke Propo Pamekasan melawati di sini,” tuturnya.

Hasan menjelaskan, dirinya mengaku sangat menyanyangkan dengan adanya kerusakan jalan seperti di wilayah Jalan Raya Sogian Kecamatan Omben. Sebab, selain kerusakan selama bertahun-tahun.

Konidisi itu, sering memakan korban kecelakaan, namun hingga kini belum adanya perbaikan dari pemerinatah setempat.

Bahkan, bila nanti menjelang mudik lebaran tidak ada perbaikan, maka warga mengecam akan menutup jalur jalan dan menanam pohon pisang sebagai tanda kekecewaan.

“Kemana saja pemerintah dalam hal ini Dinas PU Bina Marga, apakah tidur atau hanya tidak ingin tau, sudah banyak makan korban, padahal masyarakat juga sudah baya pajak jalan, terus kemana anggaran perbaikannya,” tegasnya. =RYAN HARIYANTO

Sampang

KORAN MADURA

RABU 18 JUNI 2014 | No. 0383 | TAHUN III

K

Panwaslu Mulai Kebingungan Terkait Kemungkinan Adanya Kampanyer Hitam dan Politik Uang SAMPANG- Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang membuat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang kebingungan. Pasalnya, sangat dimungkinkan terjadinya black campaign dan money politic dalam Pilpres yang diikuti dua pasang Capres-Cawapres tersebut.

Sementara tindakan yang melanggar undang-undang tersebut baru bisa ditindak tegas jika ada bukti-bukti yang kuat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Divisi Penindakan Panwaslu Kabupaten Sampang Ahmad Ripto. Menurutnya, Pil-

pres saat ini dimungkinkan akan terjadi gesekan yang cukup keras, baik di masa kampanye, di masa tenang maupun nanti pada waktu H-1 dan waktu pencoblosan.

Diakuinya bahwa black campaign bisa ditindak lanjuti jika diketahui siapa dalang yang me-

nyebarkan. “Misalnya hanya ada selebaran, siapa yang akan ditangkap karenaa disitu tidak ada yang bertanggung jawab,” ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (17/6).

Ripto juga menjelaskan bahwa black campaign sama halnya dengan money politic yang tidak bisa dideteksi dalangnya. Menurutnya money politic juga bisa diproses manakala sudah tertangkap tangan. Ripto juga memaparkan bahwa kendala saat ini yaitu dikarenakan oleh jumlah tenaga dan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pihak Panwaslu. Sebab saat

ini petugas yang mengawasi di daerah bagian pedesaan maksimal hanya ada lima orang untuk menghadapi masyarakat banyak.

“Mohon maaf, money politics itu seperti kentut yaitu terdengar baunya akan tetapi tidak kelihatan wujudnya. Sebab masyarakat yang mengetahui itu tidak berani melaporkan kejadian tersebut. Sehingga kami kebingungan dan merepotkan pihak Panwaslu untuk menghadapi dan mengantisipasi kedua hal semacam itu,” jelasnya.

Ripto mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk berpar-

tisipasi serta bekerjasama dalam mengawasi Pilpres supaya black campaign dan money politic bisa diantisipasi. Sebab pengawas sejatinya itu adalah masyarakat. Karena temuan penyimpangan hanya bisa diproses jika dilaporkan sebelum tiga hari pasca kejadian.

“Kami hanya orang yang dititipi oleh undang-undang atau pengawas yang dibentuk oleh undang-undang, jadi keterbatasan kami sebagai pengawas harus ditopang oleh lapisan masyarakat dan juga penyelenggara Pemilu,” ungkapnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

MINAT BACA

Perpusda Kesepian

ryan hariyanto/koran madura

Sekretaris Komisi C DPRD Sampang Aulia Rahman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pembangunan gedung baru aula Badan Lingkungan Hidup, Selasa (17/6) sekitar pukul 10.00 Wib.

MANGKRAK

Aula BLH Diplototi Dewan Sampang - Komisi C DPRD Kabupaten Sampang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pembangunan gedung baru aula Badan Lingkungan Hidup (BLH), Selasa (17/6) sekitar pukul 10.00 Wib. Pembangunan ruang aula BLH itu ditenggarai mangkrak setelah dilakukan pembangunan pada tahun 2013.

Sekretaris Komisi C DPRD Sampang Aulia Rahman mengatakan, kedatangannya melakukan sidak tersebut lantaran pembangunan gedung aula BLH yang dilakukan oleh CV Nely Abadi yang bertempat di Dusun Buleng Desa Pangilen Kec/Kota, belum selesai.

“Kita ke sini ingin mengetahui pasti mangkraknya pembangunan gedung aula BLH, ternyata benar bahwa belum selesai pengerjaanya,” ucapnya. Sementara anggaran pembangunan senilai Rp 252. 106.000.

Seharusnya pembangunan gedung aula BLH di tahap pertama harus selesai, di antaranya pemasangan keramik, plafon, pintu gedung aula, serta pemasangan jendela. “Nah, kenapa tahap pertama ini belum rampung. Seharusnya ini semuanya selesai seperti pemasangan plafon, jendela, pintu, kenapa ini belum ada pemasangan keramik, hanya bangunan dan atap saja,”

katanya.

Dengan demikian, Komisi C selaku komisi yang membidangi pembangunan akan melakukan pemanggilan terhadap konsultan perencana serta teknis.

“Kami akan panggil konsultan dan tekhnis dalam pembanginan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BLH Sampang, Suwrowardi belum bisa memberikan keterangan.

Lantaran, sedang berada di luar ruang kerja. Sidak itu hanya ditemui oleh Sekertaris BLH, Jameiral Urip. “Bapak tidak ada, mungkin semuanya yang tau beliau,” singkatnya. =RYAN HARIYANTO/MK

SAMPANG- Keberadaan perpustakaan daerah (Perpusda) yang terletak di Jl Wahid Hasyim tampak sepi, Selasa (17/6).

Pantauan Koran Madura, ruang baca yang berada di lantai dua sepi oleh pengunjung, baik oleh pengunjung yang meminjam buku maupun pengunjung yang sekedar membaca untuk mencari informasi di perpusda tersebut.

Sebelumnya (10/6), Perhimpunan Mahasiswa Sampang (PMS) mendatangi Perpusda untuk mempertanyakan pengadaan buku referensi dan pelayanan terhadap pengunjung.

Kepala Perpusda Harunur Rasyid menepis tudingan bahwa Perpusda yang dikelolanya sepi pengunjung. Menurutnya, untuk mengetahui perkembangan pengunjung tidak harus dipantau sehari saja. Bahkan pihaknya meminta untuk mengetahui ramainya warga Sampang yang berdatangan ke Perpusda setidaknya dipantau minimal selama seminggu dengan selang waktu dari pukul 07.00 WIB hingga 15.30 WIB. “Mintanya yang ramai gitu,

kalo mau yang ramai gampang.

Saya bisa datangkan orang-orang di pasar untuk datang kesini. Tapi untuk jumlah pengunjung di tiap tahunnya mengalami peningkatan kok,” jelasnya tanpa membeberkan data jumlahnya.

Rasyid mengungkapkan bahwa buku merupakan sebuah kebutuhan masyarakat. Menurutnya pengunjung manakala membutuhkan buku maka akan berdatangan ke tempat dimana yang menyediakan buku salah satunya yaitu Perpusda.

Bahkan dirinya menjelaskan bahwa Perpusda sudah memiliki setidaknya yaitu lima puluh judul buku dan 30 ribu buku. “Banyak buku yang tidak dikembalikan oleh pengunjung, sehingga buku yang tersedia disini menjadi berkurang,” tuturnya.

Untuk diketahui, berdasarkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2014. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan yaitu sebesar Rp 377,4 juta, sedangkan untuk penyediaan bahan pustaka yaitu sebesar Rp 141 juta. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

DARI LUAR. Perpusda minim referensi buku dan tampak sepi pengunjung, Selasa (17/6).

mohammad muhlis/ koran madura

L

Sampang

KORAN MADURA

RABU 18 JUNI 2014 | No. 0383 | TAHUN III

REKLAME TANPA IJIN TETAP TERPAJANG

Semula Menghindar, KP3M Kini Berpendar?

SAMPANG- Reklame kartu seluler XL yang tidak mengantongi izin lengkap tetap berdiri kokoh di depan Pasar Srimangunan Kota Sampang hingga saat ini.

Sementara Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) Kabupaten Sampang belum mampu mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran perizinan di wilayahnya.

Kepala KP3M Kabupaten Sampang Abd Syakur baru mengakui jika selama ini pihaknya yang mengeluarkan izin pendirian papan reklame yang berada di lahan milik Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Pengeluaran izin tersebut atas dasar surat rekomendasi dari Badan Pemeliharaan Badan Jalan (BPBJ).

“Memang benar ada beberapa reklame yang bermasalah, dan kita juga yang memberikan izin pemasangan papan reklame tersebut atas rekomendasi BPBJ,” kelitnya, Selasa (17/6).

Sebelumnya, Syakur bersikukuh jika pemberian izin terhadap reklame ukuran jumbo di depan Pasar Srimangunan itu bukan berasal dari KP3M. Melainkan langsung dari PJKA Provinsi Jatim. Itu seolah-olah KP3M ingin menghindar dari tanggung jawab dan cuci tangan.

Namun setelah dikonfirmasi ulang, Syakur baru mengakui jika

diantaranya berada di sekitar Kecamatan Camplong, Kota Sampang dan juga daerah perbatasan di Kecamatan Torjun.

Namun pihaknya berjanji akan melakukan koordinasi denga PJKA untuk mencari kesepakatan manakala nantinya ada tindakan pembongkaran. “Nanti jika hasil kesepakatannya ada pembongkaran, maka kami akan merekomendasikan hasil dari koordinasi tersebut,” janjinya.

Sementara itu, kepala Satpol PP sampang Hamdani melalui Kabag Ops, M Sadik terkesan enggan jika dikaitkan dalam perkara tersebut. Sebab menurutnya yang menentukan ijin pendirian reklame tersebut adalah KP3M. Sementara Satpol PP hanya sebagai penegak Perda, diakuinya, pihaknya mengaku siap apabila nanti ada rekomendasi untuk meakukan pembongkaran paksa. “Masalah reklame bukan urusan Satpol PP saja, karena yang memberikan ijin adalah KP3M. Jadi kita harus kompak untuk mengambil langkah,” singkatnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

KP3M yang memberikan izin dan harus bertanggung jawab atas izin tersebut.

Syakur mengaku jika pihaknya merupakan pihak yang berwenang terkait pemberian izin dan melarang untuk mendirikan papan reklame di Kabupaten Sampang. Menurutnya, papan reklame yang menggunakan lahan milik PJKA tidak mengetahui persis sebab keberadaan sisa rel milik PJKA sudah tertanam sejak puluhan tahun lalu.

“Semua izin reklame dikeluarkan oleh KP3M, sedangkan untuk lokasi papan reklame yang saat ini menempati lahan PJKA, kita baru ketahui, karena sisa rel ada di dalam tanah sejak puluhan tahun lalu,” dalihnya.

Syakur mengaku tidak mengetahui pasti jumlah papan reklame yang bermasalah. Akan tetapi pihaknya mengatakan bahwa ada puluhan reklame yang saat ini diduga bermasalah yaitu

DIBIARKAN. Salah satu reklame yang diduga tak berijin masih dibiarkan di depan Pasar Srimangunan Sampang, Minggu (15/6).

TIDAK JELAS

mohammad muhlis/ koran madura

Dana Pinjaman PNPM dalam Sorotan

ANTRI. BBM jenis Premium dan Solar saat ini mulai krisis. Tampak pengendara sepeda motor dan mobil rela mengantri di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Jaksa Agung Suprapto, Selasa (17/6).

Pantauan Koran Madura, beberapa SPBU lainnya di daerah Sampang seperti SPBU di Jl Diponegoro dan Jl Raya Camplong Kecamatan Camplong terlihat kehabisan stok. Krisis BBM mulai terasa sejak sepekan terakhir.

SAMPANG - Bantuan simpan pinjam dari dana Program Nasional Pemberdayaan Masyrakat (PNPM) mandiri di bawah nangungan Badan Pemberdayaan Masayarakat (Bappemas) mendapat sorotan Komisi C DPRD Kabupaten Sampang.

Dana simpan pinjam PNPM yang diperuntukkan sebagai Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan juga Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ditenggarai tidak jelas. Anggarannya mencapai puluhan juta dalam setiap kelompok masyarakat per desa yang tersebar di Kabupaten Sampang.

Sekretaris Komisi C DPRD Sampang Aulia Rahman mengatakan, dana bantuan simpan pinjam PNPM bertujuan untuk menunjang ekonomi produktif dan simpan

pinjam perempuan. “Memang ada dana simpan pinjam dari PNPM, tetapi tidak tahu juga berapa jumlahnya,” ucapnya.

Lanjut Aulia, jika memang bantuan simpan pinjam benar dilaksanakan dibawah oleh Dinas Bappemas. Menurutnya, seharusnya ada transparansi penggunaan dana. “Harus transparan untuk menegatahui semuanya serta hasil simpan pijam PNPM yang selama ini berada dimasyarakat, karena dana seperti ini ada setiap tahunnya,” jelasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Kepala Bappemas Sampang, Mohammad Amiruddin belum bisa memberikan keterangan lebih jelas. Sebab, Amirudin sedang berada di luar Kota. =RYAN HARIYANTO/MK

Bangkalan

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan M M

KORAN MADURA RABU 18 JUNI 2014

RABU 18 JUNI 2014| |TAHUN No. 0383 |IIITAHUN III No. 0383

JELANG PUASA

Perlu Penertiban Pedagang Miras

MEMBELUDAK. Para calon mahasiswa saat mendaftar ulang di UTM, kemarin.

syaiful islam/koran madura

UTM Miskin Dosen Tenaga Pengajar Belum Ideal BANGKALAN - Seiring berkembangnya Universitas Trunojoyo Madura (UTM), jumlah mahasiswa yang menuntut ilmu di kampus tersebut bertambah banyak. Akibatnya, UTM kekurangan tenaga dosen untuk mengajar para mahasiswa. Untuk menutupi kekurangan dosen dan supaya kegiatan mengajar tetap berlangsung, pihak UTM merekrut dosen tenaga kontrak. Tetapi, jumlah tersebut masih belum ideal dan masih kurang. Sebab, rasio jumlah mahasiswa dan dosen tidak seimbang.

UTM masih membutuhkan tenaga dosen sebanyak 80 orang lagi. Bila rencana tersebut terealisasi, maka UTM bakal menambah jumlah mahasiswa baru ketika penerimaan tahun ajaran baru.

Bila saat ini daya tampung mahasiswa baru hanya 3.500.

Namun, ketika nanti tambahan dosen sudah terealisasi, maka akan ditambah jumlah mahasiswa. Dimana akan ditambah dan

menjadi 5.000 mahasiswa baru.

Sebenarnya, untuk perangkat perkuliahan seperti kampus tidak ada masalah. Tapi, yang menjadi kendala untuk menerima mahasiswa banyak karena kurangnya jumlah dosen.

"Saat ini, kami masih kekurangan tenaga dosen. Karena rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tidak seimbang, maka dari itu perlu adanya penambahan dosen," terang

Rektor UTM, Arifin, saat dikonfirmasi, Selasa (17/6) kemarin.

Ia menjelaskan pihaknya berencana bakal ada tambahan dosen sebanyak 80 orang. Bila rencana ini terlaksana, maka jumlah penerimaan siswa baru juga bakal ditambah. Bila sebelumnya hanya 3.500 mahasiswa baru, nanti bakal menjadi 5.000 mahasiswa baru.

Jika sudah begitu rasio antara jumlah mahasiswa dengan dosen akan seimbang. Kemudian proses kegiatan belajar akan berlangsung semakin maksimal. Saat ini, untuk mensiasati kekurangan tenaga dosen, pihaknya merekrut dosen kontrak.

"Meskipun begitu, kegiatan belajar berjalan baik disini. Saat ini, kami memiliki 50 dosen kontrak. Kami akan terus berupaya untuk lebih memajukan lagi kampus UTM, terutama lulusan mahasiswa disini," ucapnya. = SYAIFUL ISLAM/RAH

BANGKALAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangkalan bakal merazia minuman keras (miras) memasuki bulan suci Ramadan nanti. Bila dibiarkan dikhawatirkan bakal mengganggu umat muslim yang sedang beribadah. Hal itu mengaca pada pengalaman tahun sebelumnya, meskipun memasuki bulan puasa, tapi peredaran miras tetap ada di kalangan masyarakat. Kondisi tersebut tidak bisa dibenarkan karena melanggar peraturan daerah (Perda).

"Kami akan melakukan operasi pekat (penyakit masyarakat), termasuk miras memasuki bulan puasa nanti.

Karena keberadaan miras membuat resah warga sekitar," ucap Kasatpol PP Kabupaten Bangkalan, Bambang S, saat dikonfirmasi, Selasa (17/6) kemarin.

Ia menjelaskan peredaran miras saat bulan ramadan diperkirakan masih berlangsung. Sebab, berkaca pada pengalaman sebelum kerap kali ditemukan miras di warung-warung dan rumah warga. Padahal, perbuatan semacam itu dilarang.

Dalam melaksanakan operasi pekat nanti, Satpol PP tidak sendirian, melainkan menggandeng dari kepolisian.

Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan bersama terjadi. Peredaran miras sangat meresahkan masyarakat.

"Kami akan menggandeng polisi dalam lakukan operasi.

Supaya pelaksanaan operasi pekat bisa berjalan lancar," ungkap Mantan Kepala Kantor

Pengelolaan Pasar Bangkalan tersebut.

Menurut Bambang, pada bulan puasa sebelumnya saat operasi pekat, pihaknya mengamankan puluhan botol miras. Meski begitu, dalam operasi pekat nanti diharapkan tidak ditemukan miras.

Sehingga masyarakat bisa menjalankan ibadah dengan khusuk.

Selain sasaran miras dalam operasi pekat, pihaknya juga bakal merazia sejumlah tempat yang diduga dijadikan tempat asusila atau mesum. Serta melakukan razia keberadaan petasan. Karena biasanya banyak masyarakat yang membuat petasaan saat bulan puasa.

Padahal, resiko membuat petasan sangat besar. Jika petasan yang dibuat meledak, maka berakibat fatal. Bahkan, nyawa pembuat bisa melayang.

Peristiwa itu kerap kali terjadi menjelang lebaran.

"Maka dari itu, sebelum semunya terjadi. Kita akan melakukan pencegahan. Supaya tidak ada lagi warga yang menjadi korban petasan," ucapnya.

Disinggung terkait pedagang makanan yang jualan siang hari, ia menyatakan, hal semacam itu urusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) cabang setempat.

MUI yang bakal memberikan fatwa.

"Sebagai penegak perda, kami menertibkan sesuatu yang telah melanggar perda.

Kemudian masyarakat bisa tenang dalam menjalankan ibadah puasa nanti," ujarnya. = SYAIFUL ISLAM/RAH

DUKUNGAN KEMANUSIAAN

Doa Bersama Menyertai Penutupan Dolly BANGKALAN - Ribuan ulama Madura akan menggelar doa bersama di gedung Grahadi Surabaya. Sebagai bentuk dukungan moral terhadap rencana penutupan lokalisasi Dolly yang akan dilaksanakan pada Rabu (18/6).

Selain itu, dalam rangkaian doa tersebut berharap agar penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu, dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gejolak apa pun yang dapat meng-

hambat penutupan tersebut.

"Kami menggelar doa bersama ini sebagai bentuk dukungan moral. Kami harap semua elemen masyarakat mendukung penutupan Dolly tersebut. Terlebih pasca penutupan itu, tidak ada gejolak dan tetap rukun, damai, dan aman," ujar Ketua MUI Bangkalan, KH. Syarifuddin Damanhuri, yang juga selaku Koordinator MUI se-Madura.

Diperkirakan dalam upaya

penutupan itu akan menghadapi sejumlah kendala termasuk penolakan dari beberapa pihak, terlebih para penghuni lokalisasi. Maka dari itu, dengan menggelar doa bersama diharapkan ada pertolongan dari Yang Maha Kuasa, agar bisa berlangsung dengan tertib dan aman. Jangan sampai dalam menegakkan kebenaran ini tidak mendapatkan dukungan yang kuat. "Pasca ditutup nantinya, sejumlah ele-

men tokoh di Madura akan melakukan tindakan konkret lainnya.

Sebut saja, pemantauan di daerah-daerah setempat yang rawan dijadikan tempat para tuna susila tersebut," jelasnya.

Menurut KH. Syarifuddin, tidak dapat dipungkiri, rencana penutupan Dolly tersebut bukan perkara yang mudah. Namun, berbagai macam dukungan tetap harus diberikan kepada Pemeritah Kota (Pemkot) Surabaya

yang telah memiliki inisiatif untuk memberikan kehidupan lebih layak bagi para penghuni lokalisasi. Permasalahan yang akan timbul juga perlu diantisipasi.

"Sebagai ulama kami sangat sepakat dengan langkah Pemkot Surabaya. Sekali lagi, kami tegaskan ini dalam rangka memberikan dukungan moral," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 18 JUNI 2014 | No. 0383 | TAHUN III

Kemacetan di Patemon Tak Teratasi Kinerja Aparat yang Tak Optimal?

doni heriyanto/koran madura

SIDANG. Terdakwa Toleng didampingi penasihat hukumnya saat menjalani sidang dengan agenda pledoi (pembelaan) di PN Bangkalan.

HUKUM

Toleng Memohon Dispensasi BANGKALAN- Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta majelis hakim untuk menjatuhi hukuman delapan tahun penjara terhadap terdakwa Suyanto alias Toleng (37), warga Kampung Barat Leke Desa/Kecamatan Kamal, atas kasus pembunuhan dinilai terlalu tinggi. Bahkan penasehat hukum (PH) terdakwa memohon agar kliennya dibebaskan dari jeratan hukum tersebut.

Menurut PH terdakwa, Zainal Arifin, SH, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik bukti surat, barang bukti, keterangan saksi, apa yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan pembelaan atau mempertahankan diri terhadap ancaman dan serangan yang dilakukan oleh korban Syahid (48), warga Desa /Kecamatan Kamal.

Apalagi pada saat peristiwa itu terjadi, korban menusuk terdakwa dengan sebilah pisau.

"Perbuatan terdakwa adalah membela diri. Hal itu, sesuai dengan pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyatakan barang siapa melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri, karena ancaman serangan tidak dapat dipidana," ungkapnya di muka persidangan di PN Bangkalan, yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Soegiarti, SH. Diakui Zainal, pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa memang melampui batas. Akan tetapi, berdasarkan pasal 49 ayat (2) KUHP, pembelaan yang melampaui batas pun tidak dapat dipidana. Sebab, perbuatan tersebut, dikarenakan

keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman yang dilakukan korban kala itu.

Dengan demikian, lanjut Zainal, pihaknya sangat tidak sependapat dengan tuntutan JPU terkait terpenuhinya unsur pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Unsur dengan sengaja dalam pasal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena terdakwa melakukan pembelaan tanpa adanya niat ataupun maksud untuk membunuh korban.

Perbuatan terdakwa adalah membela diri. Hal itu, sesuai dengan pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyatakan barang siapa melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri, karena ancaman serangan tidak dapat dipidana,�

Zainal Arifin, SH Penasihat Hukum

"Tusukan pertama dengan pisau yang mengakibatkan luka pada lengan kanan terdakwa adalah suatu ancaman serius terhadap keselamatan terdakwa.

Bahkan, setelah terjadi pergumulan antara terdakwa dan korban, terdakwa melarikan diri dan korban tidak mengejernya.

Maka, unsur kesengajaan pada

pasal 338 KUHP itu secara sah dan meyakinkan tidak terpenuhi," paparnya.

Berdasarkan alasan-alasan itulah, sambung Zainal, pihaknya sebagai penasihat hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memutus membebaskan terdakwa dari segala tuntutan; menyatakan terdakwa melakukan tindakan pembelaan terhadap perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Atau setidaktidaknya menghukum seringanringannya. "Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnya," ujarnya.

Sementara itu, JPU Agus Budiyanto, SH tetap pada tuntutan yang telah disampaikan pada persidangan beberapa waktu lalu.

Perbuatan terdakwa dengan sah dan meyakinkan melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Dengan demikian, terdakwa atas kesalahannya dituntut dengan pidana penjara selama delapan tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tanahan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

"Selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana.

Sebab, terdakwa orang dewasa, normal, sehat akal pikirannya dan mampu bertanggung jawab. Semua unsur pasal 338 itu sudah terpenuhi," ucapnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Volume kendaraan yang melintas di jalan raya depan pasar Patemon Tanah Merah begitu tinggi, Selasa (17/6). Peningkatan arus lalu lintas tersebut menimbulkan antrean kendaraan yang cukup panjang, sehingga sulit diatasi oleh petugas kepolisian. Untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi di pasar tersebut, petugas kepolisian perlu ditambah, atau kinerjanya yang tidak optimal?

Kemacetan sulit teratasi tanpa ada tambahan personel kepolisian. Apalagi, kendaraan yang melaju dari dua arah saling berebut mendahului agar segara lepas dari antrean panjang.

Aksi saling mendahului di tengah kepadatan kendaraan semakin memperparah keadaan. Tak ayal pengendara harus rela berpanas-panasan terjebak kemacetan. Terlebih tidak ada jalur alterlatif yang bisa dilalui oleh semua jenis kendaraan.

Sehingga kendaraan roda empat nyaris tidak bisa bergerak karena tidak ada ruang sedikitpun untuk hanya sekadar melaju dengan kecepatan rendah.

"Tidak ada petugas kepolisian yang mengawal, makanya macetnya lama," sesal Fauzi (30) warga Sumenep, salah seorang pengendara roda dua yang hendak melintas.

Penyataan senada juga disampaikan salah seorang sopir mini bus jurusan PamekasanBangkalan, Amrin (43) warga Pemekasan. Menurutnya, antrean panjang tidak hanya sekali terjadi, namun telah berulang kali. Akan

tetapi, tidak ada petugas yang sigap untuk mengurai kemacetan yang terjadi. Kondisi demikian sangat merugikan bagi pria paruh baya tersebut.

"Saya sering diomelin sama penumpang Mas, tapi ya mau gimana lagi. Terutama, sangat berpengaruh pada pendapatan, karena kan dikejar waktu, kalau kayak gini jadi lambat dan memakan waktu," keluhnya.

Sementara itu, Kapolsek Tanah Merah, AKP Iriyanto tidak memungkiri jika kemacatan kerap mewarnai d Pasar Patemon tersebut. Kendati demikian, pihaknya akan melakukan antisipasi ke depan agar dapat meminimalisir terjadinya kemacetan tersebut. Terlebih, menjelang datangnya bulan suci Ramadhan.

"Jelang bulan Ramadhan, kami akan tempatkan personilpersonil kami dititik yang rawan macet diantaranya Pasar Patemon dan Petrah. Tentunya, dibantu oleh Satuan Lalu Lintas(Satlantas) Polres Bangkalan," janjinya. = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

LUMPUH. Antrean panjang yang terjadi di pasar Patemon Tanah Merah akibat minimnya petugas kepolisian yang mengatur arus lalu lintas.

KORAN Bangkalan MADURA

Komunitas

Bangkalan OO

KORAN MADURA RABU 18 JUNI 2014

RABU 18 JUNI 2014| |TAHUN No. 0383 |IIITAHUN III No. 0383

doni heriyanto/koran madura

AKRAB. Para anggota KWB saat menjalani kebersamaan dengan Bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad di balai wartawan.

Mengasah Bakat Menulis dengan Riang Skill yang harus dikuasai seorang wartawan itu yang utama adalah teknik jurnalistik, meliputi teknik reportase (wawancara dan menulis berita). Penguasaan masalah yang diliput atau ditulis dan ketaatan pada kode etik jurnalistik menjadi pegangan bagi para anggota Komunitas Wartawan Bangkalan (KWB). Namun, bagi para anggota KWB dalam mengasah skill itu tidak harus dilalui dengan cara dan suasana yang tegang.

Santai tapi serius itulah cara yang digunakan.

Tidak dapat dipungkiri, teknik jurnalistik itu harus dilatih, diasah. Minimal, seorang wartawan pernah mengikuti diklat jurnalistik untuk memahami dan menguasai teknik peliputan, wawancara, dan penulisan berita. Memang tidak semua anggota KWB telah mengikuti diklat jurnalistik.

Maka dari itu, belajar bersama dalam bingkai KWB menjadi salah satu alternatif untuk saling bertukar pengalaman dan pengetahuan.

"Membentuk KWB sematamata untuk dijadikan sebagai wadah menyatukan kebersamaan antar wartawan Bangkalan. Disamping itu, tidak kalah pentingnya bagaimana dalam kebersamaan itu juga diimbangi dengan belajar dan mengasah skill dalam

menulis," ungkap Ketua KWB, Buyung Pambudi.

Menulis berita itu kata Buyung ada aturan mainnya, terlebih bagi wartawan yang masih belia perlu untuk mengetahui hal itu. Sebagai, wartawan yang lebih dulu mengetahui tentang banyak hal, perlu kiranya untuk memberikan sekelumit berbagai macam pengetahuan tersebut kepada wartawan-wartaan muda. Dalam hal ini, bukan bermaksud untuk menggurui, akan tetapi murni bertujuan saling berbagi pengetahuan.

"Tidak ada senioritas dalam komunitas ini, kita jalin keakraban. Dengan itu, kita tidak ada dinding pemisah antara wartawan senior dan yunior. Sehingga, dalam belajarpun dapat berjalan secara

dinamis, ya sesekali sambil diwarani canda dan tawa," tuturnya.

Selain itu, KWB berupaya dalam menjalankan tugas mengutaman kode etik. Sebab, inilah yang membedakan antara wartawan sejati dengan wartawan gadungan.

Wartawan profesional pasti menaati kode etik jurnalistik. Wartawan itu pekerjaan orang profesional, seperti halnya dokter dan pengacara, yang harus taat pada kode etik. Jika wartawan tidak menaati kode etik, berarti bukan wartawan profesional.

"Menjadi wartawan itu adalah panggilan jiwa, bukan keterpaksaan. Karenanya, dalam diri wartawan harus selalu ada semangat, antu-

siasme, untuk mengabarkan apa saja yang penting diketahui oleh publik. Dan perlu diingat jangan sampai istilah "Bad News Is God News" menjadi prinsip dalam menulis," ungkapnya.

Menurut Buyung kode etik adalah suatu aturan kerja yang tidak begitu ketat namun mencerminkan semangat kesatuan wartawan kapan dan dimanapun bekerja. Sekaligus pula pegangan sebagai sebuah bekerja dalam di suatu sisi sehingga dapat melindungi diri, dilindungi oleh kode etik ini dan juga melindungi sumber berita. Wartawan dalam tugasnya tidak hanya mencari berita akan tetapi lebih dari itu adalah dalam semangat untuk memberikan informasi, serta pendidikan (edukasi)

kepada masyarakat.

Kode etik yang dapat menunjukkan seorang yang profesional atau bukan, terlihat dari bagaimana dia bekerja. apakah dalam memburu beritanya dia memegang kode etik atau semua cara dihalalkan. Seringkali kode etik ini dicampakkan karena memang sikap tidak profesional wartawan itu sendiri.

Selain dapat merugikan diri sendiri, wartawan yang tidak bekerja sesuai kode etik tidak dihargai dalam pergaulan lebih luas.

"Menjadi wartawan salah satu bentuk pengabdian terhadap masyarakat. Di sini kita juga bisa memperjuangkan masyarakat lewat sebuah tulisan," katanya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

18 JUNI 2014 RABU 18 JUNI 2014 | No. 0383 | TAHUNRABU III

MADURA

No. 0383 | TAHUN III

AYU SOFIA NANDA

Menjadi Mujahidah Ala Khadijah B

egitulah sabda Nabi.

Sebab jauh berabadabad sebelum sosok RA Kartini lahir, Rasulullah telah menyabdakan tentang keutamaan seorang perempuan. Iya, bagi Nabi, perempuan itu adalah tiangnya negara. Tentunya apa yang Nabi sabdakan memiliki definisi bahwa maju tidaknya suatu negara dapat dilihat dari seberapa tangguh dan berkarakter para perempuan di negara itu.

“Nabi Muhammad adalah tokoh yang paling berpengaruh di dunia, bahkan Michael Hart sampai menempatkan sebagai tokoh paling terkemuka di dunia dari 100 Tokoh yang ada. Namun, di balik kehebatannya tersebut ternyata ada perempuan tangguh yang selalu mendukungnya. Siapa lagi kalau bukan Siti Khadijah,” ucap Ayu Sofia Nanda Perempuan kelahiran Sumenep, 22 April 1995 itu mengaku termotivasi oleh sosok Khadijah.

Bahkan menurut dara yang akrab disapa Ayu tersebut menyebutnya sebagai Mujahidah yang agung dan mulia.

Memang, sosok saudagar yang tulus ikhlas mencintai beliau itu benar-benar telah menghinspirasi para perempuan-perempuan di negeri ini.

Bagaimana tidak, sejak Nabi meminangnya, Khadijah berjuang dengan harta dan nyawanya untuk selalu mensupport perjuangan Rasulullah saat berdakwah. “Dia juga yang menyelimuti Muhammad saat menggigil usai menerima wahyu. Sehingga saat meninggal, tahun meninggalnya dicatat sebagai amul hizmi atau tahun duka cita yang mendalam,” jelas perempuan Kata Mahasiswi STKIP PGRI Sumenep, jurusan Bahasa Inggris itu, Khadijah adalah sosok perempuan pilihan yang Allah amanahkan untuk mendampingi Muhammad dalam menjalani tugasnya sebagai sang Rasul. Seorang perempuan janda, bangsawan, hartawan, cantik dan budiman. Ia disegani oleh masyarakat

Quraisy pada khususnya, dan bangsa Arab pada umumnya. “Sebagai seorang pengusaha, ia banyak memberikan bantuan dan modal kepada pedagangpedagang atau melantik orangorang untuk mewakili urusan-urusan perniagaannya ke luar negeri. Sungguh, benarbenar mujahidah yang ikut berjuang bersama Nabi,” terangnya.

Iya, ada banyak sekali teladan yang bisa dipetik dari sosok Khadijah. Salah satunya adalah keuletan, kesungguhan, kecerdasan dan ketelitiannya dalam menjalankan usaha perdagangan. Sehingga ia dicatat sebagai pembisnis

Nama : Ayu Sofia Nanda Tetala : Sumenep, 22 April 1995 Alamat : Ds. Daleman Poreh Lenteng Cita-cita : Menjadi perempuan seperti Khadijah Tokoh Idola : Siti Khadijah dan Siti Fatimah Riwayat Pendidikan: = SDN Lenteng 1 = MTs Jambu Lenteng = MA Jambu Lenteng = STKIP PGRI Sumenep Program Studi Bahasa Inggris

berkarakter kenabian. Sebab semua usahanya itu tidaklah ia jadikan semata-mata untuk kesenangan duniawi. Tetapi untuk kepentingan dakwah Rasulullah. “Dan hal itu, Beliau lakukan sampai ajal menjemputnya,” terangnya seolah paham betul tentang sosok Khadijah.

Dengan demikian, siapapun boleh berusaha, cerdas, dan bekerja. Sebab hal itu termasuk dalam ibadah yang juga bernilai pahala di sisi Allah. Islam, kata perempuan yang suka menulis dan membaca puisi itu, tidak menghalangi kaum perempuan untuk produktif dengan bekerja, bahkan Islam menganjurkan agar kaum perempuan tidak kalah produktifnya dengan kaum lelaki. Khadijah adalah salah satu contohnya. =SYAMSUNI

RATIH IKA WULANDARI

Terobsesi Wanita Pembisnis

atih Ika Wulandari, perempuan ingin menjadi profesi sebagai pembisnis. Tidaklah mudah menjadi seorang pembisnis, modal yang diperlukan adalah keberanian dan kesiapan untuk semua hal, seperti uang yang dihasilkan lebih banyak dan tidak terbatas.

"Waktu kerja yang lebih fleksibel, kesempatan untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain, inilah yang sangat saya sukai dari dunia bisnis,"ucapnya.

Wanita kelahiran Sampang 30 November 1993 ini, mengaku sangat banyak sekali halangan dan rintangan dalam memulai dunia bisnis.

"Banyak memang orang yang ingin berbisnis, tetapi mereka tidak merealisasikannya, sehingga ketakutan inilah menjadi kegagalan,"jelasnya.

Tak henti disitu, Ratih yang mempunyai motto kehidupan ingen terus mengetahui seberapa besar rintangan dunia bisnis tersebut.

Mempunyai beberapa cara langkah dalam memulai bisnis. Yakni, kemampuan untuk mengembangkan fokus yang jelas.

"Kembangkan sebuah visi dan laksanakan, jangan beralih dari satu ide ke ide yang lain, karena memang banyak pengusaha gagal karena mereka merasa bahwa ide baru yang mereka temukan lebih menarik dari pada yang mereka jalankan sekarang,"katanya.

Ditambahkannya, langkah kedua dengan kemauan untuk membuat rencana. Sebab, para pengusaha paling sukses adalah orang-orang yang memiliki tujuan dan rencana yang jelas untuk meraihnya. =RYAN HARIYANTO