e Paper Koran Madura 18 September 2014

KAMIS

KORAN MADURA

18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Menuggu Muara Politik di Tengah Konflik JAKARTA-Konflik di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya benar-benar meruncing. Setelah terjadi saling pecat antara kubu Surya Dharma Ali (SDA) dan Kubu Emron Pangkapi, segerombolan massa yang mengatasnamakan Pemuda Kakbah menduduki kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai berlambang Kakbah ini. Dan terkahir, Kubu Emron Pangkapi melaporkan SDA atas pendudukan kantor tersebut.

Mantan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy terkait tindakan pendudukan kan-

tor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai tersebut. “Saya dan kawan-kawan DPP PPP secara resmi melaporkan Pak Suryadharma Ali dan kawankawan atas sejumlah dugaan

1

0328-6770024 KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III www.koranmadura.com

tindak pidana umum,� ujar Romahurmuziy yang akrab disapa Romi itu di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu.

Kisruh di tubuh PPP ini ditengarai kuat bermula karena ada beda pendapat menjelang pilpres lalu. Apakah PPP akan merapat pada pasangan Prabowo-Hatta atau ke Jokowi JK. Hal ini kemudian berlanjut saat koalisi merah putih berusaha mendorong RUU Pilkada yang diantaranya mengatur pemilihan kepala daerah tidak dilakukan secara langsung.

Nah, Paripurna RUU Pilkada yang akan berlangsung 25 September mendatang itu juga diduga kuat menjadi pemicu konflik PPP.

Sebagian ingin tetap di dalam Koalisi Merah Putih mendukung RUU Pilkada, sebagian yang lain ingin bergabung dengan koalisi Jokowi-Jk dan menolak RUU tersebut.

Kemanakah nanti muara politik PPP berlabuh? Tentu tergantung arah konflik yang kian meruncing ini. Namun faktanya, PDI Perjuangan yang akan menggelar Rakernas Jumat besok berencana mengundang DPP PPP. Sebelumnya, kubu Emron Pangkapi mengaku akan hadir bila diundang.

Bisa jadi ini sinyal kuat bahwa PPP akan benar-benar merapat ke kubu Jokowi-Jk bila konflik internal itu nanti selesai. =BETH/ANT

RUU Pilkada: Gubernur Bisa Pecat Bupati Nasional hal 2

LAPORKAN SDA Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (tengah) tiba di Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta, Rabu (17/9). Kedatangan Sekjen DPP PPP Romahurmuziy tersebut untuk melaporkan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dan kubunya atas pelanggaran pasal 167 KUHP atas tindakannya menduduki properti umat tanpa izin yakni adanya sejumlah orang yang menduduki kantor DPP PPP. ant/teresia may

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III

ant/yudhi mahatma

SUTAN BHATOEGANA DIPERIKSA KPK. Mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana (tengah) memenuhi panggilan penyidik KPK untuk pemeriksaan kasus dugaan korupsi pemerasan pada sejumlah kegiatan Kementerian ESDM di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/9). Politisi Partai Demokrat tersebut diperiksa sebagai saksi dengan tersangka Mantan Menteri ESDM Jero Wacik, yang diduga melakukan pemerasan untuk memperbesar dana operasional menteri (DOM) dengan menghimpun pendapatan dari biaya pengadaan yang dianggarkan Kementerian ESDM, dengan total nilai Rp9,9 miliar.

Mantan Staf Khusus Jelaskan Peran Jero Wacik JAKARTA- I Ketut Wiryadinata yang merupakan mantan staf khusus Jero Wacik menjelaskan mengenai peran mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral tersebut ketika dirinya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Sekitar 20 pertanyaan, masih seputar Pak Jero,” kata Wiryadinata seusai diperiksa KPK sekitar 4,5 jam di Jakarta, Rabu.

Wiryadinata sebelumnya pernah diperiksa pada Kamis (11/9).

Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai isi pemeriksaannya tersebut.

“Saya tidak berwenang menyampaikan materi pemeriksaan

tanyakan saja ke KPK,” tambah Wiryadinata.

Tapi teman kecil Jero itu pun mengaku tidak mengetahui mengenai keluhan Dana Operasional Menteri (DOM) yang terkait dengan sangkaan korupsi terhadap Jero.

“Saya tidak tahu. Saya hanya melanjutkan pemeriksaan kemarin,” ungkap Wiryadinata.

Wiryadinata yang sudah menjadi staf khusus Jero sejak 2006 itu pun mengaku tidak mengenai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Politik Daniel Sparingga.

“Tidak (kenal),” jawab Wiryadinata saat ditanya mengenai Daniel.

KPK sebelumnya sudah memeriksa Daniel Sparingga pada 9 September lalu dalam kasus yang sama.

Seusai diperiksa Daniel, mengaku tidak terlibat dalam kasus tersebut. Namun pemeriksaan Daniel itu membuat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto harus

mengonfirmasi keterangan ke KPK pada Selasa (16/9).

Wiryadinata sudah dicegah pergi keluar negeri sejak 3 September 2014.

Selain Wiryadinata, hari ini KPK juga memeriksa mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal ESDM Asep Permana.

KPK menyangkakan Jero Wacik dengan pasal 12 huruf e atau pasal 23 Undang-undang No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 jo pasal 421 KUHP. Pasal 12 huruf e mengatur mengenai penyelenggara negara

yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu pasal mengenai pemerasan dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

KPK menduga Jero Wacik melakukan pemerasan untuk memperbesar dana operasional menteri (DOM) dalam tiga modus yaitu menghimpun pendapatan dari biaya pengadaan yang dianggarkan Kementerian ESDM, meminta pengumpulan dana dari rekanan untuk program-program tertentu, menganggarkan kegiatan rapat rutin tapi rapat itu ternyata fiktif.

Total dana yang diduga diterima oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu adalah Rp9,9 miliar. =ANT/DESCA

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III KAMIS 18 SEPTEMBER 2014

No. 0444 | TAHUN III

RUU PEMDA

Gubernur Bisa Memecat Bupati atau Walikota JAKARTA-Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada dan RUU Pemerintahan Daerah (RUU-Pemda) memberikan kewenangan yang tinggi untuk para Gubernur. Dalam revisi RUU ini, para bupati/walikota yang meninggalkan daerahnya selama sepekan tanpa izin gubernur bisa diberhentikan meski mereka dipilih secara langsung.

“Selama ini seolah-olah mata rantai antara bupati/walikota dengan gubernur di daerah terputus,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan dalam dialog kenegaraan “Menata Ulang Pemerintahan Daerah” di DPD RI, Jakarta, Rabu (17/9).

Menurut Djo-panggilan akrabnya,ancaman atau sanksi bagi kepala daerah tersebut dituangkan dalam RUU Pemda yang tinggal menunggu pengesahan di rapat paripurna DPR. Hasil revisi RUU Pemda yang telah disetujui oleh DPD RI tersebut, katanya, sudah diserahkan ke Presiden termasuk poin-poin pentingnya.

“Sanksi ini ada di pasal RUU Pemda yang akan ketuk palu di DPR menjadi UU Pemda pada 25 September 2014. Ingin di akhir pemerintahan terakhir menjadi kado Mendagri,“ ucapnya.

Djohermansyah menegaskan pemer-

JELANG RAKERNAS PDI PERJUANGAN Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahyo Kumolo, Ketua Steering Commitee (SC) Rakernas IV PDI Perjuangan Andreas Pareira, dan Sekretaris SC Rakernas Ahmad Basarah (kiri-kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan jelang Rapat Kerja Nasional IV PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (17/9).

Rakernas ke IV PDI Perjuangan yang kini berada dalam posisi Partai Pemerintah tersebut akan dilaksanakan di Kota Semarang pada 19-21 September 2014 dan dihadiri oleh para pengurus serta petinggi koalisi parpol pendukung. ant/indrianto eko suwarso

intah serius melakukan penataan bukan hanya terkait relasi antara kepala daerah, tetapi juga masalah perencanaan, penganggaran dan pengakatan pegawai.

Adapun ancaman pemberhentian atau penataan dalam RUU Pemda lainnya adalah soal pengangkatan pegawai tanpa izin atasan. Penataan pegawai tersebut diperlukan karena pasca pilkada, banyak bupati/walikota yang mengangkat pegawai sebagai staf honorer yang menghabiskan APBD, notabene berasal dari keluarga atau tim suksesnya sendiri. “Sanksinya pidana penjara satu tahun kurungan, tak ada sanksi administrasi dan penalti, “ jelasnya.

Sementara itu, BERITA anggota DPD RI terTERKAIT pilih Nono Sampono menilai revisiRUU) Hal 4 Pilkada dan RUUPemda merupakan masalah yang sangat penting bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu kedua RUU tersebut harus menjamin kemajuan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan rakyat, dan kemajuan daerah.

“Itu penting, karena setiap anggota DPD RI memiliki konstituen dan representasi yang jelas dan setara dengan satu fraksi di DPR RI. Bahkan, kalau suara anggota DPD RI disatukan akan melebihi jumlah

perolehan suara partai mana pun. Untuk itu anggota DPD RI periode 2014-2019 harus dilibatkan dalam pembahasan dan pengesahan RUU Pilkada dan RUU Pemda itu,” katanya.

Menurut Nono, pembahasan dua RUU ini, sebaiknya melibatkan publik nasional dan daerah dalam pembahasan dan rencana pengesahan kedua RUU tersebut, mengingat seluruh kegiatan penyelenggaraan negara di era demokrasi ini harus bertolak dan bermuara pada kepentingan publik.

“Anggota DPD RI memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk melanjutkan pembahasan dan pengesahan RUU Pilkada dan RUU Pemda dengan tetap berpegang pada semangat demokrasi dan penyempurnaan penyelenggaraan negara RI,” ujarnya.

Karena itu lanjut Nono, kalau pembahasan dan pengesahan kedua RUU tersebut diteruskan untuk disahkan, dan hasilnya bertentangan dengan semangat demokrasi dan kemaslahatan negara, maka pihaknya bersama seluruh anggota DPD RI terpilih akan menggugat kedua RUU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Jadi, jangan sampai UU itu dibuat hanya atas dasar kepentingan sesaat, sehingga akan menjadikan produk UU itu buruk, rancu, dan terus mengalami perubahan-perubahan,” tambahnya. =GAM/ABD

33

BURSA MENTERI

Cak Imin Tak Setuju Jokowi JAKARTA - Wacana Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) bahwa profesional partai yang terpilih duduk di dalam kabinetnya harus melepas jabatan di partai politik ditentang oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Menurut Cak Imin, sapaan akrabnya, menteri yang berasal dari partai tidak perlu melepas jabatan di partai. Sebab, jabatan di partai tidak akan mengganggu kinerja di kabinet.

Pria yang juga sedang menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu meyakini, kader partai, khususnya PKB, bisa tetap berkarier dengan baik di pemerintahan meskipun juga memegang jabatan struktural di parpolnya. “Soal jabatan formal itu bisa tetap jadi jabatan, tapi tidak perlu aktif,” kata Muhaimin di Jakarta, Rabu (17/8).

Dengan tidak terlalu aktif di parpol, Muhaimin yakin seorang menteri asal parpol dapat bekerja secara maksimal untuk rakyat. Muhaimin berharap segera membicarakan masalah tersebut dengan Jokowi dan Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla. Sebab, masalah itu belum pernah dibahas secara resmi antara partai pendukung dengan Jokowi-JK. Jokowi hanya melontarkan gagasan itu di media massa. “Setahu saya, sampai hari ini belum pernah disampaikan ke saya tentang hal itu,” ujarnya.

Dalam pengumuman postur kabinetnya di Rumah Transisi Jakarta beberapa waktu lalu, Jokowi mengaku menyiapkan 16 kementerian dalam pemerintahannya untuk diisi figur menteri profesional dari partai politik. Sebanyak 18 kementerian lain akan diduduki figur menteri dari kalangan profesional murni.

Pada bagian lain, Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa semua kader partainya siap ditujuk sebagai menteri oleh Jokowi karena seluruh kader partai itu mempunyai kualitas yang mumpuni untuk menjalankan tugas dalam kabinet mendatang. “Kita belum menyebutkan berapa dan siapa, tetapi semua kader PKB dan DPP siap, siap kalau diperintah.

Kalau tidak diperintah, ya tidak apaapa,” ucapnnya.

Muhaimin mengatakan, PKB saat ini terus berkomunikasi dengan Jokowi terkait konsep dan arsitektur kabinet.

Namun, belum ada permintaan langsung dari Jokowi agar PKB menyiapkan kadernya untuk mengisi kabinet. “Terkait 34 kementerian itu juga sudah lama dikonsultasikan. Namun, untuk nama-nama, semuanya hak prerogatif presiden.

Terkait nama-nama itu, kami pasti diajak bicara seperti janji Jokowi,” ibuhnya.

Dia menambahkan, “Seluruh kader PKB yang diangkat oleh Pak Jokowi jadi menteri harus konsentrasi penuh menjadi menteri.” =GAM/ABD/AJI

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III

Rupiah Melemah, Defisit Anggaran Otomatis Naik JAKARTA-Peran lindung nilai (hedging) sangat penting di tengah kondisi nilai tukar rupiah yang tak pasti. Pasalnya, setiap nilai rupiah terdepresiasi Rp100, maka akan berpengaruh pada defisit anggaran yang naik hingga Rp2,6 triliun.

Hal ini diutarakan Menteri Keuangan, Chatib Basri di Gedung BPK, Jakarta, Rabu, (17/9).

Menurutnya, angka tersebut bukan nominal yang kecil. Terlebih dengan kondisi pelambatan pertumbuhan ekonomi domestik, dan juga pengaruh normalisasi kebijakan moneter di Amerika

Serikat.

“Beberapa hari ini tekanan terhadap rupiah, sederhananya hanya karena menunggu rapat bank sentral AS The Fed,” ujar Chatib.

Lebih lanjut Chatib menjelaskan, situasi yang akan dihadapi oleh Indonesia pada tahun 2015 bukanlah situasi yang mudah. Adanya kemungkinan normalisasi kebijakan moneter AS, membuat nilai tukar mata uang rupiah belakangan ini telah menyentuh Rp11.900 per dollar AS. Jika depresiasi nilai tukar terus terjadi, pinjaman luar negeri baik swasta, BUMN maupun pemerintah serta pasar valuta asing, akan bergejolak.

Menurut Chatib, jika kondisi tidak segera diantisipasi dengan manajemen hedging, maka Bank Indonesia harus menyediakan va-

las dengan banyak. Hal ini tentu memengaruhi keadaan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. “Jika mata uang rupiah melemah karena spot market tinggi, beban bagi negara tinggi,” tukasnya.

Chatib menambahkan, seandainya beban nilai tukar dapat dijaga dengan manajemen hedging, maka tekanan di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia bisa menjadi lebih kecil.

Demi keperntingan nasional, oleh sebab itu perusahaan pelat merah dan swasta sudah sewajarnya melakukan hedging.

“Tentu Ini sesuatu yang perlu dilakukan. Kita duduk bersama untuk menjelaskan mengenai kerugian negara. Kalau ada treatment seperti ini (hedging), maka tidak akan ada kerugian,” tutup Chatib. =GAM

ant/yudhi mahatma

PUTRA RATU ATUT DIPERIKSA KPK. Putra Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah, Andika Hazrumy menjalani pemeriksaan penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/9). Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan Gubernur Banten non-aktif Ratu Atut sebagai tersangka dan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan selaku Komisaris Utama PT BPP (Bali Pacific Pragama).

PEMERINTAHAN

Kepala Daerah Rangkap Ketua Parpol Terancam Diberhentikan JAKARTA- Kepala daerah yang merangkap jabatan sebagai ketua partai politik terancam sanksi berupa pemberhentian karena melanggar Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang akan disahkan 23 September 2014.

BUPATI SEKALIGUS KETUA PARTAI TERANCAM. Farouk Muhammad Syechbubakar, Ketua Tim Kerja Rancangan Undang-Undang Pemda Komite I DPD RI mengungkapkan bahwa dalam RUU Pemda Kepala Daerah dilarang merangkap jabatan sebagai ketua partai politik

“Gubernur, bupati/wali kota beserta wakilnya harus menanggalkan jabatannya sebagai ketua partai politik,” ujar Ketua Tim Kerja Rancangan UndangUndang Pemda Komite I DPD RI Farouk Muhammad Syechbubakar di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, jika ada kepala daerah yang membangkang dan tidak melaksanakan amanat sesuai UU maka sanksi terberatnya bisa diberhentikan dari jabatannya.

Sanksi yang diberikan mulai adminitrasi berupa teguran.

Jika memaksa maka diberikan pembinaan khusus, bahkan bisa dipecat jika tetap ngotot rangkap jabatan.

Pelarangan rangkap jabatan ketua partai politik tersebut diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) Huruf i RUU Pemerintahan Daerah.

Rangkap jabatan kepala daerah dengan ketua partai dikhawatirkan mengganggu dan menjadi beban antara tugas sebagai partai dan tugas sebagai kepala pemerintahan.

Sementara, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan dalam RUU tersebut juga diatur kepala daerah bisa diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama

enam bulan.

Selain itu, pemberhentian bisa dilakukan apabila kepala daerah membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya.

“Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang, melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang memengaruhi, juga bisa diberhentikan,” katanya.

Kemudian, lanjut dia, yang dilarang lainnya yakni menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan kecuali untuk mewakili daerahnya, merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya serta melakukan perbuatan tercela.

Selanjutnya, menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/ wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen.

“Kepala daerah juga bisa diberhentikan jika diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.=ANT/FIQIH

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III No. 0444 | TAHUN III

55

ant/yusran uccang

KEBAKARAN PASAR. Sejumlah pedagang mengais barangnya dari sisa-sisa kebakaran yang menghanguskan ratusan kios di Pasar Hartaco Makassar, Sulsel, Rabu (17/9). Akibat kebakaran tersebut seorang warga meninggal dan dua lainnya mengalami luka bakar, sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.

Pasar Hartaco Terbakar Ajaib, Satu Rumah di Tengah TKP Selamat MAKASSAR-Puluhan kios di Pasar Hartaco, Jalan Daeng Tata Makassar ludes dilalap si jago merah saat warga sudah mulai terlelap digelapnya malam.

Kebakaran yang terjadi Selasa malam sekitar pukul 23.00 WITA itu membuyarkan lelapnya warga yang sedang beristirahat dan ratusan warga lainnya yang berada di sekitar kejadian berlarian untuk memadamkan api yang mulai berkobar.

Naldy salah satu warga Komplek Hartaco mengatakan jika sumber api diduga berasal dari salah satu kios saat sudah tidak ada aktivitas lagi di pasar tersebut.

“Saya tinggal di dalam Kompleks Hartaco dan pulang kerja biasanya jam delapan malam. Lebih dari sejam saya

berada di rumah, api kemudian terlihat dan terlihat api itu berasal dari salah satu kios,” ujarnya.

Diperkirakan dari kebakaran yang terjadi pada malam hari tersebut lebih dari 100 kios dan rumah toko terbakar karena banyaknya lods maupun kios yang berderet.

Dinas Pemadam Kebakaran Makassar menerjunkan seluruh armadanya untuk memadamkan api yang sedang berkobar.

Hingga melewati pergantian waktu, petugas masih sibuk memadamkan api.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang juga sudah beristirahat kembali turun langsung melihat bencana kebakaran yang menimpa warganya itu.

Kebakaran itu juga tidak terlalu jauh dari kediaman pribadi Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal di Puri Tata Indah yang sedang menunaikan ibadah haji.

Menurut penuturan warga “keajaiban” terjadi di salah satu lods dimana ada salah satu rumah yang tidak tersentuh api karena pemiliknya fokus melafalkan adzan

dan membaca surah-surah Al-Quran.

Padahal rumah atau lods yang berlantai dua itu menjual gas dan berderet tabung gas berisi 3 Kg dan 12 Kg di dalam rukonya itu.

Sebelumnya, empat bulan lalu, kebakaran hebat juga terjadi di Pasar Sentral Makassar Mal yang menghanguskan lods, kios dan ruko lainnya.=ANT/ HASANUDDIN

Lebih dari sejam saya berada di rumah, api kemudian terlihat dan terlihat api itu berasal dari salah satu kios

Naldy

Warga Komplek Hartaco

GAS

Harga Elpiji 12 kg Capai Rp 185.500 AMBON- Harga gas elpiji ukuran 12 kilogram yang dijual di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Ambon mencapai Rp185.500/tabung.

Pantauan dilokasi SPBU Kebun cengkeh Ambon, Rabu, terlihat spanduk dari Pertamina bertuliskan harga elpiji ukuran 12 kilogram Rp185.500/tabung, jauh lebih mahal dari yang ditetapkan Pertamina pada dua agen elpiji masing - masing PT Rubelindo dan PT Pemantik Sumber Pratama yakni Rp181.500/tabung.

Fandy Ivan Nugroho, Sales Executive Retail IV Pertamina Ambon, mengakui harga yang ditetapkan di SPBU baik yang ada di kawasan Kebun cengkeh maupun di Desa Passo sedikit berbeda dari yang ditetapkan Rp181.500 menjadi Rp185.500/ tabung.=ANT/SHARIVA

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III

LINDUNG NILAI

88% BUMN dan Swasta Belum Hedging JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mencatat sebanyak 88% perusahaan BUMN dan swasta belum melakukan lindung nilai (hedging). Untuk itu, bank sentral bersama instansi terkait terus melakukan koordinasi guna mendorong perusahaanperusahaan tersebut untuk melakukan lindung nilai.

ant/lucky r.

PEMBUAT SIMULATOR PESAWAT. Hery Frianto mencoba mesin simulatornya Boeing 737 NG yang diberi nama SDI-7373 di simulator center di kawasan Cipondoh, Tangerang, Banten, Rabu (16/9). Hery Frianto merupakan anak bangsa yang mampu membuat beberapa jenis simulator pesawat di antaranya Cesenna 172SP Skyhawk, Boeing 737 NG dan pesawat Piper Warrior 3.

OJK Godok Sistem Akses Pasar Modal via Ponsel JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok format pemanfaatan teknologi informasi, agar jumlah investor di pasar modal Indonesia meningkat. Polanya tidak jauh beda dari konsep branchless banking yang akan diterapkan pada perbankan tahun depan dengan mengandalkan akses telepon seluler.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad menegaskan kepesertaan masyarakat di Bursa Efek Indonesia terlalu rendah. Dari potensi 100 juta kelas menengah, dengan kemampuan membeli saham, investor terdaftar baru lebih dari 400.000 orang.

“Rasanya ruang untuk tumbuh masih sangat-sangat besar, rasionya baru 0,3 persen,” ujarnya dalam pembukaan Investor Summit and Capital Market Expo di Jakarta, Rabu (17/9).

Menurut kriteria OJK, calon peserta pasar modal yang potensial dijaring adalah keluarga muda dengan jumlah anggota keluarga kecil, sukses dalam meniti karir, memiliki tabungan, dan umumn-

ya hidup di kota-kota besar.

Tapi Muliaman mencermati, di kota-kota kecil pun memiliki kriteria kelas menengah tersebut. Buat menjangkau mereka untuk edukasi pasar modal, maka telepon seluler akan jadi alat yang ampuh. “Handphone di Indonesia itu sudah dua kali lipat dari jumlah penduduk. Maka perkembangan ini perlu dimanfaatkan, sehingga bisa menyasar tidak hanya mereka yang tinggal di kota-kota besar, siapa tahu mereka ingin belajar pasar modal, membuka account,” urainya.

Aturan buat pengenalan dan aktivasi pembelian saham lewat ponsel kini terus digodok OJK. Muliaman belum bisa memasti-

kan kapan beleid ini keluar, tapi formatnya tidak jauh beda dari branchless banking. “Semacam branchless banking akan kita launch, memungkinkan penetrasi teknologi. Untuk itu kita sangat bergantung pada dukungan perusahaan telekomunikasi,” ungkapnya.

Untuk itu, lembaga superbody tersebut mengapresiasi inisiatif otoritas bursa yang sudah melansir situs investar.co.id. Ini adalah portal pelbagai informasi mengenai pasar modal. OJK berharap perkembangan menggairahkan bursa Tanah Air semakin dinikmati investor domestik.

Sampai Agustus 2014, modal di BEI masih dikuasai orang asing.

Padahal pada 8 September lalu, IHSG sudah tembus di atas 5.200, dan pertumbuhan year to date 20,37 persen. Pasar surat utang negara pun sangat moncer, dengan nilai mencapai Rp 11,37 triliun. “Hingga 15 September nilai kepemilikan saham di pasar modal Indonesia, asing masih dominan dengan 64 persen,” ka-

tanya.

Lebih lanjut dia mengaku tengah menyiapkan aturan yang akan mendorong perusahaan pembiayaan untuk mengucurkan dananya ke sektor pembangunan infrastruktur jangka panjang.

“Sekarang ini perusahaan pembaiayaan hanya fokus menggunakan dananya untuk membiayai sektor konsumtif, seperti pembiayaan kredit sepeda motor dan mobl,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini pembangunan di Indonesia sangat membutuhkan sumber dana jangka panjang, sementara dana yang dimiliki industri pembiayaan belum dipergunakan secara efektif. “Kami sedang menyiapkan aturan-aturan untuk mendorong perusahaan pembiayaan masuk ke sektor produktif. Selama ini sumber pendanaan pembangunan infrastruktur nasional lebih banyak berasal dari industri perbankan, namun pembiayaannya masih dilakukan melalui kredit jangka pendek,” pungkasnya. =GAM

“Kita lihat pinjaman luar negeri (LN) terus berkembang, bahkan pinjaman LN swasta ditahun 2014 sudah lebih besar daripada pemerintah,” ujar Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo di Gedung BPK, Jakarta, Rabu, (17/9).

Ia menambahkan, sebanyak 88% perusahaan swasta dan BUMN belum melakukan hedging, sehingga kalau ada gejolak nilai tukar terjadi akan menjadi risiko bagi perusahaaan-perusahaan tersebut.

Menurut Agus, sejauh ini bank sentral terus memerhatikan risiko valuta asing (valas)

terutama pada nilai tukar rupiah.

Oleh sebab itu pihaknya terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dimana lindung nilai juga menjadi solusi utama untuk pengelolaan risiko valas.

“Hedging merupakan solusi utama untuk pengelolaan risiko, kita menginginkan kinerja yang baik dan akuntabel,” tukasnya.

Lebih lanjut Agus mengungkapkan, bahwa pihaknya menyambut baik jika lindung nilai dapat dilakukan konsekuen dan akuntabel pada sebuah perusahaan yang sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP), sehingga tidak merugikan negara dan menimbulkan morale hazard. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

asih ingat Jokowi ketika ditanya wartawan mengenai rencananya maju ke pilpres dulu? Ketika itu, Jokowi bilang: tak mikir. Dua kata itu tampaknya bermakna padat sepadat permasalahan di negeri ini akibat ulah kepala yang tak mikir. Memang Indonesia dihuni orang-orang yang tak mikir. Misal para koruptor, sudah kaya masih kemaruk harta. Sudah mengetahui mayoritas rakyat menolak Pilkada oleh DPRD, wakil rakyat itu masih ngotot mengembalikan pilkada langsung oleh rakyat ke pilkada tak langsung di tangan DPRD. Juga di dunia pendidikan. Kurikulum 2013 diberlakukan, padahal buku-bukunya belum ada. Proses belajar mengajar di sejumlah sekolah yang memberlakukan K-13 tak optimal.

Juga GTT yang tidak menerima gaji sebagaimana PNS, justru diperlakukan sama dengan PNS. Contohnya di Sumenep, GTT diwajibkan masuk tiap hari dan harus ikut karnaval pada Jumat besok, harus nyewa seragam di salon yang ditentukan pimpinannya. Barangkali itu tak membebani PNS karena sudah menerima gaji, tapi bagi GTT, jelas kebijakan atasan semacam itu sangat membebani GTT. Ini juga bagian dari arogansi kekuasaan yang ditangani oleh orang-orang yang tak mikir. DPR dan Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep harus turun tangan menyelesaikan kesewenangwenangan pada GTT ini.

Kebijakan-kebijakan yang tak populer semacam itu sebenarnya jadi masalah nasional. Perlu mendapat pemikiran sejumlah pihak. Komponen rakyat harus serempak meluruskan prilaku orang-orang yang tak mikir itu. Sebab prilaku dan kebijakannya hanya didasari pada kepentingan diri dan kelompoknya, namun tak peduli prilaku dan kebijakannya itu merugikan orang lain.

Legislatif dan dunia pendidikan di negeri ini memang masih perlu terus mendapat pengawalan dan pengawasan, agar kinerjanya bisa terkontrol. Tak ada yang lebih efektif memberikan kontrol pada lembaga DPRD dan instansi pendidikan kecuali dilakukan secara bersama-sama oleh komponen kekuatan rakyat. (*)

Opini

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III

77

Wisata Edukasi Bencana

Salam Songkem

Tak Mikir

KORAN MADURA

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 No. 0444 | TAHUN III

Wisata bencana adalah nomenklatur paradoksal. Juga tersebut Oksimoron: majas yang menempatkan dua antonim dalam suatu hubungan sintaksis. Wisata mengandaikan plesiran bersenang-senang melepas penat. Sedangkan bencana diartikan dengan elegi, nestapa, dan tidak diharap kedatangannya.

K

eeksotikan alam Nusantara menjajakan ribuan destinasi wisata. Jejak peradaban masa silam dan parade gunung berapi menjadi wahana menarik turis manca maupun lokal. Modal alam yang demikian itu telah dikelola guna sebagai stimulus ekonomi dan pengembangan budaya. Sektor pariwisata berbasis alam eksentrik dapat menambah pundi-pundi kas pemerintah daerah dan geliat kesejahteraan masyarakat setempat dengan jualan cendera mata, kuliner, dan jasa pemandu.

Sayangnya, iklim pariwisata Tanah Air tidak selalu berkabar baik. Semisal terjadi bencana alam. Praktis tingkat kunjungan turis mendadak turun drastis yang berakibat terancamnya sektor pariwisata (ekonomi).

Namun, di sisi lain bencana nyatanya membawa “berkah”.

Justru, ketika bencana mengakibatkan tangis pilu dan hancur leburnya harta benda bahkan nyawa, sekonyong-konyong menarik naluri dan empati masyarakat luas; di samping untuk membantu korban bencana,

juga tertambat hasrat keingintahuan seputar bencana itu sendiri berikut aspek turunannya (baca: kultur).

Dalam jangka panjang, suatu efek bencana bila dikelola optimal akan menghasilkan laba ekonomi maupun pengetahuan (mitigasi) –keadaban menghadapi alam. Yogyakarta telah menempuh jalur demikian. Pascaerupsi Gunung Merapi pada 2010, banyak masyarakat yang secara langsung ingin menyaksikan kedahsyatan terjangan wedhus gembel (awan panas).

Banyak puing bangunan, bongkahan batu, dan jejak vegetasi yang terbakar sengaja dibiarkan sebagai “komoditas jualan” terhasrat sebagai wisata.

Kini berdiri pula Museum Gunung Merapi (MGM) dengan harapan pengunjung museum bisa melek perihal Gunung Merapi beserta seluk beluknya. Hal semacam ini bisa menjadi referensi dalam upaya pengurangan risiko bencana yang dikemas secara komersial. Bahkan area Lumpur Sidoarjo sudah jauhjauh hari dijadikan rujukan baru destinasi wisatawan lokal. Sebagian masyarakat setempat menarik iuran masuk, menawarkan jasa ojek keliling area lumpur, dan berjual keping VCD bencana lumpur.

MGM juga bisa dijadikan tamsil perihal edukasi kebencanaan dan pusat riset. Jadi, pemaksimalan orientasi atas stigma Merapi, Sinabung, maupun Tsunami Aceh tidak sebatas pada imaji kengerian. Melainkan pada perimbangan dengan asosiasi wisata dan pemunculan kesadaran bertangguh bencana.

Pemaknaan berwisata bencana tidak sama sekali diartikan ketika terjadi bencana masyarakat berduyun-duyun mendatangi lokasi sebagai ajang tontonan.

Anggapan ini rupanya masih berlaku di benak sebagian masyarakat sehingga wisata bencana menghasilkan prokontra dan sinisme. Berwisata bencana lantas diartikan sebagai laku tidak etis.

Padahal, wisata bencana

terkira menjadi saluran hilir dari proses tanggap bencana pascaproses pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Artinya, setelah masyarakat tertimpa bencana dan telah mampu melakoni hidup normal lagi, barulah kemudian merancang sebuah (efek) bencana untuk dikelola (dikomersialisasikan). Etiskah sebuah bencana dijadikan ajang cari peruntungan materialistik?

Pembuatan objek wisata bencana di samping mengedukasi masyarakat atas sebuah bencana, juga terharap laku kontemplasi para turis, serta menyibakkan bukti bahwa masyarakat terdampak bencana bisa bangkit dari keterpurukan.

Di luar negeri, wisata bencana bukan barang baru. Pascagempa bumi dan tsunami pada 2011, bermunculan tempat wisata bencana di Jepang.

Amerika Serikat menjadikan daerah New Orleans yang pernah dilanda badai Katrina sebagai objek wisata. Beberapa area sengaja dibiarkan tidak perbaiki guna kepentingan pariwisata.

Pun Ukraina menyediakan tur exclusion zone di Chernobyl yang pernah dilanda ledakan nuklir.

Bahkan UNESCO menetapkan situs Auschwitz --kamp pembantaian Nazi-- sebagai tempat wisata. Pula Ground Zero yang ramai didatangi turis sebagai napak tilas tragedi WTC. Pemerintah ataupun swasta dapat mengambil bagian dari pengembangan wisata bencana dengan menyiapkan kelengkapan infrastruktur untuk dijadikan destinasi wisata alternatif.

Bisa pula sekaligus dijadikan pusat studi/kajian kebencanaan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Marie Elka Pangestu pernah berencana menjadikan para korban bencana erupsi Gunung Sinabung dan Kelud sebagai pemandu wisata dan perajin.

Menurut Marie, masyarakat bi-

asanya banyak datang ke sekitar daerah bencana untuk melihatlihat. Hal itu dapat dimanfaatkan untuk menjajakan produk kerajinan maupun kuliner (Merdeka.com 19/02/2014).

Terma bencana merujuk pada Undang-undang No. 24 Tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara menurut Faulkner (2001) bencana adalah bencana alam, sedangkan bencana non-alam dan sosial disebut sebagai krisis. Namun terlepas dari pemaknaan bencana, cakupan wisata bencana kiranya tidak sekadar berasosiasi pada terdampak tanah longsor, erupsi gunung, gempa bumi, atau tsunami. Tapi juga yang tersebab oleh murni laku manusia atau disebut oleh antropolog Bohannan sebagai bencana sosial.

Langkah inspiratif dilakukan oleh biro pariwisata Filipina; menawarkan paket wisata bencana yang mewajibkan para turis ikut serta melakukan upaya rekonstruksi objek wisata Filipina yang telah luluh lantak oleh badai Haiyan pada akhir 2013.

Maka, benar kata DeMond Shondell Miller (2008) bahwa wisata bencana membuka kesempatan untuk merasakan kesusahan yang diderita orang lain. Lebih lanjut, wisata bencana memberi seruan moral untuk arif pada alam serta stimulus edukasi perihal mitigasi bencana. Walhasil, wisata bencana hakikatnya bukan “plesiran” nirmakna, melainkan berorientasi penghayatan atas kemanusiaan dan etos menghargai alam.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 No. 0444 | TAHUN III

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III

8

JAMKESMAS

Tunggakan untuk Dua RSUD Sudah Cair SURABAYA - Tunggakan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) 2013 untuk RSUD dr. Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) Kota Surabaya yang selama delapan bulan belum terbayar dari Kementerian Kesehatan akhirnya cair.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita, di Surabaya mengatakan anggaran jamkesmas 2013 yang sudah turun ini dipakai untuk membantu biaya operasional rumah sakit.

"Sebelumnya kami memiliki piutang dengan total sekitar Rp16 miliar atas belum terbayarnya tunggakan jamkesmas tahun 2013 dari kementerian kesehatan," katanya, Rabu (17/9).

Menurut dia, berdasarkan data tunggakan pemerintah pusat terhadap RSUD dr Soewandi dan RSUD Bhakti Husada Utama (BDH), cukup banyak. Untuk RSUD dr Soewandi sebesar Rp 14 miliar, sedangkan RSUD BDH sekitar Rp 2 miliar.

Tunggakan itu terjadi, kata dia, karena pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kesehatan belum membayar pada dua rumah sakit.

Padahal kedua rumah sakit tersebut sudah memberikan pelayanan kesehatan secara gratis pada masyarakat pemegang kartu Jamkesmas pada 2013.

Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jatim Dodo Anondo mengakui adanya pencairan tunggakan jamkesmas 2013 dari kemenkes ke rumah sakit yang ada di Jatim. Hanya saja, tidak semua rumah sakit mendapatkan, karena pencairannya dilakukan secara bertahap.

"Total tunggakan jamkesmas 2013 di Jatim yang sempat nyantol di kemenkes ini mencapai Rp 200 miliar.

Kami mendapatkan laporan kemenkes sudah mencairkan tunggakan itu ke beberapa rumah sakit yang ada di Jatim, meski belum semuanya," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

ant/widodo s. jusuf

PENCALONAN AGUNG LAKSONO. Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono (kedua kanan) didampingi sejumlah PPK dan Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) memberikan keterangan pers soal hasil Musyawarah Pimpinan Nasional Kosgoro 1957 Tahun 2014 di Jakarta, beberapa hari yang lalu. Kosgoro 1957 mencalonkan Wakil Ketua Umumnya Agung Laksono untuk menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar periode mendatang yang akan bertarung dalam Munas IX Partai Golkar bulan Oktober 2014.

Golkar Sebut Lima Kriteria Pengganti Ical SURABAYA - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Zainuddin Amali menyebut lima kriteria calon ketua umum untuk menggantikan Aburizal Bakrie (Ical) dalam Munas Golkar pada 2015.

"Kami membuka diri untuk siapapun yang berniat baik untuk memimpin partai ini menjadi lebih baik lagi ke depan," katanya di Surabaya, Rabu (17/9).

Namun, pihaknya menetapkan lima kriteria untuk calon ketua umum yang akan didukung provinsi yang memiliki 39 suara yakni satu suara DPD Golkar Jatim dan 38 suara Golkar se-Jatim.

"Pertama, calon harus bisa mengembalikan kejayaan Golkar dengan ukuran yang pasti, karena perolehan kursi sebelumnya ada 106 kursi, tapi sekarang hanya 91 kursi," ucapnya.

Menurut dia, ukuran yang pasti adalah mengembalikan suara Golkar pada angka tiga digit seperti dulu yakni 100 kursi lebih, bukan dua digit, seperti 91 kursi.

"Kedua, calon harus mempunyai formula kepemimpinan yang bagus, karena tiga kali munas pada era reformasi selalu ada ekses yakni kekecewaan dan muncul parpol baru," ujarnya.

Oleh karena itu, calon ke depan harus punya formula kepemimpinan agar pascamunas tidak ada lagi gesekan dan muncul parpol baru.

"Kalau parpol baru selalu muncul, maka Golkar akan semakin mengecil suaranya dan suatu saat hanya akan tinggal ada kenangan, seperti cerita dinosaurus yang ada dalam perpustakaan," katanya.

Ketiga, calon ketua umum ke depan harus bisa membangun harmonisasi antara eksistensi internal dengan dinamika eksternal atau menjadikan Golkar sebagai partai moderat yang mengayomi keragaman.

"Keempat, calon ketua umum harus membangun kepemimpinan kolektif kolegial, sehingga pemimpin baru adalah 'solidarity maker' atau pemersatu dari keragaman di tubuh Golkar," tuturnya.

Kelima, calon ketua umum harus mampu mencurahkan

seluruh energi dan tidak menjadikan Golkar hanya "nyambi" (menjadikan pekerjaan sampingan).

"Golkar tidak bisa disambi, karena tantangan masa depan lebih besar, sehingga Golkar tidak bisa dikelola secara biasa-biasa saja, melainkan 'extra ordinary'," tukasnya.

Dalam istilah Golkar se-Jatim adalah ketua umum yang mampu mewakafkan diri untuk Golkar, karena persaingan parpol semakin kuat dan parpol harus dikelola secara benar.

Hingga kini, calon ketua umum menjelang Munas Golkar 2015 antara lain Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, MS Hidayat, Akbar Tanjung, dan sebagainya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III

9

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III

JELANG IDUL ADHA

Permintaan Hewan Kurban Meningkat 10 Persen

ant/ojt/zabur karuru

AKSI BURUH KASBI. Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) berunjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta, beberapa hari yang lalu. Mereka menuntut Sepuluh Tuntutan Rakyat (Sepultura) diantaranya menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing serta memberlakukan upah layak nasional.

SURABAYA - Dinas Peternakan Jawa Timur memprediksi permintaan hewan kurban di wilayahnya meningkat 10 persen menjelang Idul Adha 1435 Hijriah, karena kian besarnya animo masyarakat untuk berkurban.

"Walau permintaan pasar semakin besar, kami jamin stok hewan kurban di Jatim aman," kata Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Jawa Timur, Maskur, di Surabaya, Rabu (17/9).

Untuk realisasi tahun 2013, ungkap dia, penjualan hewan kurban di Jatim mencapai sebanyak 294.156 ekor kambing dan 70.605 ekor sapi. Angka tersebut sudah termasuk dengan total penyerapan sapi di Jatim pada tahun lalu sebanyak 524.286 ekor.

"Kalau selama tahun 2014, sasaran pengeluaran sapi di Jatim mencapai 500.000 ekor," katanya.

Sementara itu, pada tahun 2014, jumlah sapi yang disalurkan ke luar Provinsi Jatim mencapai 310.000 ekor. Besaran itu didominasi 150.000 ekor sapi yang dikirim ke DKI Jakarta.

"Selain itu, 120.000 ekor sapi ke Jawa Barat dan 40.000 ekor sapi untuk luar Pulau Jawa," katanya.

Jika dibandingkan dengan tahun 2013, tambah dia, realisasi pengeluaran sapi hanya mencapai 288.000 ekor. Namun, secara keseluruhan, stok sapi di Jatim sebagai penyumbang terbesar kebutuhan sapi nasional mampu pada posisi 1 juta ekor pada tahun 2014.

"Pusat lumbung sapi di Jatim berada di Sumenep karena menyumbang ketersediaan terbesar atau mencapai 20 persen dari total populasi 4.071.391 ekor sapi," katanya.

Sementara, sebut dia, 80 persennya dikontribusi oleh pasokan sapi dari luar Sumenep seperti Magetan dan Nganjuk.

Terkait harga jual hewan kurban di Jatim, ia mengatakan pemerintah sampai sekarang tidak menentukan besaran tertentu, namun pihaknya mempre-

Penyebabnya, ada banyak permintaan pasar dan rata-rata konsumen beli hewan kurban yang berkualitas baik serta sesuai selera,�

Maskur

Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur diksi harga hewan kurban pada masa Idul Adha 1435 Hijriah akan meningkat 20-30 persen.

"Penyebabnya, ada banyak permintaan pasar dan ratarata konsumen beli hewan kurban yang berkualitas baik serta sesuai selera," katanya.

Saat ini, lanjut dia, rata-rata harga jual hewan kurban seperti kambing mencapai Rp2 juta per ekor, lalu harga jual sapi mencapai antara Rp 15 juta hingga Rp 70 juta per ekor. = ANT/INDRA S/AYU CITRA SR/DIK

Buruh Usulkan UMK 2015 Rp 2,8 Juta SURABAYA - Elemen buruh mengusulkan agar Pemerintah Kota Surabaya menetapkan upah minimum kota setempat pada 2015 sebesar Rp 2.860.000.

Aktivis Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jamaluddin mengatakan buruh menilai UMK Surabaya 2014 sebesar Rp 2,2 juta masih tergolong rendah, dan jauh dari layak.

"Survei kebutuhan hidup layak (KHL) untuk UMK Jatim

termasuk Kota Surabaya untuk tahun 2015 sudah dilakukan dan sekarang tengah digodok di Dewan Pengupahan Kota Surabaya," katanya.

Menurut dia, hasil survei pasar menunjukkan angka UMK Surabaya 2015 Rp 2.860.000. Angka ini akan ditetapkan menjadi

nilai KHL dan direkomendasikan menjadi usulan UMK Kota Surabaya selambat lambatnya pada 18 Oktober mendatang.

Gubernur Jatim selambat lambatnya akan mengesahkan pada 21 November 2014. "UMK ini usulan dan belum ada ketetapan. Tapi, biasanya penetapan UMK Surabya akan menunggu penetapan UMK Jakarta terlebih dulu," ujarnya.

Selain Surabaya, pihaknya juga mengusulkan UMK Kabu-

paten Gresik 2015 sebesar Rp 2.853.500 naik dari 2014 sebesar Rp 2.195.000, Kabupaten Pasuruan sebesar Rp 2.847.000, naik dari tahun ini Rp 2.190.000.

Kabupaten Sidoarjo diusulkan sebesar Rp 2.847.000 atau naik dari tahun ini Rp 2.190.000 dan Kabupaten Mojokerto diusulkan sebesar Rp 2.665.000 atau naik dari saat ini Rp 2.050.000.

Sedangkan untuk Upah Minimum Sektoral Kota (UMKS), diusulkan naik antara 10 hingga

30 persen, tergantung jenis dan golongan pekerjaannya. Untuk golongan satu, kenaikan UMSK sekitar 30 persen, golongan dua 20 persen dan golongan tiga 10 persen.

"Para jurnalis dan pekerja media seharusnya juga mempunyai standar upah khusus diatas UMK. Itu harus berbeda dengan buruh yang bekerja di sektor semi formal dan manufaktur dalam bentuk UMSK," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III

SURABAYA - BF Sutadi mengajukan permohonan mundur sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya ke DPP dengan alasan gagal mengemban amanat khususnya pencapaian target suara partai dalam Pileg dan Pilpres 2014.

"Saya telah mengajukan permohonan mundur dari jabatan ketua pada Senin (15/9) lalu," kata Sutadi di Surabaya, Rabu (17/9) malam.

Menurut dia, ada tiga hal yang melatarbelakanginya mundur dari

Sutadi Mundur dari Ketua Gerindra Sutadi: Jika Dikabulkan, Saya Ucapkan Terima Kasih jabatan yakni selain gagal memperoleh suara di pileg dan pilpres, juga ingin adanya regenerasi kepemimpinan, apalagi menjelang pelaksanan Pilkada Surabaya 2015.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya memohon izin kepada DPP kon-

sentrasi tugas sebagai anggota DPRD Surabaya. "Saya mengajukan permohonan, jika dikabulkan ya saya ucapkan terima kasih.

Tapi kalau tidak ya mau gimana lagi," katanya.

Ia mengatakan Pilkada Sura-

baya 2015 membutuhkan persiapan yang matang sehingga tidak bisa dilakukan oleh pimpinan yang merangkap sebagai anggota dewan. "Bagi saya, Pilkada Surabaya itu penting. Kalau saya serakah, ya bisa saja saya ambil

11

semua," ujarnya.

Saat ditanya, apakah kemundurannya akibat DPP Gerindra lebih memilih Darmawan alias Aden yang sebagai Bendahara DPC Gerindra Surabaya menjabat Wakil Ketua Gerindra Surabaya, dari pada dirinya yang ketua partai, Sutadi dengan tegas mengatakan tidak ada hubungannya dengan persoalan itu.

"Bukan masalah posisi wakil ketua. Kalau itu saya sama sekali tidak mengejar. Meski ada sejumlah pimpinan anak cabang (PAC) yang protes soal penunjukan Aden. Tapi semua sudah clear, Aden sudah dilantik," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

ant/siswowidodo

DEMO RUU PILKADA. Bupati Ngawi, Budi Sulistyono (kanan) menyampaikan orasi saat bersama sejumlah perangkat desa dan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Ngawi, Jatim, Rabu (17/9). Pengunjukrasa menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Kepala Daerah yang kini sedang dibahas DPR.

DEMONSTRASI

Ribuan Warga Ngawi Tolak RUU Pilkada NGAWI - Ribuan warga Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dari berbagai elemen masyarakat berunjuk rasa di kantor DPRD setempat guna menolak Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah yang saat ini sedang dibahas di DPR RI. Massa menilai RUU Pilkada yang rencananya akan disahkan pada 25 September mendatang itu tidak sesuai dengan demokrasi, dan dianggap mencederai aspirasi rakyat.

"Kami menolak RUU Pilkada karena pada dasarnya kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.

Jadi, apa pun alasannya RUU Pilkada penuh dengan permainan elit politik di Senayan," ujar Kordinator aksi, Siswadi.

Selain berorasi, massa yang terdiri dari perwakilan pedagang kali lima, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta Asosiasi Kepala Desa, berunjuk rasa dengan membawa spanduk dan poster yang bertuliskan kecaman dan penolakan terhadap RUU Pilkada.

Warga menilai RUU Pilkada bertentangan dengan amanah reformasi yang terus diperjuangkan selama ini. Sistem Pilkada melalui perwakilan dianggap ber-

tentangan dengan empat prinsip demokrasi yang tertuang dalam UUD 1945.

Setelah berorasi, massa akhirnya diterima Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Ketua DPRD Kabupaten Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, dan seluruh anggota legislatif dari PDIP, Partai Nasdem, PKB, serta Partai Hanura.

Dari hasil pertemuan yang berlangsung singkat tersebut, massa mendapat dukunganan 23 orang dari 45 anggota DPRD Kabupaten Ngawi yang diberangkatkan melalui partai yang propenolakan RUU Pilkada.

"Kita sebagai wakil rakyat tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat. RUU Pilkada ini memang harus kita tolak dan secepatnya kita sampaikan suara kita ke DPR pusat," kata Ketua DPRD Kabupaten Ngawi Dwi Rianto Jatmiko.

Ia menilai, RUU Pilkada sangat dipaksakan dan akan mencederai rakyat sebagaimana yang diatur UUD 1945. Seharusnya, prinsip demokrasi mengakomdasi kedaulatan rakyat, presidensil, pemilihan demokrasi, dan otonomi daerah sendiri.

Bupati Ngawi Budi Sulistyono

yang juga politisi PDIP mengatakan, RUU Pilkada merupakan wacana ketimpangan yang terjadi pada elit politik seperti halnya pada UU MD3 yang baru disahkan.

"RUU Pilkada menjadikan bupati maupun gubernur sebagai kepala daerah tertinggi hanya tunduk terhadap DPRD. Saya juga menolak RUU tersebut," kata Bupati Ngawi.

Setelah puas menyalurkan aspirasinya, massa dengan tertib membubarkan diri. Aksi tersebut mendapat pengamanan ketat dari Kepolisian Resor (Polres) Ngawi. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 No. 0444 | TAHUN III

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III

MADURA

12

ANGGOTA DPRD

Pimpinan DPRD Definitif Masih Kosong

LANDAI. Kondisi penumpang di kawasan terminal Bayuangga Kota Probolinggo belum terjadi lonjakan.

Mendekati Idul Adha

Dishub Antisipasi Lonjakan Penumpang PROBOLINGGO – Menjelang hari raya Idul Adha 1435, Dishub Kota Probolinggo akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang di terminal Bayuangga.

“Kita akan melakukan koordinasi dengan PO (perusahaan bis) terdekat,” tandas Kepala Dishub Kota Probolinggo, Sudianto kepada wartawan, Rabu (17/9).

Namun demikian, kata dia, antisipasi yang dilakukannya itu tidak seperti hari raya Idul Fitri kemarin. Karena Idul Adha bukan lebaran arus mudik. “Kalau Idul Adha itu tidak seperti Idul Fitri, mungkin terjadinya lonjakan tidak akan seberapa,” katanya.

Pantauan di lapangan, menjelang Idul Adha tahun ini, kondisi penumpang di kawasan terminal Bayuangga terlihat lan-

dai. Bahkan, tidak berdampak signifikan. Sejumlah sopir bis saat ditemui menjelaskan, kondisi penumpang biasa-biasa saja.

“Tidak ada pengaruh,” ujar Zainullah, seorang sopir bis Akas di terminal Bayuangga Kota Probolinggo.

Dia menjelaskan, Idul Adha memang berbeda dengan hari raya Idul Fitri. Normalnya kondisi penumpang menjelang Idul Adha karena memang bukan lebaran untuk mudik. Sehingga prosentase penumpang terlihat biasa-biasa saja.

Meski berpengaruh, imbuh dia, kondisi penumpang tidak

seperti pada saat hari raya Idul Fitri. Karena kebayakan masyarakat tidak akan pulang kampung.

Seorang sopir bis lainnya, Misto juga mengatakan serupa.

Menjelang idul adha, kondisi penumpang terlihat normal.

Tidak ada tanda-tanda terjadinya lonjakan. “Biasa saja. Tidak berpengaruh,” katanya.

Sekedar diketahui, hari raya Idul Fitri memang berbeda dengan hari raya Idul Adha. Pada saat hari raya idul fitri kemarin, Dishub Kota Probolinggo menyiapkan armada cadangan.

Itu dilakukan untuk mengantisipasi melubernya penumpang, sehingga tidak sampai keleleran di kawasan terminal. Bahkan, antisipasi yang dilakukan oleh petugas dilakukan sejak H-7 sampai beberapa hari pasca lebaran. =Muhammad Sugianto

PROBOLINGGO - 45 Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo sudah resmi diambil sumpah jabatannya. Dari jumlah tersebut bakal menduduki jabatan pimpinan DPRD definitif periode 2014-2019 mendatang. Untuk melengkapi hal itu, pihak Sekretaris Dewan (Sekwan) telah mengirimkan berkas calon pimpinan DPRD kepada Gubernur Jawa Timur.

Sekretaris DPRD Kabupaten Probolinggo, Supriadi, mengatakan mengenai pimpinan DPRD definitif, pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada gubernur Jawa Timur.

Sebelum berkas itu masuk, pihaknya mengirimkannya melalui bagian pemerintahan untuk diajukan kepada Bupati Probolinggo.“Semua berkas sudah dikirim sejak 9 September kemarin,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (17/9).

Supriadi mengaku nama yang dikirimkan untuk menduduki pimpinan DPRD, berdasarkan dari perolehan partai pemenang dalam pemilu legislatif 9 April Lalu. Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, akan diduduki oleh Partai Nasdem selaku pertai pemenang pertama, Sedangkan nama dewan yang diajukan oleh partai Nasdem adalah Imam Suhra-

wardi.

Sementara untuk wakil ketua nama yang diajukan yakni, Musayyib Nahrawi dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M .

Yasin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai Golkar mengusulkan Wahid Nurahman. ” Pengirim berkas itu juga dilengkapi surat rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masing-masing partai pengusung yang dinilai berhak menduduki jabatan Pimpinan DPRD,” terang Supriadi.

Supriadi menambahkan, semua berkas yang menjadi persyaratan untuk pengajuan ke Gubernur. Dari ke empat partai politik itu sudah dinyatakan lengkap termasuk berita acara pelantikan. Pihaknya hanya tinggal menunggu keputusan dari gubernur. “Semoga akhir September ini, keputusan itu sudah bisa diterima,” katanya.

Lebih lanjut surat keputusan itu sudah turun, maka dari nama yang telah diusulkan akan diambil sumpah untuk menjadi Pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo Periode 2014-2019 mendatang oleh Pengadilan Negeri Kraksaan.“Secara dejure dan defakto mereka resmi akan menjadi pimpinan DPRD,” tandas Supriadi. =Mahfud Hidayatullah

RESMI DILANTIK. 45 Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo sudah resmi diambil sumpah jabatannya.

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444| TAHUN III

13

Pemberian ASI Dinilai Masih Minim Masih Jauh dari Terget MDGs PROBOLINGGO – Mendapatkan ASI eksklusif adalah hak setiap anak yang telah dijamin pemerintah. Sayangnya, dukungan terhadap kaum perempuan/ibu dalam memberikan ASI eksklusif saat ini dinilai masih minim.

Merujuk hasil survei Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo, terhitug bulan Januari – Pebruari 2014 angka menyusui untuk bayi kurang dari 6 bulan masih sangat rendah, yakni hanya 69,1 persen dari total 7.735 bayi yang masih layak untuk diberikan ASI eksklusif dari ibunya. Hal ini jauh dari target Milineum Development Goals (MDG’s) atas pemberian ASI eksklusif yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni sebesar 80 persen.

Sedangkan pada tahun 2013

mencapai 65,3 persen. Pada 2012 lalu sedikit lebih baik yaitu 66,15 persen. Dan yang paling mendapat angka banyak pemberian ASI ekslusif di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2011, angkanya mencapai 73,42 persen.

“Angkanya selalu naik dan turun, dan itu tergantung dari kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

Tahun 2014, angka pemberian ASI di Kabupaten Probolinggo memang cukup rendah. Kami terus berupaya untuk membuat program-program yang telah dilaku-

PEDAGANG KAKI LIMA

di Tempat Kerja.

Pada peraturan menteri tersebut disebutkan bahwa wanita pekerja diberi kesempatan untuk memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja. Tidak ada lagi alasan wanita pekerja tidak dapat memberikan ASI kepada bayinya.

“Sebagai implementasi dari peraturan bersama tiga menteri tersebut adalah tempat kerja harus menyediakan ruangan khusus menyusui atau pojok laktasi.

Kecuali untuk ibu menyusui yang terindikasi penyakit yang berpotensi menular, baru dilarang untuk memberikan ASI kepada bayinya. Satu-satunya cara harus memakai susu formula,” terang Ari Suciati.

Ari Suciati menambahkan bagi ibu pekerja yang masih menyusui,

Dinkes Kabupaten Probolinggo telah memberikan bantuan penyimpanan ASI melalui freezer jumbo dan ruang laktasinya di sembilan Puskesmas.

Sedangkan untuk lainnya juga disediakan oleh instansinya masing-masing. Tak hanya itu, perusahaan juga telah diberi bantuan ruang laktasi dan tempat penyimpanan ASI dari pihak tertentu.

“Menyusui bukanlah sekedar aktivitas memberi ASI semata. ASI adalah hak anak untuk mereka bisa tumbuh dan berkembang. Tidak hanya tumbuh karena mendapat cairan ASI, tetapi juga berkembang secara emosional dan kognitif,”tandas Ari Suciati. =M.Hisbullah Huda

Minim Pendonor

PKL Desak BLH Bangun Lahan Parkir PROBOLINGGO – Keluhan pengunjung Ruang Terbuka Hijau (RTH) Miramis, Kota Probolinggo terkait kurangnya fasilitas pendukung seperti tempat parkir, nampaknya mendapat respon dari Pedagang Kaki Lima (PKL).

Ketua Paguyuban PKL, Alif mengatakan, lahan parkir di RTH Miramis memang sangat dibutuhkan. Apalagi belakangan ini RTH itu sudah mulai banyak diminati oleh pengunjung.

“Lahan parkir itu sangat penting. Makanya kalau bisa pemkot (BLH) segera menyediakan fasilitas itu,” tandasnya kepada wartawan, Rabu (17/9).

Dia menjelaskan, keberadaan RTH Miramis itu dinilai sangat prospek. Itulah sebabnya, pemkot berencana akan meramaikan RTH tersebut.

“Rencananya di kawasan itu akan dibangunkan bedak-bedak PKL nantinya,” terang dia.

Upaya untuk meramaikan RTH Miramis tersebut, kata dia, sudah dirapatkan oleh dinas terkait. Seperti Diskopindag dan Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Bahkan, paguyuban PKL juga turut dilibatkan.

Sementara itu, Kepala BLH Kota Probolinggo, Budi Krisyanto saat dikonfirmasi menjelaskan, keluhan para pengunjung RTH soal tidak adanya lahan

kan agar masyarakat secara perlahan akan sadar,”ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo melalui Kepala Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, Ari Suciati, Selasa (16/9).

Menurutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif adalah memastikan bahwa wanita karir atau wanita bekerja harus tetap memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

Untuk mendukung hal tersebut, tahun 2008 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan bersama tiga Menteri yaitu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja

Permintaan Darah Tinggi

parkir itu akan ditindak lanjuti.

Budi menegaskan, keberadaan RTH Miramis itu merupakan salah satu ruang public agar dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Hanya saja, persoalan fasilitas memang masih banyak kekurangan.

Upaya untuk meramaikan RTH Miramis tersebut, kata dia, sudah dirapatkan oleh dinas terkait. Seperti Diskopindag dan Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Bahkan, paguyuban PKL juga turut dilibatkan.

Sehingga pemkot nanti akan berupaya memenuhi adanya kekurangan sarana prasarana itu.“Termasuk juga prasarana lahan parkir itu,” katanya.

Sejak beberapa bulan ini, kawasan RTH Miramis memang banyak dikunjungi masyarakat.

Bahkan hampir setiap hari RTH itu menjadi tempat jujukan warga. Hanya saja, mereka mengeluh soal banyaknya kekurangan fasilitas yang ada. Terutama areal parkir kendaraan. =Muhammad Sugianto

PROBOLINGGO – Minimnya jumlah pendonor darah di Kabupaten Probolinggo berdampak pada kurangnya ketersediaan labu darah bagi masyarakat. Dari data Palang Merah Indonesia (PMI) Kabu-

paten Probolinggo, pendonor darah masih terbilang terbatas. Perbulannya mendapat 200 hingga 300 kantong darah.

Akibat minimnya pendonor, ketersediaan darah di Palang Merah Indonesia

(PMI) Kabupaten Probolinggo menipis. “Kami terus berupaya mencukupi kebutuhan darah.

Lantaran masih minimnya pendonor, apabila ada kebutuhan darah terpaksa menggunakan donor pengganti,”ujar Sukarman, Sekretaris PMI Kabupaten Probolinggo, kepada wartawan, kemarin.

Menurutnya, upaya sosialisasi keliling di berbagai Instansi dilingkungan Kabupaten Probolinggo sudah dilakukan. Namun stok darah masih kurang, hal tersebut disebabkan karena tingginya permintaan.

Perolehan darah saat ini masih terbilang terbatas, perbulannya mendapat 200 hingga 300 kantong darah. ”Dengan 300 kantong itu tidak mencukupi untuk kebutuhan permintaan. Untuk menutupi kekurangan itu kami mengambil pengganti dari keluarga pasien dan masyarakat yang menwarkan diri untuk donor, sehingga kami terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan darah,” tandas Sukarman.

Sukarman berharap sosialisasi yang dilakukan ini mampu meningkatkan kesadaran warga untuk mendonorkan darahnya. “Kalau masyarakat sadar, permintaan stok darah di PMI dapat terpenuhi,”paparnya. =M.Hisbullah Huda

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III

Warga Sulit Mendapat Air Bersih Berharap Hujan Segera Turun PROBOLINGGO - Dampak musim kemarau di beberapa daerah di Kabupaten Probolinggo, berakibat sulitnya mendapatkan air bersih. Kondisi itu mulai dirasakan oleh masyarakat dan berharap musim hujan segera turun.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, Desa yang terlanda kekeringan sebanyak 44 Desa. Di antaranya Kecamatan Leces, Paiton, Lumbang, Sumber, Banyuanyar, Tegalsiwalan, Pakuniran, Tongas, Kuripan, Bantaran. Kebutuhan yang paling urgen berada di wilayah yang dilanda kekeringan. Mereka sangat membutuhkan air bersih untuk kebutuhan mandi, minum, dan memasak.

Salah satu warga Desa Malasan Wetan Ali Sujoko, mengatakan, datangnya musim kemarau di daerahnya berlangsung setiap tahun. Sehingga warga kesulitan mendapatkan air bersih.“Untuk mendapatkan air bersih warga harus rela mengambil air bersih dengan menempuah jarak 2-3 kilometer per harinya,” terangnya kepada wartawan, Rabu (17/9).

Menurutnya, air memang merupakan kebutuhan pokok untuk makhluk hidup, baik ma-

nusia, tumbuhan dan hewan. Ia mengharapkan musim kemarau tahun ini tidak bertahan lama.

“Semoga dalam waktu dekat hujan segera turun, dan warga bisa menikmati air kembali.

Mereka juga bisa menanam tanaman padi,” jelas Ali Sujoko.

Terpisah, Atnadi (45) warga Desa Gunung Tugel Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, mengaku musim kemarau berdampak bagi daerahnya mengalami kerisis air.“Daerah saya berada di dataran pegunungan dan tandus. Kalau musim kemarau, warga harus mengambil air ke daerah lain,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia berharap hujan segera turun agar bisa menyuburkan tanaman yang sudah kering. Terlebih lagi sumber mata air bisa muncul kembali.“Kalau musim hujan daerah yang kekurangan air menjadi makmur, termasuk pertanian dan ternak,” harap Atnadi. =Mahfud Hidayatullah

ANTREAN. Warga bersabar untuk mendapatkan air bersih yang disuplai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo.

MERCON

Ledakan Mercon Menelan Korban PROBOLINGGO - Nasib sial dialami oleh Halli (60), warga desa Satreyan Kecamatan Maron Kebupaten Probolinggo. Dia harus berbaring di rumah sakit akibat ledakan mercon yang dibuatnya hingga tubuhnya mengalami luka serius.

Kejadian ledakan mercon yang menimpa Halli terjadi pada Selasa (16/9) kemarin. “Mercon yang saya buat ukurannya sedang,” kata Halli kepada wartawan, Rabu (17/9) saat dirawat di RSUD Waluyojati Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Dia mengaku kalau mercon yang dibikinnya, bukan untuk dirinya sendiri. Namun, mercon tersebut merupakan pesanan dari temannya.”Karena teman yang

menyuruh saya membuatkan, ya saya buatkan,” jelas Halili.

Halili menambahkan, kejadian itu berawal ketika dirinya hendak mengisi selongsong mercon yang telah diisi dengan bubuk mesiu. Tiba-tiba benda yang berada dilemari rumahnya terjatuh mengenai mercon yang dibuatnya.”

Enggak tahu benda apa itu. Tapi saya memang mengisi berada didekat lemari,” paparnya.

Seketika itu, ledakan dari mercon yang dibikin oleh Halli meledak, dan terkena ledakannya.

“Warga langsung berbondongbondong untuk melihatnya dan segera menolong suami saya,” terang Juhairiyyah (42) isteri Halili saat mendampingi sitrinya diruang perawatan.

Sementara itu, Kapolsek Maron AKP Kukuh, mengatakan adanya perbuatan yang dilakukan Halli ini melanggar undangundang darurat tentang larangan membuat petasan atau mercon.

Dengan perbuatan tersebut dia akan menjalani pemerikasaan hukum. Meski ledakan itu mengenai dirinya sendiri.

“Karena dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dan mercon yang dibuat ini rencananya oleh temannya akan diledakkan pada peringatan hari raya Idul Adha mendatang. Kami akan lakukan pemerikssaan setelah dirinya sembuh dari rumah sakit,” ujarnya. =Mahfud Hidayatullah

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

KAMIS 18 SEPTEMBER | No. 0444 |2014 TAHUN III KAMIS 2014 18 SEPTEMBER

No. 0444 | TAHUN III

15 15

MU Tak Punya Uang Beli Pemain Muenchen MUNICH - Pelatih Bayern Muenchen Pep Guardiola menilai, uang Manchester United (MU) tidak cukup untuk membeli para pemain Muenchen karena harga anak-anak asuhnya sangat mahal.

Padahal, selama jendela transfer musim panas lalu, sejumlah pemain Muenchen seperti Thomas Mueller diincar pelatih Louis van Gaal.

Tetapi pada akhirnya, tidak satu pun pemain Muenchen yang dibeli sang meneer. Dia hanya membeli Angel Di Maria dari Real Madrid, Radamel Falcao dari AS Monaco sebagai pemain pinjaman, dan Daley Blind dari Ajax Amsterdam Belanda. Sebelumnya, mantan pelatih Timnas Belanda ini mendatangkan Ander Herrea dan Luke Shaw. Total, Van Gaal menghabiskan 150 juta pound untuk mendatangkan pemain-pemain ini.

Pembelian Van Gaal ini baru kelihatan hasilnya pada pekan keempat Liga Utama Inggris saat mereka melumat Queens Park Rangers (QPR) empat gol tanpa balas. Tiga pekan sebelumnya, MU tidak pernah menang. Mereka sekali kalah dan dua kali imbang.

Menurut Guardiola, kekuatan duit MU terbatas sehingga dia tidak mampu membeli satu pun pemainnya. “Mereka tidak punya cukup uang. Saya lihat mereka menghabiskan banyak duit. Itu bagus untuk teman saya Louis.

Saya tahu semua pemain sangat diinginkan klub, tetapi itu semua tergantung pemain itu sendiri.

Bila para pemain ingin bertahan, mereka bertahan,” ucapnya.

Pep melanjutkan, “Manchester United menginginkan para pemain saya ini, tetapi mereka lebih memilih untuk tetap tinggal di sini dan karena itu kami senang.”

MU ingin membeli banyak pemain bintang untuk membangun kembali kekuatan mereka setelah gagal bermain di Liga Champi-

ons pada musim 2014-2015 untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Musim lalu mereka hanya berakhir di posisi ketujuh klasemen ketika dilatih David Moyes. Buntut dari kegagalan ini, Moyes dipecat satu bulan sebelum Liga Utama Inggris berakhir.

Guardiola pun mengingatkan bahwa apa yang dialami MU itu bisa dialami oleh tim-tim besar lainnya di Eropa.

Karena itu dia mengingatkan agar selalu bersiap diri dalam menjalani turnamen ini. Tanpa persiapan, klub mana pun siap-siap tersingkir dari turnamen antar klub paling bergengsi di dunia ini.

“Ini pelajaran penting bagi klub-klub besar di Eropa. Jangan mengira bahwa mereka tidak tersentuh dan kuat serta mereka tidak berada di bumi ini. Mungkin musim depan mereka keluar dari pertarungan. Itulah sebabnya sepakbola itu sangat luar biasa.

Setiap minggu Anda harus menunjukkan bahwa Anda memang benar-benar siap. Tampil buruk pada 45 menit pertama, Anda sudah pasti gagal dan tersingkir,” imbuhnya. =ESPN/CAROL AJI

LIGA PRIMER INGGRIS

Everton Akan Hengkang dari Goodison Park

LIVERPOOL - Klub Liga Utama Inggris, Everton, akan segera meninggalkan Stadion Goodison Park, markas yang sudah mereka gunakan dalam satu abad

terakhir, setelah klub Liga Utama Inggris itu diijinkan membangun stadion baru. Stadion baru milik “The Toffees” ini akan terletak dekat Walton Hall Park.

Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama Klub Sepakbola Everton dan Dewan Kota Liverpool yang dirilis Selasa (16/9).

“Kesempatan untuk mengeksplo-

rasi kesempatan memastikan sebuah markas baru yang sudah lama kami cari adalah sesuatu yang mencengangkan untuk saya,” kata Ketua Everton Bill Kenwright.

Everton sudah bermarkas di Stadion Goodison Park yang berkapasitas 41.000 tempat duduk sejak 1892. Dengan persetujuan dari dewan kota ini untuk pembangunan stadion baru, maka Everton akan mengajukan rencana resmi pembangunan selama 12 bulan ke depan. Hanya saja, sejauh ini belum diketahui kapasitas stadion baru yang akan dibangun tersebut.

Dari Jerman dilaporkan, Hamburg SV, Selasa (16/9) lalu, mengangkat pelatih tim U-23 klub itu Josef “Joe” Zinnbauer menjadi pelatih tim utama menggantikan Mirko Slomka yang dipecat pada Senin (15/9). Pengangkatan ini diumumkan Hamburg melalui website resminya.

Pelatih 44 tahun ini akan didampingi oleh mantan pelatih muda Patrick Rahmen dan mulai bekerja pada Rabu (17/9) hari ini.

Tantangan pertama mereka akan dijalani saat menjamu jawara Jerman Bayern Muenchen.=CAROL AJI

16 BACA

KORAN MADURA

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III

JUGA

KORAN MADURA

Gervinho di AS Roma Hingga 2018 Olahraga | 15

16

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 No. 0444 | TAHUN III

Madrid Pesta Gol di Bernabeu MADRID - Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti berharap, fans mereka sekarang fokus pada halhal positif setelah “Los Blancos” pesta gol dengan skor telak 5-1 atas FC Basel pada laga perdana Grup B Liga Champions yang berlangsung di Santiago Bernabeu, Rabu (17/9) dini hari WIB.

adrid mencetak tiga gol ke gawang Basel hanya dalam tempo 40 menit pertama, masing-masing melalui gol bunuh diri Marek Suchy, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, dan James Rodriguez.

Sebelum turun minum Basel memperkecil ketinggalan melalui Derlis Gonzalez. Sayang, di babak kedua, Madrid hanya menambah satu gol melalui Karim Benzema sekaligus mengunci kemenangan 5-1 untuk Madrid.

Kemenangan ini datang pada saat yang tepat dan bisa mengobati kekecewaaan pendukung klub itu menyusul hasil buruk “El Real” di kompetisi domestik. Madrid menelan dua kekalahan beruntun dalam dua pekan terakhir di La Liga, masing-masing dari Real Sociedad dan Atletico Madrid.

Dengan kemenangan besar ini, Ancelotti berharap kepercayaan publik Santiago Bernabeu terhadap tim kesayangan mereka pulih dan ke depan dia berharap mendengar hal-hal positif dari para fan Madrid. Pasalnya, Ancelotti yakin pendukung Madrid bahagia dengan kemenangan telak atas Basel ini.

“Bagi saya, pertandingan hari ini membuat para pendukung bahagia karena tim bermain sangat

Gareth Bale tampil impresif pada laga perdana Real Madrid di Liga Champions musim ini. Dia mencetak satu gol dengan cara hebat dan memberi asis untuk gol Cristiano Ronaldo.

bagus dan mencetak banyak gol serta memperlihatkan permainan terbaik mereka. Pada akhirnya Bernabeu bahagia. Normal bahwa mereka sedih saat kami kalah di derbi. Memang menyakitkan bahwa saya menelan dua kekalahan beruntun tetapi baik juga bahwa kami tidak bisa menerima kenyataan itu,” kata Ancelotti.

Lebih jauh Ancelotti berpendapat, kemenangan atas Basel sangat ditentukan oleh serangan dengan intensitas tinggi yang diperagakan timnya sejak awal

pertandingan. “Hari ini reaksi tim ini sangat bagus. Mereka memulai laga dengan sangat baik dengan intensitas serangan yang dahsyat di babak pertama, menekan hingga wilayah pertahan lawan serta banyak pergerakan. Memang belum semua masalah terpecahkan, tetapi saya suka dengan reaksi tim. Kami memulai dengan baik dan mengontrol sepanjang pertandingan,” lanjutnya.

Pada bagian lain, Ancelotti memuji Karim Benzema yang ikut mencetak gol pada laga terse-

but. Menurut dia, satu gol ini turut mengangkat kepercayaan diri pemain internasional Prancis tersebut. Pasalnya, Benzema baru mencetak dua gol dalam 18 pertandingan Madrid. “Saya kira Benzema membutuhkan gol itu karena dia selalu bermain dengan cara yang sama. Gol ini penting untuk melahirkan gol-gol spetakuler berikutnya,” imbuh pelatih asal Italia tersebut.

Pemain Madrid Nacho Fernandez yang tendangannya dibelokkan Suchy ke gawangnya sendiri mendukung pernyataan Ancelotti perihal pentingnnya dukungan publik Santiago Bernabeu. Menurut dia, dukungan positif dari publik Santiago Bernabeu akan berdampak positif bagi penampilan dia dan kawan-kawan.

“Ini sebuah kemenangan penting, khususnya setelah menelan kekalahan di liga. Kami menjaga tempo pertandingan dengan baik dan kami menda-

patkan apa yang kami inginkan.

Saya sangat bahagia lebih-lebih karena ikut membantu mencetak satu gol. Saya ingin memanfaatkan setiap peluang yang saya dapatkan. Saya harus bekerja setiap hari guna mendapatkan tempat di tim utama, meskipun hak pelatih untuk memutuskan,” kata Nacho. =ESPN/CAROL AJI

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 No. 0444 | TAHUN III

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU SIA-SIA

SI JAGO MERAH NYARIS LALAP PERUMAHAN SELONG PERMAI SAMPANG | I

PAMEKASAN | G

KORAN MADURA

Dinda Penaratih KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III MENULIS ITU PANGGILAN JIWA

A

NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

BUBARKAN IKOMA. Sejumlah mahasiswa meminta kejelasan uang IKOMA yang dinilai sangat membebani.

BANGKALAN - Sejumlah Mahasiswa Baru (Maba) dari Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura(UTM) Bangkalan melakukan demonstrasi di depan kantor Rektorat, Rabu, (17/9) sekitar pukul 09.00 WIB.

ksi mahasiswa digelar untuk meminta kejelasan terkait uang pungutan sebesar Rp 325 ribu yang dilakukan pihak kampus atas nama Ikatan

Ada Pungli di UTM? Sejumlah Mahasiswa Minta Ikoma Dibubarkan Orang Tua Mahasiswa (IKOMA) UTM. Uang tersebut dinilai sangat memberatkan, lagi pula tidak jelas peruntukannya.

“Kami minta Dekan bubarkan IKOMA itu. Pungutan biaya yang dilakukan IKOMA tidak jelas.

Kami jangan dibuat ajang uji coba untuk memperbaiki sistem yang berada di kampus,” teriak koordinator aksi, Iskandar Eka Asmuni.

Adanya pungutan ini, membuat Maba menjadi geram. Terlebih mereka sudah membayar

uang kuliah tunggal (UKT). Sehingga mahasiswa meminta agar uang IKOMA itu agar dikembalikan. Jika tidak dikembalikan, mereka meminta pihak kampus untuk transparan terkait penggunaan uang tersebut. Sebab uang yang berasal dari Maba itu tidaklah sedikit. Bisa jadi terdapat penyalahgunaan uang yang berujun pada tindakan korupsi. Tentunya, hal ini sangat disayangkan apabila terjadi di lingkungan akademik.

“Kembalikan uang kami. Buat

apa ada penarikan IKOMA yang sudah barang tentu tidak jelas peruntukannya. Kemdudian, kami juga sudah bayar UKT. Apa masih kurang, kampus itu jangan rakus,” tegasnya.

Sementara itu, di hadapan para mahasiswa, ketua IKOMA UTM, Hakim menjelaskan penarikan uang tersebut terbentuk atas dasar kesepakatan orang tua mahasiswa dulu. Terbentuknya, IKOMA dinilai sangat bermanfaat untuk pengemban-

gan mahasiswa khususnya pada Fakultas Ekonomi (FE).

“Pembentukan IKOMA itu atas kesepakan orang tua mahasiswa, dan saya rasa itu bermanfaat,” terangnya.

Menurutnya berdirinya IKOMA merupakan mitra kampus, yang memiliki tujuan membantu pengembangan Tridarma perguruan tinggi, menciptakan gotong royong antara orang tua mahasiswa dan kampus. Tak kalah pentingnya, mengakomodasi kepentingan orang tua mahasiswa.

“Ya itu semua untuk mahasiswa, nanti apabila mahasiswa FE berprestasi, maka akan diberi reward dengan menggunakan dana IKOMA ini,” paparnya. =Doni Heriyanto/rah

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO B B

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 No. 0444 | TAHUN III

KUMUH. Pengunjung lari-lari kecil di pinggir sampah di Pantai Lombang, Minggu (14/9) petang. Pantai tersebut terlihat kumuh. Sementara Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) mengaku anggaran minim untuk mengelola pantai tersebut.

Pantai Lombang Kumuh Kepala Disbudparpora: Anggarannya Masih Cukup Minim SUMENEP – Sampah sisa makanan pengunjung berserakan di beberapa tempat di Pantai Lombang, Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Minggu (14/9) petang. Bahkan, sejumlah sampah juga berserakan di depan pelang peringatan untuk membuang sampah pada tempatnya.

Keindahan pantai yang diselimuti pohon cemara dengan hamparan pasir putih juga terganggu oleh penataan pedagang yang tidak rapi. Penataan penjualan mainan maupun makanan ringan semberawut, sehingga dinilai mengganggu keasyikan pengunjung menikmati keindahan pantai.

”Sebenarnya kalau dikelola dengan profesional, pantai ini cukup indah dan menarik. Oleh karena tidak dikelola dengan baik, maka kondisinya pun menjadi kumuh,” kata Qusyairi, salah satu pengunjung asal Kecamatan Pragaan, Rabu (17/9).

Seharusnya, lanjut Qusyairi,

pedangan dan penjual makanan itu diberi tempat khusus, sehingga tidak menempati tepi pantai. ”Nah lokasi itu seharusnya diberikan terhadap pengunjung, agar pengunjung lebih leluasa dan puas ketika menikmati suasana indahnya pemandangan di pantai ini,” sarannya.

Keluhan serupa juga diutarakan Samauddin, warga Kecamatan Ambunten. Pihaknya meminta pemerintah lebih serius dalam mengelola Pantai Lombang. ”Jadi ke depannya, pemerintah harus berbenah diri, utamnya soal pembangunan wisata Pantai Lombang,” ujarnya.

Sebab, menurutnya, Pantai

Lombang merupakan salah satu tempat wisata yang pendapatannya cukup besar. ”Kalau kita lihat diberbagai kota besar terkenal karena tempat wisatanya. Nah kalau tempat wisatanya sudah kumuh, jelas sulit untuk bisa maju,” terangnya.

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Sumenep Febriyanto tidak menampik jika kondisi Pantai Lombang masih semberawut. Hal itu disebabkan minimnya anggaran. ”Memang saat ini kondisi di sana (Pantai Lombang) masih belum tertata dengan baik, sampah masih banyak berserakan. Itu karena anggarannya masih cukup

minim,” kelitnya, kemarin.

Menurut mantan Kepala DKP itu, anggaran untuk pemeliharaan Pantai Lombang setiap tahunnya hanya berkisar Rp 15 juta. ”Alhamdulillah pada tahun ini anggaran itu sudah meningkat, yakni mencapai Rp 50 juta.

Selain itu juga, Pantai Lombang sudah dapat bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 1 miliar,” terangnya.

Bantuan tersebut, lanjut Totok, panggilan akrabnya Febriyanto akan dialokasikan untuk pemeliharan dan pengadaan sejumlah sarana dan prasarana yang ada. ”Kalau tidak ada halangan, tahun 2015 akan lebih bagus penataanya,” ungkapnya.

Untuk memudahkan pelaksanaan program tersebut, pihaknya mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Bupati agar Pokjarwis (Penguatan Kelompok Sadar Wisata) setempat juga dilibatkan di dalamnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III

C

KERUSAKAN EKOSISTEM LAUT

Pemakaian Potasium Masih Marak SUMENEP – Walaupun penggunaan potasium (sejenis bom) telah dilarang oleh pemerintah, namun sejumlah nelayan asal kepulauan Sumenep masih menggunakannya untuk menangkap ikan. Akibatnya, banyak terumbu karang hancur.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, kondisi seperti itu kerap terjadi di Kepulauan Sapekan, Kepulauan Kangean, Kepulauan Sapudi dan Kepulauan Masalembu.

Pengawasan Perlindungan Usaha Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep Moh. Nur Rachman mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan pihak DKP bersama Direktorat Polisi Perairan (Dit Polair), sering menjumpai adanya aksi tersebut. ”Sejauh operasi yang kami lakukan, memang banyak nelayan yang memakai alat kompresor yang di dalamnya berisi potasium saat menagkap ikan,” katanya kepada Koran Madura, Rabu (17/9).

Selain itu, alat penangkap ikan yang dilarang dipakai adalah jaring trawl.

Sebab, dua alat penangkap ikan tersebut, selain merusak terumbu karang juga dapat merusak ekosistem ikan itu sendiri. ”Itu sudah ada undang-undangnya, karena itu termasuk aksi kejahatan kelauatan,” ungkapnya.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No.45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka barang siapa yang sengaja melakukan penangkapan ikan memakai alat potasium, maka

nelayan tersebut terancam pidana 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp 2 miliar.

Lebih lanjut Rachman mengatakan, jika hal itu tetap dilakukan, maka yang akan dirugikan nelayan setempat. ”Nah, kalau sudah ikannya tidak ada, maka para nelayan akan mencari ikan dilokasi yang lebih jauh,” terangnya.

Hanya saja, walaupun dirinya sudah mengetahui adanya tindakan tersebut, tidak bisa memberikan sanksi.

Sebab, yang mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi adalah aparat kepolisian. ”Kalau kami hanya di bidang teknis saja, apabila ada temuan itu bisa ditindaklanjuti (oleh pihak kepolisian),” ungkapnya.

Sementara Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melalui Kabag Ops Kompol Edy Purwanto masih belum bisa memberikan komentar terkait maraknya aksi tersebut, termasuk langkah yang akan dilakukan polres ke depan.

Sebab, pihaknya masih mau konfirmasi terlebih dahulu terhadap pihak DKP. ”Aku masih di Ambunten, jadi kami masih mau konfirmasi dulu sama DKP,” katanya melalui telepon selulernya kepada Koran Madura, kemarin. =JUNAEDI/MK

Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep Mengucapkan

Selamat Hari Perhubungan Nasional 17 September 2014

”Kita tingkatkan pembangunan sektor transportasi menuju Sumenep yang makin maju dan sejahtera” Muhammad Fadilah Kepala Dishub

DIMINATI. Aksesoris seperti kalung, gelang, dan aksesoris lainnya di Kabupaten Sumenep masih tetap diminati oleh kalangan remaja dan anak-anak.

PELANGGARAN HUKUM

PPAI Diduga Tilap Uang Izin Operasional SUMENEP – Salah satu Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kecamatan Lenteng, diduga telah menilap biaya pengurusan izin operasional madrasah terhadap dua kepala madrasah.

Korbannya adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Jannah, Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, dan MI Nurus Shabah, Desa Daramista, Kecamatan Lenteng.

Informasinya, kasus tersebut bermula saat dua kepala madrasah mau mengajukan izin pendirian madrasah ke Kantor Kemenag Sumenep pada tahun 2013. Kepala MI Miftahul Jannah diminta uang Rp 11 juta sedangkan Kepala MI Nurus Shabah diminta uang Rp 12 juta.

Beberapa waktu lalu, dua kepala madrasah tersebut mendatangai Kantor Kemenag Sumenep untuk menanyakan proses izin madrasah. Sayangnya, setelah ditanyakan, ternyata sampai saat ini data pengajuan pembuatan izin operasional tersebut belum masuk. ”Kemarin memang ada dua kepala madrasah yang menanyakan penerbitan izin pendirian madrasah ke sini, tapi setelah kami cek proposalnya tidak ada proposal masuk atas nama lembaga mereka,” kata Kasi Penma Kantor Kemenag Sumenep Moh. Rifa’ei

Hasyim, Rabu (17/9).

Menurutnya, pengurusan izin pendirian madrasah, tidak membutuhkan waktu hingga berbulanbulan, paling lambat sekitar satu bulan setelah pengajuan proposal izin pendirian madrasah sudah diterbitkan.

Selain itu, dalam pengurusan izin pendirian madrasah pihaknya tidak membebani biaya sepeser pun pada lembaga, kecuali uang pengganti administrasi yang nilainya tidak besar. ”Selama saya di Penma, tidak pernah ada pungutan untuk penerbitan izin pendirian madrasah, yang penting proposalnya lengkap, petugas akan menyurvei lembaga tersebut, paling lambat setelah survei izin yang dimaksud sudah keluar,” sambungnya.

Namun begitu, pihaknya tetap sesuai prosedur dalam menerbitkan izin pendirian madrasah.

Pihaknya tidak gegabah dalam menerbitkan surat penting itu. Penerbitan izin pertama yang diberikan pada lembaga, adalah surat izin pendirian baru setelah satu tahun kemudian baru diterbitkan surat izin operasional madrasah.

Disinggung masalah pungutan yang dilakukan oknum PPAI Kecamatan Lenteng, Hasyim mengaku tidak tahu menahu tentang hal itu. Pihaknya

hanya fokus pada persoalan pendidikan madrasah dan perizinannya, masalah lain di luar tugasnya merupakan kewenangan Kasubag TU untuk menanganinya. ”Aku tidak tahu masalah itu, Mas, masalah lain yang terjadi di luar tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kasi Penma, sudah menjadi kewenangan Kepala (Kankemenag) atau Kasubag TU,” bebernya.

Sementara Kasubag TU Kemenag Sumenep, Djono Hadi, malah menyuruh media datang ke Penma langsung, karena masalah yang dilakukan oknum PPAI Lenteng merupakan kewenangan Kasi Penma. ”Itu bukan kewenangan kami, coba saja sampeyan datang ke Kasi Penma, karena masalah tersebut kewenangan Kasi Penma,” katanya.

Sementara informasi di lapangan, oknum PPAI Kecamatan Lenteng tidak hanya menipu dua kepala madrasah sebesar Rp 23 juta, melainkan juga melakukan penipuan terhadap salah satu guru sertifikasi yang bertugas di Kecamatan Lenteng, sebesar Rp 3,9 juta. Guru sertifikasi diiming-imingi akan dimutasi ke lembaga lain bila tidak membayar sejumlah uang pada oknum PPAI. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III

PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

KF Perlu Dievaluasi

PERIKSA. Siswi SDLBN Saronggi yang hamil (kiri) dan MZ yang diduga telah menghamili siswi itu bersama keluarganya ikut memeriksa kandungan di RSUD dr. Moh. Anwar, kemarin.

KRIMINALITAS

Pelaku Pemerkosaan Segera Terungkap SUMENEP – Pelaku pemerkosaan terhadap siswi kelas VI Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Saronggi segera terungkap. Pelakunya mulai terendus, dan bayinya segera lahir karena usia kandungan sudah 35 minggu. Tiga minggu lagi akan dilakukan bedah sesar.

Siswi berumur 12 tahun itu, Rabu (17/9) diperiksa kondisi kehamilannya di Rumah Sakit Umum (RSUD) dr. H. Moh. Anwar Sumenep. Hasil pemeriksaan, kondisi ibu dan bayinya sehat.

“Kondisi bayi dan ibunya sehat semua. Jadi kalau tidak ada halangan 3 minggu lagi sudah melahirkan,” kata aktivis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sumenep R. Aj. Hawiyah Karim.

Kata Wiwik, panggilan akrab R. Aj. Hawiyah Karim, proses persalinan harus melalui bedah sesar, karena ibunya mengalami gangguan jiwa. ”Ya karena kondisi orangnya sudah tidak normal, jelas itu harus di(operasi) sesar,” terang wanita berparas cantik itu.

Untuk biaya persalinan, terang Wiwik, tidak akan dibebankan terhadap keluarga siswi itu. Sebab, kondisi perekonomian keluarganya termasuk menengah ke bawah. ”Kalau untuk biayanya kami tidak akan membebankan terhadap keluarganya, insya Allah kami akan ganding pemerintah dan sejumlah pihak yang mempunyai empati,” terangnya.

Disinggung upaya yang akan dilakukan untuk mengungkap ayah bayi tersebut, pihaknya

masih menunggu sampai anak tersebut lahir. ”Itu harus dilakukan tes DNA, sedangkan tes DNA itu baru bisa dilakukan setelah bayi lahir dan sudah berumur tiga bulan,” tuturnya.

Tak Akui Pihak sekolah menuduh orang yang menghamili siswi itu adalah teman kelasnya yang sekarang sudah dipindah ke sekolah lain.

Inisialnya MZ (22) warga Dusun Deje Lorong, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi.

Namun, tudingan itu dibantah orangtua MZ, Masjawi (50).

Masjawi mengatakan, anaknya tak mungkin melakukan pemerkosaan karena juga mengalami gangguan jiwa sebagaimana siswi yang hamil tersebut.

Masjawi mengaku telah meminta keterangan anaknya, dan anaknya tidak mengakui. Justru MZ menuduh yang telah menghamili teman sekelasnya itu guru mereka. Menurutnya, hal itu yang menyebabkan putranya dikeluarkan dari sekolah. ”Justru sebaliknya, dia menuding ada oknum gurunya sendiri yang telah menghamili teman sekolah dan tetangganya sendiri.

Sehingga akibat sebutan itu, anak saya sekarang dikeluarkan dari

sekolah,” terangnya.

Masjawi menuturkan, pihaknya oleh pengelola sekolah pernah diminta tanda tangan pernyataan tidak akan melakukan tes DNA bila bayi itu lahir. ”Pihak sekolah ngotot dan meminta kepada kami untuk menandatangani surat pernyataan bahwa tidak akan melakukan tes DNA bila bayi Bunga (bukan nama sebenarnya siswi yang hamil) lahir. Ini kan aneh, kok asal tuduh anak saya yang menghamili Bunga,” lanjutnya.

Pihaknya berharap pemerintah atau LSM yang mendampingi siswi itu agar melakukan tes DNA pada bayi itu setelah lahir. Ia pun mengancam akan melaporkan balik pihak sekolah yang telah menuduh anaknya, jika nanti hasil tes DNA tidak sama dengan gen MZ. ”Kami tidak mau anak saya jadi korban rekayasa orang-orang yang dengan sengaja mengkambinghitamkan anak saya,” katanya.

Sementara, aktivis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang kini berjuang mengungkap ayah dari bayi yang dikandung siswi itu mengaku, hasil analisanya tidak mengarah ke MZ. ”Karena hasil rangsangan biologis terhadap MZ, ternyata alat kelaminnya MZ tidak ereksi.

Sehingga tudingan terhadap MZ masih kabur dan perlu dibuktikan dengan tes DNA,” ujar Kisrowiyah, aktivis P2TP2A, Sumenep. =JUNAEDI/MK

SUMENEP - Program Keaksaraan Fungsional (KF) yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu dievaluasi. Sebab, program yang menelan biaya miliaran rupiah itu dinilai belum berhasil menekan tingginya angka buta aksara, bahkan hanya terkesan formalitas.

Pengentasan buta aksara ditarget selesai tahun depan, tapi hingga saat ini jumlah buta aksara masih cukup tinggi. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Dinas Pendidikan Sumenep, buta aksara di Sumenep pada tahun 2014 sebanyak 94.944 orang.

Angka buta aksara tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan tahun 2013. Pada tahun lalu angka buta aksara 11.330 orang, 2012 sebanyak 111.124 orang, 2011 sebanyak 129.214 orang, dan 2010 sebanyak 134.540 orang.

A. Shadik

Kepala Disdik Sumenep Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), Firdaus menilai bahwa angka buta aksara yang masih tinggi telah menandakan program KF hanya formalitas belaka.

Penilaian itu ia logikan dengan program pendidikan dasar sembilan tahun yang dianggap berhasil. Menurut akal sehat, lanjutnya, jika pendidikan dasar untuk masyarakat dianggap berhasil, maka angka buta aksara secara otomatis akan semakin kecil.

“Nah, kenyataan berbanding terbalik. Pendidikan dasar dianggap berhasil, tapi angka buta aksara semakin meningkat. Ini jelas tak masuk akal,” katanya, Rabu (17/9) di kantornya. Ia heran dengan realitas tersebut.

Kemudian Firdaus memberikan gambaran soal sosiokultural antara Sumenep den-

gan Papua. Menurutnya, wajar jika angka itu ada di Papua.

Sebab, Papua termasuk salah satu daerah yang tergolong terbelakang.

Jika angka buta aksara di Sumenep lebih parah atau sama dengan di Papua, maka hal itu jelas sangat memalukan. “Seharusnya kita malu jika sampai separah itu. Berarti orang Sumenep bodoh-bodoh semua. Sekolah sangat banyak, tapi angka buta huruf masih tinggi,” kesalnya.

Firdaus juga menyebutkan, berdasarkan pengamatannya, selama ini angka buta aksara di Sumenep terkesan hanya mengikuti besar anggaran untuk program KF. Artinya, semakin tinggi anggaran untuk program KF, maka semakin tinggi pula angka buta aksara di Sumenep. “Akhirnya, semakin dituntaskan, angkanya semakin tinggi. Kan lucu,” ungkapnya sembari tidak mengerti.

Jika program KF tidak mampu menekan tingginya angka buta aksara di Sumenep, maka pemerintah perlu evaluasi, bahkan kalau bisa program KF dihentikan. Karena kenyataannya, Firdaus menegaskan, meski ada program KF angka buta aksara masih tinggi.

“Jika pemerintah tidak ingin menghentikan program itu, pemerintah pusat harus memberi sanksi kepada kepala daerah yang gagal dalam mengentaskan buta aksara.

Bukan malah diberi anggaran yang lebih besar lagi,” tegasnya.

Saat ditanya apakah ada indikasi mark up data jumlah buta aksara di Sumenep agar anggarannya semakin besar, Firdaus tidak langsung mengklaim. Namun berdasarkan analisa DPKS, ia hanya menilai ada yang tidak sinkron.

Pasalnya angka buta aksara di Sumenep dinilainya tidak masuk akal. “Makanya, saya tidak percaya dengan data itu,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep A. Shadik membenarkan jika sampai saat ini buta aksara di Sumenep masih tergolong tinggi. Shadik berdalih, program yang diberikan Disdik tidak terserap dengan baik.

"Bagaimana bisa mencerna dengan baik, jika peserta didiknya sudah tua-tua, sehingga program kami tidak terserap dengan biak," jelasnya. =FATHOL ALIF/SYM

KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444| TAHUN III NO. 0444 | TAHUN III

E E

MUI Angkat Bicara Setelah Ada Peminta Amal Masjid Tewas Tertabrak Minibus di Jalan Raya PAMEKASAN - Kecelakaan maut di Desa Lombang Laok, Kecamatan Blega, yang menewaskan Manakib, 70, petugas amal masjid Bangkalan mendapat perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan. Apalagi ia tewas setelah tertabrak minibus saat meminta sedekah dari pengguna jalan. Setelah ada kasus itu, MUI baru angkat bicara.

MUI merasa terpanggil karena di Kabupaten juga tengah marak peminta amal masjid di jalan raya.

Tidak sedikit yang mengganggu pengguna jalan yang tengah melintas di kawasan amal masjid tersebut. Misalnya di sepanjang Kecamatan Galis Pamekasan yang tercatat ada 3 titik yang dijadikan lokasi peminta amal masjid di jalan raya. Di antaranya, di depan Puskesmas Galis Pamekasan, pertigaan Galis yang berdekatan dengan Kantor Kecamatan Galis, dan satu titik berada di Desa Konang, Kecamatan Galis, Pamekasan.

Salah satu pengurus MUI Pamekasan, KH. Ali Rahbini mengatakan dalam Islam sendiri tidak ada larangan meminta amal masjid dimana saja, termasuk di jalan raya, apabila tidak menganggu pengguna jalan raya. Sebaliknya, apabila menganggu pengguna jalan, maka islam sangat melarang kegiatan itu.

Adapun larangannya diantaranya, memaksa pengguna jalan memberikan bantuan amal masjid, tidak ada plang masuk kawasan amal, adanya pembatas jalan yang menyempitkan pengguna jalan, menghidupkan loudspeaker yang berlebihan sehingga mengganggu masyarakat sekitar, serta tidak menganggu

gunan masjid dan musalla sudah tersedia di APBD Pamekasan, dan hampir setiap tahun ada.

Pendataan terhadap peminta jalan raya harus segera dilakukan oleh kesra, dan diperhatikan secara khusus untuk mendapatkan bantuan. Sehingga, takmir masjid

tidak lagi meminta-minta amal di jalan raya. Sebab, resikonya sangat tinggi, baik kepada peminta amal maupun pengendara kendaraan yang melintas.

Abdul Jalil, salah satu warga Pamekasan tidak mempersalahkan meminta amal masjid di ja-

lan raya, namun harus dibatasi.

Misalnya, jalan nasional, maupun jalan lintas provinsi harus steril dari peminta amal masjid. Sehingga, peminta amal hanya berada di jalan kabupaten maupun jalan kecamatan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

kenyamaman pengguna jalan dan masyarakat sekitar.

Menurut Ali Rahbini, MUI bersama ulama di Pamekasan sudah pernah mendiskusikan adanya peminta amal masjid. Kesimpulanya memperbolehkan asalkan tidak mengganggu kenyaman pengguna jalan raya.

MUI sendiri tidak akan menyalahkan pemerintah, karena kurangnya bantuan keagamaan.

Sebab, takmir masjid sendiri memilih meminta di jalan raya, karena lebih mudah mendapatkan uang pembangunan masjid, sementara peminta yang datang ke rumah-rumah, belum tentu masjidnya ada.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) Pamekasan, Heru Budi Prayitno meminta pemerintah sebaiknya melarang takmir masjid meminta sumbangan di jalan raya. Kejadian kecelakaan yang menewaskan anggota peminta amal masjid, sesungguhnya harus dijadikan pelajaran agar tidak terjadi di Kabupaten Pamekasan.

Caranya pemerintah harus lebih selektif memberikan bantuan kegamaan terhadap masjid ataupun musalla di Pamekasan.

Karena anggaran untuk pemban-

HUTAN KOTA

Dewan: Program Asal-asalan PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menilai perencanaan program hutan kota asal-asalan.

Hal ini terlihat dari tidak adanya pemeliharaan terhadap program yang sudah dijalankan.

Ketua Sementara DPRD Pamekasan, Halili mengatakan apabila perencanaan program itu baik, maka akan ada program lanjutan untuk pemeliharaan dan perawan hutan kota yang ada ada di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan (kota).

“Dengan kondisi hutan kota

yang gundul, bahkan sebagian pohonnya sudah ada yang mati, jelas menunjukkan program itu terkesan asal-asalan. Setelah program penanam selesai, kemudian dibiarkan tanpa ada program pemeliharaan,” katanya.

Semestinya, program tersebut diikuti dengan program lanjutan setelah program penanaman selesai, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Apalagi disaat musim kemarau seperti saat ini. Semestinya hutan kota itu perawatannya lebih ditingkatkan, karena panas matahari dapat

membuat pohon-pohon mati.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pamekasan bertanggung jawab atas program yang telah digulirkan hingga hutan kota itu bisa terlihat asri dan penghijauan yang menjadi tujuan awal dapat terwujud.

Sayang, pihaknya mengaku lupa dengan nilai anggaran untuk program hutan kota yang ada di Kabupaten Pamekasan.

“Program hutan kota sudah kadung bergulir, dan tidak

mungkin diubah, harapan saya hutan kota itu mulai diperhatikan kembali, agar anggaran yang telah digunakan untuk program tersebut tidak terbuang percuma,” ungkapnya.

Untuk diketahui, hutan kota merupakan program Dishutbun Kabupaten Pamekasan yang telah diprogramkan sejak 2011 lalu.

Dengan tujuan penghijauan agar mengurangi panas bumi sesuai dengan isu pemanasan global (global warming), yang harus dikurangi dengan penanaman pohon.

Di Kabupaten Pamekasan ada

tiga hutan kota, yaitu di Kelurahan Kowel, di Desa Panglegur yang berada dibelakang kampus Universitas Madura (Unira), dan di Desa Nyalaran. Namun, kondisi hutan kota yang memprihatinkan terjadi di Kelurahan Kowel.

Sementara itu, saat akan dikonfirmasi terkait pemeliharan hutan kota di Pamekasan, melalui telpon selulernya, Kepala Dishutbun Pamekasan, Ajib Abdullah tidak ada jawaban, pesan singkat dan telepon tidak direspon. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

F

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III

TINGGAL KENANGAN. Sisi depan bekas Gedung STAIN Pamekasan di Jalan Brawijaya. Masih terlihat sedikit papan namanya yang dulu bertuliskan STAIN Pamekasan, kemarin (17/9). Berita Terkait hal H

Membebani JCH Petugas KBIH Titip Pil KB dan Rokok untuk Bisnis PAMEKASAN - Kebiasaan buruk menitipkan barang bawaan berupa obat-obatan, penyedap rasa, beras jagung, minuman penambah stamina dalam bentuk kemasan, kopi, rokok, dan pil KB biasa dilakukan oleh Petugas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Indonesia kepada jemaah calon haji (JCH). Barang titipan itu dimaksudkan untuk dijual lagi ke mukimin atau orang Indonesia yang tinggal di Arab Saudi, dengan harga jauh lebih mahal dengan harga di Indonesia.

Mantan petugas haji Indonesia yang bertugas di Arab Saudi, Muhammad Rusi kepada sejumlah wartawan mengaku melihat langsung barang-barang titipan dari petugas KBIH ke jemaah haji.

Ia menilai penitipan tersebut sudah mengganggu kenyamanan jemaah untuk melaksanakan ibadah haji. Sebab itu, tas mereka harus dirombak untuk mengambil barang titipan.

Menurut Rusi, para JCH sebetulnya berkeinginan untuk membawa barang bawaan sendiri lebih banyak, tetapi karena ada titipan barang dari petugas KBIH, mereka harus mengurangi barang bawaanya.

Ironisnya kata Rusi barangbarang yang dititipkan itu kemudian dijual kepada para mukimin atau orang Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Yang paling banyak

diminati mukimin ialah rokok dan pil KB. Padahal, jelas-jelas di arab sudah tersedia layanan kesehatan, kecuali rokok, karena barang itu menjadi kebutuhan seharihari para mukimin.

Akibatnya, karena sudah disibukkan dengan transaksi penjualan rokok dan pil KB, para petugas KBIH tersebut kurang memperhatikan segala kebutuhan para jamaah, misalnya ketika ada jamaah yang membutuhkan bantuan untuk tawaf (mengelilingi Ka’bah) karena sakit, petugas tidak ada.

Cara lain yang harus dilakukan jamaah, yakni harus menyewa orang lain atau mukimin dengan biaya yang cukup mahal. Padahal, petugas KBIH bertugas melakukan pendampingan kepada jamaah haji.

“Ini kan sudah tidak benar.

Mereka yang seharusnya mendampingi JCH malah melalaikan

tugasnya untuk berbisnis obat kuat dan pil KB,” katanya.

Pengakuan dari salah satu pengurus KBIH yang enggan disebut namanya mengakui pernah menitipkan barang bawaan ke JCH. Diantara mereka ada yang mau tapi dibatasi ada pula yang menolak.

Ketua Forum KBIH Pamekasan, Lukmanul Hakim mengaku belum mendapat informasi tentang dugaan adanya petugas KBIH yang sering memanfaatkan JCH dengan cara menitipkan barang bawaan, untuk dijual kembali di tanah suci. Ia berjanji akan menelusuri laporan tersebut, dan akan terus memberikan penekanan kepada petugas haji, agar tidak menitipkan barang bawaan ke JCH. Lukman juga menghimbau kepada JCH untuk mengkroscek kembali barang bawaan yang dititipkan, baik oleh kerabatnya

apalagi oleh petugas KBIH. Dan memastikan barang titipan tersebut sesuai dengan ketentuan.

Dalam kesempatan itu, pria yang kini menjabat Camat Pademawu ini menyatakan akan mengumpulkan para petugas KBIH, guna diberikan pembinaan secara khusus, untuk memaksimalkan pendampingan kepada para JCH Pamekasan dalam waktu dekat.

Meski demikian, Lukman tidak mempermasalahkan penitipan barang kepada JCH binaanya, asalkan bukan barang terlarang serta tidak melanggar ketentuan bandara Indonesia dan Arab Saudi. Namun, sebaiknya petugas KBIH memberikan contoh yang baik kepada JCH dengan tidak membawa barang berlebihan.

“Kami belum terima informasi detailnya, tapi harapan saya petugas KBIH bisa memberi contoh dan tidak membebani JCH,” katanya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444| TAHUN III

G

APBN

Anggaran Desa Belum Jelas

SORTIR. Proses jual beli tembakau di salah satu gudang di Pamekasan.

Pembentukan Tim Pemantau Sia-sia Tim Dilarang Masuk di Beberapa Gudang Tembakau PAMEKASAN - Pembentukan tim pemantau tembakau oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan menjadi sia-sia. Sebab tim itu dilarang masuk ke dalam gudang. Itu terjadi di sejumlah gudang.

Salah satu tim pemantau tembakau, Zamil mengatakan dirinya dilarang masuk oleh satpam di tiga gudang besar yang ada di Pamekasan. Padahal mereka sedang melaksanakan tugas untuk memantau proses jual beli tembakau di gudang yang bersangkutan.

Di tiga gudang itu tim pemantau dilarang melihat pengambilan sampel maupun melihat proses timbangan. Bahkan, Tidak hanya dirinya, namun beberapa temannya yang lain juga dilarang untuk masuk ke tiga gudang itu. Sayang, Zamil tidak mau membeberkan

nama-nam tiga gudang yang dimaksudnya itu.

“Yang melarang itu secara tidak langsung pihak gudang tapi melalui satpam yang berjaga di luar. Semua teman-teman yang ditugaskan di gudang tersebut juga dilarang masuk,” katanya.

Terpisah, Kepala Disperindag Pamekasan, Bambang Edy Suprapto mengatakan pihaknya sebenarnya cukup menyayangkan adanya pelarangan tersebut karena tim pemantau tidak akan berbuat macam-macam.

“Asal mereka (tim pemantau)

tidak mengganggu saja. Tim pemantau kami kan hanya bertugas mencatat saja tidak akan melakukan tindakan apa-apa,” katanya.

Menurut Bambang, terkait larangan melihat pengambilan sampel dan timbangan, memang bukan tugas tim pemantau melainkan tugas tim pengawas. Tim pemantau hanya ditugaskan untuk mencatat transaksi penjualan tembakau.

Ia mengatakan Disperidag ingin menghindari konflik antara tim pemantau yang dibentuknya dengan pihak gudang.

“Memang tidak boleh kalau pemantau mempersoalkan sampel dan timbangan, karena itu tugas pengawas tembakau.

Mereka hanya membawa form untuk diisi di gudang. Kami sudah sarankan kalau ada sesuatu dipantau saja, tidak usah dicatat.

Nanti laporkan ke kami, biar kami yang akan menindaklanjuti,” ungkapnya.

Bambang berjanji, hari ini (18/9) akan langsung mendatangi gudang - gudang yang dimaksud untuk memastikan adanya larangan kepada tim pemantau tersebut.

Untuk diketahui, tim pemantau tembakau yang terjunkan selama musim tembakau tahun ini berjumlah 56 orang yang terdiri dari lembaga swadaya kemasyarakatan. Sedang, tim pengawas terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Kepolisian, Corps Polisi Milter (CPM), dan dari Komisi Urusan Tembakau Pamekasan (KUTP) untuk mengawasi pengambilan sampel dan timbangan di gudang. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Anggaran desa sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) tentang Desa yang salah satu isinya ’setiap desa mendapat kucuran anggaran 10 % dari APBN atau sekitar Rp 1,4 miliar per desa,’ hingga saat ini belum jelas realisasinya.

Padahal UU tersebut sudah lama disahkan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Masrukin saat diminta konfirmasi mengaku belum mengetahui tindak lanjut dari realisasi undang-undang tersebut. Bahkan, kata Masrukin pihaknya hingga saat ini juga belum mendapat edaran tentang regulasi anggaran yang akan dikucurkan terhadap seluruh desa yang ada di Kabupaten Pamekasan. Sehingga, ia belum bisa memberikan komentar sedikitpun terhadap tindak lanjut anggaran sebagai amanat dari UU Desa tersebut.

Masrukin juga belum bisa memastikan, jika anggaran itu akan direalisasikan, apakah akan dibawah pengawasan Bapemmas dan Pemdes, ataupun instansi lain. Karena aturanya belum juga belum turun.

Sementara, Koordinator Forum Mahasiswa Pamekasan-Malang, Hasanuddin Lubis menyarankan pemerintah membentuk tim pengawas realisasi Anggaran Dana Desa. Tim Pengawas tersebut peting dibentuk untuk mengantisipasi adanya penyelewengan dana desa dan memantau penyerapan dana desa. “Contoh kecilnya saja Bantuan Raskin, yang sebagian kepala desa melakukan penyelewengan terhadap bantuan tersebut,” kata Lubis.

Menurut mahasiswa Universitas Merdeka Malang ini, adanya pengawas tersebut bukan berarti tidak percaya kepada kepala desa dalam penggunaan anggaran tersebut, melainkan murni memantau, agar anggaran tersebut betulbetul dipergunakan untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III

Penerima BSPS Belum Jelas Muharram Mengaku Telah Mengajukan Bantuan 2000 Unit Rumah pada Kemenpera PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan belum memastikan adanya bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2014 dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Sebab Pemkab setempat belum mendapat kepastian terkait program yang dikemas dengan bedah rumah bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) itu. Diperkirakan kepastian informasi akan diperoleh pada Oktober mendatang termasuk kepastian jumlah penerimanya, sebagaimana program tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Pekerja Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Kabupaten Pamekasan, Muharram optimis akan

menerima program tersebut.

Namun, hingga saat ini pihaknya masih menunggu jumlah jatah yang akan diberikan kepada Ka-

bupaten Pamekasan.

“Hingga sekarang ini belum ada kejelasan dari Kemempera, apakah Kabupaten Pamekasan kembali mendapatkan batuan BSPS atau tidak. Tapi kemungkinan besar akan mendapat bantuan lagi. Kami masih menunggu jatah yang akan diberikan,” katanya.

Menurut Muharram, pada tahun 2014 ini pihaknya telah mengajukan bantuan dari program BSPS tersebut sebanyak 2000 unit rumah kepada Kemenpera, yang proposal pengajuannya telah dikirim pada Februari lalu.

Dijelaskan, apabila su-

dah mendapatkan informasi Pamekasn mendapatkan jatah, pihaknya akan segera melakukan survey, terhadap rumah yang layak untuk mendapat bantuan perbaikan. Survey ini melibatkan tim gabungan dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Pertahanan, Dinsosnakertrans, pihak Desa/Kelurahan, dan Kodim 0826.

“Jadi begini, nanti kami akan survei dulu calon penerimanya, apakah memang layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan ini, dan pengamatan itu tidak hanya dilakukan oleh tim yang ada, tapi juga ada dari konsultan Kemenpera,” ungkapnya.

Saat ditanya pola pendistribusian, pihaknya juga belum dapat menjelaskan secara pasti karena hal itu nanti akan dilakukan sesuai petunjuk teknis dari Kemenpera. Namun, pihaknya memperkirakan akan tetap seperti tahun lalu dengan diberikan berupa barang kepada penerima bantuan.

Sekadar mengingatkan, pada program BSPS di tahun 2013 lalu, Kabupaten Pamekasan mendapatkan jatah perbaikan rumah sebanyak 313 rumah.

Dengan nilai bantuan untuk masing-masing rumah sebesar Rp 7,5 juta. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Menurutnya, apa yang terjadi sebelum alih status lahan itu, berawal dari fitnahan yang dilontarkan oleh pihak Kemenag Pamekasan kepada Kementerian Agama RI. Sampai didengar Menteri Agama saat itu. Tapi kata dia, yang menyampaikan fitnah itu bukan Kepala Kemenag Pamekasan, saat itu Abd. Wahid. Tapi anak buahnya.

Saat itu dilaporkan ke Menteri, semenjak STAIN Pamekasan memiliki kampus baru di Jalan Pahlawan, kampus lama di Jalan Brawijaya tidak digunakan lagi alias ditelantarkan begitu saja.

Padahal kampus lama itu tetap dan masih digunakan oleh STAIN sebagai central kegiatan UKM. Rencananya saat itu, kampus lama itu juga akan segera direnovasi, namun memang belum dilaksanakan karena dana belum siap.

Tapi tiba-tiba, keluar surat keputusan Menteri Agama tentang perubahan status kepemilikan lahan itu, yang awalnya milik STAIN, menjadi milik Kemenag Pamekasan. Karena sudah ada surat keputusan ini, pihak STAIN tidak bisa apa-apa. Terpaksa harus angkat kaki dari sana.

Saat ini pihaknya tengah berupaya, bagaimana caranya mengembalikan status kepemilikan lahan bekas kampus STAIN itu menjadi milik STAIN lagi. “Kami tahu siapa orang yang memfitnah kami itu dulu.

Sekarang orangnya masih PNS aktif di Kantor Kemenag Pame-

kasan. Tapi dia bukan kepala, dan tidak pernah menjadi kepala,” paparnya.

Menanggapi ini, Kepala Kantor Kemenag Pamekasan saat ini, Juhedi mengatakan pihaknya tidak tahu menahu tentang proses peralihan status lahan dan bekas gedung STAIN ini. Karena saat itu (2009) dia belum menjabat Kepala Kemenag.

Selain itu, proses peralihan itu terjadi pada tiga Kepala Kemenag Pamekasan, sebelum dirinya.

Peralihan itu terjadi saat Kepala Kemenag Pamekasan dijabat Abd. Wahid. Setelah itu Kepala Kemenag diganti Nurmaluddin, Muarif Thantowi, dan baru dirinya, yang baru beberapa bulan menjabat.

Jadi dia tidak tahu persis seperti apa proses awalnya.

“Yang saya tahu, bekas STAIN itu kini sudah menjadi milik Kemenag Pamekasan dan telah difungsikan sesuai dengan program yang ada di Kemenag Pamekasan.

Dan lahan itu memang kami butuhkan,” ungkapnya.

Saat ini gedung tersebut ditempati RA Perwanida, di bawah Yayasan Persatuan Wanita Kementerian Agama, yang dikelola oleh Kemenag Pamekasan. Rencananya di sana juga akan dijadikan sebagai lokasi pendidikan lainnya. Saat ini Kemenag Pamekasan tengah merencanakan untuk mendirikan MAN 3 Pamekasan, di lokasi bekas STAIN tersebut. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

SENGKETA LAHAN

Gedung STAIN Diserobot?

PAMEKASAN - Lahan bekas STAIN Pamekasan di Jalan Brawijaya masih menyisakan misteri.

Lahan dan gedung yang awalnya aset STAIN Pamekasan itu, tibatiba beralih status milik Kemenag Pamekasan.

Informasinya, peralihan status ini karena pihak Kemenag mengadu ke Menteri Agama dengan cara memfitnah STAIN Pamekasan. Pihak Kemenag berhasil mempengaruhi Menteri Agama dan mencabut kepemilikan awal dari STAIN Pamekasan, kemudian diserahkan secara cuma-cuma kepada Kemenag Pamekasan. Alih status ini terjadi sekitar 2009 lalu, saat Kepala Kemenag Pamekasan dijabat Abd Wahid. Kini yang bersangkutan sudah pensiun.

Setelah itu sudah terjadi tiga kali pergantian Kepala Kemenag Pamekasan.

Salah satu alumni STAIN Pamekasan, Esa Arif (32) menceritakan awalnya sejak berdiri, STAIN masih mempunyai satu kampus, yaitu di Jalan Brawijaya.

Kemudian sejak 2006, STAIN sudah mempunyai dua kampus, dengan tambahan kampus yang lebih luas, letaknya di selatan Kota Pamekasan, di Jalan Pahlawan, Kecamatan Tlanakan.

Sejak saat itu STAIN Pamekasan memiliki dua kampus. Akan tetapi semua perkuliahan memang difokuskan di kampus baru (kampus selatan). Kampus lama (kampus utara), difokuskan pada

seluruh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di STAIN. “Dan saya tidak tahu, sejak 2009 kampus utara menjadi sepi tak ada kegiatan sama sekali.

Seperti menjadi kampus mati.

Saat itu saya sudah lulus,” katanya kemarin (17/9).

Menurut Wakil Ketua II STAIN Pamekasan, Moch. Muchlis, memang sejak tahun itu kampus utara sudah beralih menjadi milik Kantor Kemenag Pamekasan.

Karena itu, semua kegiatan yang ada di sana dikosongkan.

Dipindahkan ke kampus selatan.

Dia tidak tahu kenapa peralihan status ini bisa terjadi. Padahal pada dasarnya STAIN ini sangat membutuhkan perluasan lahan untuk kampus. Mengingat dari tahun ke tahun, mahasiswa STAIN terus melonjak. Saat ini saja mahasiswa STAIN sudah mendekati 5.000 mahasiswa.

Karena kampus utara atau sekarang sudah disebut bekas STAIN itu, sudah bukan milik STAIN lagi, maka pihaknya bingung harus melakukan perluasan kampus seperti apa lagi. Sementara lahan di kampus STAIN sekarang sudah dipergunakan semua, alias sudah habis atau tidak bisa melakukan perluasan lagi.

Sementara dengan jumlah mahasiswa yang terus bertambah, ruang kelas masih kekurangan, dan ruang-ruang pendukung lainnya, seperti kantor dosen, ruang laboratorium, lapangan alahraga, dan lain sebagainya. Apalagi dite-

kankan Muchlis, saat ini STAIN Pamekasan tengah berjuang untuk beralih status menjadi IAIN Madura. Salah satu persyaratan yang masih belum menemukan solusi adalah luas lahan STAIN saat ini masih kurang sekitar 6 hektare, untuk bisa mengajukan diri menjadi IAIN.

Tapi tiba-tiba, keluar surat keputusan Menteri Agama tentang perubahan status kepemilikan lahan itu, yang awalnya milik STAIN, menjadi milik Kemenag Pamekasan. Karena sudah ada surat keputusan ini, pihak STAIN tidak bisa apa-apa.

Terpaksa harus angkat kaki dari sana.

Menurutnya, seandainya lahan bekas STAIN itu masih milik STAIN maka hal ini tidak menjadi persoalan. Mungkin perlu menambah lahan hanya sekitar 1,5-2,5 hektare saja, sebagai persyaratan luas lahan minimal untuk bisa menjadi IAIN. “Karena lahan yang terbatas dan kelas yang kurang, sementara mahasiswa kami membeludak, jangan heran jika perkuliahan di STAIN hingga pukul 21.00 WIB,” tukas Muchlis.

Sumenep KORAN Sampang

MADURA

KORAN MADURA

Sampang

SEPTEMBER 2014 KAMIS 18KAMIS SEPTEMBER18 2014 | No. 0444 | TAHUN III No. 0444 | TAHUN III

II

Si Jago Merah Nyaris Lalap Perumahan Selong Permai SAMPANG- Lahan gambut yang berada di areal Perumahan Selong Permai Kecamatan Kota Sampang terbakar dan nyaris menghanguskan sejumlah pemukiman warga sekitar, rABU (17/9). Saat kebakaran, kobaran api mencapai setinggi kabel listrik yang berada di atas lahan itu, sehingga akibat kebakaran yang terjadi membuat panik warga setempat.

M Sayuti (70) asal Jl Selong Permai No 2 yang rumahnya berada didekat lokasi kebakaran menuturkan bahwa kobaran api terjadi dengan cepat lantaran banyak tanaman yang sudah mengering. Untuk penyebabnya sendiri, dirinya tidak bisa memastikan apakah akibat puntung rokok ataupun murni dari dampak musim kemarau.

“Keponakan saya itu teriak dari luar rumah, saya keluar ternyata api sudah besar, saya langsung berusaha ambil air dibantu yang juga dibantu oleh Satpol PP,” jelasnya kepada Koran Madura, Rabu (17/9).

Sementara itu, Nuri (35) warga lainnya yang rumahnya juga bersebelahan dengan lokasi kebakaran mengungkapkan kepanikannya dengan berteriak. Sebab ketika kobaran api membesar diakuinya sudah terasa hawa

panasnya ke rumahnya lantaran kondisi angin mengarah ke rumahnya. “Saya khawatir mas, sebab api mendekati tembok ruangan yang ada gas elpijinya.

Saya kan takut itu terjadi ledakan,” tuturnya.

Pantauan Koran Madura, Kobaran api sangat cepat membesar sebab pada lahan itu banyak tumpukan rumput kering. Melihat api kian membesar, warga setempat dengan dibantu sejumlah anggota Satpol PP yang berada tidak juah dari lokasi langsung berusaha memadamkan api dengan alat seadanya.

Api sendiri baru bisa dipadamkan setelah 10 menit berselang saat mobil pemadam kebakaran terjun langsung kelokasi kebakaran. Kebakaran itu nyaris mengenai pemukiman yang berada di sebelahnya.= MOHAMMAD MUHLIS/LUM

MOBIL DINAS DEWAN

Ketua Fraksi dan Komisi Tak Dapat Mobdin Sampang – Sekretaris DPRD Sampang Sudarmanto mengatakan, pada tahun 2015 di Kabupetan Sampang akan diakan perombakan sistem penyediaan kendaraan dinas wakil rakyat.

Menurutnya, pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan kepada semua anggota dewan.

“Yang mendapatkan jatah fasilitas mobdin (mobil dinas) hanya ketua dan wakil ketua DPRD. Sementara untuk lainnya sifatnya hanya pinjam pakai,” ucapnya, Rabu (17/9).

Pihaknya melayangkan surat pemberitahuan kepada anggota wakil rakyat itu sejak Senin (15/9). Hal ini mengacu kepada Peraturan Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

“Di tahun sebelumnya, jatah mobdin dewan diberikan kepada sejumlah komisi dan fraksi dan yang mendapat jatah mobdin juga mendapatkan biaya trasportasi.

Nah, tahun 2015 untuk komisi dan fraksi hanya sebatas pinjam pakai, kalau terjadi kerusakan ditanggung peminjam, dan tidak ada dana rutin pemeliharaan dan pembelian bahan bakar minyak,” katanya.

Ia menerangkan, untuk kendaraan mobdin saat ini mencapai 17 mobil. Empat mobdin diantaranya untuk ketua dan wakil ketua DPRD, sementara sisanya untuk dewan yang lainnnya.

Terpisah, Maniri, salah satu anggota dewan dari Fraksi PKB berharap agar regulasi dalam peminjaman mobdin dewan diminta untuk diperjelas. =RYAN HARIYANTO/MK

mohammad muhlis/ koran madura

SIRAM. Seorang petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang bergegas mengguyurkan air ke arah lokasi kebakaran yang terjadi di Perumahan Selong Permai Sampang, Rabu (17/9).

INDEPENDENSI PENYELENGGARA PEMILU

KPU Belum Bisa Menjawab Tuntutan Mahasiswa Sampang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang belum bisa memberikan jawaban soal tuntutan mahasiswa terkait dugaan keterlibatan Abdul Aziz Agus sebagai Ketua DPK Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Ketua KPU Sampang, Syamsul Ma’arif mengatakan, hingga kini, pihaknya belum menerima informasi perkembangan atas tuntutan Perwakilan Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda Sampang (PMPS) saat melakukan unjuk rasa pada 2 September lalu.

Pada saat itu, mahasiswa menuntut Abdul Aziz Agus Priyanto mundur dari jabatannya sebagai komisioner KPU Sampang, sebelum ada tindakan dari Dewan Kehormatan Penyeleng-

gara Pemilu (DKPP).

“Belum ada kabar lanjutan soal itu (dari KPU Jawa Timur), Mas. Kami sudah berkordinasi tentang penyampian surat desakan dan data saat orasi,” ucapnya.

Saat berlangsung demonstrasi, mahasiswa memang menyaksikan langsung pengirimanan data desakan dan tuntutan dari email KPU Sampang kepada KPU Provinsi Jatim. Surat desakan dan data itu menerangkan bahwa Abdul Aziz Agus Priyanto pernah aktif di PKPI. Pihaknya mengaku tidak mempunyai wewenang menanggapi dugaan keterlibatan Abdul Aziz Agus Priyanto di dalam kepengurusan partai politik. Sehingga, semua permasalahan ini sudah memasrahkan sepenuhnya kepada KPU Provinsi.

“Saya sejajar dengan rekanan lain termasuk Abdul Aziz, tidak bisa memberikan langkah hukum lainnya, karena sudah diserahkan kepada lembaga yang berkompeten,” singkatnya.

Seperti sebelumnya, Syamsul tidak banyak berkomentar terkait status Abdul Aziz Agus Priyanto bila memang terbukti sebagaimana tudingan mahasiswa. Namun, nantinya untuk pengganti Abdul Aziz Agus Priyanto, akan disesuaikan dengan proses dan aturan yang berlaku.

Mendapat pernyataan itu, Ketua PMPS, Zainudin mengatakan, pihaknya minggu ini berencana melaporkan permalahan Abdul Aziz kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). =RYAN HARIYANTO/MK

J

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III

BPBD

mohammad muhlis/ koran madura

Pinjam Nama CV Sudah Lumrah

BAWA. Pemuda yang berhasil diciduk oleh Satpol PP di Goa Lebar, Rabu (17/9). Pemuda itu terlihat bermesraan dengan lawan jenis.

Goa Lebar Jadi Tempat Mesum SAMPANG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sampang sudah beberapa kali menangkap pasangan lawan jenis di tempat pariwisata Goa Lebar, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan/Kabupaten Sampang. Rabu (17/9) sekitar pukul 10.00 WIB, penegak perda kembali menangkap pemuda yang terlihat hendak berbuat mesum.

FR (30), pemuda asal Kelurahan Karang Dalam yang ditangkap Satpol PP kedapatan berada ditempat sepi di salah satu sudut Goa Lebar bersama R (28), pemudi asal Kecamatan Torjun. Namun, pemudi itu berhasil kabur saat hendak ditangkap penegak perda.

Kasi Penyidik Satpol PP Sampang Moh Jalil menuturkan, penangkapan terhadap pemuda yang akan berbuat mesum tersebut dilakukan saat pihaknya menyisir sejumlah lokasi yang rawan dijadikan lokasi mesum.

Penyisiran tersebut dilakukan selama kurang lebih setengah jam. Menurutnya, lokasi wisata yang sering dijadikan tempat pasangan tanpa ikatan pernikahan

Awalnya mengaku sudah suami-istri, namun ketika dicek identitasnya, ternyata tidak ada hubungan apa-apa.

Moh. Jalil

Kasi Penyidik Satpol PP untuk memadu kasih salah satunya Goa Lebar.

“Awalnya mengaku sudah suami-istri, namun ketika dicek identitasnya, ternyata tidak ada

hubungan apa-apa. Maka dari itu kami bawa ke kantor untuk didata.

Namun yang perempuan berhasil kabur ketika kami lengah mengkroscek FR. Jadi sementara laki-lakinya yang kita gelandang,” ujarnya saat mendata FR, Rabu (17/9).

Lanjut Jalil, razia saat ini sangat disayangkan karena pasangan perempuan berhasil kabur saat penggerebekan. Namun, pihaknya akan menjemput ke rumahnya karena identitas dan alamatnya sudah berhasil dikantongi. “Kita sudah mengantongi alamat pasangan FR. Kita akan jemput ke rumahnya untuk menjalani proses lebih lanjut,” tegasnya.

Ketika disinggung kinerja Satpol PP terkesan kurang maksimal, Jalil menipis bahwa pihaknya tidak bekerja dengan maksimal.

Jalil menegaskan untuk ke depan pihaknya akan terus menggencarkan razia serupa, sehingga tidak ada lagi pasangan mesum di Kabupaten Sampang.

Selain itu, masyarakat juga diminta berkerja sama untuk memberikan informasi jika melihat ataupun mendapati pasangan yang bertindak tidak sewajar di ruang publik. =MOHAMMAD MUHLIS/MK

Sampang – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang, Wisni Hartono, membenarkan bahwa proyek pembangunan Tempat Penjualan Sementara (TPS) pedagang di Pasar Srimangunan dilaksanakan H Djamal Badrun, Direktur PT Sila Indah Perkasa, atas nama CV Burung Nuri milik Mustajib.

Menurutnya, hal semacam itu sudah lumrah di Sampang.

“Rata-rata pengerjaan proyek di Sampang itu sistem pinjam bendera CV sudah biasa, hampir semuanya kayaknya, bukan pengerjaan proyek TPS saja,” ucapnya, Rabu (17/9).

Pernyataan itu menanggapi sorotan banyak pihak terkait penunjukan langsung Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada CV Burung Nuri untuk melaksanakan proyek pembangunan 416 TPS. Pasalnya, CV tersebut ditengarai pernah terlibat kasus. Anggaran pembangunan TPS senilai Rp 2.000.150.000.

Disinggung soal dugaan peminjaman nama pelaksana proyek tanpa surat kuasa antara CV Burung Nuri dengan PT Sila Indah Perkasa, Wisnu menuturkan, persyaratan itu menjadi wewenang masingmasing CV, dan biasanya dipayungi oleh notaris. “Itu urusan personalnya antara pemilik (CV) dengan pelaksana pengerjaan proyek,” jelasnya.

Tak hanya itu, Wisnu membantah tegas tudingan selama ini soal informasi adanya salah seorang kontraktor (rekanan CV) lainnya yang ikut nebeng dalam pembangunan proyek TPS itu. Katanya, pelaksanaan pembangunan TPS sejauh ini sesuai dengan kontrak kerja pengerjaan proyek.

“Tetap satu kontraktornya yaitu CV Burung Nuri yang mengerjakan H Djamad Badrun.

Kalau selama ini disebut menggandol proyek namanya H Saufudin (Sudi) itu bukan kontraktor, tapi ikut membantu pekerjaan di sana atas suruhan H Djamad,” katanya.

Dirinya tak terima bilamana pengerjaan proyek TPS dituding tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) sebagaimana tudingan yang ramai diperbincangkan itu. Sebab, menurutnya, untuk mengetahui kebenaran apakah kegiatan pembangunan TPS ada penggelembungan ang-

garan dan menyalahi aturan, semua bisa terjawab atas temuan BPK. “Semua nanti ada pemeriksanya mulai dari Inspektorat baik BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), yang lain jangan sampai hura-hura menjustis bahwa pembangunan TPS banyak kejanggalan dan sebagainya,” tuturnya.

Alasan itu bukan tanpa sebab, karena sebelum dilakukan pembangunan TPS pasca kebakaran yang menghanguskan 127 kios dan 289 lapak, pembuatan perencana bangunan seperti RAB, sudah ditangani oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung).

Rata-rata pengerjaan proyek di Sampang itu sistem pinjam bendera CV sudah biasa, hampir semuanya kayaknya, bukan pengerjaan proyek TPS saja

Wisnu Hartono

Kepala BPBD Sampang

“Dinas teknik yakni PU Cikatarung semua sudah ada patokannya, misalnya ukurannya sekian, kalau kami yang mengurusi masalah perencanaan pembangunan ya tidak bisa, kebetulan saja anggarannya ada dibencana,” imbuhnya.

Sebelumnya, Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Sampang Wahyu Prihartono menilai TPS bagi pedagang di Pasar Srimangunan Sampang tidak sesuai RAB. Wahyu menjelaskan dalam RAB disebutkan bahwa kayu yang harus digunakan adalah jenis gelam dan ada pondasinya. Kenyataanya, tidak ada pondasi dan kayu yang digunakan adalah jenis meranti (Koran Madura, 12/9).

Sementara Direktur PT Sila Indah Perkasa H Djamad Badrun saat dikonfirmasi via telepon, belum bisa memberikan jawaban terkait surat kuasa antar CV dalam peminjaman bendera proyek tersebut. Begitu pun, mantan Direktur CV Burung Nuri, H Nuri. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III

K

BIROKRASI PLT

Mahasiswa Wadul Dewan SHARING. Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Sampang saat menemui salah satu anggota Dewan Legislatif di kantor DPRD Sampang, Rabu (17/9).

Mereka menilai dalam kepemerintahan Alfalah terkesan amburadul sebab banyak kekosongan jabatan sampai sejauh ini masih belum dilakukan penindakan. Kedatangan kedua mahasiswa tersebut disambut hangat oleh ketua Fraksi Demokrat.

Samsul Arifin, mahasiswa Unira asal Sampang menuturkan bahwa birokrasi pemerintahan Alfalah sangat kurang meyakinkan, hal itu menurutnya dikarenan atas banyaknya kekosongan jabatan yang sampai saat ini masih belum dilakukan tindakan tegas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) khususnya oleh Bupati Sampang Fannan Hasib. Selain itu mereka menilai dengan banyaknya kekosongan jabatan itu memungkinkan kinerja birokrasi pemerintahan

mohammad muhlis/ koran madura

SAMPANG- Dua mahasiswa yang mengatasnamakan dari Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Sampang (Himapesa) Rabu (17/9) sekitar pukul 10.30 WIB mendatangi kantor DPRD Sampang. Kedatangan mahasiswa tersebut ingin wadul terkait kinerja birokrasi di bawah pemerintahan Alfalah yang sudah dua tahun berjalan.

samapang tidak akan profesional dan tidak akan pernah maksimal.

“Mau dibawa kemana Pemerintahan Sampang ini jika birokrasinya sudah amburadul seperti ini.

Seharusnya Pemerintah Kabupaten menyikapi tegas atas banyaknya kekosongan jabatan yang nantinya akan menyebabkan kinerja-kinerja birokrasi pemerintahan Sampang menjadi tidak maksimal,” tuturnya dalam pertemuan dengan dewan, Rabu (17/9).

Menanggapi keluhan ma-

siswa, Ketua Fraksi Demokrat Aulia menyampaikan jika pihaknya juga turut mengkritisi kondisi birokrasi Sampang saat ini. Pihakknya juga mengkritisi bagaimana Pemerintahan Sampang untuk menjadi lebih maju.

Oleh sebab itu Aulia menghimbau kepada pemerintah Kabupaten Sampang untuk segera mendefinitifkan yang masih Plt (Pelaksana tugas).

“Memang semua kebijakan ada di tangan Bupati, maka seharusnya dirembuk dengan Baperjakat jika

masih belum dibentuk. Bupati seharusnya menjadi formula untuk menjadikan Pemerintahan Sampang lebih maju dan profesional.

Saya berharap kekosongan jabatan dan kepala dinas yang masih diisi oleh Plt Untuk segera dibentuk kepala-kepala yang definitif. Dan yang saya bicarakan saat ini adalah fakta, maka jangan salahkan kita mengkritisi hal itu,” ucapnya tegas.

Sekedar diketahui, kekosongan jabatan ini sejak tahun 2013, setidaknya ada 47 jabatan kursi kosong yaitu terdiri dari jabatan

eselon 2B sebanyak 3 orang, eselon 3A sebanyak 2 orang, eselona 3B sebanyak 4 orang, eselon 4A sebanyak 30 orang dan 4B sebanyak 8 orang. Sementara saat ini, ke 47 kursi jabatan yang kosong masih ada tiga kursi kepala dinas (kadis) dan badan yang masih diisi oleh Pelaksana tugas (Plt). Di antaranya, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB), Dinas Kelautan Perikanan dan Perternakan (DKPP), dan Dinas Pendidikan. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

awalnya pihak kelurahan mengajukan anggaran pada kecamatan Rp 32 juta selama 7 bulan.

Namun, setelah diverifikasi oleh tim kecamatan angka tersebut turun menjadi 26 juta untuk 7 bulan selama kantor kelurahan dibangun.

“Memang pada waktu itu kondisinya sangat mendesak, setelah dari hasil verifikasi tersebut diajukan ke PAK dan disetujui, jadi sewa kantor itu hanya sebesar Rp 26 juta bukan sebesar Rp 100 juta,” klarifikasinya.

Pihak kecamatan berjanji akan mengecek kembali lokasi tempat yang disewa sebagai kantor Keluharan Banyuanyar. “Jika nanti kondisinya tidak sesuai dan terlalu mahal, maka uang sewa

tersebut akan dikembalikan lagi ke kas daerah,” jelasnya (17/9).

Keberadaan kantor sementara kelurahan Banyuanyar sempat dikeluhkan warga setempat karena terlalu jauh dari akses jalan raya, bahkan informasi yang dihimpun Koran Madura, rumah yang disewa untuk kantor sementara adalah milik Lurah Banyuanyar sendiri.

Namun sayang, Lurah Banyuanyar, Ahmad saat dikonfirmasi melaui telepon pribadinya tidak ada jawaban.

Untuk diketahui, aset-aset yang berupa material yang bisa dimanfaatkan dari pembongkaran Kantor Kelurahan Banyuanyar hanya dilelang sebesar Rp 2,5 juta. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

PEMERINTAHAN

Sewa Kantor Kelurahan Rp 26 Juta

mohammad muhlis/ koran madura

CEK. Awak media ketika mendatangi rumah yang dijadikan kantor sementara Kelurahan Banyuanyar, Rabu (17/9).

SAMPANG - Pembongkaran Kantor Kelurahan Banyuanyar Sampang yang berlokasi di Jl Raya Teuku Umar terus menjadi sorotan. Pasalnya untuk tetap melakukan aktivitas perkatoran, para pegawai menempati kantor sementara dengan menyewa salah satu rumah di Jl Banyuanyar seharga Rp 26 juta.

Bahkan ada yang menyebutkan bahwa harga sewa kantor sementara itu mencapai Rp 100 juta, tapi isu tersebut langsung dibantah pihak Kecamatan Sampang Kota. Camat Sampang Suhariyanto melalui stafnya Imam membantah jika isu sewa kantor sementara Kelurahan mencapai hingga sebesar 100 juta.

Pihaknya menjelaskan,

L

Pemerintah Kabupaten Bangkalan Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III

SAMBUTAN Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Tim Penyusun Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 dapat menyelesaikan tugasnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2013 merupakan Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan dari pengolahan sistem yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan tahun 2013 ini disusun dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai dokumen pokok dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 11 Agustus 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 22 tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik sekaligus memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, mempublikasikan kedua produk hukum daerah tersebut diatas melalui media massa surat kabar dan website resmi Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Melalui publikasi ini, saya berharap kepada berbagai pihak untuk merespon positif informasi ini guna meningkatkan peran aktif dan partisipasinya dalam pembangunan Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, 16 September 2014 BUPATI BANGKALAN

R.K. MUH. MAKMUN IBNU FUAD, SE.

3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah 3.1.6 3.1.7 Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.2 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Hutang 3.2.3 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERJALAN

0,00 0,00 516.593.362,00 20.282.085.362,00 0,00 20.282.085.362,00 0,00 0,00 113.534.470.789,03 0,00

0,00 0,00 507.080.100,00 18.331.598.042,11 0,00 18.331.598.042,11 0,00 0,00 113.533.581.921,03 87.824.405.062,14

0,00 0,00 98,16 90,38 0,00 90,38 0,00 0,00 100,00

A. PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2013 ditargetkan sebesar Rp 1.331.243.607.582,73, terealisir sebesar Rp 1.405.788.455.072,83 atau terealisasi sebesar 105,60% dari anggaran yang ditetapkan, terdiri dari : NO URAIAN ANGGARAN REALISASI % PENDAPATAN ASLI DAERAH 95.207.775.327,73 92.722.219.765,83 97,39 1 2 DANA PERIMBANGAN 1.014.747.153.831,00 995.527.404.699,00 98,11 LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH 221.288.678.424,00 317.789.055.277,00 143,61 3 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.331.243.607.582,73 1.405.788.455.072,83 105,60 Komposisi realisasi kelompok Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada gambar-1 sebagai berikut :

1). Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp 95.207.775.327,73 terealisasi sebesar Rp 92.722.219.765,83 atau 97,93%. Bersumber dari : URAIAN ANGGARAN REALISASI % NO 1 Pajak Daerah 15.162.616.409,00 17.089.402.540,00 112,71 Retribusi Daerah 33.761.357.204,00 27.109.855.384,55 80,30 2 3 Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1.467.905.060,66 1.469.873.060,66 100,13 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 44.815.896.654,07 47.053.088.780,62 104,99 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 95.207.775.327,73 92.722.219.765,83 97,39 Komposisi realisasi jenis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada gambar-2 sebagai berikut :

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN ANGGARAN 2013 Dalam rangka mewujudkan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka pemerintah senantiasa memprogramkan semua kegiatan berdasarkan atas skala prioritas, mengingat kebutuhan pembangunan yang kian meningkat dan kompleks sedang dana relatif terbatas. Berdasarkan skala prioritas tersebut maka Pemerintah Daerah menjabarkan program/kegiatan pembangunan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah satu isinya mewajibkan Pemerintah Daerah membuat Laporan Keuangan Daerah yang memuat perbandingan antara realisasi APBD dengan APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2013 pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban Kepala Daerah kepada masyarakat melalui APBD. Oleh karena itu dengan penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Bangkalan diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan mengenai kinerja keuangan, posisi keuangan daerah dan seluruh transaksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan selama satu periode pelaporan, serta bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangkalan.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bangkalan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2013, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012, yang terdiri anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah. Melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2013, maka anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah mengalami perubahan, yaitu anggaran Pendapatan Daerah mengalami perubahan menjadi Rp 1.331.243.607.582,73 anggaran Belanja Daerah mengalami perubahan menjadi Rp 1.444.778.078.371,76, dan Pembiayaan Netto menjadi Rp 113.534.470.789,03.

Berdasarkan Perhitungan APBD Tahun 2013 sebagaimana tersebut diatas, Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dapat dijelaskan sebagai berikut: LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2013 URAIAN ANGGARAN REALISASI % KODE 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 95.207.775.327,73 92.722.219.765,83 97,39 1.1.1 Pajak Daerah 15.162.616.409,00 17.089.402.540,00 112,71 1.1.2 Retribusi Daerah 33.761.357.204,00 27.109.855.384,55 80,30 1.1.3 Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1.467.905.060,66 1.469.873.060,66 100,13 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 44.815.896.654,07 47.053.088.780,62 104,99 1.2 DANA PERIMBANGAN 1.014.747.153.831,00 995.527.404.699,00 98,11 1.2.1 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 131.481.641.831,00 112.261.892.699,00 85,38 1.2.2 Dana Alokasi Umum 778.024.112.000,00 778.024.112.000,00 100,00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 105.241.400.000,00 105.241.400.000,00 100,00 1.3 LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH 221.288.678.424,00 317.538.830.608,00 143,50 1.3.1 Pendapatan Hibah 328.530.000,00 99.811.668.550,00 30.381,30 1.3.2 Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi/Pemda Lain 46.322.383.256,00 43.039.396.890,00 92,91 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 158.740.743.000,00 158.740.743.000,00 100,00 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemda Lain 15.733.105.000,00 15.783.105.000,00 100,32 1.3.6 Lain- Lain Penerimaan 163.917.168,00 163.917.168,00 100,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.331.243.607.582,73 1.405.788.455.072,83 105,60 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 763.528.479.511,35 726.241.454.776,93 95,12 2.1.1 Belanja Pegawai 700.875.396.288,35 667.651.178.312,00 95,26 2.1.2 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 2.1.3 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 2.1.4 Belanja Hibah 27.815.682.563,00 26.736.366.832,93 96,12 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.113.445.160,00 1.807.500.000,00 85,52 2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes 0,00 0,00 0,00 2.1.7 Belanja Bantuan Keu Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes 30.223.955.500,00 29.622.409.632,93 98,01 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00 424.000.000,00 16,96 2.2 BELANJA LANGSUNG 681.249.598.860,41 705.256.177.154,79 103,52 Belanja Pegawai 136.536.873.736,00 147.532.089.920,80 108,05 2.2.1 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 201.634.152.134,41 261.781.253.153,99 129,83 2.2.3 Belanja Modal 343.078.572.990,00 295.942.834.080,00 86,26 JUMLAH BELANJA 1.444.778.078.371,76 1.431.497.631.931,72 99,08 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 133.816.556.151,03 131.865.179.963,14 98,54 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 115.335.621.389,03 115.335.621.389,03 100,00 3.1.1 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 3.1.3 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan 17.964.341.400,00 16.022.478.474,11 89,19 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 0,00 0,00 0,00

2). Dana Perimbangan Dana Perimbangan tahun anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp 1.014.747.153.831,00 terealisasi sebesar Rp 995.527.404.699,00 atau 98,11%. Bersumber dari : URAIAN ANGGARAN REALISASI % NO 1.

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 131.481.641.831,00 112.261.892.699,00 85,38 2.

Dana Alokasi Umum 778.024.112.000,00 778.024.112.000,00 100,00 Dana Alokasi Khusus 105.241.400.000,00 105.241.400.000,00 100,00 3.

1.014.747.153.831,00 995.527.404.699,00 98,11 DANA PERIMBANGAN Komposisi realisasi jenis Dana Perimbangan Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada gambar-3 sebagai berikut :

3). Lain-lain Pendapatan Yang Sah Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp 221.288.678.424,00 terealisasi sebesar Rp 317.538.830.608,00 atau 143,50%. Bersumber dari : URAIAN ANGGARAN REALISASI % NO Pendapatan Hibah 328.530.000,00 99.811.668.550,00 1.

30.381,30 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi/Pemda Lain 46.322.383.256,00 43.039.396.890,00 92,91 2.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 158.740.743.000,00 158.740.743.000,00 100,00 3.

4.

Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemda Lain 15.733.105.000,00 15.783.105.000,00 100,32 Lain- Lain Penerimaan 163.917.168,00 163.917.168,00 100,00 5.

221.288.678.424,00 317.538.830.608,00 143,50 LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH Komposisi realisasi jenis Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada gambar-4 sebagai berikut :

B. BELANJA DAERAH Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2013 ditargetkan sebesar Rp 1.444.778.078.371,76, terealisir sebesar Rp 1.431.497.631.931,72 atau terealisasi sebesar 99,08% dari anggaran yang ditetapkan, terdiri dari : URAIAN ANGGARAN REALISASI % NO BELANJA TIDAK LANGSUNG 763.528.479.511,35 726.241.454.776,93 95,12 1.

BELANJA LANGSUNG 681.249.598.860,41 705.256.177.154,79 103,52 2.

1.444.778.078.371,76 1.431.497.631.931,72 99,08 BELANJA DAERAH Komposisi realisasi kelompok Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada gambar-5 sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp 763.528.479.511,35, terealisasi sebesar Rp 726.241.454.776,93 atau terealisir 95,12 % dari anggaran yang ditetapkan, terdiri dari : URAIAN ANGGARAN REALISASI % NO Belanja Pegawai 700.875.396.288,35 667.651.178.312,00 95,26 1.

2.

Belanja Hibah 27.815.682.563,00 26.736.366.832,93 96,12 Belanja Bantuan Sosial 2.113.445.160,00 1.807.500.000,00 85,52 3.

4.

Belanja Bantuan Keu Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes 30.223.955.500,00 29.622.409.632,93 98,01 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00 424.000.000,00 16,96 5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 763.528.479.511,35 726.241.454.776,93 95,12 Komposisi realisasi jenis Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada gambar-6 sebagai berikut :

KORAN MADURA

2. Belanja Langsung Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp 681.249.598.860,41, terealisasi sebesar Rp 705.256.177.154,79 atau terealisir 103,52 % dari anggaran yang ditetapkan, terdiri dari : URAIAN ANGGARAN REALISASI % NO 1.

Belanja Pegawai 136.536.873.736,00 147.532.089.920,80 108,05 2.

Belanja Barang dan Jasa 201.634.152.134,41 261.781.253.153,99 129,83 Belanja Modal 343.078.572.990,00 295.942.834.080,00 86,26 3.

BELANJA LANGSUNG 681.249.598.860,41 705.256.177.154,79 103,52 Komposisi realisasi jenis Belanja Langsung Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada gambar-7 sebagai berikut :

C. PEMBIAYAAN DAERAH Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa prinsip anggaran Kinerja yang menganut sistem surplus/defisit, secara makro dapat mencerminkan kemampuan keuangan masing-masing daerah, diantaranya bagaimana setiap daerah dalam menutupi defisit APBD atau memanfaatkan surplus APBD dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari seluruh perhitungan antara pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2013 ditemukan defisit sebesar Rp 87.824.405.062,14, dan defisit tersebut ditutupi dari Pembiayaan Netto dengan perincian sebagai berikut: NO URAIAN ANGGARAN REALISASI % 1.

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 133.816.556.151,03 131.865.179.963,14 98,54 2.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 20.282.085.362,00 18.331.598.042,11 90,38 113.534.470.789,03 113.533.581.921,03 100,00 PEMBIAYAAN NETTO Komposisi realisasi kelompok Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada gambar-8 sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp 133.816.556.151,03, terealisasi sebesar Rp 131.865.179.963,14 atau terealisir 98,54% dari anggaran yang ditetapkan, terdiri dari : URAIAN ANGGARAN REALISASI % NO 1.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 115.335.621.389,03 115.335.621.389,03 100 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan 17.964.341.400,00 16.022.478.474,11 89,19 2.

Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah 516.593.362,00 507.080.100,00 98,16 3.

133.816.556.151,03 131.865.179.963,14 98,54 PENERIMAAN PEMBIAYAAN Komposisi realisasi jenis penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada gambar-9 sebagai berikut :

2. Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah dari anggaran sebesar Rp 20.282.085.362,00 yang direncanakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan kelompok masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat yang realisasinya mencapai Rp 18.331.598.042,11 atau terealisir 90,38% dari anggaran yang ditetapkan.

II. NERACA DAERAH. Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

NERACA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 URAIAN POSISI KEUANGAN KODE PER 31/12/2013 PER 31/12/2012 1.

ASET 2.394.273.138.131,01 2.260.126.633.116,40 ASET LANCAR 127.902.244.292,89 153.802.608.517,03 1.1.

Kas dan Bank 87.846.235.122,14 115.461.087.014,03 1.1.1.

Kas di Kas Daerah 86.291.918.216,49 113.843.762.387,62 1.1.1.1.

a. RKUD Induk 46.291.918.057,49 113.828.899.159,62

b. Kas di Bank BNI 159,00 14.863.228,00 c. Deposito BTN Cab Bangkalan 20.000.000.000,00 0,00

d. Deposito BANK BRI Cab Bangkalan 20.000.000.000,00 0,00

1.1.1.2.

Kas di Bendahara Penerimaan 21.830.060,00 125.465.625,00 1.1.1.3.

Kas di Bendahara Pengeluaran 8.100.527,00 476.734,00 1.1.1.4.

Kas di RSA 1.524.386.318,65 1.491.382.267,41 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 1.1.2.

1.1.3.

Piutang 25.104.049.121,50 15.555.148.968,00 Piutang Pajak 0,00 0,00 1.1.3.1.

Piutang Retribusi 4.169.700.490,00 0,00 1.1.3.2.

1.1.3.3.

Bagian Lancar tuntutan Ganti Rugi 2.573.299.570,00 2.632.689.234,00 1.1.3.4.

Piutang Lainnya 18.609.770.061,50 13.178.670.734,00 Penyisihan piutang tak tertagih (248.721.000,00) (256.211.000,00) 1.1.3.5.

Persediaan 14.951.960.049,25 22.786.372.535,00 1.1.4.

INVESTASI JANGKA PANJANG 89.971.499.032,26 73.491.910.015,51 1.2.

1.2.1.

Investasi Non Permanen 600.000.000,00 500.000.000,00 1.2.1.1.

Investasi Dana Bergulir 3.109.215.661,00 3.016.295.761,00 Penyisihan Dana Bergulir tak tertagih (2.509.215.661,00) (2.516.295.761,00) 1.2.1.2.

Investasi Permanen 89.371.499.032,26 72.991.910.015,51 1.2.2.

Penyertaan modal Pemda 89.371.499.032,26 72.991.910.015,51 1.2.2.1.

ASET TETAP 2.172.087.711.805,86 2.030.427.519.533,86 1.3.

Tanah 775.865.107.064,00 750.603.990.168,00 1.3.1.

Peralatan dan Mesin 329.479.586.814,86 287.247.555.147,86 1.3.2.

Gedung dan Bangunan 849.720.124.073,00 750.471.095.845,00 1.3.3.

Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.215.430.113.895,00 1.085.894.935.000,00 1.3.4.

Aset Tetap Lainnya 6.278.596.492,00 6.014.565.492,00 1.3.5.

Konstruksi Dalam Pengerjaan 26.922.620.988,00 29.579.550.425,00 1.3.6.

Akumulasi Penyusutan (1.031.608.437.521,00) (879.384.172.544,00) 1.3.7.

DANA CADANGAN 0,00 0,00 1.4.

1.4.1.

Dana cadangan 0,00 0,00 1.4.2.

Dana Depresiasi 0,00 0,00 1.5.

ASET LAINNYA 4.311.683.000,00 2.404.595.050,00 1.5.1.

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 0,00 0,00 1.5.2.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 1.195.054.000,00 1.183.611.500,00 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 1.5.3.

1.5.4.

Aset Tidak Berwujud 3.116.629.000,00 1.220.983.550,00 Aset Lain-Lain 0,00 0,00 1.5.5.

JUMLAH AKTIVA 2.394.273.138.131,01 2.260.126.633.116,40

2.

KEWAJIBAN 64.795.154.510,34 57.696.463.123,00 2.1.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 64.795.154.510,34 57.696.463.123,00 2.1.1.

Hutang Perhitungan Pihak Ketiga 0,00 24.446.091.839,00 2.1.2.

Hutang Bunga 0,00 0,00 2.1.3.

Hutang Pajak 0,00 0,00 2.1.4.

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang 0,00 0,00 2.1.5.

Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00 2.1.6.

Hutang Jangka Pendek Lainnya 64.795.154.510,34 33.250.371.284,00 2.1.7.

Uang Muka Dari Kas Darah 0,00 0,00 2.2.

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00

M

2.2.1.

Hutang Jangka Panjang Dalam Negeri 0,00 0,00 Hutang Jangka Panjang Luar Negeri 0,00 0,00 2.2.2.

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III 3.

EKUITAS DANA 2.329.477.983.620,67 2.202.430.169.993,40 EKUITAS DANA LANCAR 63.107.089.782,55 96.106.145.394,03 3.1.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 87.824.405.062,14 115.335.621.389,03 3.1.1.

Cadangan Piutang 25.104.049.121,50 15.555.148.968,00 3.1.2.

Cadangan Persediaan 14.951.960.049,25 22.786.372.535,00 3.1.3.

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek (64.795.154.510,34) (57.696.463.123,00) 3.1.4.

Pendapatan Ditangguhkan 21.830.060,00 125.465.625,00 3.1.5.

EKUITAS DANA INVESTASI 2.266.370.893.838,12 2.106.324.024.599,37 3.2.

Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang 89.971.499.032,26 73.491.910.015,51 3.2.1.

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 2.172.087.711.805,86 2.030.427.519.533,86 3.2.2.

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 4.311.683.000,00 2.404.595.050,00 3.2.3.

3.2.4.

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang 0,00 0,00 EKUITAS DANA CADANGAN 0,00 0,00 3.3.

3.3.1.

Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan 0,00 0,00 REKENING KORAN 0,00 0,00 3.4.

3.4.1.

R/K PPKD (87.824.405.062,14) (115.335.621.389,03) R/K SKPD 87.824.405.062,14 115.335.621.389,03 3.4.2.

JUMLAH PASIVA 2.394.273.138.131,01 2.260.126.633.116,40 III. LAPORAN ARUS KAS. Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Penyajian LAK dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas. LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2013 dan 2012 U R A I A N 2013 2012 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Masuk Kas

Pendapatan Pajak Daerah 17.089.402.540,00 14.906.524.548,50

Pendapatan Retribusi Daerah 27.109.855.384,55 22.838.667.099,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1.469.873.060,66 1.858.634.538,45

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 13.219.666.084,64 11.743.644.663,11

Dana Bagi Hasil Pajak 84.040.236.632,00 86.333.513.452,00

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 28.221.656.067,00 33.625.985.082,00

Dana Alokasi Umum 778.024.112.000,00 700.513.200.000,00

Dana Alokasi Khusus 105.241.400.000,00 71.355.490.000,00

Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00

Dana Penyesuaian 158.740.743.000,00 106.002.433.000,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 42.748.424.384,00 35.170.461.214,00

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 290.972.506,00 338.867.936,00

Pendapatan Hibah 99.811.668.550,00 1.544.959.150,00

Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00

Pendapatan Lainnya 15.947.022.168,00 60.871.670.000,00

Jumlah Arus Masuk Kas 1.371.955.032.376,85 1.147.104.050.683,06

Arus Keluar Kas

Belanja Pegawai 814.017.845.532,80 693.876.161.161,00

Belanja Barang dan Jasa 189.613.035.850,25 123.778.299.795,00 Belanja Bunga 0,00 0,00 Belanja Subsidi 0,00 0,00 Belanja Hibah 66.722.252.136,00 66.524.677.955,00

Belanja Bantuan Sosial 2.211.113.500,00 1.015.166.900,00

Belanja Bantuan Keuangan 29.622.409.632,93 27.492.566.407,93

Belanja Tidak Terduga 424.000.000,00 4.029.146.665,00

Belanja Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00

Jumlah Arus Keluar Kas 1.102.610.656.651,98 916.716.018.883,93

a. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi 269.344.375.724,87 230.388.031.799,13

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Arus Masuk Kas

Pendapatan Penjualan Atas Tanah 0,00 0,00

Pendapatan Atas Penjualan Peralatan dan Mesin 0,00 29.950.000,00

Pendapatan Atas Penjualan Gedung dan Bangunan 0,00 0,00

Pendapatan Atas Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00

Pendapatan Dari Penjualan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00

Pendapatan Dari Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00

Jumlah Arus Masuk Kas 0,00 29.950.000,00 Arus Keluar Kas

Belanja Tanah 25.784.308.700,00 35.689.427.100,00

Belanja Peralatan dan Mesin 41.858.234.036,00 42.852.601.225,00

Belanja Gedung dan Bangunan 97.953.736.904,00 117.257.291.225,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 127.479.709.545,00 78.706.987.250,00

Belanja Aset Tetap Lainnya 184.530.000,00 670.888.350,00

Belanja Aset Lainnya 1.826.037.450,00 0,00

Jumlah Arus Keluar Kas 295.086.556.635,00 275.177.195.150,00

b. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (295.086.556.635,00) (275.147.245.150,00) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Arus Masuk Kas

Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00

Hasil Penjualan Aset / Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 16.022.478.474,11 110.000.000,00

Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 0,00 0,00

Penerimaan Kembali Pinjaman 507.080.100,00 446.387.150,00 Penerimaan Piutang 0,00 0,00

Jumlah Arus Masuk Kas 16.529.558.574,11 556.387.150,00 Arus Keluar Kas

Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 18.331.598.042,11 2.742.500.000,00

Pembayaran Hutang, Pinjaman dan Obligasi 0,00 0,00 Pemberian Pinjaman 0,00 0,00

Jumlah Arus Keluar Kas 18.331.598.042,11 2.742.500.000,00

c. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan (1.802.039.468,00) (2.186.112.850,00)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Arus Kas Masuk

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga

Jumlah Arus Masuk Kas

Aliran Kas Keluar

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga

Jumlah Arus Keluar Kas

d. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran

e. Kenaikan (Penurunan) Kas (a+b+c+d)

1. Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah

2. Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah

3. Saldo Akhir Kas di RS Syarifah Ambami Rato Ebhu

4. Saldo Akhir Kas Yang Ada di Bendaharawan SKPD

5. Saldo Akhir Kas (2+3+4)

39.790.059.205,00 39.790.059.205,00

37.744.854.901,00 37.744.854.901,00

39.790.059.205,00 39.790.059.205,00 0,00 (27.544.220.378,13) 113.844.239.121,62 86.291.918.216,49 0,00 8.100.527,00 86.300.018.743,49

37.744.854.901,00 37.744.854.901,00 0,00 (46.945.326.200,87) 160.789.565.322,49 113.843.762.387,62 0,00 476.734,00 113.844.239.121,62

Pemerintah Kabupaten Bangkalan bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan yang mengaturnya.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yaitu telah ditetapkannya Peraturan Daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah dan penetapan serangkaian kebijakan pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Bangkalan

Bangkalan N

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 No. 0444 | TAHUN III

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III

MENJELANG IDUL ADHA

Kebutuhan Masyarakat akan Sapi Kurban Minim

DIAMANKAN. Pelaku pencurian saat ditangkap beserta salah satu barang bukti di Polres Bangkalan.

doni heriyanto/koran madura

Residivis Kembali Dibekuk Sejak Bangku SMP Lakukan Pencurian BANGKALAN - Sungguh disayangkan apa yang dilakukan SLH (19). Warga Desa Glagah Kecamatan Arosbaya ini tidak pernah jera melakukan aksi kriminal. Sekalipun pernah mendekam di balik jeruji, pria pengangguran ini kembali berurusan dengan aparat kepolisian untuk kesekian kalinya. Tersangka dibekuk lagi karena terlibat sejumlah aksi pencurian di kabupaten Bangkalan.

Sekadar melengkapi data, tersangka pernah terlibat dalam 9 kasus pencurian dan masuk tahanan sebanyak 5 kali.

"Jadi tersangka ini memang beberapa kali sudah menjadi target operasi (TO). Kebetulan juga merupakan residivis. Sesuai dengan catatan kami, sudah berulang kali terlibat dalam aksi pencurian

seperti Hand Pone (HP), kendaraan roda dua, bahkan pencurian mobil," kata Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Andy Purnomo, SH. Tersangka diamankan petugas Polres Bangkalan di sebuah warung sekitar akses Jembatan Suramadu, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat. Apal-

agi, aksi tersangka bisa dibilang tergolong licin, karena beberapa kali berusaha ditangkap petugas tetapi selalu saja berhasil meloloskan diri. Menurut pengakuannya saat diinterogasi, tersangka melakukan pencurian di dua lokasi berbeda. Diantaranya Desa Jukong Kecamatan Labang dan Desa Gigir Kecamatan Blega.

"Tersangka melakukan aksinya di dua tempat kejadian perkara (TKP), kemudian dua TKP kasus penipuan motor. Kami akan kembangkan lagi terkait kasus ini, sejumlah barang bukti telah kami amankan. Termasuk siapa penadah motor hasil curian itu," jelasnya.

Dalam proses hukum ini,

lanjut Andy yang bersangkutan dapat dijerat dua pasal berlapis. Yaitu, pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal 363 tentang pencurian. Dimana pengembangan awal pada kasus penggelapan, kemudian berlanjut kasus pencurian tersebut. Ancaman hukuman untuk penggelapan ini empat tahun penjara. Nantinya, dapat dilihat dari hasil pengembangan proses penyidilkan untuk status hukum bagi tersangka.

"Yang bersangkutan melakukan aksinya sendirian. Memang dia sudah mencuri sejak putus sekolah kelas 1 SMP," tandasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Populasi sapi di kabupaten Bangkalan relatif tinggi. Dalam sehari bisa mencapai 2.000 ekor. Namun sayangnya tingkat kebutuhan terhadap hewan ini relatif minim untuk keperluan Hari Raya Idul Adha.

Hal itu bisa dlihat dari kebutuhan hewan kurban pada tahun 2013 khususnya sapi hanya 120 ekor, sedangkan untuk kambing sebanyak 425 ekor. Dimungkinkan, tingkat kebutuhan pada hari raya kurban tahun ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya yang relatif minim.

Dengan demikian, Dinas Peternakan dan Pertanian (Dispertanak) kabupaten setempat memastikan untuk stok sapi kurban tahun ini sangat aman. Bahkan, bisa memenuhi kebutuhan dari daerah lain dengan cara mengirim sesuai dengan permintaan.

Namun, tidak bisa memastikan secara gamblang terkait tingkat kebutuhan masyarakat setempat terhadap hewan ini. Terlebih, harga sapi belakangan ini melambung tinggi.

"Dipastikan aman, karena populasi sangat tinggi. Kalau dilihat pada kebutuhan tahun lalu, justru masyarakat lebih memilih kambing untuk dijadikan hewan kurban," jelas Kepala Dispertanak Kabupaten Bangkalan, Puguh Santoso melalui Kasie Kesehatan Masyarakat Veteriner, Riswan, kemarin (17/9).

Guna menjamin kemanan dan kelayakan sapi untuk dikonsumsi pada saat hari raya kurban, pihaknya akan terus melakukan pengecekan di pasar. Langkah itu sebagai upaya antisipasi segala kemungkinan yang terjadi.

Termasuk kemungkinan hewan yang dijual tidak sehat atau berpenyakit. Jika itu terjadi, sangat merugikan bagi masyarakat.

"Ya dengan dibantu petugas yang ada di kecamatan, kami akan melakukan pengontrolan pada kondisi hewan, untuk mengantisipasi penyakit pada hewan," paparnya.

Tidak hanya di pasar saja yang akan dipantau. Namun juga, pada saat pemotongan pun akan tetap menjadi pantauan Dispertanak. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Pamekasan PROBOLINGGO Sumenep

MADURA

KORAN MADURA

Lintas Madura

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 | TAHUN III

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 No. 0444 | TAHUN II

I O OC

KONFLIK PPP

Abaikan Ketua DPW PPP Dipecat BANGKALAN - Koordinator DPC PPP Se-Madura Kian Santang meminta semua pengurus PPP di Pulau Garam itu agar mengabaikan berbagai instruksi yang dikeluarkan oleh Musyafak Noer, karena yang bersangkutan telah dipecat sebagai Ketua DPW PPP Jatim.

"Ketua DPW PPP Jatim Musyafak Noer dipecat oleh DPP berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 1361/SK/DPP/W/IX/2014 tentang Pemecatan Musyafak Noer dari Partai Persatuan Pembangunan," katanya di Bangkalan, Rabu (17/9).

Dengan adanya surat pemecatan itu, kata dia, maka Musyafak Noer tidak memiliki kewenangan apapun di PPP, termasuk mengarahkan DPC yang ada di Jawa Timur, termasuk empat DPC yang ada di Madura.

Dalam SK itu, katanya, Musyafak tidak hanya dipecat selaku Ketua DPW PPP, akan tetapi juga sebagai anggota partai.

Sehingga secara otomatis, yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan menjabat sebagai Sedangkan untuk wakil rakyat dari PPP. "SK pemecatan Ketua pengganti MusyaDPW PPP Jatim Musyafak di legislatif, fak Noer ini, mempunyai tentunya akan hukum tetap diserahkan sepe- kekuatan karena ditandatangani nuhnya ke Komisi langsung oleh Ketua Pemilihan Umum," Umum DP PPP Suryadarma Ali sebelumnya dan Wakil Sekretaris Kian Santang Koordinator DPC PPP Jenderal DPP PPP Syaiful Tamliha, pada tanggal Se-Madura 14 September 2014," ungkapnya.

Sesuai dengan SK itu, pelaksana tugas Ketua DPW PPP Jatim dijabat oleh RPH KH Mujahid Ansori, asal Pamekasan.

"Sedangkan untuk pengganti Musyafak di legislatif, tentunya akan diserahkan sepenuhnya ke Komisi Pemilihan Umum," ujar Kian Santang.

Kian Santang yang juga Ketua DPC PPP Sampang ini lebih lanjut menjelaskan, Ketua DPW PPP Jatim Musyafak Noer dipecat dari anggota partai karena yang bersangkutan telah melanggar AD/ART partai, dan dinilai oleh DPP PPP telah mencederai nama baik partai.

Pemecatan Ketua DPW PPP Jatim Musyafak Noer ini bersamaan dengan pemecatan Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadli Nursal, dan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara.

Musyafak dalam beberapa kesempatan sempat memprotes pemecatan dirinya oleh DPP PPP itu, karena yang menandatangani surat pemecatan, hanya Ketua Umum DPP PPP, yakni Suryadharma Ali, dan tanpa tanda langsung Sekjen DPP yakni Romahurmuzy.

Namun, menurut Kian Santang, pemecatan ketua DPW PPP Jatim itu tetap sah, karena tanda tangan pengecatan oleh Wakil Sekjen dan bukan tanda tangan tunggal ketua umum partai, dan itu sah menurut ketentuan organisasi. =ABD AZIZ/ANT

STOP KEKERASAN PERS. Kekerasan jurnalis yang menimpa Amiruddin (30), (wartawan Radar Madura), dan Andre Havid (44), (reporter RRI), hari ini akan dilaksanakan sidang kedua dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Pelapor-Saksi Diperiksa Sidang Kedua Kasus Kekerasan Wartawan PAMEKASAN - Kasus kekerasan wartawan dengan terdakwa Yasin CS, sudah memasuki sidang kedua. Sidang perdana dilaksanakan Kamis pekan lalu (11/9).

Sedangkan sidang kedua akan dilaksanakan hari ini. Agenda sidang kedua ini pemeriksaan saksi-saksi. Sebab dalam sidang perdana pekan lalu, para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan JPU. Menurut JPU Moh. Syafei, dalam sidang kedua biasanya agendanya pembacaan eksepsi dari terdakwa. Namun karena kelima terdakwa tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kedua langsung diagendakan pada pemeriksaan saksi-saksi.

Ada empat saksi yang akan dihadirkan JPU dalam sidang hari ini, yaitu Moh. Amiruddin selaku saksi pelapor, Andre Havid selaku saksi turut pelapor, dan dua saksi dari kejadian itu.

"Jumlah saksi sebenarn-

ya total ada delapan. Tapi untuk sidang besok kami panggil empat dulu, yang empat lainnya kami panggil di sidang selanjutnya. Karena kalau dipanggil sekaligus, waktu sidang takut tidak cukup," kata Syafei kemarin (17/9).

Dalam dakwaannya pekan lalu, Syafei mendakwa kelima terdakwa, dengan pasal 336 ayat (1) KUHP (Primair), Subsidair pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Kelimanya terancam pidana penjara selama 2,8

tahun. Dijelaskan jika dakwaan tersebut sesuai dengan berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polres Pamekasan.

Sementara itu dari keterangan salah satu mejelis hakim yang menyidangkan kasus ini Bambang Setyawan, mengatakan jika dalam sidang perdana pekan lalu kelima terdakwa dihadirkan ke muka persidangan.

Kelimanya disidangkan secara bersamaan. Karena berkas perkaranya disatukan. Makanya kelimanya hadir bersamaan dalam satu persidangan. Kelima terdakwa itu, diantaranya Yasin, Moh. Turmidi, Erfan, Sukari, dan Abdus Salam, tidak menggunakan pengacara. Bahkan kelimanya tidak mengajukan eksepsi setelah JPU membacakan dakwaan.

"Namun, kelimanya mengaku yakin akan membantah dalam persidangan soal laporan yang membuatnya ditahan," tukas Bambang.

Sebagaimana diberita-

kan, kasus ini berawal dari kejadian 9 Juni lalu. Dimana pada hari itu Moh. Amiruddin (30), (wartawan Radar Madura), dan Andre Havid (44), (reporter RRI), melapor ke SPKT Polres Pamekasan.

Mereka melapor karena tidak terima profesinya sebagai wartawan dilecehkan oleh sekelompok orang yang juga mengaku wartawan.

Mereka melaporkan terkait pengancaman yang disertai pemukulan yang dilakukan sekelompok orang tersebut. Bahkan tidak hanya mengancam kekerasan saja, sekelompok orang yang dikoordinatori Yasin ini juga mengancam akan membunuh, terutama kepada Amir.

Sedangkan Andre juga ikut diancam mereka karena berusaha membela Amir.

Kejadian itu sendiri terjadi di salah satu warung kopi di Jalan Kabupaten. Saat itu kurang lebih ada 30 orang yang melakukan penyerangan terhadap Amir. =SUKMA FIRDAUS/RAH

KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA

Lapsus

JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0444 | TAHUN III

KAMIS 18 SEPTEMBER 2014 | No. 0444 KAMIS | TAHUN III18 SEPTEMBER 2014

MADURA

O

AGUSTIN NURSANDINI

Jadilah Muslimah Cerdas Di zaman sekarang ini harus bisa menjadi orang yang cerdas, karena zaman sudah maju dan modern. Jika tidak, akan jauh tertinggal. Begitu juga dalam hal beragama.

Harus cerdas dan terbuka.

Untuk Islam pun demikian, jadilah muslimah atau muslimin yang cerdas.

M

enurut wanita yang biasa dipanggil Dini ini, terkadang masyarakat Islam itu tidak paham ajaran agamanya. Dia mencontohkan masyarakat selalu menyamakan dan mengidentikkan Islam dengan Arab. Padahal Islam tidak selamanya identik dengan yang berbau Arab.

Salah satu yang sering terlihat, tentang lagu-lagu bersyair Arab. Banyak orang beranggapan setiap lagu bersyair Arab itu adalah lagu Islami, padahal tidak selamanya demikian.

Yang lucu lagi, lagu-lagu semacam diputar di acara-acara keagamaan, bahkan di masjid. Masyarakat mendengarkannya dengan khusuk dan nyaman.

Padahal tak jarang lagu yang didengarnya itu berisi syair percintaan, yang dinyanyikan oleh orang-orang yang berpacaran.

Tak jarang pula orang yang menyanyi-

kannya itu adalah wanita yang memakai busana minim, busana yang tidak muslimah sama sekali, meskipun dia orang Arab. "Emangnya orang Arab itu berbusana Islami semua. Lagunya Islami semua. Tidak demikian. Makanya orang Islam itu harus cerdas," katanya.

Karena itu, peran pemuka agama dan intelektual Islam dalam hal ini sangat penting. Mereka harus bisa memberikan pencerahan dan pencerdasan bagi umat. Jika umat yang kurang paham itu dibiarkan saja, bisa ditertawakan oleh umat lain.

Mereka bisa menyimpulkan sebenarnya orangorang Islam bodoh. Sebagai pemeluk Agama Islam, Dini tidak mau anggapan itu ada. =SUKMA FIRDAUS/RAH

Nama : Agustin Nursandini : Jalan Raya Alamat Sumenep Tetala : Sumenep, 16-08-1993 Cita-cita : Pengusaha sukses Pendidikan : Mahasiswa BK di STKIP PGRI Sumenep Hobi : Berkuliner makanan pedas

DINDA PENARATIH

Menulis itu Panggilan Jiwa ungkin bagi sebagian penulis, mendapatkan honor atas tulisan mereka merupakan tujuan. Entah sebagai pendapatan utama atau sekadar uang saku tambahan saja. Tapi bagi Dinda Penaratih, bukan honor yang menjadi motivasi untuk menulis.

Baginya menulis merupakan panggilan jiwa. Untuk berbagi pengetahuan dengan orang lain, berbagi inspirasi, ataupun berbagi imajinasi.

"Aku memang sejak di Pondok Al-Amien Prenduan suka menulis.

Misalnya, ngisi buletin atau bahkan ngirim tulisan ke berbagai majalah di luar. Berbagi inspirasi itu adalah panggilan hati, bukan karena dapat honor hasil tulisan yang menjadi alasan utama," ujar perempuan yang akrab disapa Dinda ini.

Ketika pertama kali tulisan dimuat di sebuah majalah antologi puisi, Dinda senangnya bukan main. Karena ada kepuasan tersendiri saat tulisannya dibaca oleh semua kalangan. Setidaknya, para pembaca dapat mengerti atau bahkan termotivasi saat membaca torehan tinta yang menjelma dalam kerangka puisi atau berwajah cerita. Apalagi menulis membutuhkan pendalaman yang begitu matang agar karya yang dihasilkan begitu sedap untuk dibaca.

"Pastinya senang kalau sampai bisa dimuat. Sebab, tidak semua tulisan itu bisa dimuat pastinya melalui proses seleksi," tuturnya.

Dinda sudah cukup merasa bangga bisa mengahsilkan karyakarya tulisan sekalipun jauh dari kata sempurna. Melalui tulisan, semua orang bisa membaca pesan yang ingin dirinya sampaikan. Kalau motivasi menulis semata untuk honor, akhirnya menulis pun tidak sepenuh jiwa karena seolah dituntut agar tulisan harus sempurna.

Maka, menulis dengan hati disaat seperti itu, tidak akan pernah terwujud. =Doni Heriyanto/rah