e Paper Koran Madura 19 Mei 2014

SENIN

KORAN MADURA

19 MEI 2014 | No. 0363 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

0328-6770024 SENIN 19 MEI 2014 | No. 0363 | TAHUN III www.koranmadura.com

Zig-zag Ala Ical Bertemu SBY, Jumpa Mega, Kemudian Terima Prabowo di Rumah okrat Partai Dem ak ke id “T h ili em M Mana-mana” a

Berita Utam hal 2

JAKARTA-Usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar, Aburizal Bakrie langsung menemui Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan di Kediamannya di Jl. Teuku Umar.

Disinyalir, Ical sapaan Akrab Aburizal Bakrie bertemu langsung dengan Megawati untuk menyampaikan langsung hasil Rapimnas Partai Golkar.

Sayangnya, pertemuan yang berakhir pada pukul 21.45 WIB itu tidak menghasilkan kesepakatan apapun.

Begitu keluar dari kediaman Megawati, Ical langsung menuju mobil Alphard hitam B 8311 ON tanpa memberikan ketarangan kepada wartawan yang sudah menunggunya.

Menurut Cahyo Kumolo, Sekjen PDI Perjuangan, Megawati bertemu empat mata dengan Ical. Namun tidak ada kesepakatan apa pun yang dihasilkan.

“Tidak ada keputusan, hanya menyampaikan hasil Rapimnas, tak ada apa-apa, tak ada deal,” kata Tjahjo.

“Awalnya kita temani, kemudian pertemuan empat mata. Memang tak ada perjanjian apa-apa, kami tidak pada posisi menunggu, kami juga tidak pada

posisi meminta apa hasil pertemuan dengan Bu Mega. Silakan tanya Golkar,” imbuh Tjahjo.

Sebelumnya santer dikabarkan di media online Ical bertemu SBY sebelum bertemu Megawati di Hotel Sultan, tempat dilaksanakan Rapimnas Partai Demokrat. Bahkan beberapa media dengan gamblang menyebut mereka bertemu dan membicarakan hasil rapimnas Golkar yang selesai lebih dahulu dibanding Demokrat.

Di lain sisi Ketua Wantim Golkar Akbar Tandjung membenarkan kabar adanya ical di Hotel Sultan tersebut.

Menurutnya Ical naik lewat lift ke lantai 15 tempat SBY berada. “Memang hari ini SBY tinggal di lantai 15, ARB juga saya dengar di lantai 15, bisa saja

bertemu. Saya di lantai 2, saya tidak tahu karena saya tidak ketemu,” kata Akbar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (18/5/2014).

Dalam rapimnas Partai Golkar yang berakhir sekitar puku 17.00 WIB itu Ical diberi kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan politik dan menentukan koalisi.

“Memberikan kewenangan dan mandat penuh kepada Ketua Umum (Aburizal Bakrie) untuk mengambil kebijakan politik dan menentukan koalisi,” kata Aburizal Bakrie dalam keterangan pers saat membacakan keputusan Rapimnas di Jakarta, Minggu.

Selain memberikan mandat penuh untuk menentukan arah koalisi, Rapimnas juga memberikan mandat kepada Aburizal Bakrie menjadi calon presiden (capres) ataupun calon wakil presiden (cawapres) untuk berpasangan dengan calon partai lainnya. Bila ada kader partai yang ingin menjadi capres atau cawapres lain

maka harus meletakkan jabatannya di legislatif maupun di struktur partai Golkar. “Mereka tidak bisa menggunakan organisasi ataupun partai Golkar dan menanggalkan semua jabatannya baik dalam lembaga legislatif dan struktur partai Golkar,” kata Ical dalam jumpa persnya di JCC Jakarta Pusat, Minggu (18/5/2014).

Keputusan Rapimnas ini, sekaligus menggugurkan keputusan Rapimnas III tahun 2011, yang menetapkan Aburizal Bakrie sebagai capres dari Partai Golkar.

Terima Prabowo Usai bertandang ke rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, capres Golkar Aburizal Bakrie kedatangan tamu di kediamannya. Tamu itu adalah Prabowo Subianto.

“Aku belum tahu (hasil pertemuan tadi Ical dengan Megawati). Saat ini sudah ada Prabowo di Jl Mangunsarkoro, rumah ARB,” ujar Ketua DPP Golkar Fuad Hasan Mansur saat dihubungi, Minggu (18/5/2014). =GAM/BETH/ANT

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 19 MEI 2014 | No. 0363 | TAHUN III

Internal

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Banyak kalangan terkejut ketika berkembang wacana kemungkinan memasangkan Puan Maharani sebagai pendamping Jokowi. Ada semacam kekhawatiran yang beranggapan sosok Puan Maharani merupakan kepanjangan tangan kepentingan sekaligus cengkraman peran Ibu Megawati. Tak sedikit bahkan yang menyebut Ibu Megawati seperti tak rela memajukan Jokowi sebagai Calon Presiden sehingga perlu semacam jaring pengaman kepentingan melalui pencalonan Puan Maharani untuk mendampingi Jokowi.

Yang sedikit agak sinis menyebut jika benar Puan Maharani diputuskan menjadi Calon Wakil Presiden, PDIP dianggap terlalu ambisius untuk menguasai belantara kekuasaan di negeri ini. PDIP dinilai terlalu arogan atau over confident sehingga tak lagi memperhitungkan kekuatan partai pendukung seperti Nasdem dan PKB. PDIP terkesan memaksakan diri jika memutuskan mencalonkan Puan Maharani sebagai pendamping Jokowi.

Rentetan pemikiran minor ini jika dikaji sebenarnya menegaskan satu hal yaitu tentang kurangnya memahami tradisi budaya internal partai PDIP, yang susah payah dibangun dalam kurun waktu sepuluh tahun belakangan ini. Termasuk juga pengabaian data dan fakta konsepsi sikap politik PDIP dalam berbagai Pemilukada, yang berlangsung dalam satu dekade, sejak tahun 2004. Padahal semua kebijakan PDIP sekarang ini merupakan rangkaian konsepsi konsolidasi internal PDIP untuk menjadi partai, yang mampu berfungsi dan berperan sebagai dapur kader pemimpin bangsa. Bahwa PDIP secara optimal berusaha keras menjadi kawah candradimuka pemimpin bangsa agar memiliki tampilnya Puan Maharani sebagai kesiapan berperan membawa kandidat Cawapres rakyat negeri ini ke arah yang lebih baik. merupakan gam- jauhBanyaknya pasangan kepala baran riil bahwa daerah yang sepenuhnya dari PDIP memiliki kes- internal PDIP sepanjang sepuiapan kader untuk luh tahun belakangan ini menmengisi kepem- jadi bukti bahwa fokus utama impinan nasional. partai adalah peningkatan kaderisasi pemimpin bangsa.

Menang kalah dalam pemilihan bukan menjadi faktor pertimbangan utama. Yang terpenting bagaimana PDIP terus berbenah mempersiapkan kader-kader pemimpin terbaik.

Pernyataan Calon Presiden PDIP Jokowi bahwa sampai saat ini tak ada pembicaraan soal bagi-bagi kursi kekuasaan dalam barisan koalisi mempertegas kometmen PDIP bahwa kekuasaan bukanlah tujuan utama. Kekuasaan merupakan alat bagaimana semaksimal mungkin dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Sekali lagi ini konsistensi sikap partai bagaimana membawa Indonesia menjadi lebih baik, yang dari internal partai dimulai melalui upaya mempersiapkan kader-kader pemimpin bangsa.

Dengan demikian tampilnya Puan Maharani sebagai kandidat Cawapres merupakan gambaran riil bahwa PDIP memiliki kesiapan kader untuk mengisi kepemimpinan nasional. Dan secara kualitatif kader-kader terbaik PDIP termasuk Puan Maharani sudah teruji, mumpuni untuk memimpin bangsa Indonesia menuju masa depan lebih baik.

Semua memang masih berproses. Dan PDIP sebagai kekuatan pemenang Pileg tentu saja dalam hal apapun, baik menyangkut keputusan menentukan Calon Presiden, Cawapres, mentri-mentri dan lainnya menempatkan pertimbangan kepentingan nasional, kesejahteraan rakyat di atas segala-galanya. Sekali lagi ini menegaskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diakui, dengan konsistensi selama sepuluh tahun berada di luar kekuasaan mampu mempersiapkan kader-kader pemimpin terbaik yang siap berkiprah pada kepentingan Negara, bangsa dan rakyat negeri ini. =

KORAN MADURA

Berita Utama

SENIN 19 MEI 2014 | No. 0363 | TAHUN III

2

Demokrat Memilih “Tidak ke Mana-mana” Keputusan Final Masih 20 Mei JAKARTA- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan partai berlambang mercy biru itu memilih tidak bergabung ke kubu Joko Widodo maupun Prabowo Subianto dalam Pilpres 9 Juli mendatang.

“Berkenaan dengan sikap dan pilihan PD dalam Pilpres ini, meskipun keputusan akhir diserahkan ke Ketua Umum dan Majelis Tinggi, preferensi PD dalam Rapimnas ini adalah tidak berpihak, dalam arti tidak bergabung dalam kubu manapun, baik kubu Pak Joko Widodo maupun kubu Pak Prabowo,” ujar Susilo Bambang Yudhoyono saat membacakan hasil Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, pilihan ini tidak berarti para kader Demokrat menjadi golput dalam Pilpres mendatang.

“Para kader akan berikan suaranya kepada calon presiden yang memiliki platform segaris dengan Partai Demokrat,” kata dia.

Selain preferensi itu, katanya, dalam jajak pendapat yang disampaikan kepada para peserta 56 persen memilih tidak bergabung, masih ada sejumlah opsi yang presentasinya jauh lebih rendah.

“Jika Partai Demokrat tidak berada di pemerintahan lima tahun mendatang, justru kami dapat secara sungguh-sungguh melaksanakan pembenahan diri partai dan para kader sekaligus mendengarkan kritik yang membangun dari masyarakat luas,” ujar dia.

Meskipun demikian, lanjutnya, Keputusan final partai berlambang mercy ini sendiri akan dilakukan oleh majelis tinggi selambat-lambatnya tanggal 20 Mei 2014 nanti. Seperti yang disampaikan Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono.

“Sikap definitif partai dalam Pilpres 2014 ini paling lambat akan disampaikan tanggal 20 Mei lusa,” ujar SBY terpisah. =ANT/JAKA

antara foto/andika wahyu

PARTAI DEMOKRAT OPOSISI. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) bergegas seusai memberikan keterangan pers pada penutupan Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (17/5). Salah satu hasil rapimnas yakni menegaskan posisi Partai Demokrat di luar pemerintah atau oposisi dengan tidak bergabung dengan koalisi parpol yang telah terbentuk.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENINSENIN 19 MEI 2014 No. 0363 | TAHUN III 19|MEI 2014

No. 0363 | TAHUN III

33

RAPIMNAS DEMOKRAT

Lagi-lagi SBY Salahkan Media Massa JAKARTA- Perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2014 meleset dari target bahkan terjun bebas.

Demokrat hanya mendapat 61 kursi DPR dibandingkan 148 kursi pada Pemilu 2009. Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan melorotnya suara Demokrat karena digempur habishabisan terutama oleh media televisi dan media cetak.

Aant/fanny octavianus RAPIMNAS VI PARTAI GOLKAR. Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie (keempat kanan) bersama para petinggi Partai Golkar menghadiri pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Minggu (18/5). Rapimnas itu akan membahas kepastian mandat calon presiden Partai Golkar dan menentukan arah koalisi dalam Pilpres 2014.

HARI PERTAMA PENDAFTARAN CAPRES-CAWAPRES

KPU Masih Sepi JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai Minggu (18/5) sampai Selasa (20/5) membuka pendaftaran untuk pasangan bakal calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) masa jabatan 2014-2019. Namun hari pertama pendaftaran capres-cawapres, belum terlihat kedatangan parpol atau pasangan capres-cawapres ke kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan, partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon adalah partai politik yang memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20 persen atau memperoleh suara sah paling sedikit 25 persen dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR pada April lalu. “Kalau berdasarkan jumlah kursi berarti hitungannya 20 persen dari 560 kursi DPR atau 112 kursi. Artinya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 112 kursi di DPR dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden,” katanya di Jakarta, Minggu (18/5).

Sesuai Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan Pemilu, untuk pemeriksaan kesehatan akan digelar satu hari setelah pasangan bakal CapresCawapres mendaftarkan diri.

“Untuk proses verifikasi kelengkapan dokumen pendaftaran, KPU akan melaksanakannya pada tanggal 18 hingga 23 Mei 2014,”

ungkapnya.

Kemudian pada 22-24 Mei 2014, KPU akan mengumumkan hasil verifikasi dokumen kelengkapan tersebut. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan data yang tercantum pada dokumen pendaftaran, kata Husni, peserta harus menyerahkan perbaikan dokumen tersebut pada 24-27 Mei 2014.

Setelah itu, KPU akan kembali melakukan verifikasi atas perbaikan dokumen selama empat hari (26-29 Mei 2014), untuk selanjutnya mengumumkan hasil verifikasi perbaikan dokumen pada 28-30 Mei 2014.

KPU akan menetapkan nama-nama pasangan Capres dan Cawapres peserta Pemilu 2014 pada 31 Mei 2014. Sedangkan pengambilan nomor urut pasangan Capres-Cawapres akan digelar pada 1 Juni 2014.

Terkait tahapan hingga penetapan capres-cawapres, anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan biaya pemeriksaan kesehatan satu pasangan menghabiskan anggaran Rp 150 juta.

Rincian biaya tersebut, selain untuk tes kesehatan bakal pasangan calon, juga termasuk menyewa seluruh fasilitas dan pelayanan kesehatan di rumah sakit selama tes berlangsung. “Rumah sakit itu nanti hanya diperuntukkan bagi bakal pasangan capres dan cawapres, pasien umum tidak diperkenankan memeriksakan diri selama proses tes kesehatan itu berlangsung. Jadi biaya itu semacam untuk mengganti rugi kepada rumah sakit karena tidak menerima pasien umum selama itu,” katanya.

Pelaksanaan tes kesehatan dilakukan sehari setelah bakal pasangan capres dan cawapres mendaftarkan diri, dan menyerahkan berkas administrasi ke kantor KPU. Proses tes kesehatan sendiri diperkirakan memakan waktu selama tujuh jam untuk satu pasangan capres dan cawapres.

Hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan diumumkan bersamaan dengan kelengkapan berkas administrasi persyaratan pasangan bakal calon pada 31 Mei 2014.

Apabila salah satu pasangan calon dinyatakan tidak sehat, baik secara jasmani maupun rohani, maka parpol dapat mengajukan pengganti calon tersebut. “Kalau dalam proses tes kesehatan ada yang tidak memenuhi syarat, maka bisa diusulkan calon penggantinya,” pungkasnya. =GAM/ABD

“Membangun persepsi publik Demokrat paling banyak korupsinya, kenyataan sebenarnya tidak dan tidak punya capres unggulan,” kata SBY dalam pembukaan Rapimnas di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (18/5).

Kendati demikian, SBY mengaku media bukanlah satusatu pemicu anjloknya suara Demokrat. Sejumlah faktor seperti korupsi juga menyebabkan partai berlambang bintang mercy itu terjun bebas pada pemilu kali ini. “Mengapa perolehan kita turun tajam karena ada kasus korupsi sejumlah kader. Krisis kepemimpinan pada 2013 yang lalu,” jelasnya.

SBY yakin Demokrat akan berjaya kembali pada Pemilu 2014. Syaratnya, kata SBY, dengan berbenah membangun diri serta mendengarkan kritik dan koreksi dari masyarakat. “Saya yakin, Demokrat akan kembali berjaya pada pemilu 2019 dan meraih kembali kemenangan.

Badai pasti berlalu, habis gelap terbitlah terang,” katanya.

SBY menuturkan Rapimnas kali ini digelar agar kader melakukan konsolidasi untuk menentukan sikap pada pemilihan presiden 2014. “Kedua untuk menentukan sikap Partai Demokrat yang akan dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia,” katanya.

SBY menilai hasil Demokrat pada pemilu 2014 dinilai moderat karena mendapatkan suara sebanyak 10 persen. Meskipun dibandingkan pemilu 2009, Demokrat turun tajam. “Disebut moderat karena dari 12 peserta pemilu kita urutan nomor 4, lima tahun kedepan kita perlu berbenah serta membangun meningkatkan diri secara sungguh-sungguh,” imbuhnya.

SBY pun memberikan kebebasan bagi kader partainya untuk menyeberang ke partai lain. “(Bila ada) Peluang karier politik di partai lain meskipun sedih, saya persilakan,” ungkapnya.

Namun, SBY mengapresiasi bagi kader yang setia di

Demokrat. SBY mengajak kader untuk bersama-sama memajukan Demokrat. Ia pun sempat mengisyaratkan Demokrat menjadi partai oposisi. “Jika kita tidak berada di pemerintahan lima tahun, justru kita berbenah dan berbakti kepada rakyat yang kita cintai,” tuturnya.

Minta Maaf Partai Demokrat juga meminta maaf kepada Ketua Umum SBY. Hal itu dikarenakan perolehan suara partai berlambang bintang mercy itu yang melorot tajam pada Pemilu 2014.

“Atas nama pengurus Demokrat. Dengan rendah hati kami memohon maaf kepada Ketua Umum Demokrat,” kata Ketua Harian Demokrat Syarief Hassan dalam acara pembukaan Rapimnas Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (18/5).

Syarief melaporkan perolehan suara Demokrat pada Pemilu 2014. Dimana partai tersebut mendapatkan suara sebesar 12 juta atau 10,19 suara dengan jumlah 61 kursi DPR. Sedangkan Pemilu 2009, Demokrat memperoleh 21 juta suara atau 20,8 persen atau 148 kursi. “Sekalipun penurunan sangat besar kami tetap bangga dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh kader Demokrat,” imbuh Syarief.

Syarief mengatakan selama 10 tahun pemerintahan SBY telah memberikan yang terbaik bagi masyarakat dengan prestasi luar biasa. Ia mencontohkan Indonesia masuk 10 negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia.

Indonesia juga masuk negaranegera G-21.

“Rakyat semakin sejahtera, kemiskinan dan pengangguran berkurang .Itu hasil dari kader terbaik yakni Pak SBY, yang membuat kader demokrat sangat yakin lima tahun dibawah Ketua Umum SBY, Partai Demokrat akan bangkit dan menjadi pemenang,” tuturnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 19 MEI 2014 | No. 0363 | TAHUN III

ant/widodo s. jusuf

SAFARI POLITIK JOKOWI. Calon Presiden dari PDI Perjuangan, Partai NasDem dan PKB Joko Widodo (kiri) melakukan dialog dengan warga ketika menghadiri acara Silaturahmi Nasional “We Love Jokowi” di Lapangan Benteng Pancasila, Subang, Jawa Barat, Minggu (18/5). Dalam sambutannya, Joko Widodo mengatakan jangan sampai ada lagi konversi lahan pertanian yang masih produktif ke industri untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia dan harus ada kesinambungan pembangunan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan saluran irigasi lebih banyak lagi ketimbang pusat perbelanjaan.

54 Tokoh Organisasi Serukan Tolak Capres Pelanggar HAM Muhaimin Iskandar Sindir Manuver Ketua PBNU JAKARTA-Sebanyak 54 tokoh dan organisasi swadaya menyerukan agar masyarakat tidak memilih bakal capres yang terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Seruan yang disampaikan melalui petisi bersama itu bertujuan agar pemimpin di masa mendatang tidak mengulangi kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di masa lalu, tepatnya saat rezim Orde Baru berkuasa.

“Masyarakat harus menggunakan hak pilihnya secara rasional,” kata Ketua Setara Institute Hendardi dalam penyampaian petisi di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Minggu (18/5).

Tokoh yang hadir dan menandatangani petisi antara lain Frans Magnis Suseno, Todung Mulya Lubis, Haris Azhar, sampai Sumiarsih ibunda Wawan korban tragedi Semanggi I.

Menurutnya, pemimpin yang terpilih melalui mekanisme Pilpres 9 Juli nanti harus dapat menuntaskan semua kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi.

Karena itu, pemimpin yang terindikasi melanggar HAM berpotensi tidak menuntaskan kasuskasus pelanggaran HAM. “Kita semua memiliki utang sejarah terhadap seluruh korban kasus pelanggaran HAM. Mereka adalah

martir perubahan dalam berjuang mewujudkan cita-cita negara Indonesia yang demokratis,” jelas Hendardi.

Dia menambahkan, penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu kian tersisih dan tidak lagi dilihat sebagai hal penting oleh negara. Perilaku politik elit yang bersifat transaksional mengedepankan transaksi politik yang pragmatis mengabaikan HAM di dalam agenda politik.

“Kami tidak menyerang ataupun mendukung capres tertentu, tapi kami melawan lupa dan melawan praktik impunitas dalam kasus pelanggaran HAM,” tegas Hendardi.

Sindir Said Ditempat

terpisah,

Ketua

Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengeritik dukungan Ketua PBNU Said Aqil Siradj kepada calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menurut Cak Imin tak sepakat atas dukungan itu. “Secara umum ketua umum PBNU boleh condong ke mana saja. Yang tidak boleh diulang-ulang dukungannya (pernyataan tersebut),” kata Cak Imin di kantor NULion Tower, Jl. Gajah Mada No. 7, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5).

Cak Imin mengungkapkan dirinya tidak melarang dukungan secara pribadi kepada calon presiden tertentu. Apalagi NU menyatakan tidak ikut dalam politik praktis. “Secara pribadi boleh.

Tapi jangan diulang-ulang itu

yang bahaya,” tegas dia.

Kemarin, di Masjid Kubah Emas Depok, Jawa Barat, Said Aqil kembali menegaskan jika dirinya secara pribadi mendukung Prabowo sebagai capres. “Warga NU bebas memilih siapa saja sebagai capres, tapi saya secara pribadi mendukung Prabowo,” kata Said Aqil.

Said mengatakan, sosok Prabowo mampu membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat sepenuhnya. Berdaulat bukan hanya geografis tapi juga ekonomi, politik, dan budaya.

“Kita juga harus berdaulat secara ekonomi, politik dan juga budaya, bukan hanya secara geografis saja.

Jangan sampai bangsa Indonesia dikangkangi oleh para investor,” ujar dia. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

55

KORAN MADURA

Ekonomi

19|MEI 2014 SENINSENIN 19 MEI 2014 No. 0363 | TAHUN III No. 0363 | TAHUN III

PORSI 20% KREDIT UMKM

BI Akan Pantau Bank JAKARTA- Bank Indonesia (BI) berencana merevisi aturan minimal porsi kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap total kreditnya. Pasalnya, total rasio kredit UMKM masih tinggi yakni, sudah mencapai 19,6 persen.

Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah mengaku revisi ini sebagai upaya BI untuk memajukan UMKM. “Sekarang ini secara total rasio kredit UMKM itu sudah mencapai 19,6%, itu hampir 20% karena minimalkan harus 20%. Memang ada beberapa bank yang sudah ada diatas itu tapi ada juga bank yang masih relatif ada dibawah itu,” ujarnya.

Masih adanya bank-bank yang belum bisa mencapai dari arahan BI tersebut, bank sentral akan melakukan pemantauan pada bank-bank, seberapa mampu dan seberapa realistis bankbank tersebut bisa mencapai aturan minimal porsi kredit UMKM yang sebesar 20% terhadap total kredit.

“Kita akan lihat bank perbank nanti.

Seberapa mampu dan seberapa realistis dia bisa mencapai minimal 20% itu.

Kita lihat perbank, nanti kita lihat.

Inikan masih panjangkan masih 2018, makanya kita akan lihat bank perbank dulu apakah mungkin kita akan berikan masa transisi pada bank perbank atau kita lihat secara keseluruhan industrinya,” tukasnya.

Oleh sebab itu, BI akan melakukan pembicaraan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator pengawas perbankan. Dimana BI akan membahas terkait dengan seberapa mampu dan seberapa realistis bankbank itu bisa mencapai aturan minimal porsi kredit UMKM yang sebesar 20%.

“Karena ini harus bicara juga dengan OJK, kan aturan inikan untuk aturan seluruh industri keuangan bukan hanya bank perbank saja, tapi keseluruhan,” ucap Halim.

Lebih lanjut dia mengaku, bahwa saat ini kelompok bank yang masih di bawah 20% porsi kredit UMKM-nya terdiri dari pihak asing dan ada juga bank-bank kecil. “Ada yang asing, ada yang bank kecil. Jadi nyebarlah, tapi kalau bank-bank yang besar itu pada umumnya sudah dekat dengan 20% itu,” paparnya.

Menurutnya, revisi aturan minimal porsi kredit UMKM yang sebesar 20% tersebut, BI sendiri sudah melakukan perhitungan lebih dulu. “Makanya jangka waktunya agak panjang yaitu tahun 2018, jadi sudah kita perhitungkan berbagai faktor termasuk aturan-aturan yang membuat bank itu bisa menjadi lebih mudah dalam menyalurkan kredit UMKM-nya,” tutup Halim. =GAM

ant/ari bowo sucipto

DONGKRAK PENJUALAN MOBIL. Sejumlah pengunjung melihat mobil yang dipajang dalam Pameran Mobil di Malang, Jawa Timur, Minggu (18/5).

Pameran tersebut diadakan untuk mendongkrak penjualan mobil yang menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) dalam sebulan terakhir (bulan April) melambat dan hanya mencapai 106.811 unit, lebih rendah dibanding penjualan pada bulan Maret 2014 yang mencapai 113.096 unit.

Pemerintah Abaikan Peran BUMN

Target Pertumbuhan Ekonomi Dipangkas Terburu-buru JAKARTA-Anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani menilai keputusan memangkas target pertumbuhan ekonomi tahun ini dari 5,8 persen menjadi 5,5 persen terlalu terburu-buru. Pasalnya, masih ada jalan bagi pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi sehingga pada gilirannya membuka lapangan kerja.

Salah satu faktor belum dilirik pemerintah adalah mendorong belanja modal (capital expenditure/capex) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Sebetulnya kalau ada capex BUMN untuk tahun ini, mengejar pertumbuhan 5,8 persen masih bisa.

Potensial sekali mendorong BUMN mengeluarkan capex. BUMN itu dananya banyak sekali, bisa menutup pertumbuhan dari situ,” kata Aviliani mengomentari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Perubahan (RAPBN-P) yang akan diajukan kepada DPR 20 Mei mendatang di Jakarta, Minggu (18/5).

Pemerintah, kata ekonom ini, melupa-

kan fakta bahwa setiap kali pemilihan umum, swasta memang mengurangi belanja modal maupun investasi. Seandainya sejak awal BUMN diminta mengambil peran untuk membangun proyek-proyek besar sepanjang 2014, maka perlambatan di triwulan I dapat dihindari. “Swasta dalam masa pemilu memang tidak pernah capex keluar. Mending dikejar dari BUMN,” ujarnya.

Di luar pemberdayaan perusahaan pelat merah, faktor yang lemah dari pemerintahan saat ini adalah memaksimalkan penyerapan anggaran untuk belanja modal produktif.

Sesuai data Kementerian Keuangan, belanja negara pada triwulan I- 2014 baru Rp 286 triliun, atau 15,6 persen dari pagu APBN. Bahkan, jika dibedah lagi, belanja modal kementerian/lembaga sepanjang Januari-Maret anjlok menjadi hanya Rp 7,8 triliun dari alokasi Rp 184,2 triliun. Padahal di periode yang sama tahun lalu, realisasi belanja modal sudah sebesar Rp 10,4 triliun.

Aviliani menegaskan, pemerintah harus mengatasi isu tersebut seandainya ingin mempertahankan pertumbuhan sesuai target awal. “Kemarin kan penyerapan rendah.

Kan yang namanya pertumbuhan tahun ini

masalahnya dari investasi, karena konsumsi domestik masih bagus. Seandainya APBN belanjanya benar, bisa tumbuh kok (5,8 persen),” tandasnya.

Kemenkeu mengumumkan bahwa RAPBN 2014 disepakati mengubah tiga asumsi makro saja.

Pertumbuhan ekonomi dipatok 5,5 persen, dari awalnya 5,8 persen di akhir 2014. Selain itu, lifting yang tadinya 870.000 barel per hari, direvisi drastis menjadi tinggal 818.000 barel per hari. Asumsi ketiga yang diubah adalah nilai tukar Rupiah, menjadi di kisaran Rp 11.600 per USD. Terkait pertumbuhan ekonomi yang direvisi, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan data pertumbuhan triwulan I yang hanya 5,21 persen sebagai faktor merusak skenario pemerintah.

Menkeu mencoba optimis, bahwa adanya pemilihan presiden Juli mendatang, disusul perbaikan harga komoditas di pasar internasional, dapat membantu mewujudkan harapan pemerintah dalam RAPBN. “Kita masih berharap di triwulan II ekspornya akan membaik karena di triwulan I ini ekspornya dropnya sangat dalam.

Jadi kalau ekspornya naik kita bisa dapat 5,5-an (persen),” ujarnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 19 MEI 2014 | No. 0363 | TAHUN III

FINANSIAL

Reksa Dana Segera Ditertibkan JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Edaran (SE) Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.04/2014, Kamis (24/4). SE ini mengatur tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (Face To Face) dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, serta Tata Cara Penjualan (Subscription) dan Pembelian Kembali (Redemption) Efek Reksa Dana Secara Elektronik.

ant/dedhez anggara

MUSIM IKAN PETEK. Seorang istri nelayan merapikan ikan petek hasil tangkapan di Desa Pabean Udik, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (17/5). Menurut nelayan, memasuki musim angin timur hasil tangkapan ikan petek melimpah yang dijual seharga Rp 8.000 per kilogram

OJK Sudah Panggil Bank Mandiri

BI Minta Nasabah Hati-hati Terkait Fraud Transaksi JAKARTA-Bank Indonesia (BI) meminta masyarakat tenang, waspada dan tetap berhati-hati dalam melakukan transaksi perbankan sehubungan dengan adanya fraud transaksi perbankan khususnya terkait penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

Untuk melindungi nasabah, bank sentral meminta penerbit kartu ATM untuk mempercepat proses migrasi chip. “Kami mengimbau para penyelenggara APMK agar senantiasa meningkatkan aspek keandalan dan keamanan penyelenggaraan APMK,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara di Jakarta, Sabtu (17/5).

BI sendiri sebenarnya telah membuat perangkat aturan untuk melindungi nasabah bank.

Sebagaimana diatur dalam PBI No.11/11/PBI/2009 sebagaimana disempurnakan dengan PBI No.14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, dan meminta penerbit kartu ATM untuk mempercepat proses migrasi chip.

BI telah membuka kontak aduan dalam rangka perlindungan konsumen. “Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi atau mengalami permasalahan yang terkait dengan penggunaan APMK dan tidak dapat diselesaikan oleh penyelenggara APMK, masyarakat dapat menyampaikan hal tersebut kepada contact center Bank Indonesia (BICARA),” pungakasnya.

Manajemen Bank Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memanggil manajemen bank yang mengalami tindak kejahatan perbankan belum lama ini. Hal ini dilakukan sebagai langkah kebijakan dan menyikapi terjadinya tindak kejahatan di bidang perbankan yang berpotensi merugikan nasabah dan perbankan belakangan ini. “Selaku otoritas pengawas industri perbankan,

OJK telah melakukan tindakan pengawasan (supervisory actions) yaitu memanggil manajemen bank terkait untuk menyusun langkahlangkah atau rencana tindak yang bersifat segera dan realistis dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi,” tutur Deputi Komisioner OJK, Bidang Manajemen Strategis, Lucky Fathul AH. Ia menambahkan, OJK juga meminta manajemen bank untuk tetap mengedepankan kepentingan nasabah dan melakukan pendekatan kepada nasabah secara aktif serta membuka jalur komunikasi yang memudahkan seluruh nasabah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dan upayaupaya konkrit yang telah, sedang dan akan dilakukan bank. “Perusahaan bank terkait sudah melaporkan sejumlah tindak lanjut yang sudah dan akan dilakukan seperti menelusuri profiling transaksi, pemblokiran kartu, penggantian kartu, penggantian dana nasabah dan komunikasi kepada stakeholder sebagai bagian dari rencana aksi jangka pendek,” katanya. =GAM

Deputi Komisioner Manajemen Strategis I Lucky FA Hadibrata mengatakan SE ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-552/ BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan pelaksanaan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.

“Regulasi ini juga diterbitkan sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah dan memperluas pemodal Reksa Dana,” jelasnya.

Dalam SEOJK ini ujarnya diatur mengenai ketentuan mengenai Manajer Investasi dapat menggunakan pertemuan langsung (face to face) yang dilakukan Bank Umum dan/atau APERD dalam rangka pembukaan rekening nasabah Reksa Dana melalui sistem elektronik yang disediakannya.

Selain itu, SEOJK ini juga mengatur ketentuan Manajer Investasi atau APERD dapat melakukan Penjualan (Subscription) dan Pembelian Kembali (Redemption) Efek Reksa Dana Secara Elektronik, dengan ketentuan Manajer Investasi atau APERD wajib terlebih dahulu memiliki sistem Penjualan (Subscription) dan Pembelian Kembali (Redemption) Efek Reksa Dana Secara Elektronik, mencantumkan tata cara Penjualan (Subscription) dan Pembelian Kembali (Redemption) Efek Reksa Dana Secara Elektronik dalam

Kontrak Investasi Kolektif dan/ atau Prospektus, dan memperoleh persetujuan dari OJK. Tak hanya itu, SEOJK ini juga mengatur ketentuan mengenai sistem elektronik yang digunakan oleh Manajer Investasi atau APERD dalam melakukan transaksi penjualan (subscription) dan pembelian kembali (redemption) Efek Reksa Dana secara elektronik harus memenuhi UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan pelaksanaannya dan wajib memastikan adanya sistem pengamanan bagi nasabah yang bermaksud melakukan transaksi Penjualan (subscription) dan Pembelian Kembali (redemption) Efek Reksa Dana Secara Elektronik.

“Selain hal tersebut di atas, diatur pula ketentuan mengenai Bank Kustodian wajib memastikan bahwa dana dari hasil pembelian kembali (redemption) Efek Reksa Dana disampaikan ke rekening yang terdaftar atas nama pemegang Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan atau ke rekening atas nama Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama sesuai dengan perintah pemegang Efek Reksa Dana untuk pembayaran Reksa Dana lain oleh dan atas nama pemegang Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan SEOJK tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (Face To Face) dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (Subscription) Dan Pembelian Kembali (Redemption) Efek Reksa Dana Secara Elektronik mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 24 April 2014. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

alon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jokowi tampaknya mulai mewaspadai rivalnya, terutama Prabowo Subianto. Sebab capres dari Partai Gerindra itu semakin naik daun, sedangkan Jokowi mulai ada penurunan, setidaknya itu menurut hasil lembaga survei belakangan ini. Bentuk kewaspadaan Jokowi terlihat dari sikapnya yang tak kunjung mengungkapkan nama cawapresnya juga terlihat kurang konsisten dengan pernyataannya.

Inkonsistensi Jokowi sebenarnya bisa seirama dengan sikap parpol pengusungnya, yaitu PDIP. Sejak awal PDIP dan Jokowi telah bertekat akan membangun koalisi ramping, namun yang terjadi telah ada dua parpol yang bergabung dengan PDIP, PKB dan Nasdem. Masih lagi menerima pinangan dari partai Hanura, setelah pasangan Wiranto-Hary Tanoe gagal maju capres.

Bahkan Golkar juga mulai menampakkan sinyal akan merapat ke PDIP. Apabila Golkar juga membangun koalisi dengan PDIP, berarti koalisi yang dibangun Jokowi-PDIP sudah tidak ramping lagi, tapi agak gemuk dikit, bila tidak dikatakan gendut.

PDIP dan Jokowi memang perlu berhati-hati dengan koalisi rampingnya. Karena ramping bisa menjadi indikasi kekuatan yang kurang baik bagi pemenangan pilpres mendatang.

Apalagi koalisi parpol belum bisa dijadikan ukuran soliditas konstituennya, hingga bisa jadi suara pendukung parpol koalisi di bawah berpotensi pecah pada capres lain, bila cawapres Jokowi tidak sesuai selera mereka. Sebab itulah, PDIP, Jokowi, dan Megawati sebagai penentu harus benar-benar menggodok cawapres yang akan diusungnya mendampingi Jokowi memimpin Negara ini.

Meskipun begitu, menggodok cawapres bukan berarti harus memakai waktu yang lama. Mengulur-ulur memunculkan nama cawapres, bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap Jokowi, karena publik akan menilai Jokowi terlalu lemah mengambil keputusan. Bila nanti dipimpin oleh orang yang terlalu lemah mengambil keputusan, apa jadinya Negara dan jutaan rakyatnya. Menanti timing launching nama cawapres pendamping Jokowi, jangan sampai menghilangkan kesan ketegasan Jokowi. (*)

Opini

SENIN 19 MEI 2014 | No. 0363 | TAHUN III

77

Prospek Pendidikan Anti-Korupsi

Salam Songkem

Koalisi Gemuk

KORAN MADURA

SENIN 19 MEI 2014 No. 0363 | TAHUN III

Korupsi seolah-olah menjadi menu sarapan pagi di Negeri ini, setiap hari pasti akan menemukan berita terkait kasus korupsi baik media cetak ataupun online, seolah-olah berita korupsi di Negeri ini bukan lagi menjadi berita seksi lagi. Pelbagai upaya telah dilakukan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memberantas kejahatan yang luar biasa ini (extra ordinary crime).

Namun, tetap saja korupsi masih menggurita di Negeri ini.

S

ejak awal pemerintahan SBY telah berkomitmen untuk tidak kompromi dengan para koruptor dan tidak akan pandang bulu untuk memberantas korupsi. Sebagai gambaran ketika Nazarudin dalam partai demokrat duduk dalam kepengurusan pusat terjerat kasus hukum karena disangka melakukan korupsi, SBY sebagai tokoh sentral dalam partai itu menginstruksikan para petinggi partai untuk melakukan pemeriksaan internal. Hasilnya, partai Demokrat memberhentikan Nazarudin sebagai kader partai, sekaligus menariknya sebagai anggota fraksi partai Demokrat di DPR. Prahara yang dialami partai pendukung utama pemerinyahan SBY tidak berhenti sampai Nazarudin. Adalagi Angelina Sondak, Andi Malarangeng, dan yang terakhir Anas Urbaningrum ditetap-

kan sebagai tersangka dan menjadi penghuni rumah tahanan Negara di KPK. Ada tiga agenda prioritas dan sasaran utama dalam pemberantasan korupsi era SBY. Pertama, adalah upaya pencegahan terjadinya korupsi di Negeri kita.

Sebab kalau kita bisa mencegah praktek-praktek korupsi, maka aset Negara, uang rakyat yang kita selamatkan jumlahnya cukup besar. Kedua, prioritas kita adalah melakukan tindakan tegas pada kegiatan korupsi yang masih saja terjadi. Apalagi kalau skalanya itu menengah dan besar. Ketiga, kita akan mencari mereka-mereka yang oleh pengadilan telah dinyatakan bersalah karena melakukan korupsi (Presidenri.go.id 17/01/06).

Biaya Kampanye Terlalu Tinggi Salah satu faktor dari biang korupsi di Indonesia adalah biaya kampanye yang terlalu tinggi. Sehingga dukungan dalam bentuk sumbangan yang masuk ke kantong kandidat dan partai politik pada saat pemilu sangat mempengaruhi kemampuan para kandidat dan partai politik dalam memenangi pemilu. Semakin banyak dukungan dana untuk kampanye juga berhenti semakin besar kekuatan yang dapat dikerahkan untuk membiyai kampanye. Kandidat atau partai politik lebih mampu menguasai iklan media maupun televisi dan radio jika memiliki dukungan pendanaan yang memadai.

Dukungan pendanaan yang memadai juga berpengaruh dalam kepentingan mobilisasi massa dan memperluas struktur pemenangan sampai ke tingkat paling rendah, yaitu tingkat desa/ kelurahan atau RT/RW. Untuk itu dalam sistem politik yang demokratis harus berupaya untuk mencari jalan keluar dalam pembiayaan kampanye politik tanpa mendorong penjualan politisi kepada penyumbang dana. Banyak pemerintah telah menarik garis antara sumbangan legal dan ilegal dengan bermacam cara dan kerangka hukumnya juga sangat bervariasi mengenai pem-

batasan yang ditentukan tentang transaksi quid pro quo, ada jasa balasnya, politis.

Sedangkan sumbangan legal, dari kelompok yang kaya, menjadi sumber keprihatinan. Yang ditakutkan ialah favoritisme.

Kelompok pemberi dana kepada petugas yang terpilih tentu mengharapkan bantuan dalam proses legislatif. Kalau kepentingan kelompok atau perorangan seperti itu bertentangan dengan kepentingan umum maka nilainilai demokrasi akan menderita.

Proses pemilihan dapat mengancam politisi agar tetap mewakili kepentingan pemilihnya dan para pemilih dapat menghukum calon-calon yang terlalu digenggam oleh kepentingan khusus.

Namun sebagai sebuah solusi untuk menjawab problematika di atas adalah harus dimulai dari pendidikan anti-korupsi.

Pendidikan Anti-Korupsi Pendidikan adalah salah satu panutan generasi muda untuk menuju jalan yang benar. Jadi sistem pendidikan sangat memengaruhi perilaku generasi muda ke depannya. Pendidkan anti-korupsi di sini menjadi komponen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Tujuan akhir dari sebuah pendidikan anti-korupsi adalah untuk menciptakan pemimpin bangsa yang bermoral dan bertanggung atas segala hak-hak rakyatnya.

Jika kita mengingat bahwa kekuatan hukum belum memberikan efek jera terhadap prilaku korupsi, untuk itulah pendidikan anti-korupsi sebagai wahana ter-

baik untuk untuk memutus arus korupsi kedepan. Hal ini sejalan dengan perspektif Socrates (469399 SM) yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang paling mendasar adalah membentuk individu menjadi lebih baik dan cerdas. Dengan kata lain pendidikan hendaknya diarahkan kepada kebajikan atau nilai individu yang mencakup aspek intelektual dan moral.

Melalui pendidikan anti-korupsi ini juga diharapkan lahirnya rasa tanggung jawab bersama-sama untuk memberantas korupsi dan memberikan teladan (uswah) pada masyarakat luas tidak hanya slogan ataupun iklan politis, tetapi melainkan perbuatan yang mencerminkan sebagai karakter bangsa.=

Jika kita mengingat bahwa kekuatan hukum belum memberikan efek jera terhadap prilaku korupsi, untuk itulah pendidikan anti-korupsi sebagai wahana terbaik untuk untuk memutus arus korupsi kedepan.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail. com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SENIN 19 MEI 2014 No. 0363 | TAHUN III

SENIN 19 MEI 2014 | No. 0363 | TAHUN III

Wisnu Ngotot Bela Dolly, Ada Apa? SURABAYA – Wakil Walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana berusaha menghardik warga terdampak rencana penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak dengan iming-iming dana jaminan penghasilan yang bersumber dari Anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD), namun perdebatan masih terus berlangsung dan warga masih terkesan belum siap.

Pertemuan dengan warga kali ini diakui oleh Wisnu Wakil Wali Kota Surabaya sebagai langkah awal komunikasi interaktif antara warga dengan pemkot, karena data yang dilaporkan sebelumnya dianggap warga sebagai pendapat dari sejumlah warga yang telah direkayasa sehingga tidak bisa di klim sebagai suara warga terdampak secara keseluruhan.

Rapat dengar pendapat antara warga Putat Jaya dan Wawalikota Surabaya yang didampingi Kadisnaker (mantan Camat Sawahan), Camat Sawahan, dan Kadar kader PDIP yang berhasil lolos menjadi anggota Legislatif di Pileg 2014 dari Putat Jaya, membahas seputar keluhan, tuntutan dan kesiapan warga terdampak soal deadline pemkot Surabaya yang akan menutup total wilayah lokalisasi terbesar se Asia Tenggara ini.

Sejumlah elemen yang menolak rencana penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak juga turut hadir dalam pertemuan untuk memberikan pendampingan kepada warga, yang mengatakan bahwa warganya belum siap menutup lokalisasi karena keberadaannya merupakan satu-satunya roda perekonomian keluarganya.

“Lokalisasi Dolly dan Jarak adalah roda ekonomi warga kami, tentu kami pasti menolak, selesaikan dulu persoalan lokalisasi yang telah ditutup, apakah masalah ekonomi masyarakat disana sudah diselesaikan, karena bukan tidak mungkin kami akan bernasib sama yakni ditinggalkan begitu saja oleh pemkot seperti mereka,” tegas Teguh anggota Front Pembela Lokalisasi (FPL).

Teguh juga mengatakan bahwa penutupan 4 lokalisasi

laurensius/koran madura

DENGAR PENDAPAT. Rapat dengar pendapat antara warga Putat Jaya dan Wakil Wali kota Surabaya Wisnu Sakti Buana yang didampingi Kadisnaker (mantan Camat Sawahan), Camat Sawahan, dan Kadar kader PDIP, Minggu (18/5).

sebelumnya dinilai bukan keberhasilan pemkot Surabaya, tetapi karena lokalisasi yang ditutup memang banyak pemukiman keluarga dan kondisinya sudah sepi, sehingga warga setempat menerima saja apa yang ditawarkan pemkot, pemprov dan Kemensos.

Demikian juga dengan ibu Joko yang telah bertahun-tahun berprofesi sebagai mucikari, yang dengan lantang bertanya kepada wawalikota, sebenarnya siapa yang menjadi target penutupan pemkot, PSK atau pengusahanya.

“Sebenarnya yang menjadi target ini siapa, PSK atau pengusahanya, karena kami yang disini terus diobrak bahkan di intimidasi, sementara diluar sana yang jelas-jelas merupakan lokasi esek-esek tetap dibiarkan, seperti hotel, karaoke,spa, panti pijat bahkan disejumlah hotel berbintang, ini tidak adil pak,” ujar sang ibu yang mengaku masih mempunyai beban sekolah beberapa anaknya.

Dijelaskan oleh ibu joko bahwa tata tertib soal pelarangan jumlah PSK baru saja sebenarnya sudah cukup mengancam usaha rumah bordilnya, karena seiring dengan waktu jumlah psknya akan habis llantaran usia dan akhirnya tutup, namun dampaknya kini justru muncul banyak sekali psk baru yang menempati sejumlah rumah kos di sekitar lokalisasi, karena tidak bisa masuk sebagai anggota baru yang artinya malah memperlebar area

lokalisasi, Menanggapi sejumlah pertanyaan yang hampir seluruhnya di sampaikan dengan tegas bahkan pedas, Wisnu Sakti Buana (WS) tetap berusaha tampil tenang dalam menyampaikan visi dan misi yang diembannya dari Risma Walikota Surabaya.

“Kenapa saya selama ini berbeda pendapat dengan pemkot Surabaya, ya karena ingin mendengar langsung apa yang menjadi keluhan warga terdampak seperti sekarang ini, intinya saya datang kesini untuk mengemban tugas dari Walikota sekaligus ingin memberikan rasa keadilan berupa jaminan penghasilan kepada seluruh warga terdampak yang ada di 4 RW dengan jumlah KK sekitar 1300 an,” ujar Wisnu.

Dalam paparannya Wisnu meyakinkan kepada warga bahwa pemkot Surabaya sangat mampu memberikan jaminan penghasilan untuk warga terdampak dari dana APBD yang nilainya mencapai sekitar 6,7 trilun rupiah pertahunnya.

“Sebenarnya pemkot Surabaya dengan dana APBD senilai 6,7 trilun pertahun, sangat mampu memberikan jaminan penghasilan kepada seluruh warga terdampak, jika warga terdampak sepakat dan siap lokalisasi ini ditutup maka saya sebagai pejabat Wawalikota Surabaya juga siap diajak membuat perjanjian tertulis diatas materai atau notaris terkait

dana jaminan penghasilan itu agar kepastian hukumnya mengikat, dan warga bisa menuntut jika pemkot ingkar janji,” tandas Ketua DPC PDIP Surabaya ini.

Untuk semakin meyakinkan warga, Wisnu juga menjelaskan bahwa perjanjian yang akan dibuat adalah antara pemkot Surabaya dengan warga terdampak, bukan pribadi dirinya atau Risma.

“Isi perjanjian jaminan penghasilan sebaiknya dibuat antara warga terdampak dengan pemkot Surabaya, bukan pribadi Wisnu atau Risma, sehingga siapapun yang menjabat tetap terikat dengan perjanjiannya,” paparnya.

Diskusi interaktif antara pemkot Surabaya yang dalam hal ini diwakili Wisnu wawalikota, Kadisnaker dan Camat Sawahan memang berlangsung sangat alot, karena sebagian besar warga yang hadir dan sejumlah elemen pendukung warga masih terkesan berat jika pemkot Surabaya melakukan penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak dalam waktu dekat apalagi tanggal 19 Juni mendatang, dengan alasan belum siap.

Rencananya acara temu warga akan terus dilakukan ke seluruh wilayah yakni 5 RW di Kelurahan Putat Jaya karena sekaligus merupakan langkah sosialisasi yang selama ini belum pernah dilakukan oleh SKPD Pemkot Surabaya terkait. = LAURENSIUS/G. ARMADIANTO SEMERU

OPINI 8

PENDIDIKAN

Ada yang Belum Siap Hadapi AFTA 2015 SURABAYA – Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi poin penting dalam menghadapi persaingan pasar bebas Asean Free Trade Area (AFTA) 2015.

Khususnya pemerataan kualitas SDM di dunia pendidikan.

“Melalui minat dan bakat siswa sejak sekolah dasar, siswa diarahkan untuk menggali potensi yang ada di dalamnya, karena tenaga pengajar disana sadar bahwa setiap siswa memiliki dan bakat masingmasing,” ujar Pengamat Pendidikan Isa Anshori, Minggu (18/5).

Isa Anshori mengatakan, kualitas pendidikan negaranegara tetangga jauh lebih baik dari dalam negeri. Hal ini tidak bisa disalahkan juga mengingat sistem pendidikan di negara ASEAN lain seperti Malaysia dan Singapura yang bisa dikatakan lebih baik dari Indonesia.

“Beberapa sekolah di Surabaya dan Sidoarjo menyatakan tidak ada satupun siap diri menghadapi pasar bebas nanti. ,” ungkapnya sambil menunjukkan data-data.

Berdasarkan data Hotline Pendidikan Jawa Timur 2014, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo selama praktek kerja industri di bidang perkayuan, mesin, perhotelan, dan listrik tidak spesifik. “Semisal, selama praktek bekerja melipat baju, maka keahlihan yang didapat hanya itu saja,” ujarnya.

Menurutnya, produk pendidikan Indonesia saat ini kurang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dimasa depan. Pendidikan Indonesia lebih mengarah kepada pendidikan akademis daripada pendidikan vokasional yang menghasilkan tenaga kerja terampil.

“Semata-mata dunia pendidikan sekarang bagaimana siswa bisa lulus dan mendapatkan ijasah. Tapi kurang mempersiapkan mereka (siswa,red) pada dunia kerja dengan pengakuan asosiasi ataupun orang yang ahli di bidang yang digeluti,” jelasnya.

Isa menambahkan, status sosial juga mempengaruhi perkembangan dunia pendidikan, meski bantuan pemerintah dalam mengentaskan anak putus sekolah terus digulirkan. Namun, hal tersebut itu tidak cukup jika tidak diiringi dengan mendorong dan mengasah kreativitas anak. = G. ARMADIANTO SEMERU

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 19 MEI 2014 | No. 0363 | TAHUN III

SURABAYA - Ketua Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musala Indonesia (Fahmi Tamami) Jatim RPA Mujahid Anshori mengakui "Raja Dangdut" Rhoma Irama tidak akan kerasan di PKB, karena "habitat"nya memang bukan di PKB, melainkan PPP. "Saya sudah lama memprediksi hal itu, karena habitat Bang Haji Rhoma Irama memang bukan di situ (PKB), tapi beliau memang butuh 'panggung' dan hal itu disediakan PKB, sedangkan PPP tidak, maka beliau melirik PKB," katanya di Surabaya, Minggu (18/5).

Menanggapi sikap Rhoma Irama yang menarik dukungan kepada PKB, politisi PPP itu menegaskan bahwa orang nomer satu di Soneta Grup yang juga Ketua Umum DPP Fahmi Tamami itu, memang tercatat pernah terlibat pada PPP, Golkar, dan PKB. "Tapi, habitat Bang Haji itu PPP, bahkan beliau merupakan pengurus Majelis Syariah DPP PPP, karena itu keterlibatan beliau di luar itu sebenarnya hanya menjadi 'vote getter' (pendulang suara) yang merugikan PPP sendiri," katanya.

Oleh karena itu, ia mengharapkan PPP melihat potensi Rhoma Irama untuk kepentingan masa selanjutnya, sehingga PPP dan Rhoma Irama tidak akan dirugikan pihak lain. "Ke depan, PPP harus menyiapkan 'panggung' untuk beliau," katanya.

Menurut dia, Rhoma Irama sebenarnya tidak "connect" (tidak nyambung) dalam tataran ide dengan PKB. "Yang terjadi kemarin adalah saling memanfaatkan, karena Bang Haji Rhoma Irama didesak para ulama dan habaib Jabodetabek untuk maju sebagai

9

capres," katanya.

Namun, PPP justru memasarkan capres lain, terutama Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (SDA), sehingga Rhoma Irama mencari parpol lain mau menyediakan "panggung" untuknya dan PKB kebetulan membutuhkan figur untuk mendongkrak suara.

"Akhirnya, Rhoma Irama dan PKB memiliki titik temu dalam kepentingan yang sama, meski titik temu itu sebenarnya belum 'connect' dalam pola pikir dan sebatas saling memanfaatkan, apalagi Bang Haji memiliki pengaruh yang kuat di Jakarta," katanya.

Titik temu itu akhirnya terbukti dengan meningkatnya suara PKB di Jakarta dan belum lagi di daerah lain yang mendukung kehadiran Rhoma Irama di PKB, termasuk dukungan dari berbagai organisasi pecintanya, seperti Fans Soneta, Fahmi Tamami, dan sebagainya.

"Tapi, hanya itu dan tidak lebih, sehingga Bang Haji Rhoma Irama akhirnya ditinggalkan PKB yang mendukung Jokowi, padahal Bang Haji sendiri sudah lama 'menolak' Jokowi. Andai PKB mendukung capres selain Jokowi mungkin Bang Haji masih bisa menerima," katanya.

Tanpa merinci alasan penolakan Rhoma Irama terhadap Jokowi, Mujahid Anshori menyatakan Rhoma Irama masih bisa menerima bila PKB mendukung Prabowo. "Meski PKB memajukan paket 'Prabowo-Mahfud MD' tanpa melibatkan Bang Haji, ya asalkan bukan Jokowi masih bisa dipahami," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

SURVEI BI

Indeks Harga Properti Residensial Meningkat SURABAYA - Survei yang dilakukan Bank Indonesia Wilayah IV Jawa Timur mencatat indeks rata-rata harga properti residensial di empat kota yakni Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto meningkat sekitar 4,26 persen pada triwulan I tahun 2014.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jatim Dwi Pranoto dalam keterangan tertulis yang diterima di Surabaya menyebutkan kenaikan indeks harga properti residensial tertinggi terjadi dalam rumah tipe besar (ukuran di atas 70 meter persegi), yakni naik 5,8 persen.

"Untuk rumah tipe menen-

gah (ukuran 36-70 m2), kenaikan harganya rata-rata 5,2 persen dan rumah tipe kecil (ukuran 36 m2 ke bawah) hanya naik 1,4 persen," katanya mengenai hasil survei yang melibatkan 71 perusahaan pengembang perumahan di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto.

Menurut ia, penyebab kenaikan harga properti, antara lain naiknya sejumlah komponen seperti harga bahan bangunan, upah kerja, dan biaya perizinan.

Selain itu, upaya pengembang untuk memberikan penambahan fasilitas umum yang memadai pada properti yang

dibangun, juga turut memicu kenaikan harga.

"Kenaikan harga itu juga diikuti menurunnya volume permintaan pembelian properti, terutama untuk rumah tipe menengah turun 7,3 persen dan tipe besar 13,8 persen. Sementara penjualan rumah tipe kecil justru meningkat 15,4 persen," papar Dwi Pranoto.

Dari hasil survei BI, sebagian responden menyatakan turunnya permintaan rumah tipe menengah dan besar disebabkan naiknya suku bunga KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dan tingginya uang muka.

Para pengembang juga memperkirakan kenaikan harga properti masih akan berlanjut pada triwulan II/2014.

Data Bank Indonesia mencatat rata-rata bunga KPR pada triwulan pertama sekitar 11 persen, lebih tinggi dari periode sama 2013 yang masih 10 persen.

"Penggunaan KPR untuk pembelian rumah tipe besar sekitar 57,1 persen, rumah menengah 52,4 persen dan rumah kecil 56,9 persen," tambah Dwi Pranoto.

Ia menambahkan kenaikan uang muka pembelian properti merupakan implikasi dari penerapan kebijakan "loan to value" yang

diberlakukan BI untuk meningkatkan aspek kehati-hatian perbankan dalam penyaluran KPR. Sebelumnya, BI Wilayah Jatim merilis data penyaluran kredit perbankan selama triwulan I/2014 mencapai Rp 311,26 triliun atau meningkat 23,18 persen dibanding periode sama 2013.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 229,48 triliun (73,73 persen) berupa kredit produktif untuk modal kerja dan investasi, sedangkan Rp 81,78 triliun (26,27 persen) berupa kredit konsumsi untuk sektor properti dan pembelian kendaraan bermotor. = ANT/DIDIK KUSBIANTORO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 19 MEI 2014 | No. 0363 | TAHUN III

KECELAKAAN

Dua Wisatawan Hilang Terseret Ombak

ant/oky lukmansyah

KELULUSAN UJIAN NASIONAL. Coret Kelulusan SMA Sejumlah siswa SMA coret-coret baju bertuliskan "good bye putih abu-abu" ketika merayakan kelulusan Ujian Nasional (UN) beberapa waktu lalu.

Masih Ada Pelajar Tidak Lulus UN SURABAYA - Sebanyak 256 siswa SMA/MA/SMK di Jawa Timur dinyatakan tidak lulus Ujian Nasional (UN) 2014, yakni 195 siswa SMA/MA dan 61 siswa SMK, namun persentase ketidaklulusan itu menurun dibandingkan dengan UN tahun 2013.

"Tahun ini, ada 229.164 siswa SMA/MA dan 155.689 siswa SMK yang menjadi peserta UN, tapi ada 195 siswa SMA/MA atau 0,09 persen yang tidak lulus dan ada 61 siswa SMK atau 0,033 persen yang tidak lulus," kata Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Harun di Surabaya, Minggu (18/5).

Didampingi Kepala Kemenag Jatim Mahfudh Sodar, Kepala Biro Operasi Polda Jatim Kombes Pol Mamboying, dan Koordinator Pengawas dari PTN/PTS Prof Muchlas Samani, ia mengatakan kelulusan di Jatim tahun 2013 dan tahun 2014 relatif sama, yakni mencapai 99,9 persen untuk SMA/MA. "Untuk kelulusan siswa SMK pada tahun 2013 mencapai 99,77 persen, sedangkan untuk UN 2014 mencapai 99,96 persen.

Jadi, siswa yang lulus meningkat, sedangkan siswa yang tidak lulus menurun, padahal jumlah siswa peserta UN bertambah," katanya.

Di sela-sela pertemuan dengan sekitar 400-an Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kemenag se-Jatim yang juga dihadiri Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Zainuddin Maliki itu, ia menyatakan peringkat Jatim secara nasional tidak diketahui untuk tahun ini.

"Tahun ini, peringkat kelulusan secara nasional akan diumumkan Mendikbud secara langsung, sedangkan pengumuman kepada siswa disampaikan melalui email pada 20 Mei. Yang jelas, kami bangga karena UN di Jatim berjalan lancar dan semua tahapan sudah sesuai jadwal ," katanya.

Tahun 2013, Provinsi Jatim menduduki peringkat pertama tingkat kelulusan UN atau kelulusan tertinggi se-Indonesia.

Tentang penyebab ketidaklulusan ke-256 siswa SMA/MA/ SMK di Jatim itu, ia mengatakan umumnya karena tidak hadir (absen), sakit, dan nilai yang dimiliki siswa tidak lengkap (nilai minimal untuk dinyatakan lulus).

"Nilai rerata peserta UN 2014 untuk SMA/MA adalah 7,63, sedangkan nilai rerata peserta UN 2014 untuk SMK adalah 7,36. Untuk peserta Paket C justru lebih banyak yang tidak lulus, karena dari 23.393 peserta untuk jurusan IPA dan IPS tercatat 1.359 peserta yang tidak lulus atau 5,81 persen. Nilai rerata peserta Paket C mencapai 7,94," katanya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Biro Operasi Polda Jatim Kombes Pol Mamboying menegaskan bahwa pihaknya siap mengamankan kebijakan yang melarang konvoi, corat-coret pakaian, dan "pesta" yang negatif untuk merayakan

kelulusan. "Kami siap mengamankan," katanya, singkat.

Sementara itu, Koordinator Pengawas dari PTN/PTS Prof Muchlas Samani mengatakan kelulusan UN 2014 akan menjadi persyaratan masuk PTN, namun persentase dari peran UN dalam penentuan penerimaan mahasiswa baru bergantung kepada PTN masing-masing.

"Yang jelas, UN akan dijadikan salah satu persyaratan untuk masuk PTN, tapi persentase-nya berbeda pada setiap PTN. Untuk Unesa, kita akan menerima hasil UN untuk masuk Unesa dengan delapan variabel," kata Prof Muchlas Samani yang juga Rektor Unesa itu.

Tahun 2013, kalangan PTN memiliki "catatan khusus" untuk tingkat kejujuran dalam UN 2014. "Saya tidak hafal data yang rinci, tapi kalau tidak salah, Yogyakarta merupakan provinsi paling 'putih' dan Jatim masuk 'tengah'," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

PACITAN - Dua wisatawan remaja asal Wonogiri, Jawa Tengah dilaporkan hilang terseret ombak saat berjalan di antara karang Pantai Klayar, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Minggu (18/5).

Keberadaan kedua remaja yang diidentifikasi bernama Wisnu (18) dan Rudi (17) itu sampai kini belum diketahui, setelah terakhir mereka diketahui terbawa arus balik ombak besar menuju tengah laut dan tenggelam.

"Informasi dari anggota mereka dari SMK Pancasila Baturetno," terang Kapolsek Donorojo, AKP Moh Samsul di Pacitan Minggu.

Upaya pencarian terus dilakukan, di antaranta dengan menyisir kawasan wisata setempat, mulai dari ujung barat Pacitan.

Pencarian melibatkan personel Informasi dari kepolianggota mereka sian dari SMK Pancasibersama la Baturetno,�

Badan Penanggulangan AKP Moh Samsul Kapolsek Donorojo Bencana Daerah (BPBD) dan dibantu masyarakat setempat.

Ia menuturkan, insiden kecelakaan terjadi sekitar pukul 12.00 WIB. "Saat ini masih diupayakan pencarian oleh tim rescue, masyarakat dan berbagai pihak," katanya.

Informasi yang dihimpun, para korban datang rombongan bersama rekan-rekan mereka.

Kedua korban diduga bermaksud menyaksikan keajaiban alam seruling samudera.

Namun Belum sempat keduanya menjangkau lokasi itu, datang gelombang tinggi yang menyeretnya.

"Lokasinya sebelum seruling samudera," tambah Syamsul. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 19 MEI 2014 | No. 0363 | TAHUN III

11

Perlu Pengawasan Pasca Penutupan Dolly ant/irsan mulyadi

DUKUNGAN JOKOWI CAPRES. Relawan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi Sumut, menunjukan stiker bergambar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang akan dibagikan kepada pengguna jalan di Medan, Sumut waktu lalu.

CAPRES

Relawan Jokowi Galang Dukungan SURABAYA - "Jokowi Bang Wetan", relawan calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo, menggalang dukungan sejuta tanda tangan di kegiatan "car free day" di Taman Bungkul, Surabaya, Minggu (18/5).

Koordinator relawan "Jokowi Bang Wetan", Dodik Widodo mengatakan penggalangan dukungan yang dilakukan itu untuk mengetahui seberapa besar respon dari masyarakat Surabaya atas pencapresan Jokowi oleh PDIP. "Kami ingin mengetahui sejauh mana dukungan masyarakat, khususnya warga Surabaya terhadap Jokowi pada Pemilihan Presiden 2014," katanya.

Ia mengatakan, selain melakukan dukungan tanda tangan, pihaknya juga melakukan aksi yang lain, seperti membagibagikan stiker dan pin.

Ia mengatakan, selama ini sosok Jokowi hanya sering diketahui di media massa sehingga pihaknya ingin mengetahui seberapa besar masyarakat Surabaya tahu dengan sosok Jokowi.

"Dari aksi yang dilakukan kali ini kami melihat respons masyarakat cukup bagus dalam mengenal sosok Jokowi dan hal tersebut kami sambut positif," katanya.

Ia juga sangat mengapresiasi antusias warga masyarakat yang ingin membubuhkan tanda tangan sebagai dukungan kepada Jokowi untuk maju menjadi calon Presiden.

"Kami sangat bangga karena hampir setiap masyarakat yang ada di 'car free day' hari ini membubuhkan tanda tangan dukungan. Ini membuktikan masyarakat Surabaya mendukung pencapresan Jokowi," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menertibkan kawasan lokalisasi Dolly seharusnya menggunakan pendekatan yang matang dan sudah dapat mereda rasa protes dari masyarakat sekitar. Pasalnya, PSK memiliki masalah yang berbeda-beda sehingga harus ada penanganan yang berbeda-beda pula. Bukan lantas beranggapan diberi uang saku selesai.

“Saya tidak setuju dengan penutupan, itu akan menimbulkan masalah baru. Menutup itu mudah, tapi pascapenutupan itu bagaimana langkah pemkot,” ujar Sosiolog Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Bagong Suyanto, Minggu (18/5).

Bagong Suyanto mengatakan, pemkot menganggap bahwa ketika PSK dan Mucikari diberi uang saku maka masalah sudah selesai. Padahal, masalah itu timbul ketika masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari geliat lokalisasi Dolly menjadi timpang.

Bahkan, tidak akan mendapat penghasilan lagi. “Lebih bahayanya, wisma-wisma di sana tetap berpraktik seperti biasanya ketika Dolly ditutup. Atau praktiknya akan berpindah ke hotel-hotel atau tempat hiburan malam yang semakin menjamur dan pengawasannya sangat lemah,” ujarnya.

Menurutnya, penutupan Dolly justru akan menimbulkan kontreversi, karena persoalan yang tidak selesai di lokalisasi tersebut. Sementara pemkot menilai terlalu gampang enteng upaya menutupnya. “Yang harus diselamatkan pertama itu harus PSK-PSK yang dibawah umur.

Sebab, ini tentu pelanggaran pidana. Baru kemudian bagaimana

meningkatkan kesejahterahan dan keamanan PSK,” jelasnya.

Semangat Wali Kota Surabaya untuk mensterilkan Surabaya dari jerat prostitusi, lanjut Bagong, sangat diskriminatif. “Masih banyak tempat beralih fungsi seperti pantipanti pijat yang justru diperuntukan kalangan ekonomi keatas,” tegasnya.

Bagong menambahkan, jika Wali Kota Surabaya berambisi untuk menyelamatkan anakanak kawasan tersebut tidak perlu menuntup lantaran religius masyarakat di kawasan tersebut cukup kuat. Hanya saja yang berkepentingan dalam mengembangkan industri seksual tetap saja eksis tanpa mempengaruhi moralitas masyarakat lain.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur tidak yakin kebijakan Pemkot Surabaya yang menutup lokalisasi, mampu menekan praktek prostitusi apabila tidak disertai dengan solusi yang tetap.

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Saleh Ismail Mukadar meminta kepada pemprov Jatim bersama Pemkot Surabaya agar memikirkan langkah yang lebih serius sebelum memutuskan untuk menutup lokalisasi.

Menurutnya, sekalipun Dolly ditutup, praktik prostitusi di

Kota Surabaya tidak akan hilang.

Sebaliknya, bisnis esek-esek akan tumbuh subur secara terselubung seiring meningkatnya jumlah hotel dan tempat hiburan seperti panti pijat dan karaoke. Ironisnya, keberadaan hotel dan tempat hiburan itu tidak diawasi secara ketat. Sehingga, prostitusi terjadi di mana-mana. “Yang seperti ini mestinya juga diperhatikan. Jangan lokalisasi ditutup, sementara hotel dan tempat hiburan dibiarkan. Ini namanya percuma. Bahkan bisa-bisa malah merajalela,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Maka itu butuh perencanaan matang sekaligus regulasi yang tegas dari pemerintah daerah.

Terkait pembangunan hotel misalnya, pemerintah harus membatasi. Sementara untuk yang sudah berdiri, dilakukan pengawasan dengan ketat. Terutama aturan untuk tamu hotel.

“Bila serius memerangi prostitusi, tamu hotel juga harus diketati. Misalnya, tidak boleh masuk kalau tidak membawa surat nikah. Bila kontrol seperti ini tidak ada, prostitusi hanya akan pindah tempat saja. Dari yang terlokalisasi dan murah, menuju yang bebas dan mahal,” ujarnya.

Kalaupun tidak di hotel atau apartemen, prostitusi jalanan juga akan tumbuh kembali. Karena itu, segala hal lanjut Saleh harus dilakukan, termasuk penegakan kembali razia jalanan. “Nah, apa yang dilakukan pemerintah kota maupun provinsi saat ini belum sampai ke arah itu. Semua hanya sebatas lips service saja,” ujarnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

LURAH BICARA

“Teknologi Bukanlah Segalanya” SURABAYA Kemajuan teknologi di era globalisasi ini sudah semakin pesat. Perilaku masyarakat di masa kini yang selalu mengandalkan gadget di setiap aktivitasnya, dapat mengubah pola hidup masyarakat.

Misalnya saat kegiatan di lingkungan rumah, masyarakat mulai meremehkan dan cenderung cuek apabila ada kegiatan gotong royong maupun kegiatan kebersamaan. Hal tersebut tidak berlaku bagi Karang Taruna Sakalitan di Kelurahan Lidah Wetan.

“Budaya kebersamaan di bidang keagamaan dapat memper-

tahankan kerukunan antar warga. Oleh karena itulah Karang Taruna Sakalitan mengadakan Pemuda Cinta Sholawat,” ungkap Lurah Lidah Wetan Mohammad Syaifudin, Minggu (18/5).

Syaifudin mengatakan, terbentuknya Pemuda Karang Taruna Sakalitan dari kreatif dan inisiatif yang mengutamakan pembangun kegiatan demi kemajuan bersama di lingkungan Lidah Wetan.

“Acara Pemuda Cinta Sholawat tidaklah mudah dilaksanakan karena menghabiskan dana seratus juta rupiah. Tapi karang

Mohammad Syaifudin Lurah Lidah Wetan

tarunanya sendiri mencari dana melalui sponsor dan warga sekitar. Dengan tekad bersama, acara tersebut bertjuan untuk mengajak warga khususnya pemuda agar cinta sholawat,” jelasnya.

Untuk diketahui, acara tahunan yang digelar di Lapangan Poral Lidah Wetan dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf dan para pemuda pemudi se-jawa Timur. Acara sholawat yang dipimpin oleh Habib Aufiq Assegaff berhasil menarik warga Surabaya “Cukup membawa kebanggaan atas prestasi Karang Taru-

na Sakalitan yang disajikan bagi warga Lidah Wetan,” ujarnya.

Acara tahunan yang bisa disimak di you tube tersebut, mengantarkan Kelurahan Lidah Wetan untuk meraih prestasi lainnya.

Dalam rangka HUT Surabaya 2009 hingga 2013, PKK Kelurahan Lidah Wetan meraih juara I Lomba Rujak Uleg bertemakan Rujak Oplosan yang digelar di Kya-Kya Jembatan Merah.

“Empat tahun berturut-turut kami juara I lomba rujak uleg dengan predikat The Best Rujak Uleg,” katanya. = ARYANI/G. ARMADIANTO SEMERU

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 SENIN 19 MEI 2014|NO. 0363|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

SENIN 19 MEI 2014 NO. 0363 | TAHUN III

Gunakan Energi Tenaga Surya untuk PJU PROBOLINGGO – Hemat energi dengan memakai tenaga surya (Solar Cell) akan dijadikan alat pembangkit tenaga listrik untuk Penerangan Jalan Umum (PJU). Langkah tersebut akan dilakukan oleh Pemkab Probolinggo Hal tersebut dikatakan oleh Zaenal Arifin Kepala Bidang Pertamanan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Probolinggo.

Rencana tersebut akan dipasang di berbagai titik ruas jalan Kabupaten Probolinggo, utamanya jalan menuju ke tempat Pariwisata dan jalan di wilayah pegunungan.

Menurutnya, pihak BLH sudah menyiapkan anggaran yang cukup untuk merealisasikannya yakni melalui APBD tahun 2013. Namun Zaenal masih belum bisa menyebutkan besaran jumlah anggaran tersebut.

Titik yang akan dipasangan PJU menggunakan hemat energy berupa Solar Cell54 titik, utamanya jalan yang menuju tempat wisata seperti tempa wisata Madakaripura, serta jalan-jalan yang terpantau gelap di pegunungan, yakni di wilayah Kecamatan Tiris, dan Kecamatan Krucil.

Disamping itu lanjut Zaenal, sekitar 10 unit Solar Cell juga akan dipasang di GOR Stadion Glora Merdeka (SGM) Krak-

saan, Kabupaten Probolinggo.

Pasalnya, di GOR tersebut harus memakai watt lampu yang cukup besar untuk penerangan di luar dan di dalam gedung. ”Khusus GOR SGM akan dipasang 10 unitS olar Cell, tentunya berfungsi sebagai kegiatan olah raga pada malam hari, dan penerangan disekeliling GOR untuk menghindari hal-hal yang negatif dari para remaja,” tandas Zaenal, kepada wartawan, Minggu (18/5).

Selain itu, dari anggaran tersebut pihak BLH Kabupaten Probolinggo juga akan merealisasi untuk penambahan 3 unit alat pemotong rumput dorong, dan 9 unit gerobak. Hal itu sebagai inisiatif untuk mengimbangi efisiensi kebersihan pertamanan, terkait adanya pemasangan Solar Cell di GOR dan jalan menuju tempat wisata.“Ini masih dalam proses tahap awal pelaksanaan, dan pastinya akan segera direalisasikan,”pungkas Zainal Arifin. =Mahfud Hidayatullah

HEMAT ENERGI, Tenaga surya (Solar Cell) akan dijadikan alat pembangkit tenaga listrik untuk Penerangan Jalan Umum (PJU).

Pemilih Pilpres Bertambah

KPU: Bisa Saja Data itu Berubah PROBOLINGGO - KPU Kabupaten Probolinggo, akhirnya menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pilpres 2014 yang akan digelar pada 9 Juli mendatang.

Jumlah DPT yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu itu sebanyak 859.799 orang.

Data tersebut ditetapkan oleh KPU sebagai pemilih pilpres setelah adanya penambahan Data Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 853.939 orang. Sementara sebelum ditetapkan ada penambahan pemilih sebanyak 5.870 orang.“Data tersebut mendapatkan tambahan dari pemilih pemula dari kalangan pelajar yang usianya sudah mencapai 17 tahun,” kata Zubaidi kepada wartawan, Minggu,(18/5).

Menurutnya, dalam penetapan tersebut berdasarkan pera-

turan KPU nomor 04 tahun 2014 tentang penetapan DPS menjadi DPT pemilu.Namun jumlah DPT yang sudah ditetapkan tersebut bisa saja bertambah.“Karena masih ada pemilih yang bisa memilih dalam pemilu yakni pemilih khusus dan pemilih tambahan,” terangnya.

Data tersebut ditetapkan oleh KPU sebagai pemilih pilpres setelah adanya penambahan Data Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 853.939 orang. Sementara sebelum ditetapkan ada penambahan pemilih sebanyak 5.870 orang.

Dijelaskannya, sebelum melakukan penetapan pihak PPS yang ada di desa telah

melakukan pencoklitan DPS pileg dengan menghapus Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dinilai ganda, dan pemilih yang meninggal dunia. Serta melakukan penambahan pemilih baru.“Dengan langkah tersebut KPU terus malaksanakan penetepan,” tandas Zubiadi.

Zubaidi menambahkan, dengan ditetakan pemilih tersebut, pemilih yang sudah namanya terdaftar, setidaknya dapat menyumbangkan suaranya dalam pilpres mendatang.“Kalau mereka sebagai warga negara wajib memberikan suaranya untuk menentukan presiden mendatang,” tegasnya.

Pihaknya mengharapkan, agar pada hari pencobolosan pemilih tidak menjadi pemilih yang golput. Karena pemilih golput dinilai sangat tidak dibenarkan dalam pemilu.“Ya kalau pemilih golput sangat eman jika tidak ikut bisa berpartisipasi dalam proses demokrasi bangas ini,” tandasnya. =Mahfud Hidayatullah

PEMILU

NU Pilih Diam Soal Dukungan Capres PROBOLINGGO – Meskipun Ketua PBNU, Said Aqil Siradj menyatakan secara pribadi akan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres 2014, namun pernyataan itu tidak berpengaruh terhadap NU di daerah.

Salah satunya NU Kabupaten Probolinggo.

“NU masih belum mendukung capres siapa. Kita memilih diam saja dulu,” ujar Ketua NU Kabupaten Probolinggo, KH. Syaiful Hadi kepada wartawan, Minggu (18/5).

Dia menjelaskan, persoalan capres mendatang, NU memang banyak yang menanyakannya, terutama bagi warga NU sendiri.

Pertanyaan itu banyak terlontar ketika NU Kabupaten Probolinggo melakukan turba ke sejumlah pelosok di wilayah Kabupaten Probolinggo.“Banyak warga NU yang menanyakannya. NU mendukung capres siapa,” terang KH. Syaiful Hadi.

Kendati sudah banyak kalan-

gan warga NU yang mempertanyakannya, namun KH. Syaiful Hadi belum berani mengeluarkan pernyataan sikapnya. Alasannya, NU tidak semudah itu melakukan dukungan terhadap capres mendatang.“Belum, kita tunggu saja nanti,” kilahnya.

Menurut dia, tidak mudahnya NU melakukan dukungan terhadap salah satu capres, karena NU itu merupakan benderanya alim ulama. Sehingga tidak sembarangan melakukan dukungan. “Jadi tidak gampang, karena NU itu merupakan benderanya alim ulama,” terang dia.

NU baru menyatakan sikap dukungannya terhadap salah satu capres, setelah menggelar rapat pleno. Rencananya, rapat pleno NU Kabupaten Probolinggo akan digelar Selasa (20/5) mendatang. “Kita tunggu saja nanti hasil rapat pleno mendatang,” pungkasnya. =Muhammad Sugianto

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 19 MEI 2014 NO. 0363| TAHUN III

13

DPRD Suka Bolos Kenapa Lolos?

Publik Menanggapi Negatif Rapat Paripurna PROBOLINGGO – Bulan-bulan terakhir masa pengabdiannya sebagai wakil rakyat, sejumlah anggota DPRD Kota Probolinggo, kinerjanya makin melempem. Deretan kursi untuk anggota DPRD terlihat kosong melompong.

Setidaknya, terdapat sepuluh kursi kosong. Tak hanya itu, dua kursi pimpinan yang semestinya diisi oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD, juga tampak kosong. Kendati sudah sering mendapat sorotan, namun para anggota dewan seakan-akan tidak peduli. Mereka masih saja mempertontonkan sikap tidak terpujinya sebagai wakil rakyat.

Hal ini, dibuktikan dengan tidak hadirnya 12 anggota DPRD Kota Probolinggo dalam Sidang Paripurna Jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi mengenai empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan eksekutif pada masa sidang I tahun 2014, di Gedung DPRD Kota Probolinggo, Jum’at (16/5) malam kemarin.

Diduga, tak hadirnya sejumlah wakil rakyat itu, disebabkan mereka tak terpilih kembali men-

jadi wakil rakyat pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 9 April 2014 kemarin. Akibatnya, di masa akhir-akhir penghujung masa tugasnya bekerja tak maksimal.

Tak pelak, paripurna dengan agenda jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksifraksi mengenai empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan eksekutif pada masa sidang I tahun 2014, sempat molor satu jam.

Rapat Paripurna yang awalnya akan digelar pukul 19.00 WIB terpaksa molor satu jam karena banyaknya anggota DPR RI yang belum hadir. Setelah molor satu jam, rapat baru dimulai pukul 20.00 WIB. Berdasarkan data absensi hadir di tangan Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Probolinggo saat itu, 12 anggota DPRD Kota Probolinggo tidak hadir karena

ijin dan tanpa alasan yang jelas. Alhasil, beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, termasuk Walikota Probolinggo, Hj.Rukmini menunggu cukup lama.

Selain Walikota, terlihat juga Sekdakot Probolinggo, Johny Hariyanto, sejumlah asisten dan pimpinan SKPD, Camat, Lurah, Pimpinan Parpol, Ormas, Pondok Pesantren, dan LSM. Sedangkan anggota DPRD yang hadir terlihat Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdullah Zabut, yang memimpin jalannya sidang paripurna.

Disinggung apa penyebab ketidak hadiran beberapa anggota DPRD tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdullah Zabut, dengan nada santai, mengaku tidak tahu. “Mungkin lantaran banyak tugas yang lain, jadi mereka tidak hadir. Saya pikir anggota dewan sudah dewasa. Ini merupakan kali pertama seperti ini,” katanya.

Warga Sesalkan Dewan Bolos Minimnya tingkat kehadiran anggota dewan Kota Proboling-

MANGKIR, Deretan kursi untuk anggota DPRD Kota Probolinggo terlihat kosong melompong.

go, pada Sidang Paripurna Jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi mengenai empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan eksekutif pada masa sidang I tahun 2014, mendapat tanggapan negatif dari masyarakat.

Mereka menyesalkan sikap wakilnya, yang tidak hadir pada rapat penting tersebut.

Salah seorang warga Kelurahan Wonoasih, Agus Rahman, mengatakan dewan terkesan lebih mendahulukan kepentingan pribadi dan partainya, dibandingkan tugas dan kewajibannya di gedung parlemen.

Menurutnya, jika pada sidang paripurna saja mereka bolos, maka acara ngantor rutin pun patut diragukan. Tak heran, jika ada sebagian warga yang harus pulang kecewa, saat datang ke kantor dewan, dengan keperluan mengadukan persoalan.

Agus Rahman maklum, bebarapa hari terakhir sejumlah politisi, tak terkecuali anggota dewan yang kembali nyaleg, disibukkan dengan pelaksanaan Pileg. Tetapi bukan alasan untuk

meninggalkan tugas pokok.

Senada disampaikan, Agus Salim, (39) warga Kelurahan Mayangan mengungkapkan kerja anggota DPRD itu hanya sekadar pergi sidang dan pelesiran keluar daerah saja.

Sedangkan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat belum semuanya diakomodir.

“Gaji apa yang diminta dinaikan anggota dewan itu.

Pendapatan yang diterimanya belum sebanding dengan apa yang dilakukan untuk rakyat,” sesalnya.

Tak hanya Agus Rahman dan Agus Salim. Hal serupa juga diungkapkan Antok (25), warga Kelurahan Kanigaran. Ia menilai dewan kerjanya tak seperti pegawai negeri. Dewan itu hanya datang ke sidang saja.

Kadang-kadang ada juga yang bolos saat sidang membahas perjuangan untuk rakyat.

“Untuk giliran jalan-jalan mereka ikut semua. Tapi pada sidang ada-ada saja alasan mereka tak datang,” pungkas ayah satu anak ini. =M.Hisbullah Huda

14

KORAN MADURA

Probolinggo

SENIN 19 MEI 2014|NO. 0363|TAHUN III

Kadis PU Minta Maaf pada Petani Soal Proyek Peninggihan Bahu Jalan yang Diprotes PROBOLINGGO – Protes petani mewarnai perjalanan proyek pembangunan peninggihan bahu jalan, tepatnya di jalan Barito Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok.

Perjuangan para petani membuahkan hasil. Pasca aksi protes beberapa waktu lalu, akhirnya pembangunan proyek peninggihan bahu jalan dihentikan. Ini setelah warga mengancam akan menutup paksa jika proyek tersebut tetap dilanjutkan.

“Saya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Probolinggo memohon maaf kepada para petani, karena tidak pernah melakukan koordinasi dan mengajak bicara petani. Untuk itu, saya mewakili pemkot Probolinggo memohon maaf,”ujar Nurkhmadani, dalam dengar pendapat (hearing) bersama Komisi A DPRD Kota Probolinggo, Jum’at (16/5) kemarin.

Mengawali dengar pendapat, Ketua Komisi A DPRD Kota Probolinggo memberikan kesempatan kepada Camat Kedopo, Lurah Kareng Lor, konsultan pengawas proyek, dan perwakilan petani untuk menjelaskan duduk permasalahan yang dikeluhkan oleh pihak petani.

Menurut Camat Kedopok, Agus mengatakan intinya pihak kecamatan Kedopok setuju dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum harus ada koordinasi dengan para petani. Sebelumnya tidak pernah ada sosialisasi dengan pihak petani, sehingga ada ketersinggungan.”Anggaplah ini sebagai pelajaran, karena lokasi proyek peninggihan bahu jalan berbatasan dengan areal sawah milik petani,”ujarnya.

Sedangkan Lurah Kareng Lor, mengatakan beberapa keluhan para petani terhadap proyek pembangunan dinding penahan, hanya di buat asal-asalan seperti itu dilapangan. Diperkirakan dinding penahan jalan itu hanya akan berumur 1–3 bulan akan ambruk. Pihak petani menginginkan pembangunanannya jangan melebihi lahan sawah petani.

“Intinya mereka tidak pernah keberatan adanya proyek pembangunan peninggihan bahu jalan. Hanya saja pihak petani tidak pernah diajak bicara, sehingga proyek tersebut harus dihentikan,”terangnya.

Sementara itu, Konsultan Pengawas menjelaskan bahwa pihaknya berulangkali sudah mengingatkan pihak rekanan terkait masalah campuran material yang menggunakan semen

Bosowa, dan tidak sesuai aturan menggunakan semen Holcim dan Gresik.”Yang jelas dari pihak pengawas sudah sering mengingatkan rekanan untuk tidak menggunakan campuran material yang tidak sesuai dengan aturan,”katanya.

Kesempatan terakhir diberikan kepada perwakilan petani.

Edi Daru yang mewakili petani mengungkapkan papan proyek peninggihan bahu jalan, jika dilihat dari sisi manfaat dilapangan sebagai lahan mencari nafkah mayoritas masyarakat Kelurahan Kedopok dan Kareng Lor yang menggantungkan hidupnya dari buruh tani dan petani.

Dikatakannya, ketika proyek pemerintah tidak sinergi dengan kepentingan warga, dan ketika kebutuhan jalan sudah melebihi bahu jalan yang menerobos lahan milik petani. Apalagi nantinya ada kelanjutan untuk pembangunan peningkatan jalan hotmik yang akan mudah dilewati oleh Bus dan kendaraan berat.

“Yang menjadi keberatan kami, proyek pembangunan peningihan bahu jalan itu sekaligus pelabaran jalan kenyataan dilapangan meletakkan material batu sudah turun sudah mengorbankan batas areal sawah yang ditanami jagung milik petani, dari utara keselatan. Yang lebih mengenaskan proyek ini sudah mengorbankan kehidupan para petani, karena tidak pernah diajak bicara,”tandas Edi Daru.

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi C, Haris Nasution, meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk memberikan stresing kepada rekanan dikarenakan pelaksanaan proyek seringkali terjadi. ”Perencanaan saja kalau pengawasan tidak diterima rekanan, Dinas PU wajib menegur.

Dilapangan harusnya memakai semen holcim dan gersik, malah memakai semen bosowa. Ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan,”ujar Politisi PDIP ini.

Tak hanya itu, Politisi PDIP ini mendesak Dinas PU untuk segera melakukan pendataan

infrastruktur jalan yang rusak dan bolong-bolong di wilayah Kota Probolinggo, agar dapat dipetakan mana yang milik jalan propinsi, dan jalan milik daerah.

Bagaimanapun ekskutif harus berhati-hati bekerja, dan murni untuk kepentingan rakyat.

“Mari kesempatan emas ini, kita harus lakukan dengan baik.

Sehingga tidak ada kejadiankejadian yang dapat merugikan masyarakat. Intinya pembangunan yang dilakukan pemerintah, semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat,”ucap Haris Nasution.

Sontak Kepala Dinas PU, Nurkhamdani, menjawab bahwa pihaknya sudah memanggil rekanan.”Kalau ada hal yang kurang dilapangan segera melaporkannya.Saya akan tindak lanjuti laporan itu,”tegas mantan Kadis Kelautan dan Perikanan ini.

Menurutnya, Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan patok

pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) lokasi proyek peninggihan jalan di Jalan Barito Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kademangan, itu merupakan daerah milik jalan. Hal ini dilakukan, agar kedepan untuk peningkatan jalan tidak ada lagi masalah.

Bahkan, pihaknya siap membongkar proyek peninggihan bahu jalan yang sudah selesai tergarap sepanjang 75 meter. “Saya minta maaf, kalau petani belum diajak rembug. Itu memang salah Dinas Pekerjaan Umum. Kedepan mudah-mudahan tidak ada lagi masalah dan hambatan,”terang Nurkhamdani.

Nurkhamdani menambahkan, dengan peningkatan jalan akan sangat berdampak dengan kepentingan petani. Jika bicara Visi Kota Probolinggo, akses infrastruktur jalan harus dibenahi.

Prinsipnya banyak areal sawah milik petani diberi dinding penahan jalan, karena dikemudian

hari ada peningkatan jalan yang kan memberikan akses transportasi kepada para petani.

“Harapan kami, produksi petani miningkat dengan dukungan infrastruktur jalan harus baik. Dua puluh persen wilayah selatan dari kerusakan infrastruktur. Kebetulan ada dana bantuan propinsi (Banprop), karena peruntujan jalan di kota sudah tidak sesuai.

Mengakhiri dengar pendapat, Ketua Komisi C, Haris Nasution, meminta Dinas Pekerjaan Umum harus mengawali dari titik nol terhadap siapa saja rekanan yang mengerjakan dilapangan harus melakukan koordinasi kepada pihak yang ada dilokasi setempat.

“Kalau tidak mau melakukan koordinasi dengan pihak setempat, harus dicabut. Kok kesannya rekanan mengatur PU. Dan bukan PU yang mengatur rekanan,”pungkasnya. =M.Hisbullah Huda

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

SENIN 19 MEI 2014 No. 0363 | TAHUN III

JUMAT 16 MEI 2014 | No. 0362 | TAHUN III

UBER CUP

Indonesia Menyapu Bersih NEW DEHLI -Tim bulu tangkis Indonesia mengawali petualangan di ajang Piala Uber 2014 dengan baik.

Mereka menyapu bersih semua pertandingan setelah partai terakhir Suci Rizky/ Tiara Rosalia mengalahkan pasangan Australia.

Dalam pertandingan di Siri Fort Indoor Stadium, New Delhi, India, Minggu (18/5) siang WIB, Suci/Tiara tak mendapatkan perlawanan berarti dari pasangan ganda ketiga Australia Verdet Kessler/Jacqueline Guan.

Cuma melakoni pertandingan selama 21 m e n i t , Suci/Tiara sukses m e m e n a n g i pertandingan dalam dua gim langsung dengan skor akhir 21-10 dan 21-9.

Selanjutnya, Bellaetix Manuputty dkk. bakal menghadapi Singapura dalam pertandingan yang akan berlangsung, Selasa (20/5) mendatang.

Sehari kemudian, Korea Selatan akan menjadi lawan terakhir yang harus dihadapi di laga Grup B. =AJI

badminton indonesia

UBER CUP. bermain selama 21 menit Suci/Tiara berhasil Mengalahkan pasangan Australia

La Liga. atletico akhirnya merayakan kemenangan setelah mengalahkan Barcelona pada laga final di camp Nou. Kedua tim bermain imbang 1-1 sekaligus memastikan dominasi Atletico di ranah Spanyol

Atletico Jawara La Liga BARCELONA - Atletico akhirnya keluar sebagai jawara La Liga Spanyol setelah menghentikan langkah Barcelona pada laga final La Liga di Camp Nou, Minggu (18/5) dini hari WIB. Kedua tim bermain imbang 1-1 sekaligus memastikan dominasi Atletico di ranah Spanyol.

Sebelum laga, Barcelona difavoritkan menjuarai La Liga karena menjamu Atletico di kandang sendiri, stadion Camp Nou. Bila menang, Barcelona memiliki nilai yang sama dengan Atletico, tetapi unggul selisih gol. Sementara Atletico hanya butuh hasil imbang untuk merebut gelar juara La Liga pertama mereka dalam 18 tahun terakhir.

Harapan “El Barca” sempat muncul ketika Alexis Sanchez sukses menjebol gawang Atletico dan memimpin 1-0 selama 45 menit pertama berkat gol indahnya pada menit ke-33. Sayangnya, keunggulan ini tidak bisa dipertahankan anak-anak asuh Gerardo Tata Martino itu pada babak kedua.

Ketika babak kedua baru berjalan tiga menit, Dego Godin sukses menjebol gawang Jose Pin-

to untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dalam waktu tersisa, Lionel Messi dan kawan-kawan tidak mampu menghasilkan gol tambahan guna mewujudkan mimpi mereka meraih gelar La Liga melalui lubang jarum karena laga ini berakhir imbang 1-1 Dengan kegagalan ini, maka Barcelona mengakhiri musim tanpa gelar utama. Mereka kalah dari Madrid di final Copa del Rey, tersingkir oleh Atletico di perempat final Liga Champions, dan lagi-lagi takluk dari Atletico di La Liga. Satu-satunya gelar mereka musim ini adalah Piala Super Spanyol yang diraih di awal musim setelah menyingkirkan Atletico Madrid.

Menanggapi kesuksesan Atletico ini, Presiden Barcelona Josep Maria Bartimeu menyampaikan ucapan selamat kepada klub Ibuko-

ta Spanyol itu. “Hari ini kami harus memberi selamat kepada Atletico Madrid. Hari ini adalah sebuah hari untuk berpikir dan merenung.

Kami harus mengakui prestasi Atletico dan beranjak.

Mereka benar.

Kami hanya memenangi Piala Super Spanyol dan kami dibuat sedih karena itu. Kami tidak mencapai target-target dan kami tidak senang. Ini adalah sebuah musim yang rumit,” ujar Bartomeu.

Bek Barcelona asal Argentina Javier Mascherano pun mengakui bahwa era Barcelona sudah berakhir dengan tanpa satu gelar pada musim ini. “Sebuah era sudah berakhir, terserah kita menyukainya atau tidak. Untuk membangun kembali, pertama Anda harus menghadapi kenyataan. Dan kenyataannya adalah membuat banyak perubahan. Klub akan membuat banyak keputusan untuk membuat sebuah tim yang kompetitif,” kata

Mascherano.

Sementara pelatih Atletico Madrid Diego Simeone mengaku sangat gembira. Dia pun menilai, kesuksesan timnya meraih gelar juara La Liga berkat kerja keras para pemain. “Perasaan gembira yang luar biasa dan Anda tidak bisa menjelaskannya seperti apa rasanya. Saya ingin berterima kasih kepada para pemain dan orang-orang yang selalu yakin pada kami. Ini adalah buah kerja keras. Tim tahu itu, menuntaskan kerja keras kami dan hari ini adalah salah satu hari terpenting dalam sejarah Atletico Madrid,” tegas pelatih asal Argentina itu.

Simeone berpeluang melengkapi trofi La Liga dengan Liga Champions saat menghadapi Madrid final pekan ini. Sedangkan pelatih Barcelona Gerarti Tata Martino meninggalkan Camp Nou setelah gagal mempersembahkan gelar pada musim pertamanya di klub Catalan itu. Dia kemungkinan akan diganti oleh mantan pemain Barcelona Luis Enrique pada musim mendatang. =SKY SPORTS/BBC/AJI

16

lahraga

KORAN MADURA

KORAN MADURA

SENIN 19 MEI 2014 | No. 0363 | TAHUN III

16

SENIN 19 MEI 2014 No. 0363 | TAHUN III

ARSENAL MENANG TIPIS. Juarai Piala FA, Arsenal menjuarai Piala FA 2014 setelah mengalahkan Hull City dengan skor tipis 3-2 pada laga final yang berlangsung di Stadion Wembley, Sabtu (17/5) tengah malam WIB.

Arsenal Juara Piala FA

LONDON - Arsenal akhirnya mengakhiri puasa gelar dalam sembilan tahun terakhir dengan menjuarai Piala FA 2014 setelah mengalahkan Hull City dengan skor tipis 3-2 pada laga final yang berlangsung di Stadion Wembley, Sabtu (17/5) tengah malam WIB. Kesuksesan itu tergolong spetakuler karena mereka sempat tertinggal dua gol tanpa balas, sebelum akhirnya membalikkan keadaan.

Dua gol Hull City dihasilkan hanya dalam tempo delapan menit di awal laga masing-masing melalui James Chester serta Curtis Davies yang merobek gawang "The Gunners" yang dikawal Lukas Fabianski. Bahkan Hull nyaris unggul tiga gol melalui Alex Bruce. Untung saja bek kiri Arsenal Kieran Gibbs mampu menghalau bola dan selamatlah gawang Fabianski.

Momen kebangkitan Arsenal terjadi pada menit ke-17 setelah Santi Cazorla mempertipis ketertinggalan timnya. Gol ini seka-

26 HARI LAGI

ligus membangkitkan semangat dan harga diri tim dari London Utara itu. Tetapi beberapa peluang Arsenal untuk menyamakan kedudukan selalu mampu dimentahkan kiper Hull City, Alan McGregor.

Untunglah, Arsenal memiliki bek asal Prancis Laurent Koscielny yang akhirnya bisa menyamakan skor jadi 2-2 hingga laga usai dan memaksa pertandingan berlanjut pada babak perpanjangan waktu 2x15 menit.

Pada babak ini, dewi fortuna lebih berpihak pada Arsenal dan Aaron Ramsey tampil sebagai pahlawan lewat golnya dan mengunci kemenangan tim gudang peluru itu menjadi 3-2.

Terakhir kali Arsenal menjuarai Piala FA terjadi pada 2005 silam dengan mengalahkan Manchester United di final. Bagi Arsenal, ini adalah Piala FA ke-11 atau sama dengan koleksi MU. Pelatih Arsenal Arsene Wenger pun

berharap, Piala FA ini menjadi momen kebangkitan Arsenal untuk meraih trofi lebih banyak lagi pada musim-musim mendatang.

"Trofi Piala FA ini sangat penting bagi tim dan ini akan menjadi titik balik agar kami bisa sukses ke depannya serta melepaskan beban di pundak para pemain," ujar Wenger.

Dia melanjutkan, "Kami sempat kesulitan di beberapa laga musim ini tapi itu memberi kami keyakinan dan kepercayaan diri, tapi secara keseluruhan kami bisa mendapat 79 poin, tampil baik di Liga Champions, dan kami memenangi Piala FA. Tim kami sudah memperlihatkan konsistensi luar biasa tapi kami butuh memenangi trofi."

Sedangkan soal keberhasilan mengalahkan Hull City pada final ini, Wenger berpendapat, kemenangan sangat penting ini dicapai karena perjuangan tanpa kenal lelah dari para pemain. "Kami

benar-benar gugup di awal laga dan anda bisa lihat, tapi kami bisa bangkit. Secara keseluruhan semangat serta kebersamaan tim ini serta kualitas membuat kami memenangi trofi yang awalnya terlihat sulit. Tapi salut untuk Hull yang memperlihatkan kualitas mereka dan kredit untuk Steve Bruce yang sudah melakukan pekerjaan oke di tim ini," kata Wenger.

Sementara itu dari Piala Jerman, Bayern Muenchen sukses mempertahankan gelar juara setelah mengalahlan musuh bebuyutannya Borussia Dortmund di final. = SKY SPORTS/AJI

La Liga

Uber Cup

Atletico Jawara La Liga

Indonesia Sapu Bersih

OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

SENIN 19 MEI 2014 No. 0363 | TAHUN III

KANTOR PDAM HARI INI DIDEMO SAMPANG | L

KORAN MADURA

RAEDU BADRUS SENIN 19 MEISHALEH 2014 | No. 0363 | TAHUN III Usung Budaya Indonesia di Spring Festival Turki 2014

A

Neter Kolenang | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Tipikor Pengadaan Buku di Dinas Pendidikan Pamekasan yang bersumber dari APBN 2008

Dugaan Tipikor Adhoc diadukan ke Kejari Pamekasan, oleh Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) yang dikoordinir Sahur Abadi.

Kejari menetapkan 6 tersangka. Masing-masing Kepala Disdik (Achmad Hidayat), Sekretaris Disdik (Nur Qodim), Kabid Dikdas Pendidikan Dasar Disdik (Salah Samlan), juga Yudi Setiawan dan Salman Alfarisi dari unsur rekanan (CV Aneka Karya Prestasi), serta satu dari pihak penerbit berinisial DD. Kejari mengajukan permohonan audit ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur pada Oktober. Audit BPKP dilakukan selama 15 hari terhitung sejak 22 November 2012.

Bupati Membela Pejabat Korup?

Kejari Pamekasan mengklaim sudah menerima bocoran kerugian negara berdasar hasil audit BPKP. Namun, beberapa bulan kemudian memberi pernyataan berbeda bahwa BPKP masih meminta data tambahan dan belum menerima kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan para tersangka.

Kejari Pamekasan menyatakan sudah melakukan finalisasi berkas dan sudah menerima hasil audit, namun tidak membocorkan kerugian negaranya.

Kejari melakukan penahanan dua tersangka, yaitu Achmad Hidayat dan Salman Alfarisi, sekaligus mengumumkan kerugian negara sebesar Rp 1,9 miliar (total lose).

Kejari Pamekasan mendaftarkan sidang dua tersangka di atas ke PN Tipikor Surabaya.

Siap Beri Bantuan Hukum terhadap Mantan Kepala Dinas Pendidikan PAMEKASAN - Bupati Pamekasan Achmad Syafii menyatakan masih akan memberikan bantuan hukum atau pembelaan dengan menyiapkan pengacara untuk mendampingi Achmad Hidayat dalam persidangannya di Pengadilan Tipikor Surabaya nanti.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menjenguk tersangka di Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan.

Dia mengatakan walau bagaimanapun Dayat, sapaan akrab staf ahli tersebut, masih rekan sejawatnya dan dalam struktur pemerintahan di Pamekasan dia adalah bawahannya. Menurutnya, bantuan hukum yang akan diberikan nanti bukan berarti pihaknya membela koruptor.

Tapi dalam rangka memenuhi hakhaknya sebagai warga negara, terpenting dia adalah masih bawahannya. Apa yang dialami bawahan terkait pekerjaan, misalnya sebuah kesulitan, atasan seyogianya bisa membantu untuk meringankan bebannya.

Di samping itu, saat ini status Dayat masih tersangka pelaku korupsi. Jadi belum dinyatakan bersalah secara sah oleh pengadilan sebagai pelaku korupsi atau koruptor.

Menurut Syafii, seorang yang menyandang status tersangka, masih mempunyai dua kemungkinan. Yaitu bisa dinyatakan bersalah, bisa juga dinyatakan tidak bersalah atau bebas.

"Kepastian Pak Dayat ini salah atau tidak, nanti jika sudah inkrah di pengadilan. Kan sidangnya saja belum dilakukan sekarang. Jika dibutuhkan, kami siap memberikan bantuan hukum nanti," kata Syafii.

Selain itu, posisi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, untuk sementara masih dibiarkan kosong. Artinya Bupati masih belum menentukan penggantinya. Baru nanti jika keputusan kasus Dayat ini sudah inkrah dan dia dinyatakan bersalah. Baru Syafii akan mencari pengganti Dayat, untuk menjadi salah satu staf ahlinya.

DUKUNGAN MORAL. Bupati Pamekasan Achmad Syafii (kiri) saat menjenguk Achmad Hidayat di Lapas Pamekasan.

Sebagaimana diberitakan, Dayat dijebloskan ke tahanan oleh Kejari Pamekasan. Penyidik menetapkannya sebagai aktor intelektual dalam kasus Tipikor

di Disdik Pamekasan 2008 lalu.

Saat itu Dayat menjabat sebagai Kepala Disdik Pamekasan. Dayat bersama beberapa koleganya, dinyatakan telah mengkorupsi

anggaran bantuan sarana dan prasarana sekolah. Dengan total kerugian negara dari aksi Dayat CS ini sebesar Rp 1,9 miliar. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SENIN 19 MEI 2014 | No. 0363 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SENIN 19 MEI 2014 No. 0363 | TAHUN III

Timsel Kurang Dipercaya Massa Duduki Kantor Timsel Komisioner KPU SUMENEP – Aktivis yang tegabung dalam Suara Mahasiswa Sumekar (SMS) berunjuk rasa di sekretariat Timsel KPU Sumenep Jalan Urip Sumorharjo, Minggu (18/5) sekitar pukul 10.00.

Mereka mengancam akan menduduki kantor timsel sampai nama-nama 10 besar calon komisoner KPU diumumkan pada hari ini.

Mahasiswa menilai proses verifikasi penetapan komisioner KPU dari 20 besar menjadi 10 besar menyalahi aturan. Tim seleksi ditengarai tidak profesional dan berpihak kepada calon tertentu.

SMS tidak menginginkan hal itu kembali terulang pada penetapan 10 besar calon komisioner KPU. “Lantaran Timsel diduga masuk angin sebagaimana beredar isu. Proses penetapan komisioner KPU memasuki 10 besar rawan ditunggangi kepentingan politik atau pesanan dari oknum tertentu. Untuk itu, kami, SMS akan mengawal ketat dengan menduduki sekretariat Timsel KPU hingga penetapan komisioner 10 besar itu diumumkan,” terang korlap aksi, Rian, kemarin.

BERDIALOG. Aktivis yang tergabung dalam Suara Mahasiswa Sumekar (SMS) saat berdialog dengan tim seleksi Komisioner KPU Sumenep, Minggu (18/5).

Timsel diminta untuk menghapus stigma yang sengaja dibentur-bentukan untuk mengegolkan komisioner KPU berdasarkan kepentingan kelompok seperti

HMI-PMII, NU-Muhammadiyah dan lain sebagainya.

Meski aksi demo tidak mendapatkan izin dari aparat kepolisin, Ketua Timsel KPU Ibnu Hajar me-

nerima para demonstran. Menurutnya, asalkan tidak membuat kerusuhan, bikin onar, dan merusak fasilitas kantor, pihaknya mempersilakan berdemo dan menyampai-

kan aspirasi sebab itu hak warga.

Soal ancaman massa akan menduduki Sekretariat Timsel KPU hingga 10 besar calon komisioner KPU diumumkan, pihaknya tidak mempermasalah. Hanya saja, Ibnu meminta para pendemo itu untuk menandatangani surat pernyataan.

“Memang selama ini Timsel diterpa isu miring dalam proses seleksi komisioner KPU. Namun, kami tidak akan menggubris isu yang terlanjur berkembang itu.

Sebab isu yang sengaja diputar itu hanya isapan jempol saja. Mana buktinya kalau KPU tidak bekerja profesional?” Tanyanya.

Timsel mengaku tidak perlu untuk menanggapi isu tersebut.

Terkecuali isu yang berkembang itu bisa berubah dan dibuktikan menjadi fakta hukum. Pasalnya dia memandang anggota timsel sudah bekerja secara optimal dan profesional berdasarkan PKPU dan keputusan KPU. Dia menegaskan timsel bukan milik golongan atau kelompok tertentu dan pihaknya tidak mau dikotak-kotakkan. “Timsel jelas tidak melihat warna, tak ada rekayasa, tirani minoritas apalagi.

Mau diapakan Sumenep ke depan kalau Sumenep milik golongan tertentu,” tegasnya. =ALI RIDHO

LAMPU PENERANGAN

Sapudi Masih Bermasalah dengan Listrik SUMENEP – Masyarakat Pulau Sapudi masih bermasalah dengan listrik. Meski sudah lama dialiri listrik dengan mengandalkan PLTD (pembangkit listrik tenaga diesel), namun ternyata kemampuan PLTD tersebut tidak bisa beroperasi secara optimal.

Hingga saat ini pasokan listrik dari PLTD itu hanya mampu beroperasi selama lebih kurang 12 jam. Hal itu yang dikeluhkan oleh warga Pulau Sapudi saat bupati melakukan inspeksi pada dua kecamatan di pulau itu yakni Kecamatan Nonggunong dan Kecamatan Gayam.

“Kesulitan masyarakat di pulau ini terkait masalah keterbatasan lampu penerangan. Sebab keberadaan pasokan

listrik yang mengggunakan PLTD itu belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan. Masyarakat di sini membutuhkan lampu penerangan bisa menyala 24 jam. Tapi nyatanya hanya mampu menyala 12 jam saja,” terang Zainuddin (42).

Lebih jauh dia menjelaskan, akibat keterbatasan pasokan listrik berdampak pada akses peningkatan ekonomi masyarakat. Terbukti usahausaha yang masih mengandalkan tenaga listrik agak susah untuk dikembangkan. Seperti usaha-usaha mikro yang sebagian besar masih mengandalkan listrik.

“Ini yang sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi masyarakat salah satu faktornya. Sehingga kami berharap

Ini yang sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi masyarakat salah satu faktornya. Sehingga kami berharap pemerintah bisa membantu layanan pasokan listrik hingga bisa menyala optimal 24 jam.

Sebab selama ini lampu hanya bisa menyala mulai pukul 17.00-05.00 pagi.”

Zainuddin

Warga Sapudi pemerintah bisa membantu layanan pasokan listrik hingga

bisa menyala optimal 24 jam.

Sebab selama ini lampu hanya bisa menyala mulai pukul 17.0005.00 pagi. Bahkan meski sudah menyala 12 jam, terkadang masih padam lampunya,” keluh Zainuddin.

Sementara itu Camat Nonggunong Joko Satrio menyatakan kesulitan lampu yang tidak bisa menyala optimal 24 jam itu menjadi tantangan bagi pemerintah. Sebab aliran listrik masih mengandalkan PLTD yang kemampuannya memang masih terbatas. Penerangan lampu yang bisa full service itu sangat diharapkan.

“Dalam kunjungan kerja Bupati ini kita sampaikan keluhan masyarakat Pulau Sapudi. Memang keluhan terkait minimnya lampu yang

menyala sudah lama dirasakan masyarakat. Sehingga pada kesempatan kali saya usulkan agar pasokan listrik yang mengandalkan PLTD itu bisa teratasi. Yakni bisa menyala 24 jam,” harapnya.

Terpisah Bupati Sumenep A Busyro Karim berjanji siap merealisasikan layanan listrik 24 jam seperti yang dikehendaki masyarakat. Menurutnya, persoalan listrik yang tidak menyala dengan baik menjadi tanggung jawab pemerintah.

Sehingga ke depan akan ada perbaikan untuk mengatasi kesulitan layanan listrik yang hanya menyala 12 jam tersebut yang mengandalkan PLTD itu.

“Kita upayakan ada penambahan PLTD nantinya,” terangnya. =ALI RIDHO/MK

Sumenep

KORAN MADURA

SENIN 19 MEI 2014 | No. 0363 | TAHUN III

C

JELANG MUDIK

Perlu Ada Penambahan Armada Laut

Salah satu rumah warga Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan. Di daerah tersebut banyak ditemui rumah warga yang terbuat dari gubuk.

Rumah Gubuk Bertebaran Kadinsos: Belum Ada Laporan dari Tim SUMENEP - Warga Desa Jukong-Jukong, Kecamatan Kangayan, Pulau Kangean masih hidup dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Puluhan rumah gubuk menjadi tempat tinggal bagi warga pesisir pantai di Kecamatan Kangayan tersebut. Mereka hidup hanya bergantung pada alam.

Pantauan Koran Madura di sepanjang Pantai Desa JukongJukong, puluhan rumah penduduk dibangun dengan kayu beratapkan daun ilalang bertebaran di mana-mana. Puluhan rumah gubuk itu tidak tersentuh bantuan program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).

“Sudah lama warga itu menetap dan tinggal di gubuk tersebut. Meski rumah itu tergolong tidak layak untuk jadikan hunian, namun mereka tidak punya pilihan lain. Apalagi jika mengandalkan penghasilan mereka sehari-hari yang hanya cukup untuk makan dan kebutuhan sehari-hari saja,” tutur Sumarwi, warga Kangayan.

Menyikapi adanya temuan rumah tidak layak huni yang berukura 3x4 meter bertebaran

di Kecamatan Kangayan itu, Kadinsos Sumenep Hery Koentjoro membenarkan jika terdapat pemukiman penduduk yang tidak memiliki rumah layak huni. Dia beralasan dari bantuan RTLH selama ini, masih belum ada laporan rumah tak layak huni di Desa Jukong-Jukong tersebut.

“Yang jelas untuk daerah kepulauan, di tahun ini ada yang mendapatkan program RTLH, sementara untuk jumlah pastinya saya lupa. Kalau tidak salah yang mendapatkan RTLH di kepulauan untuk Kecamatan Gayam 13 rumah dan Sapeken 23. Sementara untuk dananya 1 rumah senilai Rp 10 juta,” tandasnya.

Menurutnya, untuk mendapatkan bantuan program pemerintah melalui RTLH tersebut, datanya harus masuk terlebih

dahulu, setelah itu baru akan diverifikasi tim layak tidaknya mendapatkan bantuan RTLH. “Kalau terkesan dibiarkan tidak juga. Memang selama ini masih belum ada laporan masyarakat atau pun dari pemerintah tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Di samping itu datanya pun tidak ada yang masuk ke Dinsos,” kelitnya.

Hery beralasan Dinsos sudah memiliki tim dalam membuat laporan atau menerima laporan dari sejumlah rumah yang sudah tidak layak huni. Namun untuk Desa Jukong-Jukong rupanya luput dari pantauan tim makanya selama ini masih belum bisa mendapatkan bantuan. ”Kami bukannya tidak memiliki tim, akan tetapi mungkin karena jangkauannya ke daerah pulau Kangean ini yang memang sangat jauh. Di samping itu, tenaganya pun juga terbatas dari tim yang dimiliki Dinsos. Namun setelah mengetahui kami akan merencanakan untuk mendata rumah-rumah tersebut,” katanya memastikan. =ALI RIDHO/MK

SUMENEP - Warga kepulauan meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep menambah armada luat. Permintaan itu berhubungan dengan lonjakan penumpang saat lebaran tiba.

Pasalnya, pengalaman tahuntahun sebelumnya, dari bulan Ramadhan hingga H-7 lebaran, lonjakan penumpang tak terhindari, bahkan harus rela tumpang tindih akibat tak dapat jatah kursi.

Sukron, warga asal Pulau Sapeken mengatakan bahwa penamabahan armada itu sangat dibutuhkan mengingat Ramadhan telah di depan mata.

Tidak ada salahnya, pemkab mulai menyiapkan armada itu agar waktunya tiba-tiba tidak kelimpungan.

“Hendak berharap kapal besar seolah hanya mimpi. Sebab kapal besar yang direncakan akan segera dibuat malah ditunda hingga tahun 2015. Oleh karena itu, kami hanya minta penambahan armada saja,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Fengky, warga asal Masalembu. Menurut Fengky, penambahan armada itu memang wajib dilakukan oleh pemerintah mengigat setiap tahun sering terjadi masalah ketika warga pulau hendak pulang ke kampung halaman.

“Dengan keterbatasan armada laut, maka menjadi pemandangan yang biasa ketika terjadi tumpang tindih antar penumpang, bahkan rela tertahan

di pelabuhan gara-gara harus menunggu kapal,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep bakal menambah tiga armada laut.

Penambahan angkutan lebaran itu, memang dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap adanya lonjakan penumpang saat lebaran tiba.

Hal demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara Dinas Perhubungan Sumenep, M. C. Argoto. Menurutnya, jika mengacu pada lebaran tahun sebelumnya memang tak terhindar dari masalah, bahkan sering terjadi lonjakan penumpang. “Dengan kondisi itulah kami mengajukan kembali tambahan armada untuk angkutan lebaran,” terang Argoto.

Jumlah armada yang akan beroperasi selama angkutan lebaran, diperkirakan mencapai 10 armada. Meliputi, 3 kapal tambahan, 3 kapal perintis berupa KM Amukti Palapa, Sabuk Nusantara 27 dan Asia Satu. Kemudian 4 kapal reguler.

Untuk kapal reguler terdiri dari kapal DBS I, kapal milik PT Dharma Lautan Utama (DLU) berupa KM Kartika dan Satya Kencana, serta kapal cepat.

“Kami pastikan dengan penambahan armada pada angkutan lebaran nanti, tidak akan ada lagi pemandangan penumpang kapal hingga over kapasitas,” tandasnya. =SYAMSUNI/MK

Sejumlah fotografer melakukan pemotretan tak jauh dari jembatan Suramadu, saat hunting bersama di perairan Surabaya, Minggu (18/5). Kegiatan bertajuk Hunting Bersama Festival Foto Surabaya 2014 yang diikuti 30 fotografer se Jatim tersebut, untuk memeriahkan HUT Ke-721 Surabaya.

D D

KORAN MADURA

Pemerintah Kabupaten Sumenep

SENIN 19 MEI 2014 | No. 0363 | TAHUN III

Sumenep Seremonial

KORAN MADURA SENIN 19 MEI 2014 No. 0363 | TAHUN III

Bupati Safari Kepulauan Mewujudkan Misi, Merealisasikan Program Sesuai Target

APEL. Bupati menggelar apel saat safari kepulauan pada Senin - Kamis (12-15/5).

SUMENEP - Bupati Sumenep A Busyro Karim bersama sejumlah pimpinan SKPD selama empat hari mulai Senin-Kamis (12-15/5) menyisir Pulau Sapudi, Raas, Kangean, dan Sepanjang.

Kunjungan itu untuk memastikan program yang dicanangkan sesuai dengan target sebagaimana yang tertuang dalam visi-misinya.

B

upati memprioritaskan tiga hal untuk masyarakat kepulauan, yakni pengoptimalan pelayanan publik, layanan kesehatan yang prima, dan permbangunan infrastruktur.

“Di kecamatan layanan publik itu diimplementasikan dengan didelegasikannya sebagian wewenang Bupati pada camat lewat program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Sehingga dengan program PATEN proses layanan publik semakin murah, mudah, dan dekat,” terangnya.

Dalam sektor kesehatan, pemerintah berupayan meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang prima terhadap masyarakat atau pasien. Bukti keseriuasn bupati untuk mewujudkan layanan kesehatan secara prima itu anggaran 2014 untuk penyediaan obat mencapai Rp 17 miliar, naik drastis dari tahun 2013 yang hanya dianggarkan sebesar Rp 5,7 miliar.

Sedangkan dalam sektor infrastruktur, menurut Busyro, dari tahun ke tahun, anggaran perbaikan dan peningkatan infrastruktur terus dinaikkan nominalnya.

Pada Tahun Anggaran (TA) 2012 sebesar Rp 36 miliar dan meningkat tajam alokasi anggarannya pada TA 2013 sebesar 84,1 miliar.

Sedangkan pada TA 2014 naik lagi menjadi Rp 85,5 miliar.

Anggaran untuk infrastruktur jalan di daerah kepulauan pada TA 2012 alokasinya sebesar Rp 5,3 miliar dan pada TA 2013 sebesar Rp 18,9 miliar. Namun pada TA 2014 alokasinya sudah turun menjadi Rp 14,2 miliar karena sejumlah infrastruktur jalan sudah banyak diperbaiki.

“Khusus di Kecamatan Kangayan TA 2014 dialokasikan sebesar Rp 1,49 miliar untuk 4 titik sepanjang 3,3 kilometer. Sedangkan di Kecamatan Arjasa dialokasikan sebesar Rp 4,2 miliar untuk perbaikan jalan pada 25 titik sepanjang 12,1 kilometer,” terang Busyro yang disambut hangat masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Selain itu, juga akses transportasi. Guna mengatasi hambatan itu, Busyro membangun kerja sama dengan PT Trigana Air (Malaysia), maskapai penerbangan yang akan melayani penerbangan di Bandara Trunojoyo Sumenep. Dipastikan

PEMBERIAN SEMBAKO. Bupati dan Ketua TP PKK Sumenep saat memberikan bantuan kepada masyarakat Kecamatan Nonggunong pada safari kepulauan.

SEMANGAT. Bupati A. Busyro Karim memberikan sambutan saat bersilaturahmi dengan masyarakat Kecamatan Nonggunong pada acara safari kepulauan.

penerbangan komersial yang melayani rute Sumenep-Surabaya beroperasi pada Juli nanti.

“Komitmen tinggi Pemkab Sumenep mengatasi buntunya transportasi kepulauan, juga sedang dibangun lapangan terbang (lapter) di Desa Kalinganyar, Kepulauan Kangean. Dengan panjang sekitar 1000 meter dan lebar 30 meter itu ditaksir akan menghabiskan anggaran Rp 15 miliar,” ujarnya penuh percaya diri.

Acara safari kali ini dikemas dialog interaktif dengan warga kepulauan di masing-masing kepulauan. Dari hasil serap aspirasi itu mayoritas terdapat tiga hal yang menjadi kebutuhan sekaligus keluhan dari warga kepulauan.

Di Pulau Sapudi, misalnya, untuk Kecamatan Nunggunung terkait dengan kebutuhan air bersih dan kerusakan jalan. Sehingga warga berharap program penyulingan air bersih bisa dioperasikan kembali. Sedangkan untuk penerangan, dua kecamatan di Pulau Sepudi yakni Kecamatan Gayam dan Nonggunong masih membutuhkan layanan lampu yang diharapkan bisa menyala 24 jam.

Saat ini listrik yang masih men-

gandalkan PLTD itu baru menyala 12 jam saja.

Sementara di Pulau Raas, kebutuhan utama warga terkait dengan krisis listrik dan layanan kesehatan yang dinilainya masih minim. Seperti adanya program layanan pengobatan dan kesehatan gratis yang dicanangkan pemerintah. Namun dalam praktiknya warga mengaku masih kesulitan mengurus persoalan layanan kesehatan gratis itu. Sehingga bupati langsung memanggi Kepala Puskesmas Raas dan Kadinkes Sumenep untuk menjawab kebutuhan dan keluhan warga tersebut.

Safari bupati di pulau Kangean terutama di Kecamatan Kangayan juga terkait persoalan listrik yang hanya menyala 12 jam begitu juga di Kecamatan Arjasa. Namun layanan kesehatan gratis masih belum tersosialisasi dengan baik terhadap warga kepulauan itu. Bahkan signal operator juga menjadi keluhan di kepaulauan Kangean. Termauk juga terkait dengan sengketa lahan sekolah yang ditangani oleh Kadisdik.

Lagi-lagi dengan sigap bupati memanggil instansi terkait

PEMEKARAN DESA. Bupati saling berjabat tangan dengan warga saat pemekaran desa di Sepanjang.

untuk menangani keluhan dan kebutuhan warga tersebut. Termasuk kerusakan infrastruktur jalan dengan memanggil Kadis PU Bina Marga untuk menjawab keresahan warga tersebut. Bahkan masing-masing pimpinan SKPD diminta untuk memberikan nomor telepon pribadinya. Bupati juga membawa manajer telkomsel Jawa-Bali guna menangani layanan jaringan operator.

Sehingga jika ada keluhan langsung bisa disampaikan kepada pimpinan SKPD tersebut.

Saat itu juga para pimpinan SKPD memberikan nomor telepon selulernya untuk bisa dihubungi jika ada keluhan dari warga. Dan khusus di Pulau Sapeken, Kecamatan Sapekan terkait dengan kerusakan terumbu karang akibat bondet ikan yang dilakukan nelayan.

Sementara di Pulau Sepanjang, terkait dengan pemekaran desa yang diresmikan langsung oleh bupati. Namun demikian bupati pada kesempatan safari itu memberikan bantuan sembako, bantuan RTLH, bantuan seragam sekolah, mesin jahit dan lain sebagainya. =ADV/ALI RIDHO

PENGOBATAN GRATIS. Bupati dan Ketua TP PKK Sumenep memberikan pengobatan gratis di Sapeken.

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 19 MEI 2014 | No. 0363 | TAHUN III

E

Anggaran Pengawasan BBM Ditengarai Mubazir Warga: Aktivitas Nelayan di Kepulauan Lumpuh SUMENEP- Anggaran pengawasan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk wilayah kepulauan dinilai sia-sia. Pasalnya, kelangkaan BBM di wilayah kepulauan belum juga teratasi. Sebagai salah satu bukti, Pulau Masalembu kini dilanda kelangkaan BBM, bahkan harganya naik menjadi dua kali lipat.

Hal demikian disampaikan oleh anggota DPRD Sumenep asal kepulauan, Darul Hasyim Fath.

Menurut Darul, anggaran pengawasan dan pengendalian kelangkaan BBM di kepulauan yang diajukan Pemkab dan disetujui dewan pada tahun ini benar-benar telah sia-sia. Sebab, kelangkaan BBM tetap melanda kepulauan, terutama kepulauan Masalembu.

“Percuma ada anggaran pengawasan dan pengendalian kelangkaan BBM untuk kepulauan, kalau masih tetap terjadi kelangkaan BBM. Berarti sama saja kita

menganggarkan sesuatu yang tidak pasti,” tegas Darul.

Ketika ditanya perihal besaran anggaran pengawasan BBM, menurut politisi PDI Perjuangan itu, nominal anggaran pengawasan itu tidak sedikit, yakni Rp 90 juta. “Anggaran itu kami setujui pada tahun anggaran 2014 ini sebesar Rp 90 juta lebih. Tapi kenapa masih langka dan harga BBM melambung tinggi,” tanya Darul.

Anggota Komisi A ini menilai, saat ini Pemkab hanya sibuk menyusun kekuatan untuk memper-

tahankan kekuasaannya di Pemilukada 2015. Bupati hanya sibuk tebar senyum ke sejumlah kepulauan. Padahal, di kepulauan lain masih banyak rakyat yang menderita akibat BBM. “Pemkab hanya sibuk sendiri mempersiapkan diri menjelang Pemilukada 2015.

Sementara rakyatnya kesulitan mencari BBM,” tandasnya.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sumenep, Bambang Prayogi mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan pihak eksekutif terkait dengan kelangkaan BBM. “Dalam waktu dekat, kami akan panggil beberapa pihak terkait masalah ini. Kami akan panggil beberapa pihak untuk membicarakan lebih lanjut,” katanya saat dikonfirmasi oleh Koran Madura.

Sementara itu, Ahmad Sholeh, salah warga setempat

menjelaskan, harga BBM jenis premium di Masalembu tembus Rp 25-30 ribu per botol atau sekitar 1,5 leter. Sedangkan untuk jenis solar seharga Rp 9-10 ribu per liternya. “Kami juga tidak menyalahkan pengecer, Mas, yang layak kami pertanyakan tentang keseriusan pemerintah mengantisipasi kelangkaan ini,” katanya.

Fengky menambahkan bahwa akibat harga melambung tinggi dan stok pun tidak ada, masyarakat Masalembu kebingungan mencari BBM untuk memenuhi kebutuhan. “Bahkan aktivitas melaut menjadi terhenti dan lumpuh lantaran stok BBM habis dan langka. Kami mohon kepada pemerintah agar segera mengatasi problem BBM,” harapnya. =SYAMSUNI/MK

PEMINDAHAN PANGKALAN TNI-AL

Siapkan 4 Hektar Lahan untuk Pangkalan Utama SUMENEP- Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mempersiapkan lahan seluas 4 hektar untuk Pangkalan Utama TNI – AL V (Lantamal) Surabaya. Penyiapan lahan tersebut berkaitan dengan dengan pemindahan pangkalan angkatan laut Lanal Batu Porron, Kamal, Bangkalan ke Kabupaten Sumenep. Sehingga Sumenep mulai menyiapkan lahan untuk pembangunan pangkalan tersebut.

Sementara 4 hektar lahan

tersebut, 2 hektar berada di wilayah Batuan. Sedangkan 2 hektar lainnya berada di wilayah yang berbeda, yakni di Kepulauan Masalembu, Kangean, Sapeken dan Raas.

“Pemkab Sumenep hanya bertugas menyiapkan lahannya saja. Untuk pembangunan akan dilakukan langsung oleh Pemerintah Pusat,” kata Soengkono Siddik, Wakil Bupati Sumenep, Minggu (18/5)kemarin.

Pemerintah Kabupaten

ANDA MAU BERIKLAN?

Sumenep, telah melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) dengan Komandan Pangkalan Utama TNI-AL (Danlantamal) Surabaya. Bahkan Soengkono mengaku kalau pihak Angkatan Laut mulai melakukan kroscek ke lokasi yang akan dijadikan pangkalan, baik di Kecamatan Batuan maupun di empat kepulauan. Bahkan, pos pantau di daerah Pagerungan Besar, Pulau Sapeken sudah ditingkatkan

Pasang di

menjadi Sub Lanal.

“Armada milik Angkatan Laut sudah berada di Pagerungan Besar yang sekali-kali melakukan operasi di perairan Sumenep. Peningkatan status pos pantau dan menempatkan armada lautnya, telah membuktikan kalau Angkatan Laut sudah mulai masuk ke perairan Sumenep untuk menjaga batas wilayah dan ekosistem laut,” ujarnya. =SYAMSUNI

Kunjungi dan Unduh versi E-paper

KHIDMAT. Operator Kabupaten Ahmad, sedang memberikan pemahaman terhadap sejumlah operator tentang EMIS.

KILAS AKTIVITAS

KKM MTs Terate Gelar Bimtek EMIS SUMENEP – Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Terate menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai proses pendataan pendidikan Islam melalui EMIS (Education Management Information System), Rabu-Sabtu (14-17/5) di Aula MTs Terate Pandian Sumenep.

Operator Kemenag Kabupaten Ahmad menjelaskan, acara bimtek tersebut memang perlu disosialisasikan. Hal itu bertujuan untuk melatih dan memberikan bekal yang cukup kepada seluruh operator EMIS di tingkat madrasah ke depannya. Sehingga dalam pendataan itu tidak amburadul dan tepat waktu saat pengiriman ke Kasi Pendma Kemenag setempat. ”Oleh sebab itu, kami selaku operator tingkat kabupaten terus akan meningkatkan pelayanan. Itu bertujuan untuk membentuk jiwa profesionalisme operator madrasah sehingga nantinya mampu berdaya saing, mempunyai dedikasi dan tanggungjawab yang tinggi dalam mengemban segala tugasnya dalam hal pendataan madrasah,” katanya. =*/JUNAEDI

www.koranmadura.com

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

KORAN MADURA

SENIN 19 MEI 2014|NO. 0363|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

SENIN 19 MEI 2014 NO. 0363 | TAHUN III

F

Disdik-MKKS Sepakati PSB Tak Ada Tes bagi Siswa Baru PAMEKASAN - Sistem penerimaan siswa baru (PSB) tahun 2014 dipastikan tanpa melalui tes. Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan bersama Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS) sudah memutuskan akan menggunakan hasil Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) dalam rekrutmen siswa baru.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah Disdik Pamekasan, Moh Tarsun mengatakan regulasi tersebut diberlakukan sejak tahun ini dan akan segera disosialisasikan kepada masingmasing kepala sekolah.

Menurut Tarsun, awalnya kebijakan sistem rekrutmen siswa baru itu kewenangan masingmasing sekolah. Namun setelah dibahas secara bersama-sama akhirnya memutuskan menggunakan hasil nilai UN. Sehingga se-

kolah tidak perlu lagi melaksanakan tes.

Tarsun menambahkan upaya ini dilakukan dalam rangka menghargai nilai UN yang diraih oleh masing-masing siswa. Sementara bagi siswa yang tidak memenuhi kriteria nilai, nantinya bisa mendaftar ke sekolah lain yang belum memenuhi kuota.

Sekalipun demikian, kata Tarsun, Disdik Pamekasan tidak akan lepas tangan melakukan pengawasan. Disdik akan tetap melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh proses rekrutmen siswa baru. “Pemantauan

dan evalusi akan tetap kami lakukan demi terwujudnya rekrutmen siswa baru yang profesional dan bersih,” katanya.

Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Andi Suparto menyambut baik keputusan yang diberlakukan oleh Disdik setempat. Dengan keputusan tersebut, peserta didik yang memiliki nilai tinggi di UN, tetap bisa sekolah di lembaga yang diinginkan.

Pemberlakuan keputusan itu menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pamekasan

(AMP), yang mendesak Pemkab setempat menghapus tes tulis yang biasa diberlakukan setiap tahun. Para aktivis ini menilai rekrutmen tes yang dilakukan sekolah, memberi peluang kepada oknom tertentu untuk melakukan jual beli kursi siswa baru. Sehingga sebaiknya tes tersebut dihapus.

Ketika itu Kepala Disdik Pamekasan, Yusuf Suhartono berjanji akan membicarakan permintaan mahasiswa tersebut dengan kepala sekolah. Karena yang berhak menentukan regulasi itu adalah pihak sekolah. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

berlangsung dan Fraksi Merah Putih DPRD Pamekasan tetap

kami pertahankan,” paparnya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

PDIP-GERINDRA

Hanya Berseteru di Pusat PAMEKASAN - Hubungan PDIP dengan Partai Gerindra saat ini sedang memanas, dampak petinggi mereka bersaing dalam Pilpres Juli nanti. PDIP dengan Jokowinya dan Gerindra dengan Prabowonya. Dua orang ini adalah Capres terkuat dalam Pilpres nanti. Bahkan beberapa lembaga survei sudah ada yang menyatakan pengganti SBY nanti adalah salah satu dari dua orang di atas. Karena itu, kedua Capres di atas, terutama partai yang mengusungnya, PDIP dan Gerindra, sama berjuang total dan mati-matian agar bisa menjadi pemenang.

Meskipun begitu, fenomena persaingan kedua partai besar di atas, berbanding terbalik di Pamekasan. Karena kedua partai ini di Pamekasan, terutama di legislatif, justru bersaudara atau dalam bahasa politiknya berkoalisi. Tidak hanya saat ini, bahkan keduanya sudah bergandengan tangan untuk sama-sama memperjuangkan hak rakyat sejak 2009 lalu.

Pasca Pileg 2009, di Pamekasan, kedua partai ini berkoalisi di parlemen Pamekasan. Saat itu PDIP memperoleh 2 kursi dan Partai Gerindra juga mendapatkan 2 kursi. Sehingga keduanya berkoalisi dan membentuk fraksi tersendiri di DPRD Pamekasan, yakni Fraksi Merah Putih. Sekadar diketahui, di DPRD Pamekasan untuk satu fraksi minimal 4 kursi, sehingga PDIP dan Gerindra harus bersatu.

Rupanya hal itu berulang pada Pileg kali ini, kedua partai tersebut masih akan melanjutkan koalisinya. Sebab PDIP masih tetap memperoleh 2 kursi, tapi Gerindra ada kenaikan menjadi memperoleh 3 kursi. Kenyataan ini memaksa mereka untuk terus bergabung agar bisa menjadi Fraksi di DPRD. Beberapa waktu lalu, petinggi dan 5 anggota DPRD terpilih dari kedua partai ini, telah mengadakan pertemuan untuk membahas kelanjutan koalisinya.

Ketua DPC Partai Gerindra Pamekasan, Agus Sujarwadi mengatakan pertemuan tersebut untuk membahas arah koalisi dan membentuk fraksi di DPRD Kabupaten Pamekasan.

Karena sebelumnya Gerindra memang sudah berkoalisi dengan PDIP, dengan membentuk Fraksi Merah Putih. “Kami hanya mendapat 3 kursi. Itu belum cukup untuk membuat fraksi sendiri. Yang paling mungkin adalah berkoalisi dengan PDIP. Sebab kami mempunyai platform yang sama, apalagi sebelumnya memang sudah berkoalisi,” kata Agus kemarin (15/5).

Sementara, Ketua DPC PDIP Pamekasan Zaiful Bahri mengungkapkan pihaknya masih akan melanjutkan koalisi yang telah dibangun oleh kedua partai itu, meskipun di tingkat pusat tidak bertemu dan sama-sama mengusung Capres kuat. “PDIP dan Gerindra Kabupaten Pame-

kasan sepakat untuk melanjutkan koalisi yang telah lima tahun

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 19 MEI 2014 NO. 0363| TAHUN III

G

Pemkab Berencana Rekom Pencabutan Izin Terkait Penyelundupan Pupuk Bersubsidi PAMEKASAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui Bagian Sumber Daya Alam (SDA) berjanji akan menindak tegas pelaku bisnis pupuk yang terlibat upaya penyelundupan pupuk bersubsidi jenis urea. Berupa rekomendasi pencabupatan izin yang dimiliki selama ini.

Kepala Bagian (Kabag) SDA Pemkab Pamekasan Salah Samlan mengatakan sanksi tersebut adalah sanksi di luar sanksi pidana yang menjadi ranah hukum.

Saat ini pihaknya masih mencari tahu asal-usul pupuk yang akan diselundupkan itu. Untuk itu, pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan juga perwakilan produsen pupuk urea di Pamekasan, yaitu PT Pupuk Kaltim. Sehingga dapat memastikan asal pupuk tersebut, apakah dari perwakilan produsen, distributor, kios, atau kelompok tani.

Apabila pelaku bisnis yang menjadi otak intelektual di balik upaya penyelundupan nantinya dari unsur perwakilan perusahaan, maka pihaknya akan merekomendasi agar izin dicabut oleh perusahaan. Jika distributor, maka pihaknya akan merekomendasi pada Dinas Perdagangan (Disperindag) Pamekasan mencabut izin. Jika kios yang berada di balik aksi kriminal itu, maka pihaknya akan merekomendasi distributor untuk mencabut izin usahanya.

“Upaya penyelundupan pupuk ini tentu sangat merugikan petani Pamekasan, karena akan mengakibatkan kelangkaan pupuk pada akhir tahun, apabila perbuatan itu tidak terendus oleh pihak kepolisian,” katanya.

Data pada SDA setempat, kuota pupuk tahun 2014 Kabupaten Pamekasan mencapai 34.934 ton. Rinciannya, urea sebanyak 18.649 ton, SP 6.026 ton, ZA 5.514 ton, NPK 3.292 ton, dan organik 1.453 ton. Sedangkan tahun 2013 sebesar 34.402 ton.

Rinciannya, urea sebanyak 20.579 ton, SP 3.292 ton, ZA 4.920 ton, NPK 2.499 ton, dan organik 2.733 ton.

Salah mengatakan sampai bulan ini ketersediaan pupuk bersubsidi masih cukup untuk memenuhi kebutuhan petani lokal.

Dirinya optimis mafia pupuk tersebut akan segera terungkap.

Dia mengakui pihaknya telah menghubungi perwakilan perusahaan pupuk Kaltim yang berada di Jl Raya Nyalaran di Pamekasan.

Namun, karena pimpinannya berada di luar kota, pengecekan ke gudang belum bisa dilakukan.

Mengenai lolosnya upaya kejahatan itu dari pengawasan SDA, Salah Samlan mengaku kecolongan, sebab kejadian itu dilakukan pada dini hari. Pengawasan distribusi memang biasanya hanya dilakukan di gudang produsen hingga distributor saja.

Di Pamekasan ada dua perwakilan produsen pupuk, yaitu PT Pupuk Kaltim dan PT Petrokimia Gresik. Sedangkan jumlah distributor ada 6,

tersebar di Kecamatan Larangan, Pamekasan, Tlanakan, dan Kecamatan Pakong. ”Kalau kios dan kelompok tani baru ditinjau apabila ada temuan saja,” ungkapnya.

Pada Jumat (16/5) dini hari Satreskrim Polres Pamekasan menggagalkan upaya penyeludupan pupuk bersubsidi Pamekasan ke Kabupaten Lamongan. Truk bernomor polisi P 9011 UE bermuatan 8 ton pupuk

urea berhasil itu diciduk oleh aparat di Jl Raya Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Dari penangkapan itu polisi berhasil mengamankan sopir Abdur Rosyid dan Jefriyanto sebagai kernetnya. Keduanya adalah warga Desa Taraban, Kecamatan Larangan. Kini truk serta dua orang itu diamankan di Mapolres Pamekasan. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

JAMAAH UMRAH

Dinkes Menyepelekan Bahaya MERS? PAMEKASAN – Dinkes tampaknya menyepelekan resiko bahaya MERS bagi para jamaah haji umrah. Sebagai buktinya, sejumlah warga Pemekasan yang akan melakukan ibadah umrah ke tanah suci hanya diberi imbauan.

Itu juga dilakukan karena para jamaah haji pun tidak menghiraukan bahaya MERS, terbukti mereka tetap antusias berangkat ke tanah suci, meskipun sewaktuwaktu ancaman virus Middle East Respiratory Syndrome itu dapat menyerang mereka.

Kepala Dinkes Kabupaten Pamekasan, Ismail Bey men-

gatakan sejauh ini pihaknya telah mengimbau melalui biro perjalanan haji dan umrah yang ada di Pamekasan, terkait bahaya dan upaya mengantisipasinya.

Vaksin untuk mengandalikan virus MERS masih belum ditemukan. Bahkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh ilmuan dunia hingga saat ini masih belum membuahkan hasil. Sehingga sangat sulit untuk memberikan vaksin yang tepat.

Meski demikian, pihaknya tetap mengawasi warga yang datang dari dan mau ke Arab Saudi

termasuk jamaah umrah. Salah satunya dengan memberikan imbauan kepada masyarakat tentang bahaya virus tersebut.“Kami selalu berkoordinasi dengan biro perjalanannya untuk menyampaikan imbauan soal MERS. Salah satu cara untuk meminimalisir penularan virus itu dengan menjaga kondisi tubuh. Sebab, virus biasanya masuk pada saat tubuh tidak fit,” katanya.

Tidak hanya itu, di setiap bandara yang digunakan transit jamaah ke Arab Saudi sudah disediakan tenaga medis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) un-

tuk mengantisipasi adanya warga yang terkena.

Kemudian, setibanya kembali di tanah air, pemerintah juga melakukan pemeriksaan di setiap bandara. Jika terdapat warga yang terindikasi terkena virus itu, langsung segera mendapatkan penanganan medis.

“Di setiap bandara ada tenaga medis yang siap memeriksa orang-orang yang tiba dari Arab, sehingga jika ada yang terinfeksi tidak sampai menular ke masyarakat luas,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, ada 65 warga Pamekasan yang be-

rangkat ke tanah suci Makkah untuk melakukan ibadah sunah umrah. Sebelum berangkat para jamaah umrah itu disuntik dengan vaksin kekebalan tubuh dengan harapan tidak mudah tertular virus MERS. Ketua panitia pemberangkatan jamaah umroh, Imron Rosyidi mengatakan pemberian vaksin tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri. Bukan atas bantuan maupun saran pemerintah.

Termasuk tenaga medis yang ditugaskan untuk memberikan vaksin. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 19 MEI 2014|NO. 0363|TAHUN III

LAGA HOME PERDANA ISL

P-MU Tampil Apik

Belum Ada Jadwal Sidang Kasus Adhoc Tersangka Sudah Ditahan, Berkas pun Telah Dilimpahkan ke PN Tipikor PAMEKASAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan tidak membutuhkan waktu lama untuk melimpahkan perkara tipikor pengadaan buku di Dinas Pendidikan senilai Rp 1,9 miliar.

Buktinya, dua hari setelah menahan tersangka, berkas dugaan tipikor itu sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Saat ini masih menunggu jadwal sidang.

Kepala Kejari Pemekasan, Sudiharto melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Samiaji Zakaria mengatakan kedua tersangka ini akan segera menjalani persidangan di PN Tipikor Surabaya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sayang, pihaknya belum bisa menjelaskan kepastian kapan sidang itu akan digelar.

Karena setelah dilimpahkan hingga kemarin (18/5), penyidik Kejari belum menerima keputusan jadwal persidangan.

Diprediksi, keputusan itu akan diperoleh pada minggu ini. ”Majelis hakim yang akan memimpin sidang belum kami ketahui.

Termasuk kepastian jadwal persidangannya. Untuk tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus tersebut sudah kami siapkan,” katanya.

Dia menceritakan pelimpahan kasus adhoc ke PN Tipikor Surabaya sudah dilakukan pada Rabu (14/5) lalu. Pelimpahan dengan dua tersangka, Ahmad Hidayat (AH) dan Salman Alfarisi (SA) dilakukan setelah semuanya dinyatakan lengkap.

Dalam kasus yang merugikan Negara Rp 1,9 miliar itu, penyidik mengenakan Pasal 2,3, dan 9 Undang Undang Tipikor, junto pasal 55 kitab undang undang hukum pidana (KUHP) terhadap Ahmad Hidayat, yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan (Disdik) masa jabatan 2008-2013.

Sedangkan untuk Salman Alfarisi dikenakan Pasal 2 dan 9 Undang Undang Tipikor. Kedua tersangka

terancam hukuman 15-20 tahun penjara.

Lebih lanjut Samiaji mengatakan kasus itu mencuat setelah salah satu LSM melaporkan kasus itu pada 2010, bermula dari dugaan penyelewengan anggaran sarana dan prasarana infrastruktur 2008 atau biasa disebut dana ad hoc. Seharusnya penyaluran anggaran itu disesuaikan dan berdasarkan pada peraturan menteri keuangan (Permenkeu) Nomor 81/PMK/07/2008. Yaitu diserahkan dalam bentuk swakelola.

Kenyataannya bantuan tersebut disalurkan dengan cara dibelikan buku. Kejanggalan terjadi lantaran buku-buku yang diberikan tidak sesuai spek. Selain kualitas kertas jelek (tak layak), materi yang disajikan bukan materi sekolah menengah (SMP/SMA).

“Isi materi buku-buku dalam pengadaannya itu ternyata standar SD. Sehingga buku-buku itu tidak bisa digunakan oleh sekolah yang mendapatkan bantuan,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Persepam Madura United (P-MU) tampil apik dalam laga home (kandang) perdana putaran kedua Indonesia Super League (ISL) wilayah timur saat menjamu tamunya Persiba Balikpapan (Persiba) di Stadion Gelora Bangkalan, Madura.

Dalam pertandingan itu, anak asuh Arcan Luri berhasil membungkam tim berjuluk Beruang Madu itu dengan skor 4-1, sekaligus menorehkan kemenangan terbesar selama laga home.

Gol pertama tercipta di menit ke–6 memalui kaki Selvio Escobar setelah memanfaatkan dengan baik kemelut di mulut gawang Persiba. Slamet Nur Cahyo kemudian menggandakan keunggulan di menit ke-28 setelah berhasil mengecoh kiper Persiba, Wawan Hendrawan.

Gol balasan tercipta di menit ke-30 setelah Ansou Toure mampu memanfaatkan bola pantul dari pemain Rossy Noprihanis. Setelah satu gol balasan tercipta, tim tamu terus berusaha menyamakan kedudukan. Namun bukan menambah pundi-pundi gol, justru pemain tengah Persiba, Patrice Nzekou harus diusir dari lapangan setelah menerima kartu kuning kedua di menit ke-40. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum.

Unggul jumlah pemain dimanfaatkan dengan baik oleh P-MU. Tim berjuluk Laskar Sapeh Kerap tersebut semakin menampilkan permainan menyerang. Ramuan Coach Arcan terbukti ampuh setelah Rossy Noprihanis berhasil mencetak gol ketiga di menit ke-48.

Selang dua menit Escobar memastikan kemenangan P-MU setelah sepakannya tak mampu ditangkap dengan baik oleh kiper Wawan Hendrawan.

Meski kedua tim bermain terbuka, namun hingga peluit panjang dibunyikan skor 4-1 tetap bertahan untuk kemenangan P-MU. Pelatih Persiba Balikpapan Jaya Hartono mengakui Persepam MU bermain sangat bagus sehingga mampu mengalahkan timnya dengan skor telak.Gol cepat yang diciptakan Silvio Escobar membuat mental pasukan Laskar Sape Kerap semakin percaya diri, sehingga mampu menguasai jalannya pertandingan.

Menurutnya, pemainpemain klub kebanggaan masyarakat Madura itu bermain sangat lepas dan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya. “Persepam Madura United sudah unggul terlebih dahulu sehingga permainan mereka semakin kompak dan padu, setelah itu kami kena kartu merah, sehingga mereka semakin percaya diri, mereka bermain sangat lepas malam ini,” ujar Jaya Hartono.

Sementara itu, pelatih Persepam MU Arcan Iurie mengatakan sangat bersyukur atas apa yang diraih oleh anak asuhnya itu. Hal itu sebagai start awal yang baik dalam memulai ketatnya kompetisi putaran kedua ISL wilayah timur 2014.

“Alhamdulillah, sementara kami dapat tiga poin, alhamdulillah puas sekali. Kami masih akan melakukan evaluasi sebelum melawan Mitra Kukar,” ujarnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Persiba Balikpapan : Wawan Hendrawan (PG), Arifky,

Absor Fauzi (55, Yudi Khooirudin, Rendy Siregar, M. Bachtiar, Patrice Nzekou (Merah 40), Risky Naouriansyah (Abdul Rahman ’70), Ansou Toure, Fandy Mochtar (M. Kamri 85, Carlos Ozuna.

VS Susunan Pemain: Persepam Madura United : Gerri (PG) Mandagi, Michael Orah,

Fahrudin Wahyu (C), Valuta, Firli Apriansyah (Denny Rumba 46), Rossi Noprihanis, Diego Fretes, Slamet Nur Cahyo, Busari, M. Isnaini (Issack YM. Djobber ’46), Silvio Escobar (Irfan Mofu ’64)

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 19 MEI 2014 NO. 0363| TAHUN III

I

Bupati Legalisasi Bali di Depan Pendopo Batas Toleransi Malam Minggu dan Pembangunan Sirkuit Selesai PAMEKASAN – Balapan liar (bali) yang sering terjadi di depan Pendopo Bupati, Jl Kabupaten, terutama pada malam hari, dikeluhkan masyarakat sejak lama. Akhirnya terungkap bali tersebut tidak kunjung teratasi karena mendapat legalitas dari Bupati.

Ketika mengetahui kenyataan itu, masyarakat mengaku tidak mengerti dengan sikap pimpinan pemkab setempat itu.

Sebab menurutnya, seharusnya bali tidak dibiarkan terjadi, karena sangat beresiko terhadap keselamatan pribadi dan orang lain, juga membuat resah penduduk sekitar.

Menurut Agus, 40, salah satu warga sekitar, setiap kali ada Bali di Jl Kabupaten, dia dan beberapa warga lainnya merasa terganggu. Karena suara motor mereka menggunakan knalpot brong sehingga memekakkan telinga. Sangat mengganggu waktu istirahat

warga. Apalagi bali itu biasanta dimulai sekitar pukul 21.00 hingga pukul 02.00 dinihari, bahkan hingga subuh.

Selain itu, jika bali sudah mulai, masyarakat sekitar sudah takut untuk keluar rumah.

Karena jalanan ramai dan berbahaya. Ramai karena banyak masyarakat yang menonton, berbahaya karena jalur Jl Kabupaten itu dipakai kebut-kebutan puluhan pasang motor secara bergantian. “Kok bisa ya, ada bali di depan Pendopo, kok Bupati diam saja. Ini Bupatinya memang tidak tahu atau tidak mau tahu,” katanya.

Sementara Bupati Pamekasan, Achmad Syafii terkesan santai-santai saja menanggapi hal ini. Menurutnya, pihaknya sengaja melonggarkan pengawasan terhadap bali yang biasa terjadi di Jl Kabupaten.

Dia memperbolehkan atau melegalkan adanya bali itu, yang kerap terjadi di depan Pendopo atau rumah dinasnya itu. Hal ini masih dianggap wajar olehnya, karena hanya terjadi saat malam Minggu saja, jadi tidak setiap malam bali itu terjadi.

“Namun nanti setelah sirkuit di komplek Sport Center Ceguk selesai. Anak-anak muda itu tak boleh lagi bali di jalanan. Jika masih, akan ditindak tegas,” kelit Syafii.

Dengan demikian, kegiatan bali yang terjadi setiap malam Minggu di depan Pendopo itu masih mendapat toleransi dari Syafii. Fenomena bali ini akan

terus terlihat di Pamekasan setiap malam Minggu. Para pelaku bali dan penonton akan leluasa di sana, karena sudah tahu tidak akan terkena operasi polisi. Sebab keberadaan mereka di sana sudah digaransi langsung oleh Bupatinya.

Syafii belum memastikan kapan sirkuit itu akan selesai. Bahkan, saat ini pengerjaan sirkuit itu belum dilakukan sama sekali.

Alasan Syafii, untuk memulai pembangunan sirkuit harus menyelesaikan pembangunan stadion dulu, yang juga akan terletak di komplek Sport Center, Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan. Sementara pembangunan stadion itu, belum pasti pula kapan akan selesai.

“Semoga saja cepat selesai pembangunan sirkuit itu. Tapi memang terkendala oleh prosesproses lain yang harus diselesaikan lebih dulu, salah satunya

pembangunan stadion yang sekarang tengah dikerjakan,” paparnya.

Meski demikian, dia menegaskan toleransi bali itu hanya pada malam Minggu saja. Jika bali itu terjadi di malam lain, maka akan ditindak. Seperti yang terjadi malam Jumat kemarin (15/5), 55 sepeda motor protolan terjaring razia aparat Polres Pamekasan. Mereka semua berkumpul di Jl Kabupaten, di depan pendopo, melakukan bali.

Tanpa ampun aparat langsung menindaknya. Semua pelaku adalah pelajar SMP dan SMA. Saat razia, para pemilik atau pemakai sepeda motor itu tak satu pun yang bisa menunjukkan surat-suratnya kepada aparat.

Sehingga 55 sepeda motor itu langsung diangkut ke Markas Satlantas Polres Pamekasan di Jl Raya Nyalaran. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

NGETREK. Para pelaku Bali disuruh jongkok dan buka baju di depan motornya, saat operasi Bali malam Jumat (15/5) kemarin.

KORAN MADURA

J KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO

SAMPANG

SENIN 19 MEI 2014 NO. 0363 | TAHUN III

SENIN 19 MEI 2014|NO. 0363|TAHUN III

MADURA

J

RPH MANGKRAK

Pemkab Dinilai Tidak Tegas

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar saat mengintrogasi 11 tersangka pejudi, Jumat (16/5).

Ada11 Pejudi di 3 TKP SAMPANG - Aparat kepolisian Polres Sampang setelah melakukan operasi penyakit masyarakat (pekat) selama satu minggu, Jumat (15/5) sekitar pukul 10.00 Wib berhasil menangkap 11 tersangka judi kartu remi di wilayah Kabupaten Sampang.

Sebanyak 11 tersangka itu dibekuk Satreskrim Polres Sampang dari tiga tempat kejadian perkara (TKP), meliputi Kecamatan Sreseh, Kecamatan Jrengik, dan Kecamatan Ketapang. Mereka diamankan lantaran melakukan tindak pidana judi kartu remi jenis Pok serta jenis Samhong (tiga puluhan).

Adapun 11 tersangka yang ditangkap, di antaranya Ma’at (40), Supardi (35), Maidi (28), Mad Nasir (28). Mereka warga Desa Plakaran Kecamatan Jrengik. Mereka tertangkap bermain kartu remi jenis Shamhong pada Rabu (14/5) sekitar pukul 03.00 Wib dini hari di sebuah rumah di Dusun Nangger Desa Plakaran Kecamatan Jrengik.

Sementara kelima tersangka lainnya ditangkap di Kecamatan Sreseh. Mereka, Wahib (48), Sujarwo (46), Abdul Qodir (32), dan Hosen (30), Ripin (48), warga Desa Noreh Kecamatan Sreseh.

Kelima tersangka ditangkap

pada Minggu (4/5) sekitar pukul 00.15 Wib di sebuah rumah di Dusun Marpao Desa Noreh Kecamatan Sreseh.

Sedangkan dua tersangka ditangkap di Kecamatan Ketapang.

Tersangka Miskari (37) dan Mat Sumar (37), warga Dusun Panobun Barat Desa Pangareman Kecamatan Ketapang.

Ditangkapnya kedua tersangka lantaran melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis Pok pada Minggu (04/5) sekitar pukul 02.30 Wib di sebuah langgar di desa setempat dan berdasarkan laporan polisi nomor LP/A/117/V/JATIM/RES. SPG. Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan, sebanyak 11 tersangka tersebut diamankan dari tiga TKP selama satu pekan di wilayah Kota Bahari. Namun, dari lima tersanga di Kecamatan Ketapang, hanya dua tersangka yang berhasil diamankan.

“Sebenarnya dari Kecamatan Ketapang ini ada lima tersangka judi pada saat mau ditangkap, cuma dua yang berhasil dibekuk dan ada tiga tersangka judi masih kabur,” ucapnya didampingi Kasatreskrim Polres sampang AKP Jeni Al Jauza.

Lanjut Imran, jenis permainan judi yang dilakukan para tersangka sendiri ada dua jenis, yaitu perjudian kartu remi jenis Pok dan Jenis Samhong atau tiga puluhan.

Pihaknya kini akan terus melakukan tindakan dalam penuntasan kasus perjudian.

Tak hanya itu, dari tangan 11 tersangka perjudian aparat kepolisian Polres Sampang berhasil mengamankan barang bukti uang sebanyak Rp 1.405.000, lima buah set kartu remi, dan dua buah ponsel.

“Dari uang barang bukti untuk tersangka Kecamatan Ketapang sebesar Rp 409.000, serta tersangka dari Kecamatan Sreseh Rp 651.000, dan tersangka Kecamatan Jrengik sebanyak Rp 345.000,” jelasnya.

Akibat perbuatan tersangka kini dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang Tindak Pidana Perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. =RYAN HARIYANTO/MK

SAMPANG- Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) yang berlokasi di Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben, dibiarkan mangkrak. Proyek yang menelan dana sebesar Rp 499 juta tersebut tak kunjung ada upaya dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupten Sampang.

Untuk diketahui, mangkaknya pembangunan proyek RPH tersebut ditolak oleh masyarakat pada September 2012 lalu. Warga sekitar protes karena RPH dinilai akan mengganggu lingkungan sekitar, sebab lokasinya berdekatan dengan Puskesmas, Pondok Pesantren dan Kantor Kecamatan.

Sehingga masyarakat meminta agar pembangunan RPH dihentikan. Akibatnya, keberadaanya sampai saat ini menjadi mangkrak.

Kondisi tersebut mengundang sorotan dari aktivis Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Hasan. Sebab mangkraknya pembangunan tersebut dinilai hanya menghamburkan anggaran daerah. ”RPH sudah lama dibiarkan mangkrak, seharusnya Pemkab menyikapi tegas dengan kondisi tersebut,

setidaknya masyarakat mengetahui transparansi kelanjutan RPH tersebut,” ungkapnya di warkop, Jumat (16/5).

Hasan juga berharap jika memang proyek tersebut tidak bisa dilanjutkan hendaknya ada pemanfaatan lain dan bisa dialihfungsikan untuk pemberdayaan masyarkat setempat. ”Seharusnya Pemkab kembali mendatangi masyarakat untuk membicarakan persoalan dengan cara kekeluargaan supaya bisa diterima oleh masyarakat setempat atau jika tidak Pemkab mencari solusi agar RPH bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat setempat,” jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Sampang Sri Handoyo Sudono mengatakan, pihaknya tidak bisa menjelaskan secara rinci terkait persoalan tersebut. Dirinya merekomendasikan untuk menghubungi Kabid Kesehatan Hewan, Halifatul Ummah. ”Mohon langsung ke ibu Lif (Halifatul Ummah) supaya lebih jelas,” singkatnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

UJIAN TINGKAT AKHIR

Kelulusan SD Cukup Menggunakan UAS SAMPANG- Sistematika pelaksanaan ujian akhir sekolah (UAS) untuk tingkat sekolah dasar (SD) dan sederajat tahun 2014 tidak akan sama dengan sistematika ujian tingkat SMA dan SMP pada umumnya.

Hal tersebut dikarenakan untuk tingkat kelulusan tingkat SD tidak serumit dengan kelulusan tingkat SMA dan SMP yang menggunakan sistem ujian nasional (UN) sebagai tolak ukur utama kelulusan para siswa.

Kabid Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Arief Budiansor menjelaskan bahwa untuk kelulusan tingkat SD dan sederajat di

tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Menurutnya, kelulusan tingkat SD tahun ini ditentukan oleh masingmasing lembaga yang menyelenggarakan UAS. Berbeda dengan tahun lalu yang masih dikaitkan dengan nilai raport dan nilai UAS. “Untuk tahu lalu kriteria kelulusan SD masih di dinilai oleh penggabungan nilai prosentase raport dan nilai UAS. Sedangkan untuk tahun ini tingkat kelulusan siswa di tingkat SD dan sederajat ditentukan oleh masing-masing lembaga pendidikan yang menyelenggarakan, dan nanti untuk nilainya berupa SKHUS (surat keterangan hasil ujian sekolah), jadi untuk kelulusan tingkat SD sangat mudah,” jelasnya kepada Koran Madura, Jumat (16/5). =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 19 MEI 2014 NO. 0363| TAHUN III

K

Program BSPS Jadi Polemik Kemenpera Mengancam BSPS 2014 Dihentikan Sampang - Kasus dugaan penyimpangan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah Kabupaten Sampang, terus menjadi polemik. Bahkan, Kejaksaan Negeri Sampang yang menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut telah menetapkan dua orang sebagai tersangka.

Hal itu disebabkan, program BSPS baik tahap pertama di tahun 2012 serta tahap kedua tahun 2013 banyak dikeluhan warga penerima BSPS terutama di wilayah Kecamatan Karang Penang dan Kecamatan Omben.

Pasalnya, fakta di lapangan, penerima BSPS jika diakumulasikan hanya mendapatkan Rp 3.500.000 per penerima, yang seharusnya 7.500.000. Itu bisa dilihat dari bahan material yang diterima warga sangat sedikit. Penerima BSPS tahap dua hanya mendapatkan 500 buah batu bata, 1 pikap pasir lokal, dan 8 sak semen. Sementara pada tahap pertama pen-

Kedua orang itu yakni Koordinator Tim Pendamping Masyarakat (TPM) Sunarto Wirodo alias Rodo, dan Satrio Wahyudi Kabid Tata Ruang dan Pengembangan Perkotaan Dinas Cikatarung. Kejari mengaku telah mengantongi dua alat bukti dalam kasus BSPS tersebut.

Timbulnya polemik dalam kasus bantuan anggaran dana dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI yang diberikan melalui Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Sampang tersebut membuat Kemenpera merasa geram karena melihat polemik kasus BSPS yang semakin rumit.

erima mendapatkan 1500 buah baru bata, 1 truk pasir lokal, 1 truk pasir hitam, dan 10 sak semen.

Deputi Kemenpera Jamil Anshari mengatakan, banyaknya masalah dalam kasus BSPS di Kabupaten Sampang, dirinya berencana akan menghentikan penyaluran BSPS tahun 2014 di Kota Bahari, jika persoalan terus terjadi dan Pemerintah Darah sendiri tidak bisa mengawal bantuan yang seharusnya menjadi hak rakyat tersebut.

“Pemerintah Sampang harus bisa mengatasi persoalan ini, kalau memang Pemerintah Daerah tidak mampu menyelesaikan masalah ini, saya akan menghentikan bantuan BSPS di Sampang pada tahun 2014,” ucapnya melalui saluran telepon kepada Koran Madura, Kamis (15/5) .

Jamil menuturkan, dirinya merasa sangat heran permasalahan kasus BSPS semakin tidak

menemukan titik terang. Padahal, bantuan dari Kemenpera itu secara prosedur langsung disalurkan kepada penerima melalui rekening masing-masing penerima. Bahkan, laporan dari Pemkab Sampang kepada pihaknya, kegiatan BSPS tercatat seratus persen.

“Saya heran masalah BSPS belum bisa diselesaikan, siapa sebenarnya yang bermain di sini ada apa ini, dan kenapa warga penerima tidak tahu buku rekeningnya padahal kita langsung mengirim ke rekening masing masing,”jelasnya.

Ditambahkan Jamil, dirinya berpesan kepada Pemkab Sampang jika persoalan BSPS tidak bisa menemukan kejelasan, selain pihak Kemenpera akan menyetop bantuan BSPS 2014, jangan sampai ke depan akan membuat penghambatan dalam hal pembangunan.

“Jangan sampek ini menghambat pembangunan di Sam-

pang, karena hanya permasalahan sederhana seperti ini, uang Rp 7.500.000 per penerima malah jadi begini, masak tidak bisa menyelesaikan masalah ini,”katanya.

Jamil menegaskan, bilamana pelanggaran tersebut telah nyata diketahui oleh masyarakat, pihaknya meminta kepada penerima BSPS untuk segera melaporkan masalah tersebut kepada pihak kepolisian atau pihak Kejaksaan Negeri Sampang, agar pihak yang sengaja menggelapkan uang tersebut bisa ditangkap.

“Masayarakat juga harus proaktif melakukan pengawalan terhadap masalah BSPS ini, kok bisa tidak tahu uang bantuan itu kan sudah ada di rekening masing - masing penerima, pengirimannya juga pada bulan Oktober 2013 lalu,” tegasnya. =RYAN HARIYANTO/MK

TAMBANG SIRTU DI PANTURA

Tak Ada Papan Larangan, SKPD Terkait Saling Lempar PANTURA. Akibat tak ada papan informasi larangan penambangan pasir ilegal, di sepanjang jalan menumpuk tumpukan pasir yang diduga ilegal.

SAMPANG - Pantai utara (Pantura) yaitu tepatnya sepanjang pesisir di daerah Kecamatan Sokobanah menuju Kecamatan Ketapang marak terjadi penambangan pasir dan batu (sirtu) yang diduga ilegal. Sementara

tidak ada papan larangan melakukan penambangan sirtu ilegal.

Di sepanjang pesisir pantura tersebut tidak ditemukan papan informasi terkait larangan melakukan penambangan pasir ilegal sehingga warga setempat marak

melakukan aksi penambangan pasir liar di daerah pantura.

Hal itu dimungkinkan karena tidak adanya imbauan berupa papan informasi sehingga warga seenaknya merusak lingkungan pesisir pantura yang saat ini

sudah banyak yang mengalami abrasi tanah.

Mawardi (25) warga Desa Batu Beih Kecamatan Sokobanah mengaku kecewa dengan sikap pemerintah daerah karena sudah tidak lagi memperhatikan kondisi pantai utara. Sebab sampai saat ini sepanjang pesisir pantai tidak ditemukan papan informasi terkait larangan untuk tidak melakukan penambangan pasir ilegal. Padahal pemasangan papan informasi tersebut guna meminimalisir aksi penambangan pasir.

“Sepanjang jalan dari Kecamatan Sokobanah menuju Kecamatan Ketapang tidak ada sama sekali papan informasi berkenaan imbaun larangan untuk melakukan penambangan pasir. Karena maraknya aksi penambngan pasir saat ini banyak ditemukan kerusakan ekosistem di sepanjang pantai utara,” jelasnya, Minggu (18/5).

Terpisah, saat dikonfirmasikan ke Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam) Sampang Misdi malah melempar tanggung jawab kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Saat

dihubungi melalui selulernya menjawab “Salpol PP,” singkatnya.

Sedangkan ketika dikonfirmasikan kepada Kasi Ops Satpol PP Kabupaten Sampang, Moh. Sadik juga melempar tanggung jawab kepada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan (DKPP). Ketika dikonfirmasi melalui selulernya dirinya menjawab “Itu ranahnya masuk ke Kelautan, Mas.” Sementara saat di konfirmasi kepada Kepala DKKP Kabupaten Sampang Sri Andoyo Sudono menjawab tegas melalui SMS (pesan pendek) bahwa untuk pemasangan papan informasi terkait larangan penambangan pasir ilegal tersebut merupakan ranah tanggung jawab dari Disperindagtam dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Bahkan dirinya mempertegas lagi untuk melihat SKPD yang tercantum dari papan informasi yang sudah dipasang di pesisir lainnya. Dalam SMS-nya, “Coba liat ke Camplong, di sana ada papan informasi larangan penambangan pasir, SKPD mana yang membuat,” tegasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

L

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 19 MEI 2014|NO. 0363|TAHUN III

Hanya Berjanji

Satpol PP Tak Kunjung Menertibkan

Kantor PDAM Hari Ini Didemo Sampang - Ketua Madura Development Watch (MDW) Tamsul pada hari ini (19/5) berencana melakukan aksi demonstrasi di kantor Perusahaan Daerah Air Mineral (PDAM) Kabupaten Sampang. Aksi demo itu terkait tunggakan PDAM kepada pemerintah daerah sejak tahun 2003 hingga kini yang belum melakukan pengembalian.

Sementara Pemkab Sampang yang memberikan pinjaman modal jangka panjang kepada PDAM sebesar 250 juta, juga tidak pernah melakukan tindakan dan tidak ada evaluasi terhadap kinerja PDAM. “Belum ada pengembalian dari PDAM Sampang kepada Pemkab soal pinjaman modal jangka panjang, padahal besar pinjamannya yakni Rp 250 juta, bahkan sampai 10 tahun tidak pernah bayar, kenapa pemerintah diam dan tidak pernah mengevaluasinya,” ucapnya.

Sementara pinjaman modal jangka panjang sebesar 250 juta dengan bunga pinjaman sebesar 10 persen dalam jangka waktu 10 tahun tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara Bupati Sampang dengan Direktur PDAM Nomor 856/PDAM/2003 tertang-

gal 1 Desember 2013.

“Jadi PDAM ini selama meminjam kepada Pemkab tahun 2003 belum bisa bayar bunganya saja, di mana nilai bunga pinjamannya sebesar Rp 164.580.333, dan jatuh temponya saja 1 Desember 2003,” katanya.

Alasan pihaknya melakukan aksi demo bukan hanya soal piutang PDAM kepada Pemkab Sampang. Melainkan, untuk di tahun 2004 hutang dari sisa bunga pinajaman 10 persen sebesar Rp 168.150.600, belum juga dibayarkan pihak PDAM Sampang kepada pemerintah setempat.

Dikatakan Tamsul, semestinya pihak PDAM Sampang yang merupakan perusahan pelayanan publik, harus bisa mengoptimalkan pelayanan. Namun, kenyataan itu sangat di luar ketentuan.

Sebab, selama ini perusahaan air

di Kota Bahari banyak dikeluhkan warga, di antaranya dengan adanya kemacetan penyaluran air, tingginya saat masyarakat melakukan pembayaran meski tidak terpasang meter ukuran pelanggan, dan lain sebagainya.

“Seharusnya kan PDAM ini memberikan pelayanan baik kepada masyarakat, bukan hanya malah pinjam uang kepada Pemkab yang sampai saat ini tidak pernah memberikan kontribusi kepada PAD,” keluhnya.

Begitu pun, Tamsul menambahkan tentu Pemkab dalam memberikan pinjaman dalam jangka waktu panjang dipastikan untuk mendukung biaya operasional agar provitnya dari PDAM tercapai, mengingat PDAM merupakan pelayanan publik.

“Mungkin alasan Pemkab memberikan pinjaman supaya tercapai provitnya, tapi kenyataannya justru tidak tercapai malah membenani kepada Pemkab dan pelayanan air sangat buruk baik pelanggan yang sudah mati air dan rekeningnya tidak diurus, mungkin ini ada kesalahan pengelolaan sehinggga target PDAM tidak tercapai,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

SAMPANG- Hampir tiga pekan lebih Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengumbarkan janjinya terhadap pendisiplinan maraknya penambang pasir di daerah pantura. Namun hingga saat ini janji tersebut belum juga dipenuhi.

Sampai saat ini aksi penambangan ilegal tersebut semakin menjadi-jadi setelah dijumpai gunungan-gunungan pasir yang ditumpuk dipinggir jalan dan area-area di beberapa titik pantai utara terutama di daerah Kecamatan Sokobanah.

Rukmiyah (47) warga setempat yang mengeluhkan adanya penambangan pasir yang semakin marak di Kecamatan Sokobanah, sebab akibat dari perbuatan tersebut mengganggu pemukiman warga khususnya warga yang berdekatan dengan pantai. Rukmiyah juga mengaku bahwa air sumur yang dulunya bisa digunakan sebagai air minum namun sekarang tidak lagi dikarenakan air sumurnya mulai terasa asin.

“Dulu sumur di rumah saya bisa untuk keperluan sehari-hari bahkan untuk diminumpum bisa, akan tetapi untuk saat ini sumur dirumah saya tidak bisa diminum, hanya saja masih bisa untuk dibuat mandi,” ungkapnya, Minggu (18/5).

Fathurrahman (20) warga Sokobanah lainnya membenarkan bahwa di kecamatan daerahnya makin marak dilakukan

penambangan pasir yang sampai saat ini kondisi pesisir pantainya semakin prihatin. Dirinya juga menyayangkan terhadap pemerintah setempat karena terlihat membiarkan begitu saja aktivitas yang dilakukan warga pesisir utara khususnya warga Kecamatan Sokobanah. “Pantai disini (Pantura) jarang ada pemantauan jadi aksi penambangan disini semakin tak terkendali,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol pp) Kabupaten Sampang, Hamdani yang dikonfirmasi melalui Kasi Ops Moh. Sadik mengaku belum mengetahui keseluruhan lokasi-lokasi yang dijadikan titik penambangan pasir ilegal.

Dirinya juga menjelaskan bahwa untuk sebagian titik sudah tidak ada lagi aktivitas penambangan.

“Sekarang sudah tidak ada lagi aktivitas penambangan pasir, seperti daerah yang kini ada plengsengannya itu, kan tidak ada aktivitas disana,” jelasnya.

Sadik juga berjanji akan secepatnya melakukan penertiban terhadap penambangan pasir yang ada di Pantura. “Dua atau tiga hari lagi kami akan melakukan memantau langsung ke lokasi tapi sebelumnya kami konfirmasikan dulu ke kepala desa setempat, sebab yang melakukan penambangan tersebut merupakan warga dari kepala desa,” janjinya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

DARI JAUH. Terlihat gunungan penimbunan pasir yang diduga dari aksi penambangan liar

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Madura

Bangkalan M M

KORAN MADURA SENIN 19 MEI 2014

SENIN 19 MEI 2014| |TAHUN No. 0363 |IIITAHUN III No. 0363

DPRD Intervensi Bupati ?

Ada 22 Rekomendasi Diusulkan Legislatif PAMEKASAN - DPRD Pamekasan meminta Bupati Pamekasan Achmad Syafii segera melaksanakan 22 rekomendasi atau program yang diusulkan pihak legislatif kepada eksekutif, dalam hal Bupati selaku pimpinan eksekutif Pamekasan. Mengingat waktu tersisa di 2014 ini hanya tinggal tujuh bulan saja.

Ke-22 rekomendasi legislatif yang diserahkan ke Bupati pekan lalu itu berisi tentang catatan strategis penyelenggaraan pemerintah tahun anggaran 2014.

Secara umum, catatan strategis tersebut yang perlu diprioritaskan tahun ini menyangkut pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan beberapa yang lainnya.

Ketua DPRD Pamekasan Halili, berharap agar Bupati benar-benar memperhatikan rekomendasi tersebut. Karena menurutnya 22 rekomendasi

eskala Tour & Travel

yang telah disusun itu merupakan hal yang serius yang itu harus segera direalisasikan.

Dia mengingatkan, seyogyanya Bupati jangan hanya menumpuk dokumen itu di meja kerjanya saja.

"Kami minta Bupati serius.

Tidak ada gunanya catatan itu disusun tanpa ada tindak lanjut Bupati dan jajaran," ucapnya kemarin (18/5).

Sementara Bupati Pamekasan Achmad Syafii, mengungkapkan kalau sebagian dari rekomendasi DPRD itu, sudah dilakukan pihaknya. Dan be-

berapa rekomendasi yang lain, juga sudah ada dalam perencanaan jajarannya. Terkait rekomendasi yang belum terkover Pemkab, dia menyatakan akan dimasukkan dalam perencanaan dan program tahun ini. Dan secara bertahap akan dilakukan dengan skala prioritas, yakni yang paling mendesak terlebih dulu.

"Tentunya kami juga mengajak kerjasama pihak legislatif, untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah strategis, dalam rangka merealisasikan rekomendasi tersebut. Proses ini ke depan tentu harus ada pertemuan lanjutan bersama pimpinan DPRD, Pimpinan komisi-komisi dan fraksi-fraksi, guna mensukseskan pembangunan di Pamekasan ini," tukas Syafii. = SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

POLITIK

Hari ini Panwaslu Periksa Penyelenggara Pileg PAMEKASAN - Setelah bersih-bersih kandang sendiri, dengan memeriksa sejumlah Panwascam dan PPL, kini Panwaslu Pamekasan telah berkonsentrasi untuk memeriksa para penyelenggara Pileg kemarin.

Pemeriksaan itu menyeluruh, dari tingkat KPPS, PPK, hingga KPU Pamekasan. Informasinya salah satu anggota KPU Pamekasan, Nuzulul Qurnain akan diperiksa hari ini.

Sebenarnya pemeriksaan para penyelenggara Pileg ini telah dilakukan sejak Jumat (16/5) kemarin. Pada hari itu sejumlah penyelenggara Pileg dipanggil ke Kantor Panwaslu Pamekasan di Jl Trunojoyo.

Mereka antara lain, KPPS Desa Kaduara Barat, KPPS Desa Lancar, KPPS Desa Trasak, KPPS Desa Tentenan Barat, semuanya wilayah Kecamatan Larangan.

Juga PPK Kecamatan Larangan.

Mereka diperiksa secara estafet oleh komisioner Panwaslu.

Pemeriksaan dilanjutkan hari ini, dengan agenda pemanggilan PPK Kecamatan Proppo, dan

sejumlah KPPS di wilayah itu, terutama KPPS Desa Groom.

Kemudian PPK Kecamatan Palengaan, juga dengan sejumlah KPPS di wilayah itu, terutama KPPS Desa Potoan Laok yang terjadi pemungutan suara ulang (PSU) di tiga TPS di desa tersebut. Selain itu, pemanggilan salah satu Anggota KPU Nuzulul Qurnain, sejumlah PPK, dan KPPS lainnya.

Yang masuk agenda pemanggilan pula adalah PPK Kecamatan Kota dan beberapa KPPS di wilayah itu, PPK Kecamatan Pasean, dan beberapa KPPS di wilayah itu.

Menurut Anggota Panwaslu Devisi Penindakan Hukum dan Tindak Lanjut Sapto Wahyono, pemeriksaan dilakukan estafet.

Lama-tidaknya pemeriksaan orang-perorang atau tingkatanpertingkatan, tergantung hasil temuan dan fakta di lapangan, tanggapan atau keterangan yang bersangkutan di ruangan pemeriksaan. Termasuk dalam agenda pemanggilan hari ini, jika pemeriksaan belum tuntas akan dilanjutkan keesokan harinya. = SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Bangkalan

Bangkalan N

SENIN 19 MEI 2014 No. 0363 | TAHUN III

SENIN 19 MEI 2014 | No. 0363 | TAHUN III

Nikah Siri Membawa Derita Anak Minta Pulsa, Suami Sakiti Istri hingga Berdarah BANGKALAN - Perbuatan tak terpuji dilakukan Mustofa (31), warga Jalan KH. Hasyim Asyari Demangan Bangkalan. Pria pengangguran ini tega melakukan kekerasan terhadap istrinya sendiri Kholijah (34), warga Desa Pandebeh Kecamatan Kamal hingga mengeluarkan darah dari hidungnya. Penyebabnya, ia kesal lantaran tak punya uang saat salah satu putrinya meminta uang untuk membeli pulsa.

Kronologisnya, salah satu putranya, Helmi (14) menghubungi Khalijah meminta uang untuk beli pulsa, Sabtu, (17/5) pukul 18.00 wib. Berhubung perempuan yang telah memiliki enam anak ini hanya memiliki uang Rp10.000, kemudian ia meminta uang tambahan ke Mustofa. Akan tetapi, justru Mustofa merasa kesal lantaran dimintai uang. Tak ayal percekcokan pun terjadi diantara suami istri tersebut.

Menurut pengakuan Khalijah, memang selama ini Mustofa hanya keluyuran saja tanpa pekerjaan yang jelas. Padahal, sebagai suami wajib memberikan nafkah terhada anak-anaknya. Tak terima dengan perkataan Khalijah yang menyebutnya sebagai pengangguran, pada saat itu juga Mustofa mendaratkan pukulan ke bagian dada dan punggung Khalijah.

Tidak berhenti di situ saja,

Khalijah berusaha diseret keluar rumah, namun Khalijah bertahan dengan memegang erat ke sebuah ranjang tempat tidur. Hal itu membuat Mustofa semakin naik pitam dan kalap dengan memukulnya di bagian wajah sampai mengeluarkan darah segar dari hidung Khalijah. Tak terima dengan perlakuan kasar suaminya, Khalijah langsung mengadukan apa yang dialaminya kepada pihak berwajib dengan bukti hasil visum dari rumah sakit setempat.

"Selama ini Mustofa memang menelantarkan saya, tidak pernah memikirkan nasib saya dan anakanak," ujar Khalijah saat ditemui usai diperiksa penyidik Polres Bangkalan.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Sulistyono melalui Kasat Reskrim Andy Purnomo mengatakan kasus tersebut bukan termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sebab, hubungan keduanya hanya sebatas nikah siri. Maka akan diproses sebagai kasus penganiayaan.

"Kami akan segera memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

LOPOR. Khalijah saat mengadukan kekerasan yang dilakukan Mustofa ke Polres Bangkalan.

TEWAS. Mayat korban saat berada di ruang jenazah RSUD Syamrabu Bangkalan. (Insert) motor milik korban diamankan di halaman Satlantas Polres setempat.

foto-foto: doni heriyanto/ koran madura

KRIMINAL

Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas BANGKALAN - Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas di Desa Masaran Kecamatan Tragah Bangkalan, Minggu (18/9) sekitar pukul 03.00 pagi hari.

Diduga penyebab tewasnya pria itu karena mengalami kecelakaan tunggal. Dugaan tersebut diperkuat dengan barang bukti sebuah sepeda motor milik korban yang mengalami kerusakan yang cukup parah.

Berdasarkan informasi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bangkalan, identitas pria itu belum berhasil diungkap. Akan tetapi, barang bukti berupa motor Supra X 125 warna hitam biru dengan nomor polisi M 2559 GK serta STNK atas nama Abdullah warga Dusun Jakan Desa Parseh, Kecamatan Socah telah diamankan. Namun, nama yang tercantum dalam STNK tersebut belum bisa dipastikan jika itu merupakan nama korban. �Hasil olah TKP sementara,

Hasil olah TKP sementara, korban mengalami kecelakaan tunggal dan sudah ditemukan tewas di lokasi kejadian,�

Ipda Puji Purnomo Kanit Satlantas Polres Bangkalan

korban mengalami kecelakaan tunggal dan sudah ditemukan tewas di lokasi kejadian," ujar Kanit Satlantas Polres Bangkalan, Ipda Puji Purnomo.

Sejauh ini, terang Puji, indentitas korban belum bisa diketahui. Namun, untuk memastikan identitas tersebut, pihaknya sudah meminta Polsek Socah

untuk menelusuri nama yang tertera di SNTK itu. Dengan harapan mendapatkan informasi yang jelas untuk mengetehui nama korban. "Kami berharap informasi ini bisa dibaca hingga ke keluarga korban,� tuturnya.

Sementara itu, menurut Kepala ruang mayat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syamrabu Bangkalan, Sugianto, ciri-ciri korban diperkirakan berumur 30, tinggi badan 170 senti meter, dan kulit sawu matang, serta rambut hitam ikal. Kemudian, berkumis dan berjenggot tipis, menggunakan baju lengan pendek warna hitam garis putih, celana warna biru tua. Selain itu, ciri khusus pada pria tersebut kelingking jari kaki kanan cacat.

"Korban mengalami gagar otak dan luka robek dipinggang.

Tulang paha kanan patah," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 19 MEI 2014 | No. 0363 | TAHUN III

O

Anggota Kecewa Kunker DPRD SKPD Merasa Terwakili Staf di Sekwan BANGKALAN - Tak seperti kabupaten lainnya, setiap Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD Bangkalan tidak pernah didampingi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Hal tersebut membuat anggota dewan merasa heran dan menyesalkan. Apalagi, keikutsertaan SKPD dinilai sangat penting dalam pembahasan hasil kunjungan tersebut, kata Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Ismail Hasan.

Menurutnya, pendampingan oleh perwakilan SKPD sangat membantu dalam menunjang kegiatan kunker. Akan tetapi,

setiap kali legislatif melakukan kunjungan, SKPD selalu tidak bisa ikut serta dengan berbagai macam alasan.

"Selama ini kan tidak pernah (SKPD) ikut. Ada saja alasannya, ini kan sangat penting," sesal politisi partai Demokrat ini.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) itu, pemilihan lokasi tujuan kunker harus berdasarkan sejumlah poin indikator pembanding. Sebab sebelum kunker pihaknya melakukan konsultasi ke SKPD lokasi tujuan. Begitu juga materinya. Namun, konsultasi tersebut menjadi sia-sia.

"Buat apa kami kolsultasi jika akhirnya gak ikut dalam setiap kunjungan. Semuanya kan atas saran dan masukan SKPD," terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Bangkalan Edy Moeljono mengemukakan Kunker Dewan tidak selalu didampingi pihak eksekutif karena sudah terwakili staf di Sekretariat Dewan (sekwan).

"Hasil studi (kunker)-nya di-

paparkan kepada kami dalam bentuk surat dan ditindaklanjuti oleh SKPD," kelitnya.

Mantan Kepala Inspektorat ini menjelaskan ketidakhadiran SKPD mendampingi legislatif saat kunker bukan disengaja atau karena mencari alasan saja. Hal itu demi efisiensi anggaran dan efektivitas agar tugas eksekutif lancar.

"Ada staf di sekwan. Jadi menurut kami, SKPD tidak perlu ikut," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

PENGGUNAAN DAK

Pembangunan RKB Jadi Prioritas

MANGKRAK. Terminal Induk yang direncanakan beroperasi tahun 2015 yang terletak di sekitar akses Suramadu.

moh ridwan/koran madura

INFRASTRUKTUR

Ada Apa dalam Terminal Induk?

BANGKALAN – Rencana pembangunan Terminal Induk di Bangkalan tidak bisa cepat terealisasi. Terminal tersebut sempat terhenti pengerjaannya.

Akibatnya rencana pembangunan terminal terbesar tipe A yang letaknya di desa Masaran, Kecamatan Tragah tersebut terancam molor dari target. Padahal terminal tersebut diperuntukkan sebagai tempat hilir-mudik berbagai kendaraan, baik sifatnya antar kota maupun provinsi.

Terminal tersebut berdiri di atas tanah seluas 1,9 hektare dengan target penyelesaian akhir 2014. Sehingga pada 2015 mendatang terminal itu dapat beroperasi secara resmi. Namun hal itu kemungkinan besar tidak bisa segera terealisasi. Sesuai rencana, pembangunan terminal induk itu berfungsi sebagai tempat mangkalnya bus AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) maupun MPU lintas baik dari kawasan kota maupun rute Bangkalan-Sampang, Pamekasan, hingga Sumenep itu masih molor pengerjaannya.

Butuh miliaran rupiah untuk

merampungkan pengerjaan terminal tersebut. Saat ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur (Jatim) kembali mengalokasikan dana sebesar Rp 12,5 miliar untuk merampungkan pembangunan terminal tipe A tersebut.

Meskipun anggaran tersebut masih kurang, karena kebutuhan proyek tersebut ditaksir menghabiskan anggaran Rp 50 miliar.

"Rencananya tahun 2015 terminal induk akan dioperasikan.

Namun, pembangunannya masih belum rampung. Triwulan ketiga sekitar Agustus-September nanti pembangunan terminal itu bakal dilanjutkan," terang Kabid Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dishubkominfo Bangkalan, Zainal Arifin.

Dia mengatakan sesuai dengan hasil rapat Dishub Jatim yang berkoordinasi dengan Dishubkominfo Bangkalan, akan segera melanjutkan pembangunan terminal Induk yang lokasinya berbatasan dengan Kecamatan Burneh itu.

Sebab seluruh wewenang pembangunannya dimiliki provinsi.

Untuk mengejar target penyelesaian pembangunan agar

tahun 2015 bisa secepatnya beroperasi, pihaknya mengaku akan menggenjot pembangunan. Kebutuhan anggaran yang dikucurkan dalam pembuatan terminal tersebut setiap tahun relatif bertambah. Awalnya pada tahun 2012 lalu sebesar Rp 4,5 miliar disediakan untuk pembangunan. Kemudian pada tahun 2013, sebesar Rp 5 Miliar. Terakhir pada tahun 2014 pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 12,5 Miliar.

"Ini merupakan upaya pemerintah untuk segera merampungkan pembangunan terminal tersebut. Mudah-mudahan bisa sesuai target," harapnya.

Sementara itu, pihaknya mengaku sarana dan prasarana yang harus diutamakan dan segera harus terselesaikan seperti Shalter angkutan, pintu keluar masuk terminal harus rampung akhir 2014. Sedangkan untuk fasilitas penunjang seperti Taman, kios atau pertokoan akan dibuat menyusul. "Akhir 2014 ini, pembangunan fasilitas wajib itu sudah harus selesai," imbuhnya. = MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN – Sarana dan Prasarana yang bagus sangat penting guna pembelajaran yang nyaman di sekolah.

Termasuk ruang belajar yang nyaman, sehingga terhindar dari kesan kumuh yang dapat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di sekolah.

Banyak ruang kelas yang masih terlihat belum layak. Perlu pembangunan ruang belajar yang baru guna kenyamanan pembelajaran siswa.

Selama ini, Dinas Pendidikan Bangkalan hanya melakukan perbaikan dan rehabilitasi pada beberapa struktur bangunan.

Sehingga minim pembangunan pada ruang belajar siswa. Untuk itu, Disdik Kabupaten Bangkalan pun mengaku akan memprioritaskan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi khusus (DAK) pada tahun 2014.

"Kita prioritas RKB pada DAK tahun ini, karena selama ini kita selalu melakukan rehab dan belum pernah ada RKB," kata Kabid Sarana dan Prasarana Disdik Bangkalan, Bambang Budi Mustika.

Menurutnya, dalam pembangunan RKB ini, pihaknya telah melakukan verifikasi RKB di semua sekolah yang ada di 18 kecamatan di kabupaten Bangkalan. Verifikasi ini untuk mengetahui berapa jumlah RKB yang dibutuhkan oleh sekolah. Termasuk, lahan yang akan digunakan untuk pembangunan masih mencukupi. Selain itu, jumlah murid yang tengah mengikuti proses belajar di sekolah sudah

sesuai atau tidak, jika dilakukan penambahan RKB. "Semuanya akan diverifikasi terlebih dahulu. Tinggal 4 kecamatan saja yang belum diverifikasi," ungkapnya.

Dia menjelaskan perihal juklak dan juknis untuk penggunaan DAK ini memang sudah turun, akan tetapi pihaknya masih mempelajarinya, agar tidak salah. Dalam DAK tahun ini, disebutkan fokus pada pengadaan buku. Sisa anggaran itu, baru bisa digunakan untuk pembangunan fisik, karena mulai dulu jarang RKB yang dibangun. Sebab selalu memprioritaskan pada rehab.

Dalam pelaksanaan pembangunan RKB yang diberlakukan untuk lembaga sekolah mulai tingkatan SD, SMP, SMA, dan SMK, pihaknya akan menerapkan peraturan dengan ketat. Sekolah yang diprioritas penerima DAK untuk RKB,yang terpenting harus ada ketersediaan lahan, sehingga yang tidak ada lahannya bisa langsung di-black list.

Selain RKB, prioritas kedua yakni pembangunan gedung SMKN Kwanyar dan SMA Kokop.

Meskipun saat ini masih terkendala dengan penetapan SK Gubernur. Menurutnya, SMKN Kwanyar lahannya seluas 1,5 Hektar sudah siap, harganya pun sudah disetujui. Termasuk dananya pun sudah siap, hanya menunggu SK Penetapan dari Gubernur. "Sejak bulan Maret lalu sudah kita urus semua keperluannya, tetapi kendalanya sampai sekarang masih belum turun juga," ujarnya. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

19 MEI 2014 SENIN 19 MEI 2014 | No. 0363 | TAHUNSENIN III

MADURA

No. 0363 | TAHUN III

RAEDU BADRUS SHALEH

QURRATUL FAIZAH

Menulis Bukan Sekadar Angan-angan enuangkan gagasan melalui tulisan memang tidak mudah. Sebab kegiatan menulis itu bukan hanya soal menuangkan apa yang diucapkan atau membahasakan bahasa lisan saja.

Menulis merupakan kemampuan menggunakan pola-pola bahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan.

Artinya, gagasan yang ada pada penulis disampaikan dengan menggunakan lambang-lambang bahasa yang terpola.

Qurratul Faizah adalah perempuan yang memilih untuk mengabadikan gagasan melalui tulisan. bagi perempuan kelahiran Sumenep, 06 Oktober 1994 tersebut, menulis bukan hanya sekadar angan-angan belaka, tetapi menulis adalah olah pikir untuk menyampaikan sesuatu kepada pembaca, sehingga apa yang kita tulis tentu apa yang hendak kita sampaikan kepada pembaca.

Iya, kata dara yang akrab disapa Iza itu, tidak mudah tentunya berteriak, mengungkapkan kesedihan, atau menjelaskan sesuatu melalui tulisan.

Karena itu, menulis menuntut kemampuan berpikir yang memadai dan ketajaman imaji. Sebab tulisan adalah wadah yang sekaligus merupakan hasil pemikiran. Melalui tulisanlah penulis mengomunikasikan gagasan dan pikirannya. “Dan melalui kegiatan berpikir, penulis dapat meningkatkan kemampuannya dalam menulis. Bahkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap masalah yang orang lain alami,” katanya.

Oleh karena itu, Iza pun mulai tampak sangat serius untuk terus mengembangkan aktivitas terbarunya, menulis puisi. Baginya, lewat puisi, semua kesedihan dan kekecewaan ia tuangkan melalui tulisan. Namun, agar benar-benar menjadi seorang penulis, seseorang haruslah menulis. Tidak bisa hanya mengkristalkan sesuatu dalam pikiran. =SYAMSUNI

Usung Budaya Indonesia di Spring Festival Turki 2014 RAEDU BASHA alias Raedu Badrus Shaleh tak menyangka bahwa foto bidikannya akan menjadi salah satu foto yang dipamerkan dalam ajang Ogrenci Bulumasi atau yang dikenal dengan acara Spring Festival (Festival Musim Panas) yang digelar perhimpunan pelajar berbagai Negara, termasuk Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) kerjasama dengan pemerintah dan perguruan tinggi Kota Konya, Turki, berlangsung di Taman Budaya Pusat Kota Konya, Turki, 10-12 Mei 2014.

P

ria kelahiran 3 Juni 1988 di lingkungan Pondok Pesantren Darussalam, Bilapora Timur, Ganding, Sumenep ini mengaku dirinya bukan seorang fotografer profesional. “Saya hanya iseng memotret perayaan Kirab Keraton Yogyakarta. Kamera yang saya gunakan justeru pinjaman.” Ujar putra sulung pasangan KH. Abdul Mun’im Zain (alm.) dan Ny. Hj. Noer Basyiroh ini.

Ogrenci Bulumasi adalah kegiatan tahunan yang merupakan ajang promosi budaya dan tradisi dari berbagai negara di dunia dengan jumlah peserta mencapai 55 negara, antara lain Malaysia, Thailand, India, Chad, Somalia, Kosovo, Bosnia, Kazakhstan, Uzbekistan, dan lain-lain. Dalam kesempatan ini, Raedu adalah salahsatu dari tujuh orang fotografer yang lolos seleksi dalam pameran Ogrenci Bulumasi.

Fotografer Indonesia itu masing-masing: Raedu Badrus Saleh (Madura), Bambang Muryanto (Yogyakarta), Franciscus Dondy (Yogyakarta), Rachma Safitri (Yogyakarta), Michael Aji Pradipta (Yogyakarta), Achmad Ody Widyantoro (Banyuwangi) dan Saiful Bahri (Madura). Keterlibatan PPI Konya pada ajang internasional ini sangat memberikan warna dan mendapatkan apresiasi positif. Beberapa pengunjung dari sejumlah negara mengaku kagum dengan kekayaan budaya Indonesia.

“Saya merasa bangga dengan budaya Indonesia. Maka jangan sampai ada yang berani mencurinya!” Pungkas pemilik blog www.raedubasha.blogspot. com yang lebih dikenal sebagai penulis ini. = M. KAMIL AKHYARI

Saya merasa bangga dengan budaya Indonesia. Maka jangan sampai ada yang berani mencurinya!”