e Paper Koran Madura 20 Februari 2014

KAMIS

20 FEBRUARI 2014 | No. 0305 | TAHUN III ECERAN Rp. 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

KORAN MADURA

1

0328-6770024 KAMIS 20 FEBRUARI 2014 | No. 0305 | TAHUN III www.koranmadura.com

Kewenangan KPK Terus Dipreteli ?

Berita Utama hal 2

ant/andreas fitri atmoko

PEMBERSIHAN CANDI PLAOSAN. Petugas juru pelestari candi menyemprotkan air untuk membersihkan abu vukanik yang menyelimuti Candi Plaosan, Klaten, Jateng, Rabu (19/2). Komplek Candi Buddha yang dibangun pada abad ke-9 itu masih ditutup untuk umum menyusul pembersihan candi yang diselimuti abu vulkanik akibat letusan Gunung Kelud baru mencapai sekitar 20 persen.

EVAKUASI WARGA BERLANJUT Lahar Kelud Mengancam Ngantang-Malang SURABAYA- Satuan Tugas Marinir TNI AL di Posko Pujon mengerahkan satu peleton pasukan untuk mengevakuasi warga Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, guna mengantisipasi kepungan lahar dingin di wilayah setempat, Rabu sore.

“Pengerahan pasukan itu untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa, mengingat hujan deras mengguyur kawasan puncak Gunung Kelud yang tidak menutup kemungkinan menimbulkan bahaya banjir lahar dingin,” kata Komandan Satgasmar Letkol Marinir Kurniawan BCP.

Dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Surabaya, ia menjelaskan pengerahan pasukan yang dipimpin Letda Mar Sholeh tersebut menyisir perkampungan Desa Pandansari dan memeriksa satu persatu rumah penduduk.

“Jika ada penghuninya, maka mereka akan diimbau agar segera kembali ke tempat pengungsian, apalagi hujan deras yang mengguyur kawasan puncak Gunung Kelud sehari sebelumnya telah mengakibatkan banjir lahar dingin hingga memutuskan jalan dan jembatan Pandansari-Selorejo,” katanya.

Didampingi Wadansatgas Mayor Marinir Hadi Wibowo, ia mengatakan prajurit Marinir TNI AL tidak hanya melaku-

kan penyisiran di Desa Pandansari, namun mereka juga mengimbau warga untuk kembali ke tempat pengungsian.

“Para prajurit juga sudah lama membantu warga desa setempat untuk melakukan pembersihan masjid, sekolahan, dan rumah warga di Dusun Munjung, Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang,” katanya.

Sementara itu, Pos Pengamatan Gunungapi Kelud Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Kediri mencatat cuaca di sekitar puncak Gunung Kelud pada Rabu (19/2) siang hujan dan kabut tebal.

Antisipasi juga dilakukan petugas Pol-

res Kediri. Petugas kepolisian melakukan patroli mencegah warga mendekati kantung lahar pascaerupsi Gunung Kelud (1.730 mdpl) yang ada di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

“Kami patroli, ‘woro-woro’, agar warga kembali ke tempat yang aman. Kami juga siapkan armada mengangkut mereka, karena sejumlah warga nekat pulang ke rumahya, walaupun saat ini status Gunung Kelud (1.730 mdpl) masih Awas,” kata Wakil Kepala Polres Kediri Kompol Alfian Nurrizal.

Ia juga menyebut ancaman lahar juga terus mengintai. Pada Selasa (18/2) malam, intensitas hujan cukup tinggi yang mengakibatkan lahar melanda, seperti di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. =ANT/EDY

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 | No. 0305 | TAHUN III

KPK DIPRETELI?

Pakar: KUHP Baru Lemahkan Penyidikan Tindak Korupsi BANDUNG- Pakar Hukum Universitas Parahyangan Bandung Dr Agustinus Pohan menyatakan KUHP dan KUHAP yang baru cenderung akan melemahkan dan tidak memberi ruang cukup kepada institusi pemberantasan korupsi dalam penyidikan kasus korupsi.

“Dalam RUU KUHP dan KUHAP, masalah penyadapan diatur dan didalamnya tidak memandang korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, bila undang-undangnya seperti itu bagaimana nasib KPK? lambat laun KPK akan hancur,” Kata Agustinus Pohan di Bandung, Jumat (14/2).

Ia menyebutkan, RUU KUHP baru menetapkan penghapusan kewenangan KPK dan instansi lainnya dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Artinya, upaya pemberantasan korupsi oleh KPK dan penegak hukum korupsi lainnya dipastikan akan mengalami kemunduran.

“Selain itu, dalam RUU KUHP dan KUHAP tidak ditemukan adanya sarana khusus dalam memerangi korupsi. Masa penyadapan harus dilakukan dengan izin hakim pemeriksa, lantas bila hakimnya yang terlibat korupsi gimana?” katanya.

Sependapat dengan Pohan, Tama Satrya Langkun dari Indonesian Coruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa adanya motif lain dari proses pembentukan RUU yang baru.

“Proses dari perancangan RUU KUHP dan RUU KUHAP terkesan ada motif lain, karena pembentukan undang-undang hanya memakan waktu dua bulan, lalu menjadi undang-undang. Ada kesan mengejar target,” kata Tama Tama menambahkan bahwa KPK harusnya mempunyai UU khusus terkait masalah tersebut.

“Kewenangan penyelidikan tidak diperkenankan kepada KPK, Tipikor, dan PPATK. Itu akan semakin melenggangkan para koruptor. Jadi KPK dan PPATK itu harus mempunyai undang-undang khusus,” katanya.

Lebih lanjut, Tama mengatakan pengesahan RUU KUHP dan RUU KUHAP yang baru harus ditunda, karena akan banyak yang dipertaruhkan jika pengesahan dilakukan terburu-buru.

“Pada satu sisi kita harus mendukung, tapi di sisi lain jika dipaksakan substansi belum kuat. Gak masuk akal ketika jangka waktu penyadapan hanya 30 hari, sedangkan karakter korupsi itu biasanya dilakukan dalam kurun waktu yang panjang,” katanya menambahkan. =ANT/BUDI

KPK Rekomendasikan Penundaan RUU KUHAP JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi merekomendasikan penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“KPK merekomendasikan empat hal yaitu agar pemerintah dan DPR menunda pembahasan dua RUU itu, rekomendasi kedua adalah delik korupsi dan delik luar biasa lain diatur dalam UU tersendiri agar ‘Lex Specialis’ kelihatan,” kata Ketua KPK Abraham Samad di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Ketiga, ujarnya agar RUU KUHAP sebagai hukum pidana formil sebaiknya dibahas setelah pembahasan RUU KUHAP sebagai hukum formilnya dan terakhir pemberlakuan dua RUU tersebut sebaiknya diberikan transisi tiga tahun untuk menyesuaikan dengan RUU tindak pidana korupsi dan UU lain yang terkait.

Rekomendasi tersebut sudah dikirimkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Dewan Perwakilan Rakyat.

“Surat sudah kami kirimkan hari ini, kami tunggu respon dari presiden dan seyogyanya berpikir positif bahwa rekomendasi yang diajukan KPK itu Insya Allah diikuti, paling tidak pemerintah mengambil langkah yang lebih konstruktif bukan destruktif yaitu dengan menunda atau menarik RUU agar pemberantasan korupsi berjalan dengan kecepatan yang kita inginkan,” tambah Abraham.

Namun Abraham menegaskan bahwa KPK tidak dalam posisi serta merta menolak RUU KUHAP dan KUHP. “Posisi KPK tidak sedang dalam posisi menolak serta merta RUU KUHAP dan KUHP tapi posisi KPK ingin memohon kepada pemerintah dan DPR untuk sebisa mungkin menunda atau menangguhkan pembahasan kedua RUU ini karena KPK melihat ada beberapa hal yang krusial yang kalau dipaksakan akan mengganggu upaya-upaya pemberanasan korupsi yang sedang giat-giatnya dilakukan KPK,” jelas Abraham.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain menyatakan bahwa pembahasan RUU KUHAP dan KUHP harus optimal agar tidak hanya asal jadi dan hanya menghabiskan biaya.

“RUU KUHP dan KUHAP itu luar biasa, sosilisasinya sangat luar biasa karena KUHP lebih dari 700 pasal, KUHAP 300 pasal, dalam operasionalisasinya tentu tidak semudah itu, bila KUHP yang sekarang ini banyak kelemahannya tentu

tapi butuh waktu dalam pembahasannya,” kata Zulkarnain.

Namun KPK tidak memberikan tenggat waktu kapan pemerintah dan DPR harus berespon terhadap surat permohonan tersebut.

“Intinya hingga cukup waktu untuk membahas UU vital, sekarang DPR sibuk pemilu, kehadiran-kehadiran juga sudah sangat berkurang, dari sana gambarannya kalau tidak serius dan menggunakan pakar secara substansi tidak mendapat hasil yang baik,” jelas Zulkarnain.

Abraham sendiri mengaku baru mengakui bahwa ada sejumlah butir aturan di RUU KUHAP yang merugikan KPK pada April 2013.

“Saat April 2013 kami analisa lebih dalam, cermati, bongkar ternyata delik korupsi masuk ke buku II RUU KUHP, jadi kami anggap bahwa ini ancaman serius kalau dibiarkan berlalu begitu saja, karena itu kami rekomendasikan untuk menunda dan menarik kembali untuk membahas lebih detail, andaikata pemerintah tetap ngotot kami persilakan, tapi delik korupsi seideal mungkin dikeluarkan,” jelas Abraham.

Bila surat tersebut tidak diikuti pemerintah, Abraham mengaku bahwa KPK sudah punya langkah-langkah kongkrit dalam menghadapi pelemahan-pelemahan yang dilakukan DPR atau pemerintah.

Sejumlah butir keberatan KPK menurut Abraham adalah pertama di dalam RUU KUHP sifat kejahatan luar biasa dari korupsi menjadi tereliminasi dengan dimasukkannya dalam buku dua RUU KUHP bersama dengan kejahatan luar biasa lain seperti terorisme, narkotika pelanggaran HAM. “Kalau sifat kejahatan luar biasa hilang maka konsekuensinya lembagalembaga yang punya kompetensi sprti KPK, PPATK dan BNN tidak relevan lagi atau bisa dikatakan lembaga bubar bila kejahatan luar biasa itu dipaksakan masuk ke buku II,” jelas Abraham.

Kedua ada beberapa substansi yang

menghambat pemberantasan korupsi, misalnya kewenangan penyelidikan menjadi hilang.

“Padahal kami tahu dengan adanya fungsi kewenangan penyelidikan yang dimiliki KPK sangat berguna karena ‘law full interception’ yaitu penyadapan dilakukan saat penyelidikan, jadi kalau penyelidikan dihilangkan akan sulit melakukan langkah pemberantasan korupsi,” ungkap Abraham.

Ketiga adalah KPK melihat ada beberapa delik atau aturan misalnya aturan tentang penyuapan atau gratifikasi yang tadinya diatur dalam UU sebagai delik korupsi, tapi dalam RUU KUHP masuk ke delik yang berhubungan dengan jabatan.

“Jadi kalau pertanyaannya kalau penyelenggara menerima suap maka tidak bisa disidik KPK bila kejahatan suap dimasukkan ke delik tindak pidana jabatan, dan tidak masuk ke delik korupsi,” jelas Abraham.

Keempat adalah kewenangan melakukan penyitaan terhambat karena harus meminta izin hakim pendahuluan.

Kelima yaitu penahanan yang diberikan dalam tahapan penyidikan sangat singkat yaitu 5 hari.

“Anda bisa bayangkan kalau dalam proses tahapan penyidikan KPK diberikan waktu penahanan hanya 5 hari, padahal sebagai kejahatan ‘white collar crime’ dan ‘extra ordinary crime’ akan sulit untuk merampungkan pemberkasan untuk dilimpahan ke penuntutan, jadi kalau dipaksakan akan hambat pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan,” tambah Abraham.

RUU KUHAP dan KUHP diserahkan Kementerian Hukum dan HAM kepada Komisi Hukum DPR pada 6 Maret 2013, kedua rancangan regulasi tersebut masuk ke dalam prioritas Program Legislasi Nasional periode 2009-2014. =ANT/DESCA

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 KAMIS 20 FEBRUARI 2014 | No. 0305 | TAHUN III No. 0305 | TAHUN III

33

BURSA CAPRES

Golkar Enggan Duetkan IcalPramono

ant/indrianto eko suwarso

DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU. Pekerja mengangkat kotak suara untuk didistribusikan ke tingkat kecamatan di gudang logistik KPUD Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (19/2). Sebanyak 13.832 kotak suara didistribusikan ke 11 Kecamatan di Kota Depok sebagai perlengkapan persiapan pemilu 9 April.

Duet Jokowi-Aher Bisa Jadi Pemenang?

BANDUNG-Calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2014 masih misteri. Meski banyak kandidat yang sudah muncul, namun ada juga yang masih malu-malu.

Lembaga survei, IDE Research and Consultant Bandung, dalam hasil survei tentang pendapat pasangan capres-cawapres, melakukan tiga simulasi pasangan.

Survei IDE Research and Consultant Bandung ini digelar tanggal 13 hingga 21 Januari 2014 dengan sampel 1.600 responden dan menggunakan metode multi stage random sampling pada tingkat desa/kelurahan se-Indonesia.

Sementara margin error survei ini sebesar 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen Simulasi pertama adalah Megawati Soekarnoputri-Joko Widodo 24,95 persen, Aburizal Bakrie-Dahlan Iskan 13,29 dan Prabowo Subianto-Ahmad Heryawan 15,93 persen. Semen-

tara sebesar 45,82 persen tidak dan belum menentukan pilihan.

Simulasi kedua adalah, Joko Widodo-Ahmad Heryawan 27,41 persen, Aburizal Bakrie-Hatta Rajasa 14,19 persen, dan Pramono Edhie Wibowo-Mahfud MD 4,2 persen. Sementara sebanyak 54,37 persen tidak dan belum menentukan pilihan.

Dan simulasi ketiga yakni, Joko Widodo-Mahfud MD 25,52 persen, Aburizal Bakrie-Anis Matta 9,33 persen, dan Prabowo Subianto-Dahlan Iskan 13, 55 persen. Sementara sebesar 51,60 persen tidak dan belum menentukan pilihan.

Direktur Eksekutif IDE Research and Consultan, J Sukmahari mengetakan, dari tiga

simualsi tersebut, peta pasangan capres-cawapres akan diketahui setelah pemilu legislatif, namun dapat dipastikan hanya ada dua partai yang bisa mencalonkan capres sendiri yakni PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

“Hanya dua kepastian parpol yang bisa mengusung calon sendiri, partai lainnya diharuskan mencari koalisio untuk memenuhi syarat 20 persen dukungan suara. Diperkirakan dalam Pilpres mendatang hanya akan ada tiga kandidat pasangan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, di Bandung, Rabu (19/2)..

Jokowi menurut J Sukmahari, baik menjadi kandidat capres atau cawapres akan berpotensi menang. Hal ini ditunjukan dari simulasi Mega-Jokowi yang dinilai masih mungkin memenangkan Pilpres.

Sementara penilaian terhadap Ahmad Heryawan (Aher), yang juga mendapat hasil sur-

vei bagus dipasangkan menjadi cawapresnya Jokowi. Karena Aher menjadi satu-satunya tokoh dari Pulau Jawa yang sudah menyatakan maju menjadi capres, sehingga dianggap mampu mendongkrak suara di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Untuk Jokowi, tambah J Sukmahari, meski banyak diunggulkan, akan tetap terganggu dengan situasi politik di DKI Jakarta serta pemilih rasional karena menunggu kinerja Jokowi di Ibukota Negara sebagai gubernur. “Hasil riset kami menyebutkan, tiga pasangan dalam pilpres nanti yakni duet Mega-Jokowi yang diusung PDIP atau duet Jokowi dengan cawapres dari parpol koalisi, kedua lalu Aburizal Bakrie bersama wakil koalisi, serta pasangan terakhir yakni Partai Gerindra atau koalisi pimpinan Partai Demokrat,” pungkasnya. =GAM

JAKARTA-Sejumlah parpol sudah mulai melakukan uji coba soal pasangan capres-cawapres yang bakalan bertarung pada pilpres 2014 ini. Salah satunya adalah wacana duet Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie dengan peserta konvensi Partai Demokrat, Pramono Edhie. Namun Partai Golkar membantah wacana duet Ical-Pramono Edhie.

Seperti diberitakan, wacana koalisi Ical-Pramono itu dilontarkan oleh salah satu politis Partai Golkar Setya Novanto. Setya mengatakan duet Ical- Pramono dimungkinkan jika direstui SBY. Wakil Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo, mengatakan suatu kekeliruan jika Golkar melirik pasangan yang partainya sedang mengalami keterpurukan.

“Keliru bahwa Golkar mencoba melirik Demokrat, soalnya Demokrat lagi terjun bebas elektabilitasnya. Kita cari figur-figur yang menarik ke atas bukan ke bawah. Pilihan Pramono itu menarik ke bawah, bukan ke atas,” ujar Bambang, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, (19/2).

Bambang berpendapat, elektabilitas Partai Demokrat sedang mengalami penurunan.

Secara otomatis, kata dia, calon konvensi Demokrat pun terkena dampaknya. “Bahwa kita tau semua elektabilitas Demokrat sedang terjun bebas dan itu berkorelasi capresnya. Itu keliru sekali,” ucap dia.

Berbeda dengan Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Ruhut mengatakan tak ingin terburu-buru mengambil keputusan wacana duet Ical Pramono. “Kok berani-beraninya ngomong gitu. Kalau kita menang? Mau engga dipinang jadi wapres,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan memuji keberhasilan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membenahi Kota Jakarta. Bahkan, menurut Anies, Indonesia harus mempunyai ‘Jokowi’ lainnya untuk menuju perubahan Indonesia. =GAM

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 | No. 0305 | TAHUN III

SKANDAL CENTURY

Jubir Boediono: DPR Tak Bisa Sewenang-Wenang JAKARTA-Tim Pengawas (Timwas) Century DPR dinilai bersikap sewenang-wenang memanggil paksa Wakil Presiden (Wapres) Boediono.

ant/widodo s jusuf

KOTAK SUARA KARDUS. Petugas merapikan tumpukan bilik suara yang terbuat dari kardus di Kantor Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (19/2). Sebanyak 40 persen kebutuhan bilik dan kotak suara untuk Pemilu 2014 di Provinsi DKI Jakarta terbuat dari kardus karena banyak kotak suara yang terbuat dari aluminium rusak dan hilang.

SBY: Pemilu Jangan Dibikin “Horor” MAKASSAR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar pemilihan umum (pemilu) 2014 tidak perlu diseram-seramkan atau horor dan tidak perlu ada kegaduhan. Pasalnya, pesta lima tahunan ini adalah keharusan demokrasi dan konstitusi.

“Pemilu bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan, tidak perlu diseram-seramkan,” kata Presiden saat meresmikan pabrik PT Semen Tonasa Unit V dan Power Plant 2 x 35 MW di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, seperti dikutip dari Situs Presiden, Presidenri.go.id.

Rabu (19/2).

Dalam pidatonya, Presiden kembali menyinggung Pemilu 2004 dan 2009 yang berjalan baik dan dipuji dunia. Oleh karena itu, Presiden berharap Pemilu 2014 juga dapat berlangsung dengan baik, aman, damai, tertib, jujur, adil, dan demokratis. “Pemilu tidak perlu harus gaduh dengan aksi kekerasan. Suhu politik meningkat, wajar. Tapi, kompetisi ada batasnya,” kata SBY. Dia melanjutkan, “Ingatlah, ini keharusan demokrasi dan keharusan konstitusi. Mari jalankan dengan baik.”

Selumnya, ramai diberitakan di media tentang peristiwa penembakan di Posko Pemenangan Partai NasDem Aceh Utara.

Menanggapi hal tersebut Surya Paloh, ketua Partai Nasdem menyebut peristiwa ini sebagai bagian dari upaya merusak harmoni yang belum lama tercipta di aceh.

Ferry Mursyidan Baldan, Ketua Bappilu Partai NasDem di salah satu acara Metrotv milik Surya Paloh mengatakan tindakan ini sebagai “teror”.

Menurutnya ada dua kemungkinan tujuan teror oleh para pelaku. Pertama, teror terhadap kedamaian Aceh secara keseluruhan. Kedua, teror terhadap pemilih untuk ikut pemilu.

“Kalau partai saja bisa diteror, apalagi pemilih. Keinginan untuk menghadirkan rasa tidak nyaman itulah motif teror itu”, ucap Fery.

Menurutnya ini bukan hanya menimbulkan ketakutan pemilih untuk memilih NasDem, tapi juga menciptakan ketakutan untuk berpartisipasi dalam pemilu.

“Ini teror terhadap pemilih. dan bila benar-benar seperti itu dampaknya, saya pikir ini langkah mundur bagi pembangunan demokrasi yang sedang kita jalankan”, tutur Ferry.

Sementara itu Kombes Agus Rianto, Kabag Penum Mabes Polri mengatakan pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Aceh, sedang melakukan penyelidikan untuk secepatnya mengungkap kasus ini.

“Ini atensi langsung dari Bapak Kapolri, kita sedang berkerja keras untu mengungkap kasus ini sesegera mungkin”, terangnya.

Berbeda dengan apa yang diungkapkan Ferry Mursyidan Baldan, Agus mengatakan bahwa banyak kemungkinan motif dibalik penembakan ini. “Bisa memang ditujukan kepada posko pemenangan Partai NasDem, tapi bisa pula ditujukan kepada perseorangan yang ada di posko itu”, papar Agus. =GAM/AJI/BETH

“Mengenai pemanggilan paksa, DPR kemarin bilang punya kewenangan. Namun tidak bisa asal dipakai. Itu namanya sewenang-wenang. Kita lihat dulu, tolong ditanyakan pada teman-teman DPR apa pernah DPR lakukan pemanggilan paksa, tata caranya gimana. Pengaturannya gimana, agar kita semua harus hati-hati,” tutur Jurubicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat di kantor Wapres, Jakarta, Rabu, (19/2).

Menurutnya, alasan Boediono untuk tidak menghadiri pemanggilan Timwas Century sudah jelas tertuang dalam surat tertanggal 17 Desember 2013 yang dilayangkan ke DPR. Dalam surat itu, Boediono meski mengaku menghormati kewenangan DPR namun tetap tidak dapat memenuhi panggilan Timwas Century. Terlebih, dugaan korupsi dalam kasus Century kini sudah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Beliau sangat hormati keputusan DPR sendiri yang menyerahkan hasilnya ke penegak hukum,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Rabu (19/2), Timwas Century kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap Boediono selaku mantan Gubernur Bank Indonesia (BI). Namun, Boediono tidak memenuhi panggilan itu. Karenanya Timwas Century berencana melakukan pemanggilan paksa.

Boediono telah menyampaikan surat resmi kepada pimpinan DPR perihal ketidakhadirannya DPR juga pernah memanggil Boediono untuk hadir memen-

uhi panggilan Timwas Century pada 18 Desember 2013. Tetapi, Boediono menetapkan diri tidak hadir dengan alasan yang sama, yaitu menghormati proses hukum dan menganggap proses politik di DPR sudah selesai. “Rapat Timwas Century dengan Boediono hari ini dipastikan ditunda karena yang bersangkutan menolak hadir,” kata anggota Timwas Century Bambang Soesatyo, di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (19/2).

Timwas Century akan segera menentukan sikap untuk memanggil paksa Boediono atau menerapkan strategi lain. “Ini bukan soal gertak sambal atau bukan. Ini soal aturan dan perintah UU. Juga bukan soal presiden mengizinkkan atau tidak bagi Polri menghadirkan paksa Boediono,” ujarnya.

Sesuai Pasal 72 UU No. 27 Tahun 2009, pejabat negara bisa dipanggil paksa oleh DPR bila keterangannya diperlukan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Penolakan terhadap pemanggilan paksa akan dikenai sanksi sandera paling lama 15 hari sesuai ketentuan ayat 4 dan 5 pasal tersebut.

“Kalau Boediono tetap menolak hadir, maka DPR akan menghadirkannya secara paksa pada pemanggilan ketiga mendatang,” katanya. Rapat hari ini merupakan pemanggilan kedua bagi Boediono. Seperti kali ini, pemanggilan pertama pada tahun lalu juga ditolak oleh Boediono. =GAM/ABD

KPU Larang Merokok Dalam TPS SIDOARJO- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur akan membuat aturan tegas terkait dengan larangan merokok di dalam wilayah tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengantisipasi kebakaran.

Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Bima Ariesdiyanto di Sidoarjo, Rabu mengatakan, regulasi terkait dengan larangan merokok tersebut dalam waktu dekat akan kami buat untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran.

“Ia mengatakan, saat ini banyak di antara alat pendukung pemilihan umum seperti bilik suara dan juga kotak suara yang terbuat dari kardus,” ucapnya. =ANT/SLAMET HIDAYAT

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 KAMIS 20 FEBRUARI 2014 | No. 0305 | TAHUN III No. 0305 | TAHUN III

55

PERBANKAN

BNI Buka Peluang Akuisisi

ant/regina safri

BANDARA YOGYAKARTA DIBUKA. Calon penumpang menunggu jadwal keberangkatan di Bandara Adi Sutjipto, Yogyakarta, Rabu (19/2). Setelah lima hari tutup pasca semburan abu vulkanik Gunung Kelud, Bandara Adi Sutjipto kembali dibuka dengan penerbanagan pertama pukul 12.00 WIB.

Iuran OJK Dianggap Memberatkan JAKARTA- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi memberlakukan pungutan sebesar 0,03 persen sampai 0,06 persen bagi industri jasa keuangan baik pasar modal, perbankan dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Namun Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) menilai pungutan tersebut sangat memberatkan. Seharusnya pungutan tersebut dibebankan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Seperti diketahui, OJK akhirnya resmi memberlakukan pungutan bagi industri jasa keuangan yakni untuk pasar modal, industri perbankan, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) sekitar 0,03-0,06 persen dari aset. Kebijakan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Peraturan Pemerintah (PP). Pelaku industri keuangan akan mulai ditarik pungutan oleh OJK dengan besaran sesuai dengan industrinya masing-masing. Pungutan itu akan ditarik OJK secara tiga bulanan mulai dari triwulan I- 2014.

Ketua Umum HIMBARA Gatot M. Suwondo mengaku, hanya bisa mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan pengenaan pungutan oleh OJKyang akan mulai diterapkan. “Sekarang yang concern industri kalau kolaps itu siapa? Ini yang harus bayar. Perbankan itu kolaps kan LPS yang bail-out, jadi harusnya LPS,” ujarnya, di Gedung BNI, Jakarta, Rabu, (19/2).

Dia memberi alasan, karena industri perbankan sudah membayar premi kepada LPS, yang ditetapkan sebesar 0,02% dari total dana pihak ketiga yang dikumpulkan dari masyarakat.

Demikian, bila bank terpaksa harus ditutup, uang simpanan masyarakat tetap dapat dikembalikan asal sesuai dengan syarat yang ditetapkan LPS. Lewat Peraturan Presiden (Perpres), industri keuangan diwajibkan menyetor iuran kepada OJK yang besarannya ditetapkan di kisaran 0,03% hingga 0,045% dari total aset masing-masing perusahaan per 1 Maret 2014.

Adapun dana yang diperoleh OJK dari iuran ini akan digunakan sebagai dana operasional pengawasan dan pengaturan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.“Karena kita bayar LPS sebagai asuransi. Maunya begitu. Tapi ini ada perpres, terpaksa kita ikuti. Kita sudah voice out, sudah dari awal dulu.

Ya harus bayar ya bayar,” kata Gatot.

Beban dari iuran yang dipungut OJK terhadap industri jasa keuangan sendiri, lanjutnya, pada akhirnya akan dilimpahkan kepada para nasabah. Karena

akan dimasukkan ke dalam komponen biaya perusahaan Secara terpisah, Direktur Keuangan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Arief Harris menilai kewajiban iuran perbankan kepada OJK tidak akan mempengaruhi bisnis perbankan secara signifikan.”Dampak kepada bisnis kami pasti ada, tapi tidak signifikan dan sudah kami perhitungkan,” ujar Arief.

Arief menuturkan, pihaknya memahami adanya iuran tersebut sebagai bagian untuk membantu penyelenggaraan operasional OJK selaku pengawas sektor jasa keuangan. “Ini juga merupakan bagian dari good corporate citizen,” kata Arief.

Dia menambahkan, adanya iuran itu juga tidak akan membuat pihaknya menaikkan suku bunga kredit yang dapat membebani nasabah. “Iuran 0,03 persen tidak akan menjadikan suku bunga kami naik. Kami akan absorb (serap) dari bidang bisnis lain,” ujar Arief. =GAM

JAKARTA-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berupaya tumbuh signifikan, yang salah satunya dilakukan secara anorganik dengan mengakuisisi perusahaan jasa keuangan lain. Untuk akuisisi ini, perseroan hanya berniat mencari perusahaan yang asetnya cukup besar. “Untuk akuisisi bank lain buka ruang, tapi kita lihat-lihat dulu. Pertama size, kedua apakah bisa komplementer jangan bertabrakan dengan main business kita. Juga ada kesamaan visi dari owner,” tutur Direktur Utama BNI Gatot M. Suwondo, di Jakarta, Rabu, (19/2).

Menurutnya, bila mengakuisisi bank dengan aset masih kecil akan terasa tanggung karena bisa dilakukan perseroan hanya dengan pertumbuhan secara organik.

Namun, apabila asetnya cukup besar di atas Rp40 triliun akan dipertimbangkan, karena prosesnya antara akuisisi perusahaan beraset kecil dan besar relatif sama saja.

“Itu butuh proses, minta izin pemegang saham pemerintah, juga izin dari DPR. Kemauan ada, tapi waktunya saua rasa tidak tahun ini. Tahun lalu lepas (40% kepemilikan saham) BNI Life itu proses tough, apalagi ada perpindahan regulator dari BI ke OJK,” tutur Gatot.

Terkait wacana akuisisi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang fokus di sektor perumahan dengan aset Rp131,17 triliun, ia berkomentar BNI siap ambil bila ada penawaran. Per akhir Desember 2013, total aset BNI tercatat sebesar Rp386,66 triliun, tumbuh 16% secara setahunan dibanding Rp333,3 triliun pada akhir tahun sebelumnya.

Outstanding kredit tercatat tumbuh 24,9% dari Rp200,74 triliun menjadi Rp250,64 triliun.

Sementara dana pihak ketiga (DPK) yang dikumpulkan tumbuh 13,3% dari Rp257,66 triliun menjadi Rp291,89 triliun Laba Naik Sementara itu, BNI mencatat laba bersih sebesar Rp9,05 triliun selama 2013, tumbuh 28,5% secara setahunan dibanding Rp7,05 triliun pada 2012. Faktor utama penyumbang laba bersih adalah kenaikan pendapatan operasional sebesar 19,2% dari Rp23,91 triliun menjadi Rp28,5 triliun. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 | No. 0305 | TAHUN III

SUMBER ENERGI ALTERNATIF

Potensi Indonesia Luar Biasa JAKARTA- Indonesia sangat kaya dengan sumber-sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, air, angin, dan energi panas bumi. Karena itu, sudah saatnya Indonesia menggunakan energi alternatif sebagai sumber energi listrik.

“Sumber energi alternatif di Indonesia sangat potensial. Kita tidak kekurangan sumber energi sebenarnya,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi, di kantor DPP Gerindra, Jakarta (Rabu, 19/2).

Menurut Suhardi, penggunaan energi alternatif untuk listrik akan jauh lebih hemat dibandingkan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM). “Dengan penggunaan energi alternatif, maka arif listrik untuk masyarakat dapat turun secara bertahap. Subsidi listrik juga dapat ditekan. Tentunya secara ekonomi juga akan lebih baik bagi bangsa Indonesia,” jelas Suhardi.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar

ant/reno esnir

AKSI TOLAK PHK SEPIHAK. Sejumlah buruh PT. Panarub Dwikarya melakukan aksi unjuk rasa dan aksi teaterikal di Bunderan HI, Jakarta, Rabu (19/2). Dalam aksinya mereka menuntut kepada pemerintah mengangkat kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap 1.300 buruh oleh perusahaan pembuat sepatu itu karena dianggap melawan perusahaan.

Asian Agri Menunggak Pajak?

IRSA: Utang Pajak Rp 1,3 Triliun Tidak Rasional JAKARTA- Penasehat Indonesia Research and Strategic Analysis (IRSA) Faisal Basri mengaku geram atas kasus tuduhan pelanggaran pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Asian Agri sebesar Rp 1,3 T. Angka tersebut sangat tidak rasional. Pasalnya, utang pajak sebesar itu melebihi pendapatan yang diterima perusahaan raksasa kelapa sawit itu. Karena itu, dia meminta DJP mengubah dasar perhitungan utang pajak PT Asian Agri.

Seperti diketahui, DJP telah menetapkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang berisikan utang pajak 14 anak usaha PT. Asian Agri Grup. SKP ini merupakan

sanksi administratif yang diberikan Ditjen Pajak kepada PT. Asian Agri atas kasus penggelapan pajak selama 4 tahun.

Seharusnya kata Faisal, beban pajak yang ditanggung Asian Agri tidak sebesar Rp 1,3 triliun. “Dengan kekurangan pembayaran pajak Rp 1,3 triliun berarti laba yang dilaporkan selama 2002 hingga 2005 sebesar Rp 4,3 triliun,” ujar Faisal di Wisma Nusantara, Jakarta, Rabu

(19/2).

Untuk mendapatkan laba sebesar itu, lanjut Faisal, Asian Agri harus menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 57,3 persen. Dengan asumsi harga minyak sawit mentah atau CPO sebesar USD 1.338 per ton selama empat tahun. “Atau produksi CPO per hektar 15,5 ton,” ungkap dia.

Sementara itu, menurut Faisal, dalam rentang waktu tersebut Asian Agri hanya membukukan laba sebelum pajak sebesar 16,7 persen. Sehingga, dia menyimpulkan, Asian Agri kemudian dibebani pajak melebihi laba. =GAM/ABD

Partai Gerindra, Burhanuddin Abdullah. Bahkan Burhanuddin menyesalkan pemerintah yang masih sangat tergantung pada BBM. Pada akhirnya negara harus mengimpor BBM. Burhanuddin mengakui, untuk mengembangkan sumber daya panas bumi dibutuhkan investasi yang tidak sedikit. Namun di masa mendatang, negara akan untung karena beban subsidi menjadi berkurang.

“Salah satu program kami adalah membangun pembangkit listrik tenaga listrik tenaga panas bumi dan air dengan kapasitas total 10.000 MW. Kalau Prabowo jadi Presiden hal tersebut mudah dilakukan,” pungkasnya. =GAM

PERTUMBUHAN EKONOMI

Presiden Baru Beri Sentimen Positif JAKARTA-Pergantian kepemimpinan nasional pada 2014 merupakan salah satu momentum paling penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Fakta membuktikan, pemimpin yang terpilih secara demokratis akan memberikan sentimen yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut termasuk Indonesia.

“Sebentar lagi kan masyarakat Indonesia akan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu), berdasarkan pengalaman sebelumnya kami yakin bahwa Pemilu kali ini akan berlangsung lancar, karena pemimpin dipilih secara demokratis berdasarkan aspirasi masyarakat,” ujar Chief Executive Eastpring Investments, Guy Strapp, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu, (19/2).

Menurutnya, sukes penyelenggaraan Pemilu sangat positif bagi ekonomi Indonesia.

Karena itu, dia berharap agar pesta demokrasi lima tahunan rakyat Indonesia ini tidak gaduh sehingga tidak menganggu upaya pemulihan ekonomi yang sudah mulai kea rah perbaikan. “Inikan juga dibuktikan sendiri oleh masyarakat Indonesia. Hal ini

juga dibuktikan oleh beberapa negara di kawasan ASEAN dalam beberapa Pemilu terakhir di masing-masing negara,” tutup Guy Di tengah tantangan global akibat dampak dari Quantitative Easing (tapering) serta isu mengenai defisit transaksi berjalan di dalam negeri, kondisi perekonomian Indonesia secara jangka panjang dipercaya masih memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi ke depan. “Kami percaya bahwa Indonesia akan mampu menghadapi semua tantangan tersebut dengan baik,” ujarnya.

Pernyataannya tersebut seiring dengan Indonesia yang merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia dengan struktur demografi dan masyarakat kelas menengah yang terus tumbuh telah membuat pasar Indonesia menjadi salah satu pasar yang menarik bagi kalangan investor asing di seluruh dunia. “Jumlah penduduk yang besar dan struktur demografi serta pertumbuhan kelas menengah yang tinggi membuat pasar Indonesia dipercaya oleh investor asing yang ada di dunia,” jelas Guy. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

urikulum pendidikan nasional terus berbenah, sebagai upaya perbaikan atas berbagai persoalan di dunia pendidikan. Sungguh pun begitu, sejauh ini, kurikulum pendidikan yang telah berulangkali mengalami pembenahan itu ternyata masih belum bisa memperbaiki persoalan pendidikan, terutama di sektor karakter pelajar, meskipun di sisi yang lain harus diakui dapat berimplikasi positif bagi pencerdasan anak didik.

Gagalnya kurikulum nasional membentuk karakter pelajar dapat dibuktikan dengan maraknya pelajar di sejumlah daerah di negeri ini yang terlibat aksi tawuran, masuk sindikat narkotika, pemeran pencabulan hingga ada yang main PSK, dan tindak kriminal lainnya. Bahkan di Pamekasan, Madura, ada pelajar di salah satu sekolah menengah atas berurusan dengan pihak kepolisian karena diketahui terlibat curanmor. Peristiwa yang terjadi di Pamekasan tersebut hanya sebagian dari seabrak kejahatan serupa yang dilakukan putera-puteri pendidikan Indonesia di tempat lain.

Ini terjadi karena kurikulum nasional hanya memprioritaskan orientasi karakter kecakapan dan kepandaian yang diyakini paling dibutuhkan untuk masa depan Indonesia, dengan mengesampingkan orientasi moralitas pelajar, padahal aspek moralitas pelajar pun sangat menentukan prospek masa depan negeri ini. Indonesia di masa yang akan datang tidak ada jaminan menjadi lebih baik meskipun diisi dengan outpu-outpun pendidikan masa kini yang memiliki kecakapan dan kepandaian bila tidak diimbangi dengan moralitas yang baik dan terpuji. Korupsi dan kanibalisme kekuasaan akan terjadi, yang dapat berimplikasi negatif terhadap citra negara dan rakyat Indonesia di masa-masa yang akan datang.

Apabila pemerintah masih menganaktirikan faktor perbaikan moralitas pelajar dalam kurikulum pendidikan nasional, maka penggunaan kurikulum lokal yang berkarakter moralitas menjadi suatu kewajiban untuk mendampingi pelaksanaan kurikulum nasional di sejumlah lembaga pendidikan di wilayah negeri merah putih ini. Agar outpun pendidikan masa kini melahirkan regenerasi yang membawa negeri ini lebih berwibawa, sejahtera, dan bebas korupsi.(*)

Opini

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 | No. 0305 | TAHUN III

77

Kewajiban Peduli AKI

Salam Songkem

Karakter Lokal

KORAN MADURA

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 No. 0305 | TAHUN III

Tanggal 07 Pebruari lalu, saya dapat kiriman email dari Megawati Institut.

Email itu berisi ajakan Megawati Soekarno Putri kepada seluruh elemen untuk mendukung petisi peduli Angka Kematian Ibu (AKI). Petisi itu akan dikirim langsung kepada presiden Sosilo Bambang Yudhoyono.

K

epadulian Megawati ini kiranya cukup beralasan.

Lantaran dari data yang ada, Angka Kematian Ibu (AKI) di negara ini cukup besar. Tahun 2007, data dari Bappenas AKI mencapai 228 korban jiwa per 100.000. Tahun 2012, Alihalih menurun, justru semakin meningkat ke angka 357 korban jiwa per 100.000. Artinya, lebih kurang 14.000 ibu meninggal karena melahirkan setiap tahun.

Indonesia memiliki jumlah AKI tertinggi di ASEAN. Singapura mencatat AKI paling rendah, hanya 3/100 ribu, disusul Malaysia dengan 5/100 ribu, Thailand dengan 8/100 ribu, dan Vietnam dengan 50/100 ribu. Daerah dengan AKI masih tinggi berada di Indonesia Timur. Di Papua, untuk setiap 100 ribu kelahiran hidup, AKI mencapai 620, di Papua Barat sebanyak 573 kematian, Maluku Utara 387, dan Sulawesi Tengah 379 ibu yang meninggal.

Data yang ada ini, memukul telak terhadap keberadaan kita sebagai suatu bangsa. Ibu merupakan pilar penting bagi negara ini. Menjaga ibu, secara tidak langsung berarti menjaga eksitensi kemanusiaan yang ada.

Hanya saja, selama ini, pemerintah terkesan tidak begitu peduli terhadap angka kematian ibu. Masih ingat betul, ketika 2013, masyarakat Indonesia diresahkan dengan mencuatnya kasus kematian yang merenggut

Julia Siska Makatey. Siska meninggal saat berjuang untuk melahirkan bayi yang telah dikandungnya selama kurang lebih 9 bulan. Putusan MA yang menjatuhkan hukuman bagi si dokter, bukan merupakan akhir dari duka negeri ini. Ini semacam lakon dari alur cerita selanjutnya.

Para dokter itu, bersatu dan melakukan mogok kerja sebagai akibat dari solidaritas yang berlebihan dan mengaku tak memiliki kesalahan. Akibat mogok, kabarnya, di rumah sakit Sumenep, di daerah tempatku tinggal, ada ibu yang melahirkan di toilet, tidak terurus oleh dokter yang berwenang.

Realitas di atas, bisa jadi, tak ubahnya seperti fenomena gunung es. Masalah ibu mati yang mau melahirkan, selalu ada di dunia kedokteran. Walau tak mati, kadang-kadang banyak yang diterlantarkan. Apalagi pasiennya adalah masyarakat miskin atau penampilannya terlihat miskin.

Pengalaman mengawal dunia kesehatan di Sumenep dengan menjadi kordinator Fokus (Aliansi Masyarakat Santri Peduli Kebijakan Publik), Lakpesdam NU Sumenep, saya menemukan fakta-fakta, ternyata lembaga kesehatan negara, yang punya wewenang untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan, masih ditemukan banyak yang tidak sehat di beberapa sisi, mulai dari regulisasi, sistem, hingga pada pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat yang berpenampilan kaya, akan lebih dihormati, dari pada yang penampilannya miskin.

Bagi saya, kematian ibu menjadi dosa sosial negara. Negara kurang peduli dan perhatian bagi dunia kesehatan, ibu, dan masa depan negara ini. Hari ini, kita sudah semakin sulit menghadirkan sosok Soekarno dalam diri pemerintah. Yang paling sering di urus, selalu saja yang berkaitan dengan politik praktis. Selalu begitu tiap tahunnya. Masyarakat mulai jenuh.

Demokrasi adalah jual beli yang diukur oleh besar dan tidaknya

bayaran yang diperoleh. Inilah juga yang terjadi pada dunia kesehatan kita. Pasien yang ada, tak ubahnya proyek yang bisa mendatangkan materi dan transaksi keuangan yang bisa mendatangkan banyak rupiah.

Mereka itu, mungkin tidak tahu dan menyadari, bahwa nyawa itu tidak bisa dibeli dimanapun. Tidak dijual di emperan, toko, pasar, swalayan, hingga supermarket-supermarket besar.

Ibu kita yang meninggal, tidak bisa dihadirkan kembali oleh siapapun. Malaikat dan Tuhan tidak pernah melakukan transaksi untuk menghidupkan manusia yang telah mati. Malaikat tidak sama dengan manusia yang hanya selalu berharap materi.

Padahal, sudah tegas dan jelas, bahwa urusan kesehatan menjadi tanggung jawab negara untuk mengurusnya. Sebagai warga yang selalu setia membayar pajak, seyogianya negara bisa melayani kesegenap warganya untuk memperoleh kesehatan yang layak. Bisa berperan untuk juga menyelamatkan nyawa-nyawa ibu kita.

Walau disadari, urusan hidup mati adalah ketentuan Tuhan, jangan pernah sisakan alasan bagi manusia, bahwa ternyata mereka mati karena kelalaian dan ketidakseriusan petugas dalam menangani pasien.

Di sini, negara itu harus serius menangani ketidakseriusan petugas. Nyawa bukan suatu hal yang bisa dimainkan, atau bisa dipermainkan. Ibarat HP, nyawa tidak bisa di charger untuk menambah daya. Tidak bisa disamakan dengan game, yang punya banyak simpanan nyawa. Nyawa manusia selalu satu. Karena satu, maka berharga untuk semua. Apalagi sosok ibu, ia tidak hanya membawa nyawanya sendiri, tapi makhluk bernyawa dalam kandungnya. Artinya, menelantarkan ibu yang mela-

hirkan, sama saja dengan membunuh dua orang sekaligus.

Bahwa negara, meliputi eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, senyatanya sangat penting untuk memperhatikan suatu hal lebih pada dunia kesehatan.

Eksekutif perlu mempresure rumah sakit untuk lebih baik dalam segala hal, terutama pada tingkat pelayanan bagi masyarakat.

Masyarakat miskin yang tak tahu administrasi, senyatanya tak perlu terlalu diribetkan dengan urusan administrasi yang njelimet. Biarkan mereka tetap mendapatkan kesehatan sesuai haknya sebagai warga negara.

Terutama, bagi yang akan melahirkan, maka ibu kita itu, wajib diperhatikan oleh pihak rumah sakit. Legislatif diharapkan mempunyai regulasi yang kian menguntungkan masyarakat kecil. Yudikatif diharuskan untuk memberi sanksi serius bagi petugas yang tidak serius.

Semua apa yang dilakukan, harus dikawal oleh semuanya.

Setiap elemen mesti memperhatikan kesehatan ibu. Sehatnya ibu, serta anak yang dilahirkan, senyatanya sebagai bentuk merawat alam dan menjaga eksistensi kemanusiaan. Karena sekali lagi perlu saya tegaskan, ibu yang mengandung lalu melahirkan, bukan hanya melahirkan bayi dan anak, melainkan juga melahirkan harapan-harapan masa depan yang lebih baik.

Petisi Megawati itu, sudah selayaknya didukung oleh semua elemen. Paling tidak, mulai muncul kesadaran akan pentingnya peduli terhadap angka kematian ibu. Tanggung jawab ini mesti diemban oleh seluruh pihak untuk menjaga eksistensi ibu di negeri ini. Bagaimanapun, tanpa ibu, kita tidak akan pernah dilahirkan di dunia. Karena sejarah manusia, adalah sejarah yang selalu lahir dari rahim sosok ibu.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 No. 0305 | TAHUN III

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 | No. 0305 | TAHUN III

OPINI 8

25.501 Pengawas untuk Pileg 2014 SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur akan menyiapkan 25.501 petugas pengawas lapangan (PPL) untuk Pemilu Legislatif 2014 di provinsi yang memiliki 86.385 tempat pemungutan suara (TPS) itu.

"Perbandingannya memang tidak ideal, karena satu pengawas mengawasi tiga TPS atau 1 banding 3, namun kami akan mengantisipasi kekurangan itu dengan menggandeng pelajar dan mahasiswa," kata komisioner Bawaslu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmiko di Surabaya, Rabu (19/2).

Ia menjelaskan pihaknya akan menerjunkan siswa SMA dan mahasiswa untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pencoblosan dan rekapitulasi suara pada Pemilu April 2014, sehingga nantinya satu TPS bisa diawasi oleh satu PPL. "Para siswa maupun mahasiswa itu akan direkrut menjadi

mitra pengawas. Sebelum hari H pencoblosan, mereka sudah menjadi relawan kami. Nanti di hari pencoblosan, mereka akan diangkat menjadi mitra pengawas," katanya.

Menurut dia, mitra pengawas itu akan dibagi menjadi kluster.

Untuk Bawaslu Jatim yang akan merekrut mitra pengawas dari mahasiswa perguruan tinggi, sedangkan Panwaslu kabupaten/ kota yang akan merekrut siswa SMA dan anggota ekstrakurikuler, termasuk Pramuka.

"Keterlibatan mahasiswa un-

tuk pengawasan pemilu itu sudah pernah kami lakukan pada 2009, namun untuk keterlibatan siswa SMA baru ada pada Pemilu 2014.

Yang jelas, idealisme mereka masih cukup kuat," katanya.

Dalam pemilihan yang berlangsung pada 9 April 2014 itu, mereka tidak hanya mengawasi penghitungan suara di TPS, namun mereka juga akan melihat langsung kondisi TPS mulai pencoblosan sampai penghitungan.

"Mereka juga akan mendapatkan form C-1 yang berisi rekapitulasi suara caleg dan suara par-

e. hana diman/koran madura

BANGUN KERJA SAMA. Pakde Karwo saat menerima Gubernur Osaka Jepang Ichiro Matsui di ruang kerja di gedung Grahadi Surabaya, Rabu (19/2) untuk membangun hubungan kerja sama dalam membangun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

PERKUAT HUBUNGAN

Soekarwo - Ichiro Menjajal Kerja Sama SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo menyambut baik tawaran kerjasama dari Gubernur Osaka Jepang, Ichiro Matsui. Kerjasama yang difokuskan pada pembangunan generasi muda, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan infrastruktur tersebut sekaligus memperkuat hubungan sister province-prefecture Jatim-Osaka yang telah terjalin selama 30 tahun.

“Jatim dan Osaka bagaikan saudara sekandung, kerjasama ini

saling menguntungkan kedua belah pihak. Bagi Jatim, ini bagian penting dari persiapan menghadapi Asean Free Trade Area (AFTA) 2015” kata Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim saat menerima kunjungan Gubernur Osaka, Ichiro Matsui di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Rabu (19/2).

Menyongsong era AFTA 2015, kata Pakde Karwo, diperlukan SDM yang berkualitas. Oleh sebab itu, diantara tawaran ker-

jasama yang diajukan Osaka, ia memprioritaskan pembangunan generasi muda yakni melalui pertukaran pelajar dan mahasiswa.

“Anak-anak muda merupakan salah satu kekuatan dan andalan Jatim dalam menghadapi AFTA. Karena mereka memiliki ide-ide yang fresh, canggih dan semangat tinggi” katanya.

Tak hanya pelajar dan mahasiswa, Pakde Karwo juga akan mengirim tim untuk mempelajari kemajuan teknologi dan po-

tensi kerjasama dengan UMKM di Osaka. Selain itu, kerjasama lainnya adalah pendirian fasilitas pengembangan UMKM, pertukaran dan pengembangan bisnis, dan peningkatan SDM untuk UMKM. “Kami harus belajar bagaimana Osaka bisa menaikkan kualitas produk UMKM dengan standar yang bagus. Sehingga UMKM Jatim bisa bersaing dengan produk luar negeri saat AFTA 2015” ujarnya.

tai di TPS. Form C-1 itu penting untuk mengetahui ada-tidaknya kecurangan dalam rekapitulasi di tingkat PPS (panitia pemilihan suara) maupun PPK (panitia pemilihan kecamatan)," katanya.

Ia mengungkapkan form C-1 pernah digunakan mengungkap praktik kecurangan berupa mutasi suara di tingkat PPK. "Waktu itu hasil rekap di tingkat PPK berbeda dengan C-1 yang dipegang PPL. Setelah diselidiki, ternyata memang ada kecurangan berupa mutasi suara," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Dalam bidang infrastruktur, Osaka menawarkan kerjasama pengolahan air dan pengolahan sampah. Tawaran ini juga mendapat tanggapan positif dari Pakde Karwo, ia menilai sistem pengelolaan air dan sampah di Osaka sangat maju karena sudah didukung dengan TI sehingga lebih ramah lingkungan dan hemat energi.

Pada kesempatan itu, Gubernur Osaka, Ichiro Matsui mengatakan, hubungan Jatim dan Osaka melalui kerjasama sister province-prefecture sangat harmonis.

Ia menginginkan keharmonisan ini dapat berlangsung abadi.

“Saya ingin kerjasama ini tidak hanya berlangsung 30, 40 atau 50 tahun. Tapi selamanya” katanya.

Ichiro Matsui juga mengakui, posisi Jatim sebagai mitra kerjasama Jepang sangat strategis. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya investasi Jepang di Jatim dalam empat tahun terakhir yang total nilainya mencapai U$ 3.810,46 juta. Nilai tersebut diperoleh dari 171 proyek Jepang di Jatim yang mampu menyerap 37.116 tenaga kerja asal Jatim.

Sebagai tindak lanjut kerjasama yang ditawarkan, Ichiro Matsui mengajak Pakde Karwo untuk melihat lebih dekat Osaka.

“Dengan hormat kami ingin mengajak Pakde Karwo berkunjung ke Osaka untuk meninjau potensi kerjasama ini sekaligus merasakan kehangatan dan keramahan masyarakat kami” ajaknya.

Ajakan ini mendapat respon positif dari Pakde Karwo, pihaknya mengatakan bahwa kunjungan ke Osaka dapat dilakukan setelah Pemilihan Legislatif (Pileg) April mendatang. “Kami sangat berterima kasih atas ajakannya, kami usahakan bisa berkunjung ke Osaka sekitar MeiJuni mendatang” tuturnya. = E. HANA DIMAN

Lintas Jatim SURABAYA - Gunung Kelud (1.730 mdpl) di Jawa Timur yang meletus, Kamis (13/2) sekitar pukul 22.50 WIB masih menyisakan ancaman banjir lahar dingin karena kini ada jutaan kubik material vulkanik di lereng yang mudah longsor tergerus air hujan.

Apalagi, berdasarkan catatan Pos Pengamatan Gunungapi Kelud Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, gunung tersebut saat ini juga masih dalam status Awas dengan sejumlah gempa tremor.

Letusan besar Gunung Kelud telah melontarkan material vulkanik jutaan kubik hingga mencapai ketinggian 50 ribu kaki lebih.

Abu vulkanik bahkan menyebar hingga ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Erupsi ini telah mengakibatkan empat korban jiwa, rusaknya areal pertanian dan infrastruktur serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat.

Kerugian materiil akibat peristiwa tersebut diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun.

Setelah letusan besar pada Kamis (13/2) malam, Gunung Kelud yang berada di wilayah administratif Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang ini aktivitasnya cenderung turun. Meski demikian, statusnya masih Awas.

Staf Informasi dan Data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maritim Tanjung Perak Surabaya Eko Prasetyo mengatakan, erupsi gunung biasa akan diikuti dengan peningkatan kondensasi di atmosfer sekitarnya sehingga memicu terjadinya hujan dengan intensitas cukup tinggi.

"Hujan dengan intensitas tinggi bisa mengelontor material vulkanik yang mungkin masih tersisa di puncak gunung. Dengan demikian, akan berpotensi menimbulkan banjir ataupun longsor. Itu yang harus diwaspadai," kata Magister Bidang Lingkungan Institut Teknologi 10 November Surabaya ini.

Menurut Eko, kondensasi atmosfer tersebut akan terus terjadi seiring dengan aktivitas gunung.

Jika aktivitas gunung menurun, tingkat kondensasi biasanya juga mengalami hal yang sama, begitu sebaliknya.

Oleh karena itu, jika status Gunung Kelud yang hari ini rencananya akan ditinjau ulang oleh PVMBG, masih Awas, maka kemungkinan tingkat kondesasi juga cukup tinggi sehingga potensi hujan juga besar.

"Masyarakat sebaiknya mengikuti instruksi aparat di lapangan. Kalau memang harus tetap di pengung-

KORAN MADURA

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 | No. 0305 | TAHUN III

9

Kelud Masih Mengancam

ant/rosa panggabean

LAHAR DINGIN GUNUNG KELUD. Lahar dingin melewati Jembatan Pondok Agung yang rusak di Siman, Kediri, Jawa Timur, Rabu (19/2). Hujan deras yang mengguyur puncak Gunung Kelud pada Selasa (18/2) sore, berimbas pada meluncurnya lahar dingin dan merobohkan sebagian dinding Waduk Siman.

sian, sebaiknya di pengungsian, karena banjir lahar dingin juga berbahaya," katanya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala (PVMBG) M Hendrasto bahwa banjir lahar dingin bisa terjadi ketika curah hujan cukup tinggi terjadi di kawasan puncak Gunung Kelud.

"Kalau hujan lebat bisa saja lahar dingin turun dan tingkat berbahayanya juga tinggi, karena saat turun bisa sampai batu besarbesar," katanya.

Karena itu, masyarakat diharapkan menjauhi lokasi yang menjadi kantung-kantung lahar, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Status Gunung Kelud pun sampai saat ini masih Awas.

PVMBG minta agar jarak 10 kilometer dari kawah harus steril.

Sementara itu, Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memperkirakan saat ini ada sekitar 50 juta meter kubik material sisa erupsi di sekitar lereng Gunung Kelud.

Untuk mengantisipasi banjir lahar dingin yang semakin parah, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho melalui pesan singkat me-

ngatakan, BNPB telah membangun sabo sabo dam yang mampu menampung 14,5 juta meter kubik.

Sungai-sungai yang ada menampung 14 juta meter kubik, sehingga dam sabo dan sungai mampu menampung 28 juta meter kubik.

Meski demikian, masyarakat diimbau tetap waspada, menjauhi bantaran sungai, utamanya yang berhulu di puncak Gunung Kelud , saat banjir lahar dingin. Sebab, debit air yang tinggi bisa melimpas atau meluap ke sekitarnya.

"Arus lahar dingin kuat dan merusak," kata Sutopo menambahkan.

Banjir Lahar Dingin Hujan yang mengguyur kawasan puncak Gunung Kelud di Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang ini pada Selasa (18/2) sore telah berdampak menimbulkan banjir lahar dingin di sejumlah tempat.

Di Kediri, banjir lahar dingin telah merusak tanggul, jalan terputus dan areal pertanian rusak.

Dampak terparah banjir lahar dingin ini dirasakan di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri.

Ketua Bdang Penerangan dan Informasi Satlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kabupa-

ten Kediri, Adi Suwignyo mengutip laporan laporan Camat Kandangan menyebutkan, tanggul Oro-oro Ombo, Desa Karang Tengah jebol di dua tempat masing-masing jebol sepanjang 15 meter dan 30 meter.

Selain itu, sekitar 50 hektare sawah yang ditanami tebu dan padi tergenang dan kandang ayam milik Budiono yang berisi 15 ribu ayam hanyut. Jalan yang menghubungkan Dusun Blimbing dengan Dusun Wangkalkerep juga terputus sepanjang 20 meter.

Bahkan, akses jalan dari Kabupaten Kediri menuju Malang sempat ditutup akibat aliran lahar dingin yang melewati Sungai Konto, Kabupaten Kediri, akibat curah hujan yang mengguyur kawasan puncak Gunung Kelud tinggi.

Sementara itu, luapan lahar dingin Gunung Kelud yang melanda wilayah Kabupaten Kediri tersebut tidak terlalu dirasakan dampaknya di wilayah Kabupaten Blitar. Sejumlah sungai yang berhulu di puncak Gunung Kelud tidak menunjukkan peningkatan debit air yang signifikan.

Kali Lekso dan Kali Semut di Kecamatan Wlingi, serta Kali Jari dan tanggul lahar Kali Putih dae-

rah Sumberejo, Kecamatan Talun, hingga pukul 21.00 WIB tak terjadi luapan banjir lahar dingin.

Aliran air Kali Lekso terlihat sedikit meningkat dengan warna keruh, namun oleh warga dianggap sebagai hal biasa, sama seperti saat terjadi hujan di hulu.

Sementara aliran air di Kali Semut dan Kali Jari, cukup jernih walau sedikit membesar dari biasanya.

Warga Sumberejo di bawah tanggul lahar Kali Putih Sumberagung, mengemukakan banjir lahar belum sampai daerah tersebut. "Di hulu Sumber Agung kabarnya sudah ada aliran lahar, tapi di sini masih biasa saja, normal, aman," kata Tarminingsih, warga Sumberejo.

Memang, aktivitas Gunung Kelud pasca-erupsi pada Kamis (13/2) kini cenderung turun, tapi masih dinyatakan dalam status Awas. PVMBG rencananya hari ini akan meninjau ulang status tersebut. Namun demikian, ancaman Gunung Kelud dari sisa letusannya tetap nyata. Banjir lahar dingin bisa menyapu kawasan yang dlintasi. Sifat banjir lahar dingin sangat kuat dan merusak. = ANT/SLAMET HADI PURNOMO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 | No. 0305 | TAHUN III

Pemilu Berlalu dalam Bencana SURABAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyiapkan dua skenario guna mengantisipasi agar bencana tidak mengganggu jalannya pemilu 2014, yakni memindahkan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan merelokasi pemilih ke suatu tempat yang aman.

"KPU RI telah menerjunkan tim untuk menginventarisasi kesiapan daerah-daerah yang terkena bencana, termasuk saya sekarang datang ke Kediri untuk mendapat masukan dari KPU Kab dan Kota Kediri, Kab Blitar, Kab dan Kota Malang, Kota Batu dan Kab Tulungagung terkait dampak bencana letusan Gungung Kelud," ujar Komisioner KPU RI, Arief Budiman dikonfirmasi saat meninjau korban letusan Gunung Kelud di Kediri Rabu (19/2).

Di awal tahun 2014, setidaknya ada empat musibah bencana alam yakni banjir bandang di Manado, banjir di DKI, letusan Gunung Sinabung di Tanah Karo dan terbaru letusan Gunung Kelud di Kediri Jawa Timur.

Laporan sementara KPU, lanjut Arief, ada sekitar 60-70 ribu pengungsi dari enam daerah terdampak dan ratusan TPS yang

terancam tidak bisa menyelenggarakan pemungutan suara karena lokasinya masuk daerah bahaya terdampak letusan Gunung Kelud.

"Di Kediri dan Malang ada dua TPS yang kotak suaranya rusak.

Kita sarankan pinjam ke daerah terdekat yang memiliki kelebihan kotak suara," jelasnya.

Selain itu juga ada seorang petugas PPS di Kediri yang meninggal dunia dan seorang petugas PPS meninggal di Sinabung. Tapi khusus logistik hanya di Manado yang cukup parah karena ada puluhan bilik yang hancur sehingga harus diganti baru. "Kita sarankan kepada KPU setempat untuk segera mengganti, baik petugas yang meninggal dunia, sakit permanen atau cidera cukup parah," paparnya.

KPU juga memberikan tenggat waktu jika pada pertengahan

Maret 2014, daerah-daerah yang terkena bencana sudah bisa pulih atau normal kembali maka tidak perlu dilakukan perubahan. Sebaliknya jika hingga akhir Maret belum pulih, maka KPU menyarankan supaya dilakukan relokasi TPS atau relokasi pemilih.

"Saat ini masih dilakukan pemetaan apakah masih memungkinkan pemungutan suara di lokasi awal atau tidak. Jika KPU Kab/Kota atau provinsi masih memiliki alokasi anggaran untuk direvisi maka biaya relokasi itu ditanggung mereka. Namun jika tidak akan dipenuhi KPU RI," paparnya.

Sementara itu Anggota Bawaslu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmiko mengatakan akan memperketat pengawasan di kawasan bencana.

Hal ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik maupun caleg.

“Banyak caleg atau partai yang turun di kawasan bencana. Selama tidak melanggar, silahkan saja,” ujarnya.

Pengamat Pemilu Jerry Sumampouw mengingatkan KPU untuk mengantisipasi adanya ke-

mungkinan pelaksanaan Pemilu 9 April 2014 diundur dengan musibah bencana.

Dalam ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Legislatif DPR, DPD dan DPRD, memang dimungkinkan adanya pemungutan suara ulang jika terjadi bencana alam. Namun ada beberapa catatan KPU mengambil keputusan pemungutan suara ulang tersebut.

Pertama, kapan pemungutan suara ulang tersebut dilakukan.

Dalam pasal 222 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan pemungutan suara ulang dilakukan paling lama 10 hari setelah 9 April 2014. Meski dimungkinkan, ketentuan undang-undang menyebutkan tidak dilakukan setelah tanggal 19 April.

"Jika dilakukan terlalu lama maka akan berpengaruh terhadap tahapan pemilu selanjutnya yaitu rekapitulasi suara. Kaitannya dengan bencana alam, jika bencana tersebut terjadi lebih lama, maka KPU perlu menyusun langkah antisipasi lagi karena penetapan hari pemungutan suara pastinya berbeda-beda di setiap

ESENSI ORGANISASI

Bila Tak Kreatif, Masihkah Bernama Dharma Wanita?

SURABAYA - Dharma Wanita Persatuan harus peka menjalankan tugasnya karena nilai esensi organisasi adalah pengabdian.

Selain itu, juga harus membangun solidaritas, kemandirian, dan kreatifitas.

Hal itu disampaikan Sekda Prov Jatim Dr H Akhmad Sukardi, MM pada acara Serah Terima Jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Prov Jatim, dan Ketua DWP Setda Prov Jatim serta Ketua DPD Gabungan Penyelenggara Taman Kanak-kanak (GOPTKI) Prov Jatim dari Dra Hj Purmiasih Rasiyo, MM kepada Hj Juliaty Akhmad Sukardi, MM, di ruang rapat Bhinaloka Adhikara Kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan no 110 Surabaya, Rabu (19/2).

Menurutnya, pada dasarnya nilai esensi organisasi adalah mengabdikan diri berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan anggota dan masyarakat sekitar.

Maka, DWP harus bisa membangun esensi dalam menjalankan organisasinya, terutama dalam menopang keberhasilan kerja para suami sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Selain itu, diperlukan kepekaan dalam ber-

SERAH TERIMA JABATAN. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua DWP Provinsi Jawa Timur disaksikan oleh Ibu Dra. HJ. Fatma Saifullah Yusuf selaku Penasihat DWP Provinsi Jawa Timur.

organisasi karena pada dasarnya esensi berorganisasi adalah membangun solidaritas.

Dharma Wanita Persatuan, menurutnya, terdiri dari kata ‘Dharma’ yang berarti pengabdian, ‘Wanita’ itu berarti sifat yaitu sifat feminisme. Allah menciptakan manusia mempunyai dua sifat yaitu sifat maskulin dan sifat feminisme

tergantung bagaimana manusia mengaplikasikan dalam membangun Jatim dengan kasih atau dengan hati. sehingga menghasilkan sebuah kepekaan. Sedangkan ‘Persatuan’ artinya persaudaraan yang erat diantara anggota DWP, untuk secara bersama-sama bahu membahu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-

masing guna mencapai cita-cita dan tujuan organisasi.

Diakui, organisasi DWP Provinsi Jatim, maupun di lingkup Setda selama kepemimpinan Bu Rasiyo sudah berjalan dengan bagus. Program-program yang dilaksanakan sudah mendukung program pemerintah terutama dalam meningkatkan pengeta-

daerah tersebut," ujarnya.

Hal kedua yang harus diperhatikan terkait dengan logistik yang disiapkan dan didistribusikan.

Dalam distribusi logistik dan penyiapan pemungutan suara akan ada tantangan karena terdapat alamat distribusi dan lokasi pemungutan suara yang berbeda. Kesesuaian antara logistik dan lokasi pemungutan suara harus dipastikan benar sehingga tidak ada yang tertukar atau terjadi kesalahan.

Hal terakhir adalah langkah antisipasi terhadap mobilisasi pemilih untuk mencoblos lebih dari satu kali. Pemungutan suara ulang, berpotensi adanya mobilisasi pemilih untuk melakukan pemungutan lebih dari satu kali atau menggunakan hak pilih orang lain.

"Hal ini sangat berkaitan dengan kualitas Daftar Pemilih Tetap dan perubahan jumlah pemilih pada saat hari pemungutan suara dilakukan. Perlu juga KPU mengantisipasi agar mobilisasi pemilih tersebut tidak terjadi karena adanya pemungutan suara ulang," tambahnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

huan dan ketrampilan isteri - isteri PNS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

“Isteri saya mulai hari ini menerima tongkat estafet tanggung jawab menggerakkan DWP dan GOPTKI. Mudah-mudahan tidak mengalami hambatan berarti karena ketika menjadi pengurus sudah banyak ngangsuh kawruh (belajar) dari kinerja Bu Rasiyo,” ujarnya.

“Mudah-mudahan isteri saya dapat mengemban amanah dengan baik, melanjutkan program yang sudah disusun Ketua yang lama Bu Rasiyo, agar terus dikembangkan. Untuk itu kepada pengurus DWP yang baru, baik di lingkungan Pemprov maupun Setda saya harapkan memberikan dukungan dan kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota. Dengan menyumbangkan waktu dan tenaga, serta pemikiran yang inovatif,” harapnya.

Sebagai Penasehat DWP Prov Jatim Ia berharap, pengurus dan anggota DWP perlu me-refresh kembali arti logo Dharma Wanita Persatuan, karena simbol-simbol yang tertuang dalam logo (yang dipasang di badan) mempunyai makna yang di dalamnya mengandung pesan-pesan, visi dan misi Dharma Wanita Persatuan. = E. HANA DIMAN

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 | No. 0305 | TAHUN III

11

Pencurian Hewan Marak Lagi PROBOLINGGO - Warga Desa Jangur, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo belakangan mulai resah dengan aksi pencurian hewan. Salah satu yang menjadi korbannya, Supyo (35) asal warga setempat. Dua ekor sapinya Selasa (18/2) malam kemarin raib dicuri kawanan maling.

Saat melakukan aksinya, kawanan pelaku mencongkel pintu kandang milik korban. Korban baru mengetahui kedua ekor sap-

inya dicuri kawanan maling, saat menjelang subuh saat dia hendak memberikan pakan.

Melihat kedua sapinya raib,

korban langsung terjekut. Diapun berteriak minta tolong warga sekitar. Mendengar teriakan korban, puluhan warga langsung melakukan pencarian. "Yang satu ekor ditemukan di ladang. Sedangkan yang satu ekor berhasil dibawa kabur kawanan pelaku," ujar seorang warga sekitar, Mugenam kepada wartawan, Rabu (19/2).

Dia menjelaskan, pasca kejadian itu warga kini merasa

resah. Karena di desa Jangur termasuk salah satu desa yang terbilang aman pencurian hewan.

"Baru sekarang ini terjadi aksi pencurian hewan," katanya.

Mugenam menjelaskan, belakangan ini aksi pencurian sapi tidak hanya terjadi di desa Jangur saja. Melainkan ada beberapa desa yang menjadi sasaran aksi kawanan pelaku. Diduga aksi pencurian hewan itu terjadi akibat pasca pilkades di sejumlah desa di

wilayah Kabupaten Probolinggo yang digelar beberapa waktu lalu.

Kapolsek Suberasih, AKP Bambang Ponco Utomo saat dikonfirmasi melalui salah seorang anggotanya, Aiptu Harno menjelaskan, petugas kini masih melakukan penyelidikan untuk menangkap kawanan pelaku.

"Petugas kini masih melakukan penyelidikan untuk menangkap kawanan pelaku," pungkasnya. = MUHAMMAD SUGIANTO

EKKM 2014

Revitalisasi Panti Sosial

PASANG. Seorang petugas sedang memasang closed circuit television (CCTV).

ant /zulkifli lubis

MEDIA

Pengadaan CCTV Harus Transparan SURABAYA - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya meminta pengadaan televisi sirkuit tertutup atau "closed circuit television" (CCTV) dilakukan secara transparan.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Agus Sudarsono mengatakan permintaan agar transfaran tersebut dilakukan karena ada dugaan pengadaan CCTV oleh Dinas informasi dan komunikasi (Infokom) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya senilai Rp 4,8 miliar itu terdapat pelanggaran karena belum ada pemenang tender tapi proyek sudah dikerjakan.

"Kami berharap laporan ini ada klarifikasi ke dinas-dinas terkait," katanya.

Seharusnya, lanjut dia, pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran banyak dalam proyek CCTV ini, melainkan pemkot bisa bekerja sama dengan operator selular. Artinya, segala macam biaya pengadaan, pemasangan dan sewa CCTV tersebut, dibebankan sepenuhnya oleh operator selular.

"Nantinya, untuk masalah lokasi CCTV dan juga perizinan pembangunannya, akan diurus oleh Pemkot Surabaya," katanya.

Menurut dia pembiayaan dari perusahaan untuk pemasangan CCTV ini bisa diambilkan dari dana "coorporate social responsibility" atau dana-dana yang lain.

Untuk itu, perusahaan tidak boleh hanya mementingkan urusan bisnis semata, tapi harus

memiliki kepedulian sosial dan turut serta membangun kota Surabaya. Tapi, proses pembangunannya harus tetap transparan dan terbuka.

"Kami akan segera memanggil operator selular untuk menggelar pertemuan," katanya.

Menurut dia pertemuan ini tidak bicara soal CSR, tapi bicara soal kepedulian dan kepedulian mereka dengan Kota Surabaya.

"Pemasangan CCTV ini sangat penting, khususnya di wilayah perbatasan antara Surabaya dengan kota lain. Misalnya di Jalan Ahmad Yani yang menghubungkan dengan Sidoarjo. Kemudian di Suramadu yang menghubungkan Surabaya dengan Madura," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

PROBOLINGGO Ke- dan penjangkauan PMKS dalam beradaan panti-panti hendakn- situasi darurat. ya diposisikan sebagai pusat Ia mengatakan penanganan layanan kesejahteraan sosial, PMKS membutuhkan dukungan kata pejabat Kementerian So- terpadu untuk meningkatkan sial. keterjangkauan dalam pelaksan"Dan tujuan Ekspedisi Ke- aannya dan tidak bisa dilakukan manusiaan Kelompok Mar- Kemensos saja. jinal (EKKM) 2014 salah sa"Melainkan harus melibattunya adalah revitalisasi panti kan banyak potensi, mulai dari sosial melalui pelayanan berba- lintas kementerian dan sektor, sis masyarakat yang mengopti- termasuk masyarakat," katamalkan fungsi-fungsi panti di nya. daerah," kata Dirjen PerlindDalam kesempatan itu juga ungan dan Jaminan Sosial Ke- diserahkan total bantuan dari mensos Andi Zainal Dulung di Kemensos Rp53 miliar lebih Pendopo Kabukepada Kabupapaten Probolingten Probolinggo go, Jawa Timur, untuk program Rabu (19/2). pemberdayaan Mewakili masyarakat misMensos Salim Dan tujuan Ekspedisi kin, lansia, buruh Segaf Al Jufri dan lainKemanusiaan Kelompok migran saat menyerahnya. kan sejumlah Marjinal (EKKM) 2014 "Diharapkan salah satunya adalah berbagai banbantuan dalam EKKM 2014 revitalisasi panti sosial tuan tersebut yang memasuki melalui pelayanan ber- bisa meningetape ke-13 se- basis masyarakat yang katkan kesejahjak dimulai di mengoptimalkan fungsi- teraan sosial idi Rayeuk, Ka- fungsi panti di daerah,� masyarakat," kabupaten Aceh tanya.

Timur pada 25 Sementara Andi Zainal Dulung itu, ketua laJanuari dan Dirjen Perlindungan dan pangan EKKM akan berakhir pada 27 Feb- Jaminan Sosial Kemensos 2014 yakni Diruari, ia menerektur Orang Kabupaten Probolinggo gaskan letak Dengan KeJawa Timur geografis Indocatatan Berat nesia yang luas (ODKB) Ditjen membutuhkan Rehabilitasi Soupaya serius sial Kemensos dalam penanganan penyan- Nahar MSc dan Tenaga Ahli dang masalah kesejahtera- Mensos Bidang Tata Kelola Pean sosial (PMKS) secara ter- merintahan dan Kehumasan padu yang melibatkan potensi Drs Sapto Waluyo MSc menjemasyarakat. laskan etape selanjutnya adaKemensos, kata dia, mereal- lah menuju Kabupaten Buleisasikan upaya tersebut mela- leng, Provinsi Bali, kemudian lui EKKM 2014 yang bertujuan ke Nusa Tenggara Barat dan untuk mengembangkan ber- akan berakhir di Nusa Tengbagai potensi yang melibatkan gara Timur. masyarakat dalam pemetaan = ANT/RIDWAN CH/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 KAMIS 20 FEBRUARI 2014|NO. 0305|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 NO. 0305 | TAHUN III

Hasil Industri Naik di Ruang Ekspor Sumbang Terbesar Playwood dan Kayu Olahan PROBOLINGGO – Nilai ekspor hasil komoditas industri Kota Probolinggo berupa playwood dan olahan kayu, kulit, kimia, dan olahan ikan mengalami kenaikan. Totalnya untuk tahun 2010 sebesar 70 374,27 juta dolar AS dan 2011 sebesar 90 297,44 juta dolar AS. Sumber data Dinas koperasi, Energi, Industri, dan Perdagangan (Disperindag) Kota Probolinggo, menyebutkan nilai ekspor hasil industri tahun 2010 -2011 totalnya 160.671 juta dolar AS. Dengan rincian, tahun 2010 untuk playwood dan olahan kayu sebanyak 108 687,45 meter kubik dengan nilai 65 285, 99 juta dolar AS naik menjadi 127 490,99 meter kubik dengan nilai 87 932,13 juta dolar AS di tahun 2011.

Kemudian nilai ekspor kulit, volumenya sebanyak 717 127,95 Sqft dengan nilai 1 865,51 juta dolar AS menjadi 851 485,95 Sqft dengan nilai 2 268,56 juta dolar AS di tahun 2011. Kemudian kimia, volumenya sebanyak 6 559,15 ton dengan nilai 3 107,70 juta dolar AS menjadi 3 371,89 ton dengan nilai 7 946,59 juta dolar AS di tahun 2011. Disusul ekspor olahan ikan sebanyak 432 300 kilogram senilai 115,70 juta

dolar AS menjadi 669 020 kilogram dengan senilai 88,80 juta dolar AS. “Kenaikan nilai dan volume ekspor komoditi industri Kota Probolinggo tidak lepas dari terus meningkatnya ekspor komoditi playwood dan olahan kayu yang menjadi andalan daerah,” kata Kepala Disperindag Kota Probolinggo melalui Kabid Industri dan Perdagangan, Sugeng, kepada wartawan, Rabu (19/2).

Dari keempat komoditi industri Kota Probolinggo yang tercatat pada Disperindag, nilai ekspor terbesar atau penyumbang terbanyaknya adalah komoditi Playwood dan Olahan Kayu minyak yang mengalami kenaikkan. Disusul oleh komoditi lainnya, yang juga mengalami kenaikkan seperti kulit, kimia dan olahan ikan. =M.Hisbullah Huda

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

LOKALISASI

Efektifkah Kesepahaman BPKP Jatim?

Berantas Pekat Butuh Tempat Rehabilitasi

PROBOLINGGO - Pemkot Probolinggo melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) menggelar penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPPKP) Jatim. Penandatanganan itu digelar di hotel Bromo View Kota Probolinggo, Rabu (19/2).

Kepala DPPKA setempat Imam Suwoko menjelaskan, nota kesepahaman itu berupa penerapan tata kelola pemerintahan.

Seperti tata kelola perusahaan daerah yang berada di wilayah Kota Probolinggo. “Tujuan dari nota kesepahaman ini agar kita bisa saling tukar pengetahuan,” tandasnya.

Tak hanya itu, namun yang paling penting dari penandatanganan kerjasama tersebut untuk mewujudkan good governance. “Nanti pendampingan tehnisnya dari BPKP Jatim,” ungkap Imam Suwoko.

Sebenarnya, kata Imam, nota kesepahaman tersebut berlangsung sejak 31 Desember 2008 dan berakhir pada 31 Desember 2013 sesuai nomer 420/28/425.012/2008n dan PRJ15827/PW13/3/2008. “Giat ini tidak hanya soal nota kesepahaman saja, tetapi juga berkaitan dengan sosialisasi Permendagri Nomer 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akutansi pemerintah (SAP),” katanya.

Walikota Probolinggo, Hj. Rukmini saat menghadiri acara itu mengatakan, sasaran dari nota kesepahaman tersebut agar bisa tukar pengalaman dalam hal penerapan tata kelola roda pemerintahan. “Semua ini tak lain agar bisa terwujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan daerah,” kata mantan anggota DPR RI itu.

Dia menjelaskan, selama ini Pemkot Probolinggo sudah

dua kali meraih penghargaan dari pemerintah terkait kinerja keuangan. Penghargaan terse-

Pemkot Probolinggo melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) menggelar penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPPKP) Jatim. but merupakan salah satu bukti keberhasilan Pemkot dalam menyusun dan menyampaikan soal laporan keuangan yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. =Muhammad Sugianto

PROBOLINGGO - Untuk memberantas penyakit masyarakat (pekat) Pemkab Probolinggo membutuhkan tempat rehabilitasi sendiri guna melakukan pembinaan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pekat yang tumbuh subur di beberapa tempat lokalisasi.

“Kita sudah seringkali menggelar giat operasi untuk memberantas pekat itu,” tandas Kepala Sat Pol PP Kabupaten Probolinggo, Achmad Aruman kepada wartawan, Rabu (19/2).

Operasi yang dilakukan oleh petugas itu, tidak hanya dilakukan di tempat-tempat lokalisasi, seperti di desa Tegalsiswalan atau lebih dikenal dengan istilah embong miring. Melainkan juga di beberapa tempat warung-warung remang dan rumah kontrakan yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Belakangan di lokalisasi embong miring itu kembali dike-

luhkan masyarakat setempat.

Pasalnya, kendati sudah dilakukan razia berkali-kali oleh petugas, namun para Pekerja Sex Komersial (PSK) itu kini menjamur lagi. “Nanti kita akan razia lagi,” kata Achmad Aruman.

Meskipun tempat itu akan kembali dilakukan razia, namun Aruman tidak menjelaskan kapan akan dilakukan. Alasannya, khawatir agenda razia yang akan dilakukan tersebut bocor.

Dia menjelaskan, untuk memberantas pekat itu, pihaknya sudah tidak kurang-kurang. Bahkan, setiap kali ada momen, petugas selalu menggelar razia. Dari hasil razia tersebut, petugas mendapatkan sebanyak tiga PSK yang mengidap penyakit HIV. Ketiga PSK yang disinyalir mengidap penyakit berbahaya itu kemudian dilakukan rehabilitasi. =Muhammad Sugianto

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 NO. 0305| TAHUN III

13

Ekspedisi Kemanusiaan ala Kemensos Adakah Jaminan Sampai ke Kaum Marginal?

PROBOLINGGO – Ekspedisi Kemanusiaan Etape Ketigabelas dari Kementerian Sosial RI berlangsung di Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan kajian tim, menjadikan Kabupaten Probolinggo sebagai sasaran untuk gelar bhakti sosial kemanusiaan. Dimana Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan berbagai jenis serta berpotensi untuk diberdayakan.

“Pasca berbagai bencana yang melanda Pulau Jawa menjadikan beberapa daerah berdampak serius. Kabupaten Probolinggo salah satunya, sehingga Tim Ekspedisi Kemanusiaan Kelompok Marginal (EKKM) tahun 2014 Kementerian Sosial menjadikannnya sasaran berbagai kegiatan sosial,”kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dr. Andi Zainal Dulung, M.Sc, di Pendopo Bupati Probolinggo, Rabu (19/2).

Andi Zainal Dulung mengatakan, tujuan spesifik dari Ekspedisi Kemanusiaan Kementerian Sosial ini adalah pemetaan dan penjangkauan sosial melalui pelayanan terjadap PMKS secara langsung, pengembangan potensi dan pelibatan masyarakat, revitalisasi panti sosial melalui pelayanan berbasis masyarakat dengan mengoptimalkan fungsifungsi panti di daerah, peningkatan peran/fungsi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan social seperti TKSK, PSM dll sebagai profesi dan pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial, serta dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap usaha kesejahteraan.

Lebih jauh, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, mengungkapkan Ekspedisi kemanusiaan merupakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial antar kawasan berupa penjangkauan (outreach) ke lokasi yang memiliki berbagai permasalahan sosial.

“Ekspedisi kemanusiaan ini digelar di beberapa provinsi dimulai dari Aceh, lalu Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, wilayah Pulau Jawa dan berakhir di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berdasarkan skala prioritas yang dikaitkan dengan tingkat permasalahan sosial yang ada di wilayah tersebut,”tandas Andi Zainal Dulung.

Andi Zainal Dulung menambahkan, kegiatan ini dilaksanakan, sebagai penunjang keberhasilan Pembanguan Kesejahteraan Sosial

dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

“Dengan menggali dan memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dimiliki pada setiap Provinsi, Kabupaten/ Kota yang terdapat dalam unsur masyarakat yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, akan tercipta tatanan sosial masyarakat,”ucapnya..

Paket bantuan Kementerian Sosial di Kabupaten Probolinggo, yakni Program Keluarga Harapan tahun 2014 untuk 27.264 keluarga sangat miskin yang tersebar di 23 kecamatan senilai Rp.49.042.800.000, usaha ekonomi produktif untuk 200 orang paket korban tindak kekerasan dan pekerja migran senilai Rp.600 juta.

Kemudian paket bantuan rehabilitasi sosial 150 unit rumah tidak layak huni (RTLH) senilai Rp.1,5 Miliar, 15 kelompok usaha bersama (KUBE) senilai Rp.300 juta, 30 unit bedah rumah lansia senilai Rp.300 juta, 15 ASODKB senilai Rp.414 juta, 100 ODK bantuan kebutuhan senilai Rp.10 juta, 100 paket bantuan kebutuhan bagi anak-anak senilai Rp.15 juta, bantuan sosial PDI 10 orang senilai Rp.20 juta, serta keserasian sosial untuk 6 desa senilai Rp.654 juta.

“Total paket bantuan yang diberikan di Kabupaten Probolinggo senilai Rp.52.865.800.000.

Diharapkan berbagai bantuan tersebut, bisa meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat,”urai Andi Zainal Dulung.

Usai menyerahkan bantuan, Ekspedisi Kemanusiaan dari Kementerian Sosial RI meninjau Pusat Penyuluhan Sosial (Puspensos), lokasi pelayanan kesehatan masyarakat dan pengukuran alat bantu orang dengan kecacatan (ODK),.

Secara terpisah, Wakil Bupati Probolinggo, Timbul Prihandjoko mengatakan Kabupaten Probolinggo dengan luas 1.696 KM dan terbagi dalam adminis-

trasi pemeritahan sebanyak 24 kecamatan, 325 desa dan 5 kelurahan memiliki jumlah penduduk 1.191.784 jiwa.

“Dari jumlah tersebut, penduduk miskin berjumlah 245.800 jiwa. Sedangkan rumah tangga miskin (RTM) berdasarkan PPLS 2011 sebanyak 103.561 RTM,”katanya.

Kemudian 25 jenis penyandang kesejahteraan sosial (PMKS), yakni kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial dan korban tindak kekerasan di Kabupaten Probolinggo tahun 2013 sebanyak 101.439 orang.“Ada 9 persen jumlah PMKS dari total jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo,”terang Timbul Prihandjoko.

Untuk mengatasi penyandang masalah sosial tersebut, sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013 – 2013, terkait isu strategis dan prioritas pembangunan menempatkan program kes-

ejahteraan sosial sebagai salah satu program pembangunan, yakni pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Bahkan, melalui Dinas Sosial, ditetapkan 7 program dan 22 kegiatan yang bersifat pelayanan dan rehabilitasi, pengembangan dan pemberdayaan sosial, bantuan dan perlindungan sosial. “Tahun 2014, belanja pembangunan kesejahteraan disiapkan anggaran sebesar Rp.6,9 Miliar. Jumlah itu diguakan untuk menangani 3.259 jiwa PMKS, 47 lembaga PSKS, dan 136 KUBE untuk 1.360 KK fakir miskin,”tandasnya.

Disamping itu, masih ada sharing dana program dari Kemensos dari ABPD Kabupaten Probolinggo, berupa jaminan sosial orang dengan kecacatan berat sebanyak 249 orang, dan jaminan sosial lanjut usia sebesar Rp. 1.190.400.000. Termasuk kegiatan yang berkaitan permasalahan sosial, yakni rehab 1.000 rumah tidak layak huni (RTLH),

“Semua ini adalah bentuk komitmen Pemkab Probolinggo dalam penanganan masalah sosial dan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan,”beber Timbul Prihandjoko.

Timbul Prihandjoko berharap, adanya intervensi program Kementerian Sosial berupa dana Dekonsentrasi maupun bantuan untuk tahun berikutnya ada tambahan dana yang signifikan.”Seratus persen program kesejahteraan sosial mendukung pengentasan kemiskinan yang menjadi skala prioritas pembangunan nasional.

“Pemkab Probolinggo akan berupaya akan meningkatkan cost sharing anggaran bilamana ada program-program pemerintah pusat atau Kementerian Sosial.

Sehingga jangkauan aksebelitas terhadap penanganan masalah sosial di Kabupaten Probolinggo, secara kualitas dan kuantitas meningkat,”pungkasnya. =M.Hisbullah Huda

KORAN MADURA 14 KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

PROBOLINGGO

Olahraga 14

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 | No. 0305 |KAMIS TAHUN III 20 FEBRUARI 2014

MADURA

No. 0305 | TAHUN III

Seleksi Asian Games

Coach Aji Panggil Pemain Baru JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-23 Aji Santoso memanggil beberapa pemain muka baru untuk menjalani seleksi tahap pertama Timnas Garuda Muda yang dipersiapkan untuk Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan, pada 18 September-4 Oktober.

Pemain muka baru yang masuk dalam 28 pemain yang dirilis secara resmi oleh Badan Tim Nasional (BTN) di antaranya adalah Fandi Ahmad (Perseba Super Bangkalan), David Aprelianto (PSMP Mojokerto Putra) dan Hafid Ibrahim (Sriwijaya FC Palembang).

“Sejak awal sudah saya sampaikan akan ada beberapa muka baru yang menjalani seleksi. Yang jelas kami akan memberikan kesempatan kepada semua anak bangsa,” kata Aji Santoso saat dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu.

Menurut dia, selain meman-

28 PEMAIN YANG DIPANGGIL UNTUK SELEKSI TAHAP I Kami akan memberikan kesempatan kepada semua anak bangsa

Aji Santoso

Pelatih Timnas U-23

ggil beberapa pemain muka baru pihaknya juga memanggil pemain yang sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia U-23 pada SEA Games 2013. Hanya saja pemain yang dipanggil juga dipanggil timnas senior untuk menjalani pertandingan kualifikasi Piala Asia 2015 melawan Arab Saudi.

“Ada delapan sampai sembilan pemain SEA Games yang akan kami panggil. Tapi tidak bisa semuanya. Mereka akan kami panggil pada pemusatan latihan tahap kedua,” katanya menambahkan.

Mantan asisten pelatih Timnas SEA Games 2013 itu sebenarnya juga memanggil pemain

yang saat ini mulai diperhitungkan di jagat persepakbolaan nasional seperti Manahati Lestusen, Alfin Tuasalamony, Irsyad Maulana hingga penjaga gawang Persija, Andritani Ardiyasa.

Selanjutnya, 28 pemain yang dipanggil oleh BTN ini akan menjalani pemusatan latihan di lapangan UNY Yogjakarta, 24 Februari hingga 7 Maret.

Dipilihnya Yogjakarta, kata Aji, ada beberapa pertimbangan di antaranya lapangan yang bagus dan dekat dengan hotel.

“Suasana juga mendukung,” kata mantan pemain dan pelatih Persebaya Surabaya itu. =ANT/DAR

PENJAGA GAWANG : 1. Dimas Galih Pratama (Persijap Jepara) 2. Aji Saka (Persepam Madura United) 3. Yogi Triana (Persita Tangerang) 4. Teguh Amiruddin (Perseru Serui) PEMAIN BELAKANG : 1. Dany Saputra (Persija Jakarta) 2. Muhammad Nizar Ashari (Perseba Super Bangkalan) 3. Mokhamad Syaifudin (PBR Bandung Raya) 4. David Aprelianto (PSMP Mojokerto Putra) 5. Vava Mario Yagalo (Persebaya Surabaya) 6. Novrianto (PSPS Pekanbaru) 7. Achmad Bachtiar (Persekab Pasuruan) 8. Syahrizal (Persija Jakarta) PEMAIN TENGAH : 1. Rizky Ahmad Sanjaya Pellu (PBR Bandung Raya) 2. Rasyid Assyahid Bakri (PSM Makassar)

3. Loudry Meilana Setiawan (Putra Samarinda) 4. Novri Setiawan (Persebaya Surabaya) 5. Yulianto (PSS Sleman) 6. Fandi Eko Utomo (Persebaya Surabaya) 7. Tonny Roy Ayomi (Perseru Serui) 8. Dave Mustain (Persekab Pasuruan) 9. Bayu Gatra Sanggiawan (Putra Samarinda) 10. Rizki Ramdani Lestaluhu (Persija Jakarta) 11. Hendra Adi Bayauw (Semen Padang FC) 12. Hafid Ibrahim (Sriwijaya FC Palembang) Pemain Depan : 1. Agung Supriyanto (Persija Jakarta 2. Fandi Ahmad (Perseba Super Bangkalan) 3. Rizky Dwi Ramadhana (Sriwijaya FC Palembang) 4. Aldaier Makatindu (Putra Samarinda)

BOLA BASKET

LeBron James Cetak 42 Angka Saat Heat Kalahkan Mavs DALLAS - LeBron James mencetak 42 angka dan memicu kebangkitan juara bertahan NBA Miami Heat untuk menang 117-106 atas tuan rumah Dallas pada Selasa.

Peraih penghargaan pemain terbaik NBA sebanyak empat kali ini memasukkan 16 dari 23 tembakan, termasuk empat dari delapan dari lemparan tiga angka, dan menambahi sembilan rebound dan enam assist bagi Miami.

Lemparan bebas Vince Carter saat pertandingan menyisakan waktu 7:47 membuat Mavericks memimpin 95-92, namun Heat mencetak 14 angka selanjutnya untuk menggenggam keunggulan.

James membuka laju itu denBintang Miami Heat LeBron James menjaga bola dari pemain Dallas Mavericks. James tampil gemilang dan mencetak 42 angka

gan lemparan tiga angka yang sukses dua kali berturut-turut, menambahi satu angka dan dua lemparan bebas untuk total mendulang 10 angka, dan Dallas tidak dapat mendekat lebih dari delapan angka sepanjang sisa pertandingan.

Miami kini memperbaiki rekor tandang 4-1 pada rangkaian tur yang berakhir pada Kamis melawan tim yang memiliki pencetak angka terbanyak di NBA Kevin Durant yakni Oklahoma City Thunder, yang mengalahkan Heat pada awal musim di Miami.

Chris Bosh mencetak 22 angka dan Chris Andersen berkontribusi 18 angka sebagai pemain pengganti untuk Miami. Dwayne Wade mencetak 13 angka dan tujuh assist bagi Heat.

Bintang Jerman Dirk Nowitzki memimpin perolehan angka Dallas dengan 22 angka dan juga berkontribusi sembilan rebound dan tujuh assist bagi Mavericks, yang memenangi enam dari tujuh pertandingan terakhirnya. =ANT/DAR

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 No. 0305 | TAHUN III

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 | No. 0305 | TAHUN III

BAYERN MUENCHEN

Kontrak Baru Robben Masih Dibicarakan

REAKSI DUA PELATIH. Pelatih Barcelona Tata Martino (kiri) tidak mau jumawa meski menang di kandang lawan. Sementara Pelatih Manchester City Manuel Pellegrini (kanan) merasa geram dengan kepemimpinan wasit yang dinilainya berat sebelah.

Tata Tenang, Pellegrini Geram MANCHESTER - Pelatih Barcelona Tata Martino belum mau terlalu senang, meskipun timnya selangkah lagi berada di perempat final Liga Champions setelah mengemas kemenangan 2-0 atas Manchester City. Justru hasil ini membuatnya untuk bekerja lebih keras guna memastikan tiket perempat final pada leg kedua nanti.

Sementara pelatih Manchester City Manuel Pellegrini geram karena kekalahan timnya lebih disebabkan oleh keputusan wasit. Dia pun mengeritik kepemimpinan wasit Jonas Eriksson. Dia menilai Eriksson tidak netral dan tidak punya kemampuan memimpin pertandingan sepenting ini. Tetapi gara-gara kritik ini, Pellegrini kemungkinan besar akan mendapat sanksi dari Federasi Sepakbola Eropa atau UEFA. “Saya tidak mau terlampau senang berlebihan. Tetapi benar bahwa kami bermain bagus dan kami harus mengulangi penampilan yang sama pada leg kedua nanti. Kami akan bermain dengan intensitas dan komitmen yang sama.

Lawan kami sangat kuat dan berada pada level yang sama. Bedanya, kami bisa memetik kemenangan di kandang mereka. Tetapi harus diingat bahwa City bisa mengalahkan Bayern Muenchen di Allianz Arena di fase grup,” kata Tata.

Bagi Messi satu golnya ke gawang City pada laga tersebut adalah gol ke-338 dari titik putih.

“Yang bisa saya katakan tentang Messi adalah bahwa komitmennya untuk klub ini sangat bagus,” ucap pelatih asal Rosario, Argentina itu, yang juga kampung halaman Lionel Messi.

Martino dikritik karena tim asuhannya itu berbeda sekali dari Barcelona yang selama lima tahun sebelumnya dilatih Pep Guardiola dan Tito Vilanova. Tetapi menurut Tito, hasil atas City itu merupakan jawaban para pemainnya atas kritik dari luar.

“Setiap pertandingan adalah kesempatan bagi kami untuk terus mengembangkan diri. Kami tidak pernah melupakan kekalahan dari Valencia 10 hari lalu, tetapi sekarang kami berada dalam momen yang bagus,” tutupnya.

Sementara itu, Pellegrini mempertanyakan keberpihakan dan kompetensi Eriksson dalam memandu pertandingan tersebut. Pellegrini yang terkenal kalem akhirnya tidak tahan juga saat timnya dilibas Barcelona 2-0. Terutama ketika Eriksson mengusir Martin Demichelis keluar lapangan setelah menjatuhkan Lionel Messi di kotak penalti. Bukan hanya itu, Eriksson juga memberi hadiah tendangan penalti kepada tim Catalan

tersebut. Menurutnya, pelanggaran Demmichelis terhadap Messi terjadi di luar garis 16 dan karena itu Barcelona tidak layak mendapat hadiah tendangan penalti.

Mantan pelatih Malaga dan Real Madrid ini semakin berang ketika Eriksson tidak memberi kartu kepada Sergio Busquets yang menjatuhkan Jesus Navas.

“Wasitlah yang menentukan pertandingan. Dia memutuskan pertandingan sebelum penalti.

Jelas terjadi pelanggaran terhadap Navas. Tetapi sejak awal saya melihat bahwa wasit tidak netral kepada kedua tim,” ujarnya.

Pelatih asal Cile ini melanjutkan, “Dia memutuskan pertandingan karena ketika terjadi pelanggaran dia tidak meniupkan peluit dan penalti akibat pelanggaran Martin Demichelis sesungguhnya tidak tepat. Sebab pelanggaran itu terjadi di luar kotak penalti.”

Eriksson memiliki sejarah dengan Barcelona. Meskipun, Pep Guardiola, saat melatih Barcelona, pernah mengeritiknya karena tidak memberi hadiah tendangan penalti kepada Barcelona saat bermain imbang 0-0 melawan AC Milan di perempat final Liga Champions 2012.

Menurut dia, Eriksson tidak layak memimpin pertandinganpertandingan besar seperti ini karena kemampuannya masih kurang.

Walaupun, Eriksson juga bukan pendatang baru di dunia perwasitan. Dia sudah memimpin pertandingan Liga Champions 2012, Piala Super Eropa 2013 dan masuk dalam daftar wasit Piala Dunia 2014.

“Dia tidak bisa mengontrol pertandingan. Tidak layak menempatkan wasit asal Swedia itu pada laga penting seperti ini. Seharusnya butuh wasit-wasit yang lebih berpengalaman,” ucapnya. =ESPN/AJI

MUENCHEN - Pemain sayap Bayern Muenchen asal Belanda Arjen Robben masih membicarakan perpanjangan kontraknya dengan klub berjulukkan “The Holywood” itu. Robben didatangkan Muenchen pada 2009 silam dan terikat kontrak hingga tahun depan. Sangat diharapkan bahwa Robben mau memperpanjang kontraknya di klub tersebut.

Musim lalu, Robben menjadi salah satu pemain kunci Muenchen saat meraih tiga gelar sekaligus yaitu Bundesliga Jerman, Piala Jerman, dan Liga Champions. Musim ini, ketika tim itu ditangani oleh Pep Guardiola, Robben tetap menjadi pemain kunci.

Sampai saat ini belum ada penandatanganan kontrak baru antara Robben dan Bayern Muenchen. Tetapi Direktur Olahraga Bayern Matthias Sammer mengklaim bahwa diskusi mereka berlangsung positif.

“Pembicaraan tentang kontrak baru dengan Robben sedang berlangsung. Ada sejumlah kemajuan dari kedua belah pihak untuk mencapai kontrak baru,” ucapnya kepada Majalah Olahraga Jerman, “Kicker”.

Tanpa Penonton Sementara itu dari Italia dilaporkan, hampir tiga perempat Stadion Olimpico akan ditutup untuk para pendukung AS Roma saat klub Ibukota Italia itu menjamu Inter Milan pada laga Liga Serie A Italia 1 Maret mendatang, menyusul teriakan pelecehan ras yang dilakukan Romanisti saat melawan Napoli di semifinal Coppa atau Piala Italia. Dua Curva Sud juga sudah ditutup saat Srigala Hitam melumat Sampdoria 3-0 akhir pekan lalu di Serie A. Dengan ditutupnya dua Cur-

Arjen Robben va Sud maka jumlah pendukung AS Roma dengan sendirinya akan berkurang drastis saat menjamu Inter Milan. Sebaliknya, justru pendukung Inter yang akan membanjiri Olimpico.

Kapten AS Roma Francesco Totti meminta pendukung klub itu agar pada waktu-waktu mendatang, mereka tertib. Sebab dukungan penonton sangat penting menjelang musim ini berakhir. “Roma melewati musim ini dengan sangat bagus dan kami masih memiliki banyak sekali pertandingan. Sebagai tim kami masih sangat yakin bisa meraih scudetto. Tetapi kami butuh dukungan penonton kami yang fantastik. Bermain dengan curva tertutup akan sangat berbeda,” tulis Totti di blognya.

Dia melanjutkan, “Saya berharap pendukung mau berkompromi dengan kemungkinan masih akan ditutupnya lagi Curva Sud di waktuwaktu mendatang hingga akhir musim. =SKY SPORTS/ESPN/AJI

Kapten AS Roma Francesco Totti meminta pendukung untuk lebih tertib.

16

KORAN MADURA

TENANG, PELLEGRINI GERAM

KONTRAK BARU ROBBEN MASIH DIBICARAKAN

CAPITANO TOTTI MINTA FANS LEBIH TERTIB

OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 | No. 0305 | TAHUN III TATA

112 HARI LAGI

Olahraga KORAN MADURA

16

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 | No. 0305 | TAHUN III

Ibra Garang, PSG Cukur Leverkusen

BARCA BUNGKAM CITY MANCHESTER - Barcelona menginjakkan satu kakinya di perempat final Liga Champions setelah pada Rabu (19/2) dini hari kemarin mengempaskan lawannya pada laga leg pertama babak 16 besar. El Barca membuat tuan rumah Manchester City tidak berkutik dengan dua gol tanpa balas di Etihad Stadium, kandang City.

Dua gol “El Barca” dicetak oleh Lionel Messi dari titik putih di awal babak kedua dan Daniel Alves di penghujung laga.

Dengan kemenangan ini, peluang El Barca melaju ke perempat final sangat besar. Pasalnya, leg kedua akan berlangsung di kandang sendiri. Barcelona hanya butuh hasil imbang atau kalah 0-1 saat gantian menjamu City di Camp Nou untuk lolos ke perempat final.

Pada laga ini, tuan rumah mampu menahan imbang El Barca tanpa gol pada 45 pertama. Di babak kedua mereka berharap bisa mencetak gol sebagai modal untu melakoni laga leg kedua nanti. Namun, “The Citizens” harus menerima kenyataan pahit setelah bek Martin Demichelis menerima kartu merah karena menjegal Lionel Messi

di dalam kotak penalti. City pun bermain dengan sepuluh orang sekaligus dihukum tendangan 12 pas. Messi yang menjadi algojo tanpa kesalahan membobol gawang Joe Hart. Ini merupakan gol ke-11 Messi dari 11 laga di semua level kompetisi sejak kembali dari cedera bulan lalu.

Pada saat upayanya mengejar defisit gol, City semakin hancur ketika tim tamu

FAKTA MENARIK • Lionel Messi mencetak gol penalti pertamanya di tanah Inggris sepanjang karir sepakbola profesionalnya.

• Barcelona melewati catatan Real Madrid sebagai klub yang menerima hadiah penalti terbanyak di Liga Champions.

Blaugrana dihadiahi penalti sebanyak 36 kali, sedangkan Los Blancos 35 kali.

• Xavi kini telah tampil di 144 laga Liga Champions selama karir profesional yang ia jalani, hanya terpaut lima laga dari pemain dengan laga terbanyak di Liga Champions, Ryan Giggs.

mampu menambah koleksi golnya. Dani Alves secara mengejutkan merangsek ke pertahanan tuan rumah untuk menyontek bola pada akhir laga seusai melakukan kerjasama satu-dua dengan Neymar.

Gol Alves tersebut melengkapi rangkaian gol ke-113 Barca musim ini.

Pelatih City Manuel Pellegrini terlihat enggan mengakui keunggulan sang lawan. Ia justru menilai kekalahan timnya lebih disebabkan faktor kepemimpinan wasit. “Sejak awal, saya bisa lihat wasit tidak adil kepada kedua tim,” ucap mantan arsitek Real Madrid dan Malaga itu.

Sementara gelandang Barcelona Cesc Fabregas menilai, kemenangan atas City ini merupakan jawaban atas keraguan banyak pihak tentang kemampuan mereka.

Maklum, sejumlah kalangan, termasuk pelatih Chelsea Jose Mourinho menilai, Barcelona musim ini menjadi tim yang sangat lemah. Tidak sekuat ketika masih dilatih Guardiola dan Vilanova. “Mereka harus diam dalam beberapa hari ini. Tidak ada lagi yang harus dipertanyakan,” tegas mantan gelandang Arsenal itu. =ESPN/AJI

ZLATAN IBRAHIMOVIC

DIJEGAL. Bek Manchester City Martin Demichelis saat menjegal bintang Barcelona Lionel Messi pada laga yang berlangsung di Etihad Stadium, Rabu (19/2) dini hari WIB.

LEVERKUSEN - Zlatan Ibrahimovic menampilkan permainan apik saat timnya, Paris Saint-Germain (PSG) melawat ke markas Bayer Leverkusen, Stadion Bay Arena, Rabu (19/2) dini hari WIB. Pemain yang akrab disebut Ibra itu melesakkan dua gol saat PSG mengalahkan Leverkusen 4-0. Dua gol lainnya dicetak oleh Blaise Matuidi dan Yohan Cabaye.

Kemenangan besar ini tentunya akan memudahkan PSG untuk lolos ke perempat final Liga Champions. Mereka mengantongi keuntungan empat gol tandang, sehingga hanya butuh hasil imbang saat gantian menjamu Leverkusen di Stade de France, 12 Maret mendatang pada leg kedua. Mereka juga akan tetap lolos ke babak delapan besar jika kalah minimal dengan skor 0-3.

“Kami melakoni pertandingan yang baik. Kami mencetak gol cepat dan ketika anda sudah memimpin, semuanya menjadi lebih mudah,” tutur Ibrahimovic, yang kini jadi top skorer sementara.

Bagi Leverkusen, misi mengalahkan PSG dengan skor minimal 5-0 di Stade de France, akan terasa berat, untuk tidak bilang mustahil. =ESPN/AJI/DAR

KAMIS

KORAN MADURA

20 FEBRUARI 2014 No. 0305 | TAHUN III

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 | No. 0305 | TAHUN III

AA

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Pasar Tradisional Mulai Ditinggal Anggaran Perawatan Pasar Mencapai Rp 1,3 M SUMENEP - Sebanyak 32 pasar tradisional yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumenep keberadaanya memprihatinkan dan sebagian tak lagi ditempati sebagai pasar.

Anggaran per tahun untuk merawat pasar Rp 1,3 miliar.

Pasar yang tak lagi ditempati sebagai tempat transaksi jualbeli, yakni pasar Batuputih Kecamatan Batuputih, pasar Bintaro di Desa Longos Kecamatan Gapura, pasar Bragung Kecamatan Guluk-Guluk, Pasar Lenteng Barat Kecamatan Lenteng, pasar Keles Kecamatan Ambunten, serta Pasar Batang-Batang Kecamatan Batang-Batang.

Sedangkan pasar yang mu-

lai jarang ditempati di pasar Labang Tuak Kecamatan Batuputih, pasar Basoka Kecamatan Rubaru, pasar Dungkek Kecamatan Dungkek. Pasar-pasar tersebut membutuhkan perhatian pemerintah untuk dihidupkan kembali sebagai pusat perekonomian rakyat di tingkat kecamatan dan desa.

Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKKA) Sumenep Imam Sukandi mengatakan, penyebab matinya pasar bukan hanya dipengaruhi sarana dan prasarana semata, akan tetapi juga diakibatkan perilaku masyarakat yang banyak menjajakan barang jualan-

nya ke perkempungan.

Juga menjamurnya toko yang bermunculan di sekitar hunian warga sehingga pasar menjadi tak berpenghuni. ”Kami tidak akan putus asa untuk memberikan harapan atau rangsangan kepada masyarakat agar pasar menjadi hidup agar masyarakat bisa berpartisipasi.”

Katanya, Rabu (19/2) Langkah yang akan dilakukan pihaknya untuk menghidupkan pasar yang tidak berpenghuni dengan memberikan pembangunan fasilitas dan akan memberikan pinjaman modal kepada para pengepul di setiap pasar secara bertahap. ”Akan kami beri semacam

hunian dengan dipacu dengan pinjaman modal kepada para pengepul disesuaikan dengan penghasil atau potensi daerah.

Seperti pasar Lenteng Barat, setelah diberi tempat los dan pancangan kain dan sebagainya, tenyata ada yang berpenghuni lagi berjualan di pasar itu,” tuturnya.

Anggaran yang disiapkan untuk merawat pasar dalam setahun mencapai Rp 1,3 miliar. ”Dana tersebut dialokasikan untuk lantai agar tidak becek, los agar tidak kumuh, pagar sebagai batas daripada pasar, sehingga masyarakat tertarik untuk datang ke pasar” terangnya. =ALI RIDHO/MK

Pasar “Mati” • Pasar Batuputih Kec. Batuputih • Pasar Bintaro, Longos Kecamatan Gapura • Pasar Bragung Kec. Guluk-Guluk • Pasar Lenteng Barat Kecamatan Lenteng • Pasar Keles Kec. Ambunten • Pasar Batang-Batang Kecamatan Batang-Batang

Pasar Nyaris “Mati” • Pasar Labang Tuak Kecamatan Batuputih • Pasar Basoka Kec.Rubaru • Pasar Dungkek Kec. Dungkek

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 | No. 0305 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 No. 0305 | TAHUN III

Kepulauan Rentan Narkoba Kasus Narkoba Pada Tahun 2013 Meningkat SUMENEP – Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sumenep Soengkono Sidik mengatakan, potensi peredaran narkoba di daerah kepulauan cukup tinggi. Hal itu didasarkan pada letak geografisnya yang berdekatan dengan daerah lain. ”Memang kalau dilihat dari segi geografis, daerah kepulauan itu akan lebih berpotensi ketimbang daratan,” katanya, Rabu (19/2).

Kepulauan yang berdekatan dengan daerah lain, Pulau Karamian di Kecamatan Masalembu berdekatan dengan Kalimantan Selatan. Pulau Sakala berdekatan dengan Pulau Sulawesi. Pulau Sapeken berdekatan dengan Bali.

Menurut Wakil Bupati, daerah kepulauan yang berpotensi menjadi tempat peredaran barang haram itu terdapat di tiga lokasi, Pulau Keramaian, Masalembu, dan Sapeken. ”Kalau untuk daerah Masalembu dan Karamian posisinya itu dekat dengan Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Sedangkan untuk Pulau Sapeken lokasinya dekat dengan Pulau Bali,” terangnya.

Selain itu, jarak tempuh ke daerah kepulauan yang jauh dari pusat pemerintahan Sumenep, sangat memungkinkan liarnya peredaran narkoba. Jarak tempuh

dari Pelabuhan Kalianget ke Pulau Karamian + 151 Mil Laut. Ke Pulau Salaka + 165 Mil Laut.

Kendati demikian, untuk meminimalisasi peredaran narkoba, pemerintah intens melakukan koordinasi dengan pihak keamanan. “Kami juga akan intens melakukan penyadaran terhadap masyarakat,” imbaunya.

Selama ini, yang tertangkap terlibat narkoba di Kabupaten Sumenep mayoritas orang luar. ”Ini kan sudah membuktikan, bahwasanya penyebaran narkoba itu bukan dari Sumenep sendiri.

Kemarin yang ditangkap itu adalah orang Pamekasan,” klaimnya.

Merata Berbeda dengan keterangan Soengkono, Kapolres Sumenep Ajun Komisaris Besar Marjoko melalui Kepala Bagian Operasi Kompol Edy Purwanto menjelaskan, peredaran narkoba hampir merata di setiap kecamatan baik kepulauan maupun daratan.

Soengkono Sidik

Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sumenep Edy mendasarkan pernyataanya pada kasus narkoba yang ditangani Polres Sumenep selama ini. Pada tahun 2012, polisi menangani sebanyak 12 kasus. Pada tahun 2013, polisi menangani sebanyak 24 kasus.

Peredaran narkoba, menu-

rutnya, tidak mengenal letak geografis dan usia. Namun, selama ini yang terlibat narkoba mayoritas anak muda. ”Mayoritas memang pemuda. Tetapi yang lain juga ada. Bahkan, tidak memandang jenis kelamin,” terangnya.

Oleh sebab itu, untuk memi-

nimalisasi peredaran narkoba, pihaknya mengimbau masyarakat juga aktif dalam mengawasinya dengan memberikan informasi kepada petugas jika ada indikasi penyebaran barang haram itu di daerahnya. =JUNAEDI/MK

jawab penerima BBM pada masing-masing wilayah k e p u lauan.

Transp o r t hingga sampai kepada kepulauan, itu ditanggung oleh Pertamina,” paparnya.

Jadi, lanjut Hanafi, teknisnya

beda dengan sebelumnya.

“Kalau kemarin pemegang rekom itu pakai biaya sendiri, kalau sekarang akan ditanggung oleh Pertamina,” ucapnya singkat. =SYAMSUNI/MK

BAHAN BAKAR MINYAK

Harga BBM Disinyalir Menyimpang SUMENEP - Hingga saat ini harga BBM di daerah kepulauan masih tinggi. Harganya fluktuatif, beragam, dan tidak tetap. Sehingga sebagian orang menilai, harga BBM kepulauan menyimpang dari harga patokan Pertamina.

Di Pulau Sapeken, harga BBM masih tembus 7.500 per liter untuk bensin dan 6.500 untuk solar.

Padahal, aturan dari Pertamina, SPBU mestinya menjual seharga 6.500 untuk bensin dan 5.500 untuk solar.

Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Sumenep Moh. Hanafi menyatakan sudah ada kesepakatan antara Pertamina dengan APMS kalau ketentuan harga dan semacamnya agar dimusyawarahkan di tingkat bawah.

“Karena memang khusus kepulauan, barangkali tidak sama dengan daratan, karena ada banyak tambahan-tambahan biaya.

Oleh karena itu, yang tahu persis

Karena memang khusus kepulauan, barangkali tidak sama dengan daratan, karena ada banyak tambahan-tambahan biaya, oleh karena itu, yang tahu persis soal harga adalah pihak forpimka,”

Moh. Hanafi

Kabag Perekonomian Kabupaten Sumenep soal harga adalah pihak Forpimka,” katanya, Rabu (19/2) Kata Hanafi, pemkab telah melayangkan teguran terhadap Forpimka dan APMS agar harga itu tidak terlalu menyimpang dari

harga yang dipatok oleh pemerintah. “Boleh mengambil keuntungan, tetapi jangan terlalu menyimpang dari harga yang dipatok oleh kami,” tegas Hanafi.

Hanafi berjanji pekan depan akan panggil dan mengumpulkan kembali tim monitoring BBM, termasuk pemilik APMS juga akan dipanggil. “Termasuk subsub penyalur yang telah ditunjuk oleh APMS, semuanya insya Allah akan kami kumpulkan pada minggu depan. Pada pertemuan itu akan kami evaluasi sejauh mana efektivitas pelaksanaan, pendistribusian dan pengendalian harga di bawah,” jelasnya.

Menanggapi soal kepulauan yang tidak ada APMS-nya, seperti di Raas, kata Hanafi, pemerintah sudah minta kepada BP Migas agar didirikan APMS. “Sementara embrio pendirian APMS di sini, kita sempati bersama Pertamina akan menunjuk penanggung

Sumenep

KORAN MADURA

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 | No. 0305 | TAHUN III

C

EKONOMI

Petani Kepincut Cabai Jamu SUMENEP – Tingginya harga cabai jamu membuat banyak petani menanam cabai jamu. Selain tak banyak menguras tenaga, meski sudah berumur bertahun-tahun masih bisa dipetik buahnya.

Informasinya, saat ini harga cabai jamu kering per kilogram Rp 90.000. Sedangkan harga cabai jamu basah seharga Rp 28.000.

Nur (46), warga Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan, menjadikan budidaya cabai jamu sebagai pekerjaan sampingan.

Sebab, tanaman cabai jamu tidak membutuhkan banyak perawatan dan modal yang besar. ”Jadi bisa juga mengerjakan pekerjaan lainnya,” katanya.

Namun demikian, menanam cabai bukan tanpa tantangan karena bisa mengalami kerugian. Katanya, tidak jarang tanaman cabai jamu layu seketika. ”Tiba-tiba layu. Tidak tahu apa penyebabnya,” katanya, Rabu (19/2).

Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Industri Bidang Kehutanan Dinas kehutanan dan Perkebunan Sumenep Hadi Prayitno menjelaskan, daun cabai jamu yang kering disebabkan unsur hara atau karena kadar air yang dikandung tanah. “Jika keringnya daun itu karena faktor unsur hara,” ujarnya.

Menurut Hadi, tanaman cabai jamu tidak bisa ditanam di semua lahan, khususnya di daerah dengan kadar air basah atau terlalu becek. Juga tidak bisa di tanah yang kering. ”Lahan yang paling tepat untuk dijadikan tempat budidaya cabai jamu adalah tanah yang bercampur kerikil, seperti di Kecamatan Bluto, Lenteng, dan Kecamatan Pragaan,” terangnya Pada tahun ini ada bantuan bibit cabai jamu dari Pemerintah Provinsi Jatim sebanyak 25 ribu bibit. Bibit itu akan ditanam di lahan seluar 50 hektare di Kecamatan Bluto. Sedangkan realisasinya melalui kelompok tani (poktan). ”Ke depan pengembangan akan terus dilakukan, baik melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten maupun provinsi,” terangnya. =JUNAEDI/MK

AUDIENSI. Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) melakukan audiensi dengan Komisi B DPRD Kabupaten Sumenep, Rabu (19/2). Mereka menuntut realisasi dana kompensasi PT Garam.

Pemkab Tak Berdaya KMS Tagih Realisasi Dana Kompensasi PT Garam SUMENEP – Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) mendatangi Gedung DPRD Sumenep di Jalan Trunojoyo, Rabu (19/2). Mereka menuntut kejelasan realisasi dana kompensasi CSR dan PKBL (program kemitraan dan bina lingkungan) PT Garam.

Dalam audiensi dengan komisi B, Zainullah menyatakan pemkab tidak berdaya melawan PT Garam. Buktinya, PT Garam tak pernah merealisasikan dana kompensasi berupa CSR dan PKBL. “Ini kita patut sesalkan bersama. Betapa kuasanya perusahaan sehingga pemerintah yang punya kebijakan untuk mengatur daerah tidak berdaya ketika harus melawan otoritas perusahaan. Kalau Pemkab saja tidak punya nyali menekan PT Garam meralisasikan tanggungjawabnya berupa pemberian dana kompensasi, ke kuasaan Pemkab di mana dan kedaulatan rakyat seperti apa,” kecam Zainul.

Perusahaan dinilai hanya mendatangkan kesengsaraan dan kerusakan lingkungan. Buktinya, meski anggaran cukup besar yang dialokasikan

dari dana kompensasi tak pernah dinikmati masyarakat. Seperti dana PKBL berupa Program Kemitraan Tahun Anggaran (TA) 2009 sebesar Rp 600 juta dan Bina Lingkungan sebesar Rp 29 juta.

Selain itu, pada TA 2010 PT Garam kembali mengalokasikan dana kompensasi PKBL. Untuk program kemitraan sebesar Rp 1 miliar dengan program Bina Lingkungan senilai Rp 12 juta.

“Yang kita pertanyakan kemana anggaran itu larinya, dan siapa yang menikmati anggaran dana kompensasi PKBL tersebut?” katanya penuh tanya.

Anggota Komisi B Husni Tamrin juga mengkritik sikap pemerintah yang mengaku masih abu-abu terkait bantuan dana kompensasi oleh PT Garam.

Tidak adanya keterbukaan pemerintah yang meyebabkan realisasi

dana kompensasi CSR atau PKBL itu tidak turun, otoritas pemkab perlu dipertanyakan.

“Tidak bisa dong pemerintah cuci tangan begitu saja.

Pemkab mestinya membuat meknisme yang jelas sehingga Pemkab tidak selalu melemah ketika berhadapan dengan PT Garam. Contoh kasus, jalan rusak di Desa Gresik Putih, Kalianget akibat dilalui mobil besar milik PT Garam. Mestinya, Pemkab berani menutup jalan tersebut,” tandasnya.

Apalagi dana kompensasi CSR dan PKBL itu kecil, tidak sebanding dengan produksi garam yang dihasilkan PT Garam.

Tamrin menegaskan tidak ada alasan PT Garam merugi dengan memberikan dana kompensasi itu. “Satu hektare tambak itu bisa menghasilkan Rp 200 juta ton garam, mau rugi dari mana?” kecamnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi B Dwita Andriyani menyatakan pemkab harus berani membuat perda konten lokal. Sehingga perusahaan yang berdiri di daerah tidak terkesan lepas

dari pengaturan dan pengawasan daerah. Sehingga kerusakan lingkungan dampak dari PT Garam, tidak lantas ditanggung atau dibebankan pada pemerintah dengan menguras APBD. Kepala DPPKA Carto mengaku tidak mengetahui adanya CSR ataupun PKBL dari PT Garam.

Namun dia mendukung langkah mahasiswa agar pemkab tidak selalu melemah dan mengalah pada perusahaan.” Kita harus perkuat Perda dan pertegas sikap Pemkab itu kepada PT Garam,” tandasnya.

Kabag Perekonomian Moh Hanafi berdasarkan petunjuk dari Sekda, memang pemkab meminta setidaknya ada tembusan dari PT Garam. Meski PT Garam tidak harus memberikan laporan kepada pemkab lantaran terkait dengan aturan main BUMN itu.

Terpisah PT Garam lagi-lagi mangkir dengan tidak menghadiri Surat Panggilan dari Dewan. Alasan PT Garam tidak bisa menghadiri panggilan dewan lantaran surat itu baru turun dari direksi. =ALI RIDHO/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 | No. 0305 | TAHUN III

Cagar Budaya Dicaplok Pemprov Komisi D Percepat Perda Cagar Budaya SUMENEP - Bangunan benteng di Desa Kalimook, Kecamatan Kalianget, dicaplok Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Pemerintah kabupaten tampaknya tidak bisa berbuat banyak walau bangunan itu malah dijadikan tempat beternak sapi.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep, Dul Siam saat diwawancarai wartawan terkait penggabungan sejumlah sekolah yang tidak memenuhi standar kualifikasi, Rabu (19/2).

PENDIDIKAN

Penggabungan Sekolah Mendesak SUMENEP – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep mendesak Dinas Pendidikan untuk segera melakukan penggabungan (regrouping) terhadap sejumlah sekolah yang tidak memenuhi standar kualifikasi.

Penyatuan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Desakan itu disampaikan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep Dul Siam.

Hasil pemantauan, di sejumlah sekolah, khususnya di sekolah dasar negeri (SDN) banyak yang tidak memenuhi standar.

“Sehingga langkah regrouping itu adalah solusi yang tepat untuk meminimalisir anggaran.

Artinya, ada efisiensi anggaran jika melakukan regrouping terhadap sekolah yang sudah tak layak. Termasuk langkah regrouping tersebut sebagai bentuk untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sumenep,” katanya, Rabu (19/2).

Selain itu, penggabungan untuk memaksimalkan pengawasan terhadap sejumlah sekolah. “Oleh karena itu, Disdik segara melakukan regrouping terhadap lembaga sekolah yang sudah tidak layak diteruskan,” tambahnya.

Politisi PKB tersebut menjelaskan bahwa ada banyak keuntungan yang akan didapat dari regrouping terhadap sekolah-sekolah yang minim siswa. “Di antaranya adalah,

efisiensi anggaran, semangat belajar siswa lebih giat dan sungguh-sungguh. Karena memang semangat belajar akan menurun jika sekolah itu berada di bawah standar dengan siswa yang sangat minim.

Siswa itu akan semangat belajar jika sekolah mendukung terhadap potensi yang dimiliki siswa,” jelasnya.

Misalnya saja, lanjut politisi asal kepulauan itu, jika satu sekolah mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 ternyata jumlah siswanya hanya di bawah 30 orang atau bahkan di bawah itu, sedangkan jumlah gurunya minimal 6 hingga 10 orang. “Hal itu jelas sudah tidak produktif. Sebaiknya, jika kondisinya seperti itu diregrouping saja dan gurunya ditempatkan di sekolah yang malah kekurangan guru. Hal itu akan lebih efektif,” jelasnya Ketika ditanya kalau Disdik tidak punya data valid, Dul Siam menegaskan bahwa tidak mungkin kalau Dinas Pendidika tidak mengantongi data. “Karena berdasarkan laporan Disdik saat melakukan rapat bersama kami, baik banggar dan timgar di Komisi D, Disdik sudah punya data terkait sekolah yang harus di-regrouping. Kita tinggal menunggu saja langkah konkret dari Disdik, karena selama ini seolah tidak ada langkah nyata dari mereka,” pungkasnya. =SYAMSUNI/MK

Hal itu dibenarkan Kepala Dibudparpora Sumenep Febrianto. Pihaknya berencana akan mengirim surat ke pemrov guna mengambil alih benteng cagar budaya tersebut. “Kami berencana mengirim surat kepada Pemprov Jatim untuk mengambil alih bangunan benteng yang ada di Kalimook,” terangnya.

Disinggung wisata religi seperti Masjid Jamik dan Asta Tinggi yang kurang terawat, pemerintah daerah mengaku tidak bisa mengintervensi karena dikelola oleh yayasan. “Sehingga dua wisata riligi itu, manajemen pengelolaannya sepenuhnya dikelola pihak yayasan keturunan raja-raja Sumenep, termasuk mengenai pemiliharaan dan pengembangannya tidak ada dari pemerintah daerah, pun juga sebaliknya pendapatan dari pengunjung tidak masuk ke pendapatan asli daerah (PAD),” je-

lasnya.

Menurut Febri, Pemerintah daerah hanya mengelola tiga tempat wisata, yakni Pantai Slopeng dan Pantai Lombang dengan target pendapatan masing-masing pertahun sama, yaitu Rp 87.600.000. Selain itu, Pemkab juga mengelola wisata Museum Kraton Sumenep dengan target pendapatan Rp 54.800.000 per tahun. Menurutnya, sejak tahun 2013 pendapatannya meningkat sebanyak 30 persen.

Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumenep, Kota Sumekar memiliki sebanyak 1.225 cagar budaya. Namun, keberadaannya banyak dalam ambang kepunahaan. Sebab, selain tanpa perawatan yang maksimal, anggaran untuk melindungi cagar budaya terus menyusut.

Saat ini, Dibudparpora tengah melakukan pendataan terhadap ribuan cagar budaya yang ada di

Sumenep. “Kami tengah melakukan pendataan terhadap ribuan cagar budaya Kabupaten Sumenep,” katanya, Rabu (19/2).

Menanggapi hal itu, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep Saiful Bari mengatakan akan menyegerakan penyelesaian perda cagar budaya, agar ribuan cagar budaya yang ada di Sumenep itu menjadi tanggung jawab kita bersama. “ Target kami di Komisi, pada tahun 2014 ini perga cagar budaya itu sudah harus selesai,” ujarnya.

Menanggapi tentang salah satu bangunan cagar budaya yang telah dicaplok oleh Pemrov Jatim, pihaknya hanya menyayangkan.

Seharusnya kata Saiful Bari, seluruh aset budaya yang ada di Kota Sumekar itu adalah miliki Aset Sumenep.

“Untuk itulah, adanya perda cagar budaya, nantinya benarbenar akan menegaskan bahwa seluruh cagar budaya yang ada di Sumenep tidak boleh diusik, termasuk oleh Pemrov sekalipun.

Karena keberadaan cagar budaya itu ada di Bumi Sumenep, masak harus punya orang lain,” jelasnya. =SYAMSUNI/MK

TERTIB LALIN. Kesadaran masyarakat Kabupaten Sumenep dalam menaati peraturan lalu lintas masih minim. Terbukti masih banyak pengendara roda empat yang parkir di areal terlarang, seperti halnya tiga mobil yang berjejer di depan pintu masuk RSUD dr. Moh. Anwar atau di depan kantor Pemkab Sumenep, Jl. dr. Moh. Anwar, Rabu (19/2) sekitar pukul 12.45

KORAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 NO. 0305| TAHUN III KAMIS 20 FEBRUARI 2014

NO. 0305 | TAHUN III

E E

Juhairiyah Masih Tutup Mulut Soal Keterlibatan Mantan Atasannya PAMEKASAN - Juhairiyah, mantan Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama (Mapenda) Kantor Kementerian Agama Pamekasan, benar-benar menjadi pelaku tunggal dalam dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana blockgrant 2012 senilai Rp 7,1 miliar. Sejak penyidikan di Kejari Pamekasan hingga memasuki tahap akhir persidangan di PN Tipikor Surabaya, ia tidak menyebut keterlibatan pihak lain dalam dugaan tipikor itu, termasuk kemungkinan keterlibatan mantan atasannya, Normaluddin.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pamekasan, Samiaji Zakariya mengatakan proses persidangan terdakwa sudah memasuki tahap akhir. Tahapannya sudah melewati tahap pemeriksaan terdakwa dan saksi

meringankan. Pada Maret mendatang, ia akan segera memasuki tahap putusan.

Pihaknya terus melakukan upaya pengembangan dalam perkara tersebut. Dari pengembangan itu, pihaknya akan segera

menggali keterangan saksi-saksi dan menentukan langkah selanjutnya. Sedangkan terdakwa Juhairiyah, belum menyebutkan keterlibatan pihak lain dalam dugaan Tipikor itu.

“Nanti kami analisa semua keterangan saksi-saksi termasuk fakta-fakta dalam persidangan.

Kalau dari terdakwa, sejauh ini belum menyebut pihak lain terlibat,” katanya.

Pihaknya berharap terdakwa bisa membongkar adanya pihakpihak lain yang terlibat, agar bisa memudahkan kerja penyidik dalam mengungkap perkara, termasuk beberapa dugaan Tipikor lain di lingkungan Kemenag Pamekasan yang terjadi pada saat dijabat Nurmaludin sebagai Kepala Kantor Kemenag Pamekasan.

Juhairiyah ditetapkan tersangka dalam dugaan Tipikor itu pada September 2013 lalu. Penetapan status tersangka kepada yang bersangkutan dilakukan setelah Kejari setempat melakukan pemeriksaan terhadap 120 orang saksi.

Para saksi yang dimintai keterangan merupakan pihak-pihak yang diduga mengetahui alur penyaluran dan penggunaan dana rehabilitasi ruang kelas itu.

Dari pemeriksaan itu, keterangan saksi mengarah pada adanya tindakan melanggar hukum dan merugikan negara yang ditimbulkan dari perbuatan tersangka. Dimana dana untuk rehabilitasi ruang kelas untuk 98 lembaga pendidikan se-Pamekasan diduga tidak disalurkan

secara utuh.

Besaran bantuan yang diterima berfariatif, tergantung tingkat kerusakan yang perlu direhab.

Namun dari total penerima itu kebanyakan rusak berat. Rinciannya perolehan dananya yaitu rusak berat Rp 95 juta, rusak sedang Rp 80 juta, dan rusak ringan Rp 50 juta.

Sementara itu, Mantan Kepala Kemenag Pamekasan Nurmaluddin, yang disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus pemotongan dana blockgrand masih belum terbukti. Juhairiyah selaku saksi kunci tidak menyebut keterlibatannya dalam setiap pemeriksaan, baik saat di Kejari maupun dalam sidang di Pengadilan Tipikor. =ACHMAD FAUZI/MUJ/RAH

LAYANAN HAJI

Ke Pamekasan untuk Membuat Paspor Haji

SIAP. Pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Pamekasan. Lembaga tersebut menyatakan sudah siap melayani pembuatan paspor haji untuk wilayah Madura.

PAMEKASAN – Pembuatan paspor bagi Calon Jamaah Haji (CJH) di Madura, sejak tahun ini, sudah bisa dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan. Peralatan di kantor tersebut sudah cukup memadai untuk melayani pembuatan paspor dalam jumlah banyak.

Kepala Kantor Imigrasi Pamekasan, Slamet Mudjono mengatakan peralatan pencetakan paspor di instansi yang dipimpinnya sudah bertambah menjadi tiga unit mesin cetak paspor dan dua alat rekam foto sehingga sudah bisa melayani pencetakan paspor untuk jamaah haji.

Ia mengakui sampai saat ini belum bisa melayani pencetakan paspor dalam jumlah banyak dalam waktu cepat, seperti di Kantor Imigrasi Tanjung Perak, Surabaya. Sebab kapasitas pencetakan dari mesin yang dimiliki masih sangat terbatas.“Namun, itu akan kami maksimalkan. Beberpa waktu pimpinan Kantor Kemenag (Kementerian Agama) Pamekasan menanyakan itu dan sudah kami pastikan bahwa kami sudah siap,” katanya.

Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pimpinan Kantor Kemenag di tiga kabupaten di Madura, yakni Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumenep tentang kesiapan pembuatan paspor itu. Sedangkan untuk

Kabupaten Bangkalan, meskipun masuk wilayah pelayanan Kantor Imigrasi Pamekasan, namun poisisinya lebih dekat dengan Surabaya.

Namun ia memastikan proses pencetakan paspor di kantornya, bisa lebih cepat karena hanya melayani tiga kabupaten di Madura.

Dengan kondisi seperti itu, pihaknya akan menyerahkan kepada masing-masing Kantor Kemenag apakah akan bekerja sama dengan Imigrasi Pamekasan atau tetap dengan Kantor Imigrasi Tanjung Perak karena sudah diyakini bisa melayani pembuatan paspor secara cepat dalam jumlah yang banyak.

Namun ia memastikan proses pencetakan paspor di kantornya, bisa lebih cepat karena hanya melayani tiga kabupaten di Madura.

Berkaca dari tahun lalu, tambah Slamet, meskipun pembuatan paspor dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Tanjung Perak, namun Kantor Imigrasi Pamekasan tetap terlibat dalam pembuatan paspor itu. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

F

KORAN MADURA

PAMEKASAN

KAMIS 20 FEBRUARI 2014|NO. 0305|TAHUN III

RSUD Akan Sakit Tanpa Ambulans Punya 10 Ambulans, 3 Unit Tak Layak Pakai PAMEKASAN - Komisi D DPRD Pamekasan meminta pengelola RSUD Slamet Martodirjo segera memenuhi kebutuhan mobil ambulans yang saat ini jumlahnya masih kurang. Sebab ketersediaan fasilitas itu merupakan kebutuhan yang menunjang pelayanan pasien secara maksimal.

Anggota Komisi D, Taufikurrahman mengatakan seharusnya semua fasilitas di rumah sakit tersedia secara memadai, apalagi RSUD Pamekasan merupakan rumah sakit rujukan yang jumlah pasiennya cukup banyak. “Sangat naïf, ketika ada pasien yang akan dirujuk ke Surabaya tertunda hanya karena ambulans yang ada sedang rusak atau sedang men-

gantar pasien lain. Padahal rumah sakit itu dikenal sebagai rumah sakit terbesar di Madura yang seharusnya semua fasilitasnya sudah lengkap,” katanya.

Ia menjelaskan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pamekasan, rumah sakit tersebut sudah bisa melakukan pengadaan mobil ambulans sendiri.

Ia mempertanyakan lamban-

nya pengadaan dan peremajaan mobil angkutan rumah sakit itu, padahal sebagian mobil ambulans di rumah sakit itu sudah tua dan jumlahnya sangat sedikit.

Semestinya, pengelola RSUD bersikap tanggap terhadap kondisi fasilitas yang dimiliki dan tidak menunda hingga tidak bisa dipakai untuk melakukan peremajaan.

Demikian pula pada saat ada kebutuhan untuk pengadaan, seharusnya segera dilakukan agar pelayanan tidak terganggu. Ketersediaan mobil ambulans di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Slamet Martodiredjo Pamekasan, tidak sebanding dengan status yang disandang sebagai RS rujukan di Madura.

Selain jumlahnya tidak me-

madai, ambulans yang tersedia beberapa diantaranya sudah tidak layak dioperasikan. Parahnya RSUD milik Pemkab Pamekasan tersebut tidak memiliki mobil jenazah. Rumah sakit tersebut saat ini hanya memiliki 10 unit mobil ambulans. Dari jumlah itu, tiga diantaranya sudah tidak layak pakai karena sudah tua. Sedangkan satu mobil rusak, keadaannya diparkir begitu saja di halaman dan dua mobil masih berada di bengkel. Sehingga mobil ambulans yang layak dioperasikan saat ini hanya empat unit.

Dua mobil yang saat ini berada di bengkel, satu diantaranya sedang diperbaiki setelah mengalami kecelakaan di Kabupaten

Sampang. Sedang satu mobil lainnya sedang dimodifikasi untuk dijadikan sebagai mobil jenazah.

Wakil Direktur Bagian Umum dan Keuangan RSUD Pamekasan, Daeng Ali Taufiq mengakui keberadaan mobil ambulans yang ada sudah tidak layak. Pihaknya menyiasati penggunaan mobil tersebut hanya untuk jarak dekat.

Dia juga mengakui jumlah mobil ambulans yang ada saat ini belum ideal. Sebab, idealnya, RSUD harus memiliki 10 unit mobil ambulans dan dua unit mobil jenazah. Namun karena kondisinya belum memungkinkan, mobil ambulans yang ada seringkali digunakan untuk mobil jenazah. =FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

gan stok darah itu, PMI setempat menjalin kerja sama dengan sekolah dan perguruan tinggi, kantor pemerintah, dan badan usaha di wilayah itu untuk melakukan kegiatan donor darah.

“Kami mendorong agar lemba-

ga-lembaga yang ada di Pamekasan aktif melaksanakan kegiatan donor darah. Selain untuk kesehatan, kegaiatan itu untuk menjamin ketersediaan darah di PMI,” katanya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

KESELAMATAN JIWA

Mengapa PMI Selalu Krisis Darah?

PAMEKASAN - Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pamekasan mengalami krisis darah akibat persediaan kosong dan belum bisa memenuhi semua permintaan darah. Kondisi itu sudah terjadi sejak dua pekan terakhir menyusul tingginya pemintaan darah. Untuk memenuhi saat ada permintaan darah, lembaga tersebut terpaksa meminta keluarga pasien mendonorkan darah mereka.

Staf Unit Donor Darah (UDD) PMI Pamekasan, Muzdalifah mengatakan selama dua pekan terakhir permintaan darah dari beberapa rumah sakit di Pamekasan meningkat, sedang kegiatan rutin doroh darah masih belum sampai pada waktu yang dijadwalkan.

“Darah yang ada di sini dari donor pengganti dan sudah ada pasien yang akan menerima. Kami sudah berupaya minta bantuan kiriman dari kabupaten terdekat, namun juga sedang mengalami krisis darah,” katanya.

Muzdalifah mengatakan saat ini persediaan untuk semua golongan darah sedang kosong, terutama darah golongan O yang jumlah permintaannya paling banyak. Stok darah di Kabupaten Pamekasan memang kerapkali berada pada posisi kurang dibanding posisi aman. Bahkan terkadang untuk golongan tertentu sering tidak memiliki persediaan.

Menurutnya, stok darah dikatakan aman apabila memiliki persediaan untuk memenuhi

permintaan selama empat hari.

Selama dua minggu terakhir ini, lembaganya kesulitan memenuhi permintaan darah. Ia memperkirakan minimnya persediaan itu dipengaruhi kondisi cuaca yang tidak menentu se-

hingga mempengaruhi kestabilan tubuh seseorang. Sehingga jumlah pasien yang membutuhkan asupan darah tidak sebanding dengan jumlah pendonor yang mendonorkan darahnya.

Untuk mengatasi kekuran-

KORAN MADURA

PAMEKASAN

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 NO. 0305| TAHUN III

G

PROVINSI MADURA

Jangan Hanya Jadi Wacana Emosional

HARGA CABAI NAIK. Pedagang cabai merapikan dagangannya di pasar Tambun, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (19/2).

Menurut pedagang kenaikan harga cabai hingga mencapai 40 persen seperti cabai merah yang semula Rp 22.000 per kilo menjadi Rp 35.000 per kilo itu akibat minimnya pasokan dari daerah Jawa Timur.

Banyak Koperasi Tinggal Papan Nama Pemerintah Seharusnya Melakukan Validasi Data PAMEKASAN - Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pamekasan, Herman Priyanto mengakui di wilayahnya didapati banyak koperasi yang tidak sehat dan hanya tinggal papan nama. Koperasikoperasi tersebut hanya memampangkan papan nama, yang dilengkapi berbadan hukum, namun tidak lagi bisa melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

“Koperasi-koperasi tersebut dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan, karena kami nilai sudah tidak sehat,” kata Herman yang juga mantan Kepada Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Pamekasan.

Saat ini instansinya tengah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap koperasi binaannya dan akan memetakan koperasi yang sehat dan yang tidak sehat.

Sayangnya Herman tidak menyebutkan dari 189 jumlah koperasi yang terdaftar, berapa diantara mereka yang dinyatakan tidak sehat.

Ia hanya menjelaskan tahun ini ada sekitar 100 Koperasi Wanita (Kopwan) yang akan mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur

sebesar Rp 25 Juta. Itu berarti koperasi yang mendapatkan bantuan tersebut merupakan koperasi yang masuk kategori sehat. Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan pemerintah setempat harus segera merekomendasikan penghapusan atau penertiban koperasi yang kini tinggal nama tersebut. Untuk mengantisipasi penggunaan nama koperasi itu untuk kegiatan melanggar hukum seperti yang terjadi di beberapa daerah di luar Madura.

“Bisa jadi ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan nama koperasi itu untuk melakukan penipuan setelah tahu koperasi tersebut sudah tidak lagi beroperasi,” katanya.

Soal rencana penyaluran ban-

tuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Koperasi Wanita di Pamekasan, ia mengaku belum menerima laporan. Ia justru mempertanyakannya karena hasil evaluasi komisinya, bantuan untuk Kopwan belum dimanfaatkan secara maksimal. Hosnan menilai pemerintah setempat layak untuk melakukan evaluasi terhadap Kopwan yang akan menerima bantuan tersebut sebelum dilakukan penyaluran. Bantuan itu harusnya disalurkan kepada koperasi yang benar-benar memiliki kinerja yang nyata dan bukan hanya ada nama.

Hosnan menambahkan komisinya dalam waktu dekat akan bertemu dengan pimpinan Dinas Koperasi dan UKM setempat untuk mengevaluasi secara menyeruluh bantuan Kopwan di Pamekasan. “Tahun 2012 lalu Kopwan di semua desa dan kelurahan mendapatkan bantuan dan 2013 jumlah penerima bantuan itu menyusut dan kabarnya tahun ini jumlah itu kembali naik. Ini harus dijelaskan,” katanya. =FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

PAMEKASAN - Isu pembentukan Provinsi Madura oleh Badan Silaturrahmi Masyarakat Labang (Basmala) Kabupaten Bangkalan terus menuai tantangan. Salah satunya dari Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris, yang menilai gagasan itu sebagai wacana emosional, tanpa melalui analisa dan kajian mendalam.

Menurut anggota Kaukus Parlemen Madura itu, yang diinginkan masyarakat pulau garam sesungguhnya peningkatan kesejahteraan yang bisa diwujudkan tanpa harus memisahkan diri dari Jawa Timur secara administratif. Kesejahteraan itu sedianya bisa diperoleh dengan cara diperjuangkan kepada pemerintah provinsi dan pusat, bukan dengan jalan menjadikan Madura sebagai Provinsi tersendiri.

Menurut Suli Faris, jika wacana Madura Provinsi ini terus menggelinding akan banyak hal yang akan dihadapi. Diantaranya kendala administratif dan Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak bisa diandalkan. Secara administratif, kata dia, pembentukan Madura menjadi provinsi belum memenuhi syarat. Sebab, jumlah kabupaten di Madura hanya 4 kabupaten dan belum memenuhi syarat minimal 5 kabupaten. Kalaupun dipaksakan, maka harus ada pemekaran wilayah di Madura hingga menjadi 5 kabupaten.

Pemekaran wilayah itu, jelas dia, bukan perkara mudah, karena harus melalui pertimbangan dan pembahasan panjang, meliputi wilayah mana saja yang hendak dilakukan pemekaran dan dibutuhkan undang-

undang tentang pemekaran wilayah. Kebijakan itu sangat bergantung pada pimpinan daerah, DPRD dan tokoh-tokoh setempat.

“Pemekaran wilayah ini bukan perkara mudah dan tidak bisa diatur oleh segelintir orang apalagi orang tersebut tidak bermukim di Madura,” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan hal lain yang perlu dipertimbangkan yaitu sumber-sumber pendapatan. Sejauh ini, Madura belum memiliki sumber daya alam (SDA) yang bisa diandalkan sebagai sumber pendapatan. Kalaupun ada sumber minyak dan gas (Migas), tidak akan memberi dampak berarti, karena pengelolaan Migas ditangani pemerintah pusat. Sedangkan dana perimbangan dari pusat juga disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.

Sehingga kesejahteraan nyata yang dibutuhkan masyarakat tidak akan diperoleh dari Madura menjadi provinsi.

Suli menegaskan gerakan terkini soal Madura menjadi provinsi sangat berbeda dengan wacana yang diusung BASRA pada 1990-an lalu. Dimana gerakan BASRA bertujuan untuk otonomi khusus dalam menegakkan syariah, sedangkan gerakan yang saat ini dikembangkan diduga hanya kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan politik tertentu.

Sebab sumber pendapatan dari 4 Kabupaten di Madura saat ini hanya dari sumber pajak, retribusi, DAK, dan DAU. Sedangkan SDA yang ada di Madura tidak bisa dikelola daerah, karena kewenangan pemerintah pusat. =A. FAUZI M./MUJ/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 | No. 0305 | TAHUN III

Tipikor TPA Bersiap Masuk Penuntutan Kemungkinan Tersangka Bertambah Masih Terbuka PAMEKASAN - Penanganan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pembebasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) senilai Rp 3 miliar di Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Pamekasan, dinyatakan sudah hampir rampung, sehingga sebentar lagi dapat dipastikan segera masuk tahap penuntutan. Sungguh pun begitu Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan saat ini masih terus melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi-saksi yang diduga mengetahui alur pengadaan lahan itu.

Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pamekasan Samiaji Zakariya mengatakan pemeriksaan saksi ini penting dilakukan untuk melengkapi keterangan yang dibutuhkan penyidik. Disamping itu, pihaknya juga masih terus berkoordinasi dengan para pihak untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk menguatkan hasil penyidikan.

Pemeriksaan saksi dan pen-

gumpulan data ini ditarget segera rampung. Hal ini dimaksudkan agar tunggakan kasus yang sudah lama ngendap di Kejari Pamekasan dinaikkan ke tahap penuntutan.

Ia belum menjelaskan jumlah saksi yang sudah dimintai keterangan termasuk para pihak yang dihadirkan dalam penyidikan.

"Kami masih terus melakukan pemeriksaan saksi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk men-

gumpulkan dokumen yang kami butuhkan," katanya.

Dalam dugaan tipikor ini, pihaknya sudah menetapkan dua tersangka masing-masing berinisial M selaku pemilik lahan dan SE dari unsur Badan Lingkungan Hidup (BLH). Jumlah tersangka, kata Samiaji Zakaria, bisa bertambah, jika dalam perkembangannya ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka baru.

"Kami juga masih terus melakukan pengembangan dalam perkara ini. Tidak menutup kemungkinan tersangkanya bertambah jika nantinya ditemukan dua alat bukti yang cukup dan mengarah pada keterlibatan seseorang. Kalau masih sumir, kami tidak akan memaksakan, karena nanti akan memunculkan sanggahan-sanggahan. Sabar aja, nanti teman-teman wartawan

juga tahu," katanya.

Setelah proses pemeriksaan saksi dan pengumpulan dokumen selesai, tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan tersangka.

Pada tahapan ini, penyidik masih merahasiakan penahanan tersangka. Sebelumnya, Kejari Pamekasan sudah meminta keterangan beberapa saksi terdiri dari mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) A. Minol Muldjadi, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepala Desa (Kades) Bindang, mantan camat setempat, dan Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Bindang yang menjabat saat itu Alm. Djamaluddin Karim.

Dugaan Tipikor dalam proyek ini terjadi pada pembebasan lahan, bukan pada pekerjaan proyeknya. Sebab dalam penjualannya, luas dan harga lahan diduga dimark-up. Seba-

KENAKALAN REMAJA

Ada Pelajar SMA Terlibat Curanmor PAMEKASAN – Satu diantara dua pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang ditangkap petugas Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan ternyata masih berstatus sebagai pelajar. EN, 18, merupakan siswa kelas akhir di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Galis.

Rabu (19/2), dia ditangkap bersama Arif Budiman, 27, warga Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu.

Penangkapan kedua tersangka dipimpin KBO Reskrim Polres Pamekasan, Iptu Ichwan Rosidi, setelah menerima laporan korban pencurian, Ilham Wahyudi, teman sekolah EN. Kasubag Humas Polres Pamekasan, AKP Siti Maryatun mengatakan pencurian itu dilakukan kedua pelaku setelah EN berhasil membuat duplikat kunci kontak sepeda motor Ilham.

“Barang curian itu dijual ke orang lain dengan harga Rp 2 juta,” kata Maryatun.

Kondisi tersebut mengundang keprihatinan banyak kalangan.

Ketua Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Pamekasan, Heru Budi Prayitno mengatakan kasus tersebut harus segera menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Pame-

ali syahroni/koran madura

MEMPRIHATINKAN. Dua tersangka curanmor yang ditangkap polisi. Satu diantaranya merupakan pelajar SMA di Pamekasan. Kondisi itu menimbulkan keprihatinan banyak pihak.

kasan, kata dia, sudah seharusnya segera melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan di wilayah itu. Sebab kasus sosial yang meli-

batkan pelajar, bukan hanya sekali ini saja terjadi.

“Pamekasan punya Dewan Pendidikan dan Lembaga Peng-

kajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI). Harusnya dua lembaga itu bersama Dinas Pendidikan menyusun formula sis-

gai pembanding, Kejari Pamekasan sudah mengantongi data harga lahan di sekitar lokasi pada tahun terjadinya transaksi penjualan antara pemilik lahan dengan pemkab setempat. Data ini dijadikan salah satu referensi untuk mengetahui adanya permainan dalam pengadaan lahan itu.

Proyek pembangunan TPA senilai Rp 3 miliar ini menjadi perhatian Kejari Pamekasan setelah sebelumnya sekelompok mahasiswa dan masyarakat yang tinggal di lokasi pembangunan TPA itu berunjuk rasa ke Kejari. Selain memprotes karena pembangunan TPA itu tanpa persetujuan warga setempat, para pengunjuk rasa ini juga memprotes terbengkalainya pembangunan proyek itu karena menduga terjadi penyimpangan. = A.FAUZI M/MUJ/RAH

tem pendidikan karakter yang bisa digunakan sekolah, disamping sistem pendidikan nasional yang memang wajib digunakan,” katanya.

Ia mengusulkan agar disamping kurikulum nasional, Pemerintah Kabupaten Pamekasan memberlakukan kurikulum lokal yang lebih fokus pada pendidikan karakter. Hal itu untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa yang akan datang. “Pamekasan ini menyatakan diri sebagai kabupaten pendidikan dan bukan hanya sekedar kabupaten pelajaran.

Karenanya, nilai-nilai pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter, harus lebih ditonjolkan di lembaga-lembaga pendidikan yang ada,” katanya.

Dalam kasus yang melibatkan EN, pimpinan lembaga pendidikan tempat dia belajar masih akan melakukan pembahasan internal untuk melihat kemungkinan pemberian sanksi. Di Pamekasan telah ada aturan di Dinas Pendidikan (Disdik) setempat yang menyatakan jika terdapat siswa yang melakukan tindakan pidana, seperti mencuri sepeda motor, maka sanksinya akan dikeluarkan dari sekolah. Namun lembaga tersebut masih berpikir terhadap masa depan EN yang saat ini memasuki masa akhir di lembaga pendidikan SLTA. Apalagi, warga salah satu desa di Kecamatan Galis itu sudah menjalani proses hukum yang diyakini bisa menimbulkan efek jera. = ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Sampang II

KORAN MADURA

Sampang

20 FEBRUARI 2014 KAMIS 20 KAMIS FEBRUARI 2014 | No. 0305 | TAHUN III

No. 0305 | TAHUN III

60 Hari dalam Kegelapan Kepala PLN: Saya Baru Dengar SAMPANG – Warga Dusun Semah Kelurahan Polagan Kec/Kota Sampang meresahkan penerangan listrik di daerahnya. Sudah dua bulan aliran listik Perusahaan Listrik Negara (PLN) rutin mengalami pemadaman tiap hari.

Wanda (36), warga Dusun Semah Kelurahan Polagan Kec/Kota Sampang, mengatakan, pemadaman aliran listrik tidak mengenal waktu. Pemadaman lebih sering ketika malam hari. Sehingga, warga harus mengeluarkan uang untuk beli lilin atau minyak tanah.

Yang disesalkan pula, pemadaman tanpa pemberitahun terlebih dahulu. “Aliran listrik padam tiba-tiba tidak ada pemberitahuan, Mas. Kadang siang malam padam. Kalau malam sedang padam warga pakai lilin, makanya resah semua warga di sini,” keluhnya, Rabu (19/2).

Dia mengaku tidak mengetahui penyebab pemadaman

tersebut. Menurutnya, pelanggan sudah memenuhi pembayaran listrik setiap bulan kepada PLN. “Kewajiban kita sudah bayar setiap bulannya, tapi pelayanan kepada masyarakat kurang baik,” tuturnya.

Yang sangat merasakan pemadaman tersebut, warga yang memiliki usaha. Risma (40), pengusaha foto copi, mengaku mengalami kerugian.

“Banyak warga buka bisnis foto copi seperti saya. Kalau sudah padam pasti bisa merusak ke mesin, Mas. Ini yang menjadi kami gelisah dan merasa rugi,” terangnya.

Hingga saat ini, ungkap Risma, pihak PLN belum pernah mendatangi tiang listrik di sekitar daerah tersebut. “Listrik padam di sini sudah lama, tapi pihak PLN tidak pernah mendatangi kepada warga, apa rusak atau gimana gitu, padahal kami juga bayar,” ungkapnya.

Kepala PLN Rayon Sampang Hanji Edo Purnomo melalui Sekretaris PLN Haris menyangkal jika lokasi yang diresahkan warga tersebut sering mengalami pemadaman listrik. Menurutnya, jika

memang ada pemadaman listrik di wilayah itu kemungkinan sedang ada pemeliharaan yang dilakukan oleh petugas PLN. “Saya baru dengar kalau di

sana ada pemadaman listrik.

Kalau ada pemadaman itu mungkin sedang ada pemeliharaan,” tandasnya. =RYAN HARIYANTO/MK

Seorang warga sedang membaca Al Qur’an dengan bantuan lampu teplok. Pemadaman listrik yang sering terjadi dikeluhkan warga karena tanpa adanya pemberitahuan.

MENEKAN ANGKA GOLPUT

Kpu Mulai Melakukan Sosialisasi Pada Maret SAMPANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang berencana memulai sosialisasi pemilu legislatif pada 9 Maret 2014 bersama masyarakat, pemerintah kabupaten dan pengurus partai politik peserta pemilu di wilayah itu.

Komisioner KPU Sampang Miftahur Rozaq, Rabu menjelaskan, sosialisasi massal itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka golput dan meningkatkan partisipasi pemilih di wilayah itu.

“Pada 9 Maret itu nanti semua pihak akan kami libatkan,” kata Miftahur Rozaq.

Dalam sosialisasi itu, KPU akan menampilkan berbagai jenis kesenian sebagai upaya untuk menarik minat masyarakat Sampang berperan aktif mensukseskan pelaksanaan pemilu. Antara lain pawai budaya yang melibatkan semua kalangan, serta berbagai jenis pementasan lainnya.

Sebenarnya, sambung Miftahur Rozaq, selama ini pihaknya telah melakukan sosialisasi. Hanya saja belum dilakukan secara

massif dan kendatipun ada kegiatan sosialisasi hanya untuk kalangan terbatas.

“Misalnya, sosialisasi untuk kalangan pelajar saja, atau kaum perempuan saja. Nah, pada tanggal 9 Maret itu kami melibatkan

semuanya,” tuturnya.

Jumlah partai politik peserta pemilu di Kabupaten Sampang pada pemilu legislatif yang akan digelar 9 April 2014 ini sebanyak 12 partai.

Ke-12 partai politik peserta

pemilu itu masing-masing Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan nomor urut 1, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nomor urut 2, Partai Keadilan sejahtera (PKS) dengan nomor urut 3, Partai Demokrasi Indonesia

Siswa menunjukkan namanya yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di website KPU saat mengikuti sosialisasi Pemilu. KPU mengintensifkan sosialisasi pemilu untuk menekan angka golput pada pemilu 2014.

Foto; Noveradika/Antara

Perjuangan (PDIP) dengan nomor urut 4 dan Partai Golongan Karya (Golkar) dengan nomor urut 5.

Selanjutnya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan nomor urut 6, Partai Demokrat dengan nomor urut 7, lalu Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor urut 8, serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan nomor urut 9 dan terkahir, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan nomor urut 10.

Dua partai politik lainnya masing-masing Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Sedangkan calon pemilih di Kabupaten Sampang yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif kali ini sebanyak 789.731 orang.

Pemilu di Kabupaten Sampang akan digelar di 2.582 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 180 desa dan enam kelurahan di 14 kecamatan di wilayah itu. =ABDUL AZIZ/ANT

J

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 | No. 0305 | TAHUN III

Kankemenag ke MAN 1 Sampang Kepala Madrasah Berjanji Kembalikan Pemotongan BSM

Bangunan Madrasah Aliyah Negeri 1 Sampang yang dikunjungi Kantor Kementerian Agama setempat, Rabu (19/2) untuk mengklarifikasi dugaan pemotongan bantuan siswa miskin.

Sampang – Kasi Pendidikan Madrasah (Penma) Kankemenag Sampang Syamsuri mendatangi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Sampang di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tanggumong Kec/Kota Sampang, Rabu (19/2).

Kedatangannya untuk mengklarifikasi pemotongan BSM untuk biaya wisuda.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankamenag) Sampang Mudjali melalui Kasi Pendidikan Madrasah (Penma) Syamsuri mengatakan, setelah pihaknya menerima informasi di media massa langsung mendatangi sekolah tersebut. Sekolah didesak segera mengembalikan pemotongan dana BSM itu.

“Ya memang saya tadi pagi setelah membaca informasi dari koran, langsung mendatangi sekolah MAN 1 Sampang meminta supaya pemotongan dana BSM dikembalikan kepada siswa,” ucapnya kepada Koran Madura, Rabu (19/2).

Syamsuri menjelaskan, kebijakan pemotongan bantuan siswa miskin (BSM) sebesar Rp 250.000 kepada tiap penerima menyalahi petunjuk teknis jika tanpa persetujuan siswa dan walinya.

Sebab, dana BSM tersebut we-

SEBAR DUIT

JELANG PEMILU LEGISLATIF

PPK-PPS Diminta Lakukan Penelitian Sampang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang memerintahkan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) melakukan penelitian lebih lanjut kemungkinan adanya calon pemilih khusus.

“Calon pemilih khusus itu adalah calon pemilih yang tidak terdata dalam DPT, akan tetapi yang bersangkutan memang merupakan warga setempat,” kata Komisioner KPU Sampang Miftahur Rozaq, Rabu (19/2).

Ia menjelaskan, instruksi pelenitian kemungkinan adanya warga yang tidak terdata dalam daftar pemilih tetap oleh KPU kepada pelaksana pemilu di tingkat kecamatan dan desa itu

wenang siswa penerima bantuan.

“Kalau mau mengadakan acara wisuda itu dikumpulkan semua termasuk wali murid agar baik jalannya acara wisuda dan tidak menggangu dana BSM,”katanya.

Disinggung batas waktu pengembalian, “Ya secepatnya harus dikembalikan, karena ini sudah menjadi wewenang penerima, tidak boleh dipotong,” jelasnya.

Secara terpisah, Kepala MAN 1 Sampang Moh Ali Wafa mengaku akan secepatnya mengembalikan pemotongan dana BSM terhadap semua siswa penerima. “Kita secepatnya akan mengembalikan dana BSM ini,” janjinya.

Hari ini, BSM yang dipotong dari 176 siswa kelas akhir akan dikembalikan. “Kita akan mengembalikannya pada besok (20/2), karena sebenarnya bisa langsung dikembalikan setelah kedatangan Kemenag, cuma tadi waktunya tidak nututi saat proses KBM, makanya besok kita harus kembalikan,” terangnya.

Terkait dengan sumbangan acara wisuda, siswa bisa melakukan pembayaran dengan cara diangsur. “Sedangkan (untuk) pembayaran wisuda bisa diangsur,” singkatnya. =RYAN HARIYANTO/MK

dilakukan, karena KPU tidak ingin ada warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya hanya karena tidak terdata.

Oleh karena itu, sambung Miftahur Rozaq, KPU mewantiwanti agar semua warga bisa terdata. Bagi yang tidak masuk dalam DPT mereka nantinya akan masuk dalam data pemilih khusus.

“Sampai saat ini kan perbaikan data pemilih masih berlangsung dan sesuai dengan ketentuan verifikasi data pemilih ini hingga menjelang pelaksanaan pemilihan nanti,” ucapnya.

Selain penelitian kemungkinan adanya calon pemilih khusus, KPU juga masih akan melakukan verifikasi lanjutan jumlah data pemilih yang telah terdata di KPU Sampang.

Dalam verifikasi itu akan difokuskan pada pemilih yang

mkeninggal dunia, atau calon pemilih yang berubah status, semisal pensiunan TNI ataupun Polri.

“Sesuai ketentuan, TNI dan Polri ini tidak bisa memilih. Tapi jika sudah pensiun mereka bisa menggunakan hak pilihanya,” terang Miftahur Rozaq.

Jumlah partai politik peserta pemilu di Kabupaten Sampang pada pemilu legislatif yang akan digelar 9 April 2014 ini sebanyak 12 partai.

Ke-12 partai politik peserta pemilu itu masing-masing Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan nomor urut 1, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nomor urut 2, Partai Keadilan sejahtera (PKS) dengan nomor urut 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan nomor urut 4 dan Partai Golongan Karya (Golkar) dengan nomor urut 5.

Selanjutnya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan nomor urut 6, Partai Demokrat dengan nomor urut 7, lalu Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor urut 8, serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan nomor urut 9 dan terkahir, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan nomor urut 10.

Dua partai politik lainnya masing-masing Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Sedangkan calon pemilih di Kabupaten Sampang yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif kali ini sebanyak 789.731 orang.

Pemilu di Kabupaten Sampang akan digelar di 2.582 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 180 desa dan enam kelurahan di 14 kecamatan di wilayah itu. =ABDUL AZIZ/ANT

Politik Uang Mulai Berembus SAMPANG – Menjelang pemilu legislatif, di Tanglok Jalan Mutiara Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Kota Sampang beredar kabar banyak calon anggota legislatif (caleg) menabur duit untuk membeli suara warga.

Nur abdul Jalil (30), warga Jalan Kaboja, membenarkan mulai beredarnya politik uang (money politic). Dia mengatakan, per suara dihargai antara Rp. 50.000 sampai Rp. 200.000. “mereka di tawaring uang sekitar Rp.100 ribu,” katanya.

Menggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sampang Miftahur Rozaq mengatakan, jika kabar itu benar masuk kategori pidana pemilu sebagaimana tercantum dalam PKPU 1 tahun 2013. =IST/MK

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 | No. 0305 | TAHUN III

K

STOK DARAH. Petugas Palang Merah Indonesia (PMI) Sampang saat mendonor aparat satpol PP. Di Kota Bahari, stok darah menipis, sedangkan permintaan justru meningkat.

PALANG MERAH INDONESIA

Stok Darah Menipis SAMPANG - Stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Sampang cenderung semakin menipis dan diperkirakan hanya cukup untuk persediaan selama satu hari. Selain disebabkan permintaan yang meningkat, aktivitas donor darah menurun.

Kepala PMI Cabang Sampang Bhakti Satiyo melalui Kasi Adm Umum dan Logistik Maya mengatakan, stok darah mulai menipis sejak 17 Februari 2014. Hal itu disebabkan kegiatan donor darah di luar PMI Sampang yang menurun.

“Jadi stok darah sampai kini masih cukup persediannya untuk bisa memenuhi rumah sakit.

Kalau permintaan dari rumah sakit lain (di laur Sampang) kita

tidak bisa, dan penyebabnya karena kegiatan di luar menurun, apalagi dari sekolah masih libur serta fokus ke ujian,” ucapnya.

Saat ini, stok darah yang terdapat di ruang laboratorium PMI Sampang untuk jenis golongan A sebanyak 10 kantong, golongan B sebanyak 18 kantong, AB sebanyak 12 kantong, dan jenis darah O sebanyak 24 kantong.

“Kalau hari normal kita menyimpan 20 sampai 30 kantong.

Jadi total semua jenis darah di kami ada 44 kantong darah.

Mungkin ini cukup sehari dan tergantung dari kebutuhan rumah sakit saja,” jelasnya.

Dijelaskannya, rata-rata permintaan darah dari kabupaten lain mencapai 50 hingga 100 kantong per hari.

“Paling banyak permintaan dari empat kabupaten di Madura ini Kabupaten Pamekasan, tapi kalau kebutuhan rumah sakit Sampang terpenuhi baru kita

Persediaan Darah PMI SAMPANG Golongan A 10 kantong Golongan B 18 kantong Golongan AB 12 kantong Golongan O 24 kantong

bisa penuhi permintaan dari luar,” terangnya.

Pendonor tetap Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sampang mencapai 500 hingga 600 orang.

“Donor tetap sekitar 500 sampai 600 orang, itu pun kalau sampai 3 kali donor selama tiga bulan ,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

PENYAKIT KUSTA

Kabupaten Sampang Peringkat Pertama SAMPANG – Jumlah penderita kusta di Kabupaten Sampang pada tahun 2013 tertinggi se-Jawa Timur. Namun, jika dibandingkan tahun 2012, pada tahun lalu sudah ada penurunan. Jumlah tertinggi ditemukan di kecamatan Kedungdung dan Karangpenang.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang, pada tahun 2013 tercatat 394

penderita dan pada tahun 2012 lalu tercatat sebanyak 514 penderita. ““Masih tingginya jumlah penderita kusta di Sampang, karena banyak masyarakat menganggap kusta sebagai kutukan dan enggan untuk memberi tahu orang lain karena takut dikucilkan,” kata Kasi Pengendalian Penyakit Dinkes Sampang Kustono. =IST/MK

Sejumlah penderita kusta melakukan aksi unjuk rasa.

Foto: Septianda Perdana/Antara

L

KORAN MADURA

Bangkalan

KAMIS 20 FEBRUARI 2014|NO. 0305|TAHUN III KORAN MADURA

L

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 NO. 0305 | TAHUN III

Rencana Pemekaran Tidak Meyakinkan Karena Tidak Didukung Potensi Daerah BANGKALAN - Wacana pembentukan Provinsi Madura terus bergulir tiada henti. Menandakan pembentukan provinsi Madura menjadi keinginan kuat.

Apalagi, tokoh adat Kabupaten Bangkalan telah menandatangani ‘piagam Labang’ sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung pemekaran di wilayah setempat menjadi daerah kota Madya dan kabupaten. Pemekaran tersebut menjadi salah satu syarat administratif dalam mewujudkan Provinsi Madura. Namun pemekaran wilayah tersebut tampaknya mulai disanksikan, karena hingga kini masih belum ada wujud nyata.

Piagam Labang di buat berdasarkan pertimbangan demi terwujudnya sebuah akselerasi percepatan pembangunan Madura yang terkonsep dan terintegrasi secara sistemik, berkelanjutan, dan komprehensif. Sehingga guna

mendukung menjadikan Madura sebagai provinsi para tokoh adat menyepakati piagam tersebut sebagai suatu terobosan dalam pemekaran. Pemekaran yang dimaksud yakni dengan konsep Daerah Otonomi Baru (DOB) Bangkalan Selatan (Bangsel).

Akan tetapi, ahli bidang kepemerintahan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Bangkalan, Dr. Nunuk Nuswardani, SH,MH meragukan pemekaran tersebut. Sebab Kabupaten Bangkalan sendiri belum memiliki potensi-potensi unggulan yang dapat dijadikan sebagai harapan dalam menunjang sektor perekonimian masyarakat. Kemudian kelemahan lainnya tidak memiliki profil daerah yang mendeskripsi-

kan peta potensi wilayah dan bisa dijual kepada para investor.

Selain itu, semangat primordial dan ego kedaerahan dalam membangun Madura pasca adanya Suramadu sangat mencolok.

Sehingga pemekaran jika benarbenar direalisasikian dikhawatirkan tidak dapat memberikan kontribusi positif. Justru kemungkinan besar menjadi beban negara, karena akan lebih banyak menguras Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Permasalahan serius lainnya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah hanya (6,2) dibandingkan rata-rata Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang mencapai (7,2). Dari sudut kelayakan secara administratif sangat berat dalam mewujudkan pemekaran wilayah, yang direncanakan Bangkalan Selatan (Bangsel) terdiri dari Kecamatan Labang, Kwanyar, Socah, Modung,

dan Tragah.

“Pemekaran wilayah Bangkalan itu sangat riskan, karena membutuhkan anggaran yang luar biasa dalam memecah suatu daerah. Apalagi yang dipecah semua wilayah daratan. Beda halnya, jika memekarkan wilayah daratan dan laut karena memiliki potensi yang bisa diharapkan seperti kabupaten Sumenep dari sektor migasnya,” tuturnya.

Menurutnya, pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten setempat masih sangat minim. Sehingga hal itulah yang menjadi pertimbangan pemekaran itu. Apalagi belanja tidak langsung sebanyak 70 persen dialokasikan kepada gaji pegawai. Maka dari itu, sangat minim sekali apabila berbicara pemekaran. Sebab dalam pemekaran tersebut harus membangun instansi-instansi baru.

Pastinya justru akan membebani negara. Seharusnya dalam peme-

karan membutuhkan kemandirian suatu daerah.

Sikap ragu juga datang dari Ketua FK-MBM Dasuki Rahmad, SH. Ia mengatakan motivasi dan semangat dari usulan DOB ini lebih kental sisi politisnya dibandingkan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Semestinya semua pihak berpikir jernih agar pemekaran daerah bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Pasalnya yang terlibat selama ini hanya pemegang ambisi saja.

“Sangat politis sekali usulan DOB itu. Buktinya sejauh ini keterlibatan masyarakat yang diwakili oleh masing-masing daerah empat kabupaten sangat minim.

Sehingga dikhawatirkan wacana tersebut hanya untuk memuluskan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu saja,” jelasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

SERANGAN UBUR-UBUR

Disebabkan Ubur-ubur, Nelayan Gelisah Saat Melaut

moh. ridwan/koran madura

BERJEJER. Perahu nelayan di Kecamatan Kwanyar terparkir setelah mereka tiba melaut.

BANGKALAN - Maraknya ubur-ubur di perairan laut membuat para nelayan tidak tenang, karena binatang ganas itu seringkali menyengat nelayan saat menangkap ikan di laut. Peristiwa itu menimpa sejumlah nelayan di Kecamatan Kwanyar sejak setengah bulan terakhir.

Ketakutan mereka lantaran sengatan ubur-ubur bisa membuat nelayan lemas dan sakit.

Bahkan bila terkena bisa langsung tak sadarkan diri. Nelayan pun harus ekstra hati-hati dalam menangkap ikan. Apalagi kalau nelayan dipaksa menyebur ke laut, karena alat tangkap mereka nyangkut ke karang.

“Saat ini, ubur-ubur populasinya sudah banyak. Bisa dibilang musim ubur-ubur. Yang sangat disayangkan, kadang nyangkut di jaring nelayan,” kata Hafid, nelayan setempat.

Hewan ini memiliki racun berbisa. Bentuknya pun berumpai dan memiliki warna putih. Umumnya berada di tepi pantai.

Keberadaannya sangat banyak sehingga sebarannya sampai ke tengah laut. Akibatnya berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan yang menurun.

“Bila dibandingkan dengan musim biasanya saat tidak ada ubur-ubur, menangkap ikan

bisa mendapatkan 5 kg ikan dan udang. Namun, saat ini banyak ubur-ubur, nelayan hanya mampu menangkap ikan seberat 1-2 kg saja,” terangnya.

Hewan ini memiliki racun berbisa. Bentuknya pun berumpai dan memiliki warna putih. Umumnya berada di tepi pantai.

Menurutnya, hampir 2 minggu ini, ubur-ubur mulai banyak di laut. Keberadaan ubur-ubur tidak membawa dampak baik bagi nelayan, melainkan sebaliknya, menyebabkan tangkapan ikan menurun. Apalagi nelayan menilai keberadaan ubur-ubur tidak memberikan manfaat lantaran mengandung racun yang sering menyengat.

“Kami harus berhat-hati dalam menangkap ikan dengan kondisi musim ubur-ubur seperti sekarang. Apalagi ubur-ubur sering berada dengan kumpulan ikan, sehingga sangat mudah terjaring.

Saya pun dulu pernah tersengat ubur-ubur ini,” jelasnya. =MOH. RIDWAN/RAH

KORAN MADURA

BANGKALAN

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 NO. 0305| TAHUN III

Kemana Dana BSM SD Klampis?

Hingga Tahun ini Masih Belum Menerima BSM BANGKALAN – Sebanyak 1.700 siswa SDN di Kecamatan Klampis tidak menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahap keempat tahun 2013. Ribuan siswa ini tidak menerima BSM murni atas keputusan pemerintah pusat.

Masing-masing siswa yang tidak menerima BSM tersebut berasal dari 5 lembaga dari 34 total lembaga yang ada di bawah UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Klampis.

“Dari 5.200 siswa yang ada di 34 lembaga SDN di Kecamatan Klampis, lebih dari 1.700 siswa SDN sampai saat ini belum menerima BSM tahap IV tahun 2013,” beber Kepala UPT Disdik Kecamatan Klampis, Mat Ruyam.

Sebagai revisi, BSM tahun 2014 nanti, mereka rencananya akan diajukan kembali dengan cara memperbaharui data siswa 5 SDN yang belum dapat. Tentunya disertai lampiran potocopi rapor siswa termasuk pekerjaan orangtuanya. Revisi akan diajukan karena mereka yang tidak menerima BSM itu layak mendapatkan bantuan pemerintah tersebut.

Disisi lain, 3.500 siswa lainnya kebagian BSM. Dia menegaskan bahwa sekolah dan UPT Disdik Klampis tidak ikut campur. Hanya saja pihak sekolah dan UPT tetap menyampaikan arahan sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis.

Berdasarkan aturannya, dana BSM ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Seperti

membeli pakaian seragam, alat

tulis, dan buku pelajaran yang belum disediakan di sekolah. Imbauan ini langsung disampaikan kepada wali murid atau orangtua siswa yang bersangkutan.

“Kita persilakan mereka mencairkan dana BSM ke Bank Jatim Cabang Bangkalan sesuai rekening siswa masing-masing,” paparnya. =DONI HERIYANTO/RAH

M

POTENSI DAERAH

Sektor Peternakan Hasil Rp 264 M BANGKALAN - Produksi hewan ternak sapi di Kabupaten Bangkalan tiap tahun terus mengalami peningkatan. Bahkan penghasilan dari hewan tersebut cukup fantastis, dalam setahun bisa mencapai Rp 264 miliar. Belakangan ini populasi sapi meningkat hingga 5.000 ekor. Dari 200.000 ekor di tahun 2012 meningkat menjadi 205.000 ekor pada tahun 2013.

“Menjadikan Madura sebagai pulau ternak sangat tidak berlebihan. Karena Madura, terutama kabupaten Bangkalan adalah pemasok daging sapi terbanyak di Jawa Timur,” ujar Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Bangkalan, Puguh Santoso.

Menurut Puguh, dari populasi 205.000 ekor, yang diproduksi dagingnya mencapai 30.000 ekor. Dengan rincian 15.000 ribu ekor dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH) wilayah Bangkalan, sedangkan sisanya 15 ribu ekor disuplai keluar Bangkalan seperti ke Kalimantan, Jakarta, dan wilayah di Jawa Timur.

“Sebanyak 75 persen disuplai ke Kalimantan melalui pelabuhan Tanjung Bumi, sedangkan yang 25 persen dikirim ke Surabaya dan Jakarta melalui Jembatan Suramadu,” jelasnya.

Menurutnya, guna menjaga produksi sapi supaya terus meningkat, Dispertanak Bangkalan telah memberi imbauan kepada peternak maupun pedagang, agar tidak menjual atau memotong sapi betina yang masih

produktif. Sebab pada usia produkif dapat menghasilkan populasi yang lebih banyak. Hal itu bisa menjaga produktivitas yang selama ini telah dijaga.

Dari jumlah produksi sapi tersebut, pertumbuhan ekonomi dari sektor peternakan mencapai Rp 264 miliar dalam setahun. Diharapkan pencapaian tersebut agar terus bertambah dan akan berdampak langsung bagi para peternak sapi.

“Jadi yang dikirim keluar pulau, maupun yang dipotong di RPH adalah sapi jantan, hal ini untuk menjaga kelestarian sapi Madura,” ucapnya.

Dari jumlah produksi sapi tersebut, pertumbuhan ekonomi dari sektor peternakan mencapai Rp 264 miliar dalam setahun. Diharapkan pencapaian tersebut agar terus bertambah dan akan berdampak langsung bagi para peternak sapi.

“Jadi sektor peternakan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi di Bangkalan,” paparnya. =DONI HERIYANTO/RAH

PENDIDIKAN

Belum Ada Juknis Pengadaan Buku Kurikulum 2013 BANGKALAN - Berdasarkan kebijakan pemerintah, kurikulum 2013 akan diterapkan pada tahun ini secara menyeluruh. Program baru tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh sekolah yang ada, meskipun sebelumnya hanya diterapkan oleh sekolah tertentu yang ditunjuk oleh kementerian pendidikan. Akan tetapi, belum ada petunjuk pasti yang diterima Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan mengenai pengadaan buku pendamping kurikulum 2013.

“Sementara ini belum ada petunjuk teknis (juknis) terkait pengadaan buku untuk kurikulum 2013. Namun kurikulum tersebut akan diterapkan bulan Juli mendatang, saat ajaran baru,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan melalui Kabid TK/ SD, Ach Fauzi,

kemarin (19/2).

Fauzi menerangkan seperti pada uji coba kurikulum 2013 tahun lalu, penyediaan buku untuk kurikulum 2013 lebih aman dihandle pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah kabupaten sebagai pelaksana kurikulum saja.

Dirinya menduga kemungkinan besar pengadaan buku pedoman siswa juga akan sama seperti tahun lalu. Sebab kurikulum tersebut menggandeng Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah daerah hanya bersifat menerima saja. “Karena menggandeng LPMP, kemungkinan seluruhnya akan difasilitasi. Namun itu juga belum bisa dipastikan,” ungkapnya.

Dia menyebut anggaran kurikulum 2013 tidak sepenuhnya dibebankan

kepada pemerintah pusat. Namun, pemerintah Provinsi dan Daerah juga ikut dibebani biaya program tersebut.

Dengan rincian biaya 50 persen ditanggung pemerintah pusat, 30 persen pemerintah Provinsi. “Pemerintah daerah hanya dibebankan 20 persen dalam pembiayaannya,” ujarnya.

Untuk itu, pelaksana kurikulum 2013 ini, pihaknya lebih bersikap pasif dalam artian sebagai lembaga di bawah Kementerian yang mempunyai kebijakan kurikulum baru. Sehingga dalam penerapannya memang masih menunggu instruksi dan petunjuk dari pusat. Meski sudah berjalan selama setahun di sekolah tertentu, perubahan kurikulum ini belum bisa dinilai hasilnya. Sebab waktu tersebut masih terbilang masih sedikit. Perlu waktu lebih

lama lagi dalam menilai sebuah program pendidikan. Walaupun testimoni dari sebagian sekolah menyatakan program baru tersebut terbilang bagus dalam penerapannya.

“Kurikulum baru tersebut lebih mendorong siswa aktif dalam belajar, sehingga fungsi guru hanya sebagai fasilitator saja,” jelasnya.

Untuk menyamakan konsep pada penerapannya nanti, guru juga dituntut memahami secara seksama penggunaan kurikulum tersebut. Sekitar 3.732 guru asal Bangkalan akan diikutsertakan dalam program pelatihan kurikulum 2013. Sifatnya pelatihan berjenjang yang wajib diikuti guru, agar penerapan kurikulum juga berjalan baik. =MOH RIDWAN/RAH

KORAN PROBOLINGGO N KORAN MADURA N MADURA Suramadu

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 No. 0305 | TAHUN III

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 | No. 0305 | TAHUN III

N

Balai Pemuda Menjadi Sorotan SURABAYA - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menyoroti renovasi salah satu bangunan cagar budaya Balai Pemuda yang terbakar beberapa tahun lalu, namun hingga kini belum tuntas.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Agus Sudarsono mengatakan pihaknya menyoroti peran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) yang dinilainya kurang tegas, padahal perbaikan itu sudah dilaksanakan jauh-jauh hari dan menguras dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya.

"Dinas Cipta Karya harus bertanggung jawab. Masak sampai

kondisinya masih belum bisa difungsikan, padahal untuk pelaksanaannya telah menguras dana APBD," katanya.

Agus menyebutkan, berdasarkan catatan komisinya, revitalisasi cagar budaya sudah dilangsungkan sejak lima tahun yang lalu. Bahkan untuk rekanan yang mengerjakannya juga sudah mengalami pergantian beberapa kali.

"Sudah hampir lima tahun

DUGAAN KORUPSI

Kejari Selidiki Korupsi Bantuan Rumah PAMEKASAN - Kejaksaan Negeri Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menyelidiki dugaan kasus korupsi bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat senilai Rp 2,6 miliar.

Kasi Intel Kejari Pamekasan Firmansyah menjelaskan pihaknya telah melakukan pengumpulan data dan keterangan dari sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi bantuan perbaikan rumah warga miskin.

Intinya masih kami selidiki dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti yang berkaitan dengan kasus itu,�

Firmansyah

Kasi Intel Kejari Pamekasan "Intinya masih kami selidiki dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti yang berkaitan dengan kasus itu," katanya.

Kasus dugaan korupsi bantuan perbaikan rumah warga miskin di Kabupaten Pamekasan ini pada program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat.

Di Kabupaten Pamekasan rumah tangga miskin yang menerima bantuan itu sebanyak 313 kepala keluarga tersebar di beberapa kecamatan. Seperti di Kecamatan Pamekasan, Pademawu

dan Kecamatan Larangan.

Masing-masing kepala keluarga mendapatkan bantuan dana perbaikan rumah sebesar Rp 7,5 juta dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), serta Rp 1 juta dari APBD Pemkab Pamekasan untuk uang tukang.

Akan tetapi dari total dana sebesar Rp 8,5 juta itu, para penerima bantuan hanya menerima dana sebesar antara Rp 2,5 juta hingga Rp 3,5 juta. Jika nilai bantuan dirata-rata Rp 3,5 juta, maka dana yang tersalurkan hanya Rp1 miliar lebih, sedangkan Rp 1,5 lebih disanya diduga masuk kantor pribadi oknum pengelola bantuan.

Kasus dugaan korupsi bantuan perbaikan rumah warga miskin dalam program BSPS Kementerian Perumahan Rakyat di Kabupaten Pamekasan ini terungkap, setelah para penerima bantuan melakukan aksi protes secara beramai-ramai pada 19 Januri 2014 dengan mendatangi kantor Kelurahan Kowel.

Kala itu, para penerima bantuan perbaikan rumah itu menuntut haknya menerima uang sesuai jumlah yang telah ditetapkan bukan hanya Rp 3,5 juta seperti yang telah mereka terima selama ini.

Menurut Kasi Intel Kejari Firmansyah, setelah pengumpulan data dan bahan keterangan, pihaknya akan menindak lanjuti dengan penyelidikan.

"Yang jelas sudah ada beberapa orang yang kami mintai keterangan terkait kasus ini," kata Firmansyah. = ANT/ABD AZIZ/DIK

kok masih seperti itu saja, ini ada apa?," katanya.

Dalam ulasannya, Agus juga mempertanyakan material hasil bongkaran gedung balai pemuda.

Hal ini dikarenakan tidak sedikit metarial yang digunakan memiliki historis dan nilai tinggi.

Sebab dari informasi yang ia terima, beberapa material yang terpasang mulai dari jenis kayu, engsel dan beberapa jenis material lain tidak seperti yang diharapkan alias tidak sesuai spesifikasi yang ditetapkan, karena kualitasnya sangat jauh dari aslinya.

"Material bongkarannya juga harus ditanya ke bagian perleng-

kapan, dikemanakan itu," kata Agus.

Apalagi, lanjut dia, dari pantauan sejumlah anggota Komisi C kualitas bangunan yang sudah dikerjakan sangat buruk. Dirinya mensinyalir, buruknya bangunan yang dihasilkan merupakan imbas dari rendahnya kualitas kontraktor pengawas yang diturunkan ke lapangan.

"Peran kontraktor memang sangat penting, namun tetap bergantung kepada peran konsultan pengawasnya, karena dalam tahapan pengerjaannya harus melalui persetujuan konsultan pengawas dan wakil direksi lapangan

yakni pengawas dari dinas. Jika ternyata keduanya telah berkonsiliasi buruk, maka akibatnya akan fatal," katanya.

Anggota Komisi C lainya, Sudirjo menilai tak kunjung selesainya gedung cagar budaya menunjukkan rencana renovasi yang dilakukan Pemkot Surabaya kurang bagus.

"Benar, kami tengah menunggu hasil pelaksanaan rehabilitisi tahap kedua yang saat ini sedang berlangsung itu. Kami, cemas juga sebab hingga kini belum ada kepastian kapan rehabilitasi itu akan tuntas," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Laporan Khusus

KORAN MADURA

KAMIS 20 FEBRUARI 2014

KAMIS 20 FEBRUARI 2014||TAHUN No. 0305 |IIITAHUN III No. 0305

ali ridho/koran madura

DEMO. Masyarakat menyampaikan aspirasinya di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep yang berada di jalan Trunojoyo. Selama ini wakil rakyat dinilai doyan pelesiran ke luar kota dengan atas nama studi.

Pelesir Atas Nama Studi?

Sebulan Delapan Kali Perjalanan Dinas SUMENEP - Hasil kunjungan kerja (kunker), bimbingan teknis (bimtek), dan studi banding yang dilakukan wakil rakyat dinilai tidak berbanding lurus dengan anggaran yang dihabiskan. Sehingga, publik menganggap hal itu sebagai pelesiran dengan kedok studi.

Pengamat politik Sumenep A. Dardiri Zubairi mengatakan perjalanan dinas dewan berupa kunker, bimtek, dan studi banding tidak lebih dari sekadar pelesiran dan menghamburkan anggaran.

Pasalnya, objek studi selalu kotakota favorit.

“Selama sekitar satu bulan saja, para wakil rakyat telah melakukan perjalanan dinas ke luar kota sebanyak sekitar delapan kali. Seperti kegiatan perjalanan pimpinan dan anggota DPRD yang melakukan konsultasi dan koordinasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika ke Kota Makasar, Provinsi Sulewesi Selatan, yang dilaksanakan pada 2930 Januari 2014,” jelasnya, Rabu (19/2).

Kegiatan konsultasi itu terkait kerja sama Kominfo dengan operator seluler tentang pendirian tower. Perjalanan dinas ke Makasar diperkirakan menghabiskan anggaran Rp 81,6 juta.

Informasinya, masing-masing anggota DPRD rata-rata mendapatkan akomodasi perjalanan dinas sebesar Rp 2 juta, hariannya Rp 600 ribu, bantuan transportasi Rp 500 ribu, transportasi lokal Rp 110 ribu, hotel Rp 900 ribu, boarding Rp 80 ribu, representasi dewan Rp 260 ribu. Masing-masing dewan diperkirakan mendapatkan jatah akomodasi sebesar sekitar Rp 6 juta.

“Terdapat sekitar 12 anggota DPRD bersama dua anggota sekwan yang ikut melaku-

kan perjalan dinas tersebut. Dua orang tersebut mendapatkan jatah beda yakni masing-masing hanya memperoleh akomodasi perjalanan dinas sebesar Rp 1 jutaan, hariannya Rp 300 ribu, biaya akomodasi hotel Rp 650 ribu,” terang Sekretaris PCNU Sumenep.

Masalahnya sekarang, kata dia, kunker dewan itu hanya menjadi lip service saja. Sebab, hasil dari kunker dewan dan sejenisnya itu tidak ada kejelasan tindaklanjutnya. Pasca melakuakn kunker, input data, bahkan hasil kunker hanya disimpan dilaci dewan.

Lebih parahnya lagi, dewan melaksanakan perjalanan dinas ke luar kota dengan kota-kota favorit sebagai tujuan utama. Seperti perjalanan dinas ke Kota Batam, Bandung, Makasar, Mataram, Bojonegoro dan Surabaya.

Ini semakin menguatkan kerja dewan yang hobi berpelesir dengan mengatasnamakan kunker dan lain semacamnya.

“Saya minta Badan Kehor-

matan (BK) Dewan mengevaluasi kinerja dewan yang berpotensi dan cenderung menyalahgunakan kewenangannya itu. Mereka itu wakil rakyat atau mewakili partainya?” Dardiri mempertanyakan.

Sementara itu, Imam Arifin, aktivis KMS (Kaukus Mahasiswa Sumekar) mencibir agenda dan kegiatan dewan yang sarat menghambur-hamburkan uang rakyat.

Pasalnya, tidak ada hasil dari kunker yang bisa direkomendasikan untuk menjadi perda (peraturan daerah) .

Apalagi kegiatan dewan yang cenderung mengejar jatah anggaran untuk dihabiskan sebelum pileg (pemilu legislatif) yang akan berlangsung pada April mendatang ini. Itu diperkuat dengan adanya kegiatan dewan dalam sepekan ini yang melakukan perjalanan dinas ke luar kota seperti Komisi A berpelesir ke Bandung yang terkenal dengan Kota Wisata atau Paris Kedua. Juga Kota Batam yang terkenal dengan ikon kota

OO

Industri dan pariwisata modern, serta Kota Makasar yang kental dengan Pantai Losarinya.

Seperti yang dinformasikan, dua alat kelengakapan dewan melakuka perjalanan dinas ke luar kota secara bersamaan yakni Komisi B dan Komisi D. Komisi B mengadakan kegiatan kunjungan kerja ke Kabupaten Bojonegoro dalam rangka studi Raperda Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Dukungan Daerah dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Migas.

Sementara komisi D, sambung Imam, melakukan perjalanan dinas dengan kunker ke DPRD Prov Jatim di Surabaya. Mereka kunker dalam rangka konsultasi Raperda Cagar Budaya Kesejahteraan Lanjut Usia. “Ini kan muatannya kental dengan kejar tayang untuk menghabiskan anggaran rakyat. Sudah berpelesir masih dapat duit lagi dari APBD yang nota bene memakan uang rakyat,” tandasnya.

Terpisah Sekretaris Dewan (Sekwan) Moh. Mulki berkelit tentang kegiatan dewan. Pihaknya mengaku hanya memfasilitasi saja. Sebab, anggaran itu sudah berdasarkan kebutuhan yang diagendakan oleh dewan. Sehingga pihaknya sebatas menyiapkan kebutuhan dari segala urusan yang sudah teragendakan.

Diakuinya, dalam sebulan ini, anggota DPRD Sumenep sudah melakukan sekitar 8 kali perjalanan dinas dalam bentuk konsultasi dan koordinasi ke berbagai kota. Seperti pimpinan DPRD melakukan konsultasi ke DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait rencana kerja DPRD 2014 pada 16-17 Januari lalu.

Selain itu, Bamus (Badan Permusyawaratan) Dewan juga melakukan perjalanan dinas berupa konsultasi ke DPRD Kab Banjar Baru, Kalimantan Selatan, terkait rencana kegiatan tahunan DPRD 2014 pada 21-22 Januari.

Sedangkann Komisi B konsultasi ke PD Pasar Besar Pemkot Makasar terkait mekanisme dan tata cara peningkatan PAD pada 29-30 Januari lalu. Dan komisi D ke Bandung serta Baleg ke Banjarmasin terkati Perda Bebas Buta Aksara Al Quran pada 4-5 Februari lalu.

Tak hanya itu, ungkap Mulki, Komisi A juga konsultasi ke Disnakertrans Dukcapil Pemprov Jatim terkait e-KTP pada 3-4 Februari. Sedangkan Komisi C konsultasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Surabaya tentang pengelolaan ruang terbuka hijau pada 11-12 Februari serta Badan Kehormatan ke DPRD Surabaya terkait kedisiplinan pimpinan dan anggota DPRD pada18-19 Februari lalu. = ALI RIDHO

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

P

KAMIS 20 FEBRUARI 2014 | No. 0305 |KAMIS TAHUN III 20 FEBRUARI 2014

MADURA

No. 0305 | TAHUN III

ELLY TRINING WAHYU

NUR ZAKIYAH

Berbagi Ilmu Melalui Dunia Broadcasting Nama Elly Trining Wahyu, atau Elly Hasan, sudah tidak asing lagi bagi penggemar radio di Madura, khususnya di Pamekasan. Perempuan kelahiran 26 September 47 tahun lalu ini sudah malang melintang di dunia siaran radio.

Suaranya yang khas dengan cara bertutur yang lugas, membuatnya tampil sebagai sosok yang digemari para penggemar meski belum mengenal wajahnya. Ia juga pernah tampil sebagai presenter Madura Chanel Televisi (MCTV) dalam beberapa acara dialog.

KUPON

LOMBA AZAN

BERHADIAH UMROH Nama Umur Alamat Nomor Kontak

: ......................................... : ......................................... : ......................................... : .........................................

• Kupon ini diserahkan ke studio Madura Channel Jl. Adirasa 6-7 Kolor Sumenep, selambatlambatnya tanggal 8 Maret 2014

Dipersembahkan oleh:

• Babak penyisihan akan disiarkan secara langsung di Radio 89.5 FM

Said Abdullah Institute

• Keterangan lebih lanjut hubungi: Abiel (087850117101) dan Susi (087850449593)

Machan Corporation

enganal dunia broadcasting (siaran) diawali sejak ia masih duduk di bangku kuliah pada 1989 lalu di Radio KDS 8 di Malang.

Awal kariernya di radio ini memang tidak terlalu lama, karena jam kerjanya berbenturan dengan jadwal kuliah, sehingga ia memutuskan untuk konsentrasi menyelesaikan pendidikannya, di salah satu perguruan tinggi di Malang.

Lulus kuliah, ia mendapat tawaran dari salah satu media radio di Malang dan diterima sebagai penyiar tanpa melalui proses seleksi. Ia menekuni profesinya di radio itu dalam waktu cukup lama, 11 tahun, hingga akhirnya ia hijrah ke Madura dan diajak bergabung dengan media radio terkemuka di Pamekasan.

Ditempat itu, ia ngetop dengan nama udaranya Pradnya Paramita dan biasa dipanggil Mbak Mita. Nama ini diambil dari nama tokoh legenda Jawa, yaitu istri Ken Arok, Pradnya Paramita yang berarti perempuan pertama yang setia.

Di media radio ini, ia memandu beberapa program acara, mulai dari program yang disajikan untuk kalangan remaja, dewasa, hingga memandu talkshow dan beberapa program berita.

Kebesaran nama sosok Elly Hasan atau Pradnya Paramita, nampaknya dilirik beberapa perusahaan radio di Pamekasan, hingga ia diminta bergabung dengan sejumlah media radio lain di daerah yang sama. Ditanya motivasinya dalam menekuni profesi di dunia radio, Elly Hasan mengatakan untuk memenuhi panggilan jiwanya. Elly yang juga

aktif sebagai Kepala Madrasah Diniyah (Madin) Matholiul Ilum II di Kecamatan Pademawu ini mengaku punya hobi membaca dan membagi ilmu melalui radio. Makanya, ia meminta restu suaminya untuk terus menekuni dunia broadcasting.

"Awalnya saya gak boleh bekerja, tapi setelah suami saya paham niat saya akhirnya saya direstui. Jadi siaran ini saya memenuhi panggilan hati, karena kalau saya dapat ilmu dan tidak saya bagi, kayak meledak-ledak gitu. Kebetulan saya hobi membaca buku," katanya.

Dalam menjalani profesinya, Elly tidak pernah merasa kebingungan dalam mengatur waktu untuk keluarga dan bekerja. Ia juga profesional dalam bekerja dengan cara menanggalkan kepentingan kantor saat berada di rumah dan begitu sebaliknya. Elly yang dibesarkan dari keluarga ABRI (sekarang TNI) ini mengaku sudah terbiasa dididik disiplin sejak kecil, apalagi ia merupakan anak perempuan satu-satunya dalam keluarganya saat itu. =A. FAUZI M/RAH

Bercita-cita Menjadi Pengusaha eringkali perempuan diidentikkan menyukai pekerjaan yang mudah-mudah dan nyaman. Di tempat ber-AC dengan pakaian yang modis. Namun, tidak dengan gadis pemilik nama Nur Zakiyah. Ia lebih memilih menjalankan usaha kuliner sebagai persiapan menatap masa depan.

Menurutnya, menjadi mengusaha sudah menjadi impiannya sejak kecil. Sekalipun tidak mudah, ia memiliki tekad kuat dalam mewujudkan impian yang telah lama terpendam. Membangun usaha kuliner menjadi impian aku sejak dulu, dengan segala usaha baru bisa aku realisasikan, katanya.

Dengan menjalankan usaha kuliner tutur gadis yang juga berprofesi sebagai bidan di salah satu rumah sakit ternama di Bangkalan itu, setidaknya dapat melepaskan diri dari belenggu ketergantungan terhadap orang tua. Hidup mandiri sudah menjadi suatu keharusan dalam hidupnya.

Ketergantungan tersebut dirasa sudah cukup saat masa-masa menempuh pendidikan. Saat ini saatnya untuk hidup mandiri dengan hasil keringat diri sendiri.

“Ini menjadi kebanggaan buat aku dikala aku sudah bisa meringankan beban orang tua.

Apalagi, orang tua aku masih harus membiayai adik-adik yang saat ini dalam masa pendidikan,” papar gadis yang akrab dipanggil Kiky itu. =DONI HERIYANTO/RAH