e Paper Koran Madura 20 Maret 2014 by koran madura

KAMIS

KORAN MADURA

20 MARET 2014 | No. 0325 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

0328-6770024 KAMIS 20 MARET 2014 | No. 0325 | TAHUN III www.koranmadura.com

Pengacara Atut Tersangka JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan seorang pengacara Gubernur Banten nonaktif, Ratu Atut Choisyah sebagai tersangka. Kuasa hukum Atut ini dianggap menghalangi proses hukum dengan berupaya menghalang-halangi penyidikan atas kasus kliennya. Wakil ketua KPK Bambang Widjojanto menegaskan, pihaknya tidak akan main-main dan pandang bulu bahkan beberapa waktu lalu, KPK telah menetapkan seorang diantara mereka sebagai tersangka lantaran menghalangi proses hukum. Namun Bambang belum mau menyebutkan nama pengacara tersebut dengan alasan masih dalam proses. â&#x20AC;&#x153;Siapapun yang melakukan perbuatan yang bisa dikualifikasi sebagai obstruction of justice, itu akan menjadi bagian penting dari target KPK. Kita memberi signal. Karena signal itu tidak dipahami, kita akan memberikan tindakan lebih tegas,â&#x20AC;? kata Bambang di gedung KPK, usai Seminar Diskusi bertemakan Pemilu Berintegritas : Momentum menuju Pemimpin yang pro pemberantasan Korupsi, Rabu (19/3). Seperti diketahui, KPK tengah membidik para tim pengacara Ratu Atut Choisiyah terkait kasus kepengurusan sengketa pilkada Lebak, Banten. Sejak beberapa waktu lalu KPK terus melakukan pemeriksaan terhadap para pengacara Ratu Atut yaitu Tubagus Sukatma, Efran Hilmi Juni, Andi Simangunsong, Rudy Alfonso dan Teuku Nasrullah. Para pengacara tersebut dimintai keteranggannya sebagai saksi tentang sejauhmana keterlibatan maupun pengetahuannya terhadap sepak terjang Ratu Atut. Bambang memaparkan, salah satu perbuatan pengacara Ratu Atut yang menghalangi proses hukum seperti mengarahkan saksi, contoh kamu lakukan ini saja, kamu bersembunyi saja, kayak-kayak gitu,â&#x20AC;? terang Bambang. =GAM/ABD

Tim Pengacara Atut 1. 2. 3. 4. 5.

Tubagus Sukatma, Efran Hilmi Juni, Andi Simangunsong, Rudy Alfonso Teuku Nasrullah

DIPERIKSA. Advokat mantan Gubernur Banten Ratu Atut, Andi Simangunsong (kiri) memenuhi panggilan KPK untuk bersaksi dalam kasus suap Pilkada Lebak, Banten di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/3).

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 20 MARET 2014 | No. 0325 | TAHUN III

JELANG PEMILU

MUI: Politik Uang Prilaku Khianat JAKARTA-Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan jelang pemilu masyarakat harus cerdas dalam menentukan masa depan bangsa. Apalagi, jika ada yang menggunakan politik uang, jelas merupakan pelanggaran dan dilarang agama hingga lebih baik jangan dipilih partai atau caleg tersebut. “Politik uang itu dilaknat Allah, serangan fajar kek, siang kek, malem kek, jatuhnya haram,” ujar Din di kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (19/3). Din juga meminta kepada peserta pemilu dan penyelenggara untuk mengedepankan persatuan serta kesatuan bangsa. “KPU agar bertindak sebagai wasit yang adil dan peserta pemilu mengamalkan persaingan yang sehat,” katanya. Din menambahkan, masyarakat juga harus mengetahui latar belakang dari caleg-caleg yang ada. Apalagi, jika caleg incumben harus diketahui betul selama menjabat bagaimana kinerjanya. “Wakil rakyat sering bolos ya jangan dipilih,” katanya. Mengenai golput, lanjut Din, hal itu sangat tidak dianjurkan. Apalagi, pemilu merupakan ajang mencari pemimpin yang akan membawa masa depan bangsa. “Sekarang pemilu bukan lagi hak melainkan kewajiban,” ucapnya. Dietegur Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Banten akan memanggil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali yang juga menjabat sebagai Menteri Agama terkait dugaan melakukan kampanye di tempat ibadah. Peristiwa itu terjadi saat Suryadharma menghadiri acara Dewan Perwakilan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Banten, di kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten, beberapa waktu lalu. Selain memanggil Suryadharma, Bawaslu Banten juga akan memanggil anak Suryadharma, Kartika Yudhisti dalam kasus yang sama. Pemanggilan Kartika karena sang putri yang merupakan calon anggota legislatif DPR dari PPP itu ikut serta dalam agenda dinas yang dilakukan oleh Suryadharma Ali sebagai menteri agama. “Surat panggilan sudah dikirimkan kemarin untuk LDII, Kartika, SDA dan Margiono,” ujar Ketua Divisi Pengawasan Bawaslu Banten, Eka Satialaksmana di Serang, Rabu (19/3). Ditemui udai menghadiri mengunjungi MTs Al-Husen Kecamatan Tunjung Teja, Serang, Suryadharma memastikan dirinya tidak akan datang memenuhi panggilan tersebut. “Saya besok tidak bisa hadir. saya nanti akan membuat surat klarifikasi secara tertulis, terkait surat layangan tersebut,” ujarnya. Suryadharma juga membantah tuduhan dirinya melakukan kampanye sesuai surat yang di layangkan oleh Bawaslu Banten. =GAM/ABD

Duet Jokowi-Puan, Inikah Pasangan Ideal? JAKARTA-PDI Perjuangan belum menentukan calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi kadernya Joko Widodo (Jokowi). Partai moncong putih ini memiliki kriteria tersendiri soal cawapres bagi Jokowi. Salah satunya berusia lebih muda dari Jokowi. Nama Ketua Fraksi DPR PDI Perjuangan Puan Maharani disebut sebagai nominator unggulan. Beberapa analis menyebutkan duet maut Jokowi - Puan ini bisa mematahkan jalan capres lain. Pengamat Sosial dan Politik Universitas Airlangga Surabaya Prof H Hotman Siahaan kepada Koran Madura kemarin mengatakan, duet maut Jokowi-Puan, bakal mengandaskan jalan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung partai lain. Karena espektasi rakyat Indonesia terhadap Jokowi sangat tinggi, sehingga popularitas terus melambung jauh meninggal calon presiden lain, seperti Abu Rizal Bakrie, Wiranto dan Prabowo Subianto. “Konfigurasi Jokowi dengan Puan sudah pasti. Kalau pada pemilu legislatif 9 April mendatang PDI Perjuangan mendapatkan 25 persen suara, sudah pasti, Presiden dan Wakil Presiden mendatang adalah mereka (Jokowi-Puan). Istilahnya, Jokowi disanding sama kambing saja menang. Itu karena saking populernya. Masyarakat kita ini penuh dengan evoria,” kata Prof Hotman di Surabaya, Rabu (19/3). Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri telah membuat keputusan politik yang sangat penting. Secara mengejutkan, Megawati memberi

mandat ke Jokowi untuk capres 2014. Keputusan putri proklamator ini mengejutkan sekaligus merubah konfigurasi politik nasional. Maklum, tidak ada sedikitpun tersirat jika Mega mau memberikan tiket capres kepada orang lain. Pertanyaannya kemudian, siapa yang layak mendampingi Jokowi? Sejumlah nama sudah beredar dipasar politik untuk mendampingi Jokowi. Nama-nama yang beredar semua dari eksternal moncong putih.

Konfigurasi Jokowi dengan Puan sudah pasti. Kalau pada pemilu legislatif 9 April mendatang PDI Perjuangan mendapatkan 25 persen suara, sudah pasti, Presiden dan Wakil Presiden mendatang adalah mereka (Jokowi-Puan) Hotman Siahaan

Pengamat Politik Universitas Airlanga Surabaya Sebut saja Ketua Umum DPP PAN, Hatta Rajasa, Abraham Samad, Mahfud MD hingga Gita Wirjawan. Namun, nama-nama yang beredar itu semua bersifat spekulatif. Sementara dari internal, nama Puan Maharani menjadi kandidat kuat. Kematangan Puan dalam 3 terakhir sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuang maupun posisinya sebagai Ketua Fraksi yang dalam melakukan konsolidasi berhasil membuat Puan pantas bersanding dengan Jokowi.

“Sebagai Ketua Tim Pemenangan Pilgub Jateng, Puan sangat sukses. Lebih dari itu, pasangan Jokowi-Puan adalah pasangan ideologis, dan menunjukkan kesetaraan dan responsif gender,” ujar sumber internal PDI Perjuangan kepada Koran Madura di Jakarta, Rabu (19/3). Akan tetapi, keputusan penentuan pasangan Jokowi akan dilakukan setelah melihat hasil pileg. Jika suara PDI Perjuangan signifikan maka kader internal akan dipilih mendampingi Jokowi. Meski belum menentukan cawapres untuk mendampingi Jokowi, sesepuh PDI Perjuangan Sabam Sirait memiliki kriteria tersendiri soal cawapres bagi Jokowi. Yakni yang berusia lebih muda. “Itu usul aku, memang idealnya harus lebih muda dari Jokowi. Karena apa, agar jangan melawan dan mudah mengerti,” katanya usai menghadiri diskusi di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3). Dia mencontohkan, Presiden RI pertama Soekarno juga memilih wakilnya yang lebih muda yakni Muhammad Hatta.”Bung Karno jadi presiden (usia) 44 tahun, Bung Hatta di bawah 44 tahun,” beber Sabam. Menurutnya, pilihan pendamping yang lebih muda untuk Jokowi agar saat menjadi presiden tidak diatur-atur oleh wakilnya. Apalagi, jika wakil Jokowi mengaku punya banyak pengalaman di pemerintahan. “Supaya tidak bisa diatur-atur. Kalau lebih pandai, hebat nanti ngatur-ngatur, ngaku-ngaku tahu Indonesia lebih banyak, tidak boleh begitu,” jelas Sabam. Meski begitu, Sabam memastikan bahwa PDI Perjuangan belum membahas sosok yang akan dijadikan cawapres bagi Jokowi. “Itu (pendapat) dari saya. Sebaiknya kayak Bung Karno dan Bung Hatta, gitulah,” tegasnya. =HANNA DIMAN/GAM

KRIMINAL

Oknum Polisi Curi Rp250 Juta Milik Nasabah PALU- Seorang oknum anggota Polres Boalemo, Gorontalo, Brigadir Haris, bersama dua temannya mencuri uang nasabah bank di Kota Palu sebesar Rp250 juta pada Jumat (14/3), namun kini telah ditangkap polisi. Saat ditemui di Polres Palu, oknum polisi yang berdomisili di Kabupaten Parigi Moutong itu mengaku terpaksa mencuri uang untuk membeli rumah di Gorontalo. Namun niat itu gagal terwujud, sete-

lah Haris dan dua temannya bernama Abunawas dan Toha, ditangkap pada Sabtu (15/3) di Kabupaten Parigi Moutong. Kepala Polres Palu AKBP Trisno Rahmadi mengatakan Haris ditangkap terlebih dahulu di rumahnya di Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya, polisi mengejar dua pelaku lainnya, dan berhasil menangkapnya di daerah Kebun Kopi, sekitar 50 kilometer dari kediaman Haris. Sebelumnya, pencurian itu dilakukan para pelaku dengan cara mengikuti nasabah Bank Danamon cabang Palu

yang baru mengambil uang Rp271,5 juta. Korban bernama Utomo kemudian melakukan transaksi di BNI cabang Universitas Tadulako Palu sebanyak Rp21,5 juta dengan meninggalkan Rp250 juta di mobil. Usai melakukan transaksi, korban kaget mendapati kaca depan mobilnya pecah dan uang Rp250 juta raib. Saat itu juga dia melapor ke polisi, dan aparat segera melakukan pengejaran setelah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan sejumlah saksi. =ANT/RISKI MARUTO

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 202014 MARET 2014 KAMIS 20 MARET | No. 0325 | TAHUN III No. 0325 | TAHUN III

SUVENIR IPOD

IKAHI Datangi KPK JAKARTA- Ikatan Hakim Indonesia Cabang Mahkamah Agung akan konsultasi ke KPK terkait pembagian suvenir berupa iPod (peranti musik) seharga Rp700 ribuan dalam resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. “Kami akan melakukan klarifikasi ke KPK. Jika KPK nantinya memutuskan iPod itu termasuk gratifikasi, maka para hakim bersedia untuk mengembalikannya,” kata Ketua I Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) Cabang MA Gayus Lumbuun, saat konferensi pers di Jakarta, Rabu. Menurut dia, klarifikasi ini diperlukan karena yang masih menjadi perdebatan adalah soal nilai iPod itu termasuk grafitasi atau bukan. “Apakah iPod itu dihargai sewaktu beli atau berdasarkan harga sekarang. Kalau harga beli sekarang, maka nilainya menjadi Rp600-700 ribu,” jelas Gayus. Namun, lanjutnya, berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Sekretaris MA Nurhadi, 2.500 iPod itu dibeli menantu Nurhadi di Ameria Serikat pada Juli 2013. “Di data invoice disebutkan bahwa iPod dibeli di Ameria Serikat, kemudian dibawa ke Singapura, dan sampai ke Surabaya ke alamat besan Pak Nurhadi. Harga di invoice tercantum Rp480 ribu per picis (satuan),” kata Gayus. Sedangkan barang itu dinyatakan sebagai barang grafitasi harganya di atas Rp500 ribu yang tertuang dalam SKB Tahun 2009 butir 2.2 jo Pasal 6 ayat (3) huruf q SK KMA No 215/KMA/SK/ XIII/2007. Menurut Gayus, dengan adanya dokumen ini, maka rapat Ikahi cabang MA yang dihadiri 60 hakim memutuskan bahwa suvenir iPod dari Sekretaris MA Nurhadi tidak termasuk gratifikasi. “Namun sebagai warga negara yang baik, maka kami akan tetap melakukan klarifikasi ke KPK,” katanya. Tim Advokasi Komisi IV IKAHI Cabang MA Dudu Duswara mengatakan resepsi di Hotel Mulia pada Sabtu (15/3) dibiayai oleh pihak mempelai laki-laki. Ada 2.500 undangan yang hadir dan masing-masing mendapat iPod Shuffle, di mana harga pasaran saat ini sekitar Rp700 ribu per unit. =ANT/JOKO SUSILO

ant/andika wahyu

FORUM KERJASAMA PERTAHANAN INTERNASIONAL. Wapres Boediono (tengah) didampingi PM Timor Leste Xanana Gusmao (kedua kiri), Menhan Purnomo Yusgiantoro (kedua kanan), Menlu Marty Natalegawa (kiri) dan Rektor Universitas Pertahanan Indonesia Letnan Jenderal TNI Subekti (kanan) menghadiri pembukaan Jakarta International Defence Dialogue (JIDD) ke-4 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (19/3). Forum kerja sama pertahanan yang dihadiri 50 delegasi dari negara-negara anggota ASEAN, China, India, Australia, Amerika Serikat dan negara-negara lain dari Eropa dan Afrika tersebut pada tahun ini mengangkat tema Building Maritime Collaboration for Security (Membangun Kolaborasi Maritim untuk Stabilitas dan Keamanan).

Korupsi Dana Haji Makin Mungkin Terkuak KPK Akui Sudah Punya Alat Bukti JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengusut dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Ketua KPK Abraham Samad mengaku bukti-bukti petunjuk sudah sangat kuat. “Belum (seluruhnya) lengkap, tapi bukti-bukti petunjuk sudah sangat kuat,” ujar Abraham di kantornya, Rabu (19/3). Menurut Abraham, pihaknya akan melakukan ekspose atau gelar perkara dalam waktu dekat. Mungkin Jumat (21/3) ini. Seperti diketahui, Rabu (19/3), KPK memeriksa Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu. Diduga, pemeriksaan terkait dengan penyelidikan penyelenggaraan dana haji. Saat ini KPK telah menyata-

kan sedang mengusut pengadaan barang dan jasa haji pada 2012 sampai 2013 yang nilai totalnya di atas Rp 100 miliar. Abraham mengatakan KPK memang tengah fokus terhadap kasus penyelenggaraan dana haji di Kemenag. Untuk itu, sampai hari ini masih dilakukan pemanggilan pihak-pihak terkait, termasuk Dirjen Penyelenggaraan Haji Anggito Abimanyu. “Kita

panggil orang yang kita anggap diperlukan untuk bisa membuka kasus ini, karena kasus ini masih dalam penyelidikan. Kita harapkan kasus ini tidak lama lagi kita tingkatkan. Mudah-mudahan dari keterangan yang kita panggil ada harapan meningkatkan kasus,” ujarnya. Anggito katanya, diminta membawa semua dokumendokumen terkait penyelenggara haji ke KPK. “Semua kita minta yang berhubungan dengan penyelenggaraan haji,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan ada tiga hal yang diusut pihaknya terkait penyelidikan penyelenggaraan dana haji. Pertama, pengusutan berkaitan dengan Biaya Penyelenggaraan Iba-

dah Haji (BPIH). “Pertama pasti berkaitan dengan BPIH itu sendiri, penyelenggaraan dana haji. Kedua pasti nanti berkaitan dengan soal yang akomodasi, pengadaan-pengadaan di sana,” ujar Bambang di kantornya, Rabu (19/3). Ketiga adalah pengusutan berkaitan dengan para jemaah yang menikmati fasilitas haji tidak sesuai ketentuan. “KPK pasti akan melacak di hal-hal yang berkaitan dengan itu,” ujarnya. Bambang mengaku tengah mencari dua alat bukti untuk menetapkan tersangka. “Kan penyelidikan itu mencari peristiwa dan perbuatannya itu untuk bisa mendapatkan dua alat bukti itu. Sekarang itu sedang dilakukan,” ujarnya. =GAM/ABD

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 20 MARET 2014 | No. 0325 | TAHUN III

BURSA CPRES-CAWAPRES

Abraham Samad Siap Jadi Cawapres JAKARTA-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad mengaku siap maju menjadi cawapres pada pemilu pilpres 2014 ini apabila telah salat Istikharah serta mendapat restu dan izin dari pimpinan dan seluruh pegawai KPK. Namun Abraham hanya pasrah dan menyerahkan semuanya kepada takdir.

ant/andika betha

DUKUNG JOKOWI. Sejumlah warga mengenakan topeng bergambar wajah politisi PDI-P dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Monumen 45 Banjarsari, Solo, Jateng, Rabu (19/3). Mereka mendukung majunya mantan wali kota Solo itu sebagai calon presiden.

KPK Sudah Periksa Mertua Anas JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi mengkonfirmasi pemeriksaan atas mertua tersangka korupsi dan pencucian uang Anas Urbaningrum (AU), Attabik Ali, terkait pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh mantan ketua umum Partai Demokrat tersebut. “Attabik Ali sudah diperiksa bersamaan dengan penyitaan aset AU di kawasan Yogyakarta,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi di kantornya, Jakarta, Selasa. Menurut Johan, pimpinan Pondok Pesantren Krapyak di Yogyakarta tersebut sudah ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) KPK. “Sudah di BAP,” katanya. Sebelumnya, Attabik telah masuk dalam jadwal pemeriksaan

oleh penyidik KPK per tanggal 25 Februari 2014. Akan tetapi, pemeriksaan itu ditunda karena yang bersangkutan mengalami stroke atau sakit sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti jadwal pemeriksaan KPK. Karena alasan tidak sehat juga membuat pemeriksaan atas nama ayah kandung Athiyyah Laila itu dilakukan di Yogyakarta. Sementara itu, aset yang disita terkait pencucian uang oleh Anas

telah dipasangi papan keterangan atau plang sita di sejumlah tanah di Yogyakarta. Anas merupakan tersangka korupsi proyek Pusdiklat Hambalang dan proyek-proyek lainnya. Selanjutnya dari pengembangan kasus oleh KPK, Anas disangka melakukan pencucian uang dari hasil korupsinya. Untuk kasus pencucian uang, KPK menjerat Anas dengan Pasal 3 dan atau Pasal 4 UndangUndang Nomor 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 3 Ayat 1 dan atau Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No 15/2002 tentang Pencucian Uang. =ANT/ANOM

“Berikan saya waktu untuk salat Istikharah dulu,” kata Abraham Samad usai Seminar bertemakan Pemilu Berintegritas: Momentum menuju Pemimpin yang pro pemberantasan Korupsi, Rabu (19/3). Abraham menambahkan, untuk saat ini, dirinya hanya fokus menangani perkaraperkara di KPK saja dan belum begitu memikirkan soal cawapres, tetapi ia tidak menampik apabila nantinya ada pinangan ke dirinya. Yang perlu ditekankan, dikatakan Abraham, apapun jabatannya, pemberantasan korupsi tetap menjadi visi misi dirinya. Andaikan dirinya maju sebagai capres maupun cawapres, pria asal Makassar ini akan tetap memprioritaskan agenda pemberantasan korupsi. “Yang jelas dimanapun kita berada agenda pemberantasan korupsi harus menjadi agenda yang utama dan terus harus dilakukan,” kata dia. Seperti yang telah diberitakan, Capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk menggandeng Ketua KPK, Abraham Samad sebagai calon wakil presidennya (Cawapres). Prabowo menilai usul masyarakat untuk menyandingkannya dengan Abraham Samad adalah usulan yang baik. Menurut Prabowo, sebagai

Ketua KPK, Abraham Samad telah terbukti mempunyai kualitas dan kapabilitas dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Tokoh muda seperti inilah yang dibutuhkan negeri ini untuk mewujudkan kebangkitan Indonesia. Positif Wacana memasangkan Prabowo, dengan Abraham Samad, ditanggapi positif. Pasangan anti korupsi ini dipandang sangat efektif untuk menghadang Capres/Cawapres pilihan koruptor dan konglomerat hitam. “Prabowo-Samad adalah pasangan yang ideal untuk perubahan dan kebangkitan Indonesia. Keduanya pasangan anti korupsi, jadi sangat efektif untuk menghadang capres dan cawapres pilihan koruptor dan konglomerat hitam,” kata Wakil Koordinator Barisan Rakyat Anti Kejahatan Korupsi (BRAKK), Bagus Brajamusti, lewat kiriman rilis, Rabu (19/3). Menurutnya, Prabowo dalam berbagai kesempatan menyampaikan dukungan untuk memperkuat KPK. Bahkan, Prabowo berkampanye mengajak rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap upaya-upaya pelemahan KPK melalui RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). =GAM/ABD

ant/wahyu putro a

DISKUSI. Ketua KPK Abraham Samad (tengah), Putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira (kiri) dan Komesioner Bawaslu Nasrullah menjadi pembicara ketika diskusi dalam rangka peluncuran Program Pemilu Berintegritas 2014 di Gedung KPK Jakarta, Kamis (6/3).

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

MARET 2014 KAMISKAMIS 20 MARET20 2014 | No. 0325 | TAHUN III No. 0325 | TAHUN III

GENJOT PAJAK

OJK Siap Buka Data Nasabah

ant/prasetyo utomo

PREDIKSI NILAI TUKAR RUPIAH. Seorang karyawan menata uang di cash center BNI di Jakarta, Rabu (19/3). Sejumlah pengamat ekonomi memprediksi nilai tukar rupiah akan mengalami penguatan setelah pemilihan umum (pemilu) mendatang dan merespons positif atas terbentuknya pemerintahan baru pada Oktober 2014.

UU PERBANKAN

Harus Ada Pasal Khusus Tindak Pidana Korupsi JAKARTA- Pemerintah dan DPR harus memasukkan pasal khusus tindak pidana korupsi yang bersifat delik material pada RUU Perbankan yang tengah direvisi ditingkat legislatif. Hal ini sangat penting agar secara spesifik diketahui antara risiko bisnis dan kerugian keuangan negara. “Kredit macet (Non performing loan/NPL) bank BUMN bisa dikaitkan dengan kerugian negara dan bisa dituduh juga sebagai tindak pidana korupsi,” ujar Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, saat seminar yang bertajuk Perspektif Hukum Penanganan Kredit Macet Pada Bank BUMN dan BUMD, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, (19 /3). Dia berharap agar Pemerintah dan DPR bisa memasukkan pasal khusus tindak pidana korupsi ke dalam UU Perbankan, sehingga bisa secara spesifik diketahui antara risiko bisnis dan kerugian keuangan negara. “Kalau di UU Tipikor jelas dan di UU Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP) secara spesifik menyebutkan tindak

pidana korupsi,” jelasnya. Menurutnya, pada dasarnya terjadinya kredit macet di industri perbankan dipicu oleh tiga hal, yakni kesalahan debitur, kesalahan internal bank dan kondisi makroekonomi yang mempengaruhi bisnis bank. “Kesalahan-kesalahan itu bisa membuat kerugian keuangan negara maupun tuduhan korupsi,” ucap Yunus. Dia menyebutkan, itikad tidak baik debitur bisa berupa penyalahgunaan peruntukan dana kredit, dokumen palsu, agunan fiktif, keterlibatan orang dalam bank, dipengaruhi besarkecilnya agunan dan dipengaruhi oleh ada atau tidaknya asuransi. “Tetapi, kalau bank dikit-dikit dikaitkan dengan korupsi, tentu bank akan sulit berkembang juga,” paparnya.

Yunus menambahkan, pada Pasal 49 ayat (2A) UU Perbankan memang merupakan pasal korupsi, namun lebih bersifat formal. “Pasal ini hanya melarang perbuatannya, bukan delik material yang sudah terlihat indikasi atau mensea (niat jahat),” imbuh dia. Yunus menilai, ketiadaan pasal spesifik mengenai korupsi perbankan, akhirnya muncul pasal sapu jagat yakni Pasal 49 (2B) yang banyak menjebloskan bankir ke sanksi pidana. “Banyak bankir yang sudah kena pasal ini, hanya karena tidak memenuhi standard operating procedure (SOP),” jelasnya. Lebih lanjut, kasus terakhir yang terkena sanksi pasal sapu jagat tersebut adalah karyawan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. “Karyawan BRI itu hanya tidak teliti dalam memberikan agunan ke debitur,” urainya. Lebih lanjut dia mengatakan penyebab utama terjadinya kredit bermasalah (NPL) pada perbankan nasional dapat dilihat dari kondisi penerima kredit

(debitur), kondisi internal bank dan kondisi makro.Karena itu, guna menentukan terjadinya tindak pidana korupsi pada kredit macet dalam suatu bank BUMN dan BUMD, maka perlu diperhatikan penyebab kasus yang terjadi. “Apabila terdapat pelanggaran pidana sehingga kredit menjadi macet, maka dapat menjadi suatu tindak pidana, sedangkan apabila hanya suatu risiko maka kredit macet BUMN tersebut bukanlah suatu tindak pidana korupsi dan dapat ditangani sesuai dengan hukum korporasi, dalam hal ini melalui UU perbankan,” ujarnya. Dia menegaskan, UndangUndang perbankan merupakan Lex Specialis Systematis atau ketentuan pidana yang bersifat khsus atau akan bersifat khusus dari khusus yang ada. “Dalam hal terjadi suatu tindak pidana korupsi, berdasarkan pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” tutupnya. =GAM

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kesiapannya untuk membuka datadata nasabah terkait keinginan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang akan menggenjot pajak dari sektor jasa keuangan. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad saat ini pihaknya tengah mengkaji secara internal untuk dapat memberikan data nasabah perbankan kepada Ditjen Pajak. Dia mengatakan, eksekutif juga secara intensif mengkaji upaya pemberlakuan kebijakan tersebut. “Yang sekarang mau diperbaiki adalah, lebih kepada internal proses pada lembaga masingmasing. Dahulu dari Kemenkeu ke Bank IndonesiaI. Sekarang dari Kemenkeu ke OJK. Dahulu Kemenkeu yang harus tanda tangan, sedangkan di BI yang bertanda tangan adalah Gubernur BI,” ujar Muliaman. Namun demikian, jelas Muliaman, pemberlakuan kebijakan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. “Ini memerlukan waktu. Jadi, internal process sedang kami lihat,” imbuhnya. Lebih lanjut Muliaman menegaskan, langkah OJK untuk membuka data nasabah akan tetap berpedoman pada UU Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP) dan UU Perbankan maupu peraturan terkait perbankan lainnya. “Kami mengacu ke undangundang. Otoritas pajak saya kira sepakat,” ucapnya. Muliaman menyebutkan, selama ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait keinginan membuka data nasabah perbankan. “Kami selalu konsultasi dengan (Dirjen Pajak) Pak Fuad Rahmany, banyak hal. Kami juga sama-sama mempunyai cita-cita ingin mendorong otoritas pajak, tetapi juga confidence di industri keuangan,” paparnya. Tetapi, tegas Muliaman, kedua belah pihak akan tetap mengacu pada UU KUP dan peraturan tentang perbankan yang masih berlaku. “Sebelum ada aturan lain, saya kira peraturan itu tetap berlaku. Yang pasti, substansinya tidak akan keluar dari peraturan perundang-undangan, baik KUP atau perbankan,” katanya. =GAM

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 20 MARET 2014 | No. 0325 | TAHUN III

ant/oky lukmansyah

JALUR PANTURA MULAI DIPERBAIKI. Sejumlah pekerja mengunakan alat berat menyelesaikan perbaikan pantura di Jalan Gajahmada, Tegal, Jateng, Rabu (19/3). Bina Marga mulai memperbaiki jalur pantura Brebes, Tegal dan Pemalang dan Kementerian PU menargetkan satu bulan sebelum Idul Fitri jalur nasional pantura susah selesai diperbaiki.

Deklarasi Pencapresan Jokowi Tingkatkan Investasi Asing Dalam Tiga Hari, Rp4,3 Triliun Dana Asing Masuk ke Indonesia JAKARTA-Dana asing ini mengikuti kondisi fundamental sejak awal tahun hingga 18 Maret 2014 sudah terjadi inflow dana asing Rp16 triliun. Presiden Direktur PT Syailendra Capital, Jos Parengkuan mengatakan, ada dua faktor pendorong dari pergerakan indeks pada tahun ini. Pertama, pencalonan Jokowi. Kedua, kondisi fundamental yang terus positif, sehingga menjadi triger bagi perekonomian pasar. “Sejak Jokowi diumumkan menjadi capres (calon presiden) telah terjadi inflow sebesar Rp4,3 triliun dalam tiga hari terakhir perdagangan bursa. Ini mengikuti kondisi fundamental, dimana sedari awal tahun hingga 18 Maret 2014 sudah terjadi inflow dana investor asing Rp16 triliun,” ujarn-

ya, dalam diskusi Efek Pemilu 2014, dan Pasar Modal, di Jakarta, Rabu, (19/3). Selain itu, lanjutnya, berdasarkan pengalaman dua pemilu terakhir, terjadi rally panjang kenaikan Indeks hingga 2-2,5% per tahun. Inflow dana asing sebesar 9% dari total kapitalisasi pasar

pada 2004 serta 4,7% dari total kapitalisasi pasar pada 2009. “Jika menggunakan asumsi inflow dana asing konservatif sebesar 2% saja pada 2014 akan terjadi inflow terhadap IHSG sekitar Rp84 triliun atau tambahan inflow Rp68 triliun sampai akhir tahun ini,” jelasnya. Kondisi pasar juga terus membaik setelah selama tujuh bulan terakhir pada 2013 terjadi outflow dana asing sebesar Rp48 triliun. Hal ini karena rencana tappering off dan memburuknya data makro ekonomi dalam negeri. “Perbaikan fundamental dalam negeri membuat arus dana asing kembali ke indonesia, itu yang membuat kami optimistis terhadap pergerakan pasar modal

di dalam negeri,” pungkas Jos. Sementara itu, pinjaman perbankan selama 2013 tumbuh sebesar 21,6% menjadi Rp3.293 triliun. Pertumbuhan ini melanjutkan tren menurun dalam jangka waktu tiga tahun terakhir, dengan membukukan angka lebih rendah dibanding pertumbuhan pada 2012 sebesar 23,1% akibat efek suku bunga tinggi yang terjadi sejak pertengahan 2013. Manager Analyst Financial Institution Ratings, PT ICRA Indonesia, Kreshna D. Armand, mengatakan kualitas kredit sektor perbankan secara keseluruhan tetap terjaga selama 2013 seperti yang terindikasi dari rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) sebe-

sar 18.1%, lebih tinggi daripada level tahun sebelumnya, rasio kredit macet yang lebih rendah pada 1.8%, meskipun marjin bunga bersih terpangkas menjadi 4.9%. ICRA Indonesia memperkirakan, total pinjaman perbankan akan tumbuh dalam kisaran 17%19% pada 2014 dengan mempertimbangkan ketidakpastian pasar, baik domestik maupun global, dan situasi suku bunga tinggi yang akan memperlambat rencana belanja modal. “Sejauh ini belum terlihat adanya masalah yang timbul dari efek penerapan peraturan perbankan yang diberlakukan sejak akhir 2012,” jelas Armand. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

emerintah terus menggelindingkan dana bantuan ke daerah-daerah di wilayah NKRI melalui program-program yang dibuatnya. Salah satunya program pemberdayaan masyarakat desa, yang tiap desa direncanakan akan diberi kepercayaan mengelola dana APBN/APBD sekitar 1,5 miliar per tahun, sesuai UU/6/2014 tentang Desa. Kucuran dana tersebut memang harus diwaspadai, karena bisa jadi mengandung unsur upaya pemerataan tindak pidana korupsi dari pusat hingga daerahdaerah terpencil. Diperkirakan dengan adanya bantuan dana miliaran rupiah per tahun yang mengalir ke pedesaan, akan banyak menyeret oknum pejabat desa dalam kasus korupsi. Dugaan ini bukan hal yang mustahil, sebab bantuan dana raskin yang selama ini telah dinikmati oleh penduduk miskin di sejumlah daerah pedesaan saja telah menyeret beberapa kepala desa ke meja hijau, salah satunya kepala desa Bulangan Timur, Pegantenan, Pamekasan, Madura. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah menyiapkan dana bantuan melalui APBD untuk 33 ribu penduduk lanjut usia yang tersebar di 330 desa dan kelurahan di 24 kecamatan seKabupaten Probolinggo. Dana inipun sejatinya sangat rawan diselewengkan oleh oknum yang bersentuhan dengan kucuran dana tersebut. Demikian juga program-program bantuan lainnya yang marak terjadi di sejumlah instansi pemerintahan. Memang berburuk sangka tidak boleh, namun berhati-hati dengan adanya upaya terselubung untuk memeratakan korupsi hingga ke pedesaan bukan sekedar ilusi. Setidak-tidaknya agar yang dihujat dan dimaki karena koruptor bukan hanya oknum politisi dan pejabat pemerintahan sebagaimana telah banyak yang dijebloskan ke balik jeruji besi, baik oleh KPK, Kejaksaan, dan penegak hukum lainnya. Mereka supaya memiliki teman dan meyakinkan rakyat, bahwa yang kemaruk harta bukan hanya mereka, melainkan juga orang-orang daerah bahkan pedesaan. Harus tetap diakui bahwa pemerintah daerah dan pusat menyiapkan dana-dana bantuan melalui berbagai program tersebut sejatinya memiliki niat suci dan bukan untuk dikorupsi.(*)

Opini

KAMIS 20 MARET 2014 | No. 0325 | TAHUN III

Logika Kampanye Sesat

Salam Songkem

Rahasia Program

KORAN MADURA

KAMIS 20 MARET 2014 No. 0325 | TAHUN III

Pemilihan umum (Pemilu) 2014 tinggal menghitung hari. Maka tidak mengherankan bila nuansa kampanye pun semakin panas, melibihi panasnya musim kemarau. Masing-masing tim sukses dari para calon legislatif maupun eksekutif pun semakin bekerja ekstra keras. Skenario pemetaan para pendukung dari kalangan grassroot harus dimatangkan dengan baik. Sosialisasi juga menjadi agenda utama yang dianggap bisa mendekatkan para calon dengan para pemilihnya kelak. Perang pencitraan pun mulai digenjarkan. Untuk itulah pemasangan fotofoto mereka, baik melalui pamflet, spanduk, baliho menjadi perlu.

amun sayang, tujuan baik untuk mendekatkan masyarakat dengan “promosi wajah” justru terkesan menjauhkan masyarakat dari para sang calon. Pasalnya, foto-foto “gagah” para calon wakil rakyat beserta sloganslogan khas dan visi-misi mereka banyak yang dipasang di sembarang tempat, tanpa mempertimbangkan keindahan kota, keasrian dan aspek keteraturan lingkungan. Sebagian masyarakat merasa terganggu dengan tindakan semacam itu. Terlebih menjamurnya sampah virtual iklan politik yang terpasang secara ngawur cenderung menurunkan citra, kewibawaan, reputasi

dan nama baik parpol dan caleg itu sendiri. Namun, kesadaran para calon seolah telah terbelenggu oleh kursi kekuasaan. Di tempat-tempat strategis “tak bertuan” seperti pertigaan dan perempatan jalan, akan mudah kita temukan wajahwajah para calon wakil rakyat. Tentu, selain biayanya lebih murah, masyarakat awam dianggap sudah terbiasa dengan nuansa “kesemawutan” pemandangan disana. Sehingga, dipastikan tidak akan muncul protes dan tuntutan. Kalaupun ada, paling jauh baliho yang dipasang hanya akan dicopot dari tempatnya. Mungkin, logika seperti inilah yang digunakan para tim sukses. Praktis dan pragmatis. Lebih parahnya lagi, mereka telah melanggar aturan hukum berkampanye sebagaimana peraturan KPU No.15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Legislatif, pada Pasal 17 disebutkan aturan bagi caleg dan partai politik untuk tidak memasang alat peraga kampaye ditempat tempat seperti tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung pemerintah, lembaga pendidikan (gedung, sekolah) jalan jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik. Padahal kesepakatan tersebut merupakan sebuah regulasi yang telah dikonvensikan antara pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum) dengan para calon pemilu. Akan tetapi, regulasi tersebut hanya dijadikan formalitas belaka. Ibarat kata mengatakan bahwa ‘Buat apa dibuat sebuah aturan jika untuk dilanggar?’. Jika aturan KPU saja berani mereka langgar, maka saat terpilih nanti, mereka tentu akan berani melanggar janji yang telah mereka buat kepada rakyat. Dan selalu kontradiksi dengan kebikajan yang ditentukan. Hal itu seolah tidak tabu lagi jika dilakukan oleh para calon yang dapat dikategorikan sebagai orang

berdedikasi tinggi tapi hanya mementingkan hasrat dan keinginan untuk mendapatkan kekuasaan semata. Apapun akan dilakukan asalkan calon yang diusung memenangkan pemilu. Tak peduli apakah akan merugikan orang lain, lingkungan ataupun dampak sosial lainnya. Logika sesat kampanye ini tentu akan membutakan kepedulian dan keadilan terhadap masyarakat. Bahkan, pepohonan yang seharusnya mendapatkan hak harus dikorbankan demi memuluskan kemenangan. Lingkungan tak lagi diperhatikan, meski dunia sekarang sedang menyerukan digalakkannya penghijauan secara massal akibat pemanasan global yang mengancam dunia. Di lain sisi etika dan moral yang seharusnya ada dalam kampanye justru telah mati. Pasalnya, banyak pamflet, spanduk, baliho caleg yang telah menggantikan posisi keindahan dan keasrian pohon di lingkungan sekitar. Entah dimana bentuk dan pengetahuan para calon itu dalam melakukan kampanye yang beradab dan punya etika? Ketika kampanye saja lingkungan dan etika tidak diperhatikan, apa yang akan terjadi setelah calon-calon itu berhasil duduk ditampuk kepemimpinan dan menentukan kebijakan? Global Warming Kampanye Jika panasnya dunia dicounter dengan pembangunan kesadaran merawat lingkungan, maka bagaimana dengan panasnya kampanye pemilu di

masing-masing daerah kita? Apakah akan diimbangi dengan nuansa kebersamaan, keadilan dan perhatian terhadap lingkungan? Terserah Anda menjawab, positif atau negatif. Namun, jika melihat nuansa politis saat ini, kiranya jauh dari harapan untuk mendapat jawaban, ya. Sebab, logika sesat kampanye telah membuat pertimbanganpertimbangan kampanye diluar nilai-nilai humanisme -seperti egalitarianisme, keadilan dan perhatian terhadap lingkungantidak akan diperhatikan. Begitu pun dalam masalah hukum. Meski bentuk kampanye telah diatur dalam ketetapan KPU No.15 Tahun 2013 namun sekali-kali itu tidak akan digubris dan diperhatikan. Lagi-lagi, logika sesat berupa pragmatisme telah mengalahkan segalanya. Terciptanya nuansa ideal kampanye jauh dari harapan. Ambisi-ambisi memenangkan pemilu telah menghapus nilainilai luhur tentang keserasian alam, keindahan taman kota dan pemandangan alami pedesaan. Masih berdiam dirikah kita menyaksikan keserakahan manusia dalam musim kampanye? Tidak cukupkah pelajaran global warming yang kian mengancam kehidupan manusia akibat keserakan sendiri? Jika logika sesat pragmatisme tidak diimbangi dengan idealisasi nilai-nilai humanis, ambisi dalam kampanye akan menimbulkan “global warming pemilu”. Panas dan merusak.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www. koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

KAMIS 20 MARET 2014 No. 0325 | TAHUN III

KAMIS 20 MARET 2014 | No. 0325 | TAHUN III

OPINI 8

Perlu Perkuat Pemadam Kebakaran GRESIK- Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf meminta Bupati dan Walikota se-Jawa Timur meningkatkan anggaran dan jumlah sumber daya manusia (SDM) untuk memperkuat sektor Pemadam Kebakaran (Damkar). Hal tersebut disampaikan Gus Ipul kepada wartawan seusai memimpin Peringatan Hari Pemadam Kebakaran Nasional ke-95 Provinsi Jatim di Sarana Olahraga Tri Dharma Petrokimia Gresik, Rabu (19/3). "Bupati/walikota harus memperkuat sektor Damkar melalui dukungan anggaran dan penambahan personel. Sebab kedepan, sektor ini memiliki peran yang vital dalam pelaksanaan pembangunan di Jatim yang tumbuh pesat dan diiringi dengan bertambahnya jumlah penduduk yang signifikan," tukas Gus Ipul. Menurutnya, pesatnya pembangunan akan memunculkan kecendurungan perubahan fisik pada ruang wilayah, khususnya di kota-kota besar, seperti bertambahnya kawasan permukiman serta semakin padatnya bangunan, baik hotel, apartemen, homestay, dan bertambahnya kawasan-kawasan industri baru. Berdasarkan berbagai kasus kebakaran yang terjadi, peristiwa

e hana diman/koran madura

BERSALAMAN. Wagub Jatim Drs Saifullah Yusuf menghadiri upacara HUT Pemadam Kebakaran ke-95 di GOR Tri Dharma Gresik. Usai upacara, wagub menyalami sejumlah petugas PMK.

kebakaran cenderung semakin meningkat pada kawasan-kawasan tersebut, khususnya pemukiman yang padat penduduk. Kebakaran membawa dampak sosial ekonomi, teknis dan psikologis yang besar. Diantaranya, bertambahnya tingkat kesulitan dalam upaya pemadaman kebakaran dan penyelamatan karena kompleksitas konstruksi dan bahan bangunan, meningkatnya kebutuhan akan sarana prasarana dan ketersediaan sumber air un-

tuk pemadaman, serta meningkatnya kebutuhan akan teknik dan manajemen penyelamatan korban. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari kepala daerah, dalam hal ini bupati/walikota untuk memperkuat sektor Damkar. “Masalah kebakaran menjadi perhatian kita bersama, sebab seiring dengan berkembangnya suatu daerah, maka potensi kebakaran semakin tinggi. Khususnya di tempat-tempat pemukiman penduduk dan kawasan industri,

seperti pabrik, gudang, dan lainnya” katanya. Di Surabaya sendiri, menurut data dari Dinas Pemadam Kebakaran sepanjang tahun 2013 kasus kebakarannya mencapai 397 kejadian dan mayoritas disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Jumlah ini turun dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 537 kasus kebakaran. Untuk tahun 2014, sejak Januari hingga Maret terjadi sebanyak 45 kali kasu kebakaran.

Menurut Gus Ipul, idealnya untuk kota-kota besar, tiap kecamatan sudah memiliki Damkar yang siap siaga. Sehingga kedepan tidak ada lagi kasus-kasus kebakaran yang terlambat ditangani akibat kurangnya jumlah personel ataupun truk pemadam kebakaran. Pada kesempatan itu, Gus Ipul secara khusus memuji petugaspetugas Damkar yang telah berjasa memadamkan kebakaran. “Saya memberi apresiasi yang tinggi kepada para pemadam kebakaran, meskipun jumlahnya minim tapi semangatnya tetap luar biasa, sesuai mottonya, pantang pulang sebelum api padam” pujinya. Sementara itu, peserta upacara Peringatan Hari Pemadam Kebakaran Nasional ke-95 Provinsi Jatim oleh 800 orang yang terdiri dari 1 peleton BPBD Gresik, 1 peleton Unit Damkar Surabaya, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Mojokerto, 1 peleton Dishub Gresik, 1 peleton Satuan Linmas Surabaya, 1 peleton Satpol PP Gresik, 1 peleton BASARNAS, 1 peleton Pramuka, 1 peleton unit Petrokimia, dan 1 peleton perwakilan Pemadam kebakaran dari kabupaten/kota se-Jatim. Acara juga dimeriahkan oleh defile kendaraan taktis pemadam kebakaran dan simulasi penanggulangan kebakaran dan bencana oleh pasukan gabungan pemadam kebakaran kab/kota seJatim. Hadir pada kesempatan itu, Bupati dan Wabup Gresik, Wabup Jombang, Asisten Kemasyarakatan Sekdaprov Jatim, Kadis Kominfo Jatim, Kabiro Kesra Jatim. = E HANA DIMAN

PEMILU

Permudah Pindah TPS Menjaga Parsitipasi Pemilih SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur mempermudah cara pemilih yang pindah tempat pemugutan suaranya dari daerah asal ke daerah yang kini menjadi lokasi domisili. "Kami terus berusaha mempermudah pemilih agar menggunakan hak pilihnya dengan harapan tingkat partisipasi semakin tinggi," ujar Komisioner KPU Jatim Choirul Anam, kepada wartawan di Surabaya, Rabu (19/3). Ia menjelaskan, ada enam kelompok pemilih yang diperbolehkan pindah coblos, yakni mahasiswa atau pelajar, pekerja yang bertugas keluar daerah, pasien rawat inap, tahanan rutan

maupun lapas, pindah domisili, dan orang yang menjadi korban bencana alam. Pria asal Bangil ini mengatakan, khusus pasien rumah sakit dan tahanan ada perlakuan tersendiri. Petugas TPS terdekat akan mendatangi rumah sakit, rutan, maupun lapas untuk memudahkan hak pilihnya. "Tapi petugas tidak akan keliling. Mereka akan berhenti di titik tertentu dan pemilih pindah coblos nanti yang mendatangi ke petugas," kata dia. Pihaknya menjelaskan, upaya yang dilakukan yakni dengan mempermudah bagi warga yang memiliki hak pilih untuk pindah coblos asal bisa menyerahkan

Kami terus berusaha mempermudah pemilih agar menggunakan hak pilihnya dengan harapan tingkat partisipasi semakin tinggi,”

Choirul Anam

Komisioner KPU Jatim

KTP kepada KPU kabupaten/kota setempat. Pengajuan pindah coblos, kata dia, paling lambat pada 26 Maret 2014 atau "H-14" sebelum hari "H" pencoblosan. Syaratnya pemilih cukup datang ke KPU kabupaten/kota setempat dengan membawa KTP atau kartu tanda mahasiswa. "Pemilih tak perlu mengurus di tempat asal. Misalnya, mahasiswa asal Kalimantan yang kuliah di Surabaya, hanya perlu ke KPU Surabaya saja dengan membawa KTP dan KTM. Mereka nanti akan mendapatkan form A-5 untuk mencoblos di TPS dekat tempat tinggalnya," tuturnya. Menurut dia, proses pendaf-

taran pindah coblos ini diharapkan dapat memudahkan pemilih menggunakan hak pilihnya. KTP pemilih akan diperiksa oleh petugas melalui sistem data pemilih milik KPU yang online di seluruh Indonesia. "Setelah dipastikan nama pemilih masuk dalam daftar pemilih tetap maka form A-5 akan diserahkan kepada pemilih yang bersangkutan," ucap mantan komisioner KPU Surabaya tersebut. Setelah itu, lanjut dia, pemilih langsung membawa form A-5 kepada panitia pemungutan suara tingkat desa/kelurahan dan akan ditentukan TPS untuk pemilih tersebut. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 20 MARET 2014 | No. 0325 | TAHUN III

Pendaftar SNMPTN Lamban SURABAYA - Humas Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014 dari ITS Dr Ir Ismaini Zain menegaskan bahwa pendaftar seleksi itu hingga kini masih cenderung lamban dibandingkan dengan pendaftaran pada tahun lalu. "Secara nasional, perkembangan pendaftar SNMPTN masih lamban, karena mungkin sekolah-sekolah sudah mempunyai peta PTN, apakah kuota banyak dan pendaftaran hingga menjelang akhir masih memungkinkan," katanya di Surabaya, Rabu (19/3). Namun, Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Hubungan Alumni ITS itu menduga pendaftar akan "menyerbu" proses pendaftaran SNMPTN secara daring (dalam jaringan atau "online") sekitar 10 hari menjelang penutupan pada 31 Maret mendatang. "Kami berharap pendaftar tidak terlalu mepet (dekat) dengan waktu penutupan, karena hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan 'benturan' akibat lalu lintas pendaftaran yang sangat sibuk, apalagi kuota di ITS pada semua jurusan sudah terlampaui," katanya. Hingga 16 Maret lalu, pendaftar SNMPTN yang memilih ITS sudah terlampaui untuk semua jurusan, karena kuota ITS hanya 1.700 orang, tapi pendaftar sudah mencapai 10.415 orang yakni 9.144 pendaftar non-Bidik Misi dan 1.271 pendaftar Bidik Misi. Menurut dia jumlah pendaftar sebanyak 10.415 orang itu sudah mencakup pendaftar dari SMK, SMA, dan MA. Pendaftar dari SMA sebanyak 6.387 orang, SMK sebanyak 2.507 orang, dan MA sebanyak 700 orang. "Kalau sampai penutupan pendaftaran, saya kira masih berpeluang naik hingga tiga kali lipat atau sekitar 30.000 pendaftar, meski mahasiswa yang diterima hanya 1.700 orang lewat jalur SNMPTN dan sisanya dengan jumlah yang hampir sama lewat jalur lain," katanya. Namun, katanya, ada beberapa jurusan yang masih longgar

persaingannya, seperti Desain Interior dan Desain Produk yang masih berkisar 1:2, sedangkan jurusan lain seperti statistika sudah mencapai 1:10 dan teknik informatika 1:13. Tentang persyaratan disabilitas, ia mengatakan hal itu masih dikaji ulang, karena merespons keberatan dari para penyandang disabilitas. "Sebenarnya, kita selama ini menerima penyandang disabilitas, tapi sifatnya terbatas, karena kebutuhan masing-masing jurusan," katanya. Masalahnya, pendaftaran SNMPTN 2014 mengharuskan daftar isian tentang persyaratan khusus itu, sehingga akhirnya mengundang protes banyak kalangan. "Untuk merespons itu, kami akan melakukan kajian, tapi bukan untuk SNMPTN 2014, melainkan SBMPTN 2014," katanya. Ia mengatakan persyaratan khusus itu ada pada jurusan tertentu, di antaranya jurusan kimia, arsitek, despro, interior, teknik geofisika, dan sebagainya. "Itu pun hanya buta warna, sedangkan lainnya masih mungkin, termasuk tunadaksa, tapi revisi pasti ada," katanya. Mengenai kuota mahasiswa Bidik Misi, ia mengatakan ITS Surabaya menetapkan kuota mahasiswa Bidik Misi sebesar 20 persen untuk setiap program studi (jurusan) atau secara keseluruhan sekitar 800 orang, meski pemerintah tidak mematok kuota mahasiswa Bidik Misi itu. "Kami yakini 800 mahasiswa Bidik Misi ITS itu akan terpenuhi, karena sejak 16 Maret lalu sudah tercatat 685 pendaftar Bidik Misi. Kalau tahun lalu tidak terpenuhi, karena banyak mahasiswa yang tidak langsung menentukan pilihan pada Bidik Misi, sehingga perlu seleksi lebih lanjut," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

ant/fikri yusuf

DEMO ASONGAN. Aktor senior yang juga aktivis politik, Pong Hajatmo menyampaikan orasi bersama dengan puluhan pedagang asongan di depan Kantor Daop 7 PT. KAI Kota Madiun, Jatim, Rabu (19/3). Pong Hajatmo memberikan dukungan pada pedagang asongan dan menuntut PT. KAI mengizinkan puluhan pedagang asongan tersebut berjualan kembali di kawasan Stasiun Besar Madiun.

DEMONSTRASI

Pedagang Demo Kantor Daop 7 PT KAI MADIUN - Puluhan pedagang asongan menggelar demo di depan Kantor Daop 7 PT. KAI Kota Madiun, Jatim, Rabu (19/3). Aksi yang kesekian kalinya digelar tersebut mereka menuntut PT KAI mengizinkan puluhan pedagang asongan tersebut berjualan kembali di kawasan Stasiun Besar Madiun. Untuk meluapkan kekecewaan terhadap larangan berjualan didalam stasiun, mereka juga nekat mendirikan sejumlah tenda di depan kantor Humas Daop 7, Jalan Kompol Soenaryo Madiun.

Hadi Suloso, Koordinator Paguyuban Pedagang Asongan Stasiun Madiun mengatakan ke 33 pedagang asongan mendirikan tenda maupun posko dari penyangga bambu dan beratapkan layar di depan kantor Daop 7 untuk berjualan hingga tuntutan para pengasong dikabulkan. Pada kesempatan yang sama, aktor senior Pong Harjatmo saat berkunjung di Madiun meminta pihak PT KAI tidak bertindak keras terhadap para pengasong yang memperjuangkan haknya untuk menghidupi keluarga.

â&#x20AC;&#x153;Dulu itu bijak, tapi kalau asal menggusur, kemudian bodo amat kamu dagang dimana, nah itu nggak bijak. Semua konflik itu bisa diselesaikan asal kedua belah pihak saling bercermin diri. Kenapa pimpinan dulu mengijinkan sih? Begitu ganti pimpinan terus ganti aturan. Itu yang kurang selaras dengan kehidupan. Tapi kalau memindah orang ya jangan main gusur gitu aja, jadi kasih dulu tempat baru yang kondisinya banyak pembelinya juga, sama seperti disi gitu lho,â&#x20AC;? paparnya. = DIDIK FATLURRAHMAN

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 20 MARET 2014 | No. 0325 | TAHUN III

Izin PNS Jadi KPPS KPU Kirim Surat ke Gubernur SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim akan mengirimkan surat ke Gubernur Jawa Timur terkait izin PNS yang menjadi KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) pemilu legislatif (Pileg) 2014. Surat itu meminta agar pemberian izin dilakukan secara kolektif untuk memudahkan PNS yang bekerja sebagai KPPS. “Jadi secara lisan sudah disampaikan dan diiyakan oleh Gus Ipul. Sekarang tinggal formalnya, kami sampaikan surat kepada Gubernur Jatim cq Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah, red),” ujar Komisioner KPU Jatim Divisi Teknis dan Data Choirul Anam di KPU Jatim, Rabu (19/3) Menurut Choirul Anam, persoalan ini sangat penting untuk memudahkan kerja para PNS yang mengabdi sebagai KPPS Pileg 2014. Karena, pada dasarnya menjadi seorang KPPS itu lebih bersifat pengandian daripada mendapatkan tambahan penghasilan. Di sisi lain, KPPS merupakan ujung tombak pelaksanaan Pileg 2014. “Kalau dipersulit, kasihan teman-teman KPPS. Semoga izin kolektif ini memudahkan kerja teman-teman di bawah,” ujarnya. KPU Jatim juga sudah melayangkan surat kepada KPU kabupaten/kota untuk melakukan hal yang sama. Yakni mengirimkan surat permintaan izin kolektif bagi KPPS dari PNS kepada Bupati/Walikota setempat cq BKD. Untuk diketahui, sesuai surat edaran Menpan RB (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) No 7/2009, PNS yang menjadi penyelenggara Pemilu harus mendapatkan izin tertulis dari atasannya langsung. Jika tidak mendapatkan izin dari atasan, PNS yang bersangkutan diancam sanksi pemecatan. Berdasarkan data KPU Jatim,

terdapat sekitar 604.744 petugas KPPS. Dari jumlah tersebut, sekitar 181.423 orang atau 30% merupakan PNS, termasuk guru. Itu belum termasuk PNS yang menjadi petugas PPS dan PPK. Jika para PNS tersebut kesulitan mendapatkan izin dari atasan, maka dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan Pileg 2014. Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tidak dilarang menjadi anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum (Pemilu). Namun, harus memenuhi ketentuan yakni memiliki izin dari atasannya. “Silahkan izin ke atasanya masing-masing, apabila sudah dapat izin dari atasanya PNS harus melaksanakan mandatnya sebagai petugas KPPS, karena ini untuk kepentingan negara dan tidak akan dihalang-halangi oleh Pak Gubernur Jatim,” tegas Wagub Jatim Saifullah Yusuf ditemui di kantor Gubernuran Jatim, Jumat (14/3). Dikatakannya, Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim Saifullah Yusuf, para PNS itu harus mengajukan izin ke pemerintah kabupaten/kota masing-masing, khususnya ke sekretaris daerah. "Kalau ketentuannya seperti itu maka harus berizin. Jangan sampai ada masalah karena merugikan diri sendiri," ujarnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

PEMILUKADA. Petugas KPPS Gayungan Surabaya yang mengabdi dalam pelaksanaan Pemilukada Jatim 2013 lalu.

g. armadianto semeru/koran madura

e hana diman/koran madura

KAMPANYE. Artis Arzeti Bilbina Setiawan Caleg PKB melakukan kampanye simpatik di terminal Purabaya Sidoarjo.

KAMPANYE

Arzeti Mendadak Jadi Tukang Pijat SURABAYA - Ada-ada saja cara DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur dalam mensosialisasikan diri agar dikenal masyarakat. Jika pada kampanye, Senin (17/3) lalu, para pengurus dan caleg partai ini mendadak menjadi pemulung di TPA Benowo Surabaya, kemarin, mereka menjadi tukang pijat gratis di Terminal Purabaya Surabaya. Tak tanggung-tanggung, artis Arzeti Bilbina Setiawan mendadak menjadi tukang pijat dan bersedia memijat para penumpang yang rata-rata berbau keringat. Kemudian dua caleg lainnya Ka'bil Mubarok dan Nasikh Abdillah juga mau menjadi tukang pijat. "Kami siapkan tukang pijat gratis untuk calon penumpang yang akan melanjutkan perjala-

nan dan badan capek. Teman-teman kami juga ada yang menjadi tukang pijat dadakan," kata Sekretaris Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Jatim Fauzan. Agar penumpang tidak bosan, partai ini juga mendatangkan kelompok pemudik jalanan menghibur para calon penumpang. Namun maksud dari semua kegiatan ini lanjutnya merupakan rangkaian aksi simpati partainya dalam menyapa masyarakat secara dekat. Mulai dari calon penumpang, PKL dan masyarakat lainnya. "Ini buktinya PKB sebagai partai yang mau berbaur dengan masyarakat apapun," tambahnya. Selain itu, beberapa caleg yang turut serta dalam aksi kampanye terbuka ini, mereka melakukan aksi keliling di area terminal sambil memberikan

himbauan kepada para calon penumpang agar jangan melakukan golput saat pemilu pada tanggal 9 April 2014 mendatang. Bahkan bukan hanya melakukan himbauan saja, para caleg ini juga memberikan beberapa brosur serta kaos partai kepada beberapa calon penumpang yang ada di dalam ruang tunggu terminal Purabaya tersebut. Menurut Dessy Widhi Astuti, salah satu caleg partai PKB dapil II Kota Surabaya , model kampanye yang mereka lakukan di sarana publik seperti terminal, diharapkan bisa lebih efektif dan tepat sasaran, untuk mengenalkan program-program partai dan calegnya kepada masyarakat. Selain itu, mereka juga melakukan kampanye anti golput pada pemilu nanti. = E HANA DIMAN

PELANGGARAN

Caleg PNPM Masih Bandel Ngantor PROBOLINGGO - Panitia Pengawas Pemilu (Panwascam) Kecamatan Sumberasih masih menemukan caleg pengurus PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) di Kecamatan Sumberasih yang masih memberanikan diri masuk kantor. Caleg tersebut, yakni Arif Rohman nomor urut 4 Dapil II (Sumberasih, Tongas, Wonomerto, Lumbang) dari Partai Hanura. Anggota Panwascam setempat, Muhlas mengata-

kan, pihaknya sudah mendapat salinan surat pemberhentian terhormat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bappemas) Kabupaten Probolinggo. Dengan melihat hal itu, pihaknya sudah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Probolinggo. "Panwascam tidak bisa memberikan eksekusi. Jadi pelanggaran itu hanya kami sampaikan ke Panwaslu Kabupaten," terang Muchlas. Sejatinya, pihaknya sudah melakukan komunikasi kepada

yang bersangkutan. Tapi, yang bersangkutan tidak memperdulikannya. "Kami sudah berkomunikasi baik-baik. Mungkin dia ada perbedaan persepsi tentang aturan tersebut," jelasnya. Menanngapi hal itu, Kepala Bappemas setempat Heri Sulistyanto mengaku belum mendengar perihal itu. "Kami sudah mengirimkan rekomendasi untuk segera diganti ke PNPM Kecamatan," terangnya. = MAHFUD HIDAYATULAH

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 20 MARET 2014 | No. 0325 | TAHUN III

ant/eric ireng

PENURUNAN TANAH DI PROYEL TOL

Foto dari udara proyek tol Gempol-Porong yang mengalami penurunan tanah di Dusun Patuk, Gempol, Jatim, Rabu (19/3). Penurunan tanah proyek tol tersebut mengakibatkan dinding penahan bergeser, dan merusak 22 rumah yang berada dekat dengan proyek pembangunan jalan tol tersebut.

Kampanye Tepat Sasaran dan Murah SURABAYA – Putaran kampanye terbuka Pemilu 2014 tengah bergulir, biasanya partai politik (parpol) memanfaatkan momen ini untuk menggelar rapat akbar sekaligus mengumpulkan massa dan simpatisan pendukungnya sebanyak mungkin. Namun, pola kampanye hanya dengan menggelar pertemuan terbatas dengan warga atau kampanye dialogis menjadi pilihan kampanye paling efektif bagi caleg. Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengatakan antara kampanye terbuka dan tertutup sama-sama memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing. “Kelemahan dari kampanye tertutup, kampanye dialogis sudah pasti jumlah masyarakat yang bisa mengikuti terbatas. Namun ini memang menjadi lebih efektif karena

g. armadianto semeru/koran madura

KAMPANYE. KETUA Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam Kampanye Nasional di Gelora Pancasila, Surabaya, Senin (17/3) kemarin

masyarakat akan lebih kenal dan dekat dengan calegnya,” jelasnya. Indria Samego menambahkan, keuntungan lain kampanye dialogis adalah selain terjadinya komunikasi dua arah adalah sudah pasti lebih aman. Biasanya partai yang menggunakan sistem kampanye tertutup menggunakan tokoh sebagai ujung tombak

kampanyenya. “Masyarakat sekarang lebih ingin melakukan dialog langsung dengan para caleg. Ini lebih bermanfaat. Para caleg bisa menjabarkan misi dan visi dengan lebih jelas dan masyarakat bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka,” ujarnya. Sedangkan, kampanye rapat

umum terbuka dengan melibatkan massa yang banyak seyogianya menjadi momentum bagi parpol dan caleg untuk meraup simpati dari calon pemilih. Kampanye akbar diyakini bisa meningkatkan elektabilitas parpol jika dikemas secara dialogis, serta visi-misi sampai ke khalayak. Sebaliknya, juga bisa menjadi

boomerang apabila kampanye disuguhi dengan sikap-sikap tidak terpuji. “Jika dikemasnya bagus, tentu berdampak pada elektabilitas parpol. Sehingga harus digunakan baik-baik. Sebaliknya, bisa menimbulkan antipasti masyarakat jika ada kericuhan dan macet. Mau untung, tetapi malah buntung,” imbuhnya. Perebutan hati ini biasa dilakukan dengan beragam cara. Menurut Indria, dari halal dan yang haram. Kedua hal tersebut dalam politik menjadi bias dan seolah tak ada lagi batasan diantara keduanya karena memang taka da rewards and punishment yang jelas. Diakui atau tidak, lanjut Indria, kampanye dialogis menyimpan banyak kendala. Wajar jikalau memancing timbulnya silang pendapat yang berkepanjangan. Selain hambatan teknis operasional, seperti format pelaksanaan, jatah pembagian dan lain-lain. Kampanye model ini juga rentan terhadap kendala kultur masyarakat dan aturan-aturan yang mengikat (struktural). = G. ARMADIANTO SEMERU

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 KAMIS 20 MARET 2014|NO. 0325|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

KAMIS 20 MARET 2014 NO. 0325 | TAHUN III

Kpu Tak Bisa Gelembungkan Suara Parpol Segera Setor Data Saksi ke KPU PROBOLINGGO – KPU tidak bisa melakukan penggelembungan suara pada saat penghitungan pemilu legislatif mendatang. Pernyataan ini disampaikan Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, Gandhi Hartoyo untuk menepis adanya isu wacana saat pileg nanti. “KPU itu tidak bisa melakukan penggelembungan suara,” tandasnya saat melakukan bimbingan tehnis (bimtek) tata cara pemungutan suara pemilu terhadap sejumlah parpol, Rabu (19/3). Dia menjelaskan, untuk melakukan penggelembungan suara tersebut sangat sulit. Apalagi di setiap TPS sudah ada saksi dari setiap parpol. “Makanya kami berharap setiap parpol itu segera mengirim data para saksinya,” terang dia.

sah. Dia menguraikan, masyarakat boleh mencoblos dua nama caleg asal masih satu partai. Dan itu sudah diatur oleh peraturan KPU. Pemilih yang mencoblos dua nama caleg itu, suaranya nanti akan masuk pada suara partai. Begitu pula pemilih yang mencoblos gambar partai. Suaranya juga akan menjadi suara partai yang bersangkutan. “Kalau pemilih mencoblos dua caleg yang memungkinkan lubang contrengan mengalami rusaknya kertas suara, maka suara tersebut dianggap tidak sah,” tutur pria asal Kraksaan itu. Itulah sebabnya, untuk melakukan pencontrengan yang baik pada saat pencoblosan nanti menjadi tugas setiap parpol untuk memberikan penjelasan kepada

Pengiriman data saksi parpol kepada KPU, paling lambat H-1 dari pencoblosan. Karena para saksi nanti akan mendapatkan form data DPT yang sudah disiapkan oleh KPU. “Jadi saksi bisa melakukan protes kalau banyaknya data yang mencoblos tidak sama dengan form data pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU,” tandasnya. Saat melakukan bimtek tersebut, Gandhi juga menjelaskan bagaimana cara mencoblos yang

para saksinya. Untuk memberikan pemahanan terhadap para saksi terkait pencoblosan itu, KPU siap kapanpun diundang oleh parpol peserta pemilu. Lalu bagaimana dengan pemilih yang mengalami buta aksara? Menurut dia, pemilih yang SDM-nya tidak memadai boleh meminta bantuannya kepada panwas atau kepolisian untuk melakukan pencontrengan. Jika hal itu masih diragukan, pemilih bisa meminta pendampingan dari pihak keluarganya sendiri, asalkan disertai surat pernyataan pendampingan. “Jika tidak ada surat pernyataan tersebut, maka itu dianggap tidak sah suaranya,” pungkasnya. =Muhammad Sugianto

KAMPANYE PARPOL

Nasdem Suguhkan Jaran Bodhak Saat Kampanye

MENGHIBUR: Partai Nasdem menggebrak pada hari keempat kampanye di daerah pemilihan (Dapil) II Mayangan dengan menampilkan kesenian tradisional Jaran Bhodak.

PROBOLINGGO – Calon anggota legislatif dari Partai Nasdem, langsung menggebrak pada hari keempat kampanye di daerah pemilihan (Dapil) II Mayangan,

Rabu (19/3). Kampanye pasangan nomor urut 1, Ir.H.Zulfikar Imawan dan nomor urut 5, Abdul Ghoni ini beraroma seni tradisional Jaran Bhodak, dan dipusat-

kan di Jalan Ikan Tongkol Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo. Pantauan dilapangan, Ir.H.Zulfikar Imawan dan Abdul Ghoni dan ratusan simpatisan-

nya melakukan long march Jln. Ikan Tongkol, Jl.Ikan Paus, Jl.Ikan Belanak. Sekitar pukul 15.00 WIB, keduanya memperkenalkan kepada warga atas pencalonanya seba-

gai caleg dari Partai Nasdem untuk Dapil II Mayangan. Sepanjang perjalanan mereka diiringi kesenian tradisional Jaran Bhodak. Abdul Ghoni mengatakan pihaknya akan melakukan kegiatan seperti ini sepanjang masa kampanye. “Kita kumpul dari satu titik dengan berjalan kaki. Kita juga akan menampilkan kesenian Jaran Bhodak, Sri Manis, asal Kelurahan sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo,”katanya. Dalam orasinya, ia mengajak warga untuk tidak terbuai bujukan calon lain yang mengimingimingi sesuatu. Sementara itu, salah seorang warga Jln. Ikan Paus, Dewi (25), mengaku tidak mengetahui pelaksanaan kampanye caleg. “Saya hanya melihat kesenian Jaran Bhodak. Dan tidak tahu kalau ini suguhan dari caleg partai Nasdem. Saya senang dan simpatik,”ucapnya sambil menggendong anaknya. Sedangkan warga lainnya, Endang (48) karena kampanye mengakibatkan jalanan macet. Namun menjadi perhatian tersendiri setelah kesenian daerah Jaran Bhodak di sepanjang jalan ikut disuguhkan. “Kampanye dengan jalan kaki memang efektif. Simpatik, dan cukup menghibur dengan suguhan kesenian,” pungkasnya. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 20 MARET 2014 NO. 0325| TAHUN III

Susun RKPD 2015, Musrenbang Kota Digelar Sepakati 750 Usulan dengan Anggaran Rp12, 5 M PROBOLINGGO – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Probolinggo tahun 2014 digelar di Puri Manggala Bhakti Kantor Walikota, Rabu (19/3). Musrenbang ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2015 mendatang. “Pertemuan ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk melihat kembali kinerja pembangunan dan menyiapkan arah kebijakan pembangunan bagi Kota Probolinggo tahun 2015, dalam upaya untuk menjaring masukan bagi penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015,”ujar Kabid Sarana Prasaran Bakorwi III Malang, dalam Musrenbang RKPD Kota Probolinggo Tahun 2015, di Puri Manggala Bhakti, Rabu (19/3). Menurutnya, untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, perlu adanya proses perencanaan pembangunan melalui pendekatan teknokratis, bottom-up, top-down, politis, dan partisipatif. Begitu juga, dengan melemahnya perekonomian global khususnya wilayah Asia Timur, dibarengi kondisi perekonomian domestik yang juga melemah, berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dari data BPS Provinsi tahun 2013 dimana pertumbuhan ekonomi Jawa Timur melambat, yaitu 6,55 persen dari capaian tahun sebelumnya sebesar 7,27 persen masih melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2013 sebesar 5,00 – 5,50 persen dan masih di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2013 sebesar 5,78 persen. Sedangkan terkait capaian, indikator makro sosial masih menunjukkan tren naik yang, hal ini nampak dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur tahun 2013 sebesar 4,33 persen dibandingkan dengan nasional 6,25 persen pada tahun

2013. Indikator prosentase jumlah kemiskinan mengalami penurunan terhadap total penduduk Jawa Timur sebesar 13,08 persen (September Tahun 2012) menjadi sebesar 12,73 persen (September Tahun 2013). Demikian pula dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur juga mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2012 sebesar 72,83, untuk tahun 2013 Bridging Estimasi menjadi 72,84-73,14. Pencapaian keberhasilan pembangunan perekonomian dan peningkatan kualitas pertumbu-

Gini dalam periode tahun 2011 – 2013 yang cenderung membaik. Tercatat bahwa indeks Gini pada tahun 2011 sebesar 0,37, tahun 2012 menurun sebesar 0,36 dan pada tahun 2013 menjadi 0,36. “Saat ini, berbagai isu dan tantangan pembangunan yang berkembang tentu akan menjadi bahan pertimbangan di dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten/Kota Tahun 2015,”katanya.

han di Jawa Timur ini tidak terlepas dari dukungan seluruh Kabupaten/Kota yang secara umum menunjukkan kinerja yang positif dengan menurunnya kesenjangan ekonomi antar Kabupaten/ Kota di Jawa Timur sebagaimana ditunjukkan oleh Indeks Indeks

Lima Prioritas Pembangunan Sementara itu, Sekdakot

“RPJM Kota Probolinggo dalam proses penyusunan rancangan akhir. Dimana telah dilaksanakan Musrenbang RPJMD tahun 2015 -2019, dihasilkan Visi dan Misi Kota Probolinggo,”terangnya. Menurutnya, Visi Kota Probolinggo adalah Kota Jasa berwawasan lingkungan yang maju, sejahtera dan berkeadilan. Sedangkan Misinya, yakni membangun masyarakat Kota Probolinggo yang semakin berkualitas dan berdaya saing, membangun perekonomian yang kompetitif, kokoh dan berkeadilan, meningkat-

perkotaan yang berkelanjutan, serta memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan dalam bingkai kearifan lokal. “Tema Musrenbang RKPD kali ini adalah penguatan dasar pembangunan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, dengan prioritas pembagunan,”tandas Johny Hariyanto. Lima priortias pembangunan, yakni penanggulangan kemiskinan, pengangguran, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pengarustamaan gender, refor-

Probolinggo, Johny Hariyanto mengatakan Musrenbang RKPD tahun 2015 dalam rangka menyusun rencana kerja daerah harus berpedoman pada RPJMD taun 2015 -2019 yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

kan kinerja pemkot Probolinggo didukung dengan akuntabilitas, profesionalitas dan perluasan partisipasi publik. Kemudian mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota jasa yang ramah lingkungan dengan pembangunan infrastruktur

masi birokrasi, tata kelola dan peningkatan pelayanan publik, keamanan, ketertiban, supremasi hukum dan HAM, prasarana kota, permukiman, penataan ruang, lingkungan hidup, serta pengelolaan bencana. =M.Hisbullah Huda

KORAN MADURA

Probolinggo

KAMIS 20 MARET 2014|NO. 0325|TAHUN III

PETANI BAWANG MERAH

Penangkar Bawang Merah Bersertifikat Langka

TERLANTAR: Para siswa harus mengungsi karena Bangunan sekolah itu disegel oleh para ahli waris yang mengaku pemilik tanah bangunan sekolah.

SDN Wonoasih Disegel, Ratusan Siswa Diungsikan PROBOLINGGO – Ratusan siswa kelas VI SDN Wonoasih 1, Kota Probolinggo yang sedang mengikuti try out terpaksa harus diungsikan ke kantor Kelurahan setempat. Pasalnya, bangunan sekolah itu disegel oleh para ahli waris yang mengaku pemilik tanah bangunan sekolah tersebut. Akibat penyegelan itu, ratusan siswa dan sebagian guru tidak bisa masuk ke halaman sekolah lantaran pintu gerbang depan digembok. Bahkan, mereka terlihat terlantar karena aksi penyegelan itu dilakukan pada saat pagi hari. “Kita terpaksa mengungsikan siswa kelas VI karena hari ini sedang mengikuti try out,” tandas Kepala SDN Wonoasih 1, Sri Mahayani kepada wartawan, Rabu (19/3). Langkah pengungsian itu dilakukan agar tidak mengganggu jalannya try out yang diikuti oleh para siswa kelas VI. Sementara sebagian siswa lainnya ada yang

pulang karena melihat aksi penyegelan tersebut. Kepada wartawan Kepala SDN Wonoasih 1, Sri Mahayani mengaku tidak tahu kenapa sekolahnya disegel oleh para ahli waris. Dia hanya tampak kebingungan ketika melihat sekolahnya disegel dengan gembok.“Apalagi sekarang itu kelas VI sedang mengikuti try out,” timpalnya. Tak hanya Sri Mahayani yang tampak kebingungan, tetapi sebagian guru lainnya mengaku terkejut ketika bangunan sekolah itu disegel. Apalagi penyegelan itu dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dulu. “Seharusnya kan ada pem-

beritahuan dulu. Kalau tiba-tiba disegel seperti ini kasihan para siswa,” ujar seorang guru menggerutu. Tak hanya para guru yang kebingungan saat melihat sekolah itu disegel, namun juga sebagian wali murid yang sedang mengantarkan anaknya sekolah. Dengan penyegelan tersebut, para wali murid juga tidak bisa berbuat banyak. “Kalau disegel seperti ini, bagaimana dengan nasib siswa,” ujar seorang wali murid yang mengaku bernama Ny. Misnati saat mengantarkan anaknya sekolah. Karena pintu gerbang sekolah tersebut digembok, mereka terpaksa hanya berdiri di luar pagar sekolah. Bahkan, tidak sedikit wali murid yang menyesalkan penyegelan itu. Karena penyegelan tersebut akan berdampak terhadap proses belajar mengajar di sekolah. =Muhammad Sugianto

PROBOLINGGO - Penangkar bawang merah memang terhitung banyak di wilayah Kabupaten Probolinggo. Namun yang memiliki sertifikat resmi dari Dinas Pertanian sebagai penangkar resmi bibit bawang merah masih dinilai langka. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Mahbub Junaidi, melalui Kabid Teknik Produksi, Handaka Marwanta mengatakan, memang Kabupaten Probolinggo merupakan daerah penghasil bawang merah terbesar di Jawa timur. Bahkan bibit yang ditanam oleh petani tidak menggunakan bibit yang ditangkar oleh patani luar daerah.“Karena tektur tanah dan cuaca untuk Kabupaten Probolinggo memang sangat cocok untuk budidaya bawang merah” terangnya, kepada wartawan, Rabu (19/3). Handaka Marwanta mengatakan, daerah penghasil bawang merah terletak di Kecamatan, Dringu, Tegalsiwalan, Leces, Gending, Sumberasih dan kecamatan krejengan. Dari sekian banyak petani bawang merah yang ada, untuk petani malakukan penangkaran bibit sendiri kebanyakan belum memiliki sertifikat dari Dinas Pertanian. “Jadi bibit yang di tangkarnya sulit masuk kedaerah lain. Jika daerah lain membutuhkan bibit tersebut, yang mereka mau bibit yang sudah bersertifikat. Dari ribuan petani yang memi-

liki sertifikat hanya sekitar 4-5 orang saja,” jelasnya. Menurutnya, proses pengeluaran sertifikat resmi sebagai penangkar harus melewati proses pengajuan kepada Dinas Peretanian, selanjutnya diajukan ke dinas Pertanian Jawa Timur.”Yang berhak mengeluarkan sertifikat adalah Dinas Pertanian Jawa Timur. Jika dinyatakan lolos dalam proses tes kelayakan sebagai benih yang dinilai berkualitas,” papar Handaka Marwanta. Handaka Marwanta menambahkan, dengan adanya sertifikat tersebut mereka bisa dengan mudah bibit yang ditangkar petani akan mudah masuk dan diterim daerah lain. Apalagi sewaktu waktu ada permintaan bibit bawang merah.“Biasanya petani yang besar mereka sulit untuk mengurusi hal tersebut. Karena di pandang mereka sudah punya pasar sendiri tentang bibit bawang merah,” ucapnya. Menyikapi hal itu, salah satu petani Kabupaten Probolinggo, H. Wiji Hartono mengatakan, dirinya secara rutin menangkar bibit sendiri. Namun dia mengaku belum memiliki sertifikat resmi tentang penangkaran bibit.“Memang syarat untuk masuk kedaerah lain, bibit harus mengantongi sertifikat resmi dari Dinas Pertanian,”pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

TRADISIONAL: Penangkaran bawang merah oleh petani di Kabupaten Probolinggo.

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

KAMIS 20 MARET 2014 No. 0325 | TAHUN III

KAMIS 20 MARET 2014 | No. 0325 | TAHUN III

Piala Dunia 2014

Defoe Yakin Inggris Melaju Lebih Jauh TORONTO - Penyerang Timnas Inggris dan mantan striker Tottenham Hotspur Jermain Defoe menilai, Inggris memiliki peluang untuk melaju lebih jauh pada Piala Dunia 2014 mendatang. Pasalnya, skuat “The Three Lions” saat ini, selain berkualitas juga karena perpaduan antara pemain muda dan berpengalaman yang sangat bagus. “Ini sangat mengagumkan. Pelatih juga bingung memilih 23 pemain karena sangat banyak pemain berkualitas saat ini,” ucap pemain yang kini meruput di Liga Amerika Serikat, Major League Soccer bersama Toronto FC. Melihat kualitas pemain Tiga Singa saat ini, Defoe yakin Inggris bisa melangkah lebih jauh dari Piala Dunia sebelumnya. Tetapi kuncinya adalah laga pertama. Sayangnya, mereka menghadapi laga “big match” pada pertandingan pertama yaitu melawan Italia. “Sangat penting memulai turnamen ini dengan baik. Hanya laga pertama sangat berat karena harus melawan Italia. Tetapi kalau kami memulai dengan baik, selanjutnya kita tunggu saja karena tidak ada yang tahu,” ucapnya. Dia melanjutkan, “Kami harus kompak dan menjaga kesatuan dan melihat pertandingan per pertandingan. Sangat sulit melakukan prediksi karena ini adalah Piala Dunia. Setiap tim datang ke Piala Dunia dan melihat apa yang akan terjadi.” Defoe sendiri masih sangat ingin dibawa Roy Hodgson ke Brasil Juni-Juli mendatang. Karena itulah dia memilih hengkan ke Major League Soccer untuk mencari kesempatan bermain lebih banyak. Sebab selama di Tottenham, mantan pemain West Ham dan Portsmouth itu tidak mendapat tempat di tim utama. Pada jendela musim dingin lalu, Defoe mengikuti jejak rekannya Ryan Nelsen yang kini

JERMAIN DEFOE menilai skuad timnas Inggris saat ini berkualitas dan mampu bersaing di Piala Dunia 2014 nanti.

melatih Toronto FC. Pada laga pertamanya bersama klub itu, Defoe langsung mencetak dua gol kemenangan 2-1 Toronto FC atas Seattle Sounders. Dia berharap, dua gol ini cukup memberikan bukti kepada Roy Hodgson bahwa dirinya masih layak mengenakan seragam Inggris pada Piala Dunia nanti. “Semua pemain fantastik. Semangat tim juga bagus. Ketika Sounders mencetak gol pertama, kami semua tertekan. Untunglah kami tetap kompak dan semua pemain bekerja keras dan bisa keluar dari tekanan. Kami kemudian menunjukkan karakter kami,” kata Defoe. Defoe sendiri merasa senang reuni dengan mantan rekan satu timnya di Tottenham Ryan Nelsen yang kini melatih Toronto FC. Dia bahagai bisa bekerja sama kembali dengan mantan bek tengah Tim Nasional Selandia Baru itu. “Nelsen adalah seorang organisator. Sejak di Tottenham, semua sudah yakin bahwa suatu saat orang ini akan menjadi pelatih. Dia seorang pemimpin. Banyak pelatih tidak pernah bermain di level tertinggi, tetapi Ryan sudah melakukannya. Dia seorang yang mengetahui pertandingan luar dalam. Dia seorang pelatih yang sempurna untuk klub ini,” kata Defoe lagi. =FIFA.COM/AJI

IMPRESIF. Duo bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo dan Gareth Bale (belakang) tampil mengesankan pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Santiago Bernabeu, Rabu (19/3) dini hari WIB.

MELAJU KE PEREMPAT FINAL

Kesuksesan Madrid Dibayar Mahal MADRID - Kesuksesan Madrid lolos ke perempat final Liga Champions dengan agregat sangat telak 9-1 atas klub Jerman, Schalke 04, harus dibayar mahal. Pasalnya, mereka harus kehilangan pemain muda berbakat Jese Rodriguez hingga akhir musim karena mengalami cedera parah pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Santiago Bernabeu, Rabu (19/3) dini hari WIB kemarin. Pada laga tersebut, “El Real” juga menang dengan skor meyakinkan 3-1 atas Schalke. Dua dari tiga gol “Los Galacticos” diborong oleh pemain terbaik mereka Cristiano Ronaldo. Sedangkan satu gol lainnya dicetak Alvaro Moratta. Sementara satu-satunya gol Schalke dibuat Tim Hoogland. Bagi Ronaldo, dua gol ini menambah koleksi golnya di Liga Champions musim ini menjadi 13 buah. Dia masih tertinggal satu gol untuk menyamai rekor 14 gol Lionel Messi pada satu musim Liga Champions 2011-2012 silam. Dengan masuk ke perempat final, Ronaldo potensial menyamai atau bahkan melewati rekor Messi tersebut. Meski tidak mencetak gol, Gareth Bale juga patut mendapat apresiasi. Pasalnya dua gol Madrid lahir dari umpan pemain

TUMBAL KEMENANGAN. Penyerang muda Real Madrid Jese Rodriguez mengerang kesakitan usai berbenturan dengan pemain Schalke. Jese diperkirakan akan absen lama dari lapangan hijau.

termahal dunia ini. Satu umpan mendatarnya membantu Ronaldo mencetak gol pertama di pertandingan itu. Sedangkan satu umpan lainnya memudahkan Moratta merobek gawang lawan. Pengalaman indah kedua pemain ini berbeda dengan Jese Rodriguez. Jese harus ditarik keluar lapangan ketika pertandingan baru berjalan dua menit setelah berbenturan dengan pemain Schalke, Sead Kolasinac. Dia digantikan oleh Gareth Bale. Dengan cedera itu, Jese Rodriguez diperkirakan absen hingga akhir musim dan terancam tidak bisa mengikuti Piala Dunia 2014 bersama Timnas Spanyol. Hal itu diketahui setelah dilakukan uji lebih lanjut di rumah sakit. Pemain 21 tahun ini dinyatakan

mengalami cedera parah pada urat di dalam sendi pada lutut kanannya. “Setelah melakukan eksplorasi dan scan di Rumah Sakit Sanitas La Moraleja, pemain kami Jese Rodriguez didiagnosa mengalami cedera urat dalam sendi pada lutut kanannya,” bunyi pernyataan resmi yang dimuat di website Real Madrid. Madrid belum bisa menilai berapa lama pemain 21 tahun ini harus istirahat. Tetapi umumnya cedera seperti ini baru akan pulih minimal dalam waktu enam bulan. Bila demikian, maka pemain ini harus absen membela El Real hingga akhir musim dan peluangnya untuk memperkuat “La Furia Roja” pada Piala Dunia 2014 pupus. =ESPN/SKY SPORTS/AJI

KORAN MADURA

KESUKSESAN MADRID DIBAYAR MAHAL

DEFOE YAKIN INGGRIS MELAJU LEBIH JAUH

OLAHRAGA | 15

KAMIS 20 MARET 2014 | No. 0325 | TAHUN III JESE

85 HARI LAGI

RODRIGUEZ CEDERA

Olahraga KORAN MADURA

KAMIS 20 MARET 2014 | No. 0325 | TAHUN III

SELEBRASI. Pemain Chelsea merayakan gol kedua yang dicetak Gary Cahill bersama pendukung mereka, di Stadion Stamford Bridge, London, Rabu (19/3) dini hari WIB. “The Blues” sukses melaju ke babak perempat final usai menang dengan agregat 3-1 atas Galatasaray. LONDON - Pelatih Chelsea Jose Mourinho menegaskan, Chelsea harus diakui sebagai salah satu tim papan atas dunia setelah tim dari London Barat itu tembus ke perempat final Liga Champions seusai menyingkirkan tim dari Turki, Galatasaray, dengan skor 2-0 pada laga di Stamford Bridge, Rabu (19/3) dini hari WIB. “The Blues” bergabung dengan peserta perempat final lainnya dengan agregat meyakinkan 3-1 karena main imbang 1-1 pada leg pertama di Istambul bulan lalu. “Kami adalah klub Liga Champions dan sekarang kami berada di antara delapan tim terbaik dunia. Semua tim besar dunia sudah berada di sana, begitupun para pemain terbaik dunia. Beda dengan musim lalu karena Liga Europa beda level, tetapi datang dari juara Liga Europa ke perempat final Liga Champions sangat penting bagi para pemain dan klub,” kata Mourinho kepada ITV Sport. Saat ditanya tentang kemungkinan Chelsea menjadi satu-satunya wakil Inggris di

TEMBUS PEREMPAT FINAL

CHELSEA MASUK TIM ELITE DUNIA babak delapan besar, pria Portugal ini berharap tidak. Dia menginginkan, Manchester United (MU) mampu mengatasi klub Yunani Olympiacos yang sedang bertandingan di Old Trafford pada leg kedua babak 16 besar saat berita ini naik cetak. Meskipun, usaha MU tidak mudah karena mereka harus mencetak tiga gol tanpa balas ke gawang Olympiacos untuk bergabung dengan Chelsea di perempat final. Pada leg pertama bulan lalu, mereka disikat dua gol tanpa balas oleh Olympiacos. “Saya harap MU bisa mengatasi Olympiacos. Tetapi yang paling penting adalah kami su-

Kami adalah klub Liga Champions dan sekarang kami berada di antara delapan tim terbaik dunia.

JOSE MOURINHO Manajer Chelsea

dah berada di perempat final. Ini yang terpenting untuk kami,” imbuh mantan pelatih Real Madrid dan Inter Milan ini.

Sementara itu, gelandang veteran Chelsea Frank Lampard belum mau sesumbar tentang peluang mereka menjuarai Liga Champions musim ini yang finalnya berlangsung di Lisabon, Portugal. “Saya belum mau membuat prediksi. Masih ada tim-tim besar lainnya yang siap menjadi lawan. Kita tunggu saja undian siapa lawan kami di perempat final. Setiap tahun, kompetisi ini makin sulit, tetapi kami masih berada di sana,” kata Lampard. Sementara menyinggung soal laga melawan Galatasaray itu, Lampard menilai, ini sebuah pertandingan yang sulit. “Ini laga yang sulit. Meskipun kami

mengontrol penuh jalannya pertandingan dan para pemain tampil profesional,” tutupnya. Pada laga itu, Samuel Eto’o membuka kemenangan Chelsea ketika pertandingan baru berjalan empat menit. Pemain Kamerun ini menyelesaikan dengan dingin umpan mendatar dari sisi kanan pertahanan lawan dan menaklukkan Fernando Muslera di bawah mistar gawang Galatasaray. Gol ini adalah sebuah penyelesaian akhir yang manis dari kerja sama apik antara Oscar dan Eden Hazard. Sedangkan gol kedua Chelsea dicetak oleh Garry Cahill hanya tiga menit sebelum turun minum. Gol ini berawal dari sepak pojok Frank Lampard. Bola lambung ke jantung pertahanan Galatasaray itu diterima dengan sundulan John Terry. Sundulan keras sang kapten masih bisa ditepis Muslera, tetapi sayang, bola pantul jatuh di kaki Cahill yang langsung disambarnya dengan kaki kanan dan gol. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir pertandingan. =ESPN/AJI

KAMIS

KORAN MADURA

20 MARET 2014 No. 0325 | TAHUN III

KAMIS 20 MARET 2014 | No. 0325 | TAHUN III

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

MENUNTUT. Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Kampus (GMPK) saat melakukan aksi demonstrasi usut tuntas dugaan praktik korupsi pembangunan sejumlah gedung di UTM. foto: doni heriyanto/koran madura

Usut Tuntas Dugaan Korupsi GEDUNG UTM Mahasiswa Tebar Ancaman Aksi Lebih Besar BANGKALAN - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Kampus (GMPK) melakukan aksi demonstrasi di Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Bangkalan. Aksi tersebut, sebagai sikap terhadap dugaan adanya praktik korupsi dalam pembangunan sejumlah fasilitas gedung. Apalagi beberapa gedung yang baru di bangun telah mangalami kerusakan yang cukup parah. Terlebih gedung rektorat yang baru diresmikan itu. Dalam aksi yang diwarnai kericuhan itu, massa GMPK yang berjumlah 100 mahasiswa tersebut

menyatakan gedung-gedung yang mengalami kerusakan di antaranya Gedung Rektorat, Gedung Cakra, Gedung Perkuliahan (RKB), dan Gedung Asrama Mahasiswa. Dengan usia yang masih dini tidak seharusnya gedung tersebut mengalami kerusakan. Sehingga hal itu mengindikasikan adanya korupsi pembangunan gedung tersebut. Oleh sebab itu, kondisi demikian tidak bisa dibiarkan. “Kami menuntut pihak Rektorium, bersihkan UTM dari dugaan praktik-praktik korupsi, kemudian perbaiki kerusakan gedung sesuai dengan prosedur yang benar,” teriak Kordinator Aksi GMPK, Gersom Arie Sepvianto. Dalam orasinya, Arie juga menegaskan dengan buruknya kondisi pembangunan sangat mengancam keselamatan mahasiswa saat proses perkuliahan. Hal itu, mengindikasikan penggunaan anggaran dana pembangunan

yang tidak sesuai dan cenderung asal-asalan. Sehingga permasalahan itu perlu diusut secara tuntas agar dugaan korupsi tidak semakin merajalela. “Kalau memang pembangunan ini sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), kami minta tunjukkan data itu. Kalau tidak ditunjukkan data itu jangan salahkan kami jika melakukan aksi yang lebih besar lagi,” ancamnya. Sementara itu, Rektor UTM Prof. Dr. Ir. H Arifin MS, saat menemui langsung para mahasiwa yang melakukan aksi demontrasi menyatakan semua gedung yang telah dibangun sudah sesuai dengan prosedur. Terkait data RKS pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk membuka hal itu. Sebab data RKS merupakan kewenangan negara. “Kami sudah membicarakan dengan semua pihak. Masalah kerusakan itu faktor alam. Sedangkan data itu bukan kewenangan kami,” kelitnya. =DONI HERIYANTO/RAH

SRI HIDARTI HADIJAH

Belajar Makna Hidup dari Penderita Aids Gadis manis asal Pamekasan ini memiliki pengalaman menarik saat berbagi pengalaman dengan ODHA. Dia mengambil banyak pelajaran tentang hidup dari mereka.

SELENGKAPNYA HALAMAN | P

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 20 MARET 2014 | No. 0325 | TAHUN III

MADURA

SUMENEP – Pedagang meminta Komisi B DPRD Kabupaten Sumenep mengawasi secara ketat pembanguan Pasar Anom yang sebentar lagi akan dibangun. Komisi bidang ekonomi dan keuangan itu diminta intens turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Permintaan itu disampaikan Ketua Paguyuban Pasar Anom Rofiq saat melakukan audiensi dengan Komisi B DPRD, Rabu (19/3). Hal itu agar pembangunan pasar tidak kembali mangkrak sebagaimana pasca kebakaran 2007. “Berdasarkan hasil nota kesepahaman, tanggal 24 (Februari) ini pembangunan pasar lama itu akan dilanjutkan, kita harapkan semoga tidak bernasib seperti kemarin, pembangunan itu mangkrak dan membuat para pedangan menderita. Hal tersebut sudah kami sampaikan tadi ke Komisi B,” katanya usai bertemu wakil rakyat kepada wartawan. Komisi B juga diminta dapat memperjuangkan subsidi pasar ketika sudah dibangun nanti. “Artinya tidak membebani para pedagang dengan subsidi pasar yang mahal. Karena ada banyak pedagang yang masih terlilit hutang gara-gara membangun kembali dagangannya pasca kebarakan 8 tahun silam,” jelas Pedagang berharap, kondisi pasar segera berubah menjadi ny-

Sumenep

KAMIS 20 MARET 2014 No. 0325 | TAHUN III

Legislatif Diminta Awasi Proyek Pasar Komisi B: Kami Masih Pelajari Nota Kesepakatan

Audiensi. Beberapa perwakilan dari Paguyuban Pasar Anom melakukan audiensi dengan Komisi B, Rabu (19/3). Mereka meminta pihak dewan untuk mengawasi ketat pembangunan Pasar Anom.

aman seperti sebelum kebakaran pada 2007. “Saya kira kami sudah cukup bertahan pasca kebakaran tahun 2007 silam. Apalagi menghadapi kondisi pasar yang sesak dan becek. Makanya, kami sangat berharap pembangunan itu

segera selesai,” lanjutnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sumenep, Dwita Andryani mengatakan bahwa beberapa orang perwakilan pedagang korban kebakaran tahun 2007 telah masuk catatan

komisi B DPRD. “Mereka minta kami untuk mengawal dan mengawasi dengan ketat pembangunan Pasar Anom yang sebentar lagi akan dimulai. Termasuk mereka juga menginginkan ada subsidi bagi

korban kebakaran khusus tahun 2007. Tetapi mereka juga tidak mau subsidi itu disamaratakan terhadap para pedagang yang baru, tetapi yang lebih diutamakan adalah para pedagang yang betul terkena dampak kebakaran pada 8 tahun silam,” katanya saat ditanya hasil pertemuan. Selain itu, perwakilan dari paguyuban tersebut juga menginginkan agar ada keringanan dari Pemkab soal subsidi pasar saat toko dan kios pasar selesai dibangun. “Karena saat ini, mereka masih terlilit hutang untuk modal dagangannya yang terbakar 8 tahun silam itu. Ditannya langkah komisi B dalam mengawal aspirasi mereka, pihaknya masih dalam tahap mendengar aspirasi mereka. Baru setelah itu, kata Ita, komisinya akan langsung mengambil langkah. “Sehingga kami menjadi tahu apa aspirasi mereka, setelah itu, kami akan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, baik DPPKA, Bappeda maupun Bagian Hukum. Selain itu, kami juga akan melakukan pertemuan dengan pihak investor,” jelasnya. Pihaknya masih akan mempelajari dulu nota kesepahamam atau MoU yang telah disepakati antara Pemkab dan investor. “Jika nantinya dari nota itu sesuai dengan kebutuhan pedagang, maka pembangunan pasar bisa langsung dikerjakan pada bulan Maret. Tetapi jika ternyata ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan para pedagang, maka pembangunan bisa saja diundur, karena kami akan hati-hati, agar tidak mengulang kesalahan yang kedua kalinya,” pungkasnya. =SYAMSUNI

PAGAR ASTA TINGGI

Disbudparpora Tak Bisa Memperbaiki SUMENEP – Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Sumenep mengatakan tidak bisa memperbaiki pagar Asti Tinggi di Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, sepanjang 4 meter yang runtuh beberapa saat lalu. Pagar sebelah barat laut cagar budaya itu runtuh karena diduga tersambar petir.

TETAP DIBIARKAN. Pengendara melintas di samping pagar Asta Tinggi yang runtuh beberapa waktu lalu. Disbudparpora mengaku tidak bisa memperbaikinya.

Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan Kebudayaan, Cagar Budaya dan Kepurbakalaan Disbudparpora Sumenep Topan Indra Purnama mengatakan, yang berwenang untuk memperbaikinya Balai Pelesatarian Cagar Budaya (BPCB) Mojokerto. ”Yang berhak memperbaiki itu hanyalah tim dari BPCB, jika kami yang memperbaiki maka bisa saja kami yang salah nantinya,” terangnya. Jika pemerintah daerah yang memperbaiki, pihaknya khawatir

tidak seperti wujud aslinya. Sebab, memperbaiki cagar budaya tidak seperti memperbaiki bangunan lainnya. ”Perlakuan (bangunan) cagar budaya, berbeda dengan bangunan umum lainnya. Nanti perbaikannya harus sesuai dengan aslinya,” ungkapnya, Rabu (19/3). Sementara Ketua Yayasan Asta Tinggi Sumenep RB Roeska Panji Adinda mengatakan sudah menyampaikan kerusakan pagar itu kepada Bupati Sumenep A. Busyro Karim

dengan tembusan Disbudparpora setempat. ”Keesokan harinya saya langsung kirim surat,” tuturnya. Menurutnya, meskipun Asta Tinggi dikelola yayasan, pihaknya tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk memperbaiki pagar bersejarah itu. Sebab, kompleks pemakaman Asta Tinggi berikut pagarnya merupakan bagian dari cagar budaya. Sehingga, pihaknya hanya berkoordinasi dengan Disbudparpora Sumenep untuk memperbaikinya. Topan Indra mengaku telah melakukan koordinasi dengan BPCB Mojokerto. ”Pak Bupati melalui Disbudparpora telah mengirim surat ke BPCB,” terangnya. =JUNAEDI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

KAMIS 20 MARET 2014 | No. 0325 | TAHUN III

DUGAAN KORUPSI BSPS

Kamis, Panggil Panitia UPK SUMENEP –Kejaksaan Negeri Sumenep pada hari ini berencana memanggil panitia UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget. Panitia UPK akan dimintai keterangan terkait dugaan penyimpangan bantuan tersebut. “Besok, kita panggil panitia UPK untuk diperiksa terkait kebenaran dugaan adanya penyimpangan bantuan BSPS tersebut. Rencananya tiga panitia UPK akan diperiksa setelah sebelumnya pemeriksaan terhadap para penerima bantuan BSPS sebanyak 15 saksi,” terang Kajari Sumenep R Adi Wibowo melalui Kasi Pidsus Moh Sugiyanto, Rabu (19/3). Namun, dari tiga orang yang akan dipinggil, ada satu saksi salah orang akibat ada kesamaan nama. Sehingga terpaksa gagal diperiksa pada hari ini. Namun panitia UPK itu pasti akan diperiksa. “Akan terus diproses hingga ada kejelasan terhadap pengungkapan kasus ini,” terangnya. Dari hasil pemeriksaan ke-

pada 15 orang, mantan Kasi Pidsus Probolinggo itu mengaku masih belum cukup bukti untuk menetapkan tersangka. “Kejaksaan harus menggunakan asas praduga tak bersalah dan unsur kehati-hatian. Sebab jika sudah cukup bukti, tidak ada alasan bagi kejakasaan untuk menjerat oknum yang terlibat,” katanya meyakinkan. Pelapor kasus tersebut, Syarkawi mengungkapkan, dana BSPS yang bersumber dari APBN 2013 itu diberikan kepada 52 warga Desa Kalianget Timur. Masing-masing penerima mestinya mendapat bantuan senilai Rp 6 juta. Tapi bantuan itu dipotong. Ada penerima manfaat yang hanya menerima Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta. Salah satu korbannya adalah Amya (60) warga Dusun Lisoen yang mengaku hanya menerima Rp 700 ribu dan Mukasir (60) warga Dusun Lisoen mengaku hanya menerima material bangunan senilai sekitar Rp 4.5 juta dan uang tunai Rp 400 ribu. Orang tersebut telah diperiksa. =ALI RIDHO/MK

Pilkades Tetap Digelar Tahun Ini Bupati: Anggaran Dimungkinkan dari PAK SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menegaskan pelaksaan pemilihan kepala desa serentak akan dilakukan pada tahun ini. Pelaksaan pesta demokrasi di tingkat desa itu dinilai tidak akan menggangu pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden 2014. Menteri Dalam Negeri pada November 2013 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 140/7635/ PMD tahun 2013 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bagi desa-desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir pada tahun 2014. Dengan adanya surat edaran itu, sepanjang tahun 2014 di seluruh kabupaten/kota tidak diperkenankan menggelar pilkades. Sebab dengan adanya surat itu, maka semua desa-desa yang mestinya menggelar pilkades harus ditunda pada tahun 2015. Alasan mendasar dari SE Mendagri ini, karena di tahun 2014 akan digelar pesta demokrasi berupa pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres).

Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengatakan pelaksanaan pilkades serentak pada tahun 2014 di Kabupaten Sumenep merupakan sebuah kewajiban. Sehingga dengan alasan apa pun pagelaran pesta demokrasi di tingkat desa itu harus dilaksanakan. ”Kami tetap akan menggelarnya pada tahun ini,” katanya. Mantan Ketua DPRD Sumenep dua pereode itu, saat ini tengah mematangkan perencaan pilkades serentak yang akan digelar pada bulan Oktober nanti. ”Kami rencanakan pagelaran pilkades pada bulan Oktober,” terangnya. Sekalipun pemkab telah menentukan waktu pelaksaan, namun sampai saat ini pemkab

masih belum mengajukan anggaran kepada legislatif. ”Untuk itu (pengajuan pendanaan pelaksanaan pilkades serentak) masih belum,” terangnya. Sebab menurutnya, dilihat dari tenggat waktu pelaksanaan pilkades yang telah direncanakan masih terlalu jauh. ”Rencana pelaksaannya kan masih jauh, jadi masih punya banyak waktu kok,” ujarnya. Disinggung masalah aturan yang mengikat terkait dengan pembahasan pengajuan yang minimal harus enam bulan dari pelaksanaan pilkades, pihaknya juga tidak menampik. Bahkan anggaran pilkades serentak bisa diambilkan dari dana PAK (Perubahan Anggaran Keuangan). ”Kami tetap akan mematuhi peraturan yang ada, apalagi waktunya masih panjang. Sedangkan biaya untuk pelaksanaannya dimungkinkan akan diambilkan dari dana PAK,” terangnya. =JUNAEDI

KEINDAHAN KOTA

Mestinya Tak Ada PKL di Taman Adipura SUMENEP – Ketua Lembaga Kajian Kritis Sumenep Junaidi menyoroti menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) di Taman Adipura setempat. Keberadaanya dinilai telah merusak keindahan Taman Bunga. Pemerintah perlu segera mencari tempat lain sebagai tempat berjualan PKL. ”Kami tidak mengerti, padahal di Sumenep ini sudah ada perdanya, namun itu seakan tidak ada aplikasinya. Nah ini apa mungkin para pejabatnya hanya tahu membuat, tapi tidak tahu cara pengaplikasiannya,” katanya, Rabu (19/3). Pemkab perlu belajar ke kota lain seperti Surabaya untuk menjadi gambaran dalam menata kota. ”Itu harus dilakukan, sehingga keberadaan PKL itu tidak semrawut. Sebab jika itu dibiarkan, pada akhirnya akan berdampak juga terhadap kelestarian lingkungan kota ini,” tegasnya. Jika pemerintah sudah menyediakan tempat khusus bagi PKL, dirinya optimis Kota Sumenep

BERDERET Lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) berderet di pinggir Taman Adipura Sumenep bagian selatan, Rabu (19/3). Pemerintah perlu mencari tempat berjualan untuk PKL sehingga tidak merusak keindahan kota.

akan semakin indah dipandang. Bahkan para pengunjung akan semakin banyak dan betah. ”Kalau ada sentralnya, itu juga akan mempermudah bagi masyarakat, juga bagi pedagang,” terangnya.

Sementara Kepala Bidang Perekonomian Setkab Sumenep Moh. Hanafi mengakui jika keberadaan PKL di pinggir Taman Bunga telah mengurangi keindahan kota. ”Diakui atau tidak,

yang jelas itu sudah mengurangi keindahan kota,” katanya. Pihaknya berjanji dalam waktu dekat akan mencarikan solusi. Sehingga keindahan taman tetap terjaga tanpa harus mengganggu

PKL. ”Kami akan terus berusaha untuk menjaga agar keindahan taman itu tetap terjaga, makanya kami dalam waktu dekat akan mengadakan pertemuan dengan satker terkait mengenai tata letak tersebut,” janjinya. Sebenarnya saat ini sudah ada satuan kerja yang menangani pegadang yang berjualan di Taman Adipura. ”Kalau UMKM itu yang melakukan pembinaan itu adalah Dinas koperasi (Diskop), kalau masalah PKL-nya itu adalah Dinas Perdagangan (Disprindag), sedangkan yang menangani pasar secara keseluruhan adalah Dinas Pengelolaan dan Pendapatan Keuangan Daerah (DPPKA),” jelasnya =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 20 MARET 2014 | No. 0325 | TAHUN III

SDN Gua-Gua II Kembali Aktif Disdik Berlakukan Sanksi Tegas Guru Bolos SUMENEP – Disdik langsung bergerak cepat setelah mendengar Sekolah Dasar Negeti (SDN) Gua-Gua II disegel oleh masyarakat. Kini aktivitas SDN tersebut sudah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut diakui oleh A. Shadik, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Rabu (19/3) kepada Koran Madura terkait disegelnya SDN tersebut. Menurut Shadik, pihaknya langsung menugaskan UPT setempat untuk meninjau langsung lokasi disegelnya sekolah tersebut. “Awalnya saya belum mendengar kalau SDN II Gua-Gua itu disegel. Malah saya tahunya dari media. Oleh karena itu, saya langsung melakukan koordinasi dengan UPT setempat dan menugaskan mereka, agar segera

ditindaklanjuti. Alhamdulillah sekarang sudah aktif kembali,” katanya. Soal tuntutan warga, Shadik mengaku sudah selesai. “Kami sudah penuhi permintaan warga. Sekarang gurunya sudah lengkap, yakni 6 guru. Termasuk kepala sekolahnya juga sudah kembali kepada tugas semula. Bahkan mereka sudah berjanji di depan masyarakat akan aktif mengajar seperti biasanya,” jelasnya. Menanggapi tentang permintaan banyak kalangan bahwa

Kami sudah penuhi permintaan warga. Sekarang gurunya sudah lengkap, yakni 6 guru. Termasuk kepala sekolahnya juga sudah kembali kepada tugas semula.”

A. Shadik

Kepala Disdik Disdik harus menindak guru-guru semacam itu, Shadik menyatakan bahwa sudah pasti ada sanksi

tegas terhadap mereka. “Kalau sanksi sudah pasti berlaku, baik sanksi moral maupun struktural.

Kalau secara struktural, jelas kami patuh pada daftar hadir guru yang sudah disiapkan. Karena hal tersebut ada hubungan dengan kesejahteraan guru dalam akumulasi setahun. Jika sering bolos, maka ia pun akan dipotong tunjangan kesejahteraannya,” tambahnya. Selain itu, penurunan pangkat terhadap guru pun akan berlaku. Shadik menjelaskan bahwa kejadian seperti itu sudah seringkali terjadi. “Dan sudah pasti ditindak tegas, sudah banyak kok yang terjadi, tidak hanya kali ini saja. Bahkan ada guru-guru yang diturunkan pangkatnya. Termasuk sudah ada yang berhenti. Jadi, kami tidak akan main-main dalam hal ini,” tegas Shadik. =SYAMSUNI

KILAS AKTIVITAS BANGGA. Bupati Sumenep A. Busyro Karim didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumenep Imam Trisnohadi memberikan bantuan kepada sejumlah pengelola usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Rabu (19/3).

Diskop Gelontorkan Rp 1,8 Miliar SUMENEP - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sumenep menggelontorkan bantuan senilai Rp 1,8 miliar untuk 295 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) se-Kabupaten Sumenep, Rabu (19/3). Bupati A. Busyro Karim secara simbolis memberikan bantuan tersebut. Kepala Diskop dan UKM Sumenep Imam Trisnohadi mengatakan, bantuan tersebut diharapkan bisa mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah sebagai upaya pengentasan kemiskinan. “UMKM ke depannya bisa lebih man-

diri dan berkembang lebih baik lagi,” harapnya. Sementara Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengharap bantuan tersebut digunakan dengan sebaik mungkin. ”Kami harap dengan diberikannya bantuan ini UMKM lebih produktif bukan konsumtif,” ujarnya. Pada kesempatan tersebut, hadir juga Wakil Bupati Sumenep Soengkono Sidik, Sekretaris Daerah Hadi Soetarto, dan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). =ADV/JUNAEDI

Pasang Iklan di

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

LKNU Nyatakan Perang Pada TBC SUMENEP – Pengurus Cabang Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (PC LK NU) Sumenep menggelar Launching dan Lokakarya Program Percepatan Kemajuan Menuju Akses Universal Kualitas DOTS, Rabu (19/3) di Aula PCNU Sumenep. Kegiatan tersebut merupakan kerja sama PP LKNU, Kemenkes RI dan Global Fund. Acara tersebut diikuti sebanyak 45 peserta dari 7 pondok pesantren, 7 puskesmas, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum dr. Moh. Anwar, lembaga dan banon NU, MWC NU, pemerhati kesehatan. Hadir pula pada kesempatan tersebut Bupati A Busyro Karim dan Ketua PCNU KH A Pandji Taufiq. Ketua PC LKNU Hadariyadi mengungkapkan, kegiatan tersebut merupakan ijtihad untuk memerangi penyakit TBC di Sumenep. Oleh karenanya, pemerintah

Ketua PCNU Sumenep KH. A. Pandji Taufiq berbincang dengan Buapati Sumenep sesaat sebelum dimulainya acara Launching dan Lokakarya yang diselenggarakan LKNU Sumenep, Rabu (19/3).

diharap turut serta untuk memerangi penyakit tersebut. ”Kalau ditatanan NU sendiri sudah diprogramkan, yakni jihat melawan TBC. Sehingga ke de-

pannya kami akan terus berupaya, sebab Sumenep masih menduduki peringkat kelima se-Jawa Timur,” katanya. =*/JUNAEDI

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 20 MARET 2014 | No. 0325 | TAHUN III

UJIAN NASIONAL

Peserta Berubah Menjadi 25.408 Siswa SUMENEP- Peserta tetap Ujian Nasional berdasarkan Daftar Nominal Tetap mengalami perubahan data, dari yang awalnya 25.848 siswa, kini menurun menjadi 25.408 siswa dari semua jenjang, baik SMP/MTs maupun SMA/ MA/SMK. Berdasarkan data yang didapat Koran Madura dari Disdik, untuk SMP negeri, jumlah peserta UN sebanyak 5.586, dan SMP swasta sebanyak 890. Jumlah totalnya adalah 6.476. Sementara itu, khusus MTs negeri berjumlah 3.513, MTS swasta adalah 4.707. Jumlah totalnya adalah 8.220. Sementara itu, khusus untuk SMA negeri, data terbaru sebanyak 2.631, dan SMA swasta berjumlah 1.517 dengan jumlah total 4.148 siswa. Khusus MA negeri sebanyak 2.528, MA swasta sebanyak 3001. Jumlah totalnya adalah 5.529. Sedangkan untuk SMK adalah 1.035. “Jadi, jumlah totalnya adalah 10.712,” sebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep A. Shadik, Rabu (19/3). Ketika ditanya lebih jauh tentang pendestribusian soal ke beberapa daerah, Shadik mengatakan sudah ada pelayanan dan pengawasan khusus dari provinsi. “Karena secara geografis, Kabupaten Sumenep terdiri dari 9 kepulauan. Dan kecamatan di 9 kepulauan akan

didistribusikan lebih dulu, yakni satu minggu sebelum UN itu dilaksanakan,” terang Shadik Khusus daerah daratan, distribusi soal akan didistribusikan dua hari sebelum pelaksanaan. “Semua pendistribusian itu, baik dari kepulauan maupun daratan akan dikawal lebih ketat oleh beberapa pihak, yakni Polres, PT (Peguruan Tinggi), dan akademisi. Termasuk dari pihak Diknas sendiri. Sedangkan khusus sekolah di kota, dan relatif dekat dengan Polres akan diantar pada hari UN berlangasung,” jelasnya. Dalam hal mengantisipasi keterlambantan soal ke kepulauan, pihaknya sudah melakukan koordinasi jauhjauh hari sebelumnya dengan kapal. “Soal itu kami akan lakukan koordinasi jauh-jauh hari sebelumnya ke kapal. Yang jelas akan disesuaikan dengan jadwal kapal,” jelasnya. Diketahui bahwa pelaksanaan UN akan dilaksanakan pada tanggal 14-16 April khusus SMA/MA/SMK. Dan pada tanggal 5-8 Mei untuk SMP/MTs. =SYAMSUNI

KURANG DIPERHATIKAN. Bocah sedang asyik mancing di salah satu taman pemandian Raja Sumenep yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Senin (17/3). Taman tersebut tampak kumuh, airnya kotor, dan pinggir taman sudah bayak yang rapuh. Konon, salah satu bekas rumah raja yang berada di sebelah timurnya taman sudah tertutupi rerumputan.

TAMAN ADIPURA

Pemugaran Terganjal Anggaran SUMENEP – Pemugaran Taman Adipura Sumenep yang direncanakan akan dirombak total masih terganjal anggaran. Perombakan Taman Bunga itu diperkirakan mencapai Rp 1,2 miliar. Sementara anggarannya masih hanya mengandalkan pengajuan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) APBD 2014.

Sejumlah siswa mengerjakan soal Ujian Akhir Sekolah di SMAN 3 Kota Madiun, Jatim. Nilai Ujian Akhir Sekolah merupakan salah satu kriteria kelulusan pelajar SMA selain nilai Ujian Nasional yang akan diselenggarakan pada April.

Tidak memungkinkannya menggunakan dana APBD karena tidak masuk APBD 2014. Sementara anggaran untuk Kantor Kebersihan dan Pertamanan pada tahun anggaran 2013 dan 2014 masing-masing sebesar Rp 10 miliar. Rp 4 miliar digunakan untuk gaji pegawai sementara sisanya untuk rehab dan lainnya. Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) RB Wahid mengatakan, taksiran kebutuhan anggaran itu berdasarkan perhitungkan konsultan pemugaran taman yang terletak di depan Masjid Agung itu. “Kita sudah libatkan tim dan konsultan untuk menghitung

anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan pemugaran Taman Bunga (TB) tersebut. Hitungan kasar dari para konsultan, pemugaran TB itu diperkiran akan menelan dana sebesar Rp 1,2 miliar,” terang Wahid, Rabu (19/3). Namun demikian, selain mengandalkan dana melalui PAK, pihaknya juga akan mengajukan dana pada salah satu bank. Hal itu agar kebutuhan anggaran bisa segera teratasi dan pemugaran bisa segera dilaksanakan, karena perombakan Taman Bunga di luar rencana yang sudah tertuang dalam APBD. Rencana pemugaran besaranbesaran ini, akan memindah

taman air mancur ke sudut titik lokasi taman bunga. Sehingga lokasi taman air mancur yang terdapat adipuranya itu akan dibuat kosong dan menjadi hamparan taman dan jalan yang luas. “Sehingga dari depan Masjid Jamik pemandangan tembus ke Pendopo. Pokoknya taman mancur di tengah-tengah TB itu akan pindah,” jelasnya. Menurutnya, hal itu berdasarkan masukan sejumlah kiai dan tokoh masyarakat. Pemugaran Taman Bunga akan dibuat lapang pada bagian tengahnya. Bahkan, akan ada taman baca. Sehingga stigma negatif bahwa Taman Bunga dijadikan tempat pacaran dan sebagainya akan tergerus. Rencananya, pembanguan Taman Bunga itu satu paket dengan pemugaran pada bagian depan Masjid Jamik. Di depan masjid direncanakan menjadi tempat parkir kendaraan. =ALI RIDHO/MK

KORAN MADURA

KAMIS 20 MARET 2014|NO. 0325|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 20 MARET 2014 NO. 0325 | TAHUN III

TSK Bertambah Polisi Terus Buru Kasus Penyelundupan Raskin Bulangan Timur PAMEKASAN - Unit Tipikor Satreskrim Polres Pamekasan menetapkan satu tersangka baru dalam dugaan penyelundupan beras miskin (raskin) di Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan, yaitu Taqdirul Amin dari unsur tim pengawas raskin Pemkab Pamekasan, ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (19/3), kemarin. Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman, melalui Kasubag Humas, AKP Siti Maryatun mengatakan dengan ditangkapnya dua orang tim pengawas ini, penyidik di Unit Tipikor Satreskrim Polres Pamekasan semakin jeli dan sungguh-sungguh dalam berupaya membongkar kasus ini. Sebab yang menjadi tersangka atau pelaku adalah para pengawasnya sendiri, baik pengawas dari internal Bulog atau pengawas dari Pemkab Pamekasan. Yang mana seorang pengawas itu seharusnya menekan atau mengantisipasi agar tidak terjadi halhal semacam itu. Namun dalam kasus ini, justru para pengawasnya yang aktif. Dia menjelaskan selain sudah ada tambahan tersangka satu lagi, penyidik juga telah menambahkan satu orang untuk wajib lapor. Sebelumnya Muh. Tuki telah dikenakan wajib lapor, Selasa (18/3), akhirnya datang ke Mapolres Pamekasan untuk melapor, setelah ditunggu sekian hari tidak datang. Wajib lapor kedua yang baru ditetapkan saat itu juga adalah Saiful Bahri.

Dia lebih kooperatif hadir ke Unit Tipikor untuk melapor pada Rabu (19/3) siang. Kedua lakilaki ini adalah teman dari Khairul Kalam. Menurut Maryatun, kedua teman Khairul Kalam yang dikenakan wajib lapor memiliki peran berbeda. Muh. Tuki diperintahkan oleh Khairul Kalam untuk meminta tanda tangan Kepala Desa (Kades) Bulangan Timur Hosnol

Hotimah. Sedangkan Saiful Bahri merupakan orang yang menghadang truk pembawa raskin ini di tengah jalan, sebelum masuk Desa Bulangan Timur, dan memandu truk tersebut kepada salah satu gudang yang sudah disewa Khairul Kalam, yang juga masih di wilayah Desa Bulangan Timur. Terkait status dua orang wajib lapor ini, Maryatun mengatakan masih menunggu hasil

perkembangan penyidikan. Dia menjelaskan jika hasil penyidikan memberikan petunjuk kepada dua orang tersebut agar ditetapkan sebagai tersangka, maka akan ditetapkan sebagai tersangka berikutnya. Namun jika hasil penyidikan lebih lanjut ternyata dua orang tersebut hanya diperlukan sebagai saksi, maka statusnya hanya sebagai saksi. ”Kami lihat perkembangan-

nya dulu, sambil mendengarkan keterangan beberapa pihak. Beberapa orang sudah kami panggil, termasuk para saksi di TKP, kades, sekdes, juga beberapa orang dari Gudang Bulog, dan pihak terkait lainnya. Hanya saja Korlap Bulog belum juga hadir ke sini (penyidik), padahal surat panggilan sudah kami kirimkan beberapa hari yang lalu,” kata Maryatun. Taqdirul Amin akan dijerat pasal 2 dan 3 Undang Undang RI Nomor 31/1999 sub Undang Undang RI Nomor 20/2001 tentang tindak pidana korupsi, dan pasal tambahan pasal 56 KUHP (membantu melakukan tindakan), dengan ancaman 20 tahun penjara. Sangkaan kepada Taqdirul Amin ini sama dengan sangkaan kepada Khairul Kalam dan Musa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana diberitakan, pada Selasa (11/3) lalu, Unit Tipikor Satreskrim Polres Pamekasan berhasil menangkap tangan upaya penyelundupan 5,04 ton raskin. Seharusnya raskin itu diturunkan di Balai Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan, tapi justru diturunkan di salah satu gudang pribadi yang sengaja disewa Khairul Kalam di Desa Bulangan Timur. Khairul Kalam adalah oknum LSM Badan Intelejen Anti Korupsi, sejak saat itu langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka lainnya yang juga tertangkap tangan adalah Musa. Musa merupakan oknum satker Bulog, yang tugasnya saat itu seharusnya mengawal pengiriman raskin ini agar benar-benar sampai ke titik sasaran. Sejak saat itu Musa juga langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. =SUKMA FIRDAUS/RAH

DIDUGA TAK BERIZIN

Galian Kabel Optik di Jalan Kabupaten Ilegal PAMEKASAN - Proyek Penggalian Kabel Serat Optik milik salah satu provider dituding menyerobot tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. Proyek galian tersebut juga diduga liar, karena tidak memiliki izin dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) setempat. Pemkab Pamekasan menyatakan tidak akan mempermasalah-

kan proyek galian tersebut jika tidak dilakukan di jalan kabupaten. Namun penggalian serat optik yang telah selesai pengerjaannya itu sebagian berada di jalan kabupaten seperti di Jalan Sersan Mesrul dan sejumlah jalan lainnya. Kepala KPPT Pamekasan, Sahrul mengatakan sejauh ini pihaknya belum menerima pengajuan izin dari provider atas

proyek galian itu. “Kami sifatnya melayani Periizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kalau provider itu mengajukan izin kami pasti mengetahuinya, tapi selama ini kami tidak pernah menerima berkas penagajuan izin apa pun untuk proyek tersebut,” katanya. Sahrul menjelaskan jika pengerjaan proyek tersebut dilakukan di jalan provinsi, izinnya harus dilakukan di tingkat

provinsi, begitu juga jika di jalan nasional maka izinnya ke pemerintah pusat. Namun jika dilakukan di pinggir jalan kabupaten, kata dia, maka harus memiliki izin dari Pemkab. Ada hal yang tidak diperhatikan oleh provider pemilik proyek tersebut, yaitu yang berkaitan dengan kewenangan perizinan, seperti memperhatikan Daerah Milik Jalan (Dam-

ija) dan Daerah Manfaat Jalan (Damaja). “Jalan Segera, Jalan Amin Jakfar, Jalan Abd Aziz, Jalan Agus Salim, dan Jalan Sersal Mesrul itu Jalan Kabupaten. Tapi kalau di Jalan Trunojoyo, itu jalan Nasional karena itu termasuk Jalan KamalKalianget-Sumenep, mungkin ini yang tidak mereka perhatikan,” jelasnya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 20 MARET 2014 NO. 0325| TAHUN III

SOSIAL

Penerima Bantuan Tempat Ibadah Belum Didata

SOSIALISASI PEMILU DI LAPAS. Petugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kota Kediri, melakukan sosialisasi proses pencoblosan untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 kepada para warga binaan lapas kelas II A Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (19/3). Sosialisasi pemilu pada warga binaan lapas kelas II A Kota Kediri tersebut untuk mengenalkan tata cara pemberian suara melalui pencoblosan pada Pemilu Legislatif 9 April mendatang.

Anggaran DAK 2014 Meningkat

PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan belum melakukan pendataan dan verifikasi data penerima program bantuan untuk tempat ibadah dan pendidikan Islam di wilayah itu. Sampai saat ini, jumlah pasti penerima bantuan dana rehabilitasi musala, mesjid, dan pondok pesantren (ponpes) masih belum jelas. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pamekasan, Amirus Soleh mengatakan pihaknya belum mendata musala, mesjid, dan ponpes yang telah mengajukan permohonan bantuan tersebut. Pendataan penerima bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat itu, akan dilakukan setelah selesai pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) . “Kami memang belum mendata. Ini kami lakukan agar tidak berbenturan dengan pelaksanaan pemilu,” katanya. Menurutnya, untuk tahun ini anggaran khusus bantuan musala sebesar Rp 3,1 miliar, sedang untuk masjid sebesar Rp 1.5 miliar, dan bantuan untuk ponpes dianggarkan Rp 1 miliar. Dia menjelaskan tem-

pat ibadah yang diperbolehkan dibantu adalah tempat ibadah untuk umum, sementara tempat ibadah untuk keluarga dipastikan tidak bisa menerimanya. Sedangkan untuk masjid, jelas dia, hanya mesjid yang sudah pasti digunakan untuk salat Jumat secara rutin yang bisa mendapat bantuan dan untuk ponpes adalah yang terdapat santri mukim. “Lembaga yang sudah menerima bantuan program yang sama tahun lalu, tidak diperkenankan mendapatkan bantuan tahun ini. Hal itu dimaksudkan agar terjadi pemerataan pemanfaat program,” jelas Amir. Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini mengatakan sebelum dana bantuan tersebut dicairkan kepada penerimanya, komisinya akan meminta data penerima bantuan. Hal itu dianggapnya penting sebagai bahan untuk melakukan pengawasan dan memastikan program tersebut tidak salah sasaran. “Nanti daftar yang dimiliki Kesra akan kami sesuaikan dengan data yang kami miliki. Kami juga akan mengawasi penyaluran bantuan tersebut,” katanya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

Taufikurrachman: Belum Mengetahui Alasan Kenaikan itu PAMEKASAN – Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Pamekasan tahun ini meningkat menjadi Rp 101,5 miliar dibanding DAK tahun lalu sebesar Rp 97 miliar. Peningkatan itu terjadi pada DAK murni dari Rp 82,4 miliar pada tahun lalu menjadi Rp 85,3. Demikian pula dengan DAK tambahan yang pada tahun ini menjadi Rp 16,3 miliar, sedang tahun lalu sebesar Rp 14,6 miliar. Peningkatan alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu juga diimbangi dengan bertambahnya bidang pembangunan yang harus dilaksanakan. Pada tahun lalu hanya ada 14 bidang pekerjaan yang menggunakan anggaran tersebut yaitu bidang pendidikan, pertanian, kehutanan, kesehatan, infrastruktur, air minum, sanitasi, irigasi, perikanan, lingkungan hidup, Keluarga Berencana (KB), pasar, sarana desa tertinggal, dan transportasi darat. Sedang pada tahun 2014 ini

bertambah dua bidang, yaitu bidang prasana pemerintahan dan energi pedesaan. Sehingga keseluruhan bidang pekerjaan yang dapat menggunakan dana DAK tesebut menjadi 16 bidang. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Pamekasan, Taufikurrachman mengatakan pihaknya tidak mengetahui secara pasti alasan penaikan alokasi DAK itu. Namun diperkirakan selain karena ada tambahan dua bidang baru, kabupaten tersebut masih masuk kategori miskin jika dilihat dari kemampuan fiskalnya (pengelo-

laan sumber keuangan). Taufik menjelaskan pencairan DAK tahun ini masih seperti tahun lalu, yaitu dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama sebesar 40 persen, tahap kedua 35 persen, dan tahap ketiga 25 persen dari total anggaran. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang masuk zona merah, Kabupaten Pamekasan mendapatkan DAK tambahan yang harus digunakan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur, seperti jalan, air minum, dan sanitasi. Rencananya, anggaran tersebut diantaranya akan digunakan untuk pembangunan dua kantor, yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes), kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappedda). Sedangkan energi pedesaan direncanakan akan digunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

BSM BANTU MADRASAH. Direktur Bank Syariah Mandiri Hanawijaya (kiri) secara simbolis menyerahkan bantuan kepada perwakilan Madrasah korban erupsi Gunung Kelud di Madrasah Tsanawiyah Sunan Ampel, Kediri, Jawa Timur. Sebanyak 17 Bank Syariah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Badan Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) memberi bantuan bagi 100 Madrasah Korban Erupsi Gunung Kelud di tiga kabupaten Malang, Blitar dan Kediri.

KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 20 MARET 2014|NO. 0325|TAHUN III

Pola Rekrutmen CPNS K-2 Harus Diubah Masa Pengabdian Harus Menjadi Prioritas PAMEKASAN - Pola rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), melalui jalur khusus harus diubah. Rekrutmen CPNS bagi tenaga harian lepas (THL) kategori dua (K-2) yang mengutamakan hasil tes dinilai tidak adil dan kurang menghargai pengabdian THL yang berkeja bertahun-tahun tanpa menerima honor atau gaji.

Demikian disampaikan Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Iskandar, saat rapat dengar pendapat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pamekasan, di ruang Komisi A, Rabu (19/3) kemarin. Menurutnya, seleksi CPNS jalur khusus melalui tes tulis harus dihapus, diganti dengan mengutamakan masa pengabdian dan usia. Sebab jika pola seleksi dengan tes tulis masih diterapkan, THL yang sudah berumur dan teruji loyalitasnya tidak akan pernah terakomodir. Dipastikan THL yang lulus seleksi adalah THL yang masih muda dan pemikiranya masih segar untuk mencerna soal-soal ujian. “Kalau yang dites tukang sapu atau penjaga kantor, bisa saja dia salah mengarsir, apalagi harus menjawab soal-soal. Kasihan mereka,” katanya. Kata Iskandar, BKD tidak boleh lepas tangan dalam memperjuangkan nasib THL, dengan menyuarakan perubahan pola re-

krutmen ke Kemenpan-RB. BKD harus bertanggung jawab dengan aktif menanyakan perihal nasib mereka. Dalam kesempatan itu, ia menilai bahwa Kemenpan-RB ingkar janji, soal kuota pengangkatan THL menjadi CPNS. Semula Kemenpan-RB menjanjikan kuota CPNS melalui jalur khusus sebanyak 30% dari jumlah THL K-2 yang diusulkan masing-masing daerah. Namun nyatanya hanya sekitar 15 persen yang diangkat sebagai CPNS. Dia menjelaskan jumlah THL K-2 di Pamekasan sebanyak 1.432 orang. Dari jumlah itu 6 orang tidak mengikuti seleksi. Sehingga peserta rekrutmen CPNS melalui jalur khusus sebanyak 1427 peserta. Dari jumlah itu, peserta yang lulus hanya 161 orang atau sekitar 15 persen dari total peserta yang mengikuti seleksi. “Ini jauh dari kuota yang dijanjikan dan Kemenpan-RB sudah ingkar janji kepada THL K-2 di

Pamekasan,” katanya, saat rapat dengar pendapat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di di ruang Komisi A DPRD Pamekasan, Rabu (19/04), kemarin. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan Pemkab Pamekasan harus ikut bertanggung jawab terhadap

abdi, namun belum diangkat sebagai CPNS. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan BKD Pemkab Pamekasan, Suparman menyatakan Pemkab Pamekasan sudah pro aktif berkomonikasi dengan pemerintah pusat. Bahkan sudah mengirimkan surat mem-

nasib THL K-2 yang tidak lulus. Sebab mereka sudah lama meng-

inta kejelasan nasib THL K-2. Pada 10 Februari lalu, BKD su-

dah mendatangi Kemenpan-RB di Jakarta, menyampaikan keluhan dari ratusan THL. “Pejabat Kemenpan-RB memberikan jawaban kepada kami ketika itu, tidak hanya Pamekasan yang mengalami masalah, melainkan seluruh daerah di Indonesia bernasib sama dengan Pamekasan,” katanya. Menurut Suparman, hingga saat ini BKD belum menerima jawaban kepastian dari pemerintah pusat tentang keberadaan nasib THL K-2. Meski demikian, pihaknya akan terus berupaya untuk meminta kejelasan kepada pemerintah pusat tentang nasib mereka. Bahkan pada 27 Maret mendatang, pihaknya bersama perwakilan guru dan pengawai tidak tetap, serta DPRD Pamekasan akan kembali beraudiensi ke Jakarta, untuk mempertanyakan kejelasan nasib THL, yaitu 6 orang dari pejabat struktural, 5 orang perwakilan guru dan karyawan tidak tetap, dan 1 dari Komisi A DPRD Pamekasan akan berangkat ke Jakarta. Sementara itu, THL yang sudah dinyatakan lulus CPNS saat ini sedang mengurus kelengkapan administrasi. Dari 161 yang dinyatakan lulus terdiri dari 98 guru, 53 tenaga teknis, dan 10 orang tenaga kesehatan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PENDIDIKAN

9 Peserta UN SMP Masih Bermasalah PAMEKASAN - Persiapan pelaksanaan ujian nasional (UN) SMP di Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan masih menyisakan masalah. Permasalahan dimaksud terjadi pada administrasi sejumlah siswa yang sampai kini belum diusulkan masuk daftar nominasi tetap (DNT). Data di Disdik Pamekasan menyebutkan dari 15.309 siswa SMP dan MTs, negeri dan swasta yang masuk dalam daftar nominasi sementara (DNS) UN, 9 peserta diantarnya masih bermasalah. Rinciannya 5 peserta mengundurkan diri, karena beragam alasan seperti menikah dan ikut orang tua bekerja ke luar daerah. 4 peserta lainya masih terkendala administrasi sehingga belum bisa diusulkan untuk masuk dalam daftar nominasi tetap (DNT). Dari empat

peserta tersebut, satu lulusan setingkat SD di Jeddah dan tiga siswa lulusan sekolah setingkat SD di Malaysia. Keempat siswa tersebut berijazah SD di luar negeri, yaitu ijazah yang dikeluarkan di Jeddah Arab Saudi dan Malaysia. Mereka harus mendapat legalitas ijazah dari sekolah asalnya di luar negeri agar bisa diusulkan ke dalam DNT. Keempat siswa itu diduga lahir dan bersekolah di luar negeri bersama orang tuanya. Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdik Pamekasan Moh Tarsun menyatakan sudah menyampaikan permasalahan itu ke Disdik Provinsi Jawa Timur. Selain upaya Disdik, orang tua siswa yang bersangkutan juga berusaha untuk mendapatkan keter-

Keempat siswa tersebut berijazah SD di luar negeri, yaitu ijazah yang dikeluarkan di Jeddah Arab Saudi dan Malaysia. Mereka harus mendapat legalitas ijazah dari sekolah asalnya di luar negeri agar bisa diusulkan ke dalam DNT. Keempat siswa itu diduga lahir dan bersekolah di luar negeri bersama orang tuanya. angan dari sekolah asalnya. Ia optimis keempat siswa itu bisa mengikuti UN tahun ini.

“Kami sudah menyampaikan ke Disdik Provinsi dan saat ini sedang diproses untuk mendapat keterangan dari sekolah setingkat SD di Jeddah dan Malasyia, selanjutnya langsung bisa dimasukkan ke DNT,” katanya. Sementara, untuk 5 siswa yang dipastikan mundur sebelum ditetapkan dalam DNT, dua diantaranya karena alasan menikah, dua lainnya karena mengikuti orang tuanya bekerja dan satu orang karena meninggal dunia. Sedangkan jumlah peserta UN tingkat SMA, SMK dan MA, baik negeri maupun swasta tetap dan tidak mengalami perubahan, yaitu tingkat SMA 3.171 siswa, SMK 2.310, dan MA 5.261 siswa. Total keseluruhan berjumlah 10.742 siswa peserta UN. Tarsun menyayangkan adanya

siswa yang mengundurkan diri dengan alasan menikah. Padahal masa SMP tersebut merupakan masa produktif untuk mengenyam pendidikan. “Ini perlu peran semua pihak untuk menyadarkan kepada orang tua agar tidak menikahkan anak di usia sekolah,” katanya. Kebiasaan ini, kata Tarsun, harus segara dihentikan agar tidak merugikan siswa. Sebab pendidikan anak harus terlayani dengan baik karena menyangkut masa depan. Secara kelembagaan, Disdik Pamekasan sudah meminta kepada sekolah agar memberi penyadaran kepada wali murid untuk mendorong anaknya menuntaskan pendidikan 12 Tahun. Bahkan jika memungkinkan hingga ke perguruan tinggi. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 20 MARET 2014 NO. 0325| TAHUN III

Berkas Tak Tuntas Tersangka Tipikor Raskin Bebas Tahanan PAMEKASAN - Mantan Korlap Raskin Bulog, Ahmad Yani rupanya telah keluar dari ruang tahanan Polres Pamekasan. Salah satu tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, karena masa perpanjangan penahanannya berakhir. Ahmad Yani terpaksa dilepas, karena penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Pamekasan tidak mampu menyelesaikan berkas perkaranya hingga masa penahanan kedua bagi tersangka telah berakhir. Padahal, masa penahanannya, hanya berselang beberapa hari dengan tersangka lainnya, yaitu Kepala Desa Larangan Slampar, Mustahep.

Berkas Mustahep sudah lama dilimpahkan Kejari Pamekasan, bahkan sudah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya, Kamis (13/3) lalu. Sidang lanjutan terdakwa diagendakan hari ini. Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman melalui Kasubag Humas, AKP Siti Maryatun mengatakan terkait langkah

yang akan diambil terhadap Ahmad Yani ini, penyidik masih menunggu fakta persidangan di Pengadilan Tipikor dengan terdakwa mantan Kades Larangan Slampar, Mustahep. Fakta tersebut akan dijadikan bukti untuk melanjutkan kasus ini, yaitu untuk tersangka lainnya yaitu Ahmad Yani. Maryatun mengungkapkan hal ini perlu dilakukan karena saat dikonfrontir tidak ditemukan titik temunya antar tersangka. Pada saat dilakukan konfrontir semua pihak saling menuding, sehingga bukti keterlibatan Ahmad Yani putus. Hasil konfrontir yang masih meragukan ini mengakibatkan penyelesaian berkas

tersangka Ahmad Yani molor dan harus menunggu fakta persidangan. Sementara Kejari Pamekasan tidak menerima bukti petunjuk, sebab kasus itu berdiri sendiri. ”Ahmad Yani keluar dari tahanan, karena masa penahanannya sudah habis. Kendati demikian, statusnya tetap menjadi tersangka dan kasusnya tetap berlanjut. Saat ini penyidik sedang memperbaiki berkas untuk melanjutkan kasus tersebut,” kata Maryatun. Dugaan Tipikor Raskin ini ditangani Polres Pamekasan setelah menerima laporan dari ketua BPD Larangan Slampar Subianto, beberapa bulan lalu. Dalam

laporannya, raskin di desa itu hanya didistribusikan sebanyak tiga kali dalam setahun. Hal tersebut sudah berlangsung selama tiga tahun terhitung sejak 2010. Kades Mustahep sudah ditahan sejak 28 Oktober 2013, sedangkan Ahmad Yani masuk tahanan sejak 7 November 2013 lalu. Saat ditetapkan sebagai tersangka, Mustahep masih aktif sebagai Kades Larangan Slampar, yang akhirnya dinonaktifkan oleh Bupati Pamekasan Achmad Syafii. Sedangkan Ahmad Yani sudah pensiun sebagai pegawai Bulog dua bulan sebelum dilakukan penahanan. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

KESEHATAN

Anggaran Obat Generik Dipangkas Perbandingan Besar Anggaran Obat Generik

PAMEKASAN - Anggaran pengadaan obat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan untuk tahun ini dipangkas hingga Rp 1 miliar lebih dibandingkan dengan tahun lalu. Obat tersebut adalah obat generik untuk pelayanan dasar Puskesmas. Berkurangnya anggaran tersebut tentu saja berdampak pada jumlah obat yang dapat dibeli. Ada kekhawatiran akan terjadi kekurangan obat. Sebab kebutuhan obat masyarakat begitu tinggi. Data di Dinkes Pamekasan menyebutkan pada tahun 2013 lalu, anggaran untuk pengadaan obat generik sebesar Rp 6,6 miliar. Sumbernya Rp 4,1 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Rp 2,5 miliar dari Dana Bagi Hasil

Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Tahun 2014 menyusut menjadi Rp 5,2 miliar. Dengan rincian Rp 3,7 miliar DAK dan Rp 1,5 miliar DBCHT. Kepala Dinas Kesehatan, Ismail Bey melalui Kasi Farmasi, Makanan, dan Minuman, R. Moh. Ramadhian Purwanto mengatakan menyusutnya anggaran karena jatah dari pemerintah pusat dikepras. Dengan anggaran yang ada itu, jumlah obat yang akan dibeli juga akan berkurang. Namun nama item obat yang akan dibeli jumlahnya tetap sama, sekitar 120 jenis obat sehingga hanya mengurangi jumlah masingmasing item. Mengenai adanya kekhawatiran kehabisan stok seperti

halnya yang terjadi pada akhir tahun 2013 lalu, Ramadhian mengaku tidak terlalu risau. Sebab pengadaan obat dikalkulasi selama satu setengah tahun, bukan setahun. Setengah tahunnya sebagai obat cadangan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kehabisan stok. Dinkes sempat megalami kekurangan stok pada Desember 2013 lalu, namun hanya beberapa jenis saja. Itu pun, kata dia, telah diatasi dengan meminta pada Dinkes Provinsi Jawa Timur. Sebab di Provinsi memiliki cadangan obat yang cukup untuk semua Dinkes di kabupaten se Jawa Timur. Dia mengatakan hingga triwulan pertama tahun ini

persediaan obat generik masih tinggal sekitar 70 persen. Obat itu adalah sisa obat tahun lalu dan belum kadaluarsa. Sebab masa kadaluarsa obat hingga dua tahun setelah pembelian. ”Saat ini, semua obat tersebut disimpan di gudang farmasi di Kecamatan Pademawu, dan masih aman hingga 2014 mendatangi,” katanya. Dia menambahkan proses pembelian obat akan mulai dilakukan Mei mendatang. Sekitar Juli atau Agustus pabrikan sudah ada yang mengirim. Pihaknya memastikan sisa obat 2013 masih mencukupi di Pamekasan hingga tiba waktu tersebut. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

KORAN MADURA Sampang KORAN J PROBOLINGGO

Sampang J

Sampang

KAMIS 20 MARET 2014 No. 0325 | TAHUN III

KAMIS 20 MARET 2014 | No. 0325 | TAHUN III

MADURA

APK Nakal Kembali Ditertibkan SAMPANG- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menurun APK (alat perga kampanye) yang dipaku pada pohon dan/ atau mengganggu jalan raya di sepanjang Kota Sampang, Rabu (19/3). Hal itu melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 15 Tahun 2013 dan SK KPU Kabupaten Sampang. Beberapa titik yang dilakukan penertiban adalah sepanjang Jl Diponegoro, Jl Trunojoyo, Jl Jaksa Agung, Jl Rajawali dan Jl Jamaluddin. Divisi Penindakan dan Pengamanan Panwaslu Kabupaten Sampang Ahkmad Ripto menjelaskan, APK di Kota Sampang luar biasa banyak, dan kebanyakan melanggar SK KPU Sampang dan PKPU No 15 Tahun 2013. Itu sudah kesepakatan bersama dengan partai politik, KPU dan Panwaslu Kabupaten Sampang. ”Ada juga menggunakan paku dan diikat kepohon yang melanggar Perda No 4 Tahun 2011 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Dan ada lagi Perbub No 20 Tahun 2011

tentang Ukuran Baleho,” katanya. Ripto mengaku hanya merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Satpol PP untuk menertibkan baliho yang melanggar peraturan. Menurutnya, APK itu termasuk kampanye, hannya saja di KPU juga ada aturannya, tidak boleh dipaku di pohon. Dan yang diperbolehkan APK yang ada foto celeg dipasang didalam pagar rumah, itu bila ada izin dari pemilik rumah. ”Dan peletakn bendera yang diperbolehkan, satu RT hanya satu bendara caleg, jika lebih terpaksa juga diturunkan. Dalam sanksi pelanggaran tersebut itu KPU yang berhak menindak, yang penting panwaslu sudah memberi laporan kepada KPU bahwa APK caleg yang seperti itu melanggar,” ujarnya. Dan dari hasil penertipan APK yang dibawa ke kantor Panwaslu, bila ada yang mengambil dari salah satu celeg, pasti akan dibuatkan surat perjanjian tidak akan melakukan pelanggaran. Jika tetap melanggar, maka Panwaslu akan memberikan surat rekomendasi kepada KPU supaya caleg tersebut didiskualifikasi sebagai caleg. ”Dalam pelaksanaan pen-

ertiban sendiri sudah lama Panwaslu merekomendasikan kepada Satpol PP, hanya baru bergerak,” jelasnya. Sementara Kasi Ops Satpol PP Moh Sadik mengatakan, baru dilaksanakannya penertiban APK

INFRASTRUKTUR

Jalan Poros Desa Bakal Diperbaiki S ampang - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Sampang mengatakan akan memperbaiki proyek poros desa di Dusun Dualas Desa Pengongsean Kecamatan Torjun yang dikeluhkan warga dan oleh dewan pengerjaannya dinyatakan tidak sesuai aturan yang ada. Kepala Dinas PU Bina Marga Moh Ziz mengatakan, proyek poros desa dengan anggaran Rp 270 juta pada tahun 2013 itu masih dalam pemeliharaan karena belum genap satu tahun. “Masih ada kewenangan panitia kontraktor dan nanti pasti akan ada perbaikan,” ucapnya, Rabu (19/3). Masa pemeliharan proyek poros desa tersebut berakhir pada Juni nanti. Sehingga, biaya pengerjaan perbaikannya diambil dari anggaran masa pemeliharan sebesar 5 persen dari nilai kontrak pengerjaan. “Nanti perbaikannya kan ada anggaran pemeliharan, di mana 5 persen dari nilai kontraknya,” ujarnya.

Selain itu, Dinas PU Bina Marga akan memberikan sanksi kepada kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut karena pengerjaan proyek tidak sesuai Rancangan Anggaran Belanja

Kita lihat hasil pemeliharaanya saja apakah kontraktor akan beriktikad baik apa tidak

Moh. Ziz

Kepala Dinas PU Bina Marga

(RAB). “Kita lihat hasil pemeliharaanya saja apakah kontraktor akan beriktikad baik apa tidak, kalau tidak baik kita berhak untuk tidak mengakomodir seperti

itu lagi,” tutur Moh Ziz. Ditanya mengkinan di-black list, ia menjawab diplomatis. Katanya, pihaknya sejak awal pengerjaan sudah mewanti-wanti berupa teguran yang diberikan kepada pihak Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK). “Saksi teguran saja itu pun sudah sejak dari awal, kalau kita memblack list kontraktor banyak permasalahannya, tidak hanya salah begitu kita mau memblack list,” terangnya. Pantuan di lapangan, hasil sidak Komisi C DPRD Sampang sebelumnya, kontraktor tidak memasang papan informasi. “Kalau tidak ada papan informasi itu sudah pasti dipasang, cuma mungkin sama orang dicopot, kita juga punya dokumennya,” imbuh Moh Ziz. Proyek jalan tersebut menghubungkan Desa Pengongesean - Desa Petapan. Sepanjang 700 meter proyek tersebut kondisinya mengelupas. =RYAN HARIYANTO/MK

tersebut karna sebelumnya masih rapat tentang logistik di KPU dan baru berkordinasi lagi dengan Panwaslu bahwa sudah tiba waktu penertibannya. ”Suratnya baru masuk hari Jumat (14/3) kemarin,” tuturnya. =CR1/ LUM

PENERTIBAN APK: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menurunkan alat peraga kampanye (APK) yang berada di Jalan Trunojoyo, Sampang, Rabu (19/3).

LAPORAN KEUANGAN BUMD

Komisi B Gagal Panggil PT SMP SAMPANG - Komisi B DPRD Kabupaten Sampang, gagal memanggil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP), Rabu (19/3). Hal itu karena terkendala berkas laporan keuangan PT SMP yang hingga kini belum selesai dan masih menunggu tim audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). “Yang paling kita butuhkan berkas laporan keuangan, bukan orangnya. Jadi kalau rencana datang ke komisi B percuma tidak bawa seperti yang kita butuhkan,” ucap anggota Komisi B DPRD Sampang Mat Zahri. Pihaknya memberi toleransi, namun bukan berarti akan membiarkannya. “Kita saat ini masih memberi toleransi, memang rencana pemanggilannya batas waktu atau deadline, karena masalah ini tupoksinya Komisi B dan kita tetap tindaklanjuti terus,” tuturnya. Zuhri menambahkan, sebelumnya sudah menyampaikan surat permohonan laporan

keuangan kepada PT SMP. Sebab, laporan itu dinilai ada indikasi korupsi. Dimana, meski tidak ada aktivitas seluruh karyawan tetap menerima gaji. “Makanya saya minta laporan keuangan, karena karyawan PT SMP tetap digaji, padahal tidak ada aktivitias, terus uang gaji itu hasil dari mana,” katanya. Sementara itu, Komisaris PT SMP Farmadi justru mengaku belum tahu sepenuhnya terkait pemanggilan itu. Karena dirinya bukan penanggung jawab utama terkait pengelolaan PT SMP. “Nah masalah itu saya belum tahu karena sudah lama tidak ada konfirmasi ke saya, coba saja hubungi Dirut PT SMP,” singkatnya via telepon. Sebelumnya, Komisi B DPRD Sampang juga pernah memanggil PT SMP. Ketidakhadiran sudah yang kedua kalinya karena terkendala yang sama yakni tidak membawa berkas laporan keuangan. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang SAMPANG – Panitia Pengawas Pemilu Sampang mengungkapkan, daerah yang rawan terjadi pelanggaran pada setiap momen pemilu adalah wilayah utara. Namun, hingga kemarin, Panwaslu belum menemukan pelanggaran pemilu, baik di daerah utara maupun selatan. Divisi Penindakan Panwaslu Sampang Ach Ripto menjelaskan, dari 186 desa di Kabupaten Sampang, yang rawan terjadi pelanggaran pada kampanye pemilu legislatif 2014 sekitar 30 persen. Hal itu tersebar di Kecamatan Ketapang, Sokobanah, Banyuates,

KORAN MADURA

KAMIS 20 MARET 2014 | No. 0325 | TAHUN III

PELANGGARAN KAMPANYE PEMILU

Daerah Utara Rawan Robatal, dan Kec/Kota. “Banyak sekali desa yang rawan terjadi pelanggaran, untuk Kecamatan Ketapang ada dua desa, Banyuates ada tiga desa, bahkan di Kec/Kota Sampang juga ada desa yang dianggap rawan,” katanya, Rabu (19/3). Di daerah tersebut, Panwaslu telah mewaspadai terjadinya pelanggaran. Termasuk juga didaerah lain, sebab tidak menutup kemungkinan daerah atau desa yang dianggap aman bisa terjadi pelanggaran. Apalagi, di daerah tertentu bahan logistik kotak

suara terbuat dari kardus. Untuk menjaga ketertiban pelaksanaan pemilu, Panwaslu mengajak seluruh partai politik (parpol) untuk mematuhi Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten dalam berkampanye. Menurut Ach Ripto, jika nanti ada pelanggaran kampanye maka yang terkena sanksi parpolnya. “Sanksi akan dikenakan bukan (kepada) yang ikut kampanye tetapi pelaksana kampanye yaitu parpolnya,” ucapnya.

Adapun larangan kampanye terbuka sesuai dengan undangundang, yakni setiap pelaksanaan kampanye tidak melibatkan pejabat negara, anak kecil atau di bawah umur. Serta materi kampanye tidak menghina seseorang, agama, suku maupun golongan lain. “Ketika larangan itu dilanggar masuk ke pidana pemilu, sanksi pidananya minimal 1 tahun penjara dan denda minimal Rp 12 juta sesuai dengan UU No. 8 tahun 2012,” jelasnya. Untuk menegakkan aturan

itu, Panwaslu sudah melakukan sosialiasi kepada seluruh parpol terkait tindak pidana pemilu. “Makanya kami juga meminta kepada parpol untuk dipelajari hal itu, jangan masalah enak-enaknya saja dipelajari tapi masalah sanksi juga perlu,” ujar Ach Ripto. Panwaslu berencana untuk memberikan informasi berupa baliho yang akan tertempel setiap Tempat Pemungutan Suara dan beberapa tempat lain untuk mensosialisasikan sanksi pelanggaran kampanye tersebut. “Jadi baliho sosialisasi tentang sanksi ini kita tempel ke TPS, kantor kepala desa, kelurahan, dan kecamatan. Misal terjadi pelanggaran tidak ada lagi alasan masyarakat tidak tahu atau tidak sengaja,” tuturnya. =RYAN HARIYANTO/MK

HARGA TERUS NAIK

Petani Mulai Menanam Cabai Rawit SAMPANG- Harga cabai rawit yang terus melambung tinggi membuat petani di Desa Kanjar, Kecamatan Torjun mulai ramai-ramai menanam cabai rawit, Rabu (19/3). Beberapa sawah milik warga di desa tersebut mulai ditanami pohon cabai rawit. Petani berharap dengan penanaman cabai rawit ketika sudah tiba waktu panen nantinya, harga cabai rawit masih tinggi di pasaran sehingga bisa meningkatkan penghasilan mereka. Untuk diketahui, usia pohon cabai rawit yang diperkirakan selama empat sampai lima bulan bisa berbunga bahkan ada juga yang bisa dipanen dalam jangka waktu empat bulan setelah penyemaian tergantung tekstur tanah dan perawatan terhadap pohon cabai rawit tersebut. Pak Ju (75), salah satu petani cabai rawit menuturkan, pohon

cabai rawit miliknya saat ini sudah berumur kurang lebih satu bulan dan ada juga yang masih berumur satu minggu. ”Pohon cabai rawit ini diperkirakan bulan puasa baru bisa dipanen,” katanya sambil membersihkan rumput liar yang berada di sekitar pohon cabainya. Ju yang setiap harinya rajin merawat tanaman pohon cabai rawit miliknya berharap pohon cabai rawitnya tidak diserang hama sehingga hasilnya bisa melimpah. Satrawi (56) yang juga baru menggarap sawahnya untuk menanam pohon cabai rawit juga berharap pohon cabai rawit yang ditanamnya tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, gagal panen bisa terjadi ketika tanaman cabai rawitnya diserang hama. ”Desa sebelah kemarin ada yang gagal panen, kemudian harga cabainya jadi murah,” ujarnya. =CR2/ LUM

BUDIDAYA CABAI: Seorang Petani ketika membersihkan rumput liar di sekitar tanaman cabai rawitnya, Rabu (18/3). Lahan-lahan petani mulai ditanami cabai rawit menyusul harganya yang terus naik.

KETERTIBAN KOTA

Masih Ada PKL Mangkal di Trotoar

MASIH ADA: PKL masih berjualan didepan Pasar Srimagunan, Sampang, Rabu (19/3). Sebelumnya sudah dilakukan penertiban oleh Satpol PP, tapi seolah tak dihiraukan.

SAMPANG- Baru satu minggu penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satpol PP di trotoar depan Pasar Srimagunan Sampang, kini sudah mulai menjamur lagi, Rabu (19/3). Hal itu mengganggu keindahan Kota Sampang dan melanggar Perda No 5 Tahun 2013 Pasal 7. Sanksi hukumnya enam bulan penjara dengan denda Rp 5 juta.

Salah satu PKL yang berinisial SH, warga Desa Prajjan, Kecamatan Camplong menjelaskan bahwa dirinya belum pindah ke depan Lapangan Tennis Indoor karena memang tidak dapat jatah tempat. ”Karena yang pindah saat ini sudah dapat bantuan gerobak, meja dan kursi. Itu yang dapat jatah harus masuk ke peguyuban. Jadi kalau tidak masuk kepeguyuban dan

tidak mendapatkan tempat dan bantuan seperti mereka,” unkapnya. Dia menambahkan, dirinya memang sudah tahu tentang larangan itu, tapi mau gimana lagi, meski pindah ke timur pasar juga tempat di sana sudah penunuh dengan pedagang lainnya. ”Kami yang masih berjualan di sini karena tidak mendapat tempat di paguyuban,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kasi Ops Satpol PP Sampang Moh. Sadik mengatakan, terkait pedagang kaki lima (PKL) yang saat ini berjualan lagi, pihaknya masih mau rapat dengan Pemkab hari ini (20/3). ”Keputusan dan solusi tempat PKL yang berada di depan Pasar Srimagunan dan hasilnya akan kami beritahukan nanti (setelah rapat),” janjinya. =CR1/ LUM

Bangkalan

KORAN MADURA KORAN KAMIS 20 MARET 2014 | No. 0325 | TAHUN III L MADURA

KAMIS 20 MARET 2014 No. 0325 | TAHUN III

Sejumlah Caleg Mulai Galau Kompetisi Pileg Bakal Ketat BANGKALAN - Mendekati pemilihan umum, para calon anggota legislatif saat ini dilanda kegalauan. Mereka banyak yang ketar-ketir atas pemilihan yang akan datang. Sejumlah caleg khawatir tidak akan dipilih oleh konstituennya masing-masing. Sebab, kompetisi untuk memperebutkan kursi dewan sangatlah ketat. Seperti itulah gambaran kondisi para caleg dalam pileg mendatang. Waktu dua puluh hari menjadi waktu yang penuh tantangan bagi sejumlah caleg, dimana mereka akan berjuang menggalang suara di konstituennya masing-masing. Apalagi dengan PKPU nomor 15, sebagaimana perubahan pertama dari PKPU nomor 13 tahun 2013 tentang tatacara berkampanye dengan tidak memperbolehkan caleg memasang baliho dengan foto diri. Selain itu, larangan pemasangan spanduk hanya satu buah per desa

dan kelurahan. KPU juga mengeluarkan peraturan bahwa nomor urut kini tidak berlaku, sehingga tidak ada lagi caleg nomor peci atau pun nomor sepatu. Oleh karena itu, semua caleg memiliki kesempatan yang sama untuk menuju kursi dewan, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun pusat. Selain itu, permasalahan yang juga terjadi, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap jabatan politis, serta berbagai aturan baru yang ketat mengenai caleg, wajar membuat mere-

ka galau. Saat para caleg sudah mencetak baliho-baliho besar, stiker, poster, spanduk, dan alat peraga lainnya, rupanya banyak dibersihkan oleh lembaga pengawas pemilu. Belum lagi, biaya investasi yang dikeluarkan bagi caleg yang mempunyai dana lebih, untuk publikasi ke media yang tentunya memakan biaya yang tak sedikit. Meskipun semua itu telah dilakukan, bukan jaminan caleg bisa terpilih pada pemilihan caleg yang akan datang. "Banyak caleg yang galau, karena kompetisi yang sangat ketat," kata Matwar, caleg dari PKS. Menurutnya, hampir dipastikan seluruh caleg yang maju dalam kompetisi merasa galau, karena proses kompetisi yang ketat. Bisa dibayangkan, untuk perebutan kursi skala kabupaten saja, sekitar 502 caleg yang berkompetisi memperebutkan 50 kursi. Belum lagi, caleg di tingkat

yang lebih tinggi, seperti provinsi dan pusat. Sementara itu, Direktur Lembaga Kajian Sosial Demokrasi (Leksdam), Misbah menilai, butuh strategi politik yang baik serta sehat agar tidak menyalahi suatu aturan. Para caleg harus memahami karakter masyarakat di dapilnya masing-masing, termasuk sosiokultural di wilayahnya. "Para caleg harus mampu memahami permasalahan sosial yang dihadapi di setiap dapilnya," terangnya. Untuk memenangkan sebuah kompetisi, caleg harus mampu merebut hati calon konstituen, dengan program kerja yang nyata. Sesuai harapan masyarakat di konstituennya masing-masing. Sebab secara umum masyarakat dalam kondisi kepercayaan terendah pada negara, baik eksekutif, legislative, dan yudikatif. "Jangan salahkan masyarakat, jika mereka bersifat pragmatis

dan seakan-akan transaksional. Para caleg jangan hanya sekedar menjual retorika, ideology, dan slogan belaka. Tapi, harus mampu menjual karya nyata," ungkapnya. Hal itu juga berlaku bagi caleg yang berangkat dari incumbent. Sebab, jika mereka tidak bekerja dengan baik saat menjadi dewan, otomatis konstituen akan berkurang. Masyarakat tidak akan lagi simpatis, dan memilihnya kembali. Oleh karena itu, bagi para caleg harus tetap berpolitik dengan baik dengan tetap memegang aturan yang berlaku. Selain itu, para caleg turut memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. "Jangan sampai menghalalkan cara-cara hitam untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Seperti, politik uang dengan membeli suara. Selebihnya, selamat berkompetisi secara sehat bagi para caleg," sarannya. = MOH RIDWAN/RAH

DERITA TKI

Berharap Ada Bantuan Atas Eksekusi Mati Zainab BANGKALAN - Nasib tragis menimpa Siti Zaenab binti Duhri Rupa warga Desa Martajasah Kabupaten Bangkalan. Wanita yang berpropesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia itu akan menghadapi hukuman mati atas vonis yang dijatuhkan lantaran membunuh majikannya sendiri beberapa tahun silam. Kini keluarga Zainab berangkat ke negara timur tengah itu agar mendapatkan pengampunan. Kronologisnya, pemerintahan Saudi Arabia menangkap Zainab pada bulan September 1999 dan diputus hukuman mati pada tahun 2000. Putusan hukuman mati itu sebagai akibat dari perbuatannya membunuh majikan tempat Zainab bekerja. Sejatinya, hukuman mati tersebut dilaksanakan pada tahun 2004. Namun berkat surat permohonan penangguhan yang dikirim oleh presiden Abdurrahman Wahid, eksekusi itu urung dilakukan. Menurut keterangan Ali Ridho (17), ibunya dipenjara sekitar 15 tahun. Ia tidak pernah bertemu lagi dengan orang tuanya sejak umur 12 tahun. Dengan putusan itu, ia bersama keluarganya hanya bisa pasrah atas nasib yang menimpa ibunya. Namun besar harapan kepada pemerintah agar bisa menangguhkan hukuman

BERHARAP. Salah satu anak Zainab saat menunjukkan Foto ibunya, besar harapan eksekusi mati itu tidak dilakukan.

doni heriyanto/koran madura

mati tersebut. "Ibu saya hanya membela diri, Mas, karena kabarnya dicekek oleh majikannya saat mau menunaikan salat Subuh,'' papar Ali Saat ini, kata Ali, keluarganya

berangkat ke Kantor Menteri Luar Negeri (Kemenlu) Jakarta untuk meminta bantuan hukum terkait dengan hukuman mati pada Zanab. Dengan harapan ada langkah kongkrit dari pemerintah atas kasus tersebut. Apalagi

hanya pemerintah yang menjadi satu-satunya harapan dalam memberikan bantuan. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Bangkalan, Ismed Effendi menga-

ku akan membantu semaksimal mungkin terkait tenaga kerja Indonesia yang informasinya akan dieksekusi mati oleh pemerintah Saudi Arabia beberapa waktu ke depan. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 20 MARET 2014 | No. 0325 | TAHUN III

Pendidikan Gratis Belum Ideal Masih Ada Lembaga Memungut Biaya BANGKALAN - Sekolah SMA gratis yang menjadi program kerja Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan, rupanya tak sepenuhnya gratis, karena alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dianggap masih belum ideal. Sebab pos anggaran dari APBD belum bisa memenuhi biaya pendidikan sekolah. Dari alokasi APBD Bangkalan setiap siswa hanya dijatah Rp 15 ribu per bulan. Kondisi tersebut dinilai masih jauh dari ideal. Padahal untuk bisa memenuhi ketercukupan biaya sekolah perlu penambahan menjadi Rp 42 ribu. Hal itu menyebabkan masih rendahnya bantuan pada siswa dari APBD. Akibatnya, pendidikan gratis yang dijanjikan kenyataannya belum dinikmati siswa. "Memang anggaran dari APBD untuk pendidikan besar. Kurang lebih sebesar 40 persen. Namun, angka tersebut masih dengan kondisi pendidikan yang ada di Bangkalan, sehingga perlu ditambah," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Ismail Hasan. Kenyataan di lapangan, selama ini pendidikan secara gratis belum terealisasi dengan baik. Sebab, para siswa masih diharuskan membeli sejumlah buku paket. Tidak hanya itu, siswa juga diwajibkan membeli buku latihan seperti LKS. Sebab, pagu anggaran yang disediakan belum cukup memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah. Jika pemerintah daerah berkomitmen terhadap visi dan misinya saat kampanye terkait

pendidikan gratis. Maka alokasi untuk pendidikan gratis perlu ditambah. Pasalnya, saat ini bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat per siswa menerima sekitar Rp 83 ribu. Kemudian dibantu dari APBD Bangkalan setiap anak Rp 15 ribu per siswa. Jika ditotal bantuan untuk siswa Rp 98 ribu per bulan. Sebelumnya, lembaga pendidikan SMA memungut uang SPP berkisar antara Rp 125 ribu hingga Rp 150 ribu per bulan. Ditambah iuran lain yang dibebankan kepada wali murid. Perbandingannya, jauh dari yang ada saat ini. Sebab program bantuan dari BOS belum memenuhi. Hal itu perlu perhatian agar bisa menciptakan kualitas pendidikan yang bagus. "Perlu penambahan anggaran bantuan untuk siswa. Bila selama ini hanya Rp 15 ribu per bulan pada satu orang siswa. Ke depan perlu penambahan minimal Rp 42 ribu," jelasnya. Jika penambahan anggaran bisa terealisasi, pendidikan berkualitas dapat terwujud dengan baik. Sebab permasalahan tiap sekolah SMA menyangkut biaya operasionalnya. = MOH RIDWAN/RAH

BELAJAR. Sejumlah siswa saat mengikuti proses belajar mengajar.

moh ridwan/koran madura

DITANGKAP. Belasan pelaku kejahatan saat diamankan di Polres Bangkalan beserta barang bukti.

doni heriyanto/koran madura

KRIMINAL

11 Pelaku Kejahatan Diringkus BANGKALAN - Operasi Sikat yang digelar Polres Bangkalan jelang perhelatan Pemilu 2014 telah mengamankan 11 pelaku tindak kriminal di berbagai Tempat Kejadian Perkara (TKP). Kegiatan yang berlangsung sejak 1 - 14 Maret itu digelar bertujuan untuk menjaga kondusivfitas selama masa kampanye dan pasca pelaksanaan pemilu 9 April mendatang. "Semua tindak kriminal atau penyakit masyarakat kami tindak tegas jelang pemilu, selain itu untuk menjaga keamanan di tengah-tengah masyarakat," ungkap Kapolres Bangkalan AKBP Sulistyono. Dia menijelaskan 11 pelaku itu terlibat dalam sejumlah kasus seperti kasus judi, pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), kepemilikan sajam, dan perampasan sepeda motor. Kasus pencurian sepeda motor yang

Semua tindak kriminal atau penyakit masyarakat kami tindak tegas jelang pemilu, selain itu untuk menjaga keamanan di tengah-tengah masyarakat,â&#x20AC;?

AKBP Sulistyono Kapolres Bangkalan

terjadi di sejumlah TKP di pinggiran kota, menjadi atensi Polres Bangkalan belakangan ini. "Dari 11 tersangka, ada beberapa pelaku yang sudah menjadi TO (Target Operasi). Kami akan terus mengungkap jaringan pelaku kejahatan seperti kasus pencurian kendaraan bermotor," paparnya. Ia menambahkan pihaknya mengimbau kepada masyakarat

supaya memberikan informasi apabila mengetahui adanya aksi tindak kriminal. Lalu laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Sebab penanganan kejahatan yang marak terjadi belakangan ini menjadi tanggung jawab bersama. Keterlibatan masyarakat dalam pengamanan aksi kejatan sangat dibutuhakn jajaran aparat kepolisian. "Kami harap masyarakat juga proaktif dalam membantu kinerja kepolisian dalam memberantas aksi kejahatan yang terjadi di wilayah Bangkalan," tandasnya. Sementara itu, dari hasil operasi tersebut Polres Bangkalan mengamankan sejumlah bukti. Diantaranya, uang hasil judi togel, sajam, motor dan perhiasan emas. Sedangkan proses hukum akan disesuaikan dengan tindakan kejahatan yang dilakukan masing-masing pelaku. = DONI HERIYANTO/RAH

Lintas Madura

KORAN MADURA

KAMIS 20 MARET 2014 | No. 0325 | TAHUN III

PENDIDIKAN

Sekolah Berhak Tidak Luluskan Siswa SAMPANG- Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat berhak tidak meluluskan siswanya yang dianggap bermasalah, meskipun siswa tersebut telah lulus Ujian Nasional (UN). Sebab, tahun ini nilai akumulasi rapor yang dikelola sekolah mempunyai proporsi 70 persen dalam menentukan kelulusan. Sisanya, 30 persen berdasarkan ujian akhir sekolah (UAS). Sedangkan UN sendiri hanya untuk pemetaan saja. Hal itu diungkapkan oleh Kabid Kurikulum dan Pengendaliaan Mutu Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang Arif Budiansor. ”Kriteria kelulusan siswa tingkat akhir ada sedikit perubahan tahun ini. Untuk tahun yang lalu nilai proporsi raport sebesar 40 persen dan proporsi nilai ujian sekolah sebesar 60 persen,” katanya, Rabu (19/3). Hal tersebut, menurutnya, memberatkan kepada siswa karena nilai hasil ujian sekolah

merupakan titik berat bagi siswa. Banyak siswa yang nilai raportnya bagus tapi ketika ujian sekolah justru tidak lulus. ”Tapi untuk tahun ini proporsi nilai raport sebesar 70 persen dan proporsi nilai ujian sekolah sebesar 30 persen. Dalam hal ini sekolah juga berhak menahan siswa yang dianggap bermasalah,” imbuhnya. Dijelaskannya, hasil raport menjadi pembantu kelulusan sekolah serta lembaga sekolah juga diberi kewenangan penuh terhadap kriteria kelulusan siswa. Karena pemerintah menilai terhadap kriteria pelulusan siswa itu melihat dari proses belajarnya siswa bukan kepada ujian akhir semata. ”Yang jelas untuk kriteria kelulusan, selain menyelesaikan semua program (UAS dan UN) ada juga peraturan non akademik yang harus dipenuhi semisal tidak melakukan pelanggaran sekolah sehingga menyebabkan fatalnya terhadap kelulusan ,” tegasnya. =CR2/ LUM

PLTD MASALEMBU

Belum Dioperasikan SUMENEP – Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Masalembu sampai sekarang belum beroperasi. Padahal, beberapa waktu lalu, pemkab telah turun langsung ke Pulau Masalembu dan membuat kesepakatan bahwa PLTD itu akan segera direalisasikan serta siap dinyalakan selama 12 jam dengan tarif yang lebih murah. “Masyarakat menginginkan PLTD Masalembu segera beroperasi, dan hidup selam 12 jam dengan tarif yang lebih murah. Silakan realiasasikan kesepakatan kami,” ucap Kusyanto, warga Masalembu, Rabu (19/3). Jika pemkab tak kunjung realisasikan PLTD tersebut, kata Kusyanto, jangan salahkan jika warga melayangkan gugatan ke Pengadilan. “Kami gugat ke Pengadilan jika tidak segera dioperasikan. Saya tak mengerti kenapa belum juga dioper-

asikan. Saya menaruh curiga, apa ada orang yang bermain di balik hingga terjadi tarik ulur,” jelasnya. Sementara, Darul Hasyim Fath, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sumenep mengatakan bahwa pemkab tidak serius. Karena dalam hemat Darul, Pemkab malah bermain-main dengan selera rakyat. “Karena rakyat sudah mempertaruhkan sikapnya ketika voting di Kecamatan ketika referendum setuju tidaknya dikelola Pemkab dan Hipla. Saat itu, rakyat dan pemerintah tingkat kecamatan secara aklamasi memilih pemkab dalam mengelola PLTD. Namun, sejauh ini, tidak ada tanda-tanda dari Pemkab serius mengurus PLTD. Maka kata Darul tidak boleh disalahkan jika masyarakat menggugat Pemkab, dalam hal ini adalah Kantor ESDM. Bahkan pula tak boleh dilerai kalau mereka melakukan aksi-aksi yang incidental untuk menagih amanah rakyat kepadanya.

“Sebab memang tak ada tandatanda serius dari Pemkab soal PLTD. Maka jangan salahkan masyarakat jika melakukan gugatan dan aksi,” jelasnya. Sebagai wakil rakyat dari Pulau Masalembu, dalam hemat Darul tak jadi persoalan, hendak ditender ulang atau langsung ada penunjukan. “Yang penting tender dan penunjukkan itu tepat, sesuai prosedural, dan patuh pada asas manfaat. Karena sepertinya, ada PLTD Masalembu sengaja diperlambat, saya menaruh curiga, ada beberapa kepentingan yang masuk,” tegas Darul. Menanggapi hal tersebut, Kabid Kelistrikan Kantor ESDM Sumenep, Nur Hidayat masih belum bisa dikonfirmasi. Ia masih ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Tetapi meminta kepada Koran Madura untuk menemui besok di kantornya. “Besok aja, Mas, karena sekarang saya masih ada agenda,” ucapnya. =SYAMSUNI

KODE ETIK PEGAWAI NEGARA

Sekda Minta PNS Netral

ist/koran madura

UJIAN AKHIR SEKOLAH. Sejumlah siswa SMA sedang mengerjakan soal Ujian Akhir Sekolah. Nilai Ujian Akhir Sekolah merupakan salah satu kriteria kelulusan pelajar SMA selain nilai Ujian Nasional yang akan diselenggarakan pada April. Sekolah berhak tidak meluluskan siswanya yang dianggap bermasalah, meskipun siswa tersebut telah lulus Ujian Nasional (UN).

SAMPANG- Menjelang pemilihan umum legislatif (Pileg) 9 April mendatang, Pemerintah Kabupaten Sampang meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar bersikap netral. Supaya tidak melanggar Pasal 4 PP No 53 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut, PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, dan/ atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Sekrertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang Putut Budi Santoso menegaskan, ”kita sebagai Pengawai Negri Sipil harus netral dalam menjalankan Pemilihan Umum (Pemilu), dan kalau ada indikasi seperti itu, kita akan kasih tindakan sesuai PP No 53/ 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan disesuaikan dengan tingkat kesalahannya.” Putut menambahkan, ”semuanya sudah diberi surat edaran, bahwa sebagai PNS dilingkungan Pemkab Sampang harus netral tidak boleh menjadi pendukung salah satu caleg. Kita hanya memfasilitasi sebagai pemerinah Demi menjada nama baik PNS, dan menjalankan seperti biasanya.” =CR1/ LUM

KORAN Bangkalan MADURA SUMENEP - Jumlah penderita tuberculosis (TB) di Indonesia menempati peringkat keempat di dunia, kata Wakil Bendahara Pengurus Pusat Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (NU) Drg Fauziah M Asim, M.Kes, di Sumenep, Rabu (19/3). "Negara terbanyak penderita TB adalah India, lalu China, Afrika Selatan, dan terakhir di urutan keempat adalah Indonesia," kata Fauziah pada pembukaan lokakarya Percepatan Penanganan TB yang digelar lembaga itu di kantor PC NU Kabupaten Sumenep. Ia menjelaskan, berdasarkan data dari organisasi kesehatan dunia, penduduk yang terserang TB sekitar 10 persen dari total jumlah penduduk yang ada di negeri ini, dengan jumlah warga meninggal dunia setiap harinya antara 160 hingga 200 orang per hari. "Penyakit TB ini sebenarnya lebih mengerikan dari kecelakaan pesawat yang pernah terjadi belum lama ini," kata Fauziah. NU melalui lembaga khusus yang bergerak dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan, yakni LKNU memandang perlu dilakukan percepatan penanganan dalam mengatasi masalah itu. Kasus TB di Indonesia merupakan tanggung jawab semua pihak. Dan oleh karenanya, sambung dia, pada tahun 2003 NU menandatangani kontrak kesepahaman untuk bersama-sama pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI untuk menanggulangi penyakity TB itu. "Maka saat itu pula, LKNU sebagai badan otonom yang anggotanya dari para tenaga medis dituntut untuk menjadi pelaksana dalam upaya percepatan pemberantasan jenis penyakit berbahaya ini," terang Fauziah. Aktivis perempuan yang kini menjadi calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di daerah pemilihan (dapil) XI Madura ini juga menjelaskan, sampai ini, program percepatan penanganan TB sudah dilakukan di 15 provinsi di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan, saat ini sudah ada sebanyak 500 kader dan 500 motivator yang diterjunkan Pengurus Pusat LKNU di 15 provinsi yang telah mencanangkan program percepatan penanggulangan TB itu. Pihaknyua sengaja mengundang tenaga medis dari puskesmas sebagai peserta dari lokakarya itu, dengan harapan petugas puskesmas memahami tentang kasus itu dan teknik menanganinya. Adapun kepesertaan dari

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

KAMIS 20 MARET 2014

KAMIS 20 MARET 2014| |TAHUN No. 0325 |IIITAHUN III No. 0325

Penderita TB Indonesia Peringkat Keempat Dunia

kalangan pondok pesantren dalam lokakarya penanganan TB itu, karena pendekatan yang ingin dilakukan tidak hanya melalui medis, akan tetapi juga melalui pendekatan agama. Fauziah yang juga caleg PKB pada nomor urut 5 ini menjelaskan, keterlibatan Lembaga Kesehatan NU dari berupaya mempercepat penanggulangan TB di Indonesia juga dalam rangka mendukung visi Kementerian Kesehatan RI bahwa Indonesia akan bebas penyakit TB pada tahun 2050. Lokakarya tentang percepatan penanggulangan TB yang digelar LKNU atas kerja sama dengan Kementerian Keseharan RI itu akan berlangsung selama dua hari. Peserta terdiri dari utusan tujuh pondok pesantren, tujuh puskesmas, tiga perwakilan Majelis Wakil Cabang (MWC) NU, Badan Otonom NU, Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Sumenep. Acara lokakarya tentang percepatan penanggulangan penyakit TB ini juga dihadiri oleh Bupati Sumenep Busro Karim, serta sejumlah pengurus NU dari berbagai kecamatan se-Kabupaten Sumenep.

Tiga Kecamatan Tiga Kecamatan di Kabupaten Sumenep masuk kategori endemis penyakit toberculosis (TBC) dan jumlah penderitanya paling banyak. Bupati Sumenep Busyro Karim, Rabu mengatakan, ketiga kecamatan yang warganya ba-

Negara terbanyak penderita TB adalah India, lalu China, Afrika Selatan, dan terakhir di urutan keempat adalah Indonesia,â&#x20AC;?

Drg Fauziah M Asim, M.Kes Wakil Bendahara Pengurus Pusat Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (NU)

nyak ditemukan menderita TBC itu masing-masing Kecamatan Batang-batang, Sapeken dan Kecamatan Pragaan. "Penderita TBC di Kecamatan Batang-batang sebanyak 144 orang, Sapeken sebanyak 123 orang dan di Kecamatan Pragaan

sebanyak 114 orang," kata Busyro Karim. Bupati Busyro Karim mengemukakan hal ini, saat menyampaikan sambutan dalam acara pembukaan lokakarya percepatan penanggulangan penyakit tubercolusis di kantor PC NU Sumenep yang digelar oleh Pengurus Pusat Lambaga Kesehatan NU. Oleh karenanya, sambung bupati, pihaknya memberikan perhatian khusus kepada tiga kecamatan yang warganya ditemukan banyak menderita TBC itu. Bahkan, dalam kesempatan itu, bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada LKNU karena telah menempatkan lokakarya percepatan penanggulangan TB di Kabupaten Sumenep, sehingga dengan adanya program itu, diharapkan semua pihak bisa melakukan percepatan penanggulangan. Menurut bupati, sebenarnya, secara keseluruhan warga Sumenep yang diketahui menderita TBC dalam kurun waktu dua tahun ini telah menurun. Pada tahun 2012, kata dia, warga yang diketahui menderita TBC sebanyak 1.840 orang dari sekitar 1 juta lebih penduduk di wilayah itu.

Namun pada tahun 2013, jumlah warga Sumenep yang menderita TBC hanya 1.704 orang. "Namun meski mengalami penurunan, jumlahnya tetap tinggi, bahkan Kabupaten Sumenep tercatat sebagai kabupaten kedua di Jawa Timur yang jumlah penderita TBC-nya paling banyak," terang Busyro Karim. Bupati mengatakan, banyak hal yang menyebabkan warga Sumenep banyak terserang TBC. Salah satunya, karena faktor pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup yang tidak sehat itu, sambung dia, akan sengat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, disamping wawasan tentang penanggulangan penyakit memang sangat kurang. Pemkab, sejauh ini telah mencanangkan program pola hidup sehat melalui lembaga kesehatan yang tersebar di berbagai kecamatan dan desa. "Tapi kami rasa belum cukup, tanpa adanya peran semua pihak," katanya. Oleh karenanya, bupati juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah itu agar proaktif dalam mencanangkan pola hidup sehat. = ANT/ABDUL AZIZ

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

Neter Kolenang

KAMIS KAMIS 20 MARET 2014 | No. 0325 | TAHUN III 20 MARET 2014

MADURA

No. 0325 | TAHUN III

SRI HIDARTI HADIJAH

Belajar Makna Hidup dari Penderita HIV/AIDS “Dunia tidak selebar daun kelor.” Pribahasa ini yang dipegang gadis manis bernama Sri Hidarti Hadijah. Bagi gadis kelahiran Pamekasan, 07 Juni 1993 lalau itu, banyak hal yang dapat ditemukan di luar kehidupan sehariharinya.

ipacu ungkapan tadi, membuat Darti, panggilan gadis yang kini tinggal di Kelurahan Lawangan Daya RT 09 RW 04, Kecamatan Pademawu itu memiliki sejumlah prestasi dalam kejuaraan bridge (kartu remi). Ia tercatat sebagai peraih juara

II Kejuaraan Bridge Antar Pelajar Kabupaten Pamekasan 2009 dan pada tahun yang sama juga meraih gelar Juara III. Perempuan yang mengidolakan Valentino Rossi, Messi, Neymar, dan Dian Pelangi itu juga menjadi masuk sebagai semifinalis cabang olahraga Bridge pada Pekan Olahraga Kabupaten Pamekasan (2010), Finalist Bridge Tournament Bupati Pamekasan Cup (2010), dan Juara II Kejuaraan Bridge Antar Pelajar Kabupaten Pamekasan (2011). “Banyak hal yang bisa kita temukan di luar comfort zone (zona kenyamanan), kita bisa tau kekurangan dan kelebihan, sejauh apa kita bisa bersaing dan bagaimana kita harus bersikap. Keluar dari comfort zone itu akan memberikan banyak pelajaran dan akan lebih banyak bersyukur,” kata Darti. Setelah pada tahun 2011 masuk kuliah di Politeknik Malang, alumni SDN Barurambat Kota II, SMP Negeri 2 Pamekasan, dan SMA Negeri 2 Pamekasan ini tertarik untuk tahu dan mendalami hal yang berkaitan dengan HIV/AIDS. Bahkan, ia memiliki pengalaman menarik saat berbagi pengalaman dengan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS). Menurutnya

banyak hal yang dapat diambil pelajaran dari ODHA agar dapat terhindar dari penyakit yang belum ditemukan obatnya itu. “Selian itu kita juga dapat membantu membesarkan hati mereka di saat banyak orang yang mengucilkan,” ungkapnya. Gadis cantik yang masih kuliah di Politeknik Negeri Malang Jurusan Teknik Elektro Program Studi D3, Manajemen Informatika itu pernah menjadi panitia seminar Peringatan Hari HIV/ AIDS Internasional UKM Pasukan Anti Narkotika di kampusnya pada 2012 lalu serta mejadi Ketua Pelaksana Penempuhan Nomor Induk Anggota UKM Pasukan Anti Narkotika. Bagi pehobi koleksi Jersey (seragam) Persepam ini keinginan terbesarnya trevelling (keliling) Indonesia untuk menikmati keindahannya dan juga bisa mempelajari budaya daerah yang ada di negeri ini. Gadis yang akan berusia 21 tahun pada 3 Juni mendatang saat ini sedang menyusun Tugas Akhir / Skripsi, dan setelah lulus nanti ia memiliki niatan untuk meneruskan pendidikan ke Jurusan Animasi di Institut Teknologi Bandung (ITB). =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

Nama Tetala Alamat Hobi

: Sri Hidarti Hadijah : Pamekasan, 07 Juni 1993 : Kel. Lawangan Daya RT 09 RW 04 Kec. Pademawu Kab. Pamekasan : Sketching, Modelling karakter, Menggambar, dan Mengumpulkan Jersey Persepam

Riwayat Pendidikan 1. 1999 – 2005 SDN Barurambat Kota II 2. 2005 – 2008 SMP Negeri 2 Pamekasan 3. 2008 – 2011 SMA Negeri 2 Pamekasan 4. 2011 – sekarang Politeknik Negeri Malang Jurusan Teknik Elektro Program Studi D3 - Manajemen Informatika

NURFADILAH

Memulai dengan Hal Kecil

esuatu yang besar berawal dari hal yang kecil, karena itu jangan pernah lalai memulai dari yang kecil. Semua orang sukses juga demikian. Semua pencapaian terbesar di dunia pun begitu. Semua bisa kalau dimulai dengan hal kecil. Justru pada hal inilah terdapat seluruh indahnya keberhasilan sejati. Bagi gadis bernama Nurfadilah kesuksesan bukan dicapai oleh orang yang memulai

dengan hal besar. Akan tetapi oleh orang yang memelihara momentumnya dalam waktu cukup panjang, hingga pekerjaannya menjadi karya besar. Hitung setiap hari. Hitung setiap saat. Segalanya dapat berpihak disaat semua dimulai dengan penuh keyakinan dan tidak meremehkan sesuatu yang sering kali dianggap remeh. "Seringkali orang meremehkan sesuatu yang kecil. Padahal dari sanalah semua akan

menjadi besar," ujar gadis yang akrab dipanggil Dila itu. Baginya, memelihara sesuatu yang kecil akan berkembang hingga menjadi kenyataan. Sekarang mungkin hal kecil, tetapi hanya dengan sebuah keyakinan yang bisa membuatnya menjadi besar. Tidak ada yang tidak mungkin didunia ini. Selama masih bisa bernafas semua bisa dilakukan dalam merubah sesuatu menjadi hal yang berharga.

Tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan dalam hidup ini. Berjalanlah penuh keyakinan. Halangan rintangan itu pasti ada. Semua sudah menjadi ketentuan Yang Maha Kuasa. Tinggal bagaimana manusia menyikapi hal itu. Banyak pilihan yang dapat dilalui. Kerisauan hanya menjadikan manusia semakin tenggelam dalam ketidakpercayaan diri dalam hidup. =DONI HERIYANTO/RAH