e Paper Koran Madura 20 Mei 2014

SELASA

20 MEI 2014 | No. 0364 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

TAHAPAN PILPRES 2014 = 18-20 Mei 2014 Pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. = 19-23 Mei 2014 Pemeriksaan kesehatan pasangan calon presiden dan wakil presiden. = 24-25 Mei 2014 Pasangan capres menyerahkan dokumen dan kelengkapan persyaratan. = 26-29 Mei 2014 Verifikasi Dokumen Persyaratan oleh KPU. = 31 Mei 2014 Penetapan nama pasangan calon presiden dan wakil presiden. = 1 Juni 2014 Pengambilan nomor urut. = 4-5 Juli 2014 Masa Kampanye. = 6-8 Juli 2014 Masa Tenang.

Rapimnas Beri Ical Kewenangan Penuh untuk

= 4-6 Juli 2014.

Pemungutan Suara TPS Luar Negeri = 9 Juli 2014 Pemungutan Suara Nasional = 10-12 Juli 2014 Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Tingkat PPS = 13-15 Juli 2014 Rekapitulasi Tingkat PPK = 16-17 Juli 2014 Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kabupaten = 18-19 Juli 2014 Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Tingkat Provinisi = 20-22 Juli 2014 Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Tingkat Nasional = 21-22 Juli 2014 Penetapan dan pengumuman hasil pemungutan suara pemilu presiden 2014

1

0328-6770024 SELASA 20 MEI 2014 | No. 0364 | TAHUN III www.koranmadura.com

Genderang Perang Mulai Gemuruh

Tolak Politisi PAN angan as P g Dukun ta Prabowo-Hat Nasional hal 3

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 20 MEI 2014 | No. 0364 | TAHUN III

Agamanya

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

“Jika tak suka pada salah satu Capres, gampang saja. Nanti saat pemilihan, pilih yang lain saja, yang disukai. Tak usah menjelek-jelekkan apalagi sampai menfitnah. Begitu saja,” ucap seorang teman yang galau mencermati hilir mudik pesan singkat berisi kampanye negatif tentang salah satu sosok Capres.

Sah saja katanya, mengungkap latar belakang seorang calon pemimpin agar masyarakat pemilih bisa menilai apakah yang bersangkutan memiliki kelayakan memimpin negeri ini. Apakah menyangkut identitas, kehidupan keluarganya, gaya kepemimpinan, termasuk rekam jejak masa lalunya. “Itu bisa menjadi bahan pertimbangan masyarakat agar tak salah memilih,” papar kawan, yang sehari-hari aktif di sebuah LSM itu.

Dalam pandangannya, seorang calon pemimpin memang harus “ditelanjangi” seluruh kehidupannya agar masyarakat pemilih mengetahui dan nantinya bisa menilai lalu memutuskan apakah akan memilihnya atau tidak. Yang bersangkutan pun juga harus rela membuka diri bahkan termasuk kehidupan keluarganya.

UU misalnya, mengatur secara formal tentang keharusan dicek kesehatannya apakah memiliki kesiapan fisik untuk memimpin. Jika ternyata memiliki penyakit yang dapat menganggu kinerjanya, ia tentu saja dianggap belum memenuhi persyaratan. Lalu kekayaan sang calon pemimpin juga dipaparkan terbuka agar masyarakat dapat melihat serta nantinya membandingkan ketika selesai menjabat.

Apakah kekayaannya berasal dari sumber yang tak melPemimpin yang baik hanya akan la- anggar hukum atau apakah hir dari masyarakat bertambah secara wajar atau tidak saat purna bakti. Di yang juga baik beberapa negara yang relatif terbuka bahkan tidak ragu mengungkap kondisi keuangan sang calon pemimpin, apakah ia terbelit hutang atau tidak.

Di masa lampau saja, pada salah satu perode khalifah, calon-calon pemimpin “dipreteli” sampai pada bagaimana bersikap di tengah-tengah keluarganya.

Apakah ia mendidik anak dengan cara yang baik; tidak suka memukul atau justru kurang peduli pada anakanaknya. Khalifah Umar RA, pernah membatalkan seorang calon Gubernur karena yang bersangkutan diketahui sering memukul dan bersikap otoriter pada anaknya. “Jika kepada anaknya saja bersikap keras, otoriter, apalagi nanti pada rakyat,” tutur Umar RA, menjelaskan alasannya.

Yang dipaparkan data-data obyektif, bukan fitnah atas dasar kepentingan dan kebencian. Masyarakat mendapat informasi berdasarkan data-data resmi yang sudah divalidasi aparat berwenang atau sekurangnya, berdasarkan lembaga kredibel. Termasuk data yang dijelaskan secara terbuka oleh sang calon pemimpin.

Pada konteks ini yang dikembangkan pencerahan pemikiran, pencerdasan masyarakat agar dapat memilih pemimpin terbaik. Bukan distorsi informasi dan komunikasi yang menyesatkan; bukan insinuasi, fitnah, pemutar balikan fakta dan sejenisnya.

Masyarakat juga, tidak disodori polesan atau make up pencitraan sehingga mengesankan sang calon pemimpin seperti manusia setengah dewa. Jadi baik yang menjelek-jelekan dan yang membagus-baguskan semaksimal mungkin dihindari. Masyarakat diajak bersikap kritis atas dasar fakta-fakta obyektif.

Ini akan menjadi bekal masyarakat saat memilih maupun mengawasi kinerja sang pemimpin. Secara tak langsung ada standar pengawasan sehingga seorang pemimpin, didorong terus berada di jalur hukum. Memang, pada akhirnya, pemimpin yang baik hanya akan lahir dari masyarakat yang juga baik. Begitulah. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 20 MEI 2014 | No. 0364 | TAHUN III

2

Jokowi-JK Vs Prabowo-Hatta JAKARTA-Dua pasangan calon presiden (capres) yang bakalan bertarung di pilpres 2014 resmi dideklarasikan.

Capres PDI Perjuangan, Joko Widodo alias Jokowi menggandeng politisi senior, Jusuf Kalla alias JK sebagai pendampingnya. Sementara pesaingnya, Prabowo Subianto memilih Ketua Umum DPP PAN, Hatta Rajasa sebagai cawapresnya. Keduanya mengklaim mampu membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik jika dipercaya oleh rakyat Indonesia untuk menjadi presiden.

Deklarasi pencapresannya kedua pasangan ini sudah dilakukan di dua lokasi berbeda di Jakarta. Jokowi memilih Gedung Joeang 45 sebagai arena deklarasi. Sedangkan acara deklarasi Prabowo berlangsung di Rumah Polonia, Jalan Cipinang Cempedak I/29, Jakarta Timur. Rumah Polonia ini pernah menjadi kediaman Bung Karno ini sekaligus dijadikan sebagai sekretariat bersama tim pemenangan Prabowo–Hatta.

Jokowi-JK diusung oleh empat partai yakni PDI Perjuangan, Nasdem, PKB dan Hanura. Sementara pasangan Prabowo-Hatta didukung oleh enam partai yakni Gerindra, PKS, PPP, PAN, PBB dan partai terakhir yang bergabung adalah Golkar.

Usai deklarasi capres-cawapres, Jokowi-JK memilih menggunakan sepeda ontel sebagai alat trasportasi dari rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri Jalan Teuku Umar No 27A, Menteng, Jakpus, menuju lokasi pendaftaran capres-cawapres di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol No 29, Jakpus.

Keduanya memilih mengayuh sepeda ontel menuju kantor KPU kendati jarak yang ditempuh dari rumah

Mega ke kantor KPU terbilang tidak dekat, yakni 1,8 Km. Apalagi, keduanya sudah tidak terbilang muda.

Jokowi telah berusia 52 tahun dan JK sudah genap 72 tahun.

Mulanya, dari depan rumah Mega, Jokowi dan JK yang mengenakan kemeja lengan panjang warna putih, tampak bersemangat mengayuh sepeda ontel tersebut.

Bahkan, Jokowi sempat memacu sepeda ontelnya dengan kencang saat mendekati bundaran Jalan Teuku Umar.

Keduanya mengayuh sepeda ontel tersebut beriring-iringan dengan sepeda yang digowes sejumlah petinggi parpol pengusung, seperti Sekjen Partai NasDem Rio Capella.

Sementara, Ketua Bappilu PDIP Puan Maharani dan Rieke Diah Pitaloka atau ‘Oneng’ memilih duduk dibonceng oleh rekannya dengan sepeda ontel lainnya.

Sekitar 200 orang kader dan simpatisan parpol pengusung juga ikut mengiringi Jokowi dan JK yang mengayuh sepeda tersebut ke kantor KPU. Para kader dan simpatisan terus menyanyikan lagu ‘Halo-halo Band-

ung’ dan meneriakkan ‘Jokowi Presiden’ sepanjang perjalanan menuju kantor KPU. Banyaknya massa dan puluhan wartawan yang ingin mengabadikan peristiwa ini, membuat Jokowi dan JK sempat oleng karena terdorong setiba di bundaran Jalan Teuku Umar.

Kejadian itu tak membuat Jokowi dan JK patah semangat. Keduanya kembali mengayuh sepeda ontelnya masing-masing dengan jok dipegangi oleh seorang ajudan dari belakang.

Sementara itu, acara deklarasi Prabowo-Hatta Rajasa dibuka dengan pembacaan ayat suci Al Quran Surah Ali Imron ayat 23. Secara substansial, ayat ini terkait dengan kekuasaan, dan Tuhan menghendaki kekuasaan bagi siapa saja dan mencabut kekuasaan dari siapa saja.

Acara kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Sementara menjelang deklarasi Prabowo-Hatta Rajasa di Rumah Polonia, langit Jakarta mendung. Bahkan, di atas Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, tempat Rumah Polonia berada, langit hitam dan halilintar sahut menyahut.

Dalam deklaras ini hadir sejumlah elit partai pendukung. Hadir Ketua Umum Gerindra Suhardi, Ketua MPP Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin, Presiden PKS Anis Matta, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban, Sekjen Golkar Idrus Marham dan lain-lain. =GAM/ABD

Jokowi-Jk Daftarkan Diri Capres-Cawapres PDI-Perjuangan Joko Widodo (kiri) dan Jusuf Kalla (kanan) tiba di gedung Komisi Pemilihan Umum, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (19/5).

Joko Widodo yang sehari-hari menggunakan mobil Kijang saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, bersama mantan Wapres Jusuf Kalla, mendatangi KPU dengan mengendarai sepeda untuk mendaftar sebagai Capres dan Cawapres pada Pemilu Presiden 2014. ant/teresia may

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 20 MEI 2014 No. 0364 | TAHUN III SELASA 20|MEI 2014

No. 0364 | TAHUN III

33

TATA BATAS HUTAN

LSM Pertanyakan Komitmen Kemenhut JAKARTA-Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan berbagai komunitas masyarakat adat/lokal dari seluruh Indonesia menuntut Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membuka informasi Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan beserta peta yang menjadi dasar untuk penetapan kawasan hutan.

ant/yusron uccang

UAS SD TUNANETRA. Siswa tunanetra mengikuti Ujian Sekolah (US) tingkat Sekolah Dasar di Sekolah Luar Biasa (SLB-A) Yapti Makassar, Sulsel, Senin (19/5). Sebanyak 24.440 siswa dari 510 SD dan MA mengikuti UAS di Makassar, sementara penentuan kelulusan murid akan ditentukan pihak sekolah masing-masing daerah menyusul kebijakan penghapusan sistem Ujian Nasional SD/MI mulai 2014.

Politisi PAN Tolak Dukung Probowo-Hatta JAKARTA-Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Wanda Hamidah ternyata kecewa atas keputusan partainya yang mendukung pasangan capres Prabowo Subianto dan cawapres Hatta Rajasa dalam pilpres 2014 nanti.

Wanda yang masih menjadi anggota DPRD DKI ini kemudian menyatakan dukungannya terhadap pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dalam pilpres mendatang. Sikap Wanda tentu berseberangan dengan keputusan partai yang akhinya memajukan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Wanda beralasan, sosok Prabowo yang didukung partainya merupakan tokoh yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM 1998. Bahkan Wanda merasa sangat terluka dengan keputusan partai.

“Dan saat ini ketika ketua umum saya lakukan koalisi, ini menjadi luka yang harus saya telan dalam-dalam. Saya terluka. Saya tetap tidak bisa menerimanya.

Idealisme itu, di mana pun mereka berada para aktivis 98, idealisme itu tetap akan mereka bawa,” ujar Wanda dalam diskusi publik bertajuk ‘Mengingat dan Mengupas Kasus Mei 1998’ yang diselenggarakan Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) bekerja sama dengan Freedom Institute di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (19/5).

Wanda mengatakan, semua pihak atau aparat penegak hukum yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM 1998, baik itu dari kalangan TNI maupun Polri, haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan pengadilan. Wanda pun berharap jika Jokowi-JK terpilih untuk memimpin bangsa mampu menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.

“Saya akan meminta Jokowi-JK untuk berkomitmen menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi se-

lama ini,” katanya.

“Siapa pun yang terpilih nanti, jangan jadikan kasus ini sebagai komoditas politik. Meski, saya dukung Jokowi-JK, nanti saya akan tagih, komitmen Anda atas kasus Mei 98 ini seperti apa? Tetap akan saya tagih nanti,” imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar mengatakan, sangat sulit mengharapkan capres Prabowo dapat menuntaskan kasus-kasus HAM masa lalu. Haris beralasan, Prabowo merupakan bagian dari produk dan rezim Orde Baru (Orba) yang diduga turut terlibat dalam kasus-kasus tersebut. “Terlebih, pada saat kasus Mei 1998 terjadi, Prabowo menjabat sebagai Panglima Kostrad (Pangkostrad),” kata Haris.

Haris menambahkan, siapapun presidennya nanti, dia bernjanji akan terus mengkritisi agar kasus HAM masa lalu dituntaskan. “Semua kejahatan harus diungkap kebenarannya,” imbuhnya. =GAM/ABD

Tuntutan ini merupakan reaksi atas proses penetapan kawasan hutan oleh Kemenhut yang saat ini sedang berjalan dengan cara yang tertutup. Padahal, proses ini dapat merampas hak-hak masyarakat adat/lokal di dalam dan sekitar kawasan hutan. “Jika tuntutan tidak dipenuhi Kemenhut, masyarakat serta LSM pendukung mereka akan bersamasama mengajukan surat pengaduan ke Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk memaksa Kemenhut membuka Berita Acara dan Peta Kawasan Hutan dimaksud,” jelas Direktur Eksekutif WALHI Nasional, Abetnego Tarigan di Jakarta, Senin (19/5).

Menurutnya, percepatan penetapan kawasan hutan terkait dengan Nota Kesepakatan Bersama (NKB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 12 kementerian/lembaga dan rencana mekanisme klaim dan verifikasi yang digagas Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Kemenhut menargetkan penetapan kawasan hutan hingga 60% pada tahun 2014. Rencana Aksi sebagai bagian dari NKB KPK menyepakati target penetapan itu sebesar 80% pada 2016. Tetapi Rencana Aksi ini mensyaratkan sejumlah langkah persiapan dan perbaikan.

Sayangnya, Kemenhut tidak mengindahkan prasyarat dalam NKB. Prasyarat itu antara lain perbaikan kebijakan, termasuk prasyarat harus terlaksananya mekanisme identifikasi hak dan akses masyarakat dalam proses penataan batas kawasan hutan serta tersedianya mekanisme penyelesaian konflik dalam proses pengukuhan kawasan hutan. “Kedua hal penting ini luput diperbaiki dan disediakan oleh Kemenhut,” imbuhnya.

Penetapan kawasan hutan merupakan tahap terakhir dari pengukuhan kawasan hutan. Ini adalah proses penting untuk mencapai kepastian hukum atas status dan peruntukan hutan. Namun proses penetapan kawasan hutan oleh Kemenhut tahun 2014 ini tidak dilakukan dengan transparan dan jauh dari keterlibatan publik secara luas. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 20 MEI 2014 | No. 0364 | TAHUN III

Ada Toksin pada Produk Piala Dunia JAKARTA- Greenpeace mengungkap kandungan bahan kimia berbahaya (toksin) dari produk yang diproduksi oleh Adidas, Nike, dan Puma menjelang Piala Dunia 2014 yang dapat mengancam lingkungan dan kesehatan manusia.

Greenpeace melakukan uji kandungan terhadap 33 buah produk termasuk 21 pasang sepatu, tujuh kaos bola, empat pasang sarung tangan penjaga gawang dan satu bola yang dibeli dari 16 negara termasuk Indonesia.

“Ini merupakan penelitian pertama yang secara spesifik memfokuskan pada perlengkapan olahraga. Semua produk yang dibeli adalah produk dan dijual dalam rangka turnamen Piala Dunia 2014. Kami temukan beberapa merchandise yang jadi sponsor Piala Dunia mengandung bahan kimia berbahaya,” kata jurukampanye Detox Greenpeace Indonesia Ahmad Ashov dalam keterangan pers, di Jakarta, Senin.

Sampel produk tersebut dikirim ke Laboratorium Riset Greenpeace di Universitas Exeter, Inggris dan Greenpeace Jerman lalu dikirim ke laboratorium independen terakreditasi.

Sebanyak 17 dari 21 sepatu bola mengandung berbagai perfluorinated chemicals

(PFC) ionik, pada paling tidak satu dari dua pengujian sampel yang dilakukan pada bagian atas dan bagian sol sepatu. Sepatu bola ikonik Adidas ‘Predator’ ditemukan mengandung PFC beracun dengan tingkat yang sangat tinggi 14 kali dari batas yang ditentukan oleh perusahaan itu sendiri disusul oleh sepatu Nike ‘Tiempo’.

Sementara itu, setengah dari sarung tangan kiper yang diuji ditemukan mengandung PFC ionik seperti PFOA yang sangat berbahaya. Kemudian pada bola resmi Piala Dunia ‘Brazuca’ ditemukan bahan kimia berbahaya NPE. “Zat-zat berbahaya tersebut dapat larut dari produk ke dalam lingkungan atau masuk ke dalam rantai makanan. Beberapa dari zat-zat tersebut berpotensi menyebabkan kanker, mengganggu sistem hormonal atau dapat menjadi racun bagi reproduksi.

Bayangkan jika produk itu dipakai jutaan orang di dunia,” jelas Ashov.

Ashov mengungkapkan penyebaran bahan kimia berbahaya yang terkandung tidak terkendali karena bisa terbawa jauh oleh bantuan angin sehingga hal ini bukan hanya masalah lokal.

“Karakteristiknya bisa terlepas ke udara atau saat proses produksi. Daya tahannya lama bahkan ada yang ditemukan di beruang kutub. Bahan kimia seperti ini butuh waktu, terakumulasi, terpapar sedikit demi sedikit. Tetapi kita tahu potensinya bisa

SKANDAL SUAP MK

menyebabkan kanker dan gangguan sistem hormonal,” jelas Ashov.

Menurut Ashov, perusahaan merek tersebut sebenarnya bisa mencari alterantif bahan lainnya yang lebih ramah lingkungan.

“Kita dorong mereka buat produk yang baik, produk piala dunia ini sebagai barang bukti,” ujar Ashov.

Indonesia Menjadi Korban Koordinator Water Patrol Greenpeace Indonesia Hilda Meutia menegaskan Indonesia terancam dampak lingkungan yang besar karena hampir sepertiga produk yang diuji dibuat dan dijual di Indonesia serta kesemuanya mengandung bahan-bahan kimia termasuk pabrik di Banten dan Bandung, Jawa Barat, wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Yang harus digarisbawahi, buangan bahan kimia yang berbahaya tersebut lari ke negara kita. Kalau di luar negeri seperti Eropa peraturan mereka sudah ketat untuk bahan kimia berbahaya,” ujar Meutia.

“Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah progresif untuk menghilangkan bahan-bahan kimia berbahaya tersebut dan bahan kimia berbahaya lainnya yang beredar di pasaran, dan untuk itu dibutuhkan pemimpin yang 100 persen berkomitmen terhadap masa depan bebas toksik,” tambahnya. =ANT/MONALISA

Wawan Akui Dihubungi Akil JAKARTA-Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak dan Pemilihan Gubernur Banten di Mahkamah Konstitusi (MK). Pemeriksaan Wawan dilakukan dalam sidang lanjutannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/5).

Dalam keterangannya, Wawan memang mengaku pernah dihubungi oleh Akil Mochtar semasa dia masih menjabat Ketua MK. Akil mengundang Wawan untuk datang ke rumah dinasnya, Kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. “Pada tanggal 25 September 2013, waktu itu Pak Akil undang saya lewat SMS,” urai Wawan.

Pada saat itu saya sampaikan adik saya sudah ditetapkan di KPUD, kelihatannya lawannya ajukan gugatan.

Lalu Pak Akil sampaikan saya belum tahu soal itu.

Tubagus Chaeri Wardana Adik Ratu Atut

ant/reno esnir

SIDANG TUNTUTAN. Terdakwa kasus perantara uang suap terhadap eks Ketua MK, Susi Tur Handayani (kiri) menjalani sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut umum di Sidang Tipikor, Jakarta, Senin (19/5). Susi Tur Andayani yang berperan sebagai perantara uang suap terhadap eks Ketua MK, Akil Mochtar, dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 250 Juta subsidair 3 bulan penjara.

Adik kandung Gubernur Banten non-aktif, Ratu Atut Chosiyah ini tak membantah jika undangan melalui SMS tersebut juga dimaksudkan guna membicarakan masalah gugatan sengketa Pilkada Lebak yang diajukan oleh pasangan Amir Hamzah-Kasmin. “Saya agak lupa. Cuma ada kalimat persoalan Lebak terus ngundang saya ke rumah,” terang dia.

Wawan akhirnya memenuhi undangan tersebut. Dia datang ke rumah Akil sekitar pukul 20.30 WIB. Selain soal kegiatan kantor, Akil juga cerita ke Wawan bahwa dia baru selesai menjalani opname karena sakit. Tapi, Wawan membantah jika dalam pertemuan itu, Akil dan dia membahas masalah Pilkada Lebak. “Saya diundang, saya hormati. Di pemikiran saya ada yang ingin saya sampaikan terkait Pilkada Serang.

Pada tanggal 25 tidak, Pak Akil tidak sampaikan perkara Lebak. Saya enggak menanyakan karena saya enggak ada keterkaitan,” terang Wawan.

“Pada saat itu saya sampaikan adik saya sudah ditetapkan di KPUD, kelihatannya lawannya ajukan gugatan. Lalu Pak Akil sampaikan saya belum tahu soal itu. Lalu saya sampaikan takut adik saya dikatakan curang,” sambung bos PT Bali Pasific Pragama ini. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 20|MEI 2014 SELASA 20 MEI 2014 No. 0364 | TAHUN III No. 0364 | TAHUN III

55

MENKO BARU

PR Pertama CT Tekan Inflasi JAKARTA-Bank Indonesia (BI) menyambut baik pengangkatan Chairul Tanjung sebagai Menko Perekonomian baru, menggantikan Hatta Rajasa yang mengundurkan diri. Isu yang wajib diselesaikan bersama dalam waktu dekat adalah pengendalian inflasi jelang Lebaran.

Gubernur BI Agus Martowardojo menyatakan CT, panggilan akrab Chairul, pastinya memiliki koneksi yang baik dengan dunia usaha. Dengan demikian, maka jaringan itu perlu disinergikan dengan dunia pemerintahan supaya pasokan pangan dan unsur pembentuk inflasi lainnya dapat dijaga. “Pak CT punya kekuatan yakni koordinasi di antara menteri dan koordinasi dunia usaha, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemda. Jadi saya optimis bahwa ini akan menjadi satu momentum yang baik bahwa pak Hatta diteruskan pak CT,” kata Agus di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (19/5).

Seperti diketahui, Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian yang baru Chairul Tanjung resmi mulai bekerja hari ini, Senin (19/5). Agenda utamanya untuk membahas beberapa program prioritas jangka pendek. Salah satu isu yang mencuat adalah pengendalian inflasi.

Agus sudah mendengar rencana kerja CT selama lima bulan menjabat menko. Isu-isu yang sudah disampaikan CT, menurut BI, sejalan dengan kemauan otoritas moneter. “Prioritas dilaksanakan pak Chairul Tanjung sesuai harapan BI. Menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, kita harus lakukan reformasi sektoral. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan,” ujarnya.

Sedangkan ditanya pengalaman bekerja sama dengan Hatta selama lima tahun terakhir, Agus mengaku punya memori positif.

Atas dasar itu, pengendali moneter ini percaya keputusan Hatta mundur saat pemerintahan tinggal lima bulan tidak akan berpengaruh signifikan pada perekonomian. Sebab, fondasi makroekonomi saat ini diyakinininya sudah cukup stabil. =GAM

ant/prasetyo utomo

PELANTIKAN MENKO PEREKONOMIAN. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan) didampingi Wapres Boediono (tengah), pejabat baru Menko Perekonomian Chairul Tanjung (kedua kiri) dan pejabat lama Hatta Rajasa (kiri) menyaksikan Ibu Negara Ani Yudhoyono mencoba mengatur posisi foto bersama seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/5). Chairul Tanjung menjadi Menko Perekonomian menggantikan posisi Hatta Rajasa yang mundur untuk maju menjadi Cawapres.

Wasapada Jelang Lebaran BI Minta Perbankan Jaga Likuiditas JAKARTA-Bank Indonesia (BI) meminta agar perbankan nasional bisa memperkuat likuiditas mengingat kebutuhan likuiditas memasuki bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri masih sangat tinggi. Hal tersebut guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter melalui penguatan pada intermediasi bank.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Makro Prudensial, Darsono mengungkapkan peran bank besar maupun bank kecil sangat berpengaruh dalam meningkatkan ketahanan sektor perbankan guna menghadapi berbagai risiko, khususnya terkait dengan risiko kredit dan juga likuiditas perbankan. “Bank yang kecil juga harus tersedia likuiditas yang cukup terutama dalam menghadapi lebaran, dan diharapkan agar bank-bank nasional bisa menurunkan pertumbuhan kreditnya, karena pendapatan masyarakat tak sekenceng tahun sebelumnya,” ujar Darsono, di gedung BI, Jakarta, Senin, (19/5).

Sejauh ini peran BI dan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) sudah melakukan pengawasan terhadap bank-bank besar maupun bank kecil terkait pertumbuhan kredit. Namun, pertumbuhan kredit diharapkan tidak boleh melebihi target yang ditentukan BI dan OJK sebesar 15%-17%. “Kalau melebihi target tersebut bisa berdampak terkait dengan kondisi melalui pasar saham kita, pasar obligasi kita, valas, ketiga pasar ini terkena dampak pada industri keuangan kita, bisa langsung asetnya bank,” tukasnya.

Menurutnya, pangsa pasar industri perbankan nasonal telah meningkat dari 77,9% pada semester I-2013 menjadi 78,8% pada semester II-2013. “Peningkatan karena kenaikan aset perbankan dan perusahaan pembiayaan, sementara aset Institusi Keuangan Non Bank (IKNB) mengalami penurunan,” ucap Darsono.

Sedangkan pada pertumbuhan kredit perbankan nasional cenderung menurun menjadi 21,60% year-on-year (yoy). “NPL tetap terjaga pada level 1,77% lebih rendah bila dibandingkan tahun sebelumnya diperiode yang sama,” tutup dia.

Lebih lanjut, BI mengaku belum mencium adanya potensi yang menyebabkan kekurangan likuiditas pada perbankan. Pasalnya, BI terus mengupayakan agar likuiditas bank agar tetap terjaga sehat. “Kalau potensi yang

baru saya kira gak ada, kita terus cermati mana bank-bank yang perlu kita carikan jalan keluarnya, kemudian kredit bank mana saja yang memiliki resiko NPL (kredit bermsalah)nya meningkat dan itu perlu kita lakukan langkah-langkah terkini,” ujarnya.

Menurutnya, saat isu global muncul yakni kebijakan The Fed untuk mengurangi stimulus moneter (tapering off), banyak bank-bank yang dikhawatirkan kekurangan likuiditas.

Namun, sejauh ini BI terus mengupayakan agar bank-bank tersebut aman dari dampak tapering off tersebut. “Kemudian resiko yang global, sebenarnya isu waktu itu saat tapering, tahun lalu itu sampai dengan oktober itu sedemikian besar, nilai tukar kita anjlok, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kami terus melakukan langkah-langkah dengan mendorong ekspor, kita tidak boleh lengah meski tapering off sudah di antisipasi oleh pasar,” tukasnya.

Oleh sebab itu, BI terus mewaspadai akan adanya isu-isu global seperti kebijakan the fed untuk mengurangi stimulus moneternya. Bahkan, akhir-akhir ini sempat di isukan The Fed untuk menaikkan suku bunganya. “Kita harus terus mewaspadai, maka jika perlu kebijakan maka kita akan ambil kebijakan, jadi kita tetep hitung terus dampak itu, dan mudah-mudah terus terkendali,” pungkasnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 20 MEI 2014 | No. 0364 | TAHUN III

IMPOR-EKSPOR

70% Mainan Impor Tak Sesuai SNI JAKARTA-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mewajibkan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada produk mainan yang beredar di Indonesia.

Penerapan SNI ini juga akan memperhatikan karakter boneka yang dibawa seperti karakter Disney. Namun sayangnya, banyak mainan produk impor yang tidak sesuai SNI.

ant/ampelsa

PERMINTAAN SAPI JELANG PUASA. Ternak sapi berada di Kawasan Pantai Desa Ujung Pancu, Kecamatan Peukan Bada, Kab. Aceh Besar, Aceh, Senin (19/5). Permintaan ternak sapi menjelang kebutuhan Hari Meugang Puasa, (tradisi memotong ternak) di daerah itu mulai meningkat dengan harga jual Rp 6 juta - Rp 18 juta dan harga daging diprediksi mencapai Rp 120.000 per kg.

Indonesia Krisis Bankir JAKARTA- Kualitas sumber daya manusia (SDM) perbankan Indonesia harus ditingkatkan menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2020. Pasalnya, perbankan Indonesia tengah krisis bankir. “Supply dan demand tidak berbanding.

Kita masih butuh banyak tenaga di bidang perbankan”, kata pengamat ekonomi Aviliani, di Jakarta, Senin (19/5).

Saat MEA diberlakukan, bankir Asia akan bisa masuk ke Indonesia.

Demikian, juga sebaliknya. Untuk meningkatkan daya saing perbankan maka sedari dini perlu ada penyiapan SDM yang memadai, terutama untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. “Jika tidak maka industri perbankan kita akan dikuasai bankir asing. Ini harus menjadi perhatian,” jelasnya.

Aviliani menilai, semenjak krisis ekonomi 1998, Indonesia belum memperkuat SDM di bidang perbankan. Padahal, seiring waktu SDM di bidang perbankan yang sudah ada dihadapkan pada fase pensiun sehingga butuh pengganti dari SDM perbankan tersebut. “Kita tidak merekrut bankir sehingga setelah masa 1998 sudah banyak yang menurun. Jadi, terkait bankir di MEA nanti akan lebih

banyak inflow daripada outflow“, pungkasnya.

Masih Tumbuh Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menilai, pertumbuhan kredit perbankan pada kuartal I-2014 sebesar 18,9%, dianggap masih dalam batas kewajaran dari angka yang diwaspadai untuk tumbuh sebesar 15%-17% pada 2014 ini.

Demikian pernyataan ini disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Makro Prudential Bank Indonesia, Darsono, saat diskusi dengan tema memperkuat stabilitas sistem keuangan di tengah ketidakseimbangan eksternal, di Gedung BI, Jakarta, Senin, (19/5).

Dia meyakini, bahwa pelambatan pertumbuhan kredit perbankan diperkirakan akan terjadi pada

semester ke II tahun ini. Pasalnya, hal tersebut sejalan dengan kebijakan BI dengan membatasi Loan To Value (LTV) bagi kredit properti dan kendaraan bermotor yang mulai berjalan pada 2014.

“Perekonomian akan melambat seiring kebijakan LTV dan aksi kami menahan inflasi, jadi kami yakin pertumbuhan kredit perbankan tidak akan melebihi imbauan BI untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi,” ujar Darsono.

Oleh sebab itu, BI akan terus melakukan koordinasinya dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan kebijakan tersebut.

“Jadi dalam ranah mikroprudensial, OJK akan mengawasi pertumbuhan perbankan,” tukasnya.

Selain itu, bank sentral terus menjaga kewenangan makroprudensial sebagai mana yang tertulis dalam pasal 7 UU OJK terkait dengan kewenangan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. “OJK akan mengawasi pertumbuhan kredit perbankan. Dan BI hanya melakukan pemeriksaan terhadap bank tertentu dengan menyampaikan penyampaian tertulis pada OJK,” tutupnya. =GAM

Bahkan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian menemukan sebanyak 70% mainan anak berasal dari impor dan tidak memenuhi SNI. Ini membuat mainan anak impor berpotensi mengandung zat kimia yang membahayakan kesehatan. “Sedangkan 30% mainan anak dari dalam negeri juga harus ikut mendapatkan SNI yang telah diwajibkan dari akhir April lalu,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Busharmaidi, di Jakarta, Senin (19/5).

Berdasarkan survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), ada banyak mainan mengandung timbal dan merkuri yang membahayakan kesehatan anak.

Atas dasar itulah pemerintah kemudian mewajibkan mainan anak untuk memenuhi SNI. “Dimanapun negaranya, ketika mereka masuk ke Indonesia harus mengikuti penerapan SNI. Kita juga berharap jika dipasar 70 persen dari impor, sedangkan kita baru 30 persen, kita tentunya berharap 30 persen itu naik,” tegasnya.

Kasubdit Alas Kaki Kulit dan Aneka Kementerian Per-

industrian Richard mengakui penerapan SNI untuk mainan di Indonesia sudah terlambat sekitar sepuluh tahun. “Sudah hampir 10 tahun mundur rencana ini. Kita terapkan 30 April lalu dan ini juga sudah mundur 6 bulan.”

Sementara itu, Kasubdit Alas Kaki Kulit dan Aneka Kementerian Perindustrian, Richard, mengatakan penggunaan karakter tertentu pada produksi suatu mainan tidak diperbolehkan jika belum memiliki izin dari pemegang hak cipta. Pasalnya, saat ini, produksi mainan karakter terkenal sudah banyak dan bebas beredar. “Karakter Disney di boneka juga akan dicek. Karakter bentuk seperti apa. Ini berkaitan dengan hak cipta,” ucap Richard di Graha Sucofindo, Jakarta, Senin (19/5).

Pengujian ini akan dilakukan lembaga khusus. Nantinya, barang yang sudah terlanjur beredar akan ditarik kemudian dilakukan uji laboratorium sesuai paramater. “Sertifikat ada nanti. Awalnya diambil petugas pengambil produk, kembali ke lab uji sesuai paramater,” tegasnya. =GAM

antara foto/reno esnir

PEMERIKSAAN WAMENKEU ANNY RATNAWATI. Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menuju ruang tunggu ketika memenuhi panggilan KPK, Jakarta, Senin (19/5). Anny Ratnawati diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana olah raga nasional di Hambalang dan anggaran proyek tahun jamak Hambalang senilai Rp 1,2 triliun.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

ilpres mendatang tampaknya akan berlangsung seru. Diperkirakan akan hanya berlangsung satu putaran. Indikasinya terlihat dari koalisi partai. PDIP berkoalisi dengan PKB, Nasdem, dan Hanura untuk mengusung pancapresan Jokowi-Jusuf Kalla (JK4PJK4WP). Sedangkan Gerindra membangun kerja sama dengan PPP, PKS, PAN, PBB, dan juga mendapat dukungan dari Golkar untuk memberangkatkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) menuju istana Negara, setelah partai berlambang beringin itu gagal mencari dukungan untuk mencapreskan ketua umumnya, Aburizal Bakrie.

Dengan demikian, dapat dipastikan pada pilpres 9 Juli nanti akan diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres tersebut. Baik pasangan JK4P-JK4WP dan Prabowo-Hatta sama-sama menunjukkan kejutan pada publik, kejutan yang diberikan Jokowi adalah memunculkan pendampingnya yang namanya memiliki kemiripan, sehingga keduanya sama-sama disingkat JK. Sedangkan Prabowo-Hatta juga menampakkan kejutan memperoleh dukungan dari sejumlah parpol, bahkan dari Golkar, yang sebelumnya sempat dikabarkan lebih merapat ke Jokowi.

JK4P-JK4WP juga Prabowo-Hatta sama-sama memiliki kesempatan untuk memenangkan pilpres satu putaran.

Dipastikan persaingan kedua pasangan capres-cawapres itu sangat ketat. Kekuatan parpol pengusung masing-masing bisa dijadikan ukuran. PDIP 32,05%, PKB 12,91%, Nasdem 3,45%, dan Hanura 3,00%, sehingga mencapai 51,41%, sedangkan Gerindra 8,87%, PAN 8,32%, PPP 5,7%, PKS 6,53%, PBB 0,40%, dan Golkar 12,99%, bila dijumlahkan mencapai 42,81% untuk Prabowo-Hatta, dan sisanya suara Demokrat 5,87% dan PKPI 0,55% akan diperebutkan oleh JK4PJK4WP dan Prabowo-Hatta.

Berdasarkan data koalisi tersebut, sepintas Prabowo-Hatta diprediksi ada di atas angin karena mendapat dukungan koalisi parpol lebih banyak secara kwantitas, namun bila dihitung secara kwalitas pasangan JK4P-JK4WP masih lebih unggul. Sekalipun suara pemilih partai oposisi mengalir utuh ke Prabowo-Hatta.

Namun semua prediksi itu masih perlu dibuktikan dan rakyat akan menentukan pada tanggal 9 Juli mendatang. Apalagi selama ini figur pimpinan lebih memikat rakyat daripada parpol, jadi semua kemungkinan masih bisa terjadi.(*)

Opini

SELASA 20 MEI 2014 | No. 0364 | TAHUN III

77

BI vs OJK

Salam Songkem

Berebut RI

KORAN MADURA

SELASA 20 MEI 2014 No. 0364 | TAHUN III

Seperti mengenakan baju yang modenya sudah ditinggalkan, itulah yang terjadi dengan perpindahan pengawasan dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada saat Inggris yang menerapkan pengawasan bank oleh otoritas jasa keuangan mengembalikan pengawasan bank ke Bank of England (Bank Central Inggris) pada April 2013, Indonesia malah berbuat sebaliknya.

M

eskipun pengawasan bank oleh Financial Service Authority (FSA) sudah ditinggalkan Inggris karena dinilai tidak mampu mundur dari komitmen pembentukan OJK. Semua itu berawal sejak IMF menilai BI gagal mencegah gelombang kejatuhan perbankan yang menyeret Indonesia masuk kedalam krisis keuangan pada 1997 – 1998.

Untuk mencegah krisis keuangan berikutnya, IMF meresepkan Indonesia untuk membentuk lembaga superbody seperti OJK yang dapat mengawasi kegiatan lembaga keuangan mulai dari perbankan sampai pasar modal. Pemerintah Indonesia benar-benar melaksanakan komitmen ini seperti terlihat pada UU No. 23 tahun 1999 tentang BI yang menyatakan bahwa pengawasan bank akan dilakukan oleh otoritas jasa keuangan yang sudah harus terbentuk pada akhir 2002.

Banyak pihak yang keberatan dengan resep IMF itu, sehingga pembentukan OJK pun tertunda seperti terlihat pada revisi UU BI (UU No. 3 th 2004)

yang memberikan kelonggaran pembentukan OJK sampai akhir 2010. Batas waktu itupun terlewati karena UU OJK baru disahkan pada 2011 dan OJK baru benar-benar mulai mengawasi bank terhitung mulai 1 Januari 2014.

Penundaan pembentukan OJK dari 2002 memberikan kesan bahwa sebenarnya pemerintah sendiri ragu-ragu dalam menerapkan model pengawasan perbankan yang dianut Inggris dan sebagian negara-negara persemakmurannya ini. Hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa kelemahan dalam sistem ini.

Pertama, karena harus mengawasi begitu banyak lembaga keuangan yang tersebar dalam berbagai industri mulai dari bank, asuransi, dana pensiun, pembiayaan hingga pasar modal, otoritas jasa keuangan mungkin akan sulit memfokuskan diri karena jumlah perusahaan yang harus diawasi sangat banyak dan berada dalam industri yang beragam.

Kedua, kejadian gagalnya Bank Nothern Rock Plc di Inggris pada 2008 memperkuat kehawatiran banyak pihak bahwa sistem otoritas jasa keuangan juga menyulitkan bank sentral dalam menjalankan tugasnya. Selain kelemahan dalam sistem otoritas jasa keuangan, penerapan yang semakin ketat dalam risk managemen, corporate governance, persyaratan kepemilikan bank dan persyaratan permodalan bank telah membuat pengawasan perbankan oleh BI jauh lebih baik dibandingkan dengan masa prakrisis 1997 - 1998.

Kegagalan bank jauh berkurang dalam 15 tahun terahir dan kredit bermasalahpun jauh menurun. Fakta ini menimbulkan pertanyaan apakah kita masih perlu merombak pengawasan perbankan yang telah dilakukan dengan baik oleh BI selama OJK belum terbentuk.

Jawabannya adalah OJK tetap harus dibentuk karena telah menjadi komitmen pemerintah dan telah dimandatkan UU, meskipun

manfaatnya terasa kurang relavan lagi dengan dibubarkannya FSA di Inggris. Baik pengawasan perbankan oleh bank sentral maupun oleh otoritas jasa keuangan tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada bank yang gagal atau bangkrut.

AS yang pengawasan perbankan dilakukan oleh bank central – the Fed juga sering mengalami kegagalan bank, seperti bangkrutnya Lehman Brothers yang turut memicu krisis keuangan AS. Sama halnya di Inggris yang pengawasan perbankannya dilakukan oleh otoritas jasa keuangan juga memiliki kasus kegagalan bank.

Karena Indonesia telah memilih untuk berpindah ke model pengawasan perbankan oleh ortoritas jasa keungan, maka perlu diatur dari awal kebijakan, prosedur, hingga service level agreement. Selain itu juga pengaturan kejelasan tanggung jawab dan transparansi hubungan kerja BI dan OJK untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam pengawasan bank oleh OJK. Belajar dari kasus kegagalan Northern Rock Plc yang dialami Inggris, terdapat beberapa hal yang dapat diawaspadai OJK dan BI dari awal.

Pertama, OJK harus segera menguasai seluk beluk pengawasan perbankan. Dalam kasus di Inggris FSA terkesan kurang memahami bisnis perbankan sehingga telat menyadari risiko bisnis agresif yang ditempuh oleh Northrrn Rock Plc. Sepertinya OJK memahami hal ini sehingga untuk pengawasan perbankan OJK praktis menggunakan personal berpengalaman yang diambil oleh BI. Hanya saja perlu dipastikan bahwa jangan sampai birokrasi baru OJK mengambil kerja tim yang telah berpengalaman ini.

Kedua, perlu ditetapkan dari

sejak awal kebijakan, prosedur dan service level agreement antara BI dan OJK untuk memberikan kejelasan dan batasbatas tanggung jawab dan kewajiban masing-masing institusi dalam pengawasan bank. Hal ini diperlukan agar aliran informasi berjalan lancar dari OJK yang bertanggung jawab untuk mengawasi bank (mikroprudential) ke BI yang mempunyai kewajiban menjaga stabilitas sistem keuangan (makroprudential).

Hal ini penting mengingat dalam kasus di Inggris, Bank of England sebagai bank sentral mengaku tidak mengetahui posisi keuangan Northern Rock Plc sebelum bangkrut. Tampaknya, FSA tidak atau telat memberikan informasi ke Bank of England.

Ketiga, jangan sampai pada tahap implementasi, perbankan pada akhirnya diawasi oleh dua institusi, BI dan OJK. Hal ini tentu akan sangat membingungkan dan merepotkan kalangan perbankan. Karena hawatir tidak memiliki informasi lengkap terkini tentang kondisi suatu bank seperti terjadi pada kasus Northern Bank Plc di Inggris, BI dapat saja memaksakan diri untuk meminta laporan langsung dari perbankan seperti yang telah dilakukannya selama ini.

BI dan OJK sebaiknya bertemu untuk memutuskan koordinasi pelaporan antara perbankan dan OJK serta antara OJK dan BI, sehingga perbankan hanya melapor ke satu institusi pengawas yaitu OJK. Meskipun pengawasan bank oleh otoritas jasa keuangan telah ditinggalkan di Inggris, Indonesia tetap dapat menerapkannya dengan berhasil asal saja pengaturan kerjasama antara BI dan OJK disiapkan secara matang dari awal, sehingga pengawasan dapat berjalan efektif dan tidak membingungkan dan merepotkan industri perbankan.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail. com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SELASA 20 MEI 2014 No. 0364 | TAHUN III

SELASA 20 MEI 2014 | No. 0364 | TAHUN III

OPINI 8

Risma Antara Bungkul dan Dolly "Membangun Surabaya secara fisik itu mudah, tapi membangun sumber daya manusia Surabaya itu yang tidak mudah," ucap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Pandangan itu disampaikan wali kota perempuan pertama di Kota Pahlawan itu saat bersilaturahmi ke Kantor LKBN Antara Biro Jatim pada Ramadan 1434 H (Juli 2013).

Agaknya, pemikiran itulah yang mendasari kenapa alumnus Jurusan Arsitektur Surabaya itu membangun taman kota yang bukan sekadar taman, melainkan taman yang sangat dirindukan anak-anak kota ini yang semakin sulit menemukan tempat bermain.

Tidak hanya itu, ia juga mengaku sangat sedih sekali dengan tereksploitasinya anak-anak jalanan, atau terjebaknya anakanak dalam sindikat perdagangan anak-anak untuk dipekerjakan.

Pejabat dengan gaya Suroboyo-an itu sering mengunjungi Mapolrestabes Surabaya untuk menemui anak-anak yang terlibat dalam sindikat "jual beli" anak-anak untuk dunia kerja atau "pelacur" anak-anak.

Dalam konteks itu, eksekutif yang akrab disapa Risma itu pun menyempatkan diri untuk berdialog dengan anak-anak yang "hidup" di kawasan lokalisasi.

Bahkan, Risma pun sempat menangis saat menceritakan nasib anak-anak di kawasan lokalisasi Dolly saat diwawancarai sebuah televisi nasional.

"Anak-anak di Dolly harus diberi wawasan yang lebih luas bahwa lingkungan di mana mereka tinggal tidak hanya berupa praktik-praktik prostitusi," tuturnya.

Rasa sedih yang mendalam itu pula yang akhirnya mendorong Risma untuk menutup sejumlah lokalisasi. Bukan sekadar "emoh" dengan dunia prostitusi, melainkan lebih pada "penyelamatan" anak-anak kota ini.

Dari situ, Risma yang ingin menjadi guru SD itu memiliki kepentingan untuk warga kota yakni membangun sumberdaya manusia Surabaya yang lebih riang, lebih berbudi/berakhlak, dan lebih berpendidikan.

Bungkul Oleh karena itu, kemarahan Risma saat PT Unilever melakukan bagi-bagi es krim di Taman Bungkul (11/5) yang membuat taman itu rusak itu tidak harus dipahami sebagai arogansi dan sikap berlebihan.

Namun, hal itu harus dimaklumi sebagai bentuk kejengkelannya atas "gangguan" terhadap komitmen Risma untuk membuat

anak-anak Surabaya menjadi riang dan berbudi.

Dus, kemarahan itu pun tak perlu dikaitkan dengan upaya pengalihan isu terkait kecaman terhadap Risma atas penghargaan yang diterima dari EBA yang bukan piala kategori "Socrates Award", melainkan penghargaan untuk kategori "United Europa Award" (UEA).

Masalahnya, kaitan antara komitmen untuk "menyelamatkan" anak-anak kota ini dengan pengalihan isu terkait penghargaan yang "salah kategori" itu jauh dari konteks, kecuali politisasi persoalan oleh politisi yang tidak memihak pada kepentingan generasi kota ini.

Taman Bungkul dan taman tengah kota itu rusak karena terinjak-injak pengunjung "car free day" yang ternyata mencapai puluhan ribu, padahal Walls hanya menyiapkan 10 ribu es krim.

Dampaknya, warga yang ingin segera mendapatkan pembagian es krim gratis untuk pemecahan rekor MURI itu pun tidak melin-

tasi jalan yang semestinya, tetapi memilih jalan pintas dengan menerjang tanaman lokasi taman kota.

Anak-anak di Dolly harus diberi wawasan yang lebih luas bahwa lingkungan di mana mereka tinggal tidak hanya berupa praktikpraktik prostitusi,�

Tri Rismaharini

Wali Kota Surabaya

Hasilnya, ada tiga lokasi taman kota yang kondisinya hancur dan harus dilakukan penanaman ulang yakni di Jalan Raya Darmo, Taman Bungkul, dan Jalan Serayu.

Menyikapi kemarahan Risma itu, Asisten Branch Manager

Wall's, Kaninia Radiyatni, mengaku pihaknya siap bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan taman.

"Kami siap memberikan ganti rugi atas banyaknya tanaman yang mati akibat kegiatan yang kami selenggarakan," katanya.

Hingga kini, Risma sudah memperketat perizinan acara di kawasan Tugu Pahlawan hanya untuk acara-acara yang membangkitkan jiwa kepahlawanan, sedangkan acara pertunjukan musik sudah tidak diperbolehkan, sedangkan di Taman Bungkul belum ada aturan itu.

Dolly Idem dengan Bungkul, rencana Pemkot Surabaya untuk menutup lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara yakni Dolly dan Jarak pada 19 Juni 2014 juga menuai tantangan dari sejumlah pihak.

Bahkan, ganjalan juga datang dari perbedaan pendapat antara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan wakilnya Wisnu Sakti Buana. Wisnu menyatakan penutupan Dolly tidak bisa dipaksakan.

Wisnu Sakti mengharapkan penutupan lokalisasi Dolly semestinya melibatkan warga sekitar lokalisasi, yakni Putat Jaya.

Mereka diajak musyawarah terlebih dahulu sebelum penutupan dilakukan.

"Beberapa kali saya turun ke sana, ternyata warga di sana mengeluhkan belum pernah diajak berembuk soal penutupan," ucap wakil wali kota yang juga ketua DPC PDIP Kota Surabaya itu.

Menurut dia, warga masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap Dolly, di antaranya dengan bekerja sebagai tukang laundry, salon, warung makanan, toko pracangan, dan lainnya.

Pandangan itu jelas beda dengan Risma yang justru lebih ingin menyelamatkan masa depan anak-anak kota ini yang tinggal di sana. Aneh, wakil wali kota bersikap seperti legislatif, padahal dirinya merupakan eksekutif.

Menurut Risma, sasaran penutupan adalah rumah-rumah yang selama ini menjadi tempat praktik prostitusi (wisma), sehingga yang dilibatkan untuk berdialog tentang penutupan adalah para penghuni wisma, baik itu PSK maupun mucikari.

"Meski begitu, pelatihan keterampilan yang diadakan pemkot untuk penghuni lokalisasi guna memberi solusi bila lokalisasi Dolly ditutup itu juga bisa diikuti warga masyarakat lainnya. Nantinya, fasilitas umum dan sentra usaha yang dibangun pada eks lokalisasi itu juga akan menjadi sumber penghidupan yang baru bagi warga," katanya.

Tentu kepentingan manusiawi untuk "memperbaiki" sumberdaya manusia Surabaya lebih mengemuka dalam penutupan lokalisasi itu, bahkan rencana penutupan itu bukan dilakukan secara tibatiba, karena sejumlah lokalisasi di Surabaya sudah ditutup sebelumnya.

Agaknya, ikhtiar Risma akan selalu mendapat dukungan warga Kota Pahlawan, karena apa yang dilakukan selama ini terbukti untuk kebaikan kota ini dan warganya, kendati upaya politisasi akan tetap menyeruak dengan berbagai kepentingan, mengingat wali kota juga merupakan jabatan politik. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 20 MEI 2014 | No. 0364 | TAHUN III

9

PARIWISATA

Industri Jatim Dongkrak Wisatawan

g armadianto semeru/koran madura

UNJUK RASA. PSK, mucikari, pedagang lokalisasi yang tergabung dalam Front Pekerja Lokalisasi (FPL), berunjuk rasa menolak penutupan Dolly, Senin (19/5).

Mereka memulai aksi dari gang Dolly, kemudian berjalan kaki menuju depan kantor Kelurahan Putat Jaya yang lokasinya tidak jauh dari Gang Dolly.

FPL Enggan Dolly Ditutup Rencana Penutupan Lokalisasi 19 Juni SURABAYA – Komitmen Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk menyulap lokalisasi Gang Dolly menjadi sentra ekonomi dan wisata keluarga, justru arus penolakan penutupan lokalisasi yang konon terbesar di Asia Tenggara tersebut akan terus berlanjut.

Warga yang tergabung dalam Front Pekerja Lokalisasi (FPL), Senin (19/5) menggelar aksi demo menolak penutupan di depan Kantor Kelurahan Putat Jaya, Sawahan, Surabaya, Jawa Timur.

Sekitar 500 warga melakukan long march dari Gang Dolly menuju kantor kelurahan tersebut, sambil membentangkan sejumlah poster, warga meneriakkan yelyel berisikan penolakan penutupan lokalisasi.

Meski Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana turun langsung mendengarkan keinginan warga terkait dengan penutupan Dolly.

Namun, warga tetap menuntut

BAKAR BAN. Massa FLP saat membakar ban.

kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk membatalkan penutupan lokalisasi pada 19 Junuari 2014.

"Pemkot Surabaya harus membatalkan niatnya untuk menutup Dolly. Kami menolak penutupan," Korlap aksi, Pokemon, Senin (19/5).

FPL juga menyatakan menolak segala bentuk diskriminasi dan intimidasi yang tujukan kepada lokalisasi Dolly, seperti menjadi sarang Narkoba.

g armadianto semeru/koran madura

Dia menilai, jika lokalisasi Dolly ditutup, maka yang terjadi ada lebih dari 3.000 anak kehilangan hak untuk menikmati pendidikan dan kesejahteraan.

Kemudian ada 13 ribu rakyat yang selama ini menggantungkan nasib di lokalisasi Dolly kehilangan sumber penghidupannya sehingga akan berdampak pada pengangguran dan kemiskinan serta bisa memperluas masalah-masalah sosial.

Aksi ini tidak hanya diikuti

para mucikari dan PSK saja, tetapi juga diikuti masyarakat sekitar seperti pedagang kaki lima, buruh cuci, tukang becak dan lainnya yang setiap hari ‘mangkal’ di lokalisasi Dolly.

Warga semakin kecewa terhadap Lurah Putat Jaya dan Camat Sawahan yang menolak menandatangani tujuh poin tuntutan yang mendukung warga Dolly dalam penolakan penutupan. Adu argumen disertai ketegangan sempat terjadi antara kedua belah pihak, sampai akhirnya, lurah dan camat menyepakati untuk mendukung segala upaya penyejahteraan warga sekitar lokalisasi.

Tujuh tuntutan itu antara lain menolak penutupan Dolly, menghentikan segala bentuk intimidasi kepada warga Dolly, menuntut pengusutan indikasi penyelewengan uang negara dalam penutupan lokalisasi, serta menuntut pembuatan payung hukum untuk melindungi wilayah lokalisasi.

Pernyataan itu pun akhirnya dibacakan oleh Lurah Putat Jaya Bambang Hartono, yang akhirnya membubarkan massa aksi. = G ARMADIANTO SEMERU

SURABAYA – Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara dalam mendongkrak kepariwisataan Jawa Timur.

“Terbukti perkembangan pariwisata cukup signifikan bila dilihat dari unsur industri yang timbuh dengan sangat cepat terutama bidang cinderamata,” ungkap Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Jarianto, M.Si, Senin (19/5).

Jarianto mengatakan keanekaragaman potensi budaya dan pariwisata Jawa Timur yang selama ini mampu menarik kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara membawa dampak positif bagi masyarakat banyak dan terhadap pertumbuhan sektor usaha kecil menengah di bidang usaha cinderamata pariwisata yang khas dan menarik.

“Sayangnya keberagam jenis produk UKM cinderamata pariwista di Jawa Timur saat ini belum seluruhnya dapat di jadikan sebagai cinderamata unggulan yang khas dan menarik bagi wisatawan,” jelasnya.

Menurutnya, seorang pramuwisata harus memiliki wawasan dan pengetahuan luas tentang sejarah, profil dan kondisi suatu daerah atau daerah tujuan wisata, termasuk iklim flora dan fauna serta segala perubahan perkembangan yang terjadi secara detail.

“Upaya untuk mendorong dan mempercepat berkembangnya UKM bidang cinderamata pariwisata guna memenuhi permintaan wisatawan,” paparya.

Peningkatan SDM agar pemberdayaan UKM menjadi profesional dan proposional, lanjut Jarianto, harus diakselerasikan dengan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana dan prasaran serta infrastruktur pendukung pariwisata, seperti air bersih, hotel yang memadai dan terjangkau, sarana hiburan, transportasi, dan infrastruktur yang sudah bagus. = G. ARMADIANTO SEMERU

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 20 MEI 2014 | No. 0364 | TAHUN III

DUKUNGAN PILPRES

AKSI TOLAK KEKERASAN SEKSUAL. Sejumlah remaja yang tergabung dalam "Forum Peduli Kesehatan Remaja Indonesia" melakukan kampanye hentikan kekerasan seksual di Bundaran HI, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Kampanye tersebut dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya kekerasan seksual yang marak terjadi saat ini, khususnya terhadap anakanak.

Petani Terpikat Prabowo?

SURABAYA - Para petani Jawa Timur cenderung lebih terpikat dengan janji politik bakal calon Presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto yang akan melindungi kepentingan Indonesia khususnya produk pertanian.

Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jawa Timur, Jumantoro mengatakan pihaknya saat ini memang masih belum menentukan akan berafiliasi kepada siapa tetapi sudah ada gambaran bahwa pihaknya cenderung kepada yang memihak petani.

"Kami masih belum memutuskan sikap resmi. Musyawarah daerah baru akan digelar awal Juni. Tapi teman-teman yang melakukan kontak kepada saya rata-rata menyatakan lebih suka memilih Prabowo," katanya.

Ia mengakui, hingga kini pihaknya masih menanti pemaparan visi dan misi masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan maju dalam pemilihan Presiden mendatang "Kami masih menunggu pemaparan visi dan misi para calon yang akan maju tersebut supaya kami bisa menentukan sikap lebih dalam lagi siapa yang akan kami dukung," katanya.

Ia berharap banyak dari program Prabowo yang berkali-kali menegaskan perlindungan terhadap lokalitas dan tak tergantung dengan produk impor.

Jumantoro mengatakan, saat ini tinggal menunggu bagaimana konsistensi dari sosok seorang Prabowo Subianto untuk membuktikan itu semua.

"Saat ini tinggal bagaimana konsistensi janji Prabowo.

Masalah subsidi pupuk, misalnya, jangan hanya retorika. Jangan sampai ada penganaktirian, subsidi bahan bakar minyak lebih besar daripada subsidi terhadap pupuk," katanya.

Ia menambahkan, Hatta Rajasa diharapkan juga bisa membuktikan kapasitasnya sebagai seorang ekonom yang melindungi kepentingan dalam negeri.

"Selama ini, ketua umum Partai Amanat Nasional itu lebih dikenal sebagai penyokong dunia wirausaha. Saatnya Hatta membuktikan sebagai pendukung petani. Petani menginginkan dukungan terhadap kemudahan akses permodalan," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

ant/zabur karuru

80 Persen Kekerasan Anak Terjadi di Sekolah SURABAYA – Maraknya korban kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi akhir-akhir ini membuat kita prihatin. Ibarat saat Indonesia panen korban kekerasan seksual, setelah terungkapnya kasus yang terjadi di Jakarta Internasional School (JIS) beberapa waktu lalu. Seperti Sukabumi (Emon) yang total korbannya sebanyak 120 anak. Sebuah angka yang dahsyat. Disusul dengan kota-kota lain, salah satunya Surabaya. Ironisnya, tidak sedikit yang menjadi korban dalam kasus ini adalah anak – anak yang notabene masih tergolong dalam usia dini.

Data yang dihasilkan oleh Hotline Pendidikan dan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur mencatat kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di lembaga pendidikan sepanjang tahun 2013 mencapai 409 kasus atau 49,58%.

Tahun 2014 hingga April tercatat ada 97 kasus, 45 kasus atau 80% diantaranya didominasi kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah. Selebihnya adalah kasus perebutan hak asuh anak, dan anak terlibat kasus hukum.

Berdasarkan sebaran kasus yang dihimpun, yakni Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto serta Malang. Namun sebagian besar kasus yang terjadi di Surabaya hampir 80 persen.

Sekurang-kurangnya ada satu kasus setiap hari yang dialami oleh anak.

“Pelaku pedofilia dan kekerasan seksual pada anak sebagian besar adalah orang terdekat korban. Sayangnya, per-

masalahan yang dihadapi anak ditutupi keluarga dan dilaporkan ke polisi sehingga menjadi fonomena gunung es,” ungkap Ketua Hotline Pendidikan Jawa Timur, Isa Ansori, Senin (19/5).

Isa menjelaskan, akibat dari tekanan-tekanan yang dialami anak/remaja yang dibesarkan dalam lingkungan sosial keluarga yang tidak baik.

“Lingkungan yang tidak nyaman menjadi faktor penyebab.

Semisal, berdesak-desakan jam istarahat sekolah seperti dipegang payudara hingga kemaluannya diremas oleh temannya,” jelasnya.

Menurut Isa, dunia pendidikan kita diperlukan adanya perubahan pendekatan dalam melakukan pendidikan terhadap anak-anak, agar wajah pendidikan lebih memperhatikan kerentanan yang dihadapi mereka, ketimbang dengan persoalanpersoalan adminstratif.

“Harus ada keberanian perubahan kebijakan ditingkat provinsi maupun kab/kota serta

sekolah yang lebih mengedepankan kepentingan anak dan tumbuh kembangnya,” ujarnya.

Upaya lain yang mesti dilakukan, kata Isa, yakni membangun budaya saling menghormati dan perilaku empati kepada kelompok anak-anak laki-laki yang merasa “berkuasa” daripada anak perempuan.

Sementara itu, Psikolog Anak dari Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya I Gusti Ayu Novi Ekayati mengatakan, kekerasan seksual adalah kegiatan atau aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau oleh anak yang lebih besar terhadap anak atau balita.

“Kegiatan itu dapat berupa menunjukkan diri atau kemaluannya, membelai atau meremasremas anak atau melakukan perkosaan kepada anak, dengan cara dibujuk, diancam atau dipaksa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kekerasan seksual ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Diantaranya minimnya pengetahuan pendidikan seks di usia dini karena membicarakan seks itu adalah sesuatu yang tabu dan saru. Sehingga tidak pantas dibicarakan dengan anak.

“Kalau pun kita (orang tua,red) ingin membicarakannya, tidak tahu bagaimana memulainya, kapan waktunya, apa yang akan dibicarakan dan sejauhmana kita harus menyampaikannya,” jelasnya.

Orang tua terkadang kurang menyadari adanya perubahan pada tubuh anaknya. Selain ling-

kungan, kata Ayu, hal ini juga termasuk salah satu pemicu anak bisa puber lebih awal, sehingga menyebabkan anak mencari jawaban sendiri di luar rumah ataupun di luar sekolah.

“Faktor kedua, kita semua tak mampu membendung arus informasi tentang pornografi yang melanda kehidupan kita baik melalui media cetak maupun elektronik. Bukan hanya itu, cangggihnya tekonologi komunikasi di era gadget semakin membuat siapa, saja bisa mengakses dimana dan kapan pun. Semuanya bisa didapatkan dengan sangat mudah,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, dengan semua kenyataan yang ada sekarang ini, kita sebaiknya meningkatkan kewaspadaan dalam pengasuhan anak dan balita kita.

Menurut Ayu, kewaspadaan perlu ditingkatkan dalam hal sederhana. Seperti dengan siapa anak kita berada, karena kekerasan dan perkosaan terhadap anak, umumnya dilakukan oleh orang dekat dan dikenal anak dengan cara dibujuk atau diancam.

“Cara lain yakni menggalang kerjasama di dalam dan di luar rumah. Kerjasama di dalam rumah melibatkan orang tua, pembantu, anggota keluarga, dan lain-lain. Ini cara mengajarkan anak untuk berkata TIDAK atau JANGAN BEGITU dan ENGGAK MAU! Bahkan kalau merasa terancam, anak diperbolehkan untuk bersikap tegas, judes dan berbohong,” tegasnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 20 MEI 2014 | No. 0364 | TAHUN III

Ada Pungli di Taman Bungkul?

Radio Suara Surabaya Menyiarkan Bagi-bagi Ice Cream SURABAYA - Jika sudah menyangkut politik, apa pun bisa bermakna lain. Di balik tragedi rusaknya Taman Bungkul Surabaya, salah satu radio Suara Surabaya menyiarkan acara bagi-bagi ice cream gratis oleh PT Unilever.

Komisi C DPRD Surabaya berencana memanggil pimpinan Suara Surabaya Media terkait promosi acara walls day yang mendatangkan massa dalam jumlah besar dan berakibat rusaknya taman kota.

Luluhnya kemarahan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan dana senilai Rp 1,2 miliar yang diberikan kepada PT Unilever, Komisi C DPRD Surabaya menganggap radio tersebut turut andil atas rusaknya tanaman di area taman kota karena beberapa kali menyiarkan agenda tersebut.

Bahkan, redaksi yang bertugas terus mengingatkan kepada warga yang ingin berkunjung agar mengenakan warna kaos merah. Komisi C DPRD Surabaya mensinyalir ada muatan politis yang berkaitan dengan warna sebuah partai.

“Kami akan panggil radio SS dalam rapat hearing berikutnya, agar bisa menyampaikan klarifikasi terkait iklan acara walls day dan imbauan pemakaian kaos warna merah kepada pengunjung yang disampaikannya dalam iklan tersebut, karena dalam sudut pandang politik bisa bermakna lain,” ucap Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachirul Alim diselasela rapat, Senin (19/5).

Seperti diketahui, acara Walls Day PT Unilever yang terselanggara di Taman Bungkul dan berakibat kemarahan Wali Kota Surabaya karena sejumlah tana-

man di area taman kota rusak parah, berhasil menyedot perhatian khalayak termasuk awak media cetak dan elektronika baik lokal maupun nasional, karena berbuntut ke ranah hukum di Polrestabes Surabaya.

Namun balakangan, Risma Wali Kota terlontar pernyatan yang mengesankan berniat akan mencabut gugatannya dengan alasan yang remeh yakni merasa kasihan karena PT Unilever telah menjadi korban percobaan pemerasan sejumlah oknum yang mengatasnamakan Pemkot Surabaya.

Hal inilah yang membuat komisi C DPRD Surabaya memanggil sejumlah SKPD terkait untuk dimintai penjelasan terkait kejadian di Taman Bungkul hingga alasan soal kabar bahwa kemarahan Risma ternyata luntur setelah menerima dana penggantian senilai Rp 1,2 miliar.

Dikesempatan sama, anggota Komisi C DPRD Surabaya Adi Sutarwijono juga mempertanyakan kebenaran soal sejumlah kepala SKPD yang dimintai patungan secara pribadi untuk perbaikan tanaman yang rusak akibat acara walls day PT Unilever, karena dianggap tidak mengacu kepada aturan apa pun. “Saya hanya ingin tau kebenaran soal statement Bu Risma yang meminta dana patungan senilai Rp 25 juta dari beberapa kepala SKPD untuk par-

Sachirul Alim

Ketua Komisi C DPRD Surabaya tisipasi perbaikan tanaman yang rusak, kalau benar, ini merupakan yang pertama terjadi karena dasar hukumnya tidak jelas jika dikaitkan dengan pengelolaan pemerintahan daerah, dan lagi, duit darimana yang akan anda berikan, lha wong sudah diganti kok masih minta lagi ke anda,” ucap politisi PDI Perjuangan ini kepada sejumlah kepala SKPD yang hadir dalam hearing di ruang komisi C (19/5).

Ironisnya, pertanyaan Cak Awi panggilan akrab Adi Sutarwijono ini terkait permintaan dana patungan dibenarkan oleh Ir. Musdiq Ali Suhudi, MT, Kepala Badan Lingkungan Hidup. Namun, spontan dibantah dan diklarifikasi oleh Eddi Kepala Dinas Perhubungan Surabaya yang duduk disebelahnya bahwa dirinya dan sejumlah kepala SKPD lain tidak pernah merasa diminta apalagi menyerahkan dana Rp 25 juta untuk patungan perbaikan anaman yang rusak akibat acara walls day di Taman Bungkul. Lantas siapa yang

benar?

“Kami tidak pernah merasa mendapat perintah itu dan tidak melakukan hal itu, tolong hal itu tidak lagi menjadi pokok bahasan diruang rapat kali ini, karena kami khawatir akan menjadi bahan baru dipemberitaan media masa, lebih bahik hal itu di kupas di pertemuan berikutnya setelah semuanya kepala SKPD dan bagian hukum hadir,” sahut Edi yang diminta komentarnya oleh Sachrul Alim Anwar.

Sementara Anggota Komisi C asal PKS Reni Astuti justru mencurigai adanya permainan bahkan pungli dalam proses perijinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara-acara yang digelar di wilayah kota Surabaya.

“Saya hanya minta cantolan aturan yang jelas terkait perijinan acara-acara seperti walls day kemaren itu, karena saya mencurigai jika sebelumnya juga telah terjadi kejadian yang sama hanya saja tidak menjadi persoalan, yakni acaranya terselenggara tetapi ijinnnya tidak jelas, jangan-jangan ada tindakan pungli didalamnya,” jelas Reni.

Sachirul Alim Anwar mengakhir rapat hearing dengan beberapa kesimpulan rapat antara lain, meminta agar PT Unilever menyampaikan permohonan maaf melalui sejumlah media massa, meminta keterangan dari bagian hukum terkait kelanjutan gugatan hukum pemkot Surabaya kepada PT Unilever sebagai pihak terlapor, menghitung secara cermat soal kerugian pengrusakan tanaman di area taman kota baik materiil maupun imeteriil. = LAURENSIUS/G. ARMADIANTO SEMERU

11

BARANG NIAGA

Gula Musim Giling 2014 Khawatir Tak Terjual SURABAYA – Gula hasil giling tahun 2014 di gudang PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI dikhawatirkan tidak laku dijual.

Pasalnya, stok gula kristal putih (plantation white sugar) musim giling tahun lalu masih mencapai 101.200 ton.

“Persoalan yang dihadapi petani sekarang adalah terkait penerbitan ijin impor 328.000 ton gula kristal putih untuk perum Bulog,” ujar Praktisi Agribisnis Adig Suwandi, Senin (19/5).

Stok gula 2013 yang tersimpan di gudang tersebut, sebanyak 32.957 ton milik PTPN XI, petani (1.722 ton), dan pedagang (66.521 ton). Pada minggu kedua dan ketiga bulan ini, PTPN XI akan ketambahan gula dari hasil musim giling.

Adig menjelaskan, kontroversi impor gula sekarang terjadi akibat beda persepsi dan kepentingan antara negara dan petani. Biasanya, dalam banyak kasus seperti ini petani yang lemah dalam soal lobi dan posisi tawar (bargaining position) berada di pihak kalah.

“Impor boleh saja dilakukan, tapi besarnya disarankan hanya sebatas produks dikurangi kebutuhan normal. Tidak lebih dari itu,” jelasnya.

Masalahnya, dengan stok secara nasional masih sekitar 787.000 ton dan tingkat serapan hanya 100.000 ton per bulan dibanding kondisi normal 220.000-250.000 ton, praktis sisa gula diprediksi habis September 2014. = G. ARMADIANTO SEMERU

LURAH BICARA

Pelayanan Kelurahan di Atas Gedung Reyot SURABAYA - Penduduk merupakan khalayak yang memiliki peran penting atas perkembangan sistem kerja pemerintah. Dari segi pelayanan sosial, misalnya, penduduk masa kini sudah dimanjakan dengan pelayanan sosial yang praktis dan mudah.

Untuk diketahui bahwa Pemerintah Kota Surabaya memiliki program-program kerja yang diturunkan ke kelurahan melalui dinas. Semisal, sarana prasarana penunjang program pelayanan kelurahan.

Namun, banyaknya gelar

yang diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak berbanding lurus atas pelayanan di kelurahan. Kesiapan alat penunjang pelayanan masyarakat hingga kini belum berlaku bagi Kelurahan Menur Pumpungan.

Bahkan, untuk menjalankan program kerja yang diberikan melalui kecamatan, tidak didukung dengan infrastruktur gedung yang layak dan memadai.

“Program kerja akan terlaksana apabila kami memiliki SKSD yang akan diberikan secara langsung oleh Pemerin-

tah Kota Surabaya, menurut rencana program kerja akan bergerak pada tahun 2015 mendatang,” ungkap Lurah Menur Pumpungan Suwito Yuswo, Senin (19/5).

Ia menjelaskan, pihaknya tidak berani membentuk program kerja tanpa campur tangan Pemkot. Pasalnya, selama ini anggaran yang diperoleh oleh Kelurahan Menur Pumpungan hanya anggaran untuk operasional ATK yang dipakai saat pembuatan E-KTP, SIUBB, surat-surat perpindahan penduduk, Pemilu, dan pe-

layanan lainnya.

Minimnya anggaran yang diberikan pemkot, lanjut Suwito, membuat sebagian gedung yang rusak tidak dapat diperbaiki.

“Untungnya sebagian LKMK membantu kami merenovasi gedung yang sudah rusak, bahkan ada gedung baru yang dibangun secara gratis oleh LKMK dan pengembang perumahan di seputaran wilayah kelurahan, “ tambahnya.

Suwito juga menjelaskan dibutuhkan kreatifitas dan juga kerja sama yang baik antara warga untuk menyelesaikan

masalah pembangunan gedung rusak. Jadi kita tinggal mengadakan koordinasi untuk mengatasi persoalan pembangunan dan juga renovasi gedung.

“Warga disini lumayan peduli terkait masalah yang dialami oleh kelurahan, mereka mau membantu baik secara pikiran, tenaga maupun keuangan. Hal ini berkat komunikasi yang baik antar perangkat kelurahan dengan warga. Karena dana yang diberikan Pemkot belum jelas dan pasti bisa ada,” pungkasnya. = ARYANI/G. ARMADIANTO SEMERU

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 SELASA 20 MEI 2014|NO. 0364|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

SELASA 20 MEI 2014 NO. 0364 | TAHUN III

Buntut Mangkraknya Pasar Ikan Mayangan NU Minta Pemkot Lebih Kreatif PROBOLINGGO – Persoalan mangkraknya pasar ikan Mayangan, Kota Probolinggo terus menuai sorotan publik.

Sebagian masyarakat menilai jika proyek pembangunan pasar ikan tersebut dinilai sia-sia. Padahal, untuk membangun proyek itu, Pemkot mengeluarkan dana anggaran hingga miliaran rupiah.

Wakil Ketua NU Kota Probolinggo, Achmad Hudri saat dimintai komentarnya mempertanyakan apa kendala pasar ikan tersebut hingga saat ini belum juga beroperasi. “Kendalanya apa kok sampai sekarang pasar ikan itu belum juga beroperasi,” tandasnya kepada wartawan, Senin (19/5).

Menurut dia, keberadaan pasar ikan yang berada di kawasan Pelabuhan Peikanan Pantai (PPP) Mayangan terbilang prospek. Karena selama ini, PPP cukup dilirik oleh kalangan investor. “Saya sendiri sering diajak investor untuk melihat PPP,” terang dia.

Melihat prospeknya pasar ikan tersebut, Pemkot diminta untuk lebih kreasi agar keberadaan pasar tersebut dilirik oleh kalangan investor. “Untuk meramaikan pasar itu, Pemkot harus melakukan upaya agar investor atau pedagang bisa bergairah,” katanya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo, Didik Sudiknyo saat dikonfir-

masi mengatakan, pasar ikan Mayangan itu rencananya akan beroperasi pada tahun ini. Hanya saja, beroperasinya pasar itu masih menunggu pembangunan yang masih belum rampung penggarapannya. “Ada beberapa bagian bangunan yang masih belum selesai,” tandasnya.

Didik Sudiknyo tidak menampik, mangkraknya pasar ikan Mayangan itu membuat Walikota Probolinggo, Hj. Rukmini melakukan inspeksi mendadak (sidak). Sidak yang dilakukan orang nomer satu di Kota Probolinggo itu dilakukan Jum’at (16/5) kemarin.

Sayangnya, meski diakui ada beberapa bangunan yang masih belum rampung pengerjaannya, namun Didik tidak menjelaskan secara detail. “Pokoknya ada beberapa bangunan yang masih belum selesai. Makanya kita menunggu rampungnya bangunan itu selesai, baru tahun ini pasar itu beroperasi,” kilahnya.

Sekedar diketahui, proyek pembangunan pasar ikan Mayan-

gan itu sempat mengalami mangkrak sejak Desember 2012 lalu.

Mangkraknya proyek pembangunan pasar ikan itu, karena pihak CV yang mengerjakannya tidak dapat melanjutkan pekerjaannya hingga batas waktu yang sudah ditentukan.

Bahkan, sejumlah CV yang mengerjakan proyek pembangu-

AGENDA MASYARAKAT

Bupati Minta Warga Lebih Kreatif PROBOLINGGO – Bupati Probolinggo, Hj. Tantri Hasan Aminudin meminta agar warga masyarakat lebih kreatif membangun desanya. Hal itu terungkap saat istri mantan Bupati Probolinggo, Hasan Aminudin melakukan giat turba tilik desa.

“Kegiatan turba ini menjadi agenda rutin dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat,” tutur orang nomer satu di Kabupaten Probolinggo itu kepada wartawan, kemarin.

Saat melakukan turba terse-

but, Bapati Tantri didampingi oleh sejumlah satker untuk mengunjungi desa-desa yang ada di Kabupaten Probolinggo. Salah satu tujuan dari giat itu, untuk mengetahui secara dekat kebutuhan masyarakat di desa.

Seperti persoalan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat. “Dengan giat turba tilik desa ini, kita bisa mengetahui kondisi masyarakat di bawah.

Terutama soal pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Probolinggo,” tandasnya.

Selain itu, juga persoalan jalan aspal yang mengalami rusak. Jika ada temuan jalan aspal yang rusak, Bupati Tantri meminta agar jalan aspal yang rusak itu segera dilakukan perbaikan.

Karena jalan aspal itu merupakan akses jalan perekonomian masyarakat.

“Akses jalan yang rusak harus segera dilakukan perbaikan, karena itu untuk kepentingan umum,” terang dia.

Bupati Tantri menjelaskan, selama ini pembangunan pedesaan di wilayah Kabupaten Probolinggo sudah dinilai bagus.

Terutama bagi desa yang menghasilkan berbagai produk unggulan. Itulah sebabnya, ia berharap desa yang menghasilkan beragam produk unggulan itu agar terus diasah.

“Kalau kemampuan keterampilan itu terus diasah, ilmunya bisa ditularkan kepada orang lain,” pungkasnya. =Muhammad Sugianto

nan itu menanggung sanksi tidak boleh mengikuti tender proyek yang sama. Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Probolinggo hingga berita ini ditulis belum berhasil dikonfirmasi.

Data yang diperoleh di lapangan menyebutkan, proyek pembangunan pasar

ikan Mayangan yang berada di Jalan Lingkar Utara (JLU) itu menggunakan dana PAK Pusat dengan tujuh item pengerjaan.

Yakni, pengerukan, pembangunan gudang penyimpanan air, los pasar, pagar, tendon air, papan nama dan pengerjaan paving. =Muhammad Sugianto.

PANEN RAYA

Harga Cabai Terjun Bebas PROBOLINGGO – Harga tanaman cabai pada pekan ini mengalami terjun bebas.

Dari harga Rp 50 ribu mengalami penurunan hingga Rp 7000 kadang Rp 10.000 perkilo. Hal ini disampaikan salah seorang petani asal warga desa Sukapura, Hari Purnomo, Kabupaten Probolinggo.“Sekarang ini banyak kalangan petani di kawasan Bromo yang mengeluh,” katanya kepada wartawan, Sernin (19/5).

Dia menjelaskan, dua bulan lalu harga cabai cukup menggembirakan petani. Yakni Rp 50 ribu perkilo. “Sekarang mengalami penurunan drastis,” ucapnya.

Faktor terjadinya pe-

nurunan harga tersebut, karena di sejumlah daerah mengalami panen raya. Seperti Lumajang dan Batu, Malang. “Jadi sekarang di pasar banyak stok cabai dari luar kota. Sehingga berpengaruh terhadap harga cabai,” timpalnya.

Hal serupa dikatakan Misnaji. Salah seorang petani asal warga Tengger, Kabupaten Probolinggo. Dia mengatakan, harga cabai memang mengalami penurunan harga.

Turunnya harga cabai di pasaran tersebut, membuat kalangan petani klimpungan. “Banyak petani yang mengeluh karena harga cabai mengalami penurunan,” ungkapnya. =Muhammad Sugianto

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 20 MEI 2014 NO. 0364| TAHUN III

Guru Swasta Naungan Kemenag Meradang Gara-gara TPP Tak Kunjung Diterima Sejak 2010-2014 PROBOLINGGO- Semua guru swasta Kabupaten Probolinggo, di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) harus menelan pil pahit. Pasalnya hak mereka yang sudah dinyatakan lolos sertifikasi untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) tak kunjung diterimanya.

Bahkan TPP untuk guru swasta tersebut tidak cair sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 saat ini. Salah satu guru MI Qurrotula Uyun Gending yang enggan namanya dikorankan ini, mengaku kalau TPP untuk guru yang sudah dinyatakan lolos sudah lama tidak menikmati tunjangan itu.“Saya sudah lulus tahun 2010 kemarin mas, namun sampai saat ini TPP belum juga saya terima,” terangnya, Senin (19/8).

Menurutnya, tidak cairnya TPP itu hanya bagi kalangan guru swasta saja. Buktinya untuk guru PNS dibawah naungan kemenang tahun 2012-2013 kemarin mereka bisa menerimnya.

“Untuk guru swata harus bersabar menunggunya. Padahal TPP itu merupakan satu-satunya tembahan penghasilan yang diharapkannya. Untuk besaran dana TPP Rp 1,5 juta perbulan,” tandasnya.

Sementara itu, pihaknya mengatakan, tidak cairnya TPP

yang dinilai sudah cukup lama tersebut, paguyuban guru swasta Kabupaten Probolinggo, akan menggelar demo di Kantor Kemenag setenpat.

“Iya memang ada rencana seperti itu, tetapi hari Senin (19/8) kemarin ternyata tidak bisa dilanjutkan karena bersamaan dengan Ujian Sekolah (US) SD MI tahun 2014,” jelasnya.

Menanggapi tidak cairnya TPP untuk guru swasta yang ada di Kabupaten Probolinggo, Kasi Pendidikan Madrasah Kabupaten Probolinggo, Taufik, mengatakan, tidak cairnya TPP tersebut karena pihak adanya perubahan sistem pencairan . Sehingga pihak Kementrian Agama meminta data ulang kepada seluruh guru yang belum mendapatkan TPP.“Kami suruh ajukan kembali pemberkasana untuk guru yang sudah lolos sertifikasi,” tegasnya.

Taufik juga menjelaskan, yang berhak mencairkan dana TPP

untuk guru yang lolos sertifkasi yakni pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jawa Timur.

Hanya kemenag memberikan rekomendasi melalui Surat Perintah Membayar (SPM) untuk didistribusikan ke masingmasing rekening guru penerima TPP.“Yang berhak mendistrisbusikan pencairan tersebut pihak KPPN,” katanya.

Ketika ditanya jumlah data guru penerima TPP untuk Kabupaten Probolinggo sejak tahun 2010 sampai 2014, Taufik enggan berkomentar banyak dan mengaku tidak tahu persis jumlahnya.“Kalau masalah itu mas saya tidak hafal jumlahnya,” ujarnya.

Sekedar diketahui selain dana TPP untuk guru swasta yang ada di bawah naungan Kemenag yang tidak kunjung cair sejak 2010-2014 Pihak kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) lembaga swasta di Kabupaten setempat sepanjang Januari 2014 juga tidak menerim dana Bantuan Opersional Sekolah (Bos) belum diterimanya hingga masuk triwulan kedua. Ironisnya lembaga MI, MTs swasta untuk membayar guru pengajarnya harus mencari hutangan untuk menutupinya. =Mahfud Hidayatullah

13

REST AREA TONGAS

Galang Pengusaha untuk Rest Area PROBOLINGGO- Untuk menghidupkan dan meramaikan Rest Area Tongas, nampaknya pemkab Probolinggo harus bekerja ekstra keras.

Rencananya tahun ini pemkab akan menggalang pengusaha untuk ikut meramaikannya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten Probolinggo, Sidik Wijanarko, mengatakan, pihaknya saat ini fokus melakukan pendataan untuk para pedagang yang enggan membuka bedak yang telah ditempatinya.“Kami akan tawarkan kepada mereka , apakah masih mau membukanya atau tidak,” terangnya kepada wartawan, Senin (19/5).

Menurutnya, jika pedagang yang memilih untuk tidak membukanya lagi di bedak Rest Area tersebut, maka Pemkab akan segera mengambil alih fungsi bedak untuk diberikan kepada pedagang yang mau mengelolanya.

“Kami saat ini masih melakukan pendataan mungkin dalam minggu-minggu ini aka diketahui siapa saja pedagang yang memilih untuk melanjutkan dan siapa pedagang yang memilih untuk berhenti,” jelas Sidik Wijanarko.

Sidik Wijanarko mengakui, memang konsep dari rest area tersebut dibangun yakni untuk memasarkan semua produk UKM unggulan yang ada. Namun kenyataannya pengunjung yang datang kelokasi itu, sangat minim dalam setiap harinya.

Dengan kenyataan yang ada terkait rest area Tongas tersebut, pihaknya akan menawarkan kepada para pengusaha di luar UKM. Sehingga dengan langkah tersebut ada Multi Player Efek dengan produk UKM yang ada.

Dengan kenyataan yang ada terkait rest area Tongas tersebut, pihaknya akan menawarkan kepada para pengusaha di luar UKM. Sehingga dengan langkah tersebut ada Multi Player Efek dengan produk UKM yang ada.

“Kalau itu dilakukan maka secara tidak langsung akan ada dampak positif untuk menghidupkan sentra UKM Kabupaten Probolinggo,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya saat ini sudah melakukan upaya penawaran kepada para pengusaha yang memiliki keinginan untuk menempati bedak bedak yang tidak berfungsi atau ditinggalkan oleh pedagang lama.

“Sebab bila hanya difokuskan kepada penjualan produk UKM saja. Maka sulit rest area itu akan bisa hidup dan ramai seperti yang diharapkan bersama,” pungkas Sidik Wijanarko. =Mahfud Hidayatullah

JELANG PELULUSAN

Pesta Kelulusan SMA Rentan Corat-coret Seragam PROBOLINGGO- Hari ini, Selasa (20/5) Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMA dan MA akan diumumkan di masingmasing sekolah penyelenggara.

Menyambut pesta kelulusan itu, siswa rentan melakukan coratcoret baju seragam sekolah dan menggelar konvoi keliling.

Dinas Pendidikan (DIKNAS ) Kabupaten Probolinggo, menghimbau seluruh siswa yang mengikuti UN 2014 agar tidak terjebak terhadap budaya laten itu. Kepala Diknas Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo mengatakan, menyikapi timbulnya budaya tersebut, pihaknya telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh sekolah penyelenggara.“Agar budaya corat coret baju tidak lagi digunakan oleh siswa yang mengikuti UAN,”

terangnya kepada wartawan, Senin (19/5).

Tutug Edi Utomo menganggap budaya tersebut, sama sekali tidak mencaerminkan keperibadian seorang pelajar yang notebene seorang yang berilmu.

Apalagi menurutnya, budaya corat coret baju kerap kali digelar dengan melakukan konvoi keliling menggunakan sepeda motor.“Ini yang sering kita dengar dan kita lihat dibeberapa media massa ketika pengumuman kelulusan kebisaan siswa melakukan hal itu,” jelasnya.

Menurutnya, pihaknya mengirimkan surat edaran, Diknas juga melakukan koordinasi dengan jajaran Polres Probolinggo mengenai kelulusan SMA.“Agar proses pengumuman UN bisa berjalan dengan lancar tanpa ada

menyisakan persoalan,” tegas Tutug Edi Utomo.

Tutug Edi Utomo menambahkan, pengumuman untuk SMA akan digelar secara serentak pada pukul 10.00 WIB. Dalam pengumuman tersebut akan dilakukan oleh masing masing lembaga pelaksana baik yang berstatus negeri maupun swasta.“Yang diundang dalam pengambilan surat pengumuman kelulusan untuk SMA sederajat akan diambil langsung oleh orang tua masing-masing siswa,” ucapnya.

Diketahui peserta UN SMA atau MA tahun 2014 sebanyak 9137 siswa terdiri dari 73 perwakilan sekolah baik swasta maupun negeri. =Mahfud Hidayatullah

14

KORAN MADURA

Probolinggo

SELASA 20 MEI 2014|NO. 0364|TAHUN III

Empat Komisionaris KPU Kota Terpental PROBOLINGGO - Empat anggota komisionaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) incumbent Kota Probolinggo, terpental dan tidak lolos seleksi di 10 besar yang diumumkan Tim Panitia Seleksi atau Timpansel KPU Kota Probolinggo.

Keempat orang yang dimaksud Sukirman WHP (Ketua), Eko Edi Purwanto, Zain Prabowo dan Imam Sugandi. Sedangkan ang-

gota KPU incumbent lainnya Yahya Ulumuddin dinyatakan lolos seleksi.

Ketua Tim Seleksi Calon

Anggota KPU Kota Probolinggo, Muhamad Alfin mengatakan, 20 calon anggota KPU yang lolos seleksi telah melewati tahap seleksi ujian tulis, tes psikologi, dan psikiatri (kejiwaan).

Tahap seleksi berikutnya yang lolos yakni tes wawancara seharian penuh. “Rata-rata yang lolos seleksi 20 besar berumur 39 tahun, paling muda berumur 30

tahun, dan paling tua 40 tahun,” katanya, kepada wartawan, Senin (19/5).

Ditambahkan Muhamad Alfin, tes wawancara digelar pada 17 Mei 2014. Dari hasil tes tersebut nantinya disaring menjadi 10 orang, dan diserahkan ke KPU Jatim sebelum diseleksi lagi menjadi 5 orang.

“Kami akui tes penjaringan calon anggota KPU Kota

Probolinggo kali ini cukup berat karena yang lolos seleksi ratarata memiliki skor yang berimbang,” tambahnya.

Sementara itu, dari 10 nama yang lolos seleksi calon KPU Kota Probolinggo terdapat beberapa nama anggota Panwaslu, KPU serta panwaslu kecamatan, dan aktivis LSM. Sebelum dikerucutkan menjadi 10 nama. =M.Hisbullah Huda

Nama-Nama yang Lolos Hasil Tes Wawancara Calon Anggota KPU Kota Probolinggo Nopes

8 30 33 24 18 26 42 32 12 27

Nama

Ahmad Fathoni, ST Djoko Wayudi, ST.MT H.Ahmad Hudri, ST Imam Suliono, S.Sos.MM M.Ilman, S.PSi Muchammad Albar, SE Muhamad Choirul Ilham, A.MaPD.Sd Nur Cholis Abadi, S.Pdi Timidzi, SH Yahya Ulumuddin, SE.SPd

TERPENTAL, Anggota Komisionaris KPU Kota Probolinggo yang tak lolos seleksi.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

45 Anggota Dewan Terpilih Terima Surat Pemberitahuan PROBOLINGGO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo melakukan pemberitahuan dan pengumuman kepada 45 calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Probolinggo periode 20142019 di Gedung Islamic Center (GIC) Kota Kraksaan, Senin (19/5).

Pemberitahuan ini diserahkan oleh Ketua KPU M. Zubaidi didampingi para Komisioner KPU, Kepala Bakesbangpolinmas (Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat) Agus Mukson,

Kapolres AKBP Endar Priantoro, Dandim 0820 Letkol Heru Agung Aryandhono, Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Agus Widodo, Panwaslu, Panwascam, PPL, PPK, KPPS dan PPS. Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, M. Zubaidi menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak karena pemilihan legislatif (pileg) 9 April 2014 berjalan dengan aman, lancar dan kondusif. Kesuksesan tersebut tercipta berkat dukungan dan kerja sama yang baik mulai dari KPPS, PPS, PPK, Panwaslu, Panwascam, PPL serta TNI-Polri.

“Semoga kita bisa mempertahankan situasi ini pada pelaksanaan Pilpres (pemilihan preside) 2014 mendatang.

Mohon dukungan dan do’a restu dalam menghadapi dinamika dan perpolitikan di Kabupaten Probolinggo,”tandasnya.

Zubaidi juga menyampaikan ucapan selamat kepada caloh terpilih anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Diharapkan agar calon terpilih ini bisa membantu mensukseskan Pilpres 2014.“Sukses tidaknya Pilpres ini tergantung dari peranan dari calon terpilih untuk menuju pembangunan yang profesional dan integritas,” jelasnya.

Se me ntara Kap o lre s A KBP Endar Prianto ro me nyamp aikan te rima kas ih ke p ada s e mua p ihak yang te lah b e rs ama- s ama ikut me ns uks e s kan p ile g 2014 untuk mewuj udkan Kab u-

p ate n Probol i nggo a ma n dan seja htera sesua i deng an h a ra pa n ma sy a ra ka t.

“Alhamdulillah, pelaksanaan pileg bisa berjalan dengan baik, sukses dan kondusif. Suksesnya pileg ada pada situasi aman dan kondusif. Situasi ini tidak datang begitu saja, tetapi hasil dari koordinasi dari seluruh stakeholder di Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Salah satu anggota DPRD Kabupaten Probolinggo periode 2014-2019, Agus Mukson, berharap DPRD Kabupaten Probolinggo dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan sebaik-baiknya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dalam kaitan ini, fungsi

legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan hendaknya dilakukan dengan sungguhsungguh,”tuturnya.

Mantan Kepala Dishub (Dinas Perhubungan) ini, dengan semakin beratnya tugas pemerintahan daerah ke depan, kepada segenap anggota DPRD Kabupaten Probolinggo agar dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimiliki.

“Saya berharap senantiasa diarahkan dan diorientasikan untuk memperkuat perkembangan pemerintahan dan pembangunan bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo,”pungkas Agus Mukson. =M.Hisbullah Huda

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

SELASA 20 MEI 2014 No. 0364 | TAHUN III

INGIN TERUS BERMAIN

Thibaut Courtois Belum Tahu Pasti Masa Depannya MADRID - Kiper Atletico Madrid Thibaut Courtois belum tahu pasti tentang masa depannya. Pasalnya, dia ingin bermain secara reguler, sementara di klub asalnya, Chelsea, dia hanya menjadi kiper pelapis untuk Petr Cech yang hingga saat ini masih menjadi pilihan utama Jose Mourinho.

Selama dipinjamkan ke Atletico, pemain internasional Belgia ini membantu klub itu menjuarai La Liga pertama dalam 18 tahun terakhir klub itu. Bahkan, dia berpeluang mempersembahkan gelar kedua saat menjamu Real Madrid di final Liga Champions akhir pekan mendatang.

Pemain 22 tahun ini belum akan mengambil keputusan apakah kembali ke klub asalnya atau melanjutkan masa peminjaman ke Atletico Madrid sebelum Piala Dunia 2014.

Dia akan menjadi kiper Belgia pada Piala Dunia 2014 mendatang.

Laporan di Inggris menyebutkan bahwa pelatih Jose Mourinho akan menjadikan Courtois sebagai kiper utama. Sedangkan Petr Cech yang sudah dimakan usia akan dijadikan sebagai pelapis. Laporan lain menyebutkan bahwa kedua pemain ini akan dipasang secara bergantian. “Saya tidak yakin apa yang akan terjadi musim depan.

Menjadi juara Spanyol sungguh luar biasa. Kami masih akan menjalani final Liga Champions.

Sekarang bukan waktu yang baik untuk berbicara tentang masa depan,” ucap Courtois.

Dia melanjutkan, “Kalau pindah kemana pun, saya akan bermain.

Pada umur saya saat ini, yang terpenting untuk saya dan yang ingin saya lakukan adalah bermain. Petr adalah salah satu kiper terbaik di dunia dan sudah meraih penghargaan kiper terbaik di Liga Utama Inggris musim ini. Saya sangat menghormatinya. Kontrak saya dengan Chelsea masih ada dua tahun, mari kita tunggu apa yang mereka putuskan.”

Atletico Madrid juga ingin mempertahankan Coutois. Tetapi situasinya menjadi sulit setelah kedua tim bertemu di semifinal Liga Champions musim ini. “Apa yang akan terjadi dengannya akan diputuskan setelah final Liga Champions,” ucap Ketua Eksekutif Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin. =SKY SPORTS/AJI

SELASA 20 MEI 2014 | No. 0364 | TAHUN III

Milan Gagal ke Eropa MILAN - AC Milan gagal bermain di Liga Europa musim depan, meski memetik kemenangan 2-1 atas Sassuolo pada laga terakhir Liga Serie A Italia di San Siro, Senin (19/5) dini hari WIB. “I Rossoneri” hanya berakhir di tempat ke-8 klasemen akhir.

Italia akan diwakili Fiorentina, Inter Milan, dan Parma di Liga Europa. Sedangkan Liga Champions akan diikuti oleh Juventus, AS Roma, dan Napoli. Padahal, Milan adalah salah satu tim elit di Eropa, terutama di Liga Champions. Mereka adalah tim peraih juara Liga Champions terbanyak nomor dua setelah Real Madrid.

Pada laga pamungkas melawan Sassuolo, Milan langsung unggul saat laga baru menginjak dua menit. Menerima operan dari Giampaolo Pazzini, Sulley Muntari melepaskan sepakan keras dengan kaki kirinya dari luar kotak penalti. Kiper Sassuolo Alberto Pomini tidak bisa berbuat banyak, dan bola pun memantul mistar dan mengoyak gawangnya. Milan sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-27. Bermula dari eksekusi bola mati Nigel de Jong, si kulit bundar meluncur deras dan sempat membentur pagar betis sehingga membuat arah bola berbelok.

Milan harus bermain dengan sepuluh orang pada menit ke-70 setelah Philippe Mexes mendapat kartu kuning kedua karena menjatuhkan Domenico Berardi.

Namun, Sassuolo juga harus kehilangan Paolo Cannavaro yang mendapatkan kartu merah karena melakukan pelanggaran keras pada Stephan El Shaarawy pada menit ke-86.

Selang tiga menit, giliran bek Milan Mattia de Sciglio yang dikartu merah sementara Sassuolo mendapat hadiah penalti. Simone Zaza sebagai eksekutor mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Namun, dengan sisa waktu yang ada, Sas-

suolo tak bisa berbuat banyak.

Sementara, Parma memastikan satu tempat di Liga Europa setelah menang 2-0 atas Livorno di Ennio Tardini adan pada saat bersamaan Fiorentina ditahan imbang 2-2 oleh Torino. Ini adalah prestasi luar biasa Parma dalam 10 tahun terakhir.

Setelah diterpa krisis finansial pada 2004, “I Crociati” praktis hanya menjadi klub semenjana yang lebih sering meramaikan papan tengah klasemen. Kembalinya Parma ke Liga Europa juga merupakan kali pertama sejak terakhir kali berpartisipasi di UEFA Cup (Liga Champions) pada 1998/1999 saat masih diperkuat Hernan Crespo yang tercatat sebagai top skorer klub sepanjang masa dengan 94 gol.

“Hasil ini merupakan pencapaian bersama. Tahun ini sangat luar biasa dengan kami bekerja melewati 360 derajat, dari Presiden sampai kepada keamanan. Tapi, pemain adalah yang harus diajak berbicara karena mereka pantas mendapatkan penghargaan,” ujar pelatih Parma Roberto Donadoni.

Parma pun harus bekerja keras saat menghadapi Livorno yang sudah dipastikan terdegradasi ke Serie B musim depan. Tuan rumah baru bisa memecahkan kebuntuan pada menit ke-62 lewat aksi Carvalho Amauri yang memaksimalkan umpan Antonio Cassano dengan tandukannya dari jarak enam meter.

Parma menggandakan keunggulan ketika laga menyisakan sepuluh menit dari waktu normal. Lagi-lagi Amauri mencatatkan namanya di papan skor setelah berhasil memanfaatkan bola rebound hasil sundulannya sendiri yang sebelumnya mampu ditepis oleh kipper Livorno Luca Anania. “Selama sepekan saya ingin mencetak gold an saya berhasil. Sekarang, saya ingin bermain di Liga Europa,” kata Amauri seusai laga. =ESPN/AJI

Gelandang AC Milan Sulley Muntari berebut bola dengan pemain Sassuolo pada laga yang berakhir 2-1 untuk kemenangan AC Milan. Meski menang, Milan gagal melangkah ke liga Eropa musim ini.

16

KORAN MADURA

SELASA 20 MEI 2014 | No. 0364 | TAHUN III

lahraga KORAN MADURA

16

SELASA 20 MEI 2014 No. 0364 | TAHUN III

Simon Sempurnakan Kemenangan

Tim Thomas Indonesia Kalahkan Singapura 5-0

23 HARI LAGI

1 Tommy Sugiarto vs Zi Liang Derek Wong 21-11, 17-21, 21-15

2 Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Danny Bawa Chrisnanta/Chayut Triyachart 21-15, 21-16

3

foto-foto: www.badmintonindonesia.org

NEW DELHI - Tunggal putra ketiga Indonesia Simon Santoso melengkapi kemenangan Indonesia atas Singapura 5-0 pada pertandingan grup A Kejuaraan Bulu Tangkis Piala Thomas di New Delhi, India, Senin, setelah mengalahkan Kwan Ting Sean Lee 21-16, 22-20.

Simon, juara turnamen Singapura Terbuka 2014, tidak menemui kesulitan untuk mengungguli Kwan Ting Sean dan langsung melesat pada game pertama untuk menang 21-16. Namun pada game kedua, pemain berperingkat 34 dunia mendapat perlawanan ketat dari lawannya sebelum menang 22-20.

“Saya akui dia mainnya cukup bagus, saya agak terganggu oleh angin atas yang berubah-ubah,” kata Simon.

Simon juga mengatakan, meskipun ia sebagai tunggal ketiga dan timnya sudah menang, namun ia tetap fokus untuk bisa menyumbangkan angka.

Indonesia sendiri sudah bisa memastikan kemenangan ketika tunggal kedua Donysius Hayom Rumbaka mengalahkan Chao Huang 21-17, 21-14, dan ganda putra nomor satu dunia Hendra Setiawan/Moh Ahsan menang atas Danny Bawa Chrisnanta/Chayut Triyacart 21-15, 21-16.

Sedangkan pada partai pertama Tommy Sugiarto juga membuka poin pertama bagi Indonesia meski harus main tiga game melawan Zi Liang.

Angka lainnya bagi Indonesia adalah ketika ganda kedua Ryan Agung Saputra/Angga Pratama menang dua game atas Yong Kai Terry Hee/Zi Liang 21-9, 21-15.

Sementara itu tim kuat lainnya di grup A Piala Thomas, Thailand yang dipimpin pemain nomor delapan dunia Boonsak Ponsana, juga menang 5-0 atas Nigeria.

Pelatih tunggal putra Piala Thomas Indonesia, Joko Supriyanto mengatakan bahwa penampilan para pemainnya pada pertandingan tersebut cukup bagus, namun belum maksimal.

“Saya lihat penampilan mereka belum maksimal, sebagian masih perlu adaptasi,” kata Joko. =ANT/TEGUH HANDOKO/DAR

Dionysius Hayom Rumbaka vs Huang Chao 21-17, 21-14

4 Angga Pratama/Rian Agung Saputro vs Yong Kai Terry Hee/Zi Liang Derek Wong 21-9, 21-15

5 Simon Santoso vs Kwan Ting Sean Lee 21-16, 22-20

INGIN TERUS BERMAIN

LIGA ITALIA

Thibaut Courtois Belum Tahu Pasti Masa Depannya

Milan Gagal ke Eropa

OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

SELASA 20 MEI 2014 No. 0364 | TAHUN III

SAMPAI KAPAN TPG TIDAK CAIR? PAMEKASAN | F

KOMISI C: KINERJA BLH KURANG MAKSIMAL

KORAN MADURA

DITA PERMITA SELASA 20 MEI 2014 | No. 0364 | TAHUN III

SAMPANG | K

A

SARI HARUS MENJADI KOTA HIDUP NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Sumenep Butuh 1.557 Guru Dewan: Disdik Harus Cari Cara agar KBM Tak Terganggu SUMENEP – Guru di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep masih belum sebanding dengan jumlah sekolah dan siswa. Hingga Mei 2014, kekurangan guru pada semua jenjang pendidikan mencapai 1.557 guru, dan 525 di antaranya guru SD di daerah kepulauan.

Data yang dirilis Dinas Pendidikan Sumenep, kekurangan guru sekolah dasar (SD) daratan sebanyak 1.011 guru dan kepulauan 525 guru. Untuk sekolah menangah pertama (SMP) 67 guru, sekolah menengah atas (SMA) 32 guru, dan sekolah menengah kejuruan (SMK) 44 guru.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep A. Sadik mengatakan, saat ini, jumlah guru dari berbagai tingkatan lebih kurang 4.313 guru. Sementara rasionalisasi tenaga didik yang dibutuhkan sekitar 5.870 siswa. “Iya, hingga bulan Mei ini Sumenep mengalami krisis guru, bahkan mencapai 1.557,” katanya.

Untuk sementara, pihaknya memaksimalkan guru sukarelawan (sukwan) untuk mengisi kekurangan guru tersebut, seperti pada mata pelajaran agama, penjaskes, termasuk guru kelas untuk SD. “Dengan cara tersebut, dampak dari kekurangan guru terhadap efektivitas KBM dapat diminimalisir,” jelasnya.

Anggota Komisi D DPRD Sumenep Nur Asyur menyayangkan kekurangan guru yang mencapai ribuan. Krisis guru yang terjadi pada semua jenjang pendidikan tersebut akan mengganggu proses belajar mengajar (KBM). Sebab jantung dari pendidikan itu adalah guru.

“Oleh karena itu, terbatasnya ketersediaan guru ini sangat ber-

pengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah, maka Disdik harus segera mencari cara agar proses KBM itu tidak terganggu,” katanya.

“Ini harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah agar ke depan, kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Sebab ini akan sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Bahkan hak anak didik untuk mendapat-

kan pendidikan menjadi tergadaikan,” tegasnya.

Bagi Nur Asyur, dampak cukup signifikan akan dirasakan oleh sekolah-sekolah yang berada di kepulauan. “Apalagi kekurangan guru, ada guru saja, proses belajar mengajar masih terganggu. Maka, mau tidak mau, Disdik harus mencari cara untuk mengantisipasi hal ini,” tegasnya.

1.109 Rusak Selain masalah guru, sedikitnya 1.109 gedung sekolah di semua tingkatan di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep kondisinya tidak layak sebagai tempat belajar mengajar. Banyak gedung sekolah dasar (SD) sampai sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) yang sudah puluhan tahun dibangun dan rusak parah hingga kini belum diperbaiki.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, gedung sekolah yang rusak berat sebanyak 868 gedung dan rusak ringan 241 gedung. “Itu berdasarkan data dari 2011 hingga saat ini di semua tingkatan (SD, SLTP, SLTA).

Sementara untuk data terbarunya masih dalam proses pendataan ulang,” kata Kepala Disdik Sumenep A. Shadik, Rabu (7/5). =SYAMSUNI/MK

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 20 MEI 2014 | No. 0364 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 20 MEI 2014 No. 0364 | TAHUN III

Ada US di Gubuk Triplek Sengketa Lahan SDN Duko II Tak Kunjung Tuntas SUMENEP – Belum adanya pembebasan lahan di SDN Duko II, Kecamatan Arjasa, oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep berdampak pada pelaksanaan ujian sekolah. Pada pelaksanaan ujian sekolah (US) yang dimulai Senin (20/5), sejumlah siswa terpaksa mengerjakan soal ujian di gubuk yang terbuat dari triplek.

Gubuk yang ditempati siswa bukan berada di dalam sekolah, melainkan gubuk yang ada di dekat rumah penjaga sekolah.

Gubuk itu memang sengaja dibuat sekolahan. Sebab, SDN Duko II sejak disegel beberapa tahun lalu, tidak ditempati. Itu karena ahli waris tidak memperbolehkan sampai ada ganti rugi.

Hal ini diungkapkan Kepala Disdik A. Shadik. Untuk keberlangsungan proses US, digubuk pun tetap digelar. ”Tidak ada masalah.

Karena sekolahnya tidak ditempati,

sementara waktu, siswa mengerjakan US di gubuk. Ternyata, siswa masih merasa nyaman mengerjakan soal. Dipastikan akan berjalan lancar,” katanya, kemarin.

Melebihi NJOP Sementara belum adanya ganti rugi pada SDN Duko II itu diakibatkan permintaan ganti rugi jauh di atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP untuk Sumenep sebesar Rp 50 ribu per meter.

Sedangkan ahli waris meminta Rp 300 ribu sampai Rp 350 ribu

Tidak ada masalah. Karena sekolahnya tidak ditempati, sementara waktu, siswa mengerjkan US di gubuk.

A. Shadik

Kepala Disdik setiap meternya.

Kalkulasinya, apabila sekolah pelat merah itu menggunakan harga NJOP maka membutuhkan anggaran sebesar Rp 63.850.000.

Namun, apabila mengikuti permintaan ahli waris anggaran bakal

membengkak menjadi Rp 495 juta. ”Jadi, kami tidak bisa melakukan pembebasan lahan. Permintaannya cukup tinggi,” katanya.

Apabila ahli waris bersikukuh pada permintaannya, pihaknya memastikan akan mencari la-

han baru untuk sekolah tersebut. ”Kami hanya menunggu keputusan dari pengadilan (PN Sumenep), karena proses sengketanya sudah ditangani oleh pengadilan. Kita tunggu saja sampai selesai, jika ahli warisnya tetap ngotot, maka kami akan mencari lahan baru. Sehingga proses belajar mengajar tidak terganggu,” terangnya.

Anggota Komisi D DPRD Sumenep Dul Siam mengaku kecewa dengan tindakan Disdik yang terkesan lamban itu. Sebab, Disdik terkesan lamban mengurusi persolan sengkata lahan sekolah SDN Duko II itu. ”Padahal, anggaranya sudah disiapkan Rp 60 juta, namun tak kunjung diselesaikan.

Kami sudah men-deadline untuk tuntas sebelum US,” katanya. =JUNAEDI/YAT

KESEHATAN

Waspadai Virus MERS SUMENEP – Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep mengingatkan akan bahaya virus MERS (Middle East Respiratory Syndrome). Utamanya, bagi masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah haji maupun umrah ke tanah Suci Mekkah. Sebab, penyakit ini dianggap mematikan. Sehingga, warga saat hendak berangkat harus memiliki kesehatan prima.

Tim Dokter menunjukan hasil foto Rontgen pasien suspect virus Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) yang di rawat di ruang Isolasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran, kota Kediri, Jawa Timur.

RSUD Gambiran menerima pasien wanita E (44) yang mengalami gejala seperti terinfeksi virus Mers setelah kepulanganya dari Umroh. Tim dokter masih menunggu hasil laboratorium untuk memastikan apakah pasien ini terserang virus MERS-CoV.

Penyakit MERS adalah penyakit yang disebabkan virus dam CoV (Corona Virus). Sedangkan ciri-cirinya biasanya mengalami sesak nafas, demam tinggi mencapai 38 derajat celcius, batukbatuk dan bersin berkelanjutan serta penderita selalu mengalami kesakitan di bagian dada dan terasa nyeri.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kesehatan Sumenep dr. Fatoni mengatakan, penyebaran penyakit virus MERS itu sangat mudah.

Sebab, dalam kontak badan saja itu sudah bisa menular. ”Misalnya, dari makanan, minuman atau yang lainnya bisa menjangkit penyakit ini,” katanya, Senin (19/5).

Menurut Fatoni, walaupun sampai saat ini virus MERS itu masih belum menyerang warga Sumenep, pihaknya terus melakukan antisipasi dengan cara mengirim surat ke Kementerian Agama setempat untuk mengetahui kapan jadwal pemberangka-

tan haji. ”Setidaknya kami bisa memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat,” katanya.

Selain itu, lanjut Sekretaris Dinkes itu, juga akan melakukan vaksinasi terhadap sejumlah jemaah haji dan umrah itu. ”Kami menyadari jika vaksinasi itu telah dilakukan saat pengambilan paspor, namun kami juga kan melakukan vaksinasi juga, sehingga jemaah asal Kota Sumenep, sesampainya di Kota Mekkah tetap sehat,” ungkapnya.

Bahkan, pihaknya juga telah menginstruksikan terhadap semua puskesmas yang menyebar di Kabupaten Sumenep agar melakukan monitoring di setiap jemaah umrah yang baru datang dari tanah suci itu. ”Itu kami lakukan untuk memastikan jika jemaah yang datang itu tidak terjangkit virus MERS. Jika ada kami bisa langsung bergerak cepat,” ungkapnya. =JUNAEDI/YAT

Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 20 MEI 2014 | No. 0364 | TAHUN III

C

PEREBUTAN KETUA DPRD

Suara Terbanyak Bukan Jaminan

RUANG KELAS RUSAK. Sejumlah siswa SMP Negeri 1 Filial Pagelaran belajar di ruang kelas yang rusak di Kampung Kadu Jewer, Pagelaran, Pandeglang, Banten, Senin (19/5). Menurut data di Diknas Banten, banyak kondisi sekolah rusak dan mendesak untuk diperbaiki yaitu 3.770 unit kelas kondisi rusak berat, 4.958 unit kelas rusak ringan, dan kondisi ruang kelas yang bagus atau memadai 21.148 ruang kelas.

Pegawai UPT Diduga Potong Dana Sertifikasi Rp 200 Ribu Per Guru Penerima SUMENEP – Sejumlah guru penerima dana sertifikasi di sejumlah sekolah di Kecamatan Masalembu mengaku tidak menerima utuh. Sebab, dana tunjangan profesi guru (TPG) melalui APBN terjadi pemotongan Rp 200 ribu per orang. Itu ditengarai dilakukan oleh oknum unit pelaksana teknis (UPT) kecamatan setempat.

Informasinya, bulan lalu dana sertifikasi itu dicairkan kepada guru penerima. Dana itu tidak langsung masuk ke rekening masing-masing penerima, melainkan masih lewat pihak UPT. Saat pembayaran dana itu, pihak UPT diduga memotong dana yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas tenaga pendidikan itu. Masing-masing guru penerima diduga dipotong Rp 200 ribu.

R (inisial), salah satu guru di Kecamatan Masalembu menyesalkan tindakan oknum UPT itu.

Sebab, saat melakukan pemotonganh pihak UPT tidak memberikan alasan pasti. ”Pemotongan dana sertifikasi itu tidak ada konfirmasi kepada kami peneri-

ma. Melainkan langsung saja dipotong tanpa alasan yang jelas,” katanya.

Saat menerima, sambung R, dana itu memang sudah tidak sesuai dengan nominal yang ditentukan. Yakni, satu kali gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS). ”Saat kami lihat langsung berkurang. Ini sangat jelas merugikan kami para guru. Apalagi, nominal yang dipotong cukup besar. Apalagi, tanpa ada kesepakatan,” ungkapnya.

Menurut R, tindakan semacam ini bukan kali ini saja.

Hampir di setiap pencairan dana sertifikasi selalu tidak utuh. ”Kami tidak berdaya, ya terpaksa kami menerima. Karena UPT kepanjangan tangan dinas. Nanti

SUMENEP – Ketua DPRD Sumenep Imam Hasyim mengatakan, hasil perolehan suara terbanyak calon anggota legislatif yang telah ditetapkan KPUD bukan patokan menjadi ketua DRPD. ”Ya sebagimana yang kami katakan, itu tidak,” katanya, Senin (19/5).

Penetapan ketua DPRD periode 2015-2019, katanya, masih mengacu terhadap peraturan yang lama. ”Kalau yang dulu, itu kan penetapannya memalui kebijkan dari intern partai politik, bisa saja yang sekarang juga demikian,” terang politisi PKB tersebut.

Hasil rekapitulasi surat suara KPUD Sumenep, empat

Kalau yang dulu, itu kan penetapnnya memalui kebijkan dari initern patai politik, bisa sja yang sekarang juga demikian,”

Imam Hasyim

kita protes malah dipersalahkan.

Itu kejadiannya masih bulan kemarin,” jelasnya dengan geram.

Bahkan, terang dia, aksi pemotongan yang dilakukan pihak UPT sebenarnya tidak hanya terjadi pada sertifikasi ini. Ada beberapa dana untuk guru yang juga tidak disampaikan secara utuh. ”Tapi, silakan fokus ke pemotongan dana sertifikasi itu dulu. Nanti saya beberkan yang lain,” ungkapnya.

Dia berharap kejadian itu menjadi perhatian Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep.

Sebab, ini sudah meresahkan guru-guru penerima yang lebih dari 20 orang. ”Kalau dikumpulkan banyak juga hasilnya.

Jadi, kami minta ada langkah tegas dari Disdik. Sebab, ini sudah mengambil hak orang lain,” ujarnya.

Sementara Kepala UPT Masalembu Subandi membantah adanya pemotongan dana sertifikasi itu. Menurut Subandi dana sertifikasi itu disampaikan secara

utuh semua kepada guru. ”Tidak ada yang namanya pemotongan itu, apalagi sampai Rp 200 ribu.

Kami serahkan dana itu kepada guru penerima semuanya,” katanya melalui sambungan telepon kepada Koran Madura.

Sementara itu, Kabid Ketenagaan dan Pengawasan Disdik Fajarisman mengaku belum tahu adanya dugaan pemotongan dana TPG itu. Kendati demikian, pihaknya tetap akan mengkroscek dugaan pemotongan tersebut. ”Terima kasih informasinya, pasti kami kroscek dulu kebenarannya. Supaya ada kepastian,” katanya.

Dia mengungkapkan, apabila memang terbukti ada pemotongan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas. Hanya saja, Fajarisman tidak bisa menjelaskan secara rinci bentuk sanksi yang akan dijatuhkan. ”Semuanya sesuai dari temuan di lapangan nanti. Intinya, kami tindak lanjuti,” ujarnya. =MOH. HAYAT

Ketua DPRD Sumenep partai politik memperoleh tujuh kursi, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namun, jabatan ketua DPRD dipastikan dari PKB. Sementara perolehan suara terbanyak di internal PKB adalah Moh. Ruqi Abdillah (Dapil II, anggota Komisi C), Abrori Mannan (Dapil III, Ketua Komisi A), Dul Siam (Dapil VII, anggota Komisi D), dan Abd. Hamid Ali Munir (Dapil IV, anggota Komisi A).

Selain nama-nama itu masih ada 4 nama lain, yaitu Herman Dali Kusuma (Dapil I), Nayatullah bin Superang (Dapil V), dan Risnawi (Dapil VI). Namun kemungkinannya kecil karena belum punya pengalaman di parlemen. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 20 MEI 2014 | No. 0364 | TAHUN III

Petahana Tereleminasi di 10 Besar Timsel: Kami Sudah Objektif

Pekerja Pertamina Geothermal Energy melakukan kegiatan uji produksi sumur KRH-4/1 yang merupakan salah satu sumur pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Unit 1 berpakasitas 1x30 MW di PLTP Karaha Bodas, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jabar. PLTP Karaha yang merupakan salah satu total project panas bumi Pertamina mulai hulu hingga transmisi dijadwalkan mengalirkan listrik ke PLN pada akhir 2016.

BBM MAHAL

APMS Tak Bisa Mengendalikan SUMENEP – Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) mempertanyakan keberadaan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) Masalembu. APMS dinilai tak bisa mengendalikan harga bahan bakar minyak di daerah kepulauan tersebut yang saat ini tembus Rp 25.000 sampai Rp 30.000 per satu setengah liter.

Aktivis KMS Moh Zainullah menilai APMS sebagai distributor BBM di kepulauan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Padahal, keberadaan APMS diharapkan dapat menyalurkan pasokan BBM sehingga normal dan tidak terjadi kelangkaan.

“Selain itu APMS mestinya juga dapat menekan dan mengendalaikan harga BBM di kepulauan sehingga harga BBM tidak melambung tinggi seperti yang terjadi sekarang ini. APMS harus bertanggung jawab atas kenaikan harga BBM itu. Jika tidak bisa bekerja sesuai tupoksi, keberadaan APMS perlu dievaluasi,” katanya, Senin (19/5).

Menanggapi hal itu, Kabag Perekonomian Setkab Sumenep Moh Hanafi mengatakan, penetapan harga BBM di masingmasing pulau sepenuhnya diserahkan pada Forpimka (Forum

ANDA MAU BERIKLAN?

Pimpinan Kecamatan) bersama tokoh masyarakat dan APMS. “Bisa jadi tingginya harga disebabkan oleh APMS, sehingga BBM sulit dikendalikan.

Itu berdasarkan informasi yang berkembang. Sementara sudah ada kesepakatan bersama tim untuk tarif BBM jenis solar dijual Rp 6500 dan BBM jenis premium/bensin Rp 7500 per liter. Itu Forpimka yang bertugas mengatasi tingginya harga BBM sebab sepenuhnya sudah diserahkan pada Forpimka,” katanya usai mengikuti rapat paripurna. =ALI RIDHO/MK

Pasang di

SUMENEP - Dua anggota KPU Sumenep yang kembali mengikuti tes seleksi komisioner KPU periode 2014-2019, Ali Fikri dan Moh Ilyas, dinyatakan tidak lolos dalam seleksi 10 besar. Keduanya hanya bertahan sampai penjaringan 20 besar.

Ketua Timsel KPU Ibnu Hajar mengatakan, dua petahana itu bukan tidak berkompeten tapi secara skor tidak masuk di skor wawancara. “Kami sudah berupaya objektif untuk melakukan seleksi. Karena skoringnya tidak sesuai target, ya tidak lolos. Memang penetapan 10 besar ini memang cukup alot,” katanya, Senin (19/5).

Timsel memastikan hasil seleksi itu sudah berdasar PKPU Nomor 02 Tahun 2013 dan keputusan KPU. Sehingga sesuai janjinya pada masyarakat dan para demonstran akan berpedoman pada skoring nilai hasil wawancara. Sebab model yang diterapkan memang sistem gugur. Tidak memenuhi skor nilai, akan gugur dalam seleksi itu.

“Dari skor hasil rekapitulasi 4 timsel yang memberikan penilaian kemudian muncul rangking 1-10, dari 10 nama komisioner

Kunjungi dan Unduh versi E-paper

KPU yang lolos tersebut. Rangking skor itu sesuai perolehan nilai tertinggi dan itu yang timsel umumkan ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban,” ujar Ibnu.

Tidak hanya itu, dalam pengambilan keputusan itu pihaknya juga mengacu pada aturan-aturan saat pada PKPU Nomor 02 Tahun 2013 bagian ke III pasal 11 ayat 1 dan 2. Jadi, lanjut Ibnu, pengambilan keputusan itu koridornya sudah jelas. ”Kami siap mempertanggungjawabkannya kepada publik,” ujarnya.

Budayawan Sumenep itu meminta semua pihak untuk mengecek di website KPU Kabupaten Sumenep atau datang ke sekretariat timsel lihat di papan pengumuman. ”Jadi setelah ini tugas timsel akan membuat laporan sebagai rekomendasi ke KPU Provinsi Jatim untuk mengantarkan 10 komisioner KPU ini,” ujarnya.

Lalu 10 nama tersebut akan menjadi tugas, wewenang dan tanggng jawab KPU Jatim untuk melakukan seleksi. “Artinya timsel menunggu jadwal dari KPU Jatim kapan 10 nama terpilih ini akan dikirim ke KPU Jatim dan akan diadakan fit and proper test di depan komisioner KPU Jatim,” jelas Ibnu mengakhiri perbincangannya. =ALI RIDHO/YAT

www.koranmadura.com

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 20 MEI 2014 | No. 0364 | TAHUN III

E

KUNKER DEWAN

Aroma Kongkalikong dalam Tiket Pesawat Kunker SUMENEP – Kunjungan kerja (kunker) yang sering dilakukan anggota DPRD Sumenep ternyata menimbulkan masalah baru. Itu karena tiket pesawat untuk kunker itu ditengarai tidak transparan ke kalangan legislatif.

Bahkan, untuk pemesanan tiket dewan malah dikondisikan bagian umum gedung rakyat itu.

Versi anggota dewan, ketika anggota dewan hendak memesan sendiri malah tidak diperbolehkan. Jadi, pemesanan malah dihandle oleh oknum di bagian umum itu. ”Memang, pernah kami ingin pesan sendiri, malah tidak diperbolehkan. Jadi, pemesan langsung lewat bagian umum,” kata anggota dewan, Wiwid Harjo Yudanto.

Politisi Demokrat ini mengungkapkan, BPK (badan

pemeriksa keuangan) menemukan adanya kejanggalan dalam proses pemesanan tiket pesawat.

Jadi, disarankan untuk dibelikan sendiri oleh anggota dewan. ”Tapi, sampai detik ini dewan tetap saja dikondisikan dalam pembelian tiket ini,” ujarnya.

Akibatnya, sambung Wiwid, transparansi soal harga dari pembelian tiket ini menjadi kabur. Bahkan, bisa jadi dewan tidak tahu harga dari tiket itu.

”Biasanya saja, saat datang mau SPj (surat pertanggungjawaban) saja, jadi kami diminta tanda tangan saja harganya. Ini yang kami soroti. Sejak lama sudah kami dengungkan,” ungkapnya.

Anggota komisi B ini menuturkan, pihaknya curiga saja ada main mata atau kongkalikong dengan pihak travel. Sebab, kabarnya hanya menggunakan satu travel saja. ”Kalau misalnya menggunakan satu travel dan tidak pindah-pindah, bisa jadi ada kongkalikong. Jadi, kami hanya curiga saja,” ujarnya kepada Koran Madura, Senin (18/5).

Untuk itu, pihaknya meminta semua pihak untuk mengawasi masalah tiket ini. Sebab, ini san-

gat riskan dan bisa jadi dipermainkan. ”Ini kecurigaan kami selama ini. Mengapa kami tidak boleh pesan sendiri? Nah, kemudian muncul pertanyaan itu pada kami. Makanya, pihak umum juga harus menjelaskan kepada semua pihak. Apalagi, anggarannnya tidak sedikit,” kata politisi asal Talango ini.

Sekretaris DPRD Sumenep Moh. Mulki membantah kalau dikondisikan. Pihaknya hanya membantu mempermudah dewan dalam pemesanan tiket pesawat. ”Soal pemesanan tiket pesawat ini, kami hanya memfasilitasi, dan dipastikan tidak ada kongkalikong atau yang lainnya,” ujarnya.

Mantan Kabag Umum Setwan

ini menuturkan, masalah nominal pembelian tiket itu dipastikan diketahui oleh anggota dewan.

Sebab, pihaknya pasti memberitahu soal nominal harganya. ”Kami pasti memberitahukan kepada anggota dewan. Misalnya, setelah tiga hari. Silakan kroscek saja,” tuturnya.

Mulki tidak menampik kalau menggunakan satu jasa travel.

Hanya saja, pihaknya tetap melakukan pemesanan sesuai dengan prosedur yang berlaku. ”Tidak kongkalikong dengan pihak travel. Semua harga kami transparan kepada anggota dewan. Soal BPK tidak ada masalah, sifatnya kami hanya membantu,” ungkapnya datar. =MOH. HAYAT

PERATURAN DAERAH

Raperda Pembangunan Gedung Tak Tuntas

KETERANGAN PERS. Ketua DPRD Sumenep Imam Hasyim saat memberikan keterangan pers terkait tidak tuntasnya Rancanagan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Gedung yang dibahas Pansus II (Komisi B), Senin (19/5).

SUMENEP - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Gedung yang dibahas pansus II (komisi B) tidak tuntas. Alasannya, pembahasan tentang raperda itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, sedangkan yang diberikan bamus (badan musyawarah) sangat mepet.

Apalagi, raperda ini membutuhkan kajian secara mendalam.

Tidak tuntasnya raperda ini terungkap dalam sidang paripurna DPRD Sumenep, Senin (20/5).

Dewan hanya menuntaskan raperda retribusi umum oleh pansus IV (komisi D), lalu raperda RDTRK (rencana detail tata ruang kota) oleh pansus III (komisi C), dan perda pemekeran desa oleh pansus I (komisi A).

Ketua DPRD Sumenep Imam Hasyim membenarkan tidak tuntasnya raperda tentang pembangunan gedung itu. “Tidak tuntasnya pembahasan raperda oleh pansus II disebabkan banyak hal yang sangat krusial. Terutama terkait dengan banyak pasal yang membutuhkan kajian lebih detail dan mendalam,” katanya, Senin (19/5).

Wakil Ketua Pansus II Dwita Andriani mengatakan, alotnya pembahasan raperda menyebabkan tidak tuntas. Itu disebabkan batas akhir pembahasan yang ditetapkan oleh bamus untuk pansus II berakhir hari ini dan

waktunya memang tidak cukup.

“Kita perlu mengkaji produk raperda ini pasal demi pasal karena produk raperda ini tidak ingin sekadar jadi macan kertas. Namun bisa diaplikasikan tak hanya 1-2 tahun ke depan, bisa sampai puluhan tahun ke depan,” katanya.

Politisi perempuan dari PAN ini tidak ingin hanya melibatkan Dinas PU Cipta Karya dan BPPT saja. Perlu kiranya dimasukkan kontel lokal (local wisdom) dalam pasal itu seperti bangunan gedung bersejarah, ciri khas bangunan Sumenep, dan lain sebagainya. Itu yang akan diperjuangkan dan perlu dipertahankan.

“Termasuk Disbudparpora, tokoh budayawan, dan tokoh sejarah juga perlu dilibatkan dalam pembahasan raperda tersebut.

Dengan sangat menyesal pansus II tidak bisa menuntaskan pembahasan raperda itu. Sebab pansus tidak ingin asal-asalan dalam menyusun raperda tersebut,” tukasnya.

Dijelaskan pula, tidak tuntasnya pembahasan raperda perlu diagendakan ulang oleh bamus.

Tidak harus pansus II yang membahas itu, siapa pun bisa membahasnya. Itu terserah bamus. Artinya batas waktu yang diberikan oleh bamus kepada pansus II sudah selesai hari ini. =ALI RIDHO/YAT

KORAN MADURA

SELASA 20 MEI 2014|NO. 0364|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 20 MEI 2014 NO. 0364 | TAHUN III

F

KONFIRMASI. Semua ketua PGRI kecamatan se-Pamekasan mendatangi kantor BKPA di Jl Raya Nyalaran Pamekasan, mencari kejelasan TPG.

Sampai Kapan TPG Tidak Cair?

Beberapa Perwakilan PGRI Berjuang di BPKA PAMEKASAN – Ketua Persatuan Guru Repulik Indonesia (PGRI) dari 13 kecamatan se-Kabupaten Pamekasan mendatangi kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset (BPKA) setempat di Jl Raya Nyalaran, Pamekasan, Senin (19/5) kemarin.

Mereka meminta klarifikasi kendala pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) triwulan pertama tahun 2014 yang hingga saat ini belum cair. Padahal, menurut mereka semua persyaratan dalam pemberkasan telah lengkap.

Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Kabupaten Pamekasan, Moh. Ismail mengatakan kedatanagn dirinya bersama puluhan perwakilan dari PGRI kecamatan ke BKPA untuk mencari keje-

lasan hak mereka yang hingga saat ini masih buram. Padahal, TPG triwulan pertama di kabupaten lainnya sudah cair, tinggal di Pamekasan yang masih belum ada kepastian kapan akan dicairkan. “Kami sering komunikasi dengan Disdik Pamekasan tapi yang kami terima hanya janji dan janji, tanpa ada kepastian, sehingga kami ke sini,” katanya.

Dengan meminta penjelasan dari BPKA mereka berharap ada titik terang kapan TPG dicairkan.

Pasalnya para ketua PGRI kecamatan itu telah dinilai sebagai tukang bohong oleh guru karena sering menyamapaikan janji yang disampaikan oleh Disdik. “Jujur saja kami sudah dianggap pembohong oleh guru-guru yang menanyakan tentang TPG, karena salama ini yang kami menjawab seperti yang sampaikan Disdik kepada kami,” kata kepala SD Negeri 2 Batumarmar ini.

Kepala BPKA Kabupaten Pamekasan, Taufikurrachman mengatakan kewenangannya hanya mencaikan dana setelah mendapatkan perintah dari Disdik berupa surat perintah membayar (SPM). Baru setelah itu pihanya mengeluakan surat perintah pencairah dana (SP2D) agar dana TPG yang berada di kas daerah

dicairkan ke rekening Disdik.

Dia mengakui salah satu kendala belum dicairkannya TPG di Pamekasan karena banyak berkas yang salah. Hal itu diketahui setelah dilakukan verifikasi di BPKA, sehingga perlu perbaikan. Namun pihaknya memperkirakan TPG akan cair dalam pekan ini.

“Hari ini hasil verifikasi 3.396 nama guru telah kami serahkan ke Disdik tiggal menunggu SPM, baru kami keluarakan SP2D ke bank. Kendalanya itu banyak SK yang diminta dengan yang diterima keliru sehingga harus diperbaiki dulu,” katanya, kemarin.

Dia menjelaskan setelah dana tersebut cair ke rekening Disdik, baru Disdik akan memecah lagi ke rekening masing-masing guru

penerima TPG. Untuk itu pihaknya mengingatkan semua guru penerima TPG untuk bersabar karena pencairan dari Disdik itu akan membutuhkan waktu untuk mengentri (memasukkan) dana ke masing-msing rekening yang bersangkutan.

“Paling tidak itu perlu tiga hari setelah kami keluarkan SP2D, karena bank masih mengentri data penerima sesuai daftar yang di dapat dari Disdik. Kami harapan kesabarannya, insya Allah kalau besok SPM kami terima minggu ini akan cair,” ungkapnya.

Data di BPKA Pamekasan dana yang tersimpan di kas daerah Kabupaten Pamekasan untuk TPG triwulan pertama sebesar Rp 55 miliar. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 20 MEI 2014 NO. 0364| TAHUN III

G

PENGUMUMAN HASIL UN SMA

‘Surat Tidak Lulus’ Bakal Dikirim ke Orangtua Siswa PAMEKASAN – Pengumuman kelulusan peserta ujian nasional (UN) tingkat SMA/sederajat dijadwalkan hari ini, Selasa (20/5). Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Meski belum diumumkan secara resmi, Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan memastikan ada peserta yang tidak lulus UN tahun ini.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdik Pamekasan Moh Tarsun mengatakan Disdik Provinsi Jawa Timur telah memberikan daftar kolektif UN pada Disdik Pamekasan, Minggu (19/5) sekitar pukul 22.00 di kantor Disdik Jatim di Jl Genteng Kali Surabaya. Hasilnya, ada siswa yang tidak lulus UN kali ini. Sayangnya, ia tidak bersedia membeberkannya dengan alasan untuk mengantisipasi adanya prilaku siswa kurang baik saat mengetahui lebih awal hasil UN yang dilaksanakan pada April lalu.

“Hasilnya telah kami terima.

Pastinya tahun ini ada siswa yang tidak lulus, tapi maaf kami tidak bisa menyampaikan jumlahnya dan siswa mana. Biar hal ini nanti diketahui langsung oleh orang tua dan siswa yang bersangkutan,” katanya.

Dia menjelaskan sistem pengumaman UN tahun ini masih

sama dengan tahun sebelumnya, yaitu secara tertutup. Siswa akan mengetahui lulus atau tidak melalui surat yang dikirim ke rumah siswa yang bersangkutan. Namun, tidak semua siswa akan menerima surat pengumuman, sebab hanya siswa yang tidak lulus yang akan menerima surat pemberitahuan. Dalam surat tersebut akan dilampirkan nilai hasil UN. Sehingga siswa dan orang tua akan mengetahui langsung nilai UN yang tidak memenuhi standar kelulusan. ”Sistem pengumuman masih dengan cara tertutup.

Surat pengumumannya itu mulai kami kirim pukul 10 sampai pukul 17.00. Kalau lewat jam itu tidak mendapatkan kiriman surat pemberitahuan, maka siswa dipastikan lulus,” ungkapnya.

Menurut Tarsun, siswa yang tidak lulus tidak perlu berkecil hati. Mereka masih diberi kesempatan untuk ikut paket C, sekitar Juli mendatang. Apabila tidak mau ikut paket C bisa juga ikut UN ulang pada tahun 2015 nanti. Seperti diketahui, jumlah peserta UN SMA/sederajat di Kabupaten Pamekasan tahun 2014 sebanyak 10.742 siswa. Rinciannya, siswa SMA sebanyak 3.171, SMK sebanyak 2.310, dan MA sebanyak 5.261. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

UN SUSULAN. Dua siswa mengerjakan soal ketika mengikuti Ujian Nasional (UN) susulan di SMPN 1, Trenggalek, Jawa Timur. UN susulan yang diikuti dua peserta itu digelar bagi mereka yang tidak dapat mengikuti UN setingkat SMP dan sederajat beberapa waktu lalu.

PENGEMBALIAN LOGISTIK KPU. Pekerja merapikan kotak suara di gudang KPU Kabupaten Tangerang, Tangerang, Banten. Setelah pelaksanaan Pileg selanjutnya kotak suara akan digunakan kembali untuk Pilpres 9 Juli 2014.

Kasus Pileg Belum Berakhir Nuzulul Tak Menghadiri Undangan Panwaslu PAMEKASAN - Salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Nuzulul Qurnain tak menghadiri panggilan Panwaslu Pamekasan, kemarin (19/5).

Sejatinya dia harus hadir ke kantor tersebut setelah dilayangkan surat pemanggilan terhadapnya oleh Panwaslu beberapa waktu lalu. Pemanggilan itu guna memeriksa yang bersangkutan terkait evaluasi pelaksanaan Pileg 9 April kemarin, yang diduga sarat pelanggaran.

Anggota Panwaslu, Devisi Penindakan Hukum dan Tindak Lanjut, Sapto Wahyono mengatakan Nuzulul berhalangan hadir dalam pemanggilan kemarin. Kemudian Panwaslu mengagendakan ulang pemanggilannya, pada Rabu (21/5) besok, Nuzulul diminta untuk hadir ke Kantor Panwaslu di Jl Trunojoyo Pamekasan.

Pemanggilan Nuzulul ini marupakan langkah awal, dari pemeriksaan penyelenggara Pemilu tingkat kabupaten. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan dua komisioner KPU lainnya, yaitu Agus Kasiyanto dan Didin Sudarman, juga akan

dipanggil dan diperiksa Panwaslu. Namun ditegaskan Sapto, itu semua menunggu perkembangan pemeriksaan ke depan.

“Ini masih proses awal, dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pileg kemarin. Pemeriksaan terhadap sejumlah PPK dan KPPS, masih belum tuntas. Setiap pemeriksaan kami nanti pasti ada perkembangan dan temuan baru. Akan kami tindak lanjuti semua,” katanya kemarin sore (19/5).

Kemarin, Panwaslu juga telah memeriksa sejumlah PPK dan KPPS. Yaitu PPK Proppo berserta sejumlah KPPS, dan PPK Palengaan beserta sejumlah KPPS. Selanjutnya, hari ini, diagendakan untuk memeriksa PPK Kota, beserta sejumlah KPPS yang bermasalah di wilayah itu. Yang masuk agenda pemeriksaan hari berikutnya adalah PPK Pasean beserta sejumlah KPPS di sana.

Pekan lalu, PPK Larangan dan sejumlah KPPS di sana juga sudah

diperiksa Panwaslu.

“Besok siang, kami juga harus hadir ke Bawaslu Jatim.

Untuk rapat koordinasi, terkait perkembangan hasil evaluasi dan pemeriksaan yang telah kami lakukan selama ini,” tambah Sapto kemarin.

Dalam rapat koordinasi itu, tiga Komisioner Panwaslu Pamekasan akan memberikan hasil pemeriksaannya terhadap sejumlah Panwascam dan PPL, terkait evaluasi pengawasan Pileg kemarin, mengingat di beberapa wilayah terdapat kecurangan.

Hasil pemeriksaan itu nanti akan ditelaah oleh Bawaslu Jatim.

Terkait tindakan selanjutnya, sudah menjadi kewenangan Bawaslu Jatim.

Sejumlah Panwascam yang telah diperiksa adalah Panwascam Proppo, Panwascam Palengaan, Panwascam Kota, Panwascam Larangan, dan Panwascam Pasean. Sedangkan PPL yang telah diperiksa adalah PPL Desa Groom, Kecamatan Proppo, PPL Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengan, dan PPL Desa Tlonto Rajeh, Kecamatan Pasean. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 20 MEI 2014|NO. 0364|TAHUN III

Penghulu Masih Menanti Regulasi Ketentuan Biaya Nikah Rp 30.000 PAMEKASAN - Regulasi yang mengatur tentang penghulu sampai saat ini tak kunjung turun dari Kementerian Agama Repuplik Indonesia. Padahal, regulasi itu sangat ditunggu oleh ratusan ribu penghulu di Indonesia, karena menyangkut nasibnya.

Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag Pamekasan, Zaiyaduz Zabidi mengakui belum turunnya regulasi tersebut. Sehingga tugas penghulu hanya mencatat nikah dan menarik biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Rp 30 ribu untuk dua akta nikah (suami/ istri).

Mengenai penghulu yang mencatat nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) di masingmasing kecamatan, ia mengatakan tetap diperbolehkan, jika diundang oleh tuan rumah yang menyelenggarakan akad nikah.

Tetapi, tugasnya tetap mencatat pernikahan dan menyaksikan prosesi akad nikah.

Disinggung adanya penghulu yang menerima uang di luar ketentuan, ia menyatakan itu murni keinginan tuan rumah yang menyelenggarakan pesta nikah.

Karena adatnya orang Madura tidak sama dengan adat yang ada di beberapa daerah lain di Indonesia. Jika tidak menerima pemberian dari penyelenggara nikah, dianggap tidak menghormati pemberian orang lain. “Itu haknya yang memberikan,” ungkapnya.

Menurut Zaiyadus, regulasi itu di antara isinya tentang biaya di luar pembelian buku nikah akan ditanggung negara. Mulai

dari transport dan kebutuhan lainnya, yang disesuaikan dengan jarak tempuh.

Diharapkan melalui turunnya regulasi itu, para penghulu menolak pemberian uang transport dari keluarga yang melaksanakan pernikahan, karena biaya tersebut sudah ditanggung negara. “Makanya kami mengharap Kemenag RI bisa secepatnya mengeluarkan regulasi tersebut,” tegas mantan Kabag Tata Usaha Kemenag Pamekasan tersebut.

Sebelumnya, kasus dugaan pungutan liar (pungli) maupun gratifikasi yang dilakukan

penghulu nikah, terus menjadi sorotan di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Pamekasan.

Pasalnya, yang terjadi di lapangan dalam setiap pernikahan biaya nikah yang harus ditanggung oleh keluarga mempelai sangat tinggi. Padahal, sesuai peraturan pemerintah, biaya administrasi untuk mendapatkan buku nikah hanya Rp 30 ribu.

Sementara yang terjadi di lapangan, Penghulu memungut biaya nikah sampai 10 kali lipat dari ketentuan tersebut, yakni Rp 250.000 – Rp 300.000 =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

DANA ADHOC

Kejari Sebaiknya Sita Kekayaan Tersangka PAMEKASAN - Sejumlah aktivis Kesatuan Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) Pamekasan berunjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Senin (19/5) kemarin. Mereka meminta Kejari Pamekasan segera menyita kekayaan para tersangka dugaan tipikor dana adhoc yang diduga diperoleh dari hasil korupsi. Mereka datang ke Kantor Kejari di Jl Raya Panglegur dengan menggunakan kendaraan roda dua dan empat sambil membawa poster yang bertuliskan tuntutan dan kecaman terhadap pelaku korupsi dalam kasus pengadaan buku di Dinas Pendidikan itu.

Orator aksi, Maimun Ra’is mengatakan, Kejari Pamekasan hendaknya menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemeberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) agar penyidik dapat menemukan aliran dana hasil korupsi tersebut.

“Audit dan sita seluruh kekayaan yang dihasilkan dari korupsi adhoc ini dan kembalikan kepada Negara. Ini juga harus dilakukan oleh Kejari sehingga ada efek jera bagi para pelakunya sehingga di Kabupaten Pamekasan ini, tidak ada lagi pejabat yang korup,” katanya.

Tidak hanya itu, mereka mendesak Kejari setempat untuk segera menangkap tersangka lainnya yang telah ditetapkan. Kejaksaan telah

menetapkan enam orang tersangka dalam kasus korupsi yang merugikan Negara sebesar Rp 1,9 miliar. Namun, baru dua orang yang telah ditahan, yaitu Ahmad Hidayat mantan Kadisdik dan Salman Alfarisi salah seorang rekanan.

“Padahal enam orang yang terlibat sama-sama ditetapkan sebagai tersangka. Tangkap semua tersangka yang sampai saat ini masih bebas bekeliaran, kami harap Kejari tidak tebang pilih,” katanya.

Menanggapi hal itu Kapala Kejari Pamekasan, Sudiharto mengatakan kasus adhoc ini tidak berhenti dengan penangkapan dua tersangka itu. Sebab pihaknya masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk mendapatkan dua alat bukti yang cukup untuk menahan tersangka lainnya.

Terkait penyitaan kekayaan terdakwa, Sudiharto menjelaskan karena hal itu adalah perintah dari undang-undang, secara otomatis jika diketahui ada barang atau benda yang diperoleh dari hasil korupsi maka akan disita.

“Tidak perlu disuruh, penyitaan akan dilakukan kalau memang diperoleh dari hasil korupsi. Untuk itu kami minta kepada rekan-rekan untuk memberikan informasi kekayaan yang disinyalir menggunakan uang adhoc,” kata Sudiharto di hadapan pendemo. =ALI SAYHRONI/UZI/RAH

DEMO. Minta Kejari Pamekasan menyita kekayaan tersangka tipikor dana adhoc, kamarin (19/5)

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 20 MEI 2014 NO. 0364| TAHUN III

I

Aroma Korupsi Mulai Tercium Kopajaa Menilai Anggaran Diklat Kepegawaian BKD Mencurigakan PAMEKASAN - Komunitas Parlemen Jalanan Mahasiswa (Kopajaa) beraudiensi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pamekasan, Senin, (19/5). Mereka meminta BKD setempat menjelaskan anggaran pendidikan dan latihan (diklat) kepegawaian.

Berdasarkan data yang dimiliki Kopajaa, pada tahun 2013 yang lalu, anggaran untuk BKD sebesar Rp 4,8 miliar lebih dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pamekasan.

Rinciannya, belanja tidak langsung sebesar Rp 2,1 miliar lebih dan belanja langsung sebesar Rp 2, 7 miliar lebih.

Ketua Kopajaa Pamekasan, I’am Kholil saat beraudiensi meminta BKD setempat untuk menggambarkan program yang sudah dilaksanakan, berikut anggaran yang dimanfaatkan. Salah satu yang didesak oleh Kopajaa adalah program pendidikan kedinasan berupa Diklat Pim II, Diklat Pim III, dan Diklat Pim IV (dua angkatan). Ia menilai realisasi program-program itu tidak jelas, sehingga perlu disampaikan ke publik. “BKD ini programprogramnya ya itu-itu saja, tidak ada pengembangannya,” ujar I’am Kholil.

I’am juga meminta BKD agar tidak melaksanakan program yang bersifat seremonial belaka.

Sehingga visi dan misi yang ada di badan tersebut bisa tercapai dengan baik, sesuai dengan citacita pembangunan Kabupaten Pamekasan. Khususnya yang berkenaan dengan peningkatan kualitas dan kinerja pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Kopajaa mengancam akan turun jalan dan akan melapor-

12,5 juta.

Anggaran tersebut, kata Lukman, disesuaikan dengan stok eselon yang ada di masing-mas-

ing SKPD. Sehingga setiap tahun akan berubah dan menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang ada. “Tahun 2014 ini stoknya

sangat banyak, sehingga anggarannya juga banyak, intinya disesuaikan,” terangnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

kan temuan-temuan dalam pelaksanaan kegiatan diklat kepada pihak-pihak berwenang, jika tidak disampaikan secara transparan. Kepala BKD Pamekasan, Lukman Hedy Mahdia menanggapi dingin pernyataan mahasiswa tersebut. Ia menyatakan seluruh program yang ada di BKD sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan semuanya berjalan dengan sangat transparan.

Menurut Lukman, selama tahun 2013, BKD mengirimkan 1 peserta untuk mengikuti diklat pimpinan II ke BKN Provinsi Jawa Timur. Kegiatannya mulai tanggal 27 Februari sampai 8 Mei 2013 dengan pembiayaan sebesar Rp 35 juta. Sementara untuk Diklat Pimpinan III dilaksanakan selama 7 minggu. BKD Pamekasan mengirim 5 orang untuk mengikuti Diklat di BKD Jatim yang dilaksanakan sejak tanggal 18 Maret hingga 3 Mei 2013.

Dengan biaya setiap peserta Rp 16,5 juta.

Sementara untuk Diklat Pimpinan IV, BKD melaksanakan sendiri, mengingat jumlahnya sangat banyak. Kegiatan itu dilakukan selama 2 angkatan. Angkatan pertama dilaksanakan sejak 6 Mei sampai 12 Juni diikuti sebanyak 40 peserta.

Angkatan kedua dilaksanakan mulai tanggal 9 Desember hingga 12 Oktober yang diikuti 80 orang peserta. Pembiayaannya masing-masing peserta Rp

SELEKSI KOMISIONER KPU

Kenapa Pengumuman 10 Besar Tersembunyi?

PAMEKASAN - Timsel Komisioner KPU Pamekasan terkesan tertutup dalam mengumumkan 10 besar pelamar Komisioner KPU Pamekasan untuk periode mendatang. Jika dalam setiap pengumuman sebelumnya, seperti pengumuman peserta yang lolos seleksi administrasi dan pengumuman 20 besar, selalu disebarkan lewat media massa, namun tidak lagi saat ini. Pen-

gumuman 10 besar justru terkesan sangat dirahasiakan. Bahkan informasinya pengumuman 10 besar ini akan disampaikan via telepon terhadap tiap-tiap peserta yang lolos. Tidak lagi diumumkan di media massa sebagaimana pengumuman-pengumuman sebelumnya.

Informasi ini dibenarkan oleh Ketua Timsel Zainullah. Dia menyatakan pengumuman 10 besar

ini memang akan disampaikan via telepon. Tidak lagi diumumkan di media massa. Alasan Zainullah sederhana, yaitu agar tidak ramai-ramai. Namun, kepala salah satu MTs swasta di Pamekasan ini juga menerangkan, meskipun tidak diumumkan di media massa, selain pemberitahuan via telepon kepada masing-masing peserta yang lolos, juga pengumuman 10 besar ini akan ditempel di Kantor

Timsel KPU Pamekasan, di Jl Pintu Gerbang. Hanya saja Zainullah belum bisa memastikan waktunya pengumuman itu dipublikasikan.

“Hingga saat ini kami masih rapat pleno membahas itu. Jika memungkinkan, malam ini (tadi malam) usai pleno langsung kami umumkan,” kata Zainullah kemarin petang (19/5).

Sebagaimana diketahui, penentuan 10 besar tersebut mer-

upakan rangkaian dari jadwal Timsel KPU Pamekasan. Timsel sebelumnya sudah memangkas peserta seleksi menjadi 20 orang, dari 32 peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Selanjutnya daftar 10 besar itu akan diserahkan ke KPU Jatim. Selanjutnya KPU Jatim akan menetapkan lima Komisioner KPU Pamekasan terpilih. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

SELASA 20 MEI 2014 No. 0364 | TAHUN III

SELASA 20 MEI 2014 | No. 0364 | TAHUN III

MADURA

J

Gerpas Semangati Kejari Abdullah: Kami Sudah Memiliki Dua Alat Bukti SAMPANG – Masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Peduli Sampang (Gerpas) mendukung Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat untuk menuntaskan kasus penyelewengan dana program pengembangan penanaman tebu pada tahun anggaran 2013. Kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

Dukungan tersebut mengemuka saat Gerpas beraudiensi dengan Kejari Sampang di ruang aula kejari, Senin (19/5). “Audensi kami kepada pihak kejaksaan sebenarnya ingin mendukung langkah hukum dalam mengusut penyelewenagan kasus ini,” ucap Sekjen Gerpas, Adi Putra, kemarin.

Kejari semenjak pertengahan April 2013 telah menemukan sejumlah penyimpangan dari dana APBN sebesar Rp 27 miliar itu.

Salah satunya, luas lahan tidak sesuai dan jumlah kelompok tani yang berjumlah sebanyak 48 poktan. Masing-masing poktan tersebut mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 18 juta.

Gerpas juga ingin menambahkan temuan-temuan baru di lapangan. “Kami ingin mengkonfrontasi data kami dengan data Kejari, sehingga bisa menguatkan indikasi penyelewengan bantuan tebu itu,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Kejari (Kajari) Sampang Abdullah menuturkan, penanganan

kasus korupsi bantuan tanaman tebu tersebut sudah masuk dalam tahap penyelidikan akhir.

Sudah terdapat sekitar tiga puluh orang yang dimintai keterangan oleh tim penyelidik untuk menggali kasus penyelewengan dana tebu tersebut.

Abdullah menambahkan, pihaknya berjanji akan segera menaikkan proses kasus dugaan penyelewengan bantuan tersebut ke tahap penyidikan. Sebab, sudah terdapat dua alat bukti yang kuat untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

“Sebenarnya kami sudah memiliki dua alat bukti yang bisa dinaikkan, namun untuk lebih meyakinkan, kami masih akan terus menggali bukti-bukti lain, karena ini kasus besar, Mas, jadi tidak bisa keburu-keburu menaikkan,” katanya.

Kejaksaan Negeri juga telah memanggil Kadishutbun terkait dana Rp 27 miliar yang diperuntukan untuk 43 poktan melalui 2 koperasi. Kedua koperasi itu ada-

SEJUMLAH masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Peduli Sampang (Gerpas) beraudiensi di ruang aula Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Senin (19/5). Mereka memberikan dukungan kepada kejari untuk mengusut kasus penyelewengan dana program pengembangan penanaman tebu pada tahun anggaran 2013. lah koperasi Serba Usaha dan koperasi Usaha Makmur.

Pejabat yang telah diperiksa

yakni Kepala Dishutbun Singgih Bektiono pada Selasa (6/5), Kabid Kehutanan dan Perkebunan Syai-

khul, serta salah seorang lainya yang diketahui bernama Lita. =RYAN HARIYANTO/MK

PENEGAKAN HUKUM

Polisi Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah?

Sampang - Sejumlah aktivis mahasiswa di Kabupaten Sampang mendatangi Mapolres Sampang, Senin (19/5) sekitar pukul 10.30 Wib. Audiensi mahasiswa yang digelar di ruang lobi Mapolres setempat itu untuk mempertanyakan perkembangan sejumlah kasus yang sedang ditangani polisi.

Kasus yang tengah di tangani Polres Sampang, di antaranya kasus pemukulan anggota DPRD Fauzan Adima kepada anggota Satpol PP Zuaidi, kasus penganiyaan yang dilakukan istri Kapolsek Sreseh inisial SH kepada Siti Aminah warga sipil, serta kasus calo PNS yang dilakukan anggota DPRD Muaffan.

Koordinator mahasiswa Zainudin mengatakan, polisi terkesan tumpul dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan para

AKTIVIS mahasiswa saat melakukan audiensi di ruang lobi Mapolres Sampang, Senin (19/5) sekitar pukul 10.30 Wib. Mahasiswa mempertanyakan perkembangan sejumlah kasus yang sedang ditangani polisi.

pejabat. Sementara dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan rakyat biasa terkesan sangat tajam.

“Kenapa kalau kasus yang menimpa terhadap warga biasa sangat rumit terkadang langsung ditahan, sedangkan kasus yang menimpa seorang pejabat itu sangat ringan dan cepat selesai, bahkan tersangka pejabat bisa ada di luar,” tanyanya, kemarin.

Zainudin menduga, bisa saja sebuah proses hukum yang ditangani Polres Sampang jika membandingkan seseorang tersangka secara jabatan, akan berbicara masalah nominal. “Apakah memang beberapa kasus yang menimpa terhadap seorang pejabat supaya kasusnya cepat selesai dan tidak ada masalah mereka bayar,” katanya.

Menanggapi tuduhan terse-

but, Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar melalui Kasatreskrim AKP Jeni Al-Jauza menjelaskan, tidak semua kasus berujung pidana. Suatu kasus baru bisa berujung dengan pidana jika sifatnya adalah kasus atensi, seperti terorisme, narkotika dan korupsi.

Terkait dengan kasus yang menimpa pejabat, katanya, hingga kini proses hukum masih berjalan. Bahkan, berkas kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang. “Seperti kasus penyalahgunaan wewenang menimpa kepada Kepala Desa Gunung oleh Ahmad sudah dilimpahkan ke Kejari,” klarifikasinya.

Sementara beberapa kasus yang lain telah diberhentikan.

Hal itu sebagaimana kesepakatan antara terlapor dengan pelapor. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 20 MEI 2014 | No. 0364 | TAHUN III

K

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Komisi C: Kinerja BLH Kurang Maksimal SAMPANG- Keberadaan sampah di beberapa titik jalan Kota Sampang masih belum sepenuhnya dijangkau. Apalagi untuk memenuhi kebersihan di semua Kabupaten Sampang.

Pantauan Koran Madura, banyak sampah yang masih berserekan dimana-mana baik di daerah perkotaan maupun daerah yang jauh dari perkotaan.

Hal tersebut merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Saya lihat kondisi di tiap-tiap protokol dan daerah perkotaan untuk pengadaan tempat pembuangan sampah sangat minim sekali.

Apalagi pada tempattempat yang berada di luar perkotaan itu tidak ada sama sekali

Aulia Rahman Komisi C

Sebelumnya, Kepala BLH Kabupaten Sampang Suhrowardi mengakui jika keberadaan sampah memang menjadi problematika. Menurutnya, untuk penangannya memang masih kurang maksimal. hal tersebut yang dimungkinkan karena tingkat kesadaran masyarakat masih minim sehingga sampah saat ini menjadi problematika

serius. “Saat ini kami hanya menangani sebatas kota saja, itupun masih banyak yang kompalain dengan adanya sampah yang terus berserakan,” ujarnya.

Sementara itu, Komisi C Aulia Rahman mengaku geram dengan kinerja BLH yang dinilainya masih kurang maksimal dalam penanganan sampah saat ini. Dirinya menargetkan di setiap tahunnya memenangkan penghargaan Adipura, namun hal tersebut masih jauh berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada di lapangan.

“Saya lihat kondisi di tiaptiap protokol dan daerah perkotaan untuk pengadaan tempat pembuangan sampah sangat minim sekali. Apalagi pada tempat-tempat yang berada di luar perkotaan itu tidak ada sama sekali,” ungkapnya, Senin (19/5).

Semestinya, kata Aulia, BLH memaksimalkan untuk penyediaan tempat pembuangan sampah seperti tong sampah di tiap-tiap instansi. Karena menurutnya penyediaan tong sampah sangat minim padahal anggaran untuk pengadaan tong sampah tersebut ada untuk tiap tahunnya.

“Hal tersebut sungguh tidak sesuai dengan apa yang telah dianggarkan pada pembahasan di tingkat provinsi, jadi saat ini seharusnya BLH segera merealisasikan dari anggaran tersebut, karena hal tersebut dapat menimbulkan kecurigaan kami selaku komisi C yang membidangi terkait penyalahgunaan anggaran tersebut,” pintanya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

mohammad muhlis/ koran madura

TAK TERURUS. Tumpukan Sampah Masih Berserakan di Kabupaten Sampang.

mohammad muhlis/ koran madura

MENGGILA. Tumpukan pasir yang kumpulkan warga pantura

PENAMBANGAN PASIR LIAR MARAK

Disperindagtam Angkat Tangan SAMPANG- Setelah sempat saling lempar tanggung jawab, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan (Disperindagtam) Kabupaten Sampang mengakui jika masalah ketiadaan papan informasi tentang larangan penambangan pasir ilegal dan aktivitas pertambangan yang kian marak dilakukan oleh warga pantura adalah tanggung jawabnya.

Setelah didesak, Kepala Dinas Disperindagtam Kabupaten Sampang, Misdi mengaku kewalahan terhadap aktivitas warga pantai pantura (pantura).

Dirinya juga mengaku sudah sering melakukan sosialisasi terkait larangan penambangan pasir yang semakin marak kepada warga setempat, bahkan dirinya yakin setelah dilakukan sosialisasi warga setempat sudah mengetahui pasti dampak dari perbuatan yang mereka lakukan saat ini.

“Kami sudah sering melakukan sosialisasi, bahkan sejak tahun 2009 lalu kami sudah menggencarkan program itu, namun masalahnya warga tetap

mokong melakukan aksi penambangan pasir liar di kawasan pantura,” ungkapnya kepada Koran Madura, Senin (19/5).

Lanjut Misdi, masalah ini sebenarnya merupakan problematika yang rumit sebab masyarakat tak kunjung mempunyai kesadaran akan dampak akibat perbuatan yang mereka lakukan.

Memang banyak warga mengeluh keberadaan penambangan pasir ilegal di pantura.

“Masyarakat sekarang sudah tidak peduli lagi dengan keindahan lingkungan sebab saat ini warga hanya memikirkan urusan materi dalam jangka pendek saja. Padahal sudah jelas ada peraturan Bupati yang melarang

melakukan penambangan liar tanpa tanpa ijin. Jadi saat ini masyarakat warga pantura masih minim kesadaran lingkungan dengan alasan karena faktor ekonomi,” imbuhnya.

Sementara Kabid Pertambangan Disperindagtam, Suaidi ketika ditanya terkait ketiadaan papan informasi larangan penambangan pasir dipantura mengaku sudah melakukan pemasangan sejak tahun 2009 lalu. Namun untuk saat ini kami memang tidak melakukan pemasangan lagi sebab papan yang sudah dipasang sudah hilang entah kemana. “Memang kami tidak melakukan pemasangan lagi sebab kami kapok, dan meskipun dipasang itupun percuma sebab warga banyak yang tidak menghiraukan informasi larangan tersebut. padahal sudah jelas tertera di papan pengumuman itu, tapi kami akan tetap mendekati masyarakat pantura guna menyadarkan warga pantura,” ungkapnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

L

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 20 MEI 2014 | No. 0364 | TAHUN III

Solidaritas untuk Jurnalis Kecam Kekerasan Terhadap Pekerja Pers SAMPANG- Puluhan jurnalis dan aktivis Sampang menggelar aksi solidaritas di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Senin (19/5). Aksi itu digelar untuk mengecam aksi kekerasan terhadap pekerja pers yang bertugas di Kabupaten Pamekasan.

Yaitu, pengutukan terhadap massa yang diduga ditunggangi oknum anggota DPRD Pamekasan asal Kecamatan Pasean melakukan aksi penyerangan ke rumah wartawan Kabar Madura Totok Iswanto dan dugaan pemukulan kepada wartawan Jawa Pos Radar Madura Akhmadi yasid, Sabtu malam (17/5).

Para awak media elektronik dan cetak melakukan aksi tabur bunga di atas tumpukan kamera dan kartu ID jurnalis mereka.

Aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas untuk menyuarakan aspirasi sesama jurnalis bahwa kekerasan terhadap masyarakat sipil termasuk wartawan tidak dibenarkan.

“Stop Kekerasan Terhadap Jurnalis, Bila Mulutmu Disumpal Angkat Penamu, Preman Bertopeng Anggota Dewan, Kekerasan Terhadap Jurnalistik Itu Primitif,” seruannya dalam poster yang mereka beberkan.

Aksi tersebut juga mengajak semua organisasi wartawan untuk melawan segala tindak kekerasan terhadap wartawan. Pernyataan sikap para jurnalis tersebut

didukung oleh gabungan jurnalis Sampang dan beberapa kalangan baik anggota dewan maupun aktivis Sampang.

Sekretaris Aliansi Jurnalis Sampang (AJS), Paidi mengaku sangat menyesalkan sekali dengan kejadian yang menimpa rekan wartawan Pamekasan yang terjadi di Bluto Sumenep. Paidi juga mengungkapkan dari kejadian tersebut bahwa menjadi pertanda petaka bagi penegakan demokrasi dan penegakan hukum di negara kita. Dirinya mengaku sangat menyesalkan sekali karena kejadian tersebut melibatkan salah seorang oknum dewan.

“Hal tersebut menunjukkan bahwa anggota dewan yang terpilih kemarin sangat kuat dugaannya terhadap ketidak memiliki proporsi kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi anggota dewan. Seharusnya mereka mengerti tentang hukum di negara kita sebagaimana tercantum dalam undang-undang 40 tahun 1999 yang berisi bahwa persoalan pers itu harus diselesaikan melalui undang-undang pers,” jelasnya.

Paidi juga menghimbau ke-

AKSI. Media elektronik dan cetak melakukan aksi tabur bunga di atas tumpukan kamera dan kartu ID jurnalis di depan Gedung DPRD Kabupaten Sampang, Senin (19/5). pada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas persoalan tersebut sebab jika hal tersebut tidak segera dituntaskan maka akan menjadi petaka penegakan demokrasi kedepannya. “Kita (AJS) akan selalu mem-back up

DUGAAN KECURANGAN PEMILU

KPU-Panwaslu Dilaporkan ke Polisi SAMPANG - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Nasdem, Hanura, PBB, PKPI, dan Gerindra Sampang, Senin (19/5) sekitar pukul 12.00 Wib melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat kepada pihak kepolisian. Lima parpol tersebut tidak puas dengan hasil pileg 9 April kemarin.

Mulai dari tahapan pemilu hingga rekapitulasi surat suara, lima partai politik tersebut mengaku menemukan banyak pelanggaran. “Ada temuan dari kami di lapangan saat pelaksanaan pemilu bahwa banyak pelanggaran,” ucap Ketua

Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Puji Raharjo, kemarin.

Ia mencontohkan di salah satu PPS formulir C6 berupa undangan kepada pemilih sengaja tidak disebarkan serta adanya penggelembungan dokumen yakni perubahan jumlah suara. “Seperti di C1 untuk Kecamatan Banyuates kita punya suara, kenyataannya tidak ada suara atau di nol kan, inikan tidak masuk akal,” katanya.

Di samping itu, juga berisi pelanggaran seperti indikasi adanya penggelembungan suara yang terjadi di Torjun hingga saat ini prosesnya belum jelas.

Sehingga, dirinya terpaksa melalui jalan hukum yang menjadi keputusan final dari para caleg tersebut.

Namun, berdasarkan di lapangan, laporan itu ditolak oleh Polres Sampang lantaran belum adanya surat rekomendasi dari pihak Panwaslu Sampang.

Diketahui sebelumnya, anggota Panwas Sampang Ach. Rifto mengaku alasan proses laporan dari pihak Nasdem yang tidak jelas didasari dari kadaluarsanya berkas tersebut.

Alasannya, Panwascam Torjun yang menjadi terlapor, tidak menghadiri undangan dari Panwas semenjak 7 hari dari pelaporan. =RYAN HARTIYANTO/MK

dan akan melakukan advokasi,” terangnya.

Sementara Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Komisi B Kabupaten Sampang, Ach. Zahri juga mendukung terhadap aksi solidaritas yang dilkukan ga-

bungan jurnalis Sampang sebab adanya pers atau jurnalistik merupakan bagian dari demokrasi, ”adanya teman-teman pers merupakan bagian dari demokrasi pilar keempat,” dukungnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

KORAN Bangkalan MADURA

Laporan Khusus

DISULING. Plastik bekas menjadi BBM di tangan Masuri, warga Dusun Akkor Daja, Desa Akkor, Kecamatan Palengan, Kabupaten Pamekasan.

Pemerintah Butuh Anggaran bagi Para Penyuling Limbah PAMEKASAN – di Kabupaten Pamekasan ada dua orang yang berhasil menyulap limbah menjadi barang berharga. Sayang para penyuling limbah ini terkesan ditinggalkan oleh pemerintah setempat, padahal mereka sebe-

narnya perlu dibina agar bisa terus berkembang..

Moh. Poniman, warga desa Larangan Tokol kecamatan Tlanakan Pamekasan, menyulap sampah plastik menjadi batako.

Juga Mashuri, 35, warga Dusun Ak-

kor Daja, Desa Akkor, Kecamatan Palengan, Kabupaten Pamekasan, membuat bahan bakar minyak (BBM) dari bahan limbah plastik.

Keduanya tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat untuk mengembangkan usah-

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SELASA 20 MEI 2014

SELASA 20 MEI 2014||TAHUN No. 0364 |IIITAHUN III No. 0364

anya itu, sehingga hingga saat ini alat yang digunakan masih manual.

Menurut Bupati Pamekasan, Ach. Syafii, belum ditanggapinya temuan tersebut barangkali karena tidak ada anggaran yang dapat dialokasikan untuk itu.

Sehingga meski sudah dipantau pemerintah belum melakukan tindakan apa pun."Kalau sudah ditinjau tapi tidak ditindaklanjuti kemungkinan disebabkan oleh masalah anggaran," katanya.

Pria yang sudah dua kali menjabat sebagai Bupati Pamekasan tersebut mengatakan sebenarnya pemerintah sangat apresiasi dengan kreativitas setiap warganya. Sehingga segala bentuk kreativitas akan ditindaklanjuti. ”Kalau ada kreativitas semacam itu, saya rasa pemerintah akan memfasilitasi. Kreativitas yang tumbuh dari masyarakat itu lebih penting dibandingkan pemerintah yang membuat program lalu disuruh kerjakan ke masyarakat,” ungkapnya.

Bahkan, untuk membangkitkan hal semacam itu, dirinya mau menjadi konsumen yang akan membeli hasil kreativitas tersebut. ”Kalau ada kelompok masyarakat yang bisa menjadikan sampah sebagai pupuk kita apresiasi. Kalau laku dijual, ya dijual.

Tapi, kalau tidak laku, saya yang akan menjual,” katanya.

Sementara itu, terkait limbah

plastik yang diubah menjadi BBM, Kepala Balitbangda Pamekasan, Budi Ashari mengatakan pembuatan BBM dengan menggunakan bahan baku limbah plastik seperti yang dilakukan oleh Mashuri, perlu dikaji secara serius. Sebab pembuatan BBM tersebut masih menimbulkan persoalan. Apalagi jika diproduksi dalam jumlah yang besar atau secara masal.

Berdasarkan pengamatannya polusi yang dihasilkan dari penyulingan BBM tersebut sangat membahayakan bagi kesehatan warga, terutama warga yang berada di sekitar lokasi. Sehingga perlu dilakukan kajian bagaimana menangani masalah polusi tersebut.

Pihaknya kini mengaku tengah melakukan penelitian untuk proses pembakaran tersebut. Termasuk alat yang akan digunakan untuk pembakarannya. Sehingga jika temuan tersebut diproduksi tidak menimbulkan bahaya dan biaya operasionalnya lebih murah. ”Saya lihat kalau menggunakan tungku dalam proses pembakarannya kayaknya cepat rusak, nanti kita akan bekerja sama dengan institute teknologi Surabaya (ITS) di sana kami punya konsultan. Selain itu, kajian yang perlu dilakukan lebih dalam, adalah dampak yang dihasilkan dari pemakaian BBM terhadap mesin,” katanya. = ALI SYAHRONI/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Bangkalan

Bangkalan N

SELASA 20 MEI 2014 No. 0364 | TAHUN III

SELASA 20 MEI 2014 | No. 0364 | TAHUN III

US SD

Dua Siswa Bisa Tak Lulus

doni heriyanto/koran madura

RINGSEK. Kerusakan parah terjadi pada mobil Daihatsu Grand Max setelah mengalami kecelakaan beruntun.

Kecelakaan Beruntun Tak Terhindar Dua Anggota TNI AD Terkapar BANGKALAN - Kecelakaan beruntun yang melibatkan empat kendaraan terjadi di Jalan Raya Junok Kelurahan Tonjung Kecamatan Burneh, Senin (19/5) sekitar pukul 06.00 wib pagi hari. Dalam insiden ini, satu anggota TNI AD mengalami patah tulang dan satu anggota menderita tulang retak. Korban lainnya, seorang ibu hamil juga mengalami patah tulang. Diduga kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian pengemudi sebuah mobil Daihatsu Grand Max. Peristiwa itu terjadi saat mobil Daihatsu Gran Max dengan nomor polisi B 1907 PZV yang dikemudikan oleh Adi Priyo Susanto (30) warga Klumprik No 42 C Surabaya berjalan dari arah timur menuju arah Bangkalan dengan kecepatan tinggi. Pada saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), mobil naas tersebut melaju terlalu ke kiri dan menabrak tiang listrik. Benturan yang begitu keras membuat mobil itu terpental dan melintang di badan jalan.

Pada saat itu juga, dari arah yang sama muncul kendaraan Mits trak dengan nomor polisi W 8492 NF yang dikemudikan Hari Purnomo (29) warga Desa Kejapanan Pasuruan. Karena jarak begitu dekat, trak tersebut menabrak mobil Daihatsu Grand Max hingga terdorong ke depan

Kesimpulan sementara penyebab terjadinya kecelakaan karena kurang hati-hatinya pengemudi Daihatsu Grand Max,”

Ipda Puji Purnama Kanit Laka Lantas Polres Bangkalan

dan membentur sepeda motor Supra X 125 yang dikendarai dua anggota TNI AD, Nawawi (35) dan Sutrisno (35). Setelah menabrak kedua anggota TNI yang sedang berboncengan tersebut, mobil malang itu

menabrak sepeda motor Honda Mega Pro nomor polisi M 3101 GN yang dikendarai Imam Mustajab (39), warga Tonjung Burneh.

Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, penumpang kendaraan Daihatsu Grand Max, Jumiyatun (28) menderita patah tulang kaki kiri. Sedangkan Sutrisno mengalami patah tulang lengan kanan dan Nawawi retak tulang dipergelangan tangan.

Pengemudi mobil dan pengendara motor mega pro hanya menderita luka ringan. Sementara, kondisi mobil rusak parah dibagian depan dan samping.

Kerusakan yang parah juga terlihat pada motor milik anggota TNI AD tersebut.

"Kesimpulan sementara penyebab terjadinya kecelakaan karena kurang hati-hatinya pengemudi Daihatsu Grand Max," jelas Kanit Laka Lantas Polres Bangkalan, Ipda Puji Purnama.

Sementara itu, insiden kecelakaan ini menyita perhatian para pengendara yang sedang melintas. Membuat arus lalu lintas di TKP sempat tersendat karena para pengendara mengurangi kecepatan kendaraan untuk menyaksikan kecelakaan tersebut dari dekat. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN – Pada hari pertama pelaksanaan US SD/ sederajat diketahui ada dua siswa terbukti tidak bisa mengikutinya. Belum diketahui secara pasti alasan siswa tersebut tak mengikuti ujian. Sehingga keduanya berpeluang tidak lulus sekolah.

"Dari 20.032 siswa yang tercatat dalam DNT, dua siswa asal Kecamatan Klampis tidak ikuti ujian pada hari pertama pelaksanaan ujian. Alasannya masih belum diketahui," kata Moh Ya'qub, Kasi Kurikulum TK/ SD Dinas Pendidikan Bangkalan, kemarin (19/5).

Dia menerangkan dalam pelaksanaan ujian kali ini, bukan lagi mengatasnamakan Ujian Nasional (unas), karena unas untuk SD tidak ada, tetapi soal masih dibuat oleh provinsi. Untuk ketetapan kelulusan bergantung sekolah, yang berdasarkan penilaian selama semester tujuh sampai sebelas. Meskipun begitu, jika peserta tidak mengikuti ujian pada akhir sekolah, dipastikan tidak akan lulus.

Materi ujiannya, sama dengan proses UN, yang buat materi soalnya Dinas Pendidikan Provinsi sebanyak 75 persen dan 25 persen pusat. Tetapi, yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sistem penilaiannya.

"Jadi penilaian sekolah 70 persen, 30 persen berdasarkan hasil ujian ini. Secara logika, setiap siswa yang naik kelas berarti siswa tersebut mampu dan baik dalam nilainya. Kemungkinan untuk lulus dipastikan 99 persen, kecuali memang tidak

mengikuti ujian akhirnya," ungkapnya.

Bagi peserta yang memang tidak mengikuti ujian karena alasan yang jelas, ujian susulan akan dilaksanakan pada tanggal 2,3, dan 4 Juni mendatang.

"Siswa yang mengikuti ujian dengan baik. Kami yakin lolos 100 persen, karena pertimbangannya nilai setiap semester di sekolah," terangnya.

Dari 20.032 siswa yang tercatat dalam DNT, dua siswa asal Kecamatan Klampis tidak ikuti ujian pada hari pertama pelaksanaan ujian. Alasannya masih belum diketahui,”

Moh Ya’qub

Kasi Kurikulum TK/SD Dinas Pendidikan Bangkalan Sementara itu Kabid TK/SD Disdik Bangkalan Fauzi menerangkan untuk penentuan kelulusan siswa tingkat SD dan MI adalah masing-masing sekolah.

Disamping itu, kelulusan siswa juga berdasarkan hasil rapor dan sikap siswa selama proses belajar mengajar.

Walaupun kelulusan siswa berdasarkan keputusan sekolah, demi menjaga kualitas SDM, Disdik mempunyai standaritas penilaian. Dalam hal ini kategori baik atau dengan nilai miniman 5,5 setiap mata pelajaran. = MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

MENGERJAKAN SOAL US. Sejumlah siswa-siswi SD sedang mengerjakan soal Ujian Sekolah, Senin (19/5).

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 20 MEI 2014 | No. 0364 | TAHUN III

PENDIDIKAN

Nilai UN 2 Siswa Tak Mencapai Standar BANGKALAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan menyatakan hasil nilai Ujian Nasional (Unas) dua siswa salah satu lembaga di Kecamatan Modung tidak mencapai standar kelulusan. Namun bukan berarti secara otomatis tidak lulus. Sebab dalam menentukan nilai kelulusan masih menunggu akumulasi nilai sekolah.

"Ada dua siswa yang nilainya kurang. Mereka berasal dari lembaga di Kecamatan Modung. Dan Kita berharap nilai sekolah bisa membantu kelulusan mereka," terang Kepala Disdik Bangkalan, Moh Mohni.

Namun, sayangnya Mohni enggan menyebutkan nama dan lembaga yang bersangkutan.

Dengan alasan masih dilakukan proses akumulasi nilai. Sedangkan untuk jumlah siswa yang

Moh Mohni

Kepala Disdik Bangkalan dinyatakan lulus, kata Mohni, masih belum diketahui secara pasti. Sebab saat ini pihak pengawas dan sekolah masih mengkonvesikan antara nilai unas dengan

nilai sekolah. Baru setelah itu diakumulasikan, untuk menetapkan kelulusan siswa.

"Perbandingan nilai kelulusan siswa, yakni 60 persen Unas dan sisanya 40 persen adalah nilai sekolah," ujarnya.

Menurutnya, pengumuman kelulusan siswa tingkat SMA/ SMK dan MA/sederajat akan diumumkan secara serentak di sela-sela kegiatan yang diadakan di masing-masing sekolah, Selasa (20/5) sekitar pukul 10.00 wib.

Diharapkan pada saat pengumuman dirayakan dengan kegiatan positif tanpa harus melakukan konvoi keliling di jalan raya.

"Jadi kami telah mengimbau, kepada pihak sekolah, dalam pengumuman kelulusan, harus dibarengi dengan kegiatan yang positif," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KPU

Tiga Petahana Bertahan BANGKALAN - Hasil seleksi calon anggota KPU Bangkalan, kini sudah mengerucut. Setelah 20 orang lolos dalam seleksi psikologis, tim seleksi kembali mengeleminasi 10 orang peserta.

Hasilnya, 10 orang yang lolos akan ditentukan nasibnya ke KPU Provinsi untuk diputuskan lolos ke 5 besar dan akan menduduki jabatan komisioner KPU Bangkalan. Dari hasil yang telah ditetapkan, ternyata tiga incumbent juga berhasil lolos pada 10 besar.

"Dengan lolosnya peserta ke 10 besar, berakhir pula tugas timsel dalam menyeleksi calon anggota KPU Bangkalan," kata ketua Timsel, Syafi', kemarin (19/5).

Dia menjelaskan keputusan yang ditetapkan timsel merupa-

kan keputusan yang sudah objektif berdasarkan penilaian hasil tes.

Meskipun pihaknya mengaku berat atas proses seleksi yang dilakukan selama ini. Kebanyakan peserta merupakan orang yang dikenalnya, secara psikologis memang bertentangan dengan harapannya. Akan tetapi, karena timsel merupakan lembaga yang wajib menyeleksi setiap peserta yang dianggap kurang berkompeten.

"Penilaian ini bukan bersifat subjektif, melainkan objektif berdasarkan hasil uji tes yang selama ini telah digelar. Keputusan ini memang berat, baik saat menuju 20 besar sampai 10 besar saat ini," ungkapnya.

Secara aturan, timsel merupakan lembaga yang mencoret dan mengambil sebagian peserta untuk

lolos menjadi komisioner, walau keputusan akhirnya berada di KPU Provinsi. Penilaian tersebut, sudah melewati banyak tahapan, mulai dari tes administrasi, kesehatan, psikologi dan wawancara. Sehingga tidak mungkin untuk meloloskan seluruh peserta.

"Harapannya peserta bisa menerima hasil keputusan timsel. Pada akhirnya, mau tidak mau kita harus mengambil 10 besar," ujarnya.

Pihaknya mengaku sudah bekerja secara profesional. Penilaian tersebut didasarkan pada kemampuan manajemen kepemiluan, kemampuan menguasai sistem politik, dan menguasai undangundang politik. Terakhir, akseptabiltas dari peserta. = MOH RIDWAN/RAH

PENGUMUMAN

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA KPUD BANGKALAN PERIODE 2014-2019 Nomor : 14/Tim-Sel/BKL/V/2014 NO Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO Pendaftaran 008 013 031 009 023 033 037 025 007 022

NAMA

ALAMAT

Aminulah, SE Badrun, S.sos Faizal Rahman Fathur Rohman M.Fauzan Ja’far, S.Ag Mochamamad Masyhuri, S.Pd Muhlis, SH Syaiful Ismail, SH Tajul Anwar, SE Zainal Arifin

Dsn. Laok Sabe, Ds. Lombang Laok Kec. Blega Bangkalan Dsn. Kebun Tengah, Ds. Tegar Priya - Geger Dsn. Tedunan Ds. Socah Kec. Socah Jl. KH. Zainal Alim RT. 004 Kemayoran, Bangkalan Jl. Raya IMC Blok D/14 Kel. Mlajah - Bangkalan Dsn. Mandelen Kel. Tanjung - Burneh Dsn. Barat Gunung Ds. Geger Kec. Geger Dsn. Karang Entang RT. 01/RW 01 Kwanyar KMP. Palteker RT. 002/RW 002 Klampis Barat, Klampis Perumnas IMC Blok F No. 22 Kel. Mlajah - Bangkalan

O

5 Kabupaten di Jatim Tertinggal 3 di Antaranya Ada di Madura BANGKALAN - Daerah tertinggal merupakan daerah yang perlu peningkatan, baik segi ekonomi dan infrastruktur. Terutama di bidang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Agar terhindar dari predikat itu, salah satu cara perlu penguatan desain model organisasi masyarakat yang produktif di Daerah Tertinggal, kata Drs. Sugeng Riyono, Asisten Deputi Penguatan Ormas Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) saat berkunjung ke Bangkalan.

Dia menyebut dari lima kabupaten dan kota di Jawa Timur, tiga kabupaten di Madura termasuk kategori tertinggal. Kabupaten yang dimaksud yakni Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Sedangkan di pulau Jawa ada Situbondo dan Bondowoso.

Menurut Sugeng, penyebab daerah tertinggal banyak faktor. Dari segi politik, adanya pemekaran wilayah menyebabkan daerah itu tertinggal.

Selain itu, dari unsur SDM masih minimnya kemampuan masyarakat. Dari 183 kabupaten di Indonesia ini, jelas bahwa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tidak bisa bekerja sendirian.

Sebab, KPDT tidak memiliki dinas-dinas di kabupaten/kota tertentu, KPDT juga tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk pembangunan daerah tertinggal ini, sehingga perlu peranan seluruh pihak terutama organisasi masyarakat (ormas). Organisasi masyarakat sendiri merupakan organisasi yang diprakarsai oleh masyarakat.

"Kami berharap agar ormas yang ada di daerah tertinggal ini menjadi mitra pembangunan Pemerintah di Kabupaten/ Kota yang dalam kategori Tertinggal," ucapnya.

Masukan-masukan dari ormas dan organisasi sosial kemasyarakatan ini menjadi penting untuk diakses sebagai sebuah rekomendasi pembangunan daerah tertinggal dalam rencana aksi ke depan. Kabupaten Bangkalan sendiri, menurut Sugeng memiliki kekhususan

tertentu dibanding daerah lainnya.

"Kekhususannya adalah budaya paternalistik dengan tokoh sentral di masyarakat yang masih kental terjaga. Karena itu peran ormas dan organisasi keagamaan menjadi motor pembangunan di Desa," jelas Sugeng.

Selain itu, peran tokoh agama dan masyarakat ini bisa menjadi peran yang produktif untuk pengembangan dan percepatan program pembangunan dari pemerintah pusat. Termasuk, kearifan lokal menjadi model kebijakan pembangunan daerah ke depan dengan tujuan sebagai penguatan dan percepatan pembangunan itu sendiri.

Sebab, peradaban Indonesia saat ini tertinggal 600 tahun dari negara maju. Misalnya, dibandingkan dengan negara Singapura, Indonesia tertinggal 300 tahun ke belakang. "Untuk itu, perlu peranan semua pihak agar bisa memajukan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bangkalan membenarkan jika kabupaten Bangkalan merupakan salah satu di antara lima Kabupaten di Jawa Timur yang masuk dalam kategori tertinggal. Oleh karena itu, percepatan pembangunan daerah tertinggal ini merupakan tanggung jawab seluruh elemen pembangunan yang ada.

"Bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Melainkan semua pihak harus bertanggung jawab untuk memajukan daerah," terangnya. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

SELASA 20 MEI 2014 SELASA 20 MEI 2014 | No. 0364 | TAHUN III

MADURA

No. 0364 | TAHUN III

DITA PERMITA SARI

Harus Jadi Kota Hidup Bagi Dita Permita Sari, 23, keikutsertaannya dalam Putri Batik 2009 di Pamekasan menjadi sejarah yang sulit dilupakan dalam kehidupannya. Sebab dia terpilih menjadi finalis dan meraih juara favorit dalam even bergengsi itu.

SUKMA FIRDAUS

Wartawan Koran Madura

S

ebenarnya, menurutnya, dia ikut berpartisipasi sebagai Putri Batik Pamekasan karena ia punya target untuk melihat kemampuan dirinya berada di panggung. Selain itu dia pun ingin ikut serta membangun Pamekasan agar bisa menjadi kota yang hidup, meskipun hanya melalui even seperti itu, karena memang

hanya itulah yang bisa dilakukan.

"Motivasinya karena saya ingin menjadikan Kota Pamekasan kota hidup, baik dari segi wisata maupun budaya," katanya kemarin (19/5).

Berpartisipasi dalam kontes menyelami ukiran batik ini, tak membuat Dita canggung. Baginya, ikut serta dalam kontes batik adalah cara untuk mengembangkan talenta yang dimiliki.

Saat pertama datang ke lokasi karantina, Dita mengaku sempat deg-degan.Tensinya bahkan sempat naik saya sampai 150. Putri pasangan Yudi Ali Yunus dan Siti Nur Hasanah ini mengatakan terkadang punya perasaan tak percaya diri. Sebab banyak caloncalon yang potensial. Dari segi usia, Dita terbilang sebagai finalis termuda saat itu.

Dua pekan mengikuti karantina, Dita mengaku memiliki banyak cerita menarik, berkesan dan penuh kejutan. "Saya jadi belajar lebih dewasa dan tenang menghadapi t e -

TRI WAHYUNINGTIAS

Perempuan di Tengah Gejolak Zaman

P

erempuan merupakan seorang sosok yang harus dilindungi, dimengerti, dan diperhatikan. Bukan untuk dikekang. Kebebasan perempuan diperlukan untuk mengekspresikan hidupnya dengan segala kemampuan yang ada, karena mereka memiliki bakat terpendam yang sangat disayangkan bila anugerah itu tidak dimanfaatkan dan dituangkan dalam sebuah karya nyata.

Sebagai bukti hasil pemikiran dapat diambil manfaatnya oleh banyak orang dalam kehidupan dengan benar dan tepat.

Penyataan bijak itu, muncul dari pemikiran perempuan tangguh bernama Tri Wahyuningtias.

Menurutnya, di zaman sekarang ini, emansipasi wanita sudah diakui adanya oleh seluruh elemen yang ada. Sehingga dapat memberikan kemudahan dan kelancaran untuk terus berkarya tanpa

adanya ancaman yang mencekam diri mereka.

"Perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama. Jadi jangan pernah berpikir bahwa perempuan itu lemah tak berdaya," ujar aktivis GMNI Bangkalan itu.

Bagi gadis kelahiran Jombang, 31 Juli 1991ini, perempuan masa kini tampil menjadi figur penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dalam memajukan berbagai bidang kehidupan yang mana tidak kalah kualitasnya dengan hasil kerja kaum lakilaki. Perempuan ikut berperan di dalamnya. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman masa lalu yang dipelopori oleh Pahlawan Wanita kita, R.A.Kartini, yang dengan kesabaran, keuletan, dan semangat yang menggebu-gebu dalam dirinya untuk mengangkat derajat kaum wanita yang hingga kini jasa-jasanya dapat dirasakan sepe-

nuhnya, bahkan dikenang sepanjang masa oleh seluruh wanita Indonesia.

"Semangat yang ada dalam jiwa perempuan menjadi bukti nyata bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara," jelas gadis yang akrab dipanggil Tyas ini.

Sudah saatnya kaum perempuan menjadi salah satu tonggak sejarah pembangunan dalam segala bidang. Jangan lagi ada anggapan kaum perempuan tidak memiliki kemampuan seperti kaum lelaki.

Memang, tidak dapat dipungkiri selama ini terjadi diskriminasi terhadap golongan kaum hawa. Namun, seiring berjalannya waktu, perempuan sudah bisa memberi warna dan menjawab segala keraguan yang ada. "Jangan lagi meremehkan perempuan," pesannya. =DONI HERIYANTO/RAH

kanan," ucap dara yang juga punya hobi menyanyi ini.

Dita bahkan tak menduga akan masuk 15 besar. Semuanya punya kompetensi di bidangnya. Para kontestan punya latar belakang macam-macam.

Ada kebanggaan tersendiri baginya mengikuti ajang ini, sebab bisa melihat wajah-wajah dan potensi-potensi perempuan kota Gerbang Salam yang berkualitas.=