e Paper Koran Madura 20 Agustus 2014

RABU

KORAN MADURA

20 AGUSTUS 2014 | No. 0423 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

0328-6770024 RABU 20 AGUSTUS 2014 | No. 0423 | TAHUN III www.koranmadura.com

SILATURAHMI KOALISI MERAH PUTIH Calon Presiden, Prabowo Subianto melambaikan tangan ke arah pewarta saat tiba pada acara Silaturahmi Koalisi Merah Putih di Sasana Budaya Ganesha, Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/8). Pada acara tersebut Capres no urut 1 tersebut, melakukan silaturahmi ke kader-kader koalisi merah putih dan mengucapkan terimakasih karena telah sukses memenangkan pemilu Presiden 2104 lalu, untuk daerah Jawa Barat. ant/novrian arbi

i Kabinet Jokow Maksimal 19 Menteri Berita Utama hal 2

Prabowo Yakin Menang Tim Jokowi-JK Serahkan Resume Sidang ke MK JAKARTA-Tim Hukum JokowiJK sebagai pihak terkait dalam sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilu presiden dan wakil presiden 2014 menyerahkan sejumlah kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim Kuasa Hukum Jokowi-JK, Ridwan Darmawan mengatakan, berkas kesimpulan setebal 54 halaman yang disampaikan ke MK tersebut berisi tentang garis-garis arahan atau semacam resume keseluruhan dari proses persidangan sejak awal hingga akhir kemarin. Sementara itu, Capres

Prabowo Subianto yakin memenangkan gugatan Pilpres 2014 di MK. “Sistematika nya tentu saja sesuai dengan hukum acara praktik kebiasaan di MK ya, dia berisi tentang gambaran umum pokok permohonan pemohon. Kemudian diperdalam mengenai dalil-dalil permohonan pemohon apakah terbukti atau tidak di persidangan,” kata Ridwan di MK, Jakarta, Selasa (19/8).

Berkas kesimpulan merupakan bagian akhir dari seluruh proses persidangan sebelum kemudian Majelis Hakim MK membacakan putusannya pada hari Kamis, (21/8) pukul 14.00 WIB. “Jadi pada intinya dari pihak terkait, hanya menegaskan kembali apa yang telah diuraikan dalam keterangan pihak terkait. Kemudian menambahkannya dengan membantah klaim-klaim

sebagaimana dalam permohonan pemohon bahwa semua itu tidak terbukti,” jelas Ridwan.

“Hal ini didasarkan tentu saja dari kesaksian para saksi yang dihadirkan pihak terkait dan juga termohon serta ahli dan juga alat bukti,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ridwan menambahkan, pihaknya yakin Majelis Hakim MK bakal memutuskan perkara ini dengan seadiladilnya. Apalagi, klaim permohonan pemohon salah satunya terkait pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif, sama sekali tidak mampu dibuktikan pemohon. “Padahal kita tahu, azasnya jelas, siapa mendalilkan, dialah yang harus membuktikan. Oleh karenanya kami berharap majelis hakim mahkamah dapat mengesampingkan per-

mohonan pemohon untuk seluruhnya dan tentu saja semua putusan apapun kita serahkan kepada mahkamah,” tutupnya.

Secara terpisah, Prabowo Subianto mengaku optimis memenangkan gugatan di MK. Saat menghadiri acara silaturahmi beserta jajaran koalisi merah putih Jabar, di Sabuga Bandung. Prabowo pun dengan lantang menyuarakan kemenangan pada Pilpres 2014. “Kita menang.. Kita menang..

Kita menang.. Kita menang.. Kita menang..

Kita menang...,” begitu seruan Prabowo yang diikuti seluruh pendukungnya di Auditorium Sabuga Bandung, Selasa (19/8).

Prabowo yang mengenakan kemeja putih plus peci menyampaikan apa maksud kemenangan tersebut. Saat di mana sengketa Pilpres 2014 terus bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK), itu bukanlah jalan terakhir. “Percayalah kemenangan akan kita raih. Kita masih bisa menempuh PTUN dan Mahkamah Agung dan kekuatan politik kita masih sangat kuat. Seperti DPR RI dan DPRD seluruh Indonesia. Koalisi kita adalah 63 persen,” terangnya. =GAM/ABD

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 20 AGUSTUS 2014 | No. 0423 | TAHUN III

DPD Uji 67 Calon Anggota BPK JAKARTA-Komite IV DPD RI akan menggelar fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) terhadap 67 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2014-2019 di Gedung DPD RI Jakarta. Sedangkan kriteria penilaian yang ditetapkan, antara lain kompetensi (pendidikan dan pengalaman), dan kecocokan (integritas dan kepemimpinan).

“Komite IV DPD RI akan menyampaikan pertimbangan kepada Komisi XI DPR tentang pemilihan calon anggota BPK masa jabatan 2014-2019.

Dalam penyusunan pertimbangan tersebut, kami akan melaksanakan fit and proper test terhadap calon anggota BPK di Gedung DPD tanggal 1821 Agustus 2014,” tegas Ketua Komite IV DPD Zulbahri Majid di Jakarta, Selasa (19/8).

Menurutnya, kegiatan fit and proper test ini berdasarkan Pasal 23F Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Repubalik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD); Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; serta surat Wakil Ketua DPR RI nomor PW/06680/DPR RI/ VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 peri-

hal pertimbangan DPD atas calon anggota BPK masa jabatan (periode) 2014-2019.

Adapun ke 67calon anggota BPK yang akan melaksanakan fit and proper test adalah, Sadar Subagyo, Ivone Carolina Nalley; Eko Sembodo; Mahendro Sumardjo; Syafri Adnan Baharuddin; Eddy Rasidin; Agus Prawoto; Moermahadi Soerja Djanegara; Budiono Widagdo; Yudi Carsana; Medan Parulian Nababan; Emita Wahyu Astami; Zulbahri; Endang Sukendar; Gunawan Sidauruk; Zindar Kar Marbun.

Selain itu, ada juga nama Binsar H Simanjuntak; Eddy Mulyadi Soepardi; Rusli Nasution; Rio Zakaria; Rizal Djalil; Widi Wijaya Gitaputra; Hernold Ferry Makawimbang; Yusran Basri Hasanuddin; Gagaring Pagalung; Abdul Latief; Bambang Pamungkas; Wahyu K Tumakaka; Harry Indrajit Sorharjono; Usman Abdhali Watik; Lauddin Marsuni; Mohd Rizal Rambe; Sastra Rasa; I Gede Oka; Sri Kusyuniati; Rini Purwandari; Hadi Priyanto; Arief Mahardiwan; Suken-

PEMERINTAHAN BARU

Kabinet Jokowi Maksimal 19 Menteri

dar; Hasbi Anshory.

Nama lain yang akan diuji oleh DPD adalah Ali Masykur Musa; Asikum Wirataatmadja; Hening Tyastanto; Muhammad Nuryatmo Amin, Muhamad Nadratuzzaman Hosen; Nasrul; Ignatius Anindya Wirawan Nugrohadi; Muhammad Asdar; Harry Azhar Azis; Nur Iswan; Achsanul Qosasi; Jhon Reinhard Sihombing; Rama Pratama; Indra Utama; G Suprayitno; Hasan Naryadi; Nur Yasin; Andi Wahyu Wibisana; Penny Kusumastuti Lukito; Harry Z Soeratin; Sohibul Imam; Chandra Wijaya; Mohammad Aly Yahya; Riant Nugroho; Daniel Pangaribuan; Eddy Faisal; APA Timo Pangerang; dan Razaki Persada.

Dia mengtakan Komite IV DPD melaksanakan seleksi melalui rapat alat kelengkapan DPD. Alokasi waktunya 40 menit yang meliputi 5 menit persiapan, 10 menit pemaparan visi dan misi calon anggota BPK, 10 menit pertanyaan ketua/anggota Komite IV DPD, 10 menit jawaban calon anggota BPK, 2 menit pernyataan penutup, dan 3 menit penilaian. Kriteria penilaian yang ditetapkan bagi calon anggota BPK adalah kompetensi, yang meliputi pendidikan dan pengalaman, serta kecocokan, yang meliputi integritas dan kepemimpinan.

Kriteria tersebut memiliki bobot poin yang berbeda-beda. “Untuk pendidikan 20 poin, pengalaman 25 poin, integritas 25 poin, dan kepemimpinan 30 poin,” pungkasnya. =GAM/ABD

ant/fanny octavianus

MENTERI KEHAKIMAN AUSTRALIA KE KPK. Menteri Kehakiman Australia Michael Keenan (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai kunjungan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (19/8). Kunjungan Michael Keenan untuk membicarakan rencana kerjasama Indonesia-Australia di bidang hukum dan antikorupsi.

JAKARTA- Tim Transisi Jokowi-JK terus menggodok formula perampingan jumlah kementerian. Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa mengusulkan agar jumlah kementerian dibatasi hanya sekitar 19 departemen saja sehingga anggaran negara bisa lebih dihemat.

“Selama ini, anggaran negara untuk 34 Kementerian mencapai Rp 700 triliun dari struktur APBN sekitar Rp 1.800 triliun,” kata Agun dalam peluncuran buku “19 Kementerian Negara, Sebuah Pemikiran”, di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (19/8).

Hadir pula sebagai pembicara Peneliti LIPI, Prof Siti Zuhro, Direktur Eksekutif CORE, Hendri Saparini, dan pengamat hukum tatanegara, Irman Putrasidin.

Menurut Agun, penghematan anggaran itu bisa terjadi manakala jumlah kementerian bisa diintegrasikan menjadi hanya 19 kementerian. “Jumlah sebanyak 19 kementerian ini lebih banyak untuk rakyat, dan bukan untuk aparatur negara. Karena itu setiap anggaran harus berkorelasi dengan meningkatnya lapangan kerja,” tambahnya.

Sebelumnya, Tim Transisi Jokowi-JK berencana memangkas jumlah kementrian dari 34 menjadi 27. Namun gagasan perampingan ini menunggu persetujuan presiden terpilih Jokowi.

Pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro mendukung gagasan perampingan kementerian. Namun hal ini dibarengi dengan penataan fungsi kelembagaan secara maksimal, sehingga akan tercipta kelembagaan yang kuat. Sebab, dengan kelembagaan maka negara ini akan kuat. “Kalau kelembagaan lemah maka bisa menuju negara ‘gagal’. Jadi, badan-badan, komite-komite yang ada sekarang ini perlu ditata ulang. Jangan sampai ada asumsi bagi-bagi kekuasaan kepada partai, sehingga pemerintahan baru harus membentuk banyak lembaga dan badan-badan hanya untuk memenuhi keinginan partai,” tandasnya.

Nasib PNS Secara terpisah, Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri mengatakan konsep perampingan jumlah kementerian tak akan berdampak signifikan terhadap penghematan anggaran negara. Justru dia mempertanyakan keberadaan pegawai negeri sipil (PNS). “Kalau itu terjadi, pegawainya mau diapain? Berarti akan menciptakan pengangguran. Atau kalau dilebur, bisa dipastikan tidak, gajinya tak akan dipotong,” tanya Chatib saat ditemui di kantornya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/8).

Memang, kata Chatib, perampingan 34 kementerian menjadi 27 kementerian akan berefek pada penghematan anggaran. Biaya operasionalnya pun jadi lebih hemat.

Bila ingin menghemat anggaran, Chatib menyarankan pemerintahan baru untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Bila harga BBM naik 30 persen atau Rp2.000 per liter, maka pemerintah dapat menghemat anggaran sekitar Rp96 triliun. “Taruhlah PDB kita sekitar Rp10.000 triliun. Dengan menaikkan Rp2000 maka menghasilkan Rp 96 triliun dan bisa kurangi defisit 0,9%,” terangnya.

Cara lainnya, lanjut Chatib, menghemat anggaran perjalanan dinas, seminar, dan sebagainya. Asalkan gaji pegawai tak dipangkas. Sebab, RAPBN 2015 sudah menganggarkan kenaikan gaji PNS sebesar 6 persen.

“Tapi yang paling efektif tetap menaikkan harga BBM subsidi,” terangnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 20 AGUSTUS 2014 | No. 0423 | TAHUN III RABU 20 AGUSTUS 2014

No. 0423 | TAHUN III

33

PARLEMEN

Nusron Siap Lawan Upaya Recall JAKARTA-Kader Golkar yang dipecat dan terancam di-recall dari keterpilihannya sebagai anggota DPR, Nusron Wahid mengaku siap melawan upaya pemecatan tersebut. Sebab menurutnya pemecatan dimaksud tidak sesuai dengan mekanisme Partai Golkar.

ant/septianda perdana

RAPAT PLENO GOLKAR. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie didampingi Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (kiri) dan Ketua DPD Partai Golkar Sumut Ajib Shah (tengah) memberikan keterangan usai melakukan Rapat Pleno Diperluas DPD Partai Golkar Sumut secara tertutup di Medan, Sumut, Selasa (19/8). Rapat tersebut membahas mengenai pemilihan kader yang dicalonkan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi.

“Kami menganggap proses pemecatan tersebut masih cacat hukum dan bermasalah secara prosedur kepartaian dan penciptaan iklim yang kondusif dan demokratis sistem kepartaian kita,” ujar Nusron, di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan keputusannya untuk mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) sudah dipikirkannya secara matang. Selain pilihannya mendukung Jokowi-JK sebagai penerapan arah politik Golkar yang menyuarakan suara rakyat.

“Kami sadar bahwa setiap perjuangan pasti ada konsekuensi dan resiko yang kami ambil, termasuk dipecat dan kehilangan jabatan (pengurus DPP Golkar dan terancam kehilangan kursi DPR),” tuturnya.

Tetapi, kata dia, kini suara rakyat tersebut di dalam Partai Golkar sudah ditelikung dan disabotase oleh suara elite, sehinga tidak ada lagi “Suara Golkar Suara Rakyat”.

Oleh karena itu, dirinya akan tetap bertahan pada posisinya dan akan memperjuangan suara rakyat yang telah memilihnya dalam pemilihan legislatif (pileg) beberapa waktu lalu, salah satunya dengan mengambil langkah hukum. =ANT/SYAIFUL

PAN dan Demokrat Merapat?

Jokowi Akui Makin Optimis Programnya Aman di Parlamen

JAKARTA-Nasib koalisi merah putih benar-benar berada di ujung tanduk. Dua partai politik yang selama ini mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kemungkinan akan merapat ke kubu Jokowi-JK. Sinyal berpindahnya dukungan parpol pendukung Prabowo-Hatta disampaikan presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo.

Dia mengungkapkan jumlah koalisi partai pendukungnya di parlemen akan bertambah. Bahkan untuk pertama kalinya, Jokowi menyebutkan Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) kemungkinan akan merapat. “Kemungkinan nanti, saya ngomong apa adanya kemungkinan Demokrat dan PAN. Tidak usah kita sebutkan tapi dalam proses. Mudah-mudahan segera rampung,” ungkap Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/8).

Jokowi-JK memang berniat merangkul satu atau lebih partai politik pendukung Prabowo-Hatta untuk memperkuat kekuatan politik di parlemen. Namun belum ada kepastian partai apa yang akan bergabung dengan koalisi pemerintahan lima tahun ke depan.

Jokowi mengungkapkan, pembicaraan masih terus dilakukan untuk menambah kekuatan di parlemen. Sebab dengan koalisi yang mendukung saat ini, PKB, PDI Perjuangan, Nasdem dan Hanura, hanya menguasai 36,96 persen parlemen. Sisanya (52,14 persen) berada di kubu seberang, Prabowo-Hatta dan Partai Demokrat (10,89) menyatakan netral.

Jokowi mengatakan, pihaknya tetap optimis dapat mengamankan programprogramnya di parlemen. Dengan bergabungnya Demokrat dan PAN (8,8 persen), maka kekuatan mantan Wali Kota Solo ini di parlemen akan menjadi sekitar 56,6 persen suara. “Sayakan sudah bilang kita masih belum rampung, semua masih dalam proses. Kalau sudah selesai nanti saya sampaikan kalau ada tambahan koalisi,” tu-

tupnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat dalam Pidato Kenegaraan HUT Kemerdekaan Ke-69 RI mengatakan siap membantu siapapun yang nantinya akan dilantik menjabat sebagai Presiden.

Sementara itu, Partai Hati Nurani Rakyat tak keberatan jika Jokowi-JK merangkul satu atau lebih partai politik pendukung Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 lalu.

Upaya ini dilakukan karena untuk memperkuat kekuatan politik Jokowi-JK di parlemen. “Dukungan yang kita berikan tanpa syarat, tentunya Jokowi-JK memiliki kebijakan untuk kebaikan bangsa dan negara, apa pun yang jadi garis kebijakan beliau kita hormati, termasuk merekrut parpol di luar koalisi,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Hanura Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Selasa (19/8).

Hanura, lanjut Yuddy, menghormati sikap Jokowi tersebut. Dia juga optimis Jokowi tak lupa terhadap jasa partai politik yang telah mendukungnya sejak awal

masa kampanye Pilpres 2014, yakni Partai Nasional Demokrat, Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan dan Presatuan Indonesia, dan tentu saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai pegnusungnya.

“Saya yakin beliau (Jokowi) bijak dan tidak akan meninggalkan kebersamaannya dengan partai politik yang berjuang bersamanya sejak awal,” kata Yuddy.

Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku akan tetap setia di dalam barisan pengusung Prabowo-Hatta. Hal tersebut lantaran partai berlambang bintang sabit kembar ini telah bekerjasama dengan partai yang memiliki visi dan misi yang sama. “Sementara ini, PKS akan setia dengan koalisi merah putih,” kata juru bicara PKS Mardani Alisera, di Jakarta, Selasa (19/8).

Dia mengatakan bahwa PKS akan siap untuk berada di luar pemerintahan, apapun risikonya. “ Kami siap, karena itu adalah bagian pembelajaran bersama,” terangnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 20 AGUSTUS 2014 | No. 0423 | TAHUN III

TRAFFICKING

Anggota Polda NTT Mengadu ke Komnas HAM JAKARTA-Salah satu penyidik kasus perdagangan orang di lingkungan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) Brigpol Rudy melaporkan pimpinannya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Selasa (19/8).

antara foto/fanny octavianus

RATU RITA DIPERIKSA KPK. Ratu Rita (tengah), istri dari terpidana kasus korupsi sengketa Pemilukada di MK dan Tindak Pidana Pencucian Uang Akil Mochtar, meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (19/8). Ratu Rita menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap Pemilukada Palembang di Mahkamah Konstitusi dengan tersangka Romi Herton.

KPK Periksa Istri Akil JAKARTA-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa istri mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Ratu Rita terkait dugaan suap Pilkada Palembang yang melibatkan tersangka Walikota Palembang Romi Herton dan istrinya.

Pantauan di Gedung KPK, Selasa, saksi Ratu Rita menjalani pemeriksaan sejak pukul 09.30 WIB hingga 16.30 WIB. Saat tiba di KPK, Rita tidak memberikan pernyataan terkait maksud kedatangannya.

Rita sempat keluar dari gedung KPK sekitar pukul 16.30 WIB, namun tak lama kemudian

dia masuk kembali ke gedung KPK dan keluar lagi dengan membawa sebuah amlplop coklat yang digenggam tanpa memberikan komentar apapun mengenai dirinya.

“Selain mengagendakan pemeriksaan terhadap Rita, penyidik KPK juga memanggil dua orang dari pihak swasta bernama Riki Januar Ananda dan Aries

PARLEMEN

Golkar Bidik Ketua DPR JAKARTA-Partai Golkar tengah membidik agar kadernya yang nantinya berada di DPR mendapatkan posisi sebagai ketua DPR periode 2014-2019, seperti Setya Novanto, Fadel Muhammad, Ade Komarudin, dan sejumlah kader lainnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar, Lalu Mara, di Jakarta, Selasa menje-

laskan mereka sangat mungkin berkompetisi memperebutkan kursi ketua DPR, namun nantinya harus melalui proses.

“Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, nantinya akan ikut mempertimbangkan siapa yang layak meraih posisi itu,” katanya.

Semantara itu Ketua Dewan Pertimbangan ormas pendiri Golkar, Musyawarah Kerja dan Gotong Royong (MKGR), Zainal Bintang, memaparkan Setya Novanto yang kini Bendahara

Adhitya Savitri. Keduanya juga akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk kasus yang sama.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha menyatakan pemeriksaan Ratu Rita sebagai saksi untuk terasangka RH dan M. Mantan ketua MK, Akil Muchtar diduga menerima janji atau hadiah terkait penanganan sengketa Pilkada Palembang 2013 dan memberikan keterangan palsu dalam persidangan.

Keduanya diduga melangar pasal 6 ayat 1 huruf a UndangUndang Pemberantasan Korupsi joncto Pasal 64 ayat 1 Jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Pemberatasan Korupsi.=ANT/TAUFIQ

Umum DPP Partai Golkar dikabarkan mendapat restu dari Ical untuk maju menjadi ketua DPR. “Novanto dikenal sangat loyal menjalankan berbagai kebijakan partai. Novanto sangat dekat dengan Ical,” tuturnya.

Koordinator investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Khadafy menjelaskan Golkar harus hati-hati mengusung kader untuk memimpin DPR. “Jangan sampai kader yang diusung bermasalah, sehingga membuat DPR kehilangan legitimasinya. Bisa semakin hancur DPR nantinya,” kata Ucok. =ANT/SYAIFUL

Pengaduan itu dilakukan karena Rudy dituding terkait pengiriman 52 calon tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal dari Kupang, NTT pada akhir Januari 2014 lalu.

Pengaduan tersebut didampingi Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM) untuk menegakkan keadilan dan mendorong profesionalitas para penegak hukum. Selain itu, perlu ada keseriusan semua pihak untuk mencegah berbagai praktik perdagangan manusia (human trafficking) yang makin marak dalam beberapa tahun terakhir. ”Apa yang dilakukan Rudy dengan melaporkan pimpinan tersebut bisa menjadi langkah awal untuk membongkar mafia perdagangan manusia,” kata Koordinator Pokja MPM Gabriel G Sola di Jakarta, Selasa (19/8).

Tudingan itu tidak benar. Kami sudah menjalankan sesuai perintah, sehingga ini sesuai fakta dan tidak adil.

Rudy

Pelapor Rudy, yang mendapat tugas sebagai anggota Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda NTT melakukan penyidikan atas 26 dari 52 calon TKI tersebut dianggap menyalahi prosedur. Bahkan, kepada publik melalui media lokal, pimpinannya Direskrimsus Polda NTT Komisaris Besar Polisi Mochammad Slamet menuding para anak buahnya, termasuk Rudy, melakukan pelanggaran sehingga meloloskan 52 calon TKI tersebut.

Merasa dikorbankan, Rudy berusaha meluruskan tudingan tidak benar tersebut. Apalagi, dalam penanganan kasus itu sudah disetujui pimpinan dan sesuai perintah yang diberikan. ”Tudingan itu tidak benar. Kami sudah menjalankan sesuai per-

intah, sehingga ini sesuai fakta dan tidak adil,” ujar Rudy.

Sebelumnya, Rudy dan sejumlah rekan penyidik (termasuk penyidik pembantu) menyergap 52 calon TKI yang dikumpulkan PT MMP di Kupang pada akhir Januari 2014 lalu. Dari pemeriksaan, sebanyak 26 orang diduga ilegal karena tidak memiliki dokumen sah pengiriman TKI. Rudy pun meneruskan proses hukum atas 26 calon TKI itu sesuai dengan perintah pimpinannya. Namun, di tengah proses tersebut, muncul perintah atasannya agar penyidikan dihentikan.

Ketika kasus 52 calon TKI ini mencuat di sejumlah media lokal, pimpinan Polda NTT menyebutkan Rudy dan rekan penyidiknya dituding meloloskan TKI ilegal itu. Padahal, saat penyidikan dihentikan atas perintah pimpinan Polda NTT. Setelah itu, Rudy pun dimutasikan dari posisi sekarang karena dianggap melakukan perlawanan terhadap atasan.

Gabriel menjelaskan, sejumlah kasus perdagangan manusia yang muncul ke permukaan, namun tidak banyak menjerat pelaku utama. Biasanya yang dikorbankan hanyalah pegawai atau tenaga kerja operasional.

Sebaliknya, para pelaku utama atau yang menjadi otak dalam perdagangan manusia biasanya tidak terjamah hukum. Selain itu, beberapa kasus perdagangan manusia dengan modus pengiriman tenaga kerja ilegal (TKI ilegal) banyak didiamkan oleh aparat penegak hukum, terutama polisi.

Dia menjelaskan, hal itu menjadi bukti betapa sistem dan jaringan perdagangan manusia ini sudah menjadi mafia dan melibatkan sejumlah aparat penegak hukum. ”Mafia perdagangan orang ini sudah mengakar dan memiliki jaringan operasi yang kuat.

Kalaupun ada kasus yang sempat ditahan biasanya selalu diloloskan. Padahal, secara hukum sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran,” kata Gabriel. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 20 AGUSTUS 2014 RABU 20 AGUSTUS 2014 | No. 0423 | TAHUN III No. 0423 | TAHUN III

55

TENAGA KERJA

Peluang Kerja di Korsel Besar JAKARTA-Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan peluang kerja sektor formal bagi tenaga kerja Indonesia sangat terbuka di Korea Selatan.

ant/dedhez anggara

PERBAIKAN JALUR PANTURA DILANJUT. Sejumlah pekerja menyelesaikan proses pembetonan jalur pantura di Losarang, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (19/8). Usai Lebaran proyek perbaikan jalur pantura dilanjutkan untuk memaksimalkan kualitas jalan seperti dilakukan pembetonan dan pengaspalan.

DPR Akan Usut Penyebab Mundurnya Karen JAKARTA-Mundurnya Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan berbuntut panjang.

DPR pun berencana mengusut alasan dibalik hengkangnya orang nomor 1 di perusahaan plat merah tersebut.

“Kami yang duduk di Komisi VI DPR, yang merupakan mitra kerja dari BUMN, jelas punya kepentingan juga, mencari tahu, alasan sesungguhnya kenapa Karen mundur dari Pertamina tersebut,” kata anggota Komisi VI DPR F-PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, Selasa, Jakarta, (19/08).

Oleh karena itu, kata Hendrawan, Karen harus bersikap jujur, dengan mengatakan yang sebenarnya dan latar belakangan soal mundurnya dari Pertamina.

“Komisi VI perlu menjadwalkan memanggil Meneg BUMN dan Karen sendiri, untuk mengklarifikasi alasan yang sebenarnya pengunduran diri Karen itu.

Kita kawatir, itu karena tekanan

politik,”ujarnya.

Menurut Hendrawan, pejabat publik yang mundur dari jabatannya sebelum masa kerjanya berakhir, sesungguhnya hal yang biasa. Sejauh alasannya logis, masuk akal dan manusiawi.

Seperti alasannya, alasan kondisi kesehatan dan alasan keluarga.

“Bahkan dalam kasus Menkes sebelumnya, yang sempat divonis kena sakit kanker pun, tetap dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Meski sebenarnya ia sesungguhnya punya alasan untuk mundur,”ujarnya.

Namun sambung Hendrawan, mundurnya Karen dari Pertamina, dengan alasan meningkatkan karier dalam mengajar, merupakan alasan yang kurang tepat.

“Apakah alasan mundurnya dari Pertamina, benar-benar semata ingin meningkatkan kariernya ngajar, atau ada alasan lainnya, yang disembunyikan Karen,” imbuhnya Hanya saja, Hendrawan menduga mundurnya Karen Agustiawan dari jabatannya Direktur Utama PT Pertamina kemungkinan karena stress. “Sangat potensial stres atau depresi, jika yang bersangkutan tidak tahan mendapat tekanan dari atasannya atau pihak lain yang terkait dengan institusi,” imbuhnya.

Hal ini mengingat, Pertamina menjadi sebuah BUMN strategis, yang bertanggungjawab atas ketersediaan BBM nasional. Sehingga banyak pihak yang memiliki kepentingan dengan pejabat di Pertamina.” Selain Pertamina, ada juga Dirut PLN, yang potensi stres pejabatnya, jika enggak kuat mendapat tekanan, dari kanankiri, atas bawah,”terangnya Meskipun demikian, kata Hendrawan, sesungguhnya dibawah Karen , kinerja pertamina sangat baik. Hal ini da-

pat dibuktikan, masuknya perusahaan Pertamina dalam 500 perusahaan dunia yang sangat berpengaruh. ” Meski demikian, sesungguhnya dibawah Ibu Karen, kinerja Pertamina sangat baik. Tetapi kalau di akhir-akhirnya dia mendapat tekanan dari berbagai pihak, kita kan tidak tahu, sehingga dia mundur,” pungkasnya.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menggap santai pengunduran diri Karen. “Ya sudah seperti yang sudah saya omong lah, masih lama kan masih satu oktober dia (Karen Agustiawan) berhenti,” ujar Dahlan usai memanen sorgum di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (19/8).

Mantan Dirut PLN ini mengaku sudah mengajukan nama yang dijagokan untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di Pertamina. “Tentu, saya mengusulkan (nama) tetapi terserah bapak presiden. Tapi namanya masih rahasia,” ucapnya. =GAM

“Namun untuk mengisi lowongan itu harus dengan persiapan yang matang karena harus bersaing dengan pekerja dari negara lain,” kata Muhaimin seusai menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Korea untuk Indonesia Taiyoung Cho di kantor Kemnakertrans, Jakarta, Selasa (19/8).

Dalam pertemuan itu, Muhaimin mengatakan Pemerintah Indonesia meminta peluang kerja yang lebih besar di Korea Selatan bagi TKI formal. Selain itu, Pemerintah Korea diminta untuk meningkatkan aspek perlindungan dan peningkatan kesejahteraan TKI yang bekerja di sana.

Sementara itu, persiapan matang dibutuhkan oleh para TKI yang akan diberangkatkan ke Korea Selatan antara lain memiliki dokumen lengkap, kompetensi dan keterampilan kerja, kemampuan bahasa dan pendekatan budaya yang baik.

Negara-negara yang menjadi pesaing Indonesia dalam jasa penempatan tenaga kerja luar negeri antara lain Vietnam, Filipina, Thailand, Mongolia, Sri Lanka, Tiongkok, Uzbekistan, Pakistan, Kamboja, Bangladesh dan Timor Leste.

Menurut data, penempatan TKI ke Korea Selatan bulan Januari hingga 10 September 2013 berjumlah 6.084 orang dengan rincian pria5.887 orang dan Wanita 197 orang. Secara keseluruhan TKI yang berada di Korsel sekitar 24.000 termasuk ABK. Sedangkan peluang kerja di Korea Selatan terdiri dari sektor manufaktur, pertanian, perikanan serta sektor konstruksi dan jasa.

Muhaimin optimistis dapat terus meningkatkan jumlah TKI formal ke Korea Selatan. TKI disebutnya mendapatkan prioritas kerja dari perusahaan-perusahan dan masyarakat Korea karena rajin, disiplin dan cepat belajar juga terkenal ramah. =ANT/ARIE

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 20 AGUSTUS 2014 | No. 0423 | TAHUN III

RAPBN 2015

Menkeu Dicecar Anggota DPR JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengaku mendapat banyak keluhan dan kritik dari DPR soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Target-target makro di dalamnya, contoh pertumbuhan ekonomi tahun depan dipatok 5,6 persen, dianggap terlalu rendah.

“Saya tadi sudah dimarahi DPR karena dianggapnya pertumbuhan 5,6 persen itu terlalu rendah,” ujarnya di Jakarta, Selasa (19/8).

Menkeu membela RAPBN maupun nota keuangan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada DPR dan DPD akhir pekan lalu.

Menurutnya, asumsi makro tahun depan dirancang rendah, karena ambisi pemerintahan sekarang tentu berbeda dari visi-misi presiden baru. “Kalau sekarang saya kasih standar (asumsi) yang tinggi, nanti pemerintah baru bisa mengeluh kalau pemerintahan sekarang menaruh asumsi uang tidak bisa dicapai di RAPBN,” kata Chatib.

Menkeu menjelaskan semua perhitungan RAPBN dibuat konservatif. Tak cuma target pertumbuhan ekonomi, tapi juga nilai tukar yang dipatok Rp 11.900 per USD, atau lifting minyak yang hanya dicanangkan 845.000 barel per hari tahun depan.

Itu semua, kata Chatib, memang dibikin apa adanya. Justru keuntungannya, presiden baru memiliki ruang mengutak-atik postur anggaran yang diusulkan SBY. “Ini dibuat realistis, kita memantau ke depan tanpa effort. Karena kalau mau ada perubahan, itu akan dilalukan pemerintah baru,” tandasnya.

Presiden SBY menyampaikan postur RAPBN 2015 dengan total pendapatan negara Rp1.762,3 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.370,8 triliun, PNBP Rp388,0 triliun dan penerimaan hibah Rp3,4 triliun. Sementara itu, total belanja negara mencapai sebesar Rp2.019,9 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.379,9 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp640,0 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran dalam RAPBN 2015 adalah Rp257,6 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB, turun dari defisit APBNP 2014 sebesar 2,4 persen terhadap PDB. Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah menolak tudingan bahwa RAPBN 2015 menggambarkan jebakan politik populis. Pasalnya, RAPBN 2015 memang masih bersifat teknokratik dan baseline karena muatan visi jangka menengah masih (bagian dari RPJMN III) menunggu Presiden terpilih. “Dengan demikian, Presiden dan Pemerintahan Baru akan memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan APBN 2015 baik anggaran maupun orientasi jangka pendek dan menengah,” kata Firmanzah di Jakarta, Selasa (19/8).

Sebelumnya, Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden SBY seharusnya lebih realistis dan berani mengungkapkan fakta terhadap besarnya persoalan perekonomian nasional tahun 2015 yang akan datang. Seharusnya APBN 2015 dirancang lebih realistis tanpa menyertakan defisit yang mencerminkan ketergantungan negara terhadap pembiayaan yang berasal dari utang luar negeri dan dari pasar uang Namun Firmanzah berdalih bahwa RAPBN usulan dari Pemerintah adalah APBN transisi, dimana pembahasan RKP dan pagu indikatifnya pun sejak awal telah diletakkan dalam kerangka transisi kepemimpinan. “Transfer pengetahuan dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan baru akan sangat menentukan kelancaran tugas-tugas periode selanjutnya,” katanya.

Karena itu, RAPBN 2015 ini tidak perlu diperdebatkan.

Apalagi, Presiden SBY telah menyampaikan kesediaan diri untuk membantu Presiden terpilih, bila dikehendaki, sebagai wujud rasa tanggungjawab sebagai mantan Presiden RI dan sebagai warga negara yang baik. =GAM

ant/sahrul manda tikupadang

BURUH PELABUHAN. Sejumlah buruh mengangkat barang ke atas kapal di pelabuhan Paotere, Makassar, Sulsel, Selasa (19/8). Buruh harian tersebut mendapat upah sebesar Rp25 ribu sampai Rp75 ribu per hari.

Merger Bank BUMN Terbentur UU JAKARTA-Industri perbankan nasional harus digabung (merger) agar modalnya menjadi kuat.

Dengan modal yang kuat, akan mendukung ekspansi kredit dan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2020 di sektor perbankan.

Hal ini sejalan dengan rencana Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) termasuk yang pesimis pada rencana bank sentral dan OJK soal konsolidasi perbankan. Terutama pada bank-bank pelat merah. Prosesnya sulit lantaran ada hambatan justru dari undang-undang (UU). “Merger bank pemerintah berbeda dari bank swasta. Kalau bank swasta, prosesnya cuma perlu taat pada UU Perbankan dan UU BI, atau kalau itu perusahaan terbuka, maka ada tambahan harus patuh pada UU pasar modal. Sedangkan kalau bank pemerintah itu terikat pada 8 UU,” kata Direktur Utama BNI Gatot Suwondo, di Jakarta, Selasa (19/8).

Gatot mencontohkan UU yang tidak sinkron dan potensial menghambat konsolidasi bank pelat merah. Misalnya UU Perbankan dengan UU Kekayaan Negara.

Dalam beleid pertama, disebut bahwa aset perusahaan masuk sebagai aset korporasi. Sebaliknya dalam UU kekayaan negara, aset BUMN masuk dalam hak kepemilikan pemerintah. “Terus liability bagaimana? Di UU Kekayaan Negara itu dianggap beban operasional.

Ini kontradiktif,” kata Gatot.

Dirut Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengatakan pentingnya perbankan yang kuat dalam menghadapi persaingan global. “Siapa merger dengan siapa, siapa mengakuisisi siapa, buat saya secara substansinya enggak penting tapi yang penting konsolidasi itu harus ada. Karena siapa ambil siapa, itu jadi politis kan, jadi sensitif kan, makna esensinya jadi hilang dan orang biasanya lebih senang ngomongin ini itu, dari pada esensinya. Kalau buat saya konsolidasi harus terjadi,” ujarnya.

Dia memaparkan tidak harus dari empat bank, menjadi satu bank. Konsolidasi bank diperlukan agar dapat bersaing dan berkembang. “Mau 4 banding satu. 2 banding 1, 4 jadi 3 tapi konsolidasi. Ka-

lau itu enggak dilakukan sekarang, nanti yang ketawa yang di sana,” jelasnya.

Secara terpisah, pengamat BUMN Lin Che Wei melihat, konsolidasi perbankan bukan obat mujarab menghadapi pasar bebas ASEAN. Soalnya, bank BUMN terbukti memberi profit besar dan justru memperkuat daya saing karena nasabahnya mayoritas dari dalam negeri.

Ketika penguatan segmen masing-masing bank pelat merah sudah memadai, konsolidasi malah kontraproduktif. “Kalau alasan utama cuma permodalan bank-bank BUMN tidak sebesar di Malaysia, isu tersebut tidak selesai dengan memergerkan bank,” kata Lin. Dia usul, pemerintah serius memperkuat kapasitas bank BUMN dengan cara tidak menuntut setoran dividen besar. Lewat pendekatan itu, justru Indonesia bisa memiliki banyak bank yang permodalannya besar. “Yang lucu, perbankan itu di negara ini paling profitable, margin besar, dan melayani domestik. Tapi sama pemerintah justru kadang-kadang sektor yang baik dijual, sektor yang jelek dibantuin,” cetusnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

K kini menjadi pusat perhatian. Sebab pada 21 Agustus mendatang dijadwalkan sudah memberikan putusan atas sengketa pilpres 2014. Sisa waktu beberapa jam berpeluang terjadi banyak hal. Termasuk dalam hal yang dapat memengaruhi putusan MK. Akan tetapi, bila dilihat dari proses sidang kesaksian sejumlah saksi yang dihadirkan oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait, kecil kemungkinan MK menerima permohonan gugatan pemohon, kubu pasangan caprescawapres Prabowo-Hatta Rajasa. Demikian juga hasil pantauan akademik yang dilakukan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyatakan permohonan gugatan kasus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 kecil kemungkinan dikabulkan MK. Menurut Titi Anggraini, kesaksian di persidangan hanya didasarkan pada katanya dan katanya sehingga sangat lemah di hadapan sejumlah hakim MK. Kalaupun ada kecurangan seperti di Nias Selatan, pemilu Noken di Papua, masih perlu ditindaklanjuti dengan langkah hukum. Itu juga masih perlu dibuktikan kebenarannya.

Demikian juga dalam kasus DPK dan DPKTb yang dipermasalahkan. Sejumlah saksi ahli yang didatangkan ternyata berbeda pendapat, terlepas dengan kepentingan masing-masing. Saksi ahli terbukti mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan kehendak kubunya masing-masing. Said Salahudin, saksi ahli yang dihadirkan kubu Prabowo-Hatta, berpendapat adanya DPK dan DPKTb merupakan kesalahan KPU, karena keduanya tidak pernah dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia sejak pemilu pertama digelar.

Sedangkan saksi ahli kubu Jokowi-JK, Saldi Isra menyatakan DPKTb dibuat untuk memudahkan warga yang memiliki hak suara tetapi tidak terdaftar dalam DPT, sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Bahkan saksi ahli Prabowo-Hatta, Yusril Ihza Mahendra menyatakan DPK dan DPKTb pada pilpres 2014 sebenarnya mengacu pada Putusan MK 102/2009 yang tidak pernah dicabut KPU dan tidak dibatalkan MK, sehingga sah-sah saja. Karenanya itulah, besar kemungkinan MK akan menolak gugatan pemohon. (*)

Opini

RABU 20 AGUSTUS 2014 | No. 0423 | TAHUN III

77

Menanti Independensi MK

Salam Songkem

Selidik MK

KORAN MADURA

RABU 20 AGUSTUS 2014 No. 0423 | TAHUN III

Sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 gugatan pasangan capres Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi (MK) mendekati final. Seluruh elemen masyarakat pun ikut mengawal agenda ini. Tidak hanya kubu Prabowo-Hatta dan KPU, akan tetapi juga Jokowi-JK, para tokoh masyarakat, bahkan di seluruh dunia ikut mengawal, menyaksikan, dan menunggu hasil keputusan MK di meja hijau.

S

ehubungan dengan hal itu, terdapat unsur terpenting yang perlu diingat dan diaplikasikan oleh MK, ialah kekuatan independensi. Indepensi MK menjadi sangat urgen saat ini. Urgensinya diibaratkan kerangka pembentuk pondasi suatu bangunan. Jika kerangka itu rapuh, maka tinggal menunggu runtuhnya bangunan tersebut. Begitu pula dengan MK. Apabila dalam menyelesaikan sengketa Pilpres ini MK memperoleh intervensi oleh pihak luar dan menerimanya, maka jangan salahkan publik jika mereka akan “menyerang” MK dan bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terancam runtuh.

Saat ini, keputusan MK bisa dikatakan menjadi penentu nasib bangsa ini. Hamdan Zoelva beserta para hakim MK lainnya harus menyadari posisinya secara seutuhnya. Tindakan keputusan mereka nantinya tidak akan hanya memberikan efek pada pihak Prabowo, Jokowi, KPU, maupun MK sendiri, tetapi

juga pada seluruh elemen warga Indonesia. Sebab, hasil keputusannya nanti akan menentukan pemimpin bangsa ini. Yaitu, jika gugatan Prabowo diterima, maka keputusan KPU pada tanggal 21 Juli kemarin tidak bermakna.

Artinya, Jokowi gagal menjadi presiden ketujuh bangsa Indonesia sebagai pengganti Presiden SBY. Tapi jika ditolak, maka mau tidak mau kubu Prabowo bias ikhlas menerimanya.

Oleh karena itu, kekuatan independensi MK seperti yang disampaikan Zoelva selaku ketua hakum sidang harus tetap konsisten hingga keputusan akhir. Untuk bisa mempertahankan independensinya, setidaknya ada beberapa hal yang perlu dilakukan MK. Diantaranya yaitu MK harus mengingat dan mengamalkan tiga aspek independensi seperti yang pernah disampaikan oleh Halim (2001), pertama yaitu independence in fact (independen senyatanya). Jadi, berdasarkan poin ini, MK harus menjadi lembaga anti intervensi dari pihak manapun sebagai bukti bahwa MK menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dalam hal ini, MK harus mengingat dan bias mengambil pelajaran dari kesalahan masa lalu yang dilakukan oleh Akil (Mantak Ketua MK) yaitu terlibat kasus suap, sehingga MK tidak akan mengulanginya jika masih ingin Indonesia selamat dan aman. Sebagai hakim, jangan sampai memberikan keputusan palsu karena dimanipulasi, disuap, bahkan takut diteror atau terancam nyawanya sekalipun, karena itu konsekuensi menjadi hakim. Maka, MK harus tetap bersih dari unsur manipulasi dan suap, bijaksana, dan adil dalam memutuskan sengketa Pilpres. Jangan sampai MK memihak salah satu kubu manapun kecuali untuk kebenaran.

Hal ini selaras dengan salah satu perintah nabi melalui hadistnya supaya umatnya mengatakan kebenaran meskipun pahit, qul al-haqqa walau kana murron.

Maka dari itu, implikasi keputusan MK sangat besar

terutama bagi bangsa Indonesia.

Apabila MK memutuskan perkara ini secara objektif artinya berdasarkan fakta kebenaran dari para saksi di persidangan, maka Indonesia akan tetap aman, damai, dan sejahtera.

Namun sebaliknya. Apabila keputusan MK bukan berlandaskan kebenaran dan mengindikasikan adanya konspirasi politik, artinya keputusan MK terpengaruh intervensi dari virus luar, baik dari kubu Prabowo, Jokowi, media massa, ataupun pihak asing, maka besar kemungkinan akan mengakibatkan kericuhan dan kerusuhan dari Sabang hingga Merauke.

Jika demikian terjadi, maka kondisi Indonesia akan berada dalam bahaya. Itu bias terjadi karena rakyat kecewa. Kekecewaan tersebut karena mereka kaum elite meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat. Jika demikian, maka keutuhan NRI, yakni persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan terpecah belah.

Kedua, independence in appearance (independensi dalam penampilan).

Sesungguhnya, poin kedua ini berhubungan erat dengan poin pertama, akan tetapi lebih terfokus pada aspek proses pelaksanaan dan objektivitas MK dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Jika MK benar-benar menjunjung tinggi nilai kejujuran, konsekuensinya MK harus berupaya memberika keputusan yang seobjektif mungkin. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan dan termarjinalkan. Satu hal terpenting yang harus benar-benar terpatri dalam jiwa MK adalah meresapi nilai ikhlas demi kemaslahatan umat, sehingga semua pihak akan bisa menerima keputusannya nanti.

Ketiga, independence in competence (independensi dalam sudut keahliannya). Pada poin

ini, lebih menekankan pada kompetensi atau kemampuan MK. Sebagai lembaga penegak hukum tertinggi, MK harus membuktikan integritas, kredibilitas, komitmen, serta konsistensinya dalam mengakhiri sengketa Pilpres. Jangan sampai keputusannya berujung malapetaka bagi bangsa Indonesia karena kemampuannya tidak memenuhi standard sebagai lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia. Dalam hal ini, para hakim MK wajib mengingat firman ayat 58 Surat A;-Nisa’ selaku penerima amanat umat. MK harus menyadari bahwa keputusannya nanti tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada bangsa Indonesia (di dunia), tetapi yang lebih penting juga kepada Tuhan (di akhirat) kelak.

Ketiga aspek tersebut selaras dengan perkataan seorang pengamat politik, Amirsyah (2007) menyebutkan bahwa kunci utama kualitas kekuatan independensi suatu lembaga adalah bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya, bersikap independen dan berkeyakinan bahwa dirinya dapat bersikap demikian, mempertimbangkan faktor lain yang dapat menyebabkan pihak lain menyangsikan sikap independensinya tersebut, dan apabila satu atau lebih dari gangguan terhadap independensi tersebut lebih mempengaruhi kemampuan auditor dalam melakanakan tugas auditnya, dan dalam melaporkan temuannya secara tidak memihak, maka auditor yang dimaksud harus menolak tugas audit yang diberikan kepadanya.

Sehubungan dengan momen Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI), MK dinilai menghargai perjuangan para leluhur bila mampu mengamalkan independensi yang sesungguhnya.

Wallahu a’lamu bi al’showab.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, Moh. Hayat, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

RABU 20 AGUSTUS 2014 No. 0423 | TAHUN III

RABU 20 AGUSTUS 2014 | No. 0423 | TAHUN III

8

Risma Tolak Kenaikan Tarif KBS ist/koran madura

SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menolak rencana kenaikan tarif masuk Kebun Binatang Surabaya (KBS) dari sebelumnya Rp 15 ribu menjadi Rp 25 ribu.

"Tujuan KBS bukan untuk mencari keuntungan. Selain dari APBD, pendapatan bisa juga didapat dari kerja sama reklame," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Surabaya, Selasa (19/8).

Tri Rismaharini menegaskan bahwa KBS harus tetap menjadi tempat rekreasi yang murah bagi warga Kota Pahlawan ini. Hal ini dikarenakan KBS tidak untuk mengeruk keuntungan, seperti layaknya perusahaan daerah yang

lain.

Sejak awal, kata dia, pengambilalihan KBS di pertengahan 2013, Pemkot Surabaya sudah siap menanggung seluruh biaya operasional. Biaya ini diambilkan dari APBD. Nilai anggaran yang sudah disiapkan sekitar Rp 52 miliar.

Anggaran ini bersifat multiyears.

Untuk tahun ini baru dianggarkan sekitar Rp 10 miliar.

Ia menjelaskan saat ini sudah

ada sejumlah pihak yang siap bekerja sama dengan KBS. Kerja sama ini dalam bentuk pemberian asupan makanan satwa. Tentunya ini sangat membantu dalam mengurangi beban operasional.

Program kerja sama ini dinamakan Sahabat Satwa. Bentuk kerja samanya bisa bermacammacam, misalnya ada lembaga, perusahaan, atau individu yang ingin memberi makan satu satwa saja, atau hanya ingin memperbaiki kandang satwa saja, akan diterima.

"Ada reklame ada CSR (corporate social responsibility) itu bisa dimanfaatkan juga untuk

membantu KBS. Sumber-sumber pendapatan diluar tiket ini yang harus dioptimalkan," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS Ratna Achjuningrum tidak menampik jika pengeluaran untuk biaya operasional sangat tinggi karena dalam setahun, biaya operasional mencapai Rp 1,7 miliar. Sedangkan pendapatan sebesar Rp 1,6 miliar.

Hampir 92 persen dari total pendapatan ini, kata dia, diperoleh dari tiket masuk. Namun, masuk ada sumber-sumber pendapatan lain yang bisa dioptimalkan, misalnya, ada sejumlah

ruang terbuka hijau di KBS yang bisa dikerjasamakan untuk advertising.

Dalam mengevaluasi kinerja KBS, lanjut dia, tidak dapat dilihat dari siklus bulanan. Ini karena ada bulan-bulan tertentu yang sepi pengunjug. Kinerja ini bisa dilihat secara tahunan.

Jika ditinjau dari kinerja tahunan, maka baru bisa diketahui ada BEP. "Meningkatkan atau memperbaiki fasilitas yang ada di KBS tidak berarti selalu menaikkan harga tiket. Ada sumber-sumber lain yang bisa dioptimalkan," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 20 AGUSTUS 2014 | No. 0423 | TAHUN III

9

Alokasi Uang NKRI Rp 420 Miliar SURABAYA - Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jawa Timur, Hamid Ponco Wibowo mengalokasikan senilai Rp 420 miliar uang NKRI di empat wilayah kerjanya di provinsi ini.

"Kini uang dengan frase Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut sudah menyebar di Malang, Kediri, Surabaya, dan Jember," katanya di Surabaya, Selasa (19/8).

Uang NKRI dengan tahun emisi 2014 itu, ungkap dia, sampai hari ini sudah diserap oleh masyarakat Jatim mencapai senilai Rp 8,1 miliar. Besaran tersebut terealisasi seiring kian besarnya minat pasar dalam menukarkan uang pecahan Rp 100 ribu baru.

"Hal itu juga dipicu pembukaan layanan penukaran uang baru yang kami lakukan per tang-

ant/seno

SOSIALISASI UANG NKRI. Pedagang mengamati uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat sosialisasi di salah satu pasar, kemarin. Sosialisasi tersebut untuk menginformasikan tentang beredarnya uang NKRI pecahan Rp 100.000 yang baru diluncurkan 17 Agustus 2014 dan petugas menyasar pedagang karena mereka setiap hari bertransaksi.

gal 17 Agustus 2014," ucapnya.

Terkait upaya pengamanan uang baru itu, imbau dia,

masyarakat Jatim diharapkan untuk tetap menerapkan konsep 3D seperti sebelumnya yakni dilihat,

PENGAMANAN PHPU

Personel Brimobda BKO Dilepas SURABAYA - Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono melepas keberangkatan 220 personel Brimobda Jatim untuk BKO (bawah kendali operasi) Mabes Polri melalui Polda Metro Jaya untuk pengamanan putusan MK atas perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2014.

Dua kompi yang terdiri atas pasukan anti-huru hara (PHH) dan anti-anarkis itu dilepas Kapolda Jatim di halaman Stasiun KA Pasar Turi Surabaya, Selasa (19/8) sore. Mereka berangkat dengan KA Gumarang jurusan Surabaya-Gambir yang meninggalkan Surabaya pukul 15.30 WIB. Dalam pelepasan itu, Kapolda Jatim yang didampingi Wakapolda Jatim Brigjen Pol Soeprodjo WS dan pejabat teras Polda Jatim, termasuk Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono, sempat menyalami komandan peleton dan komandan regu personel Brimob BKO itu.

"Mereka akan ditempatkan pada titik Monumen Nasional (Monas) untuk melakukan BKO terkait pengamanan putusan MK pada 21 Agustus, namun mereka akan melakukan BKO hingga 24 Agustus atau setelah

situasi dipandang aman," kata Irjen Unggung.

Tentang senjata api yang dibawa personel BKO itu, ia menjelaskan senjata untuk personel PHH itu mulai dari gas air mata hingga "water canon", sedangkan senjata untuk personel Anti-Anarkis itu meliputi senjata api dengan peluru hampa, peluru karet, dan peluru tajam.

"Mereka sudah dilatih untuk penggunaan senjata sesuai Perkap (Peraturan Kapolri) Nomor 1/2010, seperti peluru dalam berbagai jenis itu hanya bersifat melumpuhkan, karena itu sasaran tembak di tempat adalah mulai pinggul ke bawah," katanya.

Dalam pelepasan itu, Kapolda Jatim berpesan kepada personel Brimob Polda Jatim agar langsung mendirikan tenda setiba di Monas dan memberlakukan pengamanan internal untuk personel yang membawa senjata api.

"Lakukan pergeseran pasukan (serpas) dari titik ke titik dengan disiplin dan ikuti Perkap 1/2010, tugas adalah kehormatan dan kebanggaan," kata mantan Kakor Brimob Mabes Polri itu.

Untuk pengamanan di seluruh wilayah Jatim menjelang pu-

tusan MK, Kapolda meningkatkan status siaga menjadi siaga satu mulai Selasa (19/8) hingga Mabes Polri mencabutnya.

Selain meningkatkan status menjadi siaga satu, Polda Jatim juga meningkatkan pengamanan sepuluh zona dengan 11 SSK Brimob yang "dilapisi" ribuan personel Sabhara.

"Kita perkuat 10 zona wilayah Jawa Timur untuk antisipasi pengamanan, di antaranya Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Madura, Malang, Bojonegoro, Banyuwangi, Bondowoso, dan beberapa daerah lainnya," kata Kapolda Jatim.

Khusus Surabaya ada lima wilayah yang diperketat, yakni kawasan Bundaran Waru, Jalan Diponegoro (depan KBS), Jalan Raya Darmo (depan Taman Bungkul), Jalan Gubernur Suryo (depan Gedung Negara Grahadi), dan Kantor Gubernuran di kawasan Tugu Pahlawan.

Proses penetapan hasil Pilpres 2014 sudah dilakukan KPU pada 22 Juli 2014 dengan pasangan Joko WidodoJusuf Kalla (nomer 2) sebagai pemenang, namun pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (nomer 1) menggugat hasil itu ke MK. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

diraba, diterawang.

"Kami optimistis, pemberlakuan 3D tersebut terbukti mam-

pu meminimalkan peredaran uang palsu di masyarakat," ujarnya.

Sementara, tambah dia, uang Rp 100.000 lama dengan tahun emisi 2004 saat ini tetap berlaku.

Penarikan uang tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan BI. Apalagi memang uang Rp 100.000 lama kini usianya sudah 10 tahun, sehingga beberapa waktu mendatang bakal ditarik.

"Selain itu, penarikan juga akan dilakukan ketika kebutuhan masyarakat terhadap peredaran uang baru dengan frase NKRI sudah mencukupi," tuturnya.

Ia meyakini, pemenuhan uang NKRI di pasar akan terjadi antara dua hingga tiga tahun ke depan.

Meski begitu, permintaan pasar terhadap uang pecahan besar di Indonesia tidak terlalu besar dibandingkan uang pecahan kecil.

"Kalau beberapa tahun lalu, permintaan masyarakat terhadap uang pecahan kecil seperti Rp 2.000 sangat besar. Bahkan tiap tahun naik signifikan," ungkapnya. = ANT/CHANDRA HN/DIK

FASILITAS

Bojonegoro Tambah Pemadam Kebakaran BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, berencana menambah satu unit mobil pemadam kebakaran yang dilengkapi tangga dengan ketinggian sekitar 40 meter, agar mampu memadamkan kebakaran bangunan bertingkat.

"Pemkab sudah merencanakan menambah satu unit mobil pemadam kebakaran untuk bangunan tingkat, seperti hotel, juga lainnya, tetapi akan diprogramkan 2015," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Bojonegoro Amir Syahid, Selasa (19/8).

Ia menjelaskan pemkab mempertimbangkan menambah mobil pemadam kebakaran yang dilengkapi tangga yang mampu menjangkau ketinggian, setelah melihat di daerahnya banyak bermunculan bangunan bertingkat, seperti hotel, bank, pertokoan, juga kantor pemkab.

"Mobil pemadam kebakaran yang kita miliki tidak akan mampu menjangkau bangunan bertingkat. Sistem pemakaiannya dibawah, sedangkan air yang keluar mengandalkan dorongan," jelasnya.

Menurut dia, pembelian mobil

pemadam kebakaran yang dilengkapi tangga dengan ketinggian sekitar 40 meter membutuhkan waktu 10 bulan, karena harus memesan dulu ke luar negeri.

"Salah satu negara yang membuat mobil pemadam kebakaran yang dilengkapi tangga yaitu Jerman. Soal harganya kami belum tahu, tetapi jelas mahal," ucapnya.

Sementara ini, jelasnya, pihaknya memiliki tujuh unit mobil pemadam kebakaran, di antaranya tiga mobil pemadam kebakaran ditempatkan di Posko BPBD di Kecamatan Temayang, Padangan dan Baureno.

"Kami juga terus menyosialisasikan agar semua bangunan pemerintah, swasta memiliki alat pemadam kebakaran ringan sebagai antisipasi awal kalau terjadi kebakaran," tandasnya.

Data di BPBD mencatat sejak Januari sampai Agustus telah terjadi 30 kali kejadian kebakaran pada 29 desa yang tersebar di 16 kecamatan, antara lain di Kecamatan Dander, Tambakrejo, Kedewan, Sumberrejo, Kepohbaru, Kalitidu, Baureno dan Kedungadem. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 20 AGUSTUS 2014 | No. 0423 | TAHUN III

INFRASTRUKTUR

Tujuh Portal KA Akan Dibangun di Bojonegoro

ant/ari bowo sucipto

FLUKTUASI HARGA EMAS. Seorang karyawan menunjukkan emas batangan yang dijual sebagai investasi di sebuah toko emas di Malang, Jawa Timur, Selasa (19/8). Fluktuasi harga emas yang terjadi sejak sebulan lalu membuat penjualan emas di kawasan tersebut turun terutama emas batangan yang berada di kisaran Rp 497 hingga 530 ribu rupiah per gram untuk emas lokal dan Antam.

BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, berencana membangun tujuh portal di perlintasan jalur rel ganda kereta api (KA), sebagai usaha mengamankan pemakai jalan yang melintas di jalur KA di daerah setempat.

"Rencana pembangunan tujuh portal untuk biayanya masih dalam tahap usulan melalui APBD Perubahan 2014, yang besarnya mencapai Rp 1,4 miliar," kata Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro A. Zakky Sidqon, Selasa (19/8).

Ia menyebutkan tujuh portal yang akan dibangun itu lokasinya di Kecamatan Gayam, Kapas, Baureno, masing-masing satu portal dan di Kecamatan Kalitidu dan Sumberrejo, masing-masing dua portal.

Selain itu, lanjutnya, pemkab juga akan mengusulkan kepada Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, agar segera merealisasikan rencananya membangun dua portal di Kecamatan Balen.

"Kami akan segera meminta Dirjen Perkeretapian membangun dua portal di tempat kami, sebab arus lalu lintas KA yang melintas di daerah kami sekarang ini semakin padat dengan diberlakukannya jalur ganda rel KA," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan pihaknya pernah melakukan survei ke Tegal, Jawa Tengah, untuk mempelajari penanga-

nan portal KA, karena daerah setempat juga dilalui jalur KA Jakarta-Surabaya, mirip dengan Bojonegoro.

"Di Tegal ada 12 portal yang dibangun sejak 2008," ucapnya.

Portal di Tegal, lanjutnya, semuanya dijaga tenaga kontrak Dishub, sehingga honor yang dikeluarkan melalui APBD untuk membayar penjaga portal mencapai Rp2 miliar per tahunnya.

"Kita belum tahu nantinya portal di Bojonegoro juga dijaga tenaga kontrak atau diserahkan masyarakat untuk pengelolaannya," tuturnya.

Yang jelas, menurut dia, diberlakukannya jalur rel ganda KA Jakarta-Surabaya, mengakibatkan daerahnya rawan terjadi kecelakaan, karena banyak masyarakat yang melintas jalur rel KA dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, baik di perlintasan jalan umum maupun desa.

Ia mencontohkan kecelakaan antara KA barang dengan sebuah kendaraan roda empat dua hari lalu di perlintasan KA di Desa Grebekan, Kecamatan Kalitidu, mengakibatkan pengemudi kendaraan bermotor yang melintas rel KA dari jalan desa meninggal dunia.

"Jumlah lokasi yang dimanfaatkan masyarakat untuk melintas jalur rel KA, cukup banyak, mulai wilayah barat Kecamatan Padangan sampai timur di Kecamatan Baureno," ujarnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Kurangi Ketergantungan Impor SURABAYA - Bank Indonesia (BI) menggaet Universitas Ciputra Surabaya berupaya mengurangi ketergantungan pasar nasional terhadap impor dengan mengadakan program "Wirausaha Bank Indonesia" (WUBI) Tahun 2014.

"Program tersebut membidik wirausaha skala UMKM. Khususnya mereka yang berbisnis di sektor agribisnis dan berorientasi ekspor," kata Kepala Tim Akses Keuangan dan UMKM BI Wilayah IV Budi Widihartanto, di Sosialisasi WUBI di Kantor BI Wilayah IV, Surabaya, Selasa (19/8).

Ia mengungkapkan, alasan membidik kalangan UMKM tersebut mengingat masih besarnya ketergantungan masyarakat di Tanah Air terhadap berbagai produk impor. Selain itu, kini minat berwirausaha di bidang agribisnis juga rendah.

"Padahal potensi sumber daya

alam di Indonesia besar. Kondisi itulah yang menyebabkan neraca perdagangan cenderung mengalami defisit," ucapnya.

Ia optimistis, melalui program itu sekaligus mengurangi ketergantungan impor komoditas nonmigas terutama komoditas pertanian.

Kemudian, meningkatkan akses keuangan melalui introduksi pembiayaan ekspor dan pembiayaan formal serta meningkatkan kualitas produk. "Misalnya, melalui inovasi dan pengembangan produk. Selain itu, juga meningkatkan penyerapan

tenaga kerja," tuturnya.

Terkait syarat keikutsertaan program itu, tambah dia, diutamakan wirausaha skala UMKM yang memproduksi komoditas sektor agribisnis dan atau berorientasi ekspor. Khususnya mereka yang sudah melakukan ekspor baik langsung maupun tidak langsung.

"Lalu, memproduksi komoditas untuk diekspor atau memproduksi barang substitusi impor atau eksportir yang memberikan nilai tambah pada komoditas ekspor," ujarnya.

Kriteria berikutnya, lanjut dia, usaha yang dijalankan UMKM tersebut telah dikelola maksimal lima tahun. Bahkan, diutamakan menyampaikan rencana pengembangan usaha, membutuhkan pendampingan usaha.

"Mereka juga harus berkomitmen mengikuti keseluruhan program dan diutamakan bukan pemenang di program wirausaha oleh instansi lain dan belum menerima pembiayaan dari perbankan," katanya. = ANT/CHANDRA HN/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 20 AGUSTUS 2014 | No. 0423 | TAHUN III

Jatim Relatif Kondusif Pasca-Pergub ISIS SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur H Saifullah Yusuf menegaskan bahwa provinsi yang dipimpinnya relatif kondusif pasca-terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim Nomor 51 Tahun 2014 tentang larangan "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS) pada 12 Agustus 2014.

"Pergub Jatim itu membuat semuanya waspada, semuanya bergerak, baik polisi, TNI, masyarakat, tokoh agama, FKUB, maupun pemerintah daerah," katanya dalam dialog tentang ISIS dengan dosen pengampu Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Surabaya (Ubaya), Selasa (19/8).

Dalam dialog yang dipandu dosen Fakultas Hukum Ubaya Martono, ia menjelaskan beberapa kader ISIS dan kelompok radikal, termasuk masjid dan pesantren yang diduga "dikuasai"

mereka, kini dalam pengawasan aparat kepolisian dan FKUB (forum komunikasi umat beragama) setempat.

"Jadi, adanya isu ISIS itu membuat semuanya waspada terhadap berbagai kegiatan oleh mereka yang dilakukan tanpa izin, bahkan masyarakat juga sudah melarang dakwah-dakwah yang dilakukan secara tertutup," katanya.

Menurut Wagub Jatim yang juga salah seorang Ketua PBNU itu, ISIS dan kelompok radikal itu ibarat orang memimpikan dunia seperti surga dengan kondisi

PASAR TURI

Pembangunan Pasar Selesai Oktober SURABAYA - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya optimistis jika pembangunan Pasar Turi Baru yang sebelumnya terbakar pada 2007 akan selesai pada Oktober 2014.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Rusli Yusuf mengatakan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan anggota Komisi B, ke lokasi pembangunan Pasar Turi Baru, ada progres yang signifikan dalam proses pembangunannya.

“Jika dibandingkan ketika kami sidak bulan Mei lalu, sekarang progresnya sudah sangat bagus,” katanya, Selasa (19/8).

Rusli Yusuf menjelaskan kedatangan komisinya ke Pasar Turi sebenarnya untuk memastikan apakah janji pemerintah kota bahwa pedagang lama Pasar Turi bisa masuk pada Oktober mendatang.

Dari pantauanya, ada beberapa fasilitas yang sudah selesai dibangun investor khususnya yang berada di lantai empat. Dengan fakta tersebut, ia optimistis dengan sisa dua bulan tersisa seluruh pedagang lama Pasar Turi yang jumlahnya mencapai 2.000 bisa kembali beraktifitas sesuai deadline yang telah ditetapkan.

“Beberapa fasilitas yang sudah dibangun di lantai empat adalah instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), air condisiner (AC) serta listriknya juga sudah terpasang,” jelasnya.

Begitu juga untuk pemasangan rolling door dan eskalator di lantai empat, menurutnya, juga telah terpasang semua. Meski demikian, legislator dari Partai Demokrat (PD) ini tidak bisa memastikan berapa persen total bangunan yang telah dikerjakan oleh investor.

“Kalau untuk lift, baru akan dipasang,” katanya.

Ketua kelompok Pedagang Pasar Turi (KOMPAG), Abdul Sukur mengancam akan kembali melaporkan persoalan itu ke pemerintah pusat jika deadline Wali Kota Surabaya tidak bisa ditepati oleh PT Gala Bumi Perkasa sebagai investor pembangunan.

“Kita sudah bayar. Jadi kini giliran kita yang menagih hak kita,” tandasnya.

Ia menyebutkan, jumlah pedagang yang telah melunasi pembayaran stan sekitar 3.500 orang yang nilainya dikisaran 200 juta per orang sehingga dana yang terkumpul sekitar Rp 700 miliar. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

H. Saifullah Yusuf

Wakil Gubernur Jawa Timur yang tertib, rapi, ada pemimpin tunggal, tak ada kejahatan, dan semacamnya, padahal dunia itu "hijau" dan "merah".

"Jadi, ISIS itu sebenarnya persoalan pola pikir dan salah paham, bahkan orang Indonesia yang ikut ISIS itu aneh, karena ISIS itu negara yang diimpikan di Irak dan Syria, sedangkan mereka merupakan warga negara Indonesia, lho kok ikut negara lain?," katanya.

Selain itu, katanya, orang beragama itu harus menggunakan ilmu, karena itu para ulama tidak sepakat dengan ISIS yang "takfiri" (mudah mengkafirkan orang lain).

"Misalnya, ayat Al Quran yang menyebut celakalah orang yang shalat, maka bila ayat itu dipahami apa adanya, tentu orang shalat itu salah atau celaka, padahal ayat itu harus dipahami sebagai orang 'mempermainkan' shalatnya," katanya.

11

Oleh karena itu, para ulama bersepakat dengan Gubernur Jatim Soekarwo untuk menerbitkan Pergub Larangan ISIS, karena ISIS itu merupakan pemahaman yang sangat ekstrem, sehingga meresahkan masyarakat, sebab mereka mudah menyalahkan orang lain.

"Perbedaan yang sangat banyak itu merupakan kelebihan kita yang justru dikagumi bangsa lain. Orang-orang bule itu sangat mengagumi Indonesia yang sangat beragam tapi bersatu, padahal negara yang homogen saja bisa pecah. Timur Tengah adalah contohnya," katanya.

Dalam kesempatan itu, Rektor Ubaya Prof Joniarto Parung menyatakan pihaknya secara berkala mengakan pertemuan dosen pengampu mata kuliah umum untuk hal-hal yang bersifat tematik dan aktual, seperti ISIS. "Tujuannya, kita perlu mengetahui masalah yang sebenarnya dan apa kebijakan pemerintah untuk itu, sehingga kita tidak akan mudah terpecah belah hanya karena banyaknya perbedaan," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

SISTEM

Parkir Elektronik Tidak Berpengaruh pada Pengurangan Juru Parkir

SURABAYA - Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyatakan sistem parkir elektroik yang akan diterapkan di Kota Pahlawan tidak akan mempengaruhi adanya rencana pengurangan juru parkir (jukir).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya Eddi mengatakan sistem ini hanya berupa sistem administrasi perparkiran secara komputerisasi yang tidak ada kaitannya dengan jumlah tenaga jukir.

"Jika sebelumnya transaksi menggunakan uang tunai, sistem baru ini memberi pilihan masyarakat untuk bayar parkir dengan menggunakan voucher," katanya.

Menurut dia, jukir akan

tetap bekerja seperti biasa melayani masyarakat dalam memarkir kendaraannya di titik-titik yang sudah ditentukan pemerintah. Di Surabaya sendiri terdapat sebanyak 1.500 jukir yang sudah terkoordinasi dengan Dishub Kota Surabaya.

Ia mengatakan sistem parkir elektronik atau e-parking itu bukan kewenangan jukir, melainkan kewenangan Pemkot Surabaya agar

tidak terjadi kebocoran pajak parkir.

"Prosesnya sendiri masih lama. Saat ini saja masih kajian.

Setelah itu kami akan sosialisasi. Saya minta jukir tidak terprovokasi dengan mengadu sana-sini," ujarnya.

Sistem baru ini, kata Eddi juga untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik curang jukir. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan tegas menyebutkan, tarif parkir untuk sepeda motor Rp 500, sedangkan untuk mobil Rp 2.000.

Tapi pada kenyataannya, jukir meminta tarif parkir untuk motor sebesar Rp 2.000, bahkan ada yang lebih. Begitu pula dengan tarif parkir mobil yang banyak ditarik lebih tinggi dari aturan pemerintah. Bahkan, terkadang uang kembalian tidak diberikan juru parkir dengan dalih tidak ada uang untuk kembalian.

"Ketika masyarakat membayar menggunakan voucher, maka tidak akan ada pembayaran lebih dari yang ditetapkan," ujar Eddi. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 RABU 20 AGUSTUS 2014|NO. 0423|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

RABU 20 AGUSTUS 2014 NO. 0423 | TAHUN III

USAHA KECIL DAN MENENGAH

Minim, Produk UKM Masuk di Pasar Modern

MEROSOT. Harga bibit tembakau di wilayah Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan drastis dan jauh dari perkiraan para pedagang

Harga Bibit Tembakau Merosot Semula Rp70 Ribu Menjadi Rp25 Ribu PROBOLINGGO – Pedagang bibit tembakau belakangan ini mulai mengeluh. Pasalnya, sejak beberapa pekan ini harga bibit tembakau di wilayah Probolinggo mengalami penurunan drastis. Bahkan merosotnya harga bibit tembakau tersebut jauh dari perkiraan para pedagang. Yakni dari harga Rp70 ribu menjadi Rp25 sampai Rp30 ribu per100 batang bibit.

“Sekarang ini bibit tembakau turun drastis,” ujar seorang pedagang bibit tembakau, Sugeng asal warga Desa Asem Bakor, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo kepada wartawan, Selasa (19/8).

Merosotnya harga bibit tembakau tersebut, kata dia, membuat para pedagang bibit klimpungan. Karena turunnya harga tersebut lebih dari 100 persen.

Meski mengalami penurunan harga, namun kalangan pedagang bibit tidak bisa berbuat banyak.

Mereka rata-rata hanya menunggu keajaiban datang agar harga bibit tembakau kembali normal seperti biasanya. “Ya mau bagaimana lagi. Harganya sudah turun seperti itu. Kebanyakan pedagang tidak bisa berbuat apaapa,” terang dia.

Sugeng menjelaskan, sejak harga bibit tembakau turun, sebagian pedagang seperti kurang darah. Mereka hanya bisa pasrah dan berharap agar pemerintah turun tangan. “Tidak tahu kenapa harga bibit kok bisa turun,” kata

dia.

Dengan turunnya harga bibit itu, Sugeng mengaku tidak berani melayani pembeli yang biasanya dari luar daerah Probolinggo. Karena dia tidak mau mengalami kerugian yang berlipat ganda.

“Kalau kemarin banyak pembeli yang dari luar Probolinggo.

Sekarang kita tidak berani melakukan pengiriman karena ongkos kirim tidak imbang dengan harga jualnya,” tandasnya.

Seorang pedagang bibit lainnya, Musta’in juga mengatakan serupa. Dengan turunnya harga bibit tembakau itu, para pedagang mengeluh. Mereka mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. “Pedagang tidak bisa berbuat banyak. Kita hanya bisanya menunggu harga bibit tembakau kembali normal seperti biasanya,” ucapnya singkat. =Muhammad Sugianto

PROBOLINGGO - Jumlah Usaha kecil dan Menengah (UKM) di Kabupeten Probolinggo tergolong banyak. UKM yang sudah berdiri sebanyak 10.816 unit usaha . Namun dari jumlah itu ternilai minim, hanya tiga produk saja yang bisa bersaing di pasar modern.

Produk tersebut adalah Onde-Onde Ketawa asal Kecamatan Krejengan, sirup pokak asal Kecamatan Pajarakan, dan Kripik Kentang asal Kecamatan Sukapura.

Kepala Dinas koperasi, UKM Kabupaten Probolinggo, Erlin Sitiowati, mengatakan minimnya jumlahnya produk yang beredar di pasaran itu karena pelaku UKM malas berproses dan tidak mau ribet dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

Salah satunya pengurusan ijin dari dinas kesehatan. Padahal, persyaratan mendapat ijin edar dari Dinas Kesehatan itu merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. Sebab, perusahaan multi nasional atau pasar modern mau menerima produk UKM jika ada kepastian produk yang aman di konsumsi.

“Yang bisa mengeluarkan itu adalah dinkes. Tapi masyarakat memang kadang malas mengurus itu,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (19/8).

Selain itu, kemasan produk UKM asal Kabupaten Probolinggo tidak memperhatikan kecantikan dan estetika tampilan.

Alhasil, meski sudah mendapat ijin dari Dinkes, kadang pasar

yang tidak mau menerima. “Karena memang kemasannya tidak layak jual,” kata Erlin Setiowati.

Atas dasar itu, lanjut Erlin Setiowati, pihaknya beberapa kali mengadakan pelatihan pembuatan bungkus produk UKM. Yang tujuannya, agar produk UKM yang sudah dibuat bisa diterima pasar. “Sehingga saat ditawarkan pada pasar modern. Pelaku pasar modern merasa tertarik,”urainya.

Sementara itu, Anggota Komisi D Kabupaten Probolinggo, Alim, mengatakan pihaknya mendorong kepada Dinas Koperasi, dan UKM untuk terus membina pelaku UKM. Caranya dengan mendukung persetujuan anggaran pendampingan UKM melalui bina usaha kecil dan menengah. “Kita dukung sebenarnya, terbukti kami tidak pernah memangkas anggaran mereka (Diskop, dan UKM),” sebutnya.

Politisi PKNU ini berharap, setiap tahun ada kenaikan jumlah produk UKM yang beredar di pasar modern. “Jika tahun ini sudah ada 3 produk.

Maka tahun depan sudah harus nambah,”ucap Alim.

Caranya, dengan membantu mengkomunikasikan dengan perusahaan multi nasional agar menerima produk. “Kalau tidak dibantu komunikasinya. Saya rasa sulit, makanya perlu komunikasi intens antara dinas, pelaku UKM dan pelaku pasar modern,” ucapnya. =Mahfud Hidayatullah

MAMPU BERSAING. Sirup Pokak, minuman khas Kabupaten Probolinggo.

Dengan komposisi dari Gula, Jahe, Pandan Wangi, Kayu Manis, Sereh, Jeruk Purut, Cengkeh.

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 20 AGUSTUS 2014|NO. 0423|TAHUN III

13

TAK MEMADAI. Sampai saat ini, tidak ada satu pun fasilitas yang memadai di pasar hewan. Seperti halnya pos pantau terhadap ternak yang hendak dijual di pasaran.

Tak Ada Pos Pantau Pasar Hewan Diajukan Tahun Depan PROBOLINGGO - Sebagai daerah penghasil sapi terbesar ketiga se Jawa Timur, pasar-pasar hewan di Kabupaten Probolinggo idealnya dilengkapi fasilitas yang memadai.

Kenyataannya, sampai saat ini tidak ada satu pun fasilitas yang memadai di pasar hewan. Seperti halnya pos pantau terhadap ternak yang hendak dijual di pasaran.

Pasar Leces misalnya, sebagai pasar hewan terbesar di pasar yang baru ditempati tersebut hanya berisi penyangga sapi.

Sementara untuk mengecek kesehatan sapi apakah layak jual dan tidak belum ada.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Diskeswan) Kabupaten Probolinggo, Endang Sri Wahyuni, membenarkan minimnya fasilitas tersebut.”Semua

pasar hewan di Kabupaten Probolinggo belum ada pos pantau, padahal itu syarat utama. Insya Allah tahun depan dibangun. Kita sudah ajukan ke pusat,” katanya kepada wartawan, Selasa ( 19/8).

Menurutnya, di wilayah Kabupaten Probolinggo ada Pasar Hewan Leces, Banyuanyar, Maron dan Paiton. Di pasar tersebut belum ada pos pantau karena memang pihaknya belum mem-

punyai alokasi anggaran untuk itu. “Kita sebanarnya ingin segera membuat. Tapi karena memang belum ada anggaran. Kita optimalkan fasilitas yang ada,” jelas Endang Sri Wahyuni.

Fasilitas dimaksud, lanjut Endang Sri Wahyuni, yakni penyangga sapi dan petugas pasar.

Setiap sapi yang masuk ke pasar akan diperiksa secara kasat mata oleh petugas pasar. “Jika secara fisik sudah sehat, maka dipersilahkan masuk untuk dilakukan transaksi jual beli,”imbuhnya.

Dikatakan sejak tahun 2014 ini, Diskeswan menjalin kerjasama dengan dinas pendapatan.

Dinas yang mengurusi semua pasar di Kabupaten Probolinggo tersebut dimintai untuk ikut mengawasi proses transaksi di

pasar. “Kami kan hanya masalah sapinya. Kalau masalah pasar kan ada pihak Dispenda,” sebutnya Meski demikian, setiap saat dalam waktu yang tidak menentu, petugas kesehatan hewan dari Diskeswan turun ke pasar untuk mengecek keadaan sapi. “Jika memang tidak layak atau dalam keadaan sakit, kita rekomendasikan untuk tidak dijual dulu,”tandas Endang Sri Wahyuni.

Endang Sri Wahyuni menambahkan, sebenarnya pada 2013 lalu pihaknya sudah mengajukan permohonan bantuan pembuatan pos pantau kepada Kementerian Pertanian. Saat itu, Diskeswan mengajukan pembuatan pos pantau dan pembangunan lantai

Pasar Leces.”Ternyata yang disetujui hanya lantai dengan anggaran Rp 800 juta yang dibangun tahun ini,” ucapnya.

Sementara itu, Slamet salah satu pedagang sapi asal Wonomerto mengatakan pihaknya berharap pendirian pos pantau segera dilakukan. Sehingga saat sapinya dijual dari ke daerah lain sudah mempunyai sertifikat sapi sehat yang dikeluarkan pos pantau sapi.

Karena tidak memiliki sertifikat sapi sehat itu, saat sapi yang tidak laku hendak dijual kedaerah lain. Pedagang harus mengeluarkan biaya lagi untuk tes kesehatan. “Kalau di Kabupaten Probolinggo ada kan enak.,” harapnya. =Mahfud Hidayatullah

14

KORAN MADURA

Probolinggo

RABU 20 AGUSTUS 2014|NO. 0423|TAHUN III

Lencana PNS, Untuk Apa? PROBOLINGGO - 97 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo menerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penyerahan penghargaan dilakukan Walikota Hj.Rukmini, Senin (18/8).

“Penerima Lencana ini tidak secara otomatis, namun melalui proses panjang. Mulai dari pengusulan nama oleh SKPD hingga pimpinan daerah, kemudian proses selanjutnya berkas pengajuan nama PNS tersebut akan kembali diteliti,” ujar Kepala Badan kepegawaian Daerah (BKD), Misbahul Munir, kepada wartawan, Selasa (19/8).

Misbahul Munir melanjutkan, penyerahan Satya Lencana Karya Satya kepada PNS di lingkungan Pemkot Probolinggo ini telah berjalan puluhan tahun. “Ini yang pertama kali penyerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya diupacarakan pada Resepsi Kenegaraan memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 69,”ucapnya.

Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja serta untuk memupuk kesetiaan terhadap negara, mantan Sekretaris Dewan ini berpandangan, kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan memang sebaiknya diberikan penghargaan oleh pemerintah.

Penghargaan yang dimaksud dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan lainnya. “97 PNS yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya ini telah memenuhi kriteria dan semua

persyaratan itu,”tandas Misbahul Munir.

Pada kesempatan itu, Misbahul Munir pun mengingatkan, PNS di lingkungan Pemkot Probolinggo harus menjalankan tugas pokoknya sebagai pelayan masyarakat secara profesional.

“Satya Lencana ini merupakan penghargaan dari pemerintah, yang diberikan kepada PNS yang telah mengabdi selama 10 tahun hingga 30 tahun. 97 PNS yang menerima penghargaan telah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.,” katanya.

Pihaknya menambahkan, kendati telah mengabdi puluhan tahun, banyak pula PNS yang tidak mendapatkan Satya Lencana ini Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25/- 1994, bagi PNS yang telah mempunyai masa kerja 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun atau lebih secara terus-menerus dan menunjukkan kesetiaan, kejujuran, dan kecakapan, maka PNS tersebut berhak mendapatkan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya.

“Yang terpenting, PNS yang menerima penghargaan ini memiliki integritas tinggi, jujur, dan benar-benar tulus mengabdikan untuk masyarakat,”kata Misbahul Munir. =M.Hisbullah Huda

SIMBOLIS. Walikota Hj.Rukmini menyerahkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada PNS yang mengabdi puluhan tahun.

Dewan Baru Segera Dilantik

Tujuh Puluh Persen Parlemen Berwajah Baru PROBOLINGGO - Sebanyak 45 Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo akan dilantik pada 30 Agustus mendatang. Mereka yang terpilih pada Pemilu Legislatif 9 April kemarin, kebanyakan berasal dari wajah baru.

Salah satu Anggota Komisionar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, Irfan Ghozi mengatakan, sebelum mereka ditetapkan sebagai pemenang dalam pileg kemarin. KPU telah melakukan penghitungan hasil pileg ini dari tingkat KPPS, desa dan

kelurahan di setiap daerah pemilihan.

Bahkan, menurutnya penghitungan dan rekap surat suara tersebut dilanjutkan ketingkat kecamatan dan dilakukan penetapan rapat pleno di tingkat Kabupaten.”Jadi untuk DPRD yang akan menjalankan tugas legislatif terdiri dari 45 orang dari tujuh daerah pemilihan atau dapil,” katanya.

Dia juga mangatakan, untuk pelantikan caleg terpilih untuk menjadai Anggota DPRD Kabupatenm Probolinggo, akan diambil sumpah jabatan pada 30 Agustus mendatang.

Secara resmi mereka akan menjalankan tugasnya di

Salah satu Anggota Komisionar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, Irfan Ghozi mengatakan, sebelum mereka ditetapkan sebagai pemenang dalam pileg kemarin. KPU telah melakukan penghitungan hasil pileg ini dari tingkat KPPS, desa dan kelurahan di setiap daerah pemilihan.

parlemen.“Kami tetapkan bagi dewan terpilih tersebut, berdasarkan dari suara terbayak,” jelasnya.

Dikatakan Irfan Ghozi, dari hasil pileg kemarin dari 45 anggota dewan yang akan dilantik tersebut 70 persen mereka merupakan orang baru. untuk sisanya berasalah dari anggota dewan lama periode 2009-2014 kemarin yang mencalonkan lagi dalam pileg kemarin.“Jumlah itu berasal dari beberapa dapil yang ada di Kabupaten Probolinggo,” tandasnya.

Salah satu caleg tepilih dari partai Nasdem, Dapil III untuk kecamatan Leces, Tegalsiwalan, Banyuanyar, Sugito,

mengatakan dirinya dalam pileg mendapatkan amanah rakyat yang harus dijalankan selama lima tahun mendatang di legislatif.“Jabatan dewan ini amanah yang harus dijalankan,yang harus berjuang untuk kepentingan rakyat diatas kepentingan golongan ,” jelasnya Dia juga berharap agar amanah yang diberikannya bisa bermanfaat untuk kepentingan rakyat Kabupaten Probolinggo.”Kalau dulu saya di ekskutif, namun tahun ini saya sudah berada di lembaga legislatif,” ucap mantan camat Kraksaan ini. =Mahfud Hidayatullah

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

RABU 20 AGUSTUS 2014 No. 0423 |2014 TAHUN III RABU 20|AGUSTUS

No. 0423 | TAHUN III

15 15

LIGA PRIMER INGGRIS 2014/2015

Daniel Sturridge Yakin Liverpool Bakal Lebih Sukses LIVERPOOL - Striker Liverpool Daniel Sturridge mengaku, semua orang di klub itu sudah melupakan kekecewaan atas kegagalan mereka menjuarai Liga Utama Inggris musim lalu. Kini mereka menatap musim baru dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi sambil berharap lebih sukses dari musim lalu.

“The Reds” sempat memimpin klasemen sementara hingga menjelang akhir liga musim lalu, tetapi mereka terpeleset pada beberapa pekan terakhir, termasuk kekalahan dari Chelsea di Anfield dan hasil imbang dari Crystal Palace.

Akibatnya mereka dilewati Manchester City dan harus puas berada di peringkat kedua dengan selisih dua poin dari Manchester City yang keluar sebagai juara liga.

Kegagalan tersebut sangat mengecewakan para pemain Liverpool. Apalagi mereka tidak pernah lagi menjuarai Liga Utama Inggris sejak 1990. Musim ini mereka sudah melupakan pengalaman buruk itu dan siap menjadi kampiun.

“Kami kecewa pada akhir musim lalu tetapi sekarang kami sudah disegarkan pada musim ini dan secara mental kami siap menjalani musim yang panjang, khususnya bermain di Liga Champions,” kata mantan striker Chelsea itu.

Dia melanjutkan, “Saya tidak sabar lagi menunggu bermain di Liga Champions, begitu juga pemain-pemain lain. Untuk sementara kami melupakan kekecewaan.

Tidak mudah melupakan hal seperti itu, tetapi semua pemain sudah mengatasinya sekarang dan menatap ke depan sambil berharap membawa kesuksesan untuk klub ini.”

Menurut para pengamat sepakbola, kemenangan 2-1 Liverpool atas Southampton pada laga perdana Liga Utama Inggris pekan lalu memperlihatkan bahwa kehilangan Luis Suarez yang dijual ke Barcelona pada jendela transfer musim panas ini cukup berpengaruh bagi klub Merseyside itu. Hanya saja, Sturridge tidak peduli dengan komentar para pengamat sepakbola itu. Yang terpenting baginya adalah meraih kemenangan atas “The Saints”.

“Kami percaya pada kemampuan kami sendiri. Kami percaya bahwa skuat ini bisa memenangkan setiap pertandingan, tidak peduli siapa lawan kami. Dengan filosofi yang diusung pelatih serta kualitas para pemain yang ada dan cara kerja kami yang lebih kolektif, kami yakin bisa memenangkan setiap pertandingan,” kata pemain 24 tahun tersebut.

Dia melanjutkan, “Mendapat hasil positif pada awal musim adalah sesuatu yang fantastik, tetapi kami sadar bahwa ini baru satu dari 37 pertandingan yang harus kami jalani. Karena itu masih terlalu pagi membuat prediksi siapa yang akan menjuarai liga dan siapa yang akan tembus empat besar.”

“Kami menjalani program kami dengan tenang.

Musim lalu kami tidak dianggap dan musim ini kami lagi-lagi dipandang sebelah mata. Pelatih sudah mendatangkan pemain-pemain berkelas karena itu kita melihat ke depan dan siap meraih kesuksesan karena setiap pemain di sini lapar keberhasilan,” tutupnya. =SKY SPORTS/CAROL AJI

Lionel Messi memberikan pelukan selamat kepada rekannya Neymar Jr yang mencetak gol pada laga persahabatan dalam rangka perebutan Trofi Joan Gamper ke-49 antara Barcelona vs Leon Club, di Camp Nou, (18/8).

Barcelona Siap Hadapi Musim Baru BARCELONA-Pelatih Barcelona Luis Enrique menilai, permainan El Barca sudah sesuai dengan harapannya dan siap menjalani La Liga musim 2014-2015 yang dimulai akhir pekan 23-24 Agustus 2014 ini.

Kepuasan tersebut didapat setelah Lionel Messi dan kawan-kawan menang telak enam gol tanpa balas atas tim lemah Leon pada ajang Joan Gamper Trophy di Camp Nou, Selasa (19/8) dini hari WIB. Keenam gol Barcelona pada laga itu disumbangkan oleh Lionel Messi, Neymar (dua gol), Munir El Haddadi (dua gol), dan Sandro Ramires. Enrique juga menurunkan pemain termahal Barcelona yang dibeli dari Liverpool pada musim panas ini, Luis Suarez, meskipun baru dimainkan pada menit ke-77 menggantikan Rafinha.

Enrique menilai, penampilan Messi dan kawan-kawan pada laga tersebut memperlihatkan bahwa mereka sungguh siap memulai musim baru dan siap bersaing memperebutkan juara La Liga musim 20142015 ini. “Kami dalam kondisi yang bagus seperti yang saya harapkan dan kami akan terus meningkat dengan bertanding dan berlatih,” kata mantan kapten Barcelona itu.

Dia melanjutkan, “Dalam hal sepakbola, saya akan suka jika

kami punya dua bulan lagi, tapi pramusim ya seperti itu.”

Pada bagian lain, Enrique yang pernah membesut AS Roma sebelum kembali ke Spanyol awal musim 2013-2014, juga puas dengan aktivitas Barca di bursa transfer musim panas 2014 ini. Pemainpemain yang datang disebutnya telah memperkuat skuat yang dimilikinya.

“Manajer harus menyusun tim dengan skuat yang dia miliki dan kami punya skuat yang luar biasa. Kami sudah memperkuat diri dengan sangat baik, klub sudah melakukan upaya yang besar dan saya sudah punya skuat yang unik,” imbuhnya.

Melawan Leon adalah laga terakhir persiapan pramusim El Barca. Pekan depan mereka memulai La Liga dengan melawan Elche di Camp Nou pada Senin (25/8) dini hari WIB. =SKY SPORTS/CAROL AJI

KORAN MADURA 16 BACA JUGA

RABU 20 AGUSTUS 2014 | No. 0423 | TAHUN III

g Barcelona Siap Hadapi

Musim Baru | Halaman 15

g Daniel Strurridge Yakin Liverpool

Bakal Lebih Sukses | Halaman 15

lahraga KORAN MADURA

16

RABU 20 AGUSTUS 2014 No. 0423 | TAHUN III

BEKUK BURNLEY 3-1

AWAL BAGUS THE BLUES

B

URNLEY-Chelsea memulai Liga Utama Inggris musim 20142015 ini dengan kemenangan meyakinkan atas tim promosi Burnley dengan skor 3-1 pada laga yang berlangsung di Turf Moor, Selasa (19/8) dini hari WIB. Meskipun, “The Blues” harus kebobolan terlebih dahulu ketika pertandingan baru berjalan 14 menit melalui Scott Arfield.

Tertinggal terlebih dahulu tidak membuat anak-anak asuh Jose Mourinho itu panik. Sebaliknya, mereka tampil tenang dan terus menekan. Hasilnya, tiga menit kemudian mereka berhasil menyamakan kedudukan lewat tembakan penyerang anyar mereka, Diego Costa.

Gol cantik Andre Schuerrle pada menit ke-21 membuat Chelsea berbalik memimpin sebelum akhirnya bek kanan Branislav Ivanovic memantapkan keunggulan tim tamu pada menit ke-34.

Kedudukan 3-1 ini bertahan hingga 45 menit babak pertama usai. Sepanjang babak kedua, Chelsea gagal menambah gol sehingga mereka harus puas dengan kemenangan 3-1.

“Anda selalu ingin bermain bagus dan saya senang bermain sepakbola.

Kami punya tim muda yang sangat berbakat,” Cesc Fabregas

Pelatih Chelsea Jose Mourinho memuji reaksi dan mental pemainnya saat tertinggal dan kemudian membalikkan keadaan. “Kami punya reaksi yang bagus. Bagian pertama dari reaksi itu adalah kami tidak terpengaruh secara emosional.

Kami tetap bermain sesuai dengan cara yang kami inginkan. Para pemain tak pernah kehilangan ketenangan. Mereka tak pernah kehilangan ide-ide sepakbola,” kata Mourinho.

Dia melanjutkan, “Setelah itu kami

punya 20 menit yang fantastis dengan tiga gol. Gol kedua, khususnya, adalah gol fantastis. Plus ada penalti yang tidak diberikan oleh hakim garis. Pada babak kedua kami mengontrol permainan.

Saya agak khawatir karena saya tahu para pemain saya tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk memberikan performa maksimal selama 90 menit, jadi kami sedikit kehilangan nafsu menyerang, tapi kontrol permainan dan penguasaan bola tetap jadi milik kami.”

Pada bagian lain, Mourinho memuji gelandang anyar yang didatangkan dari Barcelona pada musim ini, Cesc Fabregas. Fabregas tampil cemerlang dan dinobatkan sebagai “man of the match”. Meski tidak ikut mencetak gol, namun semua gol Chelsea adalah hasil kreasi mantan pemain Arsenal ini.

“Anda memberi Cesc penghargaan man of the match dan saya sepenuhnya sepakat. Dia adalah maestro dan mengontrol tempo permainan bersama (Nemanja) Matic.

Dia mengatur kecepatan dan intensitas permainan,” kata Mourinho.

F a b r e g a s sendiri mengaku bangga atas sumbangsihnya untuk Chelsea pada laga perdananya. “Anda selalu ingin bermain bagus dan saya senang bermain sepakbola.

Kami punya tim muda yang sangat berbakat dan sejauh ini oke-oke saja. Semua orang memperlakukan saya dengan sangat baik dan saya menikmatinya di sini.

Semua orang membuatnya jadi mudah buat saya, staf, para pemain,” ucapnya. =SKY SPORTS/CAROL AJI

CESC FABREGAS DIEGO COSTA

RABU

20 AGUSTUS 2014 No. 0423 | TAHUN III

RP 3 M UNTUK GURU NGAJI BELUM DICAIRKAN SAMPANG

J

MADURA SULALATINRABU 20KORAN AGUSTUS 2014 | No. 0423 | TAHUN III TULARKAN SEMANGAT NASIONALISME

MENGAPA MASIH BANYAK PNS TAK DISIPLIN? PAMEKASAN

F

NETER KOLENANG

A

P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

DPRD Masih Menyisakan 11 Raperda Baleg: Tanggung Jawab Kami Sudah Selesai 100 Persen PAMEKASAN - Selama lima tahun terakhir, masa jabatan anggota DPRD Pamekasan periode 20092014, 74 Peraturan Daerah (Perda) berhasil diselesaikan dan disyahkan oleh wakil rakyat ini. Namun, di penghujung masa jabatan wakil rakyat ini, yang akan berakhir besok (21/8), masih ada 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masih belum selesai.

Artinya akan diwariskan kepada para wakil rakyat yang baru, yang akan dilantik besok juga.

Meski demikian, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Pamekasan, Taufiqurrahman mengatakan pihaknya tidak menyisakan pekerjaan rumah satu pun kepada wakil rakyat yang akan datang.

Artinya, 74 Perda yang sudah diterbitkan itu adalah keseluruhan dari tanggungan Badan Legislasi selama lima tahun masa jabatannya ini (2009-2014).

“Jadi tanggung jawab kami sudah selesai 100 persen, sebelum masa jabatan kami berakhir.

Tidak ada Raperda yang diwariskan ke wakil rakyat yang akan datang,” ungkap pria yang akan menjabat wakil rakyat kembali di periode berikutnya ini.

Penetapan Perda terakhir dilakukan 6 Agustus lalu, melalui rapat paripurna. Dalam kesempatan itu, 18 Perda ditetapkan sekaligus. Artinya, Perda yang terbit di 2014 ini ditetapkan bersamaan di tanggal 6 Agustus tersebut. Menurut politisi Partai Gerindra ini, hal tersebut memang dikebut, karena jabatan wakil rakyatnya akan segera berakhir di 21 Agustus.

Meski demikian, keterangan

Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Pamekasan, Fathor Rahman, ada perbedaan dari yang disampaikan Taufiq. Menurut Fathor, memang ada 18 Perda yang sudah ditetapkan di 2014 ini. Akan tetapi sebenarnya ada 29 yang direncanakan (Raperda).

Dengan demikian ada 11 yang belum selesai.

Menurut Fathor, 11 Raperda yang belum selesai itu ada faktor “x” yang mengharuskan tidak bisa segera diselesaikan. Dari 11 Raperda yang belum selesai itu, rinciannya 2 Reperda sudah selesai dibahas oleh Baleg, kini tinggal menunggu penetapan di rapat paripurna. Karena waktunya untuk dilakukan sekarang mepet.

Maka rapat paripurna untuk penetapan 2 Raperda itu akan dilakukan pada DPRD periode yang baru.

Sementara sisanya yang 9 Reperda, 2 Reperda ditarik lagi oleh pihak ekeskutif, selaku pihak yang mengajukan. 2 Reperda ini ditarik karena akan dilakukan penyempurnaan oleh eksekutif, hasil dari konsultasi dan arahan

11 RAPERDA YANG BELUM SELESAI 1.

2.

Halili

Ketua DPRD

H. SAHRAWI, BA Wakil Ketua

H. M. SULI FARIS

Raperda APBD 2015.

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013.

3. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014.

4. Penambahan penyertaan modal pada PT. Aneka Usaha Mekasan Makmur.

5. Organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah waru.

6. Retribusi pelabuhan.

7. Perubahan atas peraturan daerah Kab. Pamekasan nomor 18 tahun 2010 tentang pembentukan PT. Aneka Usaha Mekasan Makmur.

8. Retribusi terminal angkutan penumpang dan barang dalam Kab. Pamekasan.

9. Rencana detaik tata ruang perkotaan dan penyusunan zonasi.

10. Perubahan peraturan daerah nomor 6 tahun 2008 tentang penatausahaan tembakau madura.

11. Penanggulangan kemiskinan.

PRODUK PERDA DPRD PAMEKASAN DALAM 6 TAHUN TERAKHIR

Wakil Ketua

2009

1 PERDA

2011

5 PERDA

2013 23 PERDA

KHAIRUL KALAM

2010

9 PERDA

2012 18 PERDA

2014 18 PERDA

Wakil Ketua

dari Pemerintah Pusat. Sementara yang 7 Raperda lainnya, yang semuanya juga dari eksekutif, rancangannya belum masuk semua ke Baleg.

“Dari 11 Raperda yang belum tuntas itu, semuanya usulan dari pihak eksekutif. Nanti 11 Reperda

ini akan kembali dikerjakan oleh Anggota DPRD yang baru,” ungkap Fathor.

Selama lima tahun, DPRD Periode 2009-2014 ini, yang terdiri dari 60 bulan, telah menyelesaikan 74 Perda. Dengan demikian, rata-rata tiap bulannya DPRD

bisa menyelesaikan 1,26 Perda baru. Dari 74 Perda itu, 27 di antaranya adalah inisiatif DPRD sendiri. Dengan persentase dari 74 Perda itu, 36,5 persen adalah inisiatif legislatif, dan 63,5 persen merupakan inisiatif ekskutif. =SUKMA FIRDAUS/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 20 AGUSTUS 2014 | No. 0423 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 20 AGUSTUS 2014 No. 0423 | TAHUN III

PUTUSAN MK

580 Polisi Siaga Kamtibmas Sumenep - Kepolisian Resor Sumenep menyiagakan 580 polisi untuk keamanan dan ketertiban masyarakat sehubungan dengan rencana Mahkamah Konstitusi (MK) pada 21 Agustus menggelar sidang putusan perkara perselisihan hasil pemilu presiden-wakil presiden 2014.

Pegawai Sekretariat DPRD Sumenep melintas diantara mobil dinas dewan yang diparkir di Gedung DPRD setempat, Selasa (19/8). Hingga kemarin, baru dua mobil dinas yang telah dikembalikan wakil rakyat periode 2009-2014.

Masih Dua Mobdin yang Dikembalikan Sekwan: 22 Agustus Harus Sudah di Kantor Semua SUMENEP – Dari 14 mobil dinas (mobdin) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep periode 20092014, hingga Selasa (19/8), yang baru dikembalikan masih dua, yaitu yang dipakai Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) dan Farksi Partai Bulan Bintang (PBB).

Sementara pelantikan wakil rakyat yang baru besok.

"Selama ini yang kami terima hanya ada dua mobdin. Itupun hanya milik fraksi. Sementata lainnya masih belum," kata Serkretaris Dewan (Sekwan) Sumenep Moh. Mulki, kemarin, kepada Koran Madura.

Belum dikembalikannya 12 mobdin yang lain, Mulki men-

duga, karena masa pakai yang diberikan oleh Pemkab Sumenep masih belum habis. Pengembalian mobil dinas paling lambat 22 Agustus nanti.

"Berakhirnya masa pakai mobdin itu sama dengan masa akhir jabatan, yakni sampai tanggal 21 Agustus besok. Baru tang-

Jenis Mobil DPRD = L 300 sebanyak 4 Unit (Fraksi) = Kijang sebanyak 4 Unit (Fraksi) = Toyota Altis sebanyak 1 Unit (Ketua DPRD) = Kijang Innova sebanyak 3 Unit (Wakil Ketua) = Sebanyak 2 Unit (Alat kelengkapan dewan) gal 22 Agustus semuanya harus sudah dikembalikan ke kantor," ungkapnya.

Sekretariat dewan telah melayangkan surat pemberitahuan, baik kepada pimpinan DPRD

maupun pimpinan fraksi dan yang lainnya. "Selain itu, kami juga sudah melakukan pendekatan secara personal, meraka sanggup mengembalikan mobdin itu pada waktu yang telah kami berikan," terangnya.

Kemarin sudah ada satu lagi mobdin yang mau dikembalikan, tapi hingga berita ini ditulis belum diserahkan, yakni mobdin yang dipakai oleh badan legislasi (baleg).

"Jadi, kalau itu jadi maka sudah ada tiga mobdin yang sudah dikembalikan pada kami. Namun kalau tidak ya tetap dua mobdin," terangnya. =JUNAEDI/MK

"Secara nasional, seluruh jajaran Polri siaga saat pembacaan putusan MK atas sengketa hasil Pilpres 2014 pada Kamis (21/8).

Kami di Sumenep menyiagakan sedikitnya 580 personel," ujar Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko di Sumenep, Selasa (19/8).

Selain itu, Polres Sumenep akan mendapat bantuan personel dari Polda Jawa Timur sekitar 100 orang. Personel Pasukan Pengendalian Massa (Dalmas) Polda Jatim yang berstatus bawah kendali operasional (BKO) itu akan tiba di Mapolres Sumenep pada Rabu (20/8).

"Mereka akan siaga di Mapolres Sumenep sebagai pasukan 'on call'. Mereka akan digeser ke lapangan, jika ada situasi atau kondisi yang mengharuskan kehadiran pasukan dalmas," ucapnya.

Sementara ratusan personel Polres Sumenep akan disebar di sejumlah kawasan dan kantor yang masuk kategori objek vital, di antaranya kantor KPU dan panitia pengawas pemilu (panwaslu).

"Secara kebetulan, pada Kamis itu juga ada pelantikan anggota DPRD Sumenep periode 2014-2019 hasil Pemilu Legislatif 2014. Separuh kekuatan personel berada di lokasi pelantikan anggota DPRD," paparnya.

Ia berharap warga Sumenep ikut membantu jajarannya untuk mewujudkan situasi yang kondusif.

"Kami juga terus berkoordinasi dengan pimpinan partai politik supaya situasi yang kondusif di Sumenep tetap terjaga menjelang, saat, maupun setelah pembacaan putusan MK atas sengketa hasil Pilpres 2014," katanya, menambahkan. =ABD AZIZ/ANT

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 20 AGUSTUS 2014 | No. 0423 | TAHUN III

Jangan Main-main Mengatasi Kekeringan

C

Desa Berpotensi Kekeringan* 1. Kecamatan Pasongsongan • Desa Montorna • Desa Prancak • Desa Lebbeng Barat 2. Kecamatan Batuputih • Desa Badur • Desa Bantelan • Desa Batuputih Daya • Desa Tengedan 3. Kecamatan Talango • Desa Palasa • Desa Kumbang 4. Kecamatan Saronggi • Desa Tanah Merah • Desa Langsar 5. Kecamatan Batang-Batang • Desa Jangkong • Desa Batang-Batang Daya • Desa Kolpo • Desa Nyabakan Barat

Kepala BPBD: 300 Tangki Sudah Kami Siapkan SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep jangan mainmain dalam mengatasi kekeringan. Kekeringan mulai melebar dan perlu menanganan segera. Sementara masyarakat yang mulai kesulitan mengakses air untuk sekadar diminum belum semuanya menerima bantuan air bersih.

Zalwi, warga Juruan Daya, Kecamatan Batuputih mengatakan, sudah lebih sepekan warga di desanya mengalami kekeringan, namun belum ada distribusi air.

“Kami sudah tak punya ketersediaan air bersih untuk menanak dan minum,” katanya, Selasa (19/8).

Kekeringan juga telah mengintai Desa Duko, Rubaru.

Beberapa sumber mata air di dae-

rah tersebut kering dan warga harus mengambali air hingga 1 kilometer. Kekeringan sudah terjadi sejak bulan puasa kemarin.

Hal serupa juga terjadi Pulau Pagerungan. sebagian sumur inti telah habis. “Sehingga hanya ada satu sumur yang kami gunakan, tetapi itu sangat jauh dari rumah kami. Harus pakai perahu,” tutur Muhammad, warga setempat (Ko-

ran Madura, 8/8).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep Koesman Hadi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 3000 tangki untuk atasi kekeringan di beberapa daerah.

“Sekitar 300 tangki semunya yang kita siapkan,” katanya, kemarin.

Soal jatah, kata Hadi, bervariasi. “Ada yang 13, ada juga yang 15 (tangki). Tergantung kepada kondisi kekeringan yang terjadi.

Jika masuk kering kritis, maka bisa 15 lebih, yang jelas takarannya sesuai dengan parahnya kekeringan,” jelasnya.

Ditanya jumlah daerah yang

6. Kecamatan Dasuk • Desa Mantajun mengalami kekeringan, kata Hadi, masih tetap seperti jumlah kemarin, yaitu 17 kecamatan dengan 64 desa. “Sementara yang mendesak dikirim adalah seperti Bluto, Batang-Batang, Saronggi, dan Batuputih. Sebab daerah tersebut masuk kategori kering kritis,” jelasnya.

Kini, BPBD sudah mendistribusikan air kepada beberapa daerah. Pendistribusian air akan terus berlangsung hingga September mendatang. “Namun, tak menutup menutup kemungkinan bisa terus berlangsung, tergantung situasi dan kondisi,” tukasnya. =SYAMSUNI/MK

7. Kecamatan Rubaru • Desa Basoka • Desa Duko 8. Kecamatan Ganding • Desa Geddu Barat • Desa Geddu Timur 9. Kecamatan Giligenting • Desa Lombang • Desa Banbaru • Desa Jate • Desa Banmaling 10. Kecamatan Lenteng • Desa Muncek Barat • Desa Muncek Timur

SEREMONIAL

Bupati Sambung Rasa dengan Pejuang

S

UMENEP - Bupati Sumenep A. Busyro Karim, Selasa (19/8) menggelar acara ramah tamah bersama 150 pejuang (veteran) dan perintis kemerdekaan RI di Pendopo Agung Sumenep.

Dalam kesempatan itu, bupati menyerahkan penghargaan.

Dalam ramah tamah tersebut, Busyro mengajak para pemuda untuk menjadikan perjuangan para pahlawan kemerdekaan menjadi spirit hidup untuk membangun Kabupaten Sumenep ke arah yang lebih baik. Perjuangan para parlawan harus dilanjutkan oleh generasi muda.

“Maka perjuangan pahlawan harus jadi spirit pemuda Sumenep untuk membawa Sumenep

SERAHKAN PENGHARGAAN Bupati A Busyro Karim (berkopiah) menyerahkan penghargaan kepada pejuang kemerdekaan, Selasa (19/8) di Pendopo Agung Sumenep.

ke arah yang lebih baik. Sebab tidak sedikit yang mengenal pahlawan, tapi tidak hanya men-

genal, namun harus menjadikan pahlawan sebagai contoh dan spirit dalam hidup,” katanya, saat

memberikan penghargaan.

Busyro berharap, melalui memonetum peringatan hari kemerdekaan yang baru saja digelar, generasi bangsa bisa mengisi dan melanjutkan kemerdekaan yang telah digagas para pendiri bangsa.

“Saya berterima kasih dan menaruh hormat kepada para pejung yang sudi hadir pada kesempatan kali ini. Diharapkan ada spirit perjuangan dengan kehadiran para pahlawan,” jelasnya.

Mantan ketua DPRD selama dua periode tersebut menambahkan bahwa pahlawan Halim Pedana Kusuma adalah orang Sumenep. Ia berjanji akan mengabadikan sebagai pejuang dari Sumenep. “Dan saya akan mengundang putra putrinya untuk datang ke Sumenep. Karena banyak para pejuang yang dari Sumenep,dan itu ada dimanamana,” tegasnya.

Dalam momen ramah tamah dengan para pejuang dan janda pejuang Kemerdekaan di Pendopo Agung Sumenep tersebut, tampak hadir unsur pimpinan SKPD, Wakil Bupati Sumenep, Soengkono Sidik dan sejumlah pejabat. =ADV/SYAMSUNI

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 20 AGUSTUS 2014 | No. 0423 | TAHUN III

PMI PERTANIAN

Luas Lahan Tembakau di Bawah Proyeksi Sumenep - Kepala Bidang Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumenep Nasah Bandi mengatakan luas lahan tanaman tembakau di Kabupaten Sumenep pada tahun ini di bawah proyeksi yang ditetapkan sebelumnya.

"Hasil pemantauan lapangan yang dilakukan staf kami, luas lahan yang ditanami tembakau pada tahun ini sekitar 16.200 hektare dari proyeksi yang ditetapkan seluas 21.093 hektare," ujarnya Selasa (19/8).

Sesuai hasil rapat di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur tentang proyeksi luas lahan

tanam tembakau tahun ini, kata dia, lahan tanam tembakau di Sumenep diproyeksikan seluas 21.093 hektare.

"Namun, hingga sekarang yang sudah masa panen tembakau, luas lahan tanamnya ternyata di bawah proyeksi.

Kami menduga animo petani menanam tembakau pada tahun

ini menurun, karena harga tembakau pada 2013 tidak sesuai harapan," ucapnya, menduga.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut yang diduga membuat animo petani untuk menanam tembakau pada tahun ini menurun, karena khawatir rugi.

"Kalau harga tembakau pada tahun tertentu bagus dan menguntungkan, biasanya luas lahan tanam tembakau pada tahun depannya melebihi proyeksi, karena petani berlomba-lomba menanam tembakau," paparnya.

Bandi mengatakan, sesuai proyeksi yang ditetapkan Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Timur, lahan tanam seluas 21.093 hektare diperkirakan menghasilkan 12.656 ton tembakau rajangan.

"Dalam perhitungan proyeksi ideal, satu hektare lahan tanam tembakau akan menghasilkan sekitar enam kuintal tembakau rajangan," katanya, menerangkan.

Di Sumenep, lahan yang dinilai cocok ditanami tembakau tersebar di 17 kecamatan, semuanya di wilayah daratan.

Sumenep memiliki 27 kecamatan, dan sembilan di antaranya berada di wilayah kepulauan. =ABD AZIZ/ANT

STOK DARAH TIPIS. seorang pendonor sedang mendonorkan darahnya di Palang Merah Indonesia (PMI) Sumenep, Selasa (19/8). Stok darah di PMI Sumenep menipis dan sudah terjadi sejak bulan puasa lalu. Kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya masih rendah.

Stok Darah Menipis SUMENEP - Stok darah di Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Sumenep menipis dan sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Stok darah hanya berjumlah 20 kantong dari semua jenis golongan darah dan tidak cukup untuk kebutuhan satu hari saja.

Minimnya pendonor, karena tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Sumenep terhadap kesehatan masih tergolong rendah. Akibatnya, PMI Cabang Sumenep mengalami krisis darah untuk semua golongan.

Pantauan Koran Madura, puluhan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep secara sukarela mendonorkan darahnya secara bergantian di kantor PMI Capang Sumenep.

Donor darah sukarela ini dilakukan dalam rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke69. “Kami berharap darah kami bisa membantu orang yang sedang membutuhkan darah,” kata Deni, salah satu pendonor darah, Selasa (19/8).

Sementara itu, Kepala Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Sumenep, Moh. Saleh mengatakan, sejak bulan puasa kemarin, stok darah di PMI Sumenep menipis bahkan sering kekurangan karena minimnya pendonor.

Saleh menambahkan bahwa darah yang masuk di kantor PMI akan diperiksa kesehatannya dan dipastikan darah yang diberikan kepada warga yang membutuhkan steril dari penyakit menular atau yang membahayakan orang lain.

“Seperti penderita HIV/AID/hipatitis dan penyakit gawat lainnya tidak diperbolehkan mendonor darah. Namun demikian, semua pendonor darah telah melalui pemeriksaan tim medis dan tidak ada persoalan,” jelasnya. =SYAMSUNI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 20 AGUSTUS 2014 | No. 0423 | TAHUN III

E

MENGANIAYA PENAMBANG

Aktivis Lingkungan Ditahan Polisi

KEBAKARAN. Puluhan santri Aqidah Usymuni Terate Pandian sedang berusaha memadamkan kobaran api di belakan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usymuni, Selasa (20/8) sekitar pukul 12.30. Api membakar tempat penampungan kayu milik Pesantren Aqidah Usymuni. Api berhasil dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan.

60 Hektare untuk Kawasan Budaya Pemerintah Gagas Wisata Air di Kali Marengan SUMENEP – Seluas 60 hektare di daerah Kota Sumenep dicanangkan sebagai kawasan budaya. Batasnya, bagian barat hingga belakang Masjid Agung, bagian timur kampung Arab, bagian utara Jalan Kartini, dan selatan sampai Jalan Seludang.

Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Sumenep Bambang Irianto mengatakan, plotting area kawasan budaya masuk dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang merupakan implementasi dari Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Menurut mantap Kepala Disbudparpora tersebut, masyarakat Sumenep harus memahami hal itu. Karena kawasan tersebut akan menjadi kawasan budaya yang berciri khas Sumenep. “Jadi, nantinya, identitas Sumenep itu ada di kawasan budaya seluas 60 hektare tersebut,” terangnya, Selasa (19/8).

Pihaknya menyadari, dalam 20 tahun ke depan akan terjadi perubahan pesat yang akan mer-

gubah semua situasi dan kondisi.

Sehingga, perlu ada penyelamatan identitas Sumenep. “Kota atau tempat yang banyak didatangi wisatawan itu bukan karena ada pertokoan modern. Namun, kota yang mampu mempertahankan identitasnya,” pungkasnya.

Wisata Air Pemerintah Kabupaten Sumenep menggagas wisata air di Kali Marengan. Wisata air itu digagas oleh Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) bersama Dinas PU Pengairan setempat.

“Pengembangan wisata air ini guna memecah keramaian warga di satu titik pada saat akhir pekan,” jelas Kepala KKP Sumenep RB Akhmad Wahid, kemarin, kepada Koran Madura.

Kata Wahid, setiap akhir pekan, hanya area Taman Bunga Sumenep yang menjadi pusat tempat bergumulnya warga, sehingga sistem pengamanannya sangat sulit. “Oleh karena itu, dengan adanya wisata permainan air di lokasi monomen perahu di Kali Marengan, konsentrasi warga bisa terpecah,” terangnya.

Ditanya pendapatan dari wisata baru tersebut, kata Wahid, pihaknya belum menarik retribusi. Namun ke depan, jika fasilitas permainan dan sarana penunjang lainnya sudah memadai, akan dikenakan biaya yang nantinya akan memberikan sumbangsih kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sekarang masih gratis. Nanti akan kami tambah fasilitas, baik berupa fasilitas tradisional seperti dayung perahu, maupun yang sudah modern. Kalau fasilitasnya sudah lengkap pasti ada kontribusinya,” ungkapnya. =SYAMSUNI/MK

SUMENEP – Polres Sumenep menahan Az (40) dan Al (37), warga Dusun Pasar Deje, Desa Talango, Kecamatan Talango. Dua laki-laki itu merusak mobil pengangkut pasir ilegal dan menganiaya orangnya di daerah setempat.

Beberapa waktu lalu, Az dan Al merusak mobil jenis pikap pengangkut pasir ilegal hingga rusak parah. Sedangkan dua kuli yang disewa penambang sekujur tubuhnya babak belur dan harus dilarikan ke Puskesmas Talango untuk mendapatkan perawatan medis. Pelaku sudah ditahan sejak Kamis (14/8). ”Benar kami telah menangkap dua orang warga asal Desa/ Kecamatan Talango yang dilaporkan melakukan penganiayaan dan pengrusakan. Pelakunya sudah kita amankan di sini,” kata Kapolres Sumenep AKBP Marjoko, Selasa (19/8).

Dua orang yang telah ditangkap itu merupakan aktivis yang getol menolak penambangan pasir ilegal. ”Kami tidak pandang bulu dalam masalah hukum, sekalipun dia aktivis tapi kalau melanggar hukum ya kita proses, apalagi yang kita proses masalah pengrusakan dan penganiayaannya,” tegasnya.

Keduanya akan dijerat Pasal 170 tentang pengrusakan secara bersama-sama, karena keduanya dilaporkan beraksi secara bersamasama. Sedangkan bagi penambang pasir akan diproses kemudian, setelah pemeriksaan terhadap tersangka pengrusakan selesai. ”Penambang pasir juga akan kita proses, tapi setelah pemeriksaan terhadap keduanya selesai.

Karena penambang juga melakukan tindakan melawan hukum, yakni melakukan penambangan secara ilegal,” bebernya.

Informasinya, penambangan pasir liar di Dusun Pasar Deje, Desa Talango, Kecamatan Talango, dilakukan pada malam hari,

tepatnya sekitar pukul 16.00 saat warga menunaikan ibadah salat magrib.

Waktu itu penambang membawa dua orang kuli untuk menaikkan pasir ke atas mobil pikap. Namun, penambang belum sempat membawa pasirnya, salah seorang warga mengetahui dan melaporkan pada warga yang lain.

Warga yang selama ini kesal dengan ulah para penambang, menangkap dua kuli yang disewa para penambang. Tidak hanya itu, warga yang sudah kalap dan beringas merusak mobil pikap yang digunakan mengangkut pasir.

Dua kuli yang ditangkap warga dihajar habis-habisan hingga sekujur tubuhnya babak belur dan harus dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Sedangkan barang bukti berupa mobil pikap dan sejumlah batu yang digunakan warga untuk merusak mobil pengangkut pasir juga diamankan oleh petugas. ”Kejadiannya malam hari, Mas. Jadi tidak mungkin satu persatu pelakunya diketahui, tapi karena masyarakat selama ini tahunya hanya ada dua orang yang getol mengusir penambang, ya mungkin hanya itu yang dilaporkan,” kata salah seorang tokoh masyarakat Talango Ikram (45), kemarin.

Akibatnya, dua aktivis penambang pasir ilegal asal warga Dusun Pasar Deje, harus menginap di sel tahanan Mapolsek Talango, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara dua korbannya, yakni Sulaiman (47) dan Misdari (50), warga Dusun Baru, sudah diperbolehkan pulang, lantaran kondisnya sudah pulih.

Dua aktivis penambangan pasar ilegal dilaporkan melakukan pengrusakan dan penganiayaan oleh Asy’ari (30), pemilik mobil. Dua aktivis lingkungan diciduk untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. =JUNAEDI/MK TIDAK HADIR. PT Garam Persero Kalianget tidak menghadiri sidang perdana sengketa informasi publik di Kantor Komisi Informasi (KI) Sumenep, Selasa (19/8).

Agenda sidang ajudikasi dengan pemohon Mohammad Sidik.

Sidang akan kembali digelar Selasa Depan.

KORAN MADURA

F KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 20 AGUSTUS 2014 NO. 0423 | TAHUN III

RABU 20 AGUSTUS 2014|NO. 0423|TAHUN III

MADURA

F

HARGA GARAM TURUN. Pekerja memanen garam, di Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jatim. Pengolah mengeluhkan turunnya harga garam dari pekan lalu sebesar Rp 600 ribu menjadi Rp 500 ribu hingga Rp 550 ribu per ton, padahal kualitas garam semakin baik.

Mengapa Masih Banyak PNS Tak Disiplin?

Sekda Mulai Main Ancam Akan Segel Kantor PAMEKASAN - Tingkat disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan sekretariat Pemerintah Kabupaten Pamekasan sangat rendah. Kondisi ini membuat Sekretaris Kabupaten (Sekkab) setempat geram dan mengancam akan menyegel kantor yang ditemukan kosong.

Ancaman Sekkab Pamekasan, Alwi Beiq itu disampaikan di hadapan sejumlah kepala bagian, yang sengaja dikumpulkan untuk diberikan pengarahan atas banyaknya pegawai yang tidak disiplin.

Alwi mengatakan bahwa pihaknya kerap mendapati ruang yang tidak ada pegawainya, utamanya setelah istirahat siang.

Pihaknya memperkirakan hal itu karena banyak pegawai yang tidak kembali berkantor setelah jam is-

tirahat.

“Tadi saya kumpulkan para kepala bagian yang merupakan bawahan langsung dari sekda.

Saya sudah sampaikan, jangan sampai saya melihat ada kantor yang kosong sebelum jam berakhir, kalau nanti saya temukan, akan saya segel kantornya.” katanya, Selasa (19/8) kemarin.

Alwi menegaskan ancaman tersebut sebagai peringatan keras, mengingat saran dan arahan secara lisan telah sering

disampaikan atas tindakan indisipliner pegawai. Langkah gebrakan yang akan dilakukannya itu akan dimulai dari lingkup

sekretariat, yang langsung ada di bawahan sekda. Namun, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan, kebijakannya itu juga akan diberlakukan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pamekasan. Sebab diakuinya, banyak PNS nakal yang tidak disipilin dengan jam kerjanya.

“Sudah cukup arahan dan saran kepada pegawai yang kompak tidak disiplin, jika masih bandel, akan saya segel. Dan ini saya mulai dari lingkup disini (sekretariat) karena merupakan bahawan saya langsung,” ungkapnya.

Parahnya, tambah Alwi, banyak SKPD yang tidak memahami tugas dan kewenangannya, sehingga sering terjadi lempar tanggung jawab antar. dinas. Akibatnya, banyak pekerjaan yang

tidak berjalan karena masih menunggu perintah setiap menjalankan tugasnya.

Agar kondisi itu tidak terus berlanjut, terang Alwi, pihaknya akan mendatangkan seorang pejabat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk memberikan pencerahan perihal tugas dan tanggung jawab, sehingga pemerintahan berjalan tanpa harus selalu menunggu perintah pimpinan.

“Saling lempar tanggung jawab itu bukan karena lemahnya kordinasi, karena setiap bulan itu kami ada rakortap (rapat koordinasi tetap), tapi karena SKPD yang bersangkutan tidak memahami tupoksinya, sehingga perkerja dan tugasnya tidak dijalankan,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 20 AGUSTUS 2014|NO. 0423|TAHUN III

G

BUPATI PESIMIS

Serapan Anggaran Capai 100 Persen PAMEKASAN - Serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2014 di Kabupaten Pamekasan sangat rendah, utamanya anggaran untuk pekerjaan fisik.

Melihat kondisi yang ada, Bupati Pamekasan, Ach Syafii pesemis serapan anggaran hingga akhir tahun bisa mencapai 100 persen.

Dijelaskan Syafii, dengan adanya ketentuan dari Kementerian Pekerjaan Umum, yang mensyaratkan kontraktor konstruksi, agar memiliki kualifikasi usaha jasa kontruksi, berbentuk sertifikat badan usaha (SBU), yang dilakukan lembaga pengembangan jasa konstruksi nasional (LPJKN), berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 08/ PRT/M/2011, membuat banyak pekerjaan fisik terlambat pengerjaannya.

Dengan belum terlaksananya pekerjaan fisik yang telah dianggarkan tahun 2014, membuat serapan anggaran di Kabupaten Pamekasan hingga triwulan kedua masih sangat rendah. “Target kami tetap tuntas di tahun 2014, walaupun tidak seratus persen, terutama yang besar-besar seperti pengerjaan stadion sepak bola,” katanya.

Terkait adanya tudingan yang menyatakan bahwa rendahnya serapan anggararan karena lemahnya tim teknis di pemkab setempat, Syafii membantah hal itu. Sebab antara serapan anggaran itu beriringan dengan pelaksaan kegiatan.

Menurut Syafii, saat ini proses admistrasi pengerjaan fisik sudah hampir selesai, sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi pengerjaan akan dilaksanakan. “Keterlambatan ini murni karena persoalan teknis di rekanan, karena perencanaan dan anggaran di kami sudah siap,” ungkapanya.

Bupati menambahkan, apabila suatu kegiatan itu dipaksa untuk dikerjakan hanya untuk menyerap anggaran agar tuntas di akhir tahun, maka hal itu akan menyalahi aturan, karena pihak rekanan yang mengerjakan pasti tidak mempunyai SBU kualifikasi usaha jasa konstruksi. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

ABDI PEMKAB. Salah satu Jukir di Jalan Trunojoyo saat bertugas kemarin siang.

Jukir Keluhkan Pungutan Dishub Zakir Akui Memerintahkan Koodinator Jukir di Tiga Wilayah PAMEKASAN - Sejumlah Juru Parkir (Jukir) yang bertugas di Pamekasan mulai mengeluhkan adanya pungutan yang dilakukan oleh pihak Dishubkominfo Pamekasan. Setiap jukir ditarik iuran Rp 20.000 oleh koordinator jukir masingmasing. Di Pamekasan ada tiga wilayah tugas jukir, yaitu wilayah timur, wilayah tengah, dan wilayah barat. Semua itu ada koordinatornya masing-masing, yaitu PNS dari Dishubkominfo. Jumlah jukir di Pamekasan total sekitar 140 orang.

Salah satu jukir dari wilayah barat mengungkapkan pungutan itu dilakukan awal tahun 2014 ini oleh koordinatornya.

Setiap jukir dimintai iuran Rp 20.000. Dimaksudkan uang Rp 20.000 itu untuk membuat ID card (kartu identitas) dari

masing-masing jukir. Namun hingga kemarin (19/8) ID card yang dimaksudkan itu belum juga diterima oleh dia dan jukir lainnya. “Katanya untuk buat ID card. Tapi mana, sampai sekarang tidak ada. Padahal kami sudah bayar dulu,” kata

jukir yang namanya enggan dikorankan.

Menyikapi hal ini, Kepala Dishubkominfo Pamekasan, Moh. Zakir membenarkan adanya penarikan iuran itu.

Dia memang memerintahkan para koordinator jukir di tiga wilayah parkir di Kabupaten Pamekasan untuk menarik iuran masing-masing jukir Rp 20.000.

Iuran tersebut dipergunakan untuk pembelian materai 6000, yang akan ditempelkan di surat perjanjian antara para jukir dan pihak Dishubkominfo. Kemudian untuk biaya photo jukir dan pembuatan kartu keplek (ID card) bagi para jukir yang bertugas di kabupaten tersebut.

Keplek ini diberikan sebagai

kartu identitas yang sah, yang dikeluarkan oleh Dishubkominfo, sebagai legalitas para jukir di Pamekasan. Jukir yang tidak memiliki kaplek ini adalah jukir yang ilegal.

Ditanya masalah kartu keplek ini, yang tak kunjung selesai. Mantan Kepala Bapemas dan Pemdes ini mengungkapkan bahwa saat ini masih proses pembuatannya dan belum selesai semua. Dikatakan dalam waktu dekat, kartu keplek ini akan segera selesai dan akan langsung dibagikan kepada para jukir. “Belum selesai semua. Saat ini masih proses. Proses pembuatannya bertahap,” paparnya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 20 AGUSTUS 2014|NO. 0423|TAHUN III

Mahasiswa Tagih Janji Politik Bupati Syafii Tidak Akan Menutup Mata terhadap GTT PAMEKASAN - Gabungan Mahasiswa yang mengatasnamakan Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat mendatangi Kantor Bupati Pamekasan, Selasa (19/8) kemarin.

Aktivis gabungan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Persatuan Aksi Lintas Mahasiswa (Kalam), Gerakan Pemuda Ronggosukowati (GPRS), dan Gerakan Solidaritas Muda Pamekasan (GSM) ini menagih janji politik Bupati, yang hingga kini dinilai belum satu pun terpenuhi.

Di antaranya, penyediaan anggaran program pembangunan infrastruktur desa sebesar Rp 300 juta setiap tahun untuk satu desa, honor guru tidak tetap (GTT) yang akan disesuaikan dengan upah minimum kabupaten (UMK), dan penyediaan dana talangan sebesar Rp 10 miliar untuk memperluas akses air bersih melalui pengadaan air bersih dan pompa air, serta menyoal penyediaan dana sebesar Rp 250 juta per tahun, untuk seluruh desa di Pamekasan, guna mengentaskan kemiskinan melalui program koperasi syariah, yang sampai kini tak terealisasi.

Ketua GMNI Pamekasan, Makruf Malaka mendesak Bupati Pamekasan Achmad Syafii segera merealisasikan program yang dijanjikan tersebut. Sehingga masyarakat Pamekasan bisa sejahtera dan mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya.

Menurut Makruf, utamanya Bupati mampu meningkatkan harga tembakau dan harga garam

rakyat di Pamekasan. “Penyediaan dana Rp 20 miliar secepatnya direalisasikan, untuk menstabilkan harga tembakau dan garam,” ungkapnya.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii membantah apabila program yang dijanjikan tersebut tidak terealisasi. Ia menyebutkan Pemerintah Kabupaten Pamekasan sejak tahun 2014 ini sudah mengangarkan program untuk desa dan kelurahan di Pamekasan.

Program tersebut terdiri dari pembangunan jalan desa, jalan lingkungan, jembatan desa, bantuan air bersih, bantuan pelayanan kesehatan, program bimbingan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM), serta program pemberdayaan desa lainnya.

Program tersebut, kata Syafii, belum lagi program anggaran yang utuh misalnya program alokasi dana desa (ADD), yang juga bersumber dari APBD Pamekasan.

Sementara untuk honor GTT

yang akan disesuaikan dengan upah minimum kabupaten (UMK), ia memastikan saat ini sudah tidak ada GTT yang ber-SK Bupati, atau minimal SK kepala dinas pendidikan. Karena semuanya sudah terangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Sementara yang ada hanya GTT yang pengangkatannya melalui SK kepala sekolah.

Sekalipun demikian, kata Syafii, dirinya tidak akan menutup mata terhadap GTT yang SK-nya dari kepala sekolah. Ia

berjanji akan melakukan rapat internal dengan beberapa pihak, untuk membuat regulasi. ”Tentu kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan kekuatan anggaran daerah,” jelasnya.

Untuk program pengentasan kemiskinan melalui pemberian bantuan terhadap koperasi syariah, pemerintah pada tahun 2014 ini sudah mengucurkan bantuan sebesar Rp 70 juta kepada seluruh koperasi syariah di Pamekasan. Sementara untuk koperasi non sya-

riah, Pemkab Pamekasan bekerja sama dengan Pemrov Jawa Tmur memberikan bantuan sebesar Rp 25 juta, terhadap seluruh koperasi wanita di Pamekasan yang jumlahnya kurang lebih 100 koperasi.

Sementara untuk penyediaan air bersih, dirinya sudah mendapat sinyal baik dari pemerintah pusat, dengan dana puluhan miliar untuk pengeboran sumber air, yang akan dilakukan di beberapa titik di Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

TUNJANGAN FUNGSIONAL KEMENAG

Kuota Melebihi Jumlah Pemohon, ke Mana Dana Mengalir?

PAMEKASAN - Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Arak) meminta transparansi penggunaan anggaran tunjangan fungsional (TF) guru di lingkungan Kemenag Pamekasan. Berdasar data yang dimiliki kuota TF 2014 mencapai 8.000. Padahal, guru yang berhak menerima tunjangan dan memenuhi persyaratan kurang lebih hanya 4 ribu guru. Artinya, separuh dari kuota Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) tersebut harus dikembalikan ke Kas Negara karena tidak bisa direalisasikan. sebab kuota fungsinal yang diberikan pemerintah pusat lebih banyak dibandingkan jumlah guru pemohon penerima fungsional.

Arak mendesak Kemenag Pamekasan segera mengembalikan sisa kuota tunjangan terse-

but ke kas Negara. Karena apabila dibiarkan, rawan diselewengkan oleh oknom Kemenag yang tidak bertanggung jawab.

Juru Bicara Arak, Zainal Abidin menyatakan Kemenag harus profesional mengelola anggaran yang merupakan hak guru dan harus menyalurkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dia tidak menginginkan kelebihan kuota anggaran tersebut didistribusikan terhadap pihak-pihak yang tidak berhak menerima tunjangan. Apalagi orang-orang dekat Kemenag.

Arak saat ini tengah memantau dan menelusuri kelebihan kuota TF tersebut dan meminta Kemenag untuk transparan terhadap pengelolaan anggaran yang ada.

Menurut Zainal, banyak guru yang mengeluh karena kesulitan untuk mendapatkan NUPTK sebagai prasyarat mendapatkan tunjangan fungsional.

Juhedi saat bertemu sejumlah guru membenarkan belum mengembalikan sisa anggaran kuota TF tersebut. Karena masih menunggu guru yang memproses NUPTK. “Kasihan guru yang proses NUPTK, sambil lalu kami tunggu belum kami kembalikan ke kas Negara,” ujarnya.

Sementara, ratusan guru di bawah binaan Kemenag Pamekasan mengeluh karena staf Kemenag mempersulit pembuatan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Akibatnya, guru-guru yang belum memiliki NUPTK tersebut

harus gigit jari karena tidak bisa menikmati tunjangan fungsional.

Padahal salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon fungsinal, selain surat keterangan mengajar dari lembaga pendidikan, guru tersebut harus memiliki NUPTK. Keluhan tersebut salah satunya diakui Aminullah, salah satu guru di Kecamatan Palengaan Pamekasan. Sekalipun berkasnya sudah dinyatakan lengkap, Proses pembuatan NUPTK belum diproses. dengan berbagai alasan dari pihak Kemenag Pamekasan.

Menurut Aminullah, sistem yang diterapkan di Kemenag Pamekasan ialah sistem kedekatan. Apabila yang mengusulkan ada kedekatan khusus dengan staf Kemenag, maka ia akan mu-

dah dilayani dan mudah mendapatkan NUPTK. Ia kecewa terhadap pelayanan yang ada di kantor tersebut. Bahkan, ia pernah bertamu langsung ke rumahnya staf yang menangani NUPTK tersebut, tetapi lagi-lagi tidak dilayani secara maksimal.

Kekecewaan serupa disampaikan Mohammad Sai, guru Madrasah Aliyah di Kecamatan Pangentenan Pamekasan yang bernasib sama dengan rekan-rekannya.

Sai mengaku berbulan-bulan mengajukan NUPTK ke Kemenag Pamekasan. Tetapi, hingga saat ini belum direspon baik oleh Kemenag Pamekasan. Padahal seharusnya Kemenag Pamekasan mempermudah pelayanan terhadap para guru. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 20 AGUSTUS 2014|NO. 0423|TAHUN III

PP Kesehatan Reproduksi Harus Dikaji Ulang Perlukah Legalisasi Aborsi?

PAMEKASAN - Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) Pamekasan meminta pemerintah pusat untuk mengkaji ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2004 tentang Kesehatan Reproduksi yang didalamnya melegalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan dengan alasan untuk menjaga psikologis korban pemerkosaan.

Dalam Islam aborsi hanya bisa dilakukan apabila ada kedaruratan dan tim medis memberikan kesimpulan harus ada yang meninggal antara ibu ataupun cabang bayi. Maka tim medis harus menyelamatkan ibu, ketimbang bayinya.

Sementara jika hanya beralasan menjaga psikologis korban pemerkosaan, aborsi tidak bisa dibenarkan ataupun tetap dosa, karena menghilangkan nyawa bayi dalam kandungan secara paksa.

Ketua LP2SI Pamekasan, Moh. Zahid menyesalkan atas terbitnya PP yang ditandatangani Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Juli 2014 yang lalu, yang di antara isinya melegalkan aborsi. Padahal, aborsi bisa dibenarkan hanya dalam waktu-waktu tertentu.

Bukan untuk menyelamatkan psikologi korban.

Zahid menambahkan, apabila aborsi ini dilegalkan, maka dengan mudah generasi bangsa melakukan tindakan asusila.

Tanpa, harus mempertanggung jawabkan.”Toh pada saatnya nanti ia akan melakukan aborsi, karena diperbolehkan dalam aturan,” ungkapnya.

Apabila pemerintah memiliki alasan ingin menjaga psikologis korban pemerkosaan, tidak harus diterbitkan PP yang salah satu isinya melegalkan aborsi. Melainkan dengan caracara lain untuk bisa mengembalikan psikologis korban pemerkosaan, seperti yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap pecandu narkoba.

Terbitnya PP ini menjadi tantangan tersendiri bagi LP2SI Pamekasan dan sejumlah Ormas Islam Pamekasan. Rencananya LP2SI akan melakukan kajian bersama dan akan mengeluarkan rekomendasi yang akan dikirimkan ke pemerintah pusat, agar dijadikan bahan pertimbangan.

Salah satu isi PP ini di antaranya bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis dan atau hamil akibat pemerkosaan, merujuk Pasal 75 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2009, setiap orang dilarang melakukan aborsi, terkecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.

Indikasi kedaruratan medis yang dimaksud meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan/ atau kesehatan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, ataupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

Penentuan indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh tim kelayakan aborsi, yang paling sedikit terdiri dari dua tenaga kesehatan, yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Kehamilan akibat pemerkosaan merupakan kehamilan akibat hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan kejadian pemerkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog, atau ahli lain mengenai dugaan adanya pemerkosaan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

I

MOBIL DINAS DPRD

Sehari Jelang Pelantikan, Baru 4 Mobdin yang Dikembalikan PAMEKASAN - Dari 33 Mobil Dinas (mobdin) yang digunakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, mulai yang dipakai oleh pimpinan, Komisi, dan Fraksi, baru 4 mobdin saja yang dikembalikan ke Sekretariat DPRD setempat.

29 mobdin lainnya termasuk mobil Ketua DPRD masih belum dikembalikan. Padahal, pelantikan anggota DPRD baru, untuk periode 2014-219 akan digelar pada 21 Agustus besok, di Pendopo Ronggosukowati dengan anggaran senilai Rp 100 juta.

Dari data yang ada di Sekretaris DPRD setempat menyebutkan bahwa 4 mobdin yang sudah dikembalikan itu milik Wakil Ketua DPRD Khairul Kalam, yakni jenis Kijang Innova. Milik Anggota Komisi A, Faruk Ali, jenis mobdin Kijang LX. Mondin Fraksi Partai Demokrat (FPD) jenis Kijang LX dan mobdin fraksi PKB jenis Kijang LX.

Sekretaris DPRD Kabupaten Pamekasan, Bambang Prayogi mengatakan hingga kemarin (19/8) jumlah mobdin anggota DPRD yang telah diserahkan kembali ke sekretariat baru 4, sedang 29 sisanya masih belum diketahui kapan akan dikembalikan.

“Yang pertama kali mengembalikan itu wakil ketua dewan, yang dikembalikan pada hari Senin pekan lalu, lalu mobdin Fraksi Partai Demokrat, Faruk Ali, terakhir yang digunakan Fraksi PKB hari ini (kemarin), yang biasa digunakan K. Juhaini,” katanya.

Menurut Bambang, dalam pengembalian mobdin yang dipinjam pakai itu nanti, jangan sampai fasilitas yang melekat di dalam mobil itu tidak ada atau rusak. Setelah dilakukan pengecekan pada 4 mobdin yang dikembalikan itu, pihaknya menyatakan mobil-mobil tersebut dalam kondisi baik dan lengkap seperti pada saat dipinjamkan.

Sebagaimana surat yang telah

disampaikan kepada semua anggota dewan yang menggunakan mobdin, batas akhir pengembalian mobdin pada 21 Agustus.

Semua mobdin harus dikembalikan ke sekretariat termasuk anggota DPRD yang terpilih kembali.

“Sebelum diserahkan ke anggota yang baru, semua harus dikembalikan untuk dilakukan perawatan. Walaupun jadi lagi tetap harus mengembalikan mobilnya, karena belum tentu dia (anggota DPRD) duduk di posisi yang sama seperti sekarang,” ungkapnya.

Pihaknya akan memberikan toleransi selama satu minggu setelah pelantikan anggota DPRD baru. Namun, bagi anggota DPRD yang membandel tidak kunjung mengembalikan mobil yang dipakai hingga batas toleransi berakhir, pihaknya akan mengambil paksa mobil tersebut. “Kalau tidak ada niat baik mengembalikan sendiri, maka kami akan ambil ke rumahnya,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

BERJEJER. Sejumlah mobdin anggota DPRD Pamekasan di halaman parkir Kantor DPRD Pamekasan, kemarin (19/8)

Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

RABU 20 AGUSTUS 2014 No. 0423 | TAHUN III

RABU 20 AGUSTUS 2014 | No. 0423 | TAHUN III

MADURA

J

Rp 3 M untuk Guru Ngaji Belum Dicairkan Kepala Dinsosnakertrans: Pencairan masih Nunggu Verifikasi Kecamatan SAMPANG- Sebanyak enam ribu guru ngaji di Kabupaten Sampang masih belum bisa menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Sampang.

Pasalnya, dana bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 dengan total Rp 3 M itu masih belum dicairkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sampang.

Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Sampang Malik Amrullah tidak mengelak jika selama ini bantuan senilai Rp 500 ribu untuk 6000 guru ngaji se-Kabupaten Sampang masih belum dicairkan.

Menurutnya lambannya pencairan tersebut masih menunggu hasil verifikasi dari semua Kecamatan.

Sebab diakuinya sampai saat

ini tim verifikasi Kecamatan belum menyetorkan nama-nama yang berhak menerima bantuan tersebut serta pihaknya juga sedang menyiapkan proses pembuatan SK. “Memang ada bantuan bagi 6000 guru ngaji sebesar Rp 500 ribu di tahun 2014 dengan total sekitar Rp 3 miliar. Dan saat ini pula kami juga sedang menunggu hasil verifikasi dan pembuatan

SK,” ujarnya, Selasa (19/8).

Selain itu juga Malik mengatakan bahwa untuk proses pencairanya yaitu menggunakan rekening bank bagi masingmasing guru ngaji. Sehingga dirinya menjamin bahwa nantinya bantuan tersebut tidak akan ada penyelewengan. Dijelaskan juga bahwa ada beberapa persyaratan tertentu yang nantinya disesuaikan dengan hasil verifikasi tim kecamatan.

“Tidak akan ada penyelewengan dalam proses pencairan dana bantuan guru ngaji, karena tidak melalui pihak ketiga, melainkan langsung ke rekening masingmasing. Dan Keberadaan dana sebesar Rp 3 miliar tersebut masih berada di kas daerah (Kasda),” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

dok. koran madura/ist

Ilustrasi guru ngaji

PASCA KEBAKARAN

Dua Blok Dilarang Ditempati Sampang - Pasca terjadinya kebakaran di Pasar Srimangunan Kabupaten Sampang pada Senin (11/8), sejumlah pedagang hingga kini dilarang menempati kios khususnya di blok C1 dan C2, karena dikhawatirkan ambruk.

“Dua blok C ini pedagang tidak boleh ditempati sama sekali, karena dikhawatirkan rawan ambruk bangunannya pasca kebakaran,” ucap Asisten III Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, A Rohim Mawardi, Selasa (19/8).

Pemerintah Kabupaten Sampang

masih menunggu hasil Laboratorium Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya untuk mengembalikan pedagang ke koisnya. “Tunggu hasil lab dari ITS, sudah dirapatkan kapan dan waktunya untuk ditempati,” tuturnya.

Pemkab mewanti-wanti pedagang untuk tidak menempati. Setiap sisi di blok yang terkena kobaran api tersebut dipasang papan imbauan. “Kalau ada pedagang yang mokong nanti risiko tanggung jawab sendiri, bukan tanggung jawab Pemda,” katanya. =RYAN HARIYANTO/MK

Kebakaran yang terjadi di Pasar Srimangunan, Senin (11/8) malam WIB.

SEREMONIAL

BKD Beri SK kepada 310 Honorer K-2 Sampang - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sampang, Selasa (19/8) sekitar pukul 09.00 Wib memberikan Surat Keputusan (SK) Menteri Aparatur Negara (Menpan) RI kepada 310 honorer kategori dua (K-2) yang lolos tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kepala BKD Kabupaten Sampang Slamet Terbang mengatakan, dari 310 peserta yang lolos tes CPNS tersebut, 240 untuk tenaga guru, 10 tenaga kesehatan, dan 60 tenaga administrasi teknik. “Dari 316 peserta ini yang turun SK menjadi 310 peserta K-2,” ucapnya.

Dirinya menjelaskan, dari 240 tenaga guru akan diprioritaskan di wilayah utara meliputi Kecamatan Karangpenang, Sokobanah, Banyuates, Ketapang, Robatal, Kedungdung, Tambelangan, serta Sreseh, dan pulau Mandangin.

“Bidang guru itu kan ada dua yakni guru SD yang nantinya akan di tempatkan di wiayah utara, bahkan guru SMA juga,” jelasnya.

Slamet Terbang dalam

Pemberian SK secara simbolis kepada honorer kategori dua (K-2) oleh Bupati Sampang A Fannan Hasib di Pendopo, Selasa (19/8) sekitar pukul 09.00 Wib.

menyampaikan pesan kepada ratusan honorer K-2, sesuai dengan UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 menyebutkan bahwa pegawai negeri untuk menghindari tiga hal. “Tidak boleh tersangkut kasus tindak pidana korupsi, narkoba, makar atau membangkang kepada negara,” katanya.

Dirinya berharap, CPNS yang dinyatakan lolos bisa mengemban amanah dan tugas dengan semaksimal mungkin.

“Kesempatan emas ini tidak disia-siakan

dan tidak malas dalam bekerja,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Sampang A Fannan Hasib menambahkan, semua CPNS yang dinyatakan lolos mampu bisa menjadi PNS yang baik dan jujur. ”Saya ingin K-2 setelah mendapat SK tentu harus bekerja lebih baik untuk betul-betul memperhatinkan, selain itu juga ini sangat membantu tenaga pendidik diwilayah sampang,” imbuhnya. =ADV/RYAN HARIYANTO

Sampang

KORAN MADURA

RABU 20 AGUSTUS 2014 | No. 0423 | TAHUN III

K

Ulama Bakal Mengambil Sikap Sampang - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sampang KH Buckhori Maksum mengatakan, pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Produksi tidak perlu dilakukan.

Ia mengecam legalisasi aborsi dalam PP yang diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 21 Juli 2014. Sebab, menurutnya, legalisasi praktik aborsi bagi perempuan hamil

yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis atau hamil akibat pemerkosaan tak konsisten.

“Ini tidak patut dilakukan, apalagi dilegalkan. Jelas tidak boleh. Makanya ke depan ini,

kami dengan para ulama akan menolak, karena saya yakin bukan hanya Sampang saja yang menolak,” ucapnya, Selasa (19/8).

Dalam waktu dekat, MUI seMadura akan melakukan pertemuan untuk membahas mengenai aborsi di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk menyatukan sikap terhadap PP Nomor 61 Tahun 2014 yang saat ini masih menjadi perdebatan.

Terpisah, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU)

Sampang KH Syaiful Jakfar Rois Idharoh juga menyatakan hal yang sama. Ia tidak setuju aborsi dilegalkan, sekalipun ulama hukum Islam masih beda pendapat.

Ketua Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah Gersempal Sampang ini khawatir, dilegalkannya aborsi disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga, dengan demikian pemerintah secara tegas mempunyai aturan tersebut.

“Bagaimana pun alahkah bai-

knya PP harus menyangkut hukum Islam dan melibatkan ulama-ulama se-Indonesia nantinya, karena pandangan Islam satu nyawa,” imbuhnya.

Sekretaris PCNU Sampang Mahrus Zamroni menyampaikan, dalam waktu dekat pihaknya bersama ulama maupun ormas akan melakukan rapat pembahasan terkait legalisasi aborsi. “Kita memang ada rencana untuk pembahasan ini,” ujarnya. =RYAN HARIYANTO/MK

LKPJ APBD SAMPANG 2013

Satria Menduga Tingginya Silpa Karena Kelalaian Pemkab SAMPANG- Sejumlah aktivis yang mengatasnamakan Sampang Transparansi Anggaran (Satria) melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang untuk mempertanyakan kejelasan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) LKPJ APBD 2013. Dalam LKPJ APBD 2013 ada dana yang belum terserap sebesar Rp 110 miliar.

Nurhasan, salah satu aktivis yang mengikuti pertemuan tersebut menyampaikan sangat kecewa dengan adanya dana silpa tahun anggaran 2013 lalu yang mencapai Rp110 miliar. Sebab menurutnya, dana yang tidak terserap tersebut merupakan salah satu bukti jika sejumlah satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah pemerintahan Bupati Sampang Fannan Hasib tidak bekerja dengan maksimal.

Bahkan Hasan menduga besarnya dan silpa tersebut merupakan salah satu bentuk ketidaksepahaman SKPD Sampang dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Bupati Sampang Fannan Hasib.

“Alangkah baiknya dana tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Sampang baik berupa penyaluran kepada infrastruktur, pembangunan jalan maupun kepada hal-hal lainnya.

Atau kemungkinan dana yang tidak terserap tersebut sebuah kelalaian atau tindakan kesengajaan oleh instansi terkait. Saya menyarankan kepada bupati untuk melakukan teguran kepada dinas-dinas terkait supaya nantinya dana silpa tersebut bisa dimanfaatkan,” ujarnya seusai pertemuan tertutup, Selasa (19/8).

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Putut Bud-

isantoso menegaskan jika dana silpa tersebut pasti akan ada untuk setiap tahunnya. Menurutnya pada saat tahun anggaran buka semua dinas akan diberi pinjaman uang muka dan diakhir tahun uang tersebut harus kembali. Kemudian menurutnya Silpa juga berasal dari kelebihan dana

sertifikasi guru dan beberapa kegiatan yang masih mangkrak.

“Jadi Silpa itu nantinya akan otomatis terpakai untuk tahuntahun berikutnya. Dan saat ini dana yang murni Silpa yaitu sebesar Rp 53 Miliyar. Sedangkan Rp 57 Miliyar merupakan akumulasi dan sudah dialokasikan ke

BAK dan tiga bulan terakhir ini digunakan pada kegiatan yang menyerap dana perubahan anggaran tahun 2013. Dan untuk dana sebesar Rp 110 miliyar itu Cuma sebagai laporan pertanggung jawaban bupati karena uang itu merupakan uang negara,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

datangi. Sejumlah aktivis mendatangi kantor Pemkab Sampang untuk mempertanyakan kelanjutan Silpa, Selasa (19/8).

L

Sampang

KORAN MADURA

RABU 20 AGUSTUS 2014 | No. 0423 | TAHUN III

PERTANYAKAN. Lima mahasiswa saat saat di temui Pejabat Dinas Pendidikan, Selasa (19/8). mohammad muhlis/ koran madura

AUDIENSI

Disdik Diminta Investigasi Dugaan Penyimpangan BOS SAMPANG- Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang diminta melakukan investigasi terkait adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pendidikan Menengah Universal (PMU). Pasalnya, Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (Ikmas) menuding banyak pelanggaran dan kejanggalan dalam pelaksanaan dua program tersebut.

Moh. Jalil selaku koordinator pertemuan tersebut menyampaikan jika dana BOS pada tahun 2013 untuk pendidikan SMA (sekolah menengah atas) seharusnya para siswa sudah dibebaskan dari pembayaran uang gedung ataupun biaya lainnya. Akan tetapi, menurutnya, sebagian lembaga SMA ditemukan adanya penarikan biaya kepada siswanya.

“Ini terjadi di SMAN 1 Torjun.

Tahun 2013 lalu lembaga pendidikan tersebut tetap meminta uang pembangunan sebesar Rp 1.400.000 dan penarikan SPP bagi siswa kelas X, XI, XII sebesar Rp 110 ribu berturut-turut selama enam bulan. Dan hanya dikembalikan sebesar Rp 70 ribu bagi kelas X dan XI, sedangkan untuk kelas XII tetap diambil,” tuturnya dalam pertemuan audiensi

dengan Disdik Sampang, Selasa (19/8).

Selain itu, Jalil menyampaikan temuannya kepada para pejabat yang menemuinya.

Menurutnya, di tahun ajaran tahun 2013-2014 terdapat penyimpangan di lembaga sekolah SMAN 1 Kedungdung dengan meminta uang registrasi sebesar Rp 200 ribu. “Di SMAN 1 Kedudung untuk kelas XI ditarik uang registrasi sebesar Rp 200 ribu.

Padahal aturannya saat ini sudah tidak ada,” ujarnya.

Jalil juga menyampaikan bahwa Disdik selaku leading sektor dinilai minim pengawasan terhadap lembaga-lembaga pendidikan. Menurutnya, bagaimanapun bentuknya itu termasuk kasus yang harus dituntaskan. Dan untuk kepala sekolah yang bermain-

main dalam hal ini harus disanksi setegas-tegasnya.

Sementara Kabid Kurikulum Disdik Sampang Arief Budiansor menjelaskan terkait dua temuan yang diajukan oleh mahasiswa tersebut. Menurutnya, untuk dugaan penyimpangan yang dilakukan di SMAN 1 Torjun.

Pihaknya akan melakukan pemantauan dengan melihat Laporan pertanggungjawaban yang ada di lembaga tersebut sebelum melakukan penindakan. Karena setiap keuangan yang masuk ke sekolah tentunya ada laporan pertanggungjawabannya.

“Nanti saya akan kaji berdasarkan aturan yang berlaku di lembaga tersebut. Dan nati saya akan menyampaikan kepada atasan untuk bagaimana langkah

selanjutnya. Saya nanti ke sana hanya mengorek informasi data selengkap-lengkapnya,” jelasnya.

Selain itu, Arif mengaku jika sampai saat ini pihaknya masih belum menemukan kejanggalan di lembaga SMAN 1 Kedungdung.

Sebab diakuinya bahwa informasi temuan sementara yang diajukan oleh Ikmas merupakan sebuah bentuk masukan baru yang perlu ditindaklanjuti.

“Saya nanti akan tanyakan dulu kepada tim pemantau yang dibentuk oleh Disdik terkait temuan itu. Saya akan kroscek dugaan itu sebab pelaksanaan PPDB saat ini sudah diatur di Perbub supaya sesuai aturan. Dan secepatnya saya akan turun untuk menindak lanjuti dugaan itu,” janjinya kepada wartawan. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

KORAN Bangkalan MADURA BANGKALAN - Beredarnya Broad Cast (BC) secara berantai sejak Senin (18/8) terkait penemuan puluhan motor yang diduga hasil pencurian yang disembunyikan di kebun tebu, sekitar Desa Gili, Kecamatan Kamal, dengan Barang Bukti (BB) kurang lebih 50 unit motor, membuat Kapolres Bangkalan angkat bicara. Kabar yang meresahkan tersebut sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Terkait dengan BC penemuan tempat di sembunyikannya motor yang diduga hasil pencurian kendaraan bermotot (curanmor) sama sama sekali tidak benar, saya minta masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap kabar tersebut," tegas Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono, kepada sejumlah wartawan ke-

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

RABU 20 AGUSTUS 2014

RABU 20No. AGUSTUS 2014||TAHUN No. 0423 |IIITAHUN III 0423

BC Persembunyian Motor Merebak Kapolres Minta Masyarakat Tidak Terpengaruh Kabar yang Meresahkan tika ditemui di Mapolres, Selasa (19/8).

Mantan Kasubdit Gak Kum Ditpolairud Polda Jatim itu menyatakan memang saat ini di Mapolres terdapat BB mobil hasil pengembangan penyelidikan terhadap kejahatan yang terjadi beberpa waktu lalu. saat ini pelakunya masih dalam pencarian. Ia meminta kepada segenap lapisan masyarakat apabila mendapat informasi agar segera melaporkan dan konfirmasi ke aparat berwajib di Mapolres.

"Kalau memang ada informasi semacam ini, langsung konfirmasi ke kami. Jangan langsung percaya, karena jelas-jelas tidak ada

AKBP Sulistyono Kapolres Bangkalan

penemuan seperti yang di BC itu," paparnya.

Sementara itu, BC yang beredar secara berantai menyatakan "Telah ditemukan tempat motor hasil curanmor yang disembunyikan di kebun tebu di sekitar Gilih, Kamal. Kurang lebih 50 motor, barang kali ada dari Saudara kalian yang merasa kehilangan motor, silakan cek langsung ke polsek Kamal".

Kabar itu perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. "Namanya juga BC, seringkali memuat berita ataupun informasi palsu," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

SABU

Pria Asal Surabaya Diringkus BANGKALAN - Satuan Reserse Narkoba Polres Bangkalan meringkus DL (38), warga Surabaya, karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Desa Sendeng Dajah, Kecamatan Labang, Selasa (19/8).

Dari dalam saku celana tersangka ditemukan barang bukti (BB) seberat satu gram. Pria pecandu barang haram itu tidak dapat berkutik ketika diberhentikan oleh petugas kepolisian.

Kronologisnya, penangkapan terhadap tersangka berawal ketika petugas mencurigai pelaku saat melintas di Jalan Sendeng Dajah untuk pulang ke Surabaya.

Hasilnya, polisi menemukan satu poket sabu. Selain itu, sepeda motor dan HP milik pelaku juga ikut disita sebagai barang bukti.

Dari pengakuan tersangka, ia mendapatkan barang tersebut dari salah satu bandar berinisial (I) di Desa Parseh Kecamatan Socah.

"DL ini pemakai, bukan bandar. Dia dari Surabaya datang ke Bangkalan hanya beli sabu untuk dibawa pulang," ungkap Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono.

Ia menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan kasus untuk mengungkap siapa bandar dan jaringannya hingga

doni heriyanto/koran madura

DIRINGKUS. Tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu saat diamankan di Polres Bangkalan.

wilayah setempat benar-benar bersih dari kasus penyalahgunaan narkoba. Tersangka akan dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara

dan pidana denda maksimal Rp 8 miliar.

Kasat Narkoba Polres Bangkalan, AKP Hery menyatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pencarian terhadap I yang diduga sebagai bandar. Bandar tersebut telah ditetapkan sebagai

target dari daftar pencarian orang (DPO).

"Kalau sudah ditetapkan sebagai DPO sampai kapan pun akan terus dilakukan pengejaran hingga akhirnya tertangkap," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

LAPANGAN PEKERJAAN

Memicu Tindakan Kejahatan BANGKALAN - Minimnya lapangan pekerjaan yang ada mengharuskan pemerintah harus kreatif dalam pengembangan masyarakat ke depan.

Kesejahteraan masyarakat masih belum terpenuhi dengan baik, sehingga berakibat pada maraknya tindak kejahatan. Masyarakat yang kesulitan dalam kebutuhan finansial akan cenderung bergerak aktif, sedangkan lapangan pekerjaan tidak dipenuhi.

Oleh karena itu, minimnya lapangan pekerjaan di Bangkalan memaksa masyarakat akan pergi merantau ke luar daerah. Jika tidak demikian angka pengangguran akan meningkat dan memicu angka kejahatan dalam masyarakat.

"Masyarakat Bangkalan, banyak yang sukses bukan menjadi pekerja di daerah sendiri melainkan pergi bekerja ke luar. Hal itu lantaran tidak adanya lapangan pekerjaan di daerah sendiri," kata Ketua Bidang Sosial, Lembaga Kajian Sosial Masyarakat (Leksdam), Ach Jakfar.

Perlu peran pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan di daerah sendiri.

Meskipun tidak dipungkiri, pelatihan kerja sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang mempunyai kemampuan terbatas. Sehingga masyarakat bisa berwawasan untuk membuat lapangan pekerjaan sendiri.

Dengan terciptanya lapangan pekerjaan, sumber daya manusia akan semakin terasah. Hal itu dapat mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus lebih kreatif dalam memberdayakan masyarakat ke depan.

Tidak cukup, bantuan-bantuan modal yang digelontorkan kepada masyarakat, tanpa difasilitasi kemampuan kemandirian.

Selain itu, belum adanya geliat investor berinvestasi di Bangkalan sehingga pencanangan sebagai kawasan industri hingga kini belum terwujud. Padahal, itu sangat berpengaruh terhadap terbukanya lapangan pekerjaan ke depan. = MOH RIDWAN/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 20 AGUSTUS 2014 | No. 0423 | TAHUN III

Kejari Bantah Dapat Rapor Merah MCW Menyebut Ada 15 Kejari se-Jatim yang Dapat Nilai Rendah BANGKALAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan tidak mau disebut dapat rapor merah. Sebab pihaknya telah menangani kasus hukum yang dilaporkan masyarakat.

Bahkan kasus P2SEM yang menjadi pertanyaan masyarakat sudah ditangkap tersangkanya.

Melalui, Kasi Pidana Khusus (pidsus) Kejari Bangkalan, Agus Budiyanto membantah jika disebut oleh beberapa aktivis pihaknya mendapatkan rapor merah.

Sebab pihaknya sudah menyele-

saikan beberapa kasus, sehingga sebutan rapor merah dinisbatkan bagi yang belum menyelesaikan.

"Kasus P2SEM sudah ada tersangka. Ehsan Ghani sudah ditangkap. Kemudian dua tersangka

lainnya mengajukan banding," terangnya.

Ia menyatakan kasus P2SEM sudah ditangani. Bahkan, kasusnya sudah di persidangan. Begitu juga dengan kasus KUT yang sudah ada tersangkanya. Termasuk kasus pupuk dan PNPM semuanya sudah ditangani.

"Tidak benar, jika kami mengantongi rapor merah. Karena kami sudah menangani enam kasus. Kalau yang dapat rapor

merah itu, tidak menangani kasus sama sekali," paparnya.

Sementara itu, Ketua Madura Coruption Watch (MCW), Syukur menilai ada 15 Kejari se Jawa Timur yang mendapatkan rapor merah. Hal itu lantaran banyaknya kasus yang mandeg dan belum tertangani. Termasuk Kejari Bangkalan juga mendapatkan predikat tersebut.

Untuk itu, pihaknya mendesak kejaksaan supaya mengusut

doni heriyanto/koran madura

SEPI. Situasi pelabuhan Kamal dari tahun ke tahun semakin memprihatinkan.Sejak ada Jembatan Suramadu, PT yang menangani jasa penyeberangan ini terus menerus dikabarkan mengalami kerugian.

PELABUHAN KAMAL

Sampai Kapan PT ASDP Terus Merugi?

BANGKALAN - PT ASDP yang melayani jasa penyeberangan Kamal-Ujung Surabaya saat arus mudik dan balik lebaran waktu lalu mengalami kerugian. Sejak ada Jembatan Suramadu, PT yang menangani jasa penyeberangan ini terus menerus dikabarkan mengalami kerugian. Entah sampai kapan, kondisi tidak menguntungkan semacam ini

akan terus dialaminya. Tindakan perlu secepatnya dilakukan, agar kerugian tidak terus menerus datang menimpa.

Kerugian itu memang sulit dihindarkan. Apalagi kendaraan roda dua maupun roda empat lebih memilih melewati Jembatan Suramadu. Sehingga intensitas penyeberangan di pelabuhan Kamal sangat sepi. Tentunya berpengaruh

tehadap pendapatan yang dihasilkan. Kondisi semacam ini sebaiknya disikapi lebih tegas, andai pelabuhan itu sudah tidak lagi bisa mendatangkan keberuntungan sehingga perlu ditutup, memang seharusnya ditutup.

"Total kerugian belum diketahui secara pasti. Sebab, untuk mengetahuinya harus menunggu hasil laporan nanti pada akhir

tahun. Kerugian ini dapat dilihat pada prosentasi velume kendaraan yang melewati pelabuhan Kamal selama arus mudik dan balik.

Metodenya melalui perbandingan tahun ini dengan tahun sebelumnya," jelas Supervisi Operasional PT. ASDP, Khairil Anwar.

Menurutnya, berdasarkan data yang dirilis pada arus mudik dan balik tahun 2013 jumlah

tuntas kasus-kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan dari masyarakat. Sebab pihaknya menilai banyak kasus yang belum terungkap.

"Oleh karenanya, Kejari Bangkalan harus bekerja keras untuk menuntaskan banyaknya kasus yang mangkrak. Jangan rapor merah itu terus disandingkan lantaran tidak bisa menyelesaikan kasus," ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH

penumpang pejalan kaki berjumlah 67.242, kendaraan roda dua sebanyak 30.954, dan kendaraan roda empat terhitung 4.516. Akan tetapi, pada arus mudik tahun ini, pejalan kaki 56.260, roda dua 26.211 dan roda empat 4.441.

Dari jumlah tersebut diketahui mengalami penurunan yang cukup signifikan.

"Kalau dikalkulasikan penumpang pejalan kaki mengalami penurunan 16 persen, kemudian roda dua 15 persen dan kendaraan roda empat 12 persen. Dari tahun ketahun kami harus menanggung kerugian materi yang tidak sedikit," keluhnya.

Kerugian yang dialami, kata Khairil, karena biaya operasional yang dikeluarkan tidak sebanding dengan uang pemasukan yang dihasilkan. Asumsinya, kapal yang disediakan berjumlah empat armada. Setiap kapal melakukan sembilan kali perjalanan (trip) dengan biaya operasional bahan bakar senilai 1 juta dalam satu kali berjalan. Maka, satu kapal saja membutuhkan dana 9 juta.

Namun, penghasilan yang didapat hanya berksisar antara 6-7 juta.

"Bagaimana tidak mau rugi, kalau biaya operasional itu lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan. Kalau diibaratkan kami itu seperti pemadam kebakaran, kalau lambat dikeluhkan," paparnya.

Perlu diketahui, semenjak berfungsinya jembatan Suramadu, pelabuhan Kamal yang dikelola PT. ASDP menjadi tempat yang dapat dikatakan semakin sepi ketimbang disaat Suramadu belum berfungsi. Pelabuhan tersebut, yang dulunya ramai dengan kendaraan, kini telah kehilangan para penggemarnya. Bahkan disaat hari-hari tertentu pun, dulu selalu dihiasi kemacetan cukup panjang, kini kemacetan itu tak lagi dapat dijumpai. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

RABU 20 AGUSTUS 2014

RABU 20No. AGUSTUS 2014||TAHUN No. 0423 |IIITAHUN III 0423

Kemerdekaan Estetika itu, Bebas Berekspresi Manusia memerlukan kebebasan dalam menuangkan ide. Pelukis, juga manusia. Ia menerbangkan gagasannya dan menghadirkannya kembali pada sebuah karya.

Lukis sendiri adalah aplikasi dari sebuah pemikiran olah rasa, lingkungan, dan menilai dari gejala-gejala sosial.

Sehingga ia bisa menjadi sarana komunikasi antara pemilik ide dan masyarajat luas. Lukisan tersebut berupa bahasa visual yang terjemahannya mengacu pada setiap penikmatnya. Karena itu, seniman lukis menyuguhkan rupa atau simbol yang sedapat mungkin publik mengerti, mencari tahu, dan bertanya. Simbol tersebut tidak sepenuhnya tersembunyi dan juga tidak terlalu fulgar. Ini dimaksudkan agar semua tingkatan publik bisa menikmati pesan yang disuguhkan seniman.

Koridor kebebasan berekspresi inilah yang disampaikan seniman.

Mereka mengusung dirinya sebagai Koalisi5 sebagai representasi dari nama-nama mereka yang tediri atas Budi, Rifadi, Haris, Yulius, dan Sawer. Pada momentum kemerdekaan, mereka memiliki cara tersendiri untuk menerjemahkan gagasannya tentang kebebasan dari sisi seni dan estetika ruang.

Estetika yang didasarkan pada ilmu pengetahuan berpijak dari pengamatan yang dilakukan dengan indera. Hasil amatan itu, mereka tumpahkan ke dalam kanvas dan dipamerkan di Hotel Putri Pamekasan, 17 – 24 Agustus 2014.

Ada banyak lukisan yang tersaji di sana. Diantaranya, karya realisme, naturalisme, kubisme, dadaisme, abstrak, dan suri-

alisme. Misalnya, terpampang lukisan pantai, matahari terbenam, transaski jual-beli ikan, kerapan sapi, bulan yang terjepit, dan sapuan lainnya sebagai mahakarya seniman lukis yang tergabung dalam Koalisi5. Sebagai sebuah karya seni, setiap lukisan memiliki keindahannya sendiri yang monolitik dan bahkan menggelitik. Keindahan di dalamnya relatif bergantung pada cita rasa setiap individu.

Merujuk Hope M. Smith (1968), “In essence, aesthetics is philosophy of the beautiful, the science of beauty and taste” ; keindahan terikat kebudayaan. Sebab, kebudayaan merupakan penentu corak, tipical, dan gaya hidup suatu kelompok masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Di sisi lain, manusia sebagai makhluk

koalisi 5 for koran madura

KARYA. Salah seorang pengunjung saat mengamati sejumlah lukisan yang dipajang di meeting room Hotel Putri Pamekasan.

multidimensi mempunyai peran untuk mencipta dan mengamati

koalisi 5 for koran madura

Biarkan Seni yang Menjelaskan Maknanya Setiap publik, akan memberi makna terhadap apapun yang dilihatnya. Seniman, tahu akan hal ini dan memberi kebebasan sepe-

nuhnya kepada siapapun untuk memberi makna atau tidak memberi makna terhadap karya seni.

Tetapi, setiap karya sebenarnya

sudah menjelaskan maknanya sendiri kepada peminatnya, dimengerti atau tidak bisa seluruhnya dipahami.

suatu karya seni sesuai cita rasanya. Kebudayaan secara hakiki

Pendapat itulah yang yang disampaikan Budi Haryanto kepada Koran Madura. Menurut guru seni di SMAN 1 Pademawu Pamekasan ini, momentum kemerdekaan yang diperingati setiap tahun harus dirayakan siapa saja, termasuk seniman. Sebagai anak bangsa, seniman juga pernah belajar tentang jasmerah (jangan sekali-kali melupakan sejarah).

Lulusan pasca sarjana Unesa ini memandang kemerdekaan dicapai pahlawan bukan dengan cara yang mudah melainkan berpeluh, berdarah, bernanah, bahkan kematian.

Menurutnya, pengingkaran atas jasa pahlawan sebentuk dengan laku yang berdimensi dosa sejarah. Oleh karena itu, dia bersama sekutunya dalam Koalisi5 ingin mengenang dan berterima kasih kepada pahlawan yang telah berjuang dalam meraih kemerdekaan. Dia berpendapat, seniman sebagai anak bangsa berpartisipasi dalam peringatan kemerdekaan yang sebangun dengan kebebasan dari belenggu

mempunyai pengertian sebagai keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang isinya berupa sistem-sistem makna.

Karya seni, sebentuk aktivitas budi pikiran seniman yang secara mahir diciptakan sebagai suatu karya yang mengekspresikan perasaan seniman. Hasil ciptaan itu merupakan kesatuan organis yang setiap bagian atau unsurnya tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan estetika memuat bahasan ilmiah yang berkaitan dengan karya seni, pengalaman, aliran, dan perkembangan seni.

Intinya estetika meliputi nilai (esthetic value), pengalaman estetis (esthetic experience), perilaku pencipta dan karya seni seni itu sendiri.

Hampir semua lukisan yang dipajang di arena pameran ini, bercorak Madurawi. Ini seerupa nasionalisme bermadura yang lahir dari Koalisi5. Sebenarnya, mereka bisa melukis apapun yang berkait dengan Indonesia. Teapi, bila Indonesia yang majemuk dan plural diamati sepenuhnya, tak ada ruangan yang bisa menampung gagasan seniman. Madura dibidik sebagai alam kecil dari dari Indonesia besar. Dengan lukisan yang seba Madura itu, Koalisi5 ingin mengatakan secara serentak dalam puisi yang dipopulerkan penyair asal Madura, D. Zawawi Imron: Madura, akulah darahmu. = TIM

Budi Haryanto

Guru Seni SMAN 1 Pademawu Pamekasan apapun termasuk ide dan gagasan. “Bagi kami, pameran ini hanya narasi kecil untuk angan-angan besar tentang kemerdekaan dan kebebasan berekspresi. Inilah eksistensi kami mengadaptasi Socrates, kami ada dan karena itu kami berkarya,” dia menjelaskan. = ABE

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

RABU RABU 20 AGUSTUS 2014 | No. 0423 | TAHUN III 20 AGUSTUS 2014

MADURA

No. 0423 | TAHUN III

SITI SAUDAH

Berbagi Tidak Akan Mengurangi Rezeki arangkali kita sudah terbiasa menerima sehingga sulit memberi. Kadang saat kita dimintai tolong sedikit saja oleh sahabat kita, bahasa tubuh kita seolah menyiratkan ingin mendapat upah dan berharap balas jasa.

Sebab kita seringkali diajarkan untuk meminta, bukan memberi, maka ungkapan “jangan banyak meminta, tetapi perbanyaklah memberi" tak lagi berlaku.

Iya, memberi tanpa balasan jasa merupakan salah satu sikap yang mulia, bahkan dengan memberi kita akan menuju yang lebih berarti, ada nilai pahala yang tak bisa dapat dihitung dengan materi. Dengan begitu kita benar-benar telah menahbiskan diri menjadi manusia seutuhnya. Sebab tujuan kita hidup salah satunya adalah memberi manfaat bagi yang lain, utamanya bagi yang membutuhkan.

Siti Saudah adalah salah satu dari sekian perempuan yang ingin berbagi untuk sesama, dan menebar manfaat bagi orang lain. Dara kelahiran Banyuangi, 14 April 1994 tersebut berusaha menjadi pribadi, bukan hanya diri.

Sebab ia sadar, mengabdi untuk masyarakat, bangsa dan negara adalah salah satu alasan kenapa manusia harus bertahan hidup. Termasuk ingin mengatakan kepada semua bahwa menjadi pribadi itu penting.

Maka tak salah bagi perempuan yang akrab disapa Uut tersebut jika benar-benar ingin mengbdikan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Kini, di sela-sela aktivitasnya menjadi mahasiswi di salah satu kampus ternama di Sumenep tersebut, ia sedang sibuk dengan aktivitas akademiknya di jurusan BK. "Sebab tak ada yang lebih bahagia selain kita punya etika berbagi untuk sesama, baik berbagi ilmu, kebahagiaan maupun berbagi rasa. Itulah salah satu manusia yang punya pribadi," ucapnya Sungguh, patut kiranya kita tiru cara memaknai hidup dari Uut. Perempuan yang merantau ke Madura, Sumenep itu hendak mengatakan kepada semua bahwa kita memang perlu terus melatih diri kita untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Bahkan lebih keras lagi, kita ditantang untuk berani memberi kepada orang yang tidak bisa membalasnya. Dengan tulus memberi, maka kita sudah menerima upahnya yaitu karakter kita akan semakin baik. Jika semua orang berlomba-lomba memberi dengan tulus, tentu hidup masyarakat kita akan makin baik dan berkualitas. "Tak usah khawatir soal rezki, yakinlah bahwa berbagi takkan mengurangi rezki," jelas perempuan yang jago fashion itu. =Syamsuni

SULALATIN

Tularkan Semangat Nasionalisme Masih dalam suasa Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke69, bagaimana suasana ini harus menjadi nilai jiwa nasionalisme para remaja untuk bangsa.

Sebab, masyarakat khususnya di wilayah kelahiran Sampang ini, diharapkan rasa nasionalisme, rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara tetap harus dikembangkan terus menerus ditengah era globalisasi.

"Sangat prihatin sekali melihat jiwa muda-mudi sudah tenggelam terhadap kemerdekaan bangsa dan negara,"ucapnya.

Sulalatin, perempuan kelahiran Sampang 08 Agustus itu, menjelaskan para remaja seharusnya mampu menularkan semangat nasionalisme kepada anak-anak didik yang masih di dunia dini.

Hal itu, dirasa sangat mudah.

Tentu, bisa mengadakan kegiatan bersama yang berbasis para sejarah kemerdekaan. "Bisa saja anak remaja sekarang mengadakan kegiatan utama yang mungkin merilis peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di zaman dahulu,"katanya.

Ditambahkan, perempuan yang mempunyai hobi membaca itu, menambahkan bahwa tidak perlu sulit dan rumit dalam mengadakan sejarah dalam peristiwa perang-perang besar maupun kecil yang pernah terjadi dibeberapa wilayah. Satu contoh bisa memberikan pelajaran kepada dunia didik tingkat dasar dengan mengenalkan beberapa namanama tokoh pahlawan.

"Sebenanrnya menularkan semangat nasionalisme melalui cara yang sederhana sangat bisa, jangan terlalu rumit dan tidak mudah dipahami oleh dunia pendidikan dasar, cukup nama-nama saja,"tuturnya. =RYAN HARIYANTO