e Paper Koran Madura 20 Oktober 2014

SENIN

20 OKTOBER 2014 | No. 0466 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Nama Menteri n ka Akan Diumum an ep D is m Ka Berita Utama hal 2

Terimakasih Pak SBY....

KORAN MADURA

1

SENIN 20 OKTOBER 2014 | 0328-6770024 No. 0466 | TAHUN III www.koranmadura.com

Selamat Datang Jokowi

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466 | TAHUN III

Fondasi

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Jika biasanya hari Jumat selalu memberikan kejutan tak menyenangkan dalam bentuk pemberitahuan penetapan KPK tentang seseorang menjadi tersangka, kali ini agak berbeda. Jumat pekan kemarin tak seperti biasa diwarnai kejutan menyenangkan dan luar biasa menggembirakan bagi bangsa Indonesia. Apalagi kalau bukan pertemuan Presiden terpilih Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Pertemuan menjelang pelaksanaan sholat Jumat itu, seperti tetesan hujan di tengah kegersangan panjang situasi politik negeri ini. Apalagi pertemuan yang dipenuhi keakraban itu terjadi hanya sekitar tiga hari dari pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia lima tahun mendatang.

Tentu saja pertemuan itu menjadi pelengkap atau bahkan bisa jadi fondasi utama terbentangnya harapan baru, Indonesia ke depan di bawah kepemimpinan duet Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Sejak Pilpres praktis atmosfir politik di negeri ini seakan beriringan dengan kondisi alam, yang nyaris tanpa hujan, panas menebarkan kegelisahan. Lihatlah fluktuasi saham dan valas, yang juga kepanasan. Perhelatan pelantikan DPR sampai sehari moment pertemuan bersejarah tak juga turun tensinya. Tetap panas dalam menentukan komposisi pimpinan alat kelengkapan Komisi DPR dan lainnya, sebagai kelanjutan kegaduhan pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Para pelaku ekonomi, pengusaha, pengamat, termasuk masyarakat luas seperti dijejali kekisruhan yang mengaburkan harapan baru dari pimpinan Sekeras apapun nasional baru. Suksesi pimpinan perbedaan dan nasional sejatinya, sebelum pertekepentingan, ke- muan diwarnai pesimisme dengan tika menyangkut prediksi duet Jokowi-JK, akan negara dan rakyat, diganggu sepanjang lima tahun ke semua menahan depan. Pernyataan Hasyim Djojodiri, lalu berbaris hadikusumo, yang secara terbuka mengatakan dengan segala cara bersama akan menghambat pemerintahan Jokowi, seperti menuangkan minyak ke dalam bara. Suasana benar-benar terasa panas, pelan mengoyak harapan yang seharusnya mengemuka menjelang tampilnya pemimpin baru, yang biasanya membawa energi dan semangat baru.

Jokowi yang memiliki karakter lentur dalam berkomunikasi politik, yang lebih mengedepankan subtansi ketimbang ceremony protokoler kaku, benar-benar diuji kemampuannya. Ia seperti mendapat tantangan awal untuk mencairkan dan mendinginkan afmosfir politik nasioal. Sebuah langkah besar dia lakukan ketika bertemu dengan Pimpinan MPR, DPR dan DPD. Melalui diplomasi meja makan khas Jokowi, jalinan komunikasi pelan mulai mencairkan batas ketegangan.

Lalu puncaknya moment jelang Jumat, pekan kemarin. Sama-sama berbaju putih, kedua tokoh itu bertemu, berangkulan tanpa lagi ada sisa-sisa ketegangan. Semua cair.

Senyum sumringah bertebaran yang diharapkan mengalir terus pada lapisan-lapisan simpul-simpul politik lainnya.

Baik Prabowo dan terutama Jokowi, melalui moment Jumat itu memperlihatkan jiwa negarawan luar biasa. Jokowi, yang akan tampil sebagai Presiden mendatang, tidak ragu mendatangi Prabowo dengan melepaskan egonya sebagai pemenang Pilpres. Ia memperlihatkan jiwa negarawan sangat luar biasa dengan kesedian menemui Prabowo, di kediamannya.

Prabowo pun layak mendapat apresiasi dengan ketulusannya menyambut langsung kedatangan dan mengantarkan Jokowi menuju mobil. Ia sebagai purnawiran tanpa ragu memberikan hormat secara militer pada Jokowi; sebuah penegasan penghormatan dan pengakuannya pada Jokowi sebagai Presiden. Ekspresi keras dengan nada amarah, benar-benar tak tersisa, terhapus kometmen kecintaannya pada negeri ini, untuk bahu membahu membangun negara dan bangsa Indonesia ke depan.

Begitulah idealnya kehidupan politik. Sekeras apapun perbedaan dan kepentingan, ketika menyangkut negara dan rakyat, semua menahan diri, lalu berbaris bersama. =

Berita Utama

2

KORAN MADURA

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466 | TAHUN III

Nama Menteri Diumumkan Kamis KPK Minta Jokowi-JK dan Menterinya Transparan JAKARTA- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah mendapatkan nama-nama menteri yang akan membantunya di pemerintahan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan akan segera mungkin mengumumkan nama tersebut usai dilantik menjadi presiden.

“Sudah saya sampaikan Jumat atau Kamis. Atau bisa besok langsung pengumuman menteri bisa aja. Besok lusa tiga hari lagi enam hari lagi, juga bisa. Ya nama tinggal umumkan,” kata Jokowi usai menghadiri acara Gladi Bersih di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10).

Namun demikian, Jokowi sendiri masih merahasiakan siapa-siapa saja orang yang akan mengisi 34 kementerian yang dibentuknya.

Dia menjelaskan hingga saat ini belum ada perubahan nama, hingga pelantikan hari ini. “Sudah tidak ada, semua sudah terkumpul,” katanya.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) meminta Jokowi- JK dan para pembantunya supaya transparan terkait harta kekayaannya. Hal ini penting guna

meciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Kalau saja Pak Jokowi nanti membuat komitmen bahwa nanti bila ditemukan harta kekayaan diluar yang telah dilaporkan akan dirampas negara, itu kan bagus juga, gagasan itu sudah pernah kita sampaikan. Mudah-mudahan kalau ada pertemuan kita dapat sampaikan lagi,” sambungnya.

Bambang menambahkan, hal itu merupakan bagian penting untuk membangun integritas. Sebab jika presiden/wapres bersedia komitmen, maka para menterinya juga akan melakukan hal yang sama.

Pada bagian lain, Bambang mengaku belum mengetahui perkembangan penelusuran rekam jejak para calon menteri kabinet Jokowi-JK. Bambang hanya me-

mastikan hasil penelusuran langsung diberikan ke Jokowi. “Enggak (diumumkan ke publik) karena ini kan, biasanya kalau diminta langsung presiden, kita laporkannya ke presiden dong,” imbuhnya.

Meski pelantikan Jokowi-JK tinggal hitungan jam, Bambang mengaku belum mengetahui jadwal penyerahan penelusuran para calon menteri. Rencananya hasil penelusuran KPK diserahkan langsung oleh Abraham Samad. “Kami akan menjalankan amanah dengan sebaiknya, kalau dimintai tolong kami akan bantu. Tapi kami belum bisa memberitahukan kepada publik karena semuanya dikonsolidasikan sejauh mana permohonannya saya belum tahu, saya ya, saya harus cek dulu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Transisi Rini Soemarno dan Deputi Hasto Kristiyanto menyerahkan nama calon menteri ke KPK pada Jumat 17 Oktober lalu. Hasto menjelaskan bahwa dokumen yang dibawanya berisi daftar nama calon menteri yang akan masuk ke kabinet Jokowi. Nama-nama itu adalah hasil penyaringan yang telah dilakukan Jokowi. =GAM/AJI

ant/maulana surya

PESTA RAKYAT JOKOWI-JK. Model Solo Batik Carnival (SBC) mengusung poster bergambar Presiden terpilih dalam Pilpres 2014, Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla saat aksi Pesta Rakyat di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Minggu (19/10). Aksi tersebut untuk menyambut pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10) mendatang.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466 | TAHUN III SENIN 20 OKTOBER 2014

No. 0466 | TAHUN III

33

SYUKURAN PRESIDEN BARU

Jokowi Akan Main Gitar Lagu Metal JAKARTA-Presiden Terpilih Joko Widodo direncanakan akan ngejam bersama rakyat saat perhelatan akbar “pesta rakyat” hari ini, Senin (20/10).

ant/muhammad adimaja

JELANG PELANTIKAN PRESIDEN. Pekerja membawa kereta kencana menggunakan mobil bak terbuka melintas di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (19/10). Kereta kencana yang didatangkan dari Solo tersebut rencananya akan digunakan untuk acara pawai budaya oleh Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla usai pelantikan di gedung MPR-DPR RI menuju Istana Negara pada Senin (20/10).

Politik Gaduh, Aktivitas Investasi Terhambat Bila Kondisi Tidak Membaik, Ekonomi Akan Stagnan JAKARTA-Perusahaan konsultasi bisnis Grant Thornton Internasional menilai kegaduhan politik terjadi belakangan ini bisa menghambat laju investasi di Indonesia. Hasil survei Grant Thornton International Business Report (IBR) menyebut optimisme pebisnis terhadap kondisi ekonomi dan iklim berusaha di Indonesia pada kuartal tiga 2014 tak meningkat alias stagnan di level 48 %.

Ini sejalan dengan hasil survei Bank Indonesia (BI) yang menyebut optimisme konsumen pada September lalu berada pada level 119.8 poin. Menurun dari bulan sebelumnya 120.2 poin.

Managing Partner Grant Thornton Indonesia Johanna Gani mengatakan, situasi politik saat ini menghambat aktivitas investasi nasional. Para investor menunda realisasi rencana investasi di Indonesia.

“Hal ini dipicu oleh beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh parlemen yang ternyata mendapatkan respon negatif dari pasar. Bila Indonesia terus berkutat dengan kondisi politik yang memanas, perekonomian akan melemah,” katanya dalam siaran pers, Sabtu (18/10).

Survei dilakukan terhadap 2.500 pimpinan perusahaan terbuka berbagai sektor di 34 negara pada Juli 2014. Secara umum, optimisme para pelaku bisnis Indonesia masih berada di atas rata-rata para pelaku bisnis global yang berada pada level 43 persen.

Dari puluhan negara yang disurvei itu, Indonesia menduduki peringkat 14 dalam hal optimisme pebisnis. Di bawah Indonesia ada India (95 persen), Selandia Baru (80 persen), Thailand (71 persen), Singapura (66 persen). Kemudian, China (55 persen), Australia (53 persen), dan Malaysia (50 persen).

“Di kawasan ASEAN, IBR melaporkan peningkatan optimisme bisnis yang cukup signifikan dengan net balance 56 persen, sebelumnya 43 persen, di mana Indonesia adalah negara ASEAN dengan optimisme

bisnis terkuat keempat,” jelasnya.

Laporan Grant Thornton juga menyebutkan, pelaku bisnis di Indonesia tak terlalu optimistis terhadap prospek pembukaan lapangan kerja baru. Terjadi penurunan optimisme menjadi 22 persen dari sebelumnya 40 persen pada kuartal dua 2014.

Investasi bangunan baru juga mengalami penurunan tajam ke posisi 26 persen dari sebelumnya 12 persen. Kemudian, ekspektasi penelitian dan pengembangan juga menurun ke posisi 26 persen dari sebelumnya 36 persen.

Menurut Johanna, Indonesia harus mampu untuk memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi global. Dimana stabilitas politik adalah prasyarat yang utama.

“Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan ‘proses politik di Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan bagi pelemahan parameter-parameter ekonomi nasional’. Banyak orang merasa khawatir atas perkembangan situasi politik domestik yang terjadi,” pungkasnya. =GAM

Sesi Jamming bersama direncanakan berlangsung pada malam hari sesudah berpisah dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara.

Bahkan, Jokowi kemungkinan akan unjuk kebolehan, bermain gitar lagu metal bersama musisi yang hadir. “Kalau bapak enggak capek, mungkin akan bermain gitar bareng musisi yang datang. Soalnya ada Arkana yang mau datang ke sini,” ujar Tim sukses Jokowi-JK, Eva Sundari, di Rumah Jokowi Center di Menteng Jakarta, Minggu (19/10).

Eva mengatakan acara pelantikan Jokowi dibuat ala pesta rakyat. “Acara besok benar-benar ditujukan dari rakyat untuk rakyat. Pengisi acara semuanya dari rakyat dan atas kemauan rakyat,” imbuhnya.

Bahkan, lanjut Eva, ratusan artis yang akan tampil di Monas tidak dibayar sepersenpun. Mereka mengajukan diri suka rela. “Salah satunya band Arkana. Mereka menelepon langsung dari luar negri untuk konfirm tampil,” terang Eva. Selain pertunjukan musik, akan ada acara menarik lainnya seperti karnaval budaya yang akan mengkirab Jokowi- JK dari Semanggi hingga Istana Negara dan ke Monas. “Akan ada pertunjukan kelompok drum band dari Hanura. Lalu ada pawai 10 barongsai, kirab budaya dari lapisan masyarakat seperti kelompok Petani dari Semut Hitam dr jawa tengah dan Jogjakarta. Dan masih banyak lagi acara lainnya dari rakyat,” bebernya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa dana pelantikan Presiden Jokowi tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semua biaya berasal dari donasi rakyat secara sukarela. “Ini pake duit relawan. Duit negara enggak kepake. Politik kini milik rakyat, semua donatur berasal dari rakyat,” ujarnya.

Menurut Eva, rakyat dengan sukarela menyumbang untuk pelantikan karena acara pelantikan tersebut adalah kemauan rakyat. “Tuduhan yang bilang tidak perlu ada pesta pelantikan besarbesaran di tengah situasi ekonomi yang sulit ini tidak tepat. Ini kemauan rakyat, bukan Pak Jokowi. Rakyat mau mensyukuri pemilihan Jokowi karena politik sekarang sudah dekat dengan bumi, bukan hanya di Senayan,” tegasnya.

Eva menjelaskan sebagian besar sumbangan yang diberikan berupa barang, waktu dan tenaga seperti makanan, tenda pesta, dan waktunya untuk menjadi panitia acara. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466 | TAHUN III

Puan Pantas Masuk Kabinet Jokowi Pengalaman dan Prestasi di Bidang Politik Cukup Mumpuni JAKARTA- Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memiliki modal politik yang sangat kuat dan signifikan untuk masuk dalam kabinet pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla (Jokowi-JK). Pengalaman dan prestasi dunia politik yang mumpuni menjadikannya layak dilirik untuk menjadi menteri dalam kabinet, bahkan sekelas menteri koordinator.

“Representasi partai, karena Puan adalah Ketua DPP Bidang Politik, di DPR juga menjabat sebagai ketua fraksi. Prestasi dan pengalamannya adalah terlibat langsung dalam dinamika politik partainya yang kemudian menempatkan PDI Perjuangan sebagai partai penguasa,” ujar Direktur Ekskutif Indo Barometer M Qodari dalam pesan tertulisnya di Jakarta, Minggu (19/10).

Menurut Qodari, dari segi pengalaman politik, Puan juga punya jaringan kuat kare-

na sudah menjabat ketua fraksi sejak periode lalu. Kemudian, pada jajaran pengurus partai dia juga memegang jabatan sentral dalam bidang politik.

“Menurut saya, Puan adalah politisi yang network-nya cukup luas, baik latar belakang keluarga maupun pengalaman politiknya di DPR dan DPP. Saya kira untuk kategori politisi sudah cukup layak. Tak jauh beda ketika berbicara soal Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar,” ungkap dia.

Pengalaman Puan dalam politik antara lain dua kali pemilu selalu meraih Bilangan Pembagi pemilih (BPP) dan suara terbesar nasional. Puan juga menjadi Ketua Tim Pemenangan Pilkada Gubernur Jawa Tengah.

Untuk tingkat nasional, Puan memimpin PDI Perjuangan memenangkan Pemilu Legislatif 2014 sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Legislatif, serta berperan sebagai Ketua BP Pilpres PDI Perjuangan. Untuk acara partai, Puan juga teruji karena beberapa kali menjadi ketua panitia dalam pelaksanaan perhelatan besar PDI Perjuangan.

Munculnya nama Puan melahirkan spekulasi bahwa putri Megawati itu terpilih dikarenakan berasal dari keluarga Soekarno.

Namun peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai penilaian itu tidak etis dan terlalu subjektif. “Menilai kapasitas Puan

hanya karena latar belakang keluarga dan menghilangkan fakta lain yang dialami atau diperjuangkan Puan, sangat tidak etis dan subjektif,” kata Lucius, Minggu (19/10).

Menurut dia, Puan Maharani kader yang telah melewati berbagai pengaderan di PDI Perjuangan. Jika Puan kini menduduki pos jabatan Ketua DPP Bidang Politik PDI Perjuangan, hal itu sangat wajar sesuai dengan proses kaderisasi di internal PDI Perjuangan.

“Puan Maharani harus diberikan peluang yang sama dengan profesional partai lainnya. Selain punya latar belakang pendidikan yang terverifikasi, Puan juga meraih banyak prestasi di partai dalam mengantarkan Jokowi-Jusuf Kalla memenangi Pilpres 2014,” kata Lucius.

Dalam dunia politik, katanya, kepercayaan rakyat saat pemilu selalu menjadi indikator kesuksesan politikus. Atas hal itu, Puan sudah menjawabnya dengan meraih suara terbanyak pada pelaksanaan pemilu, bahkan secara nasional merupakan peraih suara terbanyak, melewati angka BPP. “Jadi, dengan modal prestasinya, sudah layak sebenarnya Puan diganjar posisi politik lain sebagai apresiasi atas kemampuannya memimpin selama ini, termasuk menjadi menteri yang sesuai dengan kemampuannya,” kata Lucius. =GAM/ABD

PERESMIAN MUSEUM KEPRESIDENAN. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono didampingi Wapres Boedino dan Ibu Herawati Boediono, Presiden RI ke-3 BJ Habibie (kelima kiri), Ibu Sinta Nuriyah Wahid, Yenny Wahid, Siti Hedianti Hariyadi Soeharto, putra presiden Edhi Baskoro Yudhoyono berfoto bersama saat peresmian Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti di Ruang Garuda, Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/10).

Pembangunan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti ini merupakan upaya untuk menyajikan karya dan prestasi Presiden pertama RI hingga keenam dalam membangun bangsa kepada masyarakat luas.

PEMERINTAHAN BARU

Hindari Politik Balas Jasa JAKARTA-Rohaniwan Katolik, Romo Beny Susetyo meminta Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menghindari politik balas jasa. Sebab dikhawatirkan hal tersebut akan menyebabkan korupsi merajalela.

“Jika ada politik balas jasa, akan terjadi politik transaksional, maka korupsi akan merajalela,” kata Romo Beny dalam sebuah diskusi di Gedung Joeang 45, Jalan Menteng Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/10).

Romo mengatakan, tidak ada ketakutan yang muncul pada dirinya jika Jokowi-JK, kendati hanya mendapatkan dukungan yang kecil di parlemen. Caloncalon yang mengisi kabinet Jokowi-JK nantinya harus bersih dari indikasi korupsi.

Romo menilai, pada kesempatan inilah peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) muncul. “KPK harus transparan, harus bicara ke publik siapa saja calon menteri yang terindikasi.

Agar publik bisa mengontrol,” kata dia.

KPK, kata dia, harus mampu mengawal demokrasi. Jika politik Indonesia dapat dibersihkan dari mafia-mafia dan KPK dapat menjalankan peranannya, republik ini dapat terselamatkan. “Jika KPK ragu, republik ini akan hancur,” tandasnya.

Sementaraitu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi meminta Presiden terpilih Jokowi membentuk kabinet yang mengedepankan meritokrasi. Hal itu menyusul terbelahnya kekuatan eksekutif dan legislatif pascaPilpres 2014.

“Pemerintahan yang terbelah antara kekuatan di eksekutif dan legislatif seharusnya menjadi pemicu buat Jokowi membentuk kabinet yang mengedepankan meritokrasi. Yakni menempatkan the right persons in the right place,” kaya Burhanuddin di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Minggu (19/10).

Dia menjelaskan, Jokowi perlu membentuk kabinet kerja yang diisi kalangan ahli yang kompeten dan memiliki jam terbang tinggi, tapi juga punya topangan politik memadai. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 20 OKTOBER 2014 SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466 | TAHUN III No. 0466 | TAHUN III

55

ant/anis efizudin

BERAS JAGUNG INSTAN. Pekerja mengemas beras jagung instan ke dalam plastik kemasan di sebuah industri pembuatan beras jagung instan Pandawa desa Greges, Tembarak, Temanggung, Jateng, Sabtu (13/10). Beras jagung instan merupakan makanan pokok alternatif pengganti beras padi dan mempunyai kelebihan tahan lama, rendah kadar gula, mengandung banyak vitamin, fosfor dan kalsium yang diproduksi untuk mendukung ketahanan pangan melalui program ODNR (One Day No Rice).

Utang Luar Negeri Meroket Pada Akhir Agustus Mencapai Rp 3.426,73 Triliun JAKARTA-Laju pertumbuhan utang luar negeri (ULN) Indonesia semakin meroket. Berdasarkan data Departemen Statistik Bank Indonesia (BI), ULN Indonesia pada akhir Agustus 2014 tercatat sebesar USD290,4 miliar atau setara dengan Rp3.426,72 triliun jika mengacu kurs Rp11.800 per dollar Amerika Serikat (AS). Angka ini, tumbuh 11,2 persen dibandingkan dengan posisi Agustus 2013.

Posisi ULN pada akhir Agustus 2014 tersebut terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD134,2 miliar (46,2% dari total ULN) dan ULN sektor swasta USD156,2 miliar (53,8% dari total ULN).

“Dengan perkembangan ini, pertumbuhan tahunan ULN pada Agustus 2014 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbu-

han Juli 2014 sebesar 10,2% (yoy), melanjutkan tren pertumbuhan yang terus meningkat sejak Desember 2013. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya, ULN Agustus 2014 turun 0,2%,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara di Jakarta, Minggu (19/10)

Menurutnya, kenaikan pertumbuhan ULN pada Agustus 2014 dipengaruhi pertumbuhan ULN sektor publik yang meningkat.

ULN sektor publik tumbuh 9,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 6,8% (yoy), terutama dipengaruhi peningkatan kepemilikan surat utang Pemerintah oleh asing.

Sementara itu, ULN sektor swasta tumbuh 12,2% (yoy), lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 13,2% (yoy).

Berdasarkan jangka waktu asal, jelasnya peningkatan pertumbuhan posisi ULN terjadi pada ULN jangka panjang. ULN berjangka panjang pada Agustus 2014 tumbuh 11,0% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan bulan Juli 2014 yang sebesar 9,8% (yoy).

Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 11,7% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 12,2% (yoy). Pada Agustus 2014, ULN berjangka panjang tercatat sebesar USD241,0 miliar, atau mencapai 83,0% dari total ULN. “Dari jumlah tersebut, ULN berjangka panjang sektor publik mencapai USD128,4 miliar atau 95,7% dari total ULN sektor publik dan ULN berjangka panjang sektor swasta tercatat USD112,6 miliar atau 72,1% dari total ULN swasta,” urainya.

Dia menjelaskan perlambatan ULN sektor swasta pada Agustus 2014 terutama didorong oleh melambatnya pertumbuhan ULN beberapa sektor utama debitor ULN. Posisi ULN pada akhir Agustus 2014 terutama terpusat pada

sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, dan listrik, gas & air bersih (pangsa 78,4% terhadap total ULN swasta).

Pertumbuhan ULN ke empat sektor tersebut pada Agustus 2014 masing-masing sebesar 27,2% (yoy), 12,8% (yoy), 0,1% (yoy), dan 3,9% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Juli 2014 masing-masing sebesar 28,5% (yoy), 14,2% (yoy), 2,7% (yoy), dan 4,5% (yoy).

“BI akan tetap memantau perkembangan ULN dan memperkuat kebijakan pengelolaan ULN, khususnya ULN swasta.

Hal ini dimaksudkan agar ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi,” tegasnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466 | TAHUN III

ant/dewi fajriani

COKLAT SULSEL. Warga mengantre untuk mendapatkan coklat dengan harga murah yang ditawarkan di Baruga coklat, Makassar, Sulsel, Minggu (19/10). Provinsi Sulsel menjadi penyumbang terbesar produksi kakao nasional hingga 60 persen dengan jumlah produksi mencapai 150 ribu ton per tahun yang mengantarkan Indonesia menjadi penghasil terbesar ketiga di dunia, setelah Pantai Gading dan Ghana.

Potensi Buruk Ekonomi Menanti Jokowi Harus Menjaga Pertumbuhan Ekonomi di Kisaran 5 Persen JAKARTA-Prospek perekonomian nasional di masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dinilai akan lebih buruk dari kondisi di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pelbagai tantangan datang dari dalam negeri maupun dari ekonomi global.

Karena itu, Komite Ekonomi Nasional (KEN) merekomendasikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi secepatnya agar tercipta ruang fiskal yang lebih besar. Tanpa stimulus ini, Indonesia diprediksi kesulitan mencapai target pertum-

buhan ekonomi 5 persen pada tahun depan.

“Kenaikan harga BBM subsidi harus tahun ini supaya ada ruang fiskal. Ruang fiskal menjadi penting karena ekonomi dunia sedang melambat,” ungkap Wakil Ketua KEN, Raden Pardede di Jakarta, Minggu (19/10).

Ekonom tersebut mengusulkan besaran penyesuaian harga BBM subsidi harus signifikan yakni minimal Rp 3.000 per liter atau lebih. “Tanpa ada stimulus fiskal, pertumbuhan ekonomi 5 persen pun akan sulit tercapai,” tegasnya.

Di sisi lain, Raden menjelaskan, stimulus fiskal yang memungkinkan ruang fiskal terbuka lebar mampu menutup perlambatan pertumbuhan kredit di angka 14 persen.

Padahal, tambahnya, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sekira 5-6 persen. Itu artinya pertumbuhan kredit harus sekira 16,5-20 persen.

“Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan kita tinggi tapi bank nggak mungkin memberi kredit yang tinggi pula, sehingga

stimulus fiskal menjadi penting dalam situasi seperti ini. Sebagian belanja pemerintah dan subsidi BBM dikurangi untuk infrastruktur, maka bisa menciptakan lapangan kerja,” terang dia.

Dia menyoroti masalah penciptaan lapangan kerja selama ini yang didominasi sektor informal. Sebagai negara berkembang yang berambisi untuk menjadi negara maju, Raden menilai, penduduk Indonesia membutuhkan pekerjaan layak di sektor formal sehingga dapat menekan tingkat gini rasio atau mengurangi ketimpangan antara si kaya dan si miskin.

“Kita harus ajak investasi langsung masuk ke negara ini. Jangan terus mengandalkan portofolio investasi jangka pendek karena cepat datang dan cepat pergi. Apalagi kalau kenaikan suku bunga AS agresif, arus modal balik bisa terjadi sehingga mengakibatkan kekeringan likuiditas di Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Bank Indone-

sia (BI), Agus Martowardojo menegaskan Jokowi-JK harus bisa memberikan sinyal perbaikan fiskal di masa pemerintahannya. Kondisi tersebut, diyakini memberikan sentimen positif buat penguatan rupiah.

“Kalau perkembangan politik di Indonesia yang diamati adalah adanya Presiden yang baru. Bagaimana sikap presiden yang baru ini sikapnya terhadap fiskal,” katanya.

Selain sinyal dalam perbaikan fiskal, lanjut dia, yang paling ditunggu pasar adalah susunan kabinetnya. Selain itu, program reformasi struktural. “Apakah konsistensi daripada mengarah kepada ekonomi yang berkesinambungan,” katanya.

Agus mengatakan, para investor terus mengamati proses politik di dalam negeri. “Kami meyakini pemerintah yang baru perlu merespon, Kalau secara umum di beberapa negara yang presiden terpilihnya baru, memberikan pesan melanjutkan reformasi struktural, dampaknya bagus,” katanya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

ptimisme politik mulai bangkit seiring meredanya ketegangan antar elite politikus pendukung Prabowo Subianto dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Terutama pasca pertemuan Presiden terpilih itu dengan rivalnya, Ketua Umum Partai Geridera, Prabowo Subianto, di kediaman keluarga Prabowo Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta, Jumat (17/10) lalu.

Optimisme politik itu semakin menguat dengan pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Stya Novanto, dan Ketua BPD Irman Gusman, bahkan Ketua Umum Partai Golkar pun, Aburizal Bakrie, memastikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang digelar pada hari Senin (20/10) ini berjalan lancar, karena telah dipersiapkan secara matang. Meskipun untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, tampak pasukan pengaman gabungan dalam jumlah besar disiagakan di sejumlah titik.

Kondisi yang terjadi di luar mengesankan masih ada misteri di balik optimisme politik itu. Setidaknya jalinan rekonsiliasi nasional antar elite tokoh bangsa dan dukungan mereka pada pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla masih perlu dibuktikan.

Bukan tidak mungkin, sikap politik rekonsiliasi Prabowo Subianto dan politisi di KMP dengan Jokowi-JK tak ubahnya manis muka buruk pantat, yang hanya tampak memberikan harapan cerah di awal pemerintahan baru untuk kemudian mencekalnya perlahan-lahan.

Kekhawatiran ini cukup beralasan karena rekonsiliasi itu cukup mahal, tak bisa terbangun kuat hanya dengan sebuah blusukan, kecuali di dalamnya ada kekuatan bagi-bagi kekuasaan. Ini juga yang dibuktikan KMP yang memaksa KBIH mengakui kekuatan kubu pendukung Prabowo menguasai parlemen dan MPR. Sepertinya Jokowi-JK masih harus berbagi sejumlah kursi kementerian untuk ditempati orang-orang KMP. Pilihan yang berat bagi Jokowi-JK karena kubu pendukung KIH pun harus diakomodir. Kecerdikan dan ketepatan Jokowi-JK memposisikan orang di Kementerian kiranya akan banyak menentukan usia pemerintahan Jokowi-JK. (*)

Opini

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466| TAHUN III

77

Selamat Bekerja, Pak Presiden

Salam Songkem

Optimisme Politik

KORAN MADURA

SENIN 20 OKTOBER 2014 No. 0466 | TAHUN III

Tanggal 20 Oktober merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia.

Setelah demokrasi melawati dramadrama politik dan menguras banyak emosi, akhirnya pada tanggal ini akan dilantik presiden baru, dengan harapan baru, memang berasal dari rakyat, bukan aparat.

Presiden yang lahir dari rakyat, dan kiranya bisa berjuang untuk rakyat dengan Kabinet Indonesia Hebat.

P

residen Jokowi memang digadang-gadang dari rakyat. Menjadi harapan penting, setelah lama, bangsa Indonesia, tercekal pengaruh orde baru. Riwayat orde baru, memang telah tumbang, ketika mahasiswa turun jalan, pada 1998. Hanya saja, sampai beberapa waktu, kita mengecap reformasi, hasil dari perjuangan panjang, ternyata belum sepenuhnya kita melepaskan diri dari pengaruh orde baru. Itu terlihat dari periode sebelum ini ternyata bangsa ini, masih dikuasai oleh penguasa, yang mirip dengan pemerintahan orde baru.

Jokowi keluar dari kenyataan sejarah. Bagi orang Jawa, Jokowi disimbolkan sebagai satria piningit, yang selalu dianggap akan membawa keadilan. Simbol satria piningit, memang selalu ada di benak bangsa ini, karena selama lebih setengah abad negara ini merdeka, masih banyak agenda-agenda kebangsaan yang belum selesai digarap. Bahkan bangsa ini tidak sepenuhnya merdeka. Di berbagai sisi, kita melihat sumber daya alam kita masih dikuasai oleh orang luar.

Produk-produk yang dikonsumsi oleh bangsa ini, masih juga tergantung kepada bangsa luar. Sehingga menyebabkan psikologi kebangsaan kita -meminjam bahasanya Soekarno- retak di berbagai sisi, hingga kemudian di beberapa daerah kita melihat pesimisme berlebihan, yang puncaknya akan keluar dari persatuan NKRI. Jokowi, menjadi oase baru di tengah panasnya gurun pasir dan dahaga keadilan, yang kadang, di beberapa waktu lalu, hanya menjadi bayang-bayang saja.

Kerja Jokowi setelah dilantik tidak akan mudah. Memikul tanggung jawab sebagai presiden, disertai dengan banyaknya erosi kebangsaan -meminjam bahasa Megawati- tidak bisa dikerjakan selama semalam, atau seribu satu malam, sebagaimana dongeng yang ada di Timur Tengah. Pasca pelantikan, akan banyak tantangan dan agenda yang perlu diperjuangkan oleh presiden baru.

Kalau boleh memilah, tantangan yang paling berat yang dihadapi oleh Jokowi, adalah tantangan berhadapan dengan para politisi, dalam dunia politik. Harus diakui, Jokowi dihadapkan dengan internal partai pengusungnya, yang hingga detik ini, sayup-sayup masih terdengar berebut jabatan kursi menteri. Atau tantangan eksternal, berupa lawan politiknya, dari Koalisi Merah Putih.

Partai pengusung Jokowi tidak lebih separuh menguasai parlemen. Dengan demikian, secara tidak langsung, Jokowi dihadapkan dengan tantangan berat, berupa tercegahnya berbagai kebijakan politik di pemerintah, sehingga mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang datang, tidak akan diterima oleh DPRD. Bahkan, yang lebih parah, mulai terdengar bisik-bisik yang tidak jelas, Jokowi katanya dihadapkan dengan ancaman pemakzulan.

Selain di atas adalah politik dalam negeri, Jokowi juga dihadapkan dengan kepentingan

politik luar negeri. Jokowi, masih dihadapkan dengan isu yang menerpanya ketika mau nyalon di presiden, bahwa Jokowi hanya menjadi boneka Amerika. Kebijakan-kebijakannya sesuai dengan pesanan Amerika.

Menghadapi situasi politik yang akut ini, biasanya para politisi hanya akan memikirkan nasib terkait dengan kursi jabatannya. Mereka akan takut dimakzulkan. Sehingga kadang yang menjadi agenda utamanya, hanya berupaya mempertahankan jabatannya. Tidak lagi memikirkan kepentingan rakyat.

Tentu, penulis berharap, hal ini, tidak berlaku kepada Jokowi Bagi penulis, Jokowi harus bisa tampil keluar dari jebakan itu, dengan tetap menjadi pemimpin visioner, dan mampu melakukan berbagai agenda kebijakan yang menjadi kebutuhan bangsa ini. Sampai sekarang, saya masih senang, dengan tipologi Jokowi, yang lebih menekankan kerja, kerja, dan kerja, dari hanya sekadar teori yang berkepanjangan tanpa ada hasil yang berarti. Paling tidak, Jokowi telah terbukti melakukan beberapa perubahan di Solo, ketika menjadi walikota dan di Jakarta saat dia menjadi gubernur. Saat dipercaya sebagai presiden dan dilantik pada bulan Oktober hari ini, Jokowi harus mampu menjawab dan membuktikan kembali kualitasnya kepada masyarakat Indonesia.

Sekali lagi, penulis katakan banyak sekali problem yang ada di negara ini. Tidak salah kalau ada yang berujar, kita mengala-

mi krisis multidimensi dari berbagai sisi. Di antaranya, ada dua hal penting yang harus dijawab Jokowi, selama jadi presiden.

Pertama, Jokowi harus mampu dan bisa terus menjaga kesatuan NKRI. Hal ini penting, karena di beberapa daerah mulai ada gerakan untuk keluar dari Indonesia. Juga masih ada beberapa aliran yang menginginkan terbentuknya Negara Islam Indonesia, yang dikenal sebagai Khilafah Islamiyah.

Berbagai pola dan gerakan dari dua gerakan yang mengamcam eksistensi NKRI harus diperhatikan. Harapan ini penting, karena Jokowi merupakan salah satu presiden yang berangkat, bukan dari kalangan TNI. Selama ini, katanya, hanya TNI yang bisa menjaga kedaulatan NKRI. Masyarakat butuh bukti lagi, kalau Jokowi juga mampu menjaga keutuhan NKRI, dari ancaman dari luar dan juga dari dalam.

Kedua, porsi APBN memang untuk rakyat. Penulis tidak ingin dengar cerita, kalau APBN yang mencapai ribuan triliun itu, hanya dinikmati oleh segelintir orang, dan hanya dikorupsi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jika ada yang masih mengkorupsi demi kepentingan pribadi, Jokowi harus tegas dan mampu menyelesaikannya dengan cepat.

Sejujurnya, harus penulis katakan, ketika Jokowi terpilih dan dilantik, perasaan penulis, seperti mengalami reformasi jilid kedua, sebagai bentuk awal untuk mengecap demokrasi seutuhnya. Saya hanya bisa berujar, selamat bekerja, Pak Presiden=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

SENIN 20 OKTOBER 2014 No. 0466 | TAHUN III

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466 | TAHUN III

8

PERATURAN

Perppu UU Pilkada Dibahas

agus setyawan/koran madura

BERI PERNYATAAN. Gubernur Jatim, Soekarwo saat memberikan pernyataan bahwa pembentukan Dewan Kesehatan masih belum terlalu dibutuhkan.

Dewan Kesehatan Bentukan DPRD Jatim Ditolak Gubernur SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo tidak akan menyetujui rencana Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim yang akan membentuk Dewan Kesehatan Provinsi (DKP).

Orang nomor satu di Jatim menilai keberadaan DKP yang nantinya akan difungsikan untuk mengawasi pelaksanaan dan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) itu dinilai tidak efisien.

Pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini menjelaskan, jika pembentukan DKP dinilai tidak terlalu mendesak dan justru terkesan menghambur-hamburkan anggaran. Terlebih lembaga tersebut disebut tidak punya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas.

“Itu kan itu bisa lewat Dinas Kesehatan (Dinkes), kan ga harus membuat kelembagaan yang banyak, itu kan nanti keluar ongkos lagi. Jadi pendekatan kita fungsional. Apalagi di pusat sudah ada dewan pengawas BPJS,” jelas dia.

Dia mengatakan, jika usia BPJS masih satu tahun dan saat ini terus memperbaiki pelay-

anannya. Hal ini tentu tidak langsung divonis gagal. Namun, dengan adanya sejumlah perbaikan diharapkan pada tahun 2015 mendatang pelayanan BPJS bisa maksimal. Dan yang terpenting dalam BPJS ini, semua masyarakat tanpa membedakan status sosialnya dapat tercover kesehatannya. Apalagi premi yang dibayar per bulannya cukup terjangkau.

Selain itu, pihaknya mengaku optimistis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini akan semakin diminati oleh masyarakat. Mengingat disana juga ada subsidi silang antara yang miskin dan kaya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Jatim, Harsono mengatakan, jika pembentukan DKP Jatim belum dibutuhkan. Menurut dia, Dewan Kesehatan bisa digantikan dengan kinerja dari anggota DPRD Jatim.

“Saya menilai anggota

dewan di DPRD Jatim sudah bisa mengevaluasi kinerja dari pelayanan dinas kesehatan di Jatim, sehingga pendirian dewan kesehatan tidak terlalu penting,” ujar dia.

Dia menambahkan, jika tugas dewan kesehatan nantinya relatif sama dengan anggota DPRD Jatim, jika ini terjadi maka akan tumpang tindih tupoksinya.

“Saya yakin jika anggota dewan di DPRD Jatim ini bekerja dengan maksimal maka pengawasan dan evaluasi tentang program dan pelayanan kesehatan di Jatim akan baik,” pungkas dia.

Seperti diketahui, Komisi E DPRD Jatim periode 2014-2019 berencana akan memperbaiki sejumlah program terkait kesejahteraan rakyat ini. Salah satunya akan membentuk Dewan Kesehatan Provinsi untuk mengawasi jalannya BPJS di Jatim.

Ketua Komisi E, Agung Mulyono menyatakan, bahwa kebutuhan untuk membentuk lembaga DKP merupakan kebutuhan di Jatim ditengah kesemrawutan

pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Ini masih sebatas wacana.

Kan sudah ada dewan pendidikan Jawa Timur. Masalah kesehatan, juga tidak kalah penting dengan masalah pendidikan,” terang dia.

Politisi dari Partai Demokrat ini memaparkan, jika nantinya wacana ini diterima maka sebagai landasan hukumnya akan dimasukkan dalam Perda. Dia mencontohkan untuk masalah BPJS memang ada dewan pengawas BPJS, tapi itu hanya nasional.

“Jumlahnya hanya 10 orang untuk mengawasi pelayanan BPJS seluruh Indonesia. Sedangkan di daerah tidak ada. Makanya nantinya Dewan Kesehatan Provinsi ini juga mengawasi pelayanan BPJS dan masalah kesehatan lainnya,” tandas dia, seraya menambahkan, jika anggota DKP nantinya akan diambil dari praktisi kesehatan ataupun akademisi kesehatan. Penempatan orangnya nanti harus yang benar-benar paham terkait masalah kesehatan. = AGUS SETYAWAN

MADIUN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI saat ini sedang membahas peraturan sebagai tindak lanjut dari Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang UndangUndang Pilkada yang baru dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Setelah Perppu UndangUndang Pilkada ditandatangani Presiden, secara otomatis perppu tersebut berlaku. Saat ini, KPU RI sedang membahasnya lebih lanjut," ujar komisioner KPU Kota Madiun Latutik Muslikin di Madiun, Minggu (19/10).

Menurut dia, sebelum merumuskan peraturan tersebut, nantinya KPU RI akan memanggil sejumlah perwakilan KPU daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten untuk dimintai masukannya.

Selain itu, KPU RI juga meminta kepada KPU daerah untuk merangkum permasalahan yang mungkin dihadapi jika Perppu Undang-Undang Pilkada tersebut diterapkan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masingmasing wilayah.

"Rangkuman permasalahan dari masing-masing KPU daerah nantinya dibahas bersama sebagai masukan dalam menetapkan peraturan tindak lanjut perppu," kata Latutik.

Sementara, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik membenarkan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan peraturan untuk menindaklanjuti Perppu UndangUndang Pilkada.

"Sekarang ini kami sedang menyiapkan dan mebahas 10 peraturan untuk menjabarkan Perpu Undang-Undang Pilkada," kata Husni Kamil Manik saat berkunjung di Madiun pada Sabtu (18/10).

Ia menjelaskan, guna merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan tersebut, KPU akan membahasnya baik secara internal maupun eksternal.

"Untuk tahap pertama akan dibahas tingkat internal. Kemudian dilanjutkan pembahasan dengan pihak eksternal yang berasal dari kalangan kampus, pengamat, aktivis, dan lainnya sebagai tambahan ide," terang dia.

Sejumlah peraturan yang saat ini dibahasnya, di antaranya menyoroti tentang mekanisme uji publik, kampanye yang difasilitasi oleh penyelenggara pemilu, dan juga pemungutan suara secara serentak. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466 | TAHUN III

9

Kejari Akan Periksa Kemenag Ada Dugaan Korupsi Dana BOS dan BOPDA MI Al Hidayah SURABAYA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terus mendalami indikasi dugaan korupsi dana Bantuan Oprasional Sosial (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) di salah satu sekolah di kawasan Surabaya Utara.

Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak, Bayu Susetyo. Dia mengatakan, pihaknya mulai membidik keterlibatan sejumlah oknum Kementerian Agama (Kemenag) Surabaya dalam penyaluran Dana Bos dan Bopda di Madra-

sah Ibtidaiyah (MI) Al Hidayah di Jl Tambak Asri gang XXV No 26 Surabaya.

Kedati demikian, pihaknya hingga saat ini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemeriksaan terhadap oknum Kemenag Surabaya tersebut.

Pria yang juga mantan Kepala

Seksi Intelejen (Kasintel) Kejari Tuban ini mengaku, jika masih akan melakukan pemeriksaan pada lingkungan MI Al Hidayah terkait dugaan korupsi Dana Bos dan Bopda ini.

“Tentunya ada arah ke sana, kita akan dalami proses pengucurannya, apakah disalurkan utuh atau ada potongan. Tapi yang kami periksa para guru MI Al Hidayah dulu. Rencananya ada lima guru yang akan kami panggil,” kata dia. Minggu (19/10).

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Tan-

jung Perak, Tantowi Kemas Pasha menegaskan, jika dana BOS dan BOPDA tersebut disalurkan pemerintah ke madrasah melalui Kemenag.

“Jadi bukan melalui Dinas Pendidikan,” tandasnya. Karena itu, pihaknya juga akan memintai keterangan pihak Kemenag Surabaya.

Sekedar diketahui, MI Al Hidayah menerima bantuan Dana Bos dan Bopda tahun 2013 sebesar Rp250 juta bersumber dari pemerintah dan Australia yang diserahkan melalui Kemenag. Dari

temuan penyidik, realisasi penggunaan dana tidak sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang diserahkan ke Kemenag Surabaya.

Dari hasil temuan itu, penyidik Kejari Tanjung Perak terus mendalami indikasi dugaan korupsi dalam penyaluran dana BOS dan BOPDA tersebut. Setelah mendalami keterangan dari 5 orang guru MI Al Hidayah, lembaga Adhiyaksa Tanjung Perak ini akan segera memeriksa Kemenag Surabaya. = AGUS SETYAWAN

10 TAHUN PEMERINTAHAN SBY

Warga Pacitan Gelar Kegiatan Khusus PACITAN - Warga Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, menggelar kegiatan khusus memperingati 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin Indonesia di pusat kota setempat secara massal dengan menampilkan aneka hiburan dan kesenian tradisional.

Sejumlah persiapan panggung terbuka maupun beberapa pertunjukan kesenian yang telah digelar sejak Minggu siang telah menyedot perhatian masyarakat sekitar.

Arus lalu-lintas di pusat kota, tepatnya di jalan raya Jenderal Sudirman terpaksa dialihkan karena banyaknya warga yang memadati arena pertunjukan yang disediakan panitia.

Arus lalu lintas dari arah kota dialihkan melalui Jalan Basuki Rahmad dan Gatot Subroto. Sedangkan dari arah timur, dialihkan melalui Jalan Ki Ageng Posong.

"Ini sebagai bentuk apresiasi warga Kabupaten Pacitan. Karena bagaimanapun juga, Presiden SBY berasal dari Pacitan dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami," kata salah satu panitia acara, Khoirul Amin, Minggu (19/10).

Menurutnya, kegiatan tersebut sengaja dilakukan bertepatan dengan hari terakhir masa pemerintahan SBY. Kegiatan bertajuk "10 Tahun SBY Untuk Indonesia" itu diikuti berbagai lapisan masyarakat, mulai seniman, pelajar, tokoh masyarakat, maupun warga umum.

Sebagai venue utama dipilih

berlokasi Jalan Jendral Sudirman.

Di jalan protokol sepanjang kurang lebih 500 meter itu masyarakat akan menampilkan serangkain pertunjukan, mulai musik keroncong, seni tetabuhan lesung, tari-tarian, dan lainnya.

"SBY indentik dengan Pacitan, sehingga kami berharap, generasi muda di sini dapat termotivasi sehingga akan lahir 'SBY-SBY' baru dari Kabupaten Pacitan," kata Khoirul.

Salah satu peserta acara, Aminudin mengungkapkan, sebagai warga Kota 1001 Goa ini, ia merasa bangga dengan sosok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, lanjut Aminudin, bagaimanapun juga anak tunggal pasangan R. Soekotjo-Siti Habibah itu telah menjadi pemegang tampuk pimpinan tertinggi di Indonesia selama satu dekade.

"Sebagai manusia biasa, Pak SBY memang memiliki kekurangan. Namun kami tetap bangga.

Sebab belum tentu dalam 50 tahun, atau bahkan 100 tahun nanti lahir seseorang seperti Pak SBY," ujarnya.

Dia menambahkan, selama pemerintahan Presiden SBY kemajuan pembangunan infrastruktur Kabupaten Pacitan mengalami perkembangan signifikan.

Sejumlah mega proyek, sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan mencapai kesejahteraan masyarakat dibangun. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

MENGGAMBAR WAJAH JOKOWI. Dua siswa memperlihatkan gambar Presiden terpilih Joko Widodo yang mereka buat di SMP Negeri 5 Purwokerto, Banyumas, Jateng, kemarin.

ant/idhad zakaria

PENDIDIKAN

Gubernur Dorong Pendirian SMK Muhammadiyah SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mendorong pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah demi mencetak tenaga kerja yang terampil.

"Kami sangat mendukung Muhammadiyah untuk mendirikan SMK selain sekolah menengah lainnya. Dukungan tersebut mulai dari pemberian pelayanan perizinan hingga peralatan, perlengkapan sekolah dan pelatihan sekolah," katanya saat memberikan sambutan pada Dakwah Pencerahan Menuju Jatim Berkemajuan di Kantor PWM Muhammadiyah Surabaya, Minggu (19/10).

Ia mengemukakan, Jatim akan segera mencetak tenaga terampil pada kurun waktu 2014-2019,

diharapkan rasio SMK 70 persen dan 30 persen SMA. "Tetapi tenaga kerja tersebut harus mempunyai standardisasi yang diinginkan ASEAN agar tenaga kerja tersalur," katanya.

Ia menceritakan, Australia pernah meminta tenaga kerja ke Indonesia sejumlah 150 ribu orang orang namun ditolak karena peralatan dan pelatihannya sudah kuno.

"Oleh karena itu nanti akan segera disiapkan secara bertahap satu persatu untuk memenuhi kebutuhan standardisasi di SMK Muhammadiyah," katanya.

Ia mengatakan, salah satu langkah maju banyak tenaga ahli yang bersedia memberikan pelatihan bagi calon tenaga terampil.

"Kami juga telah meminta

pemerintah pusat untuk membentuk asosiasi standardisasi nasional menjadi satu. Karena dalam peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan adalah langkah utama tidak bisa menyeluruh," katanya.

Sementara itu Sekretaris PWM Jatim M Najib menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jatim yang akan membantu Muhammadiyah untuk mendirikan SMK termasuk membantu percepatan perizinan.

"PWM Muhammadiyah menyambut baik keinginan Pakde Karwo untuk memperbanyak SMK namun dalam proses tersebut masih menemui banyak kendala dan hambatan seperti masalah perizinan," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466 | TAHUN III

Dana Hibah Kelurahan Dipangkas MALANG - Dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang, Jawa Timur, untuk 57 kelurahan dipangkas hingga 50 persen, dari sebesar Rp 500 juta menjadi Rp 250 juta setiap kelurahan.

"Anggaran dana hibah kelurahan yang dikucurkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) tahun ini sebesar Rp 500 juta untuk setiap kelurahan, namun tahun depan akan kami pangkas hingga 50 persen karena berbagai pertimbangan," kata Wali Kota Malang, Moch Anton, di Malang, Minggu (19/10).

Alasan dipangkasnya dana hibah kelurahan tersebut, di antaranya disebabkan Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Ma-

lang 2015 turun satu persen.

DAU Kota Malang tahun 2014 sebesar Rp 808,4 miliar dan tahun 2015 turun mejadi Rp 800,3 miliar.

Selain itu, alasan lainnya adalah adanya kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2015 sebesar 6 persen serta mengurangi anggaran gaji PNS agar tidak ada pembengkakan pada pos belanja tidak langsung (gaji pegawai).

Ia mengakui dampak turunnya DAU 2015 serta kenaikan

gaji PNS pada tahun 2015, selain memangkas dana hibah lkelurahan hingga 50 persen, tunjangan penghasilan yang baru nikmati PNS selama satu tahun terakhir ini bakal dihapus dan tunjangan uang makan bagi PNS sebesar Rp 20 ribu per hari juga dihapus. ANggaran uang makan bagi 9.400 PNS di daerah itu mencapai Rp 6,6 miliar per tahun.

Anton mengemukakan pemangkasan tunjangan PNS dan sejumlah pos lainnya tersebut dengan tujuan untuk menyeimbangkan rasio pengeluaran APBD, sebab untuk belanja pegawai (tidak langsung) mencapai 49 persen dan 51 persen untuk belanja langsung, seperti pen-

PARLEMEN

anganan program pengentasan kemiskinan serta pembangunan fisik lainnya.

Sebelumnya Sekretaris Pemkot Malang yang baru Cipto Wiyono bakal memangkas sejumlah anggaran (tunjangan) untuk mengejar rasio anggaran yang ideal, yakni 40 persen untuk belanja pegawai dan 60 persen untuk belanja program.

Dan, untuk mencapai angka ideal tersebut masih perlu 9 persen lagi, sehingga mau tidak mau anggaran belanja pegawai harus dipangkas.

Menanggapi rencana adanya pemangkasan sejumlah tunjangan PNS dan dana hibah kelurahan tesrebut, anggota DPRD Kota Malang Priyatmoko Oetomo menyer-

ahkan speenuhnya pada eksekutif karena itu adalah kewenangan Pemkot Malang.

Dalam pembahasan kebiajkan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2015, katanya, dirinya akan menanyakan langsung pada wali kota terkait pemangkasan sejumlah tunjangan PNS dan hibah kelurahan tersebut secara detail.

"Kami juga akan menanyakan kenapa DAU untuk Kota Malang tahun depan bisa turun. Kami juga akan memilah program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar poltisi dari PDI Perjuangan itu. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

BANTU PENGAMANAN

Pengamat: Orientasi Pansus Tatib Satgas PDIP Jatim DPRD Surabaya Kunker Bertolak ke Jakarta SURABAYA - Pengamat politik yang juga Ketua Parliament Watch Jatim Umar Salahudin menilai orientasi panitia khusus tata tertib DPRD Surabaya tidak lain hanya untuk kunjungan kerja (kunker) karena kinerja selama sebulan ini belum ada hasil konkretnya.

"DPRD kayaknya perlu sekolah lagi, sesuatu yang simple tapi dibuat ribet," kata Umar di Surabaya, Minggu (19/10).

Menurut dia, pansus tatib membuat persoalan menjadi rumit agar ada alasan untuk melakukan kunjungan kerja. Hal ini dikarenakan, selama sebulan sudah tiga kali melakukan kunjungan kerja yakni ke Kementerian Dalam Negeri sebanyak dua kali dan DPRD Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta.

Tentunya kunker sebanyak tiga kali tersebut menghabiskan anggaran ratusan juta. Informasi yang diperoleh Antara di DPRD Surabaya, setiap anggota pansus mendapat jatah sekitar Rp10 juta setiap kunker yang digunakan untuk tiket pesawat, penginapan hotel dan keperluan lainnya.

Jika anggota pansus sebanyak 15 orang, maka kunker sebanyak tiga kali selama sebulan menghabiskan anggaran sekitar Rp 450 juta. "Mereka (anggota pansus) sebenarnya sudah tahu jika ada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 22 Agustus 2014 yang menyatakan pembahasan tatib mengacu pada UU 16 Tahun 2010,"

Umar Salahudin Pengamat Politik

kata sumber internal di DPRD. Hanya saja, kata sumber, penambahan pasal di tatib salah satunya berupa pemilihan pimpinan komisi dilakukan secara paket menjadi bumerang sendiri bagi pansus. Hal ini dikarenakan sudah adanya arahan dari Kemendagri agar tatib menggunakan PP lama, tapi pansus tetap nekat dengan membuat pasal tambahan, salah satunya paket pemilihan pimpinan komisi.

"Saya kira gubernur akan merevisi tatib itu. Artinya jika gubernur mengacu PP lama tanpa ada penambahan pasal, maka kinerja anggota pansus sia-sia. Apalagi setelah direvisi maka akan muncul PP yang baru, secara otomatis akan ada pansus tatib yang baru,," katanya.

Sebetulnya, kata sumber itu, DPRD seharusnya menggunakan

tatib lama sembari menunggu PP yang baru, sedangkan yang diubah hanya tambahan namanama fraksi yang baru. "Jika itu dilakukan saat itu, maka pembentukan alat kelengkapan dewan bisa cepat dan pembahasan RAPBD Surabaya 2015 juga bisa cepat. Hanya saja mereka punya tujuan lain sehingga molor sampai sekarang," ujarnya.

Umar menyayangkan kinerja pansus yang jauh dari harapan.

"Artinya DPRD banyak bicara miskin berbuat," katanya.

Selain itu, lanjut dia, orientasi politiknya hanya uang sehingga dibuat pembahasan tatib menjadi lama agar bisa menyerap anggaran.

"Kalau seperti lagu lama," katanya.

Ketua Pansus Tatib DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menolak keras tudingan bahwa kinerja pansus tidak maksimal dan terkesan menghambur-hamburkan anggaran tanpa sesuatu yang hasil yang konkrit.

"Mereka tidak tahu, kalau pansus ini serius bahkan rapat dilakukan hingga tengah malam," katanya.

Menurut dia, setiap pembuatan produk hukum di tingkat yang lebih bawah selalu mengacu kepada produk hukum yang lebih tinggi yang berlaku. "Maka muncul konsideran menurut perundangundangan yang berlaku, tidak ada menurut perundangan-undangan yang akan berlaku," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

SURABAYA - Sebanyak 80 anggota Satgas PDI Perjuangan Jawa Timur bertolak ke Jakarta untuk membantu pengamanan Pesta Rakyat saat pelantikan Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden 20142019.

"Kami ke Jakarta atas permintaan Satgas Cakrabuana DPP PDI Perjuangan. Kami diminta untuk membantu pengamanan selama pelantikan presiden," kata Komandan Satgas DPD PDI Perjuangan Jatim, Suyanto.

Ia mengaku belum tahu nantinya akan ditempatkan di titik mana selama bertugas di Jakarta. "Yang jelas, satgas dari Jawa Timur siap ditempatkan dimana pun.

Kami nanti akan koordinasi dengan satgas DPP," katanya.

Untuk menuju Jakarta, satgas Jatim yang di antaranya diperkuat satgas asal Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto itu menumpang dua bus. Pemberangkatan mereka dilepas, Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim SW Nugroho.

Menurut Nugroho, pesta rakyat menyambut pelantikan Jokowi-JK adalah murni inisiatif masyarakat. Pesta rakyat itu dilakukan dengan penuh kegembiraan menyam-

but presiden-wakil presiden baru.

Oleh karena itu, dia berpesan kepada para satgas agar selama di Jakarta tidak berlebihan dalam membantu pengamanan. Apalagi, katanya, petugas Polri dan TNI sudah lebih dari cukup untuk mengamankan jalannya pelantikan.

"Selalu berkoordinasi dengan satgas pusat selama di Jakarta," ucap Nugroho.

Sementara, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur sendiri pada hari H pelantikan JokowiJK (20/10 menggelar nonton bareng (nobar) pelantikan, sekaligus tumpengan syukuran di aula DPD Jalan Kendangsari Industri, Surabaya mulai jam 09.00 WIB. Pada hari H (20/10) pula, Polda Jatim menggelar apel pasukan dalam rangka pengamanan pelantikan Jokowi-JK di lapangan upacara Mapolda Jatim dengan inspektur upacara Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf.

Sebelumnya, Polda Jatim telah mengirimkan 210 personel Brimob Polda Jatim untuk mendukung Polda Metro Jaya dalam pengamanan pelantikan Jokowi-JK. Mereka bertugas di Jakarta sejak 15 Oktober hingga 22 Oktober. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466 | TAHUN III

11

JEMBATAN KEMIRI

Jembatan Peninggalan Kolonial Direhab MALANG - Sejumlah jembatan peninggalan Kolonial Belanda yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, bakal direhabilitasi, salah satunya adalah Jembatan Kemiri di Kecamatan Kepanjen yang diperkirakan menghabiskan anggaran belasan miliar rupiah.

"Pada tahap pertama ini kami anggarakan sebesar Rp 7,5 miliar dan untuk tahap selanjutnya masih belum kami kalkulasi.

Anggaran tahap pertama sebesar Rp 7,5 miliar itu untuk membuat konstruksi pondasi jembatan agar lebih kuat dan kokoh karena kondisi jembatan peninggalan Belanda ini sekarang sudah rapuh akibat tergerus usia," kata Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, M Anwar, Minggu (19/10).

Hanya saja, lanjutnya, dalam program rehabilitasi jembatan peninggalan Belanda di Kemiri, Kepanjen itu tidak ada penambahan lebar atau panjang jembatan, hanya konstruksi pondasi dan kondisi fisik jembatan saja yang dikerjakan karena tidak ada alokasi anggaran untuk pelebaran atau memperpanjang jembatan.

Menurut dia, lebar jembatan akan tetap sekitar 10 meter dan panjang jembatan juga tetap 100 meter. Kondisi jembatan tersebut tidak bisa diperlebar atau diperpanjang lagi, sebab kalau dilebarkan atau diperpanjang harus membebaskan lahan milik warga.

Karena tidak ada alokasi anggaran untuk pembebasan lahan milik warga, katanya, lebar maupun panjang jembatan tidak ada perubahan. Pengerjaan tahap awal rehabilitasi jembatan harus tuntas pada akhir Desember 2014.

Sementara untuk pembangunan tahap kedua, kata Anwar, akan dilakukan pengerjaan konstruksi bagian atas jembatan pada awal 2015. Hanya saja, berapa nominal anggaran yang akan dikucurkan masih belum dipastikan dan apakah nantinya ada perubahan atau penambahan juga belum diketahui.

"Kami berharap rehabilitasi jembatan lama (peninggalan Belanda) ini tidak hanya untuk Jembatan Kemiri saja, tapi jembatan-jembatan kuno yang saat ini kondisinya sudah mulai rapuh juga mendapatkan perhatian dengan memberikan anggaran dari APBD," kata Anwar. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

ant/m risyal hidayat

AKSI PETANI TEBU. Massa Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menggelar aksi di depan kantor PTPN XI, Jalan Merak, Surabaya, Senin lalu.

Mereka menuntut kepastian dana talangan dari PTPN untuk biaya operasional para petani tebu atas kerugian massal pada musim giling 2013 dan 2014.

Petani Akan Buang Gula ke Jalanan Proses Lelang Tak Sesuai HPP LUMAJANG - Para petani tebu di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, berencana membuang gula mereka ke jalanan sebagai bentuk protes atas rendahnya harga gula.

"Kami akan menggelar protes pada hari Rabu (22/10) dengan melibatkan ratusan petani yang ada di Lumajang," kata Sekretaris Himpunan Petani Tebu Rakyat (HPTR) Lumajang Budhi Susilo di Lumajang, Minggu (19/10).

Sebelumnya diberitakan bahwa sekitar 6.000 ton gula milik petani di Lumajang menumpuk di berbagai lokasi karena mereka tidak mau menjualnya. Hal itu terjadi akibat rendahnya harga gula atau di bawah harga patokan petani (HPP) yang ditetapkan pemerintah Rp 8.500 per kilogram.

Budhi tidak menjelaskan berapa jumlah gula milik petani

yang akan disebar di jalanan tersebut. Dia hanya memastikan bahwa tidak mungkin gula sebanyak 6.000 ton milik petani itu akan dibuang semua.

"Lewat aksi ini kami ingin menggugah semua pihak yang terlibat dalam tata niaga gula ini, khususnya pemerintah untuk memperhatikan nasib petani," kata lulusan Universitas Merdeka Malang ini.

Untuk keperluan rencana aksi tersebut, HPTR Lumajang akan segera mengurus izin ke kepolisian setempat. Sesuai dengan ketentuan, setiap rencana kegiatan yang melibatkan massa harus meminta izin atau melapor

ke kepolisian.

Budhi menjelaskan bahwa hingga kini para petani tetap teguh pada pendirian semula untuk tidak menjual ribuan ton gula mereka jika harganya tidak sesuai dengan harapan.

Menurut Budhi, pemerintah sebetulnya sudah menetapkan HPP gula Rp 8.500 per kilogram dari sebelunya Rp 8.250. Namun, pada proses lelang peserta tidak ada yang berani membeli sesuai dengan HPP tersebut.

"Oleh karena itu, gula hasil produksi di bawah PTPN XI tidak terjual, termasuk milik petani.

Kami para petani sepakat untuk tidak menjual gula-gula itu kalau harganya tidak sesuai dengan HPP," katanya.

Menanggapi tidak terjualnya gula tersebut, dia mengatakan bahwa PG Jatiroto pada tang-

gal 15 Oktober 2014 menggelar forum temu kemitraan (FTK) dengan mengundang perwakilan petani tebu, HPTR, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), dan Dinas Perkebunan.

"Namun, dalam forum yang diketuai oleh Widodo Karduanto itu tidak menghasilkan keputusan karena undangan yang hadir sedikit, pengurus APTRI tidak ada yang hadir," katanya.

Pertemuan itu akhirnya dilanjutkan pada malam harinya dengan dihadiri perwakilan petani tebu rakyat di masing-masing rayon kasinderan, KUD yang menangani tebu sewilayah PG Jatiroto, Disbun, dan menghasilkan kesepakatan bahwa gula petani tidak akan dijual di bawah harga Rp 8.250 per kilogram dengan segala risiko dan konsekuensi. = ANT/MASUKI M. ASTRO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SENIN 20 OKTOBER 2014 No. 0466 | TAHUN III

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466 | TAHUN III

MADURA

12

PENGERJAAN ASAL-ASALAN

Bangunan Plengsengan Jebol

MENIPIS. Pasokan ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan tak mampu memenuhi permintaan konsumen akibat cuaca buruk dalam sepekan.

Stok Ikan Berkurang

PROBOLINGGO – Diduga pengerjaannya asal-asalan, sebuah bangunan plengsengan di Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo jebol. Padahal bangunan plengsengan tersebut belum genap setahun pengerjaannya.

“Bangunan plengsengan ini belum sampai setahun, tapi sekarang sudah rusak,” ujar seorang warga setempat, Munir kepada wartawan, Minggu (19/10).

Menurut dia, kondisi plengsengan yang ada di Desanya itu, tidak hanya jebol saja, tetapi juga sudah berantakan. Bahkan, batu kalinya berserakan kemana-mana. Untungnya, bulan-bulan ini masih belum musim penghujan.“Kalau nanti musim hujan, air irigasi itu akan mengalir kemanamana,” ungkapnya.

Apalagi, imbuh dia, plengsengan itu berada di jalan Desa yang tidak jauh dengan pemukiman warga setempat.

Sayangnya Munir sendiri mengaku tidak tahu CV apa yang mengerjakan bangunan plengsengan tersebut.“Saya tidak tahu CV apa yang mengerjakannya,” akunya.

Rusaknya bangunan plengsengan itu, tidak hanya terjadi pada satu titik saja.

Tetapi hampir semua kondisi bangunannya mengalami

rusak. Sehingga ada kesan pengerjaan bangunan plengsengan itu hanya sekedar asal-asalan.

Melihat kondisi bangunan plengsengan itu, Munir berharap agar pemkab Probolinggo tidak main tunjuk terhadap CV yang mengerjakannya. “Kalau bisa CV yang mengerjakannya diblacklist saja,” katanya.

Tulam, seorang warga lainnya juga mengatakan serupa. Menurut dia, di Desanya banyak bangunan plengsengan yang tidak bertahan lama.

Belum satu tahun, namun kondisinya sudah rusak parah.

Padahal, bangunan plengsengan atau irigasi di desa itu sangat penting untuk menampung air hujan agar tidak mengalir ke pemukiman warga.

Mudahnya bangunan plengsengan yang rusak tersebut, kata dia, karena faktor bahannya yang minim. Sehingga berpengaruh terhadap mutu bangunan. “Kalau bahan bangunannya tidak sesuai ukuran, jelas itu berpengaruh terhadap mutu bangunan,” katanya.

Itulah sebabnya, perlu adanya pengawasan dari Dinas terkait. Sehingga pihak CV yang mengerjakannya tidak hanya sekedar asalasalan. Sehingga bangunan plengsengan itu bisa bertahan sampai lama. =Muhammad Sugianto

Eksportir Sulit Penuhi Permintaan Konsumen PROBOLINGGO – Menipisnya ikan segar di Kota Probolinggo berdampak pada sulitnya para eksportir ikan memenuhi permintaan konsumen. Di sejumlah negara Asia, selain karena harganya lebih mahal eksportir ikan juga kesulitan mendapatkan pasokan ikan dari nelayan karena terkendala cuaca buruk yang terjadi beberapa pekan terakhir.

Cuaca buruk yang terjadi beberapa pekan terakhir, berimbas pada berkurangnya hasil tangkapan ikan oleh nelayan di Kota Probolinggo. Kondisi ini berdampak pada mahalnya ikan, karena stok semakin menipis. Para eksportir ikan pun kesulitan memenuhi permintaan konsumen yang datang dari sejumlah negara Asia seperti Singapura, Hongkong, dan Taiwan.

“Kenaikan harga ikan terjadi pada semua jenis ikan berkualitas eksport. Antara sepuluh ribu ru-

piah hingga tiga puluh ribu rupiah perkologram,”terang Muhammad Hamim, eksportir ikan yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Kota Probolinggo, Minggu (19/10).

Menurutnya, selain sulitnya mendapatkan pasokan ikan dari nelayan, para eksportir juga harus merogoh kantong lebih dalam.

Karena ikan yang ada mengalami kenaikan harga. Sejumlah jenis ikan segar, yakni ikan kerapu, kakap merah, dorang, dan ikan tengiri di eksport ikan segar dari

Kota Probolinggo dapat mengirimkan satu hingga dua ton perhari. Sementara saat ini, para eksportir hanya mampu menjual dua kwintal perhari.

“Kenaikan harga ikan terjadi pada semua jenis ikan berkualitas eksport, antara sepuluh ribu rupiah hingga tiga puluh ribu rupiah perkilogram,”tandas Muhammad Hamim.

Muhammad Hamim menambahkan, sepinya stok ikan di pasaran membuat pendapatan eksportir menurun. Karena biaya transportasi justru membengkak, yang disebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar.

“Demi memenuhi permintaan konsumen di luar negeri, para eksportir terpaksa menerima pasokan ikan segar dari nelayan tradisional dan pemancing ikan karang, dengan melakukan sortir kualitas eksport,”paparnya. =M.Hisbullah Huda

JEBOL. Bangunan plengsengan ini belum sampai setahun, tapi sekarang sudah rusak.

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466| TAHUN III

13

RDP

Pendapatan SKPD Dievaluasi PROBOLINGGO – Komisi B DPRD Kota Probolinggo menggelar evaluasi tentang pendapatan terhadap SKPD. Evaluasi itu dikemas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah SKPD yang ada di lingkungan Pemkot Probolinggo.

Ketua Komisi B, Roy Amran menegaskan, gelar RDP itu sangat penting dilakukan untuk mengakomodir agar pekerjaan bisa berjalan dengan sinergi.

“Dengan RDP ini kita bisa mengetahui setiap target SKPD sudah terpenuhi atau belum,” tandasnya kepada wartawan, kemarin.

Sekretaris Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Probolinggo, Heri Astuti menjelaskan, jika besarnya APBD DPPKA tahun 2014 senilai Rp 833,603 miliar.

“Per 30 September kemarin anggaran itu sudah teralisasi sebesar 80,68 persen atau sebesar Rp 672,551 miliar,” ungkapnya saat menghadiri gelar RDP itu.

Dia mengatakan, target PAD DPPKA tahun 2014 sebesar Rp 765,163 miliar.

Dana itu berasal dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya. “Jadi sejak 30 September kemarin sudah teralisasi sebesar 79,00 persen,” ungkapnya.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo target PAD-nya sebesar Rp.1,5 miliar pada tahun 2014. Dana tersebut akan bertambah setelah PAK menjadi Rp.7,6 miliar. Hal itu terjadi karena adanya dana kapitasi yang berasal dari dana APBD. Sehingga pada akhir bulan September kemarin sudah teralisasi sebesar Rp.6 miliar lebih.

Sedangkan target PAD untuk RSUD dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo target PAD-nya sebesar Rp.39 miliar. Hal ini disampaikan Wakil Direktur (wadir) RSUD dr. Muhammad Saleh, Ahmad Taufiqurahman.

“Target PAD RSUD tahun 2014 ini sebesar Rp.39 miliar,” tandasnya. Dia menjelaskan, pada bulan September kemarin telah tercapai sebesar Rp.54,12 miliar atau 138 persen. Sedangkan target PAD pada PAK akan menjadi Rp.50, 69 miliar. =Muhammad Sugianto

ANTISIPASI. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Probolinggo melakukan razia tempat hiburan malam.

Wanita Pemandu Lagu Terjaring Razia PROBOLINGGO – Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Prseiden Republik Indonesia ketujuh, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Probolinggo, Jum’at (18/10) malam, kembali melakukan razia tempat hiburan malam sebagai bentuk upaya antisipasi demi menciptakan kondusivitas dari praktek maksiat hiburan malam.

Belasan wanita penghibur yang bertugas sebagai pemandu lagu di tempat hiburan karaoke diperiksa petugas. Satu persatu wanita berbusana minim di mintai kartu tanda identitasnya. Petugas mengamankan belasan wanita pemandu lagu tersebut, karena beroperasi si sejumlah tempat karaoke keluarga.

“Ini kami lakukan rutin untuk menjaga situasi wilayah Kota

Probolinggo agar lebih kondusif.

Kali ini, razia kami lakukan juga dalam menghadapi dan menjaga keamanan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, “terang Nurahmad, Kepala Provost Satpol PP Kota Probolinggo.

Menurutnya, razia difokuskan pada pengguna miras dan narkoba. Termasuk menjamurnya praktek liar wanita pemandu lagu di tempat-tempat karaoke. Namun

praktek liar pemandu lagu ini, seolah mendapat ijin dari pemilik jasa hiburan malam. Karena tidak ada tindakan tegas meski beberapa kali terjaring razia petugas.

Mereka yang terjaring razia tersebut langsung di data dan dimintai keterangan. Setelah itu, mereka pun akhirnya diperbolehkan pulang satu persatu. Razia dilakukan di tempat hiburan malam itu, karena adanya jam operasional tempat hiburan malam yang belum pernah dipatuhi para pengelola.

“Kami akan lakukan razia juga di beberapa tempat hiburan malam dan lainnya. Saat kami datangi, mereka membuka usahanya sudah melewati batas waktu. Ke depan akan kami ingatkan untuk

mentaati peraturan yang ada,” papar Nurahmad.

Nurahmad menghimbau kepada pengelola tempat hiburan malam untuk menjaga keamamanan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, pada 20 Oktober nanti, dan juga mengantisipasi peredaran narkoba, serta praktek prostitusi. Dan jika itu terjadi maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas kepada tempat hiburan tersebut. ”Hasil sementara pendataan petugas Satpol PP, mencatat hampir keseluruhan wanita penghibur ini termasuk pemain lama yang kerapkali terjaring razia, yang umumya berasal dari luar Kota Probolinggo,”ucapnya. =M.Hisbullah Huda

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466 | TAHUN III

Bedak yang Disegel Satpol PP Dibuka Setelah Ada Kesepakatan antara Dispenda dan Pemilik PROBOLINGGO - Sebanyak empat bedak yang ada di pasar Leces Kabupaten Probolinggo yang disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akhirnya dibuka oleh pemilik.

Kasatpol PP Kabupaten Probolinggo, Ahmad Aruman mengatakan pembongkaran segel bedak yang dilakukan pemiliknya sudah mendapatkan kesepakatan dengan pihak Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Probolinggo.“Pembongkaran dan pembukaan segela dilakukan oleh pemilik sekitar pukul 10.00 WIB,” terangnya, Minggu, (19/10).

Menurutnya, pihaknya memang tidak melakukan pembongkaran secara langsung. Karena pemilik bedak telah sepakat untuk membongkarnya secara pribadi.” Kami menyerahkan semua itu kepada pihak pemilik karena sepakat untuk menurunkannya sendiri,” jelas Ahmad Aruman.

Ahmad Aruman mengatakan, memang sebelumnya empat bedak tersebut mengalami persoalan dengan pihak pedagang.

Bedak itu dilakukan penyekatan oleh salah satu pedagang, Rusmi

Muanawwaroh .

Polemik itu terjadi dengan pihak dispenda lantaran dia mengaku memiliki 11 bedak sebelum kebakaran pasara Leces beberapa tahun lalu.“Namun setelah mereka diberikan bangunan pasca kebakaran, meraka hanya kebagian tujuh unit bedak saja,” ujarnya.

Menurutnya, empat lokasi bedak yang dibangun oleh Rusmi tersebut, dikira tidak bertuan.

Padahal empat lokasi tersebut, sudah ada yang memilikinya, yakni dperuntukkan, perpustakaan, koperasi, Zainullah dan Sujito.“Mereka membangun tanpa sepenge tahun dispenda , akhirnya pemkab menutup dan menyegelnya,” kata Ahmad Aruman.

Sementara itu, pihak Dispenda melakukan penyegelan dan meminta pihak yang mengaku sebagai pemilik untuk membongkar sekat bedak yang dibangunnya.“Jadi sudah ada kesepakatan dengan ibu Rusmi, bahwa dia setuju untuk membongkarnya secara pribadi,” tandasnya. =Mahfud Hidayatullah

APBD

Pemkab Melirik Pemberdayaan Warga Nahdliyin PROBOLINGGO - Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 mendatang, pemkab Probolinggo mulai melakukan pemetaan tentang sasaran yang akan menjadi bidikannya. Salah satunya mereka akan melakukan pemberdayaan warga Nahdiyyin atau warga Nahdlatul Ulama (NU).

Menurut Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, mengatakan pihaknya akan melakukan upaya pemberdayaan untuk kalangan warga NU. Karena penduduk Kabupaten Probolinggo mayoritas terbentuk dari kalangan NU.“Semua yang usulan yang diinginkan oleh warga NU tentang kemaslahatan umat, kami akan utamakan,” terangnya, kepada wartawan, Minggu, (19/10).

Menurutnya, banyak warga NU yang menginginkan upaya pemberdayaan dalam sektor pertanian, dan juga sektor pendidikan. Utamanya lingkungan pondok pesantren, karena ratarata mereka berlatar belakang petani.“Tidak jarang warga NU juga mengembangkan pendidikan dibawah naungan pondok pesantren,” jelas Bupati Puput Tantriana Sari.

Puput Tantriana Sari

mengatakan, usulan warga NU meminta untuk adanya upaya pemkab dalam mengembangkan kreatifitas di kalangan santri.

Karena dinilai banyaknya berdirinya pondok pesantren yang ada di Kabupaten Probolinggo.“Para santri juga diinginkan untuk mendapatkan sebuah pelatihan yang bisa mengasah skill, seperti memasak dan juga menjahit,” katanya.

Menanggapi hal itu, Mustayar NU Kabupaten Probolinggo, Hasan Aminuddin, menjelaskan, warga NU bukan hanya besar dalam segi kuantitas saja.

Namun warga NU juga dituntut untuk bisa mengembangkan dirinya dalam hal kualitas.

“Semua pengurus NU baik dijajaran Kabupaten, Kecamatan dan desa. Untuk bisa melakukan upaya peningkatan kualitas organisasi,” pintanya.

Dia menambahkan, bagaimana NU ini terus bisa berkembang dan bisa memberikan kemaslahatan ke pada seluruh ummat terutamanya warga NU secara pribadi.“Dari semua hal yang harus dilakukan terutama tentang berkembangnya pendidikan untuk kalangan warga NU,” harap Hasan Aminuddin. =Mahfud Hidayatullah

Pelayanan PLN

Warga Keluhkan Listrik Sering Padam PROBOLINGGO – Belakangan ini warga Kota Probolinggo mengeluh soal pelayanan PLN. Sikap keluhan itu karena seringnya listrik mengalami padam. Apalagi kini banyak musim warga yang melangsungkan akad pernikahan.

Misnali, salah seorang warga Keluhan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo menjelaskan, dalam sehari listrik terkadang mengalami padam hingga berjam-jam.

Padahal listrik sangat dibutuhkkan oleh warga.“Apalagi sekarang banyak warga yang punya gawe,” tandasnya kepada wartawan, Minggu (19/10).

Akibat seringnya padam tersebut, pelanggan banyak yang komplain. Terutama bagi warga yang punya gawe akad pernikahan. “Padamnya listriknya itu jelas sangat mengganggu mereka,” katanya.

Seringnya terjadi listrik padam itu, kata dia, tidak hanya merugikan

pelanggan. Namun juga para nasabah bank Anjungan Tunai Mandiri (ATM) juga mengeluh. Karena mereka tidak bisa melakukan transaksi penarikan uang.

Pantauan di lapangan, sejumlah konsumen ATM bank di wilayah Kota Probolinggo terpaksa balik kanan karena tidak bisa melakukan penarikan. “Listrik padam mas tidak bisa melakukan penarikan,” ujar salah seorang konsumen salah satu ATM bank, Ny.Sumila Heni Menurut dia, seringnya terjadi listrik padam justru sangat mengganggu terhadap pelanggan. Apalagi pelanggan sudah membayar tepat pada waktunya.

“Seharusnya PLN itu harus mengutamakan pelayanannya,” timpalnya.

Ironisnya, pihak PLN sendiri terkesan “menghindar” saat mendapat laporan dari warga. “Banyak warga yang melapor pada PLN lewat layanan telpon. Tapi begitu

dihubungi tidak pernah ada yang mengangkat,” katanya.

Ny. Sumila Heni sendiri tidak hanya sekali saja melaporkan terjadinya listrik padam melalui layanan telpon. Tapi sudah seringkali dilakukan. Namun selalu saja layanan telpon yang ia hubungi tidak pernah ada yang mengangkatnya. “Lalu apa gunanya ada layanan telpon jika ada gangguan listrik PLN,” tegasnya.

Hal yang sama juga diakui Misnali. Saat pelaksanaan akad pernikahan di rumahnya, ia mencoba menghubungi pihak PLN. Namun tidak mendapatkan respon. Akibat padamnya listrik PLN itu, pelaksanaan akad pernikahannya terganggu.

Sehingga ia terpaksa menggunakan mesin jinset.“PLN jangan hanya tahunya menagih rekening listrik saja, tetapi juga harus diimbangi dengan pelayanan yang prima,” ungkapnya. =Muhammad Sugianto

MENGELUH. Seringnya listrik mengalami padam dikeluhkan sejumlah pelanggan.

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SENIN 20 OKTOBER 2014 No. 0466 |2014 TAHUN III SENIN 20|OKTOBER

No. 0466 | TAHUN III

15 15

Juventus-Roma Kembali Merapat Gelandang Arsenal Santi Cazorla (kanan) mendapat pengawalan ketat dari pemain Hull City pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Emirates, Sabtu (18/10) tengah malam WIB. Arsenal ditahan imbang tamunya dengan skor 2-2.

LIGA PRIMER INGGRIS

Arsenal Imbang, Wenger Kecewa LONDON - Pelatih Arsenal Arsene Wenger mengaku kecewa setelah timnya ditahan imbang Hull City dengan skor 2-2 pada lanjutan Liga Utama Inggris di Stadion Emirates, Sabtu (18/10) tengah malam WIB. Pasalnya, “The Gunners” mampu mendominasi pertandingan tapi gagal mengemas tiga angka.

Pada laga tersebut, tim dari London Utara itu sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Alexis Sanchez. Tetapi, Arsenal sempat tertinggal berkat dua gol tim tamu masing-masing dari Mohamed Diame dan Abel Hernandez. Untung Danny Welbeck bisa menyelamatkan Arsenal dari kekalahan sekaligus mengemas satu poin di masa injury time dengan mengakhiri pertandingan menjadi 2-2.

Gol penyama kedudukan Hull City yang dicetak Diame sungguh mengecewakan Wenger. Pasalnya Diame terlebih dulu melakukan pelanggaran terhadap Mathieu Flamini sebelum mencetak gol.

Kekecewaan Wenger lainnya terjadi karena Arsenal dominan dalam penguasaan bola hingga 67 persen dengan 25 tendangan ke gawang, sembilan di antaranya mengarah ke gawang.

“Hasil yang sangat mengecewakan karena kami sangat tidak beruntung dengan keputusan wasit atas gol pertama mereka.

Mereka punya dua tembakan tepat sasaran dan berbuah dua gol, tapi kami terus berupaya dan menyelamatkan satu poin pada akhirnya,” kata Wenger.

Dia melanjutkan, “Sudah sekian lama sejak kami tampil sangat dominan dan tak meme-

nangi pertandingan. Lihatlah catatan tembakan tepat targetnya, berapa kali mereka memasuki area kami. Mereka bertahan dengan sangat baik dan kami mempersulit keadaan dengan memberikan mereka gol kedua.

Terkadang tim yang mengambil inisiatif tidak menang, kami sudah mengerahkan upaya terbaik dan kami hanya bisa mencermati diri sendiri.”

Sementara itu, pelatih Chelsea Jose Mourinho mengaku puas dengan penampilan anak-anak asuhnya saat menang 2-1 atas Crystal Palace di Selshurt Park satu jam sebelumnya. Meski bermain dengan 10 orang, para pemain “The Blues”, kata Mourinho, tampil dominan dan fantastis. Dua gol Chelsea diciptakan Oscar menit keenam melalui Oscar dan gol cantik Cesc Fabregas. Sedangkan gol Palace dibuat Frazier Campbell mencetak gol hiburan bagi Palace menjelang laga berakhir.

“Tim saya tampil fantastis. Sejak menit pertama kami melakukan apa yang ingin kami lakukan, memiliki bola, menggunakan bola, dan mengendalikan permainan. Setelah itu datangkan dua kartu merah itu dan 10 vs 10 dengan kualitas yang kami punya justru memudahkan kami,” kata Mourinho.

Sedangkan terkait gol cantik Fabregas, Mourinho berujar, “Gol kedua tadi adalah skandal. Luar biasa bagus! Melawan Burnley kami mencetak satu gol (dari Andre Schuerrle) yang saya pikir itu akan jadi gol terbaik di musim ini tapi gol tadi sama bagusnya.” =BBC/CAROL AJI

ROMA - AS Roma sukses merapatkan posisi dengan Juventus di klasemen sementara setelah kedua tim memetik hasil berbeda pada akhir pekan lalu. AS Roma menang 3-0 atas Chievo Verona, sedangkan Juventus ditahan imbang 1-1 Sauollo. Dengan hasil ini, Juventus tetap berada di puncak klasemen, tetapi hanya unggul satu poin dari Roma di tempat kedua.

Pada laga AS Roma melawan Chievo Verona di Stadion Olimpico, Sabtu (18/10) malam, Roma memetik kemenangan dengan skor akhir 3-0. Golgol itu dilesakkan oleh Mattia Destro, Adam Ljajic, dan juga Francesco Totti. Semua gol itu dilesakkan di babak pertama.

Menurut catatan statistik, Roma tampil dominan atas tuan rumah. Anak asuh Rudi Garcia itu mencatat 72 persen penguasaan bola dengan 14 tendangan ke gawang, delapan di antaranya tepat sasaran. Sedangkan Chievo hanya mencatatkan 28 persen penguasaan bola, tapi 11 kali melepaskan sepakan ke gawang, meski hanya tiga yang tepat sasaran.

Penampilan yang demikian tidak hanya dipuji oleh pelatih AS Roma Rudi Garcia, tetapi juga pelatih Chievo, Corini. “Kami kebobolan setelah empat menit menghadapi tim yang berkualitas. Sekali kami bisa kembali ke pertandingan, mereka secepatnya

mendapatkan gol kedua dan ketiga. Sejak saat itu, laga mulai menjadi berat,” kata Corini.

Dia menambahkan, “Kekuatan Roma adalah kerja samanya, menunjukkan soliditas, dan kesatuan. Sungguh sulit untuk berpikir bisa berjuang untuk bisa bangkit dari ketinggalan 3-0.

Tahun lalu, Juventus mempunyai suatu keunggulan. Tapi sekarang, saya pikir Roma sudah ada di level mereka. Ini akan menjadi pertarungan sampai akhir.”

Sementara itu pelatih Juventus Massimiliano Allegri mengakui timnya tak mampu menampilkan performa terbaik pada laga melawan Sassuolo di Mapei Stadium, Minggu (19/10) dini hari WIB. Allegri pun dengan lapang dada menerima hasil imbang. Ini adalah hasil imbang pertama Juventus musim ini.

Kesempurnaan mereka dihentikan Sassuolo di giornata 7 setelah kedua tim bermain seri 1-1.

Pada laga ini, Juventus yang

tampil dominan dikejutkan oleh gol Simone Zaza pada menit ke-13.

Namun, Bianconeri cuma butuh enam menit untuk menyamakan skor lewat gol cantik Paul Pogba.

“Saya tahu ada kesulitan-kesulitan dalam pertandingan ini, khususnya karena kami punya begitu banyak pemain yang membela negaranya sepanjang pekan. Sassuolo sebelumnya mendapatkan beberapa hasil buruk, tapi dengan performa yang bagus,” ujar Allegri.

Dia meneruskan, “Mereka memberi kami masalah malam ini.

Kami tak punya banyak tembakan ke arah gawang dan ini membuat mereka bisa beberapa kali menyerang balik. Mereka memaksa kami mundur dan membuat kami mengambil risiko, meskipun (kiper Andrea) Consigli menyelamatkan mereka beberapa kali. Kami harusnya tampil lebih baik.”

Mantan pelatih AC Milan menambahkan, “Sassuolo pantas mendapatkan pujian karena mereka memaksa kami bermain beda dan menyulitkan kami.

Meski demikian, kami masih di puncak klasemen dan hasil imbang dengan Sassuolo tak mengubah apapun. Di Serie A, Anda butuh konsistensi. Jadi, kalau setiap tujuh pertandingan kami menang enam kali dan seri sekali, kami akan meraih titel.” =SKY SPORTS/CAROL AJI

Striker AS Roma Francesco Totti (kiri) melakukan selebrasi gol bersama Daniele De Rossi (tengah) dan Mattia Destro. Roma menang 3-0 atas tamunya pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Olimpico, Sabtu (18/10) malam.

16 BACA

KORAN MADURA

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466 | TAHUN III

JUGA

KORAN MADURA

16

Arsenal Imbang, Wenger Kecewa Olahraga | 15

SENIN 20 OKTOBER 2014 No. 0466 | TAHUN III

Neymar (dua dari kiri) mendapat ucapan selamat dari rekan-rekannya usai menjebol gawang Eibar pada pertandingan yang berlangsung di Nou Camp, Minggu (19/10) dini hari WIB. Barcelona menaklukkan tamunya 3-0.

Modal Positif

Jelang El Clasico 3 0

BARCELONA

EIBAR

BARCELONA - Barcelona dan Real Madrid sama-sama mengantongi modal bagus sebelum saling jegal pada partai klasik atau El Clasico di Santiago Bernabeu akhir pekan mendatang.

Sebelum laga ini, Barcelona membantai Eibar tiga gol tanpa balas pada laga di Camp Nou, Minggu (19/10) dini hari WIB. Sedangkan Real Madrid menang lebih telak lagi, lima gol tanpa balas, atas tuan rumah Levante pada Sabtu (18/10) malam WIB. Di Camp Nou, Barcelona memetik kemenangan tidak dengan mudah. Anak-anak asuh Luis Enrique itu kesulitan membongkar pertahanan Eibar. Akibatnya,

selama 45 menit pertama, kedua tim bermain imbang tanpa gol.

Kebuntuan baru dipecahkan Xavi Hernandez pada menit ke-60, sebelum ditambah dua gol Neymar da Silva Jr dan Lionel Messi.

Terkait laga berat ini, Xavi menilai, dia dan kawan-kawan kesulitan membongkar pertahanan tim tamu. “Kami kesulitan membongkar pertahanan mereka tapi setelah babak pertama, pertandingan jadi lebih mudah. Saya rasa mereka sudah lebih lelah,” kata Xavi.

Hasil tersebut memperpanjang catatan impresif Barca, tidak pernah kebobolan dan tidak terkalahkan dalam delapan pertandingan.

Dari delapan laga, tujuh sukses dimenangi dan sekali imbang.

“Bukan sebuah kebetulan kalau kami belum kebobolan. Kami semua bekerja. Pelatih punya ide-ide spesifik dan kami semua mengerjakannya,” sambung Xavi .

Menurutnya, ini modal yang bagus sebelum melawan Ajax Amsterdam pada lanjutan Liga Champions. Sebab tiga poin sangat penting didapatkan mengingat mereka kalah dari Paris SaintGermain pada laga terakhir di Liga Champions. “Ajax datang ke kandang kami lebih dahulu dan setelah kalah di Paris, kami harus

0 5

LEVANTE

Cristiano Ronaldo (tengah) mendapat pelaukan dari Chicharito dan James Rodriguez usai mencetak gol pada pertandingan Real Madrid melawan tuan rumah Levante di Ciudad de Valencia. Madrid menang telak 5-0. mendapatkan tiga poin,” ujarnya.

Selain modal melawan Ajax di Liga Champions, tentu saja ini modal berharga melawan Madrid akhir pekan ini. Meskipun, menurut Luis Enrique, El Clasico pertama ini tidak akan berpengaruh apa-apa. “Pertandingan itu tidak akan menentukan. Kami akan ke sana dengan tekad menang seperti yang selalu kami lakukan,”

kata Enrique.

Dia melanjutkan, “Kami akan mencoba melakukan sama persis melawan Ajax, tapi saat ini, saya cuma ingin para pemain beristirahat. Setelah itu, barulah mereka bisa mulai berkonsentrasi untuk pertandingan berikutnya.”

Sementara saat melawan Levante, Cristiano Ronaldo sumbang dua dari lima gol kemenangan Ma-

REAL MADRID

drid. Tiga gol lainnya masing-masing dicetak Javier Hernandez, Isco, dan James Rodrguez. Kemenangan ini berarti spesial bagi pelatih Carlo Ancelotti. Sebab, setelah takluk dari Atletico Madrid, mereka memetik kemenangan beruntun di tujuh laga di semua ajang dengan produktivitas gol yang fantastis, yakni 32 gol. Hasil itu yang membuatnya percaya diri menatap laga melawan Barca.

“Saya pikir kami menuju laga itu dengan performa yang bagus.

Itu merupakan pertandingan yang sulit bagi kami. Tapi, kami bersungguh-sungguh dan fokus, serta semuanya ternyata berjalan baik. Sekarang kami mempunyai waktu singkat untuk melakukan pemulihan untuk siapapun yang tengah mengalami cedera dan bersiap untuk laga hari Rabu saat melawan Liverpool,” kata Ancelotti. =SKY SPORTS/CAROL AJI

KORAN MADURA

Taneyan Lanjang

KONFLIK KEAGAMAAN SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466 | TAHUN III

KORAN MADURA

SENIN

20 OKTOBER 2014 | No. 0466 | TAHUN III

PENCAIRAN BOSDA DIPERSULIT Kebijakan pemerintah mencairkan dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) melalui Bank Jatim ternyata menyulitkan kepala madrasah diniyah.

PAMEKASAN | F

Pengikut Tajul Belum Diterima

MBA IKUTI LO IS L U MEN CERPEN YA SELENGKAPN K | N HALAMA

Holilah Hendak Dihakimi Massa

www.koranmadura.com

PROSES SITI SOFIA “Tidak ada orang sukses hanya menempuh waktu dua atau tiga tahun saja,” kata gadis asal Probolinggo ini. HALAMAN | P

Joki memacu sapi kerapan dalam kerapan sapi memperebutkan Piala Presiden, di Pamekasan, Madura, Jatim, Minggu (19/10). Tahun ini pengerap sepakat pelaksanaan kerapan tanpa kekerasan, sesuai instruksi MUI empat kabupaten di Madura dan Penprov Jatim.

Semalam di Madura

A

I MENUAS PROLATMAEN | F

!

HA

ant/saiful bahri

SAMPANG - Salah satu pengikut Tajul Muluk, Holilah (35), warga Dusun Nangkernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben pulang ke kampung halamannya, beberapa waktu lalu. Tujuan kepulangannya untuk menjenguk orangtuanya yang sedang sakit.

Salah seorang tokoh masyarakat setempat, H Abdul Malik menceritakan, Holilah datang dari tempat pengungsiannya di Sidoarjo tanpa sepengetahuan masyarakat. Namun, kedatangan Holilah kemudian dipergoki oleh sejumlah warga.

Saat Holilah diketahui ada di Sampang, massa sempat hendak menghakimi. Namun beruntung, emosi warga masih bisa dibendung oleh sejumlah petugas kepolisian yang melakukan penjagaan di area desa setempat.

“Dia pulang dari Sidoarjo, dan tanpa sepengetahuan warga sekitar, ternyata yang bersangkutan sudah berada di Desa Karang Gayam. Dan sempat mau dihakimi massa,” ujarnya kepada Koran Madura.

Sementara Kabag Ops Polres Sampang AKP Sarwo Waskito saat dikonfirmasi membenarkan bahwa ada salah satu pengikut Tajul Muluk, Holilah pulang ke kampung halamanya.

Ia menegaskan, pulangnya Holilah ke kampung halamanya karena hendak menjenguk orangtuanya yang sakit parah. Namun, ia juga membantah jika kepulangan Holilah dikatakan tidak diketahui oleh aparat kepolisian.

“Memang benar kalau ada salah satu pengikut Tajul yang datang ke kampung halamanya, tapi kejadian itu sekitar tiga hari yang lalu, dan saya tegaskan bahwa dia pulang karena menjenguk orangtuanya, bukan karena yang lain, sehingga tidak benar jika dia dikabarkan tiba-tiba ada di Desa Karang Gayam,” ujarnya, Minggu (19/10).

Dijelaskan Sarwo, saat Holilah pulang ke kampung halamanya, puluhan petugas kepolisian dari Brimob, Sabhara, Intel dan juga anggota TNI juga turun langsung dan mendampingi yang bersangkutan. Bahkan dirinya mengaku juga turun langsung dalam mengamankan pulangnya yang bersangkutan. Sebab yang bersangkutan sempat menginap di rumah orangtuanya.

“Dia kan menjenguk orangtuanya yang sedang sakit parah. Jadi kita amankan, karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi yang bersangkutan kita kawal dari pemberangkatan hingga kembali lagi ke pengungsian,” tegasnya.

Ditanya terkait adanya protes dari warga, Sarwo kembali menegaskan jika tidak ada persoalan apa pun. Karena menurutnya, puluhan petugas bersenjata lengkap juga mengiringi dan mengawal yang bersangkutan ke manapun pergi selama masih berada di wilayah konflik. =MOHAMMAD MUHLIS

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO B B

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SENIN 20 OKTOBER 2014 No. 0466 | TAHUN III

Senin, Pimpinan DPRD Disumpah Kinerja Herman Dali Kusuma Diragukan SUMENEP – Pada hari ini, Senin (20/10), pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep periode 2014-2019 akan dilantik. Pengambilan sumpah akan dilakukan Ketua Pengadilan Negari Sumenep Hj. Eni Sri Rahayu, sekitar pukul 10.00 di Pandapa Agung Sumenep.

Sesuai jumlah perolehan suara hasil pemilu legislatif dan kursi DPRD, empat orang unsur pimpinan DPRD terdiri dari Partai Kebangkitan Bangsa (Herman Dali Kusuma), Partai Demokrat (Mohammad Hanafi), Partai Persatuan Pembangunan (Achmad Salim), dan Partai Amanat Nasional (Faisal Muhlis).

Wakil Ketua sementara DPRD Mohammad Hanafi mengatakan, pengambilan sumpah tersebut diperkirakan berlangsung meriah.

Sebab, pelantikan akan disaksikan Bupati Sumenep A. Busyro Karim, seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada dilingkungan Pemkab, dan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) setempat. ”Seluruh undanganya sudah disebar mulai kemarin, insya Allah semua akan datang menyaksikan acara itu,” terangnya, Minggu (19/10) siang.

Dikatakan, setelah pengambilan sumpah, dewan akan segera melakukan penyusunan alat kelengkapan DPRD, seperti komisi, badan musyawarah, badan legislasi, dan juga alat kelengkapan lainnya. ”Itu untuk langkah beri-

kutnya. Baru setelah itu, kami akan melakukan pembahasan APBD 2015. Karena kalau tidak ada alat kelengkapan DPRD lainnya, tentunya tidak bisa dilakukan pembahasan rancangan APBD 2015,” ungkapnya.

Diragukan Kinerja Herman Dali Kusuma sebagai calon pucuk pimpinan DPRD diragukan sebagian kalangan. Meski pernah menjadi wakil rakyat pada periode 2004-2009, namun kiprahnya tidak terlalu menonjol sehingga belum teruji. ”Sebelumnya, kami tidak ingin buruk sangka dulu, namun yang jelas dari sejarahnya, calon ketua (Herman Dali Kusuma) masih belum pantas untuk mendudukui sebagai ketua. Makanya kepemimpinannya kami masih meragukan,” kata Tim Peneliti dan Investigasi Sumenep Curruption Watch (SCW) Junaidi Pelor kepada Koran Madura, kemarin.

Herman dikatakan tidak pernah menjabat sebagai pimpinan, baik di internal DPRD Sumenep maupun di partai politik yang mengusungnya. Oleh karenanya, SCW meragukan kepemimpinan politisi PKB itu nantinya.

Menurut Junaidi, pimpinan DPRD mestinya berintegritas tinggi, kredibel, dan mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. ”Dari kriteria tersebut, kami lihat masih belum satupun yang ada pada dia. Makanya, kami katakan kepemimpinannya masih belum teruji,” terangnya.

Hal itu juga didasarkan pada pencalonannya kembali pada pemilihan legislatif periode 20092014. Pada saat itu, Herman Dali Kusuma gugur menjadi wakil rakyat. ”Ini hanya contoh kecil saja, soalnya kalau memang dia dipercaya oleh masyarakat sebagai wakilnya, tentunya dia akan dipertahankan sebagai wakilnya di DPRD,” ungkapnya.

Untuk menjawab keraguan tersebut, Junaidi menganjurkan agar pimpinan dewan membentuk staf, baik di bidang keperintahan, hukum, dan lainnya. ”Kalau tidak demikian, kami khawatir kepemimpinannya akan mudah diintervensi yang dapat mencederai tupoksi sebagai wakil rakyat,” ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Sumenep, Ahmad mengatakan, pimpinan DPRD akan diketahui kualitas kepemimpinannya dalam pembahasan APBD tahun 2015. Pasalnya, dalam kesempatan tersebut mereka akan bertemu dengan banyak perbedaan persepsi.

Oleh sebab itu, menurut Ahmad, sebagai pimpinan harus benar-benar bisa menguatkan SDM anggotanya, terutama dalam pembahasan APBD. Dikatakan, pembahasan APBD merupakan hal penting yang menyangkut kepentingan orang banyak. “Sehingga penguatan SDM anggota dewan menjadi tugas utama pimpinan dewan, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam budgeting,” tandasnya, Minggu (19/10).

Ahmad menambahkan, pimpinan dewan nantinya juga harus mampu mendorong anggotanya bisa bijak dalam melakukan pembahasan APBD. Sehingga tidak ada kepentingan kelompok tertentu masuk, dan terkesan merupakan kepentingan banyak orang.

Oleh sebab itu, imbuhnya, sebagai seorang pimpinan harus jeli melihat materi yang menjadi pembahasan nantinya.

Selain itu, tambahnya, pimpinan DPRD Sumenep nantinya juga berani transparan kepada masyarakat luas. Pasalnya, Ahmad menceritakan, berdasakan pengalamannya selama ini di Lakpesdam, pihaknya selalu kesulitan saat hendak mengakses materi APBD. Untuk itu, ia berharap agar pimpinan DPRD yang baru dapat lebih kopratif soal materi APBD. Sehingga masyarakat juga mengetahuinya.

“Namun yang paling penting, kita tentu berharap pimpi-

nan DPRD yang baru dapat lebih meningkatkan kinerja DPRD sebagai institusi yang memiliki tugas pengawasan, legislasi dan budgetting. Agar nantinya mereka betul-betul bisa menjadi harapan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, wakil ketua DPRD Sumenep sementara selama ini, Hanafi mengaku optimis semua anggota dewan, baik yang lama maupun yang baru bisa melakukan pembahasan APBD untuk tahun 2015 dengan baik.

Pasalnya, ia menilai anggota dewan yang ada saat ini sudah berpengalaman, termasuk anggota DPRD baru.

“Yang penting mereka bisa bekerja sama dan benar-benar ingin memperjuangkan hak-hak rakyat. Jika mereka tidak hanya ingin meningkatkan bargaining position mereka sendiri, saya yakin anggota yang baru nantinya bisa melakukan pembahasan APBD 2015 dengan baik. Yang terpenting mereka mau belajar,” tutupnya.

Herman Dali Kusuma tidak membantah kekhawatiran tersebut. Sebab, walaupun dirinya pernah menjabat sebagai anggota dewan, tidak perna menjabat sebagai pimpinan komisi dan alat kelengkapan lainnya. ”Ya pantas lah jika ada penilaian seperti itu, namun kami ke depan akan terus berbenah diri. Sehingga, lembaga ini bisa lebih baik,” janjinya. =JUNAEDI/FATHOL ALIF/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466| TAHUN III

C

KESEHATAN

Pembangunan Rumah Sakit Kepulauan Tak Jelas SUMENEP - Untuk memudahkan masyarakat kepulauan dalam mendapatkan akses kesehatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep berencana membangun rumah sakit di tiga kecamatan/kepulauan. Ketiga kecamatan/kepualauan yang akan dibangunkan rumah sakit yaitu Sapeken, Kangayan dan Arjasa. Namun hal itu dinilai masih belum jelas, pasalnya pembangunan fisiknya masih belum ada tindak lanjutnya sampai saat ini.

Rencana pembangunan rumah sakit itu sudah sejak tahun 2013. Namun hingga kini masih belum direalisasikan oleh pemerintah setempat. Padahal anggaran untuk pembangunan fisik rumah sakit tersebut sudah dipatok senilai Rp 1 miliar, khusus pembangunan fisiknya saja.

Pernyataan itu disampaikan oleh mantan anggota DPRD Sumenep, Nur Asyur. Mantan

anggota komisi D itu mengatakan bahwa dirinya juga terlibat dalam perjuangan pembangunan rumah sakit di kepulauan. Ia menjelaskan, pambangunan tersebut masih belum terealisasi karena ada beberapa kendala yang perlu diubah, seperti numenklatur yang dinilai tidak sesuai dengan rencana.

Lebih lanjut, Nur Asyur mengatakan, anggaran pemban-

gunan untuk rumah sakit di tiga kepulauan itu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni untuk tahun 2014. Meski demikian, ia menyayangkan sampai saat ini proses pembangunya tak kunjung selesai. “Seharusnya itu bisa selesai,” katanya, Minggu (19/10).

Ia menceritakan, sebelum pihaknya purna dari jabatanya sebagai penyambung lidah masyarakat, ia sudah memperjuangkan pembangunan tersebut agar segara diproses. Harapannya agar masyarakat kepulauan tidak perlu bontang-banting ke kota Sumenep. “Kerena selama ini masyarakat kepulauan ketika berobat harus berlayar dulu. Dan itu memakan banyak waktu,” ujarnya.

Semenatara itu, Kepala Dinas

A. Fatoni

Kepala Dinkes Kesehatan (Dinkes) A. Fatoni mengatakan bahwa pembangunan fisik rumah sakit di kepulauan, dalam hal ini adalah Arjasa, sudah terelisasi dengan baik. Pembangunan itu sudah

menghabiskan anggaran sebesar Rp 1 miliar. Meski begitu, pihaknya mengaku, jika masih membutuhkan tambahan anggaran. “Karena yang dibangun saat ini hanya rawat inab saja. Kami ajukan anggran lagi sebanyak Rp 2 miliar. Insya Allah sudah diACC oleh tim anggaran," katanya.

Sedangkan untuk kepualauan lainnya, menurutnya masih belum direncanakan karena sudah ada puskesmas meskipun bentuk fisiknya masih seadanya.

“Namun untuk obat, perawat dan sebagainya sudah sangat efektif di kepulauan. Namun yang masih belum terealisasi dengan baik pembangunan fisik puskesmas yang ada kepulauan itu, tapi untuk lainya sudah cukup,"tutupnya. =FATHOL ALIF

ULAMA KHARISMATIK WAFAT

KEPEGAWAIAN

Absensi Online Segera Diberlakukan SUMENEP - Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep Titik Suryati mengatakan akan memberlakukan absensi online untuk memperketat pengawasan kedisiplinan abdi negara. “Absensi online itu akan diberlakukan pada tahun 2015.

Sebab sampai saat ini, kami masih melakukan persiapan, terutama fasilitas pendukung,” katanya.

Menurut Titik, absensi online itu akan diberlakukan kepada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. “Namun, sebagai percobaan awal, hanya ada lima SKPD besar yang akan memberlakukan absensi online tersebut, yang lain akan menyusul,” jelasnya.

Dari absensi online itu, kata Titik, Bupati Sumenep, A. Busyro Karim bisa langsung mengawasi dari manapun, sebab absensi online itu akan dilengkapi dengan fasilitas yang canggih. “Sehingga para PNS yang nakal, selain diketahui oleh pimpinan SKPD, juga akan diketahui langsung oleh Bupati. Baik yang bolos, ter-

masuk para PNS yang sudah menahun tak terlihat batang hidungnya juga akan terdeteksi dengan adanya absensi online,” tegas mantan Kabag Hukum tersebut Apakah semua bisa memantau? Titik menyatakan tidak hanya Bupati atau pimpinan SKPD yang bisa memantau dan mengawaasi. “Tetapi semua bisa memantau, karena sistemnya pakai single print,” tambahnya.

Adanya absensi online itu, menurut Titik, untuk mengembalikan citra PNS mulai dipertanyakan oleh publik. Titik mengakui kalau akhir-akhir ini citra PNS di Sumenep memang telah mendapat sorotan dan cibiran. “Sehingga tak salah jika masyarakat sudah mulai krisisi kepercayan kepada para PNS. Oleh karena itu, absensi online nanti akan kami berlakukan untuk memberikan pengawasan kepada semua PNS yang ada di masing-masing SKPD. Jika nantinya ditemukan PNS yang masih bolos, maka sanksi tegas akan ditegakkan,” jelasnya. =SYAMSUNI

Jenazah KH. Abdul Basith Bahar dinaikkan ke ambulans untuk dibawa pulang dan dikebumikan di rumah duka.

Pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Karang Jati Guluk-Guluk Sumenep itu wafat karena menderita stroke, Minggu (19/10) malam sekitar pukul 21.00 wib di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo, Pamekasan.

Beliau masuk rumah sakit pada Sabtu (18/10) sore. Semasa hidupnya, beliau hafal Al Qur’an dan menguasai qiraatus sab’ah.

ANDA MAU BERIKLAN? Pasang di

Kunjungi dan Unduh versi E-paper

www.koranmadura.com

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466 | TAHUN III

IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

SEREMONIAL

Sarana Sekolah Kepulauan Tak Memadai

SERAH TERIMA. Camat Ganding, Ach. Laili Maulidy, menyerahkan hadiah utama berupa lemari es kepada Kepala Desa Bilapora Timur, Mawardi, sebagai pemenang utama.

4.000 Peserta Meriahkan JJS SUMENEP – Tak kurang dari 4000 peserta memeriahkan jalan-jalan sehat (JJS) yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Ganding, Sabtu (18/10). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari serangkaian acara untuk memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Sumenep yang ke-745. Acara tersebut dilepas langsung oleh Camat Ganding Ach. Laili Maulidy.

Camat Ganding Ach. Laili Maulidy menjelaskan, digelarnya acara JJS berhadiah itu, selain untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep yang ke-745, juga sebagai wadah untuk menjalin tali persaudaraan antara pejabat pemerintah dengan masyarakat kecil. ”Kegiatan seperti ini kami akan terus lakukan setiap saat, sebab kami kira dengan kegiatan serupa menajdi wadah untuk saling bertemu,” jelasnya Sebanyak 4.000 peserta itu merebutkan puluhan hadiah yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Adapun hadiah utamanya adalah lemari es, serta puluhan door prize menarik lainnya. =*/JUNAEDI

SUMENEP – Sekolah yang ada di daerah kepulauan belum memadai untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 (K13). Penyebabnya, rata-rata sekolah yang ada di daerah kapulauan belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

Paling sederhananya adalah buku ajar dan buku pedoman guru yang hingga kini masih belum ada. Selain itu, sumber daya manusia belum memadai. Sehingga, banyak kalangan menilai implementasi K13 terkesan dipaksakan.

"Pemerintah terkesan terburu-buru mengesahkan kurtilas (kurikulum 2013), padahal belum ada kesiapan di segala lini, terutama buku panduan untuk guru.

Apalagi, di daerah pulau listrik dan internet terbatas, jadi dengan bentuk file (buku panduan) dirasa sangat memberatkan guru," kata salah satu guru kelas sekolah dasar di Kepulauan Sapudi YT kepada Koran Madura, kemarin.

Apalagi, sambung guru perempuan yang berstatus abdi negara itu, di kepulauan masih banyak pengelola sekolah yang belum paham soal penerapan K13.

Sebab, selama ini pengelola sekolah tidak pernah mendapat bimbingan.

"Yang di diklat dimulai dari guru, sementara kepsek dan pengawas banyak

yang tidak tahu apa-apa. Nah, ketika ada permasalahan dengan kurtilas, kami harus mengadu kapada siapa? Ya tentunya semua akan kebingungan, karena di sekolah itu tidak ada yang menguasai sepenuhnya," ujar guru yang sudah lima tahun bertugas di Kepulauan Sapudi itu.

Dirinya selaku guru kelas mengaku tidak bisa berbuat banyak soal kebijakan tersebut. Hanya saja, jika pemerintah tidak segera melakukan terobosan baru, dirinya pesimis implementasi K13 khusus daerah kepulauan akan berjalan seperti yang diharapkan. "Yah terserah, mau bagaimana lagi. Kurtilas sama halnya kurikulum tidak jelas," keluh ibu dua anak itu.

Hal senada juga dikatakan oleh salah satu guru di Kecamatan/Kepulauan Sapeken. Katanya, banyak guru yang kebingungan. Pasalnya banyak yang belum paham, utamanya dalam penerapan di dalam kelas maupun cara penilaian dan pengisian rapor nantinya.

"Memang setelah kami beritahu terhadap guru (sistem penerapan K13) masih banyak guru yang mengaku kebingungan.

Karena sistemnya memang sudah beda," ungkapnya.

Kepala Seksi Kurikulum TK-SD Dinas Pendidkan (Disdik) Sumenep Abd. Kadir membenarkan bahwa pendistribusian buku kurikulum 2013 untuk daerah kepulauan masih belum selesai. ”Untuk daerah kepulauan sampai saat ini masih belum selesai, sedangkan khusus daerah daratan sebagian besar sudah selesai,” katanya.

Belum selesainya pendistribusian untuk darah kepuluan itu, disebabkan cuaca di perairan Sumenep masih ekstrem, sehingga tidak ada satupun kapal jurusan kepuluan yang beroperasi.

Selain karena cuaca ekstrem, packing buku yang dilakukan oleh percetakan dikabarkan masih belum selesai. ”Jadi sambil menunggu cuaca normal, packing terus digenjot oleh percetakan,” ujarnya.

Kendati demikian, Kadir memastikan bulan ini pendistribusian buku pegangan tersebut sudah rampung. ”Karena kita punya target tanggal 25 (Oktober) sudah rampung,” pungkasnya. =JUNAEDI/MK

KEBUDAYAAN

Masjid Agung Belum Masuk Cagar Budaya SUMENEP - Pemerintah Daerah (Pemda) sudah bersepakat dengan takmir Masjid Agung Kabupaten Sumenep untuk membangun lahan parkir di depan pintu gerbang masjid. Pembangunan areal parkir tersebut dinilai tidak melanggar aturan tentang cagar budaya. Pasalnya, sampai saat ini Masjid Agung Sumenep masih belum mendapat legalitas disebut cagar budaya.

Seperti diberitakan, pemerintah dan takmir Masjid Agung akan membangun lahan parkir untuk tempat kendaraan jemaah di depan pintu gerbang masjid.

Direncanakan, untuk pembuatan lahan parkir tersebut, maka taman di depan masjid yang ada selama ini akan diratakan.

Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) Kabupaten Sumenep, Abd. Wahid mengatakan, pembangunan lahan parkir tersebut bertujuan memperluas lahar parkir untuk jemaah masjid yang selama ini dinilai sempit.

Bahkan, pada hari-hari tertentu, seperti hari raya dan hari Jum’at, jemaah masjid terkadang harus memarkir kendaraannya sampai ke bahu jalan raya. “Harapannya, nanti masjid memiliki lahan parkir sendiri,” tandasnya.

Dikatakan, untuk membangun lahan parkir tersebut pemerintah telah menganggarkan Rp. 200 juta. Dana itu nantinya akan dikeluarkan melalui Kantor Kebersihan dan Pertamanan. Meski dinilai sedikit, namun Abd. Wahid mengaku telah berkoordinasi dengan Bupati Sumenep dan takmir masjid untuk menyukseskan pembangunan itu.

Lebih lanjut ia mengatakan, rencana ke depan tugu Adipura yang ada di dalam area Taman Bunga (TB) juga akan dipindah ke pintu masuk (simpang 3) Terminal Arya Wiraraja. Namun untuk sementara, tugu tersebut masih akan dibiarkan. Pemugarannya masih menunggu anggaran untuk tahun 2015.

Terlepas dari hal itu, pembangunan lahar parkir yang direncakan akan dimulai tahun 2015 itu dinilai tidak melanggar aturan tentang cagar budaya. Pasalnya, sampai sekarang pemerintah masih belum mengajukan Masjid Agung Sumenep untuk dimasukkan ke dalam cagar budaya.

Diceritakan, pihak Masjid Agung Sumenep sendiri sudah pernah mengajukan agar masjid yang sudah dibangun mulai tahun 1779 M dan selesai pada tahun 1787 M. itu masuk kategori cagar budaya. Namun, sampai saat ini masih belum mendapat legalitas untuk disebut sebagai cagar budaya. “Karena kemauannya dari Mojokerto itu, pemerintah daerah mengajukan Masjid Jamik masuk cagar budaya,” kata Ketua takmir Masjid Agung Sumenep, Husin Satriawan.

Husin menambahkan, seandainya Masjid Agung Sumenep masuk kategori cagar budaya,

MEGAH. Masjid Jamik Kabupaten Sumenep yang berada di sebelah barat Taman Adipura Sumenep tampak megah ya

tentunya akan lebih meringankan beban pihak Masjid Agung dalam merawat masjid tersebut. “Karena seandainya itu (Masjid Agung menjadi cagar budaya, red.) terlaksana, tentu akan ada pos-pos anggaran untuk itu. Misalnya untuk perawatannya,” tutupnya.

Untuk diketahui, di bagian luar gerbang Masjid Agung Sunemep terdapat wasiat yang bertuliskan: “Masjid ini adalah baitullah,

berwasiat Pangeran Natakusuma penguasa Negeri/Karaton Sumenep, sesungguhnya wasiatku kepada orang yang memerintah (penguasa) dan menegakkan kebaikan. Jika terdapat masjid ini sesudahku (keadaan) aib, maka perbaiki. Karena sesungguhnya masjid ini adalah wakaf, tidak boleh diwarisi dan tidak boleh dijual, dan tidak boleh dirusak. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep SUMENEP – Anggota DPRD Sumenep mengutuk keras tindakan rumah sakit yang menelantar pasien hingga enam hari, padahal rumah sakit harus melayani setiap pasien yang masuk tanpa memandang status ekonomi.

Moh. Subairi (59), warga Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, raut wajahnya terlihat pucat berbaring lemas di RSD dr. Moh. Anwar Sumenep, Kamis (16/10). Selama beberapa hari, pihak RSD tidak melakukan transfusi darah.

Penyebabnya, darah yang akan digunakan tidak tersedia.

Padahal, Berdasarkan rekam medis, hemoglobin (HB) atau molekul protein pada sel darah yang dimiliki Subairi tinggal 2,3 liter.

Subairi masuk rumah sakit daerah (RSD) pada Sabtu (13/10) dengan keluhan penyakit anemia. Ia tidak cepat mendapatkan darah, lantaran tidak punya uang jaminan untuk mengambil darah di Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Sumenep.

Untuk menperoleh satu kantong darah, keluarga pasien harus menyerahkan uang jaminan sebesar Rp 250 ribu. Sedangkan darah yang dibutukan diperkirakan mencapi 10-11 kantong. Dengan demikian, pasien tersebut harus menyedikan uang jaminan kurang lebih Rp 3,5 juta. ”Kasus semacam ini mestinya tidak boleh terjadi di Sumenep, bayangkan Bupati kita selalu menggembar-gemborkan pelayanan pengobatan gratis di manamana, malah rumah sakit yang justru menelantarkan pasien,” kata anggota DPRD Sumenep, Indra Wahyudi.

Menurutnya, Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. Moh. Anwar, satu-satunya rumah sakit milik Pemerintah Daerah Sumenep, harus mendukung sepenuhnya program yang dicanangkan oleh pemerintah. Rumah sakit bukan malah bersikap apatis terhadap program yang sudah dicanangkan dengan menelantarkan pasien miskin lantaran tidak punya uang jaminan untuk donor darah.

Indra juga menyesalkan sikap apatis Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Sumenep, yang hanya melayani stok darah bagi pasien yang memiliki jaminan.

Sementara pasien miskin yang tidak memiliki uang jaminan, dibiarkan telantar. ”PMI maupun rumah sakit harus tetap mengutamakan keselamatan pasien, kalau masalah keuangan kan tinggal berkoordi-

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466| TAHUN III

E

Wakil Rakyat Gerah Pasien Rumah Sakit Ditelantarkan

LEMAS. Subairi terbaring lemas di Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. H. Moh. Anwar, Kamis (16/10)

nasi satu sama lain tanpa harus mengorbankan pasien,” bebernya.

Beruntung dalam kasus tersebut bisa dengan segera tertangani, jika tidak ada kemungkinan pasien miskin yang sudah enam hari terbaring di rumah sakit akan meninggal dunia. Penanganan pasien miskin yang ditelantarkan rumah sakit, baru mendapat penanganan setelah mendapat sorotan dari publik.

Ditambahkan, anggaran yang selama ini dikeluarkan pemerintah untuk mendukung pelayanan kesehatan gratis nilainya cukup besar, sehingga masyarakat tidak perlu ribet dengan biaya bila membutuhkan pelayanan pengobatan.

Bahkan, dengan adanya Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, pelayanan kesehatan diberikan sama bagi seluruh warga Indonesia, tempat pelayanan kesehatan tidak boleh pandang

bulu terhadap pasien yang membutuhkan pelayanan pengobatan, dengan catatan masyarakat harus menunjukkan KTP. Jika masalah yang terjadi kali ini hanya persoalan sistem, pihak rumah sakit atau PMI harus mengubah sistem itu. Jangan karena hanya rumitnya persoalan sistem atau prosedur kesehatan, justru membahayakan keselamatan warga. Tapi, jika hal itu karena kelalaian oknum, maka pemerintah harus memberikan sanksi pada oknum bersangkutan.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan A Fatoni, mengakui bahwa kasus tersebut merupakan kesalahpahaman manajemen antara tiga instansi, yakni Dinkes, Unit Trnasfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI), dan rumah sakit daerah (RSD) Dr. Moh Anwar Sumenep.

Selama ini, PMI sebagai instansi penyedia darah merasa

tidak dibayar oleh rumah sakit maupun oleh Dinkes. Sehingga, untuk mendapatkan dana oprasional, PMI meminta uang jaminan kepada warga yang sedang membutuhkan darah.

Padahal, persoalan tersebut terjadi karena kesalahan komunikasi saja, dugaan PMI tentang tunggakan uang penebusan darah sampai berbulan-bulan itu tidak benar. Sebab, dana kliam dari PMI itu sebenarnya sudah disediakan tiap bulan oleh Dinkes, hanya saja tidak ada orang dari PMI yang menanyakan maupun mengambilnya, akibatnya uang tersebut gendon di Dinkes. ”Kalau ditanyakan dengan baik ke rumah sakit maupun ke Dinkes, saya yakin tidak sampai terjadi hal semacam itu, karena dana itu selalu kami sediakan setiap bulan,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep dr. Fatoni.

Untuk menghindari terjadin-

ya miskomunikasi, pihaknya akan lebih proaktif untuk mempertanyakan biaya atau tunggakan ke PMI setiap bulan. Di samping itu, pihaknya meminta PMI tidak mengambil kebijakan secara sepihak, karena hal itu dikhawatirkan berdampak negatif pada masyarakat.

Fatoni juga meminta RSD yang bersentuhan langsung dengan pasien bisa mengubah prosedur pengambilan darah di PMI. Ke depan keluarga pasien tidak diperkenankan untuk mengambil darah sendiri. Harus ada pendampingan dari petugas RSD. ”Nanti jika ada pasien yang membutuhkan darah atau keluarga pasien yang ingin mendonorkan darahnya, harus didampingi petugas dari rumah sakit, sehingga keluarga pasien yang tidak tahu apa-apa kebingungan mengurusnya,” pungkasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SENIN 20 OKTOBER 2014 No. 0466 | TAHUN III

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466 | TAHUN III

MADURA

F

Pencairan Bosda Dipersulit Sejumlah Guru Mengeluhkan Pelayanan Bank Jatim PAMEKASAN – Kebijakan pemerintah mencairkan dana bantuan operasional sekolah daerah (bosda) melalui Bank Jatim ternyata menyulitkan kepala madrasah diniyah. Akibatnya mereka harus menggigit jari karena pencairan bosda yang sangat mereka tunggu itu tertunda.

Sejumlah Guru Madrasah Diniyah (Madin) di Kecamatan Pademawu, Pamekasan mengeluhkan pelayanan Bank Jatim yang mempersulit. Salah satu Kepala Madin, asal Kecamatan Pademawu yang namanya tak mau dikorankan mengatakan sejumlah sekolah tidak bisa memproses pencairan, hanya garagara salah nulis angka uang yang akan ditarik, termasuk kesalahan nama data yang diberikan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat tidak sama dengan data KTP yang ada. Sehingga, lembaga harus

kembali mengurus ke Disdik.

“Dalam data Disdik nama bendahara kami Markurotus Syarifah, sementara yang benar sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Maskurotus Syarifah, dan rekening sudah sesuai dengan KTP, kami tidak dapat memprosesnya.

Padalah kesalahan data bukan dari kami melainkan dari disdik.

Mengapa kami yang disalahkanm Kalau KTP tidak sama dengan nama buku rekening, wajar tidak dicairkan, ini cuman kesalahan ketik data dari disdik,” katanya.

Keluhan serupa disampaikan

Hidayat Kepala Madin asal Desa Murtajih. Ia mengaku sudah lama mengantri di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pademawu untuk bisa memproses pencairan bosda. Tetapi pada giliranya, pihak bank menolak mencairkan dengan alasan penarikan tidak boleh dilakukan seratus persen (saldo nol rupiah). Dan saat dirubah pihak bank menolak untuk memproses dan meminta untuk diproses langsung ke Kantor Bank Jatim Cabang Pamekasan.

Muzammil Imron Ketua Forum Komonikasi Guru Madrasah Diniyah Kecamatan Pademawu mengaku kecewa, terhadap pelayanan yang diberikan Bank Jatim terhadap guru madin, yang merupakan nasabahnya. Seharusnya, pihak bank memberikan kemudahan kepada seluruh nasabahnya.

Bukan justru sebaliknya member-

atkan pelayanan kepada nasabah.

Kata Muzammil, pencairan Bosda selama ini tidak terhambat dengan sulitnya pelayanan di bank, baru tahun ini pelayanan bank memberatkan terhadap guru Madin Pamekasan. Ia bersama guru lainya meminta Dinas Pendidikan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengkaji ulang kerja sama dengan bank tersebut. Karena pelayanannya sangat tidak memuaskan kepada para guru madin. Dan meminta agar pencairan tahun depan, tidak menggunakan Bank tersebut.

Guru Madin se Kecamatan Pademawu, juga berencana akan melayangkan surat protes terhadap Pemrov Jawa Timur, Disdik dan Kemenag Pamekasan dan pihak Bank Jatim. Sebab, para guru madin, sudah dibuat kecewa dengan pelayanan bank tersebut.

Ketua Komisi 4 DPRD Pame-

kasan, Apik menyanyangkan buruknya pelayanan yang diberikan pihak Bank Jatim terhadap para guru madin tersebut. Seharusnya pihak bank tidak memberlakukan diskriminasi pelayanan kepada nasabah, apalagi nasabanya guru madin.

Apik mengaku sudah mendapat laporan jeleknya pelayanan bank milik Pemrov Jatim tersebut.

Ia meminta disdik serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Pamekasan, untuk mengkaji ulang kerja sama dengan pihak bank tersebut. Jika perlu kerja sama dihentikan.

“Kalau pelayananya buruk, sebaiknya diputus saja kerja samanya. Kasihan para guru madin yang sudah menunggu lama pencairan bosda, tetapi saat proses pencairan, dipersulit,” ungkapnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

BUDAYA

Perayaan ‘Semalam di Madura’ Menuai Protes PAMEKASAN - Perayaan budaya bertajuk “Semalam di Madura” yang diadakan Sabtu malam (18/10) menuai protes warga dan DPRD. Sebab perayaan itu diadakan tepat dilakukan di depan Masjid Jamik Asy-Syuhada Pamekasan, tepatnya di dalam Area Monumen Arek Lancor.

Padahal acara tersebut identik dengan bersenang-senang dan hura-hura belaka. Bahkan yang dipentaskan di atas panggung besar itu adalah pementasan yang kurang etis dipentaskan di depan masjid. Seperti tariantarian, yang penarinya, terutama wanita, tidak memakai busana muslim, auratnya tidak tertutup sempurna.

Menurut sebagian masyarakat, hal ini bertolak belakang dengan semboyan Gerbang Salam, semboyan yang dibangga-banggakan untuk Pamekasan. Masyarakat tidak menolak acara budaya tersebut. Bahkan, acara itu sangat penting di zaman modern ini.

Guna melestarikan budaya asli Madura. Sebab acara itu mementaskan budaya Madura, khususnya tari-tarian asli Madura, dari empat Kabupaten di Madura. Namun seyogyannya carilah lokasi lain untuk menggelar acara rutin tahunan tersebut. Bukan di depan masjid seperti kemarin.

Pagelaran Semalam di Madu-

ra ini diadakan rutin setiap tahun di Pamekasan. Pagelaran ini adalah rangkaian dari dua pegelaran rutin lainnya. Yaitu kontes Sapi Sonok dan Karapan Sapi piala Presiden. Semalam di Madura diadakan setelah kontes Sapi Sonok dan sebelum Karapan Sapi piala Presiden. Tahun ini kontes Sapi Sonok diadakan Sabtu siang (18/10), dilanjutkan Semalam di Madura Sabtu malamnya (18/10), dilanjutkan Karapan Sapi piala

Presiden keesokan harinya.

Tidak hanya dari masyarakat, keluhan atau kritik juga muncul dari wakil rakyat. Seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Suli Faris. Dia menilai kurang tepat Pemkab menggelar acara tersebut di depan masjid. Sebab dikhawatirkan akan mempengaruhi dan mengganggu terhadap orang-orang yang mau bertaaruf ke Masjid Jamik tersebut. Selain itu dampak lainnya adalah bisa

membuat macet seluruh kota.

Sebab lokasi tersebut adalah pusat kota. Akan banyak masyarakat yang berkumpul di sana.

Seharusnya, acara yang bakal didatangi dan dipadati masyarakat itu jangan taruh di pusat kota. Taruh saja di pinggiran kota, atau daerah yang bukan akses utama lalu lintas masyarakat. Karena jika ditaruh di pusat kota, masyarakat yang mempunyai kepentingan lain,

akan tertanggu lalu lintasnya.

“Dan benar kan, tadi malam (saat perayaan Semalam di Madura), pusat kota macet total.

Banyak masyarakat yang mengeluh itu,” ungkap politisi PBB ini kemarin (19/10).

Suli menyarankan akan lebih baik jika acara itu digelar di lapangan pendopo saja, yang loksinya tepat berada di depan Pendopo Ronggosukowati Pamekasaan. Menurutnya, halaman pendopo juga cukup luas, bahkan sebenarnya lebih luas dari area Monumen Arek Lancor. Selain itu, dapat dihindari kemacetan di pusat kota. Kemacetan mungkin hanya fokus di sekitar pendopo saja. Yang terpenting tidak lagi dilakukan di depan Masjd Jamik.

Terkait adanya keluhan ini, Bupati Pamekasan Achmad Syafii mengatakan penetapan lokasi perayaan “Semalam di Madura” sebenarnya telah dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pihak Takmir Masjid Jamik. Tidak ada masalah, artinya pihak Takmir Masjid Jamik mengizinkan. Akhirnya perayaan tersebut diadakan di depan Masjid Jamik, dengan panggung didirikan di dekat Monumen Arek Lancor, dan pusat kegiatan diadakan didalam area Monumen Arek Lancor. Jadi tidak pas di depan Masjid Jamik. =SUKMA FIRDAUS/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466| TAHUN III

G

KORUPSI

Kasus Raskin Akan Diputus Pekan ini

FESTIVAL SAPI SONOK. Pemilik sapi sonok (sapi hias) memasang hiasan ke sapinya saat akan dikirab di Stadion R. Soenarto Hadiwidjojo, Pamekasan, Jatim, Sabtu (18/10). Festival tersebut merupakan rangkaian dari pelaksanaan Karapan Sapi memperebutkan Piala Presiden yang digelar pada Minggu (19/10).

Kemenag Baru Siapkan Sanksi, Kapan Penerapannya?

Pelaku Pungli Nikah Masih Ada di KUA PAMEKASAN - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pamekasan akan memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar (pungli) pelaksanaan akad nikah yang diduga melibatkan oknum Staf Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan.

Dalam ketentuannya, warga yang melaksanakan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dipungut biaya alias gratis. Sementara bagi warga yang melaksanakan nikah di luar KUA dikenai biaya Rp 600 ribu, baik jarak rumahnya dekat atapun jauh dari Kantor KUA masingmasing kecamatan. Pembayarannya melalui bank. Artinya petugas KUA tidak diperkenankan menerima keuangan sedikitpun dari keluarga mempelai, sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden (PP) nomor 48 tahun 2014 tentang nikah.

Kenyataan di lapangan, masih banyak pungli yang dilakukan oleh oknum penghulu dengan

menarik biaya di luar ketentuan tersebut, termasuk masih menerima uang terima kasih dari keluarga mempelai. Padahal uang terima kasih tersebut masih tetap dinamakan gratifikasi. Sebab biaya penghulu sudah ditanggung Negara sebagaimana diatur dalam peraturan presiden.

Kepala Kantor Kemenag Pamekasan, Juhedi meminta masyarakat melaporkan kejadian pungli tersebut ke Kantor Kemenag Pamekasan. yang dilengkapi data. Kapan kejadinya, tanggal berapa, tempat kejadian dan jumlah punglinya.

Ia mengakui pada musim ini banyak kegiatan akad nikah yang dilakukan oleh sejumlah

masyarakat Pamekasan. Ia kawatir kegiatan sakral sekali dalam hidup itu, diambil kesempatan oleh sejumlah oknum penghulu untuk meraup keuntungan tinggi.

Juhedi berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku pungli, apabila terbukti melakukan tindakan di luar ketentuan.

Mulai dari sanksi teguran hingga sanksi terberat berupa penundaan kenaikan pangkat.

Juhedi mengaku hingga saat ini belum menerima laporan dari masyarakat tentang adanya pungli yang dilakukan oknum penghulu. Dan pihaknya tetap menunggu laporan tersebut.

Dalam peraturan itu, seluruh penghulu sudah dipenuhi haknya oleh Negara. Makanya kata juhedi, pembayaranyapun harus melalui Bank dan masuk ke kas Negara bukan pajak. Tinggal pihak keluarga mempelai menunjukkan slip pembayaran kepada KUA, untuk diproses administrasi pernikahanya.

Sebelumnya, sejumlah warga Pamekasan mengeluhkan adanya pungli nikah yang dilakukan oleh oknum KUA Kecamatan Tlanakan. Ada warga yang menikah dipungut biaya sebesar Rp 800 ribu hingga Rp 1,5 juta.

Kejadian ini menimpa Zainullah, Warga Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, saat menikah di KUA kecamatan setempat. Ia kecewa, penarikan biaya tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Ia mengaku ditarik Rp 800 ribu oleh petugas KUA Tlanakan. Dari sejumlah uang tersebut, Rp 200 ribu dibayarkan langsung kepada petugas KUA sebagai biaya administrasi. Sedangkan sisanya yakni Rp 600.00 dibayar melalui bank. Padahal ketentuanya calon mempelai hanya dikenakan Rp 600 ribu bagi yang menikah di luar KUA. Dan tidak ada uang administrasi yang harus disetor ke KUA. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) penyelewengan beras masyarakat miskin (raskin) di Desa Bulangan Timur (Bultim), Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, yang menyeret lima orang pelaku akan diputus pekan ini. Sidang putusan ini dijadwalkan pada Kamis (23/10) di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Perkara ini akan segera diputus setelah menyelesaikan sidang pledoi (nota pembelaan) dari kelima terdakwa pada Kamis (16/10) pekan lalu.

Jaksa Fusional Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Yulistiono mengatakan dalam sidang pledoi kelima terdakwa, yaitu Khairul Kalam, Musa, Takdirul Amin, Hadi Murtopo, dan Hasan Samsuri, semuanya mengaku bersalah telah berupaya melakukan penyelewengan raskin di Desa Bulangan Timur.

Kelimanya juga mengaku menyesal, termasuk Khairul Kalam, yang sebelumnya tidak mengakui kesalahannya. Kemudian para terdakwa meminta keringanan hukuman dari tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang sebelumnya.

Diceritakan Yulistiono, penyampaian nota pembelaan dari kelima terdakwa berbedabeda. Ada yang disampaikan melalaui tulisan dan ada sebagian terdakwa yang menyampaikan pembelaannya melalui lisan di dalam sidang.

“Khairul Kalam, dan Takdirul Amin pembelaannya disampaikan tertulis, sedang Musa, Hadi Murtopo, dan Hasan Samsuri, disampaikan langsung (lisan) di hadapan majelis hakim,” ungkapnya.

Para terdakwa diatas dituntut berbeda. Musa dan Takdirul Amin, dituntut 1 tahun 6 bulan penjara, karena perannya hanya membantu. Hadi Murtopo dan Hasan Samsuri, dituntut 2 tahun penjara.

Sedang, Khairul Kalam dituntut lebih berat, yaitu 3 tahun penjara, karena yang bersangkutan tidak mengakui keterlibatannya dalam kasus tersebut.

“Dalam pembelaannya, Khairul Kalam mengaku menyesal. Seandainya dari awal dia (Khairul Kalam) mengaku, kemungkinan tuntutan kami tidak seberat itu, bisa seperti Hadi Murtopo dan Hasan Samsuri, karena ketiganya otak dalam kasus ini,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466 | TAHUN III

LEGISLATOR

Sejumlah Tatib DPRD Harus Diubah PAMEKASAN - Tata Tertib (tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan 2014-2019 telah selesai dibahas beberapa waktu lalu. Namun setelah diajukan ke Gubernur Jawa timur, Soekarwo, sejumlah poin tatib ditolak, sehingga harus diubah.

Sedikitnya, ada dua poin dalam draft tatib yang ditolak, yaitu komisi berwenang membuat kemitraan penuh dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pembentukan panitia kerja (Panja).

Selain itu, ada satu poin yang tidak dimasukkan dalam draf tatib, yaitu masa jabatan pimpinan DPRD Pamekasan, sehingga yang harus dimasukkan dalam tatib tersebut.

Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan berdasarkan hasil evaluasi oleh Gubernur Jatim, Soekarwo, tatib DPRD yang baru perlu dilakukan sejumlah perubahan, sesuai dengan saran yang disampaikan pihak Pemprov Jawa Timur.

Dijelaskan Halili, dalam draft sebelumnya, Pansus Tatib memasukkan kewenangan “Kemitraan Penuh” untuk Komisi kepada SKPD. Kemitraan penuh itu mengawasi kegiatan satu SKPD secara menyeluruh, mulai dari kegiatan non pengadaan hingga pengadaan barang dan jasa.

Namun kata “Penuh” itu harus dihapus, sehingga hanya tertera “Kemitraan”.

Akibatnya, kewenangan setiap komisi kembali seperti sebelumnya, yakni tidak mengawasi setiap satu SKPD utuh namun berdasarkan bidang yang sejalur dengan komisi.

Halili mencontohkan, seperti bantuan sosial program Dinsosnakertrans pengawasannya melekat di komisi IV (D), sementara untuk pengawasan pengadaan barang dan jasa tetap menjadi kewenangan komisi III (C).

“Tapi itu kondisional, nanti tinggal bagaimana teman-teman di komisi. Karena semangatnya ingin ada kewenangan lebih terhadap SKPD mitra kerja komisi, tapi tetap dalam kontek pengawasannya,” katanya dihadapan sejumlah wartawan. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

NELAYAN UDANG. Nelayan menyiapkan bubu udang, di areal pegaraman Desa Pandan, Galis, Pamekasan, Jatim, Sabtu (18/10). Bubu yang sebelumnya diisi umpan tersebut dibiarkan dan diangkat menjelang fajar, biasanya hasil tangkapan satu hingga dua kilogram udang dengan harga Rp 25.000 per kg.

Kemitraan Penuh LegislatifEksekutif Ditolak Gubernur Komisi “Basah” Masih Bertahan dan Diperebutkan PAMEKASAN - Kesepakatan untuk menerapkan kemitraan penuh antara legislatif-eksekutif di Pamekasan, yang sudah tertera dalam rancangan Tatib DPRD Pamekasan, rupanya ditolak oleh Gubernur Jatim Soekarwo. Dengan demikian, pola kemitraan biasa, sebagaimana selama ini terjadi, tetap berlaku di Pamekasan. Itu artinya, istilah komisi “basah” di DPRD Pamekasan masih tetap ada dan masih jadi rebutan para anggota.

Penolakan terjadi saat proses evaluasi Tatib oleh Gubernur beberapa waktu lalu.

Hal ini sebagaimana dijelaskan Ketua DPRD Pamekasan Halili kemarin (19/10). Dikatakan bahwa Gubenur hanya menyetujui kemitraan biasa, antara legislatif-eksekutif di Pamekasan. Sehingga masih menggunakan pola lama yang sama dengan yang diterapkan pada keanggotaan DPRD Pamekasan periode sebelumnya.

Menurut Halili, sebenarnya maksud kemitraan penuh ini adalah kemitraan antara komisi-komisi di DPRD (Komisi 1, 2, 3, dan 4.

Dulu bernama Komisi A, B, C, dan D) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam hal pengawasan pada pelaksanaan proyek.

Jadi, misalnya, Komisi 1 bemitra dengan SKPD mana saja, maka segala pengawasan untuk SKPDSKPD tersebut tetap dilakukan Komisi 1, termasuk pengawasan proyek-proyek yang dilakukan oleh

SKPD-SKPD tersebut.

Jika kemitraan biasa, pengawasan proyek dari semua SKPD, hanya dilakukan oleh Komisi 3.

Komisa 1, 2, dan 4, tidak memiliki wewenang untuk campur tengan dengan tugas pengawasan proyek. Sehingga muncul ungkapan jika Komisi 3 adalah komisi “basah”, yang menjadi rebutan para anggota untuk masuk di komisi tersebut.

Dengan konkrit Halili mencontohkan, seperti Komisi 4 yang bemitra dengan Dinas Pendidikan, RSUD, dan Dinas Kesehatan.

Komisi ini berhak mengawasi tiga SKPD ini, apapun itu. Namun ketika sampai pada masalah proyek, dan ditengarai ada masalah di tiga SKPD dimaksud, Komisi 4 tidak berwenang apa-apa untuk menindaklanjutinya, dalam fungsinya sebagai pengawasan.

Dan terkait hal ini, masalah proyek, langsung di hendel

Komisi 3. Komisi 4 tidak boleh ikut-ikut.

“Sebenarnya mau kami dengan kemitraan penuh ini, untuk menghilangkan istilah komisi “basah” di DPRD Pamekasan. Jadi semua komisi itu adalah sama. Dan anggota siap masuk komisi mana saja, tidak pilih-pilih, atau berebut masuk ke komisi “basah” itu. Namun, rupanya hal ini tidak disetujui Gubenur,” ungkap Halili.

Selain itu, Halili menambahkan jika selain menolak usulan kemitraan penuh ini, Gubernur juga menolak usulan pembentukan panitia kerja (Panja). Gubernur meminta agar tetap menggunakan istilah panitia khusus (Pansus). Serta meminta DPRD mencantumkan masa bhakti Pimpinan DPRD Pamekasan, sejak dilantik hingga berakhirnya masa keanggotaan. =SUKMA FIRDAUS/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466| TAHUN III

DPRD

Partai Pendukung Bupati Kuasai Komisi-komisi PAMEKASAN - Partai-partai pendukung Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Achmad Syafii-Khalil Asyari (ASRI) dalam Pilkada Pamekasan 2012 lalu menguasai empat komisi yang ada di DPRD Pamekasan. Bahkan mereka menyapu bersih di semua komisi itu, dari kedudukan Ketua hingga Sekretaris komisi (lihat grafis). Tak satu pun kader dari partai non pemerintah atau oposisi, yang mengisi salah satu jabatan pimpinan di komisikomisi itu. Penetapan pimpinan komisi-komisi ini berikut para anggotanya, dilakukan akhir pekan lalu.

Terkait komposisi yang nyata ini, mengusik salah satu anggota DPRD dari salah satu partai oposisi. Munaji Santoso, dari PKB, langsung dengan lantang mengatakan bahwa pihaknya pesimis dengan komposisi semacam di atas. Dia meyakini bahwa wakil rakyat Pamekasan periode kali ini, 2014-2019, tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas kinerja Pemkab Pamekasan dengan baik.

“Sudah jelas sama-sama kita lihat, dengan komposisi yang semacam itu, yang sapu bersih, sepertinya DPRD Pamekasan ini akan mandeg dan stagnan, dalam mengkritisi pemerintah. Seakan gak ada gunanya DPRD ini,” paparnya kemarin (19/10).

Namun, pihaknya selaku

orang yang ada di dalamnya, DPRD, tidak mau dicap demikian oleh publik. Pihaknya, bersama partai-partai nonpemerintahan lainnya, akan tetap pada rel-nya sebagai wakil rakyat. Tidak ada kompromi.

Akan terus mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Menurutnya, partai yang ada di luar koalisi ini, seperti PKB, PBB, dan Golkar, akan jadi penyeimbang. Mereka akan bersinergi untuk terus mengevaluasi kinerja pemerintah, dalam hal ini Pemkab Pamekasan, juga terus mengkritisi programprogram dari Pemkab yang tidak pro rakyat. Konsekwensi ini adalah harga mati.

Terkait pernyataan Munaji ini, rupanya ditanggapi oleh anggota DPRD lainnya dari partai pro-pemerintah. Maskur Rasyid dari PPP, yang menempati posisi sebagai Sekretaris Komisi 1, mengungkapkan bahwa meskipun partainya masuk dalam koalisi pemerintah bukan berarti mengabaikan tugas utama sebagai wakil rakyat. Pihaknya tetap akan bekerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai dan sudah melekat pada Anggota DPRD sebagai legislatif. Yang mana tugas pokok legislatif adalah mengawasi kerja dari eksekutif. Hal inilah yang menjadi pegangan pihaknya. Jadi bukan pro atau tidak pemerintah.

Semua dilakukan secara professional.

“Bila Pemkab membuat kebijakan yang tidak pro rakyat, sama, kami akan tetap mengkritisinya. Karena memang harus seperti itu. Namun, bila program Pemkab itu bagus dan pro rakyat, harus kita dukung,” tukasnya.

Terkait tudingan dari kader partai oposisi itu, Maskur menilai itu terlalu berlebihan dan tidak mendasar. Karena, dalam menjalankan tugasnya, seluruh Anggota DPRD Pemekasan harus mewakili kepentingan

I

rakyat yang diwakilinya secara utuh, bukan setengah-setengah, atau kepentingan partai semata.

Pihaknya berani menggaransikan ini. Pihaknya mempersilakan dan membebaskan rakyat untuk menilai sendiri saja nanti. Pihaknya akan tetap menjalankan tugas dan fungsi legislatif ini dengan baik. Dan itu akan dibuktikannya kepada masyarakat. =SUKMA FIRDAUS/RAH

Komisi 1: Ketua, Ismail (Partai Demokrat). Wakil Ketua, Wardatus Syarifah (Partai Nasdem). Sekretaris, Maskur Rasyid (PPP).

Komisi 2: Ketua Hosnan Achmadi (PAN). Wakil Ketua, Al-Anwari (PKS). Sekretaris, Robby Fernandi (Partai Demokrat).

Komisi 3: Ketua, Iskandar (PPP). Wakil Ketua, Muhammad Tharmom (PAN). Sekretaris Moh. Ali (PPP).

Komisi 4: Ketua Apik (Partai Nasdem). Wakil Ketua, Muksin (PPP). Sekretaris Suryono (PKS).

NB : Badan Legislasi (Banleg), Badan Musyawarah (Bamus), dan Badan Anggaran (Banggar) belum terbentuk. Rencana akan dibentuk pekan ini.

Bupati Terancam Ditegur Presiden Ada Program Stretegis Tidak Dijalankan Pemkab PAMEKASAN - Adanya program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan, bisa membuat Bupati setempat mendapat teguran dari pemerintah pusat (Presiden).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Suli Faris. Menurutnya, dengan disahkannya Undang-Undang (UU) nomor 12 tahun 2008, hasil revisi dari Undang-Undang (UU) nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, besar kemungkinan Pemkab Pamekasan akan mendapat teguran dari pemerintah pusat.

Dalam UU yang baru itu disebutkan apabila pemerintah daerah tidak mampu menjalankan program strategis pemerintah pusat, maka pemerintah pusat bisa memberikan teguran pada daerah yang bersangkutan. Dan, di Kabupaten Pamekasan, ada sejumlah program strategis pusat yang tidak dilaksanakan.

Dijelaskan Suli, yang dimaksud dengan program strategis

adalah program yang bersumber dari dana APBN, utamanya Dana Alokasi Khusus (DAK), yang diberikan secara khusus oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

“Saya anggap di Kabupaten Pamekasan ini ada beberapa program strategis pemerintah pusat yang tidak bisa dijalankan tahun ini. DAK itu diberikan untuk hal-hal yang khusus, jika itu tidak dijalankan, maka di situlah kemungkinan pemerintah pusat dapat memberikan teguran,” katanya.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada pemerintah setempat untuk membuat perencanaan program yang matang, sehingga setelah mendapat persetujuan

dari DPRD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dapat dijalankan dengan baik.

Catatatan Koran Madura, program Pemkab Pamekasan, yang bersumber dari DAK dan tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini adalah pembangunan infrastruktur air minum di 16 titik yang akan di sebar di lima kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

Dalam program tersebut dana dibagi menjadi dua kategori, pertama dana reguler sebesar Rp 2,515.601.000, kedua dana tambahan sebesar Rp 2.509,689.600, dari DAK tahun 2014 ini, total anggaran mencapai Rp 5 miliar lebih.

Selain itu, kegiatan yang bersumber dari DAK, yaitu pembangunan tiga kantor pemerintahan, masing-masing pembangunan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kantor Kecamatan Palengaan, Pamekasan.

Besar anggaran yang telah disiapkan untuk pembangunan tiga kantor kantor tersebut seluruhnya mencapai Rp 7,6 miliar.

Dengan rincian, Kantor Bappeda telah dianggarkan sebesar Rp 2, 5 miliar, kantor Dinkes Rp 2,6 miliar, dan Kantor Kecamatan Palengaan sebesar Rp 2, 5 miliar, sehingga total anggaran Rp 7,6 miliar. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

SENIN 20 OKTOBER 2014 No. 0466 | TAHUN III

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466 | TAHUN III

MADURA

J

Kejari Kekurangan Personel Sampang - Kejaksaan Negeri Sampang mengaku kekurangan personel dalam menangani kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) di wilayah hukum Sampang.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kejari Sampang, Abdullah melalui Kasi Intel Sucipto.

Ia mengatakan, jumlah kasus korupsi yang ditangani Kejari Sampang, tidak sebanding dengan jumlah jaksa atau personelnya.

Sebab, untuk tahun ini, 11 jaksa yang ada di Kejari hanya 6 jaksa yang fokus pada tipikor, sementara untuk jaksa lainnya fokus pada kasus-kasus lainnya. ”Kasus yang kita tangani cukup banyak, sementara kita kekurangan personel, makanya dalam penanganan kasus kita tangani satu-persatu. Namun, walaupun kekurangan personel, kami yakin semua kasus di sini dapat kita selesaikan semua,” ucapnya.

Dijelaskan, pada akhir bulan Oktober ini, pihaknya akan mendapat tambahan dua jaksa lagi.

Itu dilakukan guna mempercepat penanganan kasus tipikor. “Kemungkinan sebagai bentuk apresiasi Kejati Jawa Timur karena Kejari Sampang dinilai sebagai yang terbaik di Jatim terkait pengungkapan kasus tipikor,” jelasnya.

Meski Kejari Sampang kekurangan personel, akan tetapi pihaknya tidak pernah lepas dari tanggung jawab untuk menuntaskan kasus korupsi. Seperti kasus korupsi yang di Dinas Pertanian atas dugaan kasus korupsi pengadaan bibit fiktif. “Kasus bibit tani ini sudah hampir selesai dengan dua tersangka berkasnya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya,” katanya.

Diketahui, Kejari Sampang

Kasus yang kita tangani cukup banyak, sementara kita kekurangan personel, makanya dalam penanganan kasus kita tangani satu-persatu.

Sucipto

Kasi Intel Kejari

mempunyai 11 jaksa, sementara kasus tipikor yang ditanganinya ada 5 perkara korupsi. Pertama, kasus program kontingensi dan demfarm. Kedua, pengadaan bibit

fiktif di Dinas Pertanian Sampang dengan menetapkan 5 tersangka.

Ketiga, kasus pengadaan bibit di Dinas Perhutanan dan Perkebunan dengan 3 tersangka.

Keempat, kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan 1 tersangka. Kelima, kasus bantuan perumahan swadaya masyarakat (BSPS) di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan kasus pesangon dewan dengan menetapkan 9 tersangka dalam kasus tersebut. Sehingga tolal keseluruhan ada 19 tersangka. =RYAN HARIYANTO

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466 | TAHUN III

K

Terminal dan Pasar Target Razia SAMPANG- Keberadaan kios yang ada di terminal semakin diresahkan oleh warga Kabupaten Sampang. Pasalnya, ada beberapa kios yang menyediakan hiburan dengan menyuguhkan minuman keras (miras).

Sekitar pukul 21.06 WIB, sebanyak 50 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendatangi beberapa kios yang ditengarai sarang maksiat, Sabtu (18/10).

Lokasi yang mereka datangi yaitu meliputi kios di Terminal Sampang dan kios yang berada di Pasar Margalela Jl Samsul Arifin Kota Sampang. Ketika tiba di lokasi, sebagian pemilik kios tercengang bahkan ada yang sempat melarikan diri.

Kepala Satpol PP Sampang Hamdani melalui Kasi Penyidikan dan Penindakan (DikDak) Moh Jalil menjelaskan bahwa razia tersebut berdasarkan atas laporan masyarakat karena keberadaan beberapa kios di terminal maupun di Pasar Margalela dinilai meresahkan masyarakat, bahkan ditengarai sarang maksiat.

Selain itu, salah satu kios yang tidak diketahui identitas pemiliknya menyediakan minuman keras. Sebab menurutnya, pemiliknya sempat melarikan diri ketika pihak Satpol PP mendatanginya.

“Ketika kami razia, pemilik

kios yang berinisial MH, U, dan MD kiosnya tengah ada alatalat hiburan seperti alat microphone, televisi dan penjamu layaknya alat hiburan malam.

Namun sayangnya, salah satu kios yang ditemukan dua botol miras pemiliknya telah kabur duluan sebelum kami tiba di lokasi,” terangnya saat di lokasi, Sabtu (18/10).

Lajut Jalil, selain kios di terminal, pihaknya juga melakukan target razia ke kios Pasar Margalela.

Diakuinya, satu kios di Pasar Margalela yang pemiliknya berinisial T juga menyediakan hiburan seperti karaoke. Sehingga dalam razia tersebut, setidaknya lima alatalat hiburan karaoke dan televisi serta dua buah botol minuman keras diamankan.

Bahkan menurutnya, dari kelima kios yang terjaring dalam operasi tersebut berdasarkan larangan Peraturan Daerah (Perda) yaitu tercantum pada Perda No 30 tahun 2002, tentang larangan tentang minuman beralkohol.

“Operasi kali ini merupakan teguran yang pertama. Nanti dalam tiga kali teguran tidak dihiraukan, maka mereka akan

dikenakan sanksi berdasarkan pasal 7 yaitu 4 bulan kurungan atau dengan denda Rp 3 juta.

Serta pasal 9, yaitu orang dari luar Kabupaten Sampang yang meminum miras atau menjamu miras di Kabupaten Sampang dengan sanksi kurungan selama 3 bulan atau dengan denda sebesar Rp 2 juta,” tegasnya. =MOHAMMAD MUHLIS

lik SMKN 1 Sampang dan 65 milik rekanan atau pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Provinsi Jawa Timur dengan sistem sewa selama 9 hari.

“Yang murni digunakaan saat ujian sekitar 100 unit, sementara untuk 15 unitnya sebagai cadangan, karena khawatir saat pelaksaan ada kendala atau terjadi trobel,”jelasnya.

Dirinya menambahkan, pelaksanaan ujian tes CPNS tidak dilaksanakan secara serentak, mel-

ainkan menggunakan sistem sesi pelaksanaan untuk setiap harinya. Sehingga pelaksaan ujian tes CPNS akan lebih mudah ditangani. ”Sistemnya ujiannya kami terapkan sistem sesi. Setia sesi diikuti oleh 100 peserta dengan durasi waktu 120 menit. Dan dalam 1 hari ada 4 sesi, jadi totalnya sebanyak 400 peserta yang mengikuti ujian di setiap hari hingga tanggal 29 Oktober,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO

TES CPNS

Hanya 115 Unit Komputer S ampan g - Pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diwilayah Kabupaten Sampang dimulai hari ini, Senin (20/10). Namun dari 3.621 total peserta, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) hanya menyediakan sekitar 115 unit komputer.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sampang Slamet Terbang, mengatakan pelaksaan tes CPNS ditempatkan di SMKN 1 Sampang.

Pelaksaannya akan dibagi menjadi beberapa tahapan.

Yakni hari pertama Senin 20 Oktober akan diikuti sekitar 400 peserta. “Untuk selanjutnya akan dilaksanakan hari berikutnya,” ucapnya.

Dijelaskan, tes CPNS di tahun ini secara bergantian, mengingat ketersediaan sarana yang kurang memadai. Sehingga untuk mencarikan solusi maka sistem ujian dilakukan secara bergiliran. Yakni mulai tanggal

20 sampang 29 Oktober.

Tak hanya itu, Slamet menuturkan bilamana persoalan sarana dan prasana bukan terjadi di wilayah Sampang, melainkan daerah lainnya. “Akan tetapi pelaksanaan seperti ini tidak menghalangi ujian karena kami sudah mengantisipasi dengan sebaik mungkin,” tuturnya.

Sejurus kemudian, ia merincikan total keseluruhan sekitar 115 unit komputer. 50 murni mi-

L

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466 | TAHUN III

PENDIDIKAN

10 Lahan Sekolah dalam Sengketa Sampang – Sedikitnya 10 lahan sekolah di Kabupaten Sampang dalam sengketa.

Sengketa lahan rata-rata terjadi pada tingkat sekolah dasar (SD), seperti di Kecamatan Camplong, Omben, Banyuates, dan Kecamatan Robatal.

Demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Ka-

bupaten Sampang, Amin Afir Tirtana. “Sampai saat ini masih terjadi di beberapa kecamatan, ada sekitar 10 lokasi sengketa tanah di Sampang, rata-rata SD,” ucapnya.

Namun demikian, kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berlangsung meski sedikit terganggu. “Kegiatan belajar tetap

harus dilakukan, meski lahan sekolah berstatus sengketa,” jelasnya.

Pihaknya mengaku telah bermusywarah dengan pemerintah untuk segera menyelesaikan sengketa lahan sekolah.

“Kami dengan pemerintah sudah musyawarah ketika ada persoalan sengketa lahan

sekolah, di mana supaya menemukan titik terang dengan pemilik lahan,” ujarnya.

Persoalan sengketa lahan tersebut, menurutnya merupakan masalah warisan antar regerasi. “Mungkin dulu dihibahkan oleh orangtuanya karena alasan tertentu, tapi tanpa ada hitam di atas putih

ini yang sulit,” imbuhnya.

Amin Afir Tirtana menegaskan, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pembebasan lahan sekolah, kecuali ada putusan hukum inkrah yang ditetapkan dari Pengadilan Negeri (PN) setempat. =RYAN HARIYANTO/MK

BALAI LATIHAN Kerja

Pengadaan Alat Kelengkapan Ketenagakerjaan Lelet?

SAMPANG - Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) yang terletak di Jl Samsul Arifin Kota Sampang tak kunjung difungsikan.

Pasalnya, pengadaan alatalat kelengkapan untuk mempersiapkan pelatihan ketenagakerjaan bagi seluruh warga Kabupaten Sampang tampaknya masih setengah hati.

Pantauan Koran Madura di lokasi, pengadaan alat kelengkapan masih bisa dihitung dengan jari. Sehingga gedung yang dibangun dengan anggaran APBD TA 2013 dengan biaya hingga miliaran rupiah itu hingga saat ini tidak bisa memberi nilai tambah untuk masyarakat Sampang.

Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sampang melalui Kabid Hubungan Industri Insriani Krisnawati membantah jika pengadaan alatalat kelengkapan untuk pelatihan ketenagakerjaan dikatakan lelet.

Menurutnya, sejauh ini sebagian telah mendatangkan sejumlah alat meskipun sebagian besar alat-alat kelengkapan masih berada di pihak ketiga.

Sebab menurutnya, pengadaan alat-alat tersebut didatangkan melalui pelelangan.

“Alat-alat kelengkapan untuk pelatihan ketenagakerjaan masih ada di rekanan. Namun sudah sebagian alat yang sudah kami datangkan, seperti alat meubeler dan mesin jahit,” tuturnya kepada Koran Madura, Minggu (19/10).

Bahkan dikatakannya, anggaran untuk mendatangkan alat-alat kelengkapan untuk ketenagakerjaan kurang lebih sebesar Rp 700 juta untuk yang saat ini melalui tender kepada pihak rekanan. Bahkan pihaknya mengklaim alat-alat kelengkapan untuk ketenagakerjaan akan rampung pada akhir bulan Oktober

2014.

“Nantinya ada empat pengadaan yang nantinya akan dilengkapi di gedung BLK seperti, perbengkelan, mesin jahit, meubeler, pertukangan. Dan dipastikan akhir bulan ini akan rampung,” jelasnya.

Ketika ditanya peralatan perbengkelan yang melibatkan kend-

araan? Pihaknya menuturkan jika untuk pengadaan kendaraan yang akan dijadikan bahan praktik pihaknya telah berkoordinasi dengan Bagian Aset kantor Dispendaloka. Sebab, pihak Dinsosnakertrans tidak diperkenankan mendatangkan kendaraan bahan praktik dengan cara membeli.

“Gedung itu sudah pernah

dipakai untuk pelatihan, kan gedung itu sudah diresmikan.

Dan untuk pengadaan kendaran yang dijadikan bahan praktik seperti mobil bekas, itu nantinya disediakan oleh Aset, kita hanya menunggu penyerahan dari Aset,” ujarnya. =MOHAMMAD MUHLIS

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SENIN 20 OKTOBER 2014

SENIN 20 No. OKTOBER 2014||TAHUN No. 0466 |IIITAHUN III 0466

PENEGAK PERDA

Tempat Penginapan Belum Tersentuh Razia BANGKALAN - Belakangan ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bangkalan gencar melakukan razia di sejumlah lokasi yang sering dijadikan tempat asusila. Namun sayangnya, tempat-tempat penginapan yang ada di wilayah setempat belum disentuh aparat penegak peraturan daerah (Perda) itu. Alasannya, untuk menggelar operasi di penginapan masih membutuhkan koordinasi terlebih dahulu dengan sejumlah pihak terkait.

"Untuk melakukan swiping di tempat-tempat penginapan sulit. Sebab masih membutuhkan izin terlebih dahulu. Beda halnya dengan rumah kost tidak butuh izin jika ditenggarai dijadikan tempat mesum," ujar Kasatpol PP Bangkalan, Moh. Fahri.

Menggelar razia di tempat penginapan atau hotel, menurutmantan kepala Dispertamben setempat membutuhkan kordinasi dengan instansi terkait. Sebut saja, Dinas Pariwisata yang bisa memberikan rekomendasi dan Dinas Perizinan sebagai pihak yang memerikan izin pendirian hotel maupun penginapan.

Sehingga, masih membutuhkan proses pengurusan secara prosedural.

"Beberapa waktu kedepan kami akan melakukan kordinasi dengan pihak lainnya untuk melakukan razia. Agar wilayah setempat terbebas dari perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai-nilai moral," tuturnya.

Sejauh ini, pihaknya telah melakukan pengamatan dan mengumpulkan sejumlah informasi terkait keberadaan hotel yang diduga dijadikan tempat mesum. Dengan demikian, mengumpulkan informasi akan mempermudah dan memperkuat data untuk menggelar razia.

Sehingga, nantinya dalam razia tersebut membuahkan hasil yang memuaskan.

"Menggelar razia adalah agenda utama untuk menjadikan wilayah setempat terbebas dari prilaku yang bertentangan dengan peraturan daerah," ucapnya. =DONI HERIYANTO/RAH

moh ridwan/koran madura

SJSN. Pelayanan kesehatan masyarakat di BPJS Kesehatan.

Uji Materi SJSN Ditolak Aktivis Dewan Kesehatan Rakyat Kecewa BANGKALAN - Tidak diterimanya permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) membuat sebagian aktivis yang bergerak di bidang kesehatan kecewa, karena dengan adanya sistem asuransi ini, rakyat diwajibkan untuk ikut serta dalam asuransi jika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan amanat undang-undang.

Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jawa Timur menilai sistem asuransi yang demikian tidak sesuai dengan amanat Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa jaminan sosial merupakan hak warga yang seharusnya diberikan negara. Perlakuan yang diberikan pun harus sama antar warga yang satu dengan lainnya.

"Tuntutan uji materi yang dilayangkan sejumlah buruh ditolak oleh MK. Sebab, sebagian pasal tidak menguntungkan masyarakat. Apalagi, itu tidak

menguntungkan rakyat miskin," kata Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jawa Timur, Ardiansyah, kemarin (19/10).

Pasal-pasal yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat diantaranya, Pasal 1 angka 5, Pasal 14 ayat (2), pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 30, Pasal 36, Pasal 40, dan Pasal 44 berkaitan mengenai penyelenggaraan jaminan sosial dengan menggunakan sistem asuransi.

Dalam salah satu pasal disebut-

kan mengenai ancaman denda dan sanksi administrasi kepada masyarakat yang menjadi peserta dan bukan peserta BPJS Kesehatan.

"Kami prihatin dan kecewa, atas ditolaknya uji materi itu.

Pasal-pasal itu tidak memihak kepada masyarakat kecil," ungkapnya.

Selain itu, peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran terancam denda 2 persen atas akumulasi keterlambatan setiap bulan. Kepada warga yang tidak terdaftar di BPJS, meraka juga terancam sanksi administrasi seperti sulit mengurus kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, dan lain sebagainya.

"Ini mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2015. Itu tertuang dalam UU SJSN dan itulah yang kami nilai tidak berpihak kepada rakyat. Sebab, kesehatan merupakan hak warga indonesia," terangnya.

Dia menjelaskan, setidaknya

kesehatan masyarakat bisa disubsidi langsung oleh pemerintah. Dalam perhitungan minimal Rp 7 Triliun dari anggaran APBN yang dimiliki negara ini bisa digunanakan langsung ke masyarakat. Angka tersebut cukup kecil untuk memfasilitasi kesehatan rakyat, jika negara benar-benar serius.

Berdasarkan UU SJSN, maka lahirlah UU BPJS. Berdasarkan aturan tersebut masyarakat dibagi menjadi beberapa kelas, mulai dari peserta yang ditanggung negara, bayar sendiri, hingga pekerja. Untuk 2 peserta terakhir berdasarkan perintah UU, jika tidak terdaftar sebagai peserta BPJS akan dikenai sanksi.

"Itu yang tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil.

Masyarakat pun dibagi menjadi beberapa kelas, sehingga pelayanannya pun tidak sama," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466 | TAHUN III

Kebakaran Pasar Polowijo Membuat Panik Tujuh Kios Hangus Diduga Akibat Korsleting Listrik Kulkas BANGKALAN - Setelah pasar Polowijo Tanjung Bumi terbakar, kini giliran pasar Polowijo Kecamatan Klampis mengalami hal serupa. Kebakaran terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Meski kebakaran tidak menghanguskan toko, kebakaran yang terjadi membuat masyarakat setempat panik. Sebab pada saat itu masih ada aktivitas sebagian masyarakat di pasar tersebut.

Masyarakat yang melihat kejadian tersebut berhamburan untuk melihat kebakaran yang terjadi. Sebab, di sekitar pasar merupakan rumah padat penduduk. Untungnya, pada saat kejadian mobil pemadam kebakaran segera tiba di lokasi, sebelum api menjalar ke kios-kios yang lain.

Sedikitnya, kebakaran yang terjadi menyebabkan 7 kios hangus dilalap api. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran yang terjadi. Namun, ada dugaan korsleting listrik dari sebuah kulkas menjadi pemicu kebakaran, sehingga ada dugaan berasal dari ledakan sebuah kulkas.

"Masih belum diketahui secara pasti. Tapi, masyarakat cuma bisa menduga-duga disebabkan dari korsleting listrik sebuah kulkas.

Mobil pemadam kebakaran cepat tiba di lokasi, sehingga kerusakan dapat diminimalisasi," jelas Sekretaris Kantor Pengelolaan Pasar, Mustofa, kemarin (19/10) saat berada dilokasi kejadian.

Dia menjelaskan, kebakaran terjadi tepatnya berada pada sisi

belakang sebelah barat pasar. Rata-rata kios yang terbakar menjual kebutuhan sembako. Selain itu, juga ada toko yang menjual perlengkapan rumah tangga lainnya, sehingga kerugian materiak ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Untuk itu, akan dilakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut, agar sumber kebakaran bisa diketahui.

"Dua unit mobil pemadam kebakaran berusaha mematikan api, agar tidak menjalar ke kios yang lain. Upaya penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan dengan bantuan pihak kepolisian," jelasnya. = MOH RIDWAN

HANGUS. Kebakaran yang meluluh lantakan pasar Klampis, sebanyak 7 kios hangus jadi arang.

ist for koran madura

NARKOTIKA

Lihan Akui Sabu 100 gram Pesanan ZA BANGKALAN – Upaya Satuan Resnarkoba (Satresnarkoba) Polres Bangkalan membongkar jaringan narkoba yang disuplai Lihan (50), warga Kecamatan Labang, dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Madiun, Selasa (14/10) waktu lalu mengalami kesulitan. Penyebabnya, pria yang terkenal bandar barang haram tersebut berbelit-belit saat dimintai keterangan oleh penyidik. Tak ayal keterangan yang didapat sangat minim. Namun, Lihan mengaku sabu seberat 100 gram tersebut merupakan pesanan ZA (50).

"Ya kami merasa kesulitan dalam pengembangan jaringan narkoba yang dikendalikan dari

LP Madiun, karena Lihan memberikan keterangan yang berbelitbelit," terang Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono melalui Kasatresnarkoba, Iptu Heri Kusnanto.

Pengembangan penyidikan ini kata Heri, untuk memadukan keterangan yang disampaikan kurir berisial DA, (49), warga Desa Alang-Alang, Kecamatan Tragah, yang telah ditangkap beberapa waktu lalu. Saat di interogasi Lihan mengakui bahwa sabu seberat 100 gram itu, merupakan pesanan salah satu bandar di Desa Jaddih Kecamatan socah Bangkalan yang berisal ZA. "Jadi tujuan penyidikan terhadap Lihan untuk memastikan

kepemilikan sabu-sabu tersebut.

Ternyata memang benar jika barang itu adalah pesanan bandar sesuai dengan penjelasan DA sebagai kurir," paparnya.

Menurut Heri, Lihan diketahui merupakan warga asal Kecamatan Labang Bangkalan yang tinggal di rumah istrinya di Malang. Lihan merupakan nara pidana LP Malang yang kemudian dipindah ke LP Blitar karena kasus sindikat peredaran narkoba. Diperkirkan Lihan, akan kembali dipindah ke Surabaya untuk mempermudah proses penyelidikan kasus yang baru. �Nanti kalau sudah dipindah ke LP Surabaya, akan mempermudah kepada kami untuk me-

lakukan pengembangan. Kami meminta Lihan segera dipindah Surabaya. Kami tidak akan membiarkan peredaran narkoba semakin merajalela,� paparnya.

Perlu diketahui, pemeriksaan terhadap Lihan sebagai bentuk pengembangan kasus penangkapan terhadap seorang kurir sabusabu berinisial DA, (49) warga Desa Alang-Alang, Kecamatan Tragah, Selasa (7/10). DA dibekuk setelah diketahui memiliki sabusabu seberat 100 gram. Diketahui, barang itu merupakan pesanan ZA yang di dapat dari Lihan yang kini mendekam di LP Madiun. =DONI HERIYANTO/RAH

PELANTIKAN PRESIDEN

Polres Siaga Satu BANGKALAN - Saat pelantikan presiden Jokowi dan wakil presiden Jusuf Kalla, pengamanan di setiap wilayah terus ditingkatkan, termasuk di tingkat polres. Pengamanan tersebut sebagai upaya untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Polres Bangkalan menggelar razia besar-besaran terhadap kendaraan bermotor, Minggu(19/10). Terlebih dalam pelantikan presiden ke-7 ini telah ditetapkan pengamanan siaga satu.

Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono melalui, Kasubag Dalops, AKP Wahyudi mengatakan, dalam razia kali ini pihaknya mengamankan dua kendaraan roda dua, dan satu unit kendaraan roda empat. Kendaraan tersebut terpaksa diamankan karena tidak memiliki surat kelengkapan kendaraan bermotor. Apalagi, belakangan ini tindak kriminal berupa pencurian kendaraan begitu marak.

"Ya dalam razia ini, kami telah mengamankan dua kendaraan roda dua dan satu unit roda empat. Keduanya tidak memiliki kelengakapan surat kendaraan," jelasnya.

Menurut Wahyudi, operasi gabungan ini akan terus dilakukan dalam beberapa waktu kedepan disejumlah lokasi. Sebut saja, salah satunya di jalan Raya Petepan akses menuju jembatan Suramadu.

Semua kendaraan yang melintas dari dua arah yang berbeda tak luput dari pemeriksaan. Selain memeriksa surat kelengkapan, razia yang dilakukan untuk mencegah adanya pengendara yang membawa senjata tajam (sajam) dan menyimpan narkoba.

"Selain surat kelengkapan kendaraan, sajam dan narkoba menjadi sasaran kami. Sebab, di akses suramadu seringkali dijadikan lokasi transaksi narkoba dan rawan terjadinya aksi kriminal," jelasnya.

Dengan demikian, lanjutnya, masyarakat bisa merasa aman dan tidak ada lagi aksi krimimal yang meresahkan. Tentunya, keamanan dan kenyamanan tersebut menjadi tujuan utama dari operasi ini. Terlebih, jelang dan saat pelantikan agar tidak ada gangguan yang berarti. Dan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Pelantikan tersebut, harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dengan bersama-sama menjaga kondusifitas masingmasing wilayah. "Ya semoga tetap aman dan lancar, tidak ada suatu gangguan apapun," harapnya. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Bangkalan MADURA BANGKALAN - Sebanyak 179 kepala desa di Kabupaten Bangkalan hingga saat ini tak kunjung definitif.

Persoalan ini akan menambah daftar pekerjaan berat bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) setempat. Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan permasalahan klasik yang tak kunjung terselesaikan. Terlebih peraturan daerah (Perda) tentang Pilkades bertentangan dengan undang-undang yang baru. Tentunya hal itu dapat mengganggu struktur pemerintahan di desa.

Apalagi ditambah dengan program baru pemerintah yang bakal digelontorkan kepada desa.

Dalam Perda nomor 7 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa menyebutkan pelaksana tugas (plt) tidak diwajibkan dari pegawai negeri sipil (PNS), namun kepala desa yang sudah habis masa jabatannya diperkenankan menjabat sebagai pejabat sementara (Pjs). Sehingga, banyak terjadi roda pemerintahan desa dikendalikan oleh Pjs hingga puluhan tahun. Hal ini menjadi pemicu tak kunjung digelarnya Pilkades.

Namun, dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang baru ini mewajibkan Pjs dari kalangan PNS, yang ditunjuk oleh kepala daerah. Dengan demikian, antara Perda dan Undang-undang terjadi kontradiksi, karena ketentuan yang ada tidak sealur dalam penentuan Pjs agar tidak terjadi kekosongan pemimpin. Dengan demikian perlu adanya revisi Perda untuk menyesuaikan dengan Undangundang Desa.

"Kalau untuk Perda yang sebagian poin-poinnya tidak sama dengan Undang-undang yang baru, ya sebenarnya tidak ada masalah, kami tetap mengacu pada Undang-undang Desa," jelas Kepala Bapemas Bangkalan, Ismed Effendi.

Mantan kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) itu mengaku, sampai saat ini dari 273 desa di kabupaten tercatat memang masih terdapat 94 desa yang memiliki kepala desa definitif. Sedangkan, sebanyak 179 masih dijabat oleh PJs. Kendati demikian, pihaknya akan terus berupaya untuk melakukan proses Pilkades seperti yang selama ini diharapkan.

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SENIN 20 OKTOBER 2014

SENIN 20 No. OKTOBER 2014||TAHUN No. 0466 |IIITAHUN III 0466

Kepala Desa Tak Kunjung Definitif, Program Desa Bisa Terhambat

PILKADES. Proses pemilihan kepala desa yang dilakukan di Desa Mecajeh, Kecamatan Tanjung Bumi waktu lalu.

Sedikitnya ada 8 desa yang siap menggelar pilkades, karena SK kepanitiaannya sudah turun.

Delapan desa yang dimaksud, Desa Durjan Kecamatan Kokop, Desa Poter , Desa Pamorah, Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah, Desa Kolla Kecamatan Modung dan Desa BatoBelle Kecamatan Geger. Selain itu, SK yang sudah turun sejak tahun 2012, tetapi belum juga dilakukan pilkades yakni desa Janteh kecamatan Kwanyar dan Larangan Glintong kecamatan Klampis.

"Awal tahun 2015 semua Pjs yang dipegang kepala desa lama, akan diganti dengan Pjs yang ditunjuk langsung oleh Bupati, dan pastinya dari kalangan PNS di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab)," ujarnya.

Menurutnya, kedepan Pilkades akan digelar secara serentak namun bertahap. Ia berharap pada akhir 2015 nanti, semua desa sudah dipimpin kades definitif. Hal tersebut sesuai

dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

"Semoga semua dapat dijalankan sesuai dengan rencana. Tentunya apa yang kita jalankan nanti selalu berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku," tandasnya.

Selain itu, Wakil Bupati Bangkalan, Mondir Rofii sempat menyinggung peraturan yang telah diamanatkan oleh kementrian dalam negeri melalui peraturan pemerintah, menghasilkan rumusan program pemberdayaan desa dengan pemberian bantuan desa maksimal sebesar Rp 1,4 pertahun kepada desa. Oleh karena itu perlunya, status kepala desa yang definitif dalam menjalankan program tersebut.

"Kalau masih PJS tentunya tidak akan berjalan. Kades harus definitif, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pro-

gram itu," terang Mondir.

Melalui Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Leksdam, Ahmad Jakfar memaparkan setidaknya lebih dari 50 persen kekosongan jabatan kepala desa diisi oleh PJS, sehingga hal itu berpengaruh terhadap struktur pemerintahan dan politik di desa. Apalagi pemilihan ulang belum juga dilakukan. Sebanyak 140 desa belum dilakukan pilkades, sehingga seluruhnya masih dipimpin oleh PJS. "Pilkades harus secepatnya dilakukan agar demokrasi terkecil di tingkat desa bisa segera ditegakkan. Sebab, sangat besar dampak politik yang terjadi jika itu terus dibiarkan," ucapnya.

Dia menilai dengan dijabatnya fungsi dan tugas kades oleh PJS menyebabkan struktur pemerintah desa menjadi tak berdaya.

Apalagi, dampaknya berpengaruh terhadap kondisi masyarakat langsung, karena tidak ada pemimpin yang definitif. Belum lagi, program pemberdayaan

ist for koran madura

masyarakat desa ke depan yang langsung mengarah pada tatanan masyarakat desa, dengan diberikannya anggaran langsung pada desa.

"Bagaimana anggaran 1 miliar untuk desa bisa terealisasi, ketika tidak ada kades definitif. Kalau pun anggaran itu diberikan kepada yang telah definitif, nyatanya masih banyak desa dipimpin oleh PJS. Itu merugikan masyarakat desa yang bersangkutan," paparnya.

Pihaknya menyarankan agar segera menuntaskan persoalan pemilihan kepala desa (Pilkades) di wilayah kabupaten setempat pada tahun 2015 mendatang.

Pasalnya, selama ini mengalami penundaan akibat dilaksanakannya pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).

Apalagi, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), semua tahapan Pilkades harus segera dirampungkan. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA

SENIN 20 OKTOBER 2014 | No. 0466 | TAHUN III

Memang semua kehidupan yang ada membutuhkan sebuah proses perjuangan. Tidak ada kata instan untuk menjalani kehidupan. Apa yang didapatkan setiap manusia dalam menjalani hidup, tak lain akan sesuai dengan usaha yang dilakukan.

KORAN MADURA

R

P

erempuan yang mangaku bernama Siti Sofia ini mengatakan untuk mencapai kesuksesan dirinya tidak sepakat kalau hanya dilakukan dengan singkat.

Karena semuanya membutuhkan sebuah proses panjang. “Tidak ada orang sukses hanya menempuh waktu dua atau tiga tahun saja,” terangnya.

Dia mengaku untuk mencapai sesuksesan tidak hanya ditempuh melewati akademik yang sifatnya formal. Akan tetapi semua itu juga dilakukan dengan jalan organisasi.”Banyak keuntungan yang diperoleh dengan berorganisasi. Selain mematangkan cara berfikir, juga bisa mengembangkan jaringan teman,” ujar Siti Sofia.

Perempuan berkerudung ini juga mengakui, kalau selama ini dirinya memang aktif di berbagai organisasi, baik yang sifatnya ada disekolah. Dia pun aktif diorganisasi sosial keagaman.”Ormas yang saya pilih, yakni Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama (IPPNU),” ungkapnya.

Selain itu, banyak pengetahuan tentang keagaman, perkembangan sosial masa kini, yang diperoleh dalam IPPNU yang ditekuni. Disana banyak mendapatkan pengetahun dari berbagai teman

Kades Tak Kunjung Definitif, Program Desa Bisa Terhambat Sebanyak 179 kepala desa di Kabupaten Bangkalan hingga saat ini tak kunjung definitif.

Persoalan ini akan menambah daftar pekerjaan berat bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) setempat.

Selengkapnya LIPSUS| Hal. O

SENIN 20 OKTOBER 2014 No. 0466 | TAHUN III

P

Menjalani Hidup

Butuh Proses Nama : SITI SOFIA Tanggal Lahir : 1 Maret 1990 Alamat : Leces Kabupaten Probolinggo Pendidikan : UIJ Jember Hobi : Berorganisasi : Jadikan hidup Motto bermanfaat bagi orang lain seperjuangannya.“Kalau kita hanya duduk manis dirumah, saya kira sulit untuk mengembangkan diri,” jelas Siti Sofia.

Siti Sofia menuturkan, banyak pengalaman yang membuatnya yakin dengan tekunnya berorganisasi, sehingga banyak mengetahui kota atau daerah lain. Bukan dari dirinya sendiri namun juga dari tuntutan organisasi.“Saya mengerti semuanya, berkat yang diberikan organisasi yang saya ikuti,”tandasnya. =Mahfud Hidayatullah