e Paper Koran Madura 21 Januari 2014

SELASA

KORAN MADURA

21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III ECERAN Rp. 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

1

0328-6770024 SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III www.koranmadura.com

aporAkil Juga Dil uap S a kan Terim li Pilgub Ba hal 2

EVAKUASI WARGA Tim SAR dan relawan mengevakuasi warga menggunakan perahu karet ketika banjir melanda di Pamanukan, Subang, Jawa Barat, Senin (20/1).

Banjir akibat meluapnya Sungai Cipunagara dan jebolnya Tanggul Cigadung di Desa Mariuk Kec. Tambakdahan itu merendam beberapa Kecamatan di Kabupaten Subang dan menyebabkan ribuan jiwa terpaksa mengungsi. ant/novrian arbi

Giliran Subang Terendam Sembilan Kecamatan Nyaris Lumpuh BANDUNG- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat menyatakan sembilan kecamatan di Kabupaten Subang, terendam banjir dengan ketinggian bervariasi sejak tiga hari lalu.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jawa Barat Dadang Ronda dalam pesan singkatnya, Senin, menyebutkan akibat musibah banjir tersebut belasan ribu rumah serta sawah terendam.

Sembilan kecamatan tersebut adalah Kecamatan Tambakdahan, Kecamatan

Pamanukan, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Blanakan, Kecamatan Legonkulon, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Pusakajaya, Kecamatan Ciasem, Kecamatan Compreng dan Kecamatan Tambakdahan.

Ia menyebutkan di Kecamatan Pamanukan, banjir merendam 8.421 rumah yang dihuni 36.132 kepala keluarga, banjir juga merendam sawah seluas 1.050 hektare, dengan ketinggian air mencapai 50 hingga 120 cm.

“Di Kecamatan Sukasari, data yang kami himpun ada 5.909 rumah yang terendam yang dihuni oleh 12.797 jiwa, lalu merendam sawah 2.301 hektare, empang

680 hektare. Dengan ketinggian air 30 hingga 200 cm,” kata Dadang.

Di Kecamatan Blanakan, banjir merendam 6.880 rumah, lalu sawah 2.437 hektare dan empang 1.651 hektare.

“Di Kecamatan Legonkulon ada 5.045 rumah yang terendam yang dihuni 8.654 jiwa, sawah 1.030 hektare, empang 468 hektare, dengan ketinggian air 10 hingga 70 cm.

Banjir juga merendam fasilitas umum berupa 13 sekolah, 25 tempat ibadah. Kemudian di Kecamatan Pabuaran, ada 440 rumah yang terendam banjir,” katanya.

Sementara itu, lanjut Dadang, di Kecamatan Pusakajaya, ada 3.922 rumah,

sawah 1.730 hektare terendam air dengan ketinggian air 40-125 cm.

“Selain itu di Kecamatan Pusakajaya banjir juga merendam fasilitas umum yaitu lima sekolah, satu tempat ibadah.

Selanjutnya banjir juga menerjang Kecamatan Ciasem, di sana sebanyak 644 rumah yang dihuni 1.932 jiwa terendam, lalu sawah 980 hektare, empang 13,5 hektare juga terendam,” kata dia.

Ia menambahkan, di Kecamatan Compreng sebanyak 1.370 rumah, sawah 835 hektare teredam banjir dengan ketinggian air 50-100 cm.“Di Kecamatan Compreng banjir juga merendam fasilitas umum berupa 12 sekolah dan tujuh tempat ibadah,” sebut Dadang. = ANT/AJAT SUDRAJAT

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III

Kebablasan

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

SUDAH terlalu kerap bangsa ini ditimpa musibah banjir namun tak ada perubahan sikap dari pengelola negeri ini, dari pusat sampai ke daerah. Tetap saja berbagai kebijakan pembangunan lebih didasari pertimbangan keuntungan instan. Penebangan hutan, pemberian izin pembangunan gedung yang tak pada tempatnya, serta yang kecil-kecil kesemrawutan menangani draenase; tetap berlanjut tanpa ada perubahan sikap berarti.

Lalu yang tak kalah menarik respon pemerintah yang terkesan tambal sulam dalam mengatasi bencana bisa dengan mudah terlihat.

Tidak ada pemikiran panjang dan integral. Belum lagi kecenderungan sikap saling menyalahkan. “Masak tiap tahun urusi perahu karet dan sembako,” ujar Mantan Wapres Jusuf Kalla, saat mengunjungi pengungsi banjir di Jakarta. Harus ada solusi jangka panjang, lanjut tokoh yang kini Ketua Umum PMI itu.

Sangat terasa, kebijakan pembangunan amburadul, penyelesaian masalah tambal sulam. Lengkap sudah kompleksitas persoalan terkait lingkungan di negeri ini. Karena itu tak usah terkejut jika kemudian bencana banjir, yang sebenarnya bisa dikendalikan itu, kerap terjadi di berbagai daerah.

Siapa yang bisa Alam sudah marah pada kelakuan menjamin sebuah daerah akan terhindar manusia, yang banjir ketika Situ yang hanya memeras berfungsi sebagai tanpa rasa sayang penampung air, di dan cinta. sebuah Kabupaten di Provinsi Banten, sebagaimana ditegaskan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, justru dijadikan Mall.

Logikanya, jika daerah yang berfungsi resapan saja seenaknya disulap, apalagi lokasi lain katakanlah yang pertimbangan lingkungannya tidak seekstrim Situ.

Contoh ekstrim dari kawasan Banten itu bisa jadi tak sendirian. Hanya demi kepentingan instan pemerintah daerah kadang seenaknya memberikan izin pendirian bangunan di tempat-tempat yang tak semestinya. Lebih celaka lagi ketika pemberian izin bermuatan kongkalikong untuk memperkaya pundi-pundi pejabat yang berwenang memberikan izin. Rakyat bukan hanya jauh dari diuntungkan. Secara kasat mata sangat jelas rakyat dijerumuskan dalam nestapa dan derita oleh oknum pejabat, yang seharusnya melindungi dan mengayomi itu.

Ada pejabat Pemda sebuah Provinsi di Kalimantan, yang karena kekayaan alam dieksploitasi habis-habisan melalui proses izin pemerintah pusat melontarkan kalimat sarkastis. “Kami tak tahu, apakah kekayaan alam kami merupakan berkah atau musibah,” katanya, ketika menyadari betapa daerah dan rakyatnya lebih banyak menjadi korban eksploitasi kekayaan alam ketimbang berkahnya. Bayangkan, untuk reklamasi saja daerah itu hanya mendapat dana Rp, 500 perhektar! Sehingga akibat eksploitasi itu sungguh dasyat menyengsarakan masyarakat.

Alam agaknya, lebih dari sekedar sebagaimana lirik lagu Ebie G. Ade ..mulai enggan bersahabat dengan kita. Alam sudah marah pada kelakuan manusia, yang hanya memeras tanpa rasa sayang dan cinta. Masih belum mau berubahkah kita usai banjir di awal tahun ini? =

KORAN MADURA

Berita Utama

SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III

2

Akil Juga Dilaporkan Terima Suap Pilgub Bali Diduga Mencapai Rp 200 Miliar JAKARTA-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar diduga menerima suap terkait pengurusan sengketa Pilkada Provinsi Bali yang disidangkan MK. Dugaan suap itu dilaporkan oleh LSM Forum Masyarakat dan Cinta Bali ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (20/1).

Kuasa Hukum Forum Masyarakat dan Cinta Bali, Risa Mariska menyatakan, Akil diduga menerima suap selama pemeriksaan perkara perselisihan hasil penghitungan suara Pilgub Bali yang dipimpin langsung oleh Akil Mochtar kala itu. Laporan sebelumnya sudah dilayangkan pada Oktober 2013 lalu.

“Norma hukum yang diciptakan Akil telah menjadi bukti yang sempurna. Pasalnya, perkara yang ditangani tidak lagi menjatuhkan putusan secara obyektif dengan mengedepan-

kan prinsip keadilan,” terang Risa usai melaporkan kasus Suap Pilgub Bali, di Kantor KPK, Jakarta Senin (20/1).

Menurut Risa, Akil dalam menjatuhkan hukuman selalu bertentangan dengan UU No 15/2011 pasal 2 tentang Pemilihan Umum, UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No 6/2005 pasal 91 tenatang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah. “Akil juga telah melanggar peraturan KPU No 72/2009 Pasal 29 tentang tata cara pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara pilkada di TPS,” terang dia.

Bahkan Akil, kata Risa, telah menabrak peraturan KPU No 16/2010 Pasal 29 ayat 2 tentang tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pilkada Bali yang di laksanakan oleh PPK, KPU kab/Kota dan KPU Provinsi.

“Padahal hakim kontitusi berkewajiban mentaati peraturan UU dan menjatuhi putusan secara obyektif berdarkan pada fakta dan hukum.

Sayangnya tidak ada satupun dasar hukum yang jadi ketentuan. Sehingga dengan seenaknya Akil memperbo-

lehkan adanya pemilihan lebih satu kali atau pemilih bisa diwakilkan,” bebernya.

Menurut Riska dengan ketentuan dan kewenangan hakim MK yang tidak berdasarkan pada fakta hukum dan mengaburkan semua putusan yang diduga ada keberpihakan pada salah satu calon. Akil, kata dia, diduga menerima Rp 200 miliar sebagai Ketua Hakim Panel di pilkada itu.

Untuk itu, pihaknya meminta KPK agar melakukan penyelidikan. Karena Forum Masyarakat dan Cinta Bali punya saksi yang siap membuktikan bahwa Akil menerima suap dalam sengketa Pigub Bali guna memenangkan pasangan Made Mangku Pastika dan Ketut Sudikerta.

“Karena diduga kuat Akil menerima suap dalam penyelesaian perselisihan hitungan suara pilkada Bali, saya yakin KPK sangat mengedepankan rasionalitas dan profesionalnya dengan independensi yang di milikinya, bisa membongkar semua kasus suap yang dilakukan saudara Akil,” pungkas Risa. =GAM/ABD

SKANDAL SUAP

BPK Sulit Bereskan Audit SKK Migas

JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum bisa memastikan

kapan bisa menyelesaikan audit di institusi Satuan Kerja Khusus Pelaksana

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Pasalnya, data yang ada di SKK Migas banyak yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK. “Audit SKK Migas belum selesai.

Masih pengumpulan data. Kita kesulitan mengumpulkan data,” ujar Ketua BPK Hadi Poernomo saat ditemui di Gedung BPK, Senin (20/1).

Menurut dia, banyak data di kantor SKK Migas yang disita oleh KPK. “Datanya sudah banyak yang disita penegak hukum. Data-data SKK Migas sekarang tidak semuanya ada di sana,” katanya.

Namun, BPK tak akan pasrah saja.

Kini, BPK sedang mengumpulkan kembali data-data yang berkaitan dengan SKK Migas. “Jadi belum bisa katakan sudah berapa persen selesai (auditnya). Datanya sudah diambil KPK duluan. Kalau lagi disidik, kita enggak bisa dapat. Itu rahasianya KPK,” ujarnya.

Alhasil, BPK tak bisa menentukan sampai kapan proses audit itu akan beres. Soalnya, “Kalau belum lengkap datanya, maka kami tidak bisa mengolahnya,” pungkasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 21 JANUARI 2014 SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III No. 0284 | TAHUN III

33

ENERGI

Presiden Baru Diminta Naikkan Harga BBM

ant/muhammad adimaja

MELINTAS REL KERETA. Sejumlah motor melintas di jembatan rel kereta api di kawasan Kembangan Utara, Jakbar, Senin (20/1). Kendaraan tersebut terpaksa melintas di lintasan kereta api karena sejumlah jalan terendam banjir.

Timwas Kembali Panggil Boediono Dua Kali Ditolak DPR Tetap Keukeh JAKARTA-Kendati sudah dua kali Boediono menolak dipanggil, Tim Pengawas Bank Century (Timwas) DPR ternyata belum patah arah untuk memanggil mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu. Bahkan Timwas kembali berancang-ancang untuk menjadwalkan pemanggilan Wakil Presiden Boediono pada 19 Februari 2014.

Menurut salah seorang anggota Timwas Century DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah Timwas segera menggelar rapat untuk

mematangkan konsep surat pemanggilan terhadap Boediono.

“Rabu (22/1) surat akan dibahas,” kata Fahri kepada wartawan di gedung DPR, Senin (20/1).

Menurut dia, pemanggilan Boediono itu dijadwalkan pada 19 Februari 2014.

Pemanggilan Boediono tersebut sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Timwas pada Desember 2013. Tapi, Boediono itu menolak hadir dan beralasan kalau kasus yang merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun itu sudah ditangani KPK. Alasan penolakan yang dikemukakan oleh Boediono tersebut, menurut Fahri seolah-olah menunjukkan bahwa DPR tak punya hak memanggilnya. “Boediono harus sadar kalau DPR adalah pemegang mandat rakyat

dan bisa memanggil siapapun, termasuk wakil presiden sekalipun,” tegasnya.

Mandat yang diterima wakil rakyat, kata Fahri menekankan, jelas berbeda dengan mandat presiden kepada menterinya. Apalagi DPR memanggil Boediono untuk dimintai keterangan.

Tak saja Boediono, Timwas Century juga menjadwalkan panggilan terhadap KPK pada Kamis (22/1) mendatang serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 29 Januari 2014.

Timwas juga memanggil Menteri Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, serta Direksi Bank Mutiara untuk mengetahui perkembangan Bank Century pada 26 Februari. =GAM/ABD

JAKARTA-Ketimbang memberlakukan subsidi tetap pada harga bahan bakar minyak (BBM), pemintahan baru hasil pemilu 2014 nanti diminta untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal ini penting demi mengurangi beban subsidi Negara yang selama ini memberatkan APBN. Demikian pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Ekonom dari Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan di Financial Club, Graha Niaga Building, Jakarta, Senin, 20 Januari 2014. “Siapapun presiden terpilihnya, di tahun 2015 mendatang, lebih baik menaikkan harga BBM bersubsidi ketimbang memberlakukan subsidi tetap pada harga BBM,” ujarnya.

Fauzi menegaskan, agar Presiden yang terpilih nanti bisa menaikkan harga BBM bersubsidi pada tahun 2015 mendatang.

“Saya cenderung agar pemerintah baru nantinya harus menaikkan harga BBM di tahun 2015 nanti,” tukasnya.

Lebih lanjut dia mengingatkan, bahwa keputusan menaikkan harga BBM tersebut adalah sebuah keputusan politis, karena harus dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu. “Itukan keputusan politis, karena para teknokrat sudah mengerti bahwa hal tersebut akan dilakukan. Tapi apakah akan jadi keputusan Presiden, kita tidak tahu,” papar Fauzi.

Namun demikian, hal tersebut harus segera dipikirkan dan direncanakan dengan matang karena ada pertimbangan pada beberapa hal yang berkaitan. “Masalahnya

harga minyak turun, tapi Rupiah kita melemah lebih dari 20%. Ini yang mengakibatkan subsidinya meledak,” tutup dia Secara terpisah, Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Darmin Nasution mengatakan penyaluran subsidi selama ini memang tidak tepat sasaran. Bukan hanya subsidi orang seperti beras miskin (raskin) atau subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, subsidi komoditi seperti subsidi pupuk juga tidak tepat sasaran. Termasuk penerima subsidi pupuk. Subsidi pupuk selama ini digunakan untuk pupuk urea. Ini dinilai tidak tepat lantaran penghasil NPK yang cukup banyak adalah pupuk petrokimia Gresik.” Sudah waktunya menginventarisasi keseluruhan program dan kegiatan yang dibiayai APBN untuk kemudian dirancang ulang dalam kebijakan dan strategi yang lebih padu, efektif dan efisien,” ujar Darmin dalam lokakarya nasional ISEI ‘Evaluasi Program Nasional’ di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Senin (20/1).

Tidak tepatnya pemberian subsidi pupuk berimbas pada produktivitas tanaman pangan dalam negeri. Hasil produksi beras di Indonesia jauh lebih sedikit dibanding negara-negara lain seperti Jepang, Vietnam dan Thailand. Hasil produksi beras di Jawa tidak lebih dari angka 50 kwintal per hektar sedangkan ketiga negara tersebut dapat mencapai 80 kwintal. “Penyebab utama itu menurut saya adalah pupuk,” kata mantan Gubernur BI ini. =GAM

ant/rosa panggabean

HARGA ELPIJI. Dirut Pertamina Karen Agustiawan (tengah) mendengarkan pertanyaan anggota DPR ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi VII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1). Rapat tersebut membahas penjelasan penyesuaian harga elpiji 12 kg dan upaya penanganan pasca penyesuaian.

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III

WISATA BUDAYA

Sublimasi Budaya Bali ke Sukma Agama Dengan cara seperti inilah budaya dan agama hidup berdampingan, seirama. Dualisme agama-budaya maupun budaya-agama menciptakan kehidupan yang lain. Budaya di bali tidak sekedar karya anak bangsa yang wajib dilestarikan. Tetapi lebih dari itu, budaya Bali dijual, dikomersilkan.

Tarian barong misalnya di sebuah padepokan di Denpasar, menggayuh tiga hal. Ia sebagai budaya, agama dan proses bereksppresi berbasis bisnis diperoleh pada saat yang sama. Ini suatu momentum yang agak sulit terjadi daerah lain dan Bali, membuktikan hal ini.

Ritualitas budaya yang mengagama, menjadi jawaban mengapa busaya dan kesenian bali ajeg. Dibanding kebudayaan di daerah lain, Bali cukup kokoh dan tangguh. Orang-orang menari, yang terpanggang dalam upacara ngaben, dan barong : menyatu dalam sukma agama. Lalu hampir setiap rumah yang berpura, menjadi tanda bahwa ritualitas memberi spirit untuk sampai pada yang dituju: spirit ketuhanan yang diyakininya nyata dalam wujud laku agama yang membudaya. Orang-orang sebelum beranjak kerja, sesempatkin ke pura, bersembahyang meminta selamat dari apapun yang tidak dikehendaki.

Tarian barong sebagai proses kreatif di bidang kesenian, tak lebih sebagai reportoar yang mengingatkan adanya kebaikan dan kejahatan. Tetapi barong sebagai kumparan dari agama budaya dan bisnis, memberi makna tidak saja pada pemeluk agama, pemerhati budaya, tetapi para pemeran mendapat keutamaan di reportoar ini.

Dari sisi seni, tarian barong mengisahkan kejahatan dan kebaikan yang berperang. Seperti cerita klasik, kebaikan keluar sebagai pemenang.

Tarian ini umumnya dibagi enam babak.

Pertama, sutradara memunculkan barong dan kera yang berada dalam hutan lebat.

Lalu datang orang bertopeng yang sering membuat onar. Babak kedua, dua penari muncul, ini sosok pengikut dewi kunti.

Ketiga, muncul pengikut dewi kunti yang terasuki roh jahat. Keempat, muncul dewi kunti bersama Sahadewa. Semula dewi kunti hendak mengorbankan anaknya tetapi rencana buruk ini berhasil diselamatkan Dewa Siwa.

Kelima, Sahadewa dibuat kebal oleh Dewa dan serangan roh jahat untuk membunuhnya gagal dan putra Dewi Kunti itu pun selamat. Keenam, pertempuran antara roh jahat dan baik ini tak terelakkan, berdarah2 dan melibatkan siluman. Tetapi pada akhirnya kebenaran keluar sbg pemenang, meski yang benar seringkali harus terluka dulu, seperti dalam tarian barong ini. = ABE

Ada Apa dengan Priyo?

Namanya Kembali Disebut Terlibat Korupsi Al Quran JAKARTA- Nama Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso kembali disebut terlibat korupsi Al Quran.

Dugaan keterlibatan politisi senior Partai Golkar ini terungkap saat sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Al Quran di Kementerian Agama (Kemenag) dengan terdakwa mantan Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag, Ahmad Jauhari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/1).

Nama Priyo kembali disebutkan dalam rekaman sadapan yang disetel Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Percakapannya, antara Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Abdul Karim, dengan pengusaha Fahd El-Fouz alias Fahd A Rafid.

Berikut transkrip rekaman percakapan antara Abdul Karim dengan Fahd yang diputar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Senin (20/1).

Percakapan yang direkam pada 29 September 2011 ini diputar dalam sidang kasus Al-Quran dengan terdakwa mantan Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag, Ahmad Jauhari.

Fahd : Assalamu ‘alaikum, apa kabar?

Karim : Wa’alaikum salam Fahd : Saya Fahd Arafiq, staf khususnya Pak Priyo Budi Santoso, Pak yang kemarin Karim : iya?

Fahd, : saya Fahd yang ketemu di ruang

Pak Dirjen waktu itu. Staf khususnya Pak Priyo Karim : Iya, iya..

Fahd : Barusan Dirjen nelpon saya di Sibolga. Saya disuruh hubungi Pak Karim, Pak Mashuri.

Karim: iya, iya Fahd: yang masalah yang kristen itu lho. Itu kan ada kristen ada, masa cina dan kristen, masa injil ada.

Karim : Iya, iya Fahd: Semalam saya koordinasi sama beliau. Pagi ini saya disuruh telepon Pak Karim sama Pak Mashuri.

Karim : Iya, iya..

Fahd : Koordinasi masalah itu. Bapak bisa terima saya jam berapa?

Karim: tempatnya kapan?

Fahd: Saya ada rapat fraksi satu jam lagi, habis rapat fraksi saya ke sana bisa?

Karim: bisa-bisa.

Fahd : Di ruangan Bapak ya?

Karim: Iya. Sementara itu, Zulkarnaen Djabar memaksakan anggaran penggandaan kitab suci Alquran di APBN Perubahan 2011 dan 2012 sebesar Rp30 miliar. Politikus Partai Golkar yang juga terpidana kasus penggandaan Alquran itu memaksakan agar anggaran bisa sesuai yang diinginkan.

Hal itu ditegaskan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama, Syamsuddin, saat bersaksi untuk terdakwa Ahmad Jauhari dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (20/1). Ahmad Jauhari adalah pejabat pembuat komitmen

dalam penggandaan Alquran itu.

Syamsuddin menjelaskan, pada awal usulan anggaran hanya Rp9 miliar. Lalu ditambah hingga mencapai Rp 50miliar.

Tambahan inilah, kata Syamsuddin, dipaksakan oleh Zulkarnaen. Padahal, jelas Syamsuddin, Kementerian Agama tidak membutuhkan uang sebanyak itu.

“Zulkarnaen mamaksa saya supaya memanfaatkan anggaran Rp130miliar,” ujar Syamsudin. Tekanan tersebut, diungkapkan Syamsuddin, tidak hanya datang dari Zulkarnaen Djabar langsung, tetapi juga dari pihak-pihak yang mengaku utusannya, yaitu Fahd El Fouz dan Dendy Prasetya.

Beberapa kali Syamsudin dipaksa oleh mantan anggota Komisi VIII DPR itu untuk memanfaatkan anggaran Rp130miliar yang diperoleh Kemenag dengan mengambil Rp50miliar untuk penggandaan Alquran, Rp55 miliar pengadaan rumah ibadah dan Rp25 miliar untuk peningkatan pelatihan bahasa Arab.

Jaksa Penuntut Umum juga memutar percakapan telepon antara Fahd El Fouz, anak buah Zulkarnaen dengan Syamsudin. Ketika jaksa meminta dijelaskan maksud percakapan telepon, Syamsuddin menjelaskan, Fahd memaksakan agar uang Rp50 miliar tetap dianggarkan untuk penggandaan Alquran. “Seperti biasa, dari dia memaksa program ada, sebelumnya kami sudah menolak. Saya merasa jumlahnya terlalu besar, karena sudah mengadakan Rp9miliar. Harganya anggaran terlalu besar,” pungkasnya.

=GAM

Penyelundupan Narkotika Bali Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Ngurah Rai, Made Wijaya (tengah) menunjukkan barang bukti narkotika yang dibawa warga Prancis, Francois Jacques Giuily (kanan) di Bandara Ngurah Rai Kuta, Bali, Senin (20/1). Petugas Bea dan Cukai menahan warga Prancis itu karena berupaya menyelundupkan 3,083 Kg narkotika jenis Methamphetamine dari Malaysia dengan cara disembunyikannya di dinding bagian dalam tas koper. ant/wira suryantala

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 21 2014 JANUARI 2014 SELASA 21 JANUARI | No. 0284 | TAHUN III No. 0284 | TAHUN III

55

PERTUMBUHAN EKONOMI

Inflasi karena Banjir Tak Sampai 1%

ant/septianda perdana

MENDAG TINJAU PASAR. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyalami pedagang saat mengunjungi Pasar Kuala Bekala, Padang Bulan, Medan, Sumut, Senin (20/1). Kunjungan itu untuk mengetahui harga kebutuhan pokok menyusul mahalnya harga sayur-mayur imbas dari bencana Gunung Sinabung.

OJK Mulai Pungut Iuran dari Sektor Keuangan Berangsur-angsur Akan Lepas dari Pembiayaan APBN JAKARTA- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan mulai mengutip iuran dari sektor keuangan tahun 2014 ini. Iuran itu diperlukan untuk mendukung pendanaan bagi OJK menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya.

“Dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya, OJK membutuhkan sumber pendanaan yang memadai,” kata -Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad dalam pidatonya pada pertemuan tahunan eksekutif jasa keuangan, yang dikutip dari laman resmi OJK di Jakarta, Senin (20/01).

“Pada tahun ini pembiayaan operasional OJK masih akan dibiayai dengan APBN. Pada tahun ini pula kami akan mulai men-

erapkan pungutan yang nantinya secara berangsur-angsur akan menggantikan pendanaan oleh APBN,” lanjut Muliaman.

Pungutan itu akan didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP). Saat ini masih menunggu untuk ditandatangani oleh Presiden. Besaran iuran OJK akan berbeda-beda menurut jenis industrinya. Patokan pembebanan iuran pun juga beragam. Ada yang berdasarkan aset, ada yang berdasarkan dana kelolaan. Sebagai contoh, iuran dari perbankan akan dipungut berdasarkan besar aset. Untuk tahun 20132014, iuran perbankan diusulkan 0,03 persen dari total aset, lalu mulai tahun 2015 menjadi 0,045 persen dari aset.

Muliaman menekankan bahwa pengenaan pungutan ini merupakan bentuk dukungan dari pelaku industri keuangan bagi terciptanya industri jasa keuangan yang sehat, sta-

bil, efisien, dan tumbuh secara berkelanjutan.

Pada prinsipnya, menurut dia, penetapan pungutan telah mengakomodir aspirasi dari industri.

“Pungutan yang dikenakan diharapkan tidak akan membebani pelaku di industri jasa keuangan, apalagi sampai mengganggu kesehatan individu lembaga keuangan. Oleh karena itu besarnya pungutan akan dikenakan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan industri,” tutur Muliaman.

Secara terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Non Bank OJK, Firdaus Djaelani mengatakan terus melakukan upaya membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi. Salah satunya, asuransi bencana. Ini mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar terjadinya bencana, karena struktur geografisnya.

Kendati demikian klaim asuransi bencana banjir khususnya di Ibukota Jakarta pada tahun ini diperkirakan tidak sebesar banjir tahun-tahun sebelumnya. Khususnya pada 2007, di mana pada saat itu masuk siklus banjir lima tahunan.

Dia mengatakan hingga saat ini belum menghitung klaim bencana banjir tahun ini. Lantaran banjir diperkirakan masih akan terjadi hingga Februari. “Butuh waktu ya sekitar 1-2 bulan, setelah itu ada pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi, baru kita hitung,” ujarnya saat acara ‘Economy Outlook 2014’ di Graha Niaga, Jakarta, Senin (20/1).

Menurut dia, perusahaan asuransi baru dapat merekapitulasi klaim sekitar 2-3 bulan ke depan.

“Pemilik asuransi kebanyakan baru mengklaim asuransinya pada periode tersebut,” jelas dia. =GAM

JAKARTA- Bencana banjir yang melanda Ibu Kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia telah berdampak pada peningkatan inflasi di bulan Januari 2014 yang diperkirakan tidak akan mencapai 1%. Inflasi ini dipicu oleh terganggunya pasokan distribusi pangan. “Saya kira dampak banjir ini inflasi gak sampai 1%,” ujar Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Financial Club, Graha Niaga Building, Jakarta, Senin, (20/1).

Menurutnya, dampak banjir terhadap inflasi yang tidak akan mencapai 1% tersebut, lebih disebabkan pada distribusi dan pasokan pangan yang terganggu akibat dari musibah banjir yang melanda ibu kota jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia.

“Inflasi gak akan tinggi dengan banjir ini,” tukasnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai, tingginya curah hujan di awal 2014 berpotensi meningkatkan laju inflasi Januari akibat kemungkinan terhambatnya distribusi produk pangan.

“Selama ini yang menjadi tantangan di awal tahun ini, yakni kondisi alam yang bisa membuat distribusi, khususnya pangan menjadi terhambat,” ucapnya.

Namun demikian, inflasi secara year-on-year di Januari 2014 akan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sedangkan, kata dia, inflasi sepanjang tahun ini akan berada pada kisaran 4,5% plus minus 1%. Bahkan, tingkat inflasi Januari 2014 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan ratarata Januari selama lima tahun terakhir.

“Secara umum, dari survei minggu pertama yang dilakukan Bank Indonesia, inflasi kita di Januari masih lebih rendah dibandingkan kondisi selama lima tahun,” paparnya.

Menurutnya, meski laju inflasi akan lebih lemah, namun yang patut diwaspadai adalah volatile food yang berpotensi kembali mendongkrak inflasi tahun ini. Dia menyebutkan, pada November dan Desember 2013 laju inflasi sudah bisa dikategorikan masuk ke dalam pola normal dan mampu dikendalikan. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III

DANA PENSIUN

ROI Dana Pensiun 2013 Tidak Sebaik 2012 JAKARTA- Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia Gatut Subadio mengungkapkan bahwa “return on investment” (ROI) dana pensiun untuk 2013 tidak sebaik sebelumnya mengingat situasi pasar sepanjang tahun tersebut tidak kondusif.

ant/zabur karuru

BANJIR PASAR CIPULIR. Pedagang meletakkan pakaian dagangannya di tempat yang aman dari banjir di Pasar Raya Cipulir, Jaksel, Senin (20/1). Banjir yang disebabkan curah hujan tinggi dan meluapnya kali Pesanggrahan tersebut membuat aktivitas perdagangan di pasar itu terganggu.

Permintaan Rumah Akan Menurun Akibat Suku Bunga Acuan BI Rate Relatif Tinggi JAKARTA- Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) memperkirakan permintaan rumah kelas menengah (middle class) pada 2014 mengalami penurunan.

Hal ini disebabkan oleh tingginya suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) non subsidi, kebijakan Loan To Value (LTV) serta besarnya suku bunga acuan BI Rate.

“Rumah menengah akan menurun permintaannya, itu yang luas bangunannya diatas 70 meter, sedangkan rumah dibawahnya akan naik seiring dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Ketua Umum Apersi Eddy Ganefo di Financial Club, Graha Niaga Building, Jakarta, Senin, (20/1).

Menurutnya, penurunan permintaan rumah kelas menengah tersebut, disebabkan oleh kebijakan Loan To Value (LTV) yang akan memberikan aturan uang muka (DP) sebesar 30%, 40%, dan 50% untuk rumah pertama, kedua dan ketiga. “Dimana ke-

bijakan tersebut akan menahan permintaan,” tukasnya.

Sementara itu penurunan permintaan tersebut ditambah lagi dengan besaran suku bunga Bank Indonesia yang naik sebesar 7,5% pada tahun lalu. Sehingga, suku bunga sebesar 10%-12% untuk

Rumah menengah akan menurun permintaannya, itu yang luas bangunannya diatas 70 meter, sedangkan rumah di bawahnya akan naik seiring dengan kebutuhan masyarakat

Eddy Ganefo

Ketua Umum Apersi KPR non subsidi akan memberatkan konsumen. “Suku bungakan masih terlalu tinggi, kami perkirakan ada penurunan permintaan dari 30%-35% menjadi 25% dari rumah golongan menengah, sedangkan permintaan KPR bersubsidi akan meningkat,”jelas Eddy.

Lebih lanjut, dia meminta

pemerintah harus melakukan reformasi tata ruang untuk mengurangi banjir. Namun, menurutnya, hal itu sulit dilakukan karena terkendala biaya yang besar karena harus memindahkan perumahan dan pemukiman warga. “Kembalikan lagi fungsi lahan untuk daerah serapan yang sudah dibangun perumahan,” katanya.

Menurutnya, pemerintah telah salah dalam membangun tata ruang. Sebab daerah yang seharusnya menjadi lahan untuk daerah serapan dialihfungsikan menjadi perumahan dan pemukiman warga.

Namun, hal ini bukan sertamerta salah pengembang perumahan. Sebab pengembang membangun perumahan dan pemukiman atas dasar izin yang dikeluarkan pemerintah.

Dia berharap pemerintah untuk tegas dalam pembangunan rumah dan pemukiman serta tata ruang, tidak dialihfungsikan atau disalahaturankan. “Pemerintah untuk mereformasi tata ruang dengan mengembalikan fungsi lahan untuk daerah serapan,” pungkasnya. =GAM

“Contoh saja surat utang negara harganya sudah turun 12 persen di akhir dibandingkan pada awal tahun,” kata Gatut usai seminar mengenai prospek investasi surat utang perumahan di Jakarta, Senin.

Selain itu Indeks Harga Saham Gabungan yang pada penutupan 31 Desember 2013 tercatat jauh lebih rendah dibandingkan dengan pembukaannya. Hal itu juga menjadi salah satu alasan konkrit yang menjadi penyebab turunnya nilai dana pensiun untuk 2013.

“Jadi ada tekanan di surat hutang negara, obligasi korporasi dan saham juga mungkin tertekan. Sehingga return on investment dana pensiun 2013 tidak akan sebagus 2012,” jelas dia.

Gatut menjelaskan bahwa pada 2012 nilai dana pensiun mencapai 12,2 persen, namun dia memperkirakan bahwa dana pensiun untuk 2013 kemungkinan hanya mencapai dua atau lima persen saja apalagi melihat

kondisi situasi pasar pada 2013 yang menurut dia tidak kondusif.

Hal itu dinyatakan Gatut mengingat pencatatan untuk nilai dana pensiun dilakukan berdasarkan dengan kondisi pasar pada saat itu.

“Kalau diperkirakan turunnya memang bisa mencapai tujuh hingga sepuluh persen. Tapi itu masih dalam penghitungan semuanya, jadi masih perkiraan.

Semua kan masih harus diperiksa KAPI,” kata Gatut.

Ketika disinggung mengenai proyeksi dana pensiun untuk 2014, Gatut berharap akan ada perbaikkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Meskipun baru dua minggu, tapi sudah nampak bahwa saham Indonesia sudah kembali ke level Rp4,400, kemudian SUN juga sudah membaik, investor asing juga sudah masuk. Ini menandakan bahwa macro market sudah kembali baik,” pungkas Gatut. =ANT/ MARIA ROSARI

RUPIAH MELEMAH

Senin Sore Bergerak ke Posisi Rp12.103 JAKARTA- Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin sore bergerak melemah sebesar 23 poin ke posisi Rp12.103 dibanding sebelumnya Rp12.080 per dolar AS. Analis PT Platon Niaga Berjangka, Lukman Leong di Jakarta, Senin mengatakan belum bangkitnya perekonomian di negara-negara kawasan Asia, terutama China menjadi salah satu sentimen negatif bagi pasar keuangan Indonesia.

“Faktor eksternal belum mendukung penguatan mata uang domestik, koreksi nilai tukar juga terjadi pada mata uang utama dunia. Minimnya sentimen positif akan mendorong mata uang yang masuk kategori ‘safe haven’ seperti dolar AS cenderung menguat,” ujar dia.

Ia menambahkan, efek pengurangan stimulus keuangan (tapering) oleh bank sentral AS (the Fed) menambah beban bagi mata uang negara-negara berkembang.

Sentimen lainnya, lanjut Lukman Leong, inflasi domestik tahun ini juga diperkirakan masih cukup tinggi menyusul belum stabilnya perekonomian Indonesia.

“Diharapkan pemerintah dapat mengendalikan harga pangan di dalam negeri untuk menahan laju inflasi,” ucapnya.

Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada menambahkan data klaim pengangguran AS yang kembali menurun menunjukan ekonomi AS cenderung pulih sehingga menguatkan mata uangnya. =ANT/BUDI SUYANTO

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

erakan emansipasi memang erlu terus digeliatkan.

Apalagi selama ini, gerakan itu mendapat dukungan, meskipun barangkali kenyataannya masih ada diskriminasi gender. Antara bentuk dukungan terhadap pemberdayaan perempuan dengan realitas kehidupan memang kecenderungannya berbalik.

Selama ini, rasanya tidak ada pihak yang menerima pemberlakuan diskriminasi atas perempuan. Semua mulut bicara emansipasi wanita suatu kebutuhan untuk mengangkat derajat kaum hawa, agar tidak selalu diposisikan sebagai makhluk yang tertindas. Akan tetapi, dari 20 besar calon anggota KPU Provinsi Jawa Timur misalnya, Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU Provinsi Jatim terbukti hanya meluluskan seorang kandidit dari pihak perempuan. Sebelumnya rekrutmen ini diikuti 203 orang pendaftar, kemudian terjaring tahap seleksi sebanyak 170 orang, sedang 33 lainnya tidak lulus.

Kenyataan tersebut cukup memilukan. Karena bila ini yang terjadi, maka selamanya kaum perempuan akan ditindas. Semestinya perempuan tidak hanya diberdayakan secara katakata. Pemberdayaan di dunia nyata sejatinya butuh diwujudkan.

Setidaknya keterwakilan kaum perempuan jangan dibatasi dengan persentase. Itu sama saja dengan pengendalian kaum perempuan, bila tidak mau dikatakan pemasungan hak-hak peranan perempuan dalam berbagai sektor profesi kehidupannya.

Pembatasan kiprah perempuan tidak hanya terjadi dalam rekrutmen calon anggota KPU Provinsi Jatim, melainkan terjadi pula dalam kuota keterwakilan caleg perempuan. Kuoter keterwakilan kiranya itu perlu perjuangan politik kaum perempuan. Kecuali memang menghendaki selamanya peranan perempuan menjadi yang minoritas dalam berbagai sektor profesi, yang selama ini didominasi terisi kaum lelaki.

Kaum perempuan bersatu padulah memerangi ketidakadilan gender di negeri ini. (*)

Opini

SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III

77

Persepsi Islam tentang Korupsi

alam Songkem

Politik Perempuan

KORAN MADURA

SELASA 21 JANUARI 2014 No. 0284 | TAHUN III

Dalam kacamata Islam korupsi memang sulit untuk dirumuskan. Sebab, hal tersebut tidak terlepas dari berkembangnya zaman dari masa ke masa. Jika pada zaman Nabi Muhammad SAW korupsi dipandang sebagai kasus suap menyuap (risywah).

Maka dewasa ini, korupsi dapat disebut dengan berbagai hal. Dengan kata lain dapat pula disebut sebagai pencuri (syariqoh), perampok (hirobah), pencopet (ikhtilas), penjambret (intikhab), penyalahgunaan wewenang (ghulul), suap menyuap (ro’si wal muratsi), dan kasus kriminal lainnya.

M

enilik dari berbagai kata tersebut, maka sesuai konsekuensinya Anwar Anas menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan sadis yang tidak berperi kemanusiaan. Sebab, hal itu secara transparan akan merugikan banyak kalangan. Namun ironisnya, perbuatan sadis yang telah menyengsarakan banyak kalangan tersebut, dewasa ini justru telah membudaya di negeri yang ramah ini. Belum sadar ataukah sudah sadar namun seolah-olah apatis, korupsi di negeri ini dari hari ke hari, bulan ke bulan dan tahun ke tahun, selalu mengalami regenerasi. Bahkan dapat pula dikatakan hilang satu tumbuh seribu.

Potretnya demikian, hingga akhirnya perbuatan lalim tersebut sukar sekali untuk dihilangkan. Keburukan yang terorgani-

sir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Inilah masalah yang kita hadapi. Budaya korupsi yang telah terorganisir dan merambah ke sendisendi kehidupan memang sulit sekali untuk dihilangkan. Sebab, di samping tindakan ini dilakukan oleh orang-orang yang terdidik, hal itu secara tidak langsung juga telah diamini oleh banyak kalangan.

Penyebab korupsi memang sangat beragam, diantaranya Ibnu Kholdun menyatakan bahwa kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh sifat hedonisme yang telah dipraktikan oleh kebanyakan para biroktrat negara. Alhasil, hedonisme yang telah menjalar di berbagai lini kehidupan sedikit banyak telah mengkontaminasi problematika korupsi yang telah membudaya.

Selain itu, mantan Komisi Yudisial (KY) juga berasumsi bahwa akar korupsi disebabkan oleh ideologi hedonis pragmatis. Hal itu dapat ditandai dengan banyaknya birokrat negara yang dewasa ini telah mengalami disorientasi. Dengan kata lain, amanah yang telah diberikan agar memajukan kesejahteraan dan kemakmuran bagsa, yang telah digembar gemborkan para fouding fathers terdahulu ,dewasa ini telah dianaktirikan.

Mengutip sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya “Jika amanat telah disia-siakan maka tunggulah kehancurannya”. Inilah masalah baru yang nantinya akan kita hadapi, jika kasus korupsi di negeri ini semakin subur bak jamur yang tumbuh subur di musim penghujan.

Melihat problematika yang sedemikain rupa, maka langkah konkrit yang harus kita lakukan adalah mencari pemimpin asketis yang mampu mengemban amanah agar memajukan kesejahteraan dan kemakmuran berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, pemimpin asketis pun belum cukup untuk menghadapi problematika yang telah menjalar di sendi-sendi kehidupan.

Namun, perlu juga adanya sifat

al-amin (dapat mengemban amanah) yang harus dimiliki oleh pemimpin yang nantinya memimpin negara ini.

Sinergi Asketis dan Amanah Sinergi sifat asketis dan al amin yang harus dimiliki oleh pemimpin negara memang sangat diperlukan. Sebab, kedua sifat tersebut ibaratnya seperti dua sisi dari sekeping mata uang, jika tidak ada salah satunya maka sama dengan tidak ada keduanya. Dengan kata lain jika sifat asketis tidak dibarengi dengan sifat amanah maka sama halnya dengan kemusnahan keduanya. Pakar Ilmu politik Universitas Indonesia Dr. Muhammad Nasih menyatakan bahwa tak sedikit pula para birokrat negara yang hidupnya dulu bersahaja, namun setelah menjadi petinggi negara berubah drastis bergaya hidup gelamor dan bermewah-mewahan.

Nah, melihat problematika tersebut maka sifat amanah sangat perlu untuk ditekankan.

Di samping untuk menyadarkan akan tugas yang diembannya sebagai pemimpin, mereka juga harus mengetahui bahwa menjadi pemimpin itu “menderita”. Sebab, Kasman Singodimejo menyatakan bahwa menjadi seorang pemimpin harus menderita. Dengan kata lain walaupun secara material seorang pemimpin sudah tercukupi dari berbagai aspek. Namun secara imaterial seorang pemimpin sangatlah menderita.

Sebab, mereka harus mengemban amanah yang begitu besar.

Yakni memajukan dan mensejahterakan rakyat.

Selain itu, Tan Malaka pun berpendapat bahwa menjadi seorang pemimpin bukanlah hanya selalu memimpin dan memerintah orang lain. Namun, seorang pemimpin juga harus kritis dan mampu menerjemahkan keadan disekitarnya. Orang yang belum mampu menerjemahkan dan mengendalikan keadaan disekitarnya tidaklah bisa disebut sebagai pemimpin, sekalipun orang tersebut mempunyai jabatan atau gelar yang sangat tinggi. Memang mencari pemimpin asketis dan dapat mengemban amanah di negeri yang hedonis tidak semudah mengedipkan kedua mata.

Namun, inilah yang harus dilakukan jika menginginkan negeri yang ramah ini kembali ke fitrahnya.

Kita semua tentu sepakat, jika negeri ini kembali sesuai dengan khitohnya. Yakni kembali lagi menjadi negara yang suci dan bersih dari tindakan sadis yang telah terealisasi dan terstruktur sedemikian rapinya.

Tidak terasa Pemilu 2014 pun telah diambang mata. Nah, itulah yang nantinya akan menjadi penentu saksi buta bagi rakyat Indonesia. Apakah Indonesia akan menjadi lebih baik atau justru sebaliknya? Oleh sebab itu, maka sesuai konsekuensinya marilah kita wujudkan pemimpin asketis yang mempunyai jiwa amanah dan bersedia untuk hidup menderita sebagai seorang pemimpin yang mampu mengemban amanah rakyatnya.

Wallahu a’lam bi al-sowab.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO 8 MADURA Lintas Jatim

OPINI 8

SELASA 21 JANUARI 2014 No. 0284 | TAHUN III

SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III

Karsa Terlibat Suap Akil Mochtar SURABAYA - Lagi-lagi, dukun politik asal Madura Jawa Timur Ki Sabdo Jagat Royo (58) mem-publish-kan hasil terawangannya. Kali ini, 'korbannya adalah Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Wakilnya Saiffullah Yusuf. Menurut pria bernama asli Wahyu Sumarsito tersebut, kedua pemimpin Jawa Timur tersebut terlibat dalam kasus suap sengketa pemilihan gubernur Jawa Timur periode 2014-2019, sehingga bisa menang atas gugatan yang dilayangkan Khofifah Indar Parawansa-Herman Soerjadi Sumarwiredja (Berkah) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya dengan tegas sampaikan hasil terawangan saya, bahwa benar, jika Pak Karwo dan Gus Ipul menyuap Akil Mochtar agar menang melawan Khofifah seperti yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini," kata pria yang bernama asli Wahyu Sumarsito tersebut kepada wartawan kemarin.

Menurut Ki Sabdo, dirinya tidak asal sembarangan bicara. Sebab, sewaktu menjalankan ibadah umroh beberapa waktu lalu, dengan jelas dirinya mendapatkan bisikkan ghoib yang jelas memberitahukan kepada dirinya bahwa Pakde Karwo dan Gus Ipul melakukan kecurangan dalam persidangan kasus pilgub Jawa Timur. Bahkan menurut Ki Sabdo, praktek suap yang dilakukan pasangan incumbent ini bukan untuk kali pertamanya. Pada kasus yang sama, tahun 2009 lalu, Karsa juga menyuap MK sehingga bisa menang melawan Khofifah.

"Saya tidak asal bicara, apa yang saya sampaikan bisa saya pertanggungjawabkan.

Karena yang membisikkan kepada saya adalah suara ghoib bukan karan-

gan saya. Kalau Pakde dan Gus Ipul tidak terima, saya siap dibawa ke jalur hukum," tandasnya tanpa ragu-ragu.

Tapi, lanjut Ki Sabdo, ada syaratnya. Sebelum diselesaikan ke jalur hukum, Pakde Karwo dan Gus Ipul harus bersedia untuk dihipnotis. Karena menurut Ki Sabdo, hanya dengan jalan ini, keduanya akan bicara jujur dari hati yang paling dalam. Ketika ditanya wartawan apakah karena tersangkut kasus dugaan suap pilgub Jawa Timur, keduanya bakal jatuh, dengan tegas, Ki Sabdo mengatakan, "Kalau saya ngomong jatuh, ya jatuh, tapi saya belum ngomong, yang tidak mungkin jatuh dan jika Karwo belum menyampaikan tidak terima kasih kepada saya, pasti akan kebuka. Terima kasih yang saya maksudkan ini bukan uang lho. Sekali lagi, apa yang saya ketahui tentang Karwo, bisa saya pertanggungjawabkan secara hukum. Kalau saya dipermasalahkan secara hukum, monggo," ujarnya.

Seperti yang kami beritakan sebelumnya bahwa mantan

e hana diman/koran madura

DUKUN POLITIK. Ki Sabdo Jagat Royo seorang dukun politik saat memberitahukan hasil terawangannya kemarin.

Ketua MK Akil Mochtar yang kini menjadi tersangka sejumlah kasus suap dalam penyelesaian sengketa pilkada pernah meminta uang senilai Rp 10 miliar kepada Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Zainudin Amali, jika menginginkan pasangan Karsa menang melawan Khofifah. Amali diperas oleh Akil melalui pesan singkat di BBM, pada 1 Oktober 2013 lalu. Dalam BBM-nya, sang ketua KPK meminta agar KarSa menyiapkan uang sebanyak Rp 10 miliar apabila ingin menang mel-

awan Berkah. BBM Akil tersebut kemudian disampaikan Zainudin kepada Soekarwo- Gubernur Jawa Timur terpilih. Sebagai salah Ketua salah satu parpol pendukung KarSa, Zainudin perlu menyampaikan permintaan si hakim nakal, Akil.

Tapi menurut Amali, Pakde Karwo memintanya mengabaikan BBM dari Akil tersebut. Karena pakde merasa yakin, kemenangannya bersama Gus Ipul, murni pilihan masyarakat Jawa Timur.

Karsa memiliki sejumlah bukti

kuat yang bisa mementahkan gugatan Berkah. Karena KarSa cukup yakin dengan posisinya, maka Zainudin tidak lagi menghubungi Akil maupun dengan KarSa. Dia menganggap urusan Pilgub Jatim sudah selesai. Pakde sendiri kepada media di Surabaya juga sudah menyampaikan bahwa tidak ada suap dalam sengketa pilgub Jawa Timur. Meski sudah ada bantahan, namun KPK terus melakukan penyidikan atas dugaan suap tersebut. = E HANA DIMAN

LEGALITAS

Pelantikan Gubernur Jatim Dipastikan 12 Februari SURABAYA – Kementerian Dalam Negeri memastikan pelantikan dan pengambilan sumpah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2014-2019 akan dilaksanakan pada 12 Februari 2014 sesuai penerbitan surat keputusan pemerintah pusat.

"Sudah ada pemberitahuan dari Menteri Dalam Negeri bahwa SK pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode lima tahun mendatang dilaksanakan sesuai jadwal," ujar Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Umum Setdaprov Jatim, Suprianto, kepada wartawan di Surabaya, Senin (20/1).

SK pelantikan, lanjut Suprianto, akan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bersamaan ketika melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim terpilih

g. armadianto semeru/koran madura

DEBAT KANDIDAT. Gubernur Soekarwo dan Wakil Gubernur Saifulah Yusuf saat acara debat publik terakhir di salah satu televisi swasta nasional beberapa waktu lalu.

mendatang. "Ini menjadi aturan resmi dalam setiap gelar pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Jadi, SK-nya masih ada di Jakarta dan akan diberikan saat

hari pelaksanaan," jelasnya.

Suprianto menjelaskan, persiapan pelantikan sudah mulai digelar sejak saat ini, dengan menyelenggarakan rapat termasuk

mengatur semua prosesinya.

Ia mengungkapkan, dalam pelantikan pada Februari mendatang tidak ada persiapan khusus.

Apalagi, sejak awal Gubernur

Jatim minta agar pelantikan dilakukan secara sederhana.

Direncanakan, pelantikan Soekarwo sebagai Gubernur dan Saifullah Yusuf sebagai Wakil Gubernur akan mengundang sejumlah menteri beserta gubernur se-Jawa dan Bali saja, bukan gubernur se-Indonesia.

Usai pengambilan sumpah jabatan yang dilakukan di Gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura Surabaya, keduanya mengadakan tasyakuran di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya.

"Tasyakuran akan dilakukan dengan mengundang sejumlah menteri, gubernur, bupati/Wali kota serta seluruh kepala satuan perangkat kerja daerah di lingkungan Pemprov Jatim," ujar. = G. ARMADIANTO SEMERU

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III

9

KOMISIONER KPU TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR SEKRETARIAT JL. DHARMAWANGSA NO. 29 SURABAYA PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS, TES KESEHATAN, DAN TES PSIKOLOGI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2014 - 2019 Nomor : 15/TIMSEL.KPU-PROV/I/2014 Berdasarkan hasil seleksi tes tertulis , tes kesehatan dan tes psikologi, dengan ini diumumkan nama-nama Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Periode 2014 - 2019 yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi wawancara sebagaimana berikut :

NO

NOMOR PENDAFTARAN

NAMA

JENIS KELAMIN

1

2

3

4

PEKERJAAN

ALAMAT

5

6

JADWAL TES WAWANCARA 7

Jumat, 24 Januari 2014 1

136

AGUNG NUGROHO, SH, MH

L

Anggota KPU Provinsi

Jl. Griya Kebraon Selatan VII Blok I No. 14 Surabaya

13.00 - 13.35

2

65

AGUS MACHFUD FAUZI, M.Si

L

Anggota KPU Provinsi

Jl. Sekarjagad 29 Cokromenggalan, Ponorogo

13.40 - 14.15

3

93

ALIMIN, SH, MH

L

Anggota KPU Kabupaten/Kota

Ds. Sumengko RT 13 RW 4 Kec. Duduksampeyan Gresik

14.20 - 14.55

4

105

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH

L

Jl. Kramat 70 B RT 3 RW 4 Anggota KPU Provinsi Pagentan Singosari Kab. Malang

15.00 - 15.35

5

171

BAGYO PRASASTI P

L

Anggota KPU Kabupaten/Kota

Jl. Kapten Ibnu RT2/RW4 Tlekung, Junrejo, Kota Batu

15.40 - 16.15

6

160

CHOIRUL ANAM, S.Pd

L

Anggota KPU Kabupaten/Kota

Jl. Ketintang 27B, Surabaya

16.20 - 16.55

7

114

DIMA AKHYAR, SH

L

Panwaslu Kabupaten

Jl. Belitung I/35 Jember

17.00 - 17.35

8

13

Drs. AGUS EDI WINARTO, M.Pd

L

Anggota KPU Kabupaten/Kota

Perum Asabri Gogorante Permai F/10 Kediri

19.00 - 19.35

9

23

Drs. AGUS ROFIQ

L

Anggota KPU Kabupaten/Kota

Jl. Bandar Ngalim 7B RT/ RW:10/02 Kel. BandarKidul Mojoroto Kota Kediri

19.40 - 20.15

10

152

Drs. DEDEN PATUROHMAN, MA

L

Guru

Jl. Kopda Sutrisno 37 Girimoyo Karangploso Kab. Malang

20.20 - 20.55 Sabtu, 25 Januari 2014

11

7

DEWITA HAYU SHINTA

P

Pengacara LBH

Jl. Masjid No 42, Kel. Srengat, Kec. Srengat, Kab. Blitar

09.00 - 09.35

12

60

EKO SASMITO

L

Anggota KPU Kabupaten/Kota

Jl. Simo Sidomulyo Baru 55, Surabaya

09.40 - 10.15

13

52

GOGOT CAHYO BASKORO, S.Sos

L

Anggota KPU Kabupaten/Kota

Perum Taman Gading NB-2 Jember

10.20 - 10.55

14

57

HENDRY, ST, MT

L

Anggota KPU Kabupaten/Kota

Jl. Akordian Selatan Kav. II Kec. Lowokwaru, Malang

11.00 - 11.35

15

35

IMADOEDDIN

L

Swasta

Jl. Masjid Bagandan 36 Pamekasan

11.40 - 12.15

16

90

INSAN QORIAWAN

L

Anggota KPU Kabupaten/Kota

Jl. Urip Sumoharjo RT 2 RW 2 Pandaan Kab. Pasuruan

13.00 - 13.35

17

72

M. ARBAYANTO, SH, MH

L

Swasta

Jl. Taman Sengkaling XI-K 40 Mulyoagung Mesuk Kab. Malang

13.40 - 14.15

18

63

MUSYAFAH, S.Ag

L

Wiraswasta

Kepatihan Gg.II No 6/31 Jombang

14.20 - 14.55

19

141

NADJIB HAMID M.Si

L

Anggota KPU Provinsi

Ubi VI/27 A Wonokromo Surabaya

15.00 - 15.35

20

3

NURUL MAMENUN

L

Anggota KPU Kabupaten/Kota

Jl. Tembus No 39, RT 12, RW 02, Semampir, Kota Kediri

15.40 - 16.15

Catatan : urutan diatas berdasarkan abjad Wawancara dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 25 Januari 2014 di Hotel Santika Premier Gubeng Surabaya Pengumuman lebih lanjut lihat di web KPU Jatim (www.kpujatim.go.id)

Masyarakat diharapkan memberikan masukan dan tanggapan terhadap nama -nama Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Timur disampaikan secara tertulis, disertai identitas kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Timur dengan Alamat : Jl. Dharmawangsa No. 29 Surabaya, selambat-lambatnya tanggal 28 Januari 2014 pukul 16.00 WIB TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI JAWA TIMUR KETUA ttd (Drs. ARIBOWO, M.Si)

Peserta Seleksi Protes Timsel SURABAYA - Sejumlah peserta proses seleksi calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur memprotes tim seleksi dan akan melakukan upaya hukum serta meminta dilakukan tes ulang.

"Saya akan menempuh jalur hukum. Sambil mempersiapkannya, hari ini saya menulis surat ke Komisi A DPRD Jatim untuk memanggil Timsel, tim psikologi, dan Komisi Informasi agar dilakukan klarifikasi," ujar peserta seleksi Muries Subiantoro kepada wartawan, Senin (20/1).

Menurut dia, Timsel tidak transparan dalam melakukan proses perekrutan dan melihat ada beberapa hal yang ganjil, di antaranya tentang tidak disampaikannya secara terbuka nilai ujian, baik tertulis maupun penilaian psikologis kepada peserta ujian.

"Seharusnya, sesuai UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, nilai itu menjadi hak peserta untuk diketahui," kata mantan komisioner KPU Magetan tersebut.

Di samping itu, dari 20 besar nama yang lolos, hanya diwakili satu perempuan. Ini berarti, kata dia, Timsel sengaja melupakan keterwakilan 30 persen perempuan sejak awal.

Tidak itu saja, lolosnya empat calon komisioner petahana juga menjadi pertanyaannya. Padahal, Andry Dewanto, Agus Mahfudz, Nadjib Hamid dan Agung Nugroho pernah mendapat sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Berbeda dengan Sayekti Suindyah yang merupakan doktor lulusan Universitas Airlangga Surabaya dan telah 11 tahun di KPU malah tidak lolos. Kami rasa, rekayasa Timsel ini keterlaluan," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, meski bisa menerima ketidaklolosannya, Sayekti Suindyah mengaku tidak habis pikir dengan keputusan Timsel. Dari total 170-an yang lolos seleksi administrasi, perempuannya hanya 23 orang.

Kemudian, dari 20 besar juga hanya lolos satu.

"Pertanyaannya, apakah perempuan Jatim memang tidak ada yang kompeten? Selain itu, kenapa hasil tiga tes tidak dibeber saja ke publik? Kalau tidak dibeber maka akan menimbulkan kecurigaan," kata komisioner KPU Jatim Divisi Logistik dan Anggaran itu.

Sementara itu, Ketua Timsel KPU Jatim 2014-2019, Aribowo, mempersilahkan jika ada peserta yang protes dan menempuh jalur hukum karena itu hak setiap orang dan tidak dilarang di negara demokrasi ini. = ANT/FIQIH ARFANI

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III

ITS Luncurkan Kapal Baita Sena

g. armadianto semeru/koran madura

SIDAK. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sugiri Sancoko dan anggota Komisi E lainnya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke loket pendaftaran pasien BPJS di RS dr. Soetomo, Surabaya, Senin (20/1).

Dewan Desak RS Tambah Loket Pasien BPJS SURABAYA – Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendesak pihak Rumah Sakit dr Soetomo agar menambah loket pelayanan untuk masyarakat yang mengurus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sugiri Sancoko mengatakan dengan adanya penambahan pelayanan loket BPJS diharapkan dapat mengurangi penumpukan di loket pendaftaran BPJS di RS dr Soetomo, karena selalu mengalami antrian yang cukup panjang.

“Saat ini pelayanan BPJS sudah berjalan dengan baik, namun pihaknya meminta kepada pihak rumah sakit untuk menambah lagi loket pelayanan BPJS,” tegasnya ditemui disela – sela

sidak di RS dr Soetomo Surabaya, Senin (20/1).

Menurut Sugiri Sancoko, optimalisasi pelaksanaan kedua program tersebut sangat penting mengingat bertambahnya jumlah orang miskin di Jatim untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara secara gratis.

“Melalui media diharapkan masyarakat dapat mengetahui secara detail tentang mekanisme pelayanan kesehatan lewat BPJS. Dan yang paling penting

masyarakat akan terhindar dari praktik penipuan,” jelasnya.

Komisi E DPRD Jatim menilai bahwa rumah sakit dr Soetomo belum siap menerima program BPJS. Pasalnya masih banyaknya antrian di loket pendaftaran antara masyarakat yang mengalami sakit keras dan masyarakat yang hanya mendaftar di rawat jalan saja.

“Kami berharap kepada pihak rumah sakit lebih mendahulukan pasien yang mengalami sakit keras, jangan sampai dicampur dengan pasien yang hanya rawat jalan saja” tegasnnya.

Selain itu pihaknya juga berharap agar rumah sakit atau petugas agar selalu melakukan sosialisasi program BPJS ini kepada pasien, karena saat ini

kami masih banyak menemukan pasien yang belum mengerti tentang program BPJS ini.

“Saat ini banyak pasien pemegang kartu Jamkesda dan Jamkesmas masih merasa kebingungan dalam mengurus BPJS ini,” ujarnya.

Sementara itu Wakil direktur Rumah Sakit dr Soetomo, Kohar Hadi Santoso mengatakan untuk loket sementara ini pihaknya akan melakukan penambahan loket menjadi 12 loket. Sebelumnya RS dr Soetomo telah memiliki tujuh loket saja.

“Selain Sosialisasi yang kami lakukan secara terus menerus, pihak rumah sakit akan melakukan penambahan loket tersebut,” paparnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

SURABAYA - Tim Maritime Challenge (MC) ITS Surabaya kembali meluncurkan kapal Merdeka generasi ke-IV bernama Baita Sena yang bakal mewakili Indonesia pada ajang bahari internasional Atlantic Challenge International 2014 di Vannes, Prancis, pada 19-24 Juli 2014 mendatang. Berbeda dengan tahun sebelumnya, peluncuran kapal kayu ini dilaksanakan di atas Kapal Republik Indonesia (KRI) Makassar 950, Senin (20/1).

Peluncuran kapal yang berlokasi di Markas Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Timur (Koarmatim) tersebut dihadiri sejumlah pejabat. Mulai dari pejabat Armatim, pemerintah Kota Surabaya, Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITS Prof Dr Ing Herman Sasongko, hingga sejumlah instansi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Surabaya. Kapal yang akan dilombakan di Prancis ini sebagian besar berbahan dasar kayu. Di antaranya, kayu jati, nyamplong, kamper, meranti, dan bambu. Uniknya, kapal ini juga dilapisi dengan bambu.

“Kami menggunakan teknik laminasi bambu,” ungkap Prof Ir Daniel M Rosyid PhD, pembina tim Maritime Challenge ITS. Pemilihan bambu sebagai bahan laminasi bukan tanpa alasan.

Menurutnya, bahan ini dirasa mempunyai kekuatan yang cukup tinggi.

Di samping itu, daya tariknya juga kuat sekali, bahkan dapat menyaingi baja. “Kapal ini sebagai kapal generasi keempat memang lebih ringan, karena menggunakan tempat duduk dari laminasi bambu dan dayung juga terbuat dari bambu, sehingga tarikan kapal terasa lebih ringan. Doakan saja dapat berprestasi dengan meraih Spirit of Atlantic Challenge seperti tahun 2012,” katanya.

Tanpa ingin menghilangkan kesan etnik budaya bangsa, kapal ini dilengkapi dengan ukiran bernuansa kerajaan nusantara. Namanya pun akrab didengar telinga orang Indonesia, yaitu Baita Sena. = E. HANA DIMAN

POLITIK

Keterwakilan Perempuan di Dunia Politik Menyedihkan SURABAYA - Keterlibatan perempuan dalam dunia politik masih sangat jauh tertinggal yang dipersempit hanya di wilayah legislatif saja. Hal ini diungkap oleh aktivis perempuan, mantan Wakil Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama Dra. Gefarina Djohan, MA. “Dalam politik praktis, seringkali kita asumsikan yang dimaksud

adalah perempuan di legislatif saja.

Padahal, di wilayah eksekutif dan yudikatif, posisi perempuan jauh lebih memprihatinkan,” jelasnya saat dihubungi Koran Madura, Senin (20/01).

Menurut Gefarina, keterwakilan perempuan di wilayah legislatif di tingkat nasional (DPR RI) baru mencapai 18,3 %. Hal ini,

lanjutnya, menunjukkan ketidakseimbangan yang sangat signifikan jika dilihat dari persentase jumlah penduduk Indonesia dimana 49,65% (BPS 2010) adalah perempuan.

“Di eksekutif juga perempuan sangat terpinggirkan. Kita baru memiliki satu orang gubernur perempuan, yang saat ini bermasalah,

sekitar lima orang walikota dan bupati, sedangkan di pemerintahan yang menduduki eselon satu dan dua baru berkisar 12-16%.

Menteri dan Wakil Menteri hanya 11%,” demikian papar penerima Madeleine K. Albright Award tahun 2005 tersebut.

Selanjutnya, menurut Gefarina, perempuan yang duduk di lembaga

yudikatif jumlahnya tidak kalah menyedihkan. Sama sekali tidak ada figure perempuan yang duduk di lembaga yudikatif semisal Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi hanya berkisar 11-12% serta di Komisi Pemilihan Umum 14%.

G. ARMADIANTO SEMERU

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III

11

Buruh PT UBS Tolak PHK Sepihak SURABAYA – Ratusan buruh pabrik percetakan emas menuntut keadilan setelah PT Untung Bersama Sejahterah (UBS), tempat mereka bekerja melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa ada pesangon.

Perwakilan buruh, Samsudin (35) mengatakan buruh menuntut agar perusahaan mempekerjakan kembali karyawan yang di PHK sepihak tanpa uang pesangon. Selain itu, mereka menuntut iuran Jamsostek para buruh dibayarkan.

Pasalnya, sampai saat ini iuran Jamsostek masih dibayar sendiri oleh buruh.

“Bukan hanya itu, jajaran direksi PT UBS kerap kali mengintimidasi buruh jika ada yang menanyakan soal kelayakan gaji atau hak-hak normatif yang tidak diperoleh buruh,” ujarnya diselasela aksi.

Para buruh berunjukrasa dengan menutup jalan menuju masuk pabrik sambil membentangkan spanduk yang isinya minta dipekerjakan kembali. Aksi mereka

g. armadianto semeru/koran madura

UNJUK RASA. Para buruh PT UBS berunjukrasa menuntut perusahaan mempekerjakan kembali mereka yang di-PHK dengan menutup jalan Raya Kenjeran, Surabaya, Senin (20/1).

sempat menimbulkan kemacetan lalu lintas yang luar biasa di Jalan Raya Kenjeran yang menuju arah Wisata Pantai Ria.

Samsudin mengaku, buruh yang jumlahnya 500 orang ini tanpa dibekali satu pun surat perjanjian kontrak kerja sejak kali

pertaman masuk kerja. “Ini yang membuat mereka (PT. UBS, red) dengan semena-mena melakukan PHK,” jelasnya.

Samsudin menambahkan, mereka menuntut Disnakerduk memperantai kasus PHK sepihak tanpa pesangon oleh perusahaan yang beralamat di Jalan Kenjeran 395-399 itu.

Sementara itu, pihak PT. UBS mengatakan, perusahaan tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan pesangon. Pasalnya, dalam perjanjian kerja disebutkan bahwa pesangon hanya diberikan bila buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri.

“Aksi mogok yang mereka lakukan jelas merugikan perusahaan, karena kami tidak produksi.

Itu dikategorikan sebagian tindakan mangkir, jadi kami berhak melakukan PHK dan sesuai perjanjian tidak perlu ada pesangon, tutur salah seorang pihak managemen yang tidak mau menyebutkan namanya.

Aksi ini sempat mendapat penjagaan super ketat oleh kepolisian dengan mendatangkan 1 unit mobil water canon mengingat aksi ratusan buruh tersebut bukan hanya pegawai namun juga buruh dari perusahaan lain, serta beberapa organisasi masyarakat. = G. ARMADIANTO SEMERU

HASIL TES KOMISIONER KPU

Timsel Calon Anggota KPU Tidak Berwawasan Gender SURABAYA - Kelompok Peduli Penghapusan Kekerasan Pada Anak dan Perempuan (KePPaK) Perempuan Provinsi Jawa Timur menuding tim seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Timur tidak berwawasan gender, karena hanya meloloskan satu kandidat perempuan dalam 20 besar calon anggota KPU Provinsi Jawa Timur.

Ketua KePPaK Perempuan Provinsi Jawa Timur Peni Agustini dalam siaran persnya mengatakan keputusan timsel tersebut bisa saja melahirkan image bahwa KPU Provinsi Jawa Timur menjadi lembaga yang tidak berwawasan gender dan mengabaikan prinsip 30 persen Keterwakilan Perempuan. " Ternyata dengang dengung tentang diberikannya keleluasaan bagi para perempuan untuk terjun di lembaga independen penyelenggara pemilu ini hanya sebatas isapan jempol. Para anggota tim seleksi penerimaan calon anggota KPU Jatim tidak berwawasan gender dalam proses perekrutannya hingga tahapan terpilihnya 20 kandidat itu," kata

Peni.

Menurut Peni, dari pantauan yang dilakukan lembaga yang dipimpinnya, para kandidat yang lolos ke 20 besar hanya dinilai berdasarkan penilaian subyektif karena memilih kandidat hanya karena latar belakang organisasi sosial besar dan memiliki jaringan politik di lembaga-lembaga negara. Penilaian ini bukan tanpa alasan, mengingat adanya keterkaitan antara latar belakang tim seleksi dengan sebagian besar dari 20 kandidat tersebut.

KePPak Perempuan Jatim juga menghormati kesempatan yang diberikan oleh tim seleksi kepada masyarakat umum untuk menyampaikan segala keberatan terhadap para kandidat yang terpilih.

"Namun kami juga mengkritisi apakah kesempatan tersebut hanya sebagai bagian dari penebusan “rasa bersalah” tim seleksi atas tuduhan yang timbul dikemudian hari terkait penilaian yang terkesan subyektif ini. Dan seberapa besar keberatan masyarakat yang nantinya masuk kepada tim seleksi, bisa mengubah kebijakan yang sudah

diambil," tandasnya.

Untuk diketahui, keterwakilan perempuan dalam dunia politik hingga saat ini masih mengalami kendala dengan masih adanya “kekerasan” dibidang ini. KePPaK Perempuan Jatim mencatat, jumlah Perempuan yang duduk di lembaga independen yang terkait dengan proses politik seperti

lembaga Legislatif, penyelenggara Pemilu dan Pengawas nya masih dibawah angka 10 persen.

Dan kini, KPUD Jatim kembali melukai keterwakilan Perempuan di dunia Politik.

"Kami makin miris dan sangat tidak sepakat dengan keputusan KPUD Jatim ini serta menuntut tim seleksi calon

anggota KPUD Provinsi Jatim untuk menjelaskan secara transparant proses penyeleksian karena kami menganggap apa yang telah dijabarkan didalam website masih belum bisa dipahami bahwa timsel memiliki wawasan gender yang tepat," pungkasnya. = E HANA DIMAN

e hana diman/koran madura

BERIKAN KETERANGAN. Ketua KePPaK Perempuan Provinsi Jawa Timur Peni Agustini saat memberikan keterangan.

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 SELASA 21 JANUARI 2014| No. 0284| TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

SELASA 21 JANUARI 2014 No. 0284 | TAHUN III

Blusukan Kampanye Berlalu Lintas Satlantas Sudah Koordinasi dengan Kades PROBOLINGGO – Keluhan warga desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo terhadap giat adventure kampanye keselamatan berlalu lintas mendapat respon dari Satlantas Polres Probolinggo. Pasalnya, giat itu tidak hanya kegiatan asal-asalan, melainkan sudah melakukan koordinasi dengan pihak desa setempat.

“Kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kades setempat,” ujar Kasat Lantas Polres Probolinggo, AKP Warih Utomo kepada wartawan, Senin (20/1).

Koordinasi tersebut berupa pemberitahuan dan soal kelancaran dalam pelaksanaan kegia-

Diberitakan sebelumnya, giat yang digalakkan oleh Satlantas Polres Probolinggo dalam even blusak-blusuk kampanye keselamatan berlalulintas dengan mengendarai motor ke pelosok jalan desa tersebut tidak hanya mendapat respon positif.

Namun justru mendapat keluhan dari sebagian warga.

Pasalnya, warga menganggap dengan kehadiran belasan motor trail yang melewati jalan desa itu justru dinilai mengganggu ketentraman warga sekitar.

Salah satunya seperti yang diungkapkan salah seorang ustadz asal warga desa Patalan, Muham-

tan dimaksud. “Kalau memang kegiatan itu dianggap mengganggu kenyamanan warga setempat, kami mohon maaf. Karena tujuan kegiatan tersebut tidak lain hanya untuk melakukan kampanye keselamatan dalam berlalulintas kepada masyarakat luas,” tandasnya.

JALAN RUSAK

Warga Keluhkan Jalan Aspal Mengelupas

PROBOLINGGO – Kondisi jalan aspal KH.Masyur rusak dan berlubang. Pasalnya, pada permukaan jalan nampak berlubang dan tak rata. Akibat hal tersebut, banyak kendaraan roda dua maupun roda empat mengalami kesulitan saat melintas di jalan tersebut.

Belakangan ini warga mulai mengeluh soal rusaknya jalan aspal di jalan KH Mansyur, Kota Probolinggo rusak. Bahkan,

kondisi jalan itu kini sudah mulai mengelupas dan berlubang.

Rusaknya jalan aspal tersebut, akibat seringnya dilewati kendaraan truk. Dampaknya, jalan aspal itu kini sebagian banyak yang mengelupas. Sehingga rawan kecelakaan jika waktu musim penghujan.

“Karena lubang jalan itu tertutup oleh genangan air hujan,” terang warga setempat, Misbahul

kepada wartawan, Senin (20/1).

Menurut dia, kendaraan truk bermuatan besar kerapkali melewati jalan tersebut. Padahal untuk menuju ke pelabuhan Tanjung Tembaga sudah ada Jalan Lingkar Utara (JLU) yang khusus untuk kendaraan truk.“Tapi banyak kendaraan truk sering lewat di jalan itu,” kata dia.

Sejak kondisi jalan aspal itu mengalami rusak, tidak sedikit pengendara motor yang terjatuh, karena terjebak lubang genangan air. Beruntung, meski banyak pengendara motor jatuh, namun tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

Satumin, salah seorang sopir angkutan kota (angkot) juga mengatakan serupa. Rusaknya jalan aspal di jalan KH. Mansyur tersebut sudah lama mengalami rusak.

Kondisi kerusakan jalan tersebut bisa kian parah jika kendaraan truk masih dibiarkan lewat di jalan tersebut.

“Padahal kendaraan truk sudah dilarang melewati jalan perkotaan. Tetapi masih saja banyak kendaraan truk yang melewati jalan perkotaan,” katanya.

Melihat kondisi jalan aspal tersebut kian rusak, warga setempat meminta agar Dishub bertindak tegas untuk menindak kendaraan truk agar tidak lewat di jalan itu.“Seharusnya Dishub bertindak tegas. Karena kendaraan truk yang hendak ke pelabuhan sudah ada JLU,” pungkasnya. =Muhammad Sugianto

mad Abdul Rosid. Akibat kehadiran belasan motor yang melewati jalan desa tersebut, tidak sedikit santrinya yang ketakutan.

Bahkan, mereka banyak yang lari tunggang langgang ketika melihat kehadiran belasan motor trail yang lewat jalan pelosok desa setempat.

“Banyak santri saya yang lari. Maklumlah umur mereka masih kanak-kanak. Jadi takut begitu melihat ada belasan motor trail dengan suara meraungraung,” pungkas Muhammad Abdul Rosid yang juga Ketua PAC Partai Hanura Kecamatan Wonomerto. =Muhammad Sugianto

Jelang Pileg

Isu Politik Uang Kian Santer PROBOLINGGO – Pemilu legislatif (pileg) tinggal beberapa bulan lagi. Namun isu santer soal money politik kian terasa aromanya. Terbukti, sejumlah tim caleg kini mulai mengiming-imingi masyarakat dengan janji muluk-muluk jika mendukung dan memilih salah satu caleg.

“Sekarang sudah banyak tim-tim caleg yang turun ke masyarakat,” ujar seorang tokoh masyarakat desa Jangur, Kecamatan Sumberasih, Muhammad Sholeh kepada wartawan, Senin (20/1).

Para tim caleg dari sejumlah partai itu, tidak hanya turun menemui masyarakat dengan tangan hampa. Tetapi menjanjikan masyarakat dengan “sesuatu” agar mendukung dan memilih sang caleg.

Bahkan, mereka tidak segansegan memberikan bantuan asal mendapatkan dukungan dari masyarakat. Salah satu contoh dengan memberikan bantuan rehab musolla dan bantuan perbaikan jembatan.

Melihat kondisi seperti itu, kata Muhammad Sholeh, masyarakat kini mulai terkotak-kotak. Mereka seperti dipaksa untuk memilih sang caleg karena sudah mendapatkan bantuan materi. Bah-

kan, isu money politik akan menjadi hujan “emas” di saat malam H pelaksanaan pileg mendatang.

“Sekarang masyarakat itu lebih banyak memilih caleg yang tanpa integritas dan kapabelitas asal ada uangnya. Daripada caleg yang mempuni tapi tidak berduit,” timpalnya.

Menyikapi hal itu, Gerakan Pemuda (GP) Anshor Kabupaten Probolinggo menolak keras adanya praktek money politik menjelang pileg 2014 mendatang. Karena money politik tersebut sudah jelas merupakan sebuah pembodohan terhadap masyarakat bawah.

“Masyarakat jangan sampai terjebak dalam politik transaksional. Karena hal itu merupakan pembodohan,” ujar Wakil Ketua PAC Anshor Kecamatan Dringu, Achmad Fauzi.

Untuk mengantisipasi terjadinya preaktek money politik tersebut, GP Anshor akan melakukan gerakan persuasive melalui ranting-ranting yang ada di desa. Tak hanya itu, namun GP Anshor juga akan melakukan pemasangan baliho terkait sikap penolakan praktek “hitam” itu di sejumlah tempat sebagai upaya bagian dari bentuk sosialisasi terhadap masyarakat. =Muhammad Sugianto

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 21 JANUARI 2014| No. 0284| TAHUN III

Dianggarkan Rp 50 Juta Pemkab Gunakan Dana TT APBD 2014 PROBOLINGGO - Gorong-gorong jalan Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo yang ambruk akan segera terbangun. Pasalnya, pihak Pemkab Probolinggo akan segera melakukan pembangunan, karena jalan itu dinilai penting bagi perekonomian warga.

“Dalam waktu dekat pembangunan gorong-gorong yang ambruk ini akan segera dibangun, Karena jalan ini dinilai penting untuk akses perekonomian warga,” kata Wakil Bupati, Timbul Prihandjoko, kepada wartawan Senin (20/1).

Wabup Timbul Prihandjoko mengatakan, masyarakat pengguna jalan merupakan warga petani bawang merah. Dalam setiap harinya, bawang merah petani Sumbersuko dan desa sekitarnya mencapai puluhan ton.

“Secara otomatis, kendaran yang mengangkut bawang merah dengan volume muatan yang relatif besar, yakni bisa mencapai 5 ton persatu kendaraan roda empat seperti mobil pick up melewati jalan tersebut,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Anggit Hermanuadi, mengatakan rusaknya gorong-gorong akan segera dilakukan pembangunan.

Anggaran yang akan di gunakan untuk pembangunan diperkira-

kan menghabiskan Rp 50 juta.

“Pembangunan goronggorong segera harus dilakukan, dengan memakai sistem cor.

Kalau tidak dibangun dengan cara itu, dikhawatirkan tidak kuat dan pembangunannya tidak bertahan lama,” jelasnya.

Menurutnya, besaran anggaran untuk pembangunan akan diambilkan dari dana Tidak Terduga (TT) APBD 2014. Sebab pembangunan jalan dan goronggorong yang ambruk, anggarannya diambil setelah APBD disahkan.

“Anggarannya harus menggunakan dana TT. Karena pembangunan jalan itu segera dilakukan karena dianggap sangat prioritas dan mendesak”pungkas Anggit Hermanuadi. =Mahfud Hidayatullah

SEGERA DIBANGUN, Gorong-gorong yang ambruk di jalan Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dalam waktu dekat akan diibangun.

13

ALAT PERAGA

Panwas Tetap Pantau APK Pileg PROBOLINGGO - Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pemilu legislatif (Pileg) di Kabupaten Probolinggo, sudah dilakukan oleh pihak Satpol PP. Namun pihak Panwas Kabupaten Probolinggo, masih belum puas. Karena dinilai ada caleg yang masih membandel untuk melakukan pemasangan APK ulang meski sudah ditertibkan.

Ketua Panwas Kabupaten Probolinggo, Wiwit Agus Pribadi, mengatakan, pihak nya tetap malakukan pemantauan di tempat-tempat yang dilarang untuk dipasang APK pileg.“Meski penertiban APK pileg sudah dilakukan secara serentak oleh pihak Satpol PP dan Panwas pada Senin,(13/1) kemarin. Tetapi masih ada laporan, kalau ada caleg yang nekat akan melakukan pemasangan ulang,” katanya kepada wartawan, Senin (20/1).

Menurutnya, pemasangan alat peraga yang dinilai melanggaran aturan KPU nomor 15 tahun 2013 tentang pemasangan APK pileg yang tidak sesuai dengan zonasi. Maka pihaknya merekomendasikan untuk segera melakukan penertiban kepada semua parpol dan pemerintah daerah .

“Setiap desa sudah ditentukan oleh KPU yakni sebanyak 3 titik zonasi pemasangan APK pileg. Kalau melanggar tempat tersebut kami tetap akan merekomendasikan untuk tetap menurunkannya ” terangnya pria yang mengaku mantan jusnalis ini.

Lanjut Wiwit Agus Pribadi, pihaknya akan melakukan pemantauan di 24 Kecamatan secara serentak. Masing-masing kecamatan sudah ada Panwas-

cam, sedangkan untuk laporan pemantauannya akan dilakukan oleh pihak Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).

pihaknya tetap malakukan pemantauan di tempat-tempat yang dilarang untuk dipasang APK pileg.“Meski penertiban APK pileg sudah dilakukan secara serentak oleh pihak Satpol PP dan Panwas pada Senin,(13/1) kemarin. Tetapi masih ada laporan, kalau ada caleg yang nekat akan melakukan pemasangan ulang,”

Wiwit Agus Pribadi

Ketua

Panwas Kabupaten Probolinggo

“Kami tetap akan menindak tegas bagi caleg yang memberanikan diri untuk melakkukan pemasangan APK pileg ulang, baik yang dilakukan oleh caleg atau Parpol,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kabupaten Probolingggo, Ahmad Aruman, selaku penegak perda, pihaknya akan selalu siap dalam hal penertiban APK yang dinilai melanggar aturan.”Yang penting ada surat rekomendasi, kami akan lakukan penertiban ulang.

Jika memang ditemukan ada pemasangan ulang tentang APK pileg setelah dilakukan penertiban,” tegasnya. =Mahfud Hidayatullah

AKADEMI KOMUNITAS

Pemkab Kirimkan Proposal Kemendikbud PROBOLINGGO- Keinginan Pemkab Probolinggo terhadap Akademi Komunitas yang direncanakan akan dibuka tahun ini akan segera terwujud. Pihak pemkab sudah melakukan pengiriman proposal ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemndikbud) Republik Indonesia.

Rencana untuk gedung yang akan ditempari untuk Akademi

Komunitas, yakni memanfaatkan eks gedung Sekretariat Pemkab Probolinggo lama di Jalan Raya Dringu Kabupaten Probolinggo. ” Agar keberadaan gedung berguna untuk masyarakat, dikarenakan banyak kantor yang sudah pindah ke Kraksaan. Yang masih bertahan disana hanya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan in-

spektorat saja,”kata Kepala Bappeda Dewi Korina, Senin (19/1).

Persiapan yang akan dilakukan oleh phak pemkab, lanjut Dewi Korina, pihaknya telah melakukan upaya pengiriman proposal ke Kemendikbud setalah dilakukan kajian akademis tentang berdirinya Akdemik Komunitas.

“Baik tentang jurusan yang akan dibukanya, serta sasaran maha-

siswa yang akan menimba ilmu dilembaga itu,” terangnya.

Menurutnya, pemkab akan melakukan pembenahan gedung perkuliahan untuk Akademi Komunitas.

Termasuk masalah sarana dan prasarana bangku perkuliahan dan peralatan lainnya.“Semua kebutuhan akan dilengkapi oleh pihak pemkab yang menyangkut masalah

dibutuhkan oleh lembaga,”papar Dewi Qorina.

Dewi Korina, mengatakan Dinas Yang akan mengelola lembaga itu, yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.”Yang akan mengatur masalah jadwal dan mekanisme penerimaanya, akan dilakukan Diknas, termasuk dosen pengajarnya,” pungksanya. =Mahfud Hidayaullah

KORAN MADURA 14 KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

PROBOLINGGO

Olahraga 14

SENIN 20 JANUARI 2014 | No. 0283 | TAHUN III 21 JANUARI 2014 SELASA

MADURA

No. 0284 | TAHUN III

Vidic: Lupakan Juara Liga Manchester United Kalah Telak 1-3 dari Chelsea LONDON - Bek dan kapten Manchester United (MU) Nemenja Vidic menegaskan bahwa MU tidak akan mungkin mempertahankan gelar juara Liga Utama Inggris musim ini, setelah timnya menelan kekalahan telak 1-3 dari Chelsea di Stamford Bridge pada Minggu (19/1) sore waktu setempat atau Senin (20/1) dini hari WIB. Vidic sendiri diusir keluar lapangan menjelang akhir laga tersebut karena mengasari gelandang serang Chelsea Eden Hazard.

Terkait kartu merahnya itu Vidik menjelaskan, “Saya akui saya melakukan tekel yang keras, karena itu saya langsung mengambil bola.

Hazard adalah seorang pemain yang tajam dan saat itu dia sedang menggiring bola. Tetapi menurut pendapat saya, kesalahan saya itu tidak patut diberi kartu merah.

Saya kecewa dengan keputusan wasit,” paparnya.

Sementara terkait posisi MU di klasemen, menurut Vidic, MU harus rela melepaskan mahkota juara musim ini kepada tim lain dan segera beralih fokus ke Piala Liga dan Liga Champions. “Saya kira kami sudah terlalu jauh dari puncak klasemen dan kami harus fokus untuk masuk posisi ketiga atau empat besar.

Kami harus fokus di Piala Liga dan Liga Champions,” kata Vidic kepada SKy Sports.

Dia melanjutkan, “Ini tidak akan mudah. Kami harus berjuang untuk terus melaju di Liga Champions. Kami harus tetap berpikir positif, menjaga kekompakan dan kerja keras. Dengan sedikit keberuntungan, saya kira tujuan itu akan tercapai. Kami harus bisa mengubah banyak hal.

Diharapkan kami bisa memainkan sepakbola yang lebih baik disertai dengan sedikit keberuntungan sehingga bisa membalikkan keadaan. Sebenarnya, kami tidak bermain buruk di Chelsea. Mereka memiliki tiga tembakan dan mencetak tiga gol. Itulah yang membedakan pertandingan tersebut. Kami dihukum oleh setiap kesalahan yang kami lakukan.”

Seluruh gol kemenangan Chelsea pada laga tersebut diborong Samuel Eto’o, sedangkan satu-satunya gol MU dicetak Javier Hernandez. Bagi pelatih Chelsea Jose Mourinho, kemenangan ini sangat berarti. Pasalnya, ini adalah kemenangan ke-100nya selama dua kali melatih klub itu masing-masing pada periode 2004-2007 dan 2013 sampai sekarang.

Chelsea sudah unggul ketika pertandingan baru berjalan 17 menit melalui tendangan lam-

bung Eto’o dari luar garis 16. Bola tendangan pemain Kamerun ini semmpat mengenai gelandang MU Michael Carrick yang membuat bola semakin tinggi dan tidak terjangkau oleh kiper MU David De Gea. Sedangkan gol kedua dan ketiga Eto’o dicetak dari mulut gawang. Yang satu dilakukan pada babak pertama menyambut bola umpan menyusur tanah dari sisi kanan. Sedangkan yang lain terjadi tak lama setelah babak kedua dimulai. Berawal dari tendangan sudut, bola lambung tendangan Willian disambut sundulan pemain Chelsea dan berhasil diblok De Gea. Tetapi bola pantul kemudian berhasil ditendang dengan

kaki kanan oleh Eto’o yang masih beridiri di mulut gawang sambil di peluk bek MU. MU baru bisa mempertipis ketertinggalannya pada menit ke-76 melalui Hernandez. Para pemain Chelsea sempat memprotes gol ini karena Hernandez dianggap berdiri pada posisi offside, tetapi wasit tetap mengesahkannya.

Menanggapi kemenangan ini, pelatih Chelsea Jose Mourinho menilai, MU memulai laga sedikit lebih baik dari timnya. Hanya karena tidak beruntung sehingga mereka tidak bisa mencetak gol cepat. “Ketika kita lebih baik dari lawan, maka kita harus berjuang untuk “membunuh” pertandingan,” kata Mourinho.

Beruntung, kata dia, Chelsea kemudian bisa berkembang.

“Kami harus berkembang dan saya ingin lebih baik. Tetapi 20 menit pertama memang kami bermain buruk. Padahal saya ingin agar kami mengontrol pertandingan sejak awal, tetapi itu tidak terjadi,” ujar mantan pelatih Real Madrid tersebut.

Sedangkan pelatih MU David Moyes mengakui, hasil negatif ini membuat timnya berada dalam kesulitan. Meski demikian, dia tetap optimistis. “Menurut saya hari ini kami melakukan banyak hal bagus. Para pemain kami harus segara bangkit karena proyek ini masih panjang. =espn/sky sports/aji

Mourinho: MU Sulit Pertahankan Gelar LONDON - Pelatih Chelsea Jose Mourinho menilai, Manchester United (MU) harus melupakan gelar juara Liga Utama Inggris musim ini. Pasalnya, jarak mereka dari puncak klasemen sangat jauh yakni 14 poin. Tetapi, mereka masih bisa tembus ke posisi ketiga atau keempat, walaupun hal itu juga tidak mudah.

“Secara matematis masih mungkin, tetapi sangat sulit. Ada perbedaan 14 poin, 13, dan 12.

Apakah mereka bisa menyingkir-

kan satu dari tim-tim ini? Mereka bisa,” kata pelatih asal Portugal itu setelah timnya mencukur gundul MU dengan skor telak 3-1 di Stamford Bridge, Senin (20/1) dini hari WIB. Dia melanjutkan, “Tetapi untuk mengganti ketiga tim itu dibutuhkan tiga tim lainnya yang bisa menghancurkan mereka. Untuk meraih gelar juara liga akan sangat sulit buat mereka (MU).”

Meski demikian, Mourinho menegaskan bahwa gelar juara Liga Inggris musim ini bukan monopoli Arsenal, Manchester City

dan Chelsea. Sebab jarak dengan tim-tim di bawah ketiga klub ini sangat pendek. “Liverpool hanya tertinggal enam poin dari kami dan enam poin dari Tottenham.

Tottenham memenangkan banyak pertandingan. Liverpool juga begitu dan mencetak banyak gol. Everton, bila menang lawan West Brom pada Senin (atau Selasa dini hari WIB - Red), mereka melompat ke tempat keempat,” papar Mou, sapaan akrab Mourinho, lagi.

Terkait keputusannya lebih memasang Samuel Eto’o dibanding Fernando Torres saat

menjamu MU, mantan pelatih Real Madrid, Inter Milan, dan FC Porto ini mengatakan bahwa dia butuh seorang striker yang kreatif dan sedikit lebih berkualitas di kotak penalti. “Saya memiliki pemain-pemain yang kreatif dan saya ingin seseorang yang sedikit lebih berkualitas di kotak penalti. Fernando lebih menguasai ruang dan penempatan posisi yang bagus. Manchester United mencoba bermain kompak dan kami butuh pemain seperti Samuel. Dia bermain sangat bagus untuk kami,” pujinya. =espn/aji

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

SELASA 21 JANUARI 2014 No. 0284 | TAHUN III

SENIN 20 JANUARI 2014 | No. 0283 | TAHUN III

INTER ISLAND CUP 2014

Persiram-Persik Berakhir Imbang SOLO - Persiram Raja Ampat bermain imbang melawan Persik Kediri dengan skor 1-1 (0-0) pada babak delapan besar Grup B turnamen sepak bola “Inter Island Cup” 2014 di Stadion Manahan Solo, Senin petang.

Gol Persiram dicetak oleh Osas Saha pada menit 80 melalui sundulan kepala, sedangkan Persik Kediri membalas di menit 88 melalui tendangan keras Dimas Galih Gumilang.

Pertandingan antara Persiram melawan Persik Kediri yang disaksikan ratusan penonton tersebut berlangsung dalam tempo sedikit lambat, meski keduanya sering melakukan serangan ke pertahanan lawan.

Persiram lebih dulu mencetak gol menit ke-80 melalui sundu-

lan kepala Osas Saha. Gol Persiram tersebut berawal dari umpan silang dari Mbida Messi ke depan gawang Persik langsung disundul Saha dan masuk, sehingga kedudukan menjadi 1-0.

Namun, Persik membuat gol balasan menit 88 melalui tendangan Dimas Galih, sehingga kedudukan menjadi imbang 1-1. Gol Dimas Galih tersebut berawal dari tendangan bebas yang dilakukan oleh Indra Jaya dari luar kotak pinalti. Bola langsung diblok kiper Deny dan membentur gawang langsung diserobot Dimas Galih dan masuk.

Kedudukan imbang 1-1 ini, bertahan hingga wasit meniup peluat panjang tanda pertandingan usai. =ANT/DAR

LIGA PRIMER INGGRIS

Cazorla: Arsenal Layak Duduk di Puncak

LONDON - Gelandang Arsenal asal Spanyol Santi Cazorla menilai, timnya layak duduk di puncak klasemen sementara Liga Inggris dibanding Manchester City. City sempat menguasai puncak klasemen selama beberapa jam akhir pekan lalu setelah menang 4-2 atas Cardiff City di Etihad Stadium. Tetapi Arsenal kembali mengambil alihnya menyusul kemenangan 2-0 mereka atas Fulham di Emirates. Semua gol “The Gunners” itu diborong Cazorla.

“Untuk sementara kami berada di atas mereka. Pada awal musim, mungkin tidak ada yang

menilai kami setinggi Manchester City atau Chelsea. Mereka layak diperhitungkan untuk menjuarai liga karena mereka sukses mendatangkan pemainpemain hebat. Tetapi berdasarkan hasil aksi di lapangan, faktanya sekarang Arsenal berada di atas mereka. Tujuan kami adalah terus bersaing dengan mereka,” kata pemain Tim Nasional Spanyol ini.

Lebih lanjut dia menjelaskan, “Benar bahwa mereka adalah vaforit kuat juara. Tetapi musim ini kami tampil cukup solid dan bisa memenangkan banyak pertandingan dibandingkan tahun lalu.

Yang kami butuhkan sekarang adalah melanjutkan performa seperti ini karena Chelsea dan Manchester City. Pada akhirnya tim seperti Arsenal bisa meraih banyak trofi. Apalagi, Arsenal sangat haus trofi setelah puasa beberapa lama.”

Sekali lagi dia menegaskan, “Hingga saat ini kami berada di puncak klasemen sementara Liga Inggris dan sejauh ini kami adalah tim terbaik. Di Liga Inggris yang terpenting adalah konsistensi dan tampil bagus sepanjang musim. Sejauh ini kami berada pada level yang sangat bagus.” =sky sports/aji

GEMBIRA. Dominika Cibulkova merayakan kemenangannya atas unggulan ketiga Maria Sharapova pada turnamen tenis Grand Slam Australia Terbuka, Senin.

Dominika Cibulkova Kejutkan Sharapova Azarenka Melenggang ke Perempat Final MELBOURNE - Unggulan ketiga Maria Sharapova tersingkir dari turnamen tenis Australia Terbuka ketika berhadapan dengan pemain dari Slowakia, Dominika Cibulkova, Senin, merupakan kekalahan terbesar dalam beberapa hari ini.

Petenis Rusia itu, yang meminta istirahat pada pergantian set kedua dan ketiga, kalah 3-6, 6-4, 6-1 lawan unggulan ke-20 itu pada putaran keempat, menyusul yang dialami Serena Williams.

Cibulkova belum pernah lolos dari putaran keempat dalam enam turnamen sebelumnya di Melbourne, kendati ia masuk putaran delapan besar dalam semua tiga turnamen Grand Slam.

Kemenangannya yang mengejutkan itu membuat ia maju ke pu-

taran berikutnya di perempat final dan akan bertemu dengan unggulan delapan dari Serbia Jelena Jankovic atau pemain dari Romania Simona Halep, unggulan ke-11.

“Saya 100 persen yakin akan dapat memenangi pertandingan.

Saya tidak pernah khawatir dengan keadaan saya, kendati saya kalah pada set pertama,” katanya.

“Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Hal terpenting adalah percaya pada diri sendiri,” katanya.

Hasil pertandaingan itu merupakan kejuatan lain dalam pertandiangan tunggal putri, setelah sebelumnya unggulan utama Serena Williams kalah atas Ana Ivanovic pada laga Minggu.

Sementara itu, Victoria Azarenka berada pada jalur yang benar dalam usaha meraih gelar Australia Terbuka ketiga kalinya, ketika menang 6-3 6-2 atas unggulan ke-13 Sloane Stephens pada pertandingan putaran keempat, Senin.

Dengan tersingkirnya Maria Sharapova dan petenis nomor satu

dunia Serena Williams, maka Azarenka menjadi pemain favorit untuk mempertahankan mahkotanya dan menjadi pemain putri pertama yang memenangi gelar Australia Terbuka tiga kali berurutan, setelah Martina Hingis (1997-99).

Azarenka dan Stephens bermain kontroversial pada semi final tahun lalu dan pertemuan mereka Senin nyaris membuka peluang terjadi lagi hal sama, ketika pukulan keras yang dilancarkan Stephens menerpa paha bagian atas lawannya pada set pertama.

Pemain dari Belarusia itu kelihatan seolah mengacuhkan permintaan maaf Stephens dan kembali melakukan pukulan sama beberapa waktu kemudian.

Azarenka kemudian menguasai permainan dan menekan lawannya dari “baseline” dan memanfaatkan beberapa kesalahan yang dilakukan pemain berusia 21 tahun itu, sampai akhirnya memenangi pertandingan dalam waktu 91 menit.=ANT/DAR

16

KORAN MADURA

MANCHESTER UNITED SULIT PERTAHANKAN GELAR LIGA

SENIN 20 JANUARI 2014 | No. 0283 | TAHUN III

OLAHRAGA | 14

PERSIRAM-PERSIK BERAKHIR IMBANG OLAHRAGA | 15

MARIA SHARAPOVA TERSINGKIR DARI AUSTRALIA TERBUKA OLAHRAGA | 15

Olahraga DEBUT CLARENCE SEEDORF MANIS MILAN - Clarence Seedorf memulai debutnya sebagai pelatih AC Milan dengan manis, setelah timnya memetik kemenangan tipis 1-0 atas tamunya Hellas Verona pada laga Liga Serie A di San Siro, Minggu (19/1) malam waktu setempat atau Senin (20/1) dini hari WIB. Satu-satunya gol kemenangan “I Rossoneri� dicetak oleh Mario Balotelli dari titik putih pada menit ke-82.

Tambahan tiga poin ini memang tidak mengubah posisi Milan di klasemen sementara karena mereka masih terpaku di posisi ke-11 dengan 25 poin.

Tetapi paling tidak, kemenangan ini membuat jarak poin dengan tim-tim yang di atasnya tidak terlampau jauh dan menjadi modal berharga bagi Seedorf yang tidak memiliki pengalaman berlatih sebelumnya untuk memimpin Milan masuk lagi ke papan atas Serie A Italia.

Menurut data satatistik, pada laga ini, Milan menguasai jalannya pertandingan dengan 70 persen ball possesion. Selain itu, jumlah tendangan ke gawang juga unggul jauh dari timnya yaitu 25 dengan tujuh di antaranya tepat sasaran berbanding 13 dan hanya tiga yang tepat sasaran.

Seedorf memperkuat lini tengah Milan karena menurutnya, di sinilah letak persoalan Milan sehingga mereka terpuruk di papan tengah sejauh ini. Selain memperkuat lini tengah, Seedorf juga memasang empat penyerang

sejak awal yaitu Mario Balotelli, Robinho, Keisuke Honda dan Ricardo Kaka. Strategi ini membuat para pemain Verona pontang panting menjaga wilayah mereka.

Meski demikian, para pemain Milan sangat sulit menembus pertahanan Verona yang terorganisir dengan sangat bagus selama 80 menit. Malapetaka bagi tim tamu baru terjadi pada menit ke-82, setelah Rikardo Kaka dijatuhkan Alejandro Gonzalez di kotak terlarang dan wasit langsung menunjuk titik putih. Mario Balotelli yang mengesekusi tendangan penalti itu tidak sulit menaklukkan kiper Verona Rafael.

Kedudukan 1-0 bertahan hingga akhir laga.

Sesudah pertandingan, Mario Balotelli menegaskan bahwa kemenangan yang diraih timnya ini dipersembahkan untuk Seedorf.

Sementara rival satu kota Milan, Inter Milan lagi-lagi memetik kekalahan 0-1 dari tuan rumah Genoa pada laga terpisah di Comunale Luigi Ferraris. Gol tunggal pada laga itu dicetak oleh Luca Antonelli pada menit ke-83. Kekalahan ini menyebabkan Inter semakin terlempar dari tiga besar. Kini klub milik Erick Thohir itu berada di posisi kelima klasemen sementara, tetapi jarak mereka dengan Fiorentina di tempat keempat sudah delapan poin. Hanya tiga tim teratas dari Italia yang lolos ke Liga Champions musim depan. =ESPN/AJI

CLRENCE SEEDORF

mengacungkan jempol saat mendampingin timnya AC Milan pada laga Serie A di San Siro, Minggu (19/1). Debut Seedorf melatih Milan berakhir manis dengan mengalahkan Verona 1-0

SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III

16

SELASA 21 JANUARI 2014 No. 0284 TAHUN III

KORAN MADURA

KASEK DITUDUH MELAKUKAN PUNGLI SUMENEP | C

PELAJAR TERTIMPA TRUK HINGGA TEWAS SAMPANG | I

SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III

TRUK TERPEROSOK JALAN BERLUBANG

A

BANGKALAN | J

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

FATIMATUL FADILAH

Prinsip itu Dapat Mengantar Keberhasilan

RS Waru Kapan Bisa Dipakai?

Jika ingin sukses, perempuan harus memiliki prinsip hidup.

Selain itu bekerja keras dan tidak mudah putus asa. Jangan pernah setengah hati melakukan sesuatu.

Termasuk dalam menjalankan profesi apa pun. Dengan pengerahan totalitas kemampuan seperti itulah, maka cita-cita terasa lebih mendekati kenyataan.

“Aku sebagai perempuan harus memiliki prinsip yang jelas, dong. Sebab dengan prinsip itu aku tahu harus kemana, aku melangkah untuk meraih masa depan aku,” ujar Fatimatul Fadilah seraya tersenyum.

NETER KOLENANG | P

MANGRAK. Kondisi bangunan RS Waru di Kabupaten Pamekasan. Beberapa bagian bangunan RS tersebut sudah mulai rusak sebelum digunakan.

PAMEKASAN - Keberadaan Rumah Sakit (RS) tipe D di Kecamatan Waru Pamekasan hingga kini belum bisa dirasakan oleh masyarakat setempat, karena belum dioperasikan. Namun di beberapa bagian sudah mulai tampak ada kerusakan.

Semula, RS Waru ditargetkan beroperasi awal tahun 2014 ini, namun target itu dipastikan meleset karena perangkat rumah sakit belum siap. Bangunan belum selesai keseluruhan, Peraturan Daerah (Perda) belum disahkan, dan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelola RS tersebut juga belum tersedia.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan Ismail

Di Sejumlah Bagian Bangunan Sudah Mulai Tampak Rusak Bey mengatakan pihaknya sedang merencanakan lanjutan pembangunan tahap terakhir, pembangunan kamar mayat, sarana instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), dapur, loundry, ruang pemeliharaan istalasi peralatan rumah sakit, parkir, pagar, paving, dan taman.

“Insya Allah, tahun ini ada anggaran lagi sekitar Rp 7 miliar. Mudah-mudahan bisa men-

gakomodasi semua kebutuhan untuk menyempurnakan pembangunan RS Waru. Tapi kalau tidak cukup, pembangunan pagar dan paving bisa ditunda dan diusulkan pada tahap berikutnya,” katanya.

Pembangunan RS Waru tahap pertama dan kedua sudah menghabiskan dana sebesar Rp 19 miliar. Rinciannya, pembangunan tahap pertama sebesar Rp 11 miliar dan tahap kedua sebesar Rp 8 miliar. Jika tahap ketiga sudah terealisasi, maka pembangunan RS Waru akan menelan biaya sebesar Rp 26 miliar.

Mengenai SDM yang akan mengoprasikan RS Waru, Dinkes Pamekasan sudah memiliki gambaran awal untuk ditugaskan disana. Bisa melalui rekrutmen CPNS atau memanfaatkan tenaga yang su-

dah ada. Rekrutmen CPNS ini tidak bisa mengadakan dan menyeleksi sendiri, tetapi tetap harus melalui kuota. Jika kuota CPNS tidak ada, maka pihaknya akan memanfaatkan tenaga yang ada di RS Dokter Slamet Martodiredjo atau puskesmas yang ada di Pamekasan untuk distrukturkan di RS Waru.

Jika masih kekurangan tenaga, bisa dengan cara mengangkat tenaga outsourcing (tenaga kontrak).

Sebelumnya, Sekretaris Komisi A DPRD Pamekasan, Haidirrahman mengatakan pembahasan Perda itu diperkirakan memakan waktu selama tiga bulan, atau sebelum tutup tahun lalu. Namun sampai kini belum ada kepastian mengenai penyelesaian pembahasannya. =ACHMAD FAUZI/MUJ/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 21 JANUARI 2014 No. 0284 | TAHUN III

Korban Melapor Polisi Dugaan Kasus Penggelapan Uang Sertifikat Tanah SUMENEP – Warga Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, yang merasa tertipu karena sekalipun telah mengeluarkan uang pembuatan sertifikat tanah tapi belum selesai, Senin (20/1) ramai-ramai mendatangi Mapolres Sumenep melaporkan kasus tersebut.

Lambannya proses pengurusan pembuatan sertifikat tanah yang ditangani Sekdes Lenteng Timur, Ach Halki, membuat para korban menempuh jalur hukum.

Korban tiba di mapolres sekitar pukul 13.00 Wib. Asmuni, 40, warga Desa Lenteng Timur, menjelaskan, dirinya beserta warga melaporkan kasus itu ke polisi lantaran tidak ada niat baik dari oknum aparat desa untuk menyelesaikan pembuatan sertifikat tanah. Walaupun sudah hampir tiga tahun penyelesaikan sertifikat itu tak jelas.

Laporan tersebut diterima Polres Bagian Kanit Pidek yang kemudian diteruskan ke Bagian SPKT II sekitar pukul 15.00.

Laporan tersebut diterima dengan dibuktikan Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) No: TBL/24/12014/ JATIM/RS SMP. Menurut warga, proses pembayaran pengurusan pembuatan sertifikat tanah itu langsung ditangani oleh Sekdes Lenteng Timur, Ahmad Halki. Awalnya, warga menyetorkan sejumlah uang untuk pembuatan sertifikat

MELAPOR. Sejumlah korban saat hendak menjalani pemeriksaan penyidik Polres Sumenep.

tanah itu di balai desa.

Oleh Halki, korban diminta untuk membayar uang awal sebesar Rp 2 juta. Selang seminggu kemudian korban dimintai menyerahkan uang lagi sebanyak Rp 1 juta dengan mendatangi rumah korban. Seminggu berikutnya, Halki meminta uang lagi sebesar Rp 1 juta pada korban. Total uang yang diserahkan berjumlah Rp 4 juta.

Sayangnya, ketika ditanya kapan selesainya sertifikat, sekdes tersebut berjanji sebulan lagi.

Namun setelah sebulan kemudian sertifikat tersebut tak juga terbit. Lantas korban bertanya

lagi pada Halki yang bertugas mengurus pembuatan sertifikat tanah tersebut. Dan dia hanya kembali mengunbar janji.

Kapolres Sumenep AKBP Marjoko, mengatakan bahwa laporan dari warga terkait dengan sertifikat tanah sudah diterima pihaknya. Hanya saja, dirinya belum bisa memastikan apakah laporan tersebut bisa dibuktikan kebenarannya secara hukum atau tidak. “Kita akan periksa dulu laporan itu,” terang Kapolres.

Sebelumnya, Sekdes Desa Lenteng Timur, Ach. Halki, membantah jika dirinya diduga telah

menggelapkan dana pembuatan sertifikat tanah. Menurutnya, sampai saat ini proses pembuatan sertifikat itu terus berjalan. ”Itu biasa kalau warga menganggap uang itu ada pada saya, karena sampai saat ini sertifikatanya tidak selesai. Namun, saya sampai hari ini masih tetap mengurus pembuatan sertifikat tanah tersebut,” katanya.

Proses pembuatan sertifikat tanah itu, katanya, telah ditangani BPN Pusat. ”Itu sudah dilimpahkan ke BPN Pusat. Jadi sekarang tinggal menunggu prosesnya saja,” terangnya. =ALI RIDHO/MK

BMT NU Melebarkan Sayap di Kecamatan Lenteng SUMENEP – Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal wat Tamwil (KJKS BMT) NU Sumenep menambah cabang baru. Senin (20/1), Rais Syuriah MWC NU Kecamatan Lenteng meresmikan Kantor Cabang BMT NU Lenteng.

Launching lembaga keuangan tersebut ditandai dengan pengguntingan pita di kantor tersebut oleh Rais Syuriah MWC NU Lenteng KH. Abd. Shabar disaksikan Manager BMT NU Masyudi, sejumlah pengurus NU dan lembaga, serta forum pimpinan kecamatan.

Manager KJKS BMT NU Sumenep, Masyudi, dalam sambutannya mengungkapkan, lembaga keuangan syariah yang dikelolanya hadir untuk menyelamatkan pedagang kecil dan

KHIDMAT. Manager BMT NU Masyudi sedang melantik pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal wat Tamwil (KJKS BMT) NU Cabang Lenteng. Senin (20/1).

kaki lima dari rentenir. ”Alhamdulillah, saat ini pedagang sudah bisa merasakan manfaat dari keberadaan KJKS BMT NU ini, dan kami akan terus upayakan sehingga bisa membuka cabang di lain tempat,” tukasnya. Saat jumlah kantor cabang BMT dengan yang baru menjadi sembilan.

Anggota BMT NU yang mulai berdiri pada tahun 2004 hingga saat ini berjumlah lebih dari 27.000 orang dengan aset mencapai Rp19,5 miliar. Kantor cabangnya tersebar di Kecamatan Batang-batang, Pragaan, Rubaru, Dungkek, Bluto, Manding, Lenteng, Ganding, dan Saronggi. =*/JUNAEDI/MK

Waspadai Penipuan Bermodus Gadai SUMENEP – A’la (35), warga Dusun Tarebungan, Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran menggadaikan mobil rental.

Orang yang mengaku korban melaporkan hal itu pada polisi.

Saat ini pelaku sedang diamanakan di Mapolsek Lenteng.

Pelaku penipuan itu diciduk petugas, Senin (20/1) sekitar pukul 02.

00 Wib lantaran dilaporkan sebagai pelaku penipuan oleh warga Moncek, kecamatan setempat.

Pelaku menggadaikan mobil jenis Xenia kepada warga Desa Moncek itu beberapa waktu lalu.

Namun, setelah mobil tersebut dipakai oleh korban, koendaraan roda empat itu diambil oleh petugas, karena mobil tersebut dinyatakan milik rental. Korban berang lantaran mobilnya diambil petugas, dan melaporkan kasus yang dialaminya pada petugas kepolisian.

Benar petugas kami telah menangkap warga Lenteng Barat tadi malam, kami juga telah menahan pelaku untuk pemeriksaan lebih lanjut,”

AKP Sakrani

Kapolsek Lenteng Sebelum dilaporkan ke petugas kepolisian, korban sempat minta ganti rugi pada pelaku, namun pelaku tidak mengindahkan permintaan ganti rugi yang diajukan korban. Sehingga, korban merasa ditipu oleh pelaku dan melaporkan apa yang dialaminya pada petugas kepolisian setempat.

Kapolsek Lenteng, AKP Sakrani, membenarkan adanya penangkapan pelaku penipuan atas nama A’la, warga Desa Lenteng Barat.

Saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolsek Lenteng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Benar petugas kami telah menangkap warga Lenteng Barat tadi malam. Kami juga telah menahan pelaku untuk pemeriksaan lebih lanjut,” katanya, Senin (20/1).

Disinggung kemungkinan adanya keterkaitan dengan 29 mobil rental yang digelapkan oleh warga Kalianget, kapolsek mengaku masih akan mendalami kasusnya. Jika memang ada keterkaitan dengan masalah 29 mobil rental yang digelapkan itu, pihaknya akan menyerahkan penanganan kasus tersebut ke polres. =ALI RIDHO/MK

Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III

C

ASUSILA

Cinta Berakhir di Penjara SUMENEP – Hubungan cinta kasih yang dijalin perempuan berisial SN (24) dengan laki-laki berinisial SP (24), warga Desa Larangan Pereng, Kecamatan Pragaan, berakhir di penjara.

Orangtua SN tak terima dengan perbuatan asusila yang dilakukan SP kepada putrinya, sehingga melapor ke pihak berwajib.

Anggota Polres Sumenep, beberapa waktu lalu, menangkap SP karena dituduh telah melakukan adegan cabul dengan SN. Kabarnya, adegan tersebut bukan kali yang pertama.

Hubungan asmara yang dijalin SN dan SP berawal dari rasa saling suka. Setelah cukup kenal dan akrab dengan korban, pelaku mulai berani berbuat lancang dengan memberanikan diri menggauli korban. Lantaran sudah menjurus pada hal-hal yang tak senonoh, korban sempat menolak.

Sayangnya penolakan itu tidak digubris oleh pelaku.

Sekalipun korban sempat menolaknya,

pelaku bukan hanya sekali melakukan hubungan intim layaknya suami-istri.

Menurut penuturan keluarga korban, kejadian pertama terjadi pada Desember 2013 dan terulang lagi pada Januari 2014.

“Keduanya ketangkap tangan saat sedang dalam posisi melakukan adegan cabul. Mereka digerebek warga lantaran meski waktu sudah larut malam, pelaku masih juga belum pulang dari rumah korban.

Ada firasat yang tidak baik, akhirnya warga berkumpul untuk melakukan penggerebakan,” terang Kabag Humas Polres Sumenep AKP S Bagyo.

Akibat perbuatan hina pelaku yang telah dinilai mencoreng nama baik keluarga korban, pelaku akan dijerat dengan Pasal 284 KUHP tentang Pencabulan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara.

Sementara barang bukti yang berhasil diamankan polisi dari TKP berupa satu kamera pocket milik perempuan, SN. =ALI RIDHO/MK

DEMO. Puluhan wali siswa Sekolah Dasar Negeri II Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, di pintu masuk sekolah tersebut, Senin (20/1).

Mereka mengeluhkan kepala sekolah itu karena diduga melakukan punglui.

Kasek Dituduh Melakukan Pungli Wali Siswa Demo SDN II Tanah Merah SUMENEP – Puluhan wali siswa SDN II Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, mendemo kepala sekolah setempat, Senin (20/1).

Mereka meminta agar kepala sekolah, Sahwan, pindah. Wali siswa menuduh yang bersangkutan telah melakukan pungli serta memotong dana program pemerintah.

DITAHAN. Tersangka SP (kiri) dalam proses penyidikan lebih lanjut.

”Kami tidak senang dengan tindakan kepala sekolah. Kepala sekolah sering melakukan pemotongan, serta meminta uang ‘pelicin’ bagi siswa yang mendapat program dari pemerintah. Kami minta kepala sekolah mundur dari jabatannya atau dipindah dari sekolah ini,” kata Abdurrahem (40), salah satu wali murid SDN II Tanah Merah, saat ditemui usai demo.

Ia menjelaskan, dana program pemerintah yang sering dipotong oleh kepala sekolah, antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Kepala sekolah juga meminta uang ‘pelicin’ terhadap siswa yang mendapatkan bantuan dari

pemerintah. ”Masak seorang kepala sekolah masih melakukan pungli, ini kan sudah tidak etis dan harus dikeluarkan,” terangnya.

Tindakan kepala sekolah tersebut, menurutnya, menyebabkan puluhan siswa SDN II Tanah Merah enggan masuk sekolah. Mereka memilih bermain dan sebagian ikut orangtuanya bercocok tanam di ladang.

Akibatnya, sekolah selalu sepi dan kegiatan belajar mengajar (KBM) teganggu. Sementara para guru yang bertugas di sekolah tersebut tetap rutin masuk ke sekolah, meski muridnya tidak banyak yang masuk.

“Apa gunaya ada kepala sekolah jika

tidak bisa memberikan dorongan untuk semangat belajar. Apakah sekolah ini hanya untuk para gurunya saja,” ungkapnya.

Sementara Kepala Sekolah SDN II Tanah Merah, Sahwan, enggan untuk berkomentar terkait aksi demo puluhan wali siswa. Kepala sekolah langsung berlalu dengan dikawal seorang petugas kepolisian, saat awak media berusaha meminta konfirmasi terkait tudingan wali siswa tersebut.

Terpisah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kecamatan Saronggi, Hasan Muhammad, mengaku masih akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan, terkait tuntutan para wali siswa.

Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan wali siswa, agar permasalahan tersebut bisa segera ditangani, sehingga kegiatan belajar mengajar di SDN II Tanah Merah tetap berjalan sebagaimana mestinya. =MK

D D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III

PEMBANGUNAN PUSKESMAS MOLOR

Dinkes Diminta Lebih Tegas SUMENEP- Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep meminta Dinas Kesehatan setempat untuk memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang mengerjakan Pusat Kesehatan Masayarakat (Puskesmas) Kecamatan Pasongsongan. Rekanan dinilai tidak bisa menyelesaikan pembangunan sesuai dengan target yang telah direncakakan.

Menurut anggota Komisi D Saiful Bari, pengerjaan pembangunan tersebut harusnya sudah selesai pada akhir tahun 2013, namun hingga saat ini pembangunan puskesman tersebut tak kunjung diselesaikan. Padahal pembangunan puskesmas tersebut mendesak untuk melayani masyarakat yang membutuhkan kesehatan.

“Oleh karena itu, harapan besar kami, puskesmas itu segera diselesaikan, sebab hal itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi di Pasongsongan sejak kemarin tak ada puskesmas. Yang ada hanya bidan,” katanya, Senin (20/1).

Dinas Kesehatan perlu untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak rekanan, agar benarbenar serius dalam menyelesaikan pembangunan itu.

“Seharusnya tak ada batas toleransi bagi rekanan. Sebab, jika dikasih kesempatan yang kedua, maka akan menjadi preseden buruk bagi pengerjaan beberapa proyek ke depan,” jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Anugrah Riska Rahadi saat dikonfirmasi terkesan menghindar.

Ketika dihubungi via telepon sempat mengangkat dan berkomunikasi, tetapi ketika ditanya soal pembangunan puskesmas Pasongsongan, tiba-tiba bilang sedang ada tamu yang tidak bisa ditinggalkan. “Mohon maaf, Mas, kami masih ada tamu, lain kali aja,” ucapnya singkat.

Diketahui bahwa kontrak kerja pembangunan Puskesmas Pasongsongan itu sudah harus selesai pada akhir tahun lalu. Namun, hingga sudah tutup tahun, pihak rekanan tak kunjung menyelesaikannya. Dinas Kesehatan Sumenep memberikan toleransi selama 50 hari untuk menyelesaikan pembangunan itu. =SYAMSUNI/MK

Suasana rumah sakit Bunda Lestari yang terendam air di daerah Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibat curah hujan yang tinggi rumah sakit terendam air setinggi 50cm, akibatnya aktifitas tidak berjalan dengan maksimal dan sempat terhenti.

CALON PEMILIH DIFABEL. Sejumlah penyandang cacat (difabel) memperhatikan alat peraga surat suara untuk tuna netra, saat diskusi antara difabel dan petugas KPUD Jatim di Surabaya, Jatim beberapa waktu lalu. Diskusi yang diikuti perwakilan difabel Se Jatim dan DI Yogyakarta tersebut bertujuan untuk menyamakan visi tentang alat peraga Pemilu 2014 bagi clon pemilih difabel.

Penyelenggara Pemilu Banyak Tak Disiplin KPU Pecat 1 anggota PPK dan 11 anggota PPS SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep memberhentikan beberapa penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa yang tidak profesional. Pemberhentian itu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukakan KPU kepada beberapa PPK dan PPS. Dari hasil evaluasi ditemukan banyak anggota PPK dan PPS tidak disiplin dan profesional.

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Sumenep Moh. Ilyas. Menurutnya, dari hasil dari evaluasi yang dilakukan, KPU telah resmi memberhentikan satu orang anggota PPK dari Kecamatan Sepeken. “Selain itu, kami juga telah memberhentikan 11 orang anggota PPS,” sebutnya.

Data yang dapat dihimpun Koran Madura dari KPU, sepanjang 11 bulan PPK dan PPS bekerja, rata-rata banyak yang tidak disiplin. KPU sepanjang 11 bulan sudah mengeluarkan sebanyak 74 peringatan keras, dengan rincian untuk PPK sebanyak 20 orang, PPS sebanyak 4 orang, dan KPPS adalah 49 orang.

Menurut Ilyas, ada beragam alasan dan faktor yang membuat pihaknya melakukan pergantian antara waktu kepada anggota PPK dan PPS. Salah satunya karena mereka tidak siap bekerja penuh waktu, sehingga diminta untuk mengun-

durkan diri.

“Hal tersebut memang sesuai dengan komitmen kami dulu saat mereka baru dilantik. Jika memang tidak siap menjadi penyelenggara pemilu, maka lebih baik mengundurkan diri saja. Dan akhirnya mereka mengundurkan diri,” jelas Ilyas.

Selain itu, juga ada faktor lain, yakni akibat meninggal dunia. Tetapi, kata Ilyas, ada juga yang murni diganti akibat lalai dalam melaksanakan tugas. Bahkan tidak menujukkan kinerja yang baik sebagai penyelengara pemilu.

“Salah satu yang dominan pelanggaran yang mereka buat adalah karena mereka jarang mengantor di PPK dan PPS. Karena evaluasi itu bukan tidak ada parameternya, setiap mereka datang ke kantor PPK, maka mereka wajib mengisi absen. Jadi, itu yang menjadi ukuran bagi mereka dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai

penyelenggara pemilu,” tambah anggota KPU yang sudah dua periode tersebut.

Sementara ketika ditanya soal pergeseran ketua menjadi anggota yang terjadi di beberapa kecamatan itu, kata Ilyas lebih dikarenakan adanya pengelolaan keuangan yang kurang baik, sehingga pihaknya meminta kepada ketua dan anggota untuk mengevaluasi.

“Jika dibutuhkan ada pergeseran dan pergantian berdasarkan evaluasi itu, maka kami serahkan kepada pleno PPK. Dan ternyata hasil pleno PPK kami jumpai terjadi pergantian ketua. Di antara yantg terjadi pergantian ketua, yaitu, di Kecamatan Masalembu, Sepeken, Dasuk, dan Kecamatan Kota. Jadi, saya tegaskan bahwa pergeseran ataupun pergantian ketua itu bukan dilaksanakan oleh KPU, tetapi oleh pleno PPK. Tugas kami hanya mengevalusi saja,” paparnya.

Untuk mengantasipasi efektifitas kinerja jelas Pileg 2014, KPU sudah meminta kepada PPK untuk membuat surat pernyataan kembali. Dalam pernyataan itu mereka menyatakan siap bekerja penuh waktu, siap melaksanakan asas-asas dalam penyelenggaraan pemilu, pula mereka tidak melakukan KKN dan sebagainya. =SYAMSUNI/MK

KORAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 21 JANUARI No. 0284| TAHUN III SELASA 212014| JANUARI 2014

No. 0284 | TAHUN III

EE

CURANMOR

Istri Tersangka Lapor ke Propam

PENYELUNDUPAN NARKOTIKA. Petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai menggiring warga Prancis, Francois Jacques Giuily (tengah) yang berusaha menyelundupkan narkotika di Bandara Ngurah Rai Kuta, Bali, Senin (20/1). Petugas Bea dan Cukai menahan warga Prancis itu karena berupaya menyelundupkan 3,083 Kg narkotika jenis Methamphetamine dari Malaysia dengan cara disembunyikannya di dinding bagian dalam tas koper.

Raperda Hiburan Dikebut Dewan: Target Selesai Sebelum Pemilu PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menargetkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan hiburan, pentas seni, dan budaya di wilayah itu segera selesai dan pengesahannya sebagai Perda dapat dilakukan sebelum Pemilu Legislatif.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan seluruh bagian dalam Raperda itu sudah selesai dibahas dan saat ini sedang dilakukan penyempurnaan. Penyempurnaan itu diantaranya dengan melibatkan pihak-pihak yang selama ini mendukung dan menolak pengesahan Raperda tersebut sebagai Perda Hiburan di Pamekasan.

Menurutnya, jika penyempurnaan itu bisa segera dilaksanakan, maka rancangan peraturan itu sudah bisa disahkan sebagai Perda melalui Sidang Paripurna DPRD. Komisi B merasa perlu segera mengesahkan Peraturan Daerah itu sebelum Pemilu yang akan datang, karena jika sampai melewati pelaksanaan pemilu, dikhawatirkan pembahasannya harus dimulai dari awal.

Sebab dimungkinkan akan ada perubahan anggota DPRD pasca pemilu.

“Sudah menjadi konsekwensi dari pemilu adanya pergantian anggota. Kami khawatir, keanggotaan di pansus yang menangani pembahasan Raperda tersebut juga akan mengalami perubahan, sehingga akan kembali mentah dan harus diulang dari awal,” kata Hosnan.

DPRD juga sudah menggelar Rapat Umum Dengar Pendapat Rancangan Peraturan Daerah Tentang Hiburan dan Kesenian Pamekasan, yang melibatkan perwakilan pemerintah, pegiat seni, Majelis Ulama Indonesia, organisasi keagamaan, dan Forum Lembaga Swadaya Masyarakat.

Rapat Umum Dengar Pendapat yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Pamekasan itu pembahasannya lebih difokuskan pada evaluasi tahap akhir raperda, sebelum disahkan menjadi Perda Hiburan nan Kesenian.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyatakan mendukung upaya mempercepat penuntasan penyusunan Perda hiburan sebelum pemilu. Sebab sampai saat ini belum ada payung hukum yang bisa dijadikan pedoman ketika ada kelompok masyarakat yang mengajukan izin untuk melaksanakan kegiatan kesenian.

Ia mengakui pembahasan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kesenian itu agak rumit, karena ada pihak yang mendukung dan menolak. Sehingga dalam membahas hal tersebut

dilakukan secara teliti agar baik pihak yang mendukung maupun menolak, tidak merasa dirugikan.

“Mereka bukan menolak perdanya, melainkan isi dari peraturan itu.

Karenanya, dalam pembahasan itu segala pertimbangan dicari dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan,” katanya.

Jika peraturan itu sudah disahkan, kata Syafii, Pemerintah Kabupaten akan memiliki sandaran hukum untuk menyikapi pengajuan izin kegiatan hiburan di wilayah itu.

Ketua Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Heru Budi Prayitno mengusulkan agar di dalam aturan itu juga dimasukkan kewajiban panitia penyelenggara melakukan technical metting (pertemuan khusus yang membahas halhal teknis) didalam setiap even kesenian, hiburan maupun kebudayaan.

Pertemuan itu untuk memaparkan secara detail kegiatan yang akan digelar sehingga penanggung jawab perizinan di Pamekasan memiliki gambaran yang jelas bentuk dan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selama ini, kata Heru, pemerintah dinilainya masih lemah dalam mempertimbangkan pemberian izin pelaksanaan kegiatan hiburan yang dilaksanakan secara terbuka. Bahkan ada kesan, setiap pengajuan izin pelaksanaan hiburan, selalu mendapatkan izin meski hal tersebut tidak membawa dampak positif terhadap pembangunan mental warganya. =FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

PAMEKASAN - Penangkapan yang disertai penembakan atas dua tersangka kasus dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang dilakukan oleh angota Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan berbuntut panjang.

Nadira, istri salah satu tersangka Edi Baskara Mahardika, telah melaporkan penembakan yang dilakukan oleh polisi ke Propam Polda Jatim.

Pelaporan itu dilakukan Nadira pada Jum’at 17 Januari 2014 lalu. Dengan harapan mendapat keadilan atas penembakan yang terjadi pada suaminya itu.

Laporan tersebut disebabkan keluarga tersangka menilai penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian telah menyalahi prosedur tetap (Protap), karena dilakukan secara sewenang-wenang.

Tidah hanya itu, apa yang terjadi pada tersangka dituding sebagai tindakan melanggar disiplin dan kode etik kepolisian oleh anggota polisi setempat yang menangkap kedua tersangka waktu itu.

Kepada sejumlah wartawan, Ach. Supyadi, pengecara tersangka mengatakan keterangan aparat kepolisian yang menyebutkan bahwa Edi Baskara Mahardika ditembak pada saat penangkapan itu tidak benar.

Selain itu, pernyataan bahwa penembakan dilakukan karena tersangka berusaha melarikan diri sehingga polisi menembak kedua pelaku untuk menghentikan tersangka itu juga tidak benar.

Dikatakan Supyadi, berdasarkan keterangan tersangka, penembakan justru dilakukan pada saat tersangka sudah tertangkap dan posisinya berada di dalam mobil ketika hendak dibawa ke Polres. Bukan dalam posisi melarikan diri sebagaimana yang disampaikan kepada media. ”Anggota Polres Pamekasan telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menembak kaki betis bagian kanan di dalam mobil dengan cara menutup kepala Edi Baskara Mahardika dengan kain hitam,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Supyadi juga membantah keterlibatannya klennya tentang tudingan keterlibatan dalam sindikat pencurian kendaraan bermotor diwilayah itu karena klennya hanya hanya

diajak dan tidak terlibat dalam aksi curanmor.

Jelasnya, keterlibatan terduga dalam kasus curanmor yang terjadi pada 2010, dan pada waktu terjadi karena ketidak tahuan klennya. Sebab, pada saat itu klennya tidak tahu apa apa, cuma mengikuti temannya. ”Waktu itu terduga diajak oleh temannya, kemudian dia ditinggal disuatu tempat.

Namun sekembalinya ternyata temannya membawa sepeda motor yang diduga sebabagai hasil curian. Setelah itu terduga diantar kerumhanya,” terangmya.

Untuk mendapatkan keadilan, tambah Supyadi, sehingga istri terduga Nadira malaporkan penembakan tersebut ke Bidang Propam Kepolisian Daerah (polda) Jatim.

Menurut Supyadi, dengan penembakan tersebut anggota polisi dalam penangkapan itu telah bertindak sewenangwenang.”istri terduga telah melaporkan ke Propam, dengan nomor surat tanda penerimaan laporan STPL/12/I/2014,” ungkapnya.

Terpisah Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman melalui Kepala Bagian Humas Polres Pamekasan, AKP Maryatun membantah anggotanya telah melakukan tindakan seperti yang ditudingkan oleh keluarga terduga melalui pengacaranya itu.

Menurutnya, tindakan represif yang dilakukan oleh anggota polisi telah sesuai dengan protap. Terduga berusaha melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan, sehingga polisi bertindak tegas. ”Saya sudah hugungi Kasat reskrim untuk mengklarifikasi hal itu, dia menjawab bahwa pelaku berusaha lari saat akan ditangkap dan yang dilakukan oleh anggotanya sudah protap,” jelasnya.

Untuk diketahui, Kamis (16/1) lalu, dua orang diduga sebagai pelaku curanmor, mereka ditangkap oleh jajaran Polres Pamekasan. Keduanya adalah Ari Guntur Budi Utomo dan temannya Edi Baskara Mahardika, warga Dusun Laok Sumur, Desa pangorayan, Kecamatan Proppo.

Untuk menghentikan langknya, keduanya ditembak pada di bagian betis. =ALI SYAHRONI/RAH

F

PAMEKASAN

KORAN MADURA

SELASA 21 JANUARI 2014| No. 0284| TAHUN III

Petugas PKH Diuntit Kadinsos: Sanksi Berat Menanti PAMEKASAN - Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Pamekasan, Alwalid mengancam akan memberikan sanksi berat kepada stafnya yang terbukti melakukan pemotongan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Ancaman itu dikatakan menyusul kecurigaan adanya pemotongan dana PKH oleh oknum stafnya. Kecurigaan itu salah satunya diungkapkan seorang penerima PKH di Kecamatan Galis.

Alwalid meminta pihak-pihak yang menemukan indikasi adanya pemotongan itu menyampaikannya ke instansinya dengan disertai bukti yang jelas agar bisa ditindaklanjuti dengan penyelidikan internal. Jika laporan itu tidak disertai dengan bukti, maka Dinsosnakertrans Pamekasan akan kesulitan menindaklanjutinya.

Ia berjanji selama laporan itu disertai dengan bukti yang kuat, pihaknya menjamin pihak yang melapor itu tidak akan mendapatkan perlakuan negatif, apalagi jika laporan itu disampaikan oleh penerima bantuan. Namun, jika laporan itu tidak disertai bukti yang kuat, apalagi bermuatan fitnah yang bertujuan untuk pencemaran nama baik, maka dirinya akan membantu staf yang merasa dirugikan oleh laporan itu seandainya akan menuntut secara hukum.

“Selama tidak ada unsur fitnah dan bertujuan mencemarkan nama baik, kami menjamin tidak akan ada pelakuan negatif,” kata Alwalid.

Sudah menjadi komitmennya untuk tidak melindungi stafnya, jika terbukti melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan program yang anggarannya bersumber dari APBN tersebut. Bahkan dirinyalah yang pertama kali akan

melaporkan ke penegak hukum.

Ancaman itu, kata dia, bukan hanya untuk karyawan di instansi yang dia pimpin, melainkan juga untuk para tenaga pendamping PKH yang merupakan tenaga kontrak di luar pegawai negeri yang bertugas di Dinsosnakertrans.

“Jika itu dilakukan oleh para tenaga pendamping, kami juga akan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan,” katanya.

Ia menjelaskan dugaan pemotongan yang terjadi di Kecamatan Galis tersebut, dianggap salah faham dan ketidakmengertian penerima. Dana sebesar Rp 10 ribu yang diduga dipotong itu merupakan saldo minimal tabungan. Itu merupakan aturan di semua bank. Sebab, jika diambil keseluruhan, maka itu berarti rekening yang digunakan untuk menerima penyaluran dana itu ditutup dan pada penyaluran selanjutnya penerima harus kembali membuka rekening.

“Penutupan rekening itu juga akan dikenai biaya. Artinya, jika penerima ingin menerima secara utuh dana yang akan disalurkan itu, maka dia harus membayar biaya penutupan rekening ke bank,” katanya.

Alwalid menjelaskan penyaluran dana PKH tahap keempat di

wilayahnya disalurkan kepada 21.304 Keluarga Sangat Miskin (KSM). Total anggaran pada penyaluran tahap empat itu mencapai Rp 13 miliar. Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Pamekasan, Hanafi mengatakan tidak akan terjadi pemotongan dana di program tersebut, karena dana bantuan itu disalurkan secara langsung ke rekening penerima.

Ia menduga beberapa penerima merasa terjadi pemotongan karena dana yang dia terima berkurang Rp 10 ribu dari semestinya. Padahal dana tersebut merupakan saldo minimal rekening yang diberlakukan oleh bank mana pun.

Hanafi menegaskan dia dan seluruh pendamping pada program tersebut juga mengaku siap menerima sanksi terberat sekalipun, jika terbukti melakukan pemotongan dana bantuan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini mengaku komisinya juga menerima laporan adanya dugaan pemotongan dana program yang menangani masalah kesehatan keluarga dan pendidikan dasar KSM tersebut. Komisi D sudah mengagendakan untuk bertemu pimpinan Dinsosnakertrans setempat untuk meminta penjelasan tentang hal tersebut.

Ia berharap jika dugaan itu benar, Dinsos segera melakukan evaluasi dan penataan ulang penanggung jawab program tersbut.

Sebab dana tersebut merupakan hak warga miskin untuk mengatasi permasalahan di bidang kesehatan keluarga dan pendidikan dasar mereka. =FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

PEMBAGIAN PKH. Warga berdesak-desakan saat pembagian bantuan tunai Program Keluarga Harapan (PKH), di Halaman Kantor Pos Kota Tasikmalaya, Jalan Oto Iskandar, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pencairan PKH perdana tersebut dibagikan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu dengan jumlah 21.490 Rumah Tangga Sasaran (RTS) ditingkat Kota Tasikmalaya dari 10 Kecamatan dengan uang tunai bervariasi dari Rp 425.000 hingga Rp 925.000.

PENANGANAN MPU

Pemerintah Belum Adil PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan dinilai belum adil menangani masalah Mobil Penumpang Umum (MPU) di wilayah itu. Di satu sisi, melarang MPU masuk kota, karena dinilai menjadi salah satu penyebab kemacetan, namun di sisi lain membiarkan mobil berplat hitam menaikkan dan menurunkan penumpang di dalam kota.

Salah seorang sopir MPU jurusan Pamekasan-Sampang, Musahnan mengatakan seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan penanganan mobil berplat hitam yang secara bebas menaikkan dan menurunkan penumpang di kawasan kota daripada memberlakukan larangan bagi MPU untuk masuk wilayah kota. Sebab, dari beberapa titik sering terjadi kemacetan, diantaranya disebabkan oleh mobil plat hitam yang berhenti secara sembarangan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Mereka juga seringkali memotong jalur untuk putar arah dan berhenti di tengah jalan untuk menaikkan penumpang.

Diantara titik-titik yang sering mengalami kemacetan diantaranya di Jalan Kabupaten. Padahal jalur tersebut tidak dilalui MPU. Kemacetan di jalur tersebut disebabkan oleh mobil berplat hitam yang berhenti untuk mencari penumpang atau memutar arah. “Jalur itu bukan jalur kami. Tapi di sana juga sering terjadi kemacetan,” katanya.

Titik lainnya adalah di jalur Kampung Arab yang juga bukan jalur untuk mobil berplat kuning dan di Jalan Amin Jakfar. Ia mengakui tidak semua sopir MPU bersikap tertib terutama saat menaikkan dan menurunkan penumpangnya.

Namun, kata dia, jika hal itu yang menjadi alasan utama pemberlakuan larangan masuk kota, pemerintah terlebih dahulu harus tegas dalam melarang mobil berplat hitam mengangkut penumpang.

“Selama itu tidak dilakukan, kami menolak untuk mematuhi aturan itu. Sebab, dengan kondisi seperti ini, maka lebih baik menjadi MPU liar yang bisa secara bebas masuk kota daripada MPU resmi yang akhirnya dibatasi,” kata Musahnan.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pamekasan, Mohammad Zakir akan menertibkan MPU liar tersebut. Ia akan memerintahkan jajarannya melakukan

pengawasan terhadap mobil berplat hitam yang digunakan untuk mengangkut penumpang umum.

“Kami akan data mereka dan akan dilakukan pendekatan. Jika mereka akan menggunakan kendaraannya untuk mengangkut penumpang umum, maka harus menggunakan nomor kendaraan umum atau plat kuning. Jika mereka menolak, mereka akan dikenakan sanksi,” katanya.

Ia membantah jika dituduh bersikap tidak adil karena membiarkan mobil berplat hitam mengangkut penumpang umum.

Sebab selama ini pihaknya bersama kepolisian setempat sudah sering melakukan penindakan dengan cara tilang terhadap MPU liar tersebut. Zakir berjanji akan melakukan penertiban karena MPU liar itu juga seharusnya memberi sumbangan bagi penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat melalui izin trayek. “Kami akan berkoordinasi dengan Polres untuk penertiban ini. Kami targetkan penertiban akan dilakukan segera,” katanya.

Pemkab Pamekasan mulai memberlakukan penerapan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 15 Tahun 2010 tentang larangan MPU masuk kota. Dalam peraturan itu, MPU dilarang masuk kota selama delapan jam mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. Alasan pemberlakuan peraturan itu, karena MPU dinilai menjadi salah satu penyebab kemacetan di beberapa titik di kawasan kota karena melanggar larangan berhenti dan seringkali menaikkan maupun menurunkan penumpang secara sembarangan.

Keputusan itu ditentang para sopir. Pekan lalu, ratusan MPU dari berbagai jurusan menurut jalur utama menuju Pamekasan di depan Terminal Ceguk, sebagai bentuk penolakan.

Pemkab akhirnya mengurungkan pemberlakuan itu dengan alasan masih akan melengkapi beberapa sarana dan prasarana yang mendukung, diantaranya penyediaan sub terminal yang memadai.

Diantara sub terminal yang akan dibenahi adalah Sub Terminal Bugih. Terminal tersebut akan digunakan untuk MPU jurusan Palengaan dan Proppo sedang MPU jurusan Pakong, Waru, dan Pademawu akan menggunakan Sub Teriminal Lawangan Daya dan MPU jurusan Pamekasan-Sampang akan menggunakan Terminal Ceguk. =FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

PAMEKASAN

KORAN MADURA

SELASA 21 JANUARI 2014| No. 0284| TAHUN III

G

PEMBERANGKATAN HAJI

CJH Dibatasi 35 %

PENADAH CURANMOR. Dua tersangka penadah barang hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) MK (kanan) dan Mus (kiri) beserta sejumlah barang bukti kendaraan roda dua yang berhasil disita polisi di Polrestabes Semarang, Jateng, Senin (20/1). Tersangka membeli belasan motor hasil curian di sejumlah lokasi di Semarang itu dengan harga Rp. 1,5 juta - Rp. 2,5 juta per unit kemudian dijual kembali di wilayah Kabupaten Pati, Jateng.

Kartu JKN Belum Tercetak BPJS Beri Kebijakan Longgar

PAMEKASAN - Upaya mengganti kartu Asuransi Kesehatan (Askes) yang dikoordinir PT Askes cabang Pamekasan ternyata masih jauh dari harapan. Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ada 50 persen yang masih belum tercetak.

Berdasarkan data di PT Askes Cabang Pamekasan, dari sekitar 750 ribu penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Pamekasan.

Dari jumlah itu hanya 68 persen masyarakat yang sudah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan, sedangkan sisanya masih belum terdaftar.

Kepala Kantor Askes Cabang Pamekasan, Hernina Agustin mengatakan pihaknya masih akan mengupayakan agar seluruh warga di wilayah itu terdaftar sebagai peserta BPJS dan menerima kartu JKN. Cara yang akan dilakukan dengan melakukan sosialisasi (penyebaran informasi) hingga ke seluruh wilayah Pamekasan tentang program tersebut. Sehingga program peralihan kartu baru tersebut bisa terlaksana dengan baik.

Dia menjelaskan tidak terlaksananya program peralihan kartu kesehatan secara menyeluruh karena kartu tersebut belum tercetak secara keseluruhan

sehingga masyarakat yang telah terdaftar belum bisa menerimanya. Hernina mengaku dari awal Desember hingga Januari kartu kesehatan yang bisa direalisasikan hanya sekitar 50 persen. ”Kartu program BPJS memang belum tercetak semua. Dari empat kepesertaan, yakni Askes Sosial, Jamkesmas, Polri, dan TNI, serta Jamsostek, kartunya akan diganti yang baru. Untuk sementara mohon dimaklumi, karena kami masih tahapan proses cetak,” katanya.

Meski demikian, kata dia, bagi masyarakat yang masih memegang kartu jaminan kesehatan lama berupa Askes dan lainnya, masih akan dilayani seperti pemegang kartu yang baru. Sebab kartu tersebut meski belum diganti masih tetap berlaku tanpa ada ketentuan batasan waktu.

Meski penggunaan kartu baru sudah berlaku sejak 1

Januari, namun masyarakat yang masih menggunakan kartu biru Jamkesmas dan lainnya tetap dapat menggunakannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti pemegang kartu JKN. Ia mengakui pihaknya belum menginformasikan hal tersebut kepada warga yang tinggal di kawasan perdesaan. Informasi tentang kebijakan itu baru disampaikan ke instansi pemerintah dan sebagian ke perusahaan di Pamekasan.

Ditanya soal iuran bulanan dalam program tersebut, Hernina menjelaskan hal tersebut bergantung kemampuan ekonomi masyarakat. Bagi masyarakat miskin yang masuk kuota Negara, pembayarannya langsung dilakukan oleh pemerintah melalui dana dari APBN. Sedangkan bagi yang memiliki kemampuan di bidang ekonomi, mereka bisa mengikuti program tersebut secara mandiri dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran iurannya, juga dilakukan sendiri sesuai dengan paket kepesertaan yang diikuti.

“Masyarakat umum yang mampu, mereka bisa mendaftarkan secara mandiri dan membayar iuran sendiri,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

PAMEKASAN - Setiap tahun jumlah masyarakat yang mendaftar ibadah naik haji terus bertambah. Akibatnya, setiap tahun yang berangkat hanya sekitar 20 hingga 35 persen.

Masyarakat yang mendaftar haji setiap tahun diatas angka 3 ribu orang. Tahun 2012 berjumlah 3.283 dan pada tahun 2013 berjumlah 3.386 orang. Sedangkan yang berangkat ke tanah suci dalam satu tahun hanya sekitar 1.300 calon jamaah haji.

Kepala Kementeran Agama (Kemenag) Pamekasan, Mu’arif Thantowi melalui Kepala Seksi (kasie) Haji dan Umrah, Abdul Wafi mengatakan setiap tahun antara yang mendaftar dengan yang akan berangkat jumlah sangat timpang. Dalam setahun pendaftaran perlu tiga sampai empat tahun pemberangkatan.

Bahkan, pada tahun 2014 ini calon jamaah yang akan berangkat ke Mekkah untuk memenuhi kewajiban rukun islam yang kelima diperkirakan hanya 708 orang atau sekitar 20 persen dari pendaftar tahun 2013 lalu.

“Jadi, kalau berpatokan pada estimasi nomor porsi Jawa timur calon jamaah yang akan berangkat sangat minus dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu ada seribu tiga ratusan, kemungkinan tahun ini hanya 708 orang,” katanya.

Jumlah itu, lajut Wafi, sudah termasuk calon jamaah haji (CJH) yang gagal tahun 2013, karena terjadi pemangkasan kuota sebnayak 110 CJH. Estimasi (perkiraan) 708 calon jamaah haji (CJH) yang akan berangkat adalah masyarakat yang mendaftar paling akhir tanggal 5 Agustus 2009 keatas.

Kenapa perkiraan CJH yang berangkat turun drastis, Wafi menjelaskan karena antara bulan Mei hingga 5 Agustus di wilayah itu sedikit yang mendaftar, sehingga tidak masuk pada nomor porsi di tentukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Jawa timur.

“Disini (Pamekasan) masyarakat akan banyak mendaftar itu setelah musim tembakau, sebelum itu sedikit yang mendaftar. Sehingga karena porsi Jawa Timur tahun ini hanya sampai Agustus membuat jumlah yang akan berangkat hampir separuh dari tahun lalu,” ungkapnya.

Wafi menambahkan dengan tidak seimbangnya antara yang mendaftar dengan yang berangkat itu, jumlah masyarakat yang mengantri (waiting list) di Kabupaten Pamekasan sudah mencapai kisaran 12.500 orang.

Dari jumlah waiting list itu diperkirakan bagi masyarakat yang mendaftar pada awal tahun ini baru dapat menunaikan ibadah haji pada tahun 2029 nanti. Hal itu jika jumlah kuota nasional seperti saat ini. Namun, menurutnya, estimasi itu bisa berubah sewaktu-waktu yang disebabkan selesainya perbaikan di Mesjid Haram, Mekah.

Tetapi meskipun itu benar terjadi hal itu tidak akan banyak mengubah lama waktu berangkat haji.

“Kalaupun perbaikan Masjid Haram selesai paling perubahannya satu atau dua tahun saja. Jika yang daftar sekarang dapat berangkat 16 tahun lagi, mungkin berubah berangkat 14 sampai 15 tahun lagi,” katanya. =ALI SYAHRONI/RAH

TINJAU PROYEK BANDARA TEBELIAN. Ketua DPD Irman Gusman (kedua kanan) didampingi anggota DPD Hairiah (kanan) berbincang dengan Bupati Sintang, Kalbar, Milton Crosby (kiri) ketika meninjau pembangunan proyek Bandara Tebelian Sintang, Kalimantan Barat. Bandar Udara Tebelian direncanakan akan menjadi bandara embarkasi haji dan menjadi salah satu bandar udara internasional di Kalimantan.

H

KORAN MADURA

PAMEKASAN

SELASA 21 JANUARI 2014| No. 0284| TAHUN III

Bantuan Bencana Disetujui Rp 11 M Bisa Digunakan untuk 7 Program Kegiatan PAMEKASAN - Dana penanggulangan bencana di Kabupaten Pamekasan masih kurang dibanding pengajuan yang disampaikan ke Pemerintah RI. Pengajuan yang disampaikan berkisar Rp 45 miliar, namun yang disetujui hanya sekitar Rp 11 miliar.

Anggota Komisi VIII DPR-RI asal Dapil XI Madura, MH. Said Abdullah mengatakan besaran dana Rp 11 miliar yang disetujui itu bukan serta merta dipangkas begitu saja, tetapi sudah hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi yang ditugaskan pemerintah pusat.

Besaran dana itu merupakan dana yang realistis dan bisa dipertanggungjawabkan secara audited

berdasar kebutuhan di lapangan.

Dana Rp 11 miliar yang akan dikucurkan ke Pamekasan pada 2014 ini merupakan dana rehabilitasi dan rekonstruksi di lokasi bencana. Dana itu nantinya bisa digunakan untuk 7 program kegiatan di wilayah tersebut.

“Detailnya silakan tanyakan kepada BPBD Pamekasan, yang jelas kami sudah mengawal dan

pemerintah pusat sudah menyetujui dana sebesar Rp 11 miliar lebih,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Rebalitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, Ismail mengatakan tidak ingat secara pasti 7 program yang direncanakan menggunakan dana pusat itu. Namun demikian, dana Rp 11 miliar itu sudah direncanakan untuk pembangunan fisik pada beberapa lokasi rawan banjir dalam kota Pamekasan. Seperti di Gladak Anyar, di sekitar Gedung Pramuka, Kali Kloang, Blumbungan, serta daerah rawan banjir

di Kantor Pemda Timur.

Perencanaan pembangunan fisik di lokasi rawan banjir itu sedang digarap oleh instansi teknis, sedangkan BPBD hanya menangani hal-hal yang bersifat administratif. “Saya kurang paham mengenai teknis pekerjaannya, karena perencanaannya masih disusun oleh instansi teknis. Kami hanya kebagian administrasinya,” katanya.

Ismail menegaskan dana Rp 11 miliar ini hanya dikhususkan untuk penanganan banjir dalam kota. Sedangkan penanganan bencana di wilayah utara yang mengalami abrasi akan dibangun melalui sumber dana lain, yaitu sudah diajukan melalui Balai Be-

sar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Surabaya.

Lokasi yang diusulkan yakni pembangunan pemecah gelombang di dua desa masing-masing Desa Tolontoh Rajah dan Desa Tamberu. Volume yang diusulkan di dua desa itu masing-masing sepanjang 1 km.

Besaran dana yang diusulkan untuk dua titik itu sebesar Rp 40 miliar, dengan asumsi biaya pertitik sebesar Rp 20 miliar. Usulan itu sudah dilakukan verifikasi dengan kunjungan lokasi beberapa waktu lalu. Kini, pihaknya masih menunggu kepastian bantuan itu, untuk segera dikomunikasikan dengan instansi teknis. =ACHMAD FAUZI/MUJ/RAH

EMBUNG BANGKES

Pembebasan Lahan Embung Belum Dibayar PAMEKASAN - Pembebasan lahan embung seluas 4 hektare di Dusun Lekoh, Desa Bangkes, Kecamatan Kadur,

bangunan embung sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Para pemilik lahan yang digunakan untuk membangun

selesai pembabasan lahan belum terbayar.

Muhyidin, salah satu pemilik lahan, meminta kejelasan

Pamekasan, hingga kini belum ada kejelasan. Padahal pem-

embung itu bertanya-tanya, karena hingga pembangunan

kepada pihak terkait, karena selama ini hanya dijanjikan

untuk segera dibayar, namun sampai kini belum terealisasi. Ia tidak mengerti apa yang menjadi kendala lambatnya pembebasan lahan itu, padahal para pemilik lahan sangat membutuhkan.

Muhyidin mengaku sangat dirugikan, karena dana pembebasan lahan itu rencananya akan digunakan untuk membeli lahan baru yang bisa digunakan untuk bercocok tanam.

“Kami ini merasa dikibuli.

Pembebasan lahan itu kan biasanya dibayar sebelum proyek dikerjakan. Yang disini sudah dua bulan berlangsung tapi pembebasan lahan belum dibayar,” katanya.

Sementara itu, Zen, pemilik lahan lainnya, juga merasakan hal serupa. Ia mengatakan lahan miliknya dan milik saudara-saudaranya sampai saat ini belum ada kejelasan kapan akan dibayar. Berdasar informasi yang ia terima, pembebasan lahan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, karena pemerintah pusat hanya menyediakan dana pembangunan embung. “Belum dibayar sampai sekarang. Semua pemilik lahan gak ada yang dibayar.

Makanya kami minta dibayar bersamaan, jangan hanya sebagian,” katanya.

Zen menyatakan jika pembahasan lahan embung itu hanya dibayarkan kepada segelintir orang, para pemilik lahan yang lain dipasti-

kan akan memprotes keras.

Ditanya besaran biaya pembebasan lahan secara keseluruhan, ia mengatakan tidak tahu pasti.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Pemkab Pamekasan Taufikurrachman menyatakan sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan embung di Pamekasan. Namun ia tidak menjelaskan secara rinci, dana tersebut untuk peruntukan dana itu untuk daerah mana saja. Taufik juga tidak menyebutkan besaran anggaran yang disediakan, karena tidak ingat.

“Detailnya silahkan tanya ke PU Pengairan, saya kurang paham teknisnya. Tapi anggaran pembebasan lahan itu ada cuma saya lupa angkanya. Informasinya ada yang sepakat diganti lahan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Pengairan, Ahmad Sjaifuddin, yang baru menjabat, belum bisa dikonfirmasi terkait hal itu. Dapat diberitakan, pembangunan embung sebagai pengendali banjir di Desa Bangkes sempat menimbulkan keresahan pada masyarakat sekitar. Sebab, bangunan pelimpah pada Embung itu sempat jebol. Masyarakat menduga penyebab jebolnya bangunan pelimpah pada embung itu, karena kualitas konstruksi embung tidak standar. =ACHMAD FAUZI/MUJ/RAH

KORAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Sampang

21|JANUARI 2014 SELASA 21SELASA JANUARI 2014 No. 0284 | TAHUN III

No. 0284 | TAHUN III

Pelajar Tertimpa Truk Hingga Tewas

DUGAAN KORUPSI BSPS

Sampang - Sebuah truk berwarna kuning bermuatan air mineral dari arah timur di Jalan Raya Torjun Desa Pengongsean Kecamatan Torjun, Senin (20/1) sekitar pukul 12.30 Wib terguling ke pinggir jalan hingga menimpa seorang bocah siswi sekolah dasar.

MENINGGAL. Polisi dan warga menutupi mayat bocah siswi SD yang tertimpa truk bernopol M 9063 UN bermuatan air mineral yang terguling, Senin (20/1) sekitar pukul 12.30 Wib.

ryan hariyanto/koran madura

Truk bernopol M 9063 UN tersebut diduga kelebihan muatan. Sehingga, seorang pejalan kaki bernama Fia (11) warga Dusun Bantan Desa Taman Sareh Kec/Kota Sampang, tewas di tempat kejadian perkara (TKP) setelah tergencet truk.

Menurut menuturan warga di TKP, truk sempat oleng sebelum terguling ke arah kiri dan menimpa seorang siswi yang masih duduk di bangku kelas enam SD. Tohir (55), paman korban, warga Desa Taman Sareh Kec/ Kota, mengatakan, keponakannya itu memang sedang lari dari rumah lantaran mempunyai masalah dengan keluarganya.

“Awalnya ngambek dari rumah, Mas, tapi saya tidak tahu jelas kenapa sampai ke sini,” ucapnya.

Sementara itu, Kanit Laka Lantas Polres Sampang Ipda Buntoro menuturkan, pihaknya masih belum tahu penyebab pasti kecelakaan tersebut. Un-

tuk memudahkan pemeriksaan, pihaknya mengevakuasi truk ke polsek kota.

“Yang jelas sementara ini masih belum diketahui penyebabnya apa. Kita tunggu hasil perkembangan saja,” singkatnya saat di lokasi.

Macet Akibat kecelakaan tersebut, kondisi arus lalu lintas dari arah timur (Sampang) dan barat (Surabaya) sempat macet total hingga sepanjang 3 kilometer saat proses evakuasi berjalan. = RYAN HARIYANTO/MK

TAK ADA JAKSA

Pemeriksaan Mantan Kepala BPBD Ditunda SAMPANG – Jadwal pemeriksaan terhadap mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, Imam Sanusi, terkait dugaan korupsi pembelian mobil pemadam kebakaran ditunda meski yang bersangkutan, Senin (20/1) sekitar pukul 11.00 Wib mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Pemeriksaan yang semestinya dilaksanakan kemarin ditunda karena Jaksa pemeriksa kasus tersebut, Moh Hasan, mendapat tugas lain. Dalam jadwal pemeriksaan Imam Sanusi itu berbarengan dengan persidangan di Pengadilian Negeri Sampang.

Humas Kejari Sampang Sucipto mengatakan, karena Moh Hasan selaku pemeriksa berbenturan dengan sidang maka pemanggilan terpaksa ditunda.

“Pemanggilan mantan BPBD itu diperiksa untuk menghadap

DITUNDA. Mantan Kepala BPBD Imam Sanusi (kiri) saat memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Sampang, Senin (20/1) sekitar pukul 11.00 Wib terkait dugaan korupsi pembelian mobil pemadam kebakar.

Jaksa yang memeriksanya (Moh Hasan-red). Karena belian berbenturan sidang maka pemeriksaan masih nunggu Jaksa yang lain,” ucapnya singkat.

Hingga saat ini belum diketahui secara pasti kapan mantan Kepala BPBD itu akan kembali diperiksa. kemarin sore, kejari berencana akan kembali melaku-

kan pemeriksaan. Namun, hingga berita ini ditulis pukul 14.00, informasi tersebut belum jelas.

Sementara Imam Sanusi saat meninggalkan gedung Kejari Sampang memilih bungkam dari pertanyaan awak media terkait pemanggilan dirinya dalam dugaan pembengkakan pengadaan satu unit mobil pemadam kebakaran.

II

“Maaf nanti saja,” tutur Imam.

Kejari Sampang menengarai terjadi pembengkakan dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang tahun 2012.

Dari data yang ada, pembelian mobil damkar yang seharusnya hanya sekitar Rp 600 juta melambung menjadi Rp 1,2 miliar.

Akibat pembengkakan biaya tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp 600 juta.

“Harga damkar mencapai Rp 1,2 M ini tidak wajar, sehingga jika memang itu terjadi Negara mengalami kerugian sekitar Rp 600 juta, akibat dari pembengkakan mobil Damkar itu,” jelas Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang Sucipto, dalam sebuah wawancara.

Kejari sendiri telah memanggil beberapa orang saksi yang diduga kuat mengetahui pembelian damkar tersebut. = RYAN HARIYANTO/MK

Kepala BRI Penuhi Panggilan Kejari

Sampang - Kejaksaan Negeri Sampang meminta keterangan pegawai bank yang menyalurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI. Hal itu untuk mengusut dugaan penyimpangan bantuan tersebut di Kabupaten Sampang.

Senin (20/1) sekitar pukul 12.00 Wib, Kepala Bank BRI Arys Koeswirjanto selaku penyalur dana program BSPS yang diwujudkan dalam bentuk proyek Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2012–2013 memenuhi panggilan kejari. Sebelumnya, kejari telah memeriksa pegawai dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sampang, Sucipto, mengungkapkan, materi pemeriksaan terhadap pihak bank untuk menanyakan secara detail apakah benar pihak bank menerima uang sebagai penyalur dana program BSPS di tahun 2013 saja. Sebab, Kepala Bank BRI, Arys Koeswirjanto baru mulai memimpin di Sampang sejak akhir 2013.

“Makanya kita periksa apakah benar karena Bank BRI itu kan sebagai bank penyalur dana program BSPS atau proyek RTLH di tahun 2013 saja,” singkatnya.

Sementara Kepala Bank BRI Cabang Sampang Arys Koeswirjanto saat dimintai keterangan tidak bisa berkomentar banyak.

Ia langsung bergegas meninggalkan awak media usai menjalani pemeriksaan. Dirinya hanya mempersilakan wartawan untuk mengambil foto.

“Silahkan foto saja, kalau masalah ini (materi pemeriksaan), saya tidak usah lah,” ungkapnya usai diperiksa sekitar 1,5 jam sambil meninggalkan wartawan.

Dalam realisasi bantuan BSPS, sekitar 1.932 penerima manfaat mestinya mendapat kucuran dana Rp 7.500.000 per KK. Namun, penerima bantuan diduga hanya menerima bantuan senilai Rp 3 juta dalam bentuk 5 hingga 10 sak semen, satu truk pasir, dan satu truk batu bata. = RYAN HARIYANTO/MK

J

KORAN MADURA

Bangkalan

SELASA 21 JANUARI 2014| No. 0284| TAHUN III KORAN MADURA

J

SELASA 21 JANUARI 2014 No. 0284 | TAHUN III

Perbaikan Jalur Pantura Terseok Bina Marga Provinsi Masih Mengulur-ulur Waktu

BANGKALAN – Perbaikan jalan di jalur Pantai Utara (Pantura) hingga kini masih terseok. Padahal tingkat kerusakan jalan pantura tersebut sudah sangat mengerikan. Mestinya harus secepatnya diperbaiki. Namun tak ada yang bisa diharapkan. Apalagi hearing antara DPRD dan Bina Marga Provinsi UPTD Pamekasan di wilayah Bangkalan, Senin (20/1), tak menghasilkan ketegasan waktu perbaikan jalur pantura yang sudah rusak parah tersebut.

Akibat Jalan rusak di jalur pantura, sedikitnya 7 nyawa pengguna jalan melayang. Banyak pengendara sepeda motor mengalami patah tulang, karena terjatuh di jalur tersebut. Kerusakan terjadi di sepanjang jalan tersebut sudah sangat parah, sehingga tidak cukup dilakukan tambal sulam. Apalagi jalan berlubang lebar bertebaran di sana sini.

Cukup membahayakan keselamatan pengendara. Karena itulah, peningkatan pada jalur tersebut menjadi kewajiban. Bina Marga Provinsi yang berwenang memperbaiki jalur tersebut semestinya tidak mengulur-ulur waktu dalam mengupayakan perbaikan jalur itu.

“Kami akan laporkan kepada pimpinan terlebih dahulu. Langkah apa yang harus dilakukan menyikapi kondisi tersebut,” kata Agus Syarifudin, staf teknik UPTD Pamekasan Bina Marga Provinsi di Bangkalan, saat hearing dengan Komisi C DPRD Bangkalan.

Menurutnya berdasarkan informasi dan rencana kerja Bina Marga Provinsi akan dilakukan pelebaran dan peningkatan jalan pada tahun ini. Namun kepastiannya masih belum ada. Sebab UPTD yang berada di Bangkalan hanya memfasilitasi mengenai perawatan jalan saja, semisal tambal sulam. Mengenai peningkatan jalannya, menurutnya, Balai Lima Surabaya yang berwenang.

“Oleh karena itu, kita akan koordinasikan terlebih dahulu, karena pimpinan kami tidak bisa hadir dalam hearing ini. Sebab ada kegiatan bersamaan,” jawabnya.

Agus tidak menampik jika kondisi jalan pantura mengalami kerusakan fatal, karena jalur tersebut sering dilewati muatan melebihi tonase. Untuk melakukan proses peningkatan jalan juga diperlukan koordinasi yang lama, karena dalam perbaikannya harus melalui lelang.

“Apabila peningkatan jalan, semua pengerjaannya melalui

proses, karena masih perlu lelang dan sebagainya. Sehingga perlu waktu perbaikan. Langkah-langkah preventif yang sementara bisa dilakukan diberikan rambu-

langkah taktis agar pengerjaannya dilakukan lebih cepat.

“Kalau proses tendernya sampai tiga bulan, siapa yang bertanggung jawab. Kami meng-

rambu pada titik-titik kerusakan,” ungkapnya.

Penyampaian yang dipaparkan perwakilan Bina Marga Provinsi tersebut ditolak mentahmentah oleh Komisi C. Karena tidak ada yang akan bertanggung jawab apabila jalan tersebut menelan korban lagi. Sehingga butuh

inginkan jawaban pasti dari Bina Marga, kalau perlu hari ini langsung kerja dalam perbaikan jalan tersebut. Jangan menunda-nunda lagi, karena ini kondisi emergency,” pinta Mahmudi, pimpinan hearing.

Mahmudi menjelaskan masalah kerusakan jalan pantura

sudah lama terjadi. Sehingga Bina Marga Provinsi terkesan melakukan pembiaran. DPRD harus tegas dalam hal ini. Kalau UPTD belum bisa memberikan kepastian, pihaknya mengaku akan memanggil langsung Bina Marga Provinsi yang bergerak di Bidang Peningkatan Jalan.

“Kalau UPTD mengaku hanya sebatas perawatan jalan. Kami akan memanggil langsung yang berwenang mengenai peningkatan jalan. Kalau perlu kita akan menghadap Gubernur, Pak Karwo,” jelasnya.

Menurutnya, pihaknya akan melakukan pengiriman surat kepada balai lima Surabaya, untuk bisa hearing dan meninjau lokasi langsung, biar mereka mengetahui realitanya. Sebab jalan tersebut sudah menelan korban jiwa yang tidak sedikit.

Meyikapi persoalan tersebut, Kepala PU Bina Marga dan Pengairan Bangkalan, Taufan Zariansyah menyarankan agar jalan yang rusak untuk sementara disertu terlebih dahulu, agar tidak lagi menelan korban jiwa. Sembari menunggu proses lelang ataupun perbaikan dan pelebaran jalan yang dimaksud UPTD Bina Marga.

“Untuk sementara, mungkin itu yang bisa dilakukan UPTD Bina Marga Provinsi. Karena memang benar proses lelang membutuhkan waktu yang cukup lama,” kilahnya. =MOH. RIDWAN/RAH

tersebut diperparah oleh sebagian warga yang berbondong-bondong ingin melihat dari dekat kondisi truk yang terguling. Hal itu membuat petugas kepolisian bekerja keras untuk mengurai kemacetan yang terjadi.

“Arus lalulintas sempat tersendat sebelum truk yang terguling itu berhasil dievakuasi sekitar pukul 11. 00 wib. Setelah itu, kondisi lalulintas kembali normal,” ungkapnya.

Polsek Tanjung Bumi mengimbau kepada semua pengguna jalan untuk lebih berhati-hati.

Sebab mayoritas akses menuju utara tersebut dipenuhi lubanglubang yang cukup besar dan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Apalagi saat musim penghujan seperti sekarang ini.

Jalan yang berlubang dipenuhi genangan air, yang membuat pengendara tidak mengetahui adanya jalan berlubang.

“Bagi pengendara agar lebih waspada agar tidak terjadi kecelakaan akibat terperosok jalan yang berlubang,” pesannya.

Sementara itu, parahnya kondisi jalan menuju arah utara belakangan ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat Bangkalan. Membuat DPRD setempat geram. Sebab penyelenggara jalan tak kunjung melakukan perbaikan kendati telah menelan banyak korban.

Bayangkan sejauh ini sebanyak tujuh nyawa telah melayang akibat kecelakaan tunggal lantaran jalan berlubang itu. =DONI HERIYANTO/RAH

KECELAKAAN

Truk Terperosok Jalan Berlubang BANGKALAN - Jalan lintas utara milik Provinsi Jawa Timur, tepatnya di jalan raya Desa Aeng

Taber, Kecamatan Tanjung Bumi menjadi jalur maut bagi setiap kendaraan yang melintasinya. Ak-

ibat kondisi jalan yang rusak berat dan berlubang, sebuah truk bermuatan besi tua terguling setelah terperosok pada jalan yang berlubang. Peristiwa tersebut bukan kali ini saja, namun sebelumnya juga telah menelan korban serupa.

“Peristiwa tergulingnya truk itu, terjadi sekitar pukul 06.30 wib, karena jalannya penuh lubang dan licin. Sebelumnya, juga pernah terjadi peristiwa serupa. Bahkan sudah berkali-kali,” ujar Kapolsek Tanjung Bumi, AKP Abd Cholik, di sela-sela mengatur arus lalulintas.

Praktis kejadian tersebut membuat arus lalulintas menjadi tersendat. Bahkan memicu kemacetan yang cukup panjang hingga empat kilometer. Kemacetan

BANGKALAN

KORAN MADURA

SELASA 21 JANUARI 2014| No. 0284| TAHUN III

K

CUACA BURUK

Nelayan Bergerilya di Pinggir Pantai

petugas pemadam kebakaran menyiramkan air ke titik api yang menghanguskan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Serang, di Jalan Yumaga, Serang, Banten. Kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik di Gudang Penyimpanan Benih yang kemudian membakar seluruh gedung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Warga Gigit Jari Karena Bedah Rumah Belum Bisa Dinikmati BANGKALAN – Masyarakat Pedesaan yang rumahnya tidak layak tampaknya harus pasrah lebih lama menggigit jari. Sebab program perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) yang seharusnya mereka lebih berhak menerimanya, hingga kini masih terlaksana di wilayah perkotaan.

Belum terjamahnya wilayah perdesaan tentu karena alasan klise, pemerintah sedang kekurangan dana. Anggaran yang disediakan pemerintah daerah masih belum mencukupi untuk melebarkan program RTLH hingga ke pelosok-pelosok pedesaan.

Tahun ini Pemda Bangkalan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 700 juta dari APBD untuk program tersebut. Nominal tersebut lebih besar dibandingkan tahun 2013, yang hanya dianggarkan Rp 450 juta.

“Untuk program perbaikan RTLH, kita masih fokuskan di lingkup perkotaan. Hal itu untuk memeratakan program sebelumnya,” kata Ishak Sudibyo, Kepala PU Cipta Karya dan Tata Ruang Bangkalan, kemarin (20/1).

Dalam program tersebut, sedikitnya 70 rumah menjadi rencana dan target perbaikan. Namun, hal itu masih perlu pengkajian kembali. Sebab jumlah rumah yang akan direhab disesuaikan dengan anggaran yang telah disediakan.

Dalam perbaikan yang dilakukan menggunakan sistem kontraktual. Baik secara penyediaan material ataupun penggarapan rumah. Namun yang paling penting adalah tingkat efisiensi dalam pembangunan.

“Ada yang hanya disiapkan bahan material pembuatannya, sedangkan penggarapannya bukan melalui kontraktor. Yang punya rumah yang mencari tukangnya,” terang Yoyok, panggilan akrabnya.

Hal itu lantaran dana yang disediakan terbilang kecil untuk menggarap sebuah rumah. Pemda hanya memfasilitasi sebagian pengerjaan rumah masyarakat saja. Misalnya, rumah warga miskin yang masih berlantai tanah.

Sebab anggaran yang diberikan kepada warga sekitar Rp 10-15 juta per orang.

“Itu juga bergantung tingkat kerusakan rumah. Jadi tidak difasilitasi secara keseluruhan.

Kan sifatnya hanya bantuan,” jelasnya.

Dari program bedah rumah sebelumnya kurang lebih 40 rumah telah dilakukan perbaikan di lingkup perkotaan. Karena masih banyak rumah warga miskin yang belum difasilitasi di perkotaan, pihaknya masih memfokuskan program tersebut pada 2014 di wilayah perkotaan.

“Untuk wilayah pedesaan bisa menyusul, karena kami masih memeratakan rumah yang tidak layak di perkotaan,” ungkapnya.

Akan tetapi, bagi yang beruntung, masyarakat pedesaan bisa

menikmati program bedah rumah melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Dalam program tersebut bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Penentuannya melalui pusat langsung. Pemkab Bangkalan berfungsi sebagai fasilitator saja.

“Ada harapan untuk menikmati program bedah rumah yang dibawahi Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), ataupun pemerintah provinsi. Namun sejauh ini kami belum tahu,” terangnya.

Menurutnya, jika program tersebut telah bergulir, pemerintah daerah akan diberikan surat pemberitahuan. Akan tetepi sifat pemda hanya memfasilitasi.

Sebab Kemenpera biasanya menunjuk konsultan pelaksana yang akan mengerjakan proyeknya.

“Kita terlibat tidak secara langsung, tetapi sebagai penunjuk arah saja. Daerah mana saja yang mendapatkan bantuan, kita bantu lakukan monitoring,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu warga miskin yang rumahnya terbuat dari anyaman bambu di Desa Tenggun, kecamatan Klampis, Amina mengaku belum pernah mengetahui program pemerintah tersebut. Apalagi selama ini rumah miliknya tidak pernah dilakukan survei oleh instansi terkait.

“Saya tidak pernah tahu mengenai program bedah rumah tersebut. Kalau pun ada saya berharap bantuan dari pemerintah.

Sebab sudah 15 tahun lebih saya tinggal di rumah ini,” jelasnya. =MOH. RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Angin kencang kembali terjadi di perairan pesisir Bangkalan. Akibatnya para pencari ikan di kampung Bandaran hanya bisa menjaring ikan di tepian pantai. Sekitar sepekan terakhir, para nelayan setempat tak bisa melaut. Sebab ketinggian ombak mencapai tiga meter. Mereka merasa gentar menantang gelombang ombak laut yang begitu tangguh untuk dilawan.

“Sejak Selasa lalu, Mas, angin kencang. Saat angin tiba kadang teman-teman (nelayan) gak jadi melaut dan memilih pulang, kalaupun melaut paling hanya di pinggiran saja, gak berani ke tengah,” ujar Saturi, salah seorang nelayan di Kampung Bandaran.

Menurutnya, dengan kondisi seperti ini, kebiasaan para nelayan mencari ikan hingga ke laut tengah, kini digantikan dengan menangkap rajungan (sejenis kepiting) di tepian. Para nelayan tidak mau mengambil resiko tinggi. Apalagi melawan ganasnya gelombang di tengah laut merupakan pertaruhan antara hidup dan mati.

“Ya, cari rajungan ini di pinggir, Mas, malah sebagian lainnya memilih gak melaut, kalau melawan arus bisa-bisa nyawa melayang,” imbuhnya.

Abdul Wahid, nelayan lainnya di kawasan kampung nelayan itu tidak bisa berbuat apaapa dan hanya bisa menerima kondisi cuaca buruk yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sebagai

manusia tak bisa berbuat banyak, apalagi menyesali semua yang telah ditentukan oleh Tuhan. Meskipun saat kondisi penghujan, ikan-ikan pada bermunculan dan membuat harga ikan melambung.

“Padahal sekarang musim ikan dorang, Mas, harganya lumayan dan untuk memenuhi kebutuhan restoran di Surabaya selama ini. Dengan kondisi ini, ya penghasilan kami jauh menurun, kendati harga ikan lebih mahal dari biasanya, tetap saja hasil tangkapan sedikit sekali,” tandasnya.

Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi kecepatan angin masih akan berlangsung hingga sepekan mendatang. Penyebab terjadinya angin kencang tersebut, karena adanya pusat tekanan rendah di timur Australia. Sedangkan, Indonesia yang memiliki kawasan perairan utara benua Australia, menjadi kawasan yang terdampak tekanan rendah tersebut.

“Penyebab angin kencang yang terjadi beberapa hari terakhir didominasi adanya pusat tekanan rendah di timur laut Australia. Perairan Indonesia merupakan landasan pacu angin, maka angin kencang dan ombak tinggi terjadi di perairan laut Jawa dan beberapa perairan sekitarnya, termasuk selat Madura,” jelas Staff Informasi dan Data BMKG Maritim Perak, Eko Prasetyo. =DONI HERIYANTO/RAH

ISTIRAHAT. Para nelayan di Kampung Bandaran memilih beristirahat sejenak dari aktivitas melaut sampai cuaca kembali normal.

Sampang L

KORAN MADURA KORAN L PROBOLINGGO

Lintas Madura

SELASA 21 JANUARI 2014 No. 0284 | TAHUN III

SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III

MADURA

Warga Pantura Mengungsi Pamekasan - Warga yang tinggal di sepanjang pesisir Pantai Utara Pamekasan Madura Provinsi Jawa Timur, Minggu malam, mengungsi ke tempat yang lebih aman, karena rumah mereka dihantam ombak dan angin kencang.

Warga mengaku takut tinggal di rumah mereka, dan mencari tempat tinggal sementara yang lebih aman, karena ketinggian ombak di bibir pantai mencapai empat meter.

“Ada sekitar 10 kepala keluarga yang terpaksa mengungsi, karena hempasan ombak masuk ke dalam rumah,” kata warga setempat Syafi.

Pria yang akrap disapa “Apik” ini menuturkan, sebenarnya ombak besar dan angin kencang telah melanda wilayah itu sejak setengah bulan lalu.

Hanya saja, saat ini warga merasa takut, karena selain ombak besar, angin juga bertiup

dengan kencang, bahkan sebuah perahu milik nelayan setempat sudah karam akibat digulung ombak.

Sebanyak delapan bangunan rusak parah, bahkan dua di antaranya telah roboh.

Sedangkan sekitar 20 bangunan lainnya berada dalam garis berbahaya dan membutuhkan perhatian pemkab setempat.

Ombak menghantam rumahrumah warga yang tinggal di sepanjang pesisir pantai Desa Tlonto Raja ini, ditengarai akibat aksi penambangan pasir liar yang dilakukan warga setempat.

Selama kurun waktu Desember 2012 hingga pertengahan Januari 2014 ini, sebanyak 68 unit rumah warga di sepanjang pesisir Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean itu rusak akibat diterjang ombak yang terjadi saat musim angin kencang seperti saat ini. =ABD AZIZ/ANT Puluhan perahu ditambatkan di muara sungai Desa Tlonto Raja, Pasean, Pamekasan, Jatim, beberapa waktu lalu. Nelayan di Pantura Madura tidak melaut akibat musim angin barat yang menyebabkan ombak besar. ant/saiful bahri

LAMPU PENERANGAN

PLTD Masalembu Mengundang Polemik SUMENEP - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kepulauan Masalembu menimbulkan polemik. Pengoperasian PLTD berkapasitas 450 KVA itu tidak sejalan dengan semangat awal.

Antara pemerintah, pengelola dan warga Masalembu terjadi perang dingin. Hal tersebut terbukti ketika pihak ketiga sebagai pengelola melakukan survei lokasi ke Masalembu terkait dengan prihal PLTD yang akan segera beroperasi tersebut. Namun, sampai di Masalembu, pihak ketiga bersama perwakilan Kantor ESDM mendapat hadangan dari dua kepala desa. Tanpa alasan yang

jelas, mereka tidak mau daerahnya itu dilakukan survei.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sumenep, Bambang Prayogi mengaku tidak mengerti dengan alur permainan ini. Bahkan ia menilai, bentuk penghadangan yang dilakukan oleh dua kepala desa, yakni Suka Jeruk dan Masalima merupakan sikap yang kurang terpuji.

Secara tegas Bambang menyatakan kalau sikap tersebut telah menandakan bahwa ada kepentingan peribadi dalam program PLTD. “Apalagi tujuan mereka menghadang pihak pengelola dan ESDM kalau tidak demi kepent-

ingan pribadi. Jika memang atas nama kepentingan rakyat, saya yakin mereka tidak akan bersikap seperti itu. Ini kan demi kepentinganr rakyat, bukan atas nama kepentingan pribadi. Jadi, siapapun pengelolanya kalau atas nama kepentingan rakyat, saya kita tidak jadi masalah,” tegasnya.

Ketika disinggung apakah bentuk hadangan yang dilakukan oleh dua kepala desa tersebut punya tujuan terselubung, Bambang tidak bisa memastikan. “Tetapi saya menaruh curiga, jangan-jangan ini adalah ada bau politis dari beberapa oknum. Karena kalau dirasionalkan, tidak mungkin ada sikap seperti itu jika memang se-

mangatnya untuk kepentingan rakyat. Makanya, di balik polemik ini, saya curiga ada tujuan terselubung,” terangnya.

Apalagi, hawa politik 2014 sudah di depan mata, lanjut Politis PDI Perjuangan tersebut.

Jelas, apapun akan dibaca politis. “Sebab menyongsong pesta demokrasi, tentu setiap hal akan mengundang sensitif, termasuk soal PLTD. “Sehingga pantas lo jika saya berpikir kesana bahwa apa yang dilakukan oleh dua kepala desa itu lebih tepat adalah kepentingan politik. Ingat, bahwa PLTD itu untuk kepentingan rakyat Masalembu, sangat tidak pantas jika dicampuraduk-

kan pada persoalan politik, sebab yang akan menjadi korban adalah rakyat,” tandasnya.

Ketika ditanya langkah komisi B selanjutnya terkait dengan polemik yang terjadi, Bambang seolah sudah ingin menyerah melihat polemik. “Saya sudah capek jika kenyataannya begini. Sebab kami di komisi B berjuang agar PLTD segera beroperasi hingga menekan kantor ESDM agar segera mengurus itu, ah ternyata akhirnya seperti. Sudahlah, jika terus begini saya capek untuk mengurus lagi,” pungkasnya. =SYAMSUNI/MK

Lintas Madura

KORAN MADURA

SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III

INFRASTRUKTUR

Proyek Tangkis Laut Senilai Rp 40 Miliar Molor Pamekasan - Proyek pembangunan tangkis laut penahan ombak di pantai utara Pamekasan, Jawa Timur senilai Rp40 miliar molor dan pengerjaannya hingga kini belum selesai, meskipun program itu telah dilaksanakan sejak Juli 2013, kata anggota DPRD setempat, Moh Fadli.

“Makanya wajar apabila warga yang tinggal di sepanjang pesisir pantai itu tetap

terkena hantaman ombak,” kata Fadli kepada Antara, Senin.

Anggota DPRD dari Partai Golkar Pamekasan ini menjelaskan, pihaknya memang pernah mendengar, kabupaten Pamekasan mendapatkan bantuan pembangunan tangkis laut pada 2013. Hanya saja, sampai saat ini, realisasi pembangunannya belum selesai.

Yang nampak, kata dia, hanya tumpukan zak pasir, serta tumpukan batu gunung yang selama ini menjadi penahan ombak. “Kalau proyek tangkis laut itu memang maksimal dikerjakan, kan warga sudah tidak terkena ombak. Memasuki

musim ombak seperti sekarang ini seharusnya telah selesai,” terangnya.

Fadli mengakui, pihaknya memang tidak mengetahui secara detail terkait pembangunan itu, karena urusan dinas teknis. Hanya saja yang ia ketahui, sejauh ini memang belum ada pembangunan tangkis laut.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii sebelumnya menjelaskan, pembangunan tangkis laut itu bersumber dari APBN dan realisasi pembangunan proyeknya pada akhir 2013.

Adapun besaran dana yang dialokasikan pemerinta melalui Kementerian Pekerjaan

Umum sebesar Rp40 miliar dengan tujuan untuk menaham hempasan gelombang air laut ke bibir pantai agar tidak terjadi abrasi.

Akan tetapi hingga akhir 2013 bahkan memasuki minggu ke empat Januari 2014, proyek bernilai miliaran rupiah dari dana APBN itu belum juga dikerjakan.

Padahal, semula proyek bantuan pemerintah pusat itu diharapkan bisa membantu warga pesisir pantai utara Pamekasan yang selama ini sering mengungsi karena rumahnya diterjang ombak. =ABD AZIZ/ANT

mun, kabar lain menyebutkan kebakaran karena unsur kesengajaan.

Dugaan unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran di pasar tradisional 17 Agustus Kelurahan Bugih, Pamekasan itu semakin kuat di kalangan masyarakat, karena ada juga warung di depan kampus Unira Pamekasan dibakar warga hanya karena tidak disenangi, karena banyak pembelinya.

Tapi menurut Mariyatun, itu

juga asumsi yang berkembang dan belum menjadi hasil penyidikan petugas.

Sementara pada kasus kebakaran pasar tradisional 17 Agustus itu, sebanyak empat kios dan sebuah warung kopi di pasar tradisional yang pernah dikunjungi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono itu terbakar dan ludes dilalap kobaran api.

Sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi pasar menuturkan, api bermula dari sebuah

warung kopi yang selama ini dikenal sebagai tempat prostitusi liar di Kabupaten Pamekasan.

Sebelumnya warung itu sempat ditutup paksa oleh sekelompok ormas Islam di Pamekasan, namun dibuka kembali oleh pemiliknya.

Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. =ABD AZIZ/ANT

PASAR 17 AGUSTUS

Penyebab Kebakaran Belum Pasti Pamekasan - Petugas Kepolisian Polres Pamekasan, Madura, hingga kini belum bisa memastikan penyebab kebakaran pasar tradisional 17 Agustus, di Kelurahan Bugih, Sabtu (18/1) sekitar pukul 22.30 WIB. Kasubag Humas Polres Pamekasan AKP Mariyatun, Senin menjelaskan sampai saat ini petugas belum bisa mengambil kesimpulan atas penyebab kebakaran itu karena beberapa hal.

Selain karena membutuhkan beberapa bukti pendukung, tim Reskrim Polres Pamekasan juga masih memeriksa sejumlah saksi yang mengetahui secara langsung kebakaran pasar tradisional 17 Agustus Pamekasan itu. “Dengan demikian, kami belum bisa memastikan. Baru setelah semuanya rampung akan kami umumnya penyebab kebakaran yang sebenarnya,” katanya.

Dugaan sementara, kebakaran disebabkan kompor di salah satu warung kopi di dalam pasar itu ada yang meledak. Na-

M M

PARPOL

Hanura Bisa Kehilangan Perizinan Kampanye BANGKALAN - Partai Hanura Kabupaten Bangkalan terancam tak mendapat izin melakukan kampanye terbuka. hingga saat ini belum menyerahkan nama-nama pelaksana kampanye ke KPUD setempat. Padahal penyerahan daftar pelaksana kampanye itu merupakan kewajiban setiap partai politik sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu.

“Apabila partai Hanura tetap tidak meNyerahkan nama pelaksana kampanye, kami akan merekomendasikan ke pihak keamanan untuk tidak diberi izin untuk melaksanakan kampanye,” tegas ketua KPUD Bangkalan, Fazan Jakfar.

Menurutnya, partai politik yang tidak menyerahkan daftar pelaksana kampanye, konsekuensinya adalah disaat partai tersebut berkampanye pasti akan dibubarkan oleh panitia pengawas pemilu (Panwaslu).

Pelaksana kampanye bertangung jawab terhadap semua kegiatan pelaksanaan kampanye di lapangan.

Sehingga KPUD dan Panwaslu harus mengetahui jadwal masing-masing partai, agar tidak terjadi kesamaan waktu dengan kampanye parpol lainnya.

“Pelaksana kampanye memiliki tanggung jawab besar, misalnya ada suatu pelanggaran dalam kampanye yang bertanggung jawab adalah pelaksana. Bagaiaman kita akan memberikan izin jika sampai saat ini Hanura tidak menyerahkan daftar pelaksana,” paparnya.

Sebenarnya, lanjut Fauzan, kampanye itu sudah bisa dilakukan oleh partai, kecuali kampanye terbuka dan kampanye melalui iklan yang tidak boleh. Akan tetapi, kalau kampnye yang lain sudah boleh, makanya partai wajib menyetorkan nama-nama pelaksana kampanye tersebut, agar nantinya pada saat kampanye bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, ketua DPC partai Hanura Bangkalan, Faruq Al Qomy membenarkan partainya belum menyetorkan nama-nama penanggung jawab kampanye tersebut. Pihaknya berjanji akan menyerahkan daftar pelaksana sesuai ketentuan yang diwajibkan bagi setiap parpol peserta pemilu.

“Hari ini kami akan serahkan daftar pelaksana kampanye sesuai dengan permintaan KPUD Bangkalan,” tandasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN PROBOLINGGO N KORAN MADURA N MADURA Lapsus

SELASA 21 JANUARI 2014 No. 0284 | TAHUN III

SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III

Kampanye Terselubung dan Politisasi Program

ant/saleh

PKS BANTU KORBAN BANJIR. Ketua DPW PKS Jakarta, Selamat Nurdin (kedua dari kiri) dan Ketua DPD PKS Jakarta Selatan, Khoiruddin (kiri) memberikan bantuan kepada korban banjir di Kalibata, Jakarta, Selatan, Selasa (14/01). PKS DKI Jakarta memberikan bantuan kepada korban banjir di Rawajati Kalibata berupa alat kebersihan, obat - obatan dan makanan.

MADURA - "Masa jabatan saya akan berakhir pada Oktober 2014 selaku anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional dan saya akan kembali mencalonkan diri pada pemilu 9 April 2014 ini dan oleh karena itu dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu sangat kami harapkan. “ Demikian salah satu kalimat yang disampaikan anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) asal daerah pemilihan (dapil) XI Madura ini dalam acara sosialisasi mitigasi bencara yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini merupakan satu dari tiga narasumber yang diundang hadir menyampaikan sosialisasi mitigasi bencana. Pemateri lainnya adalah rekan seprofesinya di komisi VIII, yakni MH Said Abdullah dan seorang narasumber lagi dari Pem-

prov Jatim.

Secara panjang lebar Ruba'ie menceritakan hal ikhwal pentingnya memperjuangkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk membantu mengurangi risiko bencana dan penanganan pascabencana, agar masyarakat korban bencana merasa diayomi dan diperhatikan oleh pemerintah. "Berkat upaya yang kami perjuangkan bersama anggota DPR RI dari Madura lainnya, maka Alhamdulillah, Pamekasan menjadi perhatian dan kini telah memiliki dana penanggulangan bencana," kata Rubaie.

"Oleh karena itu, izinkan saya unjuk melanjutkan perjuangan ini menjadi wakil sampean semua bersama-sama Pak Said pada pemilu 9 April 2014," katanya menambahkan.

Kampanye terselubung di balik program pemerintah sebagaimana dalam sosialisasi pengurangan risiko bencana (PRB) atau "mitigasi bencana" yang digelar pemkab Pamekasan ini, tidak hanya dilakukan oleh calon legislatif DPR RI. Praktik yang sama juga dilakukan hampir semua caleg

yang memiliki akses langsung dengan pihak eksekutif.

Seperti yang terjadi pada pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni atau bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kelurahan Kowel, Kecamatan Kota, Pamekasan.

Salah seorang caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Pamekasan juga memanfaatkan program eksekutif itu dengan menjadi tenaga pendamping program kegiatan itu.

Caleg ini juga menegaskan kepada masyarakat penerima bantuan agar memih dirinya, karena berkat perjuangannya, maka warga miskin di kelurahan itu mendapatkan bantuan perbaikan rumah.

"Jadi kami, para penerima bantuan ini, diminta untuk memilih dia, saat pemilu legislatif nanti.

Alasannya, karena program bantuan perbaikan rumah itu atas perjuangan dia," kata salah seorang penerima bantuan, Amiruddin.

Amir bersama 40 penerima bantuan stimulan perumahan swadaya di kelurahan ini menyayangkan adanya kampanye terselubung

calon legislatif itu. Sebab menurut dia, bantuan itu bukan merupakan program politik, akan tetapi murni untuk kepentingan warga miskin.

Bahkan, warga penerima bantuan mengecam adanya praktik kampanye terselubung di balik program bantuan rumah Kemenpera di Kabupaten Pamekasan itu, apalagi bantuan yang disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan, yakni hanya disalurkan Rp3,5 juta dari seharusnya Rp7,5 juta.

Perlu Pengawasan Khusus Dosen Ilmu Politik Universitas Madura (Unira) Pamekasan Abubakar Basyarahil menilai, upaya memanfaatkan program eksekutif sebagai ajang kampanye terselung sebagaimana dilakukan sebagian caleg di Pamekasan, memang telah menjadi fenomena umum. Apalagi oleh partai politik yang memiliki akses langsung ke pihak eksekutif.

Dari sisi logika politik, kata dia, sebenarnya itu merupakan hal yang wajar, mengingat siapa saja yang memiliki akses media untuk melakukan sosialisasi, maka pasti akan melakukannya."Namun dari sisi etika politik, memang nam-

N

pak kurang baik," kata Abubakar Basyarahil.

Upaya memanfaatkan program pemerintah atau yang ia sebut sebagai "politisasi program pemerintahan" tidak hanya terjadi di tingkat para polikus lokal saja, akan tetapi juga menjadi fenomena nasional.

Menjelang pelaksanaan pemilu 2014, sudah banyak menteri dari partai politik tertentu yang blusukan ke daerah-daerah dengan alasan utama menyerahkan bantuan program. "Kedatangan menterimenteri dari parpol itu memang tak bisa disalahkan, kendatipun tidak sepenuhnya bisa dibenarkan, karena di balik itu semua ada misi politik untuk kepentingan partainya," kata Abubakar.

Hanya saja, jika hal itu dibiarkan, maka akan tercipta persaingan politik yang kurang sehat.

Sebab, tidak semua perwakilan partai politik di Indonesia memiliki akses pemerintahan, dan apabila dibiarkan akan menimbulkan kecemburuan sosial dan persaingan politik yang kurang sehat.

Oleh karena itu, kata Abubakar, penyelenggaran pemilu di tingkat pusat perlu mencermati fenomena ini dengan cara membuat aturan terkait adanya praktik "politisasi program pemerintahan" itu.

Menurut anggota Pantia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pamekasan Sapto Wahyono, upaya untuk mempersempit ruang gerak caleg untuk melakukan "politisasi program eksekutif" sebenarnya telah dilakukan pemerintah.

Hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor: B.2013/ KMK/D.VII/X/2013 tentang Larangan Pemanfaatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri untuk Kegiatan Politik Praktis.

Berdasarkan SE itu, kata Sapto, Panwaslu Pamekasan kemudian menyampaikan rekomendasi kepada Pemkab melalui instansi terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum agar lebih ketat melakukan seleksi kepada warga yang hendak direkrut menjadi pelaksana kegiatan pembangunan.

"Dalam rekomendasi itu secara spesifik kami memang menyebutkan program PNPM, karena hal ini memang sesuai dengan surat edaran Menko Kesra," kata Sapto.

Sebenarnya, menurut Sapto, rekomendasi Panwaslu itu tidak hanya untuk PNPM saja, akan tetapi juga program lain yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan program pembangunan lainnya yang sifatnya bantuan, termasuk, program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang kini dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). = ANT/ABD AZIZ

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Komunitas

KORAN MADURA

SELASA 21 JANUARI 2014

SELASA 21No. JANUARI 2014||TAHUN No. 0284 |IIITAHUN III 0284

OO

KOMUNITAS RIDERS INDEPENDENT SUMENEP

Si Raja Sport Eksplorasi Objek Wisata SUMENEP - Atas dasar keingintahuan akan kekayaan objek wisata di Pulau Madura dan menyalurkan hobi, pada tanggal 31 Agustus 2013, sejumlah pecinta motor NSR meresmikan Komunitas Riders Independent Sumenep (KRIS).

Saat ini, jumlah anggotanya mencapai 36 orang dari berbagai daerah di Kota Sumekar.

Aktivitas selama empat bulan ini, KRIS telah menjajaki tujuh objek wisata di Kabupaten Sumenep. Komunitas yang akrab disebut Si Raja Sport itu tiap bulan mengagendakan pertemuan rutin yang digelar di setiap rumah anggota secara bergantian. Dan setiap malam Minggu bertemu dan berkeliling Kota Sumenep.

Ketua KRIS, Haris, menjabarkan, beberapa objek wisata yang telah didatangi antara lain Gua Payudan di Kecamtan Guluk-guluk, Pantai Slopeng di Kecamatan Dasuk, Pantai Lombang di Kecamatan Batangbatang, dan Pantai Badur di Kecamatan Batuputih. Di setiap objek wisata tersebut ada kenangan yang berbeda yang dirasakan tiap anggota.

Komunitas yang berbasecamp di Desa Marengan, Sumenep, itu juga mengeksplorasi objek wisata religi. Beberapa objek wisata teligi yang telah dikunjungi Asta Tinggi di Kecamatan Kota Sumenep, Asta Sayid Yusuf di Kecamatan Talango, Asta Kumuk di Kecamatan Kalianget, dan Asta

junaedi/koran madura

BERAKSI. Beberapa anggota komunitas Riders Independent Sumenep (KRIS) sedang menjajaki beberapa objek wisata di wilayah Sumenep, Madura.

Penaungan di Kecamatan Pasongsongan.

“Kami akan fokus dulu di Madura, karena kita malu sabagai orang Madura jika tidak tahu sebeluk-beluk Pulan Madura ini. Bisa saja nantinya kami akan menelusuri wisata alam dan religi di luar Madura,” ungkapnya dalam sebuah kesempatan kepada Koran Madara, beberapa waktu lalu.

Keselamatan Berkendara Sekalipun komunitas yang menekankan ikatan persaudaraan ini memang tidak sulit bagi siapun untuk menjadi anggota KRIS, tapi tidak semua orang bisa bergabung menjadi anggota KRIS. ”Sipapun bolehboleh saja bergabung dalam komunitas ini, asalkan mempunyi tekad dan komitmen pasti,” katanya menyebutkan syarat

menjadi anggota.

Selain itu, syarat menjadi anggota KRIS, Motor Yamaha yang digunakan jenis Vison, Scorpio, dan Vixon. ”Ini syarat utamanya, karena komunitas yang kami luncurkan ini adalah komunitas Yamaha,” terangnya. Kendaraan tersebut harus dilengkapi surat-surat kendaraan dan orangnya sudah harus memiliki surat izin mengemudi.

Menurutnya, selain menjaga keselamatan anggota saat melakukan touring, juga memberi contoh yang baik dalam berlalu lintas. ”Kami ingin komunitas yang kami jalankan bisa memberikan contoh yang baik bagi generasi muda saat ini, utamanya dalam hal keselamatan dan juga belalu lintas yang baik,” terangnya. = JUNAEDI/MK

KORAN MADURA PROBOLINGGO PKORAN

P

SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III 21 JANUARI 2014 SELASA

MADURA

No. 0284 | TAHUN III

NOVRINA DWI OKTAVIANI

FATIMATUL FADILAH

Prinsip itu Dapat Mengantar Keberhasilan Jika ingin sukses, perempuan harus memiliki prinsip hidup. Selain itu bekerja keras dan tidak mudah putus asa. Jangan pernah setengah hati melakukan sesuatu. Termasuk dalam menjalankan profesi apa pun. Dengan pengerahan totalitas kemampuan seperti itulah, maka cita-cita terasa lebih mendekati kenyataan.

M

emang tidak mengingkari kemungkinan ada pendapat berbeda dengan Fatimatul Fadilah. Menurut gadis berkulit putih ini, selama nyawa dikandung badan dan Tuhan masih memberi kesempatan menghirup segarnya udara, menjalani hidup dengan sebuah prinsip yang kuat tentunya menjadi dambaan semua perempuan.

Apalagi tanpa memiliki prinsip menjadikan perempuan selalu dipandang sebelah mata, bahkan cenderung dijadikan sasaran pelecehan. Padahal tak ada seorang perempuan pun di dunia ini yang pernah ingin direndahkan.

Baginya, hidup ini akan terasa indah apabila berpegang teguh pada prinsip. Dengan sebuah prinsip, maka martabat kaum perempuan dapat dikawal dengan maksimal. "Aku sebagai perempuan harus memiliki prinsip yang jelas, dong. Sebab dengan prinsip itu aku tahu harus kemana, aku melangkah untuk meraih masa depan aku," ujarnya seraya tersenyum.

Perempuan memang diciptakan dengan segala keindahan dan tubuh yang gemulai.

Namun keindahan itu buka berarti perempuan tidak bisa berbuat apa-apa. Dibalik itu semua, tak ubahnya manusia normal lainnya, perempuan memiliki sebuah keinginan kuat dalam mewujudkan impiannya dimasa yang akan datang. Seperti apa yang diinginkan gadis berparas cantik ini, kelak dia

ingin menjadi seorang perawat profesional yang dapat mengabdi sepenuhnya pada masyarakat.

"Aku harus bisa sukses menggapai citacita, apapun akan aku lakukan demi sebuah keindahan di kemudian hari. Tak ada kata menyerah, itu sebuah usaha, prinsip hidup aku," ujar perempuan yang akrab dipanggil Dila ini.

Perempuan dan laki-laki sekarang memiliki kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan diri. Meski perempuan tetap tidak boleh melupakan kodratnya danmenjaga nama baik keluarga. Sebagai perempuan harus bermoral dan tidak terjerembap dalam kehidupan hedonis yang menjurus pada pergaulan bebas. Sehingga dengan menjaga diri dan berpegang teguh pada prinsip itulah bisa terhindar dari sesuatu yang dapat merusak tatanan kehidupan perempuan.

"Untuk perempuan jangan sampai terbelenggu dengan segala kemewahan hidup, karena itu semua akan merusak segalanya termasuk hilangnya arah masa depan. Maka dari itu, mulai saat ini kita harus berpegang teguh pada prinsip agar orangtua bangga pada anaknya," tuturnya.

Prinsip itu, kata Dila, sangat erat kaitannya dengan proses pencarian jati dirinya, karena semua sudah tertata dengan rapi, terkontrol dan terarah pasti. Dengan prinsip

itu seseorang bisa menikmati hidup tanpa harus khawatir akan terperosok pada hal yang negatif. Apalagi orang bijak pernah berkata bahwa mengontrol kehidupan bukan berarti membatasi ruang gerak untuk mencapai suatu keinginan.

"Kita bebas menentukan hidup, tapi ingat banyak godaan yang akan selalu mengahtui kita. Tinggal pilih saja, menjadi perempuan bermartabat atau malah sebaliknya. Yang paling penting kedua orang tua sedang menunggu kesuksesan kita," ucapnya. =DONI HERIYANTO/RAH

Perempuan Juga Perlu Berkiprah

agi Novrina Dwi Oktaviani (Via), tahun 2014 bukan sekedar tahun politik, namun tahun ini merupakan tahun untuk kaum perempuan. Karena itulah, bagi gadis 23 tahun itu, pada tahun ini kesempatan bagi kaum perempuan terbuka lebar untuk membuktikan kemampuan dan jatidirinya sebagai bagian dari warga negara yang memiliki kesamaan hak dengan kaum laki-laki. “Perempuan harus membuktikan bahwa mereka bukan memiliki tugas di kasur, dapur, dan sumur, melainkan juga memiliki hak untuk mengambil peran dalam pembangunan,” itulah ungkapannya saat ditanya pandangannya soal peran perempuan dalam pembangunan.

Perempuan bukan hanya sekedar bisa melahirkan “anak biologis”, tapi juga melahirkan “anak ideologis” berupa generasi calon pemimpin bangsa dan negara. Perempuan juga bisa menyumbangkan gagasan dan ide-idenya untuk pembangunan.

Karenanya, dalam setiap perencanaan pembangunan kaumnya juga diberi porsi yang cukup luas dan mendapat perlindungan yang istimewa dari undangundang.

Dalam pemahamannya, perbandingan antara penduduk lakilaki dan permpuan di negara ini adalah 70 banding 30. Sehingga dengan jumlah yang lebih besar dari kaum laki-laki itu, sangat naïf bila kaum hawa di negeri ini tidak bisa menunjukkan jati dirinya sebagai kaum bagian dari warga yang berdaya. =FAKIH AMYAL/RAH