e Paper Koran Madura 21 Maret 2014

JUMAT

KORAN MADURA

21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

1

0328-6770024 JUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III www.koranmadura.com

MK Menolak Gugatan Yusril PresidenSial Threshold Tetap Berlaku JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan: 108/PUU-XI/2013 terkait Judicial Review UU No.42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra. Dalam putusannya, MK menolak uji materi UndangUndang nomor 42 tahun 2008 tersebut.

Bertempat di Ruang Sidang MK, pembacaan putusan dibacakan Ketua MK, Hamdan Zoelva dan didampingi tujuh anggota hakim konstitusi. “Permohonan pemohon untuk tafsirkan pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 UU Pilpres tidak dapat diterima,” ujar Hamdan Soelva saat membacakan konklusi sidang di Gedung MK Jakarta, Kamis (20/3).

“Sedangkan untuk pasal 6A ayat (2) UUD 45 juga ditolak, karena tak ada argumentasi hukum kuat,” lanjut Hamdan.

Dengan demikian, Judicial Review UU No.42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Yusril ditolak.

Yusril Ihza Mahendra santai menanggapi

Puing MH370 Terdeteksi di ia d Samudera Hin Berita Utama hal | 2

ditolaknya judicial review UU No. 42/2008 tersebut. “Permohonan saya ditolak saya ketawa-ketawa. Sebelumnya kan MK sudah klaim bahwa dirinya penafsir tunggal konstitusi. tetapi kali ini MK menyatakan tidak berwenang untuk menafsirkan jadi saya ketawa saja,” ungkap Yusril dengan mata merah usai menghadiri sidang di gedung MK, Jakarta, Kamis (20/3).

Yusril mengaku heran dengan hakimhakim MK yang mengaku tidak berwenang menafsirkan konstitusi. Dalam gugatan yang diajukannya kali ini, menurut Yusril MK secara terbuka menyatakan dalam putusannya tidak berwenang menafsirkan konstitusi. “Jadi kalau mereka tidak berwenang untuk menafsirkan konstitusi kewenangnanya untuk menguji UU dibatalkan saja. cabut juga,” ketus Yusril.

Makanya menurut Yusril, selama ini banyak rumor yang mengatakan permohonannya akan dikabulkan seratus persen oleh MK karena ada Hamdan Zoelva, sebagai mantan anak buah Yusril di PBB, sudah terbantahkan. “Sekarang anda lihat sendiri, Hamdan ketua MK membacakan, menolak permohonan saya,” keluh Yusril.

“Kalau dari segi substansi putusan, jelas saya kecewa, saya tidak sependapat dengan MK. Biarkanlah,” keluh Yusril =ANT/ARIEF ISKANDAR

ant/andika wahyu

TETAP DUDUK. Calon Presiden dari Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (kedua kiri) tetap duduk. Sementara pengunjung sidang lainnya berdiri sesuai perintah petugas ketika majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meninggalkan ruang sidang seusai pembacaan amar putusan pada sidang pleno perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (20/3). MK menolak permohonan Yusril Ihza Mahendra terkait UU Pilpres sehingga pelaksanaan Presidensial Threshold pada Pemilu 2014 tetap digunakan.

2

KORAN MADURA

JUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III PAMANGGI

Hak dan Sepatu

Oleh : Abrari Alzael

Wartawan-Budayawan Madura

Negara, mengalokasikan usia purna terhadap aparatnya agar beristirahat dari rutinitas yang membuatnya sedikit mengerutkan dahi dalam soal penyelenggaraan negara. Lalu tugas aparatur digantikan generasi berikutnya yang lebih muda, sehat dan vitalitas yang tinggi.

Tetapi pada sebagian aparatur negara yang berada di usia purna saat ini, menganggap usia istirahat dari rutinitas hari-hari itu pada konteks pegawai dan tidak (boleh) istirahat dari kegiatan yang berkait dengan negara. Karena itu, mereka masuk ke dalam pusaran politik dengan menjadi calon legislatif maupun dewan perwakilan daerah.

Sebagai warga negara, siapa saja berhak menjadi apa saja didalam negeri ini asal memenuhi syarat. Warga purna pegawai atau aparat diberi hak untuk menjadi politisi baik di dalam maupun di luar parlemen. Tetapi pada niat negara dalam pemurnaan mereka agar beristirahat, tidak menjadikan mereka jera untuk mengabdi kepada negara. Tetapi aparat-pegawai purna yang bersyahwat politik tinggi, benarkah akan mengabdi ataukah hanya sekedar ambisi dari keterbatasan usia di jajaran aparatur?

Jika pada pemilu nanti yang terpilih adalah para purna jabatan birokrasi, dapatlah disimpulkan bahwa parlemen akan berisi para manula yang tidak sepenuhnya bertenaga untuk menyelenggarakan negara dari sisi Pada konteks ini, keparlementariaan. negara seharusnya Pada konteks ini, membatasi warg- negara seharusnya warganya anya dari segi usia membatasi dari segi usia untuk untuk menjadi ang- menjadi anggota gota parlemen parlemen. Ini penting bukan untuk meragukan kemampuan para purna. Tetapi negara seharusnya memberikan kesempatan kepada para purna untuk beristrahat dengan tenang, menapaki usia senja secara damai.

Di samping itu, agar negara tidak disanggah para manula yang bisa saja membuat gerakannya lamban karena tenaganya berkurang. Ini, jika tinjauannya hanya pada faktor usia meski masih dimungkinkan semakin tua kian menjadi.

Tetapi negeri ini sangat luas dan jauh lebih dari kelapa, kian tua semakin banyak santannya. Ini, juga tidak bermaksud untuk membedakan tuamuda namun lagu Elpamas yang pernah dicekal di era Soeharto layak direnungkan : Kamu yang sudah tua, apa kabarmu. Katanya baru sembuh, katanya sakit. Jantung, ginjal, dan encok, sedikit saraf. Hati-hati Pak Tua, istirahatlah. Di luar banyak angin.

Tidak terbayangkan, ketika mantan pejabat lalu masuk ke parlemen dan menjadi pengontrol jalannya pemerintah yang dipimpin kepala daerah. Padahal, kepala daerah dulu pernah menjadi atasannya serta menolongnya untuk kenaikan pangkatnya dengan cara membayar saat menjadi pejabat aktif. Saat situasi seperti ini terjadi, maka posisi legislatifeksekutif di pemeritahan akan seperti Nazisme dimana perbedaan cara pandang lebih disebabkan oleh dendam. Dalam posisi seperti ini, dapat dipastikan tak ada lagi negarawan; ia dirindukan tetapi juga dibuang dan jauh least dari pandangan. =

Berita Utama

KORAN MADURA

JUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III

2

Dua Alat Bukti Siap Jerat Budi Mulya KPK: Tidak Ada Muatan Politis dalam Kasus Bank Century JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pulung Rinandoro menegaskan, tidak ada muatan politis dalam kasus dugaan korupsi Bank Century yang melibatkan tersangka Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya.

Menurutnya, dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik murni kasus hukum. “Sangatlah tidak benar ada campur tangan politik pada KPK,” kata Pulung di Jakarta, Kamis (20/3).

KPK, kata PUlung, telah melakukan penyelidikkan hingga penyidikan dan menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat Budi. Salah satu barang bukti itu didapat dari hasil penggeledahan di kantor Bank Indonesia (BI) pada 25-26 Juli 2013 lalu. “Penasehat hukum juga menyimpulkan tidak benar perihal

alat bukti Budi Mulya. Tim penyidik KPK telah melakukan penyidikan dengan cara benar,” ujarnya.

Tim penasehat hukum Budi dalam eksepsi atau nota keberatan menduga, ada campur tangan politik dalam kasus dugaan korupsi Bank Century. Sebab, dalam penyelidikan pada tahun 2011, KPK telah menyatakan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan wewenang. Budi juga menilai kasus Bank Century merupakan suatu kebijakan BI. Dalam kasus ini, Budi selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa didakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp 1 miliar dari pemberian FPJP Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Ia juga didakwa memperkaya pemegang saham Bank Century, Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi, sebesar Rp 3,115 miliar.

Perbuatan Budi dinilai telah memperkaya PT Bank Century sebesar Rp 1,581 miliar dan Komisaris PT Bank Century Robert Tantular sebesar Rp 2,753 miliar.

Budi juga diduga menyalahgunakan wewenang secara bersama-sama dengan pejabat Bank Indonesia. Dalam dugaan korupsi pemberian FPJP Bank Century, Budi didakwa bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI, Miranda S Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang VI, Budi Rochadi (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang VII, Robert Tantular, dan Harmanus H Muslim.

Dalam kasus penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi juga didakwa bersama-sama dengan Boediono, Miranda, Siti, Budi Rochadi, Muliaman D Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang V, Hartadi A Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang III, Ardhayadi M selaku Deputi Gubernur Bidang VIII, dan Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan.

Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 689,394 miliar terkait pemberian FPJP dan Rp 6,762 triliun dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. =GAM/AJI

PESAWAT HILANG

MH370 Terdeteksi di Samudera Hindia?

CANBERRA-Otorita Keselamatan Maritim Australia (AMSA) Kamis mengatakan bahwa dua benda yang mungkin terkait dengan penerbangan Malaysia Airlines yang hilang telah terlihat, dengan munculnya benda besar panjang sekitar 24 meter di perairan Samudera Hindia selatan.

lines yang hilang, telah ditemukan di Samudera Hindia selatan.

Dalam pernyataan di parlemen, Abbott mengatakan citra satelit baru menunjukkan dua kemungkinan benda di laut dan pesawat Orion Australia sedang dalam perjalanan ke perairan itu.

Sementara itu pesawat Orion angkatan udara Australia dialihkan untuk mencari benda-benda yang berkaitan diduga pesawat penumpang Malaysia itu.

Abbott telah berbicara dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengenai perkembangan baru tersebut.

“Benda-benda itu relatif tidak jelas. Indikasi bagi saya adalah benda itu berukuran sebagai layaknya dan mungkin terendam dalam air dan naik-turun di atas permukaan laut,” kata pejabat AMSA John Young.

Dia mengatakan bahwa Australia memiliki pesawat di tempat kejadian itu untuk mengkonfirmasi obyek, dan lebih banyak kapal serta pesawat mulai menuju ke tempat benda tersebut terlihat.

Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengumumkan pada Kamis bahwa objek itu kemungkinan berkaitan dengan penerbangan MH370 Malaysia Air-

Bantu Kementerian Luar Negeri China, Kamis, berharap Australia dapat mengirim kapal dan pesawat sesegera mungkin untuk menyelidiki dua objek yang terlihat oleh satelit mengambang di Samudera Hindia bagian selatan yang diduga bagian dari pesawat Malaysia yang hilang.

China telah mengatakan kepada kedutaan besarnya di Australia untuk tetap berhubungan erat dengan pemerintah Australia dan membantu dalam upaya pencarian, kata kementerian luar

negeri dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan kementerian luar negeri itu muncul setelah pejabat Australia mengatakan pesawat angkatan udara Australia AP-3C Orion telah tiba di tempat kejadian, dan lebih banyak pesawat sedang dalam perjalanan. Sebuah kapal yang ditugaskan untuk menuju kawasan itu dijadwalkan tiba dalam beberapa jam.

Pesawat AS Juga Melihat Seorang wartawan di pesawat P-8 Amerika Serikat yang sedang mencari pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370 yang hilang juga mengatakan awak pesawat telah menemukan sinyal radar dari sebuah objek besar di Samudra Hindia.

Benda besar tersebut mungkin terkait dengan pesawat yang hilang.

Posting berita ini terjadi tak lama setelah pihak berwenang Australia mengatakan dua benda telah terlihat di selatan Samudera Hindia pada citra satelit yang mungkin terkait dengan pesawat Boeing 777 Malaysia Airlines yang hilang. =ANT/XINHUA

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 212014 MARET 2014 JUMAT 21 MARET | No. 0326 | TAHUN III No. 0326 | TAHUN III

Ketentuan Hak Pilih TNI Digugat ke MK Ada Pasal yang Bisa Menimbulkan Ketidakpastian Hukum JAKARTA- Mantan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menguji Pasal 260 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang mengatur anggota TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih dalam Pilpres.

Ifdhal bersama Supriyadi Widodo Eddyono yang berprofesi advokat menguji pasal tersebut di Mahkamah Konstitusi karena pasal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kuasa Hukum pemohon, Wahyudi Djafar, saat sidang perdana di Jakarta, Kamis, menjelaskan pasal yang mengatur anggota TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih dalam Pilpres itu dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketentuan hanya menyebut Pilpres 2009, bukan Pilpres 2014.

Pasal 260 UU Pilpres berbunyi: “Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun

2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih”.

Sedangkan dalam Pasal 326 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif telah menyatakan anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014.

Menurut dia, dengan adanya pengaturan berbeda terkait hak pilih anggota TNIPolri itu melahirkan situasi ketidakpastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) jo Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Untuk itu, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 260 UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih”.

Majelis panel pengujian UU Pilpres ini diketuai Patrialis Akbar didampingi Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman sebagai anggota.

Menanggapi permohonan ini, Fadlil Sumadi meminta agar pemohon memastikan apakah anggota TNI-Polri tidak punya hak pilih atau tidak menggunakan hak pilihnya.

“Kalau tidak menggunakan, sebenarnya dia punya, tapi tidak digunakan hak pilihnya. Apakah itu suatu hukuman baginya.

Ini mendasar yang harus dipastikan,” kata Fadlil.

Dia juga menyarankan agar tidak terbatas pada ketidakpastian hukum, tetapi ketidakadilan yang dikaitkan dengan hak warga negara.

“Kalau sudah memilih jadi polisi atau TNI hilang hak pilihnya, kalau hilang kenapa, kalau masih, kenapa tidak digunakan, argumentasi ini yang seharusnya dibangun,” katanya.

Sedangkan Patrialis mempertanyakan materi permohonan yang dikatakan menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang mana? Yang Pilpres atau Pemilu Legislatif? Ini harus didudukkan masingmasing,” kata Patrialis. =ANT/JOKO SUSILO

33

KAMPANYE TERSELUBUNG

Dua Mentri SBY Disemprit Bawaslu

JAKARTA-Bawaslu menemukan dugaan kampanye terselubung dilakukan oleh dua orang menteri yang juga berstatus kader partai politik peserta pemilu. Dua menteri itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Sharif Cicip Sutarjo, dan Menteri Agama, Suryadharma Ali, yang menjabat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Ya, ada beberapa indikasi pelanggaran, kami masih menerima dan mengkaji. Pak Cicip itu ada laporannya, Pak Suryadharma Ali juga sudah ada laporannya dari Malang, Jawa Timur. Indikasi kampanye terselubung,” kata Ketua Bawaslu, Muhammad, kepada wartawan di Media Centre Bawaslu, Jakarta, Rabu (19/3).

Tapi, Muhammad masih berkilah soal bentuk pelanggaran apa yang dilakukan kedua menteri tersebut.

Menurutnya, saat ini Bawaslu di daerah masih mengkaji dan memverifikasi pelanggaran yang dilakukan. =GAM/ABD

SURVEI POLITIK

Elektabilitas PDIP Meningkat JAKARTA- Survei bulanan yang dilaksanakan Roy Morgan Research mendapati elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meningkat dua persen menjadi 29 persen.

Roy Morgan merilis hasil survei tersebut di Jakarta, Kamis.

Survei dilaksanakan pada bulan Februari dengan melibatkan 2.934 responden di 34 provinsi.

Direktur Roy Morgan Research untuk Kawasan Asia Debnath Guharoy menyatakan, survei yang dilakukan sebelum Jokowi dicapreskan tersebut menunjukan hasil yang baik bagi PDIP. “Faktor Jokowi (pencapresan) akan lebih lagi mendongkrak perolehan PDIP, bila PDIP menggunakan Jokowi dengan benar dalam beberapa minggu ke depan,” katanya dalam rilis survei yang diterima Antara.

Sementara itu, dalam survei tersebut, Partai Golkar tetap

meraih 20 persen, Partai Gerindra naik stau persen menjadi 15 persen, Demokrat turun satu persen menjadi 10 persen.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turun satu persen menjadi enam persen, Partai Keadilan sejahtera (PKS) tetap empat persen, Partai Amanat Nasional turun satu persen menjadi empat persen.

Partai Persatuan Pembangunan tetap dua persen, Partai NasDem tetap dua persen, dan Partai Bulan Bintang tetap satu persen. Sedangkan 12 persen responden belum dapat menyatakan pilihan. =ANT/ARIEF ISKANDAR

ant/hafidz mubarak

KAMPANYE TERBUKA PDIP BEKASI. Simpatisan membawa replika banteng saat kampanye terbuka PDI Perjuangan di lapangan pedurenan, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/3). Kampanye yang di ikuti ribuan simpatisan PDI Perjuangan tersebut mengusung tema Indonesia Satu.

4

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III

Alokasi Belanja Pegawai 122 Daerah di Atas 60% Banyak Instansi dan Daerah Tidak Memiliki Analisis Beban Kerja JAKARTA-Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Setiawan Wangsaatmaja menilai manajemen alokasi belanja daerah masih belum efisien. Indikasinya, masih banyak daerah (kabupaten/kota) yang mengalokasikan 60 sampai 80 persen APBD mereka hanya untuk belanja pegawai.

“Hasil kajian APBD 2013 menemukan sebanyak 122 daerah (kabupaten/kota) di pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi yang menghabiskan lebih dari 60 persen APBD mereka hanya untuk membayar gaji pegawai saja.

Sedangkan Bantul, Ngawi, dan Ambon bahkan diatas 70 persen,“ ujar Wangsaatmaja menjelaskan dalam rapat kebijakan perenca-

naan SDM aparatur sipil negara di Jakarta, Kamis (20/3).

Dia menjelaskan tingginya belanja pegawai diharapkan dapat ditekan oleh Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang baru disahkan 15 Januari lalu. Dengan begitu, setiap instansi wajib menyusun kebutuhan jumlah PNS berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja,

sehingga jelas terlihat kebutuhan riil, keselarasan rencana dengan visi, dan misi daerah. Selanjutnya, setelah dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja lengkap, Kementerian PAN dan RB akan menetapkan formasi dan jumlah sesuai dengan kemampuan negara.

“Masalah utama adalah masih banyak instansi dan daerah yang tidak memiliki analisis beban kerja, analisis kebutuhan aparatur dan analisis beban belanja untuk bisa secara tepat menetapkan jumlah aparatur,” lanjutnya.

Hal ini menyebabkan sebagian daerah dan SKPD kelebihan dan keurangan aparatur. Totalnya, ada selisih aparatur sebesar 182,669; yaitu 81,038 aparatur pusat dan

101,637 di daerah.“Belum lagi ditambah dengan tantangan lima tahun ke depan di mana antara tahun 2014 sampai 2018 akan ada 229,634 aparatur yang pension,” tuturnya.

Padahal, kebijakan umum alokasi tambahan formasi secara nasional tetap pada pertumbuhan nol persen, artinya alokasi tambahan formasi nasional besarnya sama dengan jumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun (BUP) secara nasional.

Jumlah aparatur sipil negara saat ini sekitar 4,362 805 orang, terbagi menjadi 891,509 aparatur pusat dan 3,471,296 di daerah.

Jumlah ini dianggap cukup memadai untuk memberikan pelayanan publik. =GAM

ant/widodo s. jusuf

PERTEMUAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA. Ketua MPR Sidarto Danusubroto (podium) bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kelima kiri), Wapres Boediono (keenam kanan), Ketua DPR Marzuki Alie (keempat kiri), Ketua DPD Irman Gusman (kelima kanan), Ketua BPK Hadi Poernomo (ketiga kiri), Ketua Ketua MA Hatta Ali (keempat kanan), Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki (Ketiga kanan), Ketua MK Hamdan Zoelva (kedua kiri), Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin (kiri), Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid (kedua kanan) dan Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli (kanan) memberikan keterangan pers usai acara Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3). Pertemuan silahturahim dan konsultasi yang dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung, Ketua BPK dan Ketua Komisi Yudisial tersebut membahas soal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014.

SOSIAL

Jokowi Bantu Muhammadiyah JAKARTA-Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo melakukan silaturahmi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di kawasan Menteng Raya, Jakarta Pusat.

Jokowi membantah tengah melakukan pendekatan ke salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia itu.

“Karena Muhammdiyah banyak bergerak di bidang pendidikan. Dan ini berkaitan dengan DKI. Jadi yang ada di bawah masalah-masalah dan problem juga kami konsultasi,” ujar Jokowi, Kamis (20/3).

Capres PDI Perjuangan ini juga membantah pertemuannya dengan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin terkait dengan pencapresannya. “Nggak, nggak, nggak,” elaknya.

Jokowi mengaku, menemui Din Syamsuddin untuk berbicara hal-hal khusus yang berkaitan dengan persoalan yang lebih luas.

Seperti membahas mengenai program Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digunakan oleh siswa di DKI, termasuk siswa di lembaga pendidikan Muhammadiyah.

Jokowi kembali menegaskan, dirinya menyambangi Muhammadiyah karena lembaga ini cukup besar pengikutnya. “Kan tadi saya sudah sampaikan, SD, SMP sampai SMA, universitas dan rumah sakit, Muhammdiyah kan memiliki semuanya,” pungkas Jokowi Muhammadiyah berencana membangun kantor pusat dan gedung dakwah yang beralamat di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat itu. Saat ini kantor PP Muhammadiyah itu memiliki empat lantai.

Rencana pembangunan ini disampaikan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin kepada Jokowi saat bersilaturrahim di Jakarta.

“Ada hal penting juga tadi. Karena beliau gubernur, saya sampaikan ini ada rencana Muhammdiyah, gedung pusat dakwah ini kalau bisa ditingkatkan. Kebetulan baru beli tanah di seberang.

Apa lagi gedung di sekitar sini sudah tinggi-tinggi. Ini rencana sudah lima tahun lalu,” jelas Din usai pertemuan.

Din menjelaskan, dalam pertemuan tadi, Jokowi sangat mendukung pembangunan gedung dakwah tersebut. Tak tanggungtanggung, Jokowi akan membantu pembangunan gedung tersebut hingga memiliki 30 lantai. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT MARET 2014 JUMAT 21 MARET21 2014 | No. 0326 | TAHUN III No. 0326 | TAHUN III

55

JELANG PEMILU

HSBC: Pebisnis Indonesia Pesimis

ant/rivan awal lingga

PEMERIKSAAN BARANG PALSU DAN BAJAKAN. Petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan calon penumpang pesawat di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (20/3). Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DJHKI) bekerja sama dengan pihak Otorita PT Angkasa Pura II dan Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno Hatta melakukan kampanye “INDONESIA TOLAK BARANG PALSU DAN BAJAKAN” yang diharapkan dapat memberi kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya hak cipta peranti lunak (sofware) komputer.

Rp 123 Triliun untuk Cicil Utang Luar Negeri JAKARTA-Bank Indonesia (BI) melansir data mengenai rencana pembayaran cicilan utang luar negeri (ULN) pemerintah dan bank sentral. Dari situs resmi BI, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) setidaknya harus mencicil utang dari Februari hingga Desember 2014 sebesar USD 10,9 miliar atau setara Rp 123,3 triliun. Total cicilan utang tersebut terdiri dari pokok utang sebesar USD 8 miliar dan bunga sebesar USD 3 miliar.

Masih dari data bank sentral, pada Januari 2015 pemerintah dan bank sentral direncanakan akan mencicil utang luar negeri sebesar USD 651 juta dengan pokok pinjaman USD 249 juta dan bunga pinjaman USD 401 juta.

Per Januari 2014, utang luar negeri pemerintah dan BI telah mencapai USD 127,9 miliar. Jika

ditambah dengan utang luar negeri swasta, maka total utang luar negeri Indonesia mencapai USD 269,3 miliar atau setara dengan Rp 3.046,8 triliun. Utang ini terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral serta utang luar negeri swasta.

Dari total utang luar negeri Indonesia tersebut memang didominasi oleh utang jangka pan-

jang yang jangka pembayarannya melebihi dari satu tahun.

Total utang jangka pendek hanya USD 46,5 miliar sedangkan utang jangka panjang USD 222,8 miliar.

Dilansir dari data resmi bank sentral, sektor ekonomi terbesar pengguna utang luar negeri adalah keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sektor ini menempati peringkat pertama dengan menggunakan utang sebanyak USD 117 miliar. Kedua, sektor industri pengolahan dengan total utang mencapai USD 30 miliar.

Ketiga, sektor pertambangan dan penggalian dengan total USD 26 miliar. Keempat, sektor listrik, gas dan air bersih dengan total utang USD 20,5 miliar.

Keenam, sektor jasa atau services dengan total utang men-

capai USD 18,4 miliar. Ketujuh, sektor pengangkutan dan komunikasi dengan total utang USD 12,6 miliar.

Kedelapan adalah sektor bangunan atau housing and building dengan total utang mencapai USD 11 miliar. Kesembilan ialah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dengan total utang mencapai USD 9 miliar dan terakhir adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan total utang USD 8 miliar.

Dari total ini masih ada sektor ekonomi lainnya pengguna utang luar negeri dengan USD 16,6 miliar, sehingga total utang luar negeri Indonesia per Januari 2014 mencapai USD 269,3 miliar. =GAM

JAKARTA-Meski angka indeks survei pebisnis Indonesia terbilang positif tapi angka tersebut masuk dalam area pesimis.

Namun, bukan berarti pebisnis Tanah Air menghentikan laju bisnisnya. “Kita ini menghadapi Pemilu. Pebisnis ternyata mau melihat dulu. Mereka tidak stop, tapi mereka pelan-pelan”, kata Nirmala, dalam ‘HSBC Global Connections Report and Indonesia Economic Outlook 2014, di Jakarta, Kamis, (20/3).

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) menyatakan bahwa dalam kurun waktu 6 bulan mendatang pengusaha di Indonesia terbilang pesimis akan situasi dan kondisi ekonomi Indonesia. Salah satu penyebab para pengusaha pesimis dikarenakan tahun ini merupakan tahun pemilihan umum (Pemilu).

Pesimisnya para pengusaha dalam kurun waktu 6 bulan mendatang tersebut terungkap dalam hasil survei yang dilakukan HSBC, yang dilakukan kepada para pebisnis Tanah Air. Indeks survei tersebut menunjukkan angka yang pesimis dan berbeda dengan kondisi pebisnis Indonesia di 6 bulan sebelumnya.

Head of Global Trade and Receivable Finance, HSBC Indonesia, Nirmala Salli mengatakan, meski angka indeks survei pebisnis Indonesia terbilang positif, tapi angka tersebut masuk dalam area pesimis. Namun, bukan berarti pebisnis Tanah Air menghentikan laju bisnisnya, hanya saja memperlambat.

Selain Pemilu, lanjut Nirmala, yang membuat pebisnis Indonesia pesimis adalah depresiasi Rupiah yang terjadi pada akhir 2013 lalu, meski sekarang ini Rupiah sudah mengalami penguatan.

Masih besarnya tingkat impor Indonesia juga membuat pebisnis pesimis bahwa defisit transaksi berjalan mengalami peningkatan.

Kendati pebisnis pesimis, Nirmala mengatakan bahwa survei tersebut menunjukkan Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2014, walau tahun lalu Indonesia tumbuh 5,8%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 3 tahun terahkir. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III

PERMENDAG 70/2013

Mendag Coba Redam Laju Impor JAKARTA-Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta produsen nasional memanfaatkan Permendag 70/2013 untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan pangsa pasar produksi dalam negeri guna meredam laju impor dan membuka peluang ekspor baru.

ant/m agung rajasa

EKSPOR ILEGAL BATU MULIA. Petugas menata barang bukti batu mulia ketika gelar barang bukti penyitaan di kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (20/3). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggagalkan ekspor ilegal batu mulia senilai Rp 485 miliar. Batu mulia tersebut dikemas dalam enam kontainer yang akan dikirim ke Taiwan, Cina, dan Amerika Serikat.

Kualitas Aparatur Masih “Minim” JAKARTA-Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara mewajibkan setiap instansi pemerintah melakukan perencanaan pengadaan dan pengembangan pegawai. Sayangnya, belum ada instansi yang memiliki blueprint perencanaan dan pengembangan SDM yang dibutuhkan.

Hal ini terungkap dalam rapat kebijakan perencanaan SDM aparatur negara di Jakarta. Selain itu, investasi pemerintah untuk pengembangan SDM apartur masih sangat rendah. “Data Sistem Informasi Diklat Aparatur tahun 2012 lalu menunjukkan bahwa mayoritas aparatur negara hanya diberikan diklat setiap 22 tahun sekali. Padahal di negara-negara maju seperti Singapura, pemerintah mewajibkan aparatur sipilnya mengikuti diklat selama 100 jam per tahun; Inggris dan India lima hari per tahun,” jelas Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Agus Dwiyanto, MPA di Jakarta, Kamis (20/3).

Dia menilai, Indonesia belum memiliki database yang akurat untuk menganalisa profil dan kebutuhan pengembangan kompetensi teknis aparatur. Kondisi ini disebabkan karena pemerintah masih menganggap pro-

fil aparatur sipil negara masih sebagai faktor produksi semata, belum sebagai aset pembangunan. “Masih minim data yang berkualitas guna menghasilkan gambaran aparatur seperti apa yang dibutuhan beberapa tahun ke depan,” kata Dwiyanto.

Indonesia jelasnya membutuhkan upaya perbaikan kualitas aparatur yang lebih inklusif, mengingat keragaman budaya, tantangan, prioritas dan sumber daya lembaga dan daerah yang berbeda-beda.

LAN ujarnya saat ini tengah mengembangkan database aparatur sipil negara guna memetakan berbagai profil, kompetensi, dan kebutuhan diklat aparatur.

Dwiyanto juga menghimbau sudah saatnya pemerintah mendefinisikan kembali relevansi antara misi dan visi kelembagaan dan daerah yang tertuang dalam analisa jabatan dan beban kerja yang ada saat ini.

Menurutnya, rumusan analisa jabatan dan beban kerja selama ini hanya dianggap sebagai sesuatu yang harus ditentukan semata. Padahal, saat ini banyak sekali fungsi-fungsi yang sudah tidak relevan lagi, oleh karena itu harus ditinjau kembali. Akibatnya, perencanaan pengembangan kompetensi aparatur tidak jelas dan sulit diprediksi.

Dwiyanto menghimbau pemerintah untuk segera mengarusutamakan program pengembangan kompetensi aparatur lintas lembaga dan daerah. Pemerintah bisa mencontohi Singapura yang menyediakan 60 persen diklat pengembangan kompetensi fungsional dan 40 persen untuk pengembangan masa depan aparatur.

Hasil penilaian Indeks Kinerja Manajemen oleh Lembaga Administrasi Negara/LAN juga menunjukan rendahnya kualitas aparatur di level Kabupaten/ Kota: dalam skala 0-100 terdapat 54% Kabupaten/Kota mendapatkan nilai rendah (skor 41-60) dan 34% Kabupaten/Kota mendapatkan nilai sangat rendah (<40), sementara yang meraih nilai tinggi hanya hanya 7% Kabupaten/ Kota. =GAM

“Ada tiga keuntungan Indonesia saat ini dibandingkan dengn negara berkembang besar lainnya seperti Cina dan India. Pertama, Indonesia memiliki pusat perbelanjaan yang sangat banyak dan sangat modern hampir di seluruh negeri sebagai respon terhadap daya beli yang meningkat sangat cepat. Kedua, Indonesia memiliki karakter konsumen yang tergolong sangat “sophisticated” tapi juga sangat nasionalis.

Ketiga, kita memiliki produsen dengan kreativitas bernilai tinggi yang selama ini justru bersinergi lebih baik dengan pembeli dari luar negeri,” kata Mendag M. Lutfi dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, di Jakarta, Kamis (20/3).

Menurutnya, seharusnya pasar dalam negeri tidak mudah dipenetrasi barang impor, bila saja produsen dalam negeri bisa memenuhi aspirasi dan ekspektasi konsumen Indonesia yang memang tergolong tinggi dengan gaya hidup yang terus berubah dengan cepat.

Hal penting yang diatur dalam Permendag 70 Tahun 2013 adalah kewajiban toko modern dan pusat perbelanjaan untuk memasarkan produk dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

“Komposisi ini penting sekali untuk mulai memberikan akses dan tempat bagi produk dalam negeri yang berkualitas tinggi.

Saya punya keyakinan bahwa produk dalam negeri yang laku di pusat perbelanjaan (mal) terkemuka pasti punya potensi ekspor yang tinggi. Ini tentunya perlu proses inovasi dan industrialisasi,” ungkap Mendag. (GAM) Pelaksanaan kewajiban untuk memasarkan produk dalam negeri paling sedikit 80% di Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan berlaku efektif 2,5 tahun yaitu pada 12 Juni 2016, terhitung sejak Permendag Nomor 70 Tahun 2013 diterbitkan pada 12 Desember 2013.

“Sosialiasi Permendag 70/2013 ini mudah-mudahan bisa

meningkatkan urgensi semua pihak. Kuncinya adalah promosi dan sinergi antara para pedagang dan distributor, khususnya para pemilik pasar modern, dengan para produsen dalam negeri.

Itulah semangat dari Permendag 70/2013 ini,” tambahnya.

Kegiatan sosialisasi Permendag Nomor 70 Tahun 2013 ini diharapkan dapat menjaring masukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberlakuan peraturan tersebut. Jika peraturan ini dapat berlaku dengan baik, diharapkan dapat lebih menjamin pemberdayaan produsen Indonesia dan perkuatan pemasaran produk dalam negeri, serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai rata-rata 6% per tahun dengan konsumsi domestik mencapai 54,56% dari PDB (sumber dari BPS).

Komposisi ini penting sekali untuk mulai memberikan akses dan tempat bagi produk dalam negeri yang berkualitas tinggi.

M. Lutfi

Menteri Perdagangan Namun, Mendag menyadari bahwa kemungkinan masih ada beberapa produsen dan pelaku pasar modern yang karena kondisinya atau hal-hal tertentu mengalami kendala sehingga belum dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Dalam hal ini, pemerintah akan terus bersikap suportif dengan mendengarkan dan bekerja sama dengan semua pihak.

“Walaupun penting untuk mendorong pangsa pasar produk dalam negeri, tapi tetap harus diingat bahwa konsumen adalah raja dan “consumer confidence” harus dijaga tetap positif. Jadi proses transisi ini harus dipercepat, tapi tetap harus natural (alami). ” katanya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Budaya

JUMAT 21 MARET 2014 No. 0326 | TAHUN III

JUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III

77

Bang, Bangun…!!

Cerpen: Khairul Mufid JR* Dari batang tubuh bus antar kota, riuh rendah suara itu terdengar lagi, suara pengasong makanan ringan dan minuman pembasah kerongkongan, suara itu melantun lagi, suara pengamen yang menggoyang bus dengan tabuh gendang dan gelitik gitar, atau keriuhan penumpang yang mengatupkan mulut untuk bercakap, hingga semua mengental dan beterbangan di sawang langit bus.

B

arangkali cuma aku yang menyumbat sepasang daun telinga, saking ketakterimaannku terhadap bunyi-bunyian yang menyesakkan dada dan memerihkan mata, dari Prenduan tempat aku bermula, di dalam bus, sebuah kursi lusuh menunggu kedatanganku, ia salah satu kursi kembar dempet tiga, paling hilir dan paling buruk rupa, dengan perasan cacat terpaksa aku manut dan meng-iyakan seorang kondektur bus yang tiba-tiba menuntunku ke letak kursi kosong itu, “ini adalah bus terburuk, terjelek, terbau, dan (ter-ter) lainnya” gumamku dalam hati, dan protesku terhadap transportasi umum negeri ini.

“Mau kemana Mas?” Kondektur itu membuyarkan kampanyeku.

“Surabaya!” jawabku ketus, “Lima puluh empat ribu,” sambil ia sodorkan selembar karcis ke wajahku.

“Apa pak.. lima puluh empat ribu?, nggak kemurahan pak”, aku menyindir, “biasanya PrenduanSurabaya itu tiga puluh lima ribu pak, itu pun dengan bus-AC dan tentu dengan kursi empuk, tidak segepeng dan secalar kursi bus ini”, “yaahh, mau bayar atau

turun?” jawabnya membangun benteng pertahanan.

“Jangan gitu juga pak, coba mengerti saya, selama saya hilir mudik Prenduan-Surabaya memang tak semahal itu, paling naik sedikit aja, lagian sekasar itukah bapak terhadap pelajar sepertiku” Kondektur itu diam dan tampak merencanakan sesuatu, “Ya sudah, bayar empat puluh lima ribu wes”. ia menurunkan harga, dan mengakhiri tawar menawar.

“Ini pak” terima kasih atas entakannya. *** Sepanjang perjalananku di tubuh bus ber-cat putih itu, tetap saja aku tak habis pikir mengapa lonjakan tarif tranportasi publik begitu tinggi namun tidak diimbangi dengan perbaikan sarana dan prasarana? pikiranku terus mengembara.

Hingga suara terlantun, “Terminal Bungorasih.. terminal Bungorasih.!” seorang kenek mengedarkan info ke para penumpang saraya membuka kran pintu bus, Aku pun ikut mengekor antre di depan pintu, karena rata-rata semua turun di terminal Bungorasih.

Akhirnya sampai di Bungo-

rasih, dengan barang bawaan yang cukup banyak, aku mulai menyatroni setiap bus yang tengah bersap menghadap utara, di bawah plang nama kota tujuan masing-masing, dimana ya bus tujuan Yogyakarta? Tanyaku sambil merazia dari pangkal ke ujung terminal. Ternyata bus tujuan Yogyakarta baru menampakkan wajahnya, aku pun menjadi orang pertama yang menunggangi bus PO-MIRA itu. Dengan mangambil stan duduk paling depan aku berharap mendapat kenyaman dan kelayakan.

Dengan perasan tenang, damai dan dengan bus lebih bersih aku pun bergelayar menuju Yogyakarta, memang tujuan awalku bukan ke Surabaya namun ke kota Gudeg Yogyakarta, kota perang sekaligus kota bersejarah bagiku.

Di atas bus berpenumpang terbatas itu aku mengambil sebuah antologi puisi (Rendra), berharap buku itu mengusir kejenuhan dan mingisi ruang hampar hatiku. Belum kelar tiga judul kulahap, tiba-tiba sesosok perempuan duduk di sampingku, tidak tua amat kira-kira umur dua puluh tujuh tahunan.

Pertamanya dia bungkam tak bersuara, tapi ketika datang

seorang perempuan lagi sebayanya, ia girang dan tampak kocak bercakap sesuatu.

“Eh, kamu mbak Ati”.. salah satu dari mereka memulai pembicaraan.

“Yaa Mbak Sara, Aduuh gimana punya kabar Mbak Ati?, lama banget nggak bersua.

Mereka sambil berpelukan dan mencium pipi masingmasing, keduanya tampak terang duduk di sebelahku, dan bercakap berbagai hal.

Aku mulai gelisah akan kebisingan mereka, yang ngalor-ngidul bicara dengan mengoper tema satu dan tema lainnya.

Aku yang tengah berpusat memelototi rancangan huruf di antologi, sangat terganggu dan rasanya ingin muntah mendengar percakapan mereka itu.

“Kamu udah lulus Mbak Ati?”, “belum” Mbak Sara, aku tengah menyelesaikan skripsi, dan insya-allah tahun ini kelar. “ooo” derak Ati, Kamu sendiri Mbak Sara? Aku sudah lulus kemarin, dan saat ini tengah nge-galau mencari pekerjaan, kalau kita lihat sarjana sekarang, banyak tidak mendapat pekerjaan layak, dan tak ada bedayanya dengan lulusan SMP yang bekerja sebagai kuli

bangunan, pedagang, petani dan lainnya.

Saking asyiknya ngobrol, mereka menjadi manusia paling berisik seisi bus, tak ada bedanya dengan burung enggang tengah berkicau, bahkan melampauinya, sungguh luar biasa mengganngu.

Suara itu belum sempurna tenggelam, tiba-tiba pengasong dan pengamen ikut mendesaki bus itu lagi, bedanya dengan pengasong bus tujuan Surabaya, mereka lebih banyak dan lebih garang dalam menjajakan dagangannya, mengancam dan suka menodong. “subhanallah” , aku semakin tidak kerasan dan rasanya ingin muntah berlama-lama di sini, ingin aku meloncat dari tubuh bus, ingin aku keluar dari kenyatan ini.

Dari sekian rekayasa kehidupan yang penuh tipuan, aku pun mulai sadar kalau di dalam bus itu banyak orang yang berhati jahat, ada banyak pencopet, pemalak dan sebangsanya, ketika desakan orang tambah menggeliat, aku mulai meraba kantong celana yang mengeram sebuah dompet, “Inna-lillah” dompetku raib, dan tampak kantong sakuku kempes tak bertuan.

Aku bingung, gemetar dan kutanyakan pada setiap orang yang kujumpai di dalam bus, ternyata mereka tidak tahu dan tampak cuek memberi jawaban.

Aku tambah gamang, ngilu dengan itu, aku kembali ke tempat duduk di belakang sopir bus itu, dan sekali lagi aku tambah tak habis pikir mengapa tansportasi publik ini begitu buas, ganas, dan sarang kejahatan.

Ketika gumpalan perasaan itu menggunung di pikiranku, ternyata aku melemah, dan pandangan membuyar, aku terlelap dan tertidur. Aku masuki ruang tak berdinding, dan lautan tak bertepi, aku semakin jauh, semakin jauh, jauh, dan jauh…

Bang, Bangun…!

Bang, Bangun…!

Udah sampai Yogyakarta.

Kutub, Maret 2014. *) Penyuka Cerpen, Puisi, dan Esai, lahir pada 16 Februari 1994 di Pakamban Daya Pragaan Sumenep Madura. Kini sedang bergiat di Lesehan Sastra Kutub Yogyakarta (LSKY).

KORAN MADURA Lintas Jatim KORAN 8 PROBOLINGGO Oleh: 8 Benazir Nafilah

JUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III

MADURA

Puisi

Bacalah

Bacalah mataku yang terbuka di hadapmu Wajahku yang memerah Semerah senja yang mengantarmu pada teduh pelangi Sepi tak lagi punyamu Sebab ramai membungkusmu dalam peluk mata batinku Bacalah, Simfoni yang terlukis indah Sumenep, 29 Januari 2014

Akupun Bertanya Bunga mimpiku berguguran pada wajahmu Selalu saja ada yang gagal ketika aku ingin menjadi produser di mimpiku Serpih mimpi yang melenggok pada jalan lain Namun tetap buntu di wajahmu Rindu tak mesti diucapkan Barangkali masih ada yang perlu menemaniku dalam mata memejam Menghembus serupa suaramu Kirimkan aku anakmu agar bisa kurawat bersama gelakku Di kamar ini, aku kehilangan dengkurmu Semacam gelombang cinta yang tiba-tiba tak menemu frekuensi Semacam bentuk bibirmu yang menggoda Adakah mimpiku dalam mimpimu?

Dan akupun bertanya “banyakkah wajah seperti wajahku?”

Sumenep, 4 Februari 2014

Hanya Rindu Suara yang menghantam gendang telingaku Menangkap rindu pada pucuk reranting di pagi yang dingin Bukan karena hujan Tapi karena rindu yang teramat Ada wajah yang kabur Seperti pasir yang menyelimutimu Di antara deru kaki kau bersijingkat membuat jejak baru Juga batu yang kau ukir namaku Tak hanya itu!

Selongsong rindu yang aku pantik Kini sampai di jantungmu Hanya di jantungmu Ya, hanya selongsong yang menghujam mata hatimu!

Sumenep, 3 Februari 2014

Benazir Nafilah

Penulis. Aktif di UKM Sanggar Lentera STKIP PGRI Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 7 JANUARI 2014 No. 0275 | TAHUN III

JUMAT 21 Maret 2014 No. 0325 | TAHUN III

ResensiJATIM Buku 8 LINTASLINTAS JATIM

Mengungkap Fakta Kematian Misterius Oleh: Ibnu Hibban* Forensik merupakan ilmu yang dipergunakan untuk menelisik sebab-sebab kematian seseorang. Dibutuhkan seorang ahli dalam bidang forensik yang dipergunakan untuk menjadi advokat yang menjunjung tinggi kehormatan profesi dalam mencari kebenaran dan tegaknya keadilan dalam menelusuri kematian misterius.

D

r. Abdul Mun`im Idries, Sp.F, ia merupakan salah satu pakar dibidang forensik yang memiliki kredibilitas dan keberanian dalam mengungkap fakta-fakta kematian misterius. Bahkan keberanian sang dokter pernah dianggap “gila” oleh salah satu koleganya, hal ini karena ia berani menjadi saksi ahli dalam kasus pembunuhan Marsinah, pejuang buruh perempuan yang dibunuh secara misterius. Kala itu, santer diyakini Marsinah dihabisi oleh oknum militer, disaat militer ditakuti dengan operasi senyapnya, tapi Dokter Mun`im berani mengambil langkah mengungkap kebenaran sebab-sebab terbunuhnya pejuang buruh tersebut. Hal ini, membuat tentara kala itu terusik.

Begitu juga tentang kematian sang proklamator (Bung Karno) yang sampai hari ini masih misterius. Banyak yang mengetahui bahwa kematian Bung Karno merupakan peristiwa yang wajar, karena memang kematian merupakan kepastian bagi setiap mahluk hidup yang bernyawa. Namun Dokter Mun`im meragukan kewajaran kematian sang orator ulung tersebut.

Hal ini berdasarkan pernyataan Rachmawati Soekarno Putri, putri sang proklamator, bahwa Bung Karno sejak muda telah mengidap penyakit ginjal. Bahkan untuk penyakitnya yang terakhir, salah satu ginjal Bung Karno telah diangkat di Wina. Operasi pengangakatan ginjal tersebut dilakukan pada 1960. (hal. 41) Menurut Dokter Mun`im, pernyataan putri Soekarno tidaklah tepat dijadikan alasan sebab kematian sang ayah, Karena, perlu diketahui, dengan

hanya memiliki satu ginjal yang jelas tidak optimal kerja dan fungsinya, kadar ureum darah akan semakin meningkat. Normalnya, kadar ureum darah dibawah 40 persen. Dengan adanya gangguan, fungsi filtrasi atau pembersih darah akan meningkat kadar ureum sedemikian rupa, sehingga kesadaran korban semakin terganggu. Jika mencapai kadar toksik, korban bisa mati. (hal. 41). Putri Bung Karno bukanlah seorang yang ahli dalam dunia kedokteran, ia tidak mempunyai otoritas (pengetahuan dan kewenangan) dalam menentukan sebab-sebabnya, maklum saja ia berpendapat apa adanya, berdasarkan yang ia ketahui.

Selidik demi selidik, ternyata kematian Bung Karno dikarenakan kondisi psikis sang proklamator terganggu, bukan hanya karena seperti apa yang telah dijelaskan oleh putri Bung karno. Bayangkan saja, Bung Karno sudah terbiasa berkecimpung dengan masyarakat luas, namun ketika diasingkan di Wisma Yaso, Bung Karno merasa tertekan karena kehilangan kebiasaan bersama-sama dengan rakyatnya.

Selain itu, perawatan medis yang kurang memadai merupakan salah satu sebab-sebab kematian sang orator ulung tersebut. Ditambah dengan kurangnya atensi serta kehilangan eksistensi beliau selama menjalani masa tahanan rumah (hal. 45). Menu-

rut Dokter Mun`im, untuk menelusuri lebih rigid sebab-sebab kematian Bung Karno, maka bedah mayat mutlak harus dilakukan.

Melalui buku yang ia (Dr. Mun`im) tulis sendiri ini, ia juga menjelaskan terkait sebab dan detik-detik kematian aktifis Hak Asasi Manusia (HAM) yang namanya mencuat sejak dia tampil digarda depan pembela hak asasi manusia di Indonesia, yaitu Munir.

Munir tewas saat perjalanan menuju Belanda menggunakan pesawat garuda. Kepentingan kepergian Munir ke Belanda ialah untuk melanjutkan studinya. Seperti yang telah di informasikan, kematian Munir disebabkan racun arsenik, racun yang biasa dipakai orang bunuh diri (hal. 85).

Dalam analisis Dokter Mun`im, jika Munir tewas sebab racun dari pencemaran akibat makanan sea food (makanan sejenis yang banyak juga mengandung racun arsenik), maka itu tidak mungkin, karena penumpang lain yang mengkonsumsi sea food tersebut tidak bermasalah. Analisis kedua, kalau bunuh diri, tidak mungkin juga, karena Munir pergi ke Belanda untuk pendidikan, tidak mungkin ia melakukan bunuh diri.

Artinya, tinggal pembunuhan yang mungkin. Namun, proses pembunuhannya yang belum diketahui.

Sejak tim pencari fakta kematian munir dibentuk oleh keputusan Presiden Susilo Bambanh Yudhoyono (SBY) nomor 111/2004 tentang pembentukan tim pencari fakta atas kematian munir, polisi langsung mengarahkan teropong ke Pollycarpus, pilot pesawat Airbus 330 yang mencoba menghubungi Munir sebelum keberangkatannya ke Belanda.

Apalagi, konon, ada seorang saksi mengatakan sempat melihat Polly dan seorang penumpang pria duduk mengobrol bersama Munir didekat kedai kopi, ketika pesawat transit di Bandara Changi, Singapura (hal. 83) Buku ini hadir sebagai bukti upaya ahli forensik yang berani, independen, dan mempunyai kredibilitas dalam mengungkap fakta-fakta kematian misterius. Menarik untuk dibaca.= *) Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www. koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

SURABAYA â&#x20AC;&#x201C; Pemerintah daerah Kabupaten Kediri diminta untuk mengkaji ulang tentang pembukaan wisata Gunung Kelud. Hal tersebut dikarenakan gunung yang berada di Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar tersebut masih dalam status waspada belum ke aktif normal.

"Lebih baik berhati-hati, daripada ragu," ujar Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Surono dikonfirmasi terkait dengan kebijakan Pemkab Kediri yang membuka kembali wisata Gunung Kelud usai erupsi 13 Februari 2014 lalu, saat ditemui di Surabaya, Kamis (20/3).

Menurut Surono, keselamatan pengunjung atau pun warga harus diutamakan daripada sekedar membuka wisata. Mengingat kondisi Gunung Kelud masih belum stabil. "Memang antara uang dan keselamatan ada pertarungan. Tapi, kalau terjadi sesuatu seperti di Sinabung, baru kenapa tidak dilarang (19 orang korban awan panas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara).

Semua komplain akan sia-sia," jelasnya.

Pihaknya tidak pernah memberikan rekomendasi ke pemda setempat untuk menjadikan gunung itu sebagai lokasi wisata.

Terlebih lagi, mengizinkan pengunjung masuk ke kawasan kawah Gunung Kelud, setelah erupsi pada Kamis (13/2) lalu.

Surono menegaskan, status Gunung Kelud masih waspada, dan rekomendasi 3 kilometer harus netral dari berbagai macam aktivitas masyarakat. Mereka tidak diperbolehkan masuk ke kawasan itu, karena masih berbahaya.

Tim PVMBG, tambahnya, masih belum melakukan pengkajian lebih mendalam tentang kondisi terkini Gunung Kelud.

Walapnun dari kamera pengintai atau CCTV yang dipasang, gu-

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 21 MARET 2014

JUMAT No. 21 MARET 2014||TAHUN No. 0326 |IIITAHUN III 0326

Pembukaan Wisata Kelud Dikaji Ulang

g.armadianto semeru/koran madura

PERBAIKI RUMAH. Relawan memperbaiki bangunan warga yang hancur akibat meterial vulkanik erupsi Gunung Kelud di Desa Laharpang, Kecamatan Puncu, Kediri. Warga di kawasan tersebut masih belum menerima bantuan bahan bangunan serta perbaikan rumah mereka seperti yang dijanjikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo beberapa waktu lalu.

nung itu telah berubah ke bentuk aslinya, yaitu terdapat kawah, tim masih akan menunggu status gunung itu aktif normal, dan baru akan melakukan penelitian.

Pihaknya juga mengingatkan agar Kementerian Pekerjaan Umum segera melakukan perbaikan di lokasi kawah Gunung Kelud setelah statusnya sudah aktif normal, di antaranya perbaikan terowongan.

Diharapkan, air yang ada di terowongan tidak sampai lebih dari 5 juta meter kubik. Sebab, jika lebih dari itu, saat terjadi erupsi, dampak letusan akan lebih berbahaya, memicu potensi terjadinya lahar letusan yang bisa menyapu seluruh daerah di bawahnya.

Dikesempatan sama, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri Adi Suwignyo mengatakan Pemerintah Kabupaten Kediri tetap menjadikan Gunung Kelud sebagai pusat wisata dan berencana segera memperbaiki kerusakan sarana yang disebabkan oleh erupsi.

"Kami tentunya akan melakukan pembenahan. Yang jelas sebagai lokasi wisata, walaupun pascaletusan, Kelud tetap kami prioritaskan," ujar Adi Suwignyo.

Sayangnya di tengah-tengah masyarakat mulai bangkit kembali setelah terkena dampak erupsi Gunung Kelud, beredar pesan pendek (SMS) dan Blackberry Messanger (BBM) yang meresahkan warga Kabupaten Blitar dan

Kediri terkait aktivitas Gunung Kelud. Dalam pesan singkat itu dikatakan bahwa Kelud akan kembali menggelar pesta.

"Hajat", bagi sebagian masyarakat pedesaan diterjemahkan sebagai bala atau bencana.

Lebih rasional ditafsirkan Kelud kembali beraktivitas dan hendak meletus lagi.

Sementara seperti diketahui, erupsi yang terjadi 13 Februari membuat warga Blitar, terutama Kediri dan Malang kalang kabut.

Tidak hanya hujan abu dan kerikil, semburan material vulkanik telah mengakibatkan kerusakan di mana-mana.

Bahkan, pencabutan status tanggap darurat Kelud oleh Pe-

OPINI 99

merintah Provinsi Jawa Timur baru beberapa hari dilakukan.

"SMS-nya baru saya terima semalam (kemarin,red). Saya menerima dari salah seorang kerabat yang katanya dari nomor yang tidak dikenal," tutur Etik, warga Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar hari ini.

Seolah dipersonifikasikan sebagai manusia, dalam SMS itu dijelaskan bahwa Gunung Kelud hendak ngunduh mantu. Menurut SMS tersebut, kabar hajat menantu tersebut disampaikan sembilan orang berpakaian jubah berwarna putih putih.

Bahwa sesuai pasaran Jawa, hari Jumat 21 Maret hari ini merupakan Jumat Wage. Hari pasaran Jawa yang sama dengan peristiwa erupsi Kelud pada 13 Februari lalu.

Dan untuk menangkal malapetaka itu, masih dalam SMS, pengasuh Pondok Pesantren Mantenan Udanawu, Kabupaten Blitar meminta sedikitnya 2 ribu warga untuk memasang ketupat berisi jahe, kencur, kunyit, kunci, dlingo dan bawang.

Ketupat yang tak lazim tersebut dipasang bersama cok bakal (sesaji) telur ayam di atas masing masing pintu rumah warga. "Paling bawah dari SMS tertulis nama Huda Sukosari dan meminta untuk menyebarkan smsnya. Karena hal ini dikatakan fakta dan penting, "jelasnya.

Meski berusaha untuk tidak mempercayai, bagi Etik pesan pendek tersebut cukup meresahkan. Sebab tidak sedikit warga, terutama yang tua ribut membuat ketupat sesaji seperti yang disampaikan dalam SMS. Hal senada juga dialami Budi warga Wates, Kabupaten Kediri.

Setelah menerima pesan pendek yang isinya serupa, dirinya langsung memberitahu kepada seluruh kerabatnya. "Sebab kita juga khawatir jangan jangan peringatan yang diberikan itu benar.

Meskipun secara ilmiah disampaikan erupsi kelud sudah selesai, " ujarnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

PEMECATAN

Partai Demokrat Enggan Komentari Posisi Isran Noor SURABAYA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat enggan mengomentari Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur Isran Noor yang dikabarkan bahwa surat pemecatan dari posisinya sedang diproses.

"Tidak ada komentar terkait beliau. Partai juga tak menanggapi kedatangannya di kampanye partai lain," ujar Wakil Ketua

Umum DPP Partai Demokrat Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Kamis (20/3).

Pihaknya mengaku sudah mendengar kehadiran Isran Noor yang juga Bupati Kutai Timur tersebut datang ke kampanye PPP di Surabaya, Minggu (16/3). Kendati demikian ia belum mengetahui tindakan apa yang akan diambil Partai Demokrat selanjutnya.

"Saya belum tahu apa tindakan partai selanjutnya. Jadi ditunggu saja bagaimana nanti," kata politisi yang juga Gubernur Jawa Timur tersebut.

Disinggung tentang Isran Noor yang menunggu surat pemecatan dari partainya, pria yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut juga mengaku belum tahu. Namun, kata dia, jika pemecatan itu merupakan permintaan maka tidak diperm-

asalahkan. "Kalau dia yang minta, partai tidak akan menghalangihalangi. Ketika itu permintaan sendiri maka dipersilahkan. Normatifnya memang seperti itu," kata politisi yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim tersebut.

Seperti diberitakan beberapa waktu lalu, Isran Noor menghadiri kampanye nasional PPP di Dyandra Convention Center Surabaya

sekaligus Haul ke-4 Gus Dur. Pada kesempatan tersebut hadir pengurus pusat DPP PPP beserta Ketua Umum Suryadharma Ali. Isran Noor yang kini mengikuti konvensi rakyat untuk calon presiden tersebut mengaku sedang menunggu surat pemecatan dari partainya dan berencana berkiprah di partai lain. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III

Data Invalid Tersisa 12 Ribu Orang SURABAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur mencatat data Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilu 2014 yang invalid masih tersisa sekitar 12 ribu orang. DPT invalid ini bukan fiktif. Dikatakan invalid karena ada kesalahan NIK (Nomor Induk Kependudukan) ataupun kesalahan tanggal lahir.

“Orangnya ada, hanya saja ada kesalahan data,“ ujar Komisioner KPU Jatim Divisi Teknis dan Data, Choirul Anam ditemui di kantornya KPU Jatim, Kamis (20/3).

Choirul Anan menjelaskan, kesalahan data itu membuat pemilih tersebut tak bisa masuk ke database KPU. Kesalahan data itu misalnya NIK tercatat 0000, tahun lahir yang harusnya 1979 ternyata tertulis 1997 atau ada juga alamatnya yang kosong.

“Kesalahan data semacam itu terdeteksi oleh program komputer sisdalih (Sistem Data Pemilih) milik KPU RI,” jelasnya.

Untuk perbaikan data DPT invalid, lanjut Anam, KPU bekerjasama dengan Dispendukcapil (Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil) untuk menurunkan petugas. Mereka akan melakukan perbaikan secara manual dengan turun langsung ke lapangan.

“Petugas akan langsung turun, mereka melakukan perbaikan by name by address,“ ujarnya.

Anam menargetkan, persoalan DPT invalid tuntas pada H-14 pencoblosan, atau 26 Maret mendatang. Pihaknya optimistis target tersebut dapat terwujud karena petugas di lapangan sudah terlatih dalam pendataan pemilih. “H-14 DPT kami targetkan sudah zero invalid,“ tegasnya.

Anam menambahkan, jumlah DPT Invalid pada tahun 2013

sebanyak 60 ribu orang. Pada 20 Januari 2014 jumlahnya berkurang hanya tinggal 47 ribu orang. Kemudian pada 7 Maret 2014 terus menurun hingga tinggal 12 ribu orang saja. “DPT invalid ini terjadi di semua kabupaten/kota,“ paparnya.

Sebelumnya,KPU Jatim menemukan dan melakukan penghapusan terhadap 51.014 pemilih invalid dari dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 yang rencananya digelar 9 April mendatang.

KPU Jatim berjanji akan mempermudah pindah coblos.

Syaratnya mudah, pemilih hanya perlu menyerahkan KTP kepada KPU kabupaten/kota setempat.

Anam mengatakan pengajuan pindah paling lambat pada 26 Maret 2014 atau H-14 sebelum pencoblosan. Pemilih cukup ke KPU kabupaten/kota setempat dengan membawa KTP dan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) bagi mahasiswa.

"Pemilih tak perlu mengurus di tempat asal. Misalnya mahasiswa asal Kalimantan yang kuliah di Surabaya, hanya perlu ke KPU Surabaya saja dengan membawa KTP dan KTM. Mereka nanti akan mendapatkan form A-5 untuk mencoblos di TPS dekat kosannya," ujarnya. = E. HANA DIMAN

SOSIALISASI. Petugas KPU Brebes mengajarkan cara pencoblosan kepada kaum marjinal.

ant/oky lukmansyah

ant/novrian arbi

KONSUMSI KOPI INDONESIA. Pekerja menyelesaikan proses pengolahan biji kopi arabika di pabrik Kopi Pangalengan. Kementerian Perindustrian menargetkan untuk menaikkan konsumsi kopi di Indonesia periode 2014-2015 menjadi 1,3 Kg/kapita pertahun yang sebelumnya hanya 1,1 kg/kapita pertahun padahal Indonesia merupakan produsen kopi terbesar ke tiga dunia.

BIJI-BIJIAN

Produksi Kopi Diprediksi Turun Lagi SURABAYA - Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) mencatat produksi kopi nasional selama 2013 mencapai 673.200 ton atau turun dari tahun 2012 sebanyak sekitar 748.000 ton.

Tahun ini diprediksi kembali mengalami penurunan sebesar 10% atau setara kurang lebih 67.000 ton yakni dikisaran 600 ribu ton. Di saat produksi turun, diperkirakan harga kopi semakin mahal.

“Harga kopi luar biasa, sangat bagus pada kuartal pertama tahun ini, bisa sampai 6 dolar AS/kg, namun volume produksi malah turun 10% karena hujan terlambat saat panen tahun lalu,” ujar Ketua Umum AEKI, Irfan Anwar, Kamis (20/3).

Menurut dia, komoditas kopi masih menjadi andalan petani dan pelaku usaha karena harga internasional meroket. Untuk kopi Arabika kini menembus angka 6.000 dolar AS/ton atau meroket 60%-70% dari periode yang sama tahun lalu. Sedangkan untuk kopi jenis Robusta, kenaikan mencapai 20%.

“Tahun lalu, harga masih berada di kisaran 4.000 dolar AS/ ton namun didukung oleh kemampuan produksi yang bagus, sedangkan tahun ini kapasitas produksi menurun karena problema cuaca yang mendera daerah penghasil kopi seperti Pulau Jawa dan Sumatra,” jelasnya.

Kenaikan harga kopi ini aki-

Tahun lalu, harga masih berada di kisaran 4.000 dolar AS/ ton namun didukung oleh kemampuan produksi yang bagus, sedangkan tahun ini kapasitas produksi menurun karena problema cuaca yang mendera daerah penghasil kopi seperti Pulau Jawa dan Sumatra,”

Irfan Anwar

Ketua Umum AEKI

bat kurangnya suplai kopi dunia dan kekeringan yang terjadi di Brazil yang diperkirakan terus berlangsung hingga tahun depan. Seperti diketahui, Brazil adalah negara dengan produksi kopi terbesar dunia. Kontribusinya mencapai 40 persen terhadap total kebutuhan kopi dunia yang mencapai 145 juta kantung atau sekitar 8,7 juta ton per ta-

hun.

Sementara produksi kopi nasional yang diekspor sebagian besar adalah kopi jenis robusta dengan persentase sekitar 85 persen. Padahal kebutuhan kopi dunia didominasi oleh kopi arabika. Harga arabika juga lebih menarik dibanding robusta. Hal ini disebabkan produksi kopi jenis arabika di Indonesia masih sangat kecil.

Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Moch Samsul Arifien mengatakan, Jatim telah melakukan upaya peningkatan produksi kopi jenis arabika. Setiap tahunnya, perluasan lahan arabika ditarget mencapai 2.000 hektar.

Lahan ini diperoleh dari swadaya masyarakat di pegunungan daerah Bondowoso, Situbondo, Jember dan Lumajang. Untuk menarik minat petani, pemerintah provinsi Jatim memberikan insentif berupa benih, pupuk, kantong plastik dan upah pembibitan dengan nominal sebesar Rp 2.500 per batang kopi.

“Dana ini di ambil dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim. Tahun ini, dana untuk stimulus petani kopi arabika mencapai sekitar Rp 5 miliar. Melalui program ini kami berharap produksi kopi arabika Jatim akan terus meningkat,” ujarnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III

11

Kursi DPR Paling Murah Rp 1,18 M SURABAYA – Modal besar bisa jadi salah satu syarat menjadi anggota legislatif.

Harga satu kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ternyata sangat mahal, kisarannya Rp 1,18 hingga Rp 4,6 miliar.

Harga itu didapat berdasarkan penelitian dari Lembaga Policy Research Network (PRN) bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) yang menghitung biaya komponen sebagai investasi politik. Komponenkomponen yang dihitung adalah alokasi untuk percetakan, tekstil, transportasi dan komunikasi, jasa komunikasi media, serta pengerahan massa.

Peneliti LPEM FEUI, Teguh Dartanto mengatakan harga sebesar itu dianggap wajar, karena akan tertutupi dari pemasukan bila sudah menjadi anggota DPR. "Harga itu wajar, tetapi ini bisa jadi berbahaya juga nantinya. Jika para caleg sudah terpilih menjadi anggota dewan, mereka bisa saja berusaha untuk mengembalikan biaya kampanye yang sudah mereka keluarkan,” ujarnya dalam realese yang diterima KORAN MADURA, Kamis (20/3).

Kepala Kajian Kemiskinan Dan Pembangunan LPEM FEUI ini menambahkan, jika ada caleg yang mengeluarkan dana kampanye diatas Rp 4,6 miliar sudah pasti akan berusaha balik modal dengan cara apapun. “Ada caleg

yang mengeluarkan anggaran diatas Rp 6 miliar, padahal dengan dana sebesar itu, belum tentu juga menjamin bahwa caleg akan terpilih. Ini menjadi tidak rasional, karena darimana dia akan bisa menutup pengeluaran saat kampanye. Ini mempunyai kemungkinan saat dia terpilih sebagai anggota DPR menjadi koruptor. Ini harus dicurigai,” katanya.

Teguh menambahkan, untuk pemilu kedepan, sebaiknya dana kampanye pemilu para caleg dibatasi sehingga mudah pengawasannya. “Kalau sekarang pengawasannya sulit, apalagi kampanye sudah berlangsung.

Tapi, untuk pemilu akan datang dana kampanye sebaiknya dibatasi. Ini akan menciptakan etika politik yang sehat, mudahnya pengawasan dan memperkecil kemungkinan anggota DPR korupsi untuk mengembalikann dana kampanye,” paparnya.

Dalam konslidasi yang digelar oleh partai besar di tingkat Provinsi inilah mulai dimunculkan tarif yang wajib disiapkan sejak dini serta harus dipenuhi untuk menjadi caleg jadi (nomor mahkota) di daerah pemilihan tertentu.

Menurut pengakuan sumber yang tidak mau disebutkan namanya dirinya mengikuti konsolidasi itu bahwa untuk menjadi Caleg jadi di 2014, sang ketua Partai besar di tingkat Provinsi memberikan gambaran bahwa untuk tarif Caleg DPR-RI bisa tembus Rp. 1.5 Milyar, DPRD Provinsi Rp. 750 Juta dan DPRD Kabupaten/ Kota Rp. 350 Juta.

Mendengar pemaparan dari sang ketua partai tersebut, banyak kader yang ‘tercengang’, termasuk sumber Koran Madura yang selama ini sangat aktif beraktifitas di partai politik. Dengan tarif seperti itu diyakini banyak kader partai secara alamiah tersingkir, menyingkir dan mengalami frustasi politik karena pasti banyak yang tidak bisa memenuhi persyaratan yang sangat berat tersebut.

“Besarnya tarif yang mesti dipenuhi dipastikan akan banyak membawa korban terhadap kader-kader partai politik yang berprestasi, loyal dan berintegritas karena tidak memiliki modal keuangan yang berlimpah.

Kader-kader politik seperti ini akan mudah dikalahkan oleh para pemodal politik yang sangat mu-

dah masuk melalui praktik politik transaksional,” ujarnya kepada Koran Madura.

Realitas itulah yang segera tergambar nyata dibenak para kader partai politik yang akan memasuki musim pencalegan.

Banyak kader partai yang justru dipusingkan untuk mengumpulkan modal sebesar-besarnya dengan cara apapun agar bisa membeli nomor urut mahkota. Hal ini sangat beralasan, karena belajar dari Pemilu 2009 lalu anggota DPR baik di pusat maupun di daerah mayoritas yang lolos di parlemen adalah yang berada di nomor urut jadi.

Ia menambahkan, disinilah segera terjadi pertemuan kepentingan, antara orang-orang yang memiliki ambisi kekuasaan yang sangat besar dengan para elit politik yang memegang kendali partai politik sebagai syarat mutlak untuk bisa ikut berlaga di Pemilu 2014. Pertemuan dua kepetingan inilah yang kemudian melahirkan praktik politik transaksional untuk menjadi Caleg pada pesta demokrasi.

“Terjadinya praktik politik transaksional ini dipastikan akan melahirkan politisi atau CalegCaleg ‘karbitan’ yang sama sekali tidak memiliki rekam jejak yang jelas di dunia politik. Dengan praktik seperti ini juga mudah lahir atau muncul Caleg-Caleg yang bermerk ‘kutu loncat’ karena bisa melakukan transaksi dengan para penguasa partai politik,” tegasnya.

Disamping itu, lanjutnya, penentuan Caleg saat ini menonjolkan subyektifitas kepentin-

gan nepotisme. Para kerabat elit politik disemua tingkatan sangat terbuka dan mudah lolos menjadi caleg nomor jadi walaupun kapasitas maupun kemampuan personalnya sangat patut dipoertanyakan. “Wajah Caleg kini semakin carut marut ketika sebagian besar partai politik masih memberi porsi yang cukup besar kepada kalangan artis untuk menjadi Caleg andalannya,” ujarnya dengan nada sengit.

Artis menjadi Caleg tampaknya tetap menjadi strategis partai politik demi mendulang suara secara signifikan dalam Pemilu.

Itulah wajah para Caleg yang diperkirakan kembali mendominasi untuk dipilih menjadi wakil rakyat di Pemilu 2014. Mayoritas Caleg yang masuk diperkirakan banyak yang lolos karena faktor politik transaksional maupun karena faktor hubungan kekerabatan (nepotisme).

“Tidak bisa dibayangkan jika untuk menjadi caleg saja sudah dikenakan tarif yang sangat ‘melangit’ pastilah kedepan akan berlomba-lomba merampok uang rakyat (korupsi) demi segera mengembalikan modal politiknya secara instan dan jauh berlipatlipat,” tandasnya.

Politik transaksional adalah sumber utama bagi terjadinya korupsi di masa depan. Karena itu munculnya Caleg produk transaksional harus dilawan bersamasama dengan sekaligus berani menolak atau memboikot untuk tidak memilih setiap parpol yang melakukan praktik dan berjargon politik Wani Piro… = E.HANA DIMAN

KAMPANYE

Risma Tidak Akan Cuti Kampanye Lagi SURABAYA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku hanya satu kali mengikuti kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan . Bersama petinggi PDI Perjuangan, kampanye perdananya dilaksanakan di Lapangan Thor Gelora Pancasila, Surabaya Senin (17/3) dan tidak akan mengambil cuti kampanye lagi.

"Itu cuma satu hari kemarin itu aja, enggak ada lagi, tapi kemarin biasa aja ," ujar Risma, Kamis (12/3).

Risma mengatakan hanya mengambil satu hari cuti untuk kampanye karena jadwal PDI Perjuangan di Jawa Timur jatuh pada hari kerja.

"Itu cuti aku, kalau enggak cuti ya disemprit nanti aku," ujar Risma dengan logat Jawa-nya yang kental.

Terkait cuti kampanye kepala daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak boleh

Tri Rismaharini

Wali Kota Surabaya

mengambil jatah cuti kampanye pada hari yang sama.

Nama Tri Rismaharini dan Wakilnya Wisnu Sakti Buana tercatat mengajukan cuti untuk mengiktui kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk partai pengusung mereka.

"Kalau kepala daerahnya sedang cuti kampanye, maka wakilnya tidak boleh ikut cuti juga saat itu, begitu juga sebaliknya. Jadi ketika kepala daerah cuti, wakilnya menjalankan tugas kepala daerah," jelas Mendagri.

Untuk kepentingan kampanye partai, Risma hanya mengajukan jatah cuti kampanye satu hari,

sedangkan Wisnu mengambil cuti empat hari.

Pelaksanaan kampanye rapat umum terbuka berlangsung selama tiga pekan atau 21 hari menjelang masa tenang pemungutan suara. Selama sepekan, kepala dan wakil kepala daerah hanya boleh mengajukan cuti maksimal empat hari yang terdiri atas dua hari kerja dan dua hari libur, yaitu Sabtu dan Minggu.

Proses permohonan pengajuan cuti tersebut diserahkan kepada atasan yang bersangkutan paling lambat 12 hari sebelum pelaksanaan kampanye. = E. HANA DIMAN

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 JUMAT 21 MARET 2014|NO. 0326|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

JUMAT 21 MARET 2014 NO. 0326 | TAHUN III

Banyak Senpi Anggota Tak Terawat Personel Diganjar Hukuman Push Up PROBOLINGGO – Ratusan pucuk senjata api (senpi) yang digunakan anggota Polres Probolinggo Kota diperiksa, petugas Profesi dan Pengamanan (Propam).

Pemeriksaan meliputi kondisi senpi, jumlah peluru dan masa berlaku kartu pemegang senpi.

Kepala Bagian Sumberdaya Manusia Polres Probolinggo Kota, Kompol Sumartono mengatakan pemeriksaan dilakukan secara rutin setiap satu bulan sekali.

“Pemeriksaan ini sekaligus untuk menginventarisir jumlah senpi yang dipinjam pakaikan ke anggota,”ujarnya, kepada wartawan, usai melakukan pemeriksaan senpi anggota, di Mapolres Probolinggo Kota, Kamis (20/3) pagi Menurutnya, pemeriksaan ratusan senpi akan terus dilakukan pemantauan secara terus menerus dan rutin terhadap penggunaan senpi oleh seluruh anggota Polres Probolinggo Kota.”Tujuannya agar senpi tersebut tidak disalahgunakan oleh anggota dan menyalahi SOP penggunaan senpi,”tandas Kompol Sumartono.

Kompol Sumartono menambahkan, dari sekian banyak anggota yang memegang senpi hampir semua tidak merawat senpi itu, akhirnya dihukum push up. ‘’Ini tugas semua anggota polisi yang memegang senpi, alat itu dibeli mahal dan harus dipelihara dan diperiksa kalau sudah kotor atau karatan ya dibersihkan, jangan dibiarkan begitu saja, karena ini asset pemerintah melalui Polisi maka harus mendapat perhatian terutama bagi siapa yang

dipercayakan memegang senpi itu,’’ ucap Kabag Sumda.

Dalam pemeriksaan kali ini, lanjut Kompol Sumartono, didapati sejumlah pucuk senjata beraneka jenis yang kondisinya kurang terawat seperti kotor dan berdebu. Pihaknya mengakui bahwa temuan ini merupakan salah satu kelalaian anggotanya dalam merawat senpi.

“Kami menemukan senpi yang masih belum terawat dengan baik seperti banyaknya debu dan kotor,” kata dia. Untuk itu, pihaknya minta kepada anggota agar tetap merawat secara baik,”terangnya.

Soal perawatan senjata, sebenarnya telah menjadi kewajiban setiap pemegangnya. “Di pendidikan Polri, merawat senjata telah diwajibkan bagi semua kadet. Untuk memastikan senjata berfungsi dengan baik saat hendak digunakan,” tutur Kompol Sumartono.

Karena itu, kepada anggotanya yang kurang disiplin dalam merawat senjata, Kompol Sumartono langsung memberi teguran, seraya memerintahkan untuk segera melakukan push up. Pemeriksaan senpi dilakukan untuk mengecek kondisi dan keberadaan senjata api milik anggota Polres Probolinggo Kota.

“Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban anggota yang memegang senjata api. Sehingga kami bisa mengecek keberadaan-

nya, apakah masih dipegang atau tidak,”timpal Kompol Sumartono.

Jumlah senpi yang dimiliki anggota Polres yang menjalani pemeriksaan kali ini berjenis revolver. Selain kondisi senpi, jumlah amunisi yang dipegang masing-masing anggota juga diperiksa kuantitasnya, dengan tu-

posedur tetap (protap) baru yang dikeluarkan kapolri dalam prosedur dan standar penggunaan senpi bagi anggota Polri,”paparnya.

Kompol Sumartono meminta, pengecekan barang inventaris milik Polres Probolinggo Kota, pihaknya meneliti kondisi senjata api yang dipegang personel.

demikian pihaknya menilai hal itu bisa dihindari jika masing-masing personel melakukan perawatan terhadap senjata yang dipeganya. ‘’Semua barang inventaris tidak hanya senpi perlu dijaga baik-baik, dengan perawatan penting sehingga ketika akan digunakan tidak ada masalah,

juan meminimalisasi kemungkinan penyalahgunaan.

“Pemeriksaan terhadap kepemilikan senjata api anggota Polres Probolinggo Kota juga terkait

Dari ratusan senpi yang diperiksa, ditemukan senpi yang kurang terawatt, banyak yang kotor dan berjamur, kemungkinan karena senpi juga jarang digunakan, kendati

pokoknya kalau kotor harus dibersihkan, jangan mentang-mentang jarang digunakan lantas tidak terawat,” pungkasnya. =M.Hisbullah Huda

KAMPANYE PARPOL

Banyak Warung Kopi Jadi Warung Politik PROBOLINGGO – Menjelang pemilu legislatif, banyak cara yang dilakukan oleh para caleg untuk melakukan penggalangan masa. Selain dengan cara door to door, sebagian dari mereka juga melakukan pendekatan persuasife di warung-warung kopi.

Tak heran, jika kini banyak warung-warung kopi menjadi ajang diskusi politik. Kondisi seperti ini tentu sangat menguntungkan bagi pemilik warung.

Salah seorang pemilik warung

kopi di terminal Bayuangga, Kota Probolinggo, Ny. Khotijah menjelaskan, hampir setiap malam di warungnya selalu dikunjungi para caleg. Caleg yang datang tidak hanya berasal dari satu parpol.

“Setiap malam pasti ada saja caleg yang datang kesini,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (20/3).

Kedatangan para caleg tersebut, kebanyakan tidak sendirian.

Mereka kerapkali melakukan

diskusi untuk melakukan penggalangan masa.

Dengan banyaknya caleg yang datang, omset Ny. Khotijah meroket. Bahkan, hampir setiap malam dia memperoleh keuntungan sebesar Rp.500 ribu.

“Setiap ada warga yang datang, ditawati kemudian dibayarin oleh sang caleg,” terang dia menjelaskan.

Warung yang menjadi sasaran para caleg, rata-rata yang memiliki banyak pelanggan. Tidak

hanya warung yang berada dipinggir jalan saja, tetapi warung pelosokpun kini menjadi incaran tempat diskusi politik.

Seperti di warung Mbok Anom, warga desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Di warung milik perempuan yang sudah berumur setengah abad itu, para caleg banyak yang nongkrong.

Obrolan mereka, tentu saja seputar pileg. Karena warungn-

ya menjadi tempat “singgah” para caleg, Mbok Anom membuka warungnya selama 24 jam. “Eman kalau mau tutup sore-sore, soalnya banyak caleg yang datang kesini,” katanya bercerita.

Tak heran, menjelang pemilu tahun ini, Mbok Anom dibantu oleh dua orang cucunya. Bahkan, untuk membuka warungnya, kedua cucunya itu membantunya secara bergantian. = Muhammad Sugianto

Probolinggo

KORAN MADURA

JUMAT 21 MARET 2014 NO. 0326| TAHUN III

13

Hati-hati Menggunakan Fasilitas Negara Terbukti Melanggar Bisa Masuk Pidana PROBOLINGGO - Dalam masa kampanye seperti ini dinilai pejabat publik atau para PNS rawan melakukan pelanggaran dengan menggunakan fasilitas negara, seperti mobil dinas dijadikan sebagai alat untuk kampanye parpol atau caleg. Jika ini terbukti maka oknum tersebut bisa terkena sanksi pidana.

Melihat larangan tersebut, pihak panwas Kabupaten Probolinggo akan melakukan pengawasan di dalam massa kempanye pileg.“Untuk fasilitas Negara dilarang diduganakan dalam kampanye politik caleg dan para parol. Karena langkah seperti sangat tidak dibenarkan oleh undang-undang pemilu,” terang Wiwit Agus Pribadi, kepada wartawan, Kamis (20/3).

Wiwit Agus Pribadi mengatakan, larangan tentang menggunakan fasilitas negara dalam melakukan kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 tahun 2012 tentang pemilihan DPRD, DPRD Provinsi, DPD dan DPR RI.“Undang undang tersebut, menyatakan fasilitas Negara tidak boleh digunakan dalam urusan kampanye,”tandasnya,

POLITIK UANG

Dalih Apa pun Money Politic Tetap Haram PROBOLINGGO – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan politik uang (money politic) menjelang pileg nampaknya tidak main-main.

Dengan dalih apapun, politik uang tetap haram.

Hal ini disampaikan Ketua MUI Kota Probolinggo, KH. Masruhin terkait maraknya wacana soal politik uang menjelang pileg. “Namanya politik uang itu tetap haram.

Apapun dalihnya,” katanya kepada wartawan, Kamis (20/3).

Menurut dia, fatwa politik uang masuk katagori haram tersebut merupakan fatwa MUI pusat.

Sehingga dengan adanya fatwa itu, masyarakat harus lebih berhati-hati menjelang pemilu.

“Yang haram itu tidak hanya yang memberi saja, tetapi juga yang menerima,” tandasnya.

Sebagai Ketua MUI Kota Probolinggo, KH. Masruhin sangat setuju dengan adanya fatwa MUI pusat tersebut. Alasannya, agar pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini tidak diciderai dengan permainan-permainan yang kotor.

“Berpolitiklah yang santun,” imbuh KH. Masruhin yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo itu.

Dia menghimbau menjelang pemilu legeslatif ini masyarakat tidak terbius dengan adanya politik uang. “Sekarang itu banyak cara dengan menggunakan isti-

lah untuk mengaburkan hukum.

Tetapi apapun istilahnya, baik sodakoh politik, bantuan politik tetap haram,” katanya.

Penilaian haram tersebut, kata dia, bukan terletak pada istilah yang digunakan. Namun semua itu tergantung dari niatnya.

“Kalau niatnya sodakoh untuk membeli masa, tetap saja haram namanya,” tukasnya lagi.

Untuk menghindari itu, masyarakat harus lebih jeli dalam memilih seorang wakil rakyat. Jangan memilih wakil yang berangkatnya dengan cara membeli suara yang justru nanti akan membawa mudharat terhadap Bangsa ini.

Sekedar diketahui, pada musim kampanye pileg tahun ini, parpol terkesan tidak bergairah untuk melakukan kampanye terbuka. Terbukti, hanya beberapa parpol yang hanya melakukan kegiatan kampanye secara terbuka. Mereka lebih cenderung melakukan kampanye dengan cara dor todoor.

Stretegi penggalangan masa dengan cara seperti itu, dinilai sangat efektif ketimbang dengan melakukan pengerahan masa di jalan.

“Sekarang masyarakat itu tidak bisa dengan cara dikumpulkan lalu dimintai dukungannya. Tetapi lebih simpatik ketika seorang caleg itu datang sendiri ke rumah-rumah warga,” tutur seorang caleg partai Gerindra, Hamid Rusdi. =Muhammad Sugianto

Menurutnya, seharusnya pejabat public yang memilik fasilitas sperti jangan sampai memberanikan diri untuk memanfaatkan kampanye politik dalam pileg . Sebab fasilitas itu merupakan fasilitas publik untuk masyarakat. Jika mobil yang awalnya plat merah, diganti dengan plat hitam, hal itu dilakukan untuk mengelabuhi panwas.

“Langkah itu tetap melanggar meski platnya diganti hitam. Jika ini ada laporan, pihaknya akan melakukan tindak lanjut dan memproses atas temuan laporan itu.

Dan terbukti, maka ini bisa dipidana,” tegas Wiwit Agus Pribadi.

Larang Anak Dibawah Umur Selain larangan atas

pengunaan fasilitas negara dalam kampanye, pihak panwas juga melarang kepada masyarakat saat mengikuti kampanye terbuka yang dilakukan parpol. Untuk tidak melibatkan anak kecil. Sebab menurut Wiwit Agus Pribadi, kampanye bukan diperuntukkan untuk anak kecil. Karena dia masih tidak memilki hak dalam memilih.“Kalau anak dibawah umur, sebaiknya tiodak boleh dibawah kampanye. Meski orang tuanya mengikutinya,”paparnya.

Kalau orang tua dari anak, lanjjut dia, hanya beralasan karena tidak ada yang menjaganya dirumah.

Lebih baik dalam satu kelur-

ga tersebut ikut salah satu saja. Apakah ayah atau ibunya saja.“Anak memang tidak dibenarkan oleh undangundang jika terlibat dalam kampanye terbuka,”Wiwit Agus Pribadi.

Wiwit Agus Pribadi mengaku, kalau anak dibawah umur memang masanya untuk bermain, bukan masuk kepolitik seperti kampanye. Selain itu larangan anak diatur oleh undang-undang perlindungan anak.“Jangan sampai dalam kampanye terbuka melibatkan anak kecil, panwas akan memberikan sanksi tegas kepada parpol penyelenggara itu,” pungkasnya. =Mahfud hidayatullah

Soal Perbaikan Akses Gunung Bromo

Bupati Probolinggo Tagih Janji Presiden SBY

PROBOLINGGO – Masih ingat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat bertandang ke Probolinggo beberapa waktu lalu? Saat kunjungannya ke Probolinggo, SBY pernah berjanji akan melakukan perbaikan akses jalan obyek wisata gunung Bromo.

Nah, janji ini ditagih oleh Bupati Probolinggo, Tantri Hasan Aminudin. Orang nomer satu di Kabupaten Probolinggo itu menagih janji tersebut

saat gelar Musrembang yang dihadiri oleh Bapeda Provinsi Jatim dan Bakorwil Malang di gedung IIslamic Center, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, belum lama ini.

“Bapak Presiden SBY pernah berjanji akan melakukan perbaikan akses Bromo ketika berkunjung ke Probolinggo setahun yang lalu,” tandasnya.

Untuk memperbaiki akses jalan obyek wisata Bromo itu, Pemkab kemudian mengajukan proposal. Namun sampai sekarang proposal yang diajukan oleh Pemkab belum juga ada jawaban. Itulah sebabnya, Bupati “Cantik” itu kini mempertanyakannya di depan Bapeda Jatim dan Bakorwil Malang.

Sementara itu, gunung Bromo memang menjadi salah satu obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Probolinggo. Bahkan, pengunjung Bromo tidak hanya berasal dari wisatawan lokal saja, tetapi juga wisatawan mancanegara. Tak heran, jika Bromo dikenal dengan keindahan beautiful sunrise.

Sayangnya, pemerintah kini berencana hendak menaikkan tarif obyek wisata tersebut.

Rencana kenaikan tersebut sebesar 300 persen yang akan diberlakukan bulan Mei 2014 mendatang. Dengan rencana tersebut, tentu saja terjadi dampak.

Sutomo seorang dukun Tengger mengatakan, kenaikan tarif Bromo yang “selangit” itu jelas akan berpengaruh terhadap jumlah pengunjung. “Jelas itu akan berpengaruh,” katanya saat dimintai komentarnya.

Rencana kenaikan tersebut, kata dia, tidak hanya dirasakan oleh para pengujung, namun juga dirasakan oleh pelaku bisnis, seperti para pengelola hotel yang ada di kawasan Bromo. =Muhammad Sugianto

14

KORAN MADURA

Probolinggo

JUMAT 21 MARET 2014|NO. 0326|TAHUN III

Dinsos Akan Ambil Langkah Tegas Soal Anggota PKH yang Melanggar Aturan PROBOLINGGO - Ternyata Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo akan mengambil tegas kepada para anggota Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai melanggar aturan karena menjadi caleg dan penyelengara pemilu.

Rencanya, semua pendamping PKH akan di diberhentikan.

Kepala Dinsos RM Mashuri Effendi menegaskan PKH yang melanggar aturan tetap akan diberhentikan menjadi pendamping pekerja sosial. “Kita masih mengumpulkan data-data. Kalau terbukti akan saya diberhentikan,” terangnya kepada warta-

wan, Kamis (20/3).

Larangan kepada PKH itu, dari Kementerian Sosial mengenai keterlibatan dalam pemilu, baik jadi caleg atau penyelenggara pemilu. “Jadi akan kami segera urusi mengenai penggaran itu terhadap anggota

PKH yang ada di Kabupaten Probolinggo,” kata RM Mashuri Effendi .

RM Mashuri Effendi mengaku menerima laporan camat bahwa ada caleg yang juga pendamping PKH mengancam pemilih. Jika tidak memilihnya, maka bantuannya akan dihapus.

“Yang dikhawatirkan terjadi. Itu sudah tidak benarkan dan sangat dilarang,”tegasnya.

Dia mengaku kalau surat larangan atas PKH nyaleg dan menjadi penyelenggara pemilu dari Kementerian Sosial tersebut tidak ditembukan ke Panwaslu setem-

pat. “Sesuai suratnya. Hanya KPU saja yang menerima surat tembusan. Nanti Panwaslu saya berikan copy-nya,”tandas RM Mashuri Effendi.

Sementara itu, Anggota Divisi Sosialisasi dan Penyelenggaran Pemilu. M Jakfar Shodiq mengaku belum pernah menerima surat dari Kementerian Sosial. Baik mengenai surat tentang penyelenggara pemilu, atau mengenai caleg. “Karena tidak ada. Jadi kami tidak pernah mempermasalahkan keanggotaan mereka,”ucapnya.

Pihaknya mengaku baru tahu

mengenai larangan pendamping PKH menjadi PPK atau nyaleg.

“Kalau ada syarat itu. Pasti akan kami minta keterangan satu persatu. Sama seperti larangan kades yang nyaleg. Kami minta mereka mundur,” papar M.Jakfar Shodiq.

Jika itu memang benar adanya, maka KPU akan jemput bola dengan cara mengkonfirmasi kepada dinas sosial. “Karena kami belum tahu posisi suratnya seperti apa.

Secepatnya saya koordinasi dengan dinas sosial untuk menanyakan hal itu,” pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

KECELAKAAN

Rem Blong, Truk Tabrak Rumah Warga

PROBOLINGGO - Kecekalaan lalulintas kembali terjadi di daerah jalan pantura, tepatnya

wilayah Pajurangan Desa Curahsawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo Kamis (20/3).

Kejadian bermula dari rem blong sebuah truk tangki, yang akhirnya seruduk rumah warga yang

ada di lokasi itu.

Menurut Kasat Lantas Polres Probolinggo, AKP Warih Hutomo

melalui Kanit Laka Ipda Rudi mengatakan, kejadian terjadi sekitar pukul 12.30 WIB. Awalnya truk yang di kemudikan oleh Den Hanurmarully, melaju dari arah barat. “ Tetapi ketika sampai di lokasi kejadian, rem truk blong dan sopir tidak bisa mengendalikan laju truk. Akhirnya oleng kea arah kiri,” ujarnya.

Dengan kondisi truk yang dikemudikan Den Den Hanurmarully oleng, tak terkendali akhirnya menabrak sebuah sepeda motor yang ada di dilokasi itu yang sedang parker, kemudian menghantam sebuah rumah milik ibu Ani,“Untung saja sepeda tersebut tidak ada yang menaiki,”tandas Ipda Rudi.

Sementara itu, rumah yang tertabrak terlihat bangunan depan hancur, dan truk bagian depan mengalami kerusakan.”

Sopir yang mengemudikan truk tersebut, Alhamdulilah tidak mengalami luka yang begitu parah. Namun sopir tersebut hanya mengalami luka yang agak serius dibagian kaki dan lengannya,” tuturnya.

Menurutnya kejadian tersebut, ,membuat arus jalan sepanjang lokasi kejadian mengalami kemacetan lalu lintas.

Namun kemacetan tersebut tidak berjalan lama. Penyebab laka lantas, diduga karena rem blong. Namun pihaknya terus akan mengembangkan atas kejadian tersebut.“Tetap akan kami kembangkan perkara ini.

Jika nanti ada penyebab lain,” pungkas Ipda Rudi. =Mahfud Hidayatullah

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

JUMAT 21 MARET 2014 No. 0326 | TAHUN III

JUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III

Meski Kalah, Klopp Tak Sedih DORTMUND - Pelatih Borussia Dortmund tidak mau terlalu lama bersedih setelah timnya kalah 1-2 dari tamunya Zenit St Petersburg pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Signal Iduna Park, Kamis (20/3) dini hari WIB. Pasalnya, kekalahan ini tidak mempengaruhi kelolosan mereka ke perempat final Liga Champions.

Kemenangan 4-2 di leg pertama bulan lalu di kandang Zent membuat finalis Liga Champions musim lalu itu tetap lolos ke babak delapan besar dengan agregat 5-4.

Pada laga dini hari kemarin itu, Zenit unggul terlebih dahulu berkat gol tendangan jarak jauh Hulk pada menit ke-16.

Dortmund sukses menyamakan kedudukan melalui gol Sebastian Kehl 20 menit berselang. Jose Rondon membawa Zenit unggul pada menit ke-73 yang bertahan hingga akhir pertandingan.

Pelatih Borussia Dortmund Juergen Klopp berpendapat, kalah dari Zenit tidak terlalu memalukan, meskipun kekalahan ini ter-

jadi di kandang sendiri. “Siapa pun yang bekerja di sepakbola tahu bahwa Zenit sama sekali tidak menghalangi langkah kami di jagat sepakbola Eropa. Seka-

rang kami berada di perempat final,” kata Klopp.

Pada bagian lain, Klopp memprotes kartu kuning yang diberikan wasit kepada penyerangnya

Robert Lewandowski. Kartu kuning itu membuat Lewandowski tidak bisa membela Dortmund pada leg pertama babak perempat final nanti.

Totti Siap Bela Italia pada Piala Dunia 2014 ROMA - Kapten AS Roma Francesco Totti yakin dia bersama Antonio Cassano akan bergabung dengan Tim Nasional (Timnas) Italia pada Piala Dunia 2014 ini.

Setelah cedera selama sebulan, Totti kembali mencetak satu dari tiga gol kemenangan Roma atas Udinese akhir pekan lalu. Ini adalah gol keenamnya musim ini di Serie A Italia. Penampilan impresif Totti musim ini cukup menggoda pelatih “Gli Azzuri” Cesare Prandelli untuk membawa pemain itu ke Brasil Juni-Juli mendatang.

Dia pun yakin bahwa Cesare Prandelli akan membuka mata dan memanggilnya bergabung dengan tim putih biru itu. Bila dipanggil, Totti mengaku akan siap menjalankan tugas negara tersebut, meski sebelumnya dia sudah memutuskan untukpensiun dari sepakbola internasional.

“Kenapa tidak? Bila saya fit, saya akan menerima panggilan tersebut. Begitu juga dengan Antonio Cassano. Bila dia bermain

seperti saat ini, maka tidak ada alasan bagi Cassano untuk tidak masuk Timnas Italia,” kata Totti.

Totti masih sangat ingin memperlihatkan kualitasnya di Liga Champions musim depan.

Pasalnya dia belum pernah merasakan gelar juara kompetisi antarklub paling elite di Eropa ini. Bahkan, kata Totti, menjuarai Liga Champions jauh lebih sulit dari Piala Dunia.

“Menjuarai Liga Champions adalah salah satu kekuarangan saya. Ini mimpi Romanista (pendukung Roma). Meraih gelar juara Liga Champions lebih sulit dari menjuarai Piala Dunia,” imbuhnya.

Sementara itu, pelatih Timnas Belgia Marc Wilmots meminta Eden Hazard untuk menyumbangkan gol lebih banyak lagi bagi negaranya. Pasalnya, dari 50 pertandingan bersama Belgia, Hazard baru menyumbang lima gol, dua di antaranya lahir dari titik putih. Hal ini cukup mengecewakan Wilmots. Apalagi bila

melihat tingkat kesuburan Hazard bersama Chelsea yang sudah mencetak 14 gol bagi “The Blues” di semua kompetisi musim ini.

Dia juga menantang Eden Hazard untuk memecahkan rekor yang Wilmots sendiri sebagai pencetak gol terbanyak Belgia dengan 24 gol. “Eden paham apa yang saya harapkan dari dia. Saya tidak mentoleransi sedikit pun setiap momen yang membuat tim kalah. Bila suatu hari saya merasa bahwa pembawaannya tidak benar, maka saya tidak segan-segan mencoretnya,” tegas Wilmots.

Menurut Wilmots, Hazard memang mengalami kemajuan bersama Timnas Belgia. Tetapi jumlah golnya untuk Belgia masih terlalu minim. “Ini tidak cukup.

Saya bukan seorang pemain yang sebagus dia, tetapi saya sudah mencetak 29 gol untuk Belgia.

Saya suka Eden, tetapi saya memintanya untuk berbuat lebih untuk Belgia,” ucapnya.

Padahal, dari sudut olah bola, Hazard memiliki kualitas yang

s a m a dengan legenda sepakbola Prancis Zinedine Zidane. Karena itu pula dia menyejajarkan pria 23 tahun itu dengan Zidane yang kini menjadi asisten pelatih Carlo Ancelotti di Real Madrid itu.

“Saya pernah sekali bermain pada sebuah laga amal bersama Zidane. Itu laga yang sungguh gila. Penguasaan bolanya memukau. Sulit dipercaya. Saya merasakan hal yang sama ketika melihat Eden Hazard bermain. Luar biasa,” ucap Wilmots. =ESPN/SKY SPORTS/AJI

IL CAPITANO AS Roma Francesco Totti yakin dirinya akan dipanggil untuk memperkuat timnas Italia pada Piala Dunia 2014 di Brasil

Pemain internasional Polandia itu mendapat kartu kuning, setelah dia melompat untuk merebut bola di udara, tetapi bola kemudian menyentuh lengannya.

Wasit kemudian mengganjarinya kartu kuning. “Kartu kuning itu patut ditertawakan,” kata Klopp.

Pada laga melawan Dortmund itu, Zenit yang baru ditinggalkan pelatih asal Italia Luciano Spaletti didampingi oleh pelatih sementara Sergei Semak. Meski sebagai pelatih sementara, Semak dianggap sukses karena bisa mempersembahkan kemenangan di laga terakhirnya bersama klub itu.

Selanjutnya tongkat pelatih Zenit akan diserahkan kepada Andre Villas-Boas yang dipecat dari Tottenham Hotspur beberapa bulan lalu pada Kamis (20/3).

“Kami dibebani tugas berat saat datang ke sini yaitu mencetak tiga gol, tetapi sayang hal itu tidak terjadi. Saya mengucapkan selamat kepada tim dan pemain saya yang tampil bagus pada pertandingan ini. Mereka sudah mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik mereka,” kata Semak. =ESPN/SKY SPORTS/AJI

16

KORAN MADURA

JUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III

84 HARI LAGI

TOTTI SIAP BELA ITALIA PADA PIALA DUNIA 2014

MESKI KALAH, JURGEN KLOPP TAK TERLALU SEDIH

OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

Olahraga KORAN MADURA

16

JUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III

AMUK TRIGOL VAN PERSIE Moyes Memujinya Setinggi Langit MANCHESTER - Pelatih Manchester United (MU) David Moyes senang bukan kepalang karena timnya sukses melaju ke babak perempat final Liga Champions musim ini setelah menang 3-0 atas Olympiacos di Old Trafford Kamis (20/3) dini hari kemarin. Dengan hasil ini, MU lolos dengan agregat 3-2 setelah kalah 0-2 di Athena bulan lalu.

Ketiga gol Setan Merah pada laga dini hari kemarin itu diborong penyerang terbaik klub itu Robin van Persie, masing-masing dua gol di babak pertama dan satu gol di babak kedua. Gol pertama lahir dari titik putih setelah dia sendiri dijatuhkan pemain lawan di kotak penali. Gol kedua di penghujung babak pertama dihasilkan pria asal Belanda itu memanfaatkan umpan Wayne Rooney. Sedangkan gol ketiga dibuat dari sebuah tendangan bebas yang cantik.

Hattrick Van Persie ini pun membuat dia dipuji setinggi langit oleh David Moyes. Menurut Moyes, penyerang Timnas Belanda itu adalah salah satu pemain terbaik dunia. Pasalnya, tidak banyak pemain yang bisa mencetak tiga gol di Liga Champions. Hanya segelintir orang yang bisa melakukan itu, dan Van Persie adalah salah satu di antaranya.

“Mencetak tiga gol di Liga Champions adalah sesuatu yang besar. Menurut saya, hanya pemain-pemain tertentu di dunia yang mampu melakukan itu dan Robin adalah salah satu dari mereka.

Tetapi gol dari tendangan bebasnya sangat bagus. Wayne Rooney juga melayaninya dengan baik sehingga melahirkan gol kedua. Dia pemain besar yang bisa bikin tiga gol malam ini (kemarin malam), dia seorang pemain hebat dan dia tunjukkan itu malam ini,” kata Moyes.

Meski sempat dilanda cedera dan membuatnya absen selama beberapa pekan musim ini, Van Persie tetap menjadi top skor klub itu pada musim ini dengan 17 gol. Ini menunjukkan bahwa Van Persie masih tajam dan menjadi pemain kunci Setan Merah. Pada akhir laga

ROBIN VAN PERSIE

tersebut, Van Persie juga ditarik keluar karena cedera. Hanya, Moyes menegaskan cedera itu tidak terlalu parah.

“Saya kira cederanya tidak terlalu buruk.

Dia mendapat benturan pada lututnya. Kami akan mengeceknya lebih lanjut pada Kamis (20/3) pagi,” lanjut Moyes.

Selain memuji Van Persie, Moyes juga memuji penampilan pemain veteran klub itu Ryan Giggs yang diturunkan sebagai starter untuk pertama kalinya pada 2014 ini. Pria 40 tahun tersebut tidak pernah dimainkan sejak awal pertandingan mulai Januari lalu.

“Dua umpannya menghasilkan dua gol.

Umpannya sungguh fantastik dan pergerakannya sangat bagus jauh melebihi usianya. Dia pemain hebat. Setiap orang yang pernah di Manchester United tahu dia adalah seorang pemain besar,” ucap Moyes.

Menurut Moyes, peran Giggs di MU masih sangat penting. Dia memainkan peran kunci di skuat MU terlebih karena pengalaman dan umpan-umpan matangnya sangat dibutuhkan untuk menghasilkan gol.

Di babak delapan besar, Moyes menilai MU menjadi tim kuda hitam yang bisa mengalahkan tim-tim besar Eropa lainnya di perempat final. Mereka sudah tunjukkan itu saat menyingkirkan Liverpool pada 2005 dan menaklukkan Chelsea di final Liga Champions pada 2012 melalui adu tendangan penalti.

“Kami menjadi tim underdog dalam banyak pertandingan. Diharapkan kami bisa melakukan itu karena tim ini memiliki kemampuan untuk menaklukkan siapa pun,” imbuhnya.

Kemenangan atas Olympiacos ini, lanjut Moyes, adalah jawaban yang sangat bagus dari kekalahan telak dengan skor serupa dari Liverpool pada ajang Liga Utama Inggris akhir pekan lalu di Old Trafford. “Kami tertinggal dua gol.

Kami tidak bermain bagus di leg pertama, tetapi kemudian kami bisa membenahinya. Kami masih punya dua pertandingan di Liga Champions. Ini yang kami tunggu-tunggu,” tutupnya. =ESPN/AJI

JUMAT

SITUS SEJARAH TAK TERAWAT

21 MARET 2014 No. 0326 | TAHUN III

SUMENEP | E

KORAN MADURA

GURU MADIN SEBAIKNYA DISERTIFIKASI

PREMANISME POLITIK JUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III AKAN MENCIDERAI DEMOKRASI

PAMEKASAN | G

LAPORAN KHUSUS | N

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

WULANDARI

Pendidikan Tetap yang Utama Gadis manis asal Probolinggo ini punya aktifitas yang berbeda dari gadis kebanyakan yang sebaya dengannya.

Dia menekuni beladiri pencak silat dan punya cita-cita menjadi Pelatih Pencak Silat.

NETER KOLENANG | P

doni heriyanto/koran madura

RICUH. Suasana kericuhan yang disebabkan aksi demonstrasi anggota HMI komisariat Hukum dan Komisariat Fisip pada pelantikan pengurus HMI Bangkalan, Kamis (20/3) di Aula MAN Bangkalan.

Pelantikan HMI Ricuh Ada Komisariat yang Merasa Dianaktirikan BANGKALAN - Pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bangkalan harus menerima kenyataan pahit. Pelantikan tersebut diwarnai kericuhan aksi demontrasi. Anggota HMI sendiri yang melakukannya, karena merasa tidak puas dan kecewa terhadap kepengurusan HMI. Aksi tersebut sebagai upaya untuk menggagalkan pelantikan.

“Jangan menodai citra HMI, ajarkan kejujuran, bukan kemunafikan,” teriak koordinator aksi, Habibus Shalihin.

Dalam orasinya, Habibus Shalihin menuding pengurus HMI telah menganaktirikan komisariat hukum dan komisariat Fisip. Sehingga hal itu jelas sangat tidak menunjukkan sikap profesionalisme sebagai organisasi. Oleh sebab itu, pelantikan tersebut harus

diberhentikan, karena tidak sesuai dengan AD/ART HMI. “Pengurus cabang HMI tidak pernah mengayomi pengurus di tataran komisariat, bahkan perkembangan setiap komisariat pun tidak pernah diakui dan tidak pernah diperhatikan oleh pengurus cabang sendiri,” tegasnya.

Aksi demonstrasi itu semakin memanas karena massa memaksa masuk ke dalam ruang Aula MAN Bangkalan. Bahkan mereka berbuat anarkis, mencoba memberhentikan proses pelantikan dengan cara mengobrak-abrik kursi. Tidak itu saja, insiden baku hantam pun mewarnai pelantikan tersebut.

Proses pelantikan pun terhenti sejenak ketika massa mencoba manaiki podium dan berorasi di sana, namun

untungnya aksi demontrasi tersebut dapat diredam oleh para KAHMI dan senior HMI. Sehingga tidak sampai merusak fasilitas aula. Aksi saling lempar kursi antara pedemo dengan pengurus HMI cabang hampir saja tidak dapat dilerai.

Sementara itu, Hairus Zaman, salah satu pengurus cabang HMI merasa kecewa terhadap tindakan aksi yang dilakukan oleh anggota dari komisariat Hukum dan Fisip tersebut.

Ia juga mengatakan mengapa baru sekarang mereka melayangkan protes terkait dengan pergantian Ketua Cabang HMI. “Seharusnya bukan seperti ini caranya, kita bicarakan baik-baik, ini kan merusak citra HMI, apalagi banyak undangan dari siswa SMA,” sesalnya. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

JUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

JUMAT 21 MARET 2014 No. 0325 | TAHUN III

PENAMBANGAN PASIR LIAR

Pemerintah Turun Lapangan

SEPI. Seorang jurnalis mengintip ruang Komisi B DPRD Kabupaten Sumenep yang tertutup, Kamis (20/3). Sekalipun masa reses telah berakhir pada 17 Maret, namun sebagian besar wakil rakyat belum masuk kantor.

Banyak Dewan Tak berdinas Sekretaris Dewan: Saya Belum Dapat Info SUMENEP- Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep pada Kamis (20/3) masih terlihat sepi, padahal reses semua anggota DPRD sudah selesai pada tanggal 17 Maret kemarin.

Pantauan Koran Madura, semua ruangan alat kelengkapan dewan kosong, tidak satu pun terlihat anggota dewan terlihat masuk kantor. Hanya dua orang anggota dewan yang ada di ruangan, yakni satu anggota dewan di Komisi A dan satu anggota dewan di Komisi C, selebihnya hanya terlihat kursi kosong di sejumlah sudut ruangan.

Tidak masuk kantornya sejumlah anggota dewan dari delapan fraksi disinyalir mereka bolos lantaran sibuk mencari dukungan untuk Pemilu Legislatif 9 April nanti. Termasuk ruangan Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat selaku pen-

gontrol kedisiplinan juga tak ada penghuninya.

Menanggapi hal tersebut, Moh. Mulki, Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten mengaku tidak tahu menahu soal tidak mengantornya banyak anggota dewan.

Menurutnya, dia hanya tahu bahwa dari semua komisi yang ada di DPRD, hanya dua komisi saja yang memberitahukan ada agenda keluar.

“Seingat saya, pada tanggal 19 kemarin, ada pengajuan dari Komisi C untuk turun ke lapangan, ikut mengawasi beberapa proyek yang ada di kecamatankecamatan. Sementara untuk Komisi B sedang keluar daerah

dalam rangka ikut berpartisipasi dalam MoU Pasar Anom yang beberapa waktu lalu telah menekan kontrak. Artinya, kontrak kerjasama pasar yang sebentar lagi akan dibangun itu harus ada perwakiland dari dewan,” jelasnya.

Untuk anggota DPRD yang lain, kata Mulki, dirinya masih belum dapat info soal kegiatan mereka di luar kantor. “Jadi, saya hanya dapat info dari dua komisi saja, yaitu Komisi B dan C. Sedangkan untuk anggota lain selain dua komisi itu, saya masih belum dapat info kegiatan mereka di luar kantor,” terangnya.

Kata Mulki, jika tidak ada agenda terkait kepentingan komisi, usai reses semua anggota dewan mestinya harus mengantor.

Tetapi kepada wartawan, Mulki tidak mengatakan mereka membolos. “Kalau soal harus masuk,

iya harus masuk, Mas, karena reses sudah selesai,” jelasnya.

Ketika ditanya terkait keberadaan ketua DPRD, kata Mulki, Imam Hasyim ikut agenda Komisi B terkait dengan kelanjutan pembangunan Pasar Anom. “Iya, ketua DPRD ikut rombongan, Mas, yang ikut adalah Ketua dan Wakil ketua, sementara Pak Faisal dan Pak Hunain (wakil ketua) tidak ikut. Karena memang dalam pemberitahuan, dalam soal kontrak kelanjutan pasar itu, harus ada perwakilan dari legistlatif,” jelasnya.

Disinggung soal daftar hadir dewan, Mulki mengaku tidak tahu. Sebab daftar hadir tersebut berada di komisi masing-masing.

“Gak tahu kalau itu, Mas, sebab kalau daftar hadir biasanya ada pada komisi masing-masing,” terangnya. =SYAMSUNI

SUMENEP – Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Sumenep Yayak Nur Wahyudi yang ditunjuk sebagai juru bicara untuk menjelaskan sikap pemerintah terkait aktivitas pengrusakan lingkungan, mengatakan, tim perizinan telah turun ke tempat penambangan pasir ilegal di Dusun Pasar Daya, Desa Talango, Kecamatan Talango.

Namun sampai saat ini masih belum menemukan titik terang. Pihaknya mengaku masih akan melakukan musyawarah baik dengan masyarakat setempat maupun dengan pemerintah kecamatan. ”Jadi kami masih akan melakukan musyawarah terkait hal itu, sebab sudah jelas aksi tersebut tidak berizin,” katanya, Kamis (20/3).

Untuk sementara waktu, pihaknya akan memfakumkan aksi penambangan pasir liar yang telah menghilangkan sekitar 500 kuburan tersebut. ”Saat ini sudah jelas (dihentikan). Jadi, jika pihak penambang pasir itu tetap beraksi maka Satpol PP sudah berhak untuk menindaknya,” terangnya.

Sementara untuk jangka panjang, pemerintah telah melakukan komunikasi dengan kementerian. Menurutnya, ke depannya, di Sumenep akan dipetakkan lokasi penambangan. ”Senin kemarin dari pihak kementerian sudah melakukan peninjauan ke Sumenep, namun sampai saat ini masih belum bisa melakukan pemetaan.

Sebab masih akan dikaji,” terangnya.

Setelah pemetaan lokasi tambang diberikan oleh kementerian kepada pemerintah daerah, pamerintah daerah akan memberikan plakat terhadap lokasi yang boleh dilakukan penambangan pasir. ”Kalau tidak ada halangan, 10 hari lagi pemetaan itu sudah diketahui. Jadi kami pastikan akan melakukan sosialisasi dan juga memasang plakat di areal penambangan tersebut,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

JUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III

C

Caleg Mengaku Jadi Korban KPU Akan Menurunkan Tim Investigasi SUMENEP – Calon anggota legislatif Partai Bulan Bintang Badrul Aini mengklarifikasi pemberitaan pemukulan yang diduga dilakukan oleh simpatisannya kepada anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Eko Sugiono, 42, di Dusun Susunan, Desa Paliat, Kec Sapeken, beberapa waktu lalu.

Senin (18/3), orang yang diduga simpatisan caleg tersebut melakukan penganiayaan terhadap Eko Sugiyono, 50, anggota PPL (Petugas Pengawas Lapangan) Desa Paliat, Kec Sapeken. Akibatnya, Eko mengalami lebam di sekujur tubuhnya dan luka lecet.

Anggota komisi A DPRD itu mengaku pada saat itu tidak sedang menggelar kampanye. Kehadiran dirinya hanya melakukan silaturrahmi biasa. Sebab, pada saat itu sedang dalam perjalanan pulang dari Pulau Sapeken ke Pulau Kangean. ”Waktu itu yang hadir sekitar 25 orang. Acaranya sekitar jam 4.

Di tempat itu tidak ada umbulumbul partai atau yang lainnya karena kita tidak niat untuk melakukan kampanye,” klarifikasinya di depan wartawan, Rabu (20/3). Dirinya merasa menjadi korban atas isu penganiayaan tersebut.

Cerita Badrul, pada saat acara dimulai, tiba-tiba ada orang yang masuk dan duduk disampingnya tanpa memperkenalkan diri. Orang itu bertanya kegiatan tersebut dan sempat membuat acara terganggu.

Ia juga tidak mengakui jika rumah yang disinggahi dan menjadi TKP penganiayaan adalah milik

Moh Nasir, anggota KPPS. ”Tidak benar jika diletakkan di rumahnya KPPS. Kalau di samping masjid rumah mertuanya benar. Jadi kebetulan di rumah orangtua istrinya yang kebetulan salah satu tokoh di Dusun Susunan Desa Paliat,” jelas Badrul.

Dalam situasi gaduh, ketika Eko Sugiono mengaku dirinya sebagai panwas desa, Badrul mengaku meminta diselesaikan setelah acara berakhir. Namun, kata Badrul, Eko tetap meminta daftar hadir seoalah hendak menyelidiki dan terkesan ada yang memerintah. Kemudian, waktu itu ada yang memanggil eko ke luar. ”Jadi tidak benar juga jika dia diseret seperti yang dilaporkan itu. Sebab, kegiatannya itu di emperan rumah, bukan di dalam rumah. Lagi pula, saya bukan orang bodoh. Dalam situasi sedang mencalonkan diri sebagai dewan, mestinya berusaha merebut simpati masyarakat, bukan malah mau menambah masalah,” pungkasnya.

Berdasarkan laporan yang masuk ke Panwaslu Sumenep, sebelum terjadi penganiayaan, caleg yang diduga sedang menggelar kampanye itu memberikan abaaba dengan mengangkat jari tan-

KLARIFIKASI. Calon anggota legislatif Partai Bulan Bintang Badrul Aini menggelar konferensi pers dengan wartawan, Rabu (10/3). Dirinya mengaku tidak menggelar kampanye saat terjadi pemukulan oleh warga kepada anggota PPL.

gan ke udara. Tak lama kemudian muncul Nasir yang langsung menyeret anggota PPL itu (Koran Madura, 19/3).

Investigasi Untuk memastikan kebenaran ada kampanye di rumah salah satu anggota KPPS, KPU Sumenep akan menurunkan tim untuk melakukan investigasi. Jika terbukti, KPU akan memecat Moh Nasir yang disebut-sebut terlibat dalam

kampanye salah satu calon legislatif dari Partai Bulan Bintang (PBB). ”Menyikapi informasi yang berkembang soal adanya keterlibatan anggota KPPS yang terlibat dalam kegiatan kampanye, kami akan menurunkan tim investigasi. Kami harus hati-hati, sebab menyangkut masalah ini memang sangat rawan,” terang Ketua KPU Thoha Samadi di depan wartawan, Rabu (20/3).

Thoha memastikan pihaknya akan bertindak tegas jika kemudian terbukti ada penyelenggara pemilu tidak independen. ”Langkah yang akan kita ambil adalah pemecatan terhadap anggota KPPS yang dinilai tidak netral itu.

Kami harus mengambil langkah tegas ini. Jika kemudian ini benarbenar terbukti dari hasil investigasi yang kami lakukan,” tegas Thoha. =ALI RIDHO/MK

PENDIDIKAN

Regrouping Sekolah Menyisakan Masalah SUMENEP- Regrouping beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Sumenep menyisakan masalah. Kini, gedung atau bangunan sekolah yang sudah diregrouping tersebut menjadi mubazir dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Padahal, masih banyak bangunan-bangunan sekolah tersebut terlihat bagus. Tetapi karena sudah diregrouping, akhirnya bangunan itu menjadi mati.

A. Shadik

Kepala Disdik Sumenep

Dul Siam, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep mengatakan bahwa tidak bergunanya gedung-gedung sekolah yang telah diregrouping tersebut harus segera dicarikan solusi tepat agar gedung itu punya status jelas.

“Karena pasca di regrouping oleh Dinas Pendidikan, beberapa

gedung sekolah itu menjadi bangunan yang mati,” katanya.

Agar tidak menyisakan masalah, adakalanya Disdik memperjelas status gedung tersebut. “Lebih baik perjelas tentang keberadaan gedung itu, agar tidak menyisakan masalah. Apa gedung itu bisa dimanfaatkan oleh

warga, atau bisa digunakan apa saja. Sampai sekarang kan masih belum jelas. Oleh karena itu, saya berharap, pendataan terhadap gedung-gedung yang diregrouping, setelah di data, silahkan buat kebijakan tentang pemanfaatan gedung,” jelasnya Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan berencana mengalihfungsikan bangunan sekolah yang telah diregrouping tersebut terhadap hal-hal yang lebih bermanfaat. Tetapi jika bangunan itu benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau pihak-pihak lain.

“Kami lebih dulu akan mel-

akukan komunikasi dan koordinasi dengan bidang aset terhadap pemanfaatan pembangunan sekolah yang telah di Regrouping. Kalau gedung itu ternyata tidak bisa bermanfaat, maka kami akan mengajukan penghapusan.

Tetapi kalau memang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, maka saya pun tidak keberatan. Tetapi saya masih akan melakukan koordinasi dengan bidang aset, apa hendak dihapus atau bisa digunakan oleh masyarakat,” tegas A. Shadik, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. =SYAMSUNI

D

KORAN MADURA

JUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III

KKP Dinilai Tak Resik Sampah Berserakan di Pinggir Jalan

BAU. Pemulung lanjut usia mengais sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) di Jalan Adirasa, Kamis (20/3).

Keberadaan TPS tersebut dikeluhkan karena selalu mengotori jalan yang ada di depannya dan menimbulkan bau busuk.

SUMENEP – Sering berserakannya sampah di Jalan Adirasa di depan tempat pembuangan sementara (TPS), diduga karena Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) tidak resik dalam mengurus sampah dan kebersihan lingkungan.

Sampah di tengah jalan menimbulkan bau busuk, terutama saat turun hujan. Sementara di depannya dan disampingnya terdapat toko dan warung. ”Terus terang, saya sampai mau muntah dengan bau sampah ini,” kata, Supardi, Kamis (20/3).

Melihat kebersihan kota, menurutnya, Sumenep belum layak untuk menerima penghargaan Adipura. ”Kenyataan ini seperti membantah adanya penghargaan Adipura itu,” ujarnya. Oleh karenanya, pemerintah harus sigap menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. ”Coba kalau mau serius dan maksimal instansi terkait ini, saya

yakin sampah tidak akan sampai membusuk seperti itu,” pungkasnya sambil menudingkan telunjuk jari ke tempat pembuangan sampah.

Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Sumenep Abdul Wahid saat dikonfirmasi menjawab diplomatis. Ia meminta semua ketua RT/ RW di masing-masing desa atau kelurahan membantu pihaknya menjaga kebersihan lingkungan dengan menyediakan tong sampah.

Selain di Jalan Adirasa, tumpukan sampah hingga berserakan ke tengah jalan juga sering terlihat di Tajamara Jalan Trunojoyo dan Jl Dr Cipto. Penumpukan sampah tersebut, menurutnya, imbas dari Badan

Lingkungan Hidup (BLH) yang membangun TPS tanpa koordinasi dengan KKP. ”Selain koordinasi, mestinya pembangunan TPS itu harus disertai perangkat lainnya, seperti yang mengangkut sampah, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah karena tidak kebingunan siapa yang akan mengangkut sampah,” jelasnya.

Mestinya, kata Wahid, jika memang BLH mau membantu menjaga kebersihan, tidak hanya membangun TPS, tapi juga dengan pengelolaan TPS itu. ”Lalu akhirnya warga menyalahkan KKP,” pungkasnya.

Sementara Kepala BLH Hari Patriadi belum bisa dikonfirmasi. Demikian juga dengan Sekretaris BLH Imam Fajar. Telepon dan pesan singkat yang dikirim Koran Madura tidak direspons hingga berita ini ditulis. =JUNAEDI/MK

GURU NAKAL

Sanksi Harus Menjerakan SUMENEP - Komisi D DPRD Sumenep meminta Dinas Pendidikan setempat agar memberlakukan sanksi yang tegas terhadap guru yang sering membolos. Sanksi tersebut harus menimbukan efek jera, sehingga guru nakal yang berujung pada penyegelan SDN Gua-Gua II tidak terulang lagi.

“Harapan kita, jangan sampai fenomena seperti ini kembali terulang. Karena sudah berapa kali terjadi di kepualauan. Ke depan hal semacam ini harus menjadi perhatian Dinas Pendidikan.

Dalam artian, kedisiplinan itu harus ditegakkan, termasuk pemberian punishment juga harus menimbulkan efek jera,” kata Nur Asyur, anggota Komisi D DPRD Sumenep, Kamis (20/3).

Selain itu, lanjut Nur Asyur, memang menjadi reali-

tas guru-guru di kepulauan itu membuat blunder, membolos dan tidak masuk ke sekolah, karena itu akan berdampak terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan.

“Tetapi kami juga berharap kepada masyarakat yang melakukan penyegelan tersebut agar tidak mengebiri hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Artinya, saya apresiatif terhadap sikap mereka, tetapi mereka juga harus berpikir tentang hak anak-anaknya.

Karena mereka butuh pendidikan,” jelasnya Nur Asyur sangat berharap, hal semacam itu segera ditangani agar tidak terulang kembali. “Yang harus dilakukan oleh Disdik yakni memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera, tidak selalu menegur, karena mereka pasti akan kembali berulah,” tambahnya. =SYAMSUNI

PROYEK PERUMAHAN

Dihentikan Hingga Ada Perda SUMENEP – Pemerintah merekomendasikan agar proyek perumahan dihentikan secara permanen hingga perda tentang RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) disahkan dewan. Rencananya, hari ini Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) melayangkan surat kepada pengembang perumahan.

Demikian disampaikan Kepala Diskominfo Yayak Nurwahyudi, Kamis (20/3).

Hal itu sesuai hasil rapat koordinasi Tim Penataan dan Penertiban Terpadu (TP2T) yang terdiri dari BPPT, Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumenep.

“Instruksinya jelas, proyek perumahan itu dihentikan secara permanen hingga perda tetang RDTRK itu keluar. Sebelum perda RDTRK itu dibuat, rekomendasinya proyek perumahan tersebut dihentikan permanen. Perda yang mengatur tentang RDTRK itu di dalamnya juga sudah melekat LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan),” terang Yayak.

Menurutnya, TP2T su-

dah merekomendasikan BP2T (Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu) untuk melayangkan surat kepada para pengembang perumahan.

“Hari ini rencananya surat itu dilayangkan. Jika sudah ditandatangani pihak developer, sejak saat itu pula ketentuan pemberhentian permanen itu berlaku,” tegasnya.

Jika Perda RDTRK menyatakan areal yang ditempati proyek perumahan itu termasuk ruang terbuka hijau (RTH), maka akan diberlakukan kebijakan disinsentif yakni diberlakukan sebagai kawasan khusus. Dari sektor tarif akan lebih mahal sehingga penghuni kawasan khusus itu akan diberikan yang lebih eksklusif.

Selain itu, pembangunan drainase dari pemerintah juga akan dihentikan. Sehingga hal tersebut bisa diketahui publik yang menunjukkan ruang terbuka hijau (RTH). Sebab berdasarkan kajian dari tim tata ruang kota, jika lahan perkotaan kurang dari dua hektare tentu akan berdampak pada terganggunya kebutuhan stok pangan. =ALI RIDHO/MK

Sumenep

Sumenep

TIDAK TERAWAT. Warga membasuh muka di taman tempat pemandian para raja di Kecamatan Batuan, Kamis (20/3). Tak terawatnya sejumlah situs sejarah mengundang keprihatinan.

XXXX

Situs Sejarah Tak Terawat SUMENEP - Sejumlah situs sejarah yang menjadi bagian dari kekayaan Sumenep banyak tidak terawat. Terancam hilangnya situs sejarah karena terus dimakan masa sementara tak ada upaya pelestarian dari pemerintah mengundang perhatian sejumlah kalangan.

Budayawan Syaf Anton Wr mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep belum menganggap penting merawat dan melestarian situssitus sejarah. Hingga saat ini banyak ditemui situs sejarah tidak terawat. ”Padahal, lokasilokasi bersejarah di Sumenep itu sekaligus merupakan cagar budaya,” katanya.

Disebutkan Anton, di Kecamatan Batuan, tempat bersejarah taman tempat pemandian para raja Sumenep tempo dulu.

Di sekitar lokasi itu, juga ada puing bekas bangunan rumah raja. Namun, saat ini justru penuh tumbuhan liar hingga menjadi semak belukar.

Disbudparpora dinilai kurang memahami arti penting menjaga dan merawat aset budaya bernilai sejarah. Sehingga, yang dilakukan dinas tersebut tidak menyentuh pada esensi pelestarian kebudayaan yang ada. ”Kesannya, hanya menjalankan program seremonial saja dan tidak menyentuh esensi kebudayaan,” tuding Anton.

Disbudparpora didesak segera melakukan inventarisasi semua objek atau lokasi wisata, budaya dan aset sejarah di Kabupaten Sumenep. Selanjutnya, hasil dari inventarisasi itu dapat dijadikan acuan untuk dilakukan pengembangan dan perawatan.

”Kalau tidak dirawat, apa artinya ada dinas yang bertugas untuk itu? Jika semua aset budaya dan sejarah di Sumenep sudah musnah, generasi mendatang mau belajar ke mana? Itu kan penting untuk mengenalkan sejarah dan budaya masa lalu kepada generasi muda mendatang,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Disbudparpora Sumenep Febriyanto belum bisa dikonfirmasi.

Hingga berita ini selesai ditulis, permintaan konfirmasi melalui saluran telepon dan pesan singkat belum ada tanggapan Terpisah, Camat Batuan Ali Dhafir mengatakan taman pemandian para raja di wilayahnya diakui memang belum dikembangkan. Namun, dia memastikan saat ini sudah ada usaha untuk membersihkan semak di lokasi. ”Itu karena akan ditempati peringatan Hari Air se-Dunia,” jelasnya.

Dikatakan Dhafir, pengerjaan pembersihan semak itu tidak dikerjakan pihak Disbudparpora, melainkan Dinas PU Pengairan Sumenep.

Sebagai orang nomor satu di Kecamatan Batuan, Dhafir berharap taman tersebut dapat dikembangkan sebagai lokasi wisata. ”Karena tempat itu bernilai sejarah, yakni tempat pemandian para raja dan putrinya,” tambahnya.

Pantauan Koran Madura di lokasi taman tersebut memang sudah mulai ada upaya pembersihan. Namun, prasasti yang ditandatangai Bupati Moh Ramdlan Siraj sudah tiada. Padahal, di lokasi itu sebelumnya ada. Tidak jauh dari taman tersebut, tepatnya di sebelah timur, bekas bangunan yang menurut warga sekitar merupakan sisa rumah raja masih penuh dengan semak belukar. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

JUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III

E

SDN Duko III Masih Sengketa SUMENEP - Warga Pulau Arjasa meminta Disdik segera turun tangan menyelesaikan sengketa lahan di SDN Duko III, Kecamatan Arjasa.

Sebab sudah setahun lamanya, persoalan sengketa juga belum selesai.

“Sekarang siswa-siswi harus menumpang di rumah warga, termasuk membuat sendiri kelas dari bambu,” ucap Ghapul, Kamis (20/3).

Ia menambahkan bahwa SDN Duko II setahun yang lalu disegel oleh pemilih lahan. Penyegelan tersebut kata Ghaful, lahan tersebut bukan milik Pemkab.

“Sehingga pemilih lahan menyegel SDN Duko III dalam batas waktu yang telah ditentukan,” terangnya.

Oleh karena itu, ia minta segera selesaikan hal itu, karena berdampak terhadap masa depan anak didik. Hak mereka mendapatkan pendidikan telah terciderai gara-gara sengketa lahan tersebut. =SYAMSUNI

KORAN MADURA

JUMAT 21 MARET 2014|NO. 0326|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

JUMAT 21 MARET 2014 NO. 0326 | TAHUN III

F

PEMBERKASAN CPNS K2

Menpan-RB Harus Menuntaskan Janji 30 Persen

PROTES KELULUSAN GANDA. Sejumlah guru dan tenaga kesehatan honorer yang tidak lulus PNS kategori K2 dilarang masuk pada saat aksi protes menjumpai Bupati di pendapa Bupati Aceh Utara, Aceh. Aksi protes menjumpai Bupati Aceh Utara itu meminta kejelasan nasib mereka yang dinyatakan tidak lulus PNS jalur K2 dan mempertanyakan kelulusan ganda 41 orang (lulus PNS pada K1 dan K2) yang menghalang kesempatan 900 honorer lainnya menjadi PNS.

Insentif Honorer Tak Sesuai Beban Kerja DPR: Jangan Lakukan Rekrutmen Umum sebelum Semua K2 PNS PAMEKASAN - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menilai insentif tenaga honorer yang ada di beberapa SKPD di lingkungan Pemkab Pamekasan, sangat tidak manusiawi. Insentif tersebut dinilai tidak sesuai dengan beban kerja yang harus ditanggung para tenaga honorer itu.

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Iskandar menyatakan berdasarkan informasi yang diterimanya, insentif honorer hanya Rp 500 ribu setiap tahun atau sekitar Rp 40 ribu per bulan. Sementara beban kerja yang harus dipikul karyawan honorer relatif sama dengan beban karyawan yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Sedangkan para tenaga honorer itu belum ada kejelasan kapan diangkat menjadi PNS. “Mereka mengabdi memang berharap diangkat menjadi PNS, tetapi pemerintah tidak memberikan kejelasan kepada mereka, kapan akan diangkat menjadi PNS. Di sisi lain pemerintah masih membuka rekrutmen secara umum. Hemat saya, angkat semua dulu honorer yang sudah lama mengabdi, baru jika kurang lakukan pengangkatan PNS,” kata Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Iskandar menilai kebijakan pemerintah pusat melarang pengangkatan tenaga honorer harus diimbangi dengan memberi perhatian kepada tenaga honorer yang ada untuk diangkat menjadi PNS. Sebab pada saat para THL masih memperjuangkan nasibnya, justru pemerintah masih membuka rekrutmen CPNS melalui jalur umum.

“Saya sepakat kalau pengangkatan tenaga honor dihentikan, tapi tolong nasib tenaga honor yang ada ini juga diperhatikan,” katanya.

Dalam situasi tersebut, pihaknya meminta Pemkab Pamekasan agar menaikkan insentif para tenaga honorer. Terutama bagi honorer K-2 yang tidak lulus CPNS harus diperjuangkan, termasuk memperjuangkan honorer yang belum masuk data base.

Kenaikan insentif honorer harus diperjuangkan agar bisa

setara upah minum kabupaten (UMK) atau sebesar gaji PNS golongan paling rendah. Selama ini, Pemkab Pamekasan menekankan penerapan UMK bagi perusahaan swasta, sedangkan insentif honorer di internal pemkab setempat masih jauh dari standar UMK. Komisi A akan memanggil pihak terkait, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pamekasan untuk membahas secara khusus kesejahteraan tenaga honorer Pemkab Pamekasan. Waktu pemanggilan ini belum ditentukan, namun direncanakan dalam waktu dekat.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Kesejahteraan BKD Pamekasan, Suparman mengaku tidak bisa berkomentar banyak soal kesejahteraan tenaga honorer. Sebab hal itu menyangkut keuangan yang harus dibahas secara bersama-sama dengan SKPD terkait.

Suparman memiliki keinginan yang sama untuk memberikan insentif lebih bagi honorer. Namun, hal itu harus disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Suli Faris, meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat menunda proses pemberkasan pengajuan pengangkatan bagi tenaga honorer kategori dua (K2) yang telah dinyatakan lulus beberapa waktu lalu sebelum ada kepastian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB).

Menurut Suli, Badan Kepegawaian Daerah harus memastikan kesiapan Kemen PAN-RB untuk mengangkat para tenaga K2 sehingga kejadian seperti sebelumnya tidak terjadi.

Menurutnya, sebelum mengumumkan hasil rekturmen jalur k2, melalui website-nya kemen PAN RB telah berjanji akan merekrut tenaga honorer K2 sebanyak 30 persen. Tapi kenyataan di Pamekasan setelah diumumkan hasil tes tenaga honorer yang dinyatakan lulus hanya 11,6 pesen. Sehingga BKD harus menuntut janji kemen PAN RB tersebut.

Dijelaskan oleh Suli, penundaan tersebut perlu dilakukan sebagai protes terhadap kemen PAN RB, dengan harapan kuota 30 persen yang dijanjikan itu bisa dipenuhi sehingga kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Pamekasan bisa sedikit berkurang.

“Kami berharap pemberkasan itu ditunda sampai kuota 30 persen dipenuhi oleh

kementerian. Baru setelah janji itu dipenuhi proses pemberkasan dilanjutkan setidaknya setelah ada kepastian bahwa mereka akan benar-benar diangkat,” katanya.

Suli menambahkan penundaan itu tidak akan mempengaruhi terhadap hasil tes yang telah diumumkan sebelumnya, sebab itu sudah menjadi ketentuan sehingga tidak mungkin dibatalkan.

Kepala BKD Pamekasan, Lukman Hedi Mahdia, melalaui Kepala Sub Bidang Data Formasi dan Pengembangan Pegawai, Abd Malik menyatakan pemberkasan bagi tenaga honorer K2 yang telah dinyakan lulus tes masih proses di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dijelaskan pada 12 Maret lalu BKD telah mengumpulkan kepala SKPD dan meminta untuk melakukan pemberkasan tehadap hononer yang ada di instansi masing-masing.

“Semua persyaratan telah disampaikan dalam pertemuan itu. Penyerahan terakhir itu pada akhir bulan ini. Dan hingga saat ini belum ada SKPD yang menyerahkan berkas itu,” ungkapnya.

Dikatakan Malik, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan waktu paling lambat tanggal 31 Mei mendatang.

Namun instansinya memiliki target semua berkas masuk ke BKN pada tanggal 10 April mendatang. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

AKSI GURU HONORER. Puluhan guru honorer tergabung kedalam Front Pembela Honor Indonesia (FPHI) menggelar aksi demo di gedung DPRK Lhokseumawe, Aceh. Aksi puluhan guru dan tenaga kesehatan honorer yang tidak lulus CPNS K2 itu mendesak DPRK dan penegak hukum membongkar dan mengusut tuntas manipulasi data honorer yang dinyatakan lulus PNS K2.

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 21 MARET 2014 NO. 0326| TAHUN III

G

Guru Madin Sebaiknya Disertifikasi Juhaini: Mereka Juga Mencerdaskan Anak Bangsa PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mendorong pemerintah pusat untuk memberikan tunjangan sertifikasi kepada guru-guru Madrasah Diniyah (Madin), seperti yang diberikan kepada guru-guru di sekolah formal.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini mengatakan guru Madrasah Diniyah memiliki pengabdian yang sama untuk mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan agama.

Sehingga pemberian tunjangan serupa juga perlu diberikan kepada guru Madin sebagai penghargaan.

Menurutnya, pemerintah selama ini hanya memberi harapan kepada guru Madin untuk memberikan pelayanan yang sama atau tidak membedabedakan pelayanan pendidikan umum dan pendidikan agama.

Tetapi kenyataan sejak tunjangan sertifikasi digulirkan tahun 2007 lalu, hanya diberlakukan untuk guru yang mengajar di sekolah formal. Sementara guru Madin tidak pernah disentuh tunjangan sertifikasi.

“Kalau bicara tugas, mereka sama-sama memiliki tugas berat, yakni mendidik anak. Tetapi terdapat kesenjangan kesejahteraan yang luar biasa,” katanya.

Jika kendalanya belum ada kurikulum, ia berharap agar Kementerian Agama (Keme-

nag) RI bisa membuatkan kurikulum yang dibutuhkan di Madrasah Diniyah. Hal ini agar profesionalisme dan kesejahteraan guru Madin bisa ditingkatkan.

Juhaini menilai pemberian tunjangan sertifikasi bagi guru di sekolah formal dinilai kurang efektif dalam meningkatkan profesionalisme guru. Sebab tunjangan sertifikasi hanya meningkatkan kesejahteraan mereka, namun belum mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam mendidik siswa.

Ini terjadi karena tunjangan sertifikasi yang diberikan pemerintah digunakan untuk keperluan pribadi yang tidak berorientasi pada peningkatan profesi guru.

Fenomena di lapangan, penerima tunjangan profesi cenderung menggunakannya untuk menutupi berbagai keperluan pribadi, seperti membayar cicilan kredit dan membeli berbagai fasilitas rumah tangga lainnya.

“Kebiasaan guru sejak ada tunjangan sertifikasi mulai beru-

bah, khususnya gaya hidupnya,” kata Juhaini.

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan menyatakan kecil kemungkinan guru Madin menerima tunjangan profesi, seperti guru lembaga pendidikan formal. Sebab lembaga pendidikan itu termasuk kategori lembaga pendidikan non formal yang status lembaganya tidak terdaftar secara resmi.

Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantrean (PK Pontren) Kemenag Pamekasan, Akhmad Nawawi mengatakan peluang program sertifikasi untuk para guru Madin itu sulit diwujudkan, karena tidak ada ukuran formal yang bisa ditunjukkan oleh para pengajar di lembaga itu.

Tunjangan yang bisa diharapkan, kata dia, hanya tunjangan yang bersifat kebijakan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPRD) KABUPATEN PAMEKASAN MENGUCAPKAN TURUT BERDUKA CITA ATAS WAFATNYA

SUDJIYAH

Ibunda Tercinta Bapak Ir. Bambang Prayogi, MM Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pamekasan Selasa, 18 Maret 2014

HALILI Ketua DPRD

H. SAHRAWI, BA Wakil Ketua DPRD

H. M. SULI FARIS, SH Wakil Ketua DPRD

KHAIRUL KALAM, S. Sos Wakil Ketua DPRD

SEMOGA AMAL KEBAIKANNYA DITERIMA OLEH ALLAH SWT DAN BAGI KELUARGA YANG DITINGGALKAN DIBERI KETABAHAN. AMIN!

dari program daerah. Misalnya program bantuan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Ia mengakui banyak guru Madin yang sudah bergelar sarjana.

Namun di lembaga pendidikan tersebut, gelar kesarjanaan tidak terlalu dibutuhkan, melainkan ke-

mampuan dalam ilmu keagamaan.

Di Pamekasan jumlah guru Madin diperkirakan mencapai 5.088 orang yang tersebar di 8.48 lembaga pendidikan. Dari jumlah itu yang sudah bergelar sarjana diperkirakan mencapai 1.272 orang. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KLINIK UKM

Gedung Senilai Rp 691 Juta Masih Mubazir PAMEKASAN - Gedung Klinik Usaha Kecil Menengah (UKM) milik Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan masih dibiarkan mubazir (tidak termanfaatkan) meski sudah menghabiskan anggaran lebih dari setengah miliar rupiah. Gedung yang diharapkan bisa menjadi sarana pengembangan usaha kecil masyarakat setempat itu, hanya digunakan sebagai tempat parkir kendaraan pegawai Dinas Koperasi.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan, Herman Priyanto melalui sekretarisnya, Fathorrahman mengatakan dana sebesar Rp 691 juta pada tahun 2013 digunakan untuk pembangunan gedung. Sayangnya, gedung tersebut juga belum selesai secara sempurna dan masih menunggu proses lelang untuk menyelesaikan pembangunannya.

Tahun ini, jelas Fathorrahman, proyek

pembangunan gedung itu akan selesai dengan menggunakan tambahan dana dari APBD Pamekasan. Ditargetkan proyek pembangunan itu akan selesai pada akhir tahun ini. “Gedung ini sudah dilakukan serah terima dari rekanan dan sudah diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur,” katanya.

Dikatakan Fathorrahman, kantor tersebut nanti akan difungsikan untuk kegiatan pelatihan atau pameran produk unggulan dari masing-masing kecamatan..

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan pembangunan gedung Klinik UKM tersebut diharapkan mampu membawa perubahan perekonomian masyarakat setempat ke arah yang lebih baik. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

H

KORAN MADURA

Pamekasan

JUMAT 21 MARET 2014|NO. 0326|TAHUN III

PENCURIAN DI RUMAH SEKWAN

Sejumlah Uang dan Perhiasan Dibawa Kabur PAMEKASAN - Rumah Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Pamekasan, Bambang Prayogi dimasuki orang tak dikenal.

Saat itu rumah yang terletak di Jalan Mandilaras nomer 61 tersebut sedang tidak ada penghuninya. Sebab sang pemilik, Bambang sedang ada di Besuki, Situbondo, sejak Rabu (19/3), karena ibunya meninggal dunia.

Karena kejadian ini, sejumlah uang dan sejumlah perhiasan milik istri Bambang ludes.

Peristiwa ini diketahui pembantu rumah tangga (PRT), Mahmudah, 30, Kamis (20/3), saat hendak bersih-bersih. PRT yang tidak menetap di rumah majikannya ini biasanya datang tiap pagi dan sore hari. Namun karena majikannya tidak di rumah, ia hanya datang pada pagi hari saja untuk bersih-bersih.

Setibanya di rumah yang tak berpenghuni itu, ia mengaku kaget karena kamar majikannya dalam kondisi acak-acakan, sekitar pukul 12. 00.

Mahmudah langsung menghubungi majikannya. Bambang menceritakan hal tersebut.

Setelah itu, Bambang langsung menghubungi Kabag TU Sekwan Pamekasan, Mulyadi, meminta tolong untuk mengecekkan rumahnya yang katanya habis kebobolan. Setelah menerima telepon, Mulyadi melapor ke Mapolres Pamekasan dan bersama petugas mengecek kondisi rumah tersebut.

Aparat langsung melakukan olah tempat kejadian perkara

(TKP), terutama mencari sidik jari pelaku. Olah TKP berlangsung hingga pukul 15.30. Saat itu sejumlah staf Kantor Sekwan juga berdatangan ke rumah tersebut.

Menurut Kanit II Satreskrim Polres Pamekasan Ipda Anwar, yang memimpin proses olah TKP, diduga pelaku masuk dari jendela belakang. Pelaku membuka kaca nako dan merusak kawat-kawat yang ada di jendela itu, sehingga pelaku bisa dengan leluasa masuk.

Dikatakan ada satu kamar yang acak-acakan, yaitu pada kamar utama. Sedangkan kamar lainnya, atau ruangan lainnya tidak ada yang acak-acakan. Namun, dia tidak bisa membeberkan barang apa saja yang telah digondol pelaku. Alasannya masih akan meminta keterangan pemilik rumah dulu. ”Saat ini pemilik rumah sedang perjalanan pulang ke Madura. Kami tidak tahu barang-barang apa saja yang ada sebelum kejadian ini. Pemilik rumah masih akan kami mintai informasinya,” katanya.

Sedangkan menurut Mulyadi, yang mendampingi aparat melakukan olah TKP. Diketahui ada sejumlah uang dan sejumlah perhiasan yang hilang dari kamar utama tersebut. ”Tapi berapa jumlahnya kami tidak tahu.

Lebih jelasnya tanya ke Bapak saja. Diperkirakan pukul 21.00 WIB, Bapak sudah sampai di Pamekasan,” katanya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

MPU. Kepala Dishubkominfo Moh. Zakir (depan) saat menemui para aktivis kemarin.

Mahasiswa Temui Dishubkominfo Karena Perbup Larangan MPU Mati Suri PAMEKASAN - Beberapa aktivis kembali mendatangi Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pamekasan, Kamis (20/3).

TKP. Aparat Satreskrim Polres Pamekasan saat membawa beberapa barang yang terdapat sidik jari pelaku pembobol rumah Bambang Prayogi kemarin.

Mereka mendesak Dishubkominfo untuk segera menegakkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Larangan MPU masuk kota. Sebab hingga saat ini, Perbup itu seakan mati suri dan Dishubkominfo setempat dinilai hanya berdiam diri tanpa berupaya menegakkan aturan tersebut.

Salah satu anggota Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM), Muhammad Sujai mengatakan lambannya pemberlakuan perbup itu karena tidak didukung adanya sub

terminal. Sub terminal ini menjadi sarana yang tak terpisahkan dari perbup itu. Mereka meminta agar Pemkab Pamekasan dalam hal ini Dishubkominfo secepatnya memfungsikan sub terminal yang ada. ”Apa gunanya perbub itu dibuat kalau hingga sekarang MPU tetap leluasa dan diperbolehkan masuk ke dalam kota,” katanya.

Kepala Dishubkominfo Pamekasan, Moh. Dzakir mengatakan belum diberlakukannya perbub

tersebut karena beberapa alasan.

Diantaranya adanya kesepakatan dengan komisi A DPRD Pamekasan dan dengan pihak Satlantas Polres Pamekasan. Isinya yaitu menunda pemberlakuan perbub dimaksusd. Hal ini perlu ditunda, karena dilatarbelakangi fasilitas sub terminal yang belum memadai. ”Sebenarnya mau kami sama dengan adik-adik mahasiswa, juga menginginkan perbub tersebut bisa diberlakukan. Tapi untuk sementara waktu sepertinya belum bisa. Kami harus menunggu waktu yang pas. Kami minta masyarakat paham,” katanya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

KORAN MADURA

Pamekasan

JUMAT 21 MARET 2014 NO. 0326| TAHUN III

I

Sidang Penipu Rektor UIM Dikawal Ketat NA dan AS Divonis 4 Tahun, MQ Diganjar 3 Tahun PAMEKASAN - Pelaku penipuan terhadap Sahibuddin, Rektor UIM Pamekasan, yang juga mengaku sebagai nyai dari PP Miftahul Ulum Bettet, Pamekasan, Nurul Azizah, akhirnya divonis empat tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan.

Vonis ini dibacakan kemarin (20/3) dalam sidang putusan kasus tersebut. Selain memvonis Nurul Azizah, majelis hakim yang dipimpin oleh Slamet Riadi, dengan hakim anggota Heri Kurniawan dan Bambang Setyawan, juga memvonis tersangka lainnya, Amirus Soleh divonis empat tahun penjara, dan Muafiqul Qomar dengan vonis yang lebih ringan, 3 Tahun 10 Bulan.

Para terpidana ini juga harus mengembalikan uang dan barang yang digelapkan kepada korban yang ditanggung renteng oleh ketiganya. Atas putusan ini, Nurul Azizah menyatakan banding, sedangkan Amirus Soleh dan Muafiqul Qomar menerima putusan.

Humas PN Pamekasan, yang juga salah satu mejelis hakim dalam perkara ini, Heri Setiawan

mengatakan Nurul Azizah bersama kedua rekannya terbukti secara sah dan meyakinkan

telah melakukan penipuan dan penggelapan uang. Menurut Heri putusan tersebut sudah sesuai,

karena selain melakukan penipuan, terdakwa juga melakukan pencemaran nama baik. Dikatakan pula, selama di persidangan, Nurul tidak berterus terang kepada majelis hakim. Sehingga majelis hakim memvonis empat tahun penjara sesuai dengan dakwaan JPU. Dia menjelaskan peran masing-masing terdakwa ialah saling memberikan informasi satu sama lain. Saat salah satu dari ketiganya melancarkan aksi penipuan, yang lainnya ikut mengetahui aksi tersebut.

Dan total uang yang berhasil dikumpulkan Nurul Azizah bersama rekannya ini sebesar Rp 850 juta, dengan korban Rektor UIM Pamekasan. ”Mereka bertiga ini sudah sekongkol sejak awal. Perbuatan para terdakwa ini saling berkaitan,” kata Heri.

Dalam sidang putusan tersebut, PN Pamekasan dipenuhi massa yang berasal dari pondok pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan untuk melakukan pengawalan sidang tersebut.

Pengamanan super ketat pun dilakukan oleh Aparat Polres Pamekasan. Selain menerjunkan sat shabara, polres juga menerjunkan sat brimob. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

LOGISTIK

Butuh 9.463 Lembar Surat Suara Lagi PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan menyatakan masih mengalami kekurangan sebanyak 9.463 lembar surat suara.

Komisioner KPU Pemekasan Divisi Logistik, Didin Sudarman mengatakan kekurangan tersebut disebabkan oleh jumlah surat suara yang rusak yang ditemukan pada saat dilakukan sortir sebanyak 298 lembar dan kekurangan pada waktu pengiriman yang jumlahnya mencapai 9.165 lembar.

Didin menjelaskan semstinya dalam satu boks berjumlah seribu lembar surat suara, namun saat proses penyortiran ditemukan banyak boks yang jumlah surat suaranya kurang.

Kekurangan dalam boks itu antara 4 lembar hingga 10 lembar surat suara.

Kekurangan surat suara tersebut terjadi pada surat suara untuk DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan

DPRD Pamekasan. Sayang, Didin tidak merinci jumlah kekurangan masing-masing.

“Total jumlah kekurangan surat suara yang kami alami 9.463 lembar. Hal ini tidak hanya terjadi di Pamekasan, tetapi juga di kabupaten lain. Untuk di Madura, kekurangan terbanyak terjadi di Pamekasan,” katanya.

Lembaga penyelenggara pemilu itu, kata Didin, akan segera melaporkan kekurangan itu dan sekaligus mengajukan penambahan dengan berkirim surat ke KPU RI, KPU Jawa timur, dan rekanan (percetakan).

Batas terakhir permintaan penambahan surat suara itu pada tanggal 25 Maret. Hanya saja, pihaknya akan mengirimkan permintaan itu sebelum batas terakhir tersebut, karena jumlah kekurangan yang dialami sangat banyak. Apalagi percetakan yang ditunjuk tidak hanya satu rekanan saja.

Dari jumlah hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 675.814 pemilih, total kebutuhan surat suara di Pamekasan mencapai 2.747.857 lembar. Dengan rincian untuk DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kebutuhan surat suara masing-masing berjumlah 689.330 lembar atau sesuai dengan jumlah DPT dan tambahan cadangan sebanyak dua persen dari jumlah DPT. Hingga Kamis (20/3), pelipatan dan pengemasan surat suara di gudang logistik KPU sudah selesai dilakukan. Surat suara itu dikemas dan dipilah berdasar Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Kami berharap kekurangan yang terjadi segera dipenuhi sebelum didistribusikan ke masing-masing Penitia Pemilihan Kecamatan yang kami rencanakan tujuh hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara,” katanya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

KORAN MADURA Sampang KORAN J PROBOLINGGO

Sampang J

Sampang

JUMAT 21 MARET 2014 No. 0326 | TAHUN III

JUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III

MADURA

Kinerja Pemkab Dipertanyakan Legislatif Baru Terima LKPj TA 2013 Sampang - Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang mempertanyakan kinerja Pemerintah Kabupaten setempat. Sebab, wakil rakyat Sampang baru menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati untuk Tahun Anggaran (TA) 2013, Kamis (20/3).

Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang Wafi Anas menuturkan, semestinya LKPj bupati sudah diserahkan maksimal tiga bulan setelah TA berlalu. Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Daerah kepada DPRD. “Bagi kami sangat menyanyangkan LKPj baru diterima anggota dewan sekarang, dari kemarin - kemarinya kerja apa saja.

Hanya mengurusi soal LKPj saja terkesan sedemikian ribetnya, ini bukti bahwa manajemennya begitu amburadul,” tanyanya, Kamis.

Kekecewaan serupa pernah disampaikan Ketua Komisi A DPRD Sampang Moh Hodai.

Hanya mengurusi soal LKPj saja terkesan sedemikian ribetnya, ini bukti bahwa manajemennya begitu amburadul.

Wafi Anas

Ketua Ikatan Mahasiswa Sampang

Menurutnya, keterlambatan penyeteroan LKPj tersebut dimungkinkan ada ketidaksinkronnya kinerja antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Terpisah, Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidilah mengaku baru menerima laporan itu kemarin (20/3). Selanjutnya, pihaknya akan melakukan beberapa tahapan sebelum dilakukan rapat paripurna. Di antaranya akan membentuk rapat pimpinan (rapin) untuk dibentuk badan musyawarah (banmus).

Ditanya kapan seharusnya LKPj itu bisa diterima oleh anggota dewan sesuai dengan aturan, Imam menjelaskan penyetoran itu memang tiga bulan setelah TA berakhir. Sehingga, pembahasan laporan akan dilakukan selama tenggang waktu satu bulan.

“Sesuai aturan memang sekarang ini, karena kami kan diberi waktu satu bulan untuk membahas LKPj, itu pun setelah melalui tahapan seperti tadi,” katanya. =RYAN HARIYANTO/MK

KEPENDUDUKAN

35 Persen Penduduk Tak Punya Akta Lahir SAMPANG- Sedikitnya 35 persen dari total 885.313 penduduk Sampang tidak mempunyai akta kelahiran. Hal itu seperti yang terdata di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) setem-

Kesadaran masyarakat ada ketika memang mendesak untuk memiliki akta, baru buat.

Padahal nantinya disekolah akta tersebut bisa dibutuhan

JAYA ABRIANTO Sekretaris Dispendukcapil Sampang

pat, Kamis (20/3).

Jaya Abrianto, Sekretaris Dispendukcapil Sampang mengungkapkan bahwa memang kesadaran masyarakat sendiri yang kurang antusias untuk memiliki akta kelahiran. Padahal Dispendukcapil sendiri sudah melakukan sosialisasi, untuk menyadari kepemilikan akta, dalam prosesnya pun mudah dan gratis dalam pembuatannya. ”Sesuai dengan UndangUndang No 4 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Gratis. Tapi kesadaran masyarakat ada ketika memang mendesak untuk memiliki akta, baru buat. Padahal nantinya di sekolah akta tersebut bisa dibutuhan,” tuturnya.

Jaya menambahkan, pembuatan akta sendiri bisa melaluai keterangan bidan jika lahir dibidan, dan keterangan kepala desa, juga KK, karena dari Dispendukcapil sudah kerja sama dalam proses pembuatannya.

Sehingga juga memudahkan kepada masyarakat. ”Harapannya kepada masyarakat, supaya administrasi penduduk ditingkatkan, termasuk pembuatan akta, apalagi yang memiliki anak yang melanjutkan pendidikan, untuk bukti dia sebagai orang tuanya. Karna didalam akta tersebut tercatat nama bapak tau ibunya,” harapnya. =CR1/ LUM

PELAT HITAM: Terlihat mobil plat hitam berjejer seperti terminal didalam area Pasar Srimagunan, Sampang, Kamis (20/3).

TIDAK BAYAR PAJAK

Banyak Angkot Berpelat Hitam SAMPANG- Banyak mobil pelat hitam menjadi Mobil Pengangkut Umum (MPU) di Pasar Srimangunan, Sampang, Kamis (20/3). Mobil pengankut umum yang terbebas dari setoran pajak ke PAD itu seharusnya mendapat perhatian serius dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) setempat.

Kabid Darat Dishubkominfo Sampang Fadeli menjelaskan, pihaknya sudah melakukan teguran terhadap MPU berpelat hitam yang masuk ke dalam pasar dan bertujuan untuk mengangkut pe-

numpang. ”Kami sudah melakukan sosialisasi kepada MPU pelat hitam bahwa pengubahan pelat hitam menjadi pelat kuning itu gratis. Itu berdasarkan kerjasama denga Satlantas dan pemutihan. Dan pelat kuning tersebut nantinya harus setor pajak sebesar Rp. 125.000 per tahun yang masuk ke PAD,” katanya.

Dia berjanji akan mengadakan rapat lagi dengan pihak Satlantas Polres Sampang dan Satpol PP terkait pelanggaran mobil angkutan umum berpelat hitam yang banyak dijumpai di dalam area Pasar Srimagunan.

Terpisah, Kasatlantas Polres Sampang Hari Siswo S menjelaskan, pihaknya tidak bisa menindak langsung terhadap mobil pelat hitam yang menjadikan pasar sebagai terminal untuk mangangkut penumpang karena memang mobil pengangkut umum untuk yang jalur ke utara, seperti Kecamatan Kedudung dan Ketapang itu minim. ”Padahal jika tersedia mobil yang khusus tidak akan terjadi seperti itu. Selagi tidak mengganggu jalannya Lalulintas, menurunkan penumpang dengan sembaran, itu diperbolehkan,” ungkapnya. =CR1/ LUM

Sampang

KORAN MADURA

JUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III

K

DPRD

PAW Tetap Digelar Sampang – Penggantian Antar Waktu (PAW) wakil rakyat direncanakan tetap digelar. Senin (24/3), dewan akan melakukan rapat pembahasan dengan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD. Selanjutnya, pelantikan akan digelar setelah ada hasil keputusan dengan Banmus tersebut.

“Kami akan melakukan Banmus terlebih dahulu, insya Allah tetap dilantik, dan itu nanti setelah ada kesepakatan dengan teman-teman. Satu atau dua hari dari adanya Banmus sudah terlantik,” singkat Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidilah, Kamis (20/3).

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sampang Sudarmanta juga tidak mengelak terkait rencana pelantikan kedua anggota DPRD yang di PAW dari PKNU. Bahkan, rapat pimpinan (rapim) yang dibentuk oleh anggota dewan sudah terlaksana.

“Memang kita sudah menjadwal Banmus terlebih dahulu, kalau rapinnya sudah. setelah itu baru bisa memutuskan kapan akan dilantiknya,”ucapnya.

Dua politisi yang akan di PAW, Agus Khusnul Yakin dan Ali Sadikin.

Ditanya terkait Surat Keputusan (SK) Gubernur terhadap pelantikan PAW hari terakhir tertanggal 25 Februari 2014, Sudarmanta menjelaskan jika SK No 171.434/54/001/2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan itu tidak dipermasalahkan. Sebab, untuk proses PAW sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

“Sejak dulu tidak masalah S- nya, karena PAW sudah

dilakukan sebelum enam bulan terakhir dan sekarang tinggal pelantikan saja. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ada pelantikan,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, sidang paripurna istimewa DPRD Sampang (25/2) gagal digelar.

Lantaran, sidang paripurna yang mengagendakan pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD pengganti antar waktu (PAW) terhadap kedua anggota DPRD dinilai cacat hukum.

Seharusnya, paripurna terlebih dahulu dibahas oleh badan musyawarah (bamus) sesuai dengan aturan dan pelantikan dapat dilaksanakan secara sah. Sehingga, ketika dilaksanakan rapat paripurna ada satu kelompok dewan menolak adanya pelantikan. Sementara di sisi lain satu kelompok mendesak pimpinan dewan untuk segera menggelar pelantikan.

Akibatnya, Wakil Ketua DPRD Ach. Kian Santang yang memimpin paripurna dihujani protes para anggota DPRD yang menolak adanya pelantikan PAW. Sehingga, Ach Kian Santang mengalah dan mengetuk palu sidang pertanda paripurna batal dilakukan dan ditunda hingga ada rapat bamus.

Dalam rapat tersebut semestinya Moh. Syakir dilantik sebagai anggota DPRD Sampang menggantikan Agus Khusnul Yakin. Selain itu, juga melantik Moh. Holili yang menggantikan Ali Sadikin.

Kedua anggota DPRD yang di PAW itu dari fraksi PKNU. =RYAN HARIYANTO/MK

ryan hariyanto/koran madura

RUMAH DINAS DPRD. Pengendara melintas di depan rumah dinas ketua DPRD Sampang di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan Gunung Sekar Kec/Kota, Kamis (20/3). Pada bulan April nanti, rumah dinas tersebut sudah bisa ditempati.

RUMAH DINAS DEWAN

April Sudah Bisa Ditempati SAMPANG – Pembangunan rumah dinas (rumdin) Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidilah yang berada di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan Gunung Sekar Kec/Kota sudah selesai seratus persen. Namun hingga saat ini rumdin tersebut belum ditempati. Rencananya, bangunan tersebut bisa ditempati pada bulan April nanti.

Pantauan Koran Madura, beberapa fasilitas yang menjadi kebutuhan primer sudah terpenuhi. Hanya saja, bangunan yang menghabiskan anggaran senilai Rp 700 juta hingga kini masih terkendala macetnya saluran

ePaper Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

Terbit Siang! kunjungi dan unduh dari www.koranmadura.com

air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidilah mengatakan, hingga saat ini rumah dinasnya tidak ditempati karena masih terkendala saluran air dari PDAM. “Belum ditempati karena kan saluran PDAM-nya belum ada.

Masak saya mau nempati (bangunan yang) tidak ada air, bisa tidak mandi,” ucapnya, Kamis (20/3).

Dirinya baru akan menempati rumah tersebut jika fasilitasnya sudah lengkap. “Dikala fasilitasnya sudah ada pasti saya nempati, kalau sudah ada PDAM pasti ditempati. Semuanya sudah ada

cuma tinggal PDAM,” ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sampang Sudarmanta menuturkan, pihaknya sudah melaporkan macetnya saluran air ke PDAM setempat.

“Kita sudah melaporkan kepada PDAM, dan rencananya April sudah ditempati,” jelasnya.

Diketahui, rumah dinas yang dibangun sejak 2012 sempat bermasalah dan mangkrak. Lantaran, ada sebagian atap ruangan rusak.

Sehingga, dilanjutkan pembangunannya pada tahun 2013 dan hingga saat ini masih belum ditempati. =RYAN HARIYANTO/MK

Bangkalan

KORAN MADURA KORAN JUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III L MADURA

JUMAT 21 MARET 2014 No. 0326 | TAHUN III

L

Bupati Akui Belum Ajukan Cuti Wabup Telah Cuti Lebih Awal untuk Kampanye BANGKALAN - Masa kampanye sudah dimulai, namun Bupati Bangkalan RK Makmun Ibnu Fuad mengaku masih belum mengajukan cuti kampanye untuk pemilihan umum legislatif (pileg). Sebab banyaknya tugas kepemerintahan yang mesti dijalaninya. "Dalam waktu dekat mungkin saya akan mengajukan cuti kampanye," kata Bupati Bangkalan, RK Makmun Ibnu Fuad yang juga Kader Partai Amanat Nasional (PAN).

Dia mengaku masih banyak tugas kepemerintahan yang tidak bisa ditinggalkan, karena beban tanggung jawab yang menumpuk.

Sebab Wakil Bupati telah melaku-

kan izin cuti terlebih dahulu. Pengajuan izin bisa dilakukan secara bergantian agar tugas bisa tetap dilakukan dengan baik.

Meskipun begitu, dirinya ber-

RK Makmun Ibnu Fuad Bupati Bangkalan

harap pesta demokrasi yang akan dilakukan 9 April nanti, sukses tanpa hambatan dan melahirkan wakil rakyat sesuai dengan pilihan masyarakat. Selain itu, dirinya menjamin netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga dapat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani masing-masing.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan, Ir Mondir Rofii menyatakan sudah mengajukan izin cuti kepada Gubernur, sebagai juru kampanye Partai Kebangkitan Bangsa. Hal itu dilakukan guna ikut berperan dalam men-

sukseskan pileg mendatang. "Saya sudah mengajukan izin ke Gubernur untuk pengambilan cuti pada masa kampanye," ungkapnya.

Saat ditanyai berapa lama izin cutinya, dia menjawab izin cutinya pada saat partainya melakukan kampanye terbuka saja. Tanpa memberitahukan lebih rinci lagi.

Akan tetapi, biasanya Gubernur memberikan izin cuti pada masa kampanye selama 3 hari. "Spot by spot mungkin bisa dilakukan pada saat izin cuti telah disetujui oleh Gubernur," terangnya. = MOH RIDWAN/RAH

doni heriyanto/koran madura

PENGAMANAN PEMILU

Peran Linmas Masih Sangat Dibutuhkan BANGKALAN - Guna menciptakan keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) yang akan digelar pada 9 April mendatang, Polres Bangkalan menyatakan pola pengamanan tergantung dari tingkat kerawanan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pola pengamanan yang ditetapkan yakni pola aman, pola rawan satu, dan pola rawan dua.

Setidaknya, dalam pengamanan tersebut melibatkan sebanyak 466 personel kepolisian.

"Kami menempatkan

personel itu tergantung dari masing-masing keamanan di setiap TPS pada saat pemilu nanti," kata Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono.

Dia menjelaskan yang dimaksud pola aman, yaitu 1 polisi mengamankan 7 TPS dibantu 14 linmas atau formasi 1,7,14.

Kemudian, untuk pola rawan satu, yakni 1 polisi mengamankan 6 TPS dibantu 12 linmas.

Selanjutnya, rawan dua dengan formasi 1,5,10, rinciannya 1 polisi mengamankan 5 TPS di bantu 10 petugas linmas. Di masing-masing TPS juga akan dijaga personel

TNI sebagai petugas perbantuan pengamanan. Pengamanan tersebut merupakan upaya untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi.

"Kami juga akan dibantu pasukan dari Polda Jawa Timur sebanyak 60 personel. Jadi nanti petugas dari Polres yang di lapangan akan ditarik untuk menjaga di Kantor Polres," paparnya.

Sementara saat ditanya soal pengurangan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), yang diambil dari petugas linmas sebanyak 2 orang. Sulistyono

PENGAMANAN. 466 petugas kepolisian disiagakan untuk mengamankan selama pelaksanaan pemilu 2014 berlangsung.

menegaskan pola pengamanan tetap dibantu petugas linmas di masing-masing TPS. "Meskipun petugas KPPS berkurang dari 9 orang menjadi 7 orang pengamanan tetap menggunakan linmas dengan kata lain ada petugas KPPS yang difungsikan dobel," tandasnya.

Bagi anggota KPPS yang mempunyai tugas doble, kata Sulistyono, sebut saja petugas nomer 4 dan 7. Petugas nomer 4 yang sebelumnya pada Pemilukada dan Pilgub waktu lalu hanya mengamankan kotak suara. Pada Pileg nanti mempunyai dwifungsi

sebagai penjaga pintu masuk.

"Sedangkan anggota KPPS nomer 7 yang bertugas memberikan tinta pada jari pemilih, nanti juga bertugas menjaga di pintu keluar," ucapnya.

Namun sulistiyono tetap berharap ada penambahan 2 petugas linmas untuk pengamanan di masing-masing TPS. Informasinya, KPU masih mengusahakan penambahan anggaran khusus untuk petugas linmas, apabila anggaran dari pemerintah turun, formasi pengamanan kembali seperti semula ke semula. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

JUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III

M

Ada 350 Penderita Gizi Buruk Faktor Kemiskinan Jadi Penyebab Utama BANGKALAN - Jumlah bayi penderita gizi buruk di kabupaten Bangkalan dari tahun 2012 hingga 2013 mengalami penurunan. Namun kendati mengalami penurunan jumlah tersebut masih tergolong tinggi. Sebab bayi yang mengalami penyakit kurang gizi itu mencapai 136 penderita. Faktor kemiskinan menjadi penyebab utama maraknya bayi kekurangan asupan nutrisi.

Ciptaning Tekat

Kabid Farmakmin dan Gizi, Dinas Kesehatan Bangkalan Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Bangkalan, bayi yang mengalami kekurangan gizi pada tahun 2012 mencapai 214 bayi.

Sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 136 penderita gizi buruk.

Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar menjadi penyandang daerah tertinggi untuk bayi yang kekurangan gizi dengan jumlah 10 penderita. Kemudian disusul Desa Tlaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi sebanyak 6 bayi dan 4 bayi di Desa Paterongan Kecamatan Galis.

Sedangkan untuk penyebab utama terjadinya penyakit kekurangan gizi, yakni faktor kemiskinan mencapi 31,6 persen atau 43 bayi. Apalagi, 500 jiwa di kabupaten setempat tergolong hidup di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya, faktor pengetahuan ibu 29,4 persen atau 40 bayi. Berikutnya, faktor pola asuh yang salah, yaitu 18, 4 persen atau 25 bayi. Kemudian berat badan lahir rendah seba-

nyak 4,4 persen atu 6 bayi dan faktor sakit, yakni 16,2 persen atau 22 bayi.

"Memang banyak faktor yang menjadi penyebab timbulnya bayi penderita gizi buruk. Penyakit tersebut harus ditangani selama 90 wajib mengkonsumsi susu untuk menambah vitamin dan nutri," papar Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan, dr. Yusro melalui Kabid Farmakmin dan Gizi, Ciptaning Tekat.

Menurutnya, sesuai hasil survei dari pemerintah pusat, Kabupaten Bangkalan merupakan daerah yang masuk pada kategori bermasalah dalam kesehatan. Jumlah keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan masih sangat tinggi. Dalam upaya pengentasan permasalahan kekurangan gizi hingga saat ini mengalami sejumlah kendala. Diantaranya, minimnya petugas kesehatan yang ahli menangani gizi.

"Dari 22 puskesmas yang ada di 18 kecamatan hanya terdapat 11 petugas yang khusus menangani permasalahan tersesbut.

Sehingga berdampak pada efektivitas penanganan gizi buruk," jelasnya.

Di masa yang akan dating, lanjut pria asal Jawa Tengah ini, para ibu harus mengetahui sejak dini gejala terjadinya kekurangan gizi pada bayi. Pencegahan dari awal itu akan berdampak pada upaya dalam mengurangi bayi-bayi penderita penyakit kekurangan asupan nutrisi dan vitamin tersebut. Jangan sampai dibiarkan akibat ketidaktahuan yang dapat menimbulkan kondisi terburuk bagi bayi. = DONI HERIYANTO/RAH

moh ridwan/koran madura

PEMBANGUNAN MADURA. Miniatur pembangunan Madura yang telah direncanakan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

PAD TERBATAS

Bupati Janji Bakal Gandeng Investor BANGKALAN - Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Bangkalan merupakan pekerjaan rumah yang harus dicarikan solusi konkret. Selama ini Bangkalan masih lebih banyak bergantung kepada pemerintah pusat, sehingga jauh dari kemandirian dalam peningkatan pendapatan.

Sebesar Rp 80 miliar PAD Bangkalan yang dihasilkan belum bisa memenuhi prioritas pembangunan.

"Itu sebabnya kabupaten Bangkalan senantiasa membuka diri selebar â&#x20AC;&#x201C; lebarnya kepada para investor untuk berinvestasi," kata Bupati, RK Makmun Ibnu Fuad , saat dikonfirmasi sejumlah awak media di gedung Ratoh Ebu Bangkalan, Kamis, (20/3).

Dirinya berjanji akan memberikan kemudahan kepada investor dalam pengurusan perizinan usaha. Sehingga bisa menamkan modalnya ke Bangkalan.

Sebab PAD Bangkalan saat ini hanya Rp 80 miliar. Oleh karena itu, kesempatan terhadap investor yang ingin berinvestasi akan difasilitasi semaksimal mungkin.

"Soal perizinan jangan khawatir.

Pasti kami beri kemudahan," ungkap Ra Momon panggilan akrabnya.

Tidak hanya itu, Bangkalan juga ingin bersinergi dengan Provinsi Jatim dan pusat agar rencana pembangunan di Bangkalan lebih mudah. Termasuk mengajukan usul kepada Gubernur Jawa Timur, supaya Bangkalan bisa dijadikan sebagai agropolitan, agrobisnis, agroindustri. Selain itu diberikan kes-

Itu sebabnya kabupaten Bangkalan senantiasa membuka diri selebar-lebarnya kepada para investor untuk berinvestasi,â&#x20AC;?

RK Makmun Ibnu Fuad Bupati Bangkalan

empatan untuk membuka tempat untuk rekreasi. Sebab lahan di Bangkalan masih luas dan sangat strategis jika dilihat dari segi ekonomi. "Lahan di Bangkalan masih luas, sedangkan lahan di Surabaya sudah banyak yang berkurang," terangnya.

Untuk itu, perlu ada kerja sama antara pemerintah, swasta, dan pihak lainnya juga bisa membantu pertumbuhan ekonomi.

Otomatis dengan adanya pembangunan, Bangkalan siap juga bisa membantu pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Sekaligus menciptakan lapangan kerja

baru.

"Pemda bisa memberi kontribusi dan mengurangi angka pengangguran dan mengentas kemiskinan tanpa meninggalkan ciri khas Bangkalan dengan budayanya yang agamis," ujarnya.

Sementara itu, menyikapi masalah investor, DPRD Bangakalan melalui Moh Iksan anggota komisi B pernah menilai, investor akan sulit untuk bisa menanamkan modal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Kesejahteraan masyarakat yang diidam-idamkan akan sulit terwujud tanpa realisasi pembangunan yang telah direncanakan.

"Seperti pelabuhan bulu pandan, dan PT Misi, sampai sekarang masih juga belum dibangun. Sangat sulit mendatangkan investor. Kalau itu sudah dibangun, tidak perlu mencari.

Investor bakal datang sendiri," paparnya.

Untuk itu, jika pemerintah memang benar-benar ingin memajukan Madura pada umumnya, khusus di Bangkalan program mega proyek yang direncanakan harus benar-benar terealisasi.

Sebab kalau itu sudah berjalan, maka dengan sendirinya investor akan masuk.

"Acuan dan gambarannya adalah pelabuhan Bulu pandan atau pun pelabuhan MISI. Kalau itu sudah dibangun, pasti banyak investor yang akan menanamkan modal di sini," tandasnya. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Laporan Khusus

Bangkalan N

JUMAT 21 MARET 2014 No. 0326 | TAHUN III

JUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III

Premanisme Politik Akan Menciderai Demokrasi Said Abdullah: Politik Itu Suci, Tidak Boleh Dikebiri SUMENEP - Pemilu ibarat sebuah gelanggang dalam pertarungan para pendekar, tak masalah jika saling berebut dan saling hantam cari kuasa untuk mencapai apa yang di inginkannya, wajar jika segala daya dan upaya dikerahkan agar menjadi pemenang. Namun, kadang dalam memenuhi libido politiknya, seringkali kekerasan dan intimidasi menjadi pilihannya. Maka pertanyaan yang bisa dimunculkan, jika demikian apa bedanya politisi dengan “preman”?

Jika kembali mengurai fakta sejarah pemilu di Indonesia, masih segar dalam ingatan kita tentang prilaku elit politik kita.

Apalagi selama 32 tahun Soeharto berkuasa, sudah banyak memberi contoh yang tidak baik bagi para politisi di daerah. Salah satunya hal yang nampa, bentuk tindakan intimidasi, kekerasan dan KKN. Maka benar adanya pada masa itu bangsa Indonesia terkenal dengan gemar berkolusi dan berapologi.

Kini, wacana premanisme politik kembali mengemuka. Itu setelah terjadi penganiyaan terhadap tiga orang Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di Desa Paliat, Kepulauan Sapeken. Seorang anggota PPL harus mengalami intimidasi dan tindak kekerasan, bahkan satu di antara ketiganya itu mengalami lebam dan lukaluka akibat pemukulan oleh salah satu oknum relawan caleg incumbent PBB berinisial BA. Tiga PPL itu bernasib sial saat ia hendak mengawasi kampanye terbatas yang dilakukan oleh salah satu caleg tersebut. Karena dirasa mengganggu kepentingan terselubung, salah satu caleg tersebut menyuruh anak buahnya untuk membereskannya, sehingga ia pun mengalami intimidasi hingga berujung pada kekerasan.

Kejadian itu pun mengundang perhatian banyak kalangan, baik dari tokoh, akademisi, pengamat politik dan pemuda. Moh. Husnan A. Nafi’, M. Pd.I., akademisi asal Guluk-Guluk mengatakan bahwa

kejadian itu sebagai gambaran bahwa etika politik kita sangat lemah, hal ini seolah menjadi bukti kalau kekerasan politik selalu menjadi pilihan dalam mencari dan mempertahankan kekuasaan. Padahal sejatinya, etika politik harus dimaknai sebagai hakikat dalam berpolitik, dimana berpolitik memiliki tujuan mulia, yakni bertindak dan berjuang demi kesejahteraan bersama, bukan dominasi hak- h a k pribadi atau kelompok.

“Nah, PPL itu kan hanya menjalankan amanah undangundang yang berlaku, kenapa harus diintimidasi dan mengalami tindak kekerasan. Ini pertanda bahwa premanisme politik itu masih ada,” katanya, Kamis (20/3) kemarin kepada Koran Madura.

Dalam konteks intimidasi, dosen Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (Instika) tersebut, menjelaskan bahwa ini menjadi gambaran dan penegasan terhadap politisi yang mengabaikan nilai dan etika dalam berpolitik.

“Karena kita sudah lepas dari cengkraman orde baru. Sudah tidak ada lagi intimidasi maupun kekerasan-kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi dalam berpolitik. Premanisme politik ini akan menciderai demokrasi,” jelasnya.

Menabrak Nilai Sekretaris DPD KNPI Sumenep, Fauzan, mengatakan bahwa premanisme politik jelas–jelas telah menabrak nilai kesusilaan.

Kata Mantan Ketua Umum PMII Cabang Sumenep itu harus diwaspadai karena akan menjadi virus menular dalam berbagai tatanan politik kita. “Terlebih dapat memengaruhi dan mendorong politisi pemula untuk bertindak menjadi preman-preman politik di berbagai tingkat, baik di level birokrasi ataupun yang lainnya,” katanya.

Jika saja premanisme menggejala, lanjutnya, lantas apa yang mau diharapkan dari para politisi kita. “Money politik, intimidasi, kekerasan, atau KKN yang merupakan bentuk dari premanisme politik yang akan merugikan dan merusak tatanan politik kita. Ini bahaya bagi tegaknya demokra-

si,” imbuhnya.

Sementara itu, pengamat Politik, Fathorrahman MD Madura, menjelaskan bahwa kini sudah saatnya Politisi muda yang

bermunculan dalam mewarnai perpolitikan kita dengan etika politik yang cantik dan ayu.

Tentu didsasarkan pada hakikat manusia sebagai makhluk tuhan yang beradab dan berbudaya. Jangan biarkan para preman politik mencengkram ketidakberdayaan rakyat. Karena para preman politik yang senantiasa pintar dalam mencari dan memanfaatkan peluang tidak peduli penderitaan orang lain, sebab yang menjadi incaran adalah uang dan kekuasaan,” katanya.

Katanya, ini seolah meneguhkan jika dilihat dari realitas keberagamaan masyarakat Madura yang terkenal dengan budaya kesantriannya, seyogyanya politisi harus menempatkan etika politik sebagai pertimbangan untuk mengembangkan kebijakan politiknya.

Tidak hanya dari kalangan pemuda, akademisi dan pengamat

politik, tindak kekerasan dalam wajah politik itu juga mendapat cibiran dari MH Said Abdullah, salah satu tokoh Madura lintas batas. Menurut Said Abdullah politik itu suci, tidak boleh dikebiri hanya untuk mencari kuasa. Maka tak ada kata premanisme dalam politik. “Oleh karena itu, agar premanisme itu kian tidak merajalela, baginya tidak ada cara lain kecuali merevitalisasi etika politik yang merupakan dasar fundamental dalam berp o l i t i k ,” ucapnya.

Etika politik secara s u b stantif sangat

berkaitan erat dengan pembahasan moral dan kesusilaan. Hal ini berdasarkan realitas bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Dengan demikian etika politik mempunyai tiga dimensi praksis untuk mengalokasi dan mengontrol kinerja politik.

“Salah satunya, bahwa etika politik itu menuntut para politisi agar kekuasaan atau kewenangan harus berdasarkan legitimasi yang berprinsip asas legalitas.

Dalam arti, politisi, birokrasi dan siapapun yang terlibat dalam dunia politik itu wajib hukumnya mentaati legalitas hukum. Karena kita adalah orang harus menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan” jelasnya.

Sebagai politisi ulung PDI Perjuangan itu sadar bahwa etika politik menuntut untuk dilaksanakannya pemerintahan yang demokratis. Artinya birokrasi

dan politisi yang terlibat dalam penyelenggaraan negara harus selalu sadar bahwa jabatan dan kekuasaan itu berasal dari rakyat.

“Sehingga etika politik menuntut para politisi dan para penyelenggara negara harus berdasarkan prinsip-prinsip moral. Kalau meminjam pemikiran Hatta, dalam menyelengarakan negara harus berlandaskan moral ketuhanan dan moral kemanusiaan, agar negara ini tidak terjerumus dalam negara yang otoriter dan diktator. Ingat, orde baru sudah berlalu,” tegas Politis PDI Perjuangan tersebut.

Secara tegas, penggiat budaya itu mengatakan bahwa jika ini diabaikan, maka sama saja kita telah memperlemah etika politik dan menyurutkan semangat juang rakyat. “Jika benar demikian, Apa arti demokrasi. Lagi-lagi premanisme politik menjadi raja di raja. Tapi jika politisi dan birokrasi tulus dan santun dalam berpolitik, berarti etika politik ditegakkan. Mari kita berpolitik yang cerdas, agar Indonesia itu hebat,” ajaknya.

Biarkan Hukum yang Berbicara Zamrud Khan, ketua Panwaslu Kabuaten Sumenep mengatakan bahwa kasus penganiyaan yang menimpa salah satu anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Eko Sugiono merupakan bukti bahwa jamur-jamur premanisme dalam demokrasi telah menjadi preseden buruk bagi tegaknya demokrasi. “Oleh karena itu, kami akan memproses itu semua dengan hukum. Biarkan hukum yang berbicara. Karena, informasi terakhir yang diterima kami, Pihak Polsek Kecamatan Sapeken sudah menindak lanjuti laporan dari Pengawas Pemilu Kecamatan (PPK) setempat,” jelasnya.

Bahkan secara tegas, Zamrud mengaku sudah melaporkankannya ke Bawaslu RI jika salah satu anggota PPL di aniaya saat menjalankan tugas. ”Artinya, jika dikemudian hari kasus ini tidak berjalan, maka biar Bawaslu RI nanti yang berkoordinasi langsung ke Kapolri. Saya berharap, PPL yang lain tidak merisaukan persoalan ini. Kami pastikan ini akan diproses secara hukum,” tandas Zamrud. = SYAMSUNI

KORAN Bangkalan MADURA

Komunitas

Bangkalan OO

KORAN MADURA

JUMAT 21 MARET 2014

JUMAT No. 21 MARET 2014||TAHUN No. 0326 |IIITAHUN III 0326

KOMPAK. Beberapa anggota Trapas saat beristirahat di salah satu tempat di tengah-tengah adventure mereka beberapa waktu lalu.

sukma firdaus/koran madura

Salurkan Hobi Sambil Menebar Manfaat PAMEKASAN - Berawal dari hobi beberapa orang dalam mengoleksi dan mengendarai sepeda motor trail, terbentuklah sebuah klub motor trail yang bernama Trail Adventure Pamekasan (Trapas). Kata adventure dilatarbelakangi dengan kegiatan rutin klub motor ini yang selalu jelajah alam dan berkunjung ke pelosokpelosok desa. Mereka mencoba mencari hal yang lain. Jika klub motor lain lebih sering kegiatannya di daerah beraspal dan ramai. Tapi Trapas ini memilih memusatkan kegiatan mereka di daerah yang jarang dan terlepas dari pengamatan publik.

Daerah-daerah itu seperti daerah pedalaman, daerah pelosok, pegunungan, dan lain sebagainya. Mereka mencoba menjangkau daerah yang jarang didatangi orang bahkan jarang didatangi pihak pemerintah. Karena medannya yang sulit dan tak bersahabat bagi kendaraan-kendaraan modern seperti saat ini. Karena itu, dengan modal kendaraan trail ini, yang notabene bisa menjangkau medan-medan sulit tersebut, mengambil ruang itu untuk mencoba berbagi dengan alam dan masyarakat

pelosok tersebut.

Dalam kegiatannya, mereka tidak menjelajah saja, tetapi ketika menemui sebuah perkampungan, mereka menyempatkan untuk singgah dan berbagi dengan para masyarakat sekitar, yaitu dalam bentuk bakti sosial kepada para masyarakat di sana, yang rata-rata masyarakat kurang mampu. Inilah yang menjadi slogan mereka, tidak hanya menyalurkan hobi saja, tapi hobi tersebut juga bisa menjadi ajang untuk berbagi kepada sesama.

Menurut Ketua Trapas Rahmat Hidayat, kini anggota klub ini kurang lebih 30 orang. Anggotanya pun beragam dari kalangan orang biasa hingga para pejabat di Pamekasan. Menurutnya, siapa pun boleh bergabung dalam klub ini asalkan mempunyai hobi sama dan mempunyai motor trail. Klub motor ini sudah berdiri sejak sekitar 2010 lalu.

Pada 20 Oktober 2013 lalu diresmikan oleh Bupati Pamekasan Achmad Syafii. Saat ini Trapas adalah satu-satunya klub motor trail di Pamekasan.

â&#x20AC;?Dalam kegiatan kami, juga berperan aktif membantu pemerintah pada setiap penanganan bencana yang ada, seperti bencana banjir, tanah longsor, puting beliung, dan lain sebagainya. Medan yang tidak bisa dijangkau kendaraan lain, maka kita yang akan ambil bagian di situ,â&#x20AC;? katanya.

Kegiatan rutin Trapas dibagi dalam dua bagian, yaitu kumpul bareng setiap minggu, dan adventure setiap dua minggu sekali. Sesekali adventure ke luar daerah sambil mengunjungi klub trail

lainnya di luar kota. Terakhir Januari 2014 lalu, Trapas adventure hingga ke Gunung Bromo. Selain itu kegiatan rutin yang selalu dijalankan adalah saat bulan puasa.

Mereka semakin menggalakkan kegiatan sosialnya di bulan tersebut. â&#x20AC;?Kami juga berbagai takjil saat bulan puasa. Tapi kita berbagi takjilnya langsung kepada masyarakat yang ada di pelosok. Kami lantas berbuka bareng dengan mereka di kampung,â&#x20AC;? ujarnya. = SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

JUMAT 21 MARET 2014 JUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III

MADURA

No. 0326 | TAHUN III

Neter Kolenang

PO

WULANDARI

Pendidikan Tetap yang Utama Memiliki paras manis dan cantik tidak harus menjadi perempuan lemah.

Seperti Wulandari, gadis manis asal Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, ini menggeluti hobi lain dibandingkan kebanyakan cewek seusianya. aat ini, dia menggeluti aktivitas yang mengandalkan ketangkasan dan kekuatan tubuh, yakni sebagai Atlit Pencak Silat. Dengan kegiatan tersebut dia berharap bisa melindungi dirinya dari orang yang tidak bertanggung jawab.

Wulandari bukanlah siapa-siapa. Dara kelahiran Sukapura, 23 Mei 1998 lalu ini, saban hari berlatih ketangkasan dan kekuatan tubuh. Dia tak peduli dengan hiruk-pikuk remaja seusianya berada diluar yang asyik bercengkrama.

Wulan, sapaan akrabnya, tetap mengandalkan ketangkasan dan kekuatan tubuh, dibawah bimbingan sang pelatih.

Keringat mengucur dari pori-pori kulitnya yang terbakar matahari sore.

Ia tak peduli, latihan tekun dilakoni sebab dia punya mimpi besar menjadi seorang Pelatih Pencak Silat. Mimpi yang jarang dimiliki anak-anak saat ini.

Buah dari ketekunan Siswi Kelas X, SMA Negeri I Wonomerto Kabupaten Probolinggo ini sudah mulai tampak. Setelah dilantik menjadi pendekar pencak silat dari 30 pendekar. Wulan sadar, saat ini dia belumlah apa-apa berbuat untuk bangsa. Usia relatif muda, bakat alam yang dimiliki dipadu dengan latihan rutin bukan tak mungkin mimpinya menjadi pelatih pencak silat bisa terwujud.

Wulan mengatakan semua yang telah digapai hingga hari ini tidak ter-

lepas dari peran orang tua, orang- orang terdekat serta tim pelatih. Merekalah yang selalu mendukung untuk meraih apa yang dinginkan di dunia pencak silat yang tergabung dalam Persaudaraan OCC Pangastuti. Ia tertarik di dunia pencak silat saat mengikuti pelajaran olahraga di bangku sekolah dasar (SD).

"Waktu SD itu ada pelajaran olahraga, kata guru olahraga, saya punya bakat dan talenta. Kemudian saya mulai bergabung, dan awalnya sekadar ikut-ikutan. Ramerame itu kan asyik,” ujarnya.

Setelah itu mulai dilibatkan dalam latihan. Diapun mulai menyukai Pencak Silat sehingga mengikuti berbagai perlombaan, dan mulai mengasyikkan bagi Wulan.

“Dikenal banyak orang, banyak teman, keasyikan jadinya. Akhirnya sekarang menjadi motivasi tersendiri. Jadi disitu ada hobi, kesenangan, kebanggan semua ada di situ," papar nya.

Meskipun sibuk latihan pagi dan sore, tak membuat dia lupa akan pendidikan.

Selepas menamatkan Sekolah Menengah Atas di SMAN I Wonomerto Kabupaten Probolinggo, Wulan ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri.

Baginya pendidikan tetap nomor satu.

Anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Timan dan Tiani ini mulai serius menekuni dunia pencak silat, ketika ia diberikan gelar seorang pendekar. Untuk menjadi yang terbaik, Wulan tak mau menganggap pendekar yang disandangnya sebagai beban. Dia menikmati latihan pagi dan sore hari, sebab tanpa latihan yang baik tidak bisa menjadi seorang pendekar. Apalagi Wulan selain bermimpi jadi pelatih, ia juga punya cita-cita menjadi seorang Jurnalis. =M.Hisbullah Huda

EVI SANTIKA

Masa Lalu untuk Masa Depan inggalkan masa lalu yang kelam menuju masa depan yang cerah. Iya, begitulah ungkapan yang tepat kiranya bagi Evi Susanti. Perempuan kelahiran Sumenep, 02 April 1996 tersebut hanya ingin menjadikan masa lalunya sebagai kenangan yang tak harus terus direnungi. Masa lalu itu hanya sebuah unggun api. Bila kita ingin mempelajari sesuatu darinya, maka janganlah membuang waktu dengan merenunginya.

Ia mengaku pernah mengalami sakit hati dan dikecewakan. Tetapi bagi perempuan yang hobi membaca dan berolahraga itu hanya menganggap sakti hati sebagai masa lalu yang tak pantas ditangisi.

“Memag batin yang terluka akan menimbulkan kesedihan yang mendalam, perasaan tidak menentu, kemarahan, kejengkelan, serta hidup tidak karuan. Namun, itu hanya sebagai masa lalu, karena masih ada masa depan yang harus kita pikirkan” ucapnya.

Masa lalu itu pasti membawa informasi penting. Kita harus keluar dari itu, karena semangat manusia itu tidak bisa dilumpuhkan. Jika kita masih bisa bernapas, maka kita masih bisa mempunyai impian. ”Pohon kayu yang bagus tidak tumbuh dengan mudah, makin kencang angin, makin kokoh pohonnya,“ katanya.

Kata perempuan yang doyan makan bakso tersebut, kehidupan senantiasa berubah dan silih berganti. Semenjak penciptaan alam semesta, ia selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Teori ledakan besar big bang yang menjadi awal mula jagat raya ini, tentu jauh berbeda kondisinya dibanding awal penciptaanya. Hijau dan suburnya bumi ini juga pun begitu, tentu tidak sama ketika ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu mengalami kegersangan. Iya, alam memberikan pelajaran tentang perubahan. =SYAMSUNI