e Paper Koran Madura 21 Agustus 2014

KAMIS

21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Tak Juga Menyerah

Setelah di MK, Prabowo Berniat ke PTUN dan MA JAKARTA-Calon Presiden Prabowo Subianto menyatakan masih ada jalan lain untuk mendapatkan keadilan dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait Pilpres 2014 selain di Mahkamah Konstitusi.

n Putusan MK daling Sa k da Ti P DKP i Mempengaruh “Kita masih ada jalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kita juga masih bisa ke Mahkamah Agung (MA),” kata Prabowo saat menghadiri Silaturahmi dan Halalbihalal dengan tim Koalisi Merah Putih wilayah Jabar di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, Selasa.

Ia menuturkan sengketa Pilpres 2014 masih dalam tahapan penyelesaian secara hukum di MK, karena itu pihaknya berharap seluruh hakim di MK melaksanakan tugasnya dengan baik, jujur dan adil.

“Kita berharap dan kita berdoa bahwa hakim-hakim MK akan melaksanakan tugasnya dengan baik,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Tidak hanya jalur politik, Prabowo mengungkapkan pihaknya juga masih memiliki jalur politik yakni kekuatan di parlemen tingkat DPR RI dari partai koalisi Merah Putih yang mencapai 63 persen.

“Kekuatan politik kita juga masih sangat kuat,” kata mantan Danjen Kopassus itu.

Ia menjelaskan pengaduan pilpres ke MK bukan karena tidak menerima hasil pilpres, tetapi ingin membuktikan telah terjadi kecurangan dalam pesta demokrasi 2014. =ANT/FERI

Berita Utama hal 2

KORAN MADURA

1

0328-6770024 KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III www.koranmadura.com

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III

Putusan MK dan DKPP Tidak Saling Memengaruhi JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada perkara sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2014 tidak akan dipengaruhi oleh putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya kewenangan yang dimiliki kedua lembaga ini berbeda.

MK dan DKPP sama-sama memutus perkara terkait Pilpres 2014 ini pada Kamis (21/8) hari ini. DKPP akan membacakan putusan pada pukul 11.00 WIB, sedangkan MK pada pukul 14.00 WIB.

Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Ghaffar di Jakarta, Rabu (20/8). Dia memastikan, keputusan lembaganya tak akan terpengaruh dari hasil keputusan DKPP. “Kalau DKPP

ini kan kewenangannya berbeda dengan Mahkamah Konstitusi. DKPP ranahnya lebih ke pelanggaran etik, sedangkan Mahkamah diberi kewenangan konstitusional untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Etik itu kan berhubungan ketika para penyelenggara.

Sedangkan ini kan hasilnya,” kata Janed.

Terkait jumlah pendukung yang akan memasuki ruang persidangan, Janed mengatakan 3 pihak yang berpekara Mahkamah Konstitusi (MK) akan dibatasi masuk ke ruang persidangan. “Karena kapasitas ruangan yang terbatas dan untuk pengamanan di Gedung MK, khususnya di ruang sidang perlu dimaklumi, maka yang diperbolehkan masuk ke dalam ruang sidang tentu harus dibatasi, hanya Termohon, Pemohon dan Pihak Terkait,” papar Janed.

Janed menambahkan, masing-masing pihak berperkara hanya diperkenankan membawa 20 orang. Sementara, Bawaslu sebagai undangan diizinkan membawa 5 orang. “Itu kan protap (prosedur tetap) untuk pengamanan di Ruang Sidang itu tidak ada penambahan lagi. Hanya kita mengatur jumlah orang yang bisa masuk ke dalam Ruang Sidang,” imbuhnya.

Sementara itu, menjelang putusan MK ini, secara terpisah Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Ronny F. Sompie menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga kea-

manan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Polri mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar bisa menerima segala keputusan hakim MK tanpa melakukan aksi-aksi anarkis yang dapat merugikan masyarakat dan negara. “Apapun yang diputuskan oleh MK, kita hormati dan tetap jaga keamanan dan ketertiban masyarakat, agar pembangunan tetap terus terjaga,” ucapnya.

Ronny meminta agar masyarakat tidak mempercayai isu negatif yang berkembang di media sosial. “Masyarakat tidak perlu datang ke gedung MK, silakan mengikuti jalannya sidang MK melalui media televisi yang akan menyiarkan jalannya sidang di gedung MK,” jelasnya.

Kepercayaan dan apresiasi dunia atas pelaksanaan Pemilu 2014 di Indonesia merupakan wujud nyata demokrasi yang mendapat dukungan masyarakat Indonesia. Sehingga perlu dijaga dan dipertahankan bersama-sama, dengan cara mencegah terjadinya potensi gangguan kamtibmas yang berpengaruh terhadap situasi keamanan bangsa. “Polri telah siap dan siaga dalam melaksanakan tugas pengamanan sidang pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi dalam rangka menyampaikan putusan hasil sidang MK sejak tanggal 19 Agustus 2014 jam 00.00 WIB sampai pasca tgl 21 Agustus 2014 jam 24.00 WIB,” tutupnya. =GAM/ABD/AJI

ant/andika wahyu

PENGAMANAN JELANG PUTUSAN SENGKETA PILPRES. Anggota kepolisian berjaga di halaman gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (20/8). Polri mengerahkan 22 ribu personel guna mengamankan jalannya sidang MK dengan agenda pembacaan putusan sengketa Pilpres 2014 pada hari Kamis, 21 Agustus 2014.

PUTUSAN SENGKETA PILPRES

Kapolri Jamin MK Aman JAKARTA-Kapolri Jenderal Sutarman memastikan tidak bakal terjadi huru-hara menjelang, saat, dan usai sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Kamis (21/8). Untuk itu masyakarat diminta tetap tenang.

“Indonesia aman. Masyarakat tetap tenang, Polri menjamin aman,” kata Sutarman di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/8).

Kepolisian jelasnya menerapkan status siaga satu. Tapi, siaga 1 adalah istilah di internal kepolisian. Artinya kepolisian telah menyiagakan 2/3 kekuatan untuk mengamankan tahapan sidang di MK. “Nah, justru kalau polisinya siaga masyarakat mestinya tenang, bukan resah,” ungkap Sutarman.

Kapolri meminta masyarakat beraktivitas seperti biasa. Polri bersama kekuatan lain, seperti TNI siap menjamin Indonesia aman.

Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F. Sompie mengatakan, kondisi siaga 1 berlaku sejak 19 Agustus 2014 jam 00.00 WIB dan terus berlangsung hingga ditetapkan situasi kondusif.

Jumlah personel yang diturunkan dalam siaga 1 mencapai 250 ribu.

Ronny menjelaskan, personel yang tergabung dalam Operasi Mantab Brata tak diizinkan menjalankan tugas lain kecuali melakukan pengamanan sidang putusan MK. “Fokus pada sasaran,” jelas Ronny.

Sebanyak 20 satuan setingkat kompi (SSK) atau sekitar 21 ribu personel Brimob mengamankan sidang PHPU di MK. Mereka dikerahkan dari 10 provinsi. Anggota Brimob dari 10 provinsi sudah tiba di Jakarta. Mereka akan melakukan pengamanan sekaligus mencegah pendukung PrabowoHatta menyerbu Gedung MK. “Yang jelas sampai situasi di Jakarta aman dan kondusif,” katanya.

Kesepuluh provinsi itu yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Lampung, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Timur. “Secara taktis, penempatan mereka kepada Kapolda Metro Jaya selaku Kepala Operasi Mantab Brata,” lanjut Ronny.

Komando pengamanan, ujar Ronny, berada sepenuhnya di Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno.

Selain Polda Metro Jaya dan Brimob dari 10 provinsi, polisi pun memberlakukan Sispamkota Kontijensi untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III KAMIS 21 AGUSTUS 2014

No. 0424 | TAHUN III

33

ant/wahyu putro a

TOLAK PEMECATAN DARI GOLKAR. Politisi muda Partai Golkar Poempida Hidayatullah (kiri), Agus Gumiwang (tengah) dan Nusron Wahid memberikan keterangan terkait pemecatan dari DPP Partai Golkar di Jakarta, Rabu (20/8). Mereka menolak pemecatan karena tidak sesuai dengan prosedur AD/ART partai serta akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebesar Rp1 triliun terkait pemecatan sepihak itu.

Kader Golkar Melawan

Nusron: Saya Malah Dibenci Pemilih Kalau Dukung Prabowo

JAKARTA-Politikus Golkar Nusron Wahid terus melakukan perlawanan terkait keputusan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) yang memecatnya.

Bahkan, dia memperkirakan gejolak bakalan terjadi pada pemilihnya karena gagal menjadi anggota DPR periode 20142019 akibat dipecat dari Golkar.

Apalagi, pemilihnya yang berjumlah lebih dari 200 ribu orang itu memintanya agar melawan.

Nusron menceritakan, mayoritas para pemilihnya itu yang mempertanyakan sebetulnya apa yang terjadi sehingga gagal menjadi anggota DPR. Padahal Nusron mengklaim, pemilihnya itu memilih dirinya bukan karena Golkar. “Kalau menangani gejolak luar biasa bos kalau soal itu. Ini gimana mas, gimana mas, memang mereka

memilih saya bukan karena memilih Golkar tuh, jadi sebetulnya kemudian dikembalikan lagi, sampeyan maunya apa?” kata Nusron usai jumpa pers di Jakarta, Rabu (20/9).

Seperti diketahui, DPP Partai Golkar telah mengirim surat ke KPU perihal permintaan agar KPU tidak melantik Nusron Wahid dan Agus Gumiwang karena telah dipecat dari partai. Padahal Nusron Wahid merupakan anggota DPR dan caleg terpilih DPR periode 2014-2019 dengan raihan suara terbesar dari Partai Golkar (243.021 suara). “Daerah saya kan daerah NU, bukan karena melihat sayanya lah karena melihat NU-nyalah, bukan melihat Golkarnya,” imbuhnya.

Menurut dia, di daerah pemilihannya Jateng II, Golkar tidak pernah menang.

Bahkan saat era Presiden Soeharto pun Golkar tak pernah menang. “Zaman orde baru saja enggak pernah menang Golkar di situ,” tegas dia.

Nusron juga mengungkap alasannya memilih mendukung Jokowi-JK sebagai pe-

nyebab utamanya dipecat dari Golkar. Hal itu dilakukan atas permintaan konstituennya. “Semua meminta Jokowi-JK, saya malah dibenci konstituen saya kalau kemarin saya dukung Prabowo. Gimana coba?” imbuhnya lagi.

Ketum GP Ansor ini menambahkan, ratusan ribu pemilihnya meminta agar melawan dengan kasus pemecatan tersebut.

“Oh lawan minta lawan semua,” tutur dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siswono Yudhohusodo menilai alasan pemecatan kepada Nusron Cs tak kuat jika cuma dikarenakan perbedaan pendapat soal dukungan kepada capres.

“Sebenarnya kalau saudara Nusron dan saudara Agus itu termasuk juga satu lagi saudara (Poempida) Hidayatullah menentukan pilihannya kepada saudara Jokowi pun tidak patut untuk dipecat, itu pilihan pada presiden. Lebih-lebih di Jokowi itu wakilnya Pak Jusuf Kalla yang juga kader Golkar. Tidak cukup alasan untuk memecat, saya kira itu,” kata Siswono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,

Rabu (20/8).

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti menilai tindakan Partai Golkar yang memberhentikan secara sepihak tiga kadernya dan sekarang mengajukan pembatalan setidaknya dua kadernya tersebut sebagai anggota legslatif terpilih 2014 merupakan langkah yang mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan partai politik secara demokratik. “Tindakan ini juga memicu ketidakpastian hasil pemilu.

Sebab, caleg yang sudah terpilih bahkan mencapai BPP (bilangan pembagi pemilih) dapat dibatalkan secara sepihak keterpilihannya hanya karena partai memberhentikannya juga secara sepihak,” kata Ray, di Jakarta, Rabu (20/8).

Menurut Ray, partai yang melakukan tindakan seperti ini dapat menciderai amanah masyarakat. “Dan jika tidak kita sikapi secara tepat, tindakan-tindakan seperti ini akan berpotensi menjadi trend di dalam budaya partai.

Oleh karena itu, lanjut Ray, KPU seharusnya mempertimbangkan apakah pemberhentian mereka dilakukan dengan cara-cara yang demokratis atau tidak. “Jika dilakukan dengan semangat yang bertentangan dengan demkrasi, KPU sebaiknya menolak permohonan pencoretan tersebut,” pungkasnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III

KOALISI PASCA PUTUSAN MK

Hidayat: Koalisi Prabowo Masih Solid JAKARTA-Presiden terpilih Joko Widodo memberi sinyal merapatnya parpol pendukung Prabowo-Hatta kedalam koalisi JokowiJK. Namun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak yakin jika koalisi merah putih ini pecah. Apalagi berembus kabar PAN dan Demokrat merapat ke pasangan Jokowi-JK usai putusan MK. Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan jumlah koalisi partai pendukungnya di parlemen akan bertambah. Jokowi menyebutkan Partai Demokrat dan Partai Amanat

Nasional (PAN) kemungkinan akan merapat.

“Kemungkinan nanti, saya ngomong apa adanya kemungkinan Demokrat dan PAN. Tidak usah kita sebutkan tapi dalam proses. Mudah-mudahan segera rampung,” ungkap Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/8).

Namun Ketua Fraksi PKS DPR, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, partai pendukung Prabowo-Hatta solid. Bahkan, menurut dia, baru saja semalam pihaknya melakukan pertemuan. “(Komunikasi) Jalan terus pertemuan pimpinan, bahkan tadi malam ada pertemuan,” kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/8).

Dia tak mau menjelaskan apa isi pertemuan tersebut. Namun dia menegaskan, pertemuan itu dilaksanakan juga salah satunya membahas soal ucapan Jokowi yang menyebut PAN dan Demokrat bakal merapat. “Saya enggak harus sampaikan, yang

jelas adalah pertemuan terbuka itu dan itukan sudah wacana PAN gabung sudah ada (kemarin),” terang dia.

Hidayat juga mencontohkan soliditas koalisi Merah Putih terlihat saat melakukan upacara 17 Agustus di Cibinong, Bogor.

Dia menjelaskan, dalam acara itu seluruh pimpinan parpol koalisi datang. “Itukan datang PAN, itu saja sudah menyanggah seolah PAN merapat, kalau tidak koalisi ngapain jauh-jauh ke sana (upacara),” imbuhnya.

Hidayat pun menyarankan agar Jokowi tetap konsisten dengan janjinya yang ingin membentuk koalisi ramping dan tanpa syarat. “Sebaiknya semua konsisten dengan apa yang telah diwacanakan,” pungkasnya.

Sekjen PAN Taufik Kurniawan tidak membantah ataupun membenarkan kabar yang menyebutkan bakal bergabung dengan Jokowi-JK. Dia enggan berpolemik

karena saat ini sedang fokus menghadapi putusan MK tentang sengketa hasil Pilpres 2014.

“Sungguh pun ada berbeda pandangan bukan berarti kita bermusuhan satu sama lain. Komunikasi semua kan anak bangsa semua pada prinsipnya semua parpol adalah mitra kerja baik di dalam maupun di luar. Komunikasi tetap kita lakukan, tidak lantas saling cemberut atau tidak menyapa,” kata Taufik saat dihubungi, Rabu (20/8).

Taufik mengatakan, keputusan PAN akan membelot dan mendukung Jokowi-JK akan dibicarakan bersama pengurus pusat dan daerah usai putusan MK. “Dalam 23 Agustus PAN akan merayakan hari jadi PAN ke 16, dwi windu PAN dilaksanakan 24 Agustus dengan mengundang DPD, DPW PAN se-Indonesia dan caleg terpilih sekaligus meminta masukan dan pendapat dari semua itu dan mendengarkan pidato politik dari Ketum Hatta Rajasa dan Amin Rais,” tegas dia.

Politikus Senior PDI Perjuangan Pramono Anung merasa yakin bahwa partai pendukung Jokowi - JK bakal bertambah.

Minimal, ada dua partai yang akan balik badan dari Prabowo - Hatta ke Jokowi- JK. “Saya termasuk yang mengetahui berbagai hal mereka. Partai yang tadinya mendukung UU MD3 pasti ada yang balik badan,” tegasnya. =GAM/ABD

ant/andreas

WASPADA VIRUS EBOLA. Sejumlah jemaah calon haji asal Kudus melakukan manasik haji di Alun-alun Kudus, Jateng, Rabu (20/8). Kementerian Agama Kudus menghimbau agar jamaah calon haji waspada dan mengunakan masker untuk mewaspadai penyebaran virus ebola yang bisa terjadi saat pelaksaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III No. 0424 | TAHUN III

55

TRANSPORTASI

Jokowi Dibuat Sketsa Stasiun Monorel JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta PT Jakarta Monorail menggambarkan detail stasiunstasiun monorel yang akan dibangun di wilayah Ibu Kota.

ant/vitalis yogi trisna

KERJASAMA KEMENDAG KADIN. Suasana rapat antara Kementerian Perdagangan dengan Kadin sebelum melakukan perjanjian kerjasama di Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (20/8). Perjanjian kerjasama ini merupakan upaya dari Kemendag dan Kadin dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah ekspor nasional.

“Rapat dengan PT JM belum bisa saya lanjutkan karena masih ada yang belum dipenuhi, yaitu penjelasan mengenai stasiun monorel. Makanya, saya minta supaya digambar dulu secara rinci,” kata Jokowi usai pertemuan dengan PT JM di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut dia, gambar tersebut diperlukan untuk mengetahui lokasi pasti pembangunan tiang-tiang stasiun monorel, apakah di lahan publik atau sampai ke pedestrian (trotoar).

“Selain itu, gambar tersebut juga akan digunakan untuk mempertimbangkan apakah tiang-tiang stasiun tersebut nantinya memungkinkan untuk dibangun di suatu lahan atau tidak,” ujar Jokowi.

Mantan Walikota Surakarta itu menyebutkan beberapa stasiun monorel yang

DIRUT PERTAMINA MUNDUR

CT: Tidak Ada Tekanan Pemerintah JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menegaskan pengunduran diri Direktur Utama PT Pertamina Galaila Karen Agustiawan, murni alasan pribadi. Spekulasi di media massa bahwa ada tekanan politik di balik keinginan Dirut BUMN berprestasi itu, ditepisnya.

Menko yang akrab disapa CT ini menilai wajar terhadap alasan pribadi mundurnya Karen itu. Apalagi, tahun lalu Karen juga sudah mengajukan permohonan berhenti. Tapi masih bisa dipertahankan Kementerian BUMN. “ Beliau mundur karena alasan pribadi, bukan alasan politis atau ada tekanan dari pemerintah. Apalagi, sebenarnya berkali-kali mengajukan pengunduran diri sebelumnya dengan alasan pribadi, beliau mundur tidak karena alasan politis, apalagi mendapat tekanan,” kata CT di kantornya, Jakarta, Rabu (20/8).

Saat ini, jelasnya, Karena masih be-

rada di Vietnam, dan akan kembali ke Jakarta, hari ini, Kamis (21/8). Direncanakan, Karen akan memberikan penjelasan terbuka soal pengunduran dirinya pada Jumat (22/8). “Bu Karen akan kembali Kamis dan akan mengeluarkan rilis. Jumat Bu, Karen akan berbicara langsung dengan media,” ungkap CT. CT mengaku telah menanyakan langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masalah pengunduran diri Karen itu. SBY jelasnya menaruh perhatian atas pengunduran diri Karen.

Karena itu, SBY ingin mendengar langsung alasan Karen mundur sebagai Dirut Pertamina.

Sebagaimana diketahui pengunduran diri Karen disampaikan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan, Senin (18/8). Karen mundur diri dari jabatannya sebagai Dirut Pertamina, dan akan mengajar di almamaternya, Harvard University, Amerika Serikat.

Karen Agustiawan dilantik sebagai direktur hulu pada 5 Maret 2008.

Kemudian, pada 5 Februari 2009 dilantik sebagai Direktur Utama sehingga masa

jabatannya sebagai anggota direksi untuk periode 5 tahun berakhir pada 4 Maret 2014. Selanjutnya pada 5 Maret 2013, Pemegang Saham memutuskan memperpanjang masa jabatan Karen untuk periode 5 tahun .

Sementara itu, kursi panas Karen masih dipertanyakan siapa kira-kira yang bakalan menempati pos strategis di perusahaan pelat merah ini. “Penggantinya bisa dari internal atau eksternal,” ucap Dahlan Iskan, usai menghadiri ground breaking ceremony PT PP di Bekasi, Rabu, (20/8).

Dahlan sendiri sebelumnya sempat mengaku telah mengantongi namanama calon pengganti Dirut Pertamina.

Tapi, yang bisa memutuskan pengganti pemimpin perusahaan pelat merah itu adalah Presiden.

Sebagai Menteri BUMN, Dahlan hanya bisa mengusulkan nama-nama tersebut kepada Presiden. Nantinya, Presiden yang akan menunjuk pengganti Karen. “Kita tunggu saja nanti pada saat penggantian pemerintah baru,” pungkasnya.=GAM

harus diberikan gambarannya secara rinci, yaitu di kawasan Tanah Abang, Senayan City dan Dukuh Atas sebelah barat.

“Lokasi pembangunan tiang-tiang itu kan seharusnya sudah ditentukan. Tapi, kalau tidak ada gambar begini, mana kita bisa tahu. Kita juga harus tahu bagaimana lokasi di sekitarnya,” tutur Jokowi dengan gaya khasnya.

Selain gambar stasiun secara rinci, dia juga meminta agar pihak PT JM bersedia membuktikan kesiapannya untuk membangun monorel secara finansial dalam bentuk tertulis (proposal).

“Karena nantinya proposal finansial tersebut akan dijadikan sebagai jaminan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI selama masa pembangunan monorel itu berlangsung,” ungkap Jokowi. =ANT/BETH

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III

JELANG MEA

IMF: Indonesia Paling Siap Pasar Bebas ASEAN SOLO-Indonesia akan segera menyongsong pasar bebas Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau biasa disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 mendatang.

ant/jessica helena wuysang

GUGAT RITEL WARALABA. Sejumlah mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Kabupaten Kubu Raya berunjukrasa menggugat keberadaan ritel waralaba Alfamart di Jalan Arteri Supadio, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Rabu (20/8). Dalam aksi yang diwarnai dengan penyegelan pintu Alfamart tersebut, mereka menuntut kepada pemerintah daerah dan DPRD Kubu Raya untuk menutup seluruh gerai Alfamart serta ritel waralaba lainnya yang ada di kabupaten itu, karena dinilai telah mematikan usaha para pedagang pasar tradisional.

Kesiapan pemerintah sangat dibutuhkan dalam menyambut MEA. Pasalnya, di satu sisi kebijakan ini akan menguntungkan, namun, juga berpotensi menjadi momentum kehancuran.

Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF) Wimboh Santoso menilai, dari semua negara anggota ASEAN, Indonesia paling siap menghadapi liberalisasi ekonomi ini. Dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki daya saing paling kuat. “Negara-negara di dunia ini menganggap Asia Tenggara mempunyai peran yang sangat penting. Karena negara-negara di ASEAN terus menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik,” ujar Wimboh Santoso kepada wartawan saat akan kuliah perdana, di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Rabu (20/8).

IMF menilai negara-negara di Asia Tenggara paling mampu

memperoleh keuntungan di tengah persaingan liberalisasi ekonomi. “Selama ini dunia mengambil Eropa sebagai model untuk menghadapi pasar global. Ternyata di Eropa kacau.

ASEAN justru yang membaik ekonominya,” katanya.

Wimboh mengatakan, saat ini tingkat pertumbuhan ekonomi di ASEAN rata-rata mencapai 5 persen. Alumnus Fakultas Ekonomi UNS tersebut menilai tingkat pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara cukup stabil. Sementara pertumbuhan ekonomi negaranegara Eropa hanya sekitar 3-4 persen per tahun. “Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang cukup diperhitungkan. Selain jumlah penduduk terbesar, kekayaan alam di Indonesia juga paling besar dibanding negara-negara Asia Tenggara yang lain,” paparnya. =GAM/ABD

Utang Luar Negeri Makin Besar Triwulan II-2014 Mencapai USD284,9 Miliar JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juni 2014 mencapai angka USD284,9 miliar, meningkat USD8,6 miliar atau 3,1% dibandingkan dengan posisi akhir triwulan I-2014 sebesar USD276,3 miliar.

Peningkatan posisi ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kepemilikan nonresiden atas surat utang yang diterbitkan baik oleh sektor swasta (USD4,2 miliar) dan sektor publik (USD1,2 miliar) serta pinjaman luar negeri sektor swasta (USD1,6 miliar) yang melampaui turunnya pinjaman luar negeri sektor publik (USD0,8 miliar).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara mengatakan dengan perkem-

bangan tersebut maka rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 32,33% pada triwulan I-2014 menjadi 33,86% pada Juni 2014. Sementara itu, debt service ratio (DSR), yaitu rasio total pembayaran pokok dan bunga ULN relatif terhadap total penerimaan transaksi berjalan meningkat dari 46,42% pada triwulan sebelumnya menjadi 48,28% pada Juni 2014. “Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebel-

umnya, posisi ULN meningkat USD26,9 miliar atau 10,4% dari USD258,0 miliar. Peningkatan tersebut terutama disumbang oleh kenaikan pinjaman luar negeri sektor swasta (USD13,6 miliar) serta surat utang sektor publik (USD9,4 miliar) dan sektor swasta (USD2,6 miliar),” jelas Tirta di Jakarta, Rabu (20/8).

Menurutnya, posisi ULN Indonesia pada akhir Juni 2014 terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD131,7 miliar (46,2% dari total ULN) dan ULN sektor swasta USD153,2 miliar (53,8% dari total ULN). Posisi ULN kedua sektor tersebut masing-masing meningkat 0,9% dan 5,1% dibandingkan dengan posisi akhir triwulan I-2014 sebesar USD130,5 miliar dan USD145,7 miliar.

Berdasarkan jangka waktu jelasnya, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN berjangka

panjang (82,4% dari total ULN).

ULN berjangka panjang pada akhir Juni 2014 mencapai USD234,8 miliar, meningkat USD5,0 miliar atau 2,2% dibandingkan dengan posisi akhir triwulan I-2014 sebesar USD229,8 miliar. Pada akhir Juni 2014, ULN berjangka panjang sektor publik mencapai USD124,3 miliar atau 94,4% dari total ULN sektor publik dan ULN berjangka panjang sektor swasta tercatat sebesar USD110,5 miliar atau 72,1% dari total ULN swasta.

Sementara itu, ULN berjangka pendek sebesar USD50,1 miliar (17,6% dari total ULN), meningkat 7,9% dibandingkan dengan posisi akhir triwulan I-2014 sebesar USD46,4 miliar.

Sementara itu, pada sektor swasta, posisi ULN pada akhir Juni 2014 terutama terpusat pada sektor keuangan, industri pengolahan, dan pertambangan. Posisi

ULN ketiga sektor tersebut masing-masing sebesar USD42,6 miliar (27,8% dari total ULN swasta), USD30,9 miliar (20,2% dari total ULN swasta), dan USD27,2 miliar (17,8% dari total ULN swasta).

Bila dibandingkan dengan triwulan I-2014, posisi ULN ketiga sektor tersebut masing-masing tumbuh 7,9%, 3,2%, dan 6,7%.

“BI memandang bahwa perkembangan ULN sampai Juni 2014 masih cukup sehat dalam menopang ketahanan sektor eksternal meskipun perlu terus diwaspadai.

Bank Indonesia akan tetap memantau dan memperkuat kebijakan pengelolaan ULN, khususnya ULN swasta, sehingga ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko stabilitas makroekonomi,” pungkasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Salam Songkem

Gurita Pajak ndonesia makin kritis. Rakyat dipastikan makin menjerit. Indikasi ini mulai terasa dengan adanya defisit fiskal yang diketahui dalam RAPBN 2015 mendatang adalah sebesar Rp 257, 6 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB. Itulah sebabnya, dalam pemerintahan Jokowi-JK mendatang nyaris bisa dipastikan akan mengalami kendala anggaran, sehingga kabinet yang dibentuknya kelak akan tertantang untuk mencari solusi, bila tidak menaikkan harga BBM, menambah pendapatan di sektor pajak tampaknya menjadi pilihan. Bahkan dua-duanya, kenaikan harga BBM dan pengoptimalan pajak bisa menjadi keniscayaan. Ini sebuah gurita yang akan menyengsarakan rakyat Indonesia untuk menyelamatkan negara dan pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi-JK. Baru-baru ini Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristyanto menyatakan pilihan ini sangat berat bagi pemerintahan Jokowi-JK, akibat pemeirntahan sebelumnya yang mewariskan anggaran yang sangat rapuh.

Meskipun begitu, menurut Hasto, Jokowi dan timnya telah menyiapkan banyak cara, salah satunya dengan peningkatan penerimaan perpajakaan.

Pernyataan tersebut merupakan indikator akan adanya upaya pemerintahan Jokowi-JK untuk mengintensifkan pajak. Masih belum diketahui secara pasti bagaimana bentuk intensifikasi perpajakan tersebut. Bila tidak menaikkan beban biaya pajak, barangkali akan ada pajak tambahan, seperti pajak parkir di sejumlah lokasi potensial untuk dilakukan penarikan pajak. Tentu saj ini membuat rakyat telah terbebani dengan kenaikan harga berbagai barang komoditas, akan semakin menderita dengan adanya beban tambahan di sektor pajak.

Makin sempurna penderitaan ini apabila harga BBM masih dinaikkan lagi untuk yang kesekian kalinya, karena biasanya setiap adanya kenaikan BBM akan diikuti dengan naiknya harga sejumlah barang kebutuhan di pasar-pasar.

Menaikkan harga BBM dan pengoptimalan pendapatan di sektor perpajakan memang bukan solusi yang tepat untuk memulihkan anggaran yang terus makin tidak sehat. Sebab bila ini yang terjadi pemerintah tak ubahnya mencekik rakyatnya sendiri. Ada solusi lain yang lebih baik, misalnya dengan menghapus program pensiunan PNS. (*)

KORAN MADURA

Opini

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 No. 0424 | TAHUN III

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III

77

Mahasiswa Baru dan Wacana Kebangsaan Sebelum masa aktif perkuliahan, hampir di setiap perguruan tinggi mengadakan agenda yang bernama Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK/ OSPEK). OPAK merupakan pengenalan profil, visi dan misi serta konten keilmuan Perguruan Tinggi bagi mahasiswa baru.

Selain pengenalan akademik, OPAK juga berfungsi mendidik mahasiswa baru untuk mengetahui makna aksiologi dari mahasiswa itu sendiri.

M

engetahui makna aksiologi daripada mahasiswa sama halnya dengan memahami fungsi dan peran mahasiswa secara lebih luas. Fungsi dan peran mahasiswa tidak melulu ‘sibuk’ dalam ruang kuliah, melainkan menyentuh aspek sosial, politik, ekonomi, agama ataupun pendidikan.

Dalam pandangan Gramsci, intelektual (baca: mahasiswa) dibagi menjadi dua tipe. Pertama adalah intelektual tradisional. Intelektual tradisional merupakan seorang intelektual yang tidak melakukan transformasi keilmuannya ke aspek yang lebih luas. Intelektual tradisional ini cenderung seperti katak dalam tempurung. Yakni, menekuni profesionalismenya, sehingga mengindahkan problematika sosial yang terjadi di sekitarnya.

Kedua adalah intelektual organik. Intelektual organik ini merupakan kebalikan dari intelektual tradisional. Selain berperilaku professional, seorang intelektual organik juga aktif

menggerakkan dan memobilisasi masyarakat.

Mentranformasikan wacana kepada mahasiswa baru sebetulnya bukanlah pekerjaan yang teramat sulit dilaksanakan dalam agenda OPAK. Dari komposisi kepanitian, kebanyakan anggotanya merupakan aktivis-aktivis mahasiswa yang merupakan kader dari organisasi ekstra, seperti HMI, GMNI, PMII, KAMMI, IMM dan lain sebagainnya. Para anggota panitia yang merupakan kader-kader organisasi bisa dikatakan sebagai mahasiswa yang kapasitas wacananya sudah memadai.

Selain peran dari kepanitiaan, hal yang tidak kalah penting adalah dukungan dari perguruan tinggi, seperti dosen.

Dalam agenda OPAK, biasanya dosen dijadikan sebagai pengisi materi. Menjadi sangat elegant jika dosen menyampaikan materi dengan membenturkan pada realitas sosial yang nyata.

Sehingga mahasiswa baru bisa memperoleh wacana yang lebih luas. Namun sayangnya, sangat sedikit dosen memberikan wacana yang demikian, dosen lebih cenderung memberikan motivasi kepada mahasiswa baru terkait mendapatkan nilai yang baik, lulus tepat waktu yang pada akhirnya mahasiswa dicetak menjadi budak-budak peruasahaan.

Tidak hanya dosen yang kadangkala tidak memberikan wacana yang lebih luas kepada mahasiswa baru. Anggota panitia juga demikian! Agenda OPAK biasanya hanya dimaknai sebagai ajang show up di hadapan mahasiswa baru. Anggota panitia seringkali keliru dalam memaknai agenda OPAK sebagai tranformasi wacana bagi mahasiswa baru. Terkadang panitia juga sok pintar, bahkan menggunakan cara-cara kekerasan terhadap mahasiswa baru untuk menunjukkan ‘diri’ yang paling berkuasa dan patut ditakuti.

Wacana Kebangsaan Sudah sepatutnya hal-hal di atas tidak lagi terjadi dalam

agenda OPAK. Anggota panitia dan para dosen yang mengisi materi harus berkesinambungan, bermitra, dan bekerja sama dalam mentranformasikan wacana kepada mahasiswa baru.

Sehingga, mahasiswa baru lebih peka terhadap persoalan kebangsaan yang masih menjadi benalu dalam laju pembangunan bangsa Indonesia.

Setidaknya ada dua wacana besar yang harus ditransformasikan kepada mahasiswa baru, yakni mempertahankan peradaban bahari yang menjadi karakteristik bangsa Indonesia (Radhar, 2014), dan pentingnya menjadi pemimpin ideal dalam rangka melanjutkan estafet perjuangan sebagai generasi muda Indonesia.

Industri modern yang sekarang ini berkembang pesat di Indonesia telah menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang konsumtif. Budaya konsumtif ini mengajarkan kepada masyarakat Indonesia, terutama bagi para remaja, untuk mengkonsumsi barang di luar kebutuhan yang sebenarnya.

Menurut Radhar, budaya konsumtif ini bisa dikatakan sebagai adab timbun. Menurutnya, masyarakat yang dahulu hanya membeli baju baru pada hari lebaran, kini telah berubah menjadi semacam kebutuhan pokok sehari-sehari. Yakni, meskipun lemarinya penuh baju baru, masyarakat tetap berkeinginan membeli baju baru sesuai trend yang berkembang di pasar.

Adab timbun yang menjadi landasan perilaku masyarakat Indonesia sekarang ini sangat

bertentangan dengan peradaban bahari seperti Indonesia. Peradaban bahari mengintrepetasikan perilaku yang tidak berkeingan lebih, karena melalui kekayaan alamnya akan menjaga keseimbangan bagi kehidupan manusianya. Sehingga menjadi sangat penting wacana peradaban bahari ini ditransformasikan kepada mahasiswa baru agak tidak terjebak dalam perilaku konsuntif atau adab timbun sebagaimana dikatakan oleh Radhar.

Hiruk-pikuk Pileg dan Pilpres sudah berakhir. Tapi dari sekian proses yang berlansung, sangat sedikit memberikan pemahaman yang baik tentang bagaimana menjadi pemimpin yang ideal. Justru sebaliknya, pemimpin (atau calon pemimpin) memberikan pemahaman yang buruk terhadap masyarakat melalui politik uang, kampanye hitam dan negatif, dan egoisme yang serakah yang bertendensi menciptakan perpecahan horizontal.

Padahal, pemimpin menurut Redl merupakan seorang yang menjadi titik pusat yang mengitegarasikan kelompok.

Pengertian ini semakin jelas berbeda dengan potret pemimpin Indonesia dewasa ini. Di mana pemimpin bukan sebagai pusat mengintegrasikan perbedaanperbedaan kelompok, malah sebaliknya, justru memecah.

Tentu kita berharap, agenda OPAK dari bulan Agustus-September ini dapat menjadi batu loncatan untuk menciptakan mahasiswa baru menjadi generasi yang peka terhadap persoalan bangsa dan mampu memberikan solusi alternatif. Amien!=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, Moh. Hayat, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 No. 0424 | TAHUN III

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III

8

ant/lucky r.

PRODUKSI BANTAL GULING. Seorang pekerja saat mengerjakan pesanan produksi bantal dan guling rumahan di daerah Neglasari, Tangerang, Banten, Senin (18/8). Dalam sehari pekerja mampu memproduksi bantal busa tersebut sebanyak 500 buah yang di distribusikan ke sejumlah daerah di Jabodetabek dengan sekitar harga jual Rp 15.000 - Rp 20.000.

Mahasiswa Diminta Cintai Produk Indonesia SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta kepada mahasiswa untuk tetap mencintai produk-produk Indonesia sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan bentuk nasionalisme baru.

"Memaknai nasionalisme di era globalisasi saat ini tidak dengan berjuang melawan penjajah atau musuh di medan perang.

Akan tetapi, saat ini perang dalam makna baru yakni menggalakkan ACI dengan cara melawan produk barang dan jasa asing dengan cara memperkuat produk dalam neg-

eri," katanya saat menerima kunjungan dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) di Surabaya, Rabu (20/8).

Ia mengemukakan, menggerakkan mahasiswa untuk menggalakkan ACI dinilai penting mengingat Indonesia ke depannya akan memasuki pasar global.

"Tahun 2015, Indonesia akan memasuki ASEAN Economic Community (AEC). Untuk menghadapi hal tersebut, program ACI bisa dimasukkan ke dalam bahasan saat Mahasabha (Kongres) VIII KMHDI yang rencananya akan diselenggarakan tanggal 2831 Agustus 2014," katanya.

Ia mengatakan, dalam kompetisi Pasar Bebas 2015, masyarakat dituntut untuk mencintai produk dalam negeri.

Dalam hal ini, mahasiswa sebagai penggerak bangsa, harus terus

menggalakkan ACI. "Tantangannya di tahun ini dan kedepan adalah terus meningkatkan kualitas dan melakukan efisiensi terhadap produksi. Jangan pernah menjadi mahal proses produksi, tapi untuk produk kelas bawah pemerintah harus diberikan rasa aman dan keadilan," katanya.

Ia mengatakan, keadilan dan efisiensi menjadi kata kunci dalam menggalakkan Aku Cinta Indonesia. Efisiensi dan keadilan tidak pernah selesai dalam setiap

permasalahan kehidupan manusia.

"Ada yang menyebut bahwa dalam keadilan, makna efisiensi tidak berlaku. Namun jika ingin berkompetisi maka produk yang dihasilkan harus efisien," katanya.

Sementara itu, ketua rombongan KMHDI Adi mengatakan, Mahasabha (Kongres) VIII KMHDI merupakan kegiatan dua tahunan yang diselenggarakan untuk membahas kepengurusan pimpinan pusat KMHDI yang baru.

"Mahasabha (Kongres) VIII KMHDI akan diisi dengan berbagai kegiatan seperti pembahasan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pergantian pengurus pimpinan pusat KMHDI, seminar nasional, tirtha yatra, bhakti sosial ke Desa Bongso Wetan Kabupaten Gresik," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III

9

Irwasda Periksa Keuangan DPRD BOJONEGORO - Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu, melakukan pemeriksaan adanya indikasi penyimpangan pemanfaatan anggaran DPRD yang dialokasikan sebesar Rp 1,2 miliar dalam APBD 2014.

"Pemeriksaan yang dilakukan Irwasda ini karena ada indikasi penyimpangan pemanfaatan anggaran DPRD 2014.

Selain juga atas permintaan sejumlah anggota DPRD lama," kata Inspektur Irwasda Pemkab Bojonegoro Agus Supriyanto, Rabu (20/8).

Menurut dia, sejumlah anggota DPRD ketika rapat dengan Tim Anggaran Pemkab, mendesak Irwasda melakukan pemeriksaan keuangan DPRD, karena Sekretariat DPRD belum bersedia men-

Pemeriksaan yang dilakukan Irwasda ini karena ada indikasi penyimpangan pemanfaatan anggaran DPRD 2014. Selain juga atas permintaan sejumlah anggota DPRD lama,�

Agus Supriyanto Inspektur Irwasda Pemkab Bojonegoro

cairkan uang perjalanan dinas DPRD berkisar enam sampai tujuh kali.

Anggota Komisi D DPRD Mugi Waluyo, misalnya, mengungkapkan dirinya belum menerima uang perjalanan dinas sebanyak tujuh kali, yang besarnya mencapai Rp 57 juta.

Ketika melaksanakan perjalanan dinas itu, katanya, dirinya, juga anggota DPRD lainnya dari komisi yang berbeda memanfaatkan uang pribadi.

"Pelaksanaan perjalanan di-

nas DPRD selama ini memang selalu memanfaatkan uang pribadi dulu baru kemudian Sekretariat DPRD mencairkan uangnya," jelasnya.

Tapi, kata Mugi, dibenarkan anggota DPRD lainnya Sugeng Hari Anggoro dan Nuswantoro, Sekretariat DPRD tidak mencairkan uang perjalanan dinas DPRD yang sudah berjalan berkisar enam dan tujuh kali, meskipun masa kerja anggota DPRD akan berakhir 21 Agustus.

Mengenai teknis pemeriksaan, menurut Agus, Irawasda akan memintai keterangan kepada Bendahara Sekretariat DPRD untuk mengetahui pemanfaatan keuangan DPRD. "Semua pihak terkait akan kita mintai keterangan. Kita belum tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan keuangan DPRD ini," ujarnya.

Yang jelas, katanya, kalau Irwasda menemukan adanya penyimpangan pemanfaatan keuangan DPRD akan dilaporkan kepada Bupati Bojonegoro Suyoto.

"Kalau ada penyimpangan pemanfaatan anggaran ya paling tidak yang bersangkutan harus mengembalikan," ucapnya, menegaskan.

Dimintai konfirmasi, Bendahara Sekretariat DPRD Bojonegoro Verena Sri Lestari, sebelum menjalani pemeriksaan, mengaku belum tahu persis posisi keuangan DPRD, dengan alasan masih belum melakukan rekapitulasi.

"Saya masih belum tahu berapa uang yang masih ada, karena belum melakukan rekapitulasi pemanfaatan anggaran DPRD," ucapnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

ant/seno

SOSIALISASI UANG NKRI. Petugas Bank Indonesia melakukan sosialisasi uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Pasar Tanjung, Jember, Jawa Timur, kemarin. Sosialisasi tersebut untuk menginformasikan tentang beredarnya uang NKRI pecahan Rp 100.000 yang baru diluncurkan 17 Agustus 2014 dan petugas menyasar pedagang karena mereka setiap hari bertransaksi.

PENUKARAN UANG

BI Sediakan Rp 80 Miliar Uang NKRI JEMBER - Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jember, Jawa Timur, menyediakan sebanyak Rp 80 miliar uang kertas pecahan Rp 100.000 tahun emisi 2014 berfrasa Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Sebanyak Rp 80 miliar uang pecahan Rp 100 ribu baru itu akan disebar di lima kabupaten wilayah kerja BI Jember meliputi Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan Lumajang," kata Kasir 2 BI Jember Andi Triwibowo, Rabu (20/8).

Menurut dia, masyarakat bisa menukarkan uang NKRI tersebut di Kantor BI Jember setiap hari di sejumlah loket penukaran uang pada jam kantor dan pihaknya juga mendistribusikan uang baru pecahan Rp 100 ribu tersebut ke sejumlah bank umum.

"Jumlah bank umum di wilayah kerja BI Jember sebanyak 72 unit dan sebanyak 24 unit di antaranya berada di Kabupaten di Jember sehingga semua bank umum tersebut akan mendapatkan uang NKRI itu," tuturnya.

Untuk tahap awal, lanjut dia, masing-masing bank umum akan mendapat uang pecahan baru tersebut maksimal Rp 100 juta

dan nasabah bank yang bersangkutan juga bisa menukarkan ke bank tersebut.

"Makin banyak warga yang menukarkan uang baru tersebut, semakin banyak warga yang mengetahui uang kertas baru pecahan Rp 100 ribu itu.

Namun, uang Rp 100 ribu tahun

Sebanyak Rp 80 miliar uang pecahan Rp 100 ribu baru itu akan disebar di lima kabupaten wilayah kerja BI Jember meliputi Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan Lumajang,�

Andi Triwibowo Kasir 2 BI Jember

emisi 2004 masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah," katanya.

Petugas BI Jember sudah melakukan sosialisasi uang rupiah kertas pecahan Rp 100.000 tahun emisi 2014 kepada para pedagang di Pasar Tanjung pada

hari Senin (18/8) dan sosialisasi rencananya terus digencarkan secara bertahap di lima kabupaten.

"Sosialisasi awal dilakukan di Pasar Tanjung Jember karena transaksi jual beli di pasar tradisional cukup tinggi sehingga para pedagang perlu mengetahui uang baru pecahan Rp 100 ribu itu," paparnya.

Andi menjelaskan perbedaan utama dalam uang pecahan Rp 100 ribu tersebut, yakni frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia" (NKRI) pada bagian muka dan belakang uang, sedangkan sebelumnya tertulis frasa Bank Indonesia.

Selain itu, penandatangan uang, dari yang sebelumnya anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia menjadi Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan.

"Secara umum desain uang rupiah kertas pecahan Rp 100.000 tahun emisi 2014 tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan uang pecahan yang sama tahun emisi 2004 yang sudah lama beredar di tengah masyarakat," ujarnya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III

ANTISIPASI BENCANA

BPBD Siagakan BRC Jaga Pantai

ant/ari bowo sucipto

CEGAH KEBAKARAN MELUAS. Petugas Pemadam Kebakaran (PMK) berusaha mencegah kebakaran meluas saat terjadi kebakaran di sebuah gudang barang bekas di Kelurahan Mulyorejo, Malang, Jawa Timur, Rabu (20/8). Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut.

Dianggarkan Rp 150 Juta untuk Penutupan Gude MADIUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur, menganggarkan dana sebesar Rp150 juta untuk penutupan Lokalisasi Wisma Wanita Harapan Gude yang berada di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan.

Asisten Pemerintahan Kabupaten Madiun Anang Sulistyono mengatakan anggaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten Madiun dan bantuan Provinsi Jawa Timur.

Dana tersebut diperuntukkan sebagai pesangon bagi para wanita pekerja seks (WPS), mucikari, dan warga sekitar yang berjualan di kawasan Gude. Mereka akan dipulangkan ke daerah asal masingmasing.

"Penutupan lokalisasi tersebut sesuai dengan instruksi Pemprov Jatim. Saat ini, Pemkab Madiun sedang mempersiapkan semuanya untuk penutupan lokalisasi tersebut," ujar Anang kepa-

da wartawan.

Menurut dia, rencana penutupan Lokalisasi Gude akan dilaksanakan pada November 2014 mendatang. Masing-masing WPS, mucikari, dan warga yang berjualan di kawasan sekitar akan menerima pesangon sebesar Rp 6 juta.

Saat ini Pemkab Madiun telah membentuk tim pemulangan para penghuni Lokalisasi Gude yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) setempat, Soekardi. Tim tersebut merupakan representasi dari satuan kerja (satker) yang memiliki keterkaitan dengan Gude.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsos-

nakertrans) Kabupaten Madiun, Suyadi mengatakan akan segera melakukan sosialisasi tentang rencana penutupan Lokalisasi Gude dan pemulangan para penghuninya.

"Memang belum kami sosialisasikan. Tapi sesegera mungkin akan kami beritahukan," ucap Suyadi yang juga merupakan anggota tim pemulangan.

Sesuai data yang ada, lokalisasi Wisma Wanita Harapan Gude dihuni oleh sekitar 80 orang WPS. Mereka tidak hanya berasal dari Kabupaten Madiun, tapi juga dari luar kota seperti Nganjuk, Surabaya, Solo, dan lainnya.

Ketua Pokja HIV/AIDS Arjuna Kabupaten Madiun, di lingkungan Lokalisasi Gude, Tohirin menyatakan menolak dengan rencana pemerintah kabupaten dan provinsi untuk menutup Gude. Sebab, banyak warga sekitar yang selama

ini menggantungkan hidup di Gude bakal kehilangan mata pencaharian jika komplek prostitusi tersebut ditutup.

"Kami jelas keberatan. Kalau Gude ditutup, para warga sekitar dan penghuninya mau makan apa?" ungkap Tohirin kepada wartawan.

Dia mencatat ada 60 lebih warga sekitar yang menggantungkan hidupnya dari operasional Lokalisasi Gude. Mulai dari pembantu rumah tangga, pemilik warung makanan dan minuman, tukang ojek, dan lainnya.

Pihaknya berharap rencana penutupan dan pemulangan penghuni pada November mendatang, dikaji ulang serta dibicarakan dengan warga dan penghuni Gude. Hal itu, agar tidak menimbulkan konflik antara warga dengan pemerintah daerah. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

MALANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, Jawa Timur, menyiagakan "Beach Rescue Cluster" atau "BRC" untuk menjaga pesisir pantai sebagai antisipasi bencana akibat cuaca buruk dan gelombang laut yang cukup tinggi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang Hafi Lutfi mengatakan dalam beberapa pekan terakhir ini gelombang laut selatan Kabupaten Malang cukup tinggi, sehingga tim BRS harus aktif memonitor perkembangan cuaca di sejumlah pantai, seperti Sendangbiru, Tamban, Ngliyep, Bajul Mati, Goa China, dan Balekambang.

"Gelombang laut akhirakhir ini sangat tinggi. Oleh karena itu BPBD secara kontinyu dan aktif meminta laporan dari tim BRC yang anggotanya sebagian besar adalah nelayan yang tinggal di pesisir pantai, sehingga kemampuannya tidak diragukan lagi," kata Hafi, Rabu (20/8).

Anggota BRC Kabupaten Malang sebanyak 46 orang dan mereka rata-rata bekerja secara sukarela alias tidak dibayar. BRC Kabupaten Malang baru dibentuk April 2014 melalui seleksi ketat bagi anggotanya.

Hafi mengatakan untuk menjalankan tugasnya sebagai penjaga pantai ketika terjadi gelombang tinggi tersebut, BPBD melengkapi tim BRC dengan sejumlah perlengkapan dan peralatan, di antaranya seragam, perahu karet serta alat apung.

"Saya yakin tim BRC bisa bekerja maksimal karena tenaga yang direkrut rata-rata adalah nelayan di sekitar pantai yang memahami karakteristik wilayah pantainya," tegas Hafi.

Akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir ini, membuat ribuan nelayan di Kabupaten Malang tidak melaut karena kapal yang dimilikinya adalah kapal kecil yang rentan terhadap gelombang tinggi. =ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III

Massa Prabowo-Hatta Merapat ke Kantor KPU NGAWI - Massa pendukung pasangan Prabowo-Hatta di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, mendatangi kantor KPU setempat untuk memberi dukungan terhadap pasangan tersebut menjelang putusan perselisihan hasil pemilihan umum di MK, 21 Agustus.

Massa mendatangi kantor KPU Ngawi dengan kendaraan bak terbuka dan sepeda motor.

Sebelumnya, massa berkumpul di Stadion Ketonggo Ngawi lalu bergerak menuju KPU Ngawi.

Koordinator massa, Sunarto, mengatakan aksi damai tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap pasangan

Prabowo-Hatta yang sedang mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi.

"Kedatangan kami untuk menuntut KPU transparan. Menjelang putusan MK besok, kami meminta KPU Ngawi mendukung KPU pusat untuk melakukan pilpres ulang," ujarnya,Rabu (20/8) .

Massa juga menuntut KPU jujur dan adil dalam mengatasi

permasalahan yang ada. Jangan sampai ada intimidasi dari pihak manapun sehingga dapat mempengaruhi hasil keputusan.

Setelah berorasi, massa akhirnya ditemui oleh perwakilan KPU setempat. KPU menyatakan hanya bisa menampung aspirasi massa untuk dilanjutkan ke KPU pusat. Sebab, ketentuan pengadaan pilpres ulang sudah menjadi wewenang MK bukan KPU lagi.

Aksi yang berlangsung damai tersebut mendapat pengamanan ketat dari Kepolisian Resor (Polres) Ngawi. Setelah puas dengan aksinya, massa akhirnya membubarkan diri.

Sementara, data KPU Kabupaten Ngawi, mencatat, pasangan Jokowi-JK berjaya di kabupaten Ngawi dengan meraih suara sebanyak 303.169 atau sekitar 60,16 persen. Sedangkan pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih suara sebanyak 200.735 atau sekitar 39,84 persen.

"Hasil rekapitulasi suara di Ngawi diketahui bahwa pasangan Jokowi-JK unggul hingga 60 persen. Pasangan nomor dua itu tercatat menang di semua kecamatan yag ada di Kabupaten Ngawi," ungkap Ketua KPU Ngawi, Syamsul Wathoni. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

BILATERAL

Jatim Perkuat Kerjasama dengan Singapura SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat kerja sama dengan Singapura dalam rangka menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifulah Yusuf mengatakan kerja sama ini telah dilakukan baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga perdagangan.

"Singapura merupakan salah satu dari lima besar tujuan utama perdagangan dari Jatim selain Korea, Jepang, AS dan Tiongkok," katanya saat menerima Wakil Menteri Luar Negeri Singapura Masagos Zulkifli di Surabaya.

Ia mengatakan, dengan adanya penguatan kerja sama tersebut diharapkan berdampak positif bagi AEC 2015 antara Jatim dengan Singapura.

"Bentuk kerja sama yang telah dilakukan di antaranya penandatanganan kerja sama Singapura International Foundation (SIF) sejak 15 Juni 2005. Implementasi program tersebut antara lain Occupational Dermatology atau penanganan penyakit kulit dalam kecelakaan kerja yang telah dilakukan di RS Saiful Anwar Malang," katanya.

Selain itu, kata dia, kerja sama kesehatan tersebut juga dilakukan di RSUD dr. Soedono Madiun yang menangani

kesehatan bayi baru lahir atau "Neo-Natal Care" serta "Micro Surgery" dan bedah plastik mikro di RSUD dr. Soetomo Surabaya.

"Bentuk kerja sama lain yakni penyediaan air bersih untuk kehidupan sehari-hari untuk masyarakat (Water for life) melalui penyediaan filter air yang telah dilakukan di Kabupaten Lamongan," katanya.

Ia mengatakan, komoditi utama ekspor non migas dari Jatim ke Singapura adalah besi baja, pengolahan emas, logam mulia, mesin-mesin otomotif, pengolahan kayu, kimia dasar, tekstil dan pengolahan karet.

"Sedangkan komoditi impor dari Singapura ke Jatim meliputi bahan kimia dasar, makanan dan minuman, elektronik, pengolahan alumunium, tembaga, timah, alat-alat listrik dan pengolahan kelapa sawit hingga produk farmasi," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Singapura Masagos Zulkifli mengakui bahwa selama ini hubungan kerja sama antara Singapura dan Indonesia telah berjalan baik. Namun, dalam hubungan kerja sama perlu dilakukan secara intens bersama pemerintah daerah setempat salah satunya dengan Jatim. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

FREEPORT KEJAR PRODUKSI

ant/puspa perwitasari

Area pengolahan mineral PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Papua, Selasa (19/8). PTFI menggenjot kembali produksi mineral pasca larangan ekspor konsentrat dari 100 ribu ton perhari atau 40 persen dari kondisi normal, menjadi 230 ribu ton per hari sesuai kondisi sebelumnya.

11

INVESTOR SUMMIT 2014

Surabaya Jadi Tuan Rumah

SURABAYA - Bursa Efek Indonesia (BEI) optimistis dengan dipilihnya Surabaya menjadi tuan rumah "Investor Summit and Capital Market Expo 2014" dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di pasar modal Indonesia.

"Tahun ini merupakan agenda ke lima perhelatan tersebut ditempatkan di Surabaya. Kini pelaksanaan kegiatan yang diadakan di Grand City antara tanggal 20-21 Agustus ini mengambil tema tentang Pasar Modal sebagai Gaya Hidup Sehari-hari di Masyarakat," kata Kepala Unit Edukasi dan Informasi Area 2 Bursa Efek Indonesia (BEI), Nur Harjantie, di pembukaan "Investor Summit and Capital Market Expo 2014", di Surabaya, Rabu (20/8).

Pada ajang tersebut, jelas dia, BEI tidak menargetkan jumlah pengunjung mengingat tujuan utama penyelenggaraannya adalah edukasi kepada masyarakat.

Dengan kunjungan mereka diharapkan ada ketertarikan menjadi investor. "Apalagi dengan jumlah usaha dan penduduk yang besar, peluang untuk investasi di bidang saham terbuka lebar," katanya.

Ia optimistis, dengan adanya ISCME 2014 akan ada penambahan jumlah investor hingga 20 persen dibandingkan jumlah investor secara nasional. Hingga Juli 2014, jumlah investor lokal di Tanah Air mencapai 500.000 investor.

"Sementara, hingga akhir tahun 2015 secara nasional ditargetkan meningkat menjadi 1 juta investor," katanya.

Untuk di Jatim, tambah dia, hingga Juli 2014 jumlah investor sesuai Single Identification (SID) mencapai 42.124 investor. Besaran itu dikarenakan sampai sekarang memang masih sulit dalam mengenalkan investasi di pasar modal.

"Sampai saat ini pemahaman masyarakat dari sisi investor baru naik sekitar 10 persen - 15 persen per tahun," katanya.

Hal itu, sebut dia, terlihat dari penambahan jumlah investor melalui "SID" di mana sejak Desember 2013 hingga Juli 2014 hanya sekitar 4.000an "SID". Oleh sebab itu, kini sudah saatnya Indonesia perlu lebih banyak edukasi untuk merekrut investor baru. = ANT/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 No. 0424 | TAHUN III

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III

MADURA

12

KSDA

Proses Izin Terkesan Dipersulit

ANTISIPASI, Membuang, Mengubur, dan Menutup (3M) untuk mencegah berkembang biaknya nyamuk Aides Aigepty di lingkungan masyarakat.

Penderita DBD Terus Meningkat Dalam 7 Bulan Mencapai 135 orang PROBOLINGGO - Penyakit Demam Berdarah (DBD) terus mengancam masyarakat di wilayah Kabupaten Probolinggo. Ironisnya angka penderita dalam kurun waktu Januari-Juli 2014 sudah mencapai 135 orang. Dari 135 penderita DBD, tiga orang penderitanya meninggal atau tidak terselamatkan.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepada Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), Dyah Kuncarawati mengatakan angka penderita DBD tersebut hanya dalam waktu 7 bulan saja.

“Kalau dibandingkan dengan tahun 2013 kemarin, penderita DBD hanya mencapai angka 150 orang saja dalam setahunnya.

Sementara untuk 2014 penderita DBD melonjak drastis,” terangnya kepada wartawan, Rabu (10/8).

Dikatakan, tingginya angka DBD di kalangan masyarakat disebabkan kurang terpeliharanya lingkungan di daerahanya.

Sebab yang menyebabkan penyakit DBD tersebut ditularkan melalui gigitan nyamuk Aides

Aigepty.”Kalau sudah terkena gigitan nyamuk tersebut, maka pertama kali akan mengalami bintik merah pada kulit dan menyebabkan demam tinggi,” ucap Dyah Kuncarawati.

DBD lanjut Dyah Kuncarawati, tidak hanya menyerang anak kecil saja namun nyamuk tersebut juga menyerang manusia semua golongan. Jenis penyakit DBD merupakan kategori penyakit ganas dan menyebabkan kematian pada penderitanya.“Jika dalam penangan DBD tersebut tergolong terlamabt maka nyawa penderita juga sulit tertolongkan,”tandasnya.

Untuk mencegah berkembang biaknya nyamuk dilingkungan masyarakat, pihaknya miminta Warga harus menjaga kebersihan.

Yakni dengan melakukan Pemusnahan Sarang Nyamuk (PSN), Membuang, Mengubur dan Menutup (3M). “Nyamuk mudah berkembang biak ditempat yang mudah menggenang air, seperti kaleng bekas yang berisi air, kamar mandi,” ucap Dyah Kuncarawati.

Dengan upaya itu, maka nyamuk Aides Aigepty sebagai penular penyakit DBD akan bias diatasi. Penyakit ini bisa berkembang dimana saja. Namun yang paling berpontensi besar terjadi di daerah permukiman yang padat penduduk. “Karena banyak selokan yang terjadi genangan di daerah itu,” tuturnya.

Langkah pencegahan penularan penyakit DBD yang akan dilakukan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo melakukan fogging atau penyemprotan asap di daerah yang merupakan sarang penyakit DBD.“Langkah ini merupakan langkah terakhir yang akan diambil oleh Dinas Kesehatan,”kata Dyah Kuncarawati. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO – Para penangkar burung jalak di Kota Probolinggo mengancam akan melakukan aksi demo. Aksi tersebut dilakukan karena proses pengurusan izin di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) wilayah VI Probolinggo terkesan dipersulit.

“Kita akan melakukan demo di Balai KSDA Jawa Timur terkait hal ini,” ujar salah seorang penangkar burung jalak, Sultan kepada wartawan, Rabu (20/8).

Menurut dia, proses pengajuan ijin tangkar yang terkesan dipersulit itu, seperti petangkar harus mengosongkan burung piaraan terlebih dulu di kandang. “Ini kan sudah tidak logis,” tandasnya.

Tak hanya itu, namun juga proses pelayanan ijinnya. Saat mengajukan ijin, Sultan mengaku sejak 28 Pebruari 2014 lalu.

Namun pihak KSDA wilayah VI Probolinggo baru menjawabnya lewat persurat pada 10 Juni 2014.

“Tidak hanya saya saja, tetapi juga dialami oleh beberapa penangkar lainnya di Probolinggo,” timpal dia.

Sultan mengatakan, proposal ijin tangkar yang diajukannya sudah lengkap. Namun ada tujuh proposal milik petangkar yang ditolak. Alasannya, ada kekurangan yang harus diperbaiki dalam isi proposal yang diajukan.

“Ini tidak masuk akal. Pa-

dahal semua persyaratan yang kita buat sudah sesuai dengan ketentuan yang ada,” imbuh dia.

Merasa pengajuan ijin tangkar dilindungi itu dipersulit, beberapa petangkar burung yang dilindungi itu akan melakukan aksinya. Mereka rencananya akan ngeluruk ke Balai KSDA Jawa Timur. Bahkan, tidak hanya itu, tetapi Sultan akan melaporkannya ke Balai KSDA Pusat Jalan Gedung Manggal Wana Bhakti Blok I Lantai VIII Gatot Subroto Jakarta.

“Kita itu ingin membantu melestarikan hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, kalau pengajuan surat ijinnya dipersulit, mana bisa kita melakukan pelestarian,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala KSDA wilayah VI Probolinggo, Pujiadi saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya mengaku tidak pernah mempersulit para petangkar.

Bahkan, ia mengaku tidak gentar kalau mereka akan melakukan aksi demo. “Silahkan saja.

Kita tidak pernah mempersulit proses pengajuan ijin tangkar,” kilahnya.

Hanya saja, Pujiadi meminta jika memang ada persoalan terhadap para petangkar terkait pengajuan ijin tangkar, bisa diselesaikan secara baik-baik. “Itu hanya persoalan pembenahan terhadap proposal yang mereka ajukan saja. Kita tidak pernah mempersulit kok,” tandasnya. =Muhammad Sugianto

DIPERSULIT, Proses pengurusan izin di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) wilayah VI Probolinggo, Penangkar burung jalak di Kota Probolinggo mengancam akan melakukan aksi demo.

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III

13

AKSI DEMO, Puluhan aktivis mahasiswa dan Ormas yang tergabung dalam Aliansi Peduli NKRI, berdemonstrasi untuk menolak gerakan “Islamic State of Iraq and Syria” (ISIS).

Demo Tolak ISIS PROBOLINGGO - Puluhan aktivis mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten/ Kota Probolinggo yang tergabung dalam Aliansi Peduli Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdemonstrasi sambil membawa sejumlah poster di halaman kantor DPRD, pemerintah Kota Probolinggo dan Mapolres Probolinggo Kota untuk menolak gerakan “Islamic State of Iraq and Syria” (ISIS), Rabu (20/8).

Ormas dan aktivis mahasiswa yang melakukan demonstrasi berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama (IPNU), dan Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Nurul Jadid (TTNJ), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid(STIKESNJ), Institut Agama Islam Nurul Jadid

(IAINJ), Universitas Panca Marga (UPM), dan Universitas Bayuangga.

Dalam aksinya, puluhan pemuda dari berbagai ormas dan aktivis mahasiswa tersebut menuntut agar semua pihak baik DPRD, pemerintah kabupaten/ kota, maupun aparat kepolisiaan bersikap pro-aktif dalam men-

gantisipasi ancaman organisasi ISIS yang berpotensi berkembang di wilayah Probolinggo.

“Gerakan ISIS merupakan gerakan radikal yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan gerakan tersebut melakukan kekerasan terhadap sesama umat manusia, sehingga tidak boleh dibiarkan di Indonesia,” kata koordinator Aliansi Peduli NKRI, Rohmad.

Menurut dia, keberadaan gerakan negara Islam Irak dan Suriah tersebut telah menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuaan bangsa di Indonesia, sehingga perlu sikap tegas dari pemerintah untuk memerangi keberadaan organisasi itu.

“NKRI adalah harga mati dan menolak ISIS adalah komitmen bersama dari seluruh pemuda dan

tokoh agama di kabupaten/kota Probolinggo,” tuturnya.

Selain itu, mereka juga meminta untuk segera melakukan dan meningkatkan pengawasan serta memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran agama Islam dan wawasan kebangsaan sekaligus menindak para pelaku penyebar paham yang menyesatkan tersebut.

“Untuk itu, kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi paham dan keberadaan organisasi ISIS atau paham/aliran yang menyesatkan lainnya, yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan nilai-nilai Pancasila,”tambahnya.

Sementara itu, sebagai bentuk penolakan paham ISIS di Probolinggo, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Proboling-

go, H.Sulaiman dan Abdullah Zabut menemui puluhan aktivis. Pihaknya menyatakan sikap menginginkan para generasi penerus bangsa ini agar selalu waspada terhadap provokasi dan ajakan untuk bergabung dengan kelompok radikal seperti ISIS dan kelompok lainnya.

“Kami meminta kepada semua elemen bangsa lainnya, untuk berpegang teguh dengan nilainilai Pancasila dan UUD RI 1945 sebagai dasar negara dan bentuk kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegasnya.

Usai ditemui pimpinan DPRD Kota Probolinggo, aksi demo dilanjutkan ke Pemkot Probolinggo dan Mapolres Probolinggo Kota. =M.Hisbullah Huda

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III

SGM Jadi Arena Bercinta Tak Jera, Meski Sering Dirazia PROBOLINGGO - Stadion Glora Merdeka (SGM) Kraksaan Kabupaten Probolinggo, kerap kali oleh kalangan pemuda dijadikan lokasi memadu kasih. Bahkan, kebiasaan pemuda yang dinilai mesum sering dipergoki oleh warga.

Sering terjadinya pacaran di area SGM diakui oleh salah satu warga Desa Alassumur Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Rahman (30).

Menurutnya, pemuda memang kerap pacaran diarea tersebut.

Karena lokasinya memang tergolong sepi.“Yang paling banyak dijadikan tempat biasanya disebalah selatan dan sebelah barat SGM,” terangnya kepada wartawan, Rabu (20/8).

Rahman mengaku kalau perbuatan tidak senonoh terkadang banyak dijumpai warga. Mereka biasanya memadu kasih dengan pasangan yang berbeda jenis, dan dihalangi dengan sepeda miliknya.“Kegiatan ini dinilai sangat meresahkan dan menganggu keindahan kota Kraksaan.

Apalagi dinilai Kraksaan sebagai kota yang bernuansa religius,” tegasnya.

Dikatakan, pemuda yang biasa memadu kasih di area Gelora Merdeka Kraksaan biasanya pada waktu yang dinilai sepi dengan kegiatan masyarakat. Yakni, siang dan malam hari, dan kebanyakan pemuda yang masih berusia pelajar.“Mereka tidak jera meski satpol PP kerap kali menggelar operasi,”tandas Rahman.

Menyikapi hal itu, Kasatpol PP Kabupaten Probolinggo, Ahmad Aruman, mengatakan pihaknya banyak menerima lapo-

ran masyarakat, terakit SGM yang kerap kali dijadikan tempat me-

madu kasih dikalangan pemuda.

Meskipun Satpol PP sering melakukan razia.“Razia rutin digelar, tetapi masih saja kegiatan yang meresahkan masyarakat tetap ada,”jelasnya.

Pihaknya berharap, agar pemuda yang sering menjadikan SGM sebagai tempat me-

madu kasih agar tidak melakukannya kembali. Karena lokasi itu merupakan lokasi umum dan sangat tidak baik dilakukan.“Kebanyakan mereka masih bersatus pelajar. Kami akan bertindak tegas,”pungkas Ahmad Aruman. =Mahfud Hidayatullah

BLH

29 Kelurahan Mengikuti Kahbi PROBOLINGGO – Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo bakal menggelar lomba kampung Hijau, Bersih dan Hijau (Kahbi). Giat itu nantinya akan diikuti oleh sebanyak 29 Kelurahan se-Kota Probolinggo.

Hal ini disampaikan Kepala BLH Kota Probolinggo, Budi Krisyanto saat dikonfirmasi wartawan melalui Kabid P3KLH, Dwi Agustin Rahayu. Menurut fdia, agenda Kahbi itu diadakan dalam rangka sebagai kado HUT Kota Probolinggo.“Yang dinilai itu menyangkut profil setiap Kelurahan,” tandasnya.

Profil itu tidak hanya tentang keberadaan Kelurahan, tetapi mencakup lembaga, partisipasi masyarakatnya serta persoalan lingkungan yang ada. “Seperti penanganan soal sampah dan sanitasi,” terang dia.

Dwi Agustin menjelaskan, tujuan dari lomba Kahbi itu bagaimana melakukan perubahan terhadap prilaku masyarakat. Karena terjadinya kerusakan lingkungan itu banyak disebabkan oleh factor prilaku manusia, bukan dari lingkungannya.

“Sekarang itu persoalan lingkungan itu sangat penting. Makanya yang perlu dibangun itu adalah manusianya agar bisa melakukan perubahan prilaku dalam melestarikan lingkungannya,” ungkapnya. =Muhammad Sugianto

Tak Kantongi Izin SKT

LSM Dilarang Gelar Kegiatan PROBOLINGGO - Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Probolinggo terus melakukan pendataan terhadap keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang belakangan mulai marak. Bahkan, pendataan itu dilakukan setiap tahun sekali.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kesbang Linmas Kota Probolinggo, Didik Sunaryoto kepada wartawan, Rabu (20/8).

“Pendataan itu dilakukan setiap tahun,” ungkapnya.

Di Kota Probolinggo ada

sebanyak 48 LSM yang terdaftar di Badan Kesbangpol dan Linmas. Keberadaan LSM tersebut bermacam-macam. Jika ada LSM yang tidak mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kesbangpol dan Linmas, LSM yang bersangkutan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun. “Tidak boleh mengadakan kegiatan sebelum mengantongi SKT,” katanya.

Keberadaan LSM tersebut, imbuh dia, harus memperbaharui data SKT dalam setiap tahunnya.

“Itu penting dilakukan karena

untuk mengetahui apakah LSM itu masih aktif atau tidak,” tandasnya.

Didik menjelaskan, dalam setiap tahun keberadaan LSM di Kota Probolinggo mengalami pasang surut. Artinya, terkadang ada peningkatan jumlah LSM. Namun terkadang juga mengalami pengurangan.

“Pengurangan itu terjadi karena ada LSM yang tidak memperbaharui SKT, sehingga tidak masuk dalam pendataan yang dilakukan oleh Kesbangpol dan Linmas,”

ucapnya.

Sementara itu, saat disinggung soal besarnya dana hibah untuk LSM di Kota Probolinggo, Didik Sunaryoto mengaku tidak tahu. Karena yang menangani persoalan dana hibah untuk swadaya masyarakat itu bagian Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Probolinggo.

“Kalau soal itu saya tidak tahu.

Kesbangpol dan Linmas hanya melakukan pendataan saja,” pungkasnya. =Muhammad Sugianto

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

KAMIS 21 AGUSTUS 201421|AGUSTUS No. 0424 |2014 TAHUN III KAMIS

No. 0424 | TAHUN III

15 15

LIGA PRIMER INGGRIS

Tak Beli Pemain Baru, City Masih Percaya Diri

Pemain Arsenal Santi Cazorla (depan kiri) harus jatuh bangun menjaga bola dari kejaran pemain Besiktas pada laga play off Liga Champions yang berlangsung di Ataturk Olimpiyat Stadium, Rabu (20/8) dini hari WIB. Arsenal dan Besiktas harus puas dengan hasil imbang 0-0.

Arsenal dan Napoli Ditahan Imbang BESIKTAS - Arsenal dan Napoli hanya mampu bermain imbang atas lawan-lawannya pada laga leg pertama play off Liga Champions yang berlangsung secara terpisah, Rabu (20/8) dini hari WIB. Arsenal ditahan imbang tanpa gol oleh tuan rumah klub Turki, Besiktas, sementara Napoli juga bermain imbang 1-1 saat menjamu wakil Spanyol Athletic Bilbao di San Paolo.

Pada laga Besiktas versus Arsenal yang berlangsung di Ataturk Olimpiyat Stadium, “The Gunners” mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain, menyusul diusirnya Aaron Ramsey setelah menerima kartu kuning kedua di menit ke-80. Dengan Ramsey pun Arsenal kesulitan menaklukkan tuan rumah. Beruntung gawang mereka tidak kebobolan setelah Ramsey diusir keluar lapangan.

Secara statistik, Besiktas juga unggul atas Arsenal. Besiktas mencatat penguasaan bola sebanyak 54 persen dengan 15 kali upaya tendangan ke gawang, enam di antaranya tepat sasaran. Sedangkan Arsenal hanya menguasai bola sebanyak 46 persen dengan hanya sembilan kali mengancam gawang lawan, tiga di antaranya tepat sasaran.

Dengan hasil itu, Arsenal kini wajib menang di leg II yang digelar

di Emirates pekan depan demi memperoleh tiket lolos ke babak grup Liga Champions.

Pelatih Arsenal Arsene Wenger mengaku optimistis bisa lolos ke fase grup Liga Champions. Pasalnya paga leg kedua, mereka menjamu Besiktas di kandang sendiri, Stadion Emirates.

“Ya, tadi adalah sebuah pertandingan yang sulit yang memainkan dengan kecepatan tinggi. Besiktas bermain dengan kecepatan 100 persen dan bertarung untuk setiap bola. Kami selalu ingin menang tapi lihat, Besiktas bisa saja memenangi pertandingan, demikian juga kami. Mungkin sebuah hasil imbang adalah hasil yang adil karena kedua tim punya banyak peluang untuk memenangi pertandingan,” kata Wenger.

Pria Prancis itu melanjutkan, “Kami tahu Besiktas adalah sebuah tim yang bagus. Kami tahu

pertandingan besok akan berjalan dengan ketat lagi, tapi kami bermain di kandang sendiri. Pekerjaannya sangat jelas bagi kami, kami ingin memenangi laga itu.”

Sementara itu, pada laga terpisah di San Paolo, tuan rumah Napoli tertinggal terlebih dahulu dari Athletic Bilbao melalui gol Iker Muniain di babak pertama.

Untung, Napoli memiliki Gonzalo Hoguain yang mencetak gol penyama kedudukan di babak kedua.

Skor 1-1 ini bertahan hingga laga usai.

Hasil imbang 1-1 ini merugikan Napoli. Pasalnya mereka harus bertandang ke San Memes pada leg kedua. Bilbao hanya butuh hasil imbang tanpa gol untuk lolos ke fase grup Liga Champions, sedangkan Napoli dituntut memetik kemenangan di leg kedua. Meski demikian, pelatih Napoli Rafael Benitez tetap optimistis timnya bisa tembus ke fase grup dan memetik kemenangan di leg kedua.

“Kita melihat pertandingan yang memang sudah saya prediksikan. Athletic Bilbao adalah tim kuat yang bekerja keras, namun pada awal pertandingan kami punya dua atau tiga peluang bagus.

Kami tidak memaksimalkannya, dan dengan intensitasnya Athletic memegang kontrol,” kata Benitez.=SKY SPORTS/CAROL AJI

MANCHESTER - Meski tidak mendatangkan banyak pemain bintang pada jendela transfer musim panas ini, kapten Manchester City Vincent Kompany optimistis timnya tetap bisa bersaing dalam perebutan gelar juara Liga Utama Inggris musim ini. Pasalnya, kontrak para pemain bintang mereka diperpanjang oleh klub.

Pada musim panas ini, City hanya mendapatkan bek Arsenal Bacary Sagna secara gratis setelah kontraknya di Emirates habis dan Frank Lampard yang dipinjamkan dari klub Major League Soccer, New York City, Frank Lampard. Pemain ini dilepas Chelsea ke New York City, yang juga anggota grup Manchester City, pada jendela transfer musim panas ini.

Di mata Kompany, kebijakan klub memperpanjang kontrak sejumlah pemain adalah sebuah langkah yang tepat.

City memagari pemain-pemain kunci seperti Kompany, David Silva, Samir Nasri, Sergio Aguero, dan Aleksandar Koralov dengan perpanjangan kontrak agar bertahan di Etihad Stadium. Joe Hart dan Edin Dzeko dikabarkan segera mengikuti rekanrekannya itu.

Vincent Kompany

“Mendatangkan pemain baru itu satu hal, tapi yang tak kalah pentingnya adalah memastikan kami tetap memiliki pemain inti yang memahami liga dan bisa menggapai sukses di liga. Kemudian kami bisa melangkah ke depan dengan gaya dan filosofi yang berakhir kesuksesan buat kami,” kata Kompany.

Kapten Timnas Belgia itu menambahkan, “Buat saya penting untuk melihat kualitas pemain baru yang datang, tapi penting melihat pemain seperti Silva, Koralov, dan Nasri tetap ada di tim ini.”

Kebijakan City tidak membeli pemain anyar pada jendela transfer musim panas ini karena terhalang aturan Financial Fair Play dari UEFA. Mereka hanya boleh membelanjakan pemain maksimal 60 juta euro.

Dengan angka ini, Manuel Pellegrini tidak bisa berbuat apa-apa untuk mendatangkan pemain bintang baru. =SKY SPORTS/CAROL AJI

KORAN MADURA 16 BACA JUGA

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III

g Arsenal dan Napoli

Ditahan Imbang | Halaman 15

g Tak Beli Pemain Baru,

City Masih Percaya Diri | Halaman 15

lahraga KORAN MADURA

16

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 No. 0424 | TAHUN III

“Sekali lagi tim ini menunjukkan bahwa ketika mereka bekerja sama, mereka biasanya merespons.

Kami semua bekerja terorganisir,”

Diego Simeone

Bek Atletico Diego Godin (atas) dan gelandang Raul Garcia (kiri) berebut bola dengan bek Real Madrid Pepe dan Daniel Carvajal pada leg pertama Piala Super Spanyol.

M

ADRID - Atletico Madrid berpeluang mengangkat trofi pertama musim ini, yakni Piala Super Spanyol, setelah sukses menahan imbang rival satu kotanya yang juga juara Copa del Rey musim lalu, Real Madrid, pada laga leg pertama Piala Super Spnayol di Santiago Bernabeu, Rabu (20/8) dini hari WIB. Pasalnya, leg kedua akan berlangsung di kandang mereka, Vicente Calderon, Sabtu (23/8) mendatang. Dan, anak-anak asuh Diego Simeone itu hanya butuh hasil imbang tanpa gol untuk mengangkat trofi pertama musim ini.

Pada pertandingan leg pertama di Bernabeu itu, Madrid tampil sangat dominan. Mereka menekan Atletico yang adalah juara La Liga musim 2013-2014 itu sejak menit pertama. Data statistik menununjukkan, “El Real” menguasai 70 persen penguasaan bola dan hanya menyisakan 30 persen untuk Atletico.

Madrid juga 18 kali melepas tendangan ke gawang, tetapi hanya empat yang tepat sasaran. Sedangkan Atletico hanya delapan kali melepas tendangan ke ga-

PELUANG JUARA ATLETICO LEBIH BESAR wang, tetapi lima di antaranya tepat sasaran.

Meski demikian, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal mencetak gol selama 45 menit pertama. Mereka baru memecah kebuntuan pada menit ke-81 melalui pemain baru asal Kolombia James Rodriguez. Tetapi, Atletico mampu menyamakan skor di sisa waktu lewat sontekan Raul Garcia.

Menanggapi hasil ini, pelatih Atletico Diego Simeone mengaku puas dan memuji penampilan kompak anak-anak asuhnya.

Terutama karena para pemainnya tidak memberikan banyak ruang kepada para pemain Madrid. “Kami tampil di pertandingan dengan karakteristik yang kami miliki, sehingga kami bisa mendapatkan kesempatan. Kami

tampil lebih seperti yang kami inginkan daripada seperti yang mereka mau, kami bertahan rapat dengan kotak penalti, dan kami punya tiga atau empat kesempatan untuk mencetak gol,” ucapnya.

Dia meneruskan, “Mereka mencetak gol ke gawang kami di penghujung laga dan kami masih menemukan kekuatan untuk menyamakan kedudukan sehingga punya kesempatan 50-50 di kandang. Mereka punya pemainpemain yang sangat bagus dan sangat besar artinya jika Anda bisa menyadari punya kesempatan menang dengan skor 0-0.”

“Sekali lagi tim ini menunjukkan bahwa ketika mereka bekerja sama, mereka biasanya merespons. Kami semua bekerja terorganisir tanpa membiarkan

banyak peluang,” tutupnya.

Optimisme bisa meraih trofi pertama musim ini juga disampaikan pemain Atletico, Raul Garicua yang mencetak gol penyama kedudukan pada laga itu.

“Kami tidak pernah menyerah di sebuah laga. Biasanya para penyerang punya lebih banyak kesempatan untuk mencetak gol tapi itu tergantung dari kerja seluruh tim,” ujarnya.

Garcia dan kawan-kawan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan bermain di hadapan pendukung sendiri pada leg kedua akhir pekan ini. “Satu laga lain di kandang. Sangat bersemangat untuk bermain dengan dukungan para penggemar kami, dengan kesempatan memenangi titel lain yang kami sangat inginkan,” tutupnya. =SKY SPORTS/CAROL AJI

APA YANG BISA DILIHAT DARI PERTANDINGAN? Piala Super Spanyol musim ini mempertemukan Atletico Madrid (juara La Liga) dengan Real Madrid (juara Copa del Rey).

Iker Casillas kemungkinan besar akan menjadi kiper utama Real Madrid musim ini. Diego Lopez sudah pergi ke Milan, sementara Keylor Navas sepertinya disiapkan sebagai cadangan.

Dengan keuntungan gol tandang, Atletico hanya butuh hasil seri 0-0 di Vicente Calderon nanti untuk memenangi trofi.

Lini tengah Madrid makin dominan dengan adanya Toni Kroos. Pada pertandingan ini, tercatat penguasaan bola Madrid mencapai 70%.

Cristiano Ronaldo kembali bermasalah dengan cedera lututnya. Kalau cedera sang bintang berkepanjangan, maka Angel Di Maria pastinya tidak akan dilepas ke klub lain.

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 No. 0424 | TAHUN III

PETUGAS-WARGA NYARIS BERADU FISIK PAMEKASAN

G

DEWAN DUKUNG PENYEGELAN PELABUHAN TADDAN SAMPANG

K

KORAN MADURA IKA FEBRIANTI KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III OLAHRAGA ITU PENTING NETER KOLENANG

A

P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

KOMPOSISI DPRD SUMENEP 2014-2019

KOMPOSISI DPRD PAMEKASAN 2014-2019

Petahana 21 orang BARU 29 orang JUMLAH 50 orang

Petahana 17 orang BARU 28 orang JUMLAH 45 orang

17 Petahana Bertahan, yang Lain Terguling PAMEKASAN I .

MEREKA YANG TERJUNGKAL DAN YANG KEMBALI

21 DPRD Kembali Dilantik Hari Ini SUMENEP B.

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 No. 0424 | TAHUN III

MENGEMASI BARANG. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumenep yang tidak kembali terpilih mengemasi barangbarangnya ke atas mobil untuk dibawa pulang, Rabu (20/8). Di Sumenep dewan lama yang akan kembali dilantik sebanyak 21 orang.

21 DPRD Kembali Dilantik Hari Ini Anggaran Pelantikan Rp 200 Juta SUMENEP – Sebanyak 29 dari 50 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep periode 2009-2014 berkemas meninggalkan kantor DPRD setempat, Rabu (20/8). Pada hari ini, wakil rakyat periode 2009-2014 akan dilantik.

Pantauan Koran Madura, kemarin, wakil rakyat yang tak akan lagi menduduki gedung DPRD Sumenep memboyong semua arsip penting. Arsip-arsip penting tersebut diangkut menggunakan mobil dinas DPRD untuk diantar ke rumahnya masing-masing.

“Berkas-berkas ini kan untuk dikenang. Kalau sudah di rumah bisa dibaca lagi. Misalnya, siapa yang tidak hadir dalam rapat-rapat, siapa yang tidak bicara atau yang bicara. Dapat dilihat dirisalah. Bagi saya, sebuah kenangan yang tidak akan pernah terlupakan,” tutur Wakil Ketua DPRD Moh. Hanif.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu sudah menjabat anggota dewan selama tiga periode dan tidak lagi mencalonkan pada periode 2014-2019. Kepada wakil rakyat yang baru, pria yang sudah memasuki umur 59 ini berharap, anggota dewan yang baru eksis menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, sehingga Sumenep akan lebih baik ke depan.

Ia berpesan kepada wakil

rakyat yang baru, menjadi anggota dewan itu harus ikhlas. “Kalau ada teman yang tidak bekerja jangan ikut-ikutan tidak bekerja meski tetap menerima gaji yang sama. Makanya, harus banyak ikhlas,” ujarnya.

Anggaran pelantikan Rp 200 juta, dan bersumber langsung dari APBD murni,”

Taufiqurrahman

Ketua Panitia Pelantikan Kemarin, di kantor dewan tak ada kegiatan dewan. ”Tadi malam kita masih gelar rapat paripurna dua raperda sebagai pekerjaan dipengujung pengabdian kami, dan sekarang tidak ada agenda sehingga kami harus pulang,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumenep Moh Ali, kemarin.

Moh Ali merupakan anggota

DPRD Sumenep pereode 20092014, pada pemilu legislatif kemarin dirinya sudah tidak lagi terpilih menjadi wakil rakyat untuk periode selanjutnya. ”Jabatan anggota dewan itu pilihan rakyat, kalau memang rakyat tidak memilih kita, ya kita tidak bisa paksakan” imbuhnya.

Pelantikan Anggaran pelantikan untuk 50 DPRD Sumenep periode 20142019 sebesar Rp 200 juta. Pengambilan sumpah akan ditempatkan di Pendopo Agung, bekas Keraton Kerajaan Sumenep.

Ketua Panitia Pelantikan Taufiqurrahman mengatakan, anggatan itu memang sesuai dengan kebutuhan panitia. Sebab anggatan itu murni dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). “Anggaran pelantikan Rp 200 juta, dan bersumber langsung dari APBD murni,” katanya.

Lebih jauh soal pelantikan yang akan digelar hari ini, kata Taufiqurrahman, pelantikan 50 anggota DPRD terpilih akan dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. “Sekarang ada gladi kotor, dan persiapan untuk besok sudah siap semuanya,” jelasnya.

Kemarin, gladi kotor persiapan pelantikan hanya dihadiri separuh caleg terpilih. =SYAMSUNI/JUNAEDY/MK

Tak Terpilih

Yang Terjungkal dan yang Kembali DPRD Sumenep 2014-2019

H. Moh. Ali Dul Sari Achmad Junaidi Moh. Riadi Akhmad Fausi H. Sukarnaedi Wiwid Harjo Yudanto, SE

Terpilih

Drs. Syaiful Hasan

H. Abrori. S.Ag, MM

Sanhaji Darmadyh

Darul Hasyim

Hj. Endang Sri Rahayu

Badrul Aini

Dekky Purwanto, SH

H. Hamid Ali Munir, SH

Drs. H. Achmad Fauzi Hasyim

Roekminto, SH

Miftahurrahman, S.Ag

Drs. H.A Hosaini Adhim

H. Husni Thamrin

Ir. Bambang Prayogi

Drs. H. Akhmad Mawardi, M.Pd

Dwita Andriani, S.Psi

Muhammad Husin, SH.I

Sjamsul Ma’arif

Drs. Tamam

H. Suroyo, SE

H. Moh. Imran

Juhari, S.Ag

Drs. H. Abd. Rahman Saham

AF. Hari Ponto, SH, MM

H. Syamsul Arijal, S.Pd, M.Pd

H. Iskandar

Rachema

KH. A. Kurdi H.A, S.Pd

H. Nur Asyur

H. Moh. Ruqi Abdillah, SH

H. Isnaini Saleh

H. Moh. Subaidi, SE, MM

H. Heri Effendi, S.Kep, Ns, M.Kes

Ahmad Salim, SH.I

Ir. H. Akhmadi Said

H. Syaiful Bari

KH. M. Naufal

Faisal Muhlis

KH. Imam Hasyim, SH., MH

H. Dul Siam, S.Ag, M.Pd

Hunain Santoso

Farid Affandi, S.Pd

Moh. Hanif

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III

250 Personel Disiagakan PMII Berencana Lakukan Aksi Damai di Depan Taman Adipura SUMENEP - Kepolisian Resor (Polres) Sumenep akan melakukan penjagaan di beberapa titik lokasi, dan sejak Rabu (20/8) petang, sudah mensterilkan Pendopo Agung yang akan menjadi lokasi pelantikan DPRD periode 2014-2019.

"Kami akan mulai mensterilkan Pendopo Agung pada Rabu sore setelah pelaksanaan geladi bersih prosesi pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Sumenep periode 20142019. Bisa dipastikan pelantikan akan lancar dan berjalan aman," kata Kapolres Sumenep Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Marjoko di Sumenep, kemarin.

Menurutnya, sterilisasi tempat pelantikan dan pengambilan sumpah itu guna memastikan tempat tersebut bersih dari hal-hal yang mengganggu jalannya pengambilan sumpah. “Tujuannya untuk menjaga keamanan dalam prosesi pengambilan sumpah anggota dewan,” terangnya.

Pelantikan 50 anggota DPRD Sumenep periode 2014-

2019 dijadwalkan Kamis (21/8) pukul 09.00 WIB. “Sesuai hasil koordinasi dengan panitia, hari ini (20/8) pukul 08.00 WIB akan dilaksanakan geladi kotor pelantikan dan geladi bersih pada pukul 16.00 WIB,” paparnya.

Pada hari ini, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMIII) Sumenep berencana melakukan aksi damai. Surat pemberitahuan aksi ke Polres setempat sudah dilayangkan Selasa (20/8). Aksi akan dilakukan di depan Taman Adipura setempat.

Mereka akan meminta dewan yang baru segera menyelesaikan delapan rancangan peraturan daerah (raperda) peninggalan dewan periode 2009-2014. “Tidak ada alasan

AKBP Marjoko

Kapolres Sumenep bagi dewan yang baru untuk menyelesaikan delapan raperda yang belum dituntaskan oleh dewan yang lama, karena dewan yang baru akan dilantik membawa amanat rakyat,” kata Ketua PMII Sumenep Imam Syafiie.

Selain itu, tujuan aksi dilakukan, sebagai bentuk kontrol terhadap kinerja dewan

selama lima tahun ke depan.

Karena secara posentase lebih banyak orang-orang baru yang akan menduduki posisi sebagai wakil rakyat. “Dalam aksi besok, tentu, kami akan menyampaikan beberapa poin kepada dewan yang baru sebagai representasi dari suara rakyat,” terangnya. =SYAMSUNI/MK

C

PELANTIKAN DPRD

Calon Dewan Didampingi Empat Orang SUMENEP – Ketua Panitia Pelantikan DPRD Taufiqurrahman menjelasakan, sesuai peraturan yang telah disepakati di internal panitia, setiap satu calon anggota DPRD hanya bisa didampingi oleh empat orang, termasuk istri/suami calon anggota itu sendiri.

"Yang boleh masuk hanya yang mendapat undangan, dan undangannya sudah kami berikan beberapa hari yang lalu," katanya, Rabu (20/8). Pelantikan akan ditempatkan di Pendapa Agung Sumenep.

Selain dihadiri oleh keempat keluarga calon anggota DPRD, acara seremonial itu juga akan dihadiri oleh anggota DPRD periode 2009-2014. "Semua anggota yang sudah purna tugas, juga kami undang.

Jadi bisa menyaksikan juga," ungkap Kepala Bagian Hukum Setwan Sumenep kepada wartawan.

Menurutnya, pelantikan DPRD tahun 2014 ini sengaja diletakkan di Pandapa Agung. Pandapa Agung merupakan tempat raja-raja Sumenep tempo dulu. "Nah, kan jadi lebih mengesankan," katanya.

Sementara pakaian yang akan dipakai oleh calon anggota DPRD yang akan dilantik, akan memakai pakaian biasa layaknya pelantikan DPRD di daerah lainnya. =JUNAEDI/MK

PENGHORMATAN UNTUK PAHLAWAN Pasukan TNI AD membawa foto dan peti jenazah Raden Suhario Padmodiwirio atau Hario Ketjik seorang Pahlawan Nasional yang pernah merasakan sengitnya perang kemerdekaan 1945 saat penghormatan terakhir di halaman Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/8). Usai perayaan Hari Kemerdekaan ke-69 Republik Indonesia, Hario Ketjik meninggal dunia di Bekasi, Jawa Barat setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi.

foto: ant/suryanto

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III

TENAGA KERJA INDONESIA

TKI Ilegal Belum Terselesaikan SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep belum bisa mengatasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal, bahkan bertambah hari keberadaan pahlawan devisa tak resmi itu semakin bermunculan. ”Kalau dihitung, sampai saat ini masih lebih banyak orang yang menjadi TKI ilegal dibandingkan dengan TKI yang resmi,” kata politisi anggota Komisi D DPRD Sumenep Dul Siam, Rabu (20/8).

Banyaknya TKI ilegal, sambung Dul Siam, disebabkan ketidakkompakan antara legislatif dengan pihak eksekutif. Sehingga tidak bisa mencegah keberadaan TKI ilegal. ”Itu merupakan kesalahan masyarakat sendiri, kesalahan pemerintah, termasuk juga kesalahan kita,” akunya.

Padahal, lanjut Dul Siam, risiko menjadi TKI ilegal sangat tinggi, utamanya yang bersangkut-paut dengan keselamatan jiwa di negeri rantau. ”Kami kira itu karena terpaksa saja menjadi TKI ilegal,” terangya.

Menurutnya, sesungguhnya menjadi TKI ilegal tidak diinginkan oleh semua masyarakat.

Hanya saja, proses administrasi di internal pemkab selalu dpersulit ketika salah satu warga akan menjadi TKI yang legal. Selain itu, karena banyak warga yang tidak tahu melakukan proses administrasi menjadi TKI yang legal.

Oleh sebab itu, politisi asal kepulauan itu mendesak pemerintah untuk melakukan sosialisasi tentang bagaimana cara menjadi TKI legal, sehingga keberangkatan warga untuk mengadu nasib di negeri rantau tidak menuai petaka. ”Sosialisai itu harus segera dilakukan,” tegasnya.

Kapala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumenep Sustono membantah jika munculnya TKI ileagal itu karena minimnya sosialisasi. Sebab, dirinya selama ini sudah gencar melakukan sosialisasi. ”Kami sudah mempunyai agenda rutin soal

itu, bahkan kami setiap dua kali dalam setahun rutin melakukan sosialisasi,” akunya.

Menurutnya, menjamurnya TKI ilegal itu diakibatkan oleh sistem. Katanya, ditangkapnya 51 TKI ilegal di Sidoarjo bukan karena TKI bersangkutan tidak mememiliki persyaratan administrasi, melainkan karena banyak persolan yang dilanggarnya. ”Sebenarnya, mereka sudah memiliki paspor dan administrasi lainya, hanya saja mereka masih lebih senang menjadi TKI ilegal,” katanya Selain itu, lanjut Sustono, pemberangkatan 51 TKI itu bukan dilakukan oleh PT, melainkan melaui oleh CV. Padahal berdasarkan undang-undang yang ada, TKI harus diberangkatkan oleh PT, bukan CV. Hal itu akan menjadi salah satu target tercapainya sosialisasi. ”Nah kalau begitu siapa yang mau disalahkan, maknya ke depannya kita harus kerja sama yang baik, sehingga tidak ada yang menjadi korban,” harapnya. =JUNAEDI/MK

Kesmas Tandatangani Nota Perjanjian Hibah

S

UMENEP - Bagian Kesejahteraan Masyarakat Pemkab Sumenep, Rabu (20/8) menandatanganan nota perjanjian hibah kepada 294 penerima bantuan musalla.

“Ini bentuk perhatian dan transpransi kami terhadap para penerima. Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk menyelesaikan proses tahapan bantuan hibah kepada 294 musala,” kata Drs. H. Syahwan Effendi, M.Si, Kepala Bagian Kesmas Pemkab.

Sementara besaran anggaran yang akan diterima oleh penerima Rp 2,5 juta. “Tetapi agar bantuan itu bisa cair, kami tidak langsung mencairkan, tetapi harus memenuhi syarat ketentuan. Salah satunya, dimohon Ketua itu hadir dengan Bandahara, dilampirkan SK kepengurusan, membawa foto kopi KTP, surat kuasa bermaterai 6 ribu, dan persyaratan lain,” jelasnya.

MELAYANI. Kesmas saat melayani para penerima bantuan hibah mushalla, Rabu (20/8) di Gedung Korpri Sumenep.

Kesmas berharap, para penerima harus menggunakan bantuan itu dengan baik. Sehingga dapat bermanfaat bagi kebaikan para jemaah di musala tersebut.

“Ini nilainya memang tak seberapa, tetapi bukan itu yang

kami inginkan, tetapi bagaimana bantuan ini dapat menjadi pemantik bagi para pengurus untuk menjadikan musala sebagai tempat ibadah yang baik, nyaman dan tenteram,” jelasnya. =ADV/SYAMSUNI

SIDAK. Bupati A Busyro Karim melakukan sidak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat, Rabu (20/8). Busyro melihat bayi kembar yang lahir pada 17 Agustus 2014 yang meninggal dunia.

BUNTUT DISAHKAN PP NO. 16/2014

Minggu, Ulama Bahas Legalisasi Aborsi SUMENEP – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumenep KH A. Shafraji dengan tegas menolak adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014, tentang legalisasi praktik aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis atau hamil akibat diperkosa.

Dalam Hemat Ketua STITA tersebut, peraturan tersebut membuka peluang penyelewengan dalam hal perzinahan. Bisa saja semua orang datang ke dokter akan mengaku telah diperkosa, sehingga dengan mudah aborsi dilakukan oleh mereka walaupun bukan dengan dalih diperkosa.

Shafraji meminta agar opsi legalisasi itu harus dikaji ulang oleh pemerintah pusat, sebab itu disinyalir gampang disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Mengenai lebih jauh soal ini, para ulama akan menolak, karena itu akan gampang disalahgunakan. Saya yakin bukan hanya Sumenep saja yang menolak. Tetapi, MUI se-Madura akan melakukan pertemuan dan menolak legalisasi aborsi tersebut,” katanya, Rabu (20/8).

Dalam waktu dekat MUI seMadura akan melakukan pertemuan untuk membahas mengenai legalitas aborsi di Indonesia.

Langkah tersebut dilakukan untuk menyatukan sikap terhadap PP Nomor 61 Tahun 2014 yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat dikalangan para ulama se-Indonesia.

“Pada saat musyawarah itu, salah satunya kami mengagenda-

kan pembahasan mengenai pengguguran kandungan tersebut.

Kemudia hasilnya akan direkomendasikan ke pemerintah baik provinsi maupun empat Pemkab di Madura,” terangnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Aqidah Usymuni tersebut melihat bahwa peratusan itu akan membuka kran hubungan gelap atau di luar nikah kian terbuka lebar. Sebab, akan banyak melakukan hubungan badan dengan lawan jenis karena ada regulasi yang melegalkan aborsi. Sehingga orang tidak mempersoalkan hamil meskipun di luar nikah. ”Biarkan saja hamil, meski hasil pemerkosaan karena yang dosa orangtuanya. Akarnya tetap suci. Dikatakan anak zina karena hasil perzinahan,” jelasnya.

Lebih jauh soal hukum fiqih melihat aborsi, Shafraji menjelaskan bahwa fikih memang ada yang memperbolehkan aborsi sebelum janis berumur 120 hari atau empat bulan. “Tetapi ingat, ada juga ulama yang dengan mutlak menyatakan haram hukum aborsi.

Sebab sama saja telah membunuh anak,” tegasnya.

Syafraji berjanji akan membawa permasalah tersebut ke pertemuan MUI se-Madura di Bangkalan, Minggu (24/8) pekan depan. Pada pertemuan tersebut agenda salah satunya adalah membahas mengenai pengguguran kandungan. ”Kita lihat hasilnya, karena semua hasil dalam pembahasan nanti akan direkomendasikan ke pemerintah baik provinsi maupun empat pemkab di Madura,” pungkasnya. =SYAMSUNI/JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III

Panen Tembakau Masih 50 Persen Gudang Garam: Harga Pembelian Rp 22.000-37.000 SUMENEP – Petani tembakau di Kabupaten Sumenep yang sudah panen baru mencapai 50 persen dari areal tembakau seluas 16.260 hektare pada tahun 2014. Sehingga praktis, tembakau petani yang masih belum panen adalah 50 persen.

“Kalau yang panen baru mencapai 50 persen. Itu maksimal di masing-masing areal penanaman tembakau tegal dan gunung,” kata Kabid Perkebunan Dinas Perhutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumenep Nasah Bandy, Rabu (20/8).

Berdasarkan pantauan Dishutbun, plotting areal gunung seperti di Kecamatan Pasongsongan baru mencapai 50 persen dari proyeksi tanam sebanyak 4.215 hektare, Kecamatan Bluto sebanyak 40 persen dari 1.225 hektare, Guluk-Guluk baru 25 persen dari 2.229 hektare.

“Sedangkan untuk tembakau areal tegal, yakni Kecamatan Lenteng sebanyak 20 persen dari proyeksi 2.063 hektare dan Ambunten baru 20 persen,”ungkapnya.

Pihaknya masih terus akan melakukan pemantauan terhadap panen tembakau hingga akhir panen. Ia menambahkan bahwa data 50 persen yang ia kantongi dari pemantauannya sejak Juli kemarin hingga bulan Agustus. “Pemantauan terus dilakukan selama masa panen tembakau tahun ini,” tandasnya.

Sementara Perwakilan PT Gudang Garam Tbk Kediri di Kabupaten Sumenep, sejak Selasa (19/8), mulai membeli tembakau rajangan dari petani dengan target pembelian pada tahun ini sebanyak 1.600 ton.

"Kami memang sudah menerima instruksi dari manajemen PT Gudang Garam Tbk Kediri untuk 'buka gudang' atau memulai pembelian tembakau rajangan pada Selasa ini," kata Wakil Kuasa Pembelian Tembakau PT Gudang Ga-

ram Tbk Kediri di Patean, Freddy Kustianto di Sumenep.

Di Sumenep terdapat dua kuasa pembelian tembakau PT Gudang Garam Tbk Kediri, yakni di Patean dan Guluk Guluk.

"Untuk harga pembelian dipatok pada kisaran Rp 22 ribu hingga Rp 37 ribu per kilogram menyesuaikan dengan kualitasnya.

Itu harga sementara dan bisa berubah sesuai kebijakan dari PT Gudang Garam Tbk Kediri," ujarnya.

Ia menjelaskan, pihaknya akan mengakhiri pembelian tembakau, jika target dari PT Gudang Garam Tbk Kediri sudah terpenuhi. "Pada tahun ini, PT Gudang Garam Tbk Kediri menargetkan perwakilannya di Sumenep membeli tembakau rajangan sebanyak 1.600 ton," ucapnya.

Namun, kata dia, PT Gudang Garam Tbk Kediri bisa saja menambah target pembelian tembakau rajangan di Sumenep.

"Target pembelian itu ditetapkan langsung oleh PT Gudang Garam Tbk Kediri. Pada musim panen 2013, kami ternyata diminta membeli tembakau rajangan hingga sekitar 1.700 ton dari target yang ditetapkan sebelumnya sebanyak 1.600 ton," paparnya.

Freddy menjelaskan, pihaknya sebagai perwakilan di Sumenep hanya menyesuaikan dengan kebijakan dari manajemen PT Gudang Garam Tbk Kediri.

"Pada Selasa ini yang merupakan hari pertama buka gudang, jumlah tembakau yang terserap atau dibeli oleh kami sebanyak 19,62 ton," katanya, menambahkan. =SYAMSUNI/ANT/MK

E

Sahnan Disambut Antusias di Sapeken

S

UMENEP – Kehadiran Ketua Gerakan Masyarakat Sumenep Sejahtera Moh. Sahnan di Kecamatan Sapeken disambut antusias masyarakat dan tokoh setempat. Sahnan disambut Mancak, seni tradisional Sapeken, di dermaga utama Sapeken. Mancak biasa digelar pada penyambutan tamu-tamu penting dan momen bahagia.

Dari dermaga, Sahnan langsung dibawa ke Masjid Jamik Sapeken yang berada di dalam lingkungan Pondok Pesantren Abu Hurairah. Pengasuh Pondok Pesantren Abu Hurairah Ustaz Ad-Dailamy Abu Hurairah bersama masyarakat Sapeken lainnya turut menyambut sosok yang digadang-gadang akan menjadi calon bupati periode 2015-2020.

“Masyarakat Kepulauan Sapeken memiliki harapan besar terhadap H. Sahnan untuk bisa memperjuangkan aspirasi dan masyarakat Kepulauan Sapeken.

Sehingga tanpa keraguan kami semua bersatu mendukung

Ketua Gerakan Masyarakat Sumenep Sejahtera Moh. Sahnan (berserban), didampingi Ustaz Ad-Dailamy Abu Hurairah, menyerahkan bantuan sembako kepada ribuan warga kurang mampu di Kecamatan Sapeken, di Masjid Jamik Abu Hurairah, Sapeken.

pencalonannya,” kata Ustaz Dailami saat memberi sambutan di atas podium.

Sahnan yang hadir dengan mengenakan batik, sarung, serta peci memberikan santunan paket sembako kepada ribuan duafa, fakir miskin, dan orang tidak mampu, yang ada di Kepulauan Sapeken. Menurutnya,

pemberian sembako merupakan bagian dari silaturrahimnya kepada warga Kepulauan Sapeken.

Setelah itu, Sahnan silaturahmi ke kediaman para tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Sapeken. Setiap tokoh menyatakan mendukungnya menjadi calon bupati Sumenep. =ADV/SYAMSUNI

LITERASI Redaktur Koran Madura M. Kamil Akhyari memberi Pelatihan Membaca dan Menulis Resensi di SMA 3 Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep, Rabu (20/8) siang.

Kegiatan yang akan digelar dalam waktu beberapa pekan ini bertujuan untuk mendukung program Tantangan Membaca di sekolah tersebut. Beberapa sekolah menengah atas swasta di Kabupaten Sumenep sedang mengembangkan literasi di sekolah.

foto: khoiril anwar/ koran madura

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 NO. 0424 | TAHUN III

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III

MADURA

Jumlah CJH Tak Kunjung Valid Mendapat Tambahan 21 Kursi PAMEKASAN - Berbanding terbalik dengan tahun 2013 lalu, yang terjadi pemangkasan kuota calon jemaah haji (CJH), karena kebijakan dari pemerintah Arab Saudi.

Pada tahun 2014 ini justru kuota haji tidak kunjung terpenuhi, sehingga jumlah CJH yang akan berangkat masih tidak valid.

Data pada Seksi Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan menyebutkan hingga saat ini jumlah CJH yang sudah melunasi biaya penyelenggaran ibadah haji (BPIH) berjumlah 639 CJH. Namun jumlah itu masih akan berubah, karena jatah kuota haji Pamekasan kembali mendapat tambahan.

Kepala Kemenag Pamekasan, Juhedi, melalui Kepala Seksi Haji dan Umrah, Abdul Wafi mengatakan pada tahun ini sangat berbeda dari tahun sebelumnya, karena pada tahun ini kuota haji nasional tidak kunjung terpenuhi, sehingga kuota haji di daerah terus terjadi penambahan.

Untuk Pamekasan, Wafi merinci, pada gelombang I kuota CJH Pamekasan sebanyak 568, namun yang melunasi BPIH hanya 488 orang. Pada penambahan di gelombang II, kuota CJH Pamekasan sebanyak 80, namun yang melunasi BPIH 73 orang.

Menurut Wafi, hingga saat ini Kemenag Pamekaasan sudah membuka pelunasan BPIH sebanyak empat gelombang, yang disebabkan belum terpenuhinya kuota haji nasional.

Untuk Pamekasan, Wafi merinci, pada gelombang I kuota CJH Pamekasan sebanyak 568, namun yang melunasi BPIH hanya 488 orang. Pada penambahan di gelombang II,

kuota CJH Pamekasan sebanyak 80, namun yang melunasi BPIH 73 orang.

Di gelombang III tambahan kuota CJH Pamekasan sebanyak 56, namun yang melunasi BPIH sebanyak 52 orang. Pada gelombang IV, tambahan kuota CJH Pamekasan sebanyak 21, yang pelunasannya masih akan berakhir pada 22 Agustus besok.

“Kami belum dapat menentukan jumlah pasti jemaah yang akan berangkat, karena saat ini Pamekasan kembali dapat tambahan 21 kursi, yang sudah lunas dan dipastikan berangkat 639 jemaah, belum termasuk yang penambahan di gelombang empat,” katanya.

Pemberangkatan CJH asal Kabupaten Pamekasan masuk dalam gelombang II. Gelombang II itu sendiri pemberangkatannya akan dimulai tanggal 20 September mendatang, namun pihaknya belum menerima jadwal pasti kapan jemaah asal Pamekasan akan berangkat.

Tidak hanya itu, lanjut Wafi, pihaknya juga belum mendapatkan pemberitahuan terkait kelompok terbang (kloter) CJH asal Pamekasan.

Wafi hanya memperkirakan kloter jemaah asal Pamekasan nanti antara kloter 60 sampai 64.

“Kami baru mendapat informasi soal pemberangkatan haji Pamekasan di gelombang kedua, kapan pastinya dan kloter berapa nanti, kami juga masih menunggu itu. Mungkin nanti setelah pelunasan tahap empat baru turun jadwal resminya dari kanwil (kantor wilayah),” ucapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH/RAH

F

REKRUTMEN CPNS

Formasi Guru Mendominasi PAMEKASAN - Formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada rekrutmen 2014 sudah ditentukan. Dari kuota 34 CPNS yang akan direkrut, formasi guru paling banyak dari formasi lainnya.

Data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, formasi guru sebanyak 19 orang, 14 orang tenaga teknis, dan 10 orang formasi bidang kesehatan. Jumlah tersebut akan diperbutkan ribuan pelamar asal Kabupaten Pamekasan, yang sudah menunggu lama pelaksanaan rekrutmen CPNS di Pamekasan.

Kepala BKD Pamekasan, Lukman Hedi Mahdiya menyatakan persyaratan bagi pelamar CPNS Kabupaten Pamekasan, bisa dilihat di situs www.panselnas.menpan.go.id atau sscn.bkn.go.id.

Di situs tersebut nantinya akan muncul persyaratan dan kelengkapan administrasi yang harus disiapkan oleh pelamar.

Termasuk cara pendaftaran pelamar, dengan menggunakan sistem online dan memasukkan data secara digital dalam masingmasing berkas, sesuai petunjuk teknis yang akan dijelaskan dalam website tersebut.

Sementara untuk pendaftaran dan seleksi berkas dilakukan mulai tanggal 20 Agustus hingga 3 September 2014. Seleksi berkas akan dilakukan melalui data digi-

tal yang masuk ke panitia nasional rekrutmen CPNS 2014.

Sampai saat ini BKD belum bisa memberikan perkembangan tindaklanjut dari rekrutmen CPNS tersebut. Karena hingga saat ini pihaknya belum menerima edaran ataupun petunjuk resmi dari BKN. Adapun cara pendaftarannya, pelamar membuka situs resmi penerimaan CPNS di alamat http://panselnas.menpan.go.id.

Dengan cara melakukan pendaftaran mengisi kolom NIK, nama, email, dan pilihan instansi yang dilamar.

Setelah selesai melakukan pendaftaran, pelamar akan mendapatkan username, password, dan link (tautan) pendaftaran online instansi yang dilamar. Buka link (tautan) pendaftaran yang sudah diterima. Pelamar akan melihat tampilan pendaftaran CPNS di instansi yang dituju.

Lakukan login dengan memasukkan username dan password yang sudah diterima sebelumnya. Lengkapi pendaftaran, dan lengkapi dokumen. Kelengkapan dokumen seperti ijazah dan lainnya disampaikan dalam bentuk data dengan format pdf dan di-upload pada kolom dokumen yang sesuai.

Setelah selesai melakukan pengisian dokumen, pelamar akan memperoleh kartu registrasi. Cetak kartu registrasi sebagai

bukti telah mendaftar. Tunggu hasil verifikasi berkas pendaftaran oleh tim verifikator. Hasil verifikasi akan diumumkan dalam situs http://ssc.bkn.go.id atau situs resmi masing-masing lembaga.

Lakukan login untuk mengetahui hasil verifikasi. Bila lulus verifikasi administrasi, pelamar akan mendapat kartu peserta tes. Cetak kartu peserta test sebagai bukti pelamar telah lulus saringan administrasi dan dapat mengikuti test seleksi CPNS. Bawa kartu peserta test yang sudah dicetak saat mengikuti tes CAT di tempat yang ditunjuk oleh instansi yang dituju pelamar.

Persyaratan yang harus dipenuhi pelamar di antaranya, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tahun dan nomor ijasah pendidikan terakhir, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) transkrip nilai pendidikan terakhir, pasfoto digital warna berukuran 200 x 150 piksel dalam format JPEG (dengan nama ekstensi JPG) dan maksimal berukuran sebesar 30 KB. Berkas fotokopi digital ijasah dan transkrip dalam format PDF (dengan nama ekstensi PDF) dan maksimal berukuran 500 KB. Surat elektronik (email) yang biasa dan selalu Anda akses secara berkala.

Informasi khusus akan disampaikan melalui surat elektronik secara langsung. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

REWARD. Bupati Pamekasan, Achmad Syafii saat memberikan penghargaan kepada guru di Pamekasan.

KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III

G

MENGHADANG. Ratusan warga menutup akses jalan di Dusun Rongrongan, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, Rabu (20/8) kemarin

Petugas-Warga Nyaris Beradu Fisik Opal di Tiga Dusun Mendapat Perlawanan Keras PAMEKASAN - Pelaksanaan Operasi Penertiban Aliran Listrik (Opal) yang dilakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) area Pamekasan, di Desa Plakpak, Kecamatan Pagantenan, Pameksan, nyaris berujung bentrok, Rabu, (20/8) kemarin.

Opal yang dilakukan di 3 dusun, yaitu Dusun Salatreh, Seccang, Rongrongan desa setempat, mendapat perlawanan keras dari warga. Mereka melawan petugas setelah petugas berhasil menertibkan sejumlah lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) liar dan menyita KWH meter warga yang melanggar.

Ratusan warga berbodongbondong mendatangi petugas PLN yang tengah melakukan opal, setelah mengetahui KWH meter milik warga setempat telah disita

petugas. Dengan wajah penuh amarah warga meminta kepada petugas PLN untuk memasang kembali KWH meter warga yang telah disita. Mereka berkumpul di pertigaan jalan di Dusun Rongrongan, tempat diparkirnya kendaraan petugas PLN dan polisi.

Warga bermaksud menghadang petugas agar tidak pindah dari lokasi itu sebelum KHW meter yang telah disita dipasang kembali.

Pantauan Koran Madura, sebagian warga yang menutup akses

jalan di dusun itu membawa pentungan, bahkan ada yang membawa celurit. Warga ini mengancam akan membakar semua mobil petugas PLN apabila permintaan warga tidak dipenuhi.

Beruntung petugas PLN melibatkan satu pleton anggota polisi Polres Pamekasan, untuk mengamankan proses opal tersebut, sehingga amarah warga dapat dengan cepat dikendalikan.

Setelah melalui lobi yang cukup alot antara petugas PLN dengan tokoh masyarkat setempat yang didampingi petugas kepolisian, akhirnya pihak PLN memehuni permintaan warga.

Sekitar lima KWH meter listrik yang sempat dicabut, dipasang kembali oleh Petugas PLN. Tokoh masyarakat setempat, Nuzulul Furqon mengaku sengaja

melakukan perlawanan karena petugas PLN dinilai arogan dalam memotong KWH meter. Meskipun tidak ada penghuninya, namun mereka tetap melakukan penertiban. Apalagi menurutnya petugas PLN tidak memberikan sosialisasi jika akan diadakan opal ke desanya.

“Kami sangat kecewa mereka asal main potong kilometer listrik milik warga. Karena itu kami melakukan perlawanan agar rakyat kecil tidak dipermainkan,” katanya.

Menejer PLN area Pamekasan, Purnomo menjelaskan opal dilakukan karena di Desa Plakpak diindikasikan banyak pencantolan dan PJU liar. Sebab, setiap bulannya di dua gardu di desa setempat, PLN are Pamekasan dirugikan sekitar Rp 6 juta.

Menurut Purnomo, sebanyak 265 pelanggan yang di ada Desa Plakpak diprediksi melakukan pencantolan yang mencapai 50 persen sehingga daerah yang berpontensi menimbulkan kerugian perlu dilakukan penertiban.

Terkait gagalnya opal ini, pihaknya akan memaksimalkan sosialisasi ke sejumlah tokoh-tokoh masyarakat dan berjanji akan memberikan pencerahan soal kerugian PLN. “Jadi, tindakan opal ini agar negara tidak terus menerus dirugikan oleh warga yang mecuri listrik. Ini kan opal, jadi tidak perlu memberitahu, kalau mereka (warga) tahu jelas mereka mempersiapkan diri sebelum kami datang,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III

TEMBAKAU

Pemerintah Memihak Pabrik Tembakau

PERMINTAAN TAHU NAIK. Pekerja menyelesaikan proses pembuatan tahu, di Desa Teja Barat, Pamekasan, Jatim, Sabtu (16/8). Dalam beberapa hari terakhir, permintaan tahu naik sekitar 20 persen, menyusul tingginya harga ikan laut akibat musim angin kencang dan ombak besar.

Ada Dugaan Pungli NRG di Kemenag Modusnya Jual Kartu Nomor Registrasi Guru PAMEKASAN - Belum tuntas persoalan tunjangan fungsional (TF), kini muncul persoalan baru di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan. Dugaan pungutan liar (pungli) pengurusan nomor registrasi guru (NRG), dengan modus menjual kartu NRG kepada sejumlah guru yang dinyatakan lulus sertifikasi.

Setiap guru dipungut biaya sebesar Rp 50.000 untuk kebutuhan pembuatan kartu NRG. Itu diberlakukan terhadap guru yang lulus sertifikasi tahun 2012.

Tetapi, proses pembuatan kartu dan pembiayaan dilakukan pada pertengahan tahun 2013. Hingga saat ini kartu tersebut belum diterima guru.

Zainal Abidin salah satu guru yang mengaku menjadi korban pungli NRG sudah berusaha untuk menanyakan ke Kemenag Pamekasan, tentang keberadaan kartu NRG tersebut. Tetapi, jawabannya

sudah dilimpahkan ke Kelompok Kerja Madrasah (KKM). Namun, ketika ia mengkonfirmasi kepada. ketua KKM, ketuanya mengaku tidak pernah mendapat perlimpahan berkas, apalagi uang untuk pembuatan NRG. Kekecewaan ini kata Zainal tidak hanya dirasakan dirinya, melainkan pula dirasakan kurang lebih 700 guru yang lulus sertifikasi 2012, yang sama-sama dipungut Rp 50 ribu untuk membuat kartu NRG. Informasi terakhir yang diterima Zainal dari Kemenag Pame-

kasan, uang sebesar Rp 50 ribu itu sudah dikembalikan ke setiap guru.

Tetapi, ia dan beberapa teman lainya tidak menerima uang pengembalian. tersebut. �Lalu diserahkan ke siapa uang pengembalian tersebut,� ungkapnya.

Sejak awal ia menaruh curiga kepada Kemenag Pamekasan. Karena saat penarikan biaya Rp 50 ribu tanpa kwitansi. Bahkan staf Kemenag setempat menolak ketika ia meminta bukti pembayaran.

Ia tidak mempersoalkan inisiatif Kemenag Pamekasan yang akan membuat kartu NRG. Tetapi, ia meminta kejelasan mengapa sampai pertengahan tahun 2014 ini, kartu tersebut tak kunjung diterima guru. Sementara alasan Kemenag Pamekasan selalu berubah-rubah.

Zainal mengkalkulasi pungli NRG di Kemenag Pamekasan mencapai Rp Rp 35 juta dengan

asumsi Rp 50 ribu dikalikan 700 guru. Jumlah itu dimungkinkan akan bertambah, apabila pada tahun selanjutnya Kemenag Pamekasan menerapkan hal yang sama kepada guru yang lulus sertifikasi.

Ia meminta Kemenag Pamekasan segera mengembalikan uang tersebut terhadap guru, apabila tidak digunakan untuk pembuatan kartu. Sekalipun ia mengetahui, pembuatan kartu NRG tersebut tidak wajib dimiliki oleh setiap guru.

Koran ini berusaha mendapatkan konfirmasi dari Kepala Kemenag Pamekasan, Juhedi.

Tetapi beberapa nomor yang dihubungi tidak ada yang aktif. Termasuk mengirimkan pesan singkat terhadap nomor ponsel yang diterima wartawan, juga tak kunjung terkirim. Disinyalir Juhedi berganti-ganti nomor handpone. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan sangat memihak pabrik tembakau. Terbukti, Pemerintah hanya menyiapkan sanksi terberat berupa teguran bagi pabrik tembakau yang nakal.

Itu terjadi karena pemerintah mengaku tidak memiliki kewenangan menekan pabrik tembakau di wilayah itu untuk membeli tembakau petani di. atas break event point (BEP) atau harga impas tembakau. Pemerintah hanya berhak memberikan teguran dan harapan agar pengusaha tembakau bisa membeli tembakau di atas BEP. Harga tembakau akan disesuaikan dengan kualitas tembakau yang masuk ke pabrik tembakau. Sehingga yang menentukan harga sepenuhnya tetap pabrikan bukan petani sebagai pemilik barang.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengaku sudah bertemu dengan para pengusaha tembakau di Pamekasan menjelang panen raya tembakau. Semua pengusaha tembakau sepakat akan membeli petani tembakau sesuai dengan kualitas tembakau, dengan pembelian terendah sesuai dengan BEP. Dalam tata niaga tembakau sendiri, pemerintah hanya berhak mendorong pengusaha tembakau untuk membeli sebanyak-banykanya tembakau Madura, dengan harga yang sesuai dengan kualitas. Sementara pemberian sanksi berat terhadap pengusaha tembakau, pemerintah tidak memiliki kewenangan.

Sehingga, pada tahun 2014 ini pemerintah melibatkan sejumlah organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, untuk melakukan pemantauan terhadap tata niaga tembakau di Pamekasan.

Tim pemantau tembakau tersebut, nantinya akan melakukan pemantauan di sejumlah gudang tembakau di Pamekasan. Mereka berkewajiban melaporkan harga setiap hari ke Disperindag Pamekasan. Dengan demikian bisa diketahui, harga tembakau yang diterapkan di semua gudang tembakau di Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III

I

LAPAS UMUM

Anggota Petahana DPRD Pamekasan:

PPP : Halili, Andi Suparto, Iskandar

PKB : Imam Hosairi, Munaji, Faruk Ali

PBB : Suli Faris, Bahrullah, Iskandar Zulkarnain

PAN : Hosnan Achmadi, Zainal Abidin, Moh. Tharmom Golkar : Fadli PDIP : Agus Sukarmadi Demokrat : Nur Fatilah PKS : Suryono Gerindra : Taufiqurrahman

Petahana Baru

Jumlah

17 orang 28 orang 45 orang

17 Petahana Bertahan, yang Lain Terguling Halili: Pendatang Baru itu Sepertinya Para Mantan Aktivis PAMEKASAN - Hari ini 45 anggota DPRD Pamekasan untuk periode 2014-2019 akan dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan, Ach. Fauzi (atas nama Mahkamah Agung). Dari 45 wakil rakyat itu, 17 orang petahana atau incumbent. 28 orang sisanya para pendatang baru setelah incumbent lainnya kandas saat berkompetisi dalam Pileg 9 April lalu. Tercatat ada 35 incumbent yang mencalonkan diri kembali saat itu, 17 petahana di antaranya bertahan dan lainnya terguling. (lihat grafis).

Menurut Ketua DPRD Sementara, Halili, yang merupakan salah satu dari incumbent yang lolos kembali, wajah baru yang mendominasi di parlemen Pamekasan merupakan hal yang bagus.

Dia berharap dengan banyaknya wajah baru ini, akan menambah semangat baru DPRD Pamekasan secara umum, dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Pamekasan. Karena sejatinya 45 orang yang akan dilantik ini, para wakil rakyat yang memiliki tugas dan kewajiban tersebut.

Politisi PPP ini mengatakan para pendatang baru itu, jika dilihat dari performance, para mantan aktivis. Hal ini sangat positif.

Karena idealnya memang untuk menjadi anggota legislatif itu harus mempunyai latar belakang aktivis. Sehingga dia tahu apa yang harus dilakukannya.

“Dengan melihat performance Anggota DPRD baru yang mantan aktivis itu, tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi.

Sehingga tugas-tugas kedewanan ini bisa cepat dilakukan dan cepat terealisasi,” ujar Halili kemarin (20/8).

Sementara menurut pengamat politik dari STAIN Pamekasan, Malhum Ali Humaidi, dengan mayoritasnya wajah baru di parlemen Pamekasan, dapat dijadikan momentum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sebab saat ini kepercayaan masyarakat terhadap wakilnya mulai menurun, baik dari DPR pusat hingga daerah, tak luput Pamekasan.

Banyak anggota DPR/DPRD yang tersandung kasus hukum, semisal kriminalisasi, korupsi, dan lain sebagainya. Itu di anta-

ranya yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap para wakil rakyat saat ini.

Dengan adanya wakil rakyat yang baru-baru ini, diharapkan tidak sama dengan para pendahulunya yang di mata masyarakat dinilai negatif. Semoga harapan masyarakat untuk mendapatkan semangat baru dan kinerja serta kualitas baru di parlemen bisa benar-benar diemban oleh 45 wakil rakyat yang akan datang, terutama para pendatang baru.

Semoga pula para pendatang baru itu dapat memutus mata rantai negatif (jika memang ada), dari legislatif Pamekasan ini. Dan ujung-ujungnya para wakil rakyat benar-benar mewakili rakyat, bukan mewakili partainya masingmasing. Hak-hak rakyat harus benar-benar diperjuangkan.

“Dan anggota DPRD baru itu harus mau belajar dengan yang sudah lebih dulu ada di dalam parlemen, terutama yang saat ini duduk kembali. Juga tidak menutup komunikasi dengan para mantan Anggota DPRD. Pengalaman-pengalaman mereka dapat dijadikan pelajaran. Namun para pendatang baru ini harus tetap profesional untuk membela rakyat,” kata alumni Universitas Indonesia (UI) Jakarta ini. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Peruntukan Lapas Narkotika Segera Berganti PAMEKASAN - Pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah berjanji akan segera mengoperasikan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) baru yang tengah dibangun. Dengan dioperasikannya lapas baru, lapas narkotika yang ada saat ini akan berganti peruntukannya.

Kepala Lapas Narkotika Klas II-A Pamekasan, Kuswanto Eko Putro mengatakan dengan dioperasikannya lapas narkotika baru, yang direncanakan pada tahun 2015 mendatang, maka lapas narkotika saat ini akan berubah peruntukannya, kembali menjadi lapas umum seperti sebelumnya.

Berdasarkan nomenklatur tahun 1985 di Pamekasan ada dua lapas, yaitu lapas narkotika dan lapas umum. Namun, karena waktu itu belum dapat dijalankan, baru pada tahun 2003 lalu, melalui Keputusan Menteri (Kepmen), lapas umum dapat diperuntukkan menjadi lapas narkotika.

“Jadi kalau nanti yang sedang dibangaun itu sudah digunakan, sesuai nomenklatur 1985, lapas itu akan menjadi lapas narkotika, sedang yang digunakan saat ini akan kembali ke. fungsinya semula, sebagai lapas umum,” katanya.

Dikatakan Eko, pengope-

rasian lapas baru itu sangat diharapkan, mengingat kondisi lapas yang sudah lama melebihi batas hunian. Daya tampung lapas hanya sebanyak 670 narapidana, sedangkan penghuninya sahingga per 17 Agutus lalu sudah mencapai 1.009 orang.

Ratusan napi di lapas tersebut merupakan pindahan dari beberapa lapas daerah di Jawa Timur, antara lain pindahan dari Lapas Medaeng di Surabaya, Lapas Madiun dan Lapas Malang, karena lapas tersebut diperuntukkan untuk manampung napi yang terjesat kasus nakotika se Jawa Timur.

Selain menampung napi kejahatan narkotika, lapas tersebut juga menampung napi dan tahanan kasus pidana umum yang terjadi di wilayah hukum setempat. Warga binaan juga tidak hanya berasal dari Kabupaten Pamekasan saja, tapi juga berasal dari daerah lain termasuk dari empat kabupaten di Pulau Madura.

“Lapas Pamekasan merupakan bagian dari lapas narkotika di Jawa Timur, sehingga banyak warga binaan yang sudah mendapatkan putusan tetap di luar Pamekasan di kirim ke sini (lapas) karena memang hanya khusus manampung napi kasus nakotika,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

MEGAH. Lapas Narkotika Klas II-A Pamekasan, yang akan berubah menjadi Lapas Umum, di Jalan Pembina, Pamekasan.

Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 No. 0424 | TAHUN III

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III

MADURA

J

19 Desa Tertinggal 21 Desa dalam Garis Kemiskinan SAMPANG- Sedikitnya 19 desa di Kabupaten Sampang berada dalam status tertinggal dan 21 desa berada dalam garis kemiskinan karena kualitas SDM, perekonomian dan lingkungannya sangat memprihatinkan. Itu berdasarkan hasil identifikasi Badan pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Sampang.

Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Desa Bapemas Sampang Suhanto menjelaskan, pihaknya telah merealisasikan program gerakan terpadu pengentasan kemiskinan (Gardutaskin) yang dilakukan sejak tahun 2002 hingga 2008. Dan pihaknya mengklaim telah melakukan serangkaian program untuk memperkecil jumlah desa tertinggal. “19 desa itu merupakan desa tertinggal yang sebelumnya ada 21 desa.

Dan 19 desa tersebut merupakan hasil dari fokus kegiatan tri-

daya sebelumnya,” jelasnya, Rabu (20/8).

Diakui Suhanto bahwa jumlah desa tertinggal versi statistik terbaru bisa lebih banyak lagi. Akan tetapi diakuinya jika dalam dua tahun terakhir tridaya dianggarkan Rp 300 juta meski program tersebut tidak menjadi agenda pemerintah daerah. “SKPD yang mestinya bertanggung jawab melakukan pemberdayaan tidak hanya Bapemas, melainkan beberapa SKPD lain juga harus ikut bertanggung

jawab,” tuturnya.

Selain itu Suhanto menerangkan jika realisasi anggaran Rp 300 juta, menurutnya tidak semua desa tertinggal mendapat alokasi anggaran. Melainkan anggaran tahun ini akan diberikan pada desa yang belum tersentuh program sebelumnya. “Tahun ini ada 5 desa yang direncanakan. Besar anggaran per desa bergantung kebutuhan kegiatan yang nantinya diusulkan oleh kepala desa,” terangnya.

Untuk diketahui 19 desa yang masuk katagori desa tertinggal adalah Krampon, Taddan, Darma Camplong, Sejati, Palampaan, Karang Anyar, Tolang, Morbatoh, Batioh, Banyuates, Sawah Tenga, Karangpenang Onjur, Karangpenang Oloh, Pancor, Pangereman, Birabarat, Sokobana Laok, Tamberu Laok, dan Tamberu Barat. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

SUHANTO. Kabid Pengembangan Kelembagaan Desa Ketika dikonfirmasi terkait desa tertinggal di ruangannya, Rabu (20/8).

PKL TOLAK RELOKASI TAHAP II

Dinas Koperasi Kebingungan SAMPANG- Adanya rencana relokasi tahap kedua pedagang kaki lima (PKL) yang akan di tempatkan di Pasar Margalela mendapat penolakan dari sejumlah PKL. Sebab, lokasi tersebut dinilai kurang strategis dan hari pasaran hanya tiga kali dalam seminggu.

Informasinya, rencana relokasi PKL tersebut sampai sejauh ini masih belum ada kejelasan.

Hal tersebut terbukti banyak PKL masih berjualan di area-area terlarang seperti di Jl Wahid Hasyim dan Jl Rajawali.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM) Sampang Saryono mengatakan jika pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak PKL. Namun ada sebagian PKL merasa keberatan jika rencana relokasi tahap kedua ditempatkan di area Pasar Margalela.

Diakuinya bahwa saat ini dirinya akan mengkordinasikan kembali dengan instansi terkait.

Sehinga nantinya ada kejelasan dan kepastian relokasi tersebut bisa diselesaikan. ”Sementara ini masih menunggu keputusan tim, karena tanggung jawab PKL bukan hanya pihak Dinkop UKM,” tuturnya, Rabu (20/8).

Selain itu, Saryono mengaku

akan melakukan pendekatan kembali kepada PKL terkait lokasi-lokasi yang nantinya menjadi area yang diharapkan para PKL.

Sehingga nantinya relokasi selanjutnya tidak lagi mendapat penolakan. ”Harapan kita tentu mengambil jalan yang terbaik,

karena bagaimanapun tujuan relokasi tersebut sebenarnya hanya untuk kenyamanan bersama,” imbuhnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

TAMBAH. Salah satu titik pangkalan PKL di Jl Rajawali yang pernah ditertibkan oleh Satpol PP, Rabu (20/8).

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III

K

LEGITIMASI LEGISLATIF

Dewan Dukung Penyegelan Pelabuhan Taddan Sampang - Komisi C DPRD Kabupaten Sampang mendukung penyegelan Pelabuhan Taddan di Desa Taddan Kecamatan Camplong, Jumat (15/8), yang dilakukan oleh ribuan massa yang tergabung dari Forum Masyarakat Taddan (Formata).

Alasan itu bukan tanpa sebab, lantaran selama awal beroperasinya proses pembangunan hingga proses pembangunan lanjutan, Komisi yang membidangi pembangunan di wilayah hukum Sampang, tak pernah dilibatkan.

Sekretaris Komisi C DPRD Sampang, Aulia Rahman mengatakan sejak dirinya menduduki kursi legislatif periode 2009-2014 tersebut pembangunan pelabuhan yang kini dikerjakan oleh PT Lingkar Jati Utama, belum pernah sama sekali ada kordinasi.

Sehingga, dirinya mendukung bilamana warga menyegel Pelabuhan Taddan. Hal ini dikarenakan, menurutnya kontraktor dalam mengerjakan pelabuhan tidak melibatkan warga sekitar.

“Saya dukung warga menyegel, karena pekerjaanya tidak menggunakan warga sekitar, apalagi sejak periode pertama sampek sekarang belum pernah ada kordinasinya kepada kami,”ucapnya saat ditemui diruangannya.

Dirinya tidak hanya mempermasalahkan tanpa adanya kordinasi, melainkan proses pembangunan pelabuhan hingga kini belum bisa terselesaikan.

Padahal, menurutnya Komisi C DPRD Sampang sudah pernah melakukan pemanggilan kepada pihak terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) setem-

pat dan UPT Kec Brenta Kabupaten Pamekasan yang membawahi di Pelabuhan Taddan.

“Banyak masyarakat mengadu kepada kami, kapan bisa terselesaikan sehingga pernah pihak terkait di panggil, nah kenapa sampek sekarang belum selesaiselesai,” jelasnya.

Dasar pemanggilan saat itu, untuk mengetahui rencana program pembangunan pelabuhan ke depan. Sebab, pihaknya mengkhawatirkan, pembangunan pelabuhan hanya dijadikan sebagai ATM berjalan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Tak hanya itu, legislatif asal Kecamatan Torjun, menegaskan Pemkab Sampang harus proaktif menanggapi pasca disegelnya pelabuhan oleh warga. “Pemkab juga harus panggil pihak pelabuhan taddan, dan libatkan anggota dewan, suapay ini bermanfaat kepada masyarakat,”tegasnya.

Sayangnya, saat dikonfirmasi kepada Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono, didampingi Kepala Bapemas Hary Soeyanto, mengaku tidak tahu permasalahan pelabuhan taddan. Namun, disampaikan bilamana pembangunan pelabuhan taddan, keterlibatan Pemkab Sampang hanya menyediakan lahan atau tempat.

“Tidak tau berapa anggarannya karena dana ini dari APBN, dan kami hanya menyediakan lahan dan administrasi laporannya bukan kepada kami, nanti kita menindaklanjutinya dan memfasilitasi menangani permasalahan ini dengan memanggil LSM yang ada di Kecamatan Camplong untuk diberi penjelasan,” katanya. =RYAN HARIYANTO

ePaper

Terbit Siang! kunjungi dan unduh dari www.koranmadura.com

ryan hariyanto/koran madura

Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jawa Timur Imam Tabrani (baju kopiah hitam) didampingi Kepala Bangkesbangpol Rudi Setiady saat berkunjung ke Kabupaten Sampang, Rabu (20/8).

FKUB : ISIS Harus Diwaspadai Sampang - Keberadaan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) terus menjadi perhatian sejumlah kalangan. Pasalnya, keberadaan ISIS mampu mengancap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pandangannya dinilai menyimpang dari syariat Islam yang sebenarnya.

Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Porvinsi Jawa Timur Imam Tabrani mengatakan bahwa ISIS memang harus diwaspadai oleh semua lapisan masyarakat.

“ISIS suatu organisasi yang semacam teroris, oprasinya kan di Iraq dan Syria kemudian mereka ingin mencari dukungan dari luar,” ucapnya saat mengunjungi Kabupaten Sampang.

Dirinya menjelaskan, menganggap ISIS sama saja dengan teroris karena tujuannya untuk memecah belah, sehingga dengan alasan apapun ISIS tidak akan pernah diterima di Indonesia.

“Ideologi ISIS berbeda dengan Negara Indonesa maupun Islam. Saat ini diindikasikan ISIS ini merupakan mantan-mantan

Ideologi ISIS berbeda dengan Negara Indonesa maupun Islam. Saat ini diindikasikan ISIS ini merupakan mantanmantan teroris

Tabrani

Wakil Ketua FKUB teroris, teroris kan sekarang sudah terdut dan ISIS ini dijadikan kendaraan baru,” tuturnya.

Disamping itu, Imam Tabrani menegaskan jika memang ada pengikut ISIS di tanah air harus ditangkap karena jika dibiarkan

akan mampu merusak kedaulatan Indonesia.

“Kalau ada pengikut ISIS di Sampang harus ditangkap, dam pihak keamanan di Indonesia sendiri sudah jeli untuk menyisir keberadaan ISIS,” tegasnya.

Dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada dan selektif terhadap adanya organisasi yang masuk kelingkungannya, hal ini untuk mempersempit ruang gerak ISIS. “Masyarakat harus waspada adanya organisasi disekeliling kita,”imbuhnya.

Sebelumnya, keberadaan ISIS dikecam oleh Ketua Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah Gersempal Sampang, RKH Syaiful Jakfar. Dirinya menyatakan, keberadaan ISIS haram serta sudah meresahkan, karena aliran garis keras yang menyebar ancaman tersebut menyimpang dari syariat Islam.

“Kami selaku Naqsyabandiyah sampang sangat-sangat menolak ISIS, makanya kami menghimbau agar seluruh umat Muslim di tahan air agar menjauhi ISIS,” katanya.=RYAN HARIYANTO

L

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III

Penyertaan Modal Pemkab ke BAS Dipertanyakan Moh Anwar Sanusi mempertanyakan penerapan RAPBD tahun ini. Ada perubahan anggaran yang menyebutkan penyertaan modal Pemerintah Daerah (Pemda) sebesar Rp 5 miliar kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) atau dikenal Bumi Artha Sampang (BAS).

“Makanya saya memilih keluar sebelum rapat selesai, saya mempermasalahkan untuk menolak pe-

nyertaan modal Rp 5 miliar Pemkab kepada BPRS, karena saya tidak ingin terlibat dalam persetujuan penyertaan modal ini,” ucapnya.

Dirinya menilai, penyertaan modal Pemkab kepada BPRS yang merupakan salah satu BUMD milik Pemkab Sampang, dinilai melanggar Peratuan Mendagri No 21 Pasal 7 tahun 2011. Sebab, menurutnya sesuai atuan tersebut menyebutkan ketika Pemerintah

BANTUAN SOSIAL

Komisi B Desak Dinsosnakertrans Cairkan Bansos Guru Ngaji SAMPANG- Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang mendesak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat agar segera mencairkan dana bantuan sosial (bansos) senilai total Rp 3 M untuk 6000 guru ngaji.

Sekretaris Komisi B DPRD Sampang Abdussalam mengatakan, Dinsosnakertrans Sampang seharusnya sudah bisa mencairkan dana bansos untuk guru ngaji itu. Sebab, menurutnya data-data penerima guru ngaji sudah memenuhi persyaratan penerimaan bantuan tersebut, dan sudah tidak ada permasalahan.

“Yang jelas dana bantuan itu masih belum cair. Tiga hari yang lalu kami sudah memanggil tim koordinator kecamatan, tapi sampai saat ini kami belum tahu tindak lanjut pencairan dana bansos tersebut,” ujarnya kepada Koran Madura, Rabu (20/8).

Namun menurutnya, Dinsosnakertrans beralasan bahwa tidak cairnya dana tersebut karena ada data dari tiga kecamatan masih belum dilengkapi. “Saya tidak tahu pasti tiga kecamatan yang masih belum lengkap itu, namun laporan di BAK tadi tidak ada laporan pengembalian, berarti kan sudah tidak ada masalah,”

jelasnya.

Oleh sebab itu, Abdussalam meminta Dinsosnakertrans untuk segera mencairkan bantuan dana tersebut meskipun masih ada sebagian kecamatan yang masih belum melengkapi persyaratan kelengkapan data penerima.

Menurutnya, apabila nantinya dana tersebut tidak bisa direalisasikan semuanya maka akan dikembalikan ke BAK. “Kita tinggalkan saja kecamatan yang masih belum melengkapi itu. Yang penting data yang sudah selesai dicairkan secepatnya. Mungkin besok (hari ini, Red) saya hubungi lagi Kepala Dinsosnakertrans karena program ini merupakan usulan komisi saya,” tegasnya.

Seperti diberitakan, Kepala Dinsosnakertrans Sampang A Malik Amrullah mengaku sampai saat ini masih menerjunkan tim verifikasi ke beberapa kecamatan belum menyetorkan nama-nama yang berhak menerima bantuan tersebut serta pihaknya juga sedang menyiapkan proses pembuatan SK. Untuk diketahui, besar dana bantuan untuk guru ngaji total sebesar Rp 3 miliyar yang nantinya Rp 500 ribu untuk 6000 guru ngaji se Kabupaten Sampang. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

Daerah (Pemda) ingin berinfestasi maka harus disertai dengan Peraturan Daerah (Perda).

“Atas dasar apa Pemkab memberikan penyertaan modal kalau tidak ada payung hukumnya atau Perda, seharusnya ketika Pemkab ingin berinvestasi memberikan modal wajib untuk membuat Perda terlebih dahulu, jangan diberikan sebelum ada Perda,” tegasnya.

Anwar memperjelas, bilamana alasan dirinya memilih meninggalkan ruang rapat untuk menolak penyertaan modal tersebut, lantaran tidak ingin masuk ke ranah hukum seperti kasus pesangon DPRD periode 1999-2004.

“Alasan dasar saya keluar karena harus waspada dan berhati-

hati, kasus pesangon kan tidak jauh berbeda dari penyertaan modal,” terangnya.

Akibat permasalahan itu, Anwar mempertanyakan kembali peran tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sampang. Pasalnya, ketika penyertaan modal bisa lolos dalam pembahasan, meski perubahan dalam APBD belum ada Perda.

Sementara Ketua Banggar DPRD Sampang, Imam Ubaidilah, menjelaskan bilamana pihaknya menyetejui penyertaan modal di RAPBD 2014 berdasarkan amanah Perda tahun 2012 yang menyebutkan jika saham dasar untuk penyertaan modal dari Pemkab kepada BPRS sebesar Rp 40 miliar.

“Sementara modal Pemkab

yang ada cuman masih Rp12 miliar, atas dasar ini kami sepakat dengan pihak Pemkab untuk sisa anggaran ini sebagian untuk penyertaan modal BPRS,” tuturnya.

Lalu terkait Permendagri No 21 Pasal 7 tahun 2011 ? Imam merupakan Ketua DPRD Sampang, menjelaskan jika dalam sebelum Perda yang mengatur penyertaan modal untuk BPRS disahkan, maka dana tersebut tidak bisa dicairkan. ”Memang penyertaan modal ini harus ada Perda, apa lagi ini sudah melalui pertimbangan, dan sebelum perda yang mengatur disahkan, dana penyertaan modal yang bernilai Rp5 miliar tidak bisa dicairkan,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Formasi Tes CPNS Belum Jelas

mohammad muhlis/ koran madura

Sampang - Rapat Paripurna agenda pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2014 di DPRD Sampang, Rabu (20/8) berlangsung dramatis. Anggota Komisi C Moh Anwar Sanusi memilih walk out sebelum rapat selesai.

LIHAT. Salah satu pengunjung tampak melihat papan informasi di kantor BKD, Rabu (20/8).

SAMPANG- Formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Sampang sampai sejauh ini masih belum ada kejelasan. Informasinya, pengumuman tes CPNS di Sampang akan mengalami perubahan. Sehingga kondisi ini membuat sejumlah peserta yang ingin mendaftar tes CPNS harus rela bersabar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sampang Slamet Terbang menyampaikan jika pengumuman tes CPNS dimungkinkan akan mengalami perubahan. Tapi dirinya memastikan bahwa tes CPNS akan terlaksana. Cuma dirinya tidak bisa memastikan terkait

kejelasan waktunya. Sebab diakuinya formasi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI belum keluar. ”Saat ini kita masih menunggu keptusan dari KemenPAN-RB. Tanggal 18 Agustus kemarin, BKD di undang ke pusat (KemenPAN-RB) untuk membahas pembelajaran aplikasi tes CPNS yang saat ini melalui online,” jelasnya kepada Koran Madura, Rabu (20/8).

Selain itu, Slamet menegaskan jika pihaknya akan terus memantau perkembangan informasi adanya formasi CPNS. Selain itu Slamet berjanji akan memberitahukan kepada warga Sampang

apabila nantinya tes CPNS sudah ada kejelasan. Bahkan diakuinya ketidak jelasan formasi tes CPNS bukan hanya terjadi di wilayah Kabupaten Sampang saja. Sebab test CPNS saat ini berbeda yaitu melalui sistem online. ”Setelah mempelajari aplikasi itu kita masih menunggu keputusan Panselnas. Dan sebelum ada kejelasan formasi kita tidak bisa berbuat banyak. jadi harap masyarakat memaklumi karena kita juga menyesuaikan dengan pusat. Dan apabila nantinya peserta yang mendaftar diterima, maka lokasi test tulisnya akan ditempatkan di surabaya,” terangnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

KAMIS 21 AGUSTUS 2014

KAMIS 21No. AGUSTUS 2014||TAHUN No. 0424 |IIITAHUN III 0424

Pinangan Berujung Maut Calon Menentu Tewas, Calon Mertua Kritis

AKBP Soelistiyono Kapolres Bangkalan

BANGKALAN – Maksud hati hendak meminang pujaan hati.

Akan tetapi apa daya, niat baik ditolak calon mertua. Ini yang menimpa Samsul Arifin (30).

Warga kampung Duwek Rajeh, Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega ini akhirnya kalab, tak bisa menahan emosi. Dia pun mengajak Bakar (50), ayah Habibah (21), gadis yang hendak dilamarnya, untuk beradu tanding.

Memang, hati mana yang tidak terbakar amarah ketika pinangan ditolak mentahmentah. Namun apabila mau mengendalikan diri sebenarnya lebih baik. Sebab penolakan itu pasti ada alasannya yang harus dipahami. Sejatinya Bakar diduga telah menerima pinangan dari orang lain sehingga dirinya harus menolak pinangan Samsul Arifin. Jika alasan ini dipahami, maka perkelahian maut itu pun pasti tidak akan terjadi. Tetapi yang terjadi tidaklah demikian, setelah tahu niat hatinya ditolak, Samsul naik pitam dan langsung mendatangi rumah Bakar, dengan menantangnya berdoel.

Entah setan mana yang juga merasuki Bakar. Ayah Habibah itu pun meladeninya. Mereka pun sempat terlibat perang mulut hingga berujung pada saling

adu fisik. Rupanya, Bakar lebih siap dibandingkan Samsul. Bacokan celurit meninggalkan luka sedalam 25 sentimeter di kepala Samsul, hingga dirinya tewas seketika.

"Duel pun tak terelakkan, sehingga menyebabkan Samsul terkapar lantaran terkena tebasan celurit di bagian kepalanya.

Selain itu, tangan kanan dan kiri pria berusia 30 tahun itu juga patah," kata Kapolres Bangkalan, AKBP Soelistiyono, kemarin (20/8).

Insiden berdarah itu terjadi pada Selasa (19/8) sekitar pukul 18.30 WIB. Sementara Bakar juga mengalami luka parah sehingga dilarikan ke RSU dr Soetomo Surabaya untuk menjalani perawatan yang lebih intensif, karena kondisinya juga kritis. Dari peristiwa carok tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa celurit, pentungan, sandal jepit, dan pakaian korban.

Menurut Soelistiyono, kasus tersebut bermula saat korban mendatangi rumah pelaku untuk mempertanyakan mengapa lamarannya kepada Habibah ditolak. Bakar ternyata menerima lamaran orang lain. Tak terima, korban menantang untuk duel, sehingga darah dan kematian menimpa di antara mereka.

Samsul tewas dan Bakar harus siap digiring ke kantor polisi untuk disembunyikan dalam penjara. Bila seperti ini, jelaslah bahwa carok memang tidak pernah mendatangkan kebahagiaan, malah justru menyengsarakan.

Meskipun Bakar yang didatangi oleh korban, namun tetap dijadikan tersangka. Sebab Bakar ikut terlibat dalam sebuah perkelahian. "Ini duel satu lawan satu. Satu meninggal, sementara satunya luka parah dan sekarang dirujuk ke RSU Soetomo. Kami sudah mengamankan sejumlah barang bukti dalam kasus ini," ujarnya. = MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

DEMO. Puluhan warga mendatangi kantor Pemkab, DPRD, Kejari Bangkalan terkait keberadaan Alfamart dan Indomaret.

WARALABA

Warga Mendesak AlfamartIndomaret Segera Ditutup BANGKALAN - Menjamurnya pasar modern seperti Alfamart dan Indomaret menimbulkan polemik dalam masyarakat. Warga menilai keberadaan pasar modern dapat menggeser pasar tradisional yang notabene merupakan sendi penghidupan masyarakat kecil. Oleh karena itu, puluhan warga yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Peduli Pasar Tradisional (Gerpas), menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Rabu (20/8).

Mereka pun menuntut minimarket Alfamart dan Indomaret segera ditutup. Kehadiran dua perusahaan waralaba itu sudah mengancam punahnya pasar tradisional. Bahkan, mereka mendesak untuk mencabut izin operasional kedua perusahaan itu di seluruh wilayah Bangkalan.

Mereka menilai kedua perusahaan itu telah penjajahan dengan sistem kapitalisme terhadap pedagang kecil.

Eksistensi pasar tradisional dan pedagang kecil terancam. Akibatnya, dapat mematikan pundipundi penghasilan masyarakat kecil. Untuk itu, menutup pasar modern merupakan langkah yang paling urgen dalam menyelamatkan nasib pasar tradisional.

Sebab, pasar tradisional merupakan lahan vital bagi masyarakat kecil di Bangkalan.

"Banyaknya Alfamart dan Indomaret di Bangkalan telah menyisakan banyak masalah.

Masyarakat kecil menjadi korban, sehingga menyebabkan tergusurnya pedagang kecil. Apalagi, telah ditemukan pelanggaran hukum dalam ijin operasionalnya seperti suap-menyuap," teriak koordinator lapangan Gerpas, Hasanuddin.

Keberadaan perusahaan itu membuka peluang terbukanya praktik-pratik melawan hukum yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga tindakan penyuapan serta gratifikasi yang terjadi di Bangkalan harus diusut. Perlu tindakan tegas dengan mencabut semua ijin usahanya, karena telah merugikan rakyat kecil.

Menurutnya, dari lima kecamatan yang telah dilakukan riset, keberadaan Alfamart dan Indomaret memang sangat merugikan. Keberadaannya pun harus ditiadakan di Bangkalan, karena kedua kutub ini saling bertentangan. Pun jika dibiarkan dipastikan pedagang kecil dan pasar tradisional akan menemui ajalnya. Massa pun memberikan tenggang waktu 7x24 jam agar permintaan untuk segera menutup kedua minimarket tersebut dipenuhi.

Wakil Bupati Bangkalan, Mondir Rofii saat menemui para demonstan menyampaikan, apa

yang dilakukan para demonstran merupakan suatu bentuk proses kepedulian pembangunan di Bangkalan. Salah satu tugas pemerintah mengakomodir kepentingan rakyat. Jika ada sekelompok masyarakat yang merasa dirugikan, tentunya pemkab juga akan mengevaluasi.

Sejauh ini, seluruh prosedur perijinan usaha Alfamart dan Indomaret yang sudah berjalan.

Apabila memang ditemukan permasalahan sosial ekonomi, yang merugikan masyarakat lain tentunya akan dilakukan evaluasi ulang. Bahkan, apabila pelanggaran juga bisa terancam dicabut ijinnya.

"Ketika ada lembaga atau sekelompok masyarakat akan melakukan aktivitas, Pemkab wajib mengakomodir. Sepanjang semua syarat perijinan dipenuhi, sesuai aturan sudah dapat membuka usaha di Bangkalan. Namun, ketika dalam perjalanan ada bentuk pelanggaran setelah dievaluasi, maka Pemkab berhak melakukan penutupan," jelasnya.

Setelah diterima di kantor Pemkab Bangkalan, puluhan massa bergerak ke Kantor DPRD dan Kejari Bangkalan untuk melanjutkan tuntutan mereka agar keberadaan pasar modern Alfamart dan Indomaret segera ditutup. = MOH RIDWAN/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III

1 Perda Inisiatif DPRD Terabaikan Humron: Keberhasilan Tidak Terukur oleh Banyak Perda yang Disahkan BANGKALAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan selama lima tahun terakhir masa bakti 2004- 2009 telah menetapkan 58 Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur berbagai macam aspek. Torehan dalam pengesahan puluhan perda tersebut patut diapresiasi. Namun sangat disayangkan, dewan yang terhormat itu masih menyisakan satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Miris, satu perda tak mampu dituntaskan di penghujung masa jabatan.

"Kami mampu menetapkan dan mengesahkan 58 Perda. Memang ada satu perda inisiatif DPRD yang belum disahkan," kata Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPRD Bangkalan, Humron Maulana.

Menurut politisi PKB ini, Perda inisiatif tersebut boleh dilanjutkan dan boleh tidak dilanjutkan. Sebab, itu murni hasil dari usulan legislatif sendiri.

Jadi keberlanjutan perda tersebut tergantung dari anggota yang akan menduduki Baleg pada periode berikutnya. Namun, yang jelas Baleg yang saat ini telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Terserah anggota yang baru, mau dilanjutkan atau tidak. Kami sudah membangun pondasi itu, tinggal membangun saja dan menjadikan perda," ulasnya.

Disinggung terkait minimnya perda yang dibuat dibandingkan dengan kabupaten lainnya, Hum-

ron menegaskan jika tidak semua harus diatur dalam perda. Akan tetapi, perda dibuat sesuai dengan kebutuhan di daerah setempat. Keberhasilan suatu wilayah bukan karena banyaknya perda yang disahkan. Namun, sejauh mana aturan tersebut dilaksanakan.

"Buat apa perda terlalu banyak, tapi implementasinya sangat minim. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan," jelasnya.

Humron berharap, bagi anggota dewan periode mendatang agar bisa bekerja lebih baik dari sebelumnya. Terlebih mengikuti aturan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Peraturan Perundang-undangan. Memahami ketentuan regulasi menjadi modal Baleg dalam menetapkan Raperda yang diajukan.

"Ya, semoga bisa lebih baik dan tentunya mampu memahami ketentuan bagaimana melahirkan perda," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Perda yang Telah Disahkan DPRD Bangkalan Periode 2009-2014 1. Perda tentang BPD no 6 tahun 2009 Pemilihan dan pencalonan 2. Pengangkatan pelantikan dan pemberhentian kepala desa 7 tahun 2006 3. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2009 4. Pajak daerah 5. Retribusi umum 6. Retribusi jasa usaha 7. Retribusi perizinan tertentu 8. Investasi pemerintah daerah 9. Perseroan terbatas Bangkalan petrogas 10. Perubahan ABPD tahun anggaran 2010 11. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan 12. Organisasi, tata kerja lembaga lain 13. Perubahan atas perda no 4 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga lain teknis daerah 14. Penyertaan modal kepada BUMD, badan usaha swasta dan kelompok usaha masyarakat 15. APBD tahun 2011 16. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja 2010 17. Perubahan APBD tahun 2011 18. Perubahan atas Perda no 20 tahun 2008 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan 19. Keuangan desa 20. Penyerahan pemerintahan daerah ke desa 21. Penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan pemukiman 22. Perusahaan daerah air minum sumber pocong 23. Bantuan keuangan parpol 24. Perseroan terbatas Bangkalan hilir energi 25. Perseroan terbatas Bangkalan hulu energi 26. Penyertaan modal daerah berupa aset kepada perusahaan daerah air minum sember pocong 27. Penggunaan dan pemanfaatn tanah 28. APBD 2012 29. Perubahan atas perda no 13 tahun 2010 tentang penyertaan modal daerah kepada BUMD, badan usaha swasta dan kelompok usaha masyarakat 30. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2011 31. Perubahan APBD 2012 32. Penanaman modal 33. Bangunan gedung 34. Organisasi dan tata kerja Satpol PP 35. Perubahan atas Perda no 2 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan staff ahli 36. Perubahan kedua atas perda no 3 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas kedaerahan 37. Perubahan kedua atas perda no 4 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah 38. Pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD tahun 2012 39.Penagihan pajak daerah 40. Perubahan perda nomor 8 tahun 2010 tentang pajak daerah 41. Perubahan perda no 10 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha 42. Kesejahteraan lanjut usia 43. Perlidungan lahan pertanian pangan berkelanjutan 44. Pedoman pembentukan produk hukum dalan penyelenggaraan pemerintahan daerah 45.Pembentukan dana cadangan untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018 46. Perubahan atas perda penyertaan modal daerah kepada BUMD, badan usaha swasta dan kelompok usaha masyarakat 47. Perubahan atas perda no 13 tahun 2007 tentang perusahaan daerah sumber daya 48. Perubahan perda no 6 tahun 2011 tentang perusahaan daerah air minum sumber pocong 49. Perubahan APBD 2013 50. Perda RPJMD tahun 2013 51. Perda APBD 2014 52. Pinjaman daerah untuk pembangunan rumah sakit tipe B pendidikan 54. Pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD tahun 2013 56. Perubahan APBD 2014 57.Perubahan atas Perda nomor 15 tahun 2007 tentang pokok pengelolaan keuangan daerah 58. Pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan

Perda yang Belum Disahkan DPRD Bangkalan Periode 2009-2014 1. Raperda Perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern sebagai perda inisiatif DPRD Bangkalan.

Ali Wahdin

Ketua DPRD Bangkalan Periode 2009-2014

Munawwar Cholil Wakil Ketua DPRD Bangkalan Periode 2009-2014

KORAN Bangkalan MADURA

Industri Lokal

Bangkalan OO

KORAN MADURA

KAMIS 21 AGUSTUS 2014

KAMIS 21No. AGUSTUS 2014||TAHUN No. 0424 |IIITAHUN III 0424

ali syahroni/koran madura

SIBUK. Maryatun, 52, warga Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengan, Pamekasan, membuat ulekan dari pangkal bambu.

Alat Dapur dari Bambu itu Mudah PAMEKASAN – Banyak perkejaan untuk menghasilkan uang harus dengan bekerja keras, sehingga hanya yang mempunyai tenaga kuat yang bisa melakukannya. Namun tidak selalu begitu, ada juga jenis usaha yang mudah dilakukan, yaitu usaha peralatan dapur dari bambu. Proses pembuatannya tidak membutuhkan banyak tenaga.

Seperti yang saat ini ditekuni oleh Maryatun, 52, warga Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengan, Pamekasan. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, dia bisa membantu pendapatan keluarganya dengan membuat ulekan dari bambu.

Mata pencaharian yang dilakoninya itu juga banyak dikerjakan oleh warga di sekitaranya, bahkan usaha pembuatan ulekan dengan bahan bambu itu adalah perkerjaan turun-temurun, yang diwariskan hing-

ga tiga generasi.

“Mulai dari orang tua saya, sekarang saya, dan anak saya juga usaha ini (ulekan bambu), karena gampang pembuatannya, walau sudah seumur saya tetap bisa bekerja, dan bahan bakunya juga tidak sulit untuk ditemukan di daerah sini (rumahnya),” kata Maryatun, dengan menggunakan bahasa Madura.

Maryatun tidak mencari sendiri bahan baku barupa pangkal bamboo. Tugas untuk mencari panggal bambu itu ada-

lah kaum lelaki di keluarganya.

Pangkal bambu yang digunakan itu bekas tebangan bambu milik tetangganya.

Tidak hanya itu, alat yang digunakan untuk membuat ulekan bambu tidak banyak, cukup dengan menggunakan golok untuk pembentukan dan ampelas untuk proses penghalusan, agar hasilnya benar-benar bagus.

Menurut Maryatun, dalam 1 hari saya dirinya mampu membuat 50 sampi 60 ulekan,tergantung dengan situ-

asi dan kondisi, karena dirinya masih harus melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya, seperti memasak, mencuci pakaian, dan bersih-bersih.

Ulekan yang dihasilkan tidak ia jual sendiri ke pasar, melainkan dijual kepada pedagang yang membeli secara partai.

Harga yang dipatok olehnya beragam mulai dari harga Rp 5 ribu hingga Rp 15 ribu tergantung pada besar-kecil ulekannya.

Ulekan bambu yang dihasilkan oleh Maryatun diakuin-

ya tidak hanya dipasarkan di wilayah Pamekasan, tapi juga dijual di tiga wilayah kabupaten lainnya di pulau Madura, yaitu Kabupaten Sumenep, Sampang, dan Bangkalan.

“Saya buatnya kalau pekerjaan rumah saya udah selesai, yang penting permintaan ulekan ke saya tetap dapat saya penuhi, karena usaha ini bisa dikerjakan hingga malam hari dan pembuatannya tidak perlu ditempat yang luas,” ungkapnya. = ALI SYAHRONI/RAH

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

KAMIS KAMIS 21 AGUSTUS 2014 | No. 0424 | TAHUN III 21 AGUSTUS 2014

MADURA

No. 0424 | TAHUN III

IKA FEBRIANTI

Olahraga itu Penting Salah satu hal yang mudah namun jarang dilakukan dalam hidup ini adalah berolahraga. Padahal dengan berolahraga banyak manfaatnya bagi kehidupan. Seperti tubuh menjadi sehat, badan jadi fit, dan yang terpenting, jika badan sudah sehat akan terbebas dari segala macam penyakit.

"Katanya mencegah lebih baik dari pada mengobati," ucap dara cantik bernama Ika Febrianti ini kemarin (20/8).

M

enurut mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di salah satu universitas di Pamekasan ini, selain bermanfaat bagi pribadi yang gemar berolahraga, juga bisa berguna bagi hal lain, seperti bagi suatu negara, suatu daerah, atau suatu kelompok atau komunitas tertentu.

Dia mengungkapkan banyak negara yang lemah dan tak mempunyai potensi apa-apa, tapi menjadi disegani karena memiliki prestasi olahraga yang bagus. Misalnya, memiliki tim sepakbola yang bagus, tim bola voli yang bagus, tim bulutangkis yang bagus, dan lain sebagainya.

Karena itu, menurutnya, pelajaran ini bisa diambil oleh Pamekasan. Mungkin saat ini Pamekasan belum mempunyai hal yang benarbenar bisa dibanggakan. Bisa dimulai melalui bidang olahraganya dulu. Untuk mengembangkan itu, harus fokus di satu bidang olahraga dulu. Karena bidang olahraga itu banyak, tidak mungkin kalau sekaligus dilakukan bersamaan.

Akan kurang maksimal.

"Misalnya akan mengembangkan bola voli.

Fokus dulu di bidang ini. Lakukan pembibitan sejak dini. Datangkan pelatih mumpuni. Insya Allah setelah itu bola voli Pamekasan akan berprestasi, dan Pamekasan akan mulai disegani.

Selanjutnya beralih ke bidang olahraga lainnya," ucap wanita yang memang mempunyai hobi bermain bola voli ini.

Olahraga menimbulkan efek tersendiri dalam hidup. Di ujung dunia mana pun, selalu ditemukan sebuah kompetisi dan turnamen olahraga, di bidang olah raga apa pun. Olahraga sebenarnya disukai oleh seluruh umat manusia. Dengan demikian ini, di Indonesia, di tingkat daerah, seperti misalnya tingkat Provinsi Jatim, ada perlombaan semacam itu, yang melombakan setiap tim olahraga dari kabuten/kota di Jatim. Di sinilah, Pamekasan bisa mengambil peluang itu.

Bola voli Pamekasan bisa diunggulkan daripada daerah lainnya di Jatim. Jika bola voli Pamekasan menjadi juara se-Jatim, maka tentunya Pamekasan akan menjadi buah bibir dan dikenal, karena memiliki tim bola voli terhebat se-Jatim. =SUKMA FIRDAUS/RAH

: Ika Febrianti : Pamekasan, 12 Juni 1992 Alamat : Jalan Raya Teja Pekerjaan : Mahasiswi Cita-cita : Atlet Voli/Guru Olahraga Nama Tetala

HUMAYROH ARROKI'AH

Prinsip itu Kunci Kesuksesan Perempuan erempuan harus memiliki prinsip dalam hidup. Mau bekerja keras dan tidak mudah putus asa. Terlebih tidak pernah setengah hati saat melakukan sesuatu. Termasuk dalam menjalankan profesi yang telah menjadi kewajiban untuk dijalani dalam hidup.

Sebab hanya dengan totalitas dan kerja keras keinginan dapat diraih.

Menurut Humayroh Arroki'ah, selama nyawa dikandung badan dan Tuhan masih memberi kesempatan menghirup segarnya udara, menjalani hidup dengan sebuah prinsip yang kuat tentunya menjadi dambaan semua perempuan.

Tanpa memiliki prinsip menjadikan perempuan selalu dipandang sebelah mata, dan cenderung dijadikan sasaran pelecehan. Tak ada perempuan di dunia ini ingin direndahkan. Hidup ini akan terasa indah, apabila berpegang teguh pada prinsip demi sebuah martabat sebagai kaum perempuan.

"Aku sebagai perempuan harus memiliki prinsip yang jelas dong.

Sebab, dengan prinsip itu aku tau harus kemana aku melangkah untuk meraih masa depan aku," ujar perempuan yang akrab di panggil Tutuk ini.

Perempuan memang diciptakan dengan segala keindahan dan tubuh yang gemulai. Namun, keindahan itu tidak lantas dijadikan sebuah paradigma bahwa perempuan tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya pandai mengihias diri saja.

Akan tetapi, dibalik itu semua perempuan memiliki sebuah keinginan kuat dalam mewujudkan impiannya dimasa yang akan datang. Seperti apa yang diinginkan gadis berparas cantik ini, kelak dia ingin menjadi seorang perawat profesional yang dapat mengabdi sepenuhnya pada masyarakat. =DONI HERIYANTO/RAH