e Paper Koran Madura 22 September 2014

SENIN

KORAN MADURA

22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

0328-6770024 SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III www.koranmadura.com

Yenny Wahid a Dukung Pilkad Langsung Nasional hal 4

ant/fanny octavianus

PAWAI IKLIM MASSAL. Pegiat lingkungan membawa instalasi serupa wajah bumi yang bersedih saat Pawai Iklim Massal di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (21/9). Aksi itu sebagai seruan pada pemimpin negara yang akan mengadakan konferensi iklim di New York untuk sebuah dunia yang aman dari kerusakan akibat perubahan iklim.

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

Dunia Kagumi Indonesia JAKARTA- Indonesia diakui oleh dunia internasional telah merajai dalam hal pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan diberikannya penghargaan Coral Conservation Prize di San Fransisco, AS. Diakuinya Indonesia dalam pengelolaan terumbu karang secara lestari dan berkelanjutan, karena Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menempuh 3 lang-

kah strategis.

Ketiga langkah itu yakni komitmen nyata terhadap kebijakan pelestarian terumbu karang dengan membangun manajemen konservasi laut. Kedua, dengan melibatkan manajemen dan perlindungan sumber daya yang diikuti dengan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

Terakhir, penguatan kemitraan global dalam mengelola terumbu karang. Indonesia percaya bahwa ketiga poin penting tersebut merupakan faktor kunci untuk mempertahankan terumbu karang. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo dalam acara pemberian anugerah coral prize di San

Fransisco, Amerika Serikat, Sabtu (20/9).

Lebih lanjut, Sharif menyampaikan agar komunitas global menekankan upayaupaya sistemik, komprehensif dan sinkronisasi sehingga berujung pada terciptanya kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya terumbu karang.

Sementara itu, dalam acara penganugerahan tersebut, dua penggiat terumbu karang Nyoman Sugiarta dan Abdul Manap terpilih sebagai pemenang penghargaan Coral Conservation Prize dari Coral Reef Alliance berkat peran aktif mereka dalam penyelamatan terumbu karang secara berkelanjutan. Pemenang Coral Conservation Prize itu berhasil menyisihkan tujuh

nominasi pengiat terumbu karang lainnya dari lima negara di dunia, diantaranya Fiji, Hawai, Honduras, Mexico dan Palmyra.

Dedikasi mereka, keinginan mereka, semangat mereka menginspirasi kita untuk menggemakan komitmen nasional dan global untuk mengatasi tingkat serius degradasi terumbu karang dan panggilan untuk kerja sama yang lebih konkrit dalam pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan.

Pengelolaan terumbu karang secara lestari dan berkelanjutan sangatlah penting.

Mengingat ekosistem terumbu karang sangat produktif dalam mendukung kehidupan masyarakat lokal. Di Indonesia sendiri, tak kurang dari 60 juta masyarakat hidup di sepanjang garis pantai yang bergantung pada ekosistem terumbu karang.

Indonesia menguasai 50 persen dari total produksi mutiara dunia dengan nilai ekspornya telah menyentuh angka 29 juta dolar AS. =ANT/BETH

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III

Gabung

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

“Dalam dunia politik tidak pernah ada titik. Segala sesuatu selalu koma,” jelas seorang kawan, menanggapi pergeseran konstelasi politik menjelang pelantikan anggota DPR RI, 1 Oktober mendatang. Ini, katanya lagi, menggambarkan bahwa kebijakan dan sikap politik sangat fleksibel walau tentu tetap ada batas-batas terkait platform, komitmen dan konsistensi relasi politik serta yang paling utama kepentingan yang jauh lebih besar; kepentingan bangsa dan negara.

Memang benar, kata kawan yang relatif senior dalam dunia politik itu, sering berlaku jargon tak ada kawan dan lawan abadi, yang ada kepentingan abadi. Tetapi jangan lupa selalu ada sesuatu yang spesial dalam pentas politik.

Sangat mungkin tumbuh kuat dorongan berubah dalam sikap politik, namun karena menyangkut pengalaman relasi politik yang bermasalah, yang terjadi bisa sebaliknya. Tetap ada faktor bersifat manusiawi.

Jadi, katanya lagi, wajar saja jika belakangan berkembang wacana PPP dan PAN merapat ke koalisi pendukung Jokowi-JK yang ditandai kehadiran wakil dua partai itu pada acara Rakesnas PDIP di Semarang beberapa waktu lalu. “Itu bagian dari dinamika politik yang pertimbangannya sudah pasti sangat matang dan bukan wujud kepentingan instan,” tegasnya, penuh keyakinan.

Kedua partai, terutama PPP memiliki relasi sangat baik dengan PDIP. Mantan Ketua Umum PPP Hamzah Haz, pernah menjadi Wakil Presiden ketika Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI. Bergabungnya PPP lebih merupakan penyegaran relasi politik yang sudah lama berjalan baik dengan PDIP. Demikian pula PAN, terutama Ketua Umumnya Dunia politik sesuai Hatta Rajasa, memiliki pertautan watak aslinya me- kerja sama dengan PDIP. Hatta pernah menjadi Menteri mang selalu dina- Rajasa Negara Riset dan Teknologi kemis tika Indonesia dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri.

“Jangan lupa, Mantan Ketua Umum PPP Hamzah Haz, sebelum hingar bingar kepastian dukungan pada pasangan Capres/Cawapres, sempat bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Jadi, tak ada yang luar biasa jika nanti PPP ternyata memperkuat koalisi pendukung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla,” tegasnya, penuh keyakinan.

Rekam jejak hubungan PPP maupun PAN dengan PDIP relatif sangat baik. Karena itu bergabungnya dua partai berbasis Islam itu diyakini memperkuat pemerintahan di masa mendatang. Dua partai itu seperti menegaskan konstelasi realitas politik di negeri ini bahwa pemerintahan akan kuat dan berpeluang berjalan lebih baik jika terwujud relasi ideal Islam-nasionalis. Katakanlah melengkapi keseimbangan format politik Islam-nasionalis yang sebelumnya hanya ada partai berbasis Islam, PKB di koalisi presiden dan capres terpilih.

Konsistensi Joko Widodo tentang koalisi tanpa syarat, meyakinkan masyarakat bahwa kehadiran PPP dan PAN memang sepenuhnya demi bangsa dan negara. “Persoalan di negeri ini, tak bisa diselesaikan oleh hanya kekuatan empat partai,” tegas Joko Widodo. Sebuah penegasan eksplisit bahwa semangat yang berkembang sepenuhnya demi bangsa dan negara.

Presiden Joko Widodo sangat memahami bahwa mewujudkan visi misinya pada saat menjalankan pemerintahan mendatang memerlukan dukungan DPR yang memadai.

Karena itu pertimbangan utama relasi politik baru itu demi kelancaran pelaksanaan program pemerintah. Jauh dari pertimbangan kepentingan bagi-bagi kue kekuasaan, yang sering terjadi menjelang penyusunan kabinet.

Dunia politik sesuai watak aslinya memang selalu dinamis. Yang layak dan perlu dikawal bagaimana agar dinamika itu tetap berada dalam rel ideal; benar-benar untuk kemaslahan rakyat, bangsa menuju terwujudnya Indonesia hebat. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III

2

Saat Warga Beralih ke Elpiji 3kg BANDA ACEH- Kebijakan Pertamina menaikkan harga elpiji isi 12 Kg sebesar Rp1.500/Kg atau Rp18.000/ tabung, berdampak terhadap perubahan pemakaian masyarakat di Aceh, khususnya di pedesaan, terhadap bahan bakar tersebut.

Meskipun belum begitu besar, namun sebagian masyarakat di beberapa daerah, seperti Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat, bahkan di Banda Aceh, kini mulai beralih pemakaian elpiji, dari isi 12 Kg ke isi 3 Kg, karena harganya lebih murah.

PT Pertamina memutuskan untuk menaikkan harga elpiji nonsubsidi kemasan 12 Kg sebesar Rp1.500/Kg menyusul tingginya harga elpiji di pasar internasional dan turunnya nilai tukar rupiah yang menyebabkan beban kerugian perusahaan itu akan semakin tinggi.

Senior Supervisor External Relation PT Pertamina Marketing Operation Region I Fitri Erika mengatakan, penyesuaian harga diputuskan sebesar Rp1.500 per kg (net Pertamina) terhitung sejak 10 September 2014 pukul 00.00 waktu setempat.

Kebijakan korporasi ini ditetapkan setelah mendengarkan masukan pemerintah dalam rapat koordinasi di Kementerian Perekonomian, 8 September 2014, sehingga Pertamina dapat menyesuaikan harga sesuai dengan Permen ESDM No.26 tahun 2009 tentang Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas. Ia mengatakan, penyesuaian ini merupakan pelaksanaan “roadmap” penyesuaian harga elpiji 12 Kg secara berkala sesuai hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan BPK RI pada 6 Januari 2014.

Dengan kenaikan ini, harga jual rata-rata elpiji 12 Kg nett dari Pertamina menjadi Rp7.569/ Kg dari sebelumnya Rp6.069/Kg. Apabila ditambahkan dengan komponen biaya lainnya, seperti transport, filing fee, margin agen dan PPN, maka harga jual di agen menjadi Rp9.519/Kg atau Rp114.300/tabung dari sebelumnya Rp7.731/Kg atau Rp92.800/ tabung.

Menurut dia, dibandingkan dengan harga keekonomian LPG, harga jual tersebut masih jauh di bawah keekonomiannya. Berdasarkan rata-rata CP Aramco y-o-y Juni 2014 sebesar 891,78 dolar AS per metric ton dan kurs Rp11.453 per dolar AS, ditambah komponen biaya seperti di atas maka harga keekonomian elpiji 12

Kg saat ini seharusnya Rp15.110/ Kg atau Rp181.400/tabung.

Dikatakan, dengan penyesuaian ini diharapkan dapat menekan kerugian bisnis elpiji 12 Kg pada tahun 2014 sebesar Rp452 miliar sehingga menjadi Rp5,7 triliun dari prognosa semula Rp6,1 triliun dengan proyeksi tingkat konsumsi elpiji 12 Kg mencapai 907.000 metric ton.

Kerugian ini masih melebihi proyeksi RKAP 2014 sebesar Rp5,4 triliun yang dipatok pada asumsi CP Aramco sebesar 833 dolar AS per metric ton dan kurs Rp10.500 per dolar AS. Untuk itu, kata Fitri, Pertamina juga telah menyampaikan kembali roadmap penyesuaian harga elpiji 12 Kg secara berkala dalam rapat koordinasi dengan pemerintah, dimana penyesuaian tersebut dapat dilakukan secara otomotis setiap enam bulan hingga mencapai harga keekonomian di tahun 2016.

Permintaan Lesu Efan, salah seorang pedagang di Kecamatan Samadua, Aceh Selatan, barubaru ini menuturkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat sekarang mulai beralih membeli gas kemasan 3 Kg, karena harganya masih disubsidi.

Diakuinya, setelah ada kenaikan harga yang sangat signifikan, tingkat penjualan gas saat ini semakin lesu karena mayoritas konsumen telah beralih ke gas isi kemasan 3 Kg yang harganya lebih murah.

“Dulu sebelum ada kenaikan harga, dalam sehari gas di toko saya mampu terjual mencapai 10 tabung/hari. Namun setelah kenaikan harga tersebut rata-rata dalam sehari hanya mampu terjual 3 tabung, sehingga nyaris tidak ada untung lagi dalam bisnis elpiji,” ungkap pria yang berjualan di Desa Jilatang, Kecamatan Samadua, ini.

Menurutnya, lesunya pembelian elpiji 12 Kg tersebut diperparah lagi karena perekonomian masyarakat saat ini sehingga masyarakat tidak mampu membeli isi 12 Kg yang harganya telah melambung.

Kondisi itu, juga diakui Masluyudin, salah seorang agen

penyalur resmi elpiji 3 Kg di Kecamatan Samadua. Menurutnya, setelah diberlakukannya kenaikan harga, permintaan elpiji 3 Kg di pangkalannya mengalami peningkatan cukup drastis sejak beberapa pekan terakhir.

“Harga elpiji 3 Kg kami jual Rp23 ribu - 24 ribu/tabungnya.

Itupun stoknya sangat terbatas atau tidak cukup, karena sejak beberapa pekan terakhir tingkat permintaan dari konsumen mengalami peningkatan cukup drastis,” ungkapnya.

Dampak kenaikan elpiji 12 Kg juga dialami penyalur di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, yakni terjadinya penurunan omzet.

Alimi, agen penyalur elpiji di Kecamatan Johan Pahlawan mengatakan, setelah penyesuaian harga, daya beli masyarakat terhadap elpiji tabung 12 Kg menurun karena dianggap memberatkan.

Sementara itu pangkalan elpiji CV Kagura Gas Kecamatan Meureubo mencatat, dalam dua hari ini terjadi peningkatan daya jual elpiji 3 Kg. Di Banda Aceh dan daerah tetangganya Kabupaten Aceh Besar, dilaporkan persediaan gas elpiji 3 Kg mulai langka dalam beberapa hari ini.

Menurut seorang pemilik toko di Jalan Mr Moh Hasan, Irma, pasokan mulai langka, sehingga dirinya terpaksa menaikkan harga elpiji 3 Kg. “Sekarang gas 3 kilogram cepat sekali habis stok. Banyak yang memilih gas ukuran itu dari pada gas 12 Kg,” kata Irma.

Ia menyatakan, sejak harga elpiji 12 Kg naik, permintaan gas 3 Kg mengalami kenaikkan, karena ibu rumah tangga lebih memilih tabung kecil yang harganya lebih murah.

Karena permintaan tinggi, harga gas 3 Kg juga mengalami kenaikkan dari Rp20.000 menjadi Rp23.000/tabung, ujar Irma.

Masih Normal Sementara itu, Kepala Dinas Perindustian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Selatan, Hj Hayatun membantah bahwa setelah kenaikan harga telah berdampak lesunya pembelian elpiji 12 Kg. “Saya rasa, kalau di Aceh kenaikan harga itu tidak begitu bergejolak sebab Aceh berbeda kondisinya dengan Pulau Jawa.

Apalagi kenaikan harga itu tidak begitu signifikan karena hanya naik sebesar Rp1.500/Kg,” katanya. =ANT/HERU

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III SENIN 22 SEPTEMBER 2014

No. 0446 | TAHUN III

33

ant/fanny octavianus

AKSI MENOLAK RUU PILKADA. Anggota Lingkaran Studi Mahasiswa (Lisuma) membentangkan spanduk menolak RUU Pilkada saat aksi di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (21/9). Lisuma menolak sistem pemilihan kepala daerah tak langsung yang tertuang dalam draf RUU Pilkada dan menggalang dukungan masyarakat untuk menolak pilkada tak langsung.

Indonesia Tuan Rumah Sea Games 2018 INCHEON- Sidang umum Komite Olimpiade Asia (OCA) yang berlangsung di Incheon, Sabtu, secara resmi menetapkan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

“Tadi baru secara resmi disetujui Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018,” kata Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo kepada wartawan seusai sidang OCA di Incheon.

Rita menjelaskan pada sidang OCA, Indonesia mendapat dukungan dari 42 negara di antara 45 negara peserta Asian Games.

“Ada 42 negara yang mendukung kami, dan ketua OCA memberi arahan bahwa Indonesia siap dan diterima oleh kongres untuk menjadi tuan rumah,” katanya.

Dalam pidatonya saat peresmian tuan rumah Asian Games 2014 itu, Rita Subowo menyatakan Jakarta, Sumatera Selatan dan Jawa Barat siap melaksanakan event olahraga akbar Asia empat tahunan itu.

Di sela-sela acara sidang itu, juga ditayangkan pidato Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang juga menyatakan tentang dukungan terhadap Asian Games.

Dalam tayangan video layar lebar, pengunjung sidang disuguhi presentasi tentang kondisi kesiapan ketiga provinsi itu

untuk ditempati sebagai tuan rumah.

Seusai sidang, Rita juga mengatakan bahwa Tiongkok sangat mendukung Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018.

“Bahkan Tiongkok menawarkan kepada para atlet Indonesia untuk berlatih di negaranya,” ujar Rita.

Sebelumnya, Indonesia mendapat “lampu hijau” menjadi tuan rumah Asian Games 2018, menyusul mundurnya calon tuan rumah Vietnam, dimana Indonesia juga menjadi salah satu negara peserta “bidding’.

Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok

yang juga hadir di pertemuan di Incheon itu mengatakan, DKI bertekad akan menyelesaikan pembangunan yang ada.

“Nanti semua harus selesai, pembangunan MRT, relokasi warga serta menghilangkan rumah-rumah kumuh, itu nanti akan selesai semua,” kata Ahok.

“Masalah sungai-sungai, pembangunan dan lainnya itu dalam empat tahun ini sudah selesai,” katanya.

Namun ketika ditanya tentang pembangunan perkampungan atlet, Ahok menyangkal akan melakukan itu.

“Kami akan membangun apartemen bukan perkampungan atlet untuk Asian Games. Setelah selesai event, apartemen itu akan dijual kepada umum,” tambah Ahok.

Sementara itu Gubernur Sumsel Alex Nurdin yang juga hadir di Incheon mengatakan, Palembang sudah siap menjadi tuan rumah.

“Kami punya venues yang dulu dipakai untuk SEA Games 2011, kondisinya masih cukup layak untuk dipakai bertanding,” kata Alex Nurdin.=ANT/ARIS

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III

KEAMANAN

Polisi Sergap Pasutri Terduga Teroris MATARAM- Pasangan suami istri (Pasutri) yang diduga teroris yaitu GN (31) bersama istrinya CL, keduanya disergap Tim Departemen Khusus 88 antiteror saat melintas di Dusun Pali, Desa Punti, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. Menurut data yang berhasil dihimpun pewarta, GN bersama istrinya CL disergap pada Sabtu (20/9), sepulangnya dari Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Bima dan hendak menuju Desa Sai menggunakan sebuah kendaraan roda empat bernomor Polisi EA 650 SZ.

ant/rivan awal lingga

JEMBATAN PUNDONG BUATAN BELANDA. Sejumlah warga melintasi jembatan Pundong, Bantul, Yogyakarta, Sabtu (20/9). Jembatan yang menghubungkan Desa Seloharjo dengan Desa Srihardono ini dibangun pada masa Kolonial Belanda dan sampai saat ini masih digunakan warga setempat untuk melakukan aktiv itas penyeberangan antar desa.

Sebelum ditangkap, sekitar pukul 16.30 Wita, seorang warga yang melihat kejadian tersebut mengatakan kendaraan GN dihadang puluhan aparat yang menggunakan dua unit mobil dan dua unit motor dilengkapi dengan senjata api. Kemudian, GN bersama penumpang lainnya dipaksa turun dari kendaraannya tersebut untuk digeledah.

Tidak lama kemudian, GN yang berasal dari Kelurahan Sadia, Kota Bima, bersama istrinya CL yang diduga langsung dibawa menggunakan mobil aparat untuk diamankan.

Informasi dari warga sekitar rumah terduga yakni GN mengatakan bahwa rumahnya telah berhasil digeledah oleh aparat dan ditemukan sejumlah barang bukti, namun hingga saat ini belum diketahui apa saja yang dibawanya.

Seiring penangkapan GN dan istrinya CL, Tim Densus 88 antiteror juga berhasil mengamankan dua terduga teroris lainnya di Ke-

Yenny Wahid Dukung Pilkada Langsung JAKARTA-Pendiri The Wahid Institute , Yenny Wahid mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan langsung oleh Rakyat. Hal itu diungkapkan Yenny ketika menghadiri peringatan hari perdamaian Dunia dari The Wahid Institute, di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (21/9) .

“Saya pribadi mendukung Pilkada langsung oleh rakyat. Karena walaupun dikatakan secara materil bisa menghemat

uang negara. Namun ada kerugian secara inmateril yang akan terjadi, apabila dipaksakan pemilihannya melalui DPRD,” kata Yenny.

Lanjut Yenny, kerugian imateril yang akan terjadi yakni tercabutnya hak rakyat akan menimbulkan kerugian jauh lebih besar, dari pada keuntungan materil.

“Kita mengimbau agar kedaulatan tetap ada ditangan rakyat. Jangan hanya ada ditangan elit politik saja,” tandasnya.

Puteri kedua Gus Dur ini mengharapkan, agar warga masyarakat tidak ikutikutan konflik seperti elit politik. Selain itu, masyarakat juga bersama-sama untuk mengusung perdamaian di lingkungannya masing-masing.

Menurutnya, pascapilpres kemarin, masih ada luka di hati masyarakat yang harus disembuhkan secara bersama-sama.

“Harus ada upaya aktif, terutama dari para pemimpin dan elit politiknya, untuk saling bergandengan tangan agar masyarakatnya adem, tentram, dan samasama kedepan menata indonesia,” kata Yenny.

Dia menambahkan, apapun pilihan politiknya, yang penting Indonesia tetap bersatu, aman dan jaya. Sehingga tidak ada terjadi lagi konflik atau perpecahan di Indonesia.

Sementara itu, Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y Thohari memiliki pandangan mengenai pemilihan kepala daerah. Ia melihat

camatan Soromandi, Kabupaten Bima yakni JW di Desa Kananta dan SH di Dusun Sarita, Desa Punti.

Sedangkan NR terduga teroris lainnya ditembak mati di Desa O’o, Kabupaten Dompu, dan jasadnya telah dibawa oleh Tim Densus 88 antiteror.

Dari penangkapan itu, informasinya Densus 88 antiteror berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata api dan bendera ISIS. Kelima warga tersebut langsung diangkut dengan dua mobil Avanza dan sebuah mobil Feroza ke Kota Mataram.

Kemudian, diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Internasional Lombok.

Terkait penangkapan sejumlah terduga teroris di Kabupaten Bima dan Dompu, Sabtu (20/9), pihak kepolisian belum bisa dihubungi. Kepala Bagian Humas Kepolisian Daerah NTB AKBP Suryo Saputro, hingga saat ini belum mengetahui kabar penangkapan tersebut. =ANT/DHIMAS

Pilkada langsung lebih demokratis.

“Lebih sesuai tuntutan penegakan rakyat, lebih reformis,” kata Hajriyanto disela-sela ‘Press Gathering MPR’ di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (21/9).

Namun, Hajriyanto mengakui banyaknya ekses negatif terkait dengan Pilkada langsung. Contohnya lahirnya politik uang serta raja-raja kecil di daerah. Hal itu menyebabkan situasi hirarki yang tidak begitu jelas. Pasalnya kepala daerah mendapatkan legitimasi politik yang kuat karena dipilih langsung oleh rakyat.

“Ada kecendurngan bupati tidak merasa bawahan gubernur dan gubernur tidak merasa bawahan presiden,” imbuh Wakil Ketua MPR itu.

Tetapi, Hajriyanto melihat ekses negatif tersebut masih dapat diminimalisir dengan penyempurnaan pasal-pasal. “Tuntutannya lebih tinggi pilkada langsung, lebih demokratis menegakkan rakyat dan reformis. Jadi pilkada langsung itu cita-cita reformasi tetapi harus dibarengi menimilisasi ekses negatif,” katanya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III No. 0446 | TAHUN III

55

TRANSPORTASI

DPR Harapkan Perancis Terlibat

ant/aguk sudarmaojo

PENCARI DAUN JATI. Seorang warga mengangkut daun jati yang diperoleh dari kawasan hutan jati di Parengan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Minggu (21/9). Dengan berjalan kaki warga tersebut menuju tepi jalan raya dan membawa daun jati itu ke Bojonegoro untuk dijual, yang biasanya dimanfaatkan sebagai pembungkus bumbu dapur, bahkan juga nasi.

MAFIA IKAN

Indonesia Dirugikan Rp100 T per Tahun JAKARTA-Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik mengakui aksi mafia laut atau mafia perikanan masih sangat kental di Indonesia. Mafia ini disebut merugikan Indonesia hingga Rp 100 triliun per tahunnya.

“Kita kehilangan Rp 100 triliun per tahun dari mafia perikanan saja. Kehilangan ikan, kehilangan pendapatan dari ikan. Kita juga kehilangan 10 juta penyerapan tenaga kerja,” ucap Riza dalam diskusi di Tebet, Jakarta, Minggu (21/9).

Riza menyebut setidaknya saat ini ada 4 modus yang paling mengemuka digunakan para mafia tersebut. Pertama adalah masuknya kapal asing berbendera Indonesia yang diduga mendapat izin dari penyuapan.

Kapal ini mencuri hasil ikan Indonesia. “Pertama itu maraknya kapal berbendera Indonesia dapat izin dan BBM subsidi dari

Indonesia. Tapi ABK dari negara lain Vietnam, Thailand, China dan lainnya,” tambah Riza.

Modus kedua adalah adanya manipulatif data dengan menurunkan beban kapal. Semakin kecil beban kapal maka dia bisa menggunakan BBM subsidi. Selain itu, mafia laut tersebut juga memanipulasi hasil tangkapan dan pemerintah seolah menutup mata. “Ketiga mereka menggunakan unit pengolahan ikan siluman, abal abal. Sebenarnya dalam aturan kalau ada perusahaan perikanan asing atau Indonesia harus buat unit pengolahan ikan sebagai hilirisasi.

Tapi praktiknya setelah izin

penangkapan diberikan mereka tidak membangun dan langsung ekspor ikan,” tambahnya.

Selanjut modus keempat atau terakhir adalah adanya kegiatan fish laundry yang dilakukan mafia tersebut. Hal ini terbukti dari produksi tangkapan tuna Indonesia per tahun mencapai 800.000 ton. Namun, yang terdata dan terjual keluar negeri hanya 100.000 ton saja per tahunnya.

“Mafia itu menjualnya dari Thailand, karena kalau Tuna ekspor ke Eropa dari Indonesia dikenakan tarif tinggi dari Indonesia. Jadi pengusaha Indonesia ambil ikan Indonesia ekspor via Thailand ke Eropa.

Dari Tuna saja kita kehilangan Rp 21 triliun. Belum dari udang dan lainnya dengan estimasi semua Rp 100 triliun per tahun,” jelasnya.

Lebih lanjut katanya 30 persen kerugian dari kasus

pencurian ikan di seluruh dunia, terjadi di Indonesia. “Jadi laporan dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Departemen Budidaya dan Perikanan, ada kerugian pencurian ikan yang jumlahnya mencapai 23 miliar dolar AS. Dan 30 persen dari aktivitas pencurian ikan di dunia itu terjadi di Indonesia,” imbuhnya.

Riza menjelaskan, bahwa pencurian ikan yang banyak terjadi di Indonesia, menjadi salah satu alasan yang menyebabkan negara ini mengalami kerugian yang sangat, dalam sektor kelautan dan perikanan.”Kehilangan sumber daya ikan yang dialami Indonesia ini, merupakan potential lost yang luar biasa besar,” ujarnya.

Riza mengemukakan, bahwa akibat dari kerugian tersebut, citra sektor perikanan dan keluatan Indonesia menjadi buruk, karena dianggap memberikan toleransi terhadap praktikpraktik pencurian ikan. “Kita lalu menunjukan pada dunia, bahwa pemerintahan kita telah gagal dan tidak mendukung upaya-upaya, untuk mendorong sumber-sumber perikanan, karena praktik pencurian ikan itu menganggu pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan,” ujarnya. =GAM

JAKARTA- Ketua Grup Kerjasama Bilateral DPR RI (GKSB) Indonesia-Perancis, Abdilla Fauzi Achmad, berharap agar pemerintah Perancis terlibat dalam pembangunan transportasi di kotakota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan.

“Pemerintah dan DPR RI juga meminta Perancis terlibat pembangunan transportasi di Indonesia, baik itu Mass Rapid Transit (MRT) atau Light Rail Transit (LRT), Bus Rapid Transit (BRT), bus dengan koridor khusus), monorel atau trem (Cable Car),” ujar Ketua GKSB Indonesia- Perancis, Abdilla Fauzi Achmad usai menggelar pertemuan dengan Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Perancis-Indonesia, Jean-Jaques Guilletdi Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya, hubungan bilateral tidak semata diukur dengan nilai perdagangan, namun juga dengan kepentingan politik, sosial dan budaya. Peningkatan hubungan bilateral Indonesia-Perancis diharapkan dapat mendekatkan dua budaya, Eropa dan Asia.

Dalam usahanya untuk mengejar ketinggalan di bidang infrastruktur, Pemerintah Indonesia telah menyetujui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) periode 2011-2025.

MP3EI merencanakan investasi sebesar 360 juta USD untuk periode 2014-2019, yang 45% di antaranya diperuntukkan bagi infrastruktur dasar (jalan, pelabuhan, bandara, rel kereta api, produksi energi). Pembiayaan proyek-proyek tersebut diharapkan berasal dari kontribusi perusahaan-perusahaan negara (BUMN) dan swasta serta melalui mekanisme kemitraan pemerintah-swasta (PPP / Public Private Partnerhsip).

“Hal tersebut merupakan peluang investasi bagi investor asing termasuk investor dari Perancis,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Fauzi berharap agar Parlemen Perancis dapat mendorong pihak terkait untuk menindaklanjuti kerjasama bilateral yang telah dibina oleh kedua negara serta memanfaatkan peluang kerjasama yang ada. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III

PROGRAM ORGANIK

Hargai Produk Pertanian Lokal DENPASAR- Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengajak masyarakat untuk lebih menghargai produk pertanian lokal, sebagai upaya memajukan program organik.

Gubernur Pastika mengatakan hal itu ketika melepas ratusan peserta gerak jalan santai memeriahkan Festival Agribisnis 2014 di Kawasan Niti Mandala Renon Denpasar, Minggu.

Ia mengharapkan semua komponen masyarakat memantapkan komitmen bersama untuk lebih memilih produk pertanian lokal untuk dikonsumsi maupun sebagai sarana upacara ritual.

“Kalau bukan kita, siapa lagi yang menghargai produk yang dihasilkan oleh para petani lokal,” ujar Gubernur Mangku Pastika.

Selain menggalakkan konsumsi produk pertanian lokal seperti buah dan sayur, Gubernur Pastika juga menyinggung upaya Bali untuk menjadi Pulau Organik.

Melalui program di bidang pertanian, pihaknya terus mendorong makin berkembangnya produk organik yang menjadi instrumen penting dalam upaya mewujudkan “Bali Green Province”.

“Melalui gerak jalan sehat, mari kita mantapkan langkah untuk lebih mencintai produk lokal,” ujarnya Kegiatan jalan sehat diikuti oleh peserta Festival Agribisnis 2014, Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, pimpinan SKPD dan masyarakat umum.

Ketua TP PKK Provinsi Bali Nyonya Ayu Pastika bersama Sekda Provinsi Bali Tjok Ngurah Pemayun dan didampingi Wakil Ketua I TP PKK Ny.Dayu Sudikerta serta sejumlah pimpinan SKPD ikut membaur dengan masyarakat mengikuti jalan santai tersebut.

Kegiatan jalan sehat kali ini bertabur berbagai hadiah menarik yang diundi di akhir kegiatan.

Sebanyak 40 dari 200 kelompok tani binaan Pemprov Bali yang menghasilkan produk berkualitas ikut ambil bagian dalam festival tahunan berlangsung selama empat hari di Lapangan Monumen Badjra Sandhi Renon, Denpasar, 19-22 September 2014.

Festival Agribisnis yang digelar secara berkesinambungan setiap tahun, diharapkan mampu memperpendek rantai pemasaran produk pertanian lokal, dengan mempertemukan petani dengan pelaku usaha. =ANT/SUTIKA

ant/oky lukmansyah

PEMBAKARAN BATU BATA. Sejumlah pekerja melakukan proses pembakaran batu bata di Desa Kademangaran, Kabupaten Tegal, Jateng, Minggu (21/9). Kademangaran satu-satunya daerah sentra pembuatan batu bata di Kabupaten Tegal dan batu bata yang dikirim ke Pemalang dan Brebes tersebut dijual Rp 650 per buah.

Jangan Kasih Deposan Besar Bunga Tinggi JAKARTA-Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad meminta bank-bank menahan diri untuk berebut dana dari para deposan besar dengan menawarkan suku bunga simpanan yang berlebihan. Hal ini, membuat bunga deposito melonjak naik dan dinilai berisiko.

“Ini ada isu likuiditas sebetulnya, isu likuiditas itu sehingga kemudian harga tingkat suku bunga di beberapa bank itu dipengaruhi oleh perilaku pemilik dana besar,” ujarnya.

Menurutnya, para deposan besar itu cenderung meminta bank-bank untuk memberikan bunga atau benefit lebih tinggi. Karena memiliki dana besar, umumnya di atas Rp2 miliar dan cenderung tak memeroleh penjaminan maksimal dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), membuat

para deposan besar ini tak takut meminta bunga lebih tinggi dari suku bunga penjaminan. “Masa ada tingkat suku bunga deposito satu bulan sampai 11%, dengan jumlah, apa namanya, kan itu sangat jauh dari bunga LPS,” tukas Muliaman.

Para deposan besar ini, lanjutnya, adalah perusahaan-perusahaan besar yang memang memiliki dana operasional besar.

Mengingat terbatasnya dana pihak ketiga (DPK) tak heran dana-dana besar ini menjadi incaran bank untuk memerkuat likuiditasnya, terutama oleh bank-bank dalam kelompok BUKU 3 dan BUKU 4. “Saya kira situasi ini enggak bisa dibiarkan, jadi OJK sedang mendalami dan sekaligus meminta industri jangan sampai masuk trap persaingan menaikkan suku bunga,” tandas Muliaman.

Sementara itu, Corporate Communication PT Bank Panin Syariah Subeni meminta OJK memperbanyak sosialisasi soal perbankan dan sistem pengawasan keuangan berbasis syariah. “Bankir-bankir senior terutama di bidang syariah kini terus di-

pacu untuk belajar lagi tapi faktanya memang masih banyak sumber daya manusia (SDM) perbankan syariah yang sudah lama sekalipun masih kurang paham setelah ada OJK lalu bagaimana,” katanyadi Jakarta, Minggu (21/9/2014).

Padahal keberadaan OJK sebagai pengawas lembaga keuangan perbankan dan non perbankan termasuk yang berbasis syariah jika sampai eksistensinya tidak dimengerti oleh pelaku industri di dalamnya dinilai Subeni sangat berbahaya. Pihaknya memantau sampai saat ini keberadaan OJK nyaris tidak dirasakan pengaruhnya bagi perbankan syariah.

“Dalam dunia perbankan syariah, harus diakui walaupun ada OJK peran Dewan Syariah Nasional masih lebih dominan dalam banyak hal,” ucapnya.

Oleh karena itu dia meminta OJK untuk lebih banyak menggandeng perbankan syariah berikut memberikan sosialisasi terkait regulasi khususnya pengawasan di bidang syariah. “Harapan kami OJK membuat forum group discussion yang lebih sering.

Inisiatif bank syariah untuk melakukan itu dan melibatkan OJK juga sudah, intinya semangatnya sama bahwa kami ingin bisa saling memahami regulasi berikut peran OJK di bidang syariah,” ujar dia.

Dia juga meminta OJK untuk memperbaiki sistem dan mekanisme pelayanan terhadap lembaga keuangan syariah. Menurut dia OJK juga perlu menambah SDM yang bertanggung jawab menangani lembaga keuangan syariah sehingga ketika terjadi komplain tidak terkatung-katung dan terlalu lama penanganannya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

adan Pemeriksa Keuangan kini semakin diragukan rakyat. Dipicu oleh terpilihnya dua kader partai pada Senin (15/9/2014), masing-masing Harry Azhar Aziz dari partai Golkar dan Achsanul Qosasih dari partai Demokrat, sebagai anggota BPK periode 2014-2015. Keduanya dianggap sebagai hasil komunikasi politik di internal DPR RI, sehingga masuknya dua kader parpol tersebut diprediksi tidak bisa bekerja secara baik di BPK. Memang meragukan Achsanul Qosasi dan Harry Azhar saat ini masih terlalu dini. Sebab keduanya masih perlu diberi kesempatan membuktikan independensi dan profesionalismenya di BPK. Selama menjadi DPR RI, baik Herry Azhar Aziz maupun Achsanul Qosasi memang cukup diakui kapabilitas dan vokalitasnya, namun itu bukan jaminan keduanya bisa baik bekerja di BPK. Herry Azhar Aziz dan Achsanul Qosasi masih perlu membuktikan kinerjanya sebagai anggota BPK di hadapan rakyat. Apabila keduanya gagal meyakinkan rakyat, maka prospek BPK akan semakin suram di Indonesia.

Idealnya BPK tidak diisi oleh kalangan politisi. Sebab menurut Ketua Pusat Pengembangan Informasi Publik (P21P) Suryawijaya, masuknya politisi di BPK akan sarat kepentingan. Mereka tidak akan teliti, atau memang sengaja dibuat tidak teliti dalam mengaudit anggaran sehingga bisa berdampak pada transparansi temuannya di hadapan publik.

Padahal BPK merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuanagan negara, yang bebas dan mandiri, sesuai pasal 23 ayat 5 UUD 1945. Bebas dan mandiri tentu tidak membatasi kesempatan politisi yang telah keluar dari parpol untuk masuk di BPK selama bisa menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa ditunggangi kepentingan politik. Hanya masalahnya, mampukah politisi ketika duduk di BPK mengerjakan tugasnya tanpa terpengaruh kepentingan politik?

Ini yang masih diragukan, bahkan pengamat Hukum Tata Negara Margaritno langsung menyatakan sebagai dampak dari lemahnya undangundang BPK.(*)

Opini

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III

77

Ancaman Kabinet Kroni

Salam Songkem

Politika BPK

KORAN MADURA

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 No. 0446 | TAHUN III

Selain konflik pasca Pilpres 2014, perhatian masyarakat kini juga tertuju pada isu pembentukan kabinet yang baru. Pasangan terpilih Jokowi-JK mantap dengan konsep koalisi ramping yang berlandaskan kerjasama yang tulus-tanpa syarat dan anti terhadap formulasi bagi-bagi kursi menteri.

S

ebagian masyarakat lebih mendukung gaya koalisi ini karena bercermin pada tidak ampuhnya koalisi setgab jilid dua yang dipimpin oleh Presiden Yudhoyono dan Partai Demokrat meskipun didukung oleh kekuatan dominan di parlemen. Sedangkan lainnya berpendapat bahwa pada sistem presidensial yang bercita-rasa parlementer seperti di Indonesia, dukungan partai politik (parpol) yang kuat akan sangat krusial berpengaruh pada terlaksananya program-program yang diluncurkan oleh pemerintah.

Tapi apabila ditinjau lebih dalam, apakah pemerintahan yang solid dan efisien itu semata-mata ditentukan oleh besar-kecilnya jumlah suporter di parlemen? Atau ada hal-hal lain yang bisa kita tinjau sebagai pertimbangan pembentukan kabinet?.

Kroni Politik Dennis Thompson, professor filosofi politik di John F. Kennedy School of Government Harvard University, membagi jenis koalisi politik menjadi dua berdasarkan motivasi dan cara pembentukannya. Yang pertama adalah koalisi kerjasama yang didasarkan pada persaingan terbuka antar peserta koalisi atau sistem meritokrasi. Koalisi

semacam ini disebut sebagai ‘political alliance’ atau persekutuan politik. Sedangkan yang kedua adalah yang terbentuk karena kedekatan dan kepentingan antar peserta koalisi atau disebut sebagai ‘cronysm’ atau kroni politik.

Dalam dunia akademis yang objektif-pun, istilah kroni politik cenderung diasosiasikan dengan impresi yang negatif (derogatorily perceived). Ini disebabkan oleh dampak buruk yang sering ditimbulkan oleh kroni politik terhadap kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Seorang presiden --yang meskipun berkuasa penuh dalam sistem presidensial-- seringkali tidak mampu/mau memilih menteri yang benar-benar ahli dan sesuai dengan pos kementerian yang dipimpinnya, lalu ‘dihibahkan’ saja kepada kader parpol peserta koalisi. Ini bisa dikarenakan oleh kepentingan antara presiden dengan para ketua partai peserta koalisinya dan adanya resiko penarikan dukungan di parlemen sehingga berpotensi menghambat terlaksananya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kabinet. Karena proses tawar-menawar kekuasaan inilah kroni politik sering disebut sebagai politik dagang sapi di Indonesia.

Kroni politik juga sering mengakibatkan terjadinya disharmoni dalam tubuh koalisi itu sendiri. Karena bagaimanapun, pada awal pembentukannya kroni politik mengesampingkan ideologi masing-masing parpol peserta koalisi sehingga para anggotanya tidak akan kompak mendukung rencana-rencana yang digagas oleh pemerintah.

Peneliti politik seperti Helen Hughes (1999) dan David Kang (2002) bahkan berpendapat kabinet kroni beresiko menimbulkan krisis perekonomian di suatu negara. Hughes menyebut kroni politik yang berevolusi menjadi ‘crony capitalism’ adalah biang keladi krisis moneter Asia pada tahun 1997-1998. Ini disebabkan adanya keberpihakan yang irasional dari para pejabat negara

kepada pengusaha-pengusaha nasional maupun asing yang dekat dengan lingkaran kekuasaanya. Hal tersebut bisa dalam bentuk pemberian utang pemerintah, pengurangan pajak, dan intervensi pemerintah lainnya yang tidak dikalkulasi secara matang sehingga menimbulkan krisis di kemudian hari.

Seleksi Terbuka Meski dianggap memiliki dampak negatif, dalam realitas politik Indonesia sulit untuk mewujudkan kabinet koalisi yang kental akan nilainilai meritokrasi. Selain tarikmenarik kepentingan politik yang rumit, juga karena masih kurangnya kualitas sifat kenegarawanan dalam diri ketua parpol dan anggotanya yang seringkali demi kekuasaan memaksakan diri untuk memegang pos-pos kementerian yang kenyataannya sering tidak cocok dengan kualifikasi pendidikan atau pengalamannya.

Sebenarnya hal ini bisa diatasi dengan cara partai-partai politik peserta koalisi mengadakan seleksi terbuka secara internal yang diikuti oleh anggota partai sendiri dan para ahli di luar partai. Presiden terpilih dan masyarakat umum bisa turut dilibatkan dalam proses penjurian ‘audisi’ ini. Apabila yang dinilai pantas adalah orang yang bukan kader partai, toh mereka akan tetap menjabat posisi menteri sebagai representasi keterwakilan partai-partai tersebut di kabinet. Jadi saat performa mereka baik, partai jugalah yang akan mendapatkan buah citra

positif dari masyarakat. Disamping itu, kabinet yang bekerja dengan optimal juga pasti akan kuat karena didukung oleh rakyat dan (seharusnya) DPR. Kabinet koalisi tersebut bisa terbentuk apabila ada leadership yang kuat dari pasangan terpilih untuk ‘memaksa’ partaipartai peserta koalisinya agar bagaimanapun caranya menyediakan calon-calon menteri yang loyal pada presiden dan yang terpenting ahli serta cocok di posisinya masing-masing. Selain itu tentu saja harus ada kelegowoan dan sifat kenegarawanan dari para pemimpin partai politik sendiri yang tidak melulu memaksakan diri dan kroninya saja yang mendapatkan kue kekuasaan. Presiden Amerika Serikat ke-40 Ronald Reagan pernah berujar ‘government’s first duty is to serve the people, not run their own lives’.=

Tapi apabila ditinjau lebih dalam, apakah pemerintahan yang solid dan efisien itu semata-mata ditentukan oleh besar-kecilnya jumlah suporter di parlemen?

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 No. 0446 | TAHUN III

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III

8

TUNTASKAN KASUS MUNIR Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) mendatangi Rumah Transisi Jokowi JK, Jakarta Pusat, Senin lalu. KASUM menyerahkan surat rekomendasi kepada presiden terpilih Joko Widodo untuk menuntaskan kasus kematian Munir.

ant/vitalis yogi trisna

Kasus Munir Menjadi Tolok Ukur Komitmen Jokowi-Kalla SURABAYA - Indonesianis Anton Lucas menilai pengungkapan kasus terbunuhnya pejuang HAM Munir pada 7 September 2004 akan menjadi tolok ukur bagi komitmen Presiden-Wapres Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam penegakan HAM. "Tapi, Jokowi-Kalla akan menghadapi mantan-mantan elite intelijen yang akan dapat menyandera pemerintahannya dalam penegakan HAM itu," kata Anton Lucas dalam siaran pers Persatuan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) yang diterima di Surabaya, Minggu (21/9).

Dalam diskusi "Munir: 10 Tahun Menolak Lupa" yang digelar PPIA Cabang Flinders University dan Adelaide University (20/9), pengajar sejarah, sosial, agama dan budaya Indonesia di Flinders University, Australia itu menyebut Hendropriyono dan Muchdi PR. "Keduanya tergabung dalam tim pemenangan Jokowi pada Pilpres 2014, sehingga mereka akan membuat pemerintah Jokowi me-

lakukan (politik) imbal jasa, termasuk dalam kasus Munir," katanya.

Padahal, katanya, kasus Munir bukan saja menjadi perhatian masyarakat Indonesia, melainkan dunia internasional, terbukti Menlu AS John Kerry membuat pernyataan pers dalam laman (website) Embassy of The United State pada 6 September 2014.

"Sepuluh tahun yang lalu, seseorang membunuh Munir karena khawatir ia akan berhasil membuat negaranya menjadi lebih demokratis, lebih bebas, dan lebih manusiawi," kata Kerry sebagaimana dikutip Anton Lucas.

Oleh karena itu, tulis Kerry, pihaknya bergabung dengan rakyat Indonesia untuk mengenang Munir Said Thalib dan menyeru-

kan perlindungan untuk mereka yang bekerja demi perdamaian, demokrasi dan kebebasan di seluruh dunia.

Dalam diskusi yang diawali dengan pemutaran film "His Story" tentang drama advokasi hukum kasus Munir itu, pegiat HAM dan salah satu Tim Pencari Fakta kasus Munir, Usman Hamid, yang mengikuti diskusi melalui Skype dari Canberra berusaha tetap optimistis terhadap rezim baru Jokowi-Kalla.

"Meskipun ada Hendropriyono, banyak orang baik di sekitar Jokowi. Syafii Maarif yang juga menjadi Dewan Penasihat Tim Transisi Jokowi-JK adalah guru bangsa yang sangat menghormati dan mengapresiasi Munir, sebagaimana ia sampaikan di dalam pengantar buku putih tentang pembunuhan Munir," ujarnya.

Ia berharap ada komitmen Jokowi-Kalla dalam menyelesaikan secara tuntas pembunuhan terhadap aktivis HAM yang berdasarkan vonis Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung terbukti dibunuh Pollycarpus Budihari Priyanto dengan racun arsenik dalam penerbangannya ke Belanda ketika hendak melanjutkan studi.

"Karena itu, penunjukan Kepala BIN dan Kapolri yang tepat oleh Jokowi-Kalla akan sangat membantu upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti kasus Munir," ujar mahasiswa program magister Department of Political and Social Change di The Australian National University (ANU) itu.

Sementara itu, mahasiswa MIPA dari 27 universitas se-Indonesia menggelar rakornas Ikatan Lembaga Mahasiswa MIPA (ILMMIPA) Indonesia di kampus Unair Surabaya yang dihadiri mahasiswa MIPA dari Padang, Lampung, Palembang, Bengkulu, Riau, Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Jember, Lamongan, dan Jombang.

Peserta rakornas mencatat jumlah peneliti Malaysia mencapai empat kali lebih banyak daripada Indonesia, karena rasio peneliti Indonesia adalah 4,7 peneliti per 10 ribu penduduk, sedangkan rasio peneliti Malaysia mencapai 18 peneliti per 10 ribu penduduk. Selain itu, peserta juga mencatat terbatasnya fasilitas riset, lemahnya kerja sama antara lembaga riset (universitas) dengan pemerintah dan industri, upah peneliti, serta perilaku peneliti yang belum berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Ke depan, jumlah peneliti harus digenjot, karena jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 diprediksi mencapai 273,1 juta jiwa yang tentu membutuhkan pangan dan energi di tengah ketersediaan lahan yang menurun sehingga dibutuhkan sebuah teknologi perbaikan kualitas lahan dan teknik budidaya yang tepat untuk memenuhi kebutuhan nasional. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III

9

Dua Rumah Sakit Berubah Nama SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengubah nama dua rumah sakit, masing-masing Rumah Sakit Kusta di Kediri dan Rumah Sakit Paru di Jember menjadi Rumah Sakit Infeksi.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan penandatanganan perubahan nama dua rumah sakit tersebut sudah dilakukan pada pekan lalu.

"Saya sudah tandatangani perubahan nama rumah sakit tersebut. Tidak lagi RS Kusta dan Paru, tapi RS Infeksi," katanya, Minggu

(21/9).

Ia mengemukakan perubahan nama itu, selain mengacu pada regulasi pemerintah, juga untuk mengubah kesan yang tidak bagus terhadap rumah sakit tersebut.

Menurutnya, selama ini banyak yang merasa tabu bila datang ke RS Kusta atau RS Paru.

MILIK PEMERINTAH

Stan Pedagang Pasar Turi Ditertibkan SURABAYA - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya menertibkan delapan stan milik pedagang Pasar Turi yang letaknya di sebelah timur kantor Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) Surabaya, Minggu (21/9).

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan dalam penertiban kali ini pihaknya menerjunkan sekitar 500 personil yang belum termasuk aparat kepolisian dari Polsek setempat.

"Tidak ada perlawanan, penertiban kali ini berjalan kondusif dan kooperatif," katanya.

Menurut dia, dilihat dari lokasi lahan yang dibuat stan pedagang sebenarnya sudah sangat jelas lahan tersebut milik pemerintah kota sebab mayoritas bangunan stan berdiri di depan bangunan milik Dinas PMK. "Tadi ada yang kita buka paksa. Karena pas kita datang pemiliknya sedang tidak ada di lokasi. Pembongkaran paksa tadi disaksikan oleh Polsek setempat," katanya.

Sedangkan luas lahan yang dieksekusi kali ini, pihaknya memperkirakan kurang lebih mencapai 60 meter persegi.

Asumsi itu didapat berdasarkan luas tiap stan yang rata-rata 3x4 meter.

Sementara itu, Kepala Dinas PMK Chandra Oratmangun menyatakan, sesuai rencana lahan bekas stan pedagang akan digunakan untuk tempat gudang mobil pembantu operasional. Meski demikian, Chandra mengaku belum tahu kapan rencana tersebut akan

direalisasikan.

"Pembongkaran stan pedagang kali ini merupakan upaya normalisasi lahan," katanya.

Ia mengatakan persoalan lahan itu terjadi cukup lama.

Pada 1978, aset tersebut diakui milik Pemerintah Kota Surabaya. Pada kebakaran pasar turi pertama 1999, pihak Pemkot Surabaya meminjamkan lahan tersebut kepada pedagang yang menjadi korban untuk berjualan.

Namun pada 2003, Badan Pengawas Kota (Bawasko) Surabaya menganggap keberadaan stan pedagang melanggar aturan sehingga dilayangkan surat permohonan untuk pengosongan lahan.

Permohonan itu justru disikapi Pedagang dengan menggugat Pemkot Surabaya. Sayangnya, meski sampai tingkat Kasasi di MA, gugatan tersebut kandas. "Tidak ada alasan kan untuk tetap bertahan," katanya.

Salah satu pemilik stan, Herman mengaku terkejut dengan eksekusi yang berjalan hari ini.

Meskipun sebelumnya, pada pedagang sudah diberi surat pemberitahuan sebanyak dua kali.

"Sebelumnya kita memang sudah menerima surat pemberitahuan. Tapi kita tidak menyangka eksekusi akan dilangsungkan hari ini," ujarnya.

Pria yang biasa berjualan sepeda ini mengaku, belum tahu dirinya akan berjualan kemana pasca-dibongkarnya stan miliknya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Padahal, keduanya memiliki pelayanan juga untuk kepentingan masyarakat umum.

"Tapi, kesan selama ini bahwa berobat di RS kusta berarti terkena penyakit tersebut, padahal belum tentu. Kesan ini yang akan kami ubah," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mengizinkan bila RS Kusta atau RS Paru juga membuka poliklinik umum.

Tidak hanya mengobati mereka yang sakit kusta atau paru saja.

Namun, pengobatan utama penyakit kusta dan paru tidak

boleh ditinggalkan sebab itu adalah pelayanan utama rumah sakit tersebut.

"Jangan lantas membuka polilklinik untuk umum, tapi pelayanan utamanya hilang. Penderita kusta dan paru tetap mendapat pelayanan utama," katanya menegaskan.

Ia berharap, dengan perubahan nama itu, tidak ada lagi warga yang merasa tabu untuk datang.

Mereka datang karena menganggap terkena penyakit infeksi bukan penyakit kusta atau paru.

Pihaknya juga sudah mendapat izin dari Pemerintah Pusat terkait perubahan nama tersebut.

Bahkan, dianjurkan mengubah nama secepatnya agar tidak memunculkan kesan negatif terhadap dua rumah sakit tersebut.

Disinggung dengan keberadaan rumah sakit jiwa dirinya menyatakan belum ada rencana perubahan nama tersebut.

"Masih tetap, hanya dua saja yang kami ubah menajdi RS Infeksi," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

HORMONAL

Prof Budi Santoso: "SOPK" Sebabkan Perempuan Sulit Hamil SURABAYA - Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya Prof Dr dr Budi Santoso SpOG(K) menyatakan Sindroma Ovarium Polikistik (SOPK) atau Polycystic Ovary Syndrome merupakan gangguan keseimbangan kadar hormonal pada perempuan yang dapat menyebabkan sulit hamil.

"Pada sindrom ini, tubuh perempuan memproduksi hormon laki-laki (androgen) secara berlebihan. Saat ini, sekitar 4-6 persen perempuan masa reproduksi menderita SOPK, bahkan beberapa jurnal melaporkan prevalensi SOPK meningkat 8-10 persen," katanya di Surabaya, Minggu (21/9).

Guru Besar Fakultas Kedokteran bidang Kesehatan Reproduksi Unair yang telah dikukuhkan pada 20 September 2014 itu menjelaskan jumlah penderita SOPK dengan resistensi insulin sebesar 4.034.635 orang berdasarkan data yang merujuk pada BPS pada tahun 2014.

"Jumlah ini sangat luar biasa banyaknya, apalagi terjangkit akan berpotensi mengalami infertilitas (sulit hamil), abortus berulang (mudah keguguran), dan pendarahan uterus abnormal (menstruasi tidak teratur), bahkan angka keguguran mencapai 40 persen," katanya.

Ditanya tanda sindrom itu, Ketua Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Reproduksi FK Unair itu mengatakan sindrom itu mengakibatkan beberapa tubuh perempuan seperti jari-jari tangan, dan di atas bagian bibir perempuan terdapat rambut tubuh secara berlebihan, serta tengkuk leher yang menghitam.

"Hal itu disebabkan resistensi

Prof Dr dr Budi Santoso SpOG(K) Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya

Pada sindrom ini, tubuh perempuan memproduksi hormon laki-laki (androgen) secara berlebihan. Saat ini, sekitar 4-6 persen perempuan masa reproduksi menderita SOPK, bahkan beberapa jurnal melaporkan prevalensi SOPK meningkat 8-10 persen,� insulin akibat patofisiologi, gaya hidup masyarakat, dan faktor genetik, yang dalam jangka panjang akan memiliki efek seperti penyakit koroner, keganasan kanker rahim, dan keganasan kanker buah dada," katanya.

Menurut dia, SOPK pada penyakit koroner dapat dilihat dari setidaknya tiga dari lima kriteria

"gaya hidup" yakni obesitas sentral (kegemukan yang terpusat pada perut), diabetes melitus, hipertrigliseridemia, kadar HDL yang rendah, dan tekanan darah yang meningkat.

"Jadi, penyakit SOPK tersebut juga disebabkan oleh perubahan gaya hidup, karena sebagian besar pola konsumsi penduduk Indonesia didominasi oleh karbohidrat," kata guru besar kelahiran Banyuwangi pada 17 Februari 1963 itu.

Oleh karena itu, solusi atas penyakit SOPK antara lain dengan usaha mengonsumsi diet dengan komposisi karbohidrat, protein, dan lemak yang berimbang dengan kebutuhan kalori yang terukur; dan melakukan olahraga rutin.

"Selain mengubah gaya hidup, pasien juga perlu diberi metformin untuk mencegah dan menurunkan progesivitas menjadi diabetes melitus tipe dua," katanya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya Prof dr Moch Thaha PhD, Sp.PD-KGH, FINASIM, FACP, FASN, yang dikukuhkan bersama Prof Budi Santoso mengatakan tes urine bisa mendeteksi potensi gagal ginjal pada seseorang.

"Gagal ginjal itu tidak tampak gejalanya dan biasanya baru tampak gejalanya bila sudah mencapai stadium 4, sehingga sering ketahuan setelah kondisinya sudah akut. Untuk mengetahui gejala sejak awal adalah tes urine ketika seseorang sudah berumur 45 tahun," kata guru besar termuda di FK Unair itu. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III

Pemkot Surabaya-KA MoU Pembangunan Trem Pekan ini SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya dan PT Kereta Api (KA) akan menandatangani kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) pembangunan proyek alat transportasi massal berupa trem pada pekan ini.

Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan mengatakan pekan lalu pihaknya melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan ketentuan kerja sama dengan PT KA seperti metode kerja sama dan sumber pendanaannya.

"Dalam waktu dekat ini, akan ada MoU dengan PT KA," katanya, Minggu (21/9).

Mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menjelaskan saat ini PT KA dan Pemkot Surabaya sedang menelusuri jalur yang akan dilalui oleh trem.

Pihaknya sudah melakukan survei di beberapa titik, seperti di Jalan Darmo, Jalan Diponegoro dan seterusnya. "Jalur yang dilalui trem nanti akan menggunakan lahan Pemkot Surabaya dan PT KA,"

katanya.

Dia menampik pembangunan trem hanya akan menambah kemacetan karena pemkot sedang melakukan pengembangan lalu lintas, seperti penggunaan traffic light, dan closed circuit television (cctv).

Keduanya, lanjut dia, akan dimaksimalkan untuk membuat lalu lintas lancar dan kepadatan kendaraan terkendali dengan sangat baik. "Memang karena barang baru (trem) masih butuh penyesuaian, tetapi dengan pengembangan lalu lintas yang dilakukan wali kota kemacetan akibat trem bisa diminalisir," ka-

JELANG MEA 2015

Risma Meminta Warganya Menggeluti Wirausaha

Tri Rismaharini, menilai rugi ketika ada warganya yang lebih tertarik menjadi PNS karena dunia usaha lebih menjanjikan, terutama dalam soal penghasilan.

"Bahkan saya bercita-cita menjadikan Surabaya sebagai kota wirausaha," katanya.

Menurut dia, hal ini sebagai penguat dari pondasi ekonomi Surabaya yang ditopang dari sektor perdagangan dan jasa.

"Warga harus berlombalomba berwirausaha. Tahun depan, MEA akan diberlakukan. Warga Surabaya harus siap menghadapi gempuran produk-produk dari luar negeri. Makanya, warga harus menangkis ini dengan mengembangkan wirausaha," katanya.

Ia mengatakan perputaran uang di Surabaya per tahunnya mencapai Rp20 triliun.

Angka ini jauh di atas perputaran uang yang dikelola Pemerintah Kota (Pemkot)

Tri Rismaharini

Wali Kota Surabaya Surabaya dalam bentuk APBD pertahunnya yang hanya sekitar Rp 7 triliun.

Guna merangsang gairah warga Surabaya berwirausaha, Risma rela namanya dicatut untuk merek produk, misalnya digunakan untuk merek pakaian, makanan dan juga produkproduk lainnya.

"Pasar di Surabaya ini sangat-sangat besar. Kalaupun tidak mampu menembus pasar ekspor, pasar di Surabaya masih menjanjikan.

Surabaya itu diisi tiga juta jiwa dan ini pasar potensial.

Sangat bagus jika mampu menguasai pasar lokal ini," katanya.

Risma menandaskan, guna meningkatkan dan menguasai pasar lokal, pihaknya gencar memberi pelatihan pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Saat ini, di Surabaya sudah ada sebanyak 1.500 usaha kecil yang produknya siap menguasai pasar lokal.

Sebanyak 1.500 usaha kecil itu, kata dia, sudah menyerap sebanyak 20.000 tenaga kerja.

Saat ini produk UMKM sudah banyak yang masuk ke pertokoan-pertokoan modern seperti mal. Pelan tapi pasti, produk dari pelaku usaha kecil ini akan diterima dengan mudah oleh masyarakat.

"Ini karena semakin lama produk mereka makin bagus.

Saya juga akan bantu pengawasan produk-produk mereka (pelaku usaha kecil) dan sekaligus mengurus HAKI (hak atas kekayaan intelektual)," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

tanya.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha sebelumnya meminta agar wali kota Surabaya tidak tergesa-gesa mewujudkan proyek trem. Dia menyarankan supaya proyek yang akan direalisasikan melalui kerja sama Pemkot dengan PT KA ini harus dikaji terlebih dahulu agar tidak menimbulkan pro dan kontra.

"Kami hanya mengaharapkan, Surabaya ini kan luar biasa macetnya. Artinya, progam itu harus digodok dulu, setelah itu baru dipublikasikan ke publik atau media. Ini kan masih belum jelas tapi sudah digembar-gemborkan, ini

yang akhirnya menimbulkan pro kontra," ucapnya.

Ia mengungkapkan sampai saat ini pemkot belum pernah memberikan keterangan yang resmi kepada dewan. Pihaknya sejauh ini belum mengetahui proyek trem dijadikan seperti apa.

"Harusnya kan ada pertemuan dulu pemkot dengan dewan, kita diundang dengan pemerintah kota, dengan Bappeko (Badan Pembangunan dan Perencanaan Kota), atau dengan PT. KA, biar tidak menimbulkan pro dan kontra diberbagai pihak," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

PARTAI GERINDRA

Sutadi Berharap Penggantinya Bukan Legislator SURABAYA - Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya Sutadi berharap agar penggantinya bukan kader atau pengurus partai yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD. "Saya punya pengalaman, ketika saya jadi ketua DPC, ada sebagian pengurus DPC adalah anggota dewan. Susah, saat diundang rapat alasan lagi di Denpasar, di Samarinda, di Jakarta," katanya di Surabaya, Minggu (21/9).

Ia mengaku sudah ikhlas mundur karena memiliki alasan yang sudah jelas. Kalau DPP dan DPD sudah menyiapkan pengganti, dirinya mengaku itu yang diharapkan.

Menurut dia, jabatan ketua bukan harus dipertahankan dalam posisi tugas-tugas berat mempersiapkan Pilkada Surabaya 2015.

"Saya yakin, jika saya tetap menjabat sebagai ketua DPC tidak maksimal. Kinerja di dewan pasti berkurang, padahal saya digaji di dewan," ujarnya.

Sebetulya yang paling utama, lanjut dia, adalah membuat tradisi, kalau memang gagal menjadi ketua sebaiknya mundur. "Saya ini kan gagal dalam perspektif saya, pemilihan legislatif, Gerindra cuma dapat lima kursi, walaupun suaranya naik 40 persen. Begitu juga dengan pilpres di bawah lima persen, jadi

apa yang dibanggakan. Jadi biar diganti sama yang lain," katanya.

Saat ditanya kriteria penggantinya, Sutadi mengatakan banyak yang sekrang ingin bergabung di Gerindra. "Cari yang muda, profesional dan mereka betul-betul baru. Ini akan lebih bersemangat," ujarnya.

Ditanya apakah sudah diminta mengusulkan nama-nama penggantinya, Sutadi mengatakan sampai saat ini belum ada. "Sejak saya meluncurkan surat permohonan mengundurkan diri pada Senin (15/9), saya tidak pernah dihubungi sama pihak DPD maupun DPP," katanya.

Diketahui Ketua DPC Gerindra Surabaya B.F Sutadi tiba-tiba mengajukan pengunduran diri dari kursi ketua dengan alasan ingin fokus dengan kinerja di DPRD dan sejumlah alasan lain.

Hanya saja, kabar yang beredar, keputusan mundur itu tak lepas dari konflik yang muncul internal partai serta imbas pertarungan perebutan kursi wakil Ketua DPRD Surabaya jatah parpol itu.

Sebelumnya, Sutadi tidak dipilih DPP Gerindra sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya, posisi itu akhirnya diberikan kepada Bendahara DPC Darmawan. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III

11

ant/ant/rudi mulya

WISATA KEBUN KOPI. Sejumlah wisatawan asing asal Perancis mengambil foto biji kopi tanaman kopi di perkebunan kopi lereng Gunung Kelud, Desa Sugih Waras, Ngancar, Kediri, Jawa Timur, Minggu (21/9). Wisatawan mancanegara sengaja datang untuk melihat perkebunan kopi yang merupakan bahan utama Kopi Luwak, mengingat kopi itu berpredikat sebagai kopi termahal di dunia.

Pengelola Wisata Prataan Pesimis Penuhi Target TUBAN - Pengelola Wana Wisata Prataan di Desa Prataan, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pesimistis bisa memenuhi target pendapatan yang ditetapkan Koperasi Bisnis Mandiri (KBM) Perum Perhutani Unit II Jatim sebesar Rp 500 juta pada 2014.

Pengelola Wana Wisata Prataan Tuban Achmad Yudhi memperkirakan pendapatan objek Wana Wisata Prataan selama 2014 dengan wisata andalannya pemandian air hangat dan kawasan hutan jati, hanya bisa tercapai 70 persen dari target sebe-

sar Rp 500 juta.

"Pendapatan tahun lalu juga hanya tercapai 70 persen dari target Rp 500 juta. Yang jelas jumlah pengunjung tahun ini tidak mengalami peningkatan dan tetap stabil sekitar 2.000 orang/bulan," jelasnya.

Yudhi menjelaskan pengunjung objek wisata setempat, selain berasal dari lokal Tuban dan Bojonegoro, juga berbagai daerah lainnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

"Sebagian besar pengunjung yang datang umumnya untuk terapi sakit berendam air hangat, sebab hasil penelitian menyebutkan kandungan belerang di sini cukup tinggi," katanya.

Ia membenarkan banyak menerima keluhan para pengunjung mengenai kurangnya fasilitas bermain, juga tempat

istirahat di lokasi objek wisata setempat.

Padahal, katanya, masuk ke lokasi objek wisata setempat dipungut karcis masuk Rp 5.000/ orang, tetapi ketika akan mandi air hangat atau renang juga dikenai tanda masuk Rp 5.000/ orang.

"Saya sudah berulang kali menyampaikan keluhan pengunjung kepada jajaran KBM Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, mengenai kurangnya fasilitas bermain dan tempat istirahat tetapi belum mendapatkan tanggapan," jelasn-

ya.

Bahkan, lanjutnya, KBM Perum Perhutani Unit II Jatim akan menaikkan karcis tanda masuk menjadi Rp 6.000/orang, sedangkan masuk kolam renang atau mandi air hangat juga Rp 6.000.

"Kami mengkhawatirkan kalau karcis masuk dinaikkan, akan mengurangi jumlah pengunjung," ujarnya.

Objek wisata Prataan berada di areal seluas 2,5 hektare, lokasinya sekitar 23 kilometer dari Kota Bojonegoro dan berjarak sekitar 60 kilometer dari Kota Tuban.

Fasilitas yang dimiliki 11 kamar mandi air hangat dengan sebuah kolam air hangat berukuran 3 X 5 meter, berupa kolam renang dengan ukuran 20 X 25 meter berkedalaman 1-3 meter dan dua kolam anak-anak dengan ukuran masing-masing 7,5 X 8 meter. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 No. 0446 | TAHUN III

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III

MADURA

12

OKNUM GURU

Wali Murid Protes PROBOLINGGO - Sejumlah wali murid SDN III Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo melakukan protes. Sikap protes itu dilakukan akibat ulah seorang oknum guru yang memberlakukan hukuman denda terhadap siswanya.

“Denda itu berupa denda uang,” ujar Yu, seorang wali murid kelas VI, kepada wartawan, Minggu (21/9).

Menurutnya, denda yang dilberlakukan oleh oknum guru berinisial SL tersebut, ketika ada siswa yang lupa membawa buku pelajaran.

“Besarnya denda itu Rp.2500 bagi siswa yang lupa membawa buku mata pelajaran,”ungkap Yusis.

Sejumlah wali murid SDN III Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo melakukan protes. Sikap protes itu dilakukan akibat ulah seorang oknum guru yang memberlakukan hukuman denda terhadap siswanya.

MENURUN. Perolehan susu sapi akibat peternak kesulitan memperoleh rumput segar.

Produksi Susu Sapi Menurun Peternak Sulit Mendapat Rumput Segar PROBOLINGGO - Peternak sapi perah khususnya di wilayah Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo mengeluhkan hasil produksi susu pada musim kemarau.

Menurunnya perolehan susu sapi akibat peternak kesulitan memperoleh rumput segar.

Salah satu peternak sapi di Desa Bremi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, Bihar (34) mengatakan dalam musim kemarau peternak kesulitan memperoleh rumput. Sehingga hasil susu yang diperoleh tidak maksimal seperti musim penghujan. ”Asupan makan sapi perah memang membutuhkan rumput segar. Untuk memicu produktifi-

tas susu,” katanya kepada wartawan, Minggu (21/9).

Menurutnya, dalam sehari susu yang dihasilkan sewaktu musim kemarau mengalami penurunan lima puluh persen dibandingkan dengan perolehan susu di musim penghujan. “Memang perolehannya jauh lebih kecil dibandingkan musim rumput,” jelas Bihar.

Bihar mengaku, dalam satu

ekor sapi peliharaannya seharinya bisa menghasilkan 6-7 liter. Karena sulitnya mendapatkan rumput segar, susu yang dihasilkannya dalam perhari hanya mendapatkan 3-4 liter.

“Makanan untuk ternak tidak banyak memperoleh rumput segar. Biasanya rumput yang dimakan hanya rumput kering.

Untuk menambah vitamin, saya campur rumput dengan pohon jagung,” ungkapnya.

Senada disampaikan peternak susu sapi lainnya, Fandri (40). Ia mengatakan susu yang dihasilkan setiap hari secara rutin oleh sapinya sudah pasti terjual. Di daerah Krucil penampungan susu dari petani sudah

dilakukan pembelian oleh koperasi.

“Dalam perliter susu, koperasi mengambilnya dengan harga Rp 8-9 ribu. Jika harga susu mengalami kenaikan, bisa lebih mahal lagi,” ujarnya.

Dikatakan, kondisi sulitnya mendapatakan rumput segar juga berdampak pada pendapatan para peternak. Biasanya dalam sehari bisa mendapatkan keuntungan Rp 70 -100 ribu.

Untuk saat ini hanya mendapatkan keuntungan Rp 40 - 60 ribu.“Nilai produksi susu sapi yang dihasilkan saat dilakukan pemerahan tidak begitu banyak hasilnya,” terang Fandri. =Mahfud Hidayatullah

Sedangkan siswa yang tidak mengerjakan tugas rumah (PR) akan didenda sebesar Rp 5000. “Banyak wali murid yang mengeluh,” imbuh dia.

Yusis menambahkan, sikap protes para wali murid bukan hanya karena persoalan dendanya yang memakai uang. Tapi kebiasaan ringan (suka pukul ) terhadap siswa yang membuat para wali murid tidak terima.”Banyak siswa yang ketakutan karena gurunya ringan tangan,” ujar walimurid lainnya.

Jika hal itu terus dibiarkan, kata dia, kondisi siswa kelas VI akan tertekan. Apalagi kelas VI akan mengahapi ujian lulusan. “Seorang pendidik itu harus bijak. Jangan kemudian siswa hanya keliru sedikit langsung main pukul,” terang Yusis. =Muhammad Sugianto

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446| TAHUN III

13

Resahkan Orangtua

Isu Penculikan Anak Merebak PROBOLINGGO - Para orangtua belakangan ini mengaku resah, menyusul maraknya isu tentang penculikan terhadap anak. Mereka resah karena tak ingin anaknya menjadi korban penculikan.

Bahkan, sejumlah orangtua nekat mengadukan hal itu ke kantor biro Koran Madura Jalan Mastrib, Kota Probolinggo.

“Terus terang kami merasa tidak aman dengan adanya isu itu,” ujar Ny. Yuyun asal warga Kelurahan Wonoasih saat mendatangi kantor biro Koran Madura, Minggu (21/9).

Dia menjelaskan, isu tentang penculikan terhadap anak sekolah muncul sejak sepekan lalu. Akibat maraknya isu tersebut, Ny. Yuyun terpaksa mengantarkan anaknya ke sekolah setiap hari.”Biasanya anak saya diantar naik becak.

Sejak muncul isu itu kita jadi khawatir,” katanya bercerita.

Saat mengadukan perihal

MELEJIT. Harga daging ayam dalam sepekan terakhir terus mengalami kenaikan

Harga Daging Ayam Melejit Naik Tembus Rp 35 Ribu Perkilogram PROBOLINGGO - Harga daging ayam dalam sepekan terakhir terus mengalami kenaikan. Untuk saat ini harga daging ayam di pasar Kabupaten Probolinggo, tembus Rp 35 ribu perkilogramnya.

Wasit, salah satu pembeli daging ayam di pasar Leces Kabupaten Probolinggo, mengatakan harganya hanya mencapai Rp 28 ribu perkilonya, kemudian Rp 30 ribu perkilonya, sekarang sudah naik lagi Rp 5 ribu. “Harganya ayam potong terus mengalami kenaikan,” terangnya kepada wartawan, Minggu (21/9).

Dia mengatakan, kenaikan harga daging ayam potong membuat banyak pembeli yang berkurang. “Biasanya saya membeli dagaing ayam potong satu kilogram sekarang hanya membeli setengah kilogram,” jelas Wasit.

Naikanya harga ayam potong tersebut, juga disikapi oleh para pedagang ayam potong, Linda (35) mengaku, kenaikan harga daging ayam potong sebesar Rp 35 ribu perkilogram itu baru terjadi sepekan ini.

Pada pekan lalu, harga daging ayam mencapai Rp. 30- 32 ribu perkilogramnya. Kenaikan harga itu disebabkan pasokan ayam potong mulai minim di beberapa daerah “Info dari kandang, ayamnya mulai berkurang. Sehingga barang memang tak ada. Dari peternak memberi harga jual

mahal,”tandas Linda.

Menurutnya, kenaikan harga itu mengakibatkan penjualan ayam potong setiap harinya hanya mengalami penurunan. Sebelumnya, dalam sehari bisa menjual daging ayam mencapai Rp 1,5 kwnital. Untuk saat ini, hanya bisa menjual daging ayam mencapai 80- 50 kilogram.

“Tingkat pembelian konsumen dengan mahalnya harga daging ayam juga mempengaruhi turunnya daya beli masyarakat,” ucapnya.

Pihaknya berharap, dengan mahalnya harga dan menurunnya daya beli setidaknya tidak bisa bertahan lama. Karena ini juga berakibat fatal kepada hasil pendapatan yang diperolehnya. ”Semoga harga ayam potong kembali normal,” ungkap Linda. =Mahfud Hidayatullah

itu, perempuan yang mengaku mempunyai anak satu itu bersama dengan ibu yang laiinnya.

Mereka adalah Ny. Fitriati asal Kelurahan Kebonsari Kulon dan Ny. Sudarmila asal Kelurahan Jrebeng Lor.”Kami hanya khawatir saja dengan adanya isu itu,” aku Ny. Sudarmila.

Menurutnya, isu tersebut merebak di kalangan ibu-ibu yang anaknya sekolah di SD. Bahkan isu itu beredar melalui SMS. “Selain dari omong ke omong ada yang melalui SMS yang tidak jelas nama pengirimnya. Isinya agar berhatihati karena sekarang maraknya dengan penculikan terhadap anak.”Siapa yang tidak takut kalau seperti itu,” kata Ny. Fitriati menceritakan.

Sementara itu, salah seorang wali muris bernama Toha asal Kelurahan Kademangan mengaku jika anaknya hampir menjadi korban penculikan. Untungnya anaknya tidak sampai dibawa kabur. “Modus pelaku dengan mengiming-imingi memberikan sesuatu pada korban,” katanya. =Muhammad Sugianto

Pemberangkatan JCH

Jalan Pantura Jadi Pusat Perhatian PROBOLINGGO – Pemberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Probolinggo pada kelompok terbang (Kloter) 46 yang dilepas di Miniatur Kakbah Kabupaten Probolinggo menjadi perhatian serius petugas Satlantas Polres Probolinggo.

Pemberangkatan yang direncanakan pada pukul 11.00 WIB, Sabtu (20/9) kemarin, harus dilakukan penertiban para pengendara yang melintas disekitar lokasi miniatur Ka’bah, pasalnya, disekitar lokasi sangat dipadati oleh kendaraan roda empat dari rombongan haji. Selain itu, jalan pantura hampir terjadi kemacetan lalu lintas.

“Kami sudah perintahkan anggota sejak pukul 08.30 pagi tadi untuk mengatur arus lalu lintas, sebab, adanya rombongan yang mengiringi jama’ah membanjiri lokasi miniatur Kakbah,” ujar Kasatlantas Pol-

res Probolinggo AKP Ridho Tri Putranto.

AKP Ridho Tri Putranto menyebutkan, kondisi banyaknya rombongan yang parkir disekitar lokasi, bisa berdampak kepada pengendara lainnya, yaitu pengendara yang melintas dari arah barat dan arah timur.

Dari itu pihak Satlantas telah mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengatur arus kendaraan agar tidak terjadi kemacetan, dan tidak mengganggu jalannya pemberangkatan calon jama’ah haji Kabupaten Probolinggo.

“Kami terus melakukan pemantauan disekitar lokasi sampai semua kendaraan yang ada di sini benar-benar kembali ketampat masing-masing, sehingga pengendara yang dari Surabaya-Situbondo, selain itu untuk mewaspadai penyeberang jalan,” jelasnya. =Muhammad Sugianto

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III

BALAP MOTOR

Road Race Masih Gunakan Jalan Umum PROBOLINGGO – Balap motor (Road Race) open champhion seri 2 memperingati HUT ke- 655 Kota Probolinggo dan TNI/Polri, digelar Pengurus Daerah Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri (PD GM FKPPI) Jawa Timur, Minggu (21/9).

Kegiatan yang berlangsung di ruas jalan umum, tepatnya di sekitar Alon-Alon Kota Probolinggo, menyebabkan terjadinya penutupan jalan dan pengalihan arus kendaraan.

Akibat adanya kegiatan balap motor yang diikuti sebanyak 117 pembalap, se Jawa timur tersebut, sejumlah jalan ditutup.

Diantaranya jalan KH.Mansyur, Jalan KH.Agus Salim, Jalan Trunojoyo dan jalan Ahmad Yani. Sehingga pengguna jalan di sekitar pelaksanaan lokasi, harus pintar-pintar mencari jalan jika tidak ingin memutar lebih jauh.

Ketua Pelaksana Road Race, Harto, membenarkan untuk sementara pelaksanaan road race itu masih menggunakan media jalan umum sebagai sirkuit.Menurutnya, even ini untuk melahirkan dan menciptakan atlit otomotif, khususnya balap motor. Sedangkan untuk road race ini, berlangsung seru di setiap kelasnya, karena para pembalap saat mempunyai talenta dan kualitas yang membanggakan.

“Antusias peserta sangat tinggi, sehingga saya berharap gelaran ini bisa berlangsung seru. Semua pembalap mempunyai peluang yang sama untuk menjuarai kelas yang diikutinya,” tandasnya.

Senada disampaikan mantan pembalap nasional yang juga tergabung dalam kepanitiaan oleh Fenky Lauren. mengatakan bahwa pembalap nasional dan pembalap regional akan meramaikan even kali ini. “Dalam konteks ini, bukannya pembalap daerah tidak bisa menang, tapi juga harus diperhitungkan. Karena kualitas mereka juga sangat bagus,” urainya.

Begitu juga mengenai trek, menurutnya simpang balapan disetting pada sirkuit yang benarbenar akan menguji keterampilan mekanik dalam mengolah motor serta para pembalap dalam menunjukkan skill-nya.

“Siapa yang terbaik di kedua faktor tersebut, maka dialah yang akan menjadi jawara, dan sirkuit yang kami gunakan ini

sudah memenuhi standar atau aturan dari IMI,” jelas Fenky Lauren.

Menuai Sorotan Digunakannya jalan raya disekitar Alon-Alon Kota Probolinggo untuk kegiatan road race menuai protes. Fakta ini akan tetap berulang sepanjang tak ada solusinya. Pemkot yang mewilayahi jalur ini juga merasa tak bisa berkutik, mengingat fasilitas untuk road race memang terbatas.

Di lain pihak, penyediaan sarana untuk uji ketangkasan mengendarai sepeda motor ini semestinya melibatkan banyak komponen. Jika penyediaan lahan untuk kegiatan ini merupakan satu kebutuhan, semua pihak harus siap.

Ketua DPC Partai Nasdem,

H.Zulfikar Himawan, menilai kegiatan yang menggunakan badan jalan ini sulit diterima akal sehat. Bahkan, ketika jalur alternatif ini mulai padat digunakan masyarakat, penutupan jalan pasti akan menimbulkan masalah. Ia mengusulkan agar masalah ini segera ditangani mengingat banyak solusi yang bisa ditempuh.

“Road race itu dianggap menggangu jamaah yang hendak melaksanakan ibadah sholat di masjid yang ada di sebelah barat alun-alun. Banyak warga yang mengadu pada kita.

Kenapa even itu diadakan di alun-alun yang dekat dengan masjid,” ujarnya.

Dia menjelaskan, even road race tersebut tak hanya dinilai telah mengganggu masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah sholat di masjid, tetapi juga terhadap masyarakat lainnya.

“Kami atas nama partai Nasdem sangat kecewa dengan pihak penyelenggara. Seharusnya pihak penyelenggara melakukan koordinasi terlebih dulu

dengan pihak-pihak terkait,” tandas Imawan.

Itulah sebabnya, pihaknya akan mempertanyakan hal itu kepada pihak penyelenggara.

Apalagi, kata Imawan, ada indikasi panarikan tiket saat masuk arena. Sementara itu, saat gelar road race itu, ribuan penonton mendatangi lokasi arena. Bahkan, even tersebut memacetkan arus lalin.

Protes Ketua DPC Partai Nasdem Kota Probolinggo, H.Zulfikar Himawan, ini ternyata cepat direspons kepanitian Road Race Open Champhion Seri 2, Fenky Lauren, menyadari protes warga atas penutupan badan jalan untuk kegiatan road race. Hal ini tak bisa dihindari mengingat alternatifnya memang tak ada,’’ ujarnya.

Pihaknya sudah melakukan langkah koordinasi koordinasi ke pemerintah Kota Probolinggo, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait seperti BLH, Badan Pelayanan Perijinan, dan Polres Probolinggo Kota.

Kritik masyarakat atas penyalahgunaan fungsi -fungsi jalan

umum memang makin banyak.

Fakta ini bisa dimaklumi mengingat padatnya jalur lalu lintas.

Ketika ada penyempitan dan pemotongan arus, maka jalur-jalur tertentu akan menuai kemacetan dan menimbulkan emosi pengendara.

Untuk itu, memang selayaknya memiliki fasilitas-fasilitas publik untuk kepentingan pengembangan profesi.“Mengapa road race tetap dilakukan, walau protes terus mengalir. Kegiatan ini tetap diizinkan karena ada permohonan dan sudah ada koordinasi yang bersama pemkot dan Polres Probolinggo Kota,”ucap Fenky Lauren .

Demikian juga, Probolinggo butuh event seperti road race karena sudah belasan tahun vakum untuk memunculkan atlet berprestasi di bidangnya.

“Seleksi atas kepentingan inilah yang direspons dengan mengeluarkan izin road race di jalan umum ditoleransi. Ke depan memang perlu dipikirkan solusi terbaik atas masalah ini,’’ ujarnya lagi. =M.Hisbullah Huda

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SENIN 22 SEPTEMBER 2014SEPTEMBER | No. 0446 |2014 TAHUN III SENIN 22

No. 0446 | TAHUN III

15 15

LA LIGA

Atletico Imbang, Madrid Mengamuk MADRID-Atletico Madrid kembali menuai hasil tidak memuaskan di La Liga musim ini setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan tamunya Celta Vigo pada laga di Vicente Calderon pada Sabtu (20/9) waktu setempat atau Minggu (21/9) dini hari WIB. Ini adalah hasil seri kedua mereka secara berturut-turut. Sedangkan di Liga Champions, finalis musim lalu ini menelan kekalahan 2-3 dari Olympiacos pertengahan pekan lalu.

Serentetan hasil buruk ini tidak telepas dari absennya pelatih Diego Simeone di pinggir lapangan karena mendapat sanksi larangan mendampingi pemainnya pada delapan pertandingan.

Tanpa kehadiran pelatih bertangan dingin asal Argentina ini, Atletico tidak memperlihatkan penampilan yang garang seperti mereka perlihatkan musim lalu.

Meskipun, pada awal musim ini, mereka sempat tampil impresif dengan dua kali mengalahkan Real Madrid, masing-masing di Piala Super Spanyol dan derbi Madrid di La Liga musim ini.

Pada laga ini, tim tamu unggul terlebih dahulu melaluli Pablo Hernandez ketika pertandingan baru berjalan 19 nenit. Tuan rumah baru bisa membalas pada menit ke-31 melalui bek Miranda. Juara La Liga musim lalu ini sempat unggul 2-1 berkat gol bek Diego Godin pada menit ke-41 dan bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, tim tamu sukses menyamakan kedudukan berkat gol Nolito dari titik putih pada menit ke-53.

Tendangan penalti ini berawal dari pelanggaran keras Miranda terhadap pemain Celta Vigo, Car-

les Planas di dalam kotak terlarang. Atletico tidak hanya diganjar hukuman tendangan penalti, tetapi Miranda juga diberi kartu kuning. Nolito yang ditugasi sebagai algojo sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Kedudukan 2-2 ini pun bertahan hingga akhir pertandingan.

Sementara itu, pada laga terpisah, Real Madrid mengamuk di Estadio Riazor saat menantang tuan rumah Deportivo La Coruna pada Sabtu (20/9) malam WIB. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan menghancurkan tuan rumah dengan skor sangat telak 8-2. Kemenangan ini menjadi jawaban para pemain Madrid atas kritik fans klub itu karena menelan dua kekalahan beruntun di La Liga sebelumnya masing-masing dari Real Sociedad dan Atletico Madrid.

Kemenangan besar ini juga melanjutkan kemenangan besar sebelumnya di Liga Champions saat anak-anak asuh Carlo Ancelotti itu menang sangat telak 5-1 atas FC Basel pertengahan pekan lalu. Kemenangan ini ternyata mendongkrak tingkat kepercayaan diri para pemain Madrid. Buktinya mereka bisa membantau Deportivo La Coruna tanpa ampun.

Pada laga ini, Ronaldo memberong tiga dari delapan gol tersebut alias hattrick. Pemain baru yang dipinjamkan dari Manchester United (MU) Javier Hernandez dan Gareth Bale masing-masing mencetak dua gol. Sedangkan satu gol lainnya dibuat James Rodriguez. Sementara dua gol tuan rumah dibuat Jose Toche dan Haris Mendunjanin dari titik putih. =ESPN/CAROL AJI

TERTAHAN DI CALDERON. Penyerang Atletico Madrid Antoinne Griezmann kecewa setelah gagal mencetak gol ke gawang Celta Vigo. Tim tamu berhasil menahan imbang tuan rumah dengan skor 2-2.

MADRID MENANG BESAR. Cristiano Ronaldo (duduk) mendapat ucapan selamat dari Toni Kroos (#8) usai mencetak gol ke gawang Deportivo La Coruna. Ronaldo mencetak tiga gol dari skor 8-2 kemenangan Madrid atas tuan rumah.

Liverpool Kalah, Rodgers Kecewa WEST HAM - Pelatih Liverpool Brendan Rodgers mengaku sangat kecewa dengan hasil yang diraih timnya setelah kalah 1-3 dari West Ham United pada lanjutan Liga Utama Inggris di Upton Park, Minggu (21/9) dini hari WIB. “The Reds” kecolongan dua gol pada tujuh menit pertama pertandingan melalui Winston Reid pada menit kedua dan Diafra Sakho di menit ke-7.

Pemain muda Liverpool Raheem Sterling sempat memperkecil ketinggalan timnya pada menit ke-28, tetapi tidak berhasil menyamakan kedudukan hingga 45 menit babak pertama usai. Di babak kedua, Steven Gerrard juga gagal mengejar ketinggalan timnya. Bahkan mereka harus kemasukan satu gol lagi dua menit menjelang laga usai berkat gol Morgan Amalfitano.

Ini adalah kekalahan ketiga secara beturut-turut Liverpool pada lima laga pertama musim ini. Sebelumnya mereka kalah dari Manchester City di Etihad Stadium tiga pekan lalu dan kalah dari Aston Villa di Anfield pekan berikutnya. Dengan tiga kekalahan ini, posisi Liverpool di klasemen sementara makin tercecer.

Atas hasil buruk ini, Brendan Rogers sangat kecewa. Lebih mengecewakan lagi karena mereka bermain tidak dalam performa yang diharapkannya.

“Kami sebenarnya adalah sebuah tim yang sangat cepat tetapi kali

ini hal tersebut sama sekali tidak terlihat. Kami harus jujur bahwa West Ham tampil luar biasa.

Mereka membuat kami tertekan dan memaksa kami bertahan karena tidak mampu menguasai bola. Ketika kami tertinggal 0-2, saya akui bahwa laga ini menjadi sulit,” kata mantan pelatih Swansea City itu.

Pada laga tersebut, Rodgers terpaksa menarik keluar Javier Manquillo dan memasukkan Mamadou Sakho pada menit ke22. Pasalnya, serangan tuan rumah memaksa Liverpool harus memilih pemain bertahan untuk meredam tekanan mereka.

“Saya merasa bahwa sejak awal pertandingan mereka memasang dua pemain depan dan Stewart Downing di belakang. Sistem ini membuat kami sedikit bermasalah,” ujarnya.

Dia menambahan, “Saya melihat bahwa kami tidak bisa bersaing, maka sebagai pelatih saya harus melakukan perubahan yang membuat tim lawan harus berpikir lagi. Dengan per-

gantian itu, permainan kami berubah dengan mengandalkan dua pemain sayap. Perubahan ini membuahkan hasil dan kami sukses mengubah kedudukan menjadi 2-1. Sejak itu, sampai mereka mencetak gol ketiga, kami mengontrol pertandingan.”

Tetapi menurutnya, standar permainan Liverpool tidak sesuai yang diharapkannya. “Umpanumpan kami terlalu pendek. Juga terlalu banyak umpan panjang.

Secara keseluruhan penampilan kami tidak berada pada level yang kami harapkan,” jelasnya lagi.

Sebaliknya pelatih West Ham United Sam Allardyce mengaku sangat gembira dengan hasil ini lebih-lebih karena para pemainnya tampil menawan di semua lini. “Babak pertama sangat luar biasa. Menurut saya, penampilan kami di babak pertama sangat mengejutkan Liverpool. Kami memiliki kualitas dalam penyelesaian akhir. Seharusnya kami bisa mencetak tiga atau empat gol di babak pertama,” ujarnya.

Dia meneruskan, “Kami selalu tahu bahwa Liverpool akan selalu kembali tetapi penampilan di babak pertama untuk saya sangat membanggakan. Di sini ada banyak pemain baru; Alex Song, Enner Valencia, dan Sakho.

Mereka bermain bagus dan cepat. Begitu juga Cheick Kouyate dan Aaron Cresswell serta para pemain lainnya.” =SKY SPORTS/CAROL AJI

16BACA

KORAN MADURA

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III

KORAN MADURA

JUGA

16

Liverpool Kalah, Rodgers Kecewa Olahraga | 15

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 No. 0446 | TAHUN III

CARLOS TEVEZ

Juventus Bungkam AC Milan di San Siro MILAN - Juventus memperlihatkan diri sebagai calon kuat jawara Serie A Italia musim ini, setelah mengandaskan tuan rumah AC Milan pada laga bertajuk derbi Italia di San Siro, Minggu (21/9) dini hari WIB. Si Nyonya Tua menang tipis 1-0 berkat gol Carlos Tevez pada babak kedua.

Kemenangan ini sekaligus menjaga tren kemenangan “La Vecchia Signora” pada tiga laga pertama Serie A musim ini. Sedangkan bagi Milan, kekalahan ini menghentikan laju kemenangan mereka dalam dua pertandingan sebelumnya.

Pelatih Milan yang juga mantan striker Milan, Filippo Inzaghi sangat kecewa dengan hasil negatif ini. Meski demikian, dia mengakui Juventus adalah tim terkuat di Italia pada empat tahun terakhir dan mengalahkan mereka selalu menjadi sesuatu yang sulit.

Kehebatan Juventus diperlihatkan ketika mereka memaksa Milan bermain bertahan karena tidak diberi kesempatan untuk menyerang. Catatan statistik juga memperlihatkan dominasi tim dari Kota Turin itu. Juve unggul 59 berbanding 41 persen dalam penguasaan bola, dan melepaskan tembakan lebih banyak yakni

GOL PENENTU. Carlos Tevez usai mencetak gol ke gawang AC Milan pada laga Minggu (21/9) dini hari WIB. Gol tungga Tevez memastikan kemenangan Juventus atas tuan rumah AC Milan.

AC MILAN

JUVENTUS

0 1 14 berbanding 9.

“Kami semua kecewa tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Tapi saya realistis, kalau tidak maka (harapan itu) adalah hal yang sia-sia. Saya harap kami mengalahkan Juventus malam ini dengan sebuah keajaiban dan itu tidak bisa terjadi. Pastinya saya akan terus melanjutkan bekerja sehingga kami bisa meraih hasil hebat di masa depan,” ujar Inzaghi.

Kekalahan dari Juventus ini membuat Milan turun ke posisi tiga klasemen sementara dengan enam poin. Posisi Milan bisa melorot lagi karena tim-tim lain akan bermain pada Minggu (21/9) sore hingga malam.

Sedangkan bek Milan asal Prancis Adil Rami mengaku mereka tidak bermain bagus pada laga tersebut. Tetapi dia yakin,

penampilan ini akan terkoreksi pada laga-laga selanjutnya. Apalagi ini baru pada awal musim.

“Kami baru di awal musim dan harus bekerja lebih. Hari ini kami tidak bermain dengan baik, karena kami terlalu dalam dan itu sulit mengingat pemain-pemain hebat yang dimiliki Juve,” kata Rami.

Dia melanjutkan, “Saya harus mengejar Tevez, Llorente, dan Pogba, yang mana berat karena saya cukup lama tidak bermain selama 90 menit. Setelah pertandingan, kami semua kecewa, tapi kami sangat ingin kembali ke jalur juga. Sekarang momennya tiba bagi kami untuk membuktikan pada siapapun bahwa kami punya karakter,” tambahnya.

Sementara itu, pelatih Juventus yang melatih Milan musim lalu, Massimiliano Allegri mengaku bahwa kemenangan atas Milan ini bukanlah upaya balas dendamnya atas pemecatan musim lalu oleh manajemen Milan. “Ini jelas bukan soal membalas dendam. Milan adalah bagian penting dalam karier saya dan saya masih sangat menyukai klub ini. Sekarang saya di Juventus dan saya fokus memenangi klub ini.” =SKY SPORTS/CAROL AJI

Juventus Kandidat Kuat Jawara Italia

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 No. 0446 | TAHUN III

DEWAN MENILAI DISKOP-UKM TAK KREATIF PAMEKASAN | F

LAKA LANTAS TURUN 20 PERSEN

KORAN MADURA

Muhimmatul Khoiroh SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III BERBUAT TANPA ADA PAMRIH

SAMPANG | J

A

NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Juhedi Diminta Mundur Dinilai Gagal Pimpin Kemenag PAMEKASAN- Aliansi Guru Swasta meminta Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Juhedi mundur dari jabatannya. Ia dinilai gagal memperbaiki citra Kemenag dan tak mampu mereformasi birokrasi yang cenderung berperilaku korup di lembaga yang dipimpinnya. fakih amyal/koran madura

DEMO KEMENAG. Sejumlah aktivis mahasiswa saat demo menyoroti birokrasi di Kemenag Pamekasan, beberapa waktu lalu.

Beberapa Kelemahan Juhedi 1

Dana sertifikasi guru yang mengendap mulai 2012 sampai 2013 tidak jelas

2

Pelayanan sertifikasi guru masih bersifat manual dan pengoreksian diberikan pada karyawan magang

3

Dianggap mempersulit pembuatan NUPTK

4

Dianggap gagal mengurus Nomor Registrasi Guru (NRG) milik 70 guru angkatan 2012

5

Tidak mampu memimpin bawahannya sehingga sejumlah kasus tidak bisa tertangani dengan baik

6

Kontrak beasiswa di bekas kampus STAIN Pamekasan diduga tak jelas

7

Diduga melakukan diskriminasi pada guru senior

8

Lebih memihak pada sekolah negeri daripada sekolah swasta, sehingga banyak lembaga swasta di bawah naungan Kemenag belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai

uru bicara aliansi guru swasta Kemenag Pamekasan, Zainal Abidin mengatakan sejak dipimpin Juhedi, tidak ada perubahan yang signifikan, bahkan cenderung stagnan.

Zainal mengungkapkan ada beberapa alasan guru swasta Kemenag Pamekasan mendesak Juhedi mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kemenag. Di antaranya gagal mensejahterakan guru swasta di Pamekasan. Padahal honor guru madrasah setiap bulan hanya berkisar Rp 100 ribu hingga Rp150 ribu.

Buktinya, dana fungsional tahun 2014 yang seharusnya digulirkan untuk guru swasta, justru tidak semua guru swasta menikmati tunjangan tersebut. Sebab Kemenag dianggap mempersulit pembuatan NUPTK, sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan fungsional.

Zainal menjelaskan tunjangan serti-

fikasi guru yang mengendap mulai tahun 2012 sampai tahun 2013 juga dinilai tidak jelas. Tidak berusaha untuk menjelaskan kepada guru penerima sertifikasi. Kegagalan selanjutnya, yakni pelayanan sertifikasi guru masih bersifat manual dalam proses pengumpulan data dan yang mengoreksi. Anehnya yang mengoreksi adalah karyawan magang. Juhedi juga dinilai gagal mengurus Nomor Registrasi Guru (NRG) untuk 70 guru angkatan 2012, sehingga mereka tidak jelas nasibnya.

Selain itu, Juhedi juga dinilai tak mampu memimpin bawahannya, sehingga banyak program Kemenag yang justru dimainkan oleh anak buahnya. Misalnya, program beasiswa yang dipusatkan di bekas Kampus STAIN, kontraknya diduga tak jelas. Selain itu, para mahasiswa di Kampus itu belum menerima haknya.

Kegagalan selanjutnya, yakni penentuan calon guru sertifikasi yang akan mengikuti

diklat. Ada dugaan perlakuan diskriminatif karena banyak guru-guru senior yang tidak masuk.

Dari sisi pengembangan gedung madrasah, saat ini masih banyak lembaga swasta di bawah naungan Kemenag Pamekasan belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Hal itu terjadi karena Kemenag dituding hanya melayani sekolah negeri. “Kami juga mencium aroma korupsi di Kemenag Pamekasan terutama dalam penentuan CPNS K-2,� katanya.

Sementara itu, Kepala Kemenag Pamekasan, Juhedi saat diminta konfirmasi melalui ponselnya tidak aktif. Namun, dalam beberapa kesempatan ia berjanji akan terus berusaha memperbaiki Institusi Kemenag Pamekasan. Baik dalam sisi pelayanan pendidikan ataupun pelayanan birokrasi. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO B B

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 No. 0446 | TAHUN III

KEPEGAWAIAN

THL K-2 Tunggu Presiden Baru SUMENEP – Nasib tenaga harian lepas (THL) kategori dua (K-2) di Kabupaten Sumenep masib belum ada kejelasan. Pasalnya, untuk pengangkatan THL K-2 menjadi pegawai negeri sipil (PNS) masih menunggu kebijakan presiden yang baru.

Informasinya, saat ini jumlah THL K-2 di kabupaten ujung timur Pulau Madura mencapai 1.745 orang. Sementara untuk pengangkatan THL K-2 tahun 2014 dinyatakan tidak ada, yang ada hanya dari kategori umum dengan formasi sebanyak 43 orang.

Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Sumenep, Titik Suryati mengatakan, untuk nasib THL K-2 sampai saat ini masih belum ada kepastian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

J a d i , sambung mantan Kabag Hukum Setkab Sumenep itu, untuk pengangkatan ribuan THL Titik Suryati itu masih menunggu Kepala BKPP kebijakan presiden yang baru. ”Mau diangkat, gimana, menunggu presiden baru,” terangnya.

Padahal lanjut Titik, keberadaan abdi negara di Kabupaten Sumenep dinilai sangat minus.

Berdasarkan prediksi kebutuhan PNS pada lima tahun ke depan, Sumenep masih kekurangan sebanyak 300 PNS. Berkurangnya tenaga PNS tersebut, dikarenakan jumlah pengangkatan dibandingkan jumlah PNS yang pensiun atau meninggal dunia setiap tahunnya tidak memadai. ”Kalau dilihat dari jumlah yang pensiun setiap tahunnya, memang bisa dibilang sangat kecil formasi CPNS yang diterima,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pelaksaan tes CPNS yang telah dilakukan beberapa bulan calon pegawai negeri sipil (CPNS) THL K-2 yang dinyatakan lulus hanya 261 orang. Sedangkan sisanya, masih menunggu kebijikan presiden yang baru. =JUNAEDI/MK

CUACA EKSTREM. Mobil pengangkut barang memadati Pelabuhan Kalianget, Minggu (21/9). Sejak beberapa hari terakhir kapal tidak berlayar karena cuaca ekstrem dan persediaan penumpang mulai menipis.

PELAYARAN DITUNDA

Bekal Penumpang Menipis SUMENEP - Beberapa penumpang kapal Sabuk Nusantara 27 tujuan Masalembu terlihat loyo di Pelabuhan Kalianget, Minggu (21/9). Pasalnya, tingginya gelombang beserta angin kencang di wilayah perairan Sumenep dalam beberapa hari ini membuat pelayaran menuju kepulauan Masalembu lumpuh.

Kapal Sabuk Nusantara 27 awalnya dijadwalkan akan berangkat pada hari Senin (22/9), tapi kondisi cuaca belum bersahabat membuat jadwal keberangkatan kapal ditunda.

Keadaan tersebut memaksa sejumlah penumpang untuk sementara bertahan hidup dengan seadanya. Sebab, bekal yang mereka miliki sudah tidak lagi mencukupi. Menurut mereka, sudah lebih 10 hari mereka berada di pelabuhan.

“Setelah gagal berangkat besok, katanya, akan berangkat

pada hari Jumat (26/9) yang akan datang. Tapi itu kalau keadaan cuaca membaik. Kalau cuaca masih tidak baik itu akan gagal lagi. Kasian penumpang yang sudah lama di sini,” ungkap Enggari (41) salah seorang calon penumpang asal Masalima, Kepulauan Masalembu, Minggu (21/9).

Menurutnya, banyak penumpang sudah lebih dari 10 hari berada di Pelabuhan Kalianget. Sehingga, katanya, bekal yang dimiliki sudah habis. Untuk menutupi kekurangannya, dirinya dan beberapa penumpang

lainnya harus meminjam uang kepada kerabat maupun temannya yang tinggal di daratan.

“Ya kalau mereka tidak memiliki uang terpaksa tidur di emperan pelabuhan, tapi bagi yang memiliki uang bisa menyewa penginapan. Saya baru 5 hari sudah kebingungan, Mas, apalagi calon penumpang yang lebih lama dari saya ada di sini, ya pasti bekalnya sudah menipis,” tandasnya.

Selain itu, menurut Enggari, tinggal di pelabuhan hanya untuk menunggu jadwal keberangkatan kapal sangat membosankan. Pasalnya, tak ada tempat tidur yang layak, selain emperan. Bahkan, lanjutnya, sebagian calon penumpang yang sudah tidak betah, nekat memilih naik perahu yang berlayar menuju Kepulauan Masalembu.

“Jadi kan aneh, kenapa perahu berani berlayar, sedangkan kapal tidak melakukan pelayaran. Memang ombak menuju perairan Masalembu cukup besar antara 3 hingga 4 meter, tapi perahu masih berani,” terang Enggari dengan menunjukkan raut wajah kesal.

Sayangnya, kata Enggari, sampai saat ini, meski banyak penumpang yang bertahan di pelabuhan dengan kondisi serba keterbatasan, tak ada dari pihak pemerintah daerah yang memperhatikan nasib mereka.

Menurutnya, sejauh ini masih belum ada bantuan apapun bagi para penumpang yang telantar tersebut. “Semoga ke depan dari mereka (pemerintah) ada yang memperhatikan nasib kami,” harapnya. =FATHOL ALIF/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III

C

PLM Kenanga Ilegal Terkait Penangkapan di Gili Raja SUMENEP – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep menyatakan, Perahu Kapal Motor (PLM) Kenanga yang ditangkap sejumlah nelayan di perairan Gili Raja Kecamatan Giligenting, tidak mempunyai surat izin kepemilikan dari pemerintah. ”Setelah kejadian itu (Sabtu, 13 September 2014 sekitar pukul 23.00), kami turun langsung ke sana (Gili Raja) untuk memastikan kejadian tersebut. Hanya saja setelah kami telusuri perahu tersebut tidak memiliki izin sama sekali,” kata Kabid Pengawasan Perlindungan Usaha Perikanan DKP Sumenep, Moh. Nurchrahman.

Menurut Rachman, sebelum para nelayan melakukan operasi penangkapan ikan, harus mempunyai izin terlebih dahulu. ”Itu harus dimiliki sebelum beroperasi, karena itu merupakan persyaratan utama yang harus dimiliki nelayan,” sambungnya.

Adapun surat izin yang dimaksud itu, ada dua macam, di antaranya PAS. PAS merupakan tanda bukti konkret kepemilikan perahu. PAS tersebut dikeluarkan oleh pihak syahbandar. Sedangkan izin lainnya merupakan izin

perikanan yang dikeluarkan oleh pemeritah melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Sumenep.

Sedangkan untuk mendapatkan izin perikanan dari pemerintah, pemilik perahu terlebih dahulu mengurus PAS ke syahbandar. Setelah itu, baru pemilik perahu mengajukan perizinan ke BPPT. ”Kalau masih belum ada tanda kepemilikannya, BPPT tidak bisa mengeluarkan izin. Karena PAS itu menjadi rujukan atas kepemilikan perahu tersebut,” ujar Rachman.

Sebelumnya, sejumlah warga nelayan asal Kepulauan Gili Raja, Kecamatan Giligenting, menangkap satu dari delapan perahu asal Kecamatan Ambunten. Selain menangkap perahu, sejumlah warga juga mengamankan empat orang nelayan yang mengendarai perahu tersebut.

Empat orang tersebut adalah

H. Nasir (70), Fathorrahman (55), Faisol (45) dan Abd. Gani (40).

Keempat nelyan tersebut merupakan nelayan asal Desa Ambunten Timur Kecamtan Ambunten.

Salah satu alasan ditangkapnya perahu tersebut, dikare-

kerugian sampai puluhan juta rupiah.

Menanggapa hal itu, aktivis Lembaga Kajian Kritis Sumenep (LKKS) Junaidi Pelor meminta Pemerintah Sumenep agar proaktif dalam menyosialisasi-

Logikanya, tidak mungkin seseorang itu lebih mengutamakan hasil daripada keselamatan,”

Junaidi Pelor Aktivis LKKS

nakan diduga ilegal atau tidak mempunyai izin dari pemerintah. Selain itu, jaring yang digunakan (jaring aserehe) yang digunakan keempat nelayan dinilai telah merusak ribuan alat penangkap ikan (bubuh) milik sejumlah warga nelayan setempat. Sehingga, warga mengalami

kan hal itu terhadap masyarakat, utamanya kepada nelayan. ”Kami pikir, belum memiliki perahu itu karena belum tahu. Kalau sudah tahu, pasti mereka tidak berani melanggarnya,” ujar Junaidi.

Sebab sambung Junaidi, pemilik perahu pasti lebih mengutamakan keselamatan ketimbang

penghasilan yang akan didapat. ”Logikanya, tidak mungkin seseorang itu lebih mengutamakan hasil daripada keselamatan,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Kabid Pengawasan Perlindungan Usaha Perikanan DKP Sumenep Moh. Nurchrahman mengaku telah melakuan sosialisasi setiap tahunnya. ”Memang untuk pengawasan dan sosialisasi, ada agenda khusus yang dilakukan setiap tahunnya,” katanya.

Program tersebut meliputi action dan education. Dalam program action pihak DKP melakukan pemantauan yang dilakukan bersama pihak Polair.

Sedangkan program education, melakukan sosialisasi terhadap sejumlah nelayan. Baik yang berada di kepuluan maupun yang ada di daerah pesisir daratan Sumenep. ”Kalau yang bersifat education itu terkait kepemilika izin dan surat-surat lainnya. Sedangkan action lebih kepada penggunaan jaring maupun alat penangkap ikan yang dipakai oleh nelayan,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

KILAS AKTIVITAS

PMII STKIP PGRI Gelar RTK

Ketua Demisoner Komisariat PMII STKIP PGRI Sumenep, Moh. Zalwi (kanan) menyerahkan cinderamata kepada para narasumber (M Kamalil Ersyad, Drs. Fajarisman,MH, dan Ibnu Hajar) pada seminar pendidikan dan RTK XII, Minggu (21/9) di Gedung Ki Hajar Dewantara.

S

UMENEP – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pergerakan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumenep menggelar Rapat Tahunan Komisariat (RTK) ke-XII, Minggu (21/9) di Gedung

Ki Hajar Dewantara.

Kurang lebih 500 kader menghadiri acara yang diawali Seminar Pendidikan dengan tema “Revitalisasi Arah dan Pola Pendidikan Menuju SDM Berkarakter” itu. Dalam seminar terlihat Drs. Fajarisman, MH (Disdik), M Kamalil Ersyad (Ketua DPKS), dan

Ibnu Hajar (Perwakilan Kankemenag) menjadi narasumber .

Ketua Komisariat Masa Khidmat 2013-2014 Moh. Zalwi, mengatakan RTK akan menentukan gerak dan langkah PMII STKIP ke depan. Sebab, selain menentukan nahkoda baru PK PMII STKIP Masa Khidmat 2014-2015, RTK juga merupakan momentum untuk merumuskan perencanaan besar demi kaderisasi yang lebih baik dan mapan.

“Dalam sidang komisi itulah substansinya, ada banyak hal yang perlu dibahas dirumuskan oleh peserta RTK, terutama angkatan Sambar dan Gemi yang akan menjadi pengurus selanjutnya,” jelasnya.

Terpilih sebagai Ketua PMII STKIP Masa Khidmat 2014-2015 Ulifiyah. “Semoga amanah, sebab saya rasa masih ada yang lebih mampu dari saya, tetapi kepercayaan ini akan saya pegang,” ucap Ulifiyah sembari meneteskan air mata. =SYAMSUNI/ADV

SMAN 1 Bluto Gelar Sosialisasi K-13 KHIDMAT. Penyaji sedang memaparkan materi pada Workshop Kurikulum 2013 di Aula SMAN 1 Bluto, Minggu (21/9).

SUMENEP - Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Bluto, Kecamatan Bluto, menggelar Workshop Kurikulum 2013 (K-13), Minggu (21/9) di Aula SMAN 1 Bluto kepada semua guru dilingkungan sekolah tersebut. Acara itu diikuti 44 guru.

Workshop tersebut diisi oleh tiga narasumber, yaitu Kepala SMAN 1 Bluto H. Syamsul Arifin, S.Pd. M.Si.; Kepala SMAN 1 Sumenep H, Moh. Sadik, M.Pd.; dan Waka Kurikulum SMAN 1 Sumenep H.

Achmad Junaidi, M.Pd. Kepala Sekolah SMAN 1 Bluto H. Syamsul Arifin, S. Pd. MSi mengatakan, kegiatan workshop tersebut sangat pending digelar, apalagi saat ini SMAN 1 Bluto merupakan salah satu claster yang dipercaya sebagai pendamping penerapan K13 di 58 sekolah ditingkat SMA, baik swasta maupun negeri. ”Jadi, para guru tersebut yang akan menjadi pendamping 9 mata pelajaran wajib K-13 itu,” jelasnya. =*/JUNAEDI

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III

KOMUNIKASI ANTAR LEMBAGA

Dewan Pendidikan Kecewa Disdik SUMENEP - Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) menilai Dinas Pendidikan (Disdik) setempat kurang terbuka kepada DPKS, baik dalam hal membuat kebijakan maupun hal lain yang seharusnya diketahui oleh DPKS. Karenanya, DPKS merasa diabaikan keberadaannya oleh Disdik.

Selama beberapa tahun ini, menurut Sekretaris DPKS, Jamaluddi, DPKS tidak pernah dilibatkan dalam mengarahkan program yang dilakukan Disdik.

Ia mengatakan, pihaknya selalu kesulitasn untuk minta data terkait program dan anggaran Disdik, masalnya data tentang Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut ceritanya, DPKS pernah minta data program DAK kepada Disdik. Namun, Disdik tidak memberikan secara lengkap. Menurutnya, Disdik hanya menyerahkan data penerima DAK tersebut, akan tetapi anggran yang diterima oleh setiap sekolah tidak dilampirkan.

“Kami sangat kecewa kepada Disdik. Karena kami minta data dan anggaran dari masing-masing penerima DAK tahun 2014

itu tidak lengkap. Kami hanya dikasih sekolah yang menerima bantuan tersebut, sementara nominal ke setiap sekolah tidak dilampirkan," tandasnya.

Padahal, menurutnya, Disdik harus bersikap profesional dan terbuka kepada DPKS terkait segala hal yang berkenaan dengan pendidikan. Karena, menurut Jamal, posisi DPKS ialah untuk mengontor sebagaimana terdapat dalam undang-undang.

"Seharusnya Disdik membangun komunikasi yang baik dengan pihak DPKS sebagaimana peran dan fungsinya sebagai kontrol," paparnya.

Lebih jauh, Jamal menuturkan, manajemen serta pengelolaan pendidikan di Kabupaten Sumenep sampai saat ini masih banyak yang perlu dievalu-

asi bersama. Namun lagi-lagi, menurutnya, sikap Disdik yang terkesan tertutup, tidak memberi peluang kepada DPKS untuk berbuat sesuatu.

Selain itu, ia juga menyoroti program-program yang dijalankan oleh Disdik. Menurutnya, beberapa kegiatan yang dilakukan Disdik terkesan hanya sebatas improvisasi. Dikatan, beberapa program yang dilakukan oleh Disdik masih tidak tampak hasilnya kepada masyarakat. “Contohnya itu, pengentasan buta aksara. Mana hasilnya? Jumlah buta aksara masih tinggi kenyataannya,” tuturnya.

Semenatara itu, meski telah dicoba berkali-kali dihubungi lewat telepon selulernya Minggu (21/9), sekitar pukul 10.00 Wib., Kepala Disdik, A. Shadik, tetap tidak dapat dikonfirmasi.

Pasalnya, teleponnya tidak aktif.

Oleh sebab itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari Disdik tentang tertutupnya Disdik kepada DPKS. =FATHOL ALIF

SEMRAWUT. Penataan pasar sapi di Pasar Tradisional Lenteng, Kecamatan Lenteng, semrawut. Setiap pasaran hewan pada Minggu siang, sejumlah pedagang sapi menyebar sampai ke badan jalan, sehingga mengganggu terhadap pengguna jalan. ”Seharusnya itu tidak terjadi, sebab dapat menggangggu kelancaran lalu lintas,” terang Sayiful Bahri, warga Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng.

Achmad Fauzi memberi bantuan kepada Liyamin dan Marjani di Desa Tamidung Kecamatan Batang-Batang.

SEREMONIAL

Achmad Fauzi Memberi Bantuan SUMENEP- Salah satu kandidat calon yang akan maju pada bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015, Achmad Fauzi mengunjungi kediaman Liyamin dan Marjani di Desa Tamidung, Kecamatan Batang-batang, yang sebelumnya diberitakan sebagai pasangan kakek-nenek yang bertahan hidup di kandang sapi, Minggu (21/9).

Fauzi beserta rombongan tiba di kediaman keduanya sekitar pukul 13.30 Wib. Saat tiba, Liyamin dan Marjani terlihat tidur-tiduran di tempat tidurnya.

Keduanya kemudian bangun saat Fauzi beserta rombongan masuk ke dalam gubuk bambunya tersebut. Dengan ramah, Fauzi menyalami keduanya. Keduanya pun menerima tangan yang diulurkan oleh Fauzi.

Kedatangan Fauzi beserta rombongan ke kediaman kakeknenek tersebut bukan tanpa tujuan. Menurut Fauzi, kedatangannya ialah untuk berbagi, mengingat kondisi keduanya sangat memprihatinkan. Karena di usia keduanya yang sudah lebih seabad, Liyamin dan Marjani hanya hidup berdua tanpa ada buah hati yang bisa merawatnya sepenuh hati. Keduanya bertahan hidup berkat uluran tangan tetangganya semata.

“Pertama, saya ingin berbagi dengan beliau yang hidupnya hanya berdua dengan kondisi seperti ini. Selain itu, saya juga ingin memberi semangat kepada keduanya agar terus percaya diri di usia mereka,” ungkap Fauzi.

Lebih dari itu, menurut Fauzi, apa yang dilakukannya diharapkan bisa menjadi teladan bagi generasi muda di Sumenep agar senang berbagi dengan sesama, apalagi kepada orang yang jelasjelas butuh terhadap uluran tangan mereka. “Semoga, ini menjadi contoh bagi generasi muda kita ke depan,” harapnya.

Sebelum memberikan bingkisan kepada Liyamin dan Marjani, Fauzi sempat berbincangbincang dengan keduanya. Di sela-sela perbincangannya, Fauzi minta didoakan agar semua urusannya lancar, termasuk niatnya untuk maju sebagai calon pada Pilkada 2015 nanti.

Setelah selesai ngobrol dengan keduanya, Fauzi menyerahkan bingkisan. Sambil menerima bingkisan, Liyamin mengatakan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Fauzi. “Semoga diberi balasan yang setimpal,” kata Liyamin sambil memegang tangan Fauzi.

Setelah selesai memberi bantuan kepada Liyamin dan Marjani, ketua Laskar Muda Sumenep itu melanjutkan kunjungannya ke Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten. Di sana, Fauzi beserta rombongan bersilaturrahim ke rumah kepala desa Ambunten Barat.

Pantauan Koran Madura, di kediaman Kades Ambunten Barat, sudah berkumpul puluhan tokoh masyarakat dan sebagian masyarakat Ambunten Barat.

Mereka menyambut antusias kedatangan Fauzi. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III

E

KRIMINALITAS

Pencurian Resahkan Warga SUMENEP – Maraknya aksi pencurian hewan (curanwan) dan pencurian bermotor (curanmor) di Kecamatan Lenteng, membuat warga setempat resah. Banyaknya kriminalitas membuat warga selalu merasa was-was hingga tidak nyenyak tidur setiap malamnya.

Sutrisno, salah satu warga Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng mengatakan, baru-baru ini, di desanya maupun desa tetangganya, sering terjadi aksi pencurian, baik curanwan maupun curanmor. ”Memang benar, sehingga membuat masyarakat selalu was-was setiap harinya,” katanya.

Hal senada juga dikatakan

oleh Alan, warga Desa Meddelan, Kecamatan Lenteng.

Bahkan beberapa hari yang lalu, sapi milik tetangganya nyaris diembat maling. Anehya, kejadian tersebut terjadi saat sejumlah warga masih belum tidur, sekitar pukul 20.00.

Biasanya, aksi curanwan kerap terjadi berbarengan dengan tidurnya warga, yakni

sekitar pukul 02.00 dini hari. ”Nah, itu yang membuat warga semakin resah. Karena aksi pencurian tidak mengenal waktu. Kalau ada kesempatan, pasti itu terjadi,” terangnya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar pihak keamanan pro aktif menyikapi permasalahan yang telah meresahkan warga tersebut. ”Kami yakin, jika pihak keamanan sudah intens, pencuri tidak akan berani beraksi lagi,” harapnya.

Sementara Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melalui Kapolsek Lenteng Syakhrani mengaku sampai saat ini masih belum mengetahui maraknya

aksi tersebut. ”Biasanya kalau ada aksi pencurian, warga langsung memberikan kabar pada kami. Namun, sejak sebulan yang lalu kami masih belum dapat laporan dari warga,” terangnya.

Syakhrani meminta kepala desa di Kecamatan Lenteng berperan aktif dalam mencegah aksi pencurian, dengan cara mengaktifkan pos kamling secara rutin. Selain itu, agar masyarakat lebih hati-hati dan selalu waspada.

Selain itu, sapi peliharaannya diminta diberi gembok dan membuat pengamanan yang tidak mudah untuk

dimasuki maling. ”Saat ini yang lumrah kandang sapinya berada di belakan rumahnya, ia kalau di sekitar kandang sapinya masih ada rumah warga lain. Kalau tidak maka pencuri dengan mudah beraksi. Apalagi pengamanannya kurang memadai,” terang Syakhrani.

Sementara untuk langkah yang akan dilakukan oleh polsek sendiri, pihaknya akan terus melakukan patroli secara intens. Utamanya di desa atau wilayah yang dinilai sering terjadi aksi pencurian tersebut. ”Itu sudah kami lakukan setiap saat,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

CATATAN JURNALIS

Idealisme dalam Selembar Amplop "Wartawan itu harus objektif dan melindungi kenyataan. Ingat, fakta itu suci. Jangan gadaikan idealisme meski kesejahteraan rendah,".

Begitulah kata Marah Sakti Siregar, mantan Redaktur Tempo saat safari Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat kerjasama dengan Jawa Timur pada Sabtu dan Minggu (20-21/9) di Dream Land Hotel.

Para peserta dalam aula hotel itu pun mendengarkan secara seksama tentang pernyataan Pak Marah. Ada rasa haru saat katakata penuh arti itu terlontar dari lisan sang jurnalis senior, karena karya jurnalistik yang dicapai dengan penuh perjuangan membuat para jurnalis bangga dan bahagia. Karena itulah, idealisme sebagai wartawan tak boleh luntur.

Saat itu, seolah semua peserta merasa bahwa tugasnya begitu berat, sebab menjadi jurnalis itu tenyata bukan hanya menulis, tetapi mengabarkan fakta dan melindungi kenyataan. Tentu kenyataan itu dekat dengan kebenaran. Maka idealisme jurnalis itu menjadi ruh dalam melindungi kenyataan.

Namun, diskusi kian hangat dan menarik ketika ada salah satu teman jurnalis dari empat Kabupaten di Madura itu menyampaikan tentang kegundahan di hatinya. Sebagai jurnalis, seorang teman itu terbesit satu kekhawatiran soal idealisme. Karena akhir-akhir ini, amatan dia, idealisme wartawan mulai terusik oleh selembar amplop. Memang ukurannya kecil, tetapi kata Gusmus, bentuk kertas persegi warga

putih itu tidak hanya mampu mengusik idealisme, tetapi membuat idealisme menjadi abu-abu.

Sebab ia bisa mengamplopi apa saja dan siapa saja.

"Tak ada yang menodongkan pistol ke kepala dan memaksa kita menjadi jurnalis. Kamu datang atas kemauan sendiri, karena kamu mencintai dunia tulis-menulis”. Begitulah kiranya jawaban dari Pak Marah dalam menjawab kegundahan semua peserta soal cara melawan amplop.

Kepala Bidang Pendidikan PWI Pusat itu terus berceloteh ketika pertanyaan itu muncul, baginya jurnalis itu adalah orang pilihan. Sebab para perjuang jalanan itu multi talenta, selain cerdas, ulet, kreatif, punya nalar kritis, pejuang, penolong, ekonom, politisi, budayawan, negarawan hingga ia bisa menyelamatkan uang negara dari para koruptor.

“Mungkin kita sudah tahu bahwa tidak semua orang bisa menyandang gelar jurnalis. Hanya orang-orang punya idealisme yang berhak menyandangnya,” ucapnya Memang, jurnalis juga manusia, bukan malaikat, sehingga manusiawi jika ia menangis, lupa, khilaf ataupun berbuat jahat.

Bahkan ia juga bisa luka dan sakit hati. Karena ia juga berasal dari cairan sari pati, kemudian menggumpal menjadi daging dan tulang. Maka jelas, mereka butuh biaya hidup, memenuhi sandangpangan bagi dirinya dan sanak keluarga

Tak ada yang menodongkan pistol ke kepala dan memaksa kita menjadi jurnalis. Kamu datang atas kemauan sendiri, karena kamu mencintai dunia tulismenulis”

Marah Sakti Siregar Mantan Redaktur Tempo

Kita pun semua juga paham, kini kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Selain zaman yang berganti kulit, kini ada banyak media bertebaran dimanamana. praktis jurnalis juga banyak, bahkan tukang becak dan bengkel yang bermodal sepatu juga sudah berani mengaku sebagai jurnalis.

Kalau boleh kita katakan, jurnalis juga berasal dari latar belakang sosial yang penuh ragam.

Ada sosok jurnalis yang datang dari orang kumpulan ekonomi

papan bawah, hidup dengan keprihatinan duka nestapa, yang idealismenya rawan tergadai, atau sebaliknya sangat diancungi jempol idealisme sucinya.

Namun bukan begitu caranya jika mau hidup kaya. Silahkan, karena agama tidak melarangnya.

Namun kejarlah kekayaan melalui jalan yang benar dan sesuai tempatnya. Apalagai. pilihan sebagai jurnalis adalah panggilan hidup. Mau jadi hartawan, jangan jadi jurnalis. Mau seperti Don Juan yang punya segudang kekasih cinta, jangan menjadi jurnalis. Tetapi jika mau belajar hakikat hidup dan menjadi negarawan, profesi jurnalis adalah pilihannya.

Mungkin para pengabar berita harus menjadikan media sebagai alat perjuangan, sebagai curahan aspirasi nurani suci seorang wartawan dan pula kita tanamkan dalam hati bahwa media adalah sarana pengubah hidup masyarakat yang gelap menjadi terang-benderang. “Inilah partikel-partikel idealisme yang harus melekat dalam diri jurnalis sebagai profesi terhormat. Kalau mau jadi jurnalis tujuannya mengejar harta benda. atau ingin terlihat sangar, dan mampu mengancam orang-orang, tentu saja telah menginjak-injak ruh profesi

jurnalis,” jelas Ach. Munir, Ketua PWI Jatim Iya, kita semua memang harus hati hati menghadapi godaan oportunis. Tak hanya profesi jurnalis, tetapi pada semua lini profesi. Karena ada semacam dorongan nafsu materialistik yang begitu melilit dan menggurita. “Tak boleh menerima apapun dari sumber berita atau terlibat dalam aktivitas yang dapat melemahkan integritasnya sebagai penyampai kabar informasi kebenaran. Makanya, mari kita jadikan safari ini sebagai salah satu sarana untuk terus memupuk semangat idealisme agar menjadi ideologi jurnalis sepanjang masa,” jelasnya.

Jika tak mampu dan waspada serta punya rasa bijak, maka akan terjebak pada hal-hal yang jahilia dan barbar. Karena itu, pegang kuat kode etik profesi yang sudah berlaku dan mengakar, jika mau selamat dan dicap orang bermartabat. Jurnalis jaman sekarang menghadapi industri media yang kejam. Sekejam Sang Rama yang ragu kesucian Dewi Shinta, sehingga harus dibuktikan pada bara api. Kadang loyalitas dan pengabdian tak terhargai, seolah seperti perangkat, dengan mudah diganti yang baru jika sudah using.=

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 NO. 0446 | TAHUN III

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III

MADURA

F

PARKIR BERLANGGANAN

Kendaraan Luar Juga Bisa Parkir Gratis

JELANG KARAPAN SAPI. Pemilik memacu sapi karapan di Lapangan Pakong, Durbuk, Pademawu, Pamekasan, Jatim, Jumat (19/9). Menjelang Karapan Sapi memperebutkan Piala Presiden pada 19 Oktober 2014, sejumlah pemilik sapi mulai melakukan persiapan-persiapan, salah satunya dengan melakukan ujicoba kecepatan.

Dewan Menilai Diskop-UKM Tak Kreatif Izin Koperasi Bermasalah Perlu Dicabut PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan kembali menyoroti kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskoperasi-UKM). Dalam pandangan DPRD, Diskop-UKM tak kreatif dalam membina koperasi yang ada di wilayah itu. Maraknya koperasi tidak sehat yang terus dibiarkan menjadi salah satu indikator ketidakseriusan dinas yang selalu beralasan terkendala anggaran itu.

Wakil Ketua Sementara DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan setiap tahun Dinas tersebut mempunyai anggaran rutin di APBD maupun PAK APBD. Dengan anggaran yang sudah ada itu, harus dibuat secara kreatif dalam pelaksanaan pemantauan atau survei untuk mengidentifikasi koperasi yang sudah dinyatakan tidak sehat.

“Sebenarnya tidak perlu anggaran besar. Diskop kan punya

anggaran tiap tahunnya. Anggaran yang sudah ada itu kan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pengembangan koperasi yang lebih baik,” katanya.

Pihaknya menilai DiskopUKM tidak serius untuk menertibkan koperasi yang tidak sehat.

Sebab Diskop tidak pernah mengajukan anggaran untuk penertiban koperasi ke DPRD, baik pengajuan di APBD maupun di PAK. Padahal selama ini yang menjadi

alasan untuk melakukan penertiban koperasi, karena tidak adanya dana untuk melakukan survei ke bawah.

Hosnan menambahkan Diskop-UKM harus bertindak tegas menyikapi banyaknya koperasi yang tidak sehat itu. Jika perlu cabut izin koperasi bermasalah tersebut. Sebab jika tidak dilakukan, Diskop-UKM memberikan peluang koperasi bermasalah untuk mendapat bantuan dari pemerintah.

“Sudah tidak ada kata maaf bagi koperasi yang tidak pernah mengadakan RAT yang merupakan kewajiban koperasi, sebaiknya dicabut saja ijinnya. Jangan sampai koperasi itu hanya muncul kalau ada bantuan dari pemerintah saja,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala DiskopUKM Pamekasan, Herman Priyanto mengatakan koperasi -koperasi

sakit tersebut tidak segera ditindak karena kurangnya anggaran.

Setidaknya membutuhkan Rp 150 juta.

Menurutnya, anggaran itu dibutuhkan untuk melakukan survei ke lapangan dan menugaskan tim dari Diskop-UKM. “Anggaran yang diajukan selalu tidak diterima saat pembahasan tim anggaran, malah kegiatan lain yang anggarannya lebih besar diterima,” katanya.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Koperasi-UKM Pamekasan, dari 500 koperasi binaannya, setidaknya ada 300 koperasi yang tidak pernah melaporkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT). Koperasi yang tidak pernah melaporkan hasil kegiatannya selama satu tahun itu dianggap dalam keadaan sakit. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Kebijakan baru muncul dari Kantor Dishubkominfo Pamekasan, yaitu terkait aturan perparkiran. Jika dulu parkir berlangganan hanya berlaku bagi kendaraan berpelat nomor Pamekasan, ke depan juga berlaku bagi kendaraan berpelat nomor luar Pamekasan, bahkan luar Madura.

Semua kendaraan plat nomor luar Pamekasan tetap bisa mendaftarkan parkir berlangganan di Pamekasan, asalkan pemilik membayar pajak kendaraan bermotornya, baik roda dua maupun roda empat, di Pamekasan, dan ditambah membayar parkir berlangganan Rp 15.000 pertahun untuk roda dua, dan Rp 25.000 pertahun untuk roda empat.

Kepala Dishubkominfo Pamekasan Moh. Zakir mengatakan kebijakan ini baru saja dia sahkan dan diberlakukan.

Dengan demikian, untuk kendaraan luar Pamekasan, setiap kali parkir di pinggir jalan, akan diperlakukan sama dengan para kendaraan Pamekasan, yaitu tidak perlu membayar parkir lagi. Sebab, pemilik kendaraan sudah membayar parkir tahunan kepada Pemkab Pamekasan, yang dilakukannya bersamaan saat membayar pajak tahunannya ke Kantor Samsat Pamekasan.

“Tapi jangan lupa, dan ini wajib. Stiker parkir berlangganan harus ditempelkan di kendaraannya. Hal ini sebagai bukti dan pemberitahuan kepada juru parkir, bahwa meskipun kendaraan luar Pamekasan tapi kendaraan dimaksud adalah peserta parkir berlangganan Pamekasan. Jadi juru parkir tidak perlu menarik retribusi parkir kepada kendaraan itu,” kata Zakir kemarin (21/9).

Mantan Kepala Bappemas dan Pemdes Pamekasan ini menambahkan, selain mensosialisasikan kepada masyarakat, pihak juga sudah mensosialiasikannya kepada seluruh Juru Parkir (Jukir) yang ada. Mereka sudah diberikan pemahaman terkait hal ini. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446| TAHUN III

G

Komisi C Bakal Jadi Rebutan Jafarus Shodiq: Komisi itu Dinilai Basah PAMEKASAN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan akan melakukan pembentukan Komisi-komisi sebagai alat kelengkapan DPRD setempat, dalam waktu dekat. Diperkirakan ada satu komisi yang akan menjadi rebutan sejumlah anggota, yaitu Komisi C yang membidangi tentang pembangunan.

Dari 45 kursi anggota DPRD Pamekasan, 4 orang adalah unsur pimpinan, sedang ada 41 orang yang terbagi dalam empat komisi. Empat komisi itu antara lain komisi A yang membidangi Pemerintahan, komisi B Perekonomian, komisi C yang membidangi Pembangunan dan komisi D yang membidangi Pendidikan dan Sosial.

Ketua Aliansi Indonesia Cabang Pamekasan, Jafarus Shodiq mengatakan pihaknya memperkirakan akan banyak anggota DPRD Pamekasan periode 2014-2019, yang akan rebutan untuk duduk di Komisi C. Sebab komisi tersebut dinilai komisi ‘basah’, yang sebagian besar tugasnya mengawasi pelaksanaan pembangunan.

Alasan lain, terang Shodiq, Komisi C dianggap perlu banyak diisi oleh anggota DPRD yang mampu dalam membahas produk perundangan daerah. Berbeda dengan Komsi A, B, dan D yang banyak memikirkan produk perundang-undangan dan pelaksanaannya di tengah masyarakat Pamekasan.

“Dalam pembagian Komisi, saya kira di komisi C jumlah anggotanya akan lebih banyak dari komisi lain, seperti pada periode

komisi C yang diisi 12 anggota. Sedang komisi lainnya, yaitu komisi

A berjumlah 9 anggota, komisi B berjumlah 10 anggota, dan komisi

D berjumlah 10 anggota. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

sebelumnya. Kegiatan di Komisi C hanya mengawasi proyek saja, tidak butuh banyak berpikir, apalagi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sudah selesai,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Sementara DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan dalam tata tertib DPRD Pamekasan, yang saat ini telah dibahas akan dibatasi jumlah kursi di Komisi hanya sampai 11 kursi. Rata-rata jumlah kursi per komisi 10 Anggota dan satu komisi 11 anggota.

Selain itu, lanjutnya, dari 41 orang anggota DPRD Pamekasan akan terbagi secara merata. Namun hanya satu komisi yang akan bertambah satu orang.

Pada periode sebelumnya, kelebihan satu kursi itu berada di komisi C. “Jadi tidak diperkenankan satu komisi lebih dari 11 kursi, kalau pembagian di Komisi saya kira akan merata, karena jumlahnya 41 kursi dan dibagi 4 komisi, salah satu komisi pasti kelebihan satu kursi. Tapi komisi apa itu kan belum bisa diketahui,” ungkapnya.

Untuk diketahui, komposisi anggota Komisi di DPRD Pamekasan periode 2009-2014 lalu, paling banyak anggotanya berada

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pemerintah Belum Memiliki Perencanaan yang Baik PAMEKASAN - Ketua Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) Pamekasan, Heru Budi Prayitno menilai Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum memiliki perencanaan yang baik dalam hal penataan mega proyek pembangunan di Kabupaten Pamekasan.

Menurut Heru, setidaknya ada 4 infrastruktur yang hingga kini belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di antaranya, Pembangunan Sport Center yang terletak di Desa Cegug Kecamatan Tlanakan,

Pamekasan, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), Pembangunan Rumah Sakit Waru, dan kelanjutan pembangunan Terminal Kargo di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Heru menilai mangkraknya beberapa pekerjaan proyek di Pamekasan itu menunjukan belum adanya perencanaan yang baik dari Badan Perencanaan Pembangunan Daeran (Bappeda).

Termasuk tidak mampu memprediksi kemungkinan kejadiankejadian yang akan terjadi selama proses pembangunan berlang-

sung.

Heru meminta Kepada Pemkab Pamekasan untuk fokus terhadap satu pembangunan infrastruktur hingga tuntas dan dinikmati oleh masyarakat.

Artinya, pemkab tak perlu melaksanakan proyek baru sebelum pembangunan sebelumnya tuntas seratus persen. Sebab, apabila pemerintah memaksakan melakukan pekerjaan pembangunan, tanpa menuntaskan pekerjaan yang ada dengan perhitungan yang jelas, maka pekerjaan yang lain akan terbengkalai.

“Rencanakan dengan baik dari titik 0 hingga 100, siapkan anggaran secukup untuk pembangunan tersebut, awasi pelaksanaanya, dan kerjakan hingga tuntas dan beroperasi,” katanya.

Selama ini, Kata heru, pemkab cederung merencanakan seluruh kegiatan pembangunan.

Sementara, anggarannya terbatas. Akibatnya, apabila anggaran tidak cukup, pembangunan dibiarkan mangkrak.

Seperti yang diketahui, pembangunan sport centre saat ini masih dihentikan. Karena masih menunggu proses pele-

langan pembangunan tahap selanjutnya. Pembangunan ini sudah menghabiskan anggaran Rp. 23 miliar dari APBD Kabupaten Pamekasan dan pada tahun 2014 ini disiapkan Rp. 27,5 miliar untuk finising tribun, pembangunan lapangan dan penyempurnaan fasilitas stadion lainya.

Sementara untuk RS Waruhingga saat ini belum ber-operasi.

Pembangunan RS ini diambilkan dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) dengan total anggaran Rp 19 miliar. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III

MUI Minta Pemerintah Tak Khianati Keputusan Bersama Gubernur Perlu Secepatnya Membuat Perda Karapan Sapi Tanpa Kekerasan PAMEKASAN - Forum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Madura meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah empat kabupaten di Madura tidak mengkhianati hasil keputusan bersama dalam melaksanakan kerapan sapi tanpa kekerasan. Permintaan ini disampaikan menjelang perhelatan kerapan sapi piala presiden yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini.

Ketua Forum MUI Madura KH. Ali Rahbini meminta agar penyelenggaraan kerapan sapi yang ada di Madura harus steril dari penyiksaan terhadap hewan.

Penyelenggaraan kerapan sapi di Madura harus sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemerintah dengan ulama yang ada di Madura.

Menurut Ali Rahbini, ketegasan pemerintah harus ditunjukkan apabila ada penyelenggaraan kerapan sapi yang masih menggunakan kekerasan (rekeng). Minimal sanksi tidak memberikan izin, apabila akan dilaksanakan kembali di daerahdaerah di Jawa Timur, khususnya di Madura.

Menurut Ali Rahbini, kekerasan terhadap hewan sangat dilarang dalam Islam. Karena itulah, Pemprov Jatim sudah berkomitmen untuk menghilangkan kekerasan dalam kerapan sapi tersebut.

Pria yang juga Ketua MUI Pamekasan ini mengaku secara kelembagaan akan bertemu Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk membicarakan pelaksanaan kerapan sapi di kabupaten ini yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Forum MUI Madura juga berencana akan melayangkan surat ke Pemrov Jatim.

Polemik pelaksanaan kerapan sapi hingga saat ini belum berakhir. Pemilik sapi karapan

dan pemerintah tidak memiliki persepsi yang sama. Pemilik sapi karapan menginginkan tetap menggunakan rekeng, sedangkan pemerintah menolak kekerasan dalam karapan sapi karena mengandung penyiksaan.

Akademisi dan Kepala Pusat Informasi STAIN Pamekasan, Ali Humaidi berpendapat, jika aturan yang ada hanya bersifat instruksi, maka tidak ada konsekuensi hukum bagi pemilik sapi karapan yang melanggar. Jika dibuatkan perda, maka konsekuensi hukumnya jelas.

Ia menegaskan peserta karapan sapi tidak hanya dari satu kabupaten, tetapi empat kabupaten di Madura, meskipun puncak Karapan Sapi Piala Presiden

digelar di Pamekasan. Karena itu, Gubernur Jawa Timur layak untuk segera merumuskan perda larangan kekerasan dalam karapan sapi.

Selain untuk memberikan aturan tegas tentang karapan sapi, perda tersebut juga bisa berfungsi untuk mempertahankan budaya karapan sapi yang sudah turun-temurun digelar oleh masyarakat Madura. Dalam perjalanannya, budaya karapan sapi sudah terjadi perubahan orientasi. Karapan sapi awalnya adalah pesta rakyat ketika sudah panen, tetapi sekarang sudah menjadi milik sebagian orang yang memiliki modal kuat dan menguasai karapan sapi. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PLENGSENGAN AMBLES

Permukiman Dekat Waduk Sumber Waru Terancam PAMEKASAN - Plengsengan Waduk di Dusun Ganding, Desa Sumber Waru, Kecamatan Waru, Pamekasan, ambles pada musim hujan lalu, karena tidak mampu menampung debit air. Akibat amblesan itu mulai menimbulkan retakan tanah yang saat ini mulai mengancam pemukiman di

sekitarnya.

Jarak antara plengsengan yang ambles dengan rumah warga dusun tersebut berada tidak jauh dengan area waduk. Bahkan hanya berjarak 10 meter dari bibir waduk.

Sehingga menimbulkan ketakutan retakan itu semakin lama semakin membesar.

Salah seorang warga Dusun Ganding, Desa Sumber Waru Kecamatan Waru Pamekasan, Bahri, 40, mengatakan retakan akibat amblesnya plengsengan waduk itu sudah mencapai rumahnya.

Bahkan, mengakibatkan kamar mandi miliknya ambruk, yang terjadi pada musim hujan lalu.

Beruntung, anaknya yang berada di dalam kamar mandi saat kejadian itu sempat lari keluar, sehingga tidak ada korban jiwa.

“Setelah melihat retakan tembok yang membesar dengan tiba-tiba dia (anaknya) takut ambruk, sehingga langsung lari keluar kamar mandi, baru beberapa detik kamar mandi itu ambruk beneran,” katanya.

Lanjut Bahri, dirinya sangat kawatir saat memasuki musim hujan mendatang. Sebab, air hujan yang turun pasti masuk ke dalam setiap ronga retakan yang saat ini sedang menganga.

Bahri memperkirakan aliran air itu akan menyebabkan retakan semakin melebar. Sebab, pada musim hujan lalu, retakanretakan kecil itu sudah mulai mencapai beberapa pemukiman di sekitar waduk.

Sejak terjadi amblesnya plengsengan waduk pada bulan Februari lalu, para tetangganya setiap hari selalu dihantui rasa takut karena merasa akan dapat giliran robohnya rumah mereka.

Sebab, bukan tidak mungkin itu terjadi karena akibat amblesnya plengsengan waduk itu sudah terbukti merobohkan kamar mandi milik Bahri.

“Setiap hari kami jadi ketakutan kalau ini terus dibiarkan, bisa

jadi tidak hanya kamar mandi tapi rumah saya atau rumah warga lain ikut ambruk,” ungkapnya.

Dikatakan, perangkat desa setempat pernah mengajukan dana untuk perbaikan plengsengan, namun hingga 6 bulan berjalan tidak ada perbaikan dan belum terlihat ada dinas terkait yang melakukan pemantauan.

Besar harapan warga, Pemerintah Kabupaten Pamekasan segera mengambil langkah perbaikan.

Terpisah, Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii mengatakan pihaknya sudah mengetahui adanya kerusakan waduk dan ancamannya pada rumah warga. Pihaknya berencana akan menganggarkan perbaikan pada APBD 2015. Namun , Pemkab tidak akan mampu menganggarkan perbaikan seluruhnya, karena keterbatasan kemampuan anggaran yang ada.

Menurutnya, perbaikan hanya diutamakan yang dekat dengan pemukiman untuk memperkecil dampak kerusakan. “Kami rencanakan masuk pada program tahun 2015, tapi tidak keseluruhan. Perbaikan Akan diutamakan di sekitar pemukiman supaya tidak lebih membesar dampaknya,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446| TAHUN III

I

Ketua DPRD Perketat Perizinan Demo Halili: Demo Hanya Mengganggu Kinerja Legislatif PAMEKASAN - Ketua Sementara DPRD Pamekasan, Halili yang digadang-gadang akan menjadi Ketua Definitif DPRD Pamekasan, mulai unjuk gigi. Dia berencana untuk memperketat perizinan demonstrasi.

Selama ini, dalam keanggotaan dan menjadi Ketua DPRD pada periode sebelumnya (2009-2014), Halili gerah dengan banyaknya aksi demonstrasi ke Kantor DPRD Pamekasan, di Jalan Kabupaten 107 itu. Bahkan dia mengatakan, jika aksi demonstrasi itu hanya mengganggu tugas anggota DPRD saja. Yang seharusnya bisa bekerja, justru terkendala dengan menghadapi para pendemo.

Untuk memuluskan rencananya itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kepolisian Pamekasan agar jangan semua aksi demonstrasi ke Kantor DPRD diberikan izin. Kepolisian akan diminta harus selektif dalam memberikan izin demonstrasi tersebut, selain karena pertimbangan efektivitas, juga agar kinerja DPRD fokus pada tugas pokoknya. Sebab, selama ini tugas pokok DPRD acapkali diganggu oleh seringnya aksi demonstrasi itu.

Dia mengungkapkan, berdasarkan data di kepolisian, sepanjang 2013, terdapat 68 kegiatan demonstrasi yang dilakukan masyarakat. Jumlah ini sebenarnya berkurang dari tahun sebelumnya (2012), yang sepanjang tahun itu terdapat 86 aksi demonstarasi masyarakat.

Seringnya demonstrasi masyarakat Pamekasan ini, adalah tertinggi di Jawa Timur (Jatim). Jika angka

demonstrasi masyarakat yang tinggi, menurut Halili, kurang baik juga untuk citra daerah bersangkutan.

“Ya kalau yang demonstrasi itu massanya sedikit, mending kepolisian mengarahkan untuk audiensinya saja. Jadi tak selamanya semua aspirasi itu disampaikan lewat demonstrasi,” ungkapnya kemarin (21/9).

Meski demikian, terkait dengan masalah audiensi, Halili juga telah membuat aturan khusus. Yang mana aturan audiensi itu terkesan membelenggu masyarakat atau organisasi kemasyarakat, dalam melakukan audiensi ke DPRD. Yang mana salah satu aturannya yang mecolok yaitu, melarang kelompok masyarakat, mahasiswa, dan LSM, yang tidak memiliki izin akta notaris pendirian organisasi, untuk melakukan audiensi ke Kantor DPRD. Hal ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, terutama para kalangan aktifis, dan dari anggota

DPRD sendiri.

Salah satu yang mengecam adalah Ketua Cabang PMII Pamekasan Ahmad Qusyairi.

Dengan adanya aturan itu maka organisasi yang dipimpinnya di Pamekasan ini, ke depan tak pernah bisa beraudiensi ke DPRD Pamekasan. Karena PMII Pamekasan tidak memiliki akta notaris pendirian. Sebab akta notaris pendirian organisasi bertaraf nasional ini ada di Jakarta, yaitu di Pengurus Besar (PB) PMII Nasional. Hal semacam ini juga terjadi untuk organisasi kemahasiswaan lainnya, seperti HMI, GMNI, dan semacamnya. Karena akta notaris pendiriannya ada di pengurus nasional. Termasuk juga organisasi kepemudaan seperti KNPI Pamekasan, Karang Taruna, yang kepengurusannya hingga pimpinan pusat, tak kan pernah bisa berdiskusi resmi

dalam bentuk audiensi dengan DPRD, karena akta notaris pendirian tidak mereka pegang.

“Ini bentuk kesewenangwenangan wakil rakyat, terutama Ketua DPRD Halili, terhadap rakyat yang diwakilinya,” ucapnya.

Kecaman dari dalam sendiri, disampaikan Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Munaji Santoso. Menurutnya, aturan itu keluar bukan atas nama atau persetujuan dari 45 Anggota DPRD Pamekasan. Aturan itu dibuat oleh unsur pimpinan sementara sendiri, yaitu Ketua Sementara DPRD Halili, dan Wakil Ketua Sementara DPRD Moh. Hosnan, tanpa ditawarkan dulu ke seluruh Anggota DPRD lainnya sebelum dikeluarkan.

Tiba-tiba aturan itu kini sudah keluar, sudah tertempel di meja lobi Kantor DPRD, dan ditandatangani Halili sendiri.

“Sekarang bagaimana jika yang akan beraudiensi itu para petani, para nelayan, para buruh. Mereka tak memiliki organisasi, bahkan tak mempunyai atau mungkin mereka tak pernah tahu apa itu akta notaris. Apakah mereka jika akan menyampaikan aspirasinya ke DPRD akan ditolak,” papar Munaji heran.

Terkait ini, tanggapan muncul dari Wakil Ketua Sementara DPRD Moh. Hosnan, yang mengatakan bahwa ketentuan aturan tersebut hanya berlaku bagi kelompok masyarat dan LSM yang mengatas namakan masyarakat, tetapi bagi masyarat biasa aturan tersebut tidak berlaku.

Dijelaskan, untuk masyarakat yang sifatnya pribadi dan tidak mengatas namakan organisasi, peraturan itu tidak diberlakukan, dan DPRD tetap terbuka untuk masyarakat luas.

Aturan ini bertujuan untuk mendata masyarakat yang hendak beraudensi ke DPRD. Dan untuk mengetahui jika orang yang beraundensi itu benar-benar organisasi yang jelas, dan benar-benar mewakili rakyat. Jadi aturan ini bukan bermaksud membatasi diri dengan masyarakat Pamekasan.

DPRD atau para wakil rakyat yang ada didalamnya tetap akan memfasilitasi seluruh keluhan masyarakat.

“Kalau LSM pasti mereka tercatat, ada semacam dokumen yang harus diisi. Kalau kelompok-kelompk mahasiswa seperti PMII, HMI, dan GMNI, kan itu sudah jelas ada. Untuk organisasi yang sudah jelas ini tidak masalah,” tukasnya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 No. 0446 | TAHUN III

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III

MADURA

J

Laka Lantas Turun 20 Persen SAMPANG - Jumlah kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di wilayah Kabupaten Sampang, menurun hingga 20 persen per bulan. Terhitung sejak bulan Juli hingga pertengahan September 2014.

“Sudah 20 persen ada penurunan yang cukup signifikan jumlah laka lantas, dari bulan Juli sampai saat ini,” ucap Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar melalui Kasatlantas Polres Sampang Iptu Aditia Kusuma.

Tak hanya jumlah laka lantas yang mengalami penurunan.

Menurutnya, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan juga turun 30 persen dari bulan Juli hingga pertengahan September 2014.

Aditia menerangkan, jumlah laka lantas pada bulan Juli terdapat 14 kejadian dan 15 orang meninggal dunia. Pada bulan Agustus terdapat 11 kejadian dan

enam korban meninggal dunia.

Sementara sampai pertengahan September, ada empat kejadian laka lantas dan enam orang meninggal dunia.

Adanya tren penurunan tersebut lantaran pihaknya terus menggencarkan sosialisasi tertib lalu lintas dan gencar melakukan penindakan terhadap pengendara kendaraan yang melanggar aturan.

“Kami terus melakukan penindakan terhadap pengguna jalan yang melanggar dan sosialisasi juga kita lakukan. Ini semua untuk keselamatan pengguna ja-

Data Laka Lantas Kabupaten Sampang Juli

14 15 kejadian

korban

SEPTEMBER*

4 6

kejadian korban

AGUSTUS

11 6

kejadian korban

Kejadian dan korban sampai pertengahan bulan.

lan itu sendiri,” jelasnya.

Menurutnya, laka lantas yang terjadi di wilayah Kabupaten Sampang 80 persen diakibatkan kelalaian pengemudi. “Delapan puluh persen kejadian laka lantaran karena pengendara saat hendah menyalip tidak memperhatikan kendaraan dari arah berlawanan,” katanya.

Diungkapkan Iptu Aditia, meski jumlah laka lantas mengalami penurunan yang cukup signifikan, pihaknya akan terus melakukan upaya pencegahan agar jumlahnya bisa semakin ditekan. =RYAN HARIYANTO/MK

STATUS KONTRAK

DKPP Sewakan Lahan PPI Mangkrak Senilai Rp 598 Juta SAMPANG- Kelanjutan kontrak sewa lahan Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Sampang ke PT Sampang Sarana Shorebase (SSS) dinilai tidak wajar. Sebab, lahan peruntukan PPI yang pengerjaannya masih mangkrak itu hanya disewakan Rp 598 juta per tahun.

Saat ditanya transparansi perjanjian kontrak, DKPP sempat berbelit-belit untuk membeberkan nilai kontrak sewa lahan.

DKPP juga terkesan bungkam menyikapi banyaknya tudingan miring persoalan sewa PPI. Plt Kepala DKPP Sampang Sri Handoyo Sudono melalui Kabid Keluatan M. Mahfud menjelaskan bahwa kelanjutan kerja sama dengan PT SSS terkait sewa lahan PPI tidak menyalahi aturan. Apalagi sejauh ini lokasi PPI masih belum bisa digunakan sepenuhnya.

Sehingga alternatif sementara tetap menyewakan lahan tersebut kepada PT SSS. ”Kita tetap menyewakan kepada PT SSS, jadi tidak ada persoalan meski setiap tahun kita sewakan karena ini sudah keputusan dari tim,” ujarnya, Minggu (21/9).

Bahkan Mahfud dengan tegas membantah tudingan miring yang menyebutkan pengalihan fungsi PPI. Sebab menurutnya, selama ini penyewaan PPI hanya sebatas sewa lahan saja tanpa mengubah bangungan PPI yang sudah ada. ”Pemanfaatan PPI tetap untuk nelayan, jadi masalah disewakan kepada PT SSS sifatnya hanya sementara saja,” tegasnya.

Mahfud mengklaim penye-

DARI JAUH. Lahan PPI Camplong yang masih dipertanyakan satus kelanjutan kontrak ke PT Sampang Sarana Shorebase (SSS), Minggu (21/9). waan lahan PPI sebagai cara untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan dirinya menuturkan untuk tahun ini sudah ada kenaikan harga sewa yaitu senilai Rp 598 juta per tahun yang sebelumnya Rp 430

juta per tahun. ”Mungkin tahun depan harga sewa bisa naik lagi, tujuan kerja sama ini hanya untuk menambah PAD. Kita tetap melanjutkan pembangunan PPI, jika nantinya pembangunan PPI sudah selesai

tentu bangunan itu akan bisa dimanfaatkan nelayan,” ujarnya.

Untuk diketahui, lahan PPI yang disewakan oleh DKPP Sampang senilai Rp 430 ke PT SSS kemudian disewakan kembali ke PT Santos seharga Rp 432 juta.

Sehingga harga sewa lahan yang dinilai kecil itu timbul tudingan miring yang menyebutkan bahwa PT SSS tidak mungkin hanya menyewakan sebesar Rp 432 juta ke PT Santos. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III

K

PENANGANAN KASUS BSPS

Masih Pemanggilan TPM Sampang - Kejaksaan Negeri Sampang dalam menangani kasus dugaan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), masih dalam proses penyidikan dan pemanggilan Tim Pendamping Masyarakat (TPM).

“Pemanggilan sejumlah TPM untuk dimintai keterangan seputar program BSPS dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Tahun 2013,” ucap Kajari Sampang Abdullah melalui Kasi Intel Sucipto.

Menurut Sucipto, sebelumnya, pihaknya telah memanggil delapan orang TPM. Namun, masih akan dipanggil lagi untuk menambah keterangan. ”Kita proses secara bertahap dan target selesai semua,” tuturnya.

Pihaknya menargetkan penanganan kasus BSPS segera selesai, karena sebagian kasus yang ada di Kejaksaan seperti dugaan pengadaan bibit fiktif sebagian tersangka sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Sucipto menambahkan, kasus BSPS tersangkanya masih tetap satu orang yakni Sunarto Wirodo. Terkait tersangka lainnya Sucipto tidak bisa menjelasakan mengingat kasus tersebut masih dalam tahap pengembangan penyidikan. “Tetapi masih proses perkembangan kasusnya,” katanya.

Dirinya berharap, dalam menuntaskan kasus BSPS ini agar masyarakat bersabar.

Menurutnya, dalam penanganan kasus tersebut masih banyak hal yang harus dirampungkan.

“Kalau nilai kerugian negara dalam kasus BSPS tidak bisa memastikan, hanya saja dihitung secara internal Kejari kerugian kurang lebih Rp7 miliar. Karena sebanyak 1932 penerima BSPS yang masing masing mendapatkan Rp 7,5 juta,” imbuhnya.

Namun, dari fakta di lapangan sebanyak 1.932 penerima itu rata-rata mengaku menerima Rp 3,5 juta. Atau dengan kata lain Rp 3,5 juta dikalikan dengan 1932 penerima setara dengan 14,5 miliar. =RYAN HARIYANTO/MK

Pemanggilan sejumlah TPM untuk dimintai keterangan seputar program BSPS dari Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Tahun 2013.

Abdullah

Kajari Sampang

UNIK. Salah seorang pengunjung di area Taman Wiyata Bahari, Minggu (21/9). Pagar kolam tersebut menggunakan bamboo.

TAMAN WIYATA BAHARI

Pagar Kolam Gunakan Bambu SAMPANG - Keberadaan Taman Wiyata Bahari yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Delpenang Kecamatan Kota Sampang memprihatinkan. Taman yang sudah menghabiskan dana APBN TA 2012 sebesar Rp 1,5 miliar itu pagar kolamnya masih menggunakan bambu.

Pantauan Koran Madura, kemarin, penggunaan bambu pada ruas sisi kolam menandakan kondisi taman ini sudah tidak terurus dan terkesan hanya menjadi penampungan air hujan semata.

Selain itu, bangunan kolam roboh serta lampu penerangan yang sangat minim dimanfaatkan sebagi tempat mesum pada malam hari.

Cahyo (36), salah satu warga Jl Imam Bonjol, Kelurahan Dalpenang Sampang, menganggap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang kurang peka terhadap antusiasme pengujung Taman Wiyata

Bahari.

Menurutnya, taman itu sebenarnya ramai pengunjung. Karena kurang diperhatikan, saat ini hanya menjadi tempat yang sering disalahgunakan. Banyak pengunjung merasa tidak nyaman ketika berada dilokasi. Selain itu, taman bermain untuk anak-anak kurang memadai.

“Penataan Taman Wiyata Bahari saat ini tidak maksimal, sebab tidak ada perawatan untuk fasilitas yang mendukung keindahan taman yang membuat kondisinya menjadi amburadul. Untuk taman senilai Rp 1,5 miliar, sungguh kreatif

pengelola taman dengan menggunakan variasi bambu di pagar kolam,” ungkapnya dengan nada kesal, Minggu (21/9).

Sementara Kabid Pertamanan dan Dekorasi Kota Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sampang Ahmad Huzaini mengatakan, melihat bangunan kolam yang roboh serta minimnya penerangan lampu di malam hari, pihaknya masih akan melakukan perbaikan pada Desember mendatang, karena proyek untuk perbaikan taman tersebut sudah diusulkan dan sudah dimasukkan ke proyek BAK. “Kalau lampu semuanya sudah terpasang, sedangkan untuk bangunan kolam yang roboh itu kami sudah rencanakan, pokoknya Desember itu sudah selesai.

Dan untuk anggaran perawatan taman setiap bulannya saya kurang begitu tahu sebab semua datanya berada di kantor, ” singkatnya. =MOHAMMAD MUHLIS

L

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III

TEROBOS. Lalu-lalang truk sirtu memasuki Jl Suhadak Gang III Kelurahan Dalpenang, Sampang Kota, Minggu (21/9).

SAMPANG- Pasca insiden tabrak lari yang menewaskan Sarmunah (55), warga Dusun Glisgis, Desa Gunung Maddah, Kota Sampang, Sabtu (20/9), tampak terlihat aktivitas truk pengangkut pasir dan batu (sirtu) jenis galian gol C masih memadati Jl Suhadak Gang III Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang meski sudah jelas terdapat rambu truk dilarang masuk.

Pantauan Koran Madura, di sepanjang Tempat Kejadian Perkara (TKP) lakalantas, begitu jelas dampak yang diakibatkan oleh truk itu, mulai dari perwajahan rumah serta perabotan warga penuh dengan debu sampai menimbulkan kekhawatiran warga akibat lulu-lalangnya truk yang melintas dalam waktu 24 jam.

Bambang Sugiharto (42) warga RW 1 RT 5 Jl Suhadak menuturkan bahwa insiden laka yang menewaskan Sarmunah merupakan kecelakaan yang paling miris. Selain itu, Bambang

ABAIKAN LARANGAN

Kegiatan Angkut Sirtu Tetap Beroperasi juga mengungkapkan kerugian yang ditanggung warga akibat keluar masuknya truk. Menurutnya jalan yang hanya selebar kurang lebih tiga meter itu mengakibatkan sejumlah bagian rumah juga menjadi korban senggol dan ambruk.

“Jalan ini kan sempit, masak jalan seperti ini mau dijadikan lalu lalangnya truk sirtu? Apalagi jalanan di sini banyak anak kecil yang melintas. Itu yang menjadi kekhawatiran kami di sini. Lain halnya polusi akibat debu yang beterbangan itu juga sangat mengganggu pernafasan dan membuat rumah warga penuh dengan debu. Dalam waktu 24 jam puluhan bahkan ratusan truk bebas keluar-masuk,” ungkapnya kepada Koran Madura, Minggu (21/9).

Lanjut Bambang, tidak hanya ramai dengan truk pengangkut

material saja, saat ini lalu lalang kendaraan pengangkut air tidak kalah ramai. Jika truk hanya beroperasi dari pagi sampai lepas magrib, kendaraan pengangkut air beroperasi tanpa henti selama 24 jam sebab di lokasi tersebut terdapat sumber milik PDAM dan juga swasta.

“Pelang itu sudah dipasang sebelum bupati sekarang (A Fannan Hasib) yang melarang truk bebas keluar-masuk melalui jalan ini. Dan jika ingin masuk, truk diperbolehkan hanya menggunakan satu arah, yaitu truk dapat keluar dari Desa Gunung Maddah melalui Jalan Suhadak Kelurahan Dalpenang, namun dilarang masuk ke lokasi penambangan di Desa Gunung Maddah dari jalan itu,” tuturnya.

Selain itu, menurutnya, adanya aturan yang member-

lakukan satu arah di jalan itu ditentang habis-habisan oleh warga yang ada di Desa Gunung Maddah yang notabene memliliki kepentingan dengan penambangan galian C. Mereka menginginkan truk tetap dapat keluar masuk dari dua arah. Sementara warga yang di barat (Kelurahan Dalpenang) menginginkan agar diberlakukan ketentuan pembolehan dari satu arah saja. ”Warga di sini tidak hanya pasrah. Dulu warga dari timur melakukan demo ke RT-RW bahkan mengancam warga sini. Sekarang warga menunggu ketegasan Pemkab,” imbuhnya.

Solehuddin (30) warga Gunung Maddah 1 yang kontra diberlakukannya jalan satu arah mengaku akan menutup jalan itu manakala pelaku yang menabrak Sarmunah masih belum ditemu-

kan. ”Tapi saat ini pelaku yang telah menabrak lari Sarmunah telah menyerahkan diri, jadi warga kampung di sini mengurungkan niatnya dan tetap pro jalan ini diberlakukan dua arah,” katanya. “Masih untung pelaku menerahkan diri, jadi warga di sini mengurungkan niatnya.

Maka truk tetap beroperasi keluar masuk dua arah.”

Sementara Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informasi Ali Wafa saat dikonfirmasi melalui selulernya hanya menyampaikan, “Maaf, Mas, konfirmasi ke Fadli saja,” singkatnya.

Kabid Hubungan Darat Dinas Perhubungan, Komuniasi dan Informasi Fadeli saat dihubungi tidak bisa dikonfirmasi, sampai berita ini di tulis pukul 18.43 WIB nomor teleponnya tidak aktif. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SENIN 22 SEPTEMBER 2014

SENIN 22 SEPTEMBER 2014||TAHUN No. 0446 |IIITAHUN III No. 0446

Polres-Pemkab Kian Tak Berdaya Penyalahgunaan Narkoba Makin Nyata Merusak Generasi Muda BANGKALAN – Polres dan Pemkab Bangkalan kian tak berdaya menangani masalah narkoba di daerah tersebut. Terbukti penyalahgunaan narkoba di kabupaten paling barat pulau Madura, penanganan masalah narkoba masih belum tuntas, bahkan kecenderungannya makin mencemaskan, karena merusak generasi muda.

Data yang dihimpun terhitung sejak bulan Januari hingga September 2014 telah terjadi 28 kasus dengan 43 tersangka serta barang bukti 59,85 gram sabu-sabu. Angka kasus, tersangka, dan bukti kasus itu tentu tidak bisa dianggap rendah. Karena itulah seharusnya Polres dan Pemda meningkatkan upayanya untuk menekan kasus narkoba dan dampaknya sampai sekecil-kecilnya, bahkan sampai daerah itu steril dari kasus barang membahayakan itu.

Akan tetapi, upaya-upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilakukan selama ini belum juga memberikan hasil yang signifikan. Kendati demikian, Polres dan Pemkab tetap mengupayakan agar wilayah setempat menjadi daerah zero narkoba meskipun hal itu tidak lah mudah diwujudkan. Terlebih penyalahgunaan narkoba sudah mewabah di 18 kecamatan setempat.

Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono mengatakan dalam memerangi bahaya narkoba sangat dibutuhkan peran aktif dari masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat diajak untuk

PARTISIPASI. Sejumlah siswa dan warga saat melakukan gerakan tanda tangan sebagai wujud komiten bebas narkoba.

berkomitmen melalui deklarasi aksi tanda tangan bebas narkoba di kabupaten setempat. Sejauh ini, berbagai upaya telah ditempuh, karena memang kasus penyalahgunaan narkoba sangat tinggi.

"Paling tidak dengan memubuhkan tanda tangan ini, masyarakat bisa bekerja sama dengan kami memberikan informasi bila mengetahui adanya

penyalahgunaan narkoba tersebut," jelasnya.

Melalui deklarasi aksi tanda tangan ini maupun sosialisasi yang telah diberikan menurut Sulistyono, diharapkan masyarakat bisa mengetahui dan memahami tanda-tanda orang yang mengunakan barang haram itu. Dengan mengetahui, tanda-tanda orang yang memakai narkoba itu seperti apa, masyarakat untuk segera

melaporkan kepada pihak yang berwajib.

"Kondisinya sudah parah, anak SMA kelas dua sudah kenak, bahkan calon dokter juga," tandasnya.

Sementara itu Bupati Bangkalan, Muh Makmun Ibnu Fuad menyampaikan deklarasi anti narkoba merupakan wujud dari dukungan semua pihak terhadap P4GN. Sebab, bila ditinjau dari bahaya yang ditimbulkan, narko-

doni heriyanto/koran madura

ba memiliki dampak yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Menurutnya, bebagai tindak kriminal yang terjadi tidak terlebah dari maraknya penyalahgunaan narkoba.

"Oleh sebab itu mari kita tegakkan komitmen dan satukan tekad bahwa kabupaten Bangkalan harus bebas penyalahgunaan narkoba," papar Bupati termuda ini. =DONI HERIYANTO/RAH

KEMARAU

Tiga Desa Masuk Rawan Pangan BANGKALAN - Musim kemarau tahun ini, setidaknya tiga Desa di Kabupaten Bangkalan masuk dalam daerah rawan pangan. Sebut saja, Desa Manoan Kecamatan Kokop, Desa Pettong, dan Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah. Lahan di tiga desa itu tak bisa digunakan untuk bercocok tanam karena tandus dan gersang. Akibatnya, petani

gagal tanam dan panen. ”Melihat dari fakta tersebut, kami menyimpulkan bahwa tiga kawasan itu termasuk dalam kategori rawan pangan," ujar kepala Badan Ketahanan Pangan Bangkalan, Abdullah Fanani.

Dia menjelaskan warga sekitar yang sebagian besar merupakan petani tegal, lebih memilih

untuk menanam jagung dan ketela yang hanya butuh sedikit pasokan air. Meski ada yang rawan pangan, secara umum untuk tahun 2014, wilayah kabupaten Bangkalan masih surplus beras. Sebab, terdapat sejumlah daerah lumbung padi, yang menghasilkan gabah dengan jumlahdiatas rata-rata, salah satunya di kecamatan Burneh

dan Kamal. ”Hanya ada sekian persen saja yang masuk ketegori rawan pangan. Itupun bisa diatasi dengan adanya pasokan dari desa lain, yang menghasilkan pangan,” imbuhnya.

Hasil produksi beras sejauh ini menurut Fanani, masih mencapai 256 ribu ton. Masih ada surplus sebanyak 44 ribu

ton beras, dari kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pihaknya tidak begitu khawatir karena stok pangan masih mencukupi, termasuk untuk memasok ke desa yang masuk kategori rawan tersebut. "Masih mencukupi, karena daerah yang produktif lebih besar dari pada yang rawan," tandasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 | TAHUN III

Buta Aksara Tak Kunjung Tuntas Sumenep Masih Tertinggi

doni heriyanto/koran madura

DIMANKAN. Ratusan jerikan yang disita dari SPBU Kecamatan Sepulu.

PENYAKIT SPBU

BBM Bersubsidi Diamankan BANGKALAN - Seribu liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium diamankan Polres Bangkalan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kecamatan Sepulu, Minggu, (21/9) sekitar puluk 01.00 WIB diri hari. Namun, sayangnya belum diketahui siapa pemilik dari ratusan jeriken yang berada di SPBU tersebut.

Saat dilakukan pengamanan hanya ada petugas SPBU yang sedang mengisi jeriken itu.

Diduga BBM bersubsidi ini akan dikirim ke sebuah kepulauan.

"Kami menerima pelimpahan dari Polsek Sepulu terkait adanya penemuan BBM jenis premium di SPBU kecamatan Sepulu. Kronologisnya, pada saat itu ada anggota rekan dari Koramil yang sedang melakukan

patroli dan menemukan jeriken tersebut," kata Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono melalui Kasat Reskrim AKP Andy Purnomo.

Menurut Andy, barang bukti (BB) yang diamankan, yakni 14 jeriken terisi penuh BBM, satu jeriken berisi kira-kira 15 liter, kemudian 122 jeriken kosong.

Per satu jeriken yang terisi penuh tersebut, berkisar 69 liter.

Sedangkan yang masih kosong belum sempat diisi karena sudah ketahuan oleh petugas yang sedang berpatroli. Berdasarkan informasi, ribuan liter BBM itu hendak dikirim ke sebuah pulau dan akan dijual kembali.

"Kami total semua dari 14 jeriken yang terisi full kira-kira 966 liter ditambah yang 15 liter, kita bulatkan menjadi 1000 liter

BBM," terangnya.

Kasus penemuan BBM ini, kata Andy, akan terus dikembangkan. Terlebih untuk menemukan siapa pemilik jeriken tersebut. Saat ini, pihaknya telah mengamankan petugas SPBU untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Temuan tersebut belum bisa dipastikan status hukumnya, apakah termasuk sebagai penimbunan atau yang lainnya. Sebab posisi jeriken masih belum diangkut dari SPBU. "Kasus ini untuk sementara kita tetapkan sebagai temuan karena masih belum diketahui pemiliknya. Jika sudah ketahuan pemilik jeriken itu, baru kita tanya untuk apa pengisian hingga ribuan liter di SPBU," tuturnya. =DONI HERIYANTO/RAH

PASAR TANJUNG BUMI

Pengerjaan Baru 20 Persen BANGKALAN - Pengerjaan renovasi puluhan kios pasar tradisional Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi yang terbakar kini baru mencapai 20 persen.

Pelaksanaan proyek tersebut baru direnovasinya mulai Juli 2014 lalu. Pasar tersebut terbakar karena korsleting listrik pada Desember 2013 lalu. Biaya yang dianggarkan untuk pengerjaannya Rp 1,8 Miliar.

"Renovasi 20 kios pasar yang terbakar, ditambah kios baru yang dibangun sebanyak 15 kios menelan dana sekitar Rp 1,8 Miliar," ujar

Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bangkalan, Sarman Adi Joko Sutrisno melalui KTU Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bangkalan, Mustofa.

Renovasi 35 kios pasar itu diprediksi akan selesai pada Desember 2014 yang akan datang.

Pembagian kios yang terbakar dan kios baru itu nantinya akan dibagikan kembali kepada pemilik kios yang lama. Sebab, pembangunan tersebut merupakan bagian dari kepedulian masyarakat, melalui dana retribusi masyarakat.

Sementara itu, saat ditanya soal tidak adanya pemasangan plang atau papan nama pelaksana pembangunan oleh pemenang tender renovasi pasar Tanjung Bumi tersebut. Dirinya tidak mengetahu secara pasti. Sebab, hal itu merupakan kewenangan dari pemenang tender beserta konsultannya.

"Kalau masalah tidak ada pemasangan plang atau papan pelaksana renovasi didepan pasar Tanjung Bumi tersebut, saya kurang tahu, Mas," ucapnya. =MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Sejak dulu pemerintah telah berupaya memberantas buta aksara melalui program Keaksaraan Fungsional dengan jumlah anggaran yang sangat besar, namun hingga tahun ini buta aksara masih diketahui sangat tinggi, termasuk di Madura. Makin banyak dana dikeluarkan untuk pemberantasan buta aksara, jumlah buta aksara seharusnya berkurang dan terentaskan, namun justru yang terjadi tak kunjung habis.

Data dari Dinas Pendidikan Provinsi Jatim tahun 2013 menyebut 424.272 masyarakat Madura masih belum bisa membaca dan menulis alias buta huruf. Ini mengindikasikan pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional yang diselenggarakan Pemerintah selama ini telah gagal dan hanya bernilai proyek untuk menghabiskan anggaran. Maka wajar apabila buta aksara sejak dahulu hingga kini tak juga tuntas diberantas.

Oleh karena itu, butuh keseriusan lembaga terkait untuk peningkatan kemampuan masyarakat. Pemerintah harus serius menyelenggarakan program KF, jika memang tidak mainmain dalam mengentaskan jumlah penderita buta aksara. Bahkan diperlukan ada control yang sangat ketat dalam pelaksanaannya, termasuk dalam pengguliran dananya, agar tidak terjadi penyimpangan.

Secara umum, di Jawa Timur yang masuk dalam kategori daerah yang masih terdapat jumlah buta huruf ada 11 kabupaten. Namun, secara khusus, di Madura seluruh kabupaten masih menyisakan penduduk buta huruf, sehingga tak heran penyandangan daerah tertinggal masih melekat kuat di daerah Madura.

Untuk penderita buta aksara Sumenep menempati posisi pertama, yaitu sebanyak 138.261 orang pada tahun 2013. Kemudian disusul kabupaten Sampang yang Jumlahnya mencapai 131.441orang. Urutan ketiga dengan jumlah penderita buta aksara ditempati kabupaten Bangkalan 87.065. Sedangkan, terendah penderita buta huruf berada di kabupaten Pamekasan, hanya berjumlah 67.505 orang.

"Itu merupakan data yang

berasal dari Dinas Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013. Di Bangkalan Program KF pada tahun 2014 masih belum dilaksakan, dan sudah dilakukan MoU dengan penyelenggara," kata Achmad Mustakim, Kabid Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Bangkalan.

Dia menjelaskan, meski di daerah Jawa timur hanya 11 kabupaten yang dinyatakan masih memiliki penderita buta aksara, bukan berarti kabupaten lain tidak begitu. Sebab, penderita buta huruf ini lumrah terjadi pada kabupaten yang sedang berkembang. Apalagi, masyarakat dengan lingkungan pedesaan.

"Ada tapi tidak banyak. Itu berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh pusat. Untuk yang di Madura Bangkalan menempati nomor ketiga dengan jumlah penderita buta aksara. Tertinggi disandangkan ke kabupaten Sumenep," ungkapnya.

Dia pun tidak tahu pasti mengenai proses pendataan yang telah ditetapkan pusat. Sebab, kaitannya dengan Badan Pengelolaan Statistik (BPS) yang mempunyai data lebih banyak. Bangkalan pun disebutkan oleh BPS pada tahun 2010 jumlah penderitanya sebanyak 125.030 jiwa. Dengan capaian penurunan hingga tahun 2013 sebanyak 87.065 jiwa.

"Alhamdulilah ada penurunan.

Kita juga susah untuk mengetahui data dari BPS. Karena kaitannya dengan pemerintah pusat. Sebab, mereka lebih tertutup," terangnya.

Program pengentasan buta aksara tersebut sudah bergulir sejak lama. Sebab, kaitannya dengan harapan pencapaian sumber daya manusia yang lebih baik. =MOH RIDWAN/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SENIN 22 SEPTEMBER 2014

SENIN 22 SEPTEMBER 2014||TAHUN No. 0446 |IIITAHUN III No. 0446

TRADISI HAJI

Biaya Tasyakkuran Haji Bisa Melebihi Biaya ONH PAMEKASAN - Tasyakkuran pemberangkatan jemaah haji menjadi tradisi di sebagian besar masyarakat Indonesia, tak terkecuali di kabupaten Pamekasan.

DISKUSI. Jemaah Calon Haji (JCH) Pamekasan berdiskusi antar sesama calon haji usai mengikuti pelepasan JCH di Masjid Al-Syuhada Pamekasan.

T

radisi 'setengah ritual' ini biasanya dilakukan sebelum pemberangkatan, sebanyak dua kali. Tasyakkuran yang pertama biasanya dilakukan satu bulan sebelum pemberangkatan. Kedua kalinya dilakukan H-1 pemberangkatan.

Pada tasyakkuran pertama, jemaah haji akan mengundang seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya, kerabat, keluarga ataupun teman kantor. Jumlah undangan bisa mencapai 500 undangan dan bisa lebih.

Hal ini diakui oleh Lukman, warga Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan, salah satu jemaah haji Pamekasan yang pernah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2013 kemarin. Pada tasyakkuran pertama, ia harus mengeluarkan biaya Rp 10 sampai Rp 15 juta.

Mengingat banyaknya kebutuhan yang harus dikeluarkan dan

diberikan kepada para undangan.

Sebab, tasyakuran ini diinginkan memberikan sedekah kepada masyarakat sekitar.

Menurut Lukman, tasyakkuran tidak hanya berhenti pada kegiatan itu saja, selain itu juga harus ia lakukan satu hari sebelum pemberangkatan. Tasyakkuran ini lebih memfokuskan agara keluarga yang menunaikan ibadah haji bisa mendapat haji mabrur dan selama selama menunaikan ibadah haji.

Pada tasyakkuran ini, ia harus mengundang beberapa tokoh kiai dan ustaz, untuk membaca salawat semalam suntuk. Dalam tasyakkuran ini jumlah terbatas.

Diperkirakan biaya hanya menghabiskan Rp 5 juta sampai Rp 7 Juta.

Baru selanjutnya saat pemberangkatan, biasanya sejumlah kerabat dan tetangga dekat akan mengantarkan dirinya ke lokasi pemberangkatan haji. kendaraannya 5 sampai 10 unit kendaraan roda empat.

Pada saat kedatangan, hampir 40 hari ia harus menerima

tamu-tamu yang datang untuk bersilaturahmi kepadanya. Biaya pun tidak sedikit. Diperkirakan mencapai Rp 20 juta. Sehingga kemungkinan biaya tasyakkuran pemberangkatan dan tasyakkuran pemulangan lebih banyak dibandingkan dengan biaya ongkos haji yang hanya Rp 49 juta.

Tasyakkuran tersebut, kata Lukman, sudah menjadi tradisi sebagian masyarakat Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji, sehingga harus dilakukan.

Hal serupa juga diakui Mailatus Syarifah, mantan jemaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji pada tahun 2008 lalu.

Menurutnya penyelenggaraan tasyakkuran keberangkatan haji itu bervariasi. Di antaranya, untuk berbagi kebahagiaan atas nikmat-Nya, mensupport mereka yang belum bertekad menunaikan salah satu rukun Islam itu, sebagai ritual permohonan keselamatan bagi calon haji, media silaturahmi dan pamitan.

Menurut KH. Abdul. Gahffar, Pengurus Anak Cabang NU Kecamatan Pademawu, ulama me-

ngatakan Walimatussafar (tasyakkuran haji) digolongkan dalam Walimah Naqi’ah, yakni jamuan yang dibuat lantaran ada orang yang baru datang dari perjalanan jauh. Apabila orang yang telah datang dari perjalanan disunatkan mengadakan Walimah, maka bagi orang yang ingin melakukan perjalanan juga dianjurkan mengadakan Walimah. Tujuan Walimah tersebut untuk meminta doa kebaikan.

Abdul ghaffar menjelaskan, rasa syukur atas nimat yang begitu besar karena telah diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji setelah melunasi ONH maupun melalui fasilitas dana talangan terlebih dahulu, diapresiasikan dalam bentuk Walimatussafar yang dilakukan menjelang hari pemberangkatan. Di samping mengungkapkan rasa syukur, Walimatussafar dimanfaatkan guna berpamitan dan mohon do’a restu kepada para tetangga, kerabat, kolega , dan keluarga.

Namun apabila dalam praktiknya Tradisi ini mengeluarkan

fakih amyal/koran madura

biaya besar yang tidak sesuai kemampuan finansial jamaah haji, bahkan cenderung menghalangi seseorang untuk berangkat haji, khususnya bagi mereka yang bermodal pas pasan, atau cenderung menjadi ajang maupun sarana pamer (sombong, riya) maka wajib ada pelurusan bahkan mungkin diperlukan suatu pelarangan.

Sehingga bisa diambil kesimpulan, menyelenggarakan tasyakuran diperbolehkan, namun sesederhana mungkin. Karena jika menolak menyelenggarakan tasyakuran sebagai media pamitan, tidak menutup kemungkinan akan dicatat oleh masyarakat sekeliling sebagai orang yang bakhil dan riya'..

Jemaah Haji Kabupaten Pamekasan akan diberangkatkan tanggal 26 september pekan depan, di depan masjid agung as-suhada’ Pamekasan. jumlah jemaah haji yang berangkat tahun ini berjumlah 641, Sementara Kabupaten Pamekasan tergabung dalam kelompok terbang 63 dan 64. = FAKIH AMYAL/RAH

KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA

Lapsus

JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0446 | TAHUN III

SENIN 22 SEPTEMBER 2014 | No. 0446 SENIN | TAHUN III22 SEPTEMBER 2014

MADURA

O

MUHIMMATUL KHOIROH

Berbuat Tanpa Mengharap Pamrih Agar kita memiliki nama yang harum, tentunya dalam setiap tingkah laku perlu untuk dijaga dari perbuatan yang dinilai salah. Bahkan dalam tindakan atau perbuatan untuk tidak tersimpan kata pamrih.

P

erempuan yang mangaku memiliki nama Muhimmatul Khoiroh, mengatakan dalam setiap perbuatan ini perlu untuk diniati dengan

ANDA MAU BERIKLAN? Pasang di

ibadah agar bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.”Kalau menolong orang jangan ada maksud atau niatan yang lainnya,” ucapnya.

Menurutnya, setiap perbuatan yang dilakukan untuk orang lain terkadang timbul sebuah maksud tertentu. Padahal hal itu bukan membuat kebajikan pada diri kita. Namun bisa menghapus pahala dari perbuatan hidup.

“Hal yang kecil bisa menghapus kebaikan yang dinilai besar. Akibat salahnya niat dalam setiap perbuatan hidup,” terang Muhimmatul Khoiroh.

Muhimmatul Khoiroh menambahkan, semua perbuatan sejatinya sudah ada pahala yang menunggunya.

Senantiasa pahala kebajikan dalam menolong sesama, bu-

Kunjungi dan Unduh versi E-paper

kan dialah yang akan membalasnya dari hal yang pernah kita perbuat.”Secara langsung yang maha pencipt akan melipat gandakan perbuatan yang pernah kita lakukan,” ujarnya.

Selain itu, janganlah sesekali kita menghitung amaliah yang pernah diperbuat.

Karena upaya perhitungan itu juga bisa menghambat amal.

Biarlah semua itu berlalu tanpa harus ada yang pernah di tunggu.“Semua itu tidak akan luput dari pehitungan sang maha pencipta,” tutur Muhimmatul Khoiroh. =Mahfud Hidayatullah

www.koranmadura.com

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

: Muhimmatul Khoiroh : Probolinggo, 4 Tetala Juli 1988 Alamat : Besuk – Kabupaten Probolinggo Pendidikan : MA SAQO Motto : Hiasi hidup dengan hal positif Hobi : Jalan-jalan dan belanja Nama