e Paper Koran Madura 23 Septembember 2014

SELASA

KORAN MADURA

23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

0328-6770024 SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III www.koranmadura.com

Seleksi Pimpinan BPK Dinilai Cacat Hukum Nasional hal 4

ant/wahyu putro a

TOLAK PEMBEBASAN ANGGODO. Pegiat anti korupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi dengan menggunakan topeng terpidana kasus korupsi Anggodo Widjojo di depan Kantor Kemenkumham Jakarta, Senin (22/9). Aksi yang diikuti puluhan massa itu menuntut Kemenkumham agar menolak seluruh permohonan pembebasan bersyarat yang diajukan oleh terpidana kasus korupsi serta mempublikasikan seluruh pemberian pembebasan bersyarat kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.

Ironi Pembebasan Anggodo Widjojo!

Baru Dihukum 15 Bulan, Sudah Mendapatkan Remisi 29 Bulan JAKARTA-Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan anti korupsi ICW Emerson Yuntho mengatakan pemberian pembebasan bersyarat dan remisi terhadap koruptor merupakan ketidakseriusan pemerintah memberantas korupsi.

“Ini adalah aksi protes kami terhadap pemerintah yang memberikan pembebasan bersyarat dan remisi kepada koruptor,” kata Emerson saat berdemo di depan Kemenkumham bersama Koalisi Masyarakat Sipil di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pihaknya meminta pemerintah agar transparan saat memberikan pembebasan bersyarat dan remisi kepada koruptor.

Emerson menambahkan pemberian pembebasan bersyarat kepada Hartati

Murdaya dan remisi kepada Anggodo Wijoyo tidak sesuai syarat.

“Anggodo baru dihukum 15 bulan tapi sudah mendapatkan remisi 29 bulan, ini kan aneh,” katanya.

Ia menambahkan bahwa syarat mendapatkan remisi yaitu telah menjalani sepertiga masa hukuman dan berkelakuan baik, Anggodo belum menjalani sepertiga masa hukumannya.

Aktivis ICW

Pada demonstrasi itu, Koalisi masyarakat sipil memakai topeng berwajah Hartati dan Anggodo. Ada juga demonstran yang mengenakan topeng berwajah Presiden SBY, namun langsung diamankan polisi. “Kita menyuruhnya melepaskan topeng itu karena tidak boleh ada penghinaan lambang negara,” kata polisi yang berjaga.

Sebelumnya, KPK menolak pembebasan bersyarat Anggodo dengan tidak memberikan rekomendasi pembebasan tersebut melalui surat kepada Kementerian Hukum dan HAM. =ANT/HAFIDZ

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III

Sesajen

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Tak seperti biasanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat “bingkisan” sesajen (20/9/2014). Mungkin pengirim mengetahui KPK pasti menolak jika dikirimi parcel, cek, hadiah mobil, dan bentuk material lainnya.

Karena itu pengirim memilih sesajen dengan harapan dapat diterima. Sayangnya pengirim rupanya tergolong pemalu sehingga identitasnya tak terlacak.

Berdasarkan sumber yang belum sepenuhnya dapat dipercaya, yang meletakkan sesajen kemungkinan hanya suruhan. Pengirim aslinya hampir mustahil turun langsung. Begitu kata seorang paranormal. Sampai saat ini wanita misterius –karena memang belum teridentifikas,i bukan tergolong makhluk halus- belum terlacak. Termasuk tentu saja apa maksud dan tujuan mengirim sesajen kepada KPK. Berbagai spekulasi bermunculan terkait tujuan pengiriman sesajen. Yang berprasangka minor menganggap sesajen itu sebagai bentuk serangan mistis pada orangorang tertentu di KPK; yang diduga kuat dikirim para pesakitan korban dan calon penangkapan KPK. Yang sedikit lebih moderat menilai semacam tegoran kecil agar KPK bekerja lebih sungguh-sungguh. Lalu, karena ada juga paranormal yang setuju pemberantasan korupsi, kemungkinan sesajen sebagai dukungan pada KPK, sangat terbuka lebar. Yang paling spekulatif tentu saja pendapat yang menganggap pengirim sesajen memiliki pikiran mistis bahwa KPK termasuk tempat penuh berkah; semacam tempat keramat yang bisa memberi kekuatan peruntungan, hem.

Pendapat bernada spekulatif ini kurang kuat terutama melihat unsur sosial ekonomi terkait demand alias perLalu, jika Tuhan mintaan pasar beraroma mistis.

Jika sesajen diletakkan sebelum saja dimanipuPileg bisa jadi pengirim lasi, apalagi rakyat. ramai tergolong yang ingin mendapat Alamak.. berkah dari KPK agar terpilih.

Atau, kalau terpilih bisa aman dari sergapan KPK jika nanti bermain-main dengan uang rakyat. Berhubung situasi pasar kurang permintaan beraroma mistis, pendapat spekulatif yang menganggap KPK tempat keramat, perlu disingkirkan jauh-jauh.

Jadi, apa sebenarnya tujuan pengirim sesajen kepada KPK itu? Sulit menjawab pasti. Jangankan pengirim belum ketahuan identitasnya. Seandainya nanti teridentifikasipun, jawaban pertanyaan sulit diperoleh. Karena semua berbau mistis, gaib, jawabanpun dari pengirim, jika ketahuan besar kemungkinan tak jelas alias gaib juga.

Satu-satunya kepastian adalah sesajen yang sangat mungkin ada juga diberbagai tempat penting seperti KPK merupakan representasi irrasionalitas. Dukun politik, yang diduga merebak saat Pileg, maupun Pilkada, termasuk pencarian kekuatan spiritual, mistis dan sejenisnya mempertegas fakta bahwa irrasionalitas sengaja dikembangkan segelintir orang, yang bisa jadi kalangan elite. Jika mereka sendiri irrasional sudah pasti sikap masyarakat pemilihpun cenderung dikondisikan sama.

Bukan proses pencerdasan yang dikembangkan namun pembodohan melalui pengkondisian berbaju mistis, spiritul dan sejenisnya.

Jika itu dilakukan mengatasnamakan agama, sudah tentu proses irrasionalitas itu merupakan manipulasi agama. Kesadaran Ketuhan diposisikan sebagai pembunuhan atau pembelengguan logika. Padahal, Tuhan menciptakan manusia dengan perangkat akal yang sudah tentu diperintahkan difungsikan maksimal. Karena itu, dengan alasan apapun pembiakan irrasioanalitas adalah pengingkaran karunia Tuhan sekaligus sebagai cermin manipulasi kesadaran keagamaan.

Kekuasaan memang manis dan mudah sekali membutakan serta mendorong merebaknya berbagai cara kotor, termasuk memanipulasi ajaran suci bernama agama. Lalu, jika Tuhan saja dimanipulasi, apalagi rakyat. Alamak. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III

2

PDIP & PKB Seleksi Calon Menteri JAKARTA-Meski belum diminta oleh pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), salah satu partai politik pengusung pasangan itu pada pemilu presiden dan wakil presiden lalu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai menyeleksi calon menteri yang bakal duduk di kabinet mendatang.

Partai yang lahir dari Nahdlatul Ulama itu melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap para calon yang bakal diajukan kepada Jokowi-JK. Sementara itu PDI Perjuangan menyiapkan lebih dari 50 nama untuk dipilih sebagai pembantu Jokowi-JK dalam pemerintahan mendatang. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai banteng putih itu saat ini tengah meneliti rekam jejek para calon menteri tersebut.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Bidang Ekonomi DPP PKB Eko Putro Sandjojo secara terpisah di Jakarta, Senin (22/9).

Menurut Eko Putro, PKB sudah melakukan uji kepatutan dan kelayakan paling sedikit terhadap empat kader PKB yang akan diajukan ke Jokowi-JK. Uji kelayakan dan kepatutan ini merupakan inisiatif PKB untuk mempersiapkan

diri. Jokowi-JK sendiri, kata Eko, belum meminta PKB untuk mengajukan nama-nama calon menteri. “Kami sudah lakukan fit and proper test internal terhadap lebih dari empat kader (PKB),” kata Eko. Presiden terpilih Jokowi menyebutkan saat ini masih menyeleksi sekitar 200 nama calon menteri-menterinya.

Jumlah tersebut terus mengerucut. Menurut Jokowi, nama-nama yang disiapkan bakal calon menteri pada kabinetnya masih ditelusuri latar belakangnya. Mereka akan dipanggil untuk diseleksi kembali.

Jokowi juga belum dapat mengungkapkan apakah ada menteri yang berasal dari PDI Perjuangan.

Ia juga belum mengumumkan apa nama kabinet pemerintahan yang akan dipimpinnya bersama wakil presiden terpilih Jusuf Kalla untuk periode 2014-2019 mendatang.

Pada 15 September lalu, Jokowi

menyebutkan akan ada 34 kementerian di kabinetnya. Dari komposisi ini, 16 kursi akan diisi dari partai politik, sementara 18 lainnya akan diisi dari kalangan profesional.

Sedangkan Puan Maharani menegaskan, DPP PDI Perjuangan tengah menelisik rekam jejak dari masing-masing calon. “Lebih dari 50 nama sudah di-list untuk bisa kita lihat,” kata putri Ketua Umum PDI Perjuangann Megawati Soekarnoputri.

Puan mengatakan, kader yang nantinya akan menduduki jabatan menteri harus memiliki integritas dan kapabilitas tinggi dalam bekerja. Di samping itu pula, mereka dituntut untuk menjadi kader yang bersih serta mampu membantu kinerja Jokowi-JK dalam menyukseskan program-program yang pro-rakyat.

Namun Puan masih merahasiakan kapan rencana Jokowi hendak mengumumkan nama-nama menteri yang akan mengisi kabinetnya mendatang. Ia beralasan, pascapelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan di Semarang, Jawa Tengah, hingga kini ia belum bertemu Jokowi. “Saya belum ketemu Pak Jokowi setelah rakernas,” ujarnya. =GAM/ABD/AJI

ant/ismar patrizki

PETISI KOALISI PEREMPUAN INDONESIA. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Eva Kusuma Sundari (kanan), menerima petisi mendukung Pilkada langsung dari perwakilan Koalisi Perempuan Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9). Koalisi Perempuan Indonesia menyatakan menolak Pilkada melalui DPRD yang tengah dibahas oleh DPR dalam RUU Pilkada.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III SELASA 23 SEPTEMBER 2014 No. 0447 | TAHUN III

33

SUBSIDI BBM

Banggar Tetapkan Rp 276 T JAKARTA- Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran DPR RI menetapkan belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam RAPBN 2015 sebesar Rp276 triliun, atau lebih rendah dari draf awal dalam Nota Keuangan sebesar Rp291,1 T.

ant/ismar patrizki

DUKUNG PILKADA TIDAK LANGSUNG. Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa (kanan), menerima perwakilan Lembaga Persahabatan Ormas Islam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9). Sejumlah ormas Islam menyatakan sikap dan menegaskan mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Ahok: Loncat dari Golkar ke Gerindra Justru Bahaya JAKARTA-Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akhirnya membela diri terkait sindiran Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang menyebutnya sebagai kutu loncat.

Ahok menegaskan berhenti sebagai kader Gerindra dan tidak berpindah lagi ke partai lain. Bahkan dia mengaku hanya pernah sekali loncat partai, yakni dari Partai Golkar ke Partai Gerindra jelang Pilkada DKI 2012.

Sebelumnya, Prabowo menyindir mundurnya Ahok saat membuka Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra, Sabtu 20 September lalu. Prabowo memberikan pertanyaan siapa kader yang kutu loncat dan kutu busuk.

Kemudian peserta KLB menjawab orang itu adalah Ahok.

Menurut Ahok, perpindahannya ke Gerindra saat itu justru bahaya. “Loncat itu pun bukan

loncat yang lebih baik, tapi yang loncat yang bahaya sebetulnya.

Cuma saya merasa waktu itu manfaatnya lebih banyak,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/9).

Manfaat itu, kata Ahok, misalnya saat menghadiri seminar di kampus-kampus. “Mahasiswa nanya Anda jujur, tapi apa gunanya jujur kalau tidak ada partai yang calonkan Anda. Nah ke-

tika Gerindra calonkan saya, saya pikir itu minimal modal saya untuk ngomong di seminar, walaupun dalam hati saya tau belum tentu bisa maju,” kata Ahok.

Namun sejauh ini, kata Ahok, dia menjadi pemimpin DKI karena keberuntungan. “Ya karena Ahok ketiban pulung saja,” ujarnya.

Soal pengunduran dirinya dari Gerindra karena menolak pilkada lewat DPRD, Ahok tetap membela diri bahwa dia tidak sedang meloncat.

“Tapi saya gak loncat-loncat sebetulnya, saya berhenti! Tapi seandainya sekarang saya masuk partai lain baru loncat. Jadi kalau loncat-loncat itu gak benar bahasanya, saya baru loncat sekali,” kata Ahok.

Ahok bercerita, waktu menjadi politikus Partai Indonesia Baru (PIB), dia berhenti dari partai pada September 2007. “Saya gak berpartai lagi sampai 2008,

dan masyarakat minta saya masuk DPR RI. Karena masuk DPR itu harus anggota partai, baru saya masuk Golkar,” kisah mantan Bupati Belitung Timur ini.

Menurut Ahok, dia benar-benar loncat saat mencalonkan diri menjadi wakil gubernur DKI pada Pilkada 2012. “Yang asli loncat itu waktu diminta masuk ke DKI, itu pun belum pasti mau mencalonkan saya waktu itu. Kenapa saya mau? Karena saya ingin mempertontonkan bahwa ada partai yang tidak perlu meminta uang, karena Gerindra menawarkan itu. Serius tidaknya (gak minta uang) saya juga gak tau toh karena saat itu kalau hanya Gerindra gak cukup (suaranya),” kata Ahok.

“Setelah gabung dengan PDI Perjuangan(suara) baru cukup.

Itu pun belum menyalonkan saya, masih nyalonkan Deddy Mizwar,” imbuh Ahok. =GAM/ABD

Pada rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2015 di Jakarta, Senin, usulan yang disepakati tersebut juga lebih rendah dari hasil pembahasan awal rapat panja sebesar Rp280,6 triliun.

Belanja subsidi BBM sebesar Rp276 triliun tersebut terdiri atas belanja subsidi BBM jenis tertentu untuk premium, minyak tanah dan solar sebesar Rp194,64 triliun serta subsidi elpiji tiga kilogram Rp55,1 triliun.

Kemudian, PPN atas jenis BBM tertentu dan elpiji tiga kilogram sebesar Rp24,9 triliun, perkiraan subsidi LGV Rp4,2 miliar, kekurangan subsidi tahun sebelumnya Rp46,2 triliun serta penghitungan “carry over” ke tahun berikutnya Rp45 triliun.

Sementara, kuota BBM bersubsidi ditetapkan 46 juta kiloliter atau lebih rendah dua juta kiloliter dari usulan draf awal Nota Keuangan RAPBN 2015 sebesar 48 juta kiloliter.

Rincian kuota 46 juta kiloliter tersebut terdiri atas premium dan bahan bakar nabati 29,4 juta kiloliter, solar dan bahan bakar nabati 15,6 juta kiloliter dan minyak tanah 850.000 kiloliter.

Selain itu, rapat panja juga menyepakati belanja subsidi listrik sebesar Rp68,69 triliun atau lebih rendah Rp3,7 triliun dari usulan awal dalam nota keuangan RAPBN 2015 sebesar Rp72,4 T. “Rapat belum menyetujui perkiraan kekurangan subsidi tahun 2014 sebesar Rp3,7 triliun, karena carry over baru bisa diputuskan setelah ada hasil audit dari BPK,” kata Wakil Ketua Banggar DPR RI Tamsil Linrung saat memimpin rapat Panja.

Rapat panja ikut menyepakati biaya insentif investasi sebesar Rp19,97 T yang masuk dalam belanja subsidi listrik sebagai pengganti margin yang digunakan untuk investasi pembangunan sistem kelistrikan. =ANT/SATYAGRAHA

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III

NASIONALISME

Melani: Kesejahteraan Jamin Keutuhan NKRI JAKARTA- Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena menegaskan tingkat kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan pembangunan negara Indonesia. Karena itu, salah satu sosialisasi 4 pilar bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI menekankan pentingnya upaya mensejahterakan rakyat mengingat kesejahteraan itulah yang akan menjamin keutuhan NKRI.

ant/ismar patrizki

PROTES PEMILIHAN ANGGOTA BPK. Wakil Ketua DPR Pramono Anung (kiri), menerima dokumen dari perwakilan Lembaga Kajian Masyarakat (Lekat) mengenai pemilihan anggota BPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9). Mereka menyampaikan protes atas pelolosan Edy Mulyadi Soepardi sebagai anggota BPK oleh Komisi XI DPR karena dinilai tidak memenuhi persyaratan administrasi dan terindikasi dipolitisasi.

“Di Maluku saja daerah asal saya, ketika bertemu dengan anggota masyarakat di sana, karena jalan rayanya rusak dan lama tidak diperbaiki sudah mengancam akan berpisah dari Indonesia,” kata Melani, dalam dialog ‘Konstelasi NKRI, 5 Tahun MPR RI’ di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (22/9).

Dengan terus meningkatkan kesejahteraan dan membangkitkan nasionalisme kata Melani, maka pada 100 tahun ke depan Indoensia akan tetap berdiri tegak.

“Jangan seperti negara-negara di Timur Tengah, meski bahasanya sama yaitu bahasa Arab, tapi terpecah-belah dan selalu konflik. Kita ini terdiri dari 174an bahasa daerah dan banyak etnis, namun terbukti tetap utuh dalam NKRI,” kata Melani.

Dengan demikian menurut Melani, isu apa pun baik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang dihembuskan tak

Seleksi Pimpinan BPK Cacat Hukum?

JAKARTA-Pemilihan pimpinan Badan Pengawas Keuangan RI (BPK) oleh Komisi XI DPR menuai kecaman lantaran peraturan persyaratan pimpinan BPK yang dinilai tidak sah.

Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi menilai peraturan yang mengatur pemilihan pimpinan BPK diatur dalam pasal 13 yang mencantumkan 11 persyaratan yang wajib dipenuhi oleh para calon pimpinan BPK. “Kalau kita mau melihat proses seleksi peraturan semua ada di pasal 13. Di situ ada semua syarat untuk menjadi ketua BPK. Ada 11 persyaratan yang harus dipe-

nuhi,” ujar Uchok di Cikini, Jakarta, Minggu (21/9).

Seperti diketahui, Komisi XI DPR berhasil memilih 5 anggota BPK melalui mekanisme voting. Kelima anggota BPK terpilih adalah Harry Azhar Aziz, Rizal Djalil, Achsanul Qosasi, Moermahadi Soerja Djanegara, dan Eddy Mulyadi Soepardi.

Namun, Ucok melihat ada satu pasal yang janggal yaitu pasal 28 menyebut calon pimpinan BPK tidak boleh bergabung dalam partai politik sehingga harus mengundurkan diri terlebih dahulu apabila mencalonkan diri.

“Yang kedua pasal 28 dan ini menurut saya agak aneh, di sini menyebut pimpinan BPK tidak boleh menjadi pengurus parpol dan ini adalah pasal setelah jadi anggota BPK dan harus beramai-ramai mengundurkan diri. Harusnya ini diterapkan di pasal

13 dan menjadi syarat sebelum terpilih,” kata Ucok.

Apabila calon pimpinan BPK belum mengundurkan diri dari parpol atau kepentingan politik lainnya, Ucok menilai, pimpinan BPK nantinya akan mengeluarkan kebijakan yang tidak bisa jujur dalam mengaudit keuangan negara.

“Seharusnya memang anggota dewan tidak boleh masuk. Dan ini diakali anggota dewan sehingga PNS atau anggota BPKP yang bisa menjadi tiang kejujuran tidak bisa masuk dan akhirnya BPK jadi hilang marwah,” imbuh Uchok.

Akibat dari adanya unsur politik di BPK, Ucok khawatir praktik korupsi akan semakin merajalela lantaran adanya proses jual beli hasil audit yang ditangani oleh BPK. “Nanti pasti banyak hasil audit yang baik keluar dari BPK dan ini pasti dibaliknya ada

akan mampu menggoyahkan kecintaan dan nasionalismenya untuk Indonesia.

Daerah juga diharapkan tidak terus tergantung pada pmeirntah pusat, tapi juga menyontoh daerah yang sukses membangun ekonomi dan wisata, seperti Batam.

“Batam berhasil membangun perekonomian dan wisata. Listrik misalnya bisa melakukan subsidi silang, sehingga bisa menyubsidi rakyat yang tidak mampu,” ujarnya.

Selain itu tugas MPR RI untuk menyosialisasikan 4 pilar bangsa ini harus terus dilanjutkan.

Khususnya dalam usaha menanamkan ideologi Pancasila terhadap anak didik sejak dini sampai mahasiswa, karena mereka ini akan menjadi pemimpin bangsa masa depan.

“Jadi, jangan lupa ideologi Pancasila terus ditanamkan pada generasi bangsa demi keutuhan NKRI ini,” ucapnya. =GAM/ABD

proses jual beli dan jadi lahan bisnis,” kata Uchok.

Ucok mencontohkan kecurangan yang terjadi di balik pemilihan BPK oleh Komisi XI DPR beberapa waktu lalu di mana pemilihan Edi Mulyadi sebagai salah satu pimpinan BPK adalah salah satu bentuk transaksi politik lantaran Edi diduga masih menjadi Deputi Investigasi BPKP Jabar.

“Prof Dr Edi Mulyadi itu masih menjabat sebagai Deputi di BPKP. Tapi saat saya lihat di website ternyata semuanya sudah bersih, padahal kemarin namanya masih ada di website. Kelihatannya Edi memang mau menghapus jejak dan kabur,” ungkap Uchok.

Menurut Uchok, sebaiknya kecurangan Edi Mulyadi yang terpilih menjadi anggota BPK namun masih menjabat sebagai pejabat pengelola negara diserahkan ke Mahkamah Agung karena lembaga tinggi negara tersebut dinilai mengetahui fatwa hukum untuk kasus tersebut.

“Dengan kasus Edi ini daripada jadi persoalan DPR, lebih baik minta fatwa pada MA mengenai status hukum Edi Mulyadi.

Ini lebih penting daripada jadi delegitimasi bagi BPK,” ujarnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 No. 0447 | TAHUN III

KORAN MADURA

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III

55

ant/asep fathulrahman

KIOS PASAR RAU TERBAKAR. Petugas menyemprotkan air untuk memadamkan api yang membakar dua kios penjual kasur dan karpet di kawasan Pasar Induk Rau, Serang, Banten, Senin (22/9).

Percikan api berawal dari ledakan trafo parabola dan 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mencegah api meluas ke tengah pasar.

Rupiah Masih Akan Melemah Penghentian Stimulus Moneter The Fed Diduga Jadi Pemicu Utama JAKARTA-Melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah yang menembus batas psikologis sebesar Rp 12.030 per dolar AS pada Kamis (18/9) lalu, sebelum mengalami sedikit penguatan pada Jumat (19/9) menjadi Rp 11.985, merupakan imbas dari kebijakan bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed untuk meneruskan penghentian stimulus moneter, dan respon Bank Sentral Eropa (European Central Bank-ECB) bersama Bank Sentral Jepang dan Bank Sentral China dalam mempertahankan perekonomian di negara masing-masing.

“Pelemahan nilai tukar mata uang ini merupakan gejala global sebagai imbas keputusan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed mengurangi likuiditas global melalui pengurangan sampai pada akhirnya tercapainya program penghentian stimulus moneter atau yang disebut sebagai Quantitative Easing (QE) III,” kata Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah di Jakarta, Senin (22/9) Selain aspek-aspek dalam negeri, dia menjelaskan dua tekanan yang berlawanan arah dipastikan akan menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan baik dalam jangka pendek dan menengah terhadap nilai tukar rupiah. Kedua tekanan itu adalah keputusan The Fed meneruskan quantitative easing (QE) III, dan upaya Bank Sentral Eropa (European Central Bank-ECB) bersama Bank Sentral Jepang dan Bank Sentral China untuk mempertahankan dan bahkan menambah likuiditas untuk menggairahkan perekonomian di kawasan tersebut. “Inilah faktor utama yang menyebabkan pelemaha nilai tukar mata uang di hampir mayoritas emergingmarket,” paparnya.

Dia menjelaskan, keputusan The Federal Open Market Committee (FOMC) terkait dengan tahapan pengakhiran QE-III dan pengakhiran suku bunga murah, dengan melakukan pemangkasan pembelian obligasi yang menyisakan 25 miliar dollar AS ini (bulan ini 10 miliar dollar AS, dan pada bulan Oktober sebesar 15 miliar dollar AS) ditambah dengan optimisme perkembangan ekonomi AS, telah mendorong sentimen penguatan mata uang dollar AS terhadap mata uang negara-negara lain termasuk dengan Rupiah.

Di sisi lain, lanjutnya, ekonomiekonomi besar seperti Eropa, Tiongkok dan Jepang justru mengalami persoalan likuiditas yang mendorong kebijakan menempuh Quantititve Easing. Bank Sentral Eropa meluncurkan Targeted Long Term Refinancing Operations (TLTROs) dengan memberikan pinjaman murah kepada industri perbankan di kawasan Euro dengan nilai sebesar 400 miliar euro (518 miliar dollar AS).

Sedangkan Bank Sentral China mengeluarkan stimulus sebesar 81 miliar dollar AS pada 5 bank BUMN terbesar untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi China.

Sementara itu Bank of Japan akan mempertahankan stimulus ekonominya untuk menghindari tekanan deflasi yang lebih dalam.

“Kondisi ini juga dapat menjelaskan bahwa prospek perekonomian di ketiga wilayah tersebut masih memerlukan waktu untuk mencapai target-target pemulihan ekonomi seperti yang diharapkan,” ujarnya.

Karena itu pula, tidak mengherankan jika setidaknya hampir seluruh mata uang di Asia melemah terhadap dollar pada sesi perdagangan minggu ketiga September 2014. Negara-negara yang mengalami pelemahan nilai tukar itu di antaranya Malaysia, Korea Selatan, Filipina, Jepang, Thailand, Singapura, Taiwan dan juga Indonesia.

“Ketidakpastian dan volatilitas pasar keuangan dunia masih akan terjadi baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Dampak dari tekanan eksternal telah kita rasakan bersama saat ini dan dapat dipastikan gelombang ketidakpastian masih akan terus terjadi,” pungkasnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III

ant/reno esnir

DEMO PEGAWAI SPBU. Pegawai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) jalan tol menggelar aksi teaterikal dan unjuk rasa di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin (22/9). Mereka menuntut pemerintah mencabut kebijakan larangan menjual premium di jalan tol.

Panja Banggar Sepakati Cost Recovery Migas USD16 Miliar JAKARTA-Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati kenaikan cost recovery produksi minyak dan gas (migas) untuk RAPBN 2015 menjadi USD 16 miliar atau setara Rp 191,7 triliun. Ini meningkat USD 1 miliar dibanding jatah bagi hasil kontraktor sumur migas dalam APBN Perubahan tahun ini.

Wakil Ketua Banggar, Tamsil Linrung menjelaskan angka ini lebih rendah dari permintaan pemerintah dan Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas)

sebesar USD 17,8 miliar. Dengan demikian, angka USD 16 miliar itu merupakan jalan tengah, mengingat ada perdebatan soal besaran pengembalian dana operasional kontraktor sumur minyak di antara anggota legislatif.

Angka cost recovery juga sudah mempertimbangkan bahwa Blok Cepu mencapai produksi maksimal tahun depan, menyebabkan lifting nasional naik. Lifting tahun ini 818.000 barel per hari, cost recovery USD 15 miliar. “Kini dengan produksi tahun depan menjadi 900.000 barel, kita bisa sepakati cost recovery naik USD 16 miliar,” ujar Tamsil sambil mengetuk palu sidang di DPR RI, Jakarta, Senin (22/9).

Sebagian anggota Banggar tidak puas cost recovery naik dari APBNP 2014. Sebab, dari proyeksi Badan Kebijakan Fiskal bahwa

bagi hasil pemerintah malah diproyeksikan turun. Dalam hitungan Kementerian Keuangan, tahun depan pemerintah bisa menikmati penerimaan dari sektor migas sebesar Rp 299,1 triliun. “Sekarang masak dengan produksi minyak meningkat kita hanya mendapat bagi hasil 52 persen. Tahun lalu dengan 818.000, kita bisa dapat 54 persen? Keadilannya di mana,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Dolfie O.F Palit.

Anggota Fraksi Demokrat Johnny Allen Marbun menegaskan tidak sepakat cost recovery mencapai USD 16 miliar. Buat dia angka masuk akal USD 15,5 miliar. Alasannya, ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk nota keuangan 2013, bahwa beberapa komponen pengembalian dana diajukan KKKS tidak sesuai peraturan. “Produksi naik, otomatis cost recovery

naik. Kenapa bagian pemerintah malah turun,” jelasnya.

Cost recovery adalah pengembalian biaya operasi migas yang ditombok kontraktor setelah wilayah kerja menghasilkan produksi komersial. Ini terdiri dari unrecovered cost, current year loses, dan depresiasi sesuai kontrak yang biasanya berjalan sepanjang 30 tahun.

Untuk 2011, dana dikembalikan pemerintah ke pengelola sumur migas mencapai USD 15,22 miliar, pada 2012 sebesar USD15,51 miliar, dan 2013 realisasinya mencapai US$ 15,92 miliar.

Dalam rapat tersebut, Pelaksana Tugas Kepala SKK Migas Johannes Widjonarko memastikan hitungan cost recovery sudah melalui audit ketat. Telah dibedakan pula mana hak pemerintah, dan mana hak kontraktor sumur migas.

Johannes mengingatkan, berapapun besaran cost recovery yang dipatok dalam APBN, itu adalah kewajiban yang harus dibayarkan pada perusahaan migas. Kalau tidak dipenuhi, pengaruhnya ada pada realisasi produksi karena perusahaan yang rata-rata asing itu kekurangan dana operasional untuk mengelola sumur. “Apabila kita tidak melakukan sesuai production sharing contract, termasuk pengembalian biaya, sudah barang tentu kegiatan operasi akan berhenti,” ungkapnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

ndonesia kian terjajah. Bila dulu negara terjajah dengan genjatan senjata, kini Indonesia diserang dengan utang-utang. Bukan main, saat ini utang luar negeri Indonesia per Juli 2014 tercatat telah tembus USD 290,6 miliar, atau setara dengan Rp 3.501,2 triliun. Utang itu terdiri dari utang luar negeri swasta sebesar USD 154,4 miliar, juga utang luar negeri pemeritah dan bank sentral sebesar USD 134,15 miliar.

Dengan menanggung beban utang sebanyak itu, Indonesia semakin tak berdaya di bawah tekanan intervensi negara asing. Indonesia dibuat semakin sulit melepaskan diri dari ketergantungan pada negara tetangga yang telah menjeratnya dengan dana-dana pinjaman berjumlah ribuan triliunan itu.

Menurut pengamat ekonomi Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia (AEPI), Dani Setiawan, ini terjadi karena ada mafia utang (pemain bisnis utang) bermain dengan memanfaatkan isu global sehingga membuat goncangan ekonomi Indonesia. Dengan cara itu, mafia utang itu dapat mengeruk keuntungan yang tidak sedikit dari bunga utang yang tinggi yang dipinjam Indonesia.

Itulah sebabnya, pemerintah Indonesia yang tak berkutik tidak boleh dibiarkan. Harus bermunculan pahlawan-pahlawan dari rakyat Indonesia yang bisa menyelamatkan negara ini dari penjajahan berupa jeratan utang itu. Tentu strategi perang ekonomi ini berada di bawah kendali presiden dan wakil terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Jokowi-JK perlu mengerahkan para ekonom yang masih bersih, belum terkontaminasi dengan kepentingan di luar upaya penyelamatan negara dan rakyat Indonesia dari penjajahan utang-utang itu.

Jokowi-JK juga perlu mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki Indonesia. Termasuk kekuatan SDA dan SDM serta sektor-sektor ekonomi nasional, untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada negara asing, baik di bidang impor barang maupun bidang impor utang. Itu juga sebagai bagian dari salah satu upaya untuk melepaskan diri dari ketergantungan atas penjajah gaya baru yang belakangan ini kian menghegemoni. (*)

Opini

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III

77

Ikut Pilkadal atau Pilkader?

Salam Songkem

Masih Terjajah

KORAN MADURA

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 No. 0447 | TAHUN III

Bila diperjelas, Pilkadal bisa disebutkan sebagai pemilihan kepala daerah (gubernur dan wakilnya, juga bupati/walikota dan wakilnya) secara langsung oleh rakyat.

Sedangkan Pilkader dimaksudkan sebagai pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah, baik provinsi untuk gubernur, maupun tingkat kabupaten/kota untuk kabupaten/walikota.

B

eragam argumentasi dikemukakan untuk membela pilihan politik Pilkadal atau Pilkader itu tadi, mulai dari efisiensi anggaran, hingga tidak boleh dirampasnya hak politik warga negara untuk memilih setiap kepala daerah yang akan memimpin mereka.

Adapula yang beranggapan bahwa pelaksanaan Pilkadal membuat masyarakat semakin permisif dengan money politic (politik uang) dan membuat gesekan antara warga, birokrasi dan tokoh agama semakin melebar.

Dan beragam alasan saling mengemuka seiring dengan terjadinya prokontra soal Pilkadal atau Pilkader tadi. Antara yang mendukung Pilkada langsung oleh rakyat dan langsung oleh DPRD. Dalam pandangan akal sehat, kedua pilihan apakah Pilkadal atau Pilkader, sama-sama langsung dan sama-sama tidak langsung. Sama-sama langsung oleh rakyat dan langsung oleh DPRD

yang juga mewakili rakyat.

Keduanya, Pilkadal dan Pilkader juga sama-sama tidak langsung. Tidak langsung karena proses dari sejak awal bukan rakyat yang menentukan, namun ditentukan dan ditunjuk oleh para elit partai di berbagai tingkatan.

Apakah rakyat bisa mengecek secara terbuka bagaimana proses penentuan calon kepala daerah oleh elit partai. Tentu saja tidak pernah bisa. Karena hampir pasti, penentuan kandidat kepala daerah karena proses, lobi, negosiasi, dan konsesi.

Tidak perlu disoal, karena hal itu kemudian terbuka saat ada kepala daerah yang terkena kasus hukum, hampir selalu terkait dengan para elit partai pada berbagai level dan tingkatan. Dan perlu dicatat, hal tersebut hampir merata terjadi di seluruh partai yang ada.

Maka, berharap adanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di daerah dengan adanya RUU Pilkada, seperti pungguk merindukan bulan saja, selama para elit partai tidak terbuka dalam melakukan seleksi terhadap calon kepala daerah.

Atau setidaknya melibatkan publik dalam proses rekrutmen penentuan kepala daerah. Jadi publik tidak serta merta disodorkan nama-nama yang harus dipilih oleh rakyat, namun perlu ada jaring aspirasi dari partai politik terhadap publik mengenai calon kepala daerah. Atau yang paling simple dengan melibatkan lembaga survei untuk memotret persepsi publik terhadap calon kepala daerah yang diinginkan.

Potret persepsi publik itulah yang kemudian dijadikan acuan utama untuk menentukan calon

kepala daerah yang akan diusung sebagai kandidat. Bukan karena faktor lain, seperti “mahar� atau istilah lain yang menunjukkan pada politik dagang sapi.

Dengan begitu esensi Pilkada langsung oleh rakyat atau langsung oleh DPRD dapat terpenuhi dengan baik. Jadi bukan hanya pertikaian dan retorika politik dan menjual nama rakyat untuk kepentingan kelompok dan gengsi para elit politik.

Bagaimana dengan Pilkades?

Jika diamati sesungguhnya Indonesia paling maju dari segi demokrasi. Bagaimana tidak, untuk memilih kepala desa saja, atau kalau di negara lain level pemerintahan itu jauh di bawah distrik.

Di Indonesia kepala desa saja dipilih langsung oleh rakyat. Dalam perjalanannya, pemilihan kepala desa (Pilkades) banyak menyisakan persoalan, sama dengan persoalan yang dikemukakan untuk mengembalikan kepala daerah ke DPRD. Bicara politik uang, di Pilkades itu terjadi begitu massif, dengan mekanisme tidak ada adanya pengawasan dan sanksi bagi kandidat yang mel-

akukan. Bicara mengenai konflik horizontal di akar rumput, fakta membuktikan. Bicara polarisasi antarwarga seperti itulah yang terjadi.

Jadi jika ingin konsisten dengan pemilihan langsung oleh DPRD kalangan yang mendukung, perlu memikirkan juga persoalan Pilkades yang juga menjadi penyebab dari persoalan di akar rumput.

Jika tidak, maka RUU Pilkada yang sekarang dibahas, wajar jika dituduh sebagai agenda untuk konsolidasi menguasai kepala daerah, setelah gagal meraih kursi presiden dan wakil presiden. Dan yang menolak sekadar gengsi saja kalau kalah, tanpa memiliki good will untuk memperbaiki proses dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, yang juga terjadi pada Pilkades secara langsung oleh rakyat.=

Apakah rakyat bisa mengecek secara terbuka bagaimana proses penentuan calon kepala daerah oleh elit partai. Karena hampir pasti, penentuan kandidat kepala daerah karena proses, lobi, negosiasi, dan konsesi.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 No. 0447 | TAHUN III

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III

8

ant/jafkhairi

DEMO PEDAGANG PASAR. Sejumlah pedagang Pasar Jonggol berunjukrasa di depan gerbang komplek Pemkab Bogor, Cibinong, Bogor, Jabar, Senin (22/9). Mereka meminta pihak PD Pasar Tohaga selaku pengelola pasar tradisional milik Pemkab Bogor agar menurunkan harga kios yang dinilai terlalu mahal sehingga tidak terjangkau bagi para pedagang kecil.

Relokasi Terancam Gagal Lagi Pedagang Pasar Blimbing - Pemkot Masih Perlu Duduk Bersama MALANG - Program relokasi ribuan pedagang Pasar Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, yang dijadwalkan Rabu (24/9) terancam gagal lagi karena masih ada beberapa persoalan antara pedagang dengan pemkot setempat yang harus dituntaskan terlebih dahulu.

Juru Bicara Paguyuban Pedagang Pasar Blimbing, Sutrisno mengatakan sampai sekarang belum ada kesepakatan terkait jadwal relokasi, bahkan ada beberapa proses yang harus dimusyawarahkan dan dituntasan antara Pemkot Malang dengan pedagang.

"Kepastian jadwal masih belum ada, namun wali kota berharap agar proses relokasi segera dilakukan, bahkan pada pekan ini.

Karena itu, kami akan koordinasi secara maraton untuk membahas

tahapan relokasi ini dengan pedagang," kata Sutrisno usai pertemuan dengan Wali Kota Malang, Moch Anton di Balai Kota Malang, Senin (22/9).

Ia mengatakan proses yang perlu didiskusikan lagi terkait rencana relokasi, di antaranya kesiapan tempat penampungan sementara dan posisi pedagang saat kembali ke pasar baru, sebab pedagang butuh kepastian untuk tetap tertampung di pasar baru setelah selesai pembangunan.

Tahapan itu, lanjutnya, harus diselesaikan dulu dan pedagang harus punya jaminan akan kembali lagi ke pasar baru ketika pembangunannya sudah selesai.

Menurut dia, dalam surat rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM tidak menyebutkan jadwal relokasi. Surat tersebut hanya menyebutkan agar semua pedagang sebanyak 2.250 orang ditampung di pasar baru dan perlunya koordinasi untuk menentukan tempat berdagang bagi para pedagang setelah pembangunan Pasar Blimbing selesai.

"Permasalahan ini yang harus dituntaskan terlebih dahulu, sebelum relokasi dilaksanakan," tandasnya.

Untuk membahas rencana

relokasi pedagang di tempat penampungan sementara pada 24 September nanti, Wali Kota Malang Moch Anton memanggil perwakilan pedagang Pasar Blimbing di balai kota setempat. Pelaksanaan relokasi tersebut berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM. "Surat rekomendasi dari Komnas HAM sudah turun, berarti Pemkot Malang harus segera melaksanakannya. Saya minta bapak-bapak mengerti hal itu, sebab kalau tidak segera dilaksanakan, Pemkot Malang bisa dituntut investor," tegas Anton di hadapan puluhan perwakilan pedagang Pasar Blimbing.

Wali kota berharap proses relokasi pedagang bisa dilaksana-

kan 24 September nanti dan tidak molor lagi seperti sebelumnya.

Rencana relokasi pedagang di tempat penampungan sementara yang berada di Lapangan Blimbing dan Pandanwangi tersebut gagal untuk kesekian kalinya karena belum dipenuhinya tuntutan pedagang oleh investor, yakni PT Karya Indah Sentosa (PT KIS).

Pembangunan dan modernisasi Pasar Blimbing tersebut mulai diwacanakan pada 2010, namun karena belum ada titik terang terkait tuntutan pedagang pada investor, ribuan pedagang tersebut selalu menolak direlokasi, meski tempat penampungan sementara sudah disiapkan investor. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

Lintas Jatim PENCURIAN

Saksi Pencurian Sepeda Motor Ditangkap TULUNGAGUNG - Kepolisian Sektor Kota Tulungagung, Jawa Timur, menangkap seorang saksi kasus pencurian sepeda motor pada 8 September 2014, karena diduga menjadi "otak" pencurian kasus yang sama.

"Pelaku ini merupakan residivis pencurian. Ia bekerja sama dengan tersangka yang lain dengan berpura-pura menjadi teman baru korban," terang Kasubbag Humas Polres Tulungagung, AKP Dwi Hartaya, Senin (22/9).

Dua pelaku pencurian sepeda motor yang kini mendekam di ruang tahanan Mapolres Tulungagung itu masing-masing adalah Panji Lianto (34) dan Bagus Sasi Purwo.

Menurut keterangan Dwi Hartaya, tersangka Panji yang sebelumnya diperiksa sebagai saksi pencurian ditangkap lebih dulu oleh jajaran reserse kriminal Polsek Kota Tulungagung pada Sabtu (20/9) siang di rumahnya yang terletak di Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru.

Beberapa jam setelah penangkapan Panji, polisi meringkus Bagus Sasi Purwo yang diidentifikasi sebagai eksekutor pencurian sepeda motor saat keduanya beraksi di halaman Hotel Palapa, Kota Tulungagung pada 8 September 2014, sekitar pukul 22.00 WIB. "Modus mereka, salah satu pelaku yang bernama Panji Lianto ini menyaru menjadi teman baru korban Supandi (33) dan diajak ke Hotel Palapa dengan alasan mencari rekan perempuan pelaku," papar Dwi Hartaya menceritakan kronologi kejadian.

Namun bukannya mendapati orang yang dicari seperti dijanjikan tersangka Panji Lianto, lanjut Dwi Hartaya, korban Supandi justru mendapati sepeda motor Yamaha Mio-G nopol AG 3574 RAC yang diparkir di halaman hotel telah raib.

Korban kemudian melaporkan apa yang dialaminya itu ke Polsek Kota Tulungagung bersama panji Lianto yang ikut diperiksa sebagai saksi kejadian.

"Kecurigaan muncul karena keterangan dan kronologi kejadiannya ada yang janggal. Korban pada awalnya menolak diajak masuk hotel, tapi setengah dipaksa oleh pelaku," ungkapnya. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

KORAN MADURA

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III

9

Wali Kota Berencana Cabut Izin Karaoke Striptis MALANG - Wali Kota Malang Moch Anton mengancam akan mencabut izin dua karaoke yang menyediakan layanan tarian striptis bagi pengunjung.

"Sekarang polisi sedang menyelidiki kasus ini, kalau memang terbukti, izin usaha kedua karaoke tersebut pasti saya cabut izinnya. Bahkan, seluruh pemilik usaha karaoke sudah saya panggil untuk menandatangani perjanjian, jika melanggar aturan, izin usahanya akan dicabut," kata Moch Anton di hadapan puluhan warga yang berunjuk rasa terkait tuntutan penutupan karaoke tersebut di Balai Kota Malang, Jawa Timur, Senin (22/9).

Kedua usaha karaoke yang diduga menyuguhkan layanan striptis itu adalah Next KTV di Kecamatan Blimbing dan Nashville karaoke yang berlokasi di kawasan Hotel Aria Gajayana di Kecamatan Klojen. Kedua manajemen karaoke tersebut juga sudah dipanggil Pemkot Malang.

Lebih lanjut, Anton menegaskan dirinya tidak setuju dan akan menentang Kota Malang

Moch Anton

Wali Kota Malang yang bermartabat itu dikotori dengan hal-hal yang berbau pornografi dan pornoaksi, apalagi pelacuran.

Oleh karena itu, tegas Anton, semua elemen harus mewaspadai dampak dari penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya maupun yang bakal ditutup Pemkab Ma-

lang sebanyak tujuh lokasi, sebab bisa saja eks pekerja seks komersial (PSK) dari dua wilayah itu berpindah dan beroperasi di Kota Malang.

"Meski sekarang sudah ada perjanjian hitam di atas putih antara pemkot dengan para pemilik karaoke, Pemkot Malang akan tetap melakukan pengawasan secara ketat," tandasnya.

Puluhan warga yang tergabung dalam Pergerakan Rakyat Islam Berjuang untuk Maslahat Indonesia (Pribumi) mendatangani Balai Kota Malang untuk yang keduakalinya guna menyampaikan aspirasinya, yakni mendesak pemkot dan DPRD setempat segera menutup tempat hiburan karaoke yang menyediakan layanan striptis bagi pengunjung.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pribumi, Haris Budi Kuncahyo, sejumlah tempat hiburan karaoke di daerah ini ada yang menyediakan layanan plus (pornografi), yakni Next KTV yang berloaksi di Kecamatan Blimbing dan Nashville di Kecamatan Klojen.

"Kami meminta Pemkot Ma-

lang yang didukung DPRD segera menutup dua tempat karaoke tersebut, karena dua tempat itu jelas-jelas melakukan kegiatan yang merusak moral bangsa dan bertentangan dengan agama maupun Pancasila," tegas Haris disela-sela unjuk rasa di halaman Balai Kota Malang.

Selain mendesak untuk menutup dua tempat hiburan itu, Pribumi juga meminta wali kota Malang segera membuat Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang tempat hiburan. Jika Wali Kota Malang tidak segera membentuk peraturan yang mengatur tempat hiburan, Pribumi akan menggerakkan rakyat di wilayah di Malang Raya secara luas.

Menurut dia, layanan pornografi yang diberikan di dua tempat karaoke tersebut bertentangan dengan Kota Malang sebagai kota pendidikan dan kota bermartabat. "Padahal kepemimpinan Moch Anton-Sutiaji yang notabene didukung kalangan ulama dan pesantren berjanji untuk membuat Kota Malang menjadi kota yang bermartabat," tandasnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

FASILITAS NEGARA

Sebaiknya Mobil Dinas Diasuransikan SURABAYA - Sekretariat DPRD Kota Surabaya menyarankan mobil dinas anggota dewan diasuransikan sendiri mengingat status mobil adalah pinjam pakai sehingga segala kerusakan menjadi tanggung jawab pemakai.

Sekretaris DPRD Surabaya M Afghani Wardhana di Surabaya mengatakan pihaknya hanya mengasuransikan mobil dinas yang dipinjamkan ke pimpinan dewan karena sesuai aturan menjadi tanggungan negara.

"Tidak ada keharusan untuk mengasuransikan. Tetapi lebih aman memang diasuransikan, kami tidak menanggung bila ada kerusakan," katanya, Senin (22/9).

Menurut dia, beberapa anggota dewan periode sebelumnya mengasuransikan mobil dinas, seperti halnya Herlina Harsono Njoto dari Demokrat dan Rio Pattisilano dari Partai Damai Sejahtera yang kini di Gerindra.

Ilustrasi

Keduanya saat ini menjadi anggota dewan terpilih periode 2014-2019 mewakili partainya masing-masing. Meski tidak diharuskan, namun langkah keduanya terbilang bagus.

"Gimana-gimana kalau ada kerusakan kan tanggungan

soreangonline

mereka, jadi kalau diasuransikan aman," katanya.

Hingga saat ini, kata dia, distribusi mobil belum dilakukan karena 50 mobil yang dipinjamkan belum kembali semua dan juga mobil dalam perbaikan.

Menjelang 24 September batas

akhir pengembalian, masih ada satu mobil yang belum diserahkan yang dipakai mantan anggota Komisi A Erick Reginal Tahalele.

Menurutnya, dari sekian mobil yang dikembalikan, sudah diperbaiki secara bertahap. Saat ini ada 11 yang sudah diperbaiki, 11 lagi masih sedang berada di bengkel.

"Jadi dibuat bertahap perbaikannya," katanya.

Erick Reginal Tahalele memastikan akan mengembalikan mobdin sesuai dengan surat yang diedarkan oleh Sekretariat DPRD Surabaya. Dalam surat tersebut tertuang pengembalian mobdin 24 September sehingga dia mengelak jika disebut enggan menyerahkan mobil dengan status pinjam pakai tersebut.

"Jadi tolong sekwan tidak membuat opini di media massa," ujarnya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III

BPBD Tidak Terima Laporan Korban Angin Kencang BOJONEGORO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tidak menerima laporan ada pemukiman warga dan bangunan yang roboh atau rusak akibat angin kencang dalam sepekan terakhir.

"Angin kencang yang terjadi sepekan terakhir tidak mengakibatkan rumah roboh. Tapi angin kencang membawa dampak memperparah kejadian kebakaran," kata Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bojonegoro Sukirno di Bojonegoro, Senin

(22/9).

Ia menyebutkan, dalam kejadian kebakaran di Desa Turigede, Kecamatan Kepohbaru, sehari lalu, hanya dalam waktu singkat,mengakibatkan tiga rumah ludes terbakar, sebab ketika ada sebuah rumah terbakar,

langsung menyambar rumah lainnya.

"Angin kencang mempercepat proses terbakarnya rumah lainnya, apalagi rumahnya dari kayu.

Besarnya kerugian saat ini masih dalam perhitungan," ujarnya.

Dia menjelaskan, pihaknya mewaspadai angin kencang yang terjadi di daerahnya dengan melakukan pemantauan prakiraan cuaca yang dikeluarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda, Surabaya, melalui internet.

TENAGA KERJA

PEMBERANGKATAN JEMAAH HAJI. Sejumlah jemaah calon haji (JCH) Kota Jambi bersiap menaiki pesawat menuju Batam, sebelum diberangkatkan menuju Tanah Suci di Bandara Sultan Thaha, Jambi, Senin lalu.

47 Warga Asing Dipantau

ant/wahdi septiawan

HAJI

1.440 Batang Rokok Disita SURABAYA - Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya menyita 1.440 batang rokok atau sembilan slop rokok dari jemaah calon haji asal Kelompok Terbang (Kloter) 47 dari Kabupaten Probolinggo.

"Calon haji sebenarnya tidak dilarang membawa rokok, tapi maksimal 200 batang atau sebatas kepentingan pribadi, karena itu kelebihannya pasti disita petugas," kata Wakil Sekretaris I PPIH Embarkasi Surabaya, HM Sutarno P di Surabaya, Senin (22/9).

Ia menjelaskan calhaj yang ketahuan membawa rokok melebihi ketentuan itu bernama Mustarom yang disimpan dalam koper besar berukuran 32 kilogram, namun sempat dicurigai petugas Angkasa Pura yang memeriksa koper dengan X-Ray.

"Sesuai prakiraan BMKG kecepatan angin yang terjadi di daerah kami sekitar 30 kilometer per jam, tetapi melihat kenyataan di lapangan kecepatan angin yang terjadi lebih dari 30 kilometer per jam," ucap Sekretaris BPBD Bojonegoro Nadif Uul Ariwiyono, menambahkan.

Oleh karena itu, menurut Uul, BPBD mengimbau kepada masyarakat mewaspadai terjadinya peningkatan angin kencang yang terjadi akhir-akhir ini.

"Paling tidak kalau terjadi an-

gin kencang warga tidak berada di bawah pohon, juga mencari tempat yang aman agar tidak terjadi korban jiwa," katanya, menegaskan.

Sesuai data di BPB setempat, sejak Januari-Juli, angin kencang di daerah setempat mengakibatkan sedikitnya 740 bangunan berupa rumah, gudang, warung, juga yang lainnya, roboh, rusak berat, dan rusak ringan.

Lokasi korban angin kencang di 29 desa yang tersebar di 12 kecamatan, antara lain, Kecamatan Dander, Kapas, Kepohbaru, Sekar, Balen, Kecamatan Kota, juga kecamatan lainnya.

"Korban angin kencang selama tujuh bulan itu semuanya sudah memperoleh santunan yang besarnya berkisar Rp 500 ribu sampai Rp 2,5 juta/kepala keluarga," kata Sukirno. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

"Akhirnya, petugas menyita ribuan batang rokok itu, kecuali 200 batang rokok yang boleh dibawa, tapi petugas langsung menyerahkan kepada petugas daerah dari Kemenag Kabupaten Probolinggo," katanya.

Oleh karena itu, keluarga calhaj yang membawa rokok itu dapat mengambilnya di Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo, karena petugas daerah langsung membawa pulang, sedang Calhaj Mustarom sudah terbang ke Tanah Suci pada Minggu (21/9) malam.

"Itu bukan rokok milik saya, pak, tapi titipan teman yang sudah berangkat terlebih dulu," kata Mustarom kepada petugas sebagaimana dikutip staf Humas PPIH Embarkasi Surabaya, Bagus Boediman.

Selain rokok, kejadian menonjol di Embarkasi Surabaya selama musim haji 2014 adalah temuan petugas Imigrasi Surabaya tentang adanya empat calon haji yang diduga menggunakan paspor milik orang lain (manipulasi paspor).

Keempat calhaj dimaksud adalah DSM dan HRS dari Asemrowo, Surabaya, serta NAM dan ANC dari Waru, Sidoarjo. Manipulasi mereka terbongkar saat petugas imigrasi melakukan "screening" paspor pada 10 September 2014 dan kini ditangani Polrestabes Surabaya.

Hingga Kloter 49 (22/9), PPIH Embarkasi Surabaya telah memberangkatkan 21.837 orang ke Tanah Suci yang terdiri dari 21.592 calhaj dan 245 petugas, namun dua di antaranya wafat di Tanah Suci. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, memantau kegiatan 47 warga asing, sebagian besar mengajar Bahasa Inggris di sejumlah lembaga pendidikan, sebagai usaha menjaga agar kegiatan yang bersangkutan tidak menyimpang.

"Pemantauan yang kami lakukan hanya untuk berjagajaga. Yang jelas sejauh ini kedatangan 47 warga asing itu tidak ada masalah, sebab mereka sebagian besar mengajar Bahasa Inggris," kata Kepala Bakesbangpol Linmas Pemkab Bojonegoro Hanafi di Bojonegoro, Senin (22/9).

Ia menjelaskan warga asing yang datang ke daerahnya itu, sebagian ada yang melapor ke Dinas Pendidikan (Disdik), Kementerian Agama (Kemenag), dan Bakesbangpol Linmas, dengan masa tinggal mulai enam bulan sampai dua tahun.

"Warga asing yang mengajar Bahasa Inggris, sebagian besar asal Amerika Serikat. Mereka datang ke Bojonegoro sudah beberapa waktu lalu," jelasnya.

Selain asal Amerika Serikat, katanya, ada dua warga asing asal Australia yang melapor ke Bakesbangpol Linmas, dengan tujuan melakukan penelitian masalah budaya di Kecamatan Gondang.

Menurut dia, sebanyak 47 warga asing yang ada di daerahnya itu menjadi pembahasan

di dalam rapat Komunikasi Intel Daerah (Kominda), yang terdiri dari jajaran pemkab, Kejaksaan Negeri (Kejari), Kodim 0813, kepolisian resor (polres), juga intansi terkait lainnya.

"Sesuai hasil rapat kami akan mengumpulkan identitas sebanyak 47 warga asing dari Disdik dan Kemenag, sebagai usaha memantau kegiatannya," ujarnya.

Ia menambahkan di dalam rapat kominda juga dibahas masalah sekitar 6.000 tenaga kerja yang bekerja di proyek migas Blok Cepu, yang terancam menganggur, karena berakhirnya pekerjaan proyek migas Blok Cepu.

"Berakhirnya pekerjaan proyek migas Blok Cepu juga bisa menciptakan kerawanan baru, sebab akan ada sekitar 6.000 tenaga kerja yang menganggur," katanya, menegaskan.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemkab berencana memprogramkan berbagai pelatihan kepada tenaga kerja yang bekerja di proyek migas Blok Cepu, agar setelah proyek migas berakhir mereka tetap bisa bekerja.

"Kita belum tahu jenis program pelatihannya. Yang jelas dengan adanya pelatihan, maka tenaga kerja proyek migas Blok Cepu yang berhenti bekerja, nantinya masih tetap bisa bekerja lagi," ucapnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III

11

BPJS

Peserta Jaminan Kesehatan Mandiri Tinggi KEDIRI - Peserta jaminan kesehatan yang terdaftar di Kantor Cabang Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kediri, Jawa Timur, cukup tinggi mencapai 200-300 yang daftar.

"Setiap hari tak kurang dari 200-300 yang mendaftarkan diri sebagai peserta mandiri. Mereka juga mendaftarkan diri dengan keluarga," kata Kepala Kantor Cabang Utama BPJS Kediri, Dasrial di Kediri, Senin (22/9).

Ia mengatakan animo masyarakat untuk mengikuti program jaminan kesehatan itu sudah lebih baik, yang terbukti dari semakin banyaknya jumlah peserta BPJS yang terdaftar. Dari tujuh daerah di wilayah BPJS Kediri, yaitu Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Nganjuk, sudah 2,6 juta jiwa yang mengikuti program tersebut.

Secara total, Dasrial memperkirakan ada sekitar 6 juta warga yang tersebar di tujuh daerah itu. Saat ini, jumlah peserta masih sekitar 40 persen, dan ia berharap jumlah itu terus bertambah.

Ia juga menyebut, banyak keuntungan yang bisa diperoleh dengan program BPJS tersebut.

Hal itu sesuai dengan konsep awal program BPJS, dimana preminya ini adalah gotong royong. Yang tidak mampu membantu yang mampu.

Mereka pun, lanjut dia, juga bisa membayar premi sesuai den-

gan kemampuan. Ada yang kelas tiga, dua, serta satu, dengan nilai yang berbeda. Premi itu harus setiap bulan dibayarkan, sebab jika tidak dibayarkan risikonya yang bersangkutan mempunyai piutang dan dikenai denda 2 persen per bulan.

"Premi itu tidak mahal dan jauh lebih urah dibanding premi asuransi komersial. Pasien bisa berobat sesuai kebutuhan medis, bisa dirujuk ke RSUD dr Soetomo, Surabaya, bahkan di Jakarta, tanpa mengenal wilayah" katanya.

Ia juga mengatakan untuk mendaftar, tidak sulit. Yang bersangkutan bisa datang ke kantor utama ataupu cabang yang sudah ada di setiap kabupaten ataupun kota dengan membawa kartu tanda pengenal (KTP), kartu keluarga (KK), akta nikah, akta pernikahan, serta foto diri.

Pihaknya juga menyebut, selama ini pengelolaan BPJS sudah lebih baik, termasuk soal pembayaran klaim dari rumah sakit.

Setiap bulan, BPJS selalu membayar dan diupayakan tidak pernah sampai terjadi penundaan.

Untuk besarnya klaim BPJS di setiap rumah sakit, ia mengatakan tidak sama, tergantung jumlah pasien serta sakit yang diderita mereka. Namun, ia mencontohkan untuk rumah sakit seperti di RSUD Gambiran, Kediri, setiap bulan tak kurang dari Rp3 miliar -Rp5 miliar dibayarkan. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

ant/muhammad adimaja

DISKUSI PUBLIK JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menjadi pembicara pada Diskusi Publik di Balai Kartini, Jakarta, beberapa waktu lalu. Diskusi mengambil tema Kartu Indonesia Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional : Sejalan?.

Terminal Joyoboyo Akan Dibangun Enam Lantai SURABAYA - Terminal Joyoboyo yang berdekatan dengan Kebun Binatang Surabaya akan dibangun enam lantai dengan anggaran negara sebesar Rp 80 miliar pada 2015.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan terminal Joyoboyo akan terintegrasi dengan KBS, di mana pintu masuk KBS akan diubah, dari sebelumnya melalui sisi utara, menjadi sisi selatan atau menghadap langsung dengan Terminal Joyoboyo.

"Terminal enam lantai ini akan digunakan sebagai tempat parkir pengunjung KBS," katanya, Senin (22/9).

Lahan parkir KBS yang ada sekarang, lanjut dia, akan dirombak untuk dijadikan perluasan lahan satwa. Sejumlah bangunan yang berada disisi selatan KBS,

nantinya akan dibebaskan.

"Bangunan-bangunan itu berdiri di atas lahan milik PT KA (Kereta Api). Kami sudah bicara dengan PT KA mengenai rencana pembebasan itu dan sudah disetujui," katanya.

Mengacu pada desain terminal, lanjut dia, lantai satu untuk parkir sebanyak 53 bus, sedangkan lantai dua untuk parkir mobil dan sepeda motor. Lantai tiga akan diintegrasikan dengan proyek monorel.

Tiga lantai di atasnya lagi

direncanakan sebagai hunian.

Namun, hunian ini hanya terbatas bagi warga yang ber-KTP Surabaya dan belum memiliki tempat tinggal. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, penghuni bangunan liar di sepanjang Jalan Setail juga bisa menempati gedung ini.

Sedangkan untuk KBS sendiri, di pintu utama yang menghadap ke arah selatan, akan dibangun akuarium raksasa yang buka sampai malam hari. Di sekitar akuarium akan disediakan tempat

duduk untuk bersantai.

Dalam pengembangan KBS ini, Pemkot Surabaya berinvestasi sebesar Rp 52 miliar, dimana dana tersebut dikucurkan secara multiyears. Untuk tahun ini, anggaran yang sudah mengalir ke kebun binatang yang ada di Jalan Setail itu mencapai Rp 10 miliar.

"Dalam mengembangkan KBS, dana tidak sepenuhnya dari pemkot, tapi pihak swasta juga ikut terlibat," ujarnya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 No. 0447 | TAHUN III

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III

MADURA

12

Langganan Banjir

Segera Dibangun Tanggul

MEMPRIHATINKAN. Terumbu karang di kawasan perairan laut Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo kondisinya

Puluhan Hektare Terumbu Karang Rusak

PROBOLINGGO - Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo merupakan wilayah pesisir yang menjadi langganan banjir rob. Untuk tahun ini, Pemkab Probolinggo akan membangun tanggul laut dengan besaran anggaran yang disediakan sebesar Rp 461 juta rupiah.

Terkait pembangunan tersebut, Kepala PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo, Prijono, mengatakan pembangunan tanggul di Desa Kalibuntu akan segera dilakukan, Karena beberapa tahapan perencanaan dan tander proyek telah resmi dilakukan oleh pihaknya.“Untuk tahapan selanjutnya yakni tahap pelaksanaan proyek,” terangnya kepada wartawan, Senin (22/9).

Menurutnya, pembangunan tanggul laut yang ada di daerah Kalibuntu, memang dinilai sangat penting untuk segera direalisasi. Daerah itu kerap kali terkena dampak banjir rob ketika air laut mulai pasang.“Banyak aktifitas warga desa Kalibuntu yang mengalami kendala akibat genangan air laut,” jelas Prijono.

Prijono menambahkan, dibangunnya tanggul tersebut, keresahan warga mengenai banjir rob akan segera terselesaikan. Tebing tanggul yang akan dibangun, lebih tinggi dari air laut.Sehingga air laut tidak bisa

masuk kepermukiman warga.“ Saya yakin daerah pesisir Desa Kalibuntu akan aman dari banjir rob lagi,”tandasnya.

Sementara itu, tanggapan masyarakat pesisir Desa Kalibuntu terkait tanggul yang akan segera dibangun, seperti Jatiman (50) mengatakan masyarakat sangat senang jika akan dilakukan pem bangunan tanggul. Karena banjir rob kerap kali masuk kepermukiman warga.“Banjir rob sudah datang, bisa mencapai 50 centimeter,” ujarnya.

Untuk tahun ini, Pemkab Probolinggo akan membangun tanggul laut dengan besaran anggaran yang disediakan sebesar Rp 461 juta rupiah.

Dia mengaku, kalau banjir rob datang akan berdampak pada akitifitas perekonomian warga menjadi terkendala. Apalagi infrastruktur jalan desa dipenuhi air laut. “ Ya, terpaksa warga harus menunda akitifitasnya sampai air laut surut,” papar Jatiman. =Mahfud Hidayatullah

Warga Minta Pemkab Lebih Serius Menangani PROBOLINGGO – Puluhan hektare terumbu karang di kawasan perairan laut Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, kondisinya memprihatinkan. Bahkan kini banyak terumbu karang yang mengalami rusak.

“Sekarang ini banyak terumbu karang yang rusak,” ujar seorang warga desa setempat, Sumari, kepada wartawan, Senin (22/9).

Rusaknya terumbu karang laut tersebut, tak hanya ada pada satu lokasi. Namun luasnya hingga mencapai puluhan hektaran. “Beberapa waktu lalu pemkab pernah melakukan pembaharuan, namun sekarang kondisinya kembali rusak,” terang dia.

Dia menjelaskan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terumbu karang laut itu mengalami rusak. Yakni akibat faktor alam dan ulah manusia sendiri.

Rusaknya terumbu karang yang ada di kawasan perairan laut di

desa Gili Ketapang tersebut, besar kemungkinan disebabkan karena terjadinya faktor alam.

“Keberadaan trumbu karang itu sangat penting bagi nelayan,” ungkap Sumari.

Salah satu manfaat adanya terumbu karang tersebut, ikan di laut bisa kerasan. Karena secara tidak langsung trumbu karang itu menjadi rumah-rumah ikan itu. Tak hanya itu, namun trumbu karang juga menjadi penahan gelombang. “Sekarang karena banyak yang rusak, banyak ikan yang tidak menepi,” tukasnya.

Melihat kondisi terumbu karang itu banyak yang rusak, warga

meminta agar pemkab setempat lebih serius melakukan pembaharuan. Karena itu juga menyangkut nasib nelayan agar tidak kesulitan untuk menangkap ikan di laut.

Seorang nelayan, Misnali saat dimintai komentarnya juga mengatakan serupa. Di kawasan perairan laut desa Gili Ketapang memang banyak kondisi terumbu karang yang kini mengalami rusak. Padahal, terumbu karang itu sangat bermanfaat agar ikan-ikan di laut tidak kemana-mana.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Keluatan Kabupaten Probolinggo, Dedy Isfandi saat dikonfirmasi sedang tidak ada di kantornya. Kasubag Keuangan, Harti Wilujeng mengatakan, Kadis Perikanan dan Kelautan sedang mengikuti kegiatan dengan Bupati Probolinggo, Tantri Hasan Aminudin. =Muhammad Sugianto

LANGGANAN BANJIR. Wilayah pesisir Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo akan segera dibangun tanggul.

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447| TAHUN III

13

Apdesi Kawal Penggunaan Dana Desa Dinilai Rawan Penyimpangan PROBOLINGGO – Asosiasi Perangkat Seluruh Indonesia (Apdesi) berencana akan mengawal penggunaan dana desa senilai Rp1 miliar. Pengawalan ini dilakukan karena penggunaan dana tersebut dinilai rawan dengan terjadinya dugaan penyimpangan. Apalagi kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa sangat minim.

“Penggunaan dana tersebut sangat perlu, mengingat minimnya kemampuan SDM yang ada di desa,” ujar Wakil Ketua DPP Apdesi, Edi Santoso, kepada wartawan, Senin (22/9).

Dia menjelaskan di Kabupaten Probolinggo terdapat sebanyak 325 desa dan Kelurahan.

Jika setiap desa memperoleh kucuran dana tersebut, berarti anggaran total untuk anggaran desa

di wilayah Kabupaten Pobolinggo sebesar Rp.325 miliar. “Angka itu sangat besar, dan itu tidak mainmain,” ungkapnya.

Untuk melakukan pengawalan terhadap penggunaan dana tersebut, tidak hanya Adpdesi saja, tetapi juga perlu peran serta dan dukungan masyarakat. “Kita tidak mencari-cari disini. Namun ini adalah uang negara yang perlu dilakukan pengawasan secara

ketat,” tegasnya.

Edi Santoso mengatakan, dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat tersebut, bukan hanya sebuah wacana saja.

Apalagi kini dana itu sudah disahkan dan setujui oleh pemerintah.

“Rencana dana itu realisasinya tahun 2015 mendatang,” katanya.

Sejak awal, terang Edi Santoso, Apdesi memang sangat mendukung dengan kebijakan pemerintah yang akan mengucurkan dana desa senilai Rp. 1 miliar tersebut. Alasan getolnya Apdesi mendukung dengan kebijakan tersebut, karena Desa bisa mengembangkan daerahnya sendiri dengan menggunakan anggaran itu.

“Desa itu tidak akan berkembang jika anggaran yang diberi-

kan oleh pemerintah terbatas,” katanya lagi.

Selama ini desa hanya menjadi obyek, bukan subyek atau pelaku yang bisa mengembangkan desanya. Dengan menjadi pelaku, maka desa akan lebih leluasa untuk mengembangkan daerahnya sendiri.

Hanya saja, Edi menyarankan setelah anggaran itu dicairkan, desa harus lebih berhati-hati dalam merealisasikan dana anggaran. “Desa jangan takut menggunakan anggaran itu, yang penting penggunaannya sesuai dengan aturan,” timpalnya.

Agar tidak terjadi indikasi penyimpangan tersebut, Apdesi nanti yang paling terdepan akan melakukan pengawasan. =Muhammad Sugianto

gunan jalan memang sudah lama dilakukan. Namun, perbaikannya terkesan sangat lambat. Dan berharap, agar perbaikan jalan itu bisa terselesaikan dalam waktu

dekat.“Kalau kondisinya seperti ini, lambat laun usaha makanannya bisa tidak laku terjual,” jelas Sunarti. =Mahfud hidayatullah

INFRASTRUKTUR

Warga Keluhkan Perbaikan Jalan PROBOLINGGO - Ruas jalan raya Kraksaan mulai dilakukan perbaikan. Namun dalam proses pelaksanaan pembangunan jalan tersebut, warga dan pelintas jalan mengeluhkan banyaknya debu yang berterbangan. Pembangunan jalan tersebut dimulai dari sebelah timur jembatan Rondokuning dan berakhir di sebalah barat jembatan timur alun-laun Kraksaan.

Salah satu pengendara, Popong, (30) mengatakan perbaikan jalan di Kraksaan ini sedikit memacetkan jalan.

Disamping itu, juga banyak debu yang berterbangan.”

Kalau kondisi pembangunannya tidak cepat segera selasai, maka sedikit banyak menjadi persoalan. Terutama banyak debu berterbangan. Apalagi ini memasuki musim kemarau,” terangnya kepada wartawan, Senin (22/9).

Menurutnya, debu berterbangan ini akan mengganggu pernafasan. Apalagi daerah tersebut banyak warung-warung yang terbangun. Sehingga menjadi kendala bagi mereka.“Saya berharap pembangunan segera terselesaikan, dan tidak merugikan bayak pihak terutama penjual makanan dan pelintas jalan,” harap Popong.

Sementara itu, Sunarti salah satu pedagang nasi ( 37) mengeluhkan dengan banyaknya

debu saat perbaikan jalan. Dia harus menutupi makanannya ketika berjualan.Jika itu tidak dilakukan, dikhawatirkan debu akan mengotori jualannya.“Ya

kami harus menutup makanan.

Kalau tidak dilakukan, jualan saya tidak ada yang membeli,” tegasnya.

Dia menambahkan, pemban-

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III

MENYEMPIT. Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian sebagai akibat pertambahan penduduk.

LP2B Tak Boleh Lagi Dialihfungsikan Dari 1.034,07 Hektare Menjadi 919 Hektare PROBOLINGGO –Di tengah besarnya tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan, pembangunan pertanian di Kota Probolinggo menghadapi permasalahan dan tantangan yang sangat besar terutama tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian sebagai akibat pertambahan penduduk. Total jumlah penduduk sebanyak 217.000 jiwa yang menghuni 29 Kelurahan di 5 wilayah kecamatan.

Menurut data dari Dinas Pertanian, luas wilayah Kota Probolinggo tercatat 5.666,70 hektare. Tahun 2011 terdiri dari lahan sawah sebesar 1.866,00 hektare (32,9) dan lahan bukan sawah 3.800,70 hektare (67,07). Lahan bukan sawah terbagi atas lahan kering 3.701,98 hektare (97,40) dan lahan lainnya 98,72 hektare (2,60).

Kepala Dinas Pertanian Kota Probolinggo, A.Yudha Sunantya mengungkapkan lahan

pertanian tidak boleh lagi ada yang dialihfungsikan, walau dalam bentuk apapun. Bahkan, bagi setiap pelaku alih fungsi itu, diancam diberikan sanksi sesuai aturan.

“Lahan untuk pertanian itu harus dipertahankan, yang mana kita sebut dengan lahan pertanian berkelanjutan. Jadi kedepan, tidak boleh lagi ada lahan pertanian yang dialihfungsikan. Sesuai RTRW, penetapan lahan pertanian berkelanjutan jumlahnya 1.034, 07 hektar. Setelah dipe-

takan ulang, sekarang menjadi 919 hektar,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (22/9).

Dijelaskan, berdasarkan Undang Undang nomor 41 tahun 2009, Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, lahan pertanian harus terus dilestarikan keberadaannya. Apalagi hal itu terkait dengan masa depan ketahanan pangan bangsa dan negara.

Tetapi, yang terjadi di lapangan justru lahan pertanian terus mengalami penyusutan.

Penyebabnya, banyaknya petani yang memilih menjual areal pertaniannya karena desakan ekonomi. “Kita tahu lahan pertanian ini umumnya milik perorangan.

Jadi pemerintah harus mempersiapkan payung hukum untuk mencegahnya,” sebut A.Yudha Sunantya.

Sejauh ini, sambung A.Yudha Sunatya, dengan keluarnya kepu-

tusan lahan pertanian berkelanjutan itu kelak, bukan berarti petani tidak boleh menjual areal petaninya. Melainkan jual beli tetap dapat dilangsungkan, asalkan fungsinya tetap sebagai areal pertanian.

“Yang akan diberi sanksi itu si pembelinya apabila ternyata fungsi areal pertanian itu misalnya dijadikan bukan untuk kepentingan publik. Sanksinya jelas, malah pemerintah juga berhak menyita peralatan-peralatan dalam melakukan alih fungsi itu,” terang A.Yudha Sunatya.

Di samping itu, A.Yudha Sunatya, menambahkan untuk mencegah petani menjual lahan pertaniannya, pemerintah juga akan memberikan sejumlah kemudahan kepada petani berupa insentif sarana dan prasarana.

Sehingga memberikan daya tarik bagi petani untuk terus mengelola lahan pertaniannya.

“Insentif yang bakal diberikan

itu bisa seperti bantuan irigasi, pompanisasi, pupuk bersubsidi, benih bersubsidi, pronanisasi, dan kalau bisa harga komoditasnya relatif baik,” ujarnya.

Untuk mendukung agar keputusan tersebut dapat berjalan sukses, pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi.

Pemerintah saat ini tengah mengupayakan menciptakan lahan pertanian abadi. Hal itu dilakukan agar dapat mempertahankan areal pertanian yang ada di tanah air terus berlangsung.

“Masalahnya lahan itu kan milik petani, sehingga tidak bisa dipaksa agar petani jangan sampai menjual lahannya. Supaya petani tidak tergoda menjual lahannya, kita akan mencegahnya dengan cara memberikan insentif.

Sebab, kalau semua lahan dijual, bisa-bisa nggak ada lagi lahan pertanian kita,” ungkap A.Yudha Sunatya. =M.Hisbullah Huda

KORAN MADURA

lahraga

KIPRAH PEMAIN

Terlalu Cepat Membandingkan Welbeck dengan Henry LONDON - Pelatih Arsenal Arsene Wenger tidak ingin membandingkan striker yang dibelinya dari Manchester United (MU) pada jendela transfer musim panas lalu, Danny Welbeck, dengan mantan bintang Arsenal asal Prancis Thierry Henry yang kini merumput di Amerika Serikat.

Henry adalah legenda sepakbola “The Gunners”.

Welbeck tampil gemilang saat Arsenal menang telak 3-0 atas Aston Villa di Villa Park, Sabtu (20/9) malam WIB lalu. Welbeck mencetak satu gol dan satu asis untuk gol Mesut Oezil. Sedangkan gol Welbeck juga berasal dari umpan Oezil.

Di bawah asuhan Wenger, Welbeck dimainkan sebagai penyerang tengah. Sedangkan selama di MU, pemain Timnas Inggris beroperasi dari sisi sayap. Posisi ini juga dimainkan oleh Henry saat didatangkan dari Juventus pada 1999. Di Turin, Henry bermain dari sisi sayap, tetapi di Arsenal dia bermain sebagai penyerang tengah. Perubahan posisi ini berdampak positif kepada kedua pemain ini. Itu sebabnya, Welbeck mulai dibanding-bandingkan dengan Henry.

Menurut Wenger, Welbeck masih harus bekerja keras untuk bisa disamakan dengan Henry yang sudah menjadi legende Arsenal. Meski demikian, Wenger melihat ada kemungkinan untuk itu karena usia Welbeck yang baru 23 tahun. “Lihat, beri saya waktu lagi.

Terlalu cepat mengatakan seperti itu bila melihat jumlah gol yagn dicetak Thierry Henry,” kata pelatih asal Prancis ini,” kata Wenger.

Dia melanjutkan, “Menurut saya, Danny memiliki potensi yang menarik dan mari kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Dia mempunyai mental yang bagus, potensi fisik yang baik, tekhnik yang memadai dan dia memberi sumbangan bagi permainan tim kami karena dia tidak kehilangan bola dan ini kualitas yang sangat penting. Thierry adalah seorang yang patut diikuti dan saya tidak menentang itu.”

Sejak bergabung dengan Arsenal, sentuhan dan naluri mencetak gol Danny Welbeck kembali muncul. Padahal dalam satu

musim terakhir bersama MU, naluri membunuh di mulut gawang lawan ini menghilang. “Dia bermain melebar di MU dan tidak pernah bermain sebagai penyerang tengah,” jelas Wenger.

Dia meneruskan, “Dia sedikit kehilangan insting mencetak gol dan juga menekan lawan karena ditempatkan di sayap. Dia perlu bermain lebih ke tengah dan kita tunggu saja kesempatan dia membunuh lawan. Sebab kalau bermain dari sayap, tanggung jawabnya sedikit berkurang.”

“Ini bukan sebuah pertanyaan, tetapi lebih sebagai sebuah masalah kegugupan saja karena dalam sesi latihan dia mencetak gol demi gol layaknya sebagai seorang striker. Sentuhan akhirnya menghilang karena tidak mencetak gol,” tutup Wenger. =SKY SPORTS/CAROL AJI

KORAN MADURA

SELASA 23 SEPTEMBER 2014SEPTEMBER | No. 0447 |2014 TAHUN III SELASA 23

No. 0447 | TAHUN III

15 15

Dikritik Pellegrini, Mourinho Gusar Penyerang Chelsea Diego Costa berebut bola dengan gelandang Manchester City Fernandinho pada laga yang berlangsung, Minggu (21/9) malam WIB.

MANCHESTER - Pelatih Chelsea Jose Mourinho gusar karena dikritik pelatih Manchester City Manuel Pellegrini. Mou pun mengkritik balik Pellegrini yang menuduh Chelsea bermain bertahan saat kedua tim bermain imbang 1-1, Minggu (21/9) malam WIB. Pada laga di Etihad Stadium, Minggu (21/9) malam WIB itu, permainan kedua tim berjalan membosankan karena bermain dengan sangat hati-hati. Pertarungan paling ketat terjadi lini tengah.

Akibatnya, selama 45 menit pertama, mereka bermain imbang tanpa gol.

Chelsea akhirnya berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-71 melalui Andre Schurrle memanfaatkan umpan menyusur tanah Eden Hazard dari sisi kanan kotak penalti lawan. Gol ini lahir setelah City bermain dengan 10 pemain menyusul kartu merah yang diterima bek City asal Argentina, Pablo Zabaletta, beberapa menit sebelumnya.

Sayang, Chelsea tidak bisa memanfaatkan kelebihan pemain untuk mengunci kemenangan hingga laga usai. Kemenangan “The Blues” yang sudah di depan mata itu sirna oleh gol mantan pemain Chelsea yang merumput selama 13 tahun di Stamford Bridge, Frank Lampard. Pemain yang baru dimasukkan Pellegrini pada menit ke-78 ini akhirnya mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-85.

Tendangan mendatarnya dari dalam kotak penalti sambil menjatuhkan diri tidak bisa dihentikan oleh kiper Chelsea Thibaut Courtois. Setelah mencetak gol, Lampard bersikap dingin. Dia tidak merayakan gol itu. Pasalnya, dia tidak ingin mencetak gol ke bekas klubnya itu. Bahkan dia mengaku tidak ingin dimainkan pada laga tersebut. Tetapi sebagai pemain profesional, dia menjalankan tugasnya dengan baik.

Meski mencetak gol ke gawang mantan timnya, pendukung Chelsea tetap memberi aplaus untuk Lampard. Mantan pemain Timnas Inggris pun membalas sambutan fans Chelsea itu dengan mengacungkan jempol dari pinggir lapangan.

Seusai laga, Pellegrini mencap Chelsea sebagai klub kecil karena memperagakan permainan bertahan. Mourinho pun berang dengan tuduhan ini.

“PellegrinI banyak kali mengatakan bahwa dia tidak pernah membicarakan saya dan tim saya tetapi dia terus menerus melakukan itu. Saya adalah orang yang melakukan apa yang dia katakan. Saya tidak berkomentar seperti kata-kata yang dia ucapkan. Jangan tanya saya tentang kata-kata ini karena saya tidak tertarik dengan itu,” kata Mourinho setelah pertandingan.

Mourinho juga tidak ingin membicarakan tentang Frank Lampard yang mencetak gol penyama kedudukan pada laga itu. Mourinho membuang Lampard dari Chelsea pada jendela musim panas lalu setelah kontraknya tidak diperpanjang.

“Saya tidak mau berbicara tentang pemain tim lain. Saya tidak berbicara tentang Frank karena membicarakan dia berarti membicaraka saya dengan Frank di masa lalu, seorang pemain yang sangat bermakna dalam karier saya. Saya tidak akan pernah membicarakan ini. Tetapi saat ini dia adalah seorang pemain Manchester City. Saya tidak ingin berbicara tentang pemain tim lain. Tetapi Tuan PellegrinI membicarakan pemain tim lain, seharusnya dia membicarakan Frank Lampard. Saya adalah pelatih Chelsea dan saya berbicara tentang para pemain saya.

Para pemain saya bermain fantastik,” lanjut Mourinho.

Dia melanjutkan, “Kami berhasil unggul 1-0 tetapi kita Anda tidak bisa menyelesaikan pertandingan, Anda dalam bahaya, khususnya ketika melawan tim yang sangat bagus. Kami bereaksi dengan mengubah taktik ketika Pablo Zabaleta diusir keluar lapangan untuk memetik kemenangan. Reaksi mereka terlalu emosional.”

“Kami sukses dalam perubahan taktik guna meraih kemenangan karena kami mencetak gol dan menciptakan banyak peluang mencetak gol. Sedangkan mereka sukses dengan reaksi emosial mereka dan inilah poin yang layak mereka dapatkan,” tutup Mourinho. =ESPN/CAROL AJI

KORAN MADURA Terlalu Cepat 16 Membandingkan

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III

KORAN MADURA

16

Welbeck dengan Henry Olahraga | 15

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 No. 0447 | TAHUN III

BACA JUGA

LEVANTE

0-5

VALENCIA - Barcelona belum tersentuh kekalahan dari empat partai La Liga Spanyol setelah mengemas kemenangan telak 5-0 atas tuan rumah Levante di Estadio Ciudad de Valencia, Senin (22/9) dini hari WIB. Catatan “Azulgrana” semakin fantastis setelah mereka belum kebobolan dengan melesakan 11 gol.

T

ambahan tiga poin itu membuat Barca semakin kokoh di puncak klasemen dengan torehan 12 poin. “Blaugrana” unggul dua angka dari Sevilla yang berada di bawahnya dan berselisih empat poin atas Atletico Madrid dan Granada yang menempati posisi ketiga dan keempat.

Menurunkan kekuatan terbaiknya, Barca unggul mutlak dalam penguasaan bola sebanyak 74:26 persen.

Tim tamu juga meraih banyak peluang yang ditandai dengan 17 tembakan dan delapan diantaranya mengarah ke gawang.

Sementara, Levante tampil inferior dengan melepaskan sembilan tendangan tetapi hanya dua yang tepat sasaran.

Menyerang sejak menit awal, Barca baru bisa memecahkan ke-

buntuan pada menit ke-34. Lionel Messi memberikan perannya dengan mengumpan kepada Neymar da Silva Jr. Sang penyerang pun sukses mengelabui hadangan kiper Jesus Fernandez sebelum melepaskan tembakan ke gawang yang sudah tidak terkawal.

Pada menit ke-42, Messi punya kans untuk menggandakan kedudukan. Megabintang asal Argentina itu diganjal di dalam kotak penalti yang berujung kepada hukuman penalti kepada Levante sekaligus kartu merah bagi Loukas Vyntra. Namun, Messi yang menjadi eksekutor gagal menjalankan tugasnya setelah sepakannya melebar. Meski demikian, Barca sukses menggandakan kedudukan melalui aksi Ivan Rakitic yang melepaskan tembakan dari jarak jauh.

Memasuki babak kedua, Barca

BARCA

tetap mengusung permainan menyerang. Akan tetapi, laga baru berjalan lima menit, Neymar harus ditandu keluar setelah mendderita cedera pada engkel kirinya. Neymar pun harus digantikan oleh Sandro Ramiez yang langsung mencetak pada menit ke-57 memaksimalkan umpan silang dari Messi.

“Engkel Neymar terkilir dan kami menarikanya keluar sebagai

tindakan pencegahan. Ia meminta untuk diganti dan kemudian ingin melanjutkan permainan.

Tapi, kami telah membuat keputusan untuk menggantinya,” ujar pelatih Barca, Luis Enrique.

Barca semakin tidak terkejar ketika Pedro melesakan gol keempat bagi timnya pada menit ke-64.

Berawal dari kerjasama Jordi Alba dengan Sandro, bola diterima Pe-

dro yang melanjutkannya dengan sepakan terukur yang gagal dihalau oleh Fernandez.

Messi akhirnya membayar kegagalan eksekusi penaltiya dengan melesakan gol penutup ketika laga memasuki menit ke-77. Fernandez melakukan kesalahan saat bola hasil tendangannya justru jatuh ke kaki Messi. Ia kemudian melakukan akselerasi ke dalam kotak penalti sebelum mencungkil bola ke sudut gawang yang tidak mampu dikejar sang penjaga gawang.

Gol itu membuat Messi mengoleksi tiga gol dengan mencatatkan enam assist dari empat laga yang telah dijalananinya. “Messi tidak hanya piawai dalam mendribel bola dan mencetak gol, ia juga bagus dalam melepaskan assist dengan gaya yang spektakuler seperti hari ini,” ucap Enrique. =SKY SPORTS/ESPN/CAROL AJI

MENGAPA HARGA GARAM MEROSOT?

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 No. 0447 | TAHUN III

MAHASISWA TOLAK RUU PILKADA

PAMEKASAN | F

SAMPANG | J

KORAN MADURA

Ike Ulfa Niyanti SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III MENARI DARI HATI PANCARKAN AURA DIRI

A

NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

fathol alif/koran madura

Kinerja Dishutbun Mengecewakan Ratusan Petani Demonstrasi di Dishutbun dan Pemkab SUMENEP – Ratusan petani tembakau dari berbagai daerah di Kabupaten Sumenep menggelar demonstrasi, Senin (22/9) pukul 09.25 Wib di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) setempat.

Kedatangan mereka ke Kantor Dishutbun Sumenep untuk bertemu Kepala Dishutbun, Edy Sutrisno. Salah satu aspirasi yang dibawa oleh mereka adalah soal Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2014 yang tidak dicairkan.

Pantauan Koran Madura, kema-

rin, aksi ratusan petani itu diwarnai dengan orasi dan berbagai macam poster yang bernada kecaman terhadap kebijakan Dishutbun Sumenep yang dinilai tidak populis.

Salah satunya, DBHCHT yang merupakan hak petani tembakau dengan total anggaran sebesar Rp 3 miliar lebih tidak pernah dirasakan oleh petani. Padahal, menurut mereka, pemerintah telah melakukan verifikasi terhadap kelompok petani tembakau.

“Kami akan menunggu kepastian kapan akan dicairkan. Jika tidak, kami akan menduduki kantor ini, (Dishutbun, red.) tanpa batas waktu yang ditentukan,” teriak salah seorang orator aksi, Aliyatin.

Dalam tuntutannya, mereka juga mendesak bupati agar segera mengevaluasi kinerja Kadishutbun. Menurut mereka, kerja Edy Sutrisno selama ini tidak berpihak kepada masyarakat petani.

Mereka menilai, Edy gagal dalam mengawal program yang berpihak kepada petani.

Menanggapi hal itu, Kepala Dishutbun, Edy Sutrisno mengatakan, DBHCHT 2014 Rp 3 miliar lebih itu tidak bisa dicairkan tahun ini. Hal tersebut sesuai dengan hasil konsultasi Dishutbun Sumenep dengan Pemerintah Provinsi Jatim, sehingga DBHCHT tidak bisa dicairkan tahun ini mengingat masa tanam tembakau sudah berakhir.

“Sekarang masa panen kan sudah berakhir. Makanya tidak bisa dicairkan,” terangnya.

Mantan Asisten Umum Sekretariat Daerah itu menambahkan bahwa jika dana penguatan modal itu dicairkan setelah melewati masanya, dipastikan hal itu melanggar aturan yang berlaku. Edy menyatakan sebagai pemerintah, dirinya harus patuh terhadap peraturan yang ada.

Kecewa Dishutbun: Ratusan petani tembakau dari berbagai daerah di Kabupaten Sumenep menggelar aksi demo, Senin (22/9) di Kantor Dishutbun Jl. Trunojoyo Sumenep. Kedatangan mereka untuk bertemu Kadishutbun, Edy Sustrisno. Menurut para petani, kinerja Kadishutbun mengecewakan.

Pemkab Usai melakukan aksi di Dishutbun, kira-kira pukul 10.30 Wib., 12 orang dari perwakilan massa bergerak ke Kantor Pemkab untuk menemui langsung Bupati Sumenep, A. Busyro Karim. Belasan petani yang bergerak menuju Pemkab dapat kawalan ketat dari pihak kepolisian.

Sesampainya di kantor Pemkab, perwakilan massa tersebut langsung menuju ruang rapat kantor Pemkab. Di sana, mereka ditemui langsung Bupati Sumenep A. Busyro Karim, Wakil Bupati Soengkono Sidik, Sekda Hadi Soetarto, didampingi Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko. Kepada bupati, mereka menyam-

paikan harapannya agar pemerintah mengevaluasi kinerja Edy Sutrisno sejak menjabat sebagai Kadishutbun.

Menanggapi harapan perwakilan massa, Busyro berjanji akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Kadishutbun. Menurutnya, selama ini pemerintah memang sudah sering melakukan evaluasi secara umum. Namun, tambahnya, apa yang dilakukan oleh masyarakat itu merupakan “suntikan vitamin” yang akan menambah semangat pemerintah dalam melakukan evaluasi selanjutnya.“Tunggu saja hasilnya satu atau dua bulan lagi,” kata mantan Ketua DPRD dua periode tersebut. =FATHOL ALIF/SYM

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO B B

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 No. 0447 | TAHUN III

Cakades Berpotensi Rugi Rp. 26 Miliar Abrari: Bupati Harus Belajar dari Sejarah

AKRAB. Dari kiri, Abrari, A. Busyro Karim, dan Nur Fitriana tampak akrab berbincang dalam sebuah kesempatan.

SUMENEP – Para calon kepala desa berpotensi rugi Rp. 26 miliar lebih akibat penundaan (pemunduran) pelaksanaan pilkades. Sebab, mundurnya pilkades menyebabkan biaya operasional calon kepala desa berjalan seperti argo dalam taksi. Semakin lama mundur, kian banyak biaya yang dikeluarkan.

B

erdasar hasil telusur Koran Madura, setiap hari kepala desa rata-rata mengeluarkan dana kurang lebih sekitar Rp. 2 juta. Uang ini dialokasikan untuk konsumsi tamu yang biasa datang menjelang pilkades. Semakin

mendekati pilkades, umumnya semakin ramai. Setiap tamu yang datang setidak-tidaknya mendapat hidangan teh/kopi plus sebungkus rokok. Bahkan pada tamu tertentu yang menjadi bagian dari pemenangan tim, calon kades mengeluarkan bantuan biaya operasional.

Dalam sehari, calon kades rata-rata kedatangan tamu sebanyak 25 hingga 50 orang dari berbagai unsur baik warga biasa, tim pemenangan calon kades, dan unsur lainnya. Dalam hitungan rata-rata, calon kades bisa mengeluarkan dana sampai Rp. 2 juta/hari menjelang pelaksanaan pilkades.

Jika setiap desa rata-rata diikuti 3 calon kades, maka setiap hari di satu desa yang dijadwal melaksanakan pilkades, sedikitnya Rp. 6 juta keluar dari 3 calon kades. Kemudian, Rp 6 juta/hari/3 calon kades dikalikan 90 (jumlah desa) lalu dikalikan 48 hari masa kemunduran pilkades, terkumpul dana Rp. 25,92 miliar. Ini belum termasuk biaya dalam hari H-1 dan hari H pilkades di mana calon kades umumnya mengeluarkan dana lagi sebagai “sangu” untuk pemilih.

Seperti diketahui, Mendagri mengeluarkan surat edaran kepada bupati agar tidak melaksanakan pilkades pada tahun 2014.

Alasan Mendagri, pada tahun 2014 terdapat pemilu dan pemilu presiden. Tetapi, bupati Sumenep juga memberikan edaran kepada camat dan kepala desa bahwa di Sumenep tetap melaksanakan pilkades pada tahun 2014. Sebab, pada tahun 2015, Sumenep akan sibuk dengan pilkada. Kemudian,

Momentum ini (penundaan) harus dijadikan sejarah untuk dipelajari sebagai yang pertama dan terakhir,”

Abrari

Anggota DPRD bupati menjadwal pilkades pada tanggal 8 Oktober 2014. Dari sisi ini, bupati Sumenep rasional.

Fakta berikutnya, bupati lupa bahwa sejak diundangkannya RUU Desa menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, konsideran di bawahnya secara otomatis langsung tidak berlaku. Termasuk, Perda Sumenep tahun 2006 tentang pemilihan,

pengangkatan dan pemberhentian kepala desa juga ambruk dan dinyatakan tidak berlaku. Lebih dari itu, sedikitnya terdapat tiga diktum di Perda 2006 yang tidak sesuai dengan nafas UU Desa dan PP tentang Desa sebagaimana dimaksud.

Ketiga diktum yang berbeda itu antara lain, masa jabatan kades mengacu konsideran baru selama-lamanya 3 periode (3 x 6 tahun). Semula, masa jabatan kades hanya dua periode (2 x 6 tahun). Kedua, biaya pilkades ditanggung negara melalui APBD dari semula ditanggung calon kepala desa. Ketiga, maksimal calon kepala desa lima orang dari semula tidak atau nyaris tanpa batasan.

Baru sadar konsideran lokal kadaluwarsa, pemkab Sumenep langsung melakukan inisiasi dengan mengajukan raperda tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa karena perda lama yang dibuat tahun 2006 sudah tidak berlaku. Raperda ini baru diparipurnakan pada tanggal 20 Agustus 2014. Jauh sebelum raperda diparipurnakan untuk diasistensi Gubernur Jatim, bupati mengeluarkan keputusan bahwa pilkades digelar pada 8 Oktober 2014.

Pada pertengahan September 2014, Gubernur Jatim memberikan asistensi dan raperda yang

berisi perubahan atas Perda 2006 menjadi sah sebagai perda dan rujukan hukum pada ingkatan lokal. Pada tanggal 18 September 2014, bupati mengeluarkan peraturan bupati sebagai rujukan lebih teknis tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa mengacu perda yang baru. Pada tanggal 19 September 2014, bupati berkirim surat kepada camat bahwa pelaksanaan pilkades ditunda dari semula hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 ke hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014, atau 48 hari molor dari ketentuan awal.

Mengapa sampai molor 48 hari, aturan menghendaki masa kerja panitia pilkades selama 35 hari kerja efektif sejak dikeluarkannya keputusan bupati berkait pilkades. Itu, tidak termasuk di dalamnya hari libur (Sabtu-Minggu). Jarak antara tanggal 8 Oktober 2014 dengan 26 Nopember 2014 tak kurang dari 48 hari yang meliputi 35 hari kerja efektif dan 13 hari libur. Bagi calon apa pun apalagi calon kepala desa, durasi 48 hari itu terlalu lama, menguras daya dan lebih-lebih dana.

Menarik Pelajaran dari Sejarah Anggota DPRD dari PDI Perjuangan Abrari merasa prihatin kepada bupati dan calon kades.

Menurut pria yang akrab disapa Abe ini, penundaan pilkades sebagai hal yang benar secara yuridis tetapi cacat secara politik.

Seharusnya, bupati tidak mendahului takdir politik dengan buru-buru memutuskan pelaksanaan pilkades 8 Oktober 2014 manakala piranti hukumnya belum terbangun. Menurut lulusan magister psikologi ini, ketidakpastian pada awalnya akan melahirkan ketidakjelasan pada akhirnya. “Teori ini terbukti, dan bupati harus belajar dari sejarah,” urainya.

Mantan aktivis di era reformasi ini menambahkan, penundaan pilkades ini jelas-jelas merugikan calon kepala desa dan tim. Calon kepala desa dirugikan karena biaya yang dikeluarkan semakin bengkak dan tim pemenangan calon bekerja ekstra karena garis finish semakin jauh.

Penundaan pilkades juga ini merugikan bupati sendiri. Pertama, kepercayaan publik terhadap bupati semakin berkurang.

Kedua, bupati dalam kapasitas sebagai bakal calon bupati 2015 – 2020 berpotensi tidak populer bagi calon kepala desa karena penundaan ini. “Momentum ini (penundaan) harus dijadikan sejarah untuk dipelajari sebagai yang pertama dan terakhir,” ujarnya lalu menarik nafas. =OBETH

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III

C

Distribusi Dana Desa

Kades Sayangkan Pernyataan Wabup SUMENEP – Kepala Desa Tambaagung Tengah Hj Rohatin Zain menyayangkan penilaian Wakil Bupati Sumenep A Soengkono Sidik. Sebab, penilaian wabup yang menganggap dana desa berpotensi dikorupsi kepala desa dianggap praduga bersalah. Seharusnya, sebagai wabup, Soengkono memberikan penilaian yang menyejukkan, mengayomi dan membimbing aparat desa sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten yang berada di desa.

Sebagaimana diberitakan media massa (19/9), Wakil Bupati Sumenep menilai dana desa yang besarannya setara atau lebih besar dari Rp 1 miliar untuk desa, berpotensi dikorupsi kepala desa. Itu apabila dana dimaksud langsung turun ke rekening desa tanpa usulan dan peruntukan yang jelas. Oleh karena itu, wabup meminta kepala desa agar berhati-hati dalam merealisasikan dana desa ke dalam program yang jelas dan tanpa persoalan. Sebab, dana desa yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan

Hj Rohatin Zain

Kades Tamba Agung Tengnga Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kades Tambagung Tengah Hj Rohatin Zain menjelaskan, pihaknya belum mendapat kepastian apakah dana desa itu akan turun melalui rekening desa secara langsung atau terlebih dahulu masuk lewat rekening pemkab. Baik masuk ke desa langsung atau melalui rekening pemkab, Rohatin yakin peruntukan dana tersebut untuk pembangunan.

Menurutnya, penilaian wakil bupati Sumenep memberi kesan kepala desa berpotensi melakukan korupsi terhadap dana desa.

Seharusnya, sebagai wakil bupati,

Soengkono lebih arif apabila memberikan asistensi yang menyejukkan kepala desa.

Dia menganggap penilaian wabup memberi kesan mencurigai kepala desa di tengah ketidakpastian anggaran yang dijadwalkan baru akan dimulai pada tahun 2015. Jika wabup menilai seperti itu (dana desa berpotensi dikorupsi kades bila ditransfer langsung ke rekening desa), kades juga berhak menilai andaipun dana desa ditransfer lewat rekening pemkab juga berpotensi dikorupsi. Namun, Rohatin sebagai kades tidak mau menilai pemkab juga berpotensi mengorupsi dana desa. Yang dia inginkan, baik pemkab maupun pemdes harus sinergis menuju pembangunan Sumenep yang lebih berkualitas. “Berhentilah menilai tidak baik dan praduga bersalah pada pihak lain,” ujarnya didampingi suaminya, Zainal Abidin.

Sekadar diketahui, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat angin segar bagi desa. Diantaranya soal anggaran buat Desa yang mencapai rata-rata sekitar Rp 1 miliar per Desa per tahun. Alokasi anggarannya disesuaikan dengan kondisi desa, jumlah penduduk, luas wilayah, infrastruktur desa, dan hal lainnya terkait desa.

Anggaran untuk desa ini diatur pada pasal 72 yang dananya bersumber dari APBN serta paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus. Keuangan desa ini dilimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Selain itu alokasi dana untuk desa yang diatur dalam UU Desa yang baru ini mengukuhkan kenaikan anggaran yang dikelola desa. =OBETH

MONUMEN. Salah satu warga sedang melihat bangunan proyek desalinasi yang berada di Desa Banbaru, Kepulauan Gili Raja, Kecamatan Giligenting, yang saat ini hanya jadi bangkai proyek.

PEMBANGUNAN

Proyek Senilai Rp1,4 M Mubazir SUMENEP – Keberadaan proyek penyulingan air laut menjadi air tawar (desalinasi) yang berada di Desa Banbaru, Kepulauan Gili Raja, Kecamatan Giligenting, hingga kini masih belum memberikan kontribusi nyata bagi warga setempat, sehingga keberadaan mega proyek tersebut terkesan mubazir.

Informasinya, pekerjaan mega proyek senilai Rp 1.450.000.000 itu dilakukan oleh dua rekanan, yakni CV. Karya Bakti Sumenep dan CV. Dua Bintang Utama pada tahun 2006.

Sayangnya, walaupun mega proyek tersebut sudah berumur sekitar 9 tahun, masih belum memberikan kontribusi nyata bagi warga setempat.

Padahal, sesuai yang telah direncanakan oleh pemerintah, dibangunnya proyek tersebut untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga setempat, utamanya saat musim kemarau tiba. Sebab, mesin yang digunakan proyek itu, dinilai mampu menghasilkan air bersih sebanyak 15 ton per hari.

Hanya saja, harapan tersebut harus terpendam dalamdalam. Sebab, kondisi mesinnya sudah tidak memungkinkan untuk dipergunakan kembali, karena mesinnya sudah karat akibat lama tidak terpakai, sedangkan peralatan perleng-

kapan mesinnya sudah banyak yang hilang.

Salah satu warga Pulau Gili Raja, Sahrul Gunawan, menyayangkan keberadaan proyek tersebut. Padahal, keberadaan proyek tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. ”Dulunya, kami merasa senang ketika pemerintah membangun proyek itu, karena kami beranggapan di desa kami tidak akan kekurangan pasokan air berseih ke depannya,” katanya dengan nada penuh kekecewaan.

Hanya saja, sambung Sahrul, hingga saat ini keberadaan proyek itu masih belum bisa dinikmati oleh masyarakat setempat. ”Setahu saya, sejak dibangunya proyek itu memang tidak pernah difungsikan.

Sehingga, keberadaanya hanya menjadi monumen proyek tengkorak saja,” terangnya.

Lebih lanjut Sahrul mengatakan, tidak berfungsinya proyek tersebut dikarenakan pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya

Mineral) sebagai penanggung jawab dinilai tidak profesional.

Salah satu ketidakprofesinal tersebut, terlihat dari segi penempatannya lokasi pembangunan proyek yang jauh dari bibir pantai. ”Ya, salah satunya itu.

Selain itu juga komitmen dan juga pengawasan yang kurang maksimal,” terangnya.

Sehingga, menurut Sahrul, keberadaan proyek tersebut dinilai hanya dijadikan batu loncatan untuk meraup keuntungan sesaat oleh salah salah oknum. ”Kalau sudah seperti ini, kan sudah jelas kalau adanya proyek itu hanya dijadikan kesempatan untuk meraup keuntungan saja,” ungkapnya.

Sebab, kata Sahrul, jika memang pihak ESDM mempunyai komitmen tinggi membantu masyarkat, utamanya dalam pengadaan air bersih melalui program tersebut, proyek tersebut mestinya sudah bisa dinikmati. ”Nyatanya kan tidak,” tukasnya.

Sementara Kepala ESDM Sumenep Abd. Kahir masih belum bisa memberikan penjelasan terkait keberadaan mega proyek tersebut. Sebab, ketika dihubungi melalui telepon selulernya sedang tidak aktif. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III

EKONOMI

Harga Garam Semakin Anjlok

ANJLOK. Petani sedang menumpuk hasil panen garam di Desa Karang Anyar Kecamatan Kalianget, Senin (22/9). Saat ini harga garam semakin anjlok.

Program Pertanian Stagnan Kepala Disperta: Penyuluh Malas Akan Disanksi SUMENEP - Banyak program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam bidang pertanian dinilai berjalan di tempat. Pasalnya, warga banyak tak mengetahui program Dinas Pertanian.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kecamatan Batuputih Sumenep, Sattar Efendi. Akibatnya, program itu hanya dinikmati oleh sebagian kalangan.

Efendi mengakui, sebenarnya sudah banyak terobosan di bidang pertanian, seperti pemanfaatan daun kelor menjadi obatobatan, singkong menjadi kripik, serta peningkatan produksi pangan melalui pemakaian pupuk organik.

Namun, ia menilai beberapa

terobosan tersebut hanya sebatas wacana di kalangan pemerintah.

Sementara penerapan di lapangan nihil. “Jadi, apa kerja penyuluh pertanian selama ini?," tanyanya, Senin (22/9).

Padahal, tambahnya, seandainya ada sosialisasi dari dinas terkait tentang beberapa terobosan tersebut, masyarakat akan lebih banyak mengambil keuntungan dari sumber daya alam yang ada di sekitarnya.

Ia mencontohkan, pemanfaatan daun kelor yang saat ini memiliki nilai ekonomis meru-

pakan peluang bagus untuk menumbuhkan sektor ekonomi kerakyatan. Karena tentang hal itu selama ini tidak pernah ada sosialisasi ke masing-masing kelompok tani, akhirnya petani tetap menggunakan daun kelor sebagai makanan hewan, atau hanya dijual seadanya.

"Kami melihat upaya Disperta sudah bagus, dengan menfasilitasi masyarakat yang memiliki usaha rumah tangga di bidang pertanian. Tapi program itu tidak pernah sampai secara jelas ke petani oleh penyuluh kecamatan," akunya.

Menyikapi tentang itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Disperta) Kabupaten Sumenep, Bambang Heriyanto mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi kepada para penyuluh di lapangan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Ia akui bahwa keberhasilan

program Dinas Pertanian tergantung terhadap penyuluh pertanian yang ada di lapangan.

"Jadi penyuluh memang harus melakukan pembinaan terhadap petani. Nanti kalau ada penyuluh malas bekerja, maka akan ada sanksi tegas buat mereka," tegas Bambang.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, salah satu kendala pertanian di Sumenep saat ini kurangnya pengetahuan masyarakat seputar produksi hasil pertanian. Sehingga, hasil yang diperoleh juga tidak maksimal. Oleh sebab itu, pihaknya mengaku sudah memiliki banyak program di bidang pertanian.

“Jadi, sekarang tugas penyuluh ialah memberikan sosialisasi yang benar kepada petani.

Karena tidak mungkin kami turun langsung ke semua petani sendirian," pungkasnya. =FATHOL ALIF/SYM

SUMENEP - Semakin hari, harga garam di Sumenep kian murah, meskipun kualitasnya tergolong bagus. Karenanya, petani garam merugi. Pasalnya, hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Menurut salah seorang petani garam di Desa Karang Anyar, Kecamatan Kalianget, Misrawi, harga garam untuk KW 1 hanya Rp. 400 ribu per ton. Sementara untuk KW 2 harganya Rp. 300 ribu. Padahal, dalam harga pokok produksi (DPP), harga garam mestinya Rp. 750 ribu per ton.

Menurut Misrawi, salah satu sebab harga garam murah, karena banyaknya garam impor yang masuk ke Sumenep. Kian anjlok karena sampai saat ini PT Garam Cabang Sumenep, belum membeli garam rakyat. Padahal, harapnya, petani garam menginginkan PT Garam bisa menjadi ‘bapak angkat’ bagi petani garam yang ada di Desa Karang Anyar Kecamatan Kalianget tersebut.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, petani garam kecewa terhadap pemerintah yang selama ini terkesan kurang perhatian kepada nasib petani garam. Menurutnya, pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap banyaknya garam impor merupakan bentuk dari ketidakpedulian pemerintah terhadap para petani garam. “Seharusnya pemerintah bisa membatasi garam impor yang masuk ke sini (Sumenep, red.),” tandasnya.

Misrawi berharap, pemerintah segera melakukan tindakan untuk mengatasi persoalan harga garam yang semakin murah. “Harapan kami sebagai petani garam, pemerintah supaya duduk bareng bersama PT Garam, mendesak agar PT Garam membeli garam petani.

Karena yang terjadi selama ini, ketika panen garam melimpah, harganya justru semakin anjlok,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep Saiful Bahri belum bisa dikonfirmasi.

Beberapa kali dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (22/9), tak kunjung memberikan jawaban, walaupun nada deringnya terdengar aktif. =FATHOL ALIF/SYM

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III

E

PELIMPAHAN WEWENANG

Pemerintah Kebingungan Kelola Klaster Rumput Laut SUMENEP – Setelah beberapa tahun keberadaan gudang klaster rumput laut yang berlokasi di Desa Kebongagung, Kecamatan Batuan, tidak jelas statusnya, akhirnya dilimpahkan ke Pemkab Sumenep oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hanya saja, dilimpahkannya wawenang itu membuat pihak pemkab kelimpungan. Sebab, investor PT Gunung Lawu yang dulu siap bekerja sama mengelola rumput laut, sudah tidak jelas keberadaan dan kantornya. ”Memang, akhir tahun 2013 yang lalu sudah dilimpahkan pada kami, hanya saja kami tidak bisa mengelolanya. Saat ini investor yang siap men-

gelolanya sudah tidak bisa dihubungi lagi,” kata Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan (DKP) Sumenep, Moh. Jakfar.

Pemkab selama 7 tahun menunggu pelimpahan secara resmi dari pemerintah pusat sebelum mengelola gudang klaster tersebut, dan setelah gudang resmi dilimpahkan, ternyata investronya secara tidak langsung mengundurkan diri.

DILMPAHKAN. Bangunan klaster rumput laut yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah dilimpahkan ke Pemkab Sumenep.

LEGISLATIF

Keanggotaan Pansus Tatib Tak Lazim SUMENEP – Koordinator Lembaga Kajian Kritis Sumenep (LKKS) Junaidi menilai jumlah keanggotaan Panitia Khusus Tata Tertib DPRD Sumenep periode 2014-2019 yang dibentuk oleh ketua sementara DPRD tidak lazim, karena jumlahnya genap. ”Kalau melihat jumlah anggota pansus (tatib), sepertinya sudah keluar dari kebiasaan yang ada. Sejauh amatan kami, jumlah pengambil kebijakan itu selalu ganjil,” katanya, Senin (22/9).

Anggota pansus tatib terdiri dari 20 orang. Sesuai formasi yang disepakati, Fraksi PKB mendapatkan jatah 4 orang, Demokrat 3 orang, PPP 3 orang, PAN 3 orang, PDIP 2 orang, Indonesia Sejahtera 3 orang, Golkar 2 orang (Koran Madura, 19/9).

Mantan aktivis PMII Sumenep itu mencontohkan, di NU, ketika akan memecehkan persoalan besar, pengurus NU akan membentuk tim 11 dengan jumlah anggota 11 orang. Sedangkan di PKB namanya tim 9 dengan jumlah 11 orang.

Begitu pula keanggotaan diberbagai lembaga hukum. Seperti halnya jumlah hakim di pengadilan sebanyak tiga orang. Dan juga jumlah keanggotaan di MK (Mahkamah Konstitusi) setap akan mengambil keputusan berjumlah sembilan orang. ”Nah kalau jumlahnya genap kan tidak lazim namanya,” terangnya.

Hal itu lanjut Junaidi, sebagai salah satu upaya untuk mempermudah saat pengambilan keputusan utamanya saat

terjadi voting. ”Ya kalau terjadi voting, maka akan sulit untuk mengambil kebijakan,” ungkapnya.

Kendati demikian, dirinya menyadari jika jumlah keanggotaan pansus tatib itu tidak ada aturan baku, baik yang berbentuk undang-undang, maupun yang berbentuk peraturan pemerintah. ”Memang dalam PP Nomor 16 tahun 2010 tidak ada ketentuan khusus, namun kebiasaan itu harus juga jadi pertimbangan. Utamanya saat terjadi voting,” terangnya.

Ketua Sementara DPRD Sumenep Abrori Mannan mengakui jumlah keanggotaan pansus tatib DPRD saat ini tak lazim. ”Ya seharusnya memang ganjil,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Politisi asal Kecamatan Prgaan itu mengatakan, pembentukan pansus tersebut telah dilakukan secara proporsional, yakni mengambil 20 persen dari total keangotaan yang ada. ”Setelah kami bagi, ternyata angka 20 yang ditemukan.

Makanya, kami putuskan jumlah anggotanya 20 orang. Namun itu kami sudah memakai sistem minimal,” terangnya.

Jika memaki sistem maksimal, lanjut mantan Ketua Komisi A DPRD Sumenep Pereode 2009-2014 itu, maka anggota pansus berjumlah sebanyak 23 orang. ”Setelah kami ajukan ke Sekwan (Sekretaris Dewan), ternyata anggarannya tidak mencukupi, sehingga kami terpaksa memakai sistem minimal,” akunya. =JUNAEDI/MK

”Kita sudah kirim surat, namun surat kami tidak sampai, mungkin bangkrut atau kemana dan sekarang kita masih mencari investor lain, yang siap mengelola gudang klaster rumput laut tersebut,” terangnya.

Untuk diketahui, gudang klaster rumput laut di Sumenep dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sekitar tahun 2008 dengan anggaran miliaran rupiah untuk memberdayakan para petani rumput laut di Sumenep, karena tiap tahunnya bisa memproduksi 549.717 ton rumput laut basah, dan 91.619 ton rumput laut kering. =JUNAEDI/MK

KRIMINALITAS

Kepala Sekolah Bawa Siswa ke Paranormal SUMENEP – Kepala Sekolah Dasar Taman Muda Kecamatan Kalianget, mengajari muridnya untuk mempecayai paranormal atau dukun. Akibatanya, salah satu siswanya, AYT (8), mengalami tekanan mental yang sangat dalam, hingga psikologis AYT setiap harinya berubah menjadi tempramental, bahkan setiap malamnya sering mengigau. ”Itu terjadi setelah anak saya di bawa ke dukun oleh kepal sekolahnya itu.

Bahkan anak saya sering berjoget sendirian,” kata orangtua AYT, Moh. Fandari, Senin (22/9).

Fandari menceritakan, Kamis (18/9) lalu, AYT bersama kepala sekolahnya dibawa ke salah satu dukun kaca yang berada di Kecamatan Batuan. Dibawanya AYT itu setelah santer dikabarkan terjadi kasus pencurian laptop milik sekolah.

Waktu datang ke dukun, AYT tidak sendirian, tapi dia datang bersama siswa lainnya yang berjumlah tujuh orang. Hanya saja, yang melihat gambar di kukunya itu hanya satu orang, yakni AYT. ”Jelas kami menyelesalkan tindakan dan sikap sekolah. Tidak seharusnya

Moh. Fandari Orangtua AYT

persoalan-persoalah sekolah melibatkan siswa. Apalagi sampai menjadikan siswa sebagai objek perdukunan,” katanya.

Untuk menyelesaikan kasus itu dirinya telah melaporkannya kepada Dinas Pendidikan (Disdik), Dewan

Pendidikan Kabuapetn Sumenep (DPKS) dan Kepala Yayasan Taman Siswa di Yogyakarta. Saya juga akan melaporkan kasus ini kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Kepala Sekolah SD Taman Muda Purwati Ratna, mengakui dirinya membawa siswa ke dukun. ”Benar kami telah membawanya, hanya saja kami tidak memaksa untuk pergi ke sana,” katanya.

Menurut Ratna, alasan dirinya membawa siswa ke dukun karena dirinya mencurigai bahwa pelaku pencuri adalah orang dalam. ”Itu sudah kesepakatan antara saya sebagai kepala sekolah dengan guru. Bahkan sebelum berangkat kami sudah izin ke wali siswa,” ungkapnya. Pihaknya juga sudah melapor ke polisi.

Bahkan dirinya sebagi kepala sekolah mengaku telah meminta maaf kepada Fandari dengan kesalahannya itu. ”Saya sudah meminta anak ini untuk tidak bercerita. Tapi malah orangtuanya yang memaksa bercerita,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 NO. 0447 | TAHUN III

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III

MADURA

F

PERTANIAN

Mengapa Harga Garam Merosot?

MUBAZIR. Pustu di Dusun Angsokah, Desa, Palengaan Dajah tampak kumuh, karena tidak ada aktivitas pelayanan.

Dinkes Ditegur Bupati Pustu Mubazir Akan Cepat Dioperasikan PAMEKASAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan ditegur Bupati, karena tidak ada aktivitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu (Puntu) sehingga bangunan Pustu itu terkesan dibiarkan sia-sia.

Setelah mendapat teguran itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan baru berencana akan mengoperasikan Pustu di Dusun Angsokah, Desa Palengaan Dajah, Kecamatan Palengaan itu. Rencana pemanfaatan Pustu ini menyusul permintaan masyarakat dan teguran dari Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii kepada pihak Dinkes.

Kepala Dinkes Pamekasan, Ismail Bey mengatakan akan men-

gajukan anggaran untuk Pustu itu pada APBD 2015. Menurutnya, Pustu itu nantinya akan difokuskan untuk pelayanan kesehatan yang bersifat asuhan keperawatan. Karena di Desa tersebut sudah ada 3 bidan, yakni di Dusun Angsokah, Dusun Kembang, dan Dusun Tegkinah.

Jika usulan pengadaan perawat diterima, maka hampir dipastikan tahun 2015 Pustu tersebut sudah tidak lagi sepi dari

pelayanan kesehatan.

Untuk sementara, perawat yang akan bertugas di Pustu tersebut hanya 1 orang. Tetapi, apabila pada perkembanganya masyarakat menginginkan ditambah, dan APBD memungkinkan untuk membayar perawat dengan sistem kontrak, maka penambahan perawat akan dilakukan.

“Sementara kami rencanakan satu dulu, jika nanti membutuhkan tambahan akan kami sesuaikan dengan kemampuan anggaran,” katanya.

Ismail menambahkan, Pustu tersebut berdiri sebelum tahun 2008 yang lalu. Karena di tengah jalan ada beberapa persoalan. Sehingga, pemerintah memilih un-

tuk menghentikan pemanfaatannya, sementara.

Sebelumnya, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii meminta Dinkes setempat segera menindaklanjuti permintaan warga tersebut. Apalagi warga sudah berinisitif mewaqafkan tanahnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan catatan, lahan tersebut tidak bersengketa.

Warga setempat sangat membutuhkan pelayanan kesehatan di Pustu itu. Selama ini, mereka terpaksa harus menjalani perawatan ke Puskesmas Palengaan yang jaraknya sekitar 5 km, saat mengalami gangguan kesehatan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan menganggap merosotnya harga garam rakyat disebabkan oleh over produksi garam.

Kondisi ini berbeda dengan kebiasaan pemerintah yang rajin melakukan impor garam ke luar negeri, karena stok garam di dalam negeri terbatas.

Padahal, seharusnya pemerintah membeli sebanyak-banyaknya garam rakyat sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku. Sehingga ketika keberadaan garam terbatas, maka tidak perlu lagi pemerintah mengimpor garam.

Kadisperindag Pamekasan, Bambang Edy Suprapto, Senin (22/9), mengakui, harga garam turun ketika musim panen raya tiba. Kecuali pada awalawal musim, harganya masih sesuai dengan keinginan petani garam.

“Kalau garam ini di saat musim panen raya harganya cenderung turun dari harga di awal musim, karena barang sudah tersebar di pasaran. Apalagi setiap pabrikan dan gudang sudah menyimpan garam. Artinya stoknya sudah banyak, tentu berimbas terhadap turunnya harga,” ungkapnya.

Lebih lanjut Bambang menegaskan kebiasaan petani garam yakni menyimpan hasil panen garam miliknya di masing-masing gudang kelompok penyimpanan. Sehingga bisa dilepas saat harga mulai layak.

Cara itu yang dilakukan petani garam, agar harganya sesuai dengan keinginan petani.

Menurutnya, lembaganya sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait dan mencarikan solusi anjloknya harga garam tersebut. Salah satunya yakni menemui pihak pabrikan serta Bupati Pamekasan, Acmad Syafii.

Minimal harga standart dan petani tidak merugi.

Bambang memprediksi , harga jual garam akan kembali normal dan membaik sekitar bulan Januari hingga April 2015 mendatang. Dia menghimbau agar para petani tidak menjual seluruh hasil panen garam saat ini. Sebab harga garam akan kembali membaik jika stok di setiap gudang dan pabrikan hampir habis. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447| TAHUN III

G

Belum Ada Restu di PPP Nasib SK Pengangkatannya di Tangan Sesepuh Kiai PAMEKASAN – Akibat tak mendapat restu, sembilan Anggota Fraksi PPP di DPRD Pamekasan hingga kemarin (22/9) belum bisa mengagunkan SK Pengangkatannya sebagai Anggota DPRD Pamekasan ke bank. Berbeda dengan beberapa anggota fraksi lainnya, yang sudah bisa mempergunakan SK-nya tersebut untuk bisa mendapatkan kredit.

Para anggota fraksi partai berlambang Kakbah ini belum bisa mengagunkan SK-nya karena belum ada restu dari DPC PPP Pamekasan. Meskipun dana pinjaman itu untuk kepentingan

pribadi anggota DPRD dan dana yang dipotong adalah gaji pribadinya sebagai Anggota DPRD, mereka tetap harus mendapat restu atau izin dari partainya, dalam hal ini DPC PPP Pame-

kasan. Jika DPC tidak memberikan restu, maka permohonan mengajukan kredit itu tidak akan pernah terjadi. Karenanya, SK pengangkatan harus disimpan baik-baik oleh kader partai yang ada di legislatif itu.

Menurut Ketua Fraksi PPP Moh. Sahur, pihaknya di dewan masih menunggu keputusan dari DPC. Sebab semuanya itu harus menunggu keputusan dari DPC. Di dewan, dia bersama delapan orang lainnya, hanya kepanjangan tangan partai, yaitu DPC PPP Pamekasan. Kebijakan partai yang

ditunggu itu, pertama, terkait diperkenankan atau tidaknya anggota fraksi ini untuk mengambil kredit. Yang kedua, seandainya diperkenankan, berapa plafon atau besaran kredit yang kemudian disetujui atau direstui oleh DPC. “Jika DPC tidak memperkenankan, maka semua anggota Fraksi PPP dipastikan tidak akan mengajukan kredit, dengan jaminan SK tersebut ke bank. Apa pun keputusan DPC harus kami hormati,” tukas Sahur.

Sementara itu, Ketua DPC

PPP Pamekasan, Nawawi Thaha menyatakan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan para kiai sesepuh PPP Pamekasan, untuk membicarakan hal ini. Keputusan yang akan dia ambil atau DPC ambil nanti akan memperhatikan saran dari para kiai tersebut.

“Kami sempat menegur para kader kami di dewan, takut sudah ada yang mengagunkan SK-nya.

Tapi ternyata sembilan kader kami itu belum ada satu pun yang mengagunkan SK-nya,” papar Nawawi. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

PAMEKASAN - Kabupaten Pamekasan selalu dilanda bencana banjir dan kekeringan. Hal itu terjadi karena 50 persen wilayah Kabupaten Pamekasan masuk dalam kategori lahan kritis, yang sudah sangat membutuhkan penghijauan.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Pamekasan, Ajib Abdullah mengatakan sekitar 36 ribu hektare lahan atau separuh dari wilayah Kabupaten Pamekasan lahannya dalam kondisi kritis dan juga berpotensi kritis.

Menurutnya, dengan program penghijauan yang dilakukan Dishutbun saat ini, butuh 30 tahun lagi agar lahan-lahan yang ada di wilayah Pamekasan kembali membaik. Hal itu karena ketersediaan bibit pohon yang ada masih terbatas.

“Untuk pencegahan kekeringan memang harus dengan penghijauan, namun dengan ketersediaan bibit yang ada sekarang ini, kami perkirakan masih butuh waktu 30 tahun agar separuh lahan disini (Pamekasan) bisa kembali baik,” katanya.

Ketersediaan bibit pohon di Pamekasan saat ini sekitar 900 ribu, yang penanamannya dikemas dalam sejumlah kegiatan, seperti kegiatan tanam 1 miliar pohon, tahun menanam, hingga kegiatan perempuan tanam dan pelihara pohon.

Biasanya, kegiatan penanaman bibit pohon itu dilaksanakan setiap tahun, sekitar bulan Desember atau awal memasuki musim hujan. Dengan kegiatan tersebut diharapkan kekerin-

gan yang melanda setiap tahun di Pamekasan bisa sedikit berkurang.

“Mengatasi kekeringan itu harus dimulai dari mengatasi lahan-lahan yang kritis. Sebagai besar lahan kritis itu terjadi di wilayah tengah hingga pantura Pamekasan. Sedang untuk bagian selatan hanya sebagian kecil saja,” ungkapnya.

Seperti diketahui, kekeringan yang terjadi pada tahun ini sudah melanda di 382 dusun, dengan kondisi kekeringan kritis di 39 desa dan 76 desa kering langka, yang tersebar di 115 desa di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan data pengaduan yang diterima oleh Posko Pelayanan kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, kekeringan yang terjadi di Kecamatan Larangan terjadi di 9 desa, di Kecamatan Proppo 11, di Kecamatan Pasean 7 desa, di Kecamatan Pagantenan 5 desa, di Kecamatan Batumarmar 13 desa, di Kecamatan Waru 12 desa, di Kecamatan Palengaan 12 desa, di Kecamatan Pademawu 8 desa, di Kecamatan Kadur 9 desa, dan di Kecamatan Tlanakan 13 desa.

Kemudian 3 kecamatan yang sebelum tidak terkena bencana kekeringan, yaitu Kecamatan Kota Pamekasan, Galis dan Pakong, kini sudah ada sebagian desa yang juga sudah mengalami kekeringan.

Dengan rincian, di Kota Pamekasan terjadi di 3 desa, di Kecamatan Pakong terjadi 10 desa dan Kecamatan Galis terjadi di 3 desa. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KEKERINGAN

50 Persen Lahan Kritis

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III

Harga Garam Tak Pernah Sesuai Permendag Bambang: Peraturan Menteri Perdagangan itu Merugikan Petani PAMEKASAN – Pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 59 tahun 2012 yang berisi aturan Harga Pokok Pemerintah (HPP) Garam. Namun, peraturan itu dinilai hanya harapan palsu, sebab harga garam petani tidak pernah sesuai dengan ketentuan itu.

Hal itu disampaikan Kapala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Pamekasan, Bambang Edy Suprapto. Menurutnya, peraturan tersebut hanya menjadi acuan semata, sebab aturan tersebut tidak memuat sanksi. Bahkan hanya membuat petani mengharap sesuatu yang tidak pasti.

Terkait minimnya pengetahuan petani tentang kualitas garam. Bambang justru menyebutkan petani garam sudah pintar dan bisa membedakan kualitas garam yang bagus dan yang tidak. Meskipun kenyataannya di lapangan petani sering dikelabui pengusaha.

Lanjut Bambang, keberadaan Permendag itu juga yang membuat petani garam merasa rugi. Karena sampai saat ini menurutnya petani tidak mengalami kerugian. Karena harga yang ada di lapangan tidak sebesar yang ada di permendag itu.

“Peraturan-peraturan seperti itu kan membikin panas telinganya banyak orang.

Artinya di tataran petani memberikan harapan yang dalam kondisi cuaca normal sulit untuk tercapai, sehingga petani merasa selalu dirugikan karena harga tida sesuai peraturan itu, yang mematok harga pokok Rp 500 sampai Rp 700 per kilogramnya,”

katanya.

Bambang menilai, harga garam milik petani di Pamekasan yang berada dibawah Harga Pokok Pemerintah (HPP) sesuatu yang wajar, karena masih sama dengan tahuntahun sebelumnya yang berada di kisaran harga Rp 300 sampai Rp 450.

Namun, yang menjadi harapan Bambang, pihaknya meminta adanya keterbukaan dari pabrikan terkait harga garam sebagaimana juga dilakukan oleh pengusaha tembakau. Sehingga perlu disusun tata niaga garam agar semua pihak sama-sama memperoleh keuntungan.

Terkait minimnya pengetahuan petani tentang kualitas garam. Bambang justru menyebutkan petani garam sudah pintar dan bisa membedakan kualitas garam yang bagus dan yang tidak.

Meskipun kenyataannya di lapangan petani sering dikelabui pengusaha.

“Petani kita sudah pintarpintar dan bisa membedakan yang mana yang KW1 maupun KW2. Tapi perlu juga keterbukaan dari suplier terkait harga garam,” katanya.

Diakui Bambang, terkait adanya pengurangan timbangan, pihaknya sudah menyampaikan kepada suplier agar tidak terlalu banyak mengambil keuntungan.

Pasalnya Disperindag juga berkali-kali menemukan adanya pengurangan timbangan.

“Kami sudah meminta kepada pedagang itu untuk tidak mengurangi timbangan garam petani, itukan saudara kita juga para petani garam itu,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PERIKSA STNK. Petugas Pol PP saat melakukan pemeriksaan terhadap salah satu PNS yang hendak keluar dari kantor Pemkab Pamekasan.

CURANMOR

Pol PP Perketat Pengawasan Kantor Pemerintah PAMEKASAN – Maraknya pencurian motor di Pamekasan tidak hanya meresahkan masyarakat umum, melainkan pula meresahkan abdi negara yang bertugas di Kantor Pemkab Pamekasan. Sebab helm dan kendaraan operasional milik karyawan Pemkab Pamekasan, juga digasak maling. Kondisi ini membuat tidak nyaman Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tengah menjalankan tugas.

Setidaknya sudah terjadi 3 kali kehilangan sepeda motor di Kantor Pemkab Pamekasan Jalan Jokotole, yakni mulai bulan Juni hingga bulan September dan berkali-kali helm milik PNS ataupun pengunjung Kantor Pemkab Pamekasan, hilang digasak maling.

Dari kondisi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Pamekasan mulai memperketat pengawasan terhadap setiap kendaraan roda dua maupun roda empat yang hendak masuk ataupun keluar dari Kantor Pemkab Pamekasan. Di Kantor tersebut, kini diberlakukan satu pintu. Setiap karyawan ataupun masyarakat yang memiliki kepentingan di kantor itu harus masuk dan keluar melalui satu pintu, serta melalui pemeriksaan aparat Pol PP saat hendak keluar kantor. Dengan cara menunjuk-

kan KTP dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Langkah ini dinilai akan mempersempit ruang gerak pencuri kendaraan.

Hal serupa juga terjadi di Kantor Pemkab Pamekasan yang berdampingan dengan kantor DPRD Pamekasan Jalan Kabupaten.

Setiap pengemudi harus menunjukkan STNK dan KTP. Apabila tidak bisa menunjukkan STNK ataupun KTP, maka petugas akan mencatat nomor polisi dan memfoto pemilik kendaraan. Bedanya, di kantor ini tetap diberlakukan dua pintu.

Sekda Kabupaten Pamekasan, Alwi Beiq mengatakan aturan memperketat keluar masuk kendaraan itu dilakukan karena di Kantor Pemkab Pamekasan selalu menjadi intaian maling. Sehingga, untuk mempersempit ruang geraknya, pemerintah memperketat pengawasan.

“Banyak kejadian kendaraan milik keryawan Pemkab Pamekasan sering hilang dicuri maling, perlu kiranya memperketat setiap pengendara yang masuk ataupun ke luar ke kantor. Sebab kalau nanti ada pegawai yang kehilangan kendaraan maka akan mengganggu kinerjanya,” ungkapnya.

Pemberlakuan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang akan masuk ataupun ke luar Kan-

tor Pemkab Pamekasan, akan terus dilakukan. Sampai pada akhirnya tidak ada lagi kasus pencurian di kantor pemerintahan itu.

Inisiatif yang dilakukan Pol PP ini mendapat dukungan dari salah satu pengunjung Pemkab Pamekasan, yang mengaku nyaman memarkir kendaraan, karena sudah diberlakukan simtem pemeriksaan. Dia tidak merasa terganggu sekalipun harus melalui pemeriksaan petugas.

Kepala Satpol PP Pemkab Pamekasan, Didik Haryadi mengaku sering mendapat laporan banyaknya kendaraan operasional Pemkab Pamekasan maupun kendaraan pengunjun hilang dicuri maling. Sehingga, ia berinisiatif untuk memperketat pengawasan. Dengan cara meminta identitas dan STNK pemilik kendaraan yang akan ke luar dari kantor tersebut.

Didik mengaku dengan pemberlakuan sistem tersebut, pasti ada sebagian. yang merasa terganggu. Namun, pihaknya akan terus berupaya untuk memperbaiki sistem tersebut. sampai pada akhirnya sempurna. Tujuanya, hanya untuk memberikan kenyamanan terhadap setiap pemilik kendaraan yang masuk ke Kantor Pemkab Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447| TAHUN III

I

Limbah Medis Ganggu Lingkungan Puskesmas Tak Dilengkapi IPAL PAMEKASAN - Pengolahan Limbah Medis di semua Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang melayani rawat inap dapat mengganggu lingkungan. Pasalnya, hingga saat ini puskesmas tersebut belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Keberadaan IPAL tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, juga keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 tahun 1995 tentang baku mutu limbah cair bagian rumah sakit, serta Permenkes RI No. 340/Menkes/Per/III/2010 tentang rumah sakit.

Kemudian, aturan itu juga diperkuat dengan Peraturan Presiden 18/1999 tentang pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dimana dalam pasal 3 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan B3 dilarang membuang limbahnya secara langsung ke dalam media lingkungan tanpa pengelolaan terlebih dahulu.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Ismail Bey mengatakan dari 15 puskesmas yang melayani rawat inap dan menghasilkan limbah medis, hingga saat ini tidak satupun yang dilengkapi dengan keberadaan IPAL. Ismail Bey beralasan aturan pengadaan IPAL itu baru populer belakangan ini, sehingga pihaknya masih mengajukan anggaran

untuk pembangunan IPAl di sejumlah puskesmas, karena apabila diajukan seluruhnya, akan terkendala keterbatasan anggaran di APBD setempat.

“Aturan ini kan baru ngetren akhir-akhir ini. Saya masih berupaya melengkapi itu berdasarkan kemampuan anggaran pemkab, tahun depan insya Allah akan saya usahakan ada tapi secara bertahap,” katanya.

Sayang, Ismail mengaku tidak bisa menjelaskan nilai anggaran yang telah diajukan untuk pembangunan IPAl itu, dengan alasan karena banyaknya item yang belum dia ketahui secara terperinci.

Namun, pihaknya memastikan kalau pembangunan IPAL membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Sejuah ini, terang Ismail Bey sejauh ini pihaknya telah bekerjasama dengan RSUD dr.

H. Slamet Martodirdjo Pamekasan dalam pengolahan limbah medis di puskesmas. Bahkan, sudah ada Memorandum of Understanding (MoU), bahwa limbah medis yang dihasilkan di puskesmas agar dikirim ke RSUD, yang sudah dilengkapi dengan IPAL. “Sementara ini, semua limbah

medis yang dari puskesmas itu kami kirim ke RS Pamekasan, karena disana sudah ada IPAL untuk mengolah limbah medis yang berbahaya kalau langsung dibuang,” ungkapnya.

Sedang, di RSUD dr. Slamet Martodirdjo Pamekasan, limbah medis dibuang melalui sebuah saluran ke parit yang berfungsi sebagai serapan. Letak parit pembuangan limbah medis itu di bagian belakang rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan itu, berdekatan dengan sungai yang mengalir di sebelah utara rumah sakit.

Menurut Wakil Direktur Bagain Umum dan Keuangan

RSUD, Daeng Ali Taufiq, sebelum dibuang ke parit yang telah disiapkan, limbah medis itu telah dilakukan pengolahan sesuai standar yang ditentukan. “Limbah sudah menggunakan sistem pengolahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, walau berdekatan dengan sungai, tidak akan bermasalah karena limbah itu sudah dalam kondisi steril.

Bahkan, meski langsung ke sungai, kami menjaminnya aman,” katanya.

Daeng menjelaskan limbah medis di RSUD itu ada dua macam, yaitu limbah cair dan limbah padat. Keduanya diolah dengan menggunakan sistem pengolahan limbah yang berbeda.

Untuk limbah cair menggunakan mesin IPAL (instalasi pengolahan air limbah). Sedang limbah padat diolah dengan mesin pembakaran (incinerator).

Pada limbah cair, dari semua saluran air yang berada di rumah sakit itu mengalir ke IPAL. Di tempat itu semua limbah akan melalui proses pengolahan. Sebelum dibuang ke parit, air tersebut dimasukkan ke parit awal yang didalamnya terdapat ikan. Ikan-ikan itu sebagai detektor untuk mengukur keamanan air. Dengan indikasi, jika ikan yang ada itu tetap hidup, maka air yang telah diolah itu aman dari pencemaran lingkungan. Namun sebaliknya jika ikan itu mati, maka limbah air itu kembali dimasukkan ke ruang IPAL untuk diolah ulang.

Sementara, untuk limbah padat seperti spet (alat suntik) dan bekas infus, akan dibakar dengan menggunakan incinerator (alat pembakar). Setiap hari, semua bekas bahan medis itu dikumpulkan, kemudian diangkut dan dimasukkan ke dalam mesin tersebut. Setelah libah padat itu hancur, sisa limbahnya tidak langsung dibuang karena masih berdampak pada pencemaran lingkungan. Tetapi, limbah itu dikumpulan dengan dimasukkan ke dalan drum. Setelah semua drum penuh, limbah itu diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) khusus medis menggunakan truk khusus. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

NARKOTIKA

Kerawanan Narkoba di Madura Masih Tinggi PAMEKASAN – Anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur, Puguh Haryato mengatakan untuk wilayah Jawa Timur, Madura menjadi atensi khusus dalam penanggulangan narkoba, sebab penyalahgunaan dan penyebaran narkoba di Madura relatif tinggi.

Hal itu diungkapkan Puguh Haryanto, kemarin (22/9), saat berkujung ke salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pamekasan. Tujuan dia datang ke Pamekasan dan ke salah satu sekolah tersebut, juga dalam rangka menekan tingginya peredaran narkoba. Sebab hasil survei pihaknya, mayoritas penyebaran

narkoba itu dimulai sejak bangku SMA. Setelah itu berlanjut hingga alumni, hingga dewasa, dan terus menjadi budak dari narkoba tersebut.

Ada juga penyebaran dan pengenalannya yang sudah berlangsung sejak bangku SMP, tapi itu masih lebih sedikit. Karena itu, salah satu cara penanggulangan yang tepat yang bisa dilakukan sekarang adalah penyadaran terhadap anak-anak usia produktif, terutama SMA. Jika anak di bangku SMA sudah tidak sama sekali mengenal narkoba, bisa dipastikan ke depan, saat alumni yang langsung bekerja atau yang melanjutkan ke perguruan tinggi, akan terbebas

dari barang haram tersebut.

Tapi ini bukan menjadi jaminan 100 persen.

Namun paling tidak menjadi salah satu pemicu bagi anak untuk benci terhadap narkoba.

Sebab jiwa dan diri mereka sudah digembleng sejak SMA. “Makanya sasaran kami pada anak-anak usia SMA. Mereka semua generasi penerus masa depan harapan bangsa ini. Tahun ini adalah tahun penyelamatan pengguna narkoba. Bisa dikatakan saat ini sudah gawat darurat narkoba di Indonesia,” katanya.

Puguh enggan menyebutkan dari empat kabupaten di Madura ini, kabupaten mana yang paling rawan. Dia hanya menyebutkan

secara merata Madura mendapat perhatian khusus. Dia memulainya dari sekolah, khususnya SMA. Dia juga meminta kepala sekolah, para guru, dan masyarakat sekolah lainnya, untuk samasama menjaga para anak-anak itu. Mereka adalah usia produkif masa depan bangsa ini.

Yang akan menjadi pewaris kita semua di masa yang akan datang. Berikan pemahaman dan pengertian terkait bahaya narkoba. Jika perlu agar diberi tambahan kesibukan mereka dengan kegiatan-kegiatan positif, agar tak sempat berpikir untuk mencoba-coba narkoba.

Biasanya mereka mengenal narkoba diawali dengan iseng

dan coba-coba. Setelah mencoba sekali, ingin kedua kalinya.

Setelah dua kali, ingin ketiga kalinya. Setelah tiga kali, ingin keempat kalinya. Begitu seterusnya hingga mereka kecanduan. Hal ini terjadi bagi siswa laki-laki maupun perempuan, tanpa terkecuali.

“Dari data yang kami punya, dari 38 juta lebih masyarakat Jatim, 700.000 lebih di antaranya terindikasi mengkonsumsi narkoba. Dari 700.000 yang terindikasi narkoba itu, mayoritas adalah usia SMA. Kita harus waspadai ini. Salah satunya di Madura ini, yang termasuk daerah rawan narkoba,” paparnya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 No. 0447 | TAHUN III

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III

MADURA

J

Mahasiswa Tolak RUU Pilkada

Sampang - Sejumlah aktivis yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Mahasiswa Sampang (Forkamasa), Senin (22/9) sekitar pukul 10.30 Wib melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sampang.

Mereka menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD, lantaran dianggap mengebiri hak-hak politik rakyat dalam menentukan pemimpinnya.

Ketua Forkamasa Moh Afrizal mengatakan, aksi unjuk rasa menuntut agar DPRD Sampang tetap memberlakukan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat. Mereka menilai bilamana pilkada dilakukan secara tidak langsung, sama halnya telah merampas hak rakyat.

“Masyarakat ingin pilkada dipilih langsung, bukan karena kepentingan politik saja, tapi harus memikirkan hak rakyat,” teriaknya di tengah-tengah orasi.

Dirinya juga menuntut seluruh fraksi yang setuju dengan RUU Pilkada di DPR RI harus meminta maaf kepada seluruh rakyat

Indonesia. Begitupun, seluruh anggota DPRD Sampang harus menolak RUU Pilkada dalam bentuk rekomendasi tertulis.

“Kalau tidak seperti itu, sama saja lidah rakyat dipotong dalam menyuarakan pilihannya, apalagi kami menilai bahwa adanya RUU pilkada merupakan akal-akalan fraksi demi memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok,” jelasnya.

Mahasiswa lain, Abdul Basit menjelaskan, pilkada melalui DPRD bukan solusi untuk menghemat anggaran. Akan tetapi, justru akan terjadi transaksional dengan anggaran yang lebih besar.

Sebab, menurutnya, alasan sejumlah fraksi yang setuju RUU Pilkada dilakukan tidak langsung itu, dinilai tidak masuk akal. “Solusinya dengan pilkada serentak.

Bukan melalui DPRD yang malah

Sejumlah aktivis yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Mahasiswa Sampang (Forkamasa) berunjuk rasa menolak RUU Pilkada di depan kantor DPRD Sampang, Senin (22/9) sekitar pukul 10.30 Wib. akan memperbesar ruang untuk money politic,” katanya.

Pantauan Koran Madura, penyampaian aspirasi menolak RUU Pilkada sempat diwarnai ketegangan di ruang rapat besar komisi antara mahasiswa dengan anggota DPRD Sampang. Koordinator aksi dinilai tidak sopan dalam berkomunikasi menyampaikan tuntutannya.

“Tolong dengan hormat Anda ini mahasiswa tentu dalam penyampian aspirasi tutur bahasanya yang sopan, jangan seperti mengintervensi kami,”tegas Wakil Ketua Sementara III Abdussalam, didampingi Ketua Sementara DPRD Imam Ubaidillah, dan Wakil Ketua Sementara II Nasir

saat menemui massa.

Ketegangan itu dipicu soal mahasiswa mendesak anggota wakil rakyat saat menemuinya untuk membubuhi tanda tangan sebagai bukti bentuk penolakan RUU Pilkada.

Ketua Sementara DPRD Sampang Imam Ubaidilah menuturkan, dirinya tidak siap untuk melakukan penandatangan seperti desakan mahasiswa. Pasalnya, dalam pernyataan penolakan RUU Pilkada harus melalui tahapan dan tata tertib sesuai aturan yang ada.

“Mohon maaf kami tidak bisa, karena harus melakukan rapat internal seluruh anggota fraksi di DPRD ini, meski parpol (PKB) di pusat sebagai partai pengusung

saya setuju pilkada oleh rakyat,” tuturnya.

Lanjut Imam, dengan demikian, seluruh bentuk aspirasi mahasiswa tersebut akan menjadi tampungan ke depan terkait penolakan RUU Pilkada. Sejurus kemudian, dirinya langsung menandatangani penolakan dari aspirasi mahasiswa itu.

“Saya siap untuk menandatangani aspirasi kalian, akan tetapi secara nama pribadi bukan nama parpol, ini proses politik semua apa yang diharapkan akan kami tampung dan menindaklanjuti sesuai dengan tata tertib, karena kami tidak bisa ditindih dan diintervensi,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

SELEKSI PEGAWAI NEGERI

311 Peserta CPNS Tak Lolos Administrasi Sampang - Sebanyak 311 peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di wilayah Kabupaten Sampang, dinyatakan tidak lolos administrasi. Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sampang Slamet Terbang melalui Kabid Pengadaan Pegawai Abd Adim.

Ratusan peserta CPNS tak lolos setelah dilakukan verifikasi penyeleksian administrasi.

“Sejauh ini tetap jumlah total keselurah peserta CPNS mecapai 4362 orang, setelah di seleksi ada 311 peserta tak lolos administrasi,” ucapnya saat dihubungi melalui saluran telepon.

Adim menjelaskan, tidak lo-

losnya ratusan peserta itu dikarenakan dokumen administrasi tidak sesuai. Seperti halnya KTP tak memenuhi syarat, ijazah, maupun IPK. Penyeleksian dilakukan sejak Selasa (16/9) hingga sekarang.

“Berarti sisanya sekarang 4.051 orang, tapi kemungkinan terjadi dari 311 peserta ini bisa

bertambah karena berkas administrasi masih belum masuk semua,”jelasnya.

Dirinya menerangkan, pihaknya belum bisa memberikan keterangan tanggal ujian CPNS. Sebab, menurutnya masih menunggu keputusan dari pusat. “Kalau memang nantinya ada informasi pasti

kita publikasikan,”katanya.

Dirinya menambahkan, untuk jumlah kuota yang dibutuhkan di wilayah Kota Bahari ini hanya 64 PNS. Sedangkan, formasinya di bidang pendidikan sebanyak 24 orang, bidang kesehatan 20 orang, dan teknik administrasi sebanyak 20 orang. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III

K

Bimtek DPRD Jadi Sorotan Sampang - Ketua Pemuda Bahari Sampang Moh Salim menyoroti rencana anggota DPRD Sampang periode 2014-2019 mengikuti bimbingan teknis (bimtek) serta orientasi pada tanggal 24-27 September mendatang. Anggarannya senilai Rp 225.000.000.

“Ini memang sangat fantastis anggaran sebesar itu, buat apa dilakukan bimtek dan orientasi meski alasannya untuk pengembangan kapasitas pimpinan wakil rakyat,” ucapnya, Senin (22/9).

Dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014.

Salim mengkalkulasi, tiap anggota dewan mendapat jatah Rp 5 juta. Jumlah wakil rakyat di Sampang sebanyak 45 orang.

“Sangat disayangkan sekali kan, semua harus ikut bimtek dan orientasi. Artinya, kantornya akan kosong melompong karena boyongan ke Surabaya ikut kegiatan ini,” tuturnya dengan nada kesal.

Hal senada disampaikan Sekretaris Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (Ikmas) Moh Jalil.

Menurutnya, anggota wakil rakyat tidak seharusnya memprioritaskan kepentingan pribadi. Apalagi untuk mengikuti bimtek dan orientasi yang hanya menghamburhamburkan anggaran.

Semestinya, katanya, anggota dewan periode 2014-2019 sudah mempunyai bekal dari jenjang pendidikan dan pengalaman yang telah ditempuhnya. Sehingga, tidak perlu lagi ada diklat yang

harus diikuti kalangan pejabat yang duduk di kursi legislatif.

Jali menambahkan, adanya kegiatan orientasi menandakan belum siapnya DPRD untuk memimpin sebagaimana kepercayaan yang diberikan masyarakat.

Sebab, kegiatan itu dinilai hanya membahas tentang rencana kepentingan pribadi, bukan rencana kerja sebagai tupoksi dewan.

“Tidak perlu anggota dewan terhormat ikut seperti ini, kalau masih ikut berarti sudah nampak bahwa tidak siap mengemban amanat rakyat, silakan mengikuti acara pekan orientasi untuk membahas dan memprioritaskan kinerjanya selama lima tahun ke depan, tetapi jangan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris DPRD Sampang Sudarmanto menerangkan, kegiatan bimtek diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Latihan (Diklat) Provinsi Jawa Timur.

Anggaran sebesar Rp 225.000.000 itu untuk biaya kontribusi, akomodasi, dan uang saku setiap anggota dewan. “Setiap anggota dewan dapat jatah yang berbeda sesuai jabatan dan posisi dewan,” ujarnya. =RYAN HARIYANTO/MK

Tampak depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang

CEK. Salah satu pegawai Dihubkominfo ketika mengecek bantuan roda tiga 2014, Senin (22/9).

BANTUAN MOTOR RODA TIGA

Dishubkominfo Hanya Mampu Kelola 20 Persen SAMPANG- Pengelolaan sewa sepeda motor roda tiga terkesan amburadul. Bantuan 70 sepeda motor roda tiga dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Sampang hanya 20 persen saja yang bisa menyumbang PAD, hingga satu tahun pendistribusiannya.

Kabid Perhubungan Darat Dishubkominfo Sampang Mohammad Fadeli melalui Kasi ASDP Prama Arta W mengakui jika persoalan mengenai pengelolaan sistem sewa roda tiga sampai sejauh ini masih belum ada perubahan. Selain itu, pihaknya tengah kesulitan untuk melakukan penagihan dan pemantauan meski sebelumnya sudah diadakan surat perjanjian.

“Harga sewa sepeda roda tiga itu sebesar Rp 150 ribu per unit per bulan. Dan sebelumnya kami sudah membuat surat perjanjian kepada penyewa entah itu penyewaannya ataupun penggunaannya. Namun sejauh ini penyewa yang aktif melakukan pembayaran hanya sebesar 20 persen saja,” tuturnya, Senin (21/9).

Ketika ditanya kendalanya, Prama menuturkan penung-

gakan pembayaran uang sewa sepeda motor itu karena faktor lokasi penyewa yang terlalu jauh dan juga faktor penyewa yang tidak sempat untuk membayar uang retribusi sehingga banyak

Kami sudah melakukan penagihan, tapi masih saja mereka nunggak.

Bahkan kami sudah melayangkan surat penagihan kepada penyewa untuk segera membayar retribusi sewa.

Prama Arta W

Kasi ASDP Dishubkominfo

yang nunggak.

“Kami sudah melakukan penagihan, tapi masih saja mereka nunggak. Bahkan kami sudah melayangkan surat penagihan kepada penyewa untuk segera membayar retribusi sewa,” terangnya.

Ketika ditanya pemantauan inventaris milik negara senilai Rp 1,3 M dari APBN TA 2012

itu, Prama tidak mengelak jika pihaknya sejauh ini masih belum memantau langsung ke lokasi penyewa. Bahkan pihaknya tidak mengetahui kondisi sepeda motor roda tiga difungsikan untuk apa oleh penyewa. Hanya saja pihaknya menjelaskan jika awal mulanya dalam perjanjian sepeda motor itu digunakan sebagai pengangkut barang saja.

“Saya kurang tahu itu, masak saya harus terjun lokasi penyewa. Tapi yang pasti dalam perjanjiannya sepeda motor itu digunakan untuk barang saja. Manajemen yang saat ini terlihat kurang maksimal akan kami benahi untuk kedepannya,” janjinya.

Untuk diketahui, bantuan 70 unit sepeda motor roda tiga didistribusikan di dua belas kecamatan. Yaitu, Kecamatan Kota Sampang 28 unit, Kecamatan Torjun 7 unit, Kecamatan Jrengik 4 unit, Kecamatan Sreseh 2 unit, Kecamatan Tambelengan 2 unit, Kecamatan Camplog 3 unit, Kecamatan Omben 3 unit, Kecamatan Karangpenang 4 unit, Kecamatan Kedungdung 2 unit, Kecamatan Robatal 3 unit, Kecamatan Ketapang 11 unit, Kecamatan Sokobanah 1 unit. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

L

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III

KORBAN TABRAK LARI

PROYEK INFRASTRUKTUR

Pembangunan Fisik 2014 Lemah Pengawasan SAMPANG- Pelaksaan proyek fisik dengan anggaran miliyaran rupiah tampaknya banyak yang dalam proses pengerjaan bahkan saat ini tengah dikerjakan. Namun pelaksanaan proyek tersebut sangat minim pengawasan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat selaku controlling.

Pasalnya hingga sejauh ini badan kelangakapan dewan belum juga terbentuk, sehingga DPRD setempat hanya bisa melakukan pengawasan pembangunan secara parsial. Pantauan Koran Madura, salah satu proyek dengan anggaran miliyaran rupiah salah satunya yaitu pembangunan gorong gorong di Jalan Trunojoyo.

Anggota DPRD Sampang Anwar Sanusi membenarkan

jika saat ini pengawasan proyek masih minim. Menurutnya saat ini badan kelengakapan dewan belum terbentuk. Sehingga hal itu cukup mempengaruhi ritme kerja dewan. “Memang pada kenyataannya proyek fisik ini akan minim pengawasan terutama oleh komisi C selaku yang membidangi proyek pembangunan.

Namun sejauh ini dewan hanya bisa melakukan pengawasan secara parsial saja dan tidak bisa melakukan pengawasan secara khusus apabila kelengakapan dewan belum terbentuk. Karena pembentukan dewan masih terbentur dengan SK ketua DPRD yang juga belum turun dari gubernur,” ujarnya (22/9).

Namun demikian, dirinya meyakini, bahwa dalam waktu dekat, badan kelengkapan dewan

tersebut akan segera terbentuk, dan bisa melakukan pengawasan secara formal, sesuai dengan komisi masing masing.

Sementara Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Pemkab Sampang Abd Hannan mengatakan pembangunan gorong gorong di Jl Trunojoyo tersebut kembali dilakukan dengan dana Rp 2 M sebagai upaya kelanjutan dari proyek tahun 2013 lalu yang hanya terlaksana 20 persen.

Namun sayang pihaknya ketika ditanya terkait nama rekanan yang memenangi proses lelang proyek itu, Hannan mengaku tidak hafal. “proyek itu kembali dilakukan dengan dana Rp 2 miliar dengan volume yang berbeda, kalau nama Cv nya itu saya tidak hafal,” ujarnya. =MOHAMMAD MUHLIS

Keluarga Datangi Kantor DPRD

NGLURUG. Perwakilan kelurga korban tabrak lari (Sarmunah) ketika bertemu anggota DPRD Sampang, Senin (22/9).

SAMPANG- Keluarga almarhumah Sarmunah (55) warga Kampung Glisgis Desa Gunung Maddah yang telah menjadi korban tabrak lari oleh sopir dump truk pengangkut pasir dan batu (Sirtu) mendatangi kantor dewan DPRD Sampang, Senin (22/9).

mohammad muhlis/ koran madura

proyek. Terlihat mobil berat ketika mengeruk gorong-gorong di Jl Trunojoyo Kota Sampang, Senin (22/9).

ePaper Terbit Siang! kunjungi dan unduh dari www.koranmadura.com

Selain pihak keluarga, sejumlah perwakilan dari warga Jl Syuhada Gg III Kelurahan Dalpenang Kecamatan Kota Sampang juga turut serta untuk menyampaikan beberapa tuntutan pengusutan dan penegakan hukum atas pelaku penabrakan.

Puji Raharjo salah satu perwakilan dalam acara pertemuan dengan dewan menyebutkan bahwa selam ini Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Sampang terkesan diam saja. Sehingga menurutnya, penegkan hukum yang ada di Kabupaten Sampang harus menunggu ada insiden meskipun peraturan yang telah dipajangkan sudah ada sebelumnya.

“Kedatangan kami kesini tidak lain hanya ingin menyampaikan tiga tuntutan kepada anggota legislatif yaitu pengusutan insiden tabrak lagi agar cepat diselesaikan, jalur syuhada Gg III untuk revitalisasi dengan pengalihan jalur untuk kendaraan truk, dan hak-hak korban untuk segera diserahkan,” terangnya saat keluar dari gedung DPRD Sampang.

Selain itu puji menyampaikan bahwa pihaknya meminta kepada anggota dewan segera mendesak Bupati Sampang A Fannan Hasib untuk menutup jalur tersebut sebelum makan korban jiwa lagi.

Sebab selain di jalan itu sempit dan padat penduduk juga menyayangkan jika kebersihan kota dikotori oleh ulah aktivitas kendaraan pengangkut sirtu. “Masa penegakan peraturan itu di voting, itu kan lucu. Jadi Intinya kami berharap kepada anggota dewan juga ikut membantu agar akses jalan rawan kecelakaan itu segera di alihkan,” tegasnya.

Sementara itu, Rahmat Hidayat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku menyayangkan terjadinya isiden tabrak lari tersebut, sehingga pihaknya secepatnya akan menyampaikan dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti dishub dan aparat kepolisian setempat.

“Atas nama anggota dewan saya ikut prihatin dengan kenjadian laka maut tersebut, oleh sebab itu kami akan mengawal dan melakukan koordinasi dengan intansi terkait. Dan dalam jangka waktu dekat ini kami akan menindak lanjuti persoalan ini supaya kampung Syuhada tidak adak lagi korban,” tuturnya.

Mendapat penjelasan dan janji anggota DPRD Sampang, keluarga Bu’Sarmona meninggalkan gedung DPRD Sampang dengan tertib. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 SELASA 23 SEPTEMBER 2014| |TAHUN No. 0447 |IIITAHUN III No. 0447

PARKIR

Truk Angkutan Juga Perlu Ditertibkan

SADIS. Dua pelaku perampasan motor harus dilumpuhkan dengan peluru timah panas, karena hendak melawan petugas kepolisian.

doni heriyanto/koran madura

Dua Pelaku Perampasan Ditikam Timah Panas HR dan HS Dikenal dengan Residivis yang Sadis BANGKALAN - Dua pelaku perampasan sepeda motor, HR (30) dan HS (40), keduanya warga Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, dibekuk Satreskoba Polres Bangkalan, Senin (22/9) dini hari. Para pelaku yang terkenal sadis saat melakukan aksinya itu harus dihadiahi peluru timah panas, karena berusaha melarikan diri saat hendak ditangkap oleh petugas kepolisian.

Penangkapan kedua pelaku berkat keterangan korban SN (29) yang juga masih tetangga pelaku.

Keduanya langsung dibekuk rumah masing-masing. Karena mencoba melawan petugas, keduanya harus menanggung akibatnya. Sebuah tembakan peluru timah panas menembus mata kaki kiri HS, dan satu peluru bersarang di lutut kanan HR .

Para perlaku tersebut terlibat dalam aksi Perampasan motor SN, Yamaha Mio dengan nomor polisi (nopo) L 5770 TV, berawal ketika korban melintas di jalan desa setempat untuk membeli makan sekitar pukul 02.00. Di tengah perjalanan, pelaku menendang korban hingga terjatuh dan mengalami patah tangan kiri patah. Saat

ini korban tengah menjalani perwatan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

"Mereka itu residivis yang pernah terlibat kasus sebelumnya dan terkenal sadis, karena tidak segan-segan melukai korban. Ternyata korban yang dirampok kenal dengan mereka," ungkap Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Andi Purnomo.

Dari tangan pelaku, petugas menyita sepeda motor korban dan senjata tajam jenis celurit.

Keduanya satu komplotan dengan JSL yang sudah diamankan sebelumnya. Keduanya kini mendekam di Mapolres Bangkalan, guna mempertanggungjabakan perbuatannya. Hasil pemeriksaan sementara, kedu-

anya terlibat perampasan di sejumlah TKP di kawasan Socah dan Kamal.

"Mereka terancam hukuman 9 tahun penjara karena melanggar pasal 365 Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP)," tandasnya.

Perlu di ketahui, HR pada bulan Maret 2014 lalu pernah ditangkap sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam dan mendapatkan vonis dari Mejelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan, lima bulan penjara.

Sedangan HS, pernah ditangkap karena terlibat kasus pembakaran dan mendapatkan bonus lima bulan tahanan dari PN Surabaya. =DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Keberadaan mobil angkutan yang terparkir sembarangan masih menjadi pandangan yang tidak menyenangkan. Apalagi saat malam tiba, banyak truk terparkir sembarangan di beberapa tempat di wilayah kota. Padahal, secara aturan hal itu tidak diperbolehkan. Selain dapat merusak jalan karena tonase yang berlebihan, truk tersebut bisa mengganggu jalan. Karena itulah, truk-truk nakal itu juga perlu ditertibkan.

"Memang banyak truk yang masih terparkir sembarangan. Itu harus ditindak, karena mengganggu jalan," kata Hosen, warga Pongkoran Kecamatan Kota, kemarin (22/9).

Dalam aturan tentang angkutan jalan, berdasarkan Peraturan Keputusan Menteri nomor 41 tahun 93 tentang perizinan angkutan darat menyebutkan, bagi masyarakat yang memiliki kendaraan angkutan wajib memiliki garasi sendiri. Hal itu untuk menghindari pemarkiran mobil sembarangan.

Pihak yang berwenang harus bisa menindak pemilik kendaraan yang parkir sembarangan.

Selain mengganggu pemandangan, lambat laun bisa merusak kondisi jalan. Daerah yang biasanya dijadikan tempat parkir, berada di kawasan Ki Lemah Duwur, Jalan A Yani, dan Jokotole. "Jika tidak mengindahkan aturan, sebaiknya dicabut saja izin operasinya. Biar mereka yang mempunyai truk tidak seenaknya," ungkapnya.

Sementara itu, Kasie Angkutan Jalan Dishubkominfo, Ariek menjelaskan, kalau pemilik kendaraan yang parkir sembarangan sudah diperingatkan untuk tidak parkir sembarangan. Sebab, hal itu juga menyalahi aturan. Namun, pemilik kendaraan hanya melakukan penertiban saat diperingatkan saja.

"Setelah diingatkan untuk tidak parkir, satu dua hari memang tidak ada. Tetapi, setelah itu kembali lagi memarkir kendaraannya. Kita tidak mungkin kejar-kejaran dengan pemilik.

Masyarakat harus sadar sendiri," ungkapnya. =MOH RIDWAN/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447 | TAHUN III

PASAR MODERN

Ada Alfamart Tak Berizin

DIRINGKUS. Dua pelajar saat diamankan petugas Satreskoba Polres Bangkalan.

satnarkoba for koran madura

Dua Pelajar Terlibat Narkoba DPR: Kasus ini Pukulan Telak bagi Dunia Pendidikan BANGKALAN - Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bangkalan semakin memprihatinkan. Kini makan korban dua pelajar di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sebut saja, AS, (19) siswa PGRI asal Kecamatan Geger dan RO, (17) siswa SMKN asal Kecamatan kota setempat.

Keduanya ditangkap saat hendak berpesta narkoba di Perumahan Daerah (Perumda) Kamis sore (18/9) lalu.

Keterlibatan dua pelajar tersebut membut anggota DPRD Bangkalan angkat bicara. Khotib Marzuki, dari fraksi PKB, menyatakan kejadian tersebut menjadi pukulan telak bagi dunia pendidikan.

Pemerintah setempat semestinya tidak menutup mata dan harus lebih serius melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba yang menyeret kaum muda usia produktif.

"Pemkab Bangkalan harus lebih serius lagi dalam menangani maraknya kasus narkoba.

Apalagi yang menjadi korban adalah pelajar. Peristiwa ini patut disayangkan, karena telah mencoreng dunia pendidikan.

Miris sekali adanya kejadian itu," ujarnya.

Menurut ketua DPC Granat (Gerakan Nasional Anti Narkotika) itu, Pemkab Bangkalan tidak cukup hanya memberikan sosialisasi yang dipasrahkan kepada masing-masing sekolah.

Namun harus mampu melahirkan terobosan-terobosan baru dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Terlebih di setiap daerah memiliki lembaga resmi Badan Narkotika Kabupaten (BNK).

"Di sini kan memiliki BNK, kenapa tidak difungsikan. Buat terobosan baru dengan membuat

skala prioritas penanganan terhadap bahaya narkoba," kritiknya.

Menurut Khotib, jika hanya sosialisasi sifatnya terlalu umum.

Beda halnya dengan skala prioritas, karena disitu dapat diklasifikasikan kelompok mana yang harus didahulukan. Misalnya kaum pelajar, dengan mengadakan tes urine dalam waktu berkala. Dengan demikian, akan lebih efektif, tentunya dengan membangun kerjasama yang baik melalui Polres setempat.

"Ya kalau tidak pernah serius jangan berharap Bangkalan zero narkoba. Pemkab harus kreatif dan inovatif dong," sindirnya.

Sementara itu, Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Mondir A Rofi’i mengaku prilkau dua pelajar tersebut telah menodai kesucian dunia pendidikan.

Diharapkan bisa menjadi pelajaran kepada siswa yang lain. �Kami berharap hal itu tidak akan terulang kembali di Bangkalan,� ujarnya. =DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Berkembangnya pasar modern yang ada di Bangkalan ternyata tidak seluruhnya mengantongi izin usaha. Salah satunya Alfamart yang terletak di jalan raya Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya. Kini tempat tersebut disegel oleh pemkab setempat sebagai upaya memberika tindakan tegas.

Sebab hal itu telah menyalahi aturan. Bangunan Alfamart tersebut sudah didirikan, sebelum keluarnya izin. Otomatis, kegiatan operasionalnya dihentikan sementara, sampai melengkapi izin usahanya.

"Kami segel karna pihak alfamart tidak sama sekali mengurus izin. Apalagi mengajukan berkas permohonan izin. Bangunannya sudah didirikan," ujar Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Bangkalan Rizal Moris.

Beberapa Ijin yang belum dimiliki oleh Alfamart tersebut berupa izin usaha, izin mendirikan bangunan, dan izin waralaba itu sendiri. Sebelum penyegelan yang dilakukan, pihaknya mengaku telah memberikan peringatan, tetapi pihak manajemen tidak menghiraukan.

Perijinan di Bangkalan sendiri terdiri dari beberapa tim teknis. Sehingga, dalam hal pengeluaran ijn bekerja sama dengan tim teknis. Beberapa rekomendasi dari tim teknis itu, merupakan acuan dalam mengeluarkan ijin operasionalnya.

Oleh karena itu, pihak manajemen agar tidak mengentengkan ijin yang ada di kabupaten Bangkalan ini. Sebab, hal itu sudah diatur dalam perda no 11 tahun 2011 tentang retribusi perijinan. Langkah yang dilakukan tersebut sebagai upaya memberikan efek jera agar semua

investor yang hendak membuka usahanya di Bangkalan bisa lebih memperhatikan hal itu.

"Penindakan harus dilakukan agar bisa memberikan efek jera terhadap pengelola. Mereka harus mengurus segala perijinan seperti Ijin mendirikan bangunan (IMB-), SIUP, HO dan sebagaimana sebagaimana persyaratan untuk bisa beroperasi sesuai prosedur," terangnya.

Selain itu, jika hal itu dibiarkan bisa menimbulkan kecemburuan sosial, karena keberadaaan waralaba tak berizin tersebut tentunya akan mengancam kelangsungan pelaku ekonomi bawah. Diantaranya, warung penjual makanan atau toko kebutuhan sembako yang memenuhi rumah tangga.

"Dampaknya bisa berpengaruh terhadap kelangsungan ekonomi pedagang kecil. Karena usaha pedagang kecil tidak akan jalan, karna juga pihak alfamart sendiri mendirikan banguananya dulu baru mereka mengurus ijinnya, itu tentunya tidak boleh," paparnya.

Sementara itu, Corporate Comunication Regional Manager Alfamart, M Faroq Asrori mengatakan bahwa Alfamart yang beroperasi di Bangkalan semuanya sudah ada izinnya.

10 Alfamart yang beroperasi di Bangkalan semuanya sudah mempunyai izin.

Ditanya soal penyegelan Alfamart yang berlokasi di jalan raya tengket kecamatan Arosbaya, Faruq mengatakan bahwa terjadinya kasus di kantor perijinan Bangkalan beberapa waktu lalu, dalam rangka pengurusan ijin. "Yang ditangkap itu kan dalam rangka mengurus ijin," ujarnya. = MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

WARALABA. Salah satu Alfamart yang beroperasi di Kota Bangkalan.

KORAN Bangkalan MADURA

Catatan Khusus

Laporan: Raedu Badrus Shaleh Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) 26 yang dibuka pada 20 Agustus 2014, Rabu (9/9) malam resmi ditutup di Plasa Pasar Ngasem, Yogyakarta. Acara penutupannya cukup surprise, menghadirkan tamu-tamu “misterius” (tidak terpampang di jadwal) namun mampu membuat para pengunjung di Plasa pasar Ngasem itu terkejut.

Tamu-tamu misterius itu adalah kelompok-kelompok musik etnik modern yang menjadi kesukaan anak-anak muda Kota Gudeg.

Kelompok musik etnik seperti Everyday, reggae Shaggy Dog, dan yang paling membuat semua penonton sontak berlonjak-lonjak ketika lagu berjudul “Jogja Istimewa” yang dilantunkan oleh kelompok musik hiphop etnik JHF (Jogja Hiphop Fondation) yang menjadi puncak pertunjukan pamungkas dari berbagai acara yang dihelat sepanjang 21 hari.

Saya mengamati, pengunjung yang datang pada malam puncak itu rata-rata adalah pelajar dan mahasiswa. Saya tidak menemui orang tua di sana kecuali beberapa pedagang di stand jualan.

Dalam festival yang mengu-

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 SELASA 23 SEPTEMBER 2014| |TAHUN No. 0447 |IIITAHUN III No. 0447

“Reng-Oreng Madura” dalam FKY XXVI

sung tema besar “Rame-rame Doldolan” ini terdapat puluhan agenda kesenian dengan menampilkan ratusan jenis kesenian etnik Indonesia, dengan mengambil dua lokasi, di Plasa Pasar Ngasem dan di Taman Budaya yang diberi aran “Pasar Kangen”.

Kesenian Madura dan Orang Madura juga tidak ketinggalan ikut memeriahkan festival yang konon konon disebut-sebut sebagai festival kesenian terbesar di Indonesia. Kesenian/orang Madura yang tampil antara lain, pada kesenian Uldaul dan kesenian adat Pengantin Legung pada agenda kirab sekaligus pembukaan festival, Topeng Dalang Madura dalam agenda seni pertunjukan, serta 4 penyair muda pilihan dalam agenda sastra.

Kesenian Madura Pada saat acara pembukaan festival ini, saya sangat terkejut sekali ketika seorang teman berkabar via ponsel bahwa para seniman Sumenep juga menjadi peserta kirab. Saya langsung berangkat ke tempat mangkal para seniman kabupaten kelahiran saya itu, di Kalicode.

Berjumpalah saya dengan sebuah alat perkusi etnik Madura yang dikenal dengan Uldaul, kemudian saya bertemu Edhi Setyawan SH, budayawan Madura yang sudah tak asing lagi. Kepada saya, dengan penuh semangat ia berujar: “Kita senang memperkenalkan kesenian Madura, supaya orang lain tahu bahwa di Madura ada isinya (maksudnya kesenian, pen)…”

Dan memang, ketika musik Uldaul bergema, seluruh mata penonton tercurah ke alat dorong besar yang menjadi tempat pemusik dan alat musik Uldaul. Tak hanya Uldaul, di depannya ada kacong dan cebbing yang berbaris dan menampilkan tarian dan kirab adat Pengantin Legung. Pemandu acara membacakan teks di tangannya yang berisi tentang deskripsi seni musik Uldaul dan seni adat Pengantin Legung.

Saya sempat menghampiri pemandu acara itu ketika ia tidak mengetahui jenis musik perkusi ini, dia menyebut musik ini bernama “Gita Kolenang”, padahal itu nama grupnya. Kepadanya saya katakan bahwa jenis kesenian dinamakan Uldaul. Lantas diu-

mumkanlah lewat mikrofon. Ya, Gita Kolenang menurut kordinator grupnya pernah meraih juara 1 kesenian di Jakarta beberapa waktu lalu.

Tidak seperti kirab yang biasanya dilakukan di Jl. Malioboro, kirab seni pembukaan FKY 26 dihelat di Jl. Sudirman sampai Jl. Pangeran Mangkubumi, dengan Tugu Jogja sebagai lokasi panggung utamanya. Tugu Golong Gilig Trajumanggala yang menjadi icon Jogja pun disulap menjadi stage pertunjukan yang menawan.

Saya tak lepas perhatian, mengiringi delegasi dari Sumenep ini dari start sampai finish. Banyak penonton maupun wisatawan mancanegara yang menjepret dan melakukan selfie dengan latar Uldaul. Benar saja, Uldaul ini menjadi satu-satunya peserta kirab pembukaan dengan perwajahan yang mencolok karena berukuran paling besar di antara yang lain.

Pawai ini melibatkan 25 kelompok seni dan budaya dari berbagai daerah termasuk Bali dan Madura serta komunitas lainnya. Selain Uldaul dan Pengantin Legung, sebuah kesenian To-

peng Dalang Madura juga beraksi panggung FKY. Topeng Dalang ini dilakoni oleh Kiai Darus cs.

Penyair Muda Agenda sastra FKY 26 mengusung acara Puisi di Jantung Tamansari yang menampilkan penyair-penyair muda di bawah usia 35 tahun. Jauh sebelum FKY dimulai, panitia menyeleksi naskah para penulis puisi yang mengajukan diri.

Menurut penuturan tim penyeleksi yang diketuai sastrawan Gunawan Maryanto terdapat 700 puisi atau 90-an penyair muda yang mengajukan seleksi, kemudian dipilih 15 penyair muda yang menjadi undangan panitia untuk tampil selama 3 malam, 3-6 September.

Empat penyair di antaranya adalah kacong Madura, Ahmad Kekal Hamdani (Pamekasan), yakni Badrul Munir Chair (Sumenep), Shohifur Ridho Ilahi (Sumenep) dan Raedu Basha (Sumenep; saya sendiri). Puisi-puisi penyair terpilih juga diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul yang sama dengan nama acara ini: Puisi di Jantung Tamansari. (*)

KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA

Lapsus

JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0447 | TAHUN III

SELASA 23 SEPTEMBER 2014 | No. 0447SELASA | TAHUN III23 SEPTEMBER 2014

MADURA

DEVI ARISTIN

Rela Menderita Demi Orangtua Membahagiakan kedua orangtua yang telah melahirkan ke dunia dengan mewujudkan impiannya menjadi harapan semua orang. Tak terkecuali Devi Aristin. Selagi kedua orangtua masih ada, pastinya dengan sekuat tenaga berusaha untuk mewujudkan mimpi itu. Hal ini, sebagai suatu gambaran betapa berharganya kehadiran orangtua di tengah-tengah keluarga.

O

rangtua adalah segalanya. Tidak ada harta paling berharga kecuali kehadirannya. Segala bentuk pengorbanan telah dipersembahkan untuk membesarkan anak-anaknya. Alasan itu yang menjadikan Devi begitu termotivasi untuk menjadi perempuan yang mandiri dan bisa mengabdi seusai harapan sebagai sosok yang ahli dalam bidang kesehatan masyarakat.

Bukan perkara mudah bagi Devi dalam mewujudkannya. Namun, selagi masih mampu bernafas deru semangat untuk berusaha tetap melekat di badan. Bukan suatu keniscayaan dalam menggapai impian tersebut. Terlebih dalam usaha tak pernah lupa diiringi dengan doa kepada yang Maha Kuasa.

"Bagaimanapun caranya aku harus bisa membahagiakan papa dan mama. Aku rela menderita demi senyum bahagia mereka berdua. Kebetulan aku memang diingin menjadi sosok yang ahli di bidang kesehatan," ujarnya.

Intinya kata gadis 26 tahun ini, segala upaya telah ditempuh. Yang penting tidak sampai mengecewakan kedua orangtua. Biarlah Tuhan yang menentukan hasil dari usaha yang telah diperjuangkan.

Impian terbesar Devi ingin melihat tangis bahagia mereka berdua. Dan ingin mendengar ucapan dari orangtua jika tidak pernah menyesal telah melahirkan Devi kedunia.

"Ya mumpung mama dan papa masih sehat, akan aku persembahkan yang terbaik.

Satu pintaku kepada Tuhan, jangan ambil nyawaku sebelum mengukir kenangan indah bersama kedua orangtuaku," tuturnya. =Doni Heriyanto

Tubuhnya serasa tak bisa diam saat ada musik. Hal itu nampak dari kakinya yang terus bergerak tak bisa diam. Belum lagi matanya yang serasa diam namun liar. Begitulah Ike Ulfa Niyanti. Gadis kelahiran Sumenep, 9 November 1987 silam yang menghuni daerah Pandian Sumenep.

O

ike ulfa niyanti

Menari dari Hati

Pancarkan Aura Diri

I

ke sap a a n akrabnya, tenyata mencintai tari sudah sejak lama.

D i a merasa bahwa tubuh adalah bagian dari hal yang bisa mengantarnya pada kesuksesan dan kesehatan. “Tari adalah sebuah gerakan yang bisa dilakukan oleh seluruh anggota tubuh yang pada akhirnya biasanya diiringi musik�, begitu jawabnya. Dia menjelaskan bahwa dengan banyak bergerak akan menghasilkan keringat sebagai bagian dari olah tubuh sekaligus melestarikan tradisi.

Ike sudah menggeluti tari sejak kelas 3 SD. Dirinya yakin bahwa jalan yang dipilih sebagai penyelamat tradisi di antara banyak anak muda yang enggan bahkan malu untuk berkesenian, karena dianggap kuno ditengah digitalisasi.

Gerak dan liukan tubuh Ike adalah satu bukti bahwa tradisi masih diminati dan harus dilestarikan. Mencintai apa yang digelutinya akan menjadi hal positif serta membuat auranya bersinar di tengah gerak, liuk dan make-up.

Tak salah jika Ike menjadi salah satu pelatih pada hari jadi kota sumenep 2013. Selain itu peraih Juara 1 Tari Tradisional Kelompok se Jawa Timur tahun 2006, Juara 1 Kreasi Se-Madura yang diselenggarakan di GNI 2007 ini juga pernah dikirim sebagai duta tari se Jawa Timur.

Dara yang mempunyai hobi me-

nari sekaligus merias ini juga pandai membuat hal yang dimilikinya menjadi sumber uang. Setelah lulus kuliah dari STKIP PGRI Sumenep baru-baru ini, dia membuka usaha sewa baju tari, baju adat, sekaligus merias wisuda. Dalam waktu dekat berencana untuk membuka sewa baju pengantin.

Penyaji terbaik Pekan Seni Guru di festival musik tradisi ini juga berpesan pada anak muda agar jangan malu untuk menunjukkan identitasnya meski itu tradisional serta gigihlah kepada apa yang telah menjadi pilihan hidupnya. =Benazir Nafilah