e Paper Koran Madura 23 Oktober 2014

KORAN MADURA

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469 | TAHUN III

KAMIS

23 OKTOBER 2014 | No. 0469 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

r SDA Akan GelaP PP ar m ta Muk Minggu Depan Berita Utama hal 2

PENGUMUMAN KABINET

Kembali Ditunda Presiden Joko Widodo kembali menunda pengumuman namanama menteri yang akan membantunya dalam pemerintahan yang akan ia pimpin lima tahun ke depan. Ini penundaan yang kedua kali setelah sebelumnya sempat dikabarkan bahwa Jokowi akan mengumumkan kabinetnya dua hari lalu.

Benarkah ada tarik-menarik soal nama-nama calon menteri tersebut?

BERITA

TERKAIT Hal 2

0328-6770024 www.koranmadura.com

1

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469 | TAHUN III

PEMERINTAHAN BARU

Jokowi Batal Umumkan Menteri JAKARTA-Presiden Joko Widodo membatalkan rencana pengumuman susunan kabinet pemerintahan periode 2014-2019 di Dermaga Peti Kemas III, Pintu 9, Pelindo, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang sedianya dilakukan pada Rabu malam (22/10).

Padahal, sejumlah persiapan telah dilakukan di salah satu sudut dermaga, di antara jejeran peti-peti kemas.

Pantauan Koran Madura, sebuah panggung mini berbentuk memanjang telah didirikan. Di panggung itulah, sedianya Jokowi bakal mengumumkan nama-nama menteri di kabinetnya.

Lokasi panggung itu membelakangi laut dengan latar dua kapal pengangkut berisi tumpukan peti kemas. Di atasnya terdapat satu mikrofon lengkap dengan tiangnya. Mikrofon itulah yang diduga akan digunakan Jokowi untuk menyampaikan susunan kabinet. Di samping kanan dan kiri panggung terdapat tumpukan peti kemas mengapit panggung.

Pengamanan di lokasi sudah mulai diperketat sejak pukul 14.00 WIB. Puluhan Paspampres dan personel TNI serta Polri telah bersiaga. Mereka pun mulai melakukan pemeriksaan kepada seluruh orang yang masuk ke lokasi.

Salah seorang petugas pelabuhan yang menyiapkan lokasi tersebut mengatakan, pihaknya telah melakukan persiapan sejak pagi tadi. Namun kepastian jika Dermaga III menjadi tempat pengumuman susunan kabinet Jokowi-JK baru didapatnya siang hari tadi.

Belum jelas sampai kapan Jokowi menunda pengumuman kabinet, yang dari kemarin-kemarin dijanjikan akan dipublikasikan secepatnya.

Pengumuman datang dari Biro Pers Istana Negara bahwa Jokowi membatalkan niatnya untuk ke lokasi pengumuman. Namun, alasannya tidak jelas. Sebelumnya di lapangan, kabar berhembus menyebutkan pengumuman akan dilakukan sekitar pukul 19.00 atau 20.00 WIB. =GAM/ABD

ant/yudhi mahatma

PPP PAPARKAN HASIL MUKHTAMAR. Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi (tengah) bersama Sekjen PPP Usnain Baivananni (kiri), Sekjen DPP PPP Isa Muchsi (kedua kiri) serta Ketua DPW PPP Banten Mardiono (kedua kanan) memaparkan hasil Mukhtamar PPP Surabaya, Jakarta, Rabu (22/10). Hasil Mukhtamar PPP di Surabaya menetapkan M. Romahurmuziy menjabat sebagai Ketua Umum, dan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla dan bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat.

SDA Gelar Muktamar PPP Minggu Depan JAKARTA- Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara kubu Suryadharma Ali (SDA) dengan kubu Romiharmuziy semakin memanas. Kedua kubu saling mengklaim memiliki legalitas hukum yang kuat untuk menjalankan organisasi partai politik.

Pertikaian semakin meruncing sehubungan dengan rencana kubu SDA menggelar muktamar di Jakarta, 30 Oktober nanti. Bahkan disebut-sebut Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair atau Mbah Moen sebagai penggagas Muktamar versi PPP kubu SDA ini.

“Kami menyayangkan kiai sepuh Mbah Moen ditarik kesana kemari oleh oknumoknum DPP. Mereka bisa merendahkan Mbah Moen dengan mengatakan muktamar itu dari Mbah Moen,” kata Emron Pangkapi dalam keterangan pers di Restoran Pulau Dua Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/10).

Menurut Emron, tugas dan fungsi Ketua Majelis Syariah hanya memberikan fatwa agama dan solusi kenegaraan sesuai dengan

falsafah agama. Mbah Moen dalam posisi Majelis Syariah PPP tidak memiliki kapasitas menyelenggarakan muktamar sebagaimana yang disampaikan beberapa oknum DPP PPP. “Yang memberi keterangan kemarin itu oknum DPP periode 2011-2014, termasuk Suryadharma Ali. Mbah Moen nggak memberi keterangan seperti itu,” jelas Emron.

Emron mengatakan, posisi Ketua Majelis Syariah PPP di dalam struktur partai berlambang Ka’bah tersebut hanya sebagai pemberi fatwa yang memberi jalan tengah setiap ada masalah. Ini artinya, Majelis Syariah PPP tidak mempunyai wewenang eksekutif untuk menggelar muktamar. “Beliau adalah ketua majelis mahkamah, tokoh yang kita tuakan.

Berdasarkan AD/ART Majelis Syariah tidak sama dengan Majelis Syuro dan tidak sama juga dengan dewan Syuro. Karena di dalam PPP, keputusan eksekutif itu adalah pengurus dewan harian PPP,” katanya.

Emron menjelaskan sesuai dengan pasal 17 yang tertuang dalam AD/ART PPP, Majelis Syariah hanya berwenang memberikan fatwa keagamaan dan nasihat tentang persoalan kebangsaan kepada pengurus harian PPP. “Namun bukan berarti Majelis Syariah mempunyai wewenang dalam menjalankan Muk-

tamar,” ujarnya.

Emron menambahkan Majelis Syariah di PPP berbeda kewenangannya dengan Majelis Syuro yang terdapat di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mempunyai wewenang dalam menggelar Muktamar. “Dengan demikian Ketua Majelis Syariah bukan Ketua Dewan Syuro. Hanya saja beberapa oknum di PPP menarik-narik Mbah Moen ini tidak sesuai dengan konstitusi PPP. Saya sangat menyayangkan ditarik ke sana kemari oleh beberapa oknum,” tandas Emron.

Sebelumnya, Mbah Moen menyebut Muktamar VIII PPP di Surabaya, Jawa Timur yang digelar kubu Romahurmuziy tidak sah menurut Mahkamah Partai. “Menurut Mahkamah Partai tidak sah, jadi bukan menurut saya,” kata Mbah Moen.

Maka dari itu, Mbah Moen menuturkan, jika Majelis Syariah dan Mahkamah Partai sudah sepakat akan menggelar Muktamar VIII PPP tanggal 30 Oktober hingga 2 November mendatang. Muktamar tersebut, akan langsung ditangani Mahkamah Partai dan rencananya dilangsungkan di Jakarta. “Jadi Muktamar PPP yang sah nanti tanggal 30 yang dilakukan Mahkamah Partai,” tutur dia. =GAM/ABD/AJI

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

KORAN MADURA

Nasional

MADURA

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469 | TAHUN III KAMIS 23 OKTOBER 2014

No. 0469 | TAHUN III

33

PENGAMANAN PRESIDEN

Menantu Hendropriyono Jadi Danpaspampres JAKARTA-Mayor Jenderal (Mayjen) TNI, Andika Perkasa, telah resmi menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 67 dan 68/TNI/Tahun 2014 tanggal 15 dan 17 Oktober 2014 dan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin 2663 dan 2683/X/2014 tanggal 16 dan 18 Oktober 2014.

Prosesi serah terima jabatan (sertijab) Danpaspampres dari yang sebelumnya yakni Mayjen TNI Doni Monardo kepada Mayjen TNI Andika Perkasa dilakukan di lapangan Markas Komando Pasukan Pengamanan Presiden, Jalan Tanah Abang II, Jakarta Pusat, Rabu (22/10).

Dengan demikian, Mayjen Andika Perkasa adalah lulusan Akademi Militer (dulu Akabri) tahun 1987 pertama yang berhasil menyandang bintang dua, dan dalam usia cukup muda dalam karir militer yaitu 49 tahun.

“Untuk lulusan Akabri 1987 sudah ada 13 orang yang menyandang bintang satu,” jelas Kadispenum Puspen TNI, Kolonel (Inf) Bernardus Robert, yang juga lulusan Akabri 1987.

Menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Abdullah Makhmud Hendropriyono, itu resmi bertugas sebagai Danpaspampres mulai hari ini atau dua hari setelah pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden

Republik Indonesia 2014-2019.

Mayjen TNI Andika Perkasa merupakan prajurit Infanteri yang lama bertugas di Kopassus.

Bintang satu Andika Perkasa disandang pada tahun 2013 ketika dipercaya sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AD. Panglima TNI Angkatan Darat (AD), Jenderal TNI Moeldoko didapuk menjadi pimpinan upacara serah terima jabatan itu.

Dalam amanatnya, Moeldoko menegaskan bahwa jabatan pada hakekatnya adalah penghargaan sekaligus amanah dari bangsa dan negara. “Sebagai penghargaan dan amanah, maka jabatan menuntut pertanggungjawaban, baik kepada diri sendiri, keluarga dan organisasi, maupun kepada bangsa, negara serta Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya di hadapan peserta upacara.

Moeldoko, mengakui penunjukan Andika adalah atas permintaan Joko Widodo yang terpilih menjadi presiden 20142019. =GAM/ABD

ant/reno esnir

USULAN NAMA MENTERI KABINET JOKOWI. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menjawab pertanyaan wartawan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/10). Abraham Samad menegaskan tanda merah dan kuning rekomendasi KPK atas usulan nama-nama menteri kabinet Jokowi-JK sebaiknya tidak diangkat sebagai menteri karena berpotensi bermasalah dengan kasus korupsi.

Hati-hati Memilih Menteri KPK: Pemerintah Tidak Bersih bila Menteri Bermasalah JAKARTA- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menilai bila Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasukkan menteri yang dikategorikan bermasalah oleh KPK maka pemerintahan tidaklah bersih.

“Pastilah kabinet itu akan dibaca oleh masyarakat sebagai pemerintahan yang kurang bersih, sederhana saja,” kata Abraham Samad di gedung KPK Jakarta, Rabu (22/10).

KPK sudah memberikan daftar nama-

nama menteri yang dikategorikan merah dan kuning kepada Presiden Jokowi pada Minggu (19/10).

“KPK punya kewajiban memberikan rekomendasi ini loh orang yang benar, ini loh orang yang bisa jadi menteri, ini orang tidak bisa. Harus jelas hitam putih, tidak boleh abu-abu,” ungkap Abraham.

Artinya bila rekomendasikan KPK diabaikan maka KPK menolak pemilihan nama-nama menteri tersebut.

“Posisi KPK kan sudah jelas bahwa kita menolak (calon menteri-menteri bermasalah itu), ya sudah menolak,” tambah Abraham.

Bila tidak dipatuhi oleh Joko Widodo, Abraham menilai bahwa dia tidak responsif. “Ya itu berarti pemerintahan itu tidak responsif. Posisi KPK memberikan saran, memberikan rekomendasi agar republik ini dipimpin oleh pimpinan yang bersih, ber-

integritas. Para pejabat publik yang ada di republik ini haruslah orang yang dijamin mempunyai integritas yang dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat, “ tegas Abraham.

Abraham Samad, bersama dua Wakil Ketua KPK yaitu Zulkarnain dan Bambang Widjojanto, Rabu itu pun bertemu dengan Jokowi di istana kepresiden untuk menjelaskan arti merah dan kuning para calon menteri tersebut.

“Ya kan cuma ditanya apa bedanya kuning dan merah. Itu saja. KPK ini harus menjaga moralitas, kemudian KPK ini harus mempertahankan integritas terhadap publik,” ungkap Abraham.

Abraham juga membantah nama-nama yang beredar di media masuk dalam namanama calon menteri yang diserahkan Jokowi.

“Nama-nama yang beredar bukan dari

KPK kan? Hanya media yang berspekulasi dan terus terang saja nama-nama itu banyak yang salah,” ungkap Abraham.

Sebelumnya Jokowi mengatakan akan melibatkan peran KPK dan Pusat Pelaporan, Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menjaring orang yang akan membantunya di pemerintahan.

Postur kabinetnya tidak berubah, yakni 33 kementerian dengan empat menteri koordinator yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya.

Komposisi menterinya terdiri atas 18 nama berlatar belakang profesional dan 15 nama berlatar belakang partai politik. =ANT/DESCA

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469 | TAHUN III

Sidang JIS Hadirkan Saksi Ahli Dokter RSCM JAKARTA- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan perkara pelecehan seksual di Jakarta International School dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dokter RSCM Oktavinda Safitry yang melakukan visum terhadap korban.

“Agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi, dokter RSCM dan seorang saksi yang belum datang,” kata Jaksa Penuntut Umum Ade Rohimah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

Namun pihak pengadilan negeri tidak bisa memberikan keterangan siapa saksi ahli kedua selain dokter RSCM yang menghadiri sidang perkara itu.

“Seorang saksi masih belum datang, dan rahasia,” kata Ade sebelum mengikuti sidang perkara yang dilaksanakan secara tertutup itu.

Sebelumnya, wali kelas korban diminta hadir sebagai saksi ahli karena mengetahui kondisi di sekolah sehingga dapat memberikan keterangan terperinci pada persidangan hari ini.

Namun berdasarkan pengamatan Antara pada sidang yang dimulai pukul 12.30 WIB belum ada saksi kedua yang hadir selain dokter RSCM tersebut.

Selain itu, sidang perkara pelecehan seksual ini juga menghadirkan lima terdakwa yaitu Agun Iskandar, Virgiawan, Zainal Abidin, Syahrial, dan Afrischa Setyani.

Kasus di sekolah internasional tersebut mencuat ketika orang tua AK melaporkan kekerasan seksual yang dialami anaknya di toilet sekolah.

Berdasarkan laopran tersebut pihak kepolisian berhasil menetapkan enam petugas kebersihan di sekolah itu sebagai terdakwa yakni Virgiawan, Agun Iskandar, Zainal Abidin, Syahrial, Afrischa Setyani, dan Azwar.

Namun pemeriksaan kepada Azwar

dihentikan karena petugas kebersihan tersebut diduga bunuh diri dengan menenggak cairan pembersih kamar mandi hingga tewas.

Guru Kelas Sementara itu kuasa hukum terdakwa kasus pelecehan seksual yang terjadi di Jakarta International School (JIS) Patra M. Zen minta dihadirkannya wali kelas korban pada persidangan berikutnya yang akan digelar Senin (27/10).

“Pada persidangan berikutnya dan sudah sejak awal kami minta tiga hal, pertama telekonferensi dengan korban, kedua dihadirkannya Murphy selaku guru kelas, dan yang ketiga dihadirkannya Luciana selaku asisten guru,” kata Patra usai persidangan lanjutan kasus JIS yang dilakukan secara tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

Menurut Patra, keterangan dari guru kelas dibutuhkan untuk mengetahui kegiatan korban selama di sekolah. =ANT/ALVIANSYAH

ant/rendhik andika

SIDANG JIS. Terdakwa kekerasan seksual di lingkungan Jakarta International School (JIS) Agun Iskandar (kiri), Syahrial (kedua kiri), Afrischa Setyani (tengah), Zainal Abidin (kedua kanan) dan Virgiawan (kanan) saat menunggu dimulainya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (22/10). Agenda sidang ini mendengarkan keterangan saksi ahli dokter RSCM, Oktavinda Safitry dan satu orang saksi yang identitasnya masih dirahasiakan.

KEKERINGAN

Ratusan Keluarga Kesulitan Air Bersih SUKABUMI- Ratusan kepala keluarga (KK) di Dusun Cikawung, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, kesulitan mendapatkan air bersih walaupun musim penghujan mulai tiba. Mereka terpaksa berjalan enam kilo meter untuk mendapatkan air bersih.

“Awalnya untuk memenuhi kebutuhan air, warga terpaksa menggunakan air selokan karena khawatir terserang penyakit seperti gatal-gatal atau diare, warga akhirnya terpaksa mengambil air yang berjarak enam kilo meter,” kata Ketua RW Dusun Cikawung Rosi Sumardi kepada wartawan di Sukabumi, Rabu.

Rosi mengatakan sudah beberapa bulan ini warga sulit mendapatkan air bersih, bahkan untuk mendapatkan air untuk dikonsumsi itu warga harus berjalan kaki sekitar enam kilometer untuk mencapai mata air di bawah kaki Gunung Gede.

Ia mengatakan bahkan untuk saat ini mata air dari akar pepohonan tersebut sudah mulai mengering, sehingga warga harus mencari mata air lainnya yang bejarak sekitar 11 km dari pemukiman untuk memperbaiki selang agar air bisa dialirkan ke bawah. Lebih lanjut, walaupun saat ini sudah masuk musim penghujan tetapi di dusunnya masih kesulitan mendapatkan air bersih.

Mendapatkan informasi dari warga, Dinas Tata Ruang Pemukan dan Kebersihan Kabupaten Sukabumi langsung ke lokasi dan menyalurkan bantuan ribuan liter air bersih yang dibawa dengan menggunakan tanki air. Selain itu, walaupun warga tinggal di punggung Gunung Gede, namun daerah ini merupakan daerah rawan kekurangan air bersih.

“Untuk solusinya kami akan membuat sarana water treatment yang bekerjasama dengan lembaga internasional karena untuk biaya pembangunannya harus menggunakan anggaran yang besar dan tidak cukup dari APBD Kabupaten Sukabumi saja,” kata Kepala Distarkimsih Kabupaten Sukabumi, Ade Irawan.

Untuk sementara, bantuan yang diberikan kepada masyarakat seperti menyalurkan air bersih dengan cara membawanya di truk tanki air yang langsung dibagikan kepada masyarakat.

Pihaknya juga saat ini sudah melakukan pendataan dan akan dilaporkan kepada Bupati Sukabumi, Sukmawijaya untuk segera ditangani. =ANT/FERU LANTARA

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 23 OKTOBER 2014 KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469 | TAHUN III No. 0469 | TAHUN III

55

ant/wahyu putro a

TUNTUT KENAIKAN UPAH BURUH. Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) DKI Jakarta menggelar aksi di depan Balaikota Jakarta, Rabu (22/10). Mereka menuntut Pemprov DKI Jakarta menaikkan upah buruh sebesar 30 persen pada 2015.

Transaksi Online Makin Populer Nilai Pasar E-Commerce Indonesia Mencapai Rp 94,5 Triliun JAKARTA-Industri jual beli online (e-commerce) saat ini semakin berkembang di Indonesia. Berdasarkan data terakhir e-commerce dari Nielsen yang dirilis pada September 2014, konsumen Indonesia mulai menyukai belanja online untuk membeli barang dan jasa.

Konsumen digital di Indonesia menikmati berbelanja dengan online di mana sejalan dengan pertumbuhan kepemilikan perangkat bergerak terkoneksi.

Seperti diketahui, ada banyak pemain dalam industri e-commerce di Indonesia yang dapat dikategorikan menurut bisnis mereka seperti forum online dan situs iklan baris (classifieds), situs bisnis untuk

konsumen (B2C), marketplace konsumen untuk konsumen (C2C), dan sebagainya.

Data terakhir dari comScore sebuah lembaga global dalam analisis media digital menyebutkan bahwa Berniaga.com sebagai situs jual beli nomor 1 di Indonesia diikuti oleh situs olx.co.id di posisi kedua.

Pengamat digital Nukman Luthfie mengutip data comScore, menjelaskan bahwa terdapat 4,469,000 pengunjung unik (unique visitors) yang mengunjungi situs Berniaga.com pada bulan Juli 2014 yang atau 20,5% dari keseluruhan pengunjung (21,769,000 pengunjung) sehingga menjadikan Berniaga.com sebagai situs jual beli nomor di Indonesia. “Untuk bulan Juli 2014, comScore mengkofirmasi bahwa situs Berniaga.com mendapat total pengunjung unik (unique visitors) lebih banyak dari situs iklan baris (classifieds) lainnya di Indonesia. Bahkan jika dibandingkan dengan situs ritel seperti Lazada atau Zalora, situs-situs iklan baris (Berniaga.com danolx.co.id) masih mendapat lebih banyak pengunjung unik,� kata

Nukman dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip Rabu (22/10).

Lebih lanjut dia menjelaska pada Juli 2014, menurut data comScore, terdapat 4.002.000 pengunjung unik (unique visitors) yang mengunjungi olx.co.id (18, 4%) 2.722.000 pengunjung unik (unique visitors) yang mengunjungi Lazada.co.id (12, 5%) dan 1.231.000 pengunjung unik (unique visitors) yang mengunjungi Zalora.co.id (5, 7%).

Nukman menjelaskan bahwa penghitungan data comScore lebih akurat karena mereka menggunakan penghitungan pengunjung unik (unique visitors) berpusat pada orang, sebagai negasi dari penghitungan browser unik berbasis cookie yang digunakan oleh sebagian besar layanan analisis web.

Pengunjung unik comScore mengacu pada jumlah individu yang berbeda yang mengunjungi isi dari sebuah situs web, selama periode pelaporan yang dipilih. Pengunjung unik dihitung hanya sekali walaupun mereka mengunjungi situs tersebut berkali-kali.

Pada Juli 2014, 6.677.000 pengunjung unik mengunjungi situs iklan baris (classifieds) dimana datanya didasarkan pada pengunjung berusia 6 tahun ke atas. Berniaga.com berhasil mendapatkan setidaknya 66,93% dari total pengunjung unik situs iklan baris.

Dalam hal frekuensi, Berniaga.com mampu mendapatkan 10,8 juta kunjungan yang diterjemahkan menjadi rata-rata 2,4 kali kunjungan per pengunjung. Transaksi belanja online di Indonesia sedang meningkat.

Menurut penelitian yang diprakarsai oleh Asosiasi Ecommerce Indonesia (idEA), Google Indonesia, dan TNS (Taylor Nelson Sofres) pada Januari 2014, nilai pasar dari e-commerce di Indonesia mencapai Rp94, 5 triliun pada 2013, sedangkan pada 2016 diprediksi akan meningkat tiga kali lipat mencapai Rp295 triliun. Sedangkan menurut laporan e-commerce dari Nielsen yang dirilis pada September 2014, konsumen Indonesia mulai menyukai belanja online untuk membeli barang dan jasa. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469 | TAHUN III

INVESTASI

Capital Outflow Masih Membayangi Indonesia JAKARTA-Tantangan perekonomian Indonesia tahun depan sangat berat, seiring dengan rencana normalisasi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) dalam waktu dekat. Dengan membaiknya kondisi perekonomian AS, bukan tidak mungkin Indonesia akan dihadapkan pada risiko terjadinya arus modal keluar (capital outflow). Hal ini, akan memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia tahun depan.

ant/wahdi septiawan

HARGA BAYAM TURUN. Petani memanen sayur bayam di lahan pertanian Paal Merah Lama, Jambi Selatan, Jambi, Rabu (22/10). Harga bayam di daerah itu mengalami penurunan dari Rp400 per ikat di tingkat petani menjadi Rp300 per ikat akibat membanjirnya pasokan.

Kualitas SDM Sektor Perbankan Rendah JAKARTA- Kualitas sumber daya manusia (SDM) perbankan dan teknologi informasi (IT) di beberapa daerah di Indonesia dinilai masih sangat rendah. Pemerintah diminta menyiapkan ini karena Indonesia masih punya waktu sekitar 5 tahun khususnya di pasar bebas sektor perbankan.

“Ini harus dilakukan karena kita defisit. SDM kita luar biasa banyak usia produktif dan bisa di kembangkan lagi,” ujar Ekonom BNI Ryan Kiryanto dalam diskusi di Wisma Nusantara, Jakarta, Rabu (22/10).

Seperti diketahui, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau pasar bebas ASEAN secara efektif berlaku akhir tahun depan. Untuk sektor perbankan baru akan diimplementasikan 2020.

Ryan mengakui, di sektor perbankan Indonesia masih belum siap menghadapi pasar bebas ASEAN. Salah satunya karena kualitas sumber daya manusia yang tidak mumpuni. Beberapa posisi pekerjaan di sektor perbankan berpeluang dicaplok warga asing karena Indonesia masih kekurangan SDM berkualitas.

“Kita ini defisit talent, tapi jumlah surplus. Ada beberapa posisi

kita tidak siap seperti di perbankan di risk management, auditor, cash management, wealth management. Kita masih defisit,” ucapnya.

Selain sektor perbankan, tenaga kerja di sektor teknologi informasi juga berpotensi dikuasai tenaga kerja asing.”Selain perbankan, defisit talent pemahaman IT juga kurang tepat, IT itu dianggap sebagai biaya. Harusnya ini diterjemahkan sebagai good investment. Biaya bukan hilang sia sia,” tutupnya.

Selain menyiapkan SDM, pemerintah juga harus memperhatikan pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Rendahnya kualitas infrastruktur tercermin dari rasio elektrifikasi Indonesia yang baru sekitar 75 persen.

Padahal negara tetangga seperti Singapura sudah mencapai 100 persen.

Sementara itu, Direktur Pelaksana Layanan Keuangan Accenture Indonesia, Hendra Godjali mengatakan pada 2020, lebih dari 30% pendapatan perbankan terancam akan diambil-alih oleh para kompetitor dan tren-tren terbaru. “Perbankan Indonesia tengah menghadapi ancaman dan peluang baru. Mulai dari perusahaan teknologi dan komunikasi sampai pelanggan ritel dan agen perjalanan telah menggunakan teknologi digital untuk mengungguli layanan ritel perbankan,” katanya.

Ia menilai, sektor perbankan harus proaktif dan mengantisipasi hal ini dengan memanfaatkan serta mentransformasi produk dan layanan perbankan tradisional mereka menjadi layanan yang berbasis digital.

Selain itu, perbankan juga dinilai perlu menggunakan teknologi untuk menciptakan fungsi perbankan yang memiliki nilai tambah bagi kehidupan digital para nasabahnya “Riset Accenture menunjukkan bahwa pasar yang berbasis digital akan berkembang lebih pesat dibandingkan sektor tradisional, di mana para pemain lama terancam kehilangan bisnisnya,” tukas Godjali. =GAM

“Saya kira pressure-nya akan berat, karena kalau Amerika menaikkan bunga, itu akan membuat return di Amerika itu lebih baik dibandingkan negara-negara lain, sehingga bukan tidak mungkin akan terjadi yang namanya arus modal keluar,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II M Chatib Basri di Jakarta, Rabu (22/10).

Menurutnya, capital outflow akan memberikan tekanan pada nilai tukar, sehingga rupiah juga diprediksi akan mengalami pelemahan. Pelemahan rupiah, lanjutnya, akan berimbas pada meningkatnya imbal hasil (yield) pinjaman yang harus dibayarkan. “(Kalau) Rupiahnya melemah, itu akibatnya akan ada pada yield pinjaman kita, sehingga kita harus membayar pinjaman itu dengan lebih mahal,” ucapnya.

Hal tersebut, pada akhirnya akan mengakibatkan beban anggaran menjadi semakin berat. “Kalau utangnya besar, pinjamannya mahal, maka biaya dari budget-nya akan jauh lebih berat,” tukasnya.

Oleh karena itu, pemerintah perlu segera mempersiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi situasi ini. “Ini yang harus diantisipasi, bahwa

ini situasinya mungkin seperti ketika kita berhadapan dengan tapering off 2013 lalu, bahkan mungkin bisa lebih berat,” pungkasnya Sementara itu, Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian, Hardjanto mengatakan untuk mendorong kemandirian di dalam negeri, Indonesia membutuhkan lebih banyak industri yang harus dibangun. Namun sayangnya pasokan energi untuk membangun industri masih sangat kurang.

Menurutnya, kebutuhan gas untuk industri mencapai 2.400 MMCFD pada 2015, sedangkan pada 2025 kebutuhannya akan melonjak menjadi 3 ribu MMCFD. “Kalau kita ingin tumbuh 6 persen-7 persen, maka pertumbuhan industri paling tidak harus sebesar 9-10 persen,” ujarnya di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Rabu (22/10).

Kebutuhan akan pasokan gas ini, lanjut Hardjanto penting untuk dapat menarik investasi ke Indonesia. Pasalnya selama ini banyak juga investor yang menunda untuk menanamkan modalnya di Indonesia lantar ketersediaan pasokan gas tidak mencukupi. =GAM

ant/akbar nugroho gumay

GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA. Petugas Perusahaan Gas Negara (PGN) melakukan perawatan pipa saluran gas untuk rumah tangga dan rumah makan di Kawasan Pasar Baru, Jakarta, Rabu (22/10). Dengan menggunakan gas bumi untuk keperluan sehari-hari, masyarakat dapat menekan pengeluaran karena harganya yang lebih murah dibanding elpiji.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

erjuangan rakyat masih belum berakhir untuk mengembalikan hak keterlibatan rakyat menentukan kepala daerahnya sendiri yang telah direbut oleh wakil mereka di parlemen. Sejak Pilkada langsung oleh DPRD disetujui oleh mayoritas DPR RI beberapa lalu, SBY mengeluarkan Perppu sebagai pengganti UU Pilkada meskipun tahun Perppu yang dibuatnya akan mengalami kesulitan di DPR. Perppu itu dikeluarkan kiranya tak lebih hanya ingin merebut simpatik rakyat di akhir masa jabatannya.

Apabila Perppu pun ditolak, masih belum kiamat. Rakyat masih memiliki peluang bersama Presiden baru, Joko Widodo, melalui referendum. Presiden Joko Widodo bisa menggelar referendum untuk memastikan mayoritas rakyat lebih menghendaki pilkada langsung oleh rakyat ataukah pilkada langsung oleh DPRD. Hanya saja, di awal-awal pemerintahannya, Joko Widodo sepertinya akan kesulitan menyelenggarakan referendum. Sebab apabila Joko Widodo melakukan referendum, sejatinya Jokowi telah menampakkan keberadaannya tidak jauh berbeda dengan presiden sebelumnya: tidak mampu memperjuangkan demokrasi yang lebih baik Tudung Mulya Lubis menyatakan sudah saatnya rakyat membuat referendum untuk membuktikan dukungannya pada pilkada langsung oleh rakyat, sekaligus membuktikan bahwa pilkada oleh DPRD didukung oleh DPRD, bukan didukung oleh rakyat.

Jokowi-JK pun perlu memperjuangkan pilkada langsung oleh rakyat jika memang mendukung rakyat.

Referendum pilkada merupakan pilihan yang harus diperjuangkan rakyat apabila Perppu itu ditolak oleh politisi KMP yang menguasai palemen. Tak mudah memang mengadakan referendum pilkada bagi semua rakyat Indonesia, butuh biaya yang tidak murah, baik finansial maupun tenaga. Walaupun setelah itu diketahui secara nyata bentuk kehendak mayoritas rakyat Indonesia, mendukung pilkada langsung demi mempertahankan keterlibatan seluruh rakyat Indonesia dalam menentukan pimpinannya sendiri.(*)

Opini

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469| TAHUN III

77

Di Balik Sosok Kiai Madura Masa Kini

Salam Songkem

Referendum Pilkada

KORAN MADURA

KAMIS 23 OKTOBER 2014 No. 0469 | TAHUN III

Menurut Mien Ahmad Rifai dalam buku Manusia Madura terbitan 2007, Madura berada di pojok timur laut Pulau Jawa, bertengger sebuah pulau sempit memanjang yang secara sepintas berbentuk seperti sebilah belati. Madura mempuyai empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan yang paling ujung timur Kabupaten Sumenep.

S

eperti kita ketahui, penduduk Madura mayoritas memeluk agama Islam.

Penduduk Madura sangat memegang teguh ajaran agamanya. Kenyataan ini kemudian menempatkan tokoh agama (kiai) pada posisi yang sangat penting dan sentral di tengah masyarakat Madura. Bahkan, bagi masyarakat Madura, kiai dipandang tidak hanya sebagai subyek yang mengajarkan ilmuilmu agama, tetapi juga sebagai subyek yang mempunyai kekuatan mistik. Itu sebabnya, ia juga berperan sebagai tabib, yang dimintai mantra atau jimat dalam segala urusan dan tempat belajar ilmu,yang orang awam belum memahami hal itu.

Kiai membangun relasi kuasa melalui proses kultural, yaitu

melakukan islamisasi. Beragam media kultural mereka ciptakan untuk membangun kesadaran keagamaan umat, misalnya, membangun langgar, pondok pesantren, dan sekolah agama.

Di sini awalnya peran kiai sedang melakukan transfer pengetahuan keagamaan, tetapi pada ujungnya menjadikan dirinya sebagai kekuatan diri dalam mengonstruksi bangunan kuantitas dan kualitas diriterhadap masyarakat.

Dengan seiring waktu peran kiai di Madura berubah yang biasnyajadi pemimpin agama sekarang malah mencoba dan ada yang telah terjundalam dunia politik. Hal ini tidak dapat dielakkan lagi karena kiai memiliki massa yang besar dan dengan sangat mudah menggerakkan massa (ummat) tersebut untuk kepentingan politik.

Sementara mayoritas massa tersebut adalah santri atau keluarga santri, atau mereka yang memiliki hubungan secara emosional keagamaan dengan kiai. Dari kekuatan tersebut kiai mudah memiliki peran yang kuat dan berbeda dibandingkan masyarakat pada umumnya.

Agama dan Politik Kiai Pemimpin kegamaan di Madura terdiri dari tiga kelompok, yaitusantri, kiai dan haji. Murid yang menuntut ilmu disebut santri, guru agama yang mengajari santri disebut kiai, dan mereka yang sudah menunaikan ibadah haji ke Mekkah disebut haji. Ketiga kelompok tersebut berperan sebagai pemimpin keagamaan di Masjid, Musholla, acara ritual keagamaan dan acara lainnya, dimana mereka berperan sebagai pemimpinnya. Diantara ketiganya, kiai merupakan tokoh yang paling berpengaruh. Pengetahuan yang mendalam tentang Islam menjadikan mereka paling terdidik di lingkungan sekitarnya. Kiai selain menyampaikan keahliannya mengenai agama, juga dapat meramalkan nasib, menyembuhkan orang sakit dan mengajarkan tentang kebatinan.

Peran kiai memang dekat dengan masyarakat dimana ada kiai pasti ada masyarakat disituyang terpencar dalam kelompok-kelompok kecil. Untuk mempersatukan desa-desa yang terpencar itu, perlu ada jenis organisasi sosial lain yang mampu membangunkan solidaritas. Di sinilah letak pentingnya agama dan kiai di Madura khususnya di daerah pedesaan.

Desa merupakan salah satu elemen penting di Madura sehingga perlu dipersatukan dalam suasana keagamaan. Demikian juga, karena terpencar, perlu ada pengikat yang menjembatani pemecahan desa.

Dalam hal ini agama menjadi organizing principle bagi orang Madura. Pertama, agama memberikan collective sentiment melalui upacara-upacara ibadah dan ritual serta simbol yang satu. Misalnya, di Madura orang juga terpaksa membangun masjid desa untuk melaksanakan ibadah jum’at secara bersama, karena dalam ketentuan syariat, tidaklah sah shalat jum’at yang tidak dihadiri 40 orang jamaah.

Keharusan agamalah yang menjadikan masyarakat Madura menjadi masyarakat dengan membentuk organisasi sosial, yang didasarkan pada agama dan pada otoritas kiai.

Posisi kiai sebagai pemimpin keagamaan dalam masyarakat Madura menjadi sangat kuat.

Kekuasaan sosial terpusat pada tokoh-tokoh yang secara tradisional keberadaannya sangat dibutuhkan untuk mempersatukan mereka, bukan karena dipaksakan maupun keinginan

para tokohnya. Dalam konteks inilah pada awalnya peran kiai hanya menyempit dalam area keagamaan kemudian melebar ke kawasan sosial dan bahkan politik.

Selain itu, pandangan hidup orang Madura antara lain tercermin dalam ungkapan bhuppa’ bhabbu’ ghuru rato. Pandangan ini menyangkut filosofi kepatuhan orang Madura pada bapak, ibu, guru, dan raja (pemimpin formal), yang mereka sebut sebagai figur-figur utama. Dalam kehidupan sosial budaya orang Madura terdapat standart referensi kepatuhan terhadap figurfigur utama secara hirarkikal.

Sebagai aturan normatif yang mengikat kepada semua orang Madura, maka palanggaran atau paling tidak melalaikan aturan itu akan mendapat sanksi sosial secara kultural.

Akan tetapi fenomena yang terjadi sekarang sudah berbeda dengan jaman dulu. Secara garis besar, sosok Kiai telah banyak memanfaatkan kekuatan kepercayaan dan pandangan masyarakat terhadap dirinya sehingga seorang kiai merasa selalu benar dan selalu jujur. Hal itulah yang melatar belakangi banyak kiai-kiai Madura terjun ke dunia politik yang tidak seharusnya mereka lakukan. Seharusnya mereka berada di mushola dan masjid bukan di gedung parlemen maupun di gedung pemerintahan. Dari sisi inilah kita renungkan bersama khususnya masyarakat Madura untuk bercermin apakah sosok kiai telah benar melakukan hal itu atau malah sebaliknya.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura. com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

KAMIS 23 OKTOBER 2014 No. 0469 | TAHUN III

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469 | TAHUN III

8

PEMBONGKARAN TPS

Pedagang Pasar Turi Siap Menghadang

agus setyawan/koran madura

CABUT IZIN TRAYEK. Kepala Dishub dan LLAJ Jatim, Wahid Wahyudi, dengan tegas menyatakan jika pihaknya resmi mencabut izin trayek PO Harapan Jaya.

Dishub - LLAJ Cabut Izin Trayek PO Harapan Jaya SURABAYA - Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jawa Timur (Jatim) akhirnya menjatuhkan dua sanksi bagi Perusahaan Otobus (PO) Harapan Jaya. Sanksi tersebut diberikan menyusul kecelakaan tunggal yang dialami Bus Harapan Jaya yang ber Nomor Polisi (Nopol) AG 7900 UR yang menewaskan tujuh penumpang pada Senin (13/10/2014) lalu.

Hal ini diungkapkan Kepala Dishub dan LLAJ Jatim, Wahid Wahyudi. Dia mengatakan pihaknya sudah memberikan sanksi kepada PO Harapan Jaya. Selain mencabut izin trayek, Dishub dan LLAJ jatim ini juga menjatuhkan sanksi berupa pelarangan penambahan armada bus maupun penambahan trayek selama 1 tahun.

"Saya sudah memanggil pemilik Harapan Jaya, dan sudah saya berikan surat sanksi berupa pencabutan trayek, serta sanksi tambahan yaitu melarang mereka menambah trayek baru selama 12 bulan," kata dia. Rabu (22/10).

Dia menjelaskan, dengan adanya sanksi tambahan ini, maka PO Harapan Jaya dilarang menambah trayek baru baik itu mengurus trayek baru maupun membeli trayek lama dari PO lain.

Kendati demikian, PO Harapan Jaya masih diperbolehkan mengganti bus lama dengan yang baru. Artinya, hanya mengganti armada bus tanpa memperbarui trayeknya.

"Tapi pengembangan yang lain atau penambahan trayek tidak akan kami berikan selama 12 bulan," jelas dia.

Dia memaparkan, jika secara

final, kesalahan Bus Harapan Jaya sebenarnya baru bisa diketahui dalam sebuah gelar perkara atau mirip persidangan yang akan digelar bersama antara Kepolisian dan Dishub pada hari Kamis (23/10/2014) di Mapolda Jawa Timur.

"Meski baru besok mereka akan diputuskan salah atau tidak, tapi kami sudah berikan sanksi duluan karena jumlah korbannya sangat banyak karena mencapai tujuh penumpang meninggal," papar dia.

Dengan korban yang mencapai tujuh orang, maka kecelakaan tersebut masuk kategori kecelakaan menonjol. Batas kecelakaan menonjol sendiri jika korban tewas mencapai tiga orang atau lebih.

Apalagi, hasil penyelidikan Dishub dan LLAJ Jawa Timur diketahui saat kecelakaan bus Harapan Jaya masuk gigi persneleng lima dan sedang dalam kecepatan 110 km perjam. Padahal saat itu bus sedang berada di

tikungan tajam.

Kecepatan yang cukup tinggi inilah yang menjadikan bus mengalami sebuah gerakan yang disebut sebagai gerakan centrifugal atau sebuah gerakan terguling akibat grafitasi yang didorong dengan pergerakan atau kecepatan bus yang cukup tinggi.

Wahid juga mengatakan, bus Harapan Jaya yang terguling merupakan bus jenis baru karena keluaran tahun 2013 dan belum setengah tahun beroperasi.

"Mungkin sopirnya keenakan busnya masih enak jadi ngebut, apalagi saat itu jam 4 pagi jadi masih sepi," tandas dia.

Sekadar diketahui, kecelakaan tunggal PO Harapan Jaya AG 7900 UR terjadi di tikungan Jl WaruMedaeng atau berada di depan kantor auditor militer. Bus tersebut terguling dan menghantam 13 guardrail atau pembatas tengah jalan. Akibat kejadian ini, tujuh orang tewas, tiga luka berat dan enam luka ringan. = AGUS SETYAWAN

SURABAYA - Pedagang yang tergabung dalam Kelompok Pedagang (Kompag) Pasar Turi Kota Surabaya siap menghadang pembongkaran tempat penampungan sementara yang akan dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam waktu dekat.

Ketua Kompag Pasar Turi Syukur di Surabaya mengatakan pihaknya akan tetap bertahan dan tidak akan meninggalkan TPS sampai pembangunan Pasar Turi Baru selesai 100 persen.

"Kami keberatan jika keberadaan TPS mengganggu penyelesaian pembangunan Pasar Turi," katanya, Rabu (22/10).

Menurut dia, sejak awal ketika pertama kali Pasar Turi Baru dibangun sudah ada kajian dari tim ahli. Hasilnya, keberadaan TPS yang ada disekitar Pasar Turi itu tidak menghambat pembangunan.

Namun, lanjut dia, TPS ini menjadi penghambat pembangunan lantaran investor, PT Gala Bumi Perkasa, mengubah desain bangunan dari enam lantai menjadi sembilan lantai.

"Pasar Turi yang dibangun investor ini sudah keliru. TPS itu tidak mengganggu pembangunan dan itu sudah ada kajiannya. Keberadaan TPS itu, sekitar 15 meter dari proyek. Jadi tidak masalah. Kalau dibongkar, kami siap menghadap dan akan melawan," katanya.

Dia mengakui bahwa lahan yang dihuni pedagang di TPS ini merupakan bagian dari lahan Pasar Turi. Tapi meski begitu, baik investor maupun Pemkot Surabaya tidak bisa sewenangwenang melakukan pembongkaran.

Pihaknya sendiri berencana meminta legal opinion (pendapat hukum) dari sejumlah pihak yang kompeten untuk mengkritisi pembongkaran itu, apakah bisa dibenarkan secara hukum atau tidak. Sehingga, lanjut dia, sikap dan tindakan yang dilakukan pedagang ini memiliki pijakan hukum yang jelas bisa dipertanggungjawabkan. "Kami akan pindah menempati stan ketika Pasar Turi sudah selesai semua. Jangan hanya stan saja. Artinya, fungsi Pasar Turi sebagai pasar itu sudah bisa terpenuhi," ujarnya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469 | TAHUN III

Terdakwa Kerusuhan Dolly Dituntut Berbeda SURABAYA - Sembilan terdakwa kasus kerusuhan terkait dengan penolakan penutupan Lokalisasi Dolly akhirnya menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan agenda tuntutan, Rabu (22/10). Sembilan terdakwa itu dituntut hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan peran masing-masing.

Jaksa Penuntut Umun (JPU) Dedi Oktavianto menuntut para terdakwa dengan hukuman berbeda. Dua terdakwa, yaitu Sungkono Ari Saputro alias Pokemon dan Kanan bin Jadi dituntut 16 bulan penjara. Sedangkan tujuh terdakwa lain, diantaranya, Supari bin Jaelan, Jaringsari bin Mustam, Pardi bin Panein, Mausul Hadi, Darmanto bin Tanein, Subekiyanto, dan Kusnadi dituntut dengan hukuman 12 bulan

atau 1 tahun penjara.

Sembilan terdakwa kerusuhan Lokalisasi Dolly ini dituntut dengan hukuman berbeda karena mereka dijerat dengan pasal berbeda, yang dipisah dalam empat berkas dakwaan berbeda. Dalam sidang perdana ini terdakwa dijerat pasal 170 KUHP tentang kekerasan dimuka umum.

“Selain itu terdakwa juga dijerat dengan pasal 216 KUHP tentang mencegah dan merin-

tangi penutupan yang dilakukan pemerintah,”ujar JPU Dedi membacakan tuntutannya.

Jaksa Dedi dalam tuntutannya juga menjelaskan, beberapa hal yang memberatkan terdakwa diantaranya, terdakwa telah menghalang-halangi program pemerintah dalam penutupan Lokalisasi Dolly.

“Sementara itu hal-hal yang meringankan adalah terdakwa tidak terbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan,”papar dia.

Dalam persidangan sebelumnya, pada dakwaan dijelaskan bahwa peran kesembilan terdakwa kerusuhan Lokalisasi Dolly itu memiliki tugas yang berbedabeda. Sungkono alias Pokemon

bertugas sebagai pengerah massa agar berani menyerang petugas.

Untuk tersangka Subekiyanto yang berperan sebagai pembakar ban.

“Terdakwa Dwi Indarto yang bertugas meng-update informasi seputar perkembangan situasi ketika berhadapan dengan petugas dan mengirimnya kepada Pokemon,” tandas dia.

Sementara, Kusnadi berperan untuk menarik papan pengumuman tentang deklarasi penutupan lokalisasi Dolly. Sedangkan kelima terdakwa lainnya yaitu Supari, Jaring Sari, Pardi, Mausul Hadi, dan Darmanto bersama-sama melakukan kekerasan, penyerangan, maupun pengerusakan. = AGUS SETYAWAN

FASILITAS UMUM

DPRD Kecam Yayasan Al-Hikmah Akuisisi Fasum SURABAYA - DPRD Kota Surabaya mengecam langkah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Al-Hikmah Surabaya yang mengakuisisi fasilitas umum berupa lapangan seluas 2.036 meter persegi di wilayah RW 02 Kelurahan/Kecamatan Gayungan, Surabaya.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya Agung Prasodjo di Surabaya mengatakan fasilitas umum (fasum) yang telah disewa dari Pemkot Surabaya itu, tidak lantas membatasi hak warga untuk memanfaatkan lahan tersebut.

"Jika fasum sudah dipasang pagar dan ada penjagaan ketat dari satpam, maka bisa dikatakan itu bukan fasum," katanya, Rabu (22/10).

Namun demikian, pihaknya mempertanyakan fasum yang disewakan oleh pemkot tersebut.

"Memang lahan fasum itu milik pemkot, tapi ketika disewakan, warga tetap memiliki hak yang sama untuk menggunakan lahan itu sebagai fasum," katanya.

Anggota DPRD Kota Surabaya lainnya, Endi Suhadi, meminta pemkot untuk mengkaji kembali perjanjian sewa lahan itu, sebab ketika perjanjian sewa dilakukan, RT/ RW setempat seharusnya dilibatkan.

"Tidak hanya pihak lurah dan camat yang dilibatkan dalam perjanjian sewa lahan itu," katanya.

Untuk itu, Endi meminta pada

Yayasan Al-Hikmah untuk tidak sewenang-wenang kepada warga, hanya karena sudah merasa menjadi lembaga yang besar di Surabaya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan setelah lepas kepemilikan dari Kemenkum dan HAM, lahan fasum itu menjadi aset Pemkot Surabaya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah, Pemkot Surabaya punya kewenangan untuk menyewakan lahan itu kepada pihak lain.

Ketika proses penyewaan dari pemkot kepada Al-Hikmah, lanjut dia, sudah melibatkan lurah dan camat setempat. "Kalau masalah dengan warga terkait penggunaan fasum, saya anjurkan agar kedua belah pihak bisa berdialog," ujarnya.

Secara terpisah, Sekretaris YLPI Al-Hikmah Surabaya Nur Hidayat membenarkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah fasum, yang dulu berupa tanah kosong, namun pada saat Surabaya dipimpin Wali Kota Sunarto Sumoprawiro, Al-Hikmah berhasil menjadi juara tingkat nasional sekolah sehat. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

ant/adhitya hendra

KOMPETENSI TENAGA KERJA NASIONAL. Sejumlah pekerja melakukan pengerjaan konstruksi Tol Porong-Gempol, di kawasan Dusun Patuk, Gempol, Pasuruan, Jatim, Rabu (22/10). Pemerintah terus melakukan peningkatan kompetensi tenaga kerja nasional dalam sektor konstruksi dalam menyambut MEA 2015, hal tersebut terkait mobilisasi terbuka tenaga kerja profesional lintas negara dalam kawasan ASEAN, agar nantinya tenaga kerja nasional dapat bersaing dengan tenaga kerja asing dari kawasan ASEAN.

9

TIMBUL GEJOLAK

Jalur Satu Arah Tanpa Kajian MALANG - Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono menyatakan penerapan kebijakan jalur satu arah di kawasan lingkar Universitas Brawijaya tanpa ada kajian mendalam, sehingga menimbulkan gejolak dan penolakan dari warga.

"Kalau menurut Pemkot Malang maupun tim dari Universitas Brawijaya (UB) memang kebijakan jalur satu arah itu sudah dikaji, namun sebenarnya tidak ada kajian. Bahkan, kebijakan tersebut tidak pernah dipaparkan di dewan, termasuk hasil kajian dari tim UB tersebut," tegas Arif Wicaksono di Malang, Rabu (22/10).

Selama dirinya menjadi wakil rakyat, tegas politisi PDI Perjuangan itu, baik pemkot maupun tim kajian satu arah dari UB tidak pernah memaparkan masalah tersebut, bagaimana dampak positif dan negatifnya dari sudut perekonomian, keamanan dan kenyamanan warga, jika jalur satu arah di kawasan UB diterapkan.

Oleh karena itu, katanya, agar penolakan tidak terus meluas dan semakin besar, sebaiknya Pemkot mencabut kebijakan jalur satu arah tersebut dan dikembalikan menjadi dua arah di kawasan itu, apalagi setelah dilakukan uji coba selama satu tahun terakhir ini banyak terjadi kecelakaan, perekonomian warga merosot dan jalan perkampungan juga banyak yang rusak.

Hanya saja, meski ribuan warga di kawasan yang terdampak kebijakan jalur satu arah itu melakukan unjuk rasa dan memblokade jalan poros di Jalan Mayjen Panjaitan, Mayjen Haryono dan Jalan Gajayana, Pemkot Malang tetap kukuh pada pendiriannya, tetap melanjutkan jalur satu arah selama 12 jam (07.00-19.00 WIB).

Bahkan, pada Selasa (21/10) malam Wali Kota Malang Moch Anton menggelar pertemuan dengan Ketua RW dan tokoh masyarakat di enam kelurahan yang terdampak kebijakan satu arah di ruang sidang balai kota. Enam kelurahan itu adalah = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469 | TAHUN III

Gubernur Tolak Sistem Paket Komisi DPRD SURABAYA - Gubernur Jatim menolak sistem paket pemilihan pimpinan komisi DPRD Surabaya yang masuk dalam rancangan tata tertib DPRD setempat.

"Sistem paket dan 13 poin mekanisme pemilihan pimpinan komisi ditolak," kata anggota Pansus Tatib DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Rabu (22/10).

Hal sama juga diungkapkan Katua Pansus Tatib DPRD Surabaya Adi Sutarwijono. Ia mengatakan ada beberapa revisi hasil pembahasan tatib yang dicoret

oleh gubernur, di antaranya adalah mekanisme dan persyaratan yang mengatur pemilihan pimpinan komisi lewat sistem paket.

Alasan revisi, kata Adi, dikarenakan mekanisme sistem paket itu tidak dikenal di Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 maupun UU MD3. Selanjutnya, pola pemilihan kembali ke pola

lama, yakni pimpinan komisi dipilih anggota.

Selain revisi mekanisme sistem paket, gubernur juga melakukan perubahan pada nama Badan Legislasi (Banleg). Nama ini diubah menjadi Badan Pembentukan Perda.

Begitu pula dengan skema waktu dan detail item pemba-

hasan APBD dan Perubahan APBD juga dihapus oleh gubernur.

Meski demikian, lanjut Awi, perubahan tersebut tidak membuat isi keseluruhan tatib berubah seperti perubahan nama Badan legislasi.

"Kan hanya berubah nama saja namun isinya seperti pembahasan tentang nomenklatur tidak mengalami perubahan," katanya.

Saat ditanya apakah dengan revisi tersebut kinerja pansus tatib menjadi sia-sia, Adi dengan tegas mengatakan tidak ada yang sia-sia karena semua itu berproses. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

PENGAMANAN

Prajurit Yonif-511 Amankan Perbatasan RI-PNG

ant/muhammad iqbal

PASIEN BPJS MEMBELUDAK DI RSU SILOAM. Pimpinan RSU Siiloam Lippo Village Monika Lembong (kanan) berbincang dengan pasien BPJS yang tengah mengantre untuk berobat di RSU Siloam, Karawaci, Tangerang, Banten, waktu lalu.

JAMINAN KESEHATAN

BPJS Kesehatan: Kepesertaan dari Kalangan Pengusaha Minim SURABAYA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jawa Timur menilai kepesertaan dari kalangan pengusaha untuk mengikutsertakan karyawannya di program tersebut masih sangat minim.

"Padahal, sampai saat ini di Jatim, ada sebanyak 35 ribu badan usaha," kata Direktur BPJS Regional VII Jawa Timur Andi Afdal Abdullah di Surabaya, Rabu (22/10).

Akan tetapi, ungkap dia, dari puluhan ribu jumlah badan usaha di provinsi itu yang sudah mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS baru sekitar 13 ribu perusahaan. Hingga kini pihaknya belum mengetahui apa penyebab minimnya animo mereka mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan.

"Mungkin mayoritas dari karyawan itu sudah menjadi peserta asuransi kesehatan lain. Bahkan, bisa saja mereka belum sadar pentingnya menjadi peserta BPJS Kesehatan," ujarnya.

Mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan, jelas dia, hingga kini tercatat sebanyak 1.340.499 peserta. Dari jumlah tersebut dominasi mencapai 1,3 juta peserta dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS).

"Kemudian, dikontribusi oleh kalangan TNI-Polri dengan 342.434 peserta. Lalu, tercatat pula peserta mandiri sebanyak 615.218 peserta," katanya.

Dengan kondisi itu, tambah dia, pihak BPJS Kesehatan Jatim kembali mengingatkan agar semua badan usaha atau perusa-

haan segera mendaftarkan semua karyawannya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan.

"Kalau tidak, pengusaha akan mendapatkan sanksi administratif tersendiri," katanya.

Ia menyebutkan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan maka peserta dan kepesertaan Jaminan Kesehatan diatur dalam Bab II yakni mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Berdasarkan Pasal 2 Perpres, peserta jaminan yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang meliputi orang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.

"Pada Perpres tersebut tidak ada pembatasan jumlah anggota keluarga yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan," katanya. = ANT/DIK

SURABAYA - Sejumlah prajurit Batalyon Infanteri 511/ Dibyantara Yudha diberangkatkan ke perbatasan RI-Papua Nugini untuk melaksanakan tugas pengamanan.

"Para prajurit itu telah berangkat ke perbatasan RIPNG dengan dilepas Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko pada Senin (20/10) lalu," kata Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya, Kolonel Arm Totok Sugiharto, di Surabaya, Rabu (22/10).

Dalam pelepasan itu, katanya, Pangdam Brawijaya menyatakan bangsa dan negara telah memberi kepercayaan dan kehormatan kepada prajurit Yonif 511 untuk menjaga kedaulatan NKRI melalui penugasan di perbatasan RI-Papua Nugini.

"Tak lupa, Pangdam juga mengingatkan kepada prajurit Yonif 511 agar tidak melupakan pentingnya pendekatan persuasif dan membangun kebersamaan dengan semua elemen masyarakat di tempat tugas," kata Kapendam.

Hal itu, karena keberhasilan merebut simpati dan dukungan rakyat merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi gerilya sebagaimana yang diterapkan oleh gerakan separatis di wilayah perbatasan RI dan Papua Nugini.

"Tetap waspada dalam setiap gerak langkah, serta isi dengan kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat berdampak positif di lingkungan tugas, baik melalui pemberdayaan po-

tensi wilayah yang ada maupun pembinaan satuan di daerah operasi," katanya, mengutip Pangdam Brawijaya.

Dalam pelepasan itu, Mayjen TNI Eko Wiratmoko menyampaikan tujuh pesan, di antaranya jangan lengah dalam setiap pelaksanaan tugas sehingga tidak terjadi korban sia-sia, jaga kekompakan antarprajurit Satgas Yonif 511/ Dibyantara Yudha serta segenap aparat TNI dan aparat keamanan di daerah tugas.

Para prajurit itu telah berangkat ke perbatasan RIPNG dengan dilepas Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko pada Senin (20/10) lalu,�

Kolonel Arm Totok Sugiharto Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya

Selain itu, pegang teguh Sapta Marga Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI dalam setiap langkah dan perbuatan, ciptakan suasana yang harmonis melalui komunikasi sosial atau pendekatan kepada tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan hindari semua ucapan dan tindakan yang dapat melukai hati rakyat dan tindakan lain yang berpotensi melanggar hukum dan HAM. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469 | TAHUN III

11

ant/syaiful arif

PEMBUNUHAN SATU KELUARGA. Ikhsan Pratama (19) (tengah) pelaku pembunuhan terhadap tiga orang dalam satu keluarga di Perumahan Sambong Permai Jombang dibekuk petugas di Mapolres Jombang, Jawa Timur, Rabu (22/10). Dua orang meninggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara) masing-masing Rifan (11) dan Yoga (9). Sedangkan ibu dua bocah itu, yakni Deltra Fitriani (34) meninggal di RSUD saat menjalani perawatan. Satu korban selamat Hendriadi, hingga saat ini masih menjalani perawatan.

Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga Dibekuk Polres Jombang: Tersangka Sakit Hati Dituduh Mencuri JOMBANG - Petugas Kepolisian Resor Jombang, Jawa Timur, menangkap seorang pelaku pembunuhan terhadap satu keluarga di Desa Sambongdukuh yang sempat melarikan diri.

“Tersangka sudah ditahan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di kantor,” kata Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Polres Jombang AKP Lely Bahtiar di Jombang, Rabu (22/10).

Pihaknya mengungkapkan, tersangka diketahui adalah IP (18), yang merupakan mantan karyawan korban. Polisi sampai saat ini masih memeriksa yang bersangkutan, guna mengetahui motif utama pelaku melakukan aksinya.

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan untuk melukai para korban. Seluruh barangbarang itu masih diamankan di Mapolres Jombang sebagai barang bukti. Ada tiga benda tajam

yang digunakan pelaku melakukan aksinya.

Pelaku sempat melarikan diri setelah melakukan aksi pembunuhan. Warga akhirnya ikut memburu pelaku, dan berhasil menangkapnya. Ia akhirnya dilaporkan ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut.

Sakit Hati Dituduh Mencuri Jombang, 22/10 (Antara) Wakil Kepala Polres Jombang Kompol Sumardji menyebut tersangka pembunuhan satu keluarga di Jombang, Jawa Timur, yang sudah ditahan petugas itu melakukan aksinya karena merasa sakit hati sering dituduh mencuri.

“Tersangka dituduh mencuri dan itu berkali-kali disampaikan.

Bahkan, anaknya juga menuduh mencuri. Setiap kali bertemu, anaknya itu bilang ‘ini malingnya’, sehingga tersangka juga merasa dendam pada anak itu,” katanya di Jombang.

Dikonfirmasi terkait dengan motif utama pembunuhan itu, ia mengatakan tuduhan terakhir terjadi sekitar dua bulan lalu. Saat itu, tersangka IP (19), dituduh telah mencuri uang korban sebesar Rp7 juta berupa uang tunai dan sejumlah baju juga raib.

Menurut dia, tersangka sudah cukup lama bekerja di rumah korban, sekitar dua tahun. Tersangka berasal dari Riau dan sengaja diajak bekerja di rumah korban. Sebelumnya, sudah ada tiga pekerja yang masih kerabat, juga bekerja di rumah tersebut.

Selama bekerja, tersangka membantu menjualkan barang di toko korban dan memilih indekos.

Namun, beberapa kali korban mengaku kehilangan uang dan men-

uduh tersangka yang mencurinya.

Tersangka sendiri menolak jika ia dituduh mencuri uang tersangka.

Merasa kesal, ia akhirnya berencana membunuh korban. Sebelumnya, ia telah menyiapkan sejumlah pisau untuk melakukan aksinya. Pisau yang digunakan membunuh korban dibeli dari Malang, satu tahun lalu.

“Katanya, awalnya dia beli untuk pajangan, ditempatkan di tembok. Tapi, saat melakukan aksinya, tersangka membawa tiga pisau, dan hanya satu yang digunakan,” ujarnya.

Polisi, lanjut Wakapolres, juga telah melakukan rekonstruksi di rumah korban. Dari hasil rekonstruksi itu, diketahui aksi itu mulai dilakukan, sampai aksi pembunuhan, sampai korban diketahui meninggal dan tersangka melarikan diri.

Sampai saat ini, polisi juga masih memeriksa tersangka. Ia juga diketahui melakukan serta

merencanakan aksinya seorang diri. Namun, polisi terus menyelidiki kasus tersebut.

Saat ini, tersangka ditahan dan akan dijerat dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan Berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Kasus pembunuhan satu keluarga terjadi di Kabupaten Jombang, tepatnya di Perumahan Sambong Permai, Sambongdukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Rabu dini hari.

Tiga orang yang masih satu keluarga diketahui meninggal dunia, sementara satu orang lainnya masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang.

Korban yang diketahui tewas adalah Delta Fitirani (34), serta dua anaknya, Rifan Hernanda (8) dan Yoga Saputra (10), sementara suami dari Delta, yaitu Hendriadi (38), saat ini masih menjalani perawatan intensif akibat luka bacok di tubuhnya.

Sebelum diketahui tewas, korban sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun karena luka yang dideritanya cukup parah, korban tidak dapat diselamatkan dan meninggal dunia.

Delta (Ibu) meninggal dunia saat perawatan, sementara dua anak itu meninggal di lokasi kejadian. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

KAMIS 23 OKTOBER 2014 No. 0469 | TAHUN III

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469 | TAHUN III

MADURA

12

JEMAAH HAJI

Akhirnya Pulang Kampung

MENGELUH. Pedagang Kaki Lima di pasar Sabtu Minggu merasa keberatan soal kenaikan tarif retribusi yang dilakukan oleh Pemkot Probolinggo.

Tarif Retribusi Naik, PKL Pasar Tugu Mengeluh Dari Seribu Menjadi Dua Ribu Rupiah PROBOLINGGO – Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Sabtu Minggu (Tugu) mengeluh soal kenaikan tarif retribusi yang dilakukan oleh Pemkot Probolinggo. Kenaikan tarif tersebut dari Rp1000 menjadi Rp2000 per-PKL. “Kenaikan tarif retribusi itu dilakukan sejak Minggu kemarin,” ujar seorang PKL, Nanang kepada wartawan, Rabu (22/10).

Dia menjelaskan, para PKL sebenarnya tidak keberatan dengan adanya kenaikan tarif retribusi tersebut. Namun yang menjadi persoalan itu, Pemkot tidak pernah melakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan itu.

Sehingga begitu petugas melakukan penarikan, para PKL

langsung terkejut. “Tiba-tiba saja petugas langsung melakukan penarikan itu,” tandasnya.

Saat melakukan penarikan tersebut, imbuh Nanang, PKL diberikan dua lembar kertas retribusi. Sehingga besarnya tarif retribusi menjadi Rp.2000.

Ketua Paguyuban PKL Kota Probolinggo, Alif saat dikonfirmasi tidak menampik adanya kenaikan tarif retribusi tersebut.

Bahkan, ia juga sempat menjadi pertanyaan dari anggota PKL

pasar Tugu.

“Seharusnya petugas melakukan koordinasi dulu dengan pihak paguyuban. Bukan kemudian langsung menaikkan seperti itu,” katanya.

Alif mengatakan, Pemkot memang mempunyai rencana untuk menaikkan tarif retribusi untuk PKL. Bahkan, kenaikan tarif retribusi itu tidak hanya akan diberlakukan pada PKL Pasar Tugu, tetapi juga para PKL lainnya yang ada di kawasan alunalun Kota Probolinggo. Dari Rp.30 ribu menjadi Rp.60 ribu setiap bulan.

Namun, sebelum menaikkan tarif retribusi tersebut, Pemkot semestinya melakukan sosialisasi terlebih dulu. Minimal melakukan

koordinasi dengan pihak paguyuban. “PKL bukannya menghambat adanya kenaikan tarif retribusi ini. Tetapi koordinasi itu lebih penting agar tidak terjadi miskomonikasi,” terang dia.

Sementara itu, untuk PKL di kawasan alun-alun, pada setiap hari Jum’at diharapkan tutup selama satu jam. Hal itu dilakukan untuk menghormati masyarakat yang hendak melakukan ibadah sholat Jum’at.

Secara terpisah, Kepala Diskoperindag Kota Probolinggo, Zainullah saat dikonfirmasi terkait kenaikan tarif retribusi PKL itu sedang tidak berada di kantornya.

Menurut salah seorang stafnya, dia sedang keluar. =Muhammad Sugianto

PROBOLINGGO - Pulangnya 133 jemaah haji asal Kota Probolinggo ke kampung halaman disambut haru dan isak tangis ratusan sanak keluarga, Rabu (22/10) sekitar pukul 05.00 WIB. Iring-iringan ratusan keluarga jemaah haji memadati halaman Pemkot Probolinggo.

Sembari menunggu proses kepulangan jemaah haji yang digelar di Kantor Walikota Probolinggo. Tak jarang, isak tangis terlihat saat jemaah haji bertemu keluarga mereka yang sudah sejak awal menanti.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini penyambutan dilakukan dengan sangat sederhana.

Walikota Hj. Rukmini, hanya menyambut dan menyalami jemaah haji selepas turun dari bus yang diatur satu persatu oleh panitia ditempat penyambutan.

Setelah jemaah turun dan disalami oleh Walikota dan pejabat lainnya, mereka kemudian di persilahkan masuk ke dalam Mesjid Pemkot Probolinggo untuk menikmati jedah dan melaksanakakan sholat sunat.

Namun karena tak ada acara penyambutan seperti biasanya yang berulang kali disampaikan panitia melalui pengeras suara, membuat jemaah haji dan keluarga yang menjemput langsung pulang dan pergi untuk mengurusi barangbarang lainnya.

Setelah itu mereka kembali menuju ke rumah masing-masing. Karena di rumah sebagian jemaah haji ini juga dilaksanakan doa selamat datang setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah Al Mukarahmah.

“Alhamdulillah, 133 jemaah haji kita pulang ke kampung halaman dengan sehat dan selamat. Semoga dapat menjadi haji yang mabrur, dan bisa memberikan contoh baik kepada masyarakat,” kata Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Probolinggo, Muhammad. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469| TAHUN III

Konfercab NU Kian Memanas Tiga Kandidat Bakal Bertarung Sengit PROBOLINGGO – Tiga orang kandidat bakal bertarung sengit pada konfercab NU Kabupaten Probolinggo yang akan digelar pada Kamis (23/10) hari ini. Ketiga kandidat itu adalah KH. Abdul Hadi, selaku etua RMI, KH. Zainullah Ghozali, Ketua Aswaja NU Center Probolinggo dan mantan Ketua NU Kabupaten Probolinggo, KH. Syaiful Hadi.

Ketua Panitia, Taufiq menjelaskan dalam pelaksanaan konfercab nanti memang ada tiga orang kandidat yang mencalonkan diri. Namun pihaknya mengaku tidak tahu kans peluang dari ketiga kandidat tersebut. “Panitia hanya melakukan persiapan konfercab saja,” tandasnya kepada wartawan, Rabu (22/10).

Menurut dia, persiapan konfercab sudah 75 persen dilakukan. Rencananya, konfercab NU tersebut akan dimulai sejak pukul 09.00 wib hingga malam hari.

“Ada sekitar 600 undangan yang kita sebar. Termasuk juga Bupati Probolinggo, Tantri Hasan Aminudin rencananya bakal hadir,” katanya.

Dalam pelaksanaan konfercab NU yang akan dilakukan di gedung Joyolelono tersebut, pengamanan super ketat akan dilakukan oleh pihak panitia. Untuk mengamankan jalannya konfercab itu, panitia menerjunkan sebanyak 40 petugas banser.

“Itu dilakukan agar pelaksanaan konfercab lebih stiril. Sehingga orang yang tidak mempunyai

kepentingan tidak diperbolehkan masuk ke dalam arena konfercab,” terang Taufiq lagi.

Sementara itu, dalam pelaksanaan konfercab NU tersebut, para kandidat akan memperebutkan sebanyak 141 suara. Dari 141 itu berasal dari suara MWCNU dan Ranting NU se-Kabupaten Probolinggo.

Peluang Mantan Ketua NU Dia-

tas Angin Dari ketiga kandidat yang akan berlaga dalam pelaksanaan konfercab tersebut, nama mantan Ketua NU Kabupaten Probolinggo, KH. Syaiful Hadi diatas angin. Kans peluang itu karena pria asal Tongas tersebut dinilai sudah mumpuni dalam membawa gerbong NU selama dua periode menjabat sebagai Ketua PCNU. “Saya kira nama KH. Syaiful Hadi masih unggul dalam konfercab nanti,” ujar seorang pengurus NU Kecamatan Wonomerto, Muhammad Rosid kepada wartawan.

Dia menjelaskan, wacana dukungan terhadap KH. Syaiful Hadi dalam konfercab semakin menguat. Sehingga kans peluang untuk menjadi Ketua NU Kabupaten Probolinggo kembali sangat besar. “Wacana itu semakin santer. Kalau dukungan terhadap kandidat KH. Syaiful Hadi semakin kuat daripada kedua kandidat lainnya,” timpalnya.

Sementara itu, menjelang pelaksanaan konfercab isu lobi-lobi soal dukungan semakin santer. Bahkan, isu tersebut sampai pengkarantinaan. Panitia konfercab, Taufiq saat dikonfirmasi soal itu enggan untuk memberikan komentar. Alasannya, persoalan itu adalah urusan mereka.

“Saya tidak tahu. Panitia hanya mengurusi persoalan persiapan konfercab saja,” kilahnya. =Muhammad Sugianto

13

KASUS UTANG

Terlambat Bayar Utang, Ibu dan Tiga Anak Disekap PROBOLINGGO – Yanti (45) ibu rumah tangga asal Kecamatan Sawahan Kota Surabaya bersama tiga orang anaknya yang masih kecil-kecil, terpaksa mencari perlindungan aparat kepolisian, setelah berhasil melarikan diri dari sebuah rumah milik warga Kelurahan Jrebeng Kulon Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.

Menurut Yanti, pemilik rumah yang berdomisili di Kelurahan Jrebeng Kulon Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo adalah orang yang meminjami uang padanya. Sejak dua hari lalu, Yanti tidak boleh pulang ke Kota Surabaya sebelum membayar hutang sebesar Rp27,5 juta.

“Selama di rumah itu, saya sering mendapat perlakuan tidak pantas. Mulai mengumpat, menggunjing dengan katakata kotor,”terangnya kepada wartawan, Rabu (22/10).

Dirinya datang kerumah

pemberi pinjaman uang tersebut, menggunakan mobil rental untuk menjelaskan bahwa dirinya tak bisa membayar hutang. Sampai di lokasi, malah tidak diperbolehkan pulang sebelum hutang terbayar lunas.

“Beruntung, saya dan ketiga anaknya berhasil melarikan diri, setelah pemilik mobil rental menelpon untuk memastikan posisi mobil rental tersebut.

Hingga akhirnya pemilik mobil rental menjemput, dan langsung membawa ke Mapolres Probolinggo Kota,”tandas Yanti.

Melihat hal itu, Kapolres Probolinggo Kota melalui Kasatreskrim, AKP. Damar Bastiar mengatakan polisi sendiri saatini masih sebatas mengamankan korban karena merasa ada ancaman. Sedangkan pihak pemberi pinjaman uang akan di mintai keterangan sesegera mungkin. =M.Hisbullah Huda

MINTA SUAKA. Korban bersama tiga orang anaknya mencari perlindungan dari aparat kepolisian untuk tidur di Mapolres Probolinggo Kota setelah berhasil melarikan diri.

MAHALNYA HARGA CUKAI

Perusahaan Rokok Rumahan Rontok PROBOLINGGO - Pengusaha rokok rumahan yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo, nampaknya banyak berguguran atau boleh di bilang rontok.

Tak betahnya mempertahankan usaha rokok tersebut, disebabkan mahalnya harga pita cukai dan ketatnya persaingan.

Sekretaris Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Kabupaten Probolinggo, Ali Marham, membenarkan banyaknya pengusaha rokok rumahan yang tutup gudang atau tidak produksi lagi. Sebab biaya produksi rokok tergolong besar.

Yang paling memberatkan bagi pengusaha rokok, karena mahalnya harga cukai rokok yang dikeluarkan pemerintah. Selain itu juga beratnya pemasaran atas persaingan dengan perusahan besar.“Banyak produksi rokok yang dihasilkan pengusaha tidak laku dipasaran,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (22/10).

Menurutnya, tingginya harga cukai persatu lembarnya untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) sebesar Rp 1.250. Untuk satu pak rokok memerlukan satu pita cukai rokok. Padahal, harga jualnya hanya mencapai Rp 3-4 ribu

kepada pada kios atau toko.

“Memang untuk biaya cukai rokok harganya bisa mencapai 40 persen dari biaya produksi. Untuk selebihnya biaya tembakau kertas rokok dan bungkusnya.

Tahun depan cukai rokok akan dinaikkan lagi harganya,” jelas Ali Marham.

Ali Marham menambahkan, awalnya tahun 2008 pengusaha rokok yang tergabung dalam Gapero sebanyak 45 unit usaha.

Untuk saat ini yang masih eskis berdiri dan memperoduksi sebanyak 12 perusahaan.

“Untuk pengusaha yang

mulai tidak memproduksi rokok lagi, mulai beralih profesi usaha, Seperti membuat usaha dibidang makan dan minuman,” tandasnya.

Disperindag Tidak Bisa Berbuat Banyak Menanggapi bergugurannya usaha rokok rumahan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggp, Sidik Wijanarko, mengatakan merosotnya perusahaan rokok rumahan yang ada di wilayahnya disebabkan beberapa hal.

Diantaranya, kalahnya persaingan penjualan dipasaran,

juga karena mahalnya harga cukai yang dikeluhkan pengusaha rokok.“Sehingga mereka enggan untuk meneruskan usahanya,” ucapnya.

Adanya persoalan tersebut, pihaknya mengarahkan kepada pengusaha rokok untuk bisa beralih usaha lainnya. Karena aturan Kementerian Keuangan tentang pengalokasian Bantuan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tidak diperbolehkan menyalurkan kepada perusahaan rokok secara langsung. =Mahfud Hidayatullah

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469 | TAHUN III

DIBEKUK. Tersangka dan barang buktinya diamankan di Mapolres Probolinggo Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pembobol Rumah Kosong Dibekuk PROBOLINGGO - Kerja esktra Tim Unit Reskrim Polres Probolinggo Kota berhasil membekuk pelaku pembobol rumah yang di dalangi HIS (37) warga Kelurahan Pucanganom Kecamatan Sidoarjo Kabupetan Sidorjo, Sabtu (18/10) kemarin.

Kapolres Probolinggo Kota AKBP Iwan Setyawam melalui Kasat Reskrim AKP. Damar Bastiar mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan dari korban atas nama Ivan Yuniarto yang baru bepergian bersama keluarga besarnya ke wilayah Malang pada Senin (27/9).

Dari laporan itu, Tim Unit Reskrim Polres Probolinggo Kota langsung bergerak untuk mel-

akukan pengintaian tersangka HIS bersama YTM, SLB, dan YNT berangkat dari terminal Bungurasih Kota Surabaya menuju Kota Probolinggo dengan mengendarai mobil.

Setibanya di Kota Probolinggo, tersangka HIS dan kawan-kawan berputar-putar di wilayah Kota Probolinggo untuk mencari sasaran rumah kosong. Setelah tiba di rumah korban Ivan Yuniarto,

sebagai pengemudi SLB memberhentikan mobil. Kemudian YTM turun dari mobil, dan YNT tetap berada di dalam mobil.

YNT dan YTM langsung mengetuk pagar rumah, dan setelah dipastikan rumah keberadaannya kosong, maka YNT kembali kedalam mobil untuk mengambil dua buah linggis yang digunakan untuk mencongkel gembok pagar serta pintu rumah.

Akhirnya pagar dan pintu rumah Ivan Yuniarto terbuka, selanjutnya YNT dan YTM masuk kedalam rumah untuk mengambil sejumlah barang berharga.

“Barang berharga yang diambil tersangka, yakni dua buah laptop dan jam tangan, satu buah

hardisk eksternal, serta uang tunai senilai Rp. 20 juta. Berhasil mengambil langsung kabur menuju Kota Surabaya,”ujar AKP. Damar Bastiar, kepada wartawan, Rabu (22/10).

AKP. Damar Bastiar menambahkan tersangka HIS adalah mengawasi situasi sekitaran rumah korban dari dalam mobil.

Sedangkan YNT dan YTM bertugas masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berharga milik korban. Satu lagi SLB berperan memegang kemudi mobil sambil mengawasi situasi sekitaran rumah korban. ”Dari hasil mengambil barang berharga di rumah korban tersebut, tersangka mendapatkan ba-

gian dari YNT sebesar Rp.2 juta, satu buah laptop, serta satu buah hardisk eksternal,”tandas Kasatreskrim.

Petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka HIS di Sidoarjo. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti dua buah linggis dan satu buah hardisk eksternal.

“Satu tersangka bernapa YNT berhasil kabur, dan kini menjadi DPO pihak kepolisian. Ancaman hukuman yang dikenakan pada tersangka, yakni pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan, dengan ancaman hukuman penjara tujuh tahun,”ungkap AKP. Damar Bastiar. =M.Hisbullah Huda

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

KAMIS 23 OKTOBER 2014 No. 0469 |2014 TAHUN III KAMIS 23|OKTOBER

No. 0469 | TAHUN III

15 15

TOP SKOR LIGA CHAMPIONS

Messi Bisa Samai Rekor Gol Raul BARCELONA - Megabintang Barcelona, Lionel Messi, berpeluang besar menyamai rekor Raul Gonzales sebagai topskor sepanjang masa Liga Champions. Satu gol Messi ke gawang Ajax Amsterdam dalam lanjutan Liga Champions, Rabu (22/10) dini hari WIB, membuatnya kini hanya membutuhkan dua gol tambahan untuk menyamai rekor legenda Real Madrid itu.

Messi bermain gemilang saat menghadapi Ajax dengan menjadi kreator gol pertama Neymar da Silva Jr pada menit ketujuh, sebelum mencetak gol pada menit ke-24.

Ajax sempat membalas lewat Anwar El-Ghazi sempat pada menit ke-88. Namun, Sandro Ramirez memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit akhir laga.

Satu gol yang dilesakan Messi menjadi gol ke-69 pemain internasional Argentina itu di kompetisi Eropa dan hanya terpuat dua gol dari Raul yang memegang rekor dengan 71 gol. Messi kini sejajar dengan Ronaldo yang juga mencetak 69 gol di Eropa.

Messi pun optimistis bisa menyamai rekor gol tersebut. Duetnya dengan Neymar disebut Messi sebagai salah satu faktor dirinya akan mencetak lebih banyak gol bagi Barca. “Kami berdua mencetak gol untuk tim dan saling mengerti satu sama lain di lapangan. Kami sebenarnya bisa mencetak lebih banyak gol untuk bisa mengakhiri pertandingan (melawan Ajax). Tapi, itulah Liga Champions,” ucap Messi.

Messi dan Ronaldo diprediksi akan saling kejar-mengejar gol di Liga Champions. Ronaldo juga berpotensi menambah koleksi golnya saat Madrid berkunjung ke markas Liverpool dalam lanjutan Liga Champions pada Kamis (23/10) dini hari WIB. Ronaldo memiliki potensi untuk melampaui rekor Raul jika melihat performanya yang semakin tajam dengan mencetak 17 gol hanya dalam 11 pertandingan Liga Champions. =CAROL AJI

MENANG BESAR. Striker Chelsea Didier Drogba (dua dari kiri) dipeluk rekan-rekannya usai mencetak gol ke gawang Maribor pada pertandingan Liga Champions Grup G antara Chelsea kontra Maribor, Rabu (22/10) dini hari WIB di Stamford Bridge. Chelsea membantai tamunya itu enam gol tanpa balas.

Bantai Maribor 6-0, Mourinho Puas LONDON - Pelatih Chelsea Jose Mourinho mengaku sangat puas dengan permainan timnya saat membantai Maribor enam gol tanpa balas pada pertandingan lanjutan Grup G Liga Champions, Rabu (22/10) dini hari WIB di Stamford Bridge. Dua dari enam gol “The Blues” dilesakkan Eden Hazard, sedangkan empat gol lainnya masing-masing dicetak oleh Loic Remy, Didier Drogba, John Terry, dan gol bunuh diri Mitja Viler.

“Ini sangat bagus. Ketika kami mencetak gol ketiga sebelum turun minum, lawan semakin tidak berdaya. Di babak kedua, mereka tidak cukup kuat untuk menyulitkan kami.

Karena itu, ini penampilan yang sangat aman buat kami,” kata Mourinho seusai laga.

Dia menambahkan, “Saya kira, kami sangat kuat saat kami seharusnya kuat sejak awal pertandingan dan inilah yang membuat pada akhirnya kami bermain dengan sangat nyaman. Para pemain menikmati permainan, bermain dengan penuh bambisi, dan mencoba mencetak gol. Jadi ada tiga poin penting dalam pertandingan ini.”

Laga ini menjadi sangat berarti bagi pemain veteran Chelsea Didier Drogba. Pasalnya, inilah untuk pertama kalinya dia mencetak gol di Liga Champions sejak terakhir kali melakukannya pada final Liga Champions 2012 saat mengantar

Chelsea menjadi kampiun mengalahkan Bayern Muenchen di final.

“Saya selalu merasa beruntung bisa mencetak gol di Stamford Bridge dan sekarang saya merasakan hal yang sama. Saya tidak tahu apakah

ini akan menjadi sebuah cerita yang sama lagi saat berjalan mengambil tendangan penalti, tetapi saya berharap demikian,” ujar pemain internasional Pantai Gading ini.

Barca Kalahkan Ajax 3-1

Sementara dari Spanyol, Barcelona meraih kemenangan 3-1 saat menjamu Ajax Amsterdam di Camp Nou secara terpisah. “Azulgrana” membuka keunggulan lewat Neymar da Silva Jr ketika laga baru berusia tujuh menit memanfaatkan umpan Lionel Messi, sebelum Messi sendiri merobek gawang Ajax menit ke-24.

Ajax sempat memperkecil ketinggalan melalui gol Anwar El-Ghazi pada menit ke-88. Namun, misi Sandro Ramirez memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit akhir laga.

Pelatih Ajax Frank De Boer mengeluhkan mental skuat asuhannya yang terlalu menghormati Barca. Dia menilai, hal ini membuat permainan Ajax tidak berkembang, terutama di babak pertama.

“Ada saatnya untuk menaruh respek terhadap lawan, namun juga ada batasan tertentu. Seusai turun minum kami tampak berbeda Ajax.

Saat jeda laga saya katakan pada pemain untuk menebalkan keyakinan mereka dan saya lihat itu cukup berhasil,” kata arsitek 44 tahun itu. =SKY SPORTS/CAROL AJI

16 BACA

KORAN MADURA

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469 | TAHUN III

JUGA

KORAN MADURA

Bantai Maribor 6-0, Mourinho Puas Olahraga | 15

16

KAMIS 23 OKTOBER 2014 No. 0469 | TAHUN III

DIBANTAI BAYERN

GARCIA MENGAKU SALAH

Kiper AS Roma Morgan De Sanctis (#26) hanya bisa memandangi bola yang meluncur ke dalam gawangnya pada pertandingan Liga Champions Grup E antara AS Roma kontra Bayern Muenchen, Rabu (22/10) dini hari WIB di Stadion Olimpico.

ROMA - Pelatih AS Roma Rudi Garcia mengaku salah dalam menerapkan strategi sehingga anak-anak asuhnya dibantai 7-1 pada pertandingan Grup E Liga Champions di Olimpico Stadium, Rabu (22/10) dini hari WIB. Strategi bermain terbuka yang diterapkan Garcia harus dibayar mahal dengan sebuah kekalahan yang sangat telak dan memalukan.

Pada laga itu, Roma tertinggal 0-3 hanya dalam tempo 25 menit.

Bahkan pada 45 menit pertama, tim berjulukkan Serigala Hitam itu tertinggal 0-5. Pada babak kedua, hanya tiga gol yang dicetak kedua tim, masing-masing satu gol dari Roma dan dua gol dari Bayern Muenchen.

Dua dari tujuh gol Muenchen diborong Arjen Robben. sedangkan lima gol lainnya masingmasing dibuat Thomas Mueller, Mario Goetze, Robert Lewandowski, Franck Ribery, dan Xherdan Shaqiri. Sedangkan gol semata wayang AS Roma dihasilkan Gervinho.

Menurut Garcia, seharusnya anak-anak asuhnya bisa meredam pasukan Pep Guardiola, tetapi mereka salah menjalankan taktik di atas lapangan. Meski demikian,

dia tidak mau melempar kesalahan kepada para pemainnya.

“Taktik bermain kami yang hancur dan bukan masalah psikologis. Kami tidak cukup agresif dan membiarkan Bayern Muenchen mengembangkan permainannya.

Saya orang pertama yang melakukan kesalahan. Ini bukan kesalahan para pemain. Kesalahan saya terjadi pada babak pertama karena saya menerapkan strategi yang salah. Seharusnya kami bermain lebih rapat sambil menunggu peluang melakukan serangan balik,” kata pria asal Prancis ini.

Dia melanjutkan, “Mental kami sudah runtuh setelah 10 menit. Kami lari ke depan tetapi permainan tetap dikuasai Bayern dan kami sangat sulit kembali ke jalur permainan yang benar dan terlalu memberi banyak ruang ke-

Interogasi Diri

Pelatih AS Roma Rudi Garcia menyatakan bertanggungjawab atas kekalahan telak yang diderita AS Roma dari Bayern Muenchen. pada Bayern untuk berkembang.”

Di tengah kegalauan akibat kekalahan ini, Garcia tetap senang atas reaksi pemainnya pada babak kedua. Karena itu, dia masih optimistis timnya bisa lolos dari fase grup. Apalagi, pesaing berat mereka di Grup E untuk merebut satu kursi di babak 16 besar, Manchester City ditahan imbang 2-2 oleh tuan rumah CSKA Moscow pada pertandingan terpisah.

“Sekarang kami harus tegakkan kepala karena ada berita

bagus bahwa Manchester City ditahan imbang. Hasil ini memungkinkan kami tetap berada di peringkat kedua grup,” paparnya.

Dia menambahkan, “Kami harus menerima kekalahan ini. Ini juga menunjukkan bahwa kami masih butuh beberapa langkah lagi untuk masuk dalam jajaran tim terbaik di dunia. Kami masih berada di peringkat kedua dan berharap bisa tembus ke babak 16 besar, tetapi tidak dengan cara bermain seperti ini.”

Sementara itu, Direktur Olahraga AS Roma Walter Sabatini mengungkapkan bahwa mereka akan mengevaluasi level internasional Ibukota Italia itu sebelum laga Liga Champions berikutnya.

“Kami akan menginterogasi diri kami sendiri tentang apa yang terjadi karena kami tidak pernah menduga hasil seperti ini. Kami berharap bisa memainkan laga yang membanggakan dengan permainan yang cepat serta tingkat kepercayaan diri para pemain yang tinggi. Ini sebuah pelajaran yang kami petik dan diharapkan akan mengeluarkan penampilan terbaik pada laga berikutnya,” kata Sabatini.

Sedangkan Miralem Pjanic mengaku, mereka tidak bisa berbuat banyak menghadapi Bayern Muenchen yang tampil dengan daya menekan yang tinggi sepanjang pertandingan. “Bayern menekan kami sepanjang 90 menit dan sama sekali tidak memberi ruang kepada kami. Setiap kali kami memegang bola di lapangan tengah, sudah ada pemain Muenchen yang mengepung,” papar Pjanic. =ESPN/CAROL AJI

KAMIS 23 OKTOBER 2014 No. 0469 | TAHUN III

IKUTI OTO LOMBA F TIK IS JURNAL N KORA MADURA

DAFTAR HITAM PENGELOLA OUTSOURCING NAKAL SAMPANG | J

KORAN MADURA

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No.LINA 0469 | TAHUN III PENGALAMAN

NETER G N KOLENA

Fauliena Agustina memegang teguh keyakinan bahwa, “pengalaman adalah guru yang terbaik.”

NP

HALAMA

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Kankemenag Terkesan Bela KKM Dewan: Mestinya Kantor Kemenag Bersih dari Perilaku Koruptif SUMENEP – Dugaan mengalirnya dana jual beli soal hingga miliaran rupiah ke Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Sumenep ditanggapi serius oleh pihak Kemenag setempat. Bahkan, pihak Kemenag terkesan bela Kelompok Kerja Madrasah (KKM) sebagai pembuat soal ujian. Sebab apapun itu pasti butuh biaya, termasuk membuat soal ujian, baik dari cetak soal ujian hingga honor panitia. ”Memang benar, jika biaya pembuatan soal itu dibebankan terhadap siswa.

Sebab apa pun itu kan butuh biaya.

Tetapi tidak benar jika ratusan juta rupiah itu mengalir ke kami. Yang membuat soal ujian itu adalah KKM, bukan kami, yang jelas mereka butuh cetak soal dan bayar honor,” kata Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kemenag Sumenep Moh. Rifa’i Hasyim.

Soal harga soal ujian itu, setiap siswa dibebankan dana sebesar Rp 10 ribu. Jadi dalam satu tahun siswa harus membayar uang ujian sebesar Rp 20 ribu. Dijelaskan bahwa penarikan dana tersebut dilakukan oleh KKM melalui lembaga yang bersangkutan setiap kali akan melangsungkan ujian semester. Dana tersebut akan digunakan sebagai biaya cetak, honor panitia pembuat soal, termasuk untuk biaya transportasi yang bertugas mengantar soal ujian

Kalkulasi Anggaran Pengadaan Soal dalam Satu Semester di Kabupaten Sumenep No Lembaga Jumlah Pungutan Rp 10.000 Jumlah Materi Rp

Siswa per siswa* 1 MI 32.280 Rp 322.800.000 13 materi/semester** 4.196.400.000 2 MTs 27.630 Rp 276.300.000 13 materi/semester 3.591.900.000 3 MA 12.420 Rp 124.200.000 13 materi/semester 1.614.600.000

Jumlah 72.330 Rp 723.300.000 39 materi/semester 9.402.900.000

Keterangan: * versi Kemenag ** rata-rata jumlah materi pelajaran

Kami hanya ingin membantu dan mempermudah saja. Sebab semakin banyak kita mencetak maka cost-nya juga semakin murah, begitu pula sebaliknya.

Moh. Rifa’i Hasyim Kasi Pendma Kemenag Sumenep

ke masing-masing lembaga. ”Sebenarnya, biaya untuk ujian itu tidak sampai Rp 10 ribu. Namun untuk seharga itu hanya untuk menyiasati khawatir ada kegiatan lain, maka siswa harus bayar Rp 10 ribu. Sehingga ketika ada kegiatan lain tidak usah bayar lagi,” terang mantan Kepsek MTs Negeri Tarate itu.

Disinggung masalah sistem pembutan soal ujian, kata Hasyim menggunakan sistem yang lazim dilakukan oleh KKM, yaitu menyusun soal dengan kisi-kisi yang telah ditentukan. Setelah itu KKM masih membentuk sebuah organisiasi yang yang diberi nama MGMP. Dalam MGPM tersebut, nantinya semua guru kelas akan menyatu dengan guru kelas, termasuk juga untuk guru mapel.

Kemudian setiap guru melakukan urun rembug untuk menyusun soal yang akan dikonsumsi oleh setiap murid yang telah dipungut iuran tersebut.

Setelah itu, panita langsung mencetak soal yang telah selesai disusun dan dikoreksi seperlunya. ”Biasanya, untuk percetakannya dipasrahkan kepada induk, yaitu MTsN Tarate dan MAN 1 Sumenep,” terangnya Menurut Hasyim, itu dilakukan untuk efisiensi anggaran. Sebab dirinya meyakini jika setiap sekolah tidak menyatu dnegan KKM dalam pencetakan soal, dikhawatirkan akan memakan biaya yang sangat besar.

Sementara kemampuan finansial di setiap sekolah berbeda-beda, ada yang hanya mengandalkan dana BOS, ada pula lembaga yang sudah telah mandiri. ”Kami hanya ingin membantu dan mempermudah saja. Sebab semakin banyak kita mencetak maka cost-nya juga akan semakin murah, begitu pula sebaliknya,” ungkap Hasyim.

Sementara itu, anggota DPRD Sumenep, Juhari menyayangkan atas tidakan itu. ”Jika benar, tentu kami sangat menyayangkan, karena tidak seharusnya itu tidak dilakukan,” kesalnya. Politisi partai berlambang Kakbah itu menilai jika adanya bantuan dari pemerintah itu dimaksimalkan, maka dirinya meyakini pembuatan soal ujian tidak harus meminta sumbangan terhadap murid.

Bahkan pihaknya menilai adanya sumbangan tersebut sampai ada unsur pemaksaan dan melibatkan uang bantuan pemerintah. Sudah bisa dipastikan penarikan sumbangan tersebut mengarah terhadap prilaku tindak pidana korupsi. ”Sebab sekecil apapun bentukanya, jika melibatktan uang negara, itu sudah termasuk kategori grafivitasi. Karena sudah jelas dapat merugikan negara,” tegasnya. =JUNAEDI/SYM

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO B B

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

KAMIS 23 OKTOBER 2014 No. 0469 | TAHUN III

Pencairan BEasiswa Belum Jelas

Kesmas: Kami Masih Menunggu SK Bupati SUMENEP – Jadwal pencairan bantuan dana untuk mahasiswa miskin (beasiswa) tahun 2014 di Kabupaten Sumenep hingga kini masih belum ada kepastian. Padahal, pengumuman penerima beasiswa itu sudah dikeluarkan pada 2013 lalu. Sehingga, molornya pencairan tersebut membuat sejumlah mahasiswa merasa kecewa lantaran suntikan dana tersebut sangat butuhkan untuk kepentingan biaya studinya.”Jelas kami kecewa, sebab sampai tutup tahun 2014, beasiswa itu belum dicairkan oleh pemerintah,” kata salah satu mahasiswa yang enggan disebutkan namanya.

Dikatakan, berkaca pada waktu pencairan dana beasiswa

tahun lalu, biasanya dicairkan pada pertengahan tahun, yakni sekitar bulan April dan Juni.

“Sayangnya, di tahun 2014 ini hingga menjelang penutupan tahun masih belum kunjung dicairkan. Saya juga tidak tahu karena apa. Tetapi jika kami memang masih layak menerima, mohon cairkan, sebab kami sangat butuh untuk biaya studi kami,” jelasnya.

Ia bahkan menaruh kecewa yang mendalam terhadap molornya pencairan dana beasiswa tersebut. Dan bagi mereka, keterlambatan pencairan dana itu mengesankan bahwa pemerintah tidak serius dan setengah hati dalam mengurus urusan warga miskin. “Pada tahun-

tahun sebelumnya pencairan tidak pernah semolor ini,” tegas mahasiswa yang tercatat sebagai penerima beasiswa berprestasi itu.

Selain persoalan pencairan, para mahasiswa ini juga mengaku resah, pasalnya ada kabar bahwa penerima yang sudah tidak berstatus sebagai mahasiswa tidak akan dicairkan.

Padahal, kekeliruan itu bukan terletak pada mahasiswanya.

Dikatakan, proses pengajuan beasiswa ini dimulai sejak 2013. Sesuai jadwal, pemerintah akan mencairkan dana itu pada pertengahan tahun 2014. ”Wajar jika ada beberapa penerima yang sudah diwisuda.

Sebab, pencairan sangat molor,”

katanya.

Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kabag Kesmas) Setkab Sumenep R Syahwan Effendi mengakui jika sampai saat ini pencairan dana itu masih belum dilakukan. Sebab, hingga kini proses pemberkasan pencairan dana tersebut masih dalam tahap penyelesaian. ”Kita masih menunggu SK Bupati.

Kalau itu sudah keluar kita pasti cairkan,” katanya. Sementara saat ini pemberkasan tersebut sudah diserahkan oleh Kabag Kesmas ke Kabag Hukum untuk disampaikan kepada Bupati Sumenep, A. Busyro Karim.

Ditanya soal isu yang bekembang, jika mahassiwa yang telah ditetapkan sebagai

penerima, tetapi sudah selesai wisuda, pihaknya pastikan tetap akan menerima. Sebab, pada saat pengajuan mereka sudah melampirkan catatan statusnya sebagai mahasiswa. ”Kita berpedoman terhadap lampiran yang disetorkan mahasiswa. Selama melampirkan data-data sesuai dengan persyaratan, maka mahasiswa akan tetap menerima,” terangnya.

Untuk diketahui, tahun ini pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 500 juta. Dana itu akan diserahkan kepada 225 mahasiwa. Rinciannya, setiap mahasiswa mendapatkan dana sebesar Rp 2 juta.

Sedangkan, sisa dari dana itu akan digunakan untuk persoalan adminsitrasi. =JUNAEDI/SYM

Kian Tak Jelas di Tangan Busyro Setelah Batik, Keris, Bunga, Kemudian Destinasi Wisata SUMENEP- Memimpikan Sumenep sebagai Kota Budaya sepertinya hanya ilusi semata. Mengapa tidak, sejak tahun 2010 lalu, pasca Pemilukada Sumenep, ada banyak harapan, Bupati terpilih mampu membawa Sumenep lebih berkarakter dan beridentitas. Bahkan optimisme seolah menjadi nyanyian para seniman dan budayawan saat itu. Tetapi apa dikata, harapan dan optimisme itu kini seolah telah sirna, lapuk oleh hujan dan lekang oleh waktu. Selama 4 tahun kepemimpinan Busyro, Sumenep tetap saja tak beridentitas. Sumenep di tangan Busyro tanpa budaya.

Awal Busyro terpilih sebagai Bupati, ada segudang janji manis, baik pajak gratis, kesehatan gratis, hingga berjanji akan membuat Sumenep kian jaya dan terpandang. Seolah jargon “Super Mantap” hanya menjadi hiasan belaka.

Sebab semuanya hanya berjalan apa adanya, bahkan tak ada yang bisa dibanggakan dari Sumenep.

Pelayanan kesehatan tetap saja buruk, pajak tidak gratis, ekonomi kerakyatan tak menggeliat, hingga kemiskinan terus saja meningkat. Membangun kebudayaan pun selalu putus di tengah jalan; hanya sebatas teori, msikin aplikasi.

Terbukti, 4 tahun kepemimpinannya, pada hari jadi Sumenep ke 744 lalu, rangkaian kegiatannya bertemakan keris. Iya, optimisme itu kembali muncul. Sebab itu adalah iktikad baik untuk membangun Sumenep sebagai kota Budaya. Hari Jadi ke 745 ta-

hun 2014 pun juga jadi harapan semua orang, agar menjadi momentum mempertegas identitas.

Tetapi melihat rangkaian kegiatan, ternyata jauh dari harapan itu.

“Khazanah budaya itu adalah warisan nenek moyang. Seringkali ada gagasan, tetapi hanya selesai di tengah jalan. Sumenep tak serius mengurus budaya. Contoh kecil, hingga sekarang, belum dilakukan maping terhadap sentrasentra pengrajin keris, mulai jaman empu sampai sekarang,” kata salah penggiat seni dan budaya, Khairul Umam, Rabu (22/10).

Mahasiswa Pasca Sarjana UGM Yogyakarta tersebut mengaku cinta Sumenep, sebab Sumenep adalah Kabupaten yang kaya budaya. “Namun, melihat Sumenep hari ini sepertinya ada rasa miris dan pantas mengelus dada.

Sebab tak ada bedanya melihat Sumenep dengan Surabaya dan

Apa kerja pemerintah kita kok sampai sekarang tidak memiliki platform kebudayaan yang jelas”

Ibnu Hajar

Budawayan Sumenep Jakarta. Sumenep sudah metropolitan,” tegasnya.

Tak Punya Platform Kebudayaan Ibnu Hajar, budawayan asal Sumenep pun juga angkat bicara terkait dengan Sumenep tanpa budaya yang jelas. “Tidak ada maping itu telah menandakan bahwa Sumenep tak serius mengurus budaya. Bukti lain, membangun monumen keris jauh dari sentra pengrajin keris merupakan langkah yang kurang masuk akal.

Kalau kita hendak membangun monumen keris, kenapa tidak ditempatkan di sentra-sentra kerajinan keris, semisal di Desa Aeng Tongtong, Kecamatan Saronggi,” ucap Ibnu Hajar, Rabu (22/10), salah satu budayawan Sumenep saat bincang-bincang dengan Koran Madura.

Dahulu, Sumenep menggagas kota batik, kemudian keris, lama kelamaan berubah lagi kota

bunga. Kini, di hari jadi temanya lain lagi, destinasi wisata. “Padahal tidak ada satu pun daerah atau kota yang memiliki multidimensi tailent. Artinya, setiap daerah harus menunjukkan grand tema tentang identitas daerah tersebut, tidak perlu harus menggarap terlalu banyak. Sampai sekarang, saya masih belum menemukan identitas itu pada Sumenep. Dalam ungkapan Madura itu, membangun kebudayaan di Sumenep ibarat kera menangkap belalang,” jelasnya Secara tegas, Ibnu mengungkapkan bahwa tidak ada yang bisa dibanggakan dari Sumenep. Kota malang misalnya, jika bertanya bunga maka di sanalah tempatnya. Bertanya tentang adat keraton, Jogja adalah tempat yang tepat, hingga bertanya tentang tari tradisional, pakaian adat dengan bangunan purenya pasti Bali.

“Apa kerja pemerintah kita kok

sampai sekarang tidak memiliki platform kebudayaan yang jelas.

Mestinya, 4 tahun Busyro mampu mempertegas identitas Sumenep, bukan malah kian abu-abu,” tegasnya.

Pemerintah kita, dalam hemat Ibnu hanya bisa membangun. Begitu tragisnya, monumen pejuang kemerdekaan di Guluk-Guluk kini tak terawat. Monumen itu, tidak hanya terlihat kusam dan kumuh, tetapi sudah mulai rusak.

“Bagaimana kita akan menjadi bangsa yang besar kalau hanya mengurus monomen saja tidak becus,” imbuhnya.

Mengapa itu bisa terjadi? karena tidak ada kesadaran komunal kebudayaan. Bayangkan, selama 4 tahun memimpin, Busyro hanya bisa membuat perda cagar budaya. Itupun selesai hampir tutup tahun 2014, dan itu belum diundangkan, walaupun sudah ditetapkan oleh sang legislatif.

“Kerjanya apa. Ini yang saya katakan sebagai geger budaya. Ibarat ia berada di tengah hutan, tetapi tidak pegang kompas, sehingga ia kebingunan mau kemana.

Agar tidak bingung, hanya ada satu cara. Mari kita duduk bersama, sebab kita punya jurnalis, punya banyak budayawan, pemuda hingga yang lain. Sebab Sumenep itu adalah miliki kita bersama, bukan pribadi atau Bupati,” tutupnya. =SYAMSUNI

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469| TAHUN III

C

KESEHATAN

Ada yang Janggal dalam Pengadaan Obat?

SUMENEP – Pembelian obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Moh. Anwar dinilai janggal. Pasalnya, pengadaan obat yang menelan biaya Rp 7.469.460.040 tersebut ternyata tanpa payung hukum yang jelas.

Sesuai Peraturan dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2007 pasal 105 tentang pedoman tehnis pengelolaan keuangan BLUD menyatakan, bahwa dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 101 ayat 1 harus diselenggarakan berdasarkan jenjang aturan yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. ”Namun, setelah kami cek ke Kabag Hukum (Setkab Sumenep), ternyata sejak tahun 2013 yang lalu, belum ada peraturan daerah (Perda) yang mengataur tentang pembelian obat,” kata Koordinator tim Investigasi Sumenep Corruptian Watch (SCW), Junaidi Pelor, Rabu (22/10) kemarin.

Oleh karena itu, kata Junaidi, pembelian obat-obatan sejak dulu dilakukan tanpa payung hukum yang jelas. Maka otomatis, pengadaan obat tidak resmi. Selain melanggar Permendagri, juga tidak mematuhi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2012 atau Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam aturan itu, kata Junaidi telah dinyatakan bahwa pembelian obat-obatan harus dilakukan pelelangan. Baik lengan khusus maupun pelelngan secara umum. Sebab, pagu anggaran pemebelian obat-obatan tersebut sudah di atas Rp 100 juta.

“Sementara yang terjadi di RSUD dr.

Moh. Anwar tidak melalui pelelangan seperti amanah aturan di atas. Maka menjadi benar penilaian banyak orang jika pihak RSUD masih menggunakan kwitansi ilegal dengan cara memperkecil anggaran dan bekerjasama dengan puluhan perusahaan,” jelasnya Sehingga, menurut Junaidi pengadaan obat-obatan di RSUD dr. Moh. Anwar sudah tidak rasional dan melanggar Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 48/2013 tentang juklak pengadaan obatobatan. ”Walaupun alasan mereka karena efisiensi anggaran, namun langkah ini tetap saja melanggar aturan dan merugikan negara.

Karena terjadi praktik yang tidak sehat antar beberapa pihak,” jelasnya.

Sementara Direktur RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep dr. Ftril Akbar masih belum bisa memberikan keterangan terkait kejanggalan pengadaan obat-obatan tersebut. Sebab saat Koran Madura bertandang ke tempat kerjanya, pihaknya sedang tidak ada di tempat. ”Sekarang bapak masih ada rapat, dan pukul 12 nanti masih ada acara lagi,” kata salah satu stafnya. Ketika dicoba konfirmasi melalui telepon selulernya, hingga berita ini ditulis, teleponnya selulernya tak kunjung aktif. =JUNAEDI/SYM

KEKERINGAN. Petani sedang menabur pupuk, Rabu (22/10). Musim kemarau yang panjang membuat petani padi resah. Sebab, padinya mulai menguning lantaran stok air juga sudah mulai habis.

Anggaran Pilkades Tak Kunjung Cair Moh. Ramli: Ada Prosedur yang Harus Dilalui SUMENEP – Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahap II tahun 2014 mengeluhkan sikap pemerintah. Pasalnya, hingga saat ini, anggaran Pilkades tak kunjung cair. Padahal biaya itu sangat dibutuhkan agar tahapan demi tahapan berjalan sesuai harapan. Kini, beberapa panitia kebingunan akibat anggaran itu tidak dicairkan, karena sebagian desa sudah sampai pada tahap penyaringan adminitrasi bakal calon (Bacalon).

Sandy Tyas Mulyadi, Ketua BPD Desa Payudan Dalemen mengaku kalau sejauh ini biaya yang dikeluarkan sudah banyak. Sementra biaya yang dikeluarkan ia perolah dari pinjam ke beberapa aparatur desa. ”Kalau tidak meminjam, kita mau ngambil dana dari mana, Mas wong anggaran yang dari pemerintah hingga kini masih belum cari,” jelas Sandy Tyas Mulyadi, Rabu (22/10).

Sejak dibentuknya Panitia Pilkades, panitia memang dituntut oleh pemkab agar bersifat proaktif. Karena keberadaan panitia merupakan kunci kesuksesan pesta demokrasi di tingkat desa itu.

Namun, ketika proaktif, kata Sandy, perhatian pemerintah setengah hati bagi panitia.

“Akibat belum cairnya ang-

garan itu, dana pembentukan panitia, sewa sekretariat sampai pembuatan seragam terpaksa harus meminjam ke sejumlah pihak. Bahkan, hutang panitia telah menumpuk begitu banyak,” jelasnya.

Dikatakan, hingga saat ini tahapan demi tahapan sudah selesai dilakukan. Bahkan panitia sudah selesai melakukan pendataan pemilih (Pantarlih), pembukaan pendaftaran bacalon, hingga masuk pada tahapan penyaringan administrasi.

Ketika ditanya apakah sudah disampaikan ke pemkab, kata Sandy bukan hanya disampaikan lewat lisan, tetapi beberapa hari yang lalu, pihak panita sampai mengajukan permohonan pencairan dana. Hanya saja, sampai saat ini masih belum ada kejela-

san terkait waktu pencairan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setkab Sumenep Moh. Ramli mengatakan, bahwa pihaknya tidak bisa serta merta melakukan pencairan terhadap dana pelaksanaan pilkades. Sebab, kata Ramli, sebelum melakukan pencairan, panitia harus melalui mikanisme yang benar.

Salah satunya, kata Ramli, pengajuan permohoanan pencairan dana itu harus melalui Kepala Desa dan Camat setempat. “Baru setelah medapat rekomendasi dari Bupati melalui DPPKA akan mencairkan melalui rekening desa. Kalau masih belum mengajukan, maka tidak akan cair. Sebab mekanismenya memang seperti itu,” kata mantan Camat Batang-Batang itu.

Sementara untuk besaran dana yang akan diterima di setiap desa besarannya tidak akan sama. Berdasarkan informasi, jika hak pilihanya di bawah 300, maka anggaran yang akan diterima sekitar Rp 58 juta, sedangkan kalau di atas 300 ribu hak pilih, pemkab akan menyokong sebesar Rp 60 sampai 70 juta. ”Memang anggaran tidak sama.

Itu disesuaikan denga jumlah hak pilih dan indikator yang lain,” tutup Ramli.

Untuk diketahui, sesuai dengan peraturan yang ada, pelaksanaan pilkades akan dibagi menjaid tiga tahapan. Tahapan yang pertama meliputi pembentukan panita pilkades, pengumuman pencalonan, dan masa waktu pencalonan.

Sedangkan tahapan kedua adalah tahap penyaringan, yakni mulai verifikasi berkas yang telah masuk sampai penetapan calon, kemudian proses penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Sedangkan tahapan yang ketiga merupakan tahpan pencoblosan.

Sementara untuk hari pelaksanaan pencoblosan juga dibagi menjadi tiga tahapan. Pertama, Pilkades akan laksanakan pada tanggal 20 November 2014 dengan 33 desa di bagian utara daratan Sumenep. Kedua, Pilkades akan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2014 dengan 33 desa yang berada di daerah selatan daratan Sumenep. Sementara tahapan ketiga akan dilangsungkan pada tanggal 1 Desember 2014 dengan 24 Desa yang berada di daerah kepulauan Sumenep. =JUNAEDI/SYM

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469 | TAHUN III

Puskesmas TANPA UKL-UPL

Dinkes Kurang Proaktif SUMENEP - Banyakanya pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di lingkungan Kabupaten Sumenep yang belum memiliki Upaya Kelola Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) mendapat sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Hemat dewan, hal demikian merupakan bentuk kurang proaktifnya Dinas Kesehatan dalam bekerja.

Penilaian itu datang dari Moh. Ramzi, anggota DPRD dari Parti Hanura. Menurut Ramzi, banyaknya Puskesmas yang belum memilikinya UKL-UPL tersebut dikarenakan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat kurang proaktif bekerja. ”Jika Dinkes proaktif dalam bekerja, maka saya yakin, semua Puskesmas akan memiliki UKL-UPL itu. Sebab UKL-UPL itu adalah amanah undang-undang,” tegas politisi asal Pragaan tersebut.

Menurut Ramzi, keberadaan UKL-UPL bagi setiap Puskesmas tersebut sangat dibutuhkan. Sebab, limbah Puskesmas, seperti bekas suntikan, botol bekas infus dan Limbah B3 sangat berbahaya kalau tidak dimusnahkan. Sebab, lanjut Ramzi, dampak limbah puskesmas tersebut berpotensi besar terhadap pencemaran lingkungan yang mengakibatkan mudahnya penularan penyakit. ”Kalau dokumen tersebut tidak ada, jelas ini sudah termasuk pelanggaran berat. Dan itu harus disikapi serius oleh pemerintah,” terangnya..

Apalagi adanya dokumen UKL-UPL itu sesuai dengan amanah UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 22, 34 dan 35 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bahwa setiap kegiatan atau usaha wajib dilengkapi dengan Dokumen UKL – UPL. Selain itu juga, keberadaan dokumen itu diperkuat dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (PPLH). ”Jadi, dilihat dari UU yang ada, pemerintah mestinya sudah mulai dulu menerapkan amanah tersebut. Kalau sampai saat ini masih belum, berarti sama saja, Dinkes itu tidak paham UU,” ungkapnya dengan nada kesal.

Sementara Kepala Dinas kesehatan (Dinkes) Sumenep dr. A. Fatoni membantah jika dirinya dikatakan kurang proaktif dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Bahkan merasa keberatn disebut tidak faham aturan.

Sebab, ia beralasan kalau 27 Puskesmas yang belum memiliki dua dokumen tersebut memang sudah sejak puluhan silam. Sementara dirinya baru menjabat sebagai Kepala Dinkes Sumenep pada tahun ini. ”Itu sudah mulai sejak dulu, kami hanya melanjutkan saja dari yang sebelumnya,” ungkapnya Meski begitu, ia mengaku keberadaan dua dokumentasi tersebut dirasa memang sangat penting. Selain, sebagai jaminan terhadap keselamatan pasien, juga kepemilikan UKL dan UPL menjadi syarat puskesmas menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). Untuk itu dirinya mengupayakan pada anggaran tahun 2015 semua Puskesmas diupayakan untuk memiliki dokumen tersebut. =JUNAEDI/SYM

Pembuatan Lahan Parkir Terus Menuai Kritik KKP Berdalih untuk Membantu Jemaah Masjid SUMENEP- Rencana pemerintah membuat lahan parkir di depan Masjid Agung Sumenep terus menuai kritik. Setelah sebelumnya datang dari budayawan Sumenep, kini kritik itu datang dari dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Sumenep.

Anggota DPRD Sumenep, Masdawi menilai bahwa rencana pembuatan parkir di depan Masjid Agung Sumenep akan mengurangi nilai seni dan keindahan masjid.

Pasalnya, pemandangan di depan masjid selama ini sudah sangat indah dan bersahabat bagi masyarakat Madura. “Lah, kalau tumbuhtumbuhan di depan masjid itu dibabat, maka di situ nanti akan panas,” tandasnya, Rabu (22/10).

Masdawi juga menilai, pembuatan lahan parkir di depan masjid itu melanggar zonasi cagar budaya. Ia tidak sepakat jika Masjid Agung

Sumenep itu disebut bukan merupakan cagar budaya hanya karena tidak mendapat surat keputusan (SK) dari yang berhak mengeluarkannya.

Menurutnya, meski tak dapat SK, jika suatu bangunan sudah berumur ratusan tahun, itu layak disebut sebagai cagar budaya dan harus dilindungi. “Jadi menurut saya, bagian depan masjid itu juga masuk bagian dari cagar budaya yang harus dirawat, bukan malah dibabat. Saya kira aneh pemerintah di sini ini. Saat orang banyak menginginkan penghijauan, di sini kok malah mau dibabat,” kesalnya.

Sebagai solusi, ia menyarankan agar merelokasi gedung nasional indonesia (GNI) untuk kemudian dijadikan lahan parkir itu. Karena menurutnya, tempat untuk acara-acara pesta, seperti acara resepsi, seharusnya tidak di tengah-tengah kota. “Karena ketika ada acara di sana (GNI, red.) sering macet. Saya lebih setuju GNI itu yang digeser daripada harus merusak keindahan cagar budaya,” tukas Masdawi di kantornya.

Saat disinggung mengenai harus ada tambahan anggaran jika merelokasi GNI, Masdawi mengatakan selama sesuai dengan kebutuhan, banyaknya anggaran tidak menjadi masalah. Justru yang masalah itu, imbuhnya, jika ingin meminimalisir anggaran tapi harus merusak aset yang mestinya dirawat dan dilindungi, seperti cagar budaya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sudah bersepakat dengan takmir Masjid Agung Kabupaten Sumenep untuk membangun lahan parkir di depan pintu gerbang masjid. Untuk membangun lahan parkir tersebut pemerintah telah menganggarkan Rp. 200 juta. Dana itu nantinya akan dikeluarkan melalui Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP).

Kepala KKP Kabupaten Sumenep, Ir. Abd. Wahid mengatakan, tujuan pembangunan lahan parkir tersebut untuk memperluas lahar parkir bagi jamaah masjid yang selama ini dinilai terlalu. Bahkan, pada hari-hari tertentu, seperti hari raya dan hari jumat, jamaah masjid harus memarkir kendaraannya sampai ke bahu jalan raya. =FATHOL ALIF

BELUM MEMILIKI UKL - UPL. Salah satu puskesmas di Kabupaten Sumenep belum memiliki UKL-UPL. Dinkes dinilai tidak proaktif

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469| TAHUN III

E

KESEHATAN

Warga Keluhkan Pelayanan Kesehatan di Pulau Oksigen

GAGAL. Kapal yang digunakan untuk mengantar warga kepulauan, beberapa waktu lalu. Tahun ini, pemerintah gagal dalam pengadaan kapal besar yang menjadi sarana transportasi warga kepulauan.

Transportasi Laut

Warga Kepulauan Gagal Menikmati Kapal Besar SUMENEP- Warga kepulauan di Kabupaten Sumenep tahun ini dipastikan gagal menikmati alat transportasi laut yang baru. Sebab, pembuatan kapal baru yang direncanakan akan beroperasi di kepulauan setempat gagal terealisasi tahun ini akibat lambannya pemerintah dalam merealisasikannya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep berencana membuat kapal laut yang tahan hantaman ombak. Hal itu dimaksudkan agar dapat memberi kenyaman bagi masyarakat kepulauan saat berlayar. Namun, rencana itu rupanya masih belum mewujud nyata hingga hampir tutup tahun.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep, Mohammad Fadillah mengatakan rencana pembuatan kapal tersebut gagal untuk tahun ini. Ia mengaku, alasan gagalnya pembuatan kapal tersebut karena pemerintah lamban merealisasikannya.

Meski begitu, pihaknya mengaku akan merencanakan kembali pada tahun 2015 men-

datang. Karena jika dipaksakan dilanjutkan pada tahun ini, itu sudah tidak akan memungkinkan mengingat tahun 2014 sudah hampir berakhir. “Untuk pembuatan kapal baru itu membutuhkan waktu yang lama,” jelas mantan Kepala BPBD tersebut.

Dikatakan, rencana pembuatan kapal laut itu sudah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2014. Katanya, dana yang sudah disediakan dalam APBD sebesar Rp. 7 miliar. Sementara Rp. 20 miliar dapat bantuan dari Provinsi. Namun karena lambannya pemerintah dalam merealisasikannya, maka anggaran Rp. 28 itu masih belum tersentuh.

Saat disinggung siapa

operator yang akan mengoperasikannya, Fadillah menuturkan bahwa sampai saat ini masih belum bisa memastikan. Hanya saja, ia menjelaskan bahwa kapal tersebut akan diserahkan kepada pihak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PT Sumekar Line.

Fadilah juga menjelaskan, yang akan membuat kapal baru itu pada tahun 2015 adalah pemenang tender dengan sistem pesanan ke Surabaya. Karena untuk membuat kapal, lanjutnya, pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri. "Insya Allah akan diserahkan kepada PT. PAL di Surabaya," akunya Sementara mengenai rutenya, pihaknya mengaku masih belum bisa menentukan. Menurutnya, rute operasi kapal tersebut baru akan direncanakan setelah pembuatan kapalnya selesai.

“Yang jelas, nantinya kapal itu akan beroperasi dari Kalianget" tutupnya. =FATHOL ALIF

SUMENEP- Pulau Gili Iyang yang digadang-gadang akan menjadi Pulau Wisata Oksigen ternyata sejauh ini masih dinilai kekurangan tenaga medis. Bahkan, di pulau yang menjadi tema hari jadi Sumenep itu masih belum ada Puskesmas. Atas hal itu, warga keluhkan pelayanan kesehatan di daerahnya.

Salah seorang asli warga Pulau Gili Iyang, Asnawi menuturkan sarana kesehatan secara keluruhan di Gili Iyang hanya ada tiga, yaitu Polindes di masing-masing desa; Banraas dan Bancamara, dan satu puskesmas pembantu (Pustu). Dari ketiga sarana kesehatan tersebut, terdapat hanya satu orang tenaga medis.

Asnawi melanjutkan, jika dibandingkan dengan populasi penduduk Gili Iyang, maka jumlah tenaga medis yang ada dinilai kurang. Pasalnya, populasi penduduk di sana kurang lebih sebanyak 8 ribu penduduk. Oleh sebab itu, Asnawi menilai pelayanannya terhadap masyarakat tak maksimal.

Ia juga menceritakan, tenaga medis di sana, terutama yang bertugas di Polindes tidak inten.

“Makanya banyak masyarakat di sini (Gili Iyang, red.) lebih memilih dokter yang asli Gili Iyang.

Soalnya kalau di Polindes sering tidak ada. Informasinya, setiap hari Jumat biasanya pulang ke rumahnya. Dan baru datang lagi kalau sudah hari Senin pagi,” tandasnya, Rabu (22/10).

Lebih lanjut, Asnawi menuturkan, masyarakat sering kewalahan saat ada familinya sakit parah dan harus rawat inap. Menurutnya, jika ada masyarakat Gili Iyang yang perlu dirawat inap harus dirujuk ke puskesmas di Kecamatan Dungkek atau langsung ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Sumenep. Untuk itu, masyarakat butuh waktu banyak karena masih harus menye-

berang laut.

“Kalau mesin perahunya dua, kurang lebih sekitar satu jam dari Gili Iyang ke pelabuhan Dungkek.

Itu kalau langsung ada perahu.

Jika tidak ada, maka masyarakat harus sewa perahu. Ongkosnya kurang lebih Rp. 200 ribu,” tuturnya.

Untuk diketahui, informasi yang didapat Koran Madura, Minggu (19/10) lalu, salah seorang masyarakat Gili Iyang meninggal dunia di Pelabuhan Dungkek. Pasalnya, saat itu ia mau melahirkan dan harus dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Namun, akibat terlalu lamanya perjalanan, nyawanya pun tak tertolong.

Menyikapi kurang maksimalnya tenaga medis di Gili Iyang, anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Sumenep, Masdawi mengatakan agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan itu. Salah satunya dengan membangun Puskesmas di Gili Iyang. Selain untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses kesehatan, hal itu juga berhubungan dengan rencana Gili Iyang sebagai pulau wisata oksigen.

Selama ini, ia menilai fasilitas kesehatan di Gili Iyang, meski belum ada puskesmas, sudah cukup. Hanya saja, ia menyayangkan kinerja tenaga medis di sana. Pasalnya, tenaga medis yang ada di Gili Iyang jika hari libur tidak ada di tempat. “Bidannya kalau Jumat pulang. Pas hari Senin pagi baru datang. Lah kalau ada yang sakit di hari libur itu, bagaimana?,” tandasnya.

Sementara itu, sampai berita ini terbit kepala dinas kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, A. Fatoni tak dapat dimintai konfirmasinya. Pasalnya, saat dihubungi melalui telefon selulernya, sekitar pukul 14.22.

WIB, nomor HP Fatoni sedang berada di luar jangkauan. =FATHOL ALIF

Pasang Iklan di

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

KAMIS 23 OKTOBER 2014 No. 0469 | TAHUN III

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469 | TAHUN III

MADURA

F

DIARE

Ribuan Warga Terjangkit Diare

Tertunduk. M warga Jalan Trunojoyo, Kelurahan Patemon, Kecamatan Pamekasan, diciduk Satpol PP di rumah kos karena tidak mempunyai identitas.

Cewek Penyanyi Karaoke Diciduk di Rumah Kos PAMEKASAN-Seorang cewek yang bekerja sebagai penyanyi atau pemandu karaoke berinisial M , yang masih berusia 17 tahun, diamankan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan, di salah satu rumah kos di Jalan Bonorogo, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Rabu (22/10) kemarin.

M berasal dari Jalan Trunojoyo, Kelurahan Patemon, Kecamatan Pamekasan diciduk petugas karena tidak bisa menunjukkan kartu identitas berupa KTP saat petugas Satpol PP melakukan razia di tempat kos tersebut.

Saat Satpol PP datang ke rumah kos. tersebut, M sedang duduk bersama dua orang teman lelakinya di luar kamar. Dalam pemeriksaan petugas, dua lelaki

teman M itu dapat menunjukkan KTP, sehingga tidak dibawa ke Kantor Satpol PP. Di hadapan petugas, wanita muda tamatan SMP ini mengatakan dirinya tinggal di rumah kos karena lebih mudah untuk menyesuaikan dengan pekerjaannya.

Selain itu dirinya mengaku sudah tidak betah tinggal di rumahnya.

Padahal, rumah M dengan tempat kosnya tidak terlalu jauh.

Dalam setiap bulannya, M mengaku membayar sewa kos sebesar Rp 500 ribu, dan baru tinggal di rumah tersebut 1 bulan terakhir. M menjadi pemandu karaoke untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. “Saya broken home, orang tuanya bercerai dan kawain lagi,” kata cewek berambut panjang ini.

Kepala Satpol PP Pamekasan, Didi Hariadi, melalui, Kepala Bidang (Kabid) Penyidikan dan Penyelidikan Yusuf Wibiseno mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat, bahwa di rumah kos tersebut ditempati anak muda-mudi, sehingga pihaknya langsung turun melakukan razia kerumah kos tersebut.

Diakui Yusuf, dari sejumlah

orang yang tinggal di rumah kos tersebut hanya M, yang tidak bisa menunjukkan identitasnya, untuk itu M dibawa ke Kantor Satpol PP. M dinyatakan melanggar Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 18 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan rumah kos, yang salah satu poinnya menyebutkan, setiap penghuni kos harus memiliki kartu identitas.

“Saat ini (kemarin) kami sedang memeriksa yang bersangkutan, untuk kemudian kami lakukan pembinaan, setelah itu kami akan kembalikan kepada orang tuanya. Petugas kami sedang mencari alamat orang tuanya sesuai dengan pengakuan yang bersangkutan,” kata Yusuf. =ALI SAYHRONI/UZI

PAMEKASAN-Penyakit diare rupanya mulai meresahkan warga Pamekasan. Bahkan, hingga bulan September saja sudah ribuan warga yang diserang penyakit tersebut.

Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Pamekasan warga yang menderita penyakit tersebut mencapai 22. 690 orang penduduk. Mulai tingkat anak-anak hingga orang tua. Penyakit itu menyerang penduduk menyebar di 13 kecamatan di Pamekasan.

Penderita terbanyak tercatat di Puskesmas Palengaan mencapai 4.832 pasien dan paling sedikit di Puskesmas Batumarmar yaitu 155 penderita. Sedangkan di puskesmas-puskesmas lainnya antara 400 sampai diatas 1000 pasien.

Kepala Dinkes Pamekasan, Ismail Bey melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), Dinkes Pamekasan, Rusdi Saleh mengatakan terjadinya penyakit diare disebabkan oleh lingkungan hidup yang kotor. Sebab, jika lingkungan sangat kotor maka warga yang terkena penyakit diare akan bertambah lebih banyak.

Penyakit diare merupakan penyakit dimana penderita mengalami ransangan buang air besar yang terus menerus dengan tinja atau fases yang masih memiliki kandungan air berlebihan. Sementara penyakit ini bisa disebabkan karena ginjal yang mengalami luka, penyakit alergi, sering mengkonsumsi makanan yang asam, pedas ataupun santan berlebihan.

Penyakit diare kata Rusdi bisa dikendalikan dengan cara merubah prilaku hidup masyarakat sendiri. Yakni dengan cara menjaga agar lingkungan sekitar tetap terjaga dalam hal kebersihan lingkungannya. Salah satunya yakni masyarakat dianjurkan untuk tidak Buang Air Besar (BAB) di sembarang tempat. =FAKIH AMYAL/UZI

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469| TAHUN III

G

GENANGAN AIR

Warga Dirugikan Pembangunan Embung

Jadi rawa. Tanah pertanian warga di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, tergenang air embung

Lahan Produktif Jadi Rawa PAMEKASAN-Pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, kerap mengorbankan kepentingan orang lain. Salah satunya dalam pembangunan embung di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, yang menyebabkan lahan pertanian warga tidak lagi produktif.

Pembangunan embung itu bersumber dari dana direktif presiden yang dilaksanakan pada tahun 2013 lalu. Setelah selesai dalam pengerjaannya, embung tersebut dilakukan uji coba, namun dalam percobaan tersebut berakibat tergenangnya lahan milik warga.

Salah satu putra dari pemilik tanah yang terkena dampak pembangunan embung, Faridi mengatakan sejak embung diuji coba pada tanggal 11 Maret 2014 lalu, hingga saat ini sejumlah lahan pertanian di hulu embung, berubah menjadi rawa karena terendam air. Sehingga lahannya tidak bisa lagi digunakan untuk bercocok tanam.

Menurutnya, telah terjadi kesalahan dalam perencanaan pembangunan embung tersebut.

Sebab jika perencanaannya ma-

tang, maka tidak akan ada tanah warga yang terdampak. Selain itu, selama ini masih belum ada solusi terkait adanya tanah warga yang tergenang air akibat pembangunan embung tersebut.

“Pohon kelapa di lahan yang tergenang air sudah banyak tidak berbuah, bahkan ada yang sudah mati. Harapan pemilik tanah, termasuk saya tidak banyak, kami hanya ingin diberikan solusi atas tanah kami, agar bisa tetap kami kelola,” katanya.

Menanggapi kondisi itu, Bupati Pamekasan, Ach Syafii mengatakan pihaknya tetap akan memperhatikan lahan warga yang menjadi dampak embung tersebut, dengan mencarikan solusi terbaik agar tidak ada yang dirugikan.

Pihaknya mempunyai dua opsi solusi yang akan ditawarkan

kepada warga untuk mengatasi persoalan dampak embung, yaitu perbaikan irigasi dan pembebasan tanah milik warga yang terdampak.

“Kami punya dua pilihan yang akan dilakukan, semoga salah satunya dapat menjadi jalan keluar terbaik. Kami akan lakukan perbaikan Irigasi, kalau bisa nanti kami salurkan airnya melalui irigasi,” kata mantan anggota DPR RI itu.

Jika hal itu diperkirakan tidak bisa mengatasi persolahan tersebut, baru Pemkab Pamekasan akan melakukan pembelian tanah warga yang terkena dampak pembangunan embung tersebut. Saat ini pihaknya masih mempertimbangkan dua cara mengatasi dampak embung tersebut.

“Kalau tidak bisa nanti kami akan bebaskan tanahnya. Tetapi saya minta kepada pemilik tanah agar harganya disesuaikan dengan harga pasar, karena kalau tidak sesuai dengan harga pasar, kami bisa ditegur BPK atau BPKP, karena ini memakai uang Negara,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI

PAMEKASAN-Sejumlah warga Desa Bangkes yang tanahnya tergenang air luapan embung di Dusun Lekoh Barat, Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Pamekasan mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Pamekasan Rabu (22/10) kemarin. Mereka mengeluhkan kondisi tanahnya yang tidak bisa ditanami akibat genangan air embung itu.

Kedatangan warga itu untuk meminta DPRD memediasi warga yang menjadi korban pembangunan embung dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, yang terkesan lepas tangan dengan kejadian itu.

Padahal tanah tersebut merupakan tempat bercocok tanam warga.

Salah satu putra dari pemilik tanah, Faridi mengatakan kedatangan ke kantor wakil rakyat itu, untuk mengadukan dampak yang ditimbulkan dari pembangaunan embung tersebut. Sebab, selama ini masih belum ada solusi yang berpihak kepada warga pemilik tanah.

Di hadapan Anggota Komisi 3 DPRD Pamekasan, Faridi meminta agar pembangunan embung tersebut dikaji ulang, utamanya terkait perencanaan.

Sebab dirinya menengarai ada kesalahan dalam perencanaanya sehingga berdampak pada tanah warga.

“Saya mengadukan ini ke dewan karena selama ini belum ada solusi. Selain itu, saya juga meminta seluruh data-data dan berkas perencanaan pembangunan embung agar saya

tahu dimana yang salah dalam bangunan ini,” katanya, usai audiensi.

Terkait hal ini, terang Faridi, dirinya juga telah mendatangi Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pamekasan. Sebab akibat pembangunan embung tersebut membuat lingkungan, khususnya lahan pertanian warga menjadi rusak.

“Kemarin saya juga telah mendatangi BLH. Mereka berjanji untuk menindaklanjuti persoalan ini, dan akan turun untuk melihat lokasi tanah warga serta memeriksa ijin amdalnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Pamekasan, Iskandar berjanji akan menindaklanjuti setiap keluhan dari warga, termasuk keluhan warga atas pembangunan embung di Desa Bangkes, yang telah merugikan warga setempat.

“Untuk mendapatkan penjelasan persoalan ini, kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk membicarakan adanya tanah warga yang terdampak akibat pembangunan embung, sehingga tidak ada warga yang dirugikan,” katanya.

Tidak hanya itu, lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, pihaknya akan mencarikan solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan itu. Sebab pembangunan embung tersebut merupakan proyek yang didanai pusat.

“Kami juga akan carikan solusi yang terbaik terkait persoalan ini,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI

PERTEMUAN-Pemilik tanah yang terkena dampak pembangunan embung mengadu ke Kantor DPRD Pamekasan.

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469 | TAHUN III

Tanpa Sanksi

UMK Lama Tak Terpenuhi

DIANGKUT. Dua motor yang dikendarai Rahmat Hidayat dan Haris Wahyudi diamankan di Satlantas Polres Pamekasan.

Mahasiswa Meninggal dengan Kepala Remuk PAMEKASAN-Rahmat Hidayat, 22, mahasiswa Universitas Madura (Unira) Jurusan Teknik Informatika meninggal dengan kondisi kepala remuk, setelah tabrakan dengan pengendara motor yang sedang balik arah di depannya, Rabu (22/10) kemarin, sekitar pukul 13.00.

Kecelakaan yang dialami warga Jalan Jokotele Gang V itu, terjadi di Jalan Raya Panglegur, depan Islamic Center Pamekasan atau sekitar 100 meter di sisi utara kampus tempatnya kuliah.

Seorang saksi mata di lokasi kejadian, Fathorahman, 40, mengatakan Rahmat Hidayat, yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion M 4508 BH melaju dari arah selatan dengan kecepatan tinggi. Kemudian, di depannya Haris Wahyudi, 24, warga Teja Timur, yang mengendarai Honda Revo M 2327 AF sedang putar balik dari arah utara, sehingga dalam jarak yang sangat dekat antar keduanya, tambrakanpun tidak bisa terhindarkan.

Diduga, tabrakan tersebut terjadi karena Rahmat Hidayat tidak mampu mengendalikan laju sepe-

da motornya yang sedang mendahului Truk. Sementara di depannya kendaraan lain yang sedang putar balik juga tak memperhatikan kendaraan dari arah selatan.

Akibat tambrakkan itu, tubuh Rahmat Hidayat terpental hingga 10 meter dan membuat kepalanya remuk hingga meninggal di tempat kejadian, sementara Haris hanya pingsan dan beberapa saat kemudian sudah sadarkan diri.

“Mungkin saat terpental kepalanya jatuh duluan, sehingga banyak darah yang keluar dari bagian kepala yang mengendarai vixion. Yang naik vixion meninggal, kalau yang revo hanya pingsan,” katanya kepada Koran Madura.

Kedua korban laka tersebut langsung dibawa ke RSUD dr Slamet Martodirdjo Pamekasan.

Rahmat Hidayat yang sudah meninggal dunia kemudian jenazahnya dijemput oleh keluarganya.

Sementara, Haris Wahyudi, yang karyawan salah satu koperasi di Pamekasan, masih dirawat di ruang Unit Gawat Darurat (UGD) RS tersebut.

Suara tangis pecah dari keluarga dan rekan-rekan kuliah Rahmat Hidayat, saat datang ke UGD. Nurus Sholihin, rekan korban yang beberapa saat masih bertemu di Kampus Unira mengatakan Rahmat Hidayat datang ke kampus hanya mengambil beberapa lembar kertas. Kemudian pamit untuk memfotocopy lembaran tersebut dengan buru-buru.

“Kami sangat kaget sekali dan tidak menyangka jadi begini, padahal beberapa menit sebelumnya dia sempat pamit akan fotocopy dokumen” ceritanya.

Hasil visum bagian luar di RSUD setempat, Rahmat Hidayat mengalami pendarahan di bagian telinga, hidung, dengan kondisi dahi remuk ditambah beberapa lecet di tangan, pinggang dan lutut kanan. =ALI SYAHRONI/UZI

PAMEKASAN-Sudah menjadi kebiasaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pemkab Pamekasan mengajukan kenaikan Upah Minimun Kabupaten (UMK) setiap tahun. Tahun ini, juga sama dilakukan lembaga itu, yakni mengusulkan kenaikan UMK tahun 2015 ke Gubernur Jawa Timur.

Pada tahun 2014 ini, UMK kabupaten ini mencapai Rp 1.090 000. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun 2013 yang hanya Rp1 juta. Pada tahun 2015, Dinsosnakertrans kembali mengusulkan kenaikan UMK sebesar Rp. 1.150.000 kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 60 ribu dari tahun sebelumnya.

Meski demikian, sejumlah buruh perusahan masih banyak yang mengeluhkan, karena perusahaannya tidak membayar sesuai dengan ketetapan UMK. Namun, instansi itu jarang memberikan sanksi tegas kepada pengusahanya. Alasanya, karena tidak ada laporan dari buruh, dan kawatir ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pelaksana Harian Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasaan Ketenagaan, Dinsosnakertrans, Ali Khusni menuturukan usulan kenaikan UMK tersebut diusulkan berdasarkan hasil rapat yang melibatkan perwakilan pengusaha dan perwakilan buruh.

Perbedaan pendapat menge-

nai angka usulan UMK tersebut terus bergulir saat pembahasan.

Perwakilan penguasaha menginginkan UMK diusulkan Rp 1.140 000, sementara perwakilan buruh menginginkan kenaikan mencapai Rp.100 ribu dari tahun sebelumnya atau sekitar Rp1.190.000. Namun, berdasarkan hasil pertimbangan akhirnya diputuskan Rp 1,150.000.

Usulan tersebut sudah disampaikan kepada Bupati Pamekasan, Achmad Syafii pada 17 Oktober dan ditanda tangani 18 Oktober. Sehingga, pada 20 Oktober Dinsosnakertrans mengusulkan ke Gubernur Jawa Timur, dan diumunkan pada 21 Oktober.

Pada 17 sampai 19 November 2014, Gubernur Jawa Timur akan melakukan pemantapan akhir atas seluruh usulan UMK yang diajukan 38 kabupaten/ kota seJawa Timur. Diperkirakan penetapan UMK akan disahkan pada tanggal 21 November 2014.

Selama proses pemantapan tersebut, gubernur akan mengevalusi usulan UMK masingmasing kabupaten/ kota. Bisa jadi menyetujui atas usulan tersebut atau menolak usulan dengan cara menaikan nominal UMK tersebut.

Batas penyerahan usulan UMK 2015 hingga 18 Oktober lalu. Namun sampai kemarin, baru 20 daerah yang menyetorkan usulan UMK 2015 ke Dewan Pengupahan Jawa Timur, dari 38 kabupaten/kota. =FAKIH AMYAL/UZI

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469| TAHUN III

I

Raperda Pilkades Diprioritaskan PAMEKASAN-Setelah komisi-komisi di DPRD Pamekasan terbentuk, ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembahasan. Salah satunya di Komisi 1, yang memprioritaskan pembahasan Raperda tentang Pilkades serentak. Sebab munurut Komisi 1, setelah rehat di 2014 ini, Pilkades serentak itu harus segera dilaksanakan awal 2015 mendatang.

Menurut Ketua Komisi 1 Ismail, Perda baru yang mengatur tentang Pilkades serentak di Pamekasan ini sangat penting. Sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ditambah lagi, pemerintah telah menerbitkan PP terkait hal tersebut. Namun dasar hukum itu belum cukup, dan belum bisa dit-

erapkan di Pamekasan, sebelum ada Perda baru yang sejalan dengan itu. Karena itu Perda baru ini sangat mendesak. Jangan sampai Pilkades yang sudah lama rehat ini, menjadi molor lagi. Karena itu secara tidak langsung mengganggu tata pemerintahan desa itu sendiri. Khususnya jabatan Kades yang masa kerjanya sudah berkhir di 2014 ini.

OLAHRAGA

AQ Sarankan Wakil Rakyat Asal Madura Warisi Persepam PAMEKASAN-Setelah resmi melepas PMU, Achsanul Qosasi (AQ) menyarankan agar berikutnya Persepam ditangani salah satu wakil rakyat di DPR RI dari Dapil Madura. Sebagaimana dirinya dulu saat menjadi Anggota DPR RI, selama tiga tahun terakhir menangani klub kebanggaan Pamekasan dan Madura ini. Menurutnya hal ini tidak menyalahi aturan sebagai wakil rakyat. Bahkan bisa dijadikan sarana komunikasi oleh wakil rakyat tersebut terhadap masyarkat Madura.

Dikatakan, dari delapan wakil rakyat asal Madura di senayan itu, salah satunya bisa, siapapun itu, apakah asli Pamekasan atau luar Pamekasan, memanfaatkan Persepam ini sebagai media komunikasi. Jika mereka mengerti akan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, hal bisa jadi salah satu peluang bagi mereka untuk lebih mendekatkan diri dengan dapilnya.

Dirinya sendiri sudah membuktikannya, setelah dirinya menangani Persepam, antara dirinya sebagai wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya menjadi lebih dekat.

“Mereka bisa melakukan ini.

Daripada nanti Persepam ditangani orang luar Madura,” ungkap AQ. Sebagai diketahui beresama, delapan anggota DPR-RI asal Madura yang sudah dilantik 1 Oktober lalu antara lain, Nizar Zahro (Partai Gerindra), Junaidi (Partai Nasdem), Farid Al-Fauzi

(Partai Hanura), Ifan Haz (PPP), Mat Nasir (Partai Demokrat), Zainal Amali (Partai Golkar), MH Said Abdullah (PDI-P), dan mantan Bupati Pamekasan Kholilurrahman (PKB). AQ berharap salah satu dari mereka bisa mewarisi Persepam ini dari dirinya. Lebih baik lagi jika yang menangani yang berasal dari Pamekasan, mengingat Persepam ini adalah klub asli Pamekasan.

Selain itu, juga dikatakan bahwa pasca Persepam ini lepas dari PT. Pojur Madura United dan dikembalikan ke Pemkab Pamekasan, ada sejumlah branding dan merk yang selama ini melekat pada Persepam harus dilepas. Sebab branding dan merk itu hak sepenuhnya milik PT. Pojur Madura United. Sementara PT. Pojur Madura United sudah melepas Persepam.

Sejumlah branding dan merk yang akan ditarik oleh PT. Pojur Madura United ini antara lain, Persepam tidak bisa menggunakan nama tambahan Madura United, karena tambahan Madura United adalah hak milik dari PT. Pojur Madura United. Loreng merah putih dan loreng biru hitam pada kostum atau jersey, juga design dan corak warna yang digunakan, adalah branding yang dimiliki PT Pojur Madura United. Tulisan Madura di dada pada kostum tidak bisa digunakan lagi oleh Persepam. =SUKMA FIRDAUS

“Kami akan memprioritaskan ini. Karena waktunya memang sudah mepet. Dan sebentar lagi sudah 2015,” tukas Ismail kemarin (21/10).

Karena itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Bapemas dan Pemdes Pamekasan guna segera menindaklanjuti pembahasan Raperda tersebut.

Sementara menurut Kepala Bapemas dan Pemdes Masrukin, saat ini rancangan Raperda tentang desa yang baru itu tengah dibahasnya. Dan diperkirakan baru akan selesai Desember mendatang. Dengan demikian, Perda ini belum bisa disahkan awal Januari besok. Sehingga rencana Pilkades dilakukan awal tahun ini bisa tidak terealisasi. Karena

Perdanya belum disahkan. Hal ini juga diamini oleh Masrukin.

Malahan Masrukin memperkirakan Pilkades serentak baru bisa dilakukan pertengahan 2015 besok.

“Dan Raperda ini memang baru akan dimasukkan pada Prolegda 2015 mendatang. Sehingga baru akan dibahas di DPRD tahun depan,” ucap Masrukin.

Selain itu, lamanya proses pengesahan Raperda ini, sehingga dia memastikan Pilkades serentak tidak bisa cepat dilaksanakan, karena masih banyak proses yang harus dilewati. Diterangkan, meskipun Perda itu nantinya sudah disahkan. Tidak bisa langsung diberlakukan begitu saja. Karena masih melewati uji publik dulu,

serta evaluasi dan rekomendasi dari Gubernur Jatim.

Sebagaimana diberitakan, hingga saat ini sudah puluhan Kades yang masa jabatannya habis sejak akhir 2013 hingga saat ini. Sedangkan di 2015 besok, diperkirakan ada sekitar 32 Kades yang masa jabatannya akan berakhir. Karena itu, di 2015 besok akan menumpuk pelaksanaan Pilkades, yang dilakukan secara serentak, hasil dari akumulasi itu semua. Untuk Kades yang jabatannya sudah berakhir, kini dijabat Pejabat Sementara (Pjs), yang ditunjuk langsung oleh Bupati, yang diambilkan dari PNS kantor kecamatan di desa bersangkutan. =SUKMA FIRDAUS

AIR MINUM

PDAM Membiarkan Pipa Bocor di Tengah Krisis Air Bersih PAMEKASAN - Di tengah sulitnya masyarakat di sejumlah kecamatan di Pamekasan akibat musim kemarau panjang, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan justru membiarkan pipa jaringannya bocor. Sehingga, puluhan liter air bersih terbuang sia-sia di Jalan Patemon Gang 1, Kelurahan Patemon, Pamekasan.

Warga setempat, Mulyani mengatakan bocornya pipa PDAM tersebut sudah 10 hari lamanya.

Namun, petugas PDAM tidak

sigap dalam melakukan perbaikan. Akibatnya, saluran air untuk jaringan ke pelanggan mengurang dan pengguna jalan yang melintas di kawasan itu terganggu.

Mulyani mengaku tidak mengetahui penyebab bocornya pipa PDAM tersebut. Yang jelas kata Mulyani, bocoran pipa tersebut sangat menganggu dan air bersih terbuang sia-sia.

Ia mengaku kasihan kepada warga Pamekasan yang tengah kekurangan air. Sementara air bersih terbuang sia-sia, akibat

kelalaian PDAM dalam memperbaiki pipa yang bocor.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Pamekasan mengaku kecewa terhadap kinerja PDAM Pamekasan. Ia menilai perusahaan daerah itu telah lalai melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan PDAM. Apalagi, kata Sahur masyarakat saat ini tengah kekurangan air bersih.

Ia meminta PDAM agar segera menangani kebocoran pipaa itu dan meminta agar kejadian serupa tak terulang.

Sebab, jika hal itu terjadi maka akan merugikan kepada pelanggan PDAM maupun merugikan uang negara. Sebab operasional PDAM diambilkan dari APBD Pamekasan.

Menanggapi hal itu Direktur PDAM Pamekasan, Agus Bahtiar mengakui adanya kebocoran pipa PDAM. Ia mengaku pipa tersebut merupakan pipa jaringan terhadap pelanggan.

Ia berdalih laporan pipa bocor di Kelurahan Patemon tersebut, sudah sering diperbaiki namun berkali-kali rusak.

Sementara pada saat yang bersamaan ada pipa PDAM bocor, sifatnya emerginsi sehingga ia mengutamakan perbaikan di titik lain. Agus berjanji perbaikan pipa bocor akan dilakukan secara maksimal. Dan memastikan tidak akan ada pipa bocor lagi. =FAKIH AMYAL/UZI

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

KAMIS 23 OKTOBER 2014 No. 0469 | TAHUN III

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469 | TAHUN III

MADURA

J

Daftar Hitam Pengelola Outsourcing Nakal SAMPANG- Ketidak jelasan prosedur kontrak gaji UMK untuk para pekerja outsourcing pada petugas kebersihan di RSUD Sampang, Rudi Hartono sepertinya terus berlanjut.

Setelah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Madura Development Watch (MDW) pada Selasa (21/10) kemarin mendatangi gedung RSUD, kini giliran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang jadi sasaran para buruh yang tergabung dalam Serikat Peduli Buruh Madura (SPBM).

Pada Rabu (22/10), tepat pukul 11.00 Wib kantor DPRD Sampang tiba-tiba ramai dengan lalu lalang para buruh. Mereka datang atas nama keadilan dengan membawa tuntutan agar rekanan penyedia outsourcing yang nakal di black list dari daftar rekanan.

Di hadapan Dewan Komisi IV DPRD Sampang, SPBS membeberkan semua kejanggalan-kejanggalan prosedur kontraktual pengelola tenaga kerja outsourcing mulai tahun 2010 hingga tahun 2014. Bahkan ia menyatakan secara tegas bahwa, prosedur kontrak yang dilakukan pengelola outsourcing di RSUD Sampang bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan, karena juga ditengarai telah melakukan pemotongan upah tenaga kerja outsourcing .

Tamsul, koordinator audiensi buruh mengatakan bahwa kedatangannya ke kantor DPRD untuk mengadu dan melaporkan masalah prosedur kontrak gaji UMK yang tidak jelas, bahkan telah keluar dari standar UMK yang ada.

“Kedatangan kami tak ada lain untuk mencari keadilan. Karena mereka sudah merampok hak-hak pekerja buruh. Kita hanya ingin menyampaikan ke dewan agar memberikan dukungan kepada kami dalam upaya-upaya pengungkapan kasus ini, agar tidak terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang,” pintanya kepada awak media, Rabu (22/10).

Sesaat kemudian, setelah Tamsul menyampaikan tentang tuntutannya itu, Rudi Hartono,

mohammad muhlis/ koran madura

Dewan: Kami Akan Segera Panggil Dinas Terkait

MENCARI KEADILAN. Gabungan LSM ketika melakukan diskusi dengan anggota dewan di kantor DPRD Sampang, Rabu (22/10).

Data Pemotongan Upah Buruh Outsourcing Tahun 2010 terjadi pemotongan Rp 158.100.000 (8 orang X 12 bulan X 225.000 dan 35 orang X 12 bulan X Rp 300.000).

Tahun 2011 terjadi pemotongan Rp 171.000.000 (8 orang X 12 bulan X Rp 250.000 dan 35 orang X 12 bulan X Rp 350.000) Tahun 2012 terjadi pemotongan Rp 102.765.800 (8 orang X 12 bulan X Rp 129.700 dan bulan 1 : 38 orang X 1 bulan X Rp 204.700,bulan 2 : 38 orang X 1 bulan X Rp 179.700,bulan 3 : 38 orang X 1 bulan X Rp 154.700, bulan 4 : 38 orang X 8 orang X Rp 229.700) Tahun 2013 terjadi pemotongan gaji Rp 63. 495.000 (51 orang X 12 bulan X Rp 70.000 dan 51 orang X Rp 115.000) Tahun 2014 terjadi pemotongan gaji Rp 84.960.000 (4 bulan X 59 orang. X Rp 90.000 dan 8 bulan X 59 orang X Rp 135.000).

Total pemotongan gaji dari tahun 2010-2014 Rp 158.000 .000 + Rp 171.000.000 + Rp 102.765.800 + Rp 63.495.000 + Rp 84.960.000 = Rp 580.320.800

salah seorang petugas kebersihan RSUD Sampang yang jadi korban outsourcing nakal juga ikut bersuara dan mengadu kepada anggota dewan. Menurutnya, ia sangat keberatan dengan pengelola tenaga outsourcing , lantaran tanpa alasan yang jelas, pada tanggal 1 Mei 2014 lalu, ada pemutusan kontrak sepihak oleh

pengelola. “Saya diputus kontrak waktu hari buruh itu. Ini jelas merupakan bentuk pelecehan kepada saya, apalagi waktu tata cara komunikasi untuk tanda tangan kontrak dengan pekerja sangat tidak sopan, masak bilang silahkan tanda tangan, kalau tidak sanggup silahkan mengundurkan diri,” jelasnya.

Rudi juga menyampaikan bahwa permasalahan tersebut sudah sempat diadukan kepada Dinsosnakertrans Sampang.

Akan tetapi, ia kembali mendapatkan jawaban yang hampa.

“Sempat mengadu ke Dinsos, tetapi tidak ada respon. Terkait gaji, semestinya gaji kami perbulan Rp 880 ribu, tetapi ternyata kami hanya menerima Rp 500 ribu saja, lain lagi jika kami tidak masuk, nanti akan dipotong Rp 30 ribu kecuali ada ijin dari dokter,” ungkapnya di hadapan dewan komisi IV. Ketua komisi IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana berjanji akan segera mempelajari terkait kasus penyedia jasa kebersihan di RSUD Sampang. Bahkan pihaknya akan meminta kepada pihak Dinsosnakertrans untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut supaya tidak berlanjut. Karena menurutnya, jika mengacu pada UU No 13, buruh itu mendapatkan upah yang layak.

“Dalam waktu dekat kami akan memanggil pihak-pihak terkait. Bahkan terkait UMK yang tidak dilaksanakan ini akan dipertanyakan langsung pada dewan pengupahan Kabupaten. Dan dewan siap mengawal agar gaji upah outsourcing dari tahun 2010 hingga 2014 supaya dikembalikan sesuai haknya,” janjinya.

Untuk diketahui, ditahun 2010 kalau petugas senior Rp 600 ribu, petugas kebersihan biasa bervariasi, antara Rp 200 ribu hingga Rp 500 ribu. Di tahun 2011, petugas senior upahnya sebesar Rp 600 ribu, petugas biasa Rp 500 ribu.

Tahun 2012, petugas senior Rp 600 ribu, petugas biasa bulan pertama Rp 525 ribu, bulan kedua Rp 550 ribu; bulan ketiga Rp 575 ribu; bulan keempat Rp 500 ribu.

Sedangkan tahun 2013 Rp 810 ribu dari Rumah Sakit dan dari PT Rp 765. Tahun 2014 upah Outsoursing dari RSUD Rp 810 ribu dan dari PT Rp 765 ribu. =MOHAMMAD MUHLIS/SYM

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469 | TAHUN III

Nahkoda Anyar Harus Sangar Edwin Siregar Sisakan Tiga PR Mantan Kepala Kepolisian Resor Sampang AKBP Imran Edwin Siregar saat ditemui Koran Madura beberapa waktu lalu.

SAMPANG - Bergantinya pucuk pimpinan di kubu Kepolisian Resort (Polres) Sampang, dari AKBP Imran Edwin Siregar ke AKBP Yudo Nugroho Sugianto bukan hanya menjadi ajang seremonial saja, nahkoda anyar harus lebih sangar dalam menuntaskan beberapa kasus kriminal di Kabupaten Sampang.

Pasalnya, setelah serah terima jabatan kepada Kapolres yang baru, AKBP Imran Edwin Siregar menyisakan tiga Pekerjaan Rumah (PR) dalam penanganan kasus kriminal di tubuh Mapolres.

Hal itu diungkapkan sendiri oleh mantan Kapolres Sampang, AKBP Imran Edwin Siregar. Ia mengatakan, sesuai catatan, tiga kasus belum selesai dituntaskan. Tiga kasus tersebut adalah kasus tindak pidana pembunuhan. Diantaranya, dua kejadian pembunuhan berada di Kecamatan Banyu-

ates, dan satu kasus pembunuhan di Kecamatan Robatal.

“Selama bertugas di Sampang ada tiga kasus yang belum terungkap pelakunya, tapi harapan saya kepada Kapolres Sampang yang baru ini (AKBP Yudo Nugroho Sugianto, red.) mempunyai resep yang jitu dalam menyelesaikan tiga kasus tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolres Sampang yang baru, AKBP Yudo Nugroho Sugianto, mengungkapkan bahwa tiga kasus pembunuhan yang belum terselesaikan itu akan didalami dulu. Sejauh mana perkembangan kasus tersebut. “Karena saya masih baru, sehingga masih harus melihat situasi dulu, nanti akan saya liat perkembangannya ke depan,” katanya.

Tetapi berdasarkan pengamatannya saat masih bertugas di Polda Jatim, situasi di Sampang terbilang kondusif. Sebab, ia mengaku tahu betul saat dirinya bertugas sebagai Kadin Sat Brimob Polda Jatim di tahun 2012. “Saya tahu karena pada saat ada konflik sosial, kebetulan saya bertugas di Sampang,” jelasnya. =RYAN HARIYANTO/SYM

Keluarga Besar Dinas PU Pengairan Kabupaten Sampang

Mengucapkan

UPAH MINIMUM KABUPATEN

Penetapan UMK Tidak Hanya Berpatokan Pada KHL SAMPANG- Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Sampang, Malik Amrullah mengatakan bahwa proses penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tidak hanya berpatokan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), akan tetapi masih ada variabel lain yang digunakan sebagai patokan dalam menentukan UMK. Variabel tersebut meliputi peningkatan kesejahteraan pekerja buruh, produktivitas makro dan pertumbuhan ekonomi daerah, kondisi pasar kerja, faktor inflasi dan insentif perumahan serta transportasi bagi pekerja. “Maka hal ini dapat dipertimbangkan sehingga upah pekerja dapat naik secara signifikan,” ucapnya, Rabu (22/10) saat dikonfirmasi.

Dijelaskan, proses penetapan UMK tersebut sesuai dengan Permenakertrans No. 13 tahun 2012 tentang ketenagakerjaan. Sementara proses pembahasan dan penetapan UMK dilakukan atas usulan dari Dewan Pengupahan, dalam hal ini Sekertaris Daerah (Sekda) Sampang, Puthut Budi Santoso, kemu-

dian direkomendasi dan dipertimbangkan kepada Gubernur Jawa Timur.

“Jadi, proses pembahasan untuk penetapan UMK ini harus sesuai dengan Permenakertrans, selanjutnya diusulkan kepada dewan pengupahan untuk diajukan pertimbangan ke Gubernur,” jelasnya.

Ia menambahkan, bilamana pemerintah daerah sudah menyampaikan usulan UMK Sampang untuk tahun 2015 kepada Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Jawa Timur, maka UMK Kabupaten itu ditetapkan berdasarkan aturan yang ada.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengupahan, Puthut Budi Santoso tak lain Sekda Sampang, belum bisa memberikan keterangan. Sebab, berkali-kali dihubungi belum ada jawaban, walaupun nada deringnya terdengar aktif. Bahkan melalui pesan singkat pun tak juga ada jawaban.

Diketahui bahwa pada Selasa (21/10) RSUD didatangi oleh MDW dan buru soal ketidak jelasan prosedur kontrak gaji UMK untuk para pekerja outsoursing pada petugas kebersihan di RSUD Sampang, Rudi Hartono. =RYAN HARIYANTO/SYM

Keluarga Besar Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Kabupaten Sampang

Mengucapkan SELAMAT JALAN KAPOLRES SAMPANG YANG LAMA AKBP IMRAN EDWIN SIREGAR, SIK DAN SELAMAT DATANG AKBP YUDO NUGROHO SUGIANTO, SIK SELAMAT BERTUGAS SEBAGAI KAPOLRES SAMPANG

Ir. Wahyu Prihartono, MM Kepala

Keluarga Besar Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sampang

Mengucapkan

SELAMAT JALAN KAPOLRES SAMPANG YANG LAMA AKBP IMRAN EDWIN SIREGAR, SIK

SELAMAT JALAN KAPOLRES SAMPANG YANG LAMA AKBP IMRAN EDWIN SIREGAR, SIK

DAN SELAMAT DATANG AKBP YUDO NUGROHO SUGIANTO, SIK SELAMAT BERTUGAS SEBAGAI KAPOLRES SAMPANG

K

DAN

Ir. Toni Murdiwanto, M.Si Kepala

SELAMAT DATANG AKBP YUDO NUGROHO SUGIANTO, SIK SELAMAT BERTUGAS SEBAGAI KAPOLRES SAMPANG

Ir. RPH Moh. Zis, MT Kepala

L

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469 | TAHUN III

SAMPANG - Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang kembali dikeluhkan oleh pasien. Itu bermula saat pasien operasi pengangkatan platina dipaksa pulang dengan kondisinya belum memungkinkan. Padahal pihak keluarga merasa keberatan dan meminta agar pasien tetap dirawat sampai kondisinya sembuh total.

Informasi yang berhasil dihimpun oleh Koran Madura di lokasi, pasien atas nama Huzzaini (17) warga Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal merupakan salah satu pasien yang baru satu hari menjalani operasi pengangkatan platina di kaki kanannya.

Namun, baru satu hari setelah operasi, pihak rumah sakit meminta agar pasien dibawa pulang tanpa alasan yang jelas. Itupun tanpa persetujuan dari keluarga.

Keluarga pun meminta toleransi waktu kepada pihak RSUD agar

Pelayanan RSUD Kembali Dikeluhkan Pasien Operasi Tulang Dipaksa Pulang pasien tetap mendapat perawatan intensif, karena diketahui kaki bekas operasi mengalami pendaharan.

Berdasarkan pengakuan keluarga, keberadaan pasien sepertinya memang tidak dikehendaki. Sebab pada pada pukul 11.30 WIB, pasien kembali dipaksa pulang setelah pada permintaan yang pertama tidak diiyakan, sementara pihak keluarga kembali menolaknya karena pasien masih mengerang kesakitan. Insiden tersebut tidak sampai di situ, untuk ketiga kalinya, tepat pada pukul 13.30 wib kembali meminta pasien untuk pulang dengan nada paksaan, sehingga keluarga pasien kembali menolaknya. Karena merasa berulang kali dipaksa pulang akh-

Saya selaku ibu kan kasihan melihat anak saya merengek kesakitan, apalagi tadi pagi kakinya mengalami pendarahan. Namun rumah sakit sampai tiga kali terus menerus menyuruh pulang meski kita keberatan.

Sumiatun

Ibu Pasien Huzzaini

irnya keluarga pasien memohon jangka waktu satu hari agar pasien masih bisa dirawat di ru-

rumas sakit untuk memulangkan pasien yang baru di operasi tersebut tergantung pada kondisi pasiennya. Menurutnya, jika kondisi pasien sudah baik dan operasinya tergolong ringan, maka pasien boleh dipulangkan.

“Penanggung jawab pasien yang dipulangkan adalah dokter dan pasien yang dioperasi itu boleh dipulangkan tergantung pada kondisi pasiennya. Jika itu operasi ringan, seperti bisulan itu bisa langsung di pulangkan.

Kami pasti tindaklanjuti persoalan ini, dan kami akan meminta keterangan langsung kepada dokter dan pasien yang bersangkutan, agar persoalan ini bisa terselesaikan dengan baik,” kelitnya. =MOHAMMAD MUHLIS/SYM

Bantuan Dorkas

SEREMONIAL Salah satu prosesi penyambutan Kapolres Sampang yang baru AKBP Yudo Nugroho Sugianto, Rabu (22/10). Proses serah terima jabatan Kapolres Sampang berjalan lancar dan khidmat.

Sertijab Polres Sampang Berjalan Khidmat SAMPANG - Serah Terima Jabatan (Sertijab) di halaman Kepolisian Polres Sampang, pada Rabu (22/10) berjalan khidmat. Selain sebagai lepas pisah Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar dengan para jajaran Polres Sampang, ia juga pamit untuk menempati pos baru sebagai Wadir Intel Polda Jatim.

Sementara untuk jabatan Kapolres Sampang diisi oleh AKBP Yudo Nugroho Sugianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kaden I Sat Brimob Polda Jatim. Pemutasian di Jajaran Polri tersebut dilakukan berdasarkan TR Mabes Polri ST/1883/ VIII/2014 tertanggal 28 Sepetember 2014.

AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan dalam acara sertijab tersebut pihaknya mohon pamit untuk bertugas di pos baru sebagai Wadir Intel Kepolisian Polda Jatim. Ia minta doa dan restu kepada seluruh jajaran Pemkab dan Polres Sampang agar dirinya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Selama ber-

mah sakit. Meski pihak keluarga masih keberatan jika pasien diminta untuk cepat pulang.

Sumiatun (38), ibu Huzzaini menuturkan jika dirinya merasa keberatan dengan pelayanan RSUD Sampang. Bahkan tak habis berpikir ketika rumah sakit berulang kali memaksa anaknya untuk dibawa pulang meski kondisinya masih belum layak dipulangkan. ”Saya selaku ibu kan kasihan melihat anak saya merengek kesakitan, apalagi tadi pagi kakinya mengalami pendarahan. Namun rumah sakit sampai tiga kali terus menerus menyuruh pulang meski kita keberatan,” ucapnya kepada awak media.

Menanggapi hal tersebut, Humas RSUD Sampang, dr. Yuliono mengatakan bahwa kebijakan

tugas di Sampang, ia mengaku lebih dewasa berpikir dalam menangani semua persoalan.

“Ada khas tersendiri pada setiap daerah, terutama pada waktu pertama masuk di wilayah Kabupaten Sampang, sebab saat itu ada banyak konflik sosial yang terjadi. Sehingga membuat saya mendapat pengalaman berharga, ini jelas menjadi motivasi dalam tugas baru saya,” ungkapnya.

Imran berharap agar keharmonisan antara TNI dan Polri tetap di jaga. “Se-Indonesia hanya di Sampang ini antara Polri dan TNI sangat akur, akrab, saling menghargai. Tolong harmonisasi ini terus di jaga,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Sampang AKBP Yudo Nugroho Sugianto, berjanji akan siap mengemban tugas menjadi orang nomor satu di lingkungan Polres Sampang. “Seperti apapun kondisinya saya tetap siap menjalankan tugas,” singkatnya. =ADV/RYAN HARIYANTO/SYM

Dewan Dalami Aroma Kongkalikong Bantuan Dorkas SAMPANG- Mencuatnya dugaan adanya pindah tangan bantuan sepeda motor roda tiga (dorkas) Tahun 2012 mengundang perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Selain ditengarai pindah tangan, bantuan dorkas yang diperuntukkan kepada daerah pembangunan tertinggal itu juga disinyalir banyak yang tidak jelas badan hukumnya. Bahkan timbul aroma kongkalikong oknum di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo).

Oleh sebab itu, dewan Komisi III DPRD Kabupaten Sampang selaku mitra kerja Dishubkominfo akan mendalami aroma kongkolikong itu tersebut. Biar tidak menjadi bola liar di publik.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sampang, Aulia Rahman mengatakan bahwa kabar tidak sedapnya soal bantuan sepeda motor roda tiga (dorkas) Tahun 2012 yang dikelola oleh Dishubkominfo membuatnya terkejut.

“Dishubkominfo memang mitra dari komisi III. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat ini kami akan memanggil Dishubkominfo untuk meminta penjelasan manajemen pengelolaan bantuan dorkas di tahun 2012. Sebab sejauh ini pengelolaan dorkas tidak jelas hasilnya.

Dan itu sangat merugikan Pemerintah meski bantuan itu bersumber dari APBN murni,” katanya kepada Koran Madura,

Rabu (22/10).

Selain itu, Aulia juga menegaskan akan mengkaji secara riil data-data pengelolaan bantuan dorkas tahun 2012 itu. Sebab menurutnya, sistem sewa dorkas yang selama ini dikelola pihak Dishubkominfo tidak memberikan sumbangsih besar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami akan pertanyakan kepada Dishubkominfo semua data-data pengelolaan bantuan dorkas di tahun 2012 dan 2014. Mulai dari daftar penerima, siapa saja yang telah membayar retribusi, termasuk pemakaian bantuan dorkas oleh penyewa, sebab keberadaan bantuan dorkas tahun 2012 tidak jelas,” tegasnya.

Diketahui, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) mendapat bantuan dorkas dua kali, yaitu di Tahun 2012 dengan jumlah 70 unit, dan Tahun 2014 dengan 71 unit.

Dari sekian 70 penerima hanya sekitar 18 penerima yang rutin membayar retribusi sebesar Rp 150 ribu setiap bulannya. Untuk bantuan dorkas tahun 2012 ditengarai sudah pindah tangan atau dijual kepada orang lain oleh penerima awal. Dan sejauh ini pihak Dishubkominfo, hanya sebatas janji dan janji dalam melakukan penarikan paksa terhadap penerima dorkas yang menunggak. =MOHAMMAD MUHLIS/SYM

Bangkalan

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan M M

KORAN MADURA

KAMIS 23 OKTOBER 2014

KAMIS 23 No. OKTOBER 2014||TAHUN No. 0469 |IIITAHUN III 0469

Pilkades Tak Kunjung Dilaksanakan Dewan pun Mulai Tak Bisa Tinggal Diam BANGKALAN – Pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Bangkalan yang tak kunjung digelar membuat anggota komisi A DPRD setempat yang membidangi pemerintahan tak bisa lagi berpangku tangan. DPRD mulai merasa perlu turun tangan, apalagi yang menjadi permasalahan bukan seputar pilkades saja, melainkan juga masih banyak desa yang dipimpin oleh pejabat sementara (Pjs). Terlebih yang menduduki posisi Pjs merupakan mantan kepala yang menjabat sebelumnya.

"Urusan pilpres dan pelantikan presiden RI sudah usai. Kini saatnya Pemerintah, DPRD dan Masyarakat Bangkalan harus fokus pada demokrasi tingkat

desa, yaitu pemilihan kepala desa serentak,"ujar anggota Komisi A DPRD Bangkalan, Bir Aly. Menurut politis Nasdem itu,

solusi agar pilkades ini segera terlaksana yaitu Pjs harus segera dipegang oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, mewajibkan hal itu. Terlebih, sejauh ini sebanyak 176 kepala desa di Kabupaten setempat, tak kunjung defitif. Dengan harapan, pejabat dari PNS itu bisa bersikap netral dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera membentuk kepanitiaan.

"Ada sebagai BPD sudah membentuk panitia, namun Pilkades belum juga dilaksanakan. Nah ini perlu ada dorongan dari semua elemen yang bersangkutan. Maka dari itu Pjs dari kalangan PNS diharapkan bisa menjadi solusi, karena memang

sudah diatur dalam undangundang," paparnya.

Tak kalah pentingnya, lanjut Bir Aly perlu dirumuskan Perda Pilkades serentak yang demokratis. Sehingga bisa membuka ruang kompetitif bagi calon dari unsur apapun.

Caranya, Pilkades serentak 2015 harus dianggarkan dari angaran pendapatan belanja daerah (ABPD). Dengan pilkades serentak ini bisa membuat seluruh desa dipimpin oleh kepala yang definitif.

"Maka dari itu Pjs yang masih dipegang mantan kepala desa itu harus segara diganti. Agar semua bisa berjalan sesuai harapan," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bapemas Bangkalan, Ismed

Effendi mengatakan Pilkades akan digelar secara serentak namun bertahap. Maka pada akhir 2015 nanti, semua desa sudah dipimpin kades definitif.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

"Semoga semua dapat dijalankan sesuai dengan rencana.

Tentunya apa yang kita jalankan nanti selalu berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan, Pjs yang dipegang kepala desa lama, akan diganti dengan PNS yang ditunjuk langsung oleh Bupati," jelasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

CUACA BURUK

Tangkapan Ikan Nelayan Mulai Membaik BANGKALAN - Hasil tangkapan nelayan di pantai utara kini mulai membaik. Pasalnya, angin kencang dan derasnya ombak yang melanda belakangan terakhir sudah jarang terjadi. Sebelumnya, cuaca buruk menyebabkan hasil perolehan ikan menurun drastis. Meskipun kenaikan tersebut masih belum normal seperti biasa, masyarakat sudah mulai memperoleh hasil tangkapan yang lumayan.

"Memang masih paceklik, tapi hasil tangkapan ikan mulai sedikit naik dibandingkan satu bulan terakhir," kata Solihin, salah seorang nelayan di kecamatan Sepuluh, Rabu (22/10).

Khususnya, untuk tangkapan jenis ikan tongkol paling mendominasi pendapatan para nelayan. Sebab, Ikan jenis ini yang paling banyak mendiami perairan pantura.

Hampir seluruh nelayan yang melaut mendapatkan tangkapan ikan jenis ini. Berbeda, saat panen melimpah, banyak jenis ikan yang diperoleh oleh nelayan.

Menurutnya, mulai naiknya hasil tangkapan ikan ini diharapkan segera mengakhiri masa paceklik nelayan.

Pasalnya, musim paceklik telah menyebabkan tangkapan ikan para nelayan menurun drastis dalam beberapa bulan terakhir. Akibatnya, sebagian besar nelayan lebih memilih tidak melaut, karena minimnya hasil tangkapan ikan. Selama ini jenis ikan yang menjadi andalan nelayan Sepuluh adalah Tongkol, tengiri, dan Sotong.

HASIL LAUT. Nelayan Desa Sepuluh usai melaut yang disambut oleh keluarganya.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, banyak nelayan di masa paceklik yang akhirnya bekerja serabutan menjadi tukang ojek hingga kuli bangunan. Meskipun begitu, pekerjaan semacam itu sudah menjadi kebiasaan nelayan. Selain itu, juga ada yang mengandalkan dari tabungan pribadi, sehingga pekerjaan memperbaiki perahu dan jaring dilakukan

pada masa paceklik.

"Agar bertahan hidup, sebagian nelayan memang kerja serabutan. Meski juga ada yang tidak bekerja sama sekali. Sekarang cuaca sudah mulai bersahabat," terangnya.

Berkurangnya hasil tangkapan dikarenakan faktor angin kencang dan derasnya ombak. Terlebih menurutnya sebagian besar nelayan menggunakan kapal

tradisional untuk mencari ikan, sehingga ketika terjadi cuaca buruk di tengah laut, maka nelayan tidak bisa menjalankan akivitasnya. Sebab, jika dipaksakan nyawa menjadi taruhannya, karena laut utara terkenal dengan ombaknya yang ganas.

Hal senada diungkapkan nelayan lainnya, Masnawi. Para nelayan berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib ne-

moh ridwan/koran madura

layan di musim paceklik ikan.

Salah satunya dengan memberikan bantuan saranan perikanan tangkap, sehingga masyarakat bisa tetap bertahan saat musim sulit.

"Memang kita di sini sudah bisa mandiri. Tetapi, perhatian pemerintah harus lebih ditingkatkan kepada para nelayan," harapnya. = MOH RIDWAN/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469 | TAHUN III

BPN Kekurangan Personel 11 Tenaga Honorer Diperbantukan BANGKALAN - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan hingga saat ini masih kekurangan personel. Terlebih juru ukur tanah sehingga membuat proses pelayanan pertanahan kepada masyarakat kurang maksimal. Meski pernah mengajukan penambahan personel, rupanya belum disetujui oleh pemerintah.

doni heriyanto/koran madura

KONSENTRASI. Sebanyak 500 peserta ujian CPNS di Kabupaten Bangkalan saat mengerjakan soal via online.

REKRUTMEN CPNS

Ratusan CPNS Mulai Ikuti Tes Online BANGKALAN - Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Bangkalan mulai mengikuti tes via online yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, Rabu (22/10). Dalam ujian yang dilaksanakan di Gedung Merdeka itu akan berlangsung selama tiga hari yakni pada pada 22 - 24 Oktober mendatang. Di hari pertaman ini diikuti sebanyak 500 peserta dengan sistem lima sesi. Pada setiap sesi diikuti 100 peserta.

"Jadi untuk hari Rabu dan Kamis, masing-masing 500 peserta. Namun, hari jum'at sebanyak 547 peserta. Sebab jumlah kseluruhan, 1547 orang.

Kemudian, setiap sesi diberi waktu mengerjakan selama dua jam dua puluh lima menit," kata Kepala BKD Bangkalan, Roosly Haryono saat dikonfirmasi.

Sesuai dengan ketentuan sambung mantan Kepala Bappemas setempat ini, para peserta merebutkan 62 formasi sesuai dengan bidang masingmasing. Menganai materi yang diujikan meliputi, wawasan

Jadi untuk hari Rabu dan Kamis, masingmasing 500 peserta.

Namun, hari jum’at sebanyak 547 peserta.

Sebab jumlah kseluruhan, 1547 orang.

Kemudian, setiap sesi diberi waktu mengerjakan selama dua jam dua puluh lima menit,�

Roosly Haryono

Kepala BKD Bangkalan kebangsaan, karakteristik pribadi dan intelejensia umua.

Dimana semua itu dijelaskan oleh petugas dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sebelum ujian berlangsung.

Sedangkan tugas BKD sebagai panitia penyelenggara hanya menyediakan fasilitas sarana

dan prasarana saja.

"Kelulusan peserta tes ini menjadi kewenangan dari panitia seleksi nasional (panselnas), sedangkan pelaksanaan menjadi kewenangan BKM. Posisi pemerintah setempat (BKD,red) hanya bersifat membantu," jelasnya.

Setiap hasil tes lanjut pria yang akrab disapa Nono ini langsung bisa dilihat di layar yang telah disediakan oleh panitia. Hasi tes itu bisa diketahui juga pada setip sesi, dan akan ditempel di papan pengumuman. Dengan demikian, proses ujian tersebut benar-benar transparan tanpa ada satupun hasil yang disembunyikan. Jadi setiap peserta bisa mengetahui hasil masingmasing.

"Semua bisa mengakses hasil tes. Nantinya yang akan diterima sebanyak 62 formasi.

Setiap formasi merata, mulai dari bidang kesehatan, bidang teknis dan guru. Menganai hasil kelulusan kita tunggu dari panselnas," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

"Personel di BPN memang sangat kurang. Personel yang berstatus sebagai Pegawai Negeri hingga saat ini ada 27 orang. Tentu hal itu membuat kita kewalahan," kata Kepala BPN Bangkalan, Winarto, Rabu (22/10).

Untuk menutupi kekurangan tersebut, saat ini pihaknya juga meminta 11 tenaga honorer yang diperbantukan untuk melayani permintaan urusan tanah masyarakat. Hingga sekarang tidak sedikit masyarakat yang mengeluh lantaran mendapatkan pelayanan yang cukup lamban.

Pihaknya juga sudah mengajukan terkait kekurangan tenaga di BPN Bangkalan. Namun, pemerintah pusat belum menyetujuinya. Sebab, kebijakan perekrutan untuk BPN Cabang merupakan kewenangan langsung dari pemerintah pusat.

Penambahan PNS sangat diperlukan, menyangkut banyaknya volume kerja di daerah Bangkalan.

Saat ini, jumlah PNS belum sesuai dengan volume kerja, sehingga tugas pengerjaan kadang kewalahan.

Sementara itu, petugas BPN Bangkalan juga meminta bantuan dari

petugas lisensi.

Winarto menerangkan, antusiasme masyarakat yang semakin meningkat untuk mengurus sertifikat tanah mengalami peningkatan, sehingga pelayanan terus ditingkatkan. Ketika masyarakat mulai bersemangat mengurus sertifikat tanah, mulai diketahui bahwa banyak permasalahan tanah. Sejak itulah semakin gencar melakukan pembenahan dan secara bertahap hasilnya mulai dirasakan saat ini.

"Meski masih jumlah personil yang terbatas, kita akan terus berupaya memaksimalkan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," terangnya.

Menurutnya, seperti wilayah Bangkalan yang jumlah penduduknya banyak, otomatis pelayan di bidang pertanahan juga semakin bertambah ramai. Sebab, pengaruh siklus ekonomi di suatu wilayah, juga berpengaruh terhadap masalah tanah. Sehingga masyarakat banyak yang mengurus sertifikat tanah. Fungsinya untuk digunakan sebagai agunan dalam perbankan. = MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

PELAYANAN. Antrean yang terjadi di BPN Bangkalan saat pengurusan administrasi.

KORAN Bangkalan MADURA

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

KAMIS 23 OKTOBER 2014

KAMIS 23 No. OKTOBER 2014||TAHUN No. 0469 |IIITAHUN III 0469

Pemerintahan Jokowi dan Tantangan Parlemen JAKARTA - Indonesia memasuki era pemerintahan baru setelah pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Gedung MPR/DPR/DPD RI. Serah terima jabatan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono yang domisioner di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10) kemarin.

Setelah itu, presiden dan wakil presiden baru akan menjalankan tugas-tugasnya dan salah satu tugas yang segera akan dilakukan adalah mengumumkan nama-nama menteri kabinet yang akan membantu menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan hingga 2019.

Banyak pihak yang bertanyatanya bagaimana hubungan ketatanegaraan serta komunikasi politik antara pemerintah dan parlemen, karena keduanya di dukung oleh dua kekuatan politik berbeda yang terbelah menjadi dua koalisi sejak pemilu presiden pada Juli lalu.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla didukung koalisi Indonesia hebat (KIH) yang dimotori oleh PDI Perjuangan, sedangkan parlemen didukung oleh koalisi merah putih (KMP) yang dimotori oleh Partai Gerindra.

Pertarungan kedua kekuatan politik ini tampak nyata di parlemen dimulai dari revisi UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD) menjadi UU No 17 tahun 2014 tentang MD3.

Substansi persoalan pada UU MD3 yang disetujui melalui mekanisme voting pada 8 Juli 2014 (malam menjelang pemilu presiden) itu adalah, pimpinan MPR dan DPR RI tidak otomatis diisi oleh partai pemenang pemilu hingga partai peringkat kelima pada pemilu legislatif, tapi dipilih ulang oleh anggota MPR dan DPR. Pasal 84 UU MD3 ini kemudian mengubah peta politik di parlemen dan membuat KIH yang mendukung pemerintahan, dua kali kalah dalam pengisian kursi pimpinan DPR dan MPR dan tiga kali kalah dalam persetujuan paket UU politik.

Pada persetujuan, paket UU Politik yakni UU tentang Pilkada dan UU tentang Pemda, koalisi KIH yang mendukung pemerintah kalah melalui melalui meka-

nisme voting.

Puncaknya, pada pengisian kursi pimpinan DPR dan MPR, partai-partai politik anggota KIH sama sekali tidak mendapat kursi pimpinan MPR dan DPR karena semuanya dikuasai oleh partaipartai politik anggota KMP. Dengan asumsi, Partai Demokrat yang mendukung KMP maka kekuatan KMP di parlemen ada sebanyajk 353 kursi, sedangkan kekuatan KIH ada sebanyak 207 kursi, sehingga kalau dilakukan voting dipastikan akan selalu dimenangkan oleh KMP. Dengan peta politik di parlemen, tentunya pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menghadapi tantangan berat dalam mengajukan program-program pemerintahan yang harus meminta persetujuan parlemen.

Demikian juga pada rapatrapat kerja dan rapat dengar pendapat antara kementerian maupun lembaga di pemerintahan dengan komisi-komisi di DPR RI, diperkirakan akan berlangsung keras dan tajam.

Karena DPR RI yang salah satu fungsinya melakukan pengawasan terhadap pemerintah, tentu akan melontarkan kritikankritkan keras dan tajam terhadap kementerian dan lembaga.

Bahkan, dua pekan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden di MPR, muncul rumors yang menyebutkan ada pihakpihak yang berupaya ingin menjegal atau menghalang-halangi acara kenegaraan yang diatur dalam konstitusi tersebut.

Namun kemudian, pimpinan KPU dan pimpinan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), menemui pimpinan MPR RI untuk memastikan pelantikan presiden dan wakil presiden akan berjalan lancar serta tidak ada upaya penjegalan.

Pimpinan MPR yang juga baru terbentuk kemudian menegaskan, bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden akan berjalan lancar dan tertib.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang, Saldi Isra, menilai berdasarkan amanah konstitusi tidak mungkin MPR RI dapat menghalang-halangi pelantikan presiden dan wakil presiden, karena hal itu merupakan kewajiban MPR yang merupakan mandat rakyat.

Manuver Politik Menjelang pelantikan presidan dan wakil presiden, baik Joko Widodo dan Jusuf Kalla, maupun pimpinan MPR dan DPR RI melakukan manuver politik dengan saling

ant/muhammad adimaja

PUNCAK ACARA SYUKURAN RAKYAT. Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan pidato pada puncak acara Syukuran Rakyat di Silang Monas, Jakarta, Senin kemarin Jokowi menyampaikan pidato pertamanya di depan relawan dan masyarakat dalam acara syukuran rakyat tersebut.

mengunjungi.

Presiden terpilih Joko Widodo bertemu empat mata dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di sebuah restoran di Menteng, Jakarta, Selasa (14/10) sore.

Menurut Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, pertemuan Jokowi dan Aburizal ini merupakan bagian dari safari politik Jokowi dalam membangun komunikasi dengan ketua umum partai-partai politik agar konstelasi politik nasional lebih cair.

Jokowi juga melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman keluarga Prabowo di Kebayoran Baru Jakarta, pada Jumat (17/10), sekaligus perayaan ulang tahun tuan rumah.

Pertemuan yang baru terjadi sejak penyelenggaraan pemilu presiden yang berlangsung cukup "panas" tersebut diyakini sejumlah politisi dan pengamat dapat mencairkan kebekuan politik di

antara kedua koalisi.

Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menilai, pertemuan antara presiden terpilih Joko Widodo dan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan dampak positif karena dapat mendinginkan suhu politik yang masih terus panas.

Syamsuddin juga menilai, pertemuan antara kedua tokoh ini menjelang pelantikan presiden pada Senin, 20 Oktober 2014, adalah waktu yang sangat tepat.

"Rakyat yang juga terkooptasi dalam dua kekuatan politik, pasti akan menyambut baik pertemuan ini," katanya.

Menurut dia, pertemuan antara jokowi-Prabowo ini membuktikan tidak adanya konflik berkepanjangan meskipun visi dan misi politik kedua tokoh tersebut saling berlawanan.

"Secara personal, mereka

membuktikan mempunyai hubungan yang baik," kata Syamsuddin.

Syamsuddin juga menilai, pertemuan ini tdai hanya berpengaruh menurunkan suhu politik tapi juga di bidang ekonomi.

Sebelumnya, Joko Widodo juga pernah bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, dan DPD yang baru terpilih di Jakarta.

Ketua DPR RI, Setya Novanto, secara pribadi memuji Joko Widodo yang dinilailugas dan pintar sehingga cocok menjadi presiden.

Kesan tersebut diperoleh Setya Novanto ketika dirinya bersama pimpinan MPR, DPR, dan DPD bertemu dengan Jokowi, beberapa hari lalu.

Penilaian lain dari Novanto, Jokowi juga cukup berani membuat keputusan-keputusan sehingga bisa menjadi mitra yang baik badi DPR RI. Bahkan, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo, sungguh di luar dugaan Novanto karena dalam suasana politik yang panas, Jokowi justru melakukan pertemuan dengan Prabowo.

Novanto optimistis, hubungan Pemerintah dan DPR akan berjalan baik menyusul pertemuan yang dilakukan Joko Widodo dengan kedua tokoh utama dari KMP yakni Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto.

Novanto juga menyakini, pertemuan antara Jokowi dan Aburizal serta pertemuan antara Jokowi dan Prabowo bukan untuk melakukan "deal-deal" politik tapi untuk mencairkan komunikasi politik guna membangun bangsa selama lima tahun ke depan.

"Program-program Pemerintah yang baik dan pro-rakyat tentu akan didukung oleh DPR," katanya.

Masyarakat berharap agar hubungan antara Pemerintah dan DPR dapat berjalan baik sehingga program-program pemerintah dapat berjalan lancar yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat.

Bicara soal hubungan antara Pemerintah dan DPR serta konstelasi politik nasional, tentunya penuh dinamika.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang didalamnya terjadi keretakan saat ini sedang melakukan manuver dan mengarah untuk mendukung pemerintah.

Bukan tidak mungkin partai lainnya juga akan melakukan pertemuan tertinggi dan mengubah arah politiknya sehingga hubungan Pemerintah dan Pemerintah menjadi lebih harmonis. = ANT/RIZA HARAHAP/DIK

R

KORAN MADURA

KAMIS 23 OKTOBER 2014 No. 0469 | TAHUN III

KAMIS 23 OKTOBER 2014 | No. 0469 | TAHUN III

P

Vina Melinda KORAN MADURA

Mengasah Mental Lewat Modelling

Menumbuhkan kepercayaan diri membutuhkan proses yang lama. Sebab aspek mentalitas yang dimiliki setiap individu akan terbina dengan baik bila sering dibina atau dilatih sejak usia dini. Vina Melinda untuk melatih mental, ia memanfaatkan dunia modelling sebagai ajang berlatih mental. Apalagi, fashion menjadi hobi yang melekat pada dirinya. Sehingga, setiap even selalu diikuti untuk mematangkan kepercayaan diri.

"K

alau model kan harus pinter bergaya tuh. Kalau malu pastinya gak bisa.

Nah aku memanfatkan dunia modelling itu biar lebih percaya diri," ujar Vina.

Menurut gadis yang tengah duduk di bangku SMP itu, dunia yang digeluti mendapat dorongan dari orang tuanya. Apalagi, pada awalnya Vina adalah sosok yang memiliki ting-

kat kepercayaan diri yang sangat rendah. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tuanya itu, ia pun tertantang untuk menjadi sosok yang memiliki mental yang kuat.

"Mama aku tau kalau aku suka modelling tapi aku pemalu. Dari sana mama memberikan semangat untuk tidak menjadi sosok yang pe-

FAULIENA AGUSTINA

Pengetahuan Harus Diiringi Pengalaman “Pengalaman adalah guru yang paling baik� istilah ini yang banyak digunakan untuk menyatakan bahwa setiap pengalaman dapat menjadi pelajaran dalam perjalanan. Sehingga pengetahuan tanpa diiringi dengan pengalaman yang cukup, maka ilmu (pengetahuan) yang dimiliki sulit untuk dimamfaatkan.

Mahasiswa Meninggal Dengan Kepala Remuk Rahmat Hidayat, 22, Mahasiswa Universitas Madura (Unira) Jurusan Teknik Informatika meninggal dengan kondisi kepala remuk, setelah tabrakan dengan pengendara motor yang sedang balik arah di depannya, Rabu (22/10) kemarin, sekitar pukul 13.00.

Selengkapnya PAMEKASAN | Hal. H

I

tulah yang menjadi pegangan Fauliena Agustina untuk bisa mencapai apa yang dia cita-citakan sebagai sebagai perawat. Selain kuliah di Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya di jurusan keperawatan, gadis ini juga sambil bekerja di salah satu puskesmas untuk mendapatkan pengalaman.

Gadis kini berusia 22 tahun ini terus mengembleng diri untjk menjadi wanita yang mandiri, selain bekerja sebagai perawat, jika da waktu

luang ia juga bekerja di salah satu eveni orgensiser di Kabupaten Pamekasan, karena baginya selama masih cukup waktu untuk mendapat pengalaman harus dijadikan peluang untuk memantapkan kepribadian.

Menurut gadis kelahiran Sumenep 29 Agustus 1992 ini, setiap orang mempunyai peluang untuk mendapat pengalaman berbeda, namun jika hal itu disadari, bahwa setiap pengalaman yang didapatkan akan membawa pada kesuksesan, sebab sukses

itu butuh proses. “soal pendidikan saat ini sudah cukup mudah didapatkan, karena setiap orang sudah sadar pentingnya pendidikan, namun yang tidak boleh dilupakan adalan pengalaman, karena dengan pengelaman kadang membawa pada bakat yang memang di berikan oleh Allah,� katanya.

Gadis berambut panjang ini berasal dari jalan Gapura Barat, Sumenep.

Dulunya ia sekolah di SDN gapura barat 1, setelah lulus ia melanjutkan sekolahnya di SMPN 1 Gapura, dengan nilia yang lumayan bagus, masa-masa indah sekolah ia habiskan di bangku sekolah SMAN 2 Sumenep.

Keinginan terdekat gadis yang suka makan bakso

dan kripik singkong ini, dia mempunyai keinginan bisa nikah di tahun 2015 mendatang, tentunya dengan seorang lelaki yang dapat mengerti dengan cita-cita dan profesinya nanti. =ALI SYAHRONI

malu. Dari model ini aku semakin terlatih. Kan yang nonton banyak, jadi harus siap mental," tuturnya.

Pada awalnya tutur Vina sangat susah untuk berani tampil di depan banyak orang. Namun, karena mendapat dukungan dan memiliki keinginan yang kuat akhirnya keberanian itu muncul. Menjadi sosok yang bertalenta memang sudah menjadi impiannya. Impian terbesar Vina bisa tampil menjadi model terkenal. Baginya, model adalah bagian dari seni.

"Kalau kata mama model itu bagian dari seni.

Dan seni identik dengan kreasi. Makanya aku kreatif biar memiliki nilai tawar," ucapnya. =DONI HERIYANTO