e Paper Koran Madura 24 Juni 2014

SELASA

24 JUNI 2014 | No. 0387 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Uruguay VS Italia

Menang,

atau Tersingkir Olahraga | 16

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengganjar 5 tahun penjara terhadap Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan. Vonis hakim itu lebih ringan 5 tahun dari tuntutan Jaksa KPK sebelumnya yang menuntut sepuluh tahun terhaBERITA dap suami Wali Kota TERKAIT Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany Hal 2

5 Tahun Penjara untuk

Si Bento

KORAN MADURA

KORAN MADURA

1

0328-6770024 SELASA 24 JUNI 2014 | No. 0387 | TAHUN III www.koranmadura.com

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 24 JUNI 2014 | No. 0387 | TAHUN III

Sulap

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Di ruang keluarga sebuah rumah duduk sepasang suami istri dan anaknya yang berusia sekitar 17 tahun, menyaksikan debat Cawapres/cawapres di telivisi.

Suami istri itu tampak bersemangat sementara sang anak terlihat santai sambil membuka-buka buku bacaan ringan. Entah karena apa tiba-tiba anak yang baru tamat SMA itu nyeletuk. “Bapak pilih siapa nanti? tanyanya.

Si bapak agak kaget. Sambil menatap heran ia menjawab juga, “Nomor satu, memang kenapa?” jawab si bapak sambil balik bertanya. Si anak tak menjawab; justru mengalihkan pertanyaan kepada ibunya. “Kalau Ibu pilih nomor berapa nanti?” Si ibu tak kalah heran; lalu dengan santai menjawab,”Pilih nomor dua,” singkat.

Si anak menatap wajah bapak dan ibunya bergantian. Lalu, “Nggak masalah bapak pilih nomor satu kalau memang menyukainya. Demikian pula, boleh saja ibu memilih nomor dua, jika itu yang ibu sukai,” tutur si anak, lancar. “Yang penting bapak tidak memilih nomor satu karena benci nomor dua; ibu memilih nomor dua, bukan karena marah pada nomor satu,” lanjut si anak.

Apalagi, sambung si anak, kebenciannya dijual di manamana; di facebook, twitter, twoo, saat kampanye dan lainnya.

Sepasang suami istri itu tertegun dan sempat mengalihkan pandangan dari telivisi; menatap sang buah hati dengan rasa takjub. “Jika masyarakat Indonesia memilih dengan rasa benci seperti itu, Presiden/wapres yang terpilih bisa dipastikan berlumur kebencian; bukan yang dibutuhkan. Kita punya Titik berangkat rasa suka mem- Presiden/Wapres buah dari rasa benci,” papar sang anak buat kita lebih mudah menerima hingga makin mencengangsang orang tua. siapapun yang ter- kanDiam-diam sang orang tua pilih membenarkan apa yang dituturkan buah hatinya. Keduanya mau tak mau mengakui di tengah suasana Pilpres sekarang ini bertebaran aroma kebencian dari masing-masing pendukung kepada Capres/Cawapres lainnya. Semangat memilih dipenuhi nuansa emosional. Alih-alih berpikir tentang visi misi, program, yang mengemuka lebih pada sikap apriori pada Capres/Cawapres lain. Sikap itu akhirnya sangat menutup ruang memberikan penilaian obyektif hingga hal sebaik apapun dari Capres/Cawapres lain dianggap buruk dan sejelek apa pun lontaran gagasan calon yang didukung diangap terbaik.

Pada tingkat lebih serius, seringkali berkembang nafsu menebarkan caci maki, membuka aib serta kadang yang lebih jahat memfitnah. Capres/Cawapres yang dianggap lawan dilumuri berbagai stigma buruk, fitnah yang kadang dikaitkan dengan ajaran suci bernama agama. Capres/Cawapres yang didukung dianggap malaekat sementara lawan dianggap penjelmaan makhluk jahat atau penebar dosa pengantar jalan ke neraka.

Tak ada kesadaran dan pemikiran bahwa saat nanti Capres/Cawapres terpilih siapapun dia, yang disukai maupun yang dibenci akan menjadi Presiden/Wakil Presiden kita. Batas-batas dukungan cair dan siapapun yang menjadi warga negara republik ini harus menerima siapapun yang terpilih. Rasa benci dan suka pada akhirnya hanya berbatas sampai terpilih sehingga siapapun yang terpilih nanti, harus ditelan dan diterima lapang dada.

Di sinilah terasa indah ungkapan “si bocah” agar memilih hanya karena suka dan bukan benci pada yang lain. Titik berangkat rasa suka membuat kita lebih mudah menerima siapapun yang terpilih. Dan yang terpenting tentu saja, kita akan jauh dari sesak dada beraroma permusuhan serta lebih siap menerima siapapun yang terpilih. Begitulah demokrasi yang indah. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 24 JUNI 2014 | No. 0387 | TAHUN III

2

Wawan Divonis Lima Tahun Penjara JAKARTA- Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengganjar 5 tahun penjara terhadap Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan. Vonis hakim itu lebih ringan 5 tahun dari tuntutan Jaksa KPK sebelumnya yang menuntut sepuluh tahun terhadap suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Adik kandung mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ini juga dikenakan denda sebesar Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan. “Menjatuhkan putusan oleh karenanya kepada terdakwa Tubagus Chaeri Wardana dengan pidana penjara selama 5 tahun, dikurangkan dari masa tahanan seluruhnya,” ucap Ketua Majelis Hakim Matheus Samiaji saat membacakan amar putusan, Senin (23/6).

Majelis Hakim menilai Wawan terbukti menyuap mantan Ketua MK, Akil Mochtar, dalam sengketa pilkada Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten. Wawan terbukti melanggar Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua.

Dalam menjatuhkan vonis, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan Wawan dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi. “Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan tidak pernah dihukum,” katanya.

Matheus juga mempertimbangkan untuk Wawan mesti menghadapi perkara hukum lain. “Terdakwa juga mesti menjalani proses hukum dalam perkara dugaan korupsi Alkes Kota Tangerang Selatan dan Provinsi Banten serta tindak pidana pencucian uang, yang perkaranya juga akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, terdakwa berlum pernah dihukum, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yaitu anak-anak yang masih kecil,” ujar Hakim Matheus menjelaskan hal-hal yang meringankan vonis hakim.

Matheus membeberkan alasan kenapa mereka memutuskan memberikan hukuman pidana jauh lebih

ringan. Salah satunya, peran Wawan dalam perkara suap sengketa pilkada Kabupaten Lebak lebih ringan dari advokat Susi Tur Andayani. “Peran Susi justru lebih penting. Susi yang aktif menghubungi Amir Hamzah dan Wawan meminta uang untuk Akil. Maka dari itu kami merasa perlu mempertimbangkan kembali hukuman untuk Wawan,” terangnya.

Sementara itu, advokat Susi Tur Andayani divonis lima tahun penjara oleh Majelis hakim pada Tipikor Jakarta. Susi juga divonis denda sebesar Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa beberapa waktu lalu. Saat itu, jaksa penuntut umum pada KPK menuntut Susi dengan tujuh tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Ketua Majelis Hakim Gosen menyatakan Susi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi perantara suap kepada M. Akil Mo-

chtar terkait sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak, Banten, dan Kabupaten Lampung Selatan.

“Menjatuhkan putusan oleh karenanya kepada terdakwa Susi Tur Andayani dengan pidana penjara selama lima tahun, dikurangkan dari masa tahanan seluruhnya,” ucap Hakim Gosen saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/6).

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan Susi dinilai tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, Susi selaku praktisi hukum seharusnya memegang kode etik, menurunkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, dan merusak nilai demokrasi dalam pilkada.

“Terdakwa mengakui perbuatan, terdakwa berterus terang, terdakwa sopan selama masa persidangan, dan terdakwa belum pernah dihukum,” ujar hakim menjelaskan halhal yang meringankan putusan Susi.

Atas vonis tersebut, baik Susi menyatakan pikir-pikir. Hal sama juga disampaikan Jaksa KPK. “Pikirpikir majelis,” ujar Susi. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

Nasional

KORAN MADURA

SELASA 24 JUNI 2014 | No. 0387 | TAHUN III SELASA 24 JUNI 2014

No. 0387 | TAHUN III

33

DEBAT CAPRES

Soal Laut China Selatan, Jokowi Sudah Tepat JAKARTA- Dalam debat calon presiden pada Minggu (22/6), Jokowi menyatakan tidak ingin ikut campur menangani konflik Laut Tiongkok Selatan. Jika terpilih sebagai presiden, Jokowi ingin Indonesia tidak terseret pusaran masalah internasional tanpa memberikan solusi yang jelas.

Jokowi menyampaikan pandangannya itu sebagai jawaban atas lontaran pertanyaan dari Prabowo.

Menurut Jokowi, Indonesia tidak terlibat dalam ketegangan antar-negara-negara ASEAN terkait kawasan perairan tersebut.

“Itu urusan negara lain dan negara lain. Tapi kalau kita berperan, juga lebih baik. Tapi kalau kita tidak punya solusi yang benar, proses diplomasi yang kita lakukan tidak bermanfaat, untuk apa kita lakukan?” papar Jokowi.

Mendengar jawaban Jokowi, Prabowo sempat berupaya memperdalam pertanyaan dengan menambahkan informasi bahwa ada wilayah Indonesia yang turut diklaim dalam sengketa tersebut. Namun, Jokowi tetap menyatakan Indonesia tidak perlu ikut campur terlalu dalam pada masalah itu. “Setahu saya, dalam konflik Tiongkok itu, kita sama sekali tidak punya konflik,” ujar Jokowi.

“Pada 2009 Indonesia menyampaikan posisi resminya kepada PBB. Kita tidak mengakui titik sembilan karena tidak memiliki dasar legalnya di internasional. Kalau kita tidak mengakui titik itu, tentu kita tidak bisa ada sengketa di situ. Kalau kita mengambil posisi ada sengketa, maka kita melegalkan titik sembilan itu,” jelas Rizal, anggota tim pemenangan Jokowi-JK d, Senin (23/6).

Sedangkan mengenai posisi Pulau Natuna yang berada dalam kawasan tengah tegang, tidak menjadi masalah. Karena dengan tidak mengakui adanya titik sembilan tersebut, maka Pulau Natuna adalah kawasan kedaulatan Indonesia.

“Jadi Natuna dan 200 mil dari garis pantai kita itu milik kita penuh dan tidak bisa dirundingkan.

Kita bisa lakukan apa saja jika ada yang masuk ke situ,” ungkap Rizal.

Namun bukan berarti Indonesia malas tahu dengan adanya permasalahan ini. Karena, pengamat maritim ini mengatakan, Indonesia tetap harus mencari jalan keluar dari masalah laut China selatan ini.

Jawaban Jokowi ini ternyata diamini Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Menurut Marty, Indonesia bukanlah pihak yang bertikai terkait persoalan Laut Tiongkok Selatan. Namun, Indonesia ikut terlibat untuk membantu menciptakan kondisi perdamaian di kawasan. “Saya kira posisi Indonesia selama ini, yang bukan negara yang bertikai di Laut Tiongkok Selatan, namun senantiasa menampilkan upaya-upaya untuk menfasilitasi menyelesaikan masalah itu,” ujar Marty di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/6).

Marty menyatakan bahwa Indonesia turut berkontribusi dengan melakukan upaya diplomasi yang terus dilanjutkan untuk meredam suasana.

Sejauh ini, kata Marty, peran Pemerintah Indonesia diterima oleh semua negara. “Sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi sebenarnya itu upaya kita memang dilakukan dengan asumsi kita bisa berkontribusi,” ujarnya. =GAM/ABD

ant/reno esnir

PEMERIKSAAN PIMRED TABLOID OBOR RAKYAT. Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat Setyardi Budiyono (tengah) didampingi Kuasa Hukumnya Hinca Panjaitan (kiri) memegang tabloid Obor Rakyat seusai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/6). Setyardi Budiyono diperiksa selama 5 jam sebagai saksi terkait kasus dugaan fitnah dari isi berita yang disebar melalui tabloid Obor Rakyat.

Fadli Zon Sebaiknya Introspeksi Diri Hasto: Jangan Menuduh Moderator Tidak Netral JAKARTA- Juru bicara Tim Kampanye Nasional Capres dan Cawapres, Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, meminta Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon untuk introspeksi diri sebelum mengkritik pernyataan capres Jokowi dalam debat capres ketiga yang berlangsung Minggu malam (22/6), yang mendukung kemerdekaan Palestina.

Hasto, di Jakarta, Senin, menilai Tim Kampanye Prabowo-Hatta tak mampu mendorong jagoannya untuk tampil prima dalam debat capres.

Bahkan disebut tidak mampu menggunakan momentum sebagai “panggung besar demokrasi”.

Menurut Hasto, seharusnya Fadli Zon mengkritik dirinya sendiri dan

para anggota timnya, karena ketidakmampuan memanfaatkan momentum debat capres. Sebaiknya Fadli Zon sadar, jangan karena ketidakmampuan membaca pentingnya pernyataan soal mendukung kemerdekaan Palestina, maka Jokowi yang menangkap kepentingan itu justru disalah-salahkan.

“Ketidakmampuan menggunakan momentum itu karena yang dipikirkan Pak Prabowo selalu bocor, bocor dan bocor. Maka sebaiknya Fadli Zon melakukan introspeksi, daripada menyalahkan pihak lain yang tampil dengan baik sebagaimana yang ditunjukkan Pak Jokowi,” ujar Wasekjen PDI Perjuangan ini.

Ia menambahkan Tim PrabowoHatta sebaiknya juga tidak menuduh moderator yang dikatakan seolah berpihak sebagaimana terjadi pada debat pilpres pertama dan kedua yang lalu.

Menuduh moderator seolah tidak netral sama halnya sebagai bentuk intimidasi baru.

Atas perjuangan mendukung Pal-

estina tersebut, lanjut Hasto, sebaiknya Fadli Zon menyatukan diri dalam komitmen Jokowi. Itu sebagaimana ungkapan respek (penghargaan-red) yang telah ditunjukkan Prabowo terhadap gagasan-gagasan bagus dari Pak Jokowi.

“Misalnya terkait penanganan Tenaga Kerja Indonesia, pengendalian inflasi dan lain-lainnya saat debat kemarin,” tambah Hasto.

Dalam debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Holiday Inn, Jakarta, Minggu (22/6) malam, Prabowo Subianto memang sama sekali tak menyinggung isu Palestina di visi misinya maupun saat berlangsungnya debat capres Minggu (22/6) malam.

Berbeda dengan Jokowi yang sejak awal di visi misinya, langsung menyatakan sikap bahwa Jokowi-JK mendukung kemerdekaan bangsa Palestina, dan mendukung keanggotaan Palestina di PBB. =ANT/SYAIFUL

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 24 JUNI 2014 | No. 0387 | TAHUN III

BUNG KARNO PELANGGAR HAM?

Mahfud Tak Gentar Dilaporkan ke Polisi

JAKARTA- Ketua Tim Pemenangan Nasional calon presiden (capres) nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD, menantang siapa pun untuk melaporkan dirinya ke kepolisian terkait penyebutan nama Soekarno dalam pidatonya belum lama ini. Mahfud yang juga Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini menyatakan tak takut menghadapi laporan tersebut. “Suruh laporkan ke polisi saja. Siapa pun,” kata Mahfud di sela Pelatihan Nasional Saksi Pemenangan Prabowo-Hatta di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (23/6).

RUHUT MEMBELOT? Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Assegaf (tengah), menyampaikan keterangan pers terkait sikap Ruhut Sitompul di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/6). Nurhayati menilai pilihan politik Ruhut Sitompul tidak sesuai dengan sikap partai Demokrat.

ant/puspa perwitasari

Ruhut Dukung Jokowi Nurhayati Desak Ruhut Mundur dari FPD JAKARTA-Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul memutuskan untuk mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014. Ruhut mengaku sudah izin Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun klaim Ruhut itu dibantah oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI Nurhayati Ali Assegaf. Bahkan, politisi yang sering disebut “si poltak” ini terancam direcall dari keanggotaannya di fraksi jika mendukung Jokowi-JK.

JAKARTA-Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul memutuskan untuk mendukung Joko WidodoJusuf Kalla dalam Pilpres 2014. Ruhut mengaku sudah izin Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun klaim Ruhut itu dibantah oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI Nurhayati Ali Assegaf. Bahkan, politisi yang sering disebut “si poltak” ini terancam direcall dari keanggotaannya di fraksi jika mendukung Jokowi-JK. “Aku enggak mau meladeni yang kelas dia.

Cukup bilang gini aja, ‘Bu kata Ruhut enggak usah banyak cakap, nanti digas lagi sama Ruhut seperti dulu, selesai’,” ungkap Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/6).

Ruhut mengaku tak gentar dengan ancaman pemecatan oleh Fraksi Demokrat. Akan tetapi Ruhut kembali menantang balik dengan meminta Nurhayati merekomendasikan kader Partai Demokrat yang mendukung Jokowi-JK untuk turut mundur. “Coba yang

lain di kubu Jokowi suruh mundur. Mak lampir jangan banyak omong. Salam dua jari!” tutupnya.

Ruhut tidak akan melayani ancaman Nurhayati. “Aku enggak mau meladeni yang kelas dia. Cukup bilang gini saja, ‘Bu kata Ruhut, enggak usah banyak cakap, nanti digas lagi sama Ruhut seperti dulu selesai,” sambungnya.

Ruhut mengatakan, alasan mendukung pasangan Jokowi-JK sangat sederhana. Menurutnya, tag line yang diusung pasangan capres tersebut lebih menggambarkan kondisi Indonesia yang sebenarnya. “Kenapa saya akan deklarasi mendukung Pak Jokowi-JK? Jadi aku melihat tag line dari Jokowi dan Pak JK “Indonesia Hebat”, dan memang hebat Indonesia. Sedangkan tag line Pak Prabowo-Pak Hatta “Indonesia Bangkit”, saya orang hukum, emangnya selama ini Indonesia tidur? Itu saja, saya ringan-ringan saja menilainya,” ungkapnya.

Hal lain menjadi pertimbangan ada-

lah kecepatan kubu Jokowi-JK dalam merangkul suara Ruhut. Meski mengaku sudah ditawari untuk bergabung dalam kubu pasangan Prabowo-Hatta, namun, Ruhut menilai tak ada realisasi dari pasangan tersebut untuk secara resmi menggandengnya.

Selain itu, Ruhut juga mengaku kecewa dengan partai koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Koalisi tersebut, dianggap Ruhut tidak sepenuh hati mendukung program pemerintahan Padahal, kata Ruhut, Prabowo-Hatta di hadapan ratusan pengurus Demokrat sudah berjanji akan meneruskan program SBY. “Aku ini kritis, melihat mereka tidak konsisten. Mereka ini kan didukung partai koalisi pemerintahan sekarang, tapi malah nyerang kita dengan sebut bocor, bocor. Harusnya dia berkaca dan tanya dulu ke pak Hatta bagaimana,” imbuhnya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua juga menyangsikan restu SBY yang diperoleh Ruhut lantaran mengetahui jadwal SBY beberapa hari terakhir sedang melakukan lawatan ke Fiji. “Dia (Max Sopacua) enggak ngerti jadwal. Pak SBY main golf gak beberapa hari yang lalu, Ruhut ketemu gak. Udah deh, pendeknya jangan banyak bacot,” tegas Ruhut.

Ruhut juga menantang Nurhayati untuk mengonfirmasi langsung kepada SBY terkait keputusannya tersebut. “Bilang (ke Nurhayati) tanya sama pak SBY. Saya sudah ketemu kok,” jelasnya. =GAM/ABD

Mahfud mengaku siap meladeni jika memang ada yang melaporkannya ke polisi. Dia menyatakan tak takut menghadapi laporan tersebut. “Saya hadapi semuanya. Soal Bung Karno itu saya tunggu, silakan lapor polisi, siapa pun saya hadapi,” ujar Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut Presiden pertama RI Soekarno terlibat dalam kasus pelanggaran HAM. “Tentang berita yang menyatakan Bung Karno pernah melanggar HAM itu saya pastikan tidak boleh ada seorang pun anak bangsa dan tidak mungkin saya mengatakan Bung Karno melanggar HAM,” kata Mahfud, Minggu (22/6).

Seperti diberitakan, saat meresmikan kantor MMD Initiative di Bengkulu, Mahfud meminta semua pihak saling memaafkan dan tidak mengungkit lagi masalah pelanggaran HAM yang terjadi saat Prabowo Subianto menjabat Komandan Jenderal Kopassus TNI AD pada 1998. Mahfud menyatakan 2 Presiden RI yakni Sukarno dan Soeharto, juga bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi saat mereka menjabat.

Putri Bung Karno, Sukmawati Soekarnoputri bahkan menantang Mahfud MD untuk berdebat.

Dia secara langsung ingin tahu alasan kenapa Ketua timses Prabowo-Hatta itu menuding Bung Karno terlibat HAM saat masih menjabat sebagai Presiden. “Saya ingin tahu, apa betul dan kenapa Pak Mahfud bicara seperti itu. Pak Mahfud harus minta maaf atas pernyataannya itu,” katanya.

Menurut Sukmawati, apa yang dilakukan Presiden Soekarno saat itu adalah tindakan untuk memerangi kelompok yang tidak sejalan atau berseberangan dengan pemerintah. Kata dia, sudah menjadi kewajiban negara untuk mempertahankan NKRI. Sukmawati Soekarnoputri menjelaskan, kalaupun memang Presiden Soekarno saat itu melakukan suatu kebijakan memerangi kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, karena sudah merupakan kewajiban negara mempertahankan keutuhan NKRI. “Dulu itu memang iya kan ada peperangan di dalam negeri, tapi itu kan karena pemberontakan yang harus dibasmi.

Itu bukan pelanggaran HAM,” jelasnya.=GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 2014 SELASA 24 JUNI 24 2014JUNI | No. 0387 | TAHUN III No. 0387 | TAHUN III

AEI: Lebih Baik Go Public di Singapura JAKARTA-Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait dengan pungutan atau iuran bagi industri jasa keuangan dianggap kurang tersosialisasi terutama bagi emiten di pasar modal yang tidak bergerak di bidang industri keuangan.

Hal ini memicu emiten yang tidak bergerak di industri keuangan untuk melakukan pencatatan saham perdananya (IPO/Initial Public Offering) di negara tetangga yakni Singapore yang tidak dikenakan pungutan. “Kalau dikenakan pungutan disini bagi perusahaan yang bukan industri keuangan lebih baik Go Public di Singapore saja ketimbang disini,” ucap Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Franciscus Welirang, saat diskusi publik OJK Watch dengan tema “Evaluasi 1 Tahun Menimbang Manfaat OJK” di Wisma Antara, Jakarta, Senin (23/6).

Dia menyebutkan, aturan tersebut beresiko bagi perusahaan yang tidak bergerak di bidang industri keuangan namun tergabung dalam pasar modal Indonesia. Celakanya pas keluarnya peraturan itu, dan semua dikenakan bagi emiten, mereka tidak memilah-milah.

“Seharusnya dapat dievaluasi kembali sebelum diterapkan pada industri. Kami mencoba mereview peraturan yang ada, misalnya peraturan pungutan itu nomor satu, baru keluar peraturan pas bulan Februari dan harus dibayarkan bulan depan. Itukan belum disosialisasikan secara detail,” ujarnya.

DEMO PEDAGANG KRL Sejumlah pedagang asongan dari daerah Operasi (Daop) PT KAI di pulau Jawa menggelar aksi di depan kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Senin, (23/6). Dalam aksinya mereka menuntut antara lain cabut Instruksi PT KAI Nomor 2/11.006/KA2012 tentang penertiban pedagang asongan dan PP No 72 tahun 2009 tentang lalu lintas perkeretaapian apian, berikan hak pedagang asongan untuk bisa berjualan kembali di lingkungan PT KAI. ant/reno esnir

“Saya enggak tahu siapa yang canangkan, kan tidak semuanya emiten itu sektor keuangan. Keuangan itu dipasarkan sahamnya. Yang sektor non keuangan bisa keberatan, nah ini berbahaya, kita bisa kondusifkan,” paparnya.

Sebagaiamana diketahui, OJK telah memberlakukan pungutan secara bertahap sebesar 0,03% dari total aset bagi industri jasa keuangan baik pasar modal, perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) pada 1 Maret 2014.

Sedangkan untuk emiten akan dikenakan 0,03% dari nilai emisi efek atau nilai outstanding. Bagi emiten, ada ketentuan minimal nilai pungutan, yakni Rp15 juta dan maksimal Rp150 juta.

Sedangkan, untuk perusahaan publik akan dikenakan 1,2% dari pendapatan usaha atau paling sedikit Rp5 juta.

Lebih lanjut dia meminta agar pemerintah dapat kembali membentuk Bapepam-LK yang bertanggung jawab pada Kementerian Keuangan. Pasalnya, berdirinya OJK tidak konsideran (sejalan) dengan Undang-Undang (UU) Pasar Modal. “Pasar modal Indonesia sudah ada 39 tahun dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Seharusnya Bapepam tetap ada di bawah Menkeu,”

ujarnya.

Menurutnya, pada UU OJK menyebutkan, bahwa pasar modal memerlukan keberadaan Bapepam-LK. “Sekarang ini, Bapepam malah masuk seluruhnya ke dalam OJK. Harusnya Bapepam tetap ada. Kalau UU BI jelas tentang keberadaan BI. UU OJK tidak sinkron dengan UU Pasar Modal,” tukasnya.

Selain itu, Franciscus juga menjelaskan, pada UU OJK hanya memiliki satu Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana, yakni PP Pungutan oleh OJK. “Namun celakanya, semua lembaga jasa keuangan malah dikenakan pungutan, tanpa dipilah-pilah terlebih dahulu,” ucapnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, bahwa pasar modal bukan sepenuhnya sektor jasa keuangan yang harus diatur dan diawasi OJK. Dimana tujuan dari pasal modal itu ingin meningkatkan agar perusahaan bisa go public dan menjual saham serta dapat dinikmati masyarakat.

“Tetapi, sekarang kami harus membayar pungutan itu,” paparnya.

Namun, pada dasarnya emiten menyetujui untuk membayar pungutan OJK, apabila pasar modal dikategorikan sebagai sektor jasa keuangan. “Kami rela bayar, jika kami sah si sektor keuangan. Yang benar-benar di sektor keuangan saja, tidak setuju dengan pungutan ini apalagi kami,” tutupnya. =GAM

55

INDUSTRI KEUANGAN

Kemampuan OJK Diragukan JAKARTA-Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas industri jasa keuangan masih banyak menuai protes. Bahkan, keberadaan dan operasional kantor di daerah justru membebani industri karena dibebankan pada industri. Celakanya, lembaga ini tidak akan menyelesaikan persoalan di industri keuangan secara baik.

Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menolak keberadaan kantor perwakilan OJK di daerah kecuali negara yang menanggung dana operasional.

“Kami dari industri keberatan,” ujarnya di Wisma Antara, Jakarta, Senin (23/6).

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto mengungkapkan OJK tidak akan memiliki kantor tiap wilayah secara cepat, namun bertahap. OJK saat ini, mengutamakan pemanfaatan aset negara. “Saat ini kami sedang koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk pengadaan gedung kantor, rumah dinas, dan fasilitas lainnya. OJK bukan mengadakan kantor baru, tapi menggunakan yang sudah tidak dipakai,” ujar dia.

Dia mengakui, kantor perwakilan OJK di daerah-daerah masih menggunakan fasilitas Bank Indonesia (BI). Di dalam UU OJK disebutkan sumber pendanaan OJK berasal APBN dan pungutan. “Kemampuan APBN memang terbatas namun di sektor jasa keuangan cukup berat bertumbuhnya dan membuat kompleksitas risiko cukup tinggi sehingga kebutuhan dana melakukan pengawasan cukup besar.”

Rahmat menegaskan adanya pungutan, lebih pada ideologis filosofis. Partisipasi pelaku industri keuangan menghasilkan outlooknya regulasi dan supervisi yang lebih baik. “Dan juga menyelesaikan adanya ketimpangan sub sektor misalnya antara industri keuangan dengan pasar modal, keuangan mikro dan non mikro,” katanya.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah menilai, pembentukan OJK hanya akan membebani keuangan negara.

Pasalnya, lembaga ini diyakini tidak akan menyelesaikan persoalan di industri keuangan secara baik.

“Apakah dengan dibentuknya OJK akan menjadi solusi bagi penanganan krisis yang sedang kita hadapi, saya rasa jawabannya, bukan. Karena pembentukan organisasi perlu mendapatkan pertimbangan para pakar dan membutuhkan sumber daya yang besar, sehingga OJK ini membebani keuangan negara saja,” ujarnya, di Wisma Antara, Jakarta, Senin, (23/6).

Menurut Burhanuddin, sejauh ini tidak ada satu pun studi ataupun analisa yang secara konklusif menyimpulkan bahwa dengan adanya OJK akan membantu industri keuangan untuk dapat keluar dari krisis. “Indonesia bukan negara yang bikin organisasi. Pembentukan OJK cuma jadi escape close penanganan masalah yang sebenarnya,” tukasnya.

Dia menilai, sejak UU BI mengamanatkan pembentukan OJK pada 2002, dirinya merupakan salah satu tokoh yang menentang berdirinya OJK. “Dulu saya pernah mengatakan, tidak perlu itu OJK. Lalu saya diminta mengundurkan diri.

Ini bisa dibaca publik bahwa ini dipolitisasi,” ucap Burhanuddin saat bercerita dimasa lalunya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 24 JUNI 2014 | No. 0387 | TAHUN III

ant/zabur karuru

TERMINAL BBM PLUMPANG. Suasana Terminal BBM Plumpang milik PT Pertamina (Persero), Jakarta Utara, Minggu (22/6). Terminal BBM tersebut menyokong sekitar 25 persen kebutuhan BBM di wilayah Jawa bagian barat dengan memasok sekitar 18.300 KL BBM per hari, diantaranya 12.500 KL Premium dan 4.300 KL Solar untuk 760 SPBU.

KENAIKAN TDL

UKM Harus Pandai Bersiasat KUPANG- Pengamat ekonomi makro Universitas Katolik Widya Mandira, Dr Thomas Ola Langoday mengatakan, pengusaha kecil dan menengah harus mensiasati kenaikan TDL per 1 Juli 2014 dengan tindakan yang bijak agar proses produksi tetap jalan.

“Pengusaha kecil dan menengah (UKM) jauh-jauh hari sejak pemerintah memutuskan menaikkan tarif dasar listrik sudah melakukan tindakan antisipasi agar tidak mengganggu produksi atau dampak buruk lainnya,” katanya di Kupang, Senin, terkait bagaimana UKM menyiasati kenaikan tarif dasar listrik itu.

Mantan Dekan Fakultas Ekonomi Unwira Kupang itu mengatakan, apapun alasannya, keputusan ini jelas menyebabkan tingginya harga bahan baku produksi. Dan, membuat UKM kehilangan daya beli bahan baku produksinya.

Kemudian, akumulasi tingginya biaya produksi menyebabkan UKM akan menetapkan harga jual produknya menjadi lebih mahal.

Dan akhirnya, penjualan produk

UKM pun menurun karena sudah tidak mampu berkompetisi dari sisi harga.

Menyikapi berbagai hal ini, UKM jangan sampai menyerah.

UKM harus menyiapkan strategi agar mampu survive di tengah himpitan berbagai macam kebijakan yang tidak mendukung.

Bahkan bukan tidak mungkin, berbagai kebijakan tidak menguntungkan tersebut dapat menjadi “obat” bagi UKM untuk menggali berbagai potensi dan strategi sehingga bisa lebih maju.

“Ada beberapa strategi yang dapat digunakan UKM sebagai sebuah solusi. Strategi bisnis yang mampu memberikan nilai lebih bagi pelanggan, seperti UKM harus keluar dari perangkap komoditas,” katanya.

Artinya, produk-produk UKM

tidak lagi bersaing dari sisi harga.

Tetapi dari sisi kualitas yang ditunjukan oleh merek yang kuat.

Untuk itu, UKM perlu menjadikan strategi peningkatan merek sebagai cara keluar dari perangkap komoditas. Karena merek memungkinkan produk terbebas dari aturan dasar kurva permintaan dan penawaran.

“Semua UKM telah mengetahui bahwa harga terbentuk dari keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Namun dengan kekuatan merek, bisa terbebas dari hukum tersebut. Dan bisa mematok harga mengikuti kemampuan nilai yang ditawarkan (perceived value) ke pelanggan,” katanya.

Strategi berikut adalah setelah UKM mampu meningkatkan merek, strategi yang kemudian harus dilakukan adalah melakukan positioning merek. Artinya, UKM mampu menciptakan sebuah persepsi di benak pelanggan bahwa produk-produk yang mereka buat adalah produk yang berkualitas tinggi.

Selanjutnya UKM harus memiliki target pasar yang lebih fokus. Artinya, UKM tidak lagi menjual produk pada semua segmen pelanggan. Tetapi lebih fokus pada pelanggan yang dapat memberi penghasilan yang besar.

Ini umumnya harus dilakukan industri yang paling terkena dampak kenaikan tarif dasar listrik, misalnya, industri elektronik, makanan, farmasi, dan lingkungan.

Kemudian seluruh pelanggan golongan industri menengah (I-3), perusahaan terbuka, dan industri besar (I-4) juga akan merasakan dampak dari kenaikan TDL ini.

Ia mengatakan, dalam pembahasan RAPBN Perubahan 2014, pemerintah dan DPR sudah menyepakati kenaikan tarif listrik untuk enam golongan pelanggan mulai 1 Juli 2014.

Kenaikan tarif akan diberlakukan dengan besaran 5,36 hingga 11,57 persen setiap dua bulan sekali tergantung jenis pelanggan.

Setelah 1 Juli, katanya keenam golongan pelanggan tersebut akan kembali dikenakan kenaikan tarif listrik pada 1 September dan terakhir 1 November 2014.

“Keenam golongan yang terkena kenaikan tarif listrik adalah rumah tangga R1 (1.300 VA) dengan kenaikan 11,36 persen setiap dua bulan, rumah tangga R1 (2.200 VA) naik 10,43 persen setiap dua bulan, dan rumah tangga R2 (3.500-5.500 VA) naik 5,7 persen setiap dua bulan,” katanya.

Selanjutnya, kata dia, golongan pelanggan industri I3 nonterbuka dengan kenaikan 11,57 persen setiap dua bulan, penerangan jalan umum P3 10,69 persen setiap dua bulan, dan pemerintah P2 (di atas 200 kVA) naik 5,36 persen setiap dua bulan.

Nilai penghematan subsidi dari kenaikan tarif enam golongan tersebut mencapai Rp8,51 triliun dengan subsidi tahun berjalan RAPBN Perubahan 2014 sebesar Rp85,75 triliun.

Per 1 November 2014, maka tarif keenam golongan tersebut sudah mencapai keekonomiannya atau tidak mendapat subsidi lagi. =HIRONIMOS

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

anyak pihak khawatir dengan kondisi tanah air. Salah satunya Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Budi Susilo Soepandji. Menurutnya, kekhawatiran itu muncul ketika mengamati debat capres, Prabowo dan Jokowi. Keduanya lebih semangat mencermati solusi yang tepat untuk mengatasi masalah batas wilayah yang selama ini terus diusik oleh negeri tetangga. Padahal selain itu, ada hal sangat penting lainnya, di antaranya bangsa Indonesia. Jangan sampai diadu domba oleh pihak asing.

Upaya mengadu domba sesama bangsa Indonesia mulai tampak akhirakhir ini. Terutama menyangkut aspek pengelolaan sumber daya alam, baik tumbuhan, mineral, energi, tempat wisata, dan sejenisnya. Politik adu domba ini bisa dipahami karena ada kekuatan asing yang punya kepentingan di Indonesia. Salah satunya agar bangsa ribut dalam memperebutkan modal asing, yang ingin mengeruk sumber daya alam secara diam-diam.

Politik adu domba ini sangat berbahaya. Setidak-tidaknya telah terbukti sejak zaman penjajahan Belanda.

Meskipun konteksnya berbeda, devide et imperanya hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi negeri ini.

Bila tidak dipedulikan, maka bangsa ini akan kembali terkoyak. Sehingga akan menguntungkan pihak asing. Hancurnya dialami negeri ini dan penduduknya.

Ini juga yang perlu dipikirkan oleh pemimpin baru Indonesia.

Bahaya devide et impera gaya baru hendaknya diwaspadai. Siapa pun nanti yang terpilih, Prabowo atau Jokowi, maka mengutamakan semangat penyadaran bahaya adu domba merupakan suatu pilihan yang tepat. Tidak dapat dibayangkan, bila bangsa ini terpedaya politik pihak asing. Semua potensi sumber daya alam yang dimiliki negeri ini akan mengalir ke negeri orang. Rakyat pribumi hanya menjadi penonton di negerinya suburnya sendiri. Jangan sampai ini terjadi.

Untuk itu, mempererat harmoni antar sesama bangsa Indonesia merupakan salah satu kekuatan negara, agar kekayaan negeri ini bisa dinikmati sendiri oleh seluruh rakyat Indonesia.

Bukan hanya dinikmati oleh sebagian elit bangsa, apalagi menguap pada pemilik modal asing. (*)

Opini

SELASA 24 JUNI 2014 | No. 0387 | TAHUN III

77

Petaka Puasa Orang Miskin

Salam Songkem

Kekuatan Bangsa

KORAN MADURA

SELASA 24 JUNI 2014 No. 0387 | TAHUN III

Seperti biasa, datangnya Bulan Ramadan tidak hanya menjadi tanda datangnya perintah wajib berpuasa selama satu bulan penuh. Datangnya bulan suci itu sekaligus pertanda akan naiknya harga-harga barang, terutama harga barang kebutuhan pokok.

A

wal bulan Juni lalu, meski bulan puasa masih tinggal satu bulan, hargaharga kebutuhan pokok sudah mulai merangkak naik. Harga daging, telor, dan sayuran sudah dipatok pada kisaran harga di atas rata-rata perhari.

Ini belum masuk bulan puasa.

Bagaimana kalau benar-benar sudah masuk bulan puasa, bisa jadi harga akan semakin merangkak naik. Apakah ini berkah? Kalau ya, berkah bagi siapa? Kalau ini petaka, lalu petaka bagi siapa? Lantas di mana letak hikmah puasa?

Dalam majelis-majelis taklim sering kita dengar tentang hikmah-hikmah puasa di Bulan Ramadan. Diantaranya, dilipatkan gandakan segala pahala kebaikan yang dilakukan didalamnya. Bagi mereka yang berpuasa akan dilalui masa sepertiga awal bulan puasa, berupa rahmat. Sepertiga berikutnya pengampunan (maghfiroh). Dan puncaknya sepertiga terakhir, terbebas dari api neraka (itkun minannar).

Namun yang harus dicermati, pahala kebaikan yang ditimpakan pada pelaku puasa sifatnya personal, bukan kelompok atau lingkungan yang mengitarinya. Yaitu pada pelaku puasa itu sendiri.

Sehingga dampak positif dari hikmah pahala-pahala itu hanya dapat dirasakan individu-individu, tidak dirasakan secara berkelompok atau oleh lingkungan.

Dampak pada kelompok dan lingkungan, dapat dirasakan aki-

bat dari perilaku positif masingmasing individu selama berpuasa.

Lingkungan yang awalnya rawan akan kejahatan, menjadi lebih aman dan terkendali. Lingkungan yang awalnya penuh dengan konflik emosi dan nafsu menjadi mereda oleh hikmat dan ketenangan orang berpuasa.

Sampai dititik ini belum ditemukan keterkaitan antara puasa dengan naiknya harga. Belum ada korelasi antara orang berpuasa dengan perubahan perilaku pasar.

Lalu mengapa harga naik? Dan mengapa perilaku pasar berubah pada saat bulan puasa?

Terlepas dari hikmah puasa secara batiniyah, secara lahiriyah puasa telah menciptakan kondisi yang berbeda bagi pelaku-pelakunya. Menahan haus dan lapar dari fajar hingga Magrib adalah pola yang keluar dari kebiasaan rutin.

Kalau di luar bulan puasa terbiasa makan setiap 5 atau 6 jam sekali, atau tiga kali dalam sehari. Kalau bulan puasa makan setelah melewati 15 jam atau 16 jam, atau dua kali sehari di malam harinya.

Dengan demikian, puasa secara lahiriyah telah membawa mereka pada kondisi menahan hasrat untuk makan dan minum.

Sehingga pada titik kulminasi daya tahan, muncul gelora “dendam” yang ingin dilunasi pada saat buka. Akibatnya, begitu hasrat itu dilepas, apa saja maunya dimakan. Bahkan komposisi yang dilahap dalam sekejap bisa melebihi komposisi kebiasaan makan di luar bulan puasa.

Dan uniknya, di saat rasa haus dan lapar menggoda, semua jenis makanan yang terngiang muncul menjadi impian. Apa saja yang terbesit dalam ingatan di siang hari, merupakan tuntutan yang harus dipenuhi ketika malam hari. Akibatnya, ketika mendekati buka puasa di atas meja semua ada. Dari berbagai jenis minuman dan menu masakan semua serba tersedia.

Dari sisi ini baru ada titik terang, mengapa di bulan puasa harga-harga berubah naik. Karena besarnya komposisi hingga melebihi volume kebiasaan menjadikan bertambahnya ting-

kat kebutuhan. Hasrat tertahan yang memicu semua impian telah mendorong ketersediaan suguhan tidak hanya pada satu macam, tetapi banyak pilihan.

Kondisi ini secara telak tentu berpengaruh pada tingginya tingkat permintaan. Sementara ketersediaan barang yang ditawarkan tidak mengalami perubahan.

Akibatnya, karena tingginya permintaan melampaui ketersediaan barang yang ada harga-harga kebutuhan pokok menjadi naik.

Pertanyaannya kemudian, siapa yang mendapatkan berkah dari kenaikan harga yang terjadi?

Tentu semua tahu jawabannya, yaitu pedagang. Lantas siapa yang dirugikan? tentu orang miskin atau orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pengeluaran mereka dituntut bertambah, sedangkan pendapatan tidak berubah.

Perlu diperhatikan, bagi orang miskin puasa secara lahiriyah sudah menjadi kebiasaan sehari-hari di luar bulan puasa.

Dan sepanjang puasa terpaksa itu dilakukan, tidak terjadi lonjakan harga. Kenaikan harga justru dirasakan setelah puasa mereka memasuki bulan semua orang berpuasa. Petaka tidak?

“Puasamu telah menambah beban puasaku secara lahiriyah,” demikian barangkali kata orang miskin.

Yang membedakan dan menguntungkan justru hal-hal batiniyah. Dengan berpuasanya semua orang, orang miskin seakan-akan mendapatkan tepa selera tenggang rasa dari mereka yang kaya.

Penderitaan lahiriyah yang dirasakan sehari-hari sepanjang ta-

hun, di bulan puasa semua orang turut merasakan.

Karena ketika haus dan lapar mendera, kadar derita antara yang kaya dan yang miskin sama.

Tidak ada perbedaan laparnya orang kaya dengan laparnya orang miskin. Begitu juga, ketika nikmat buka itu diberikan, apapun menunya, antara yang kaya dan yang miskin lahapnya sama.

Maka dari itu, pada bulan puasa perlu ditingkatkan kepedulian. Apapun yang bisa meringankan beban mereka yang miskin, entah itu melalui sedekah, melalui pelaksanaan pasar murah, atau lebih konkret lagi melakukan kontrol harga dengan melakukan operasi pasar, perlu terus digalakkan.

Meskipun kita tahu, bahwa apa yang mereka terima selama bulan puasa, baik itu dari zakat maupun dari keringanan harga pasar murah, belum tentu bisa menutupi kekurangan akibat kenaikan harga selama bulan puasa.

Inilah petaka puasa bagi orang miskin.=

Pertanyaannya kemudian, siapa yang mendapatkan berkah dari kenaikan harga yang terjadi? Tentu semua tahu jawabannya, yaitu pedagang.”

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail. com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SELASA 24 JUNI 2014 No. 0387 | TAHUN III

SELASA 24 JUNI 2014 | No. 0387 | TAHUN III

OPINI 8

ant/widodo s. jusuf

DEBAT CAPRES 2014. Calon presiden pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto (kiri) dan calon presiden pasangan nomor urut dua Joko Widodo (kanan) saling melempar tawa disaksikan moderator Hikmahanto Juwana (tengah) usai menyampaikan visi dan misinya masing-masing di acara Debat Capres 2014 putaran ketiga di Jakarta, Minggu (22/6). Debat tersebut mengangkat tema Politik Internasional dan Ketahanan Nasional.

Jokowi Lebih Kuasai Materi Debat JEMBER - Pengamat politik Universitas Jember Drs Agung Purwanto MSi menilai calon presiden Joko Widodo lebih menguasai materi dibandingkan Prabowo Subianto dalam debat capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum, Minggu (22/6) malam.

"Jokowi memberikan pemaparan lebih detail tentang langkah-langkah teknis operasional yang dilakukan, sedangkan Prabowo menonjolkan materi dan penjelasan secara umum saja," kata Agung Purwanto di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (23/6).

Secara umum, lanjut dia, substansi materi yang disampaikan Prabowo dan Jokowi dalam debat calon presiden putaran ketiga bertema "Politik Internasional dan Ketahanan Nasional" tidak banyak perbedaan, namun cara

penyampaian dan sudut pandangnya sedikit berbeda.

"Jawaban calon presiden nomor urut dua lebih bervariasi dalam memaparkan gagasan dan menjawab pertanyaan, bahkan mantan Wali Kota Solo itu lebih berani menyampaikan gagasan yang mungkin tidak diduga oleh kubu Prabowo," kata pengajar Ilmu Hubungan Internasional itu.

Menurut dia, komitmen Jokowi mendukung kemerdekaan Palestina sebagai sebuah negara yang diakui secara penuh keanggotaannya di Perserikatan Bangsa

Bangsa (PBB) merupakan sikap tegas dalam menegakkan kemanusiaan.

"Pernyataan Jokowi menunjukkan bahwa masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan yang harus ditegakkan dan kemerdekaannya tidak bisa ditawartawar lagi," tuturnya.

Agung menuturkan debat capres bertema "Politik Internasional dan Ketahanan Nasional" seharusnya milik capres nomor urut satu yang dinilai lebih menguasai materi tentang itu, namun Prabowo justru kurang memaksimalkan pengalaman dan pengetahuannya di bidang politik internasional dan militer.

"Kalau masyarakat menengah ke bawah akan melihat bahwa debat capres semalam adalah milik Jokowi karena gagasan dan jawa-

bannya lebih teknis operasional secara detail," kata Kepala Humas dan Protokol Universitas Jember itu.

Hal senada juga disampaikan pengamat politik Universitas Jember lainnya Drs Joko Susilo MSi, yang mengatakan Jokowi jauh lebih baik secara substansi penyampaian materi, meskipun gaya bicaranya yang terlalu "kalem" dan tidak bombastis seperti Prabowo.

"Memang diakui bahwa Prabowo menang secara retorika, namun ia lemah dalam menyampaikan gagasan substansi yang dipaparkan. Seharusnya ia lebih kuat pada isu ketahanan nasional karena capres nomor urut satu itu seorang militer," ucap pengajar hukum internasional itu.

Menurut dia, fenomena si-

kap Prabowo yang memuji dan sepakat dengan pendapat Jokowi membuktikan bahwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu lebih menguasai materi dan dalam tiga kali debat capres, Prabowo terlihat menunjukkan sikap tersebut.

"Kendati demikian, kedua capres memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing dalam menyampaikan gagasannya secara rasional karena paparan yang disampaikan akan menjadi hal yang penting untuk menentukan masa depan Indonesia dalam politik internasional," ujarnya.

Pemilu Presiden yang digelar 9 Juli 2014 diikuti oleh dua pasangan capres dan cawapres yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 24 JUNI 2014 | No. 0387 | TAHUN III

9

Dana Kampanye Sulit Diawasi TULUNGAGUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung, Jawa Timur, kesulitan mengawasi aliran dana kampanye masing-masing tim sukses di daerah, karena tak satu pun yang menyerahkan laporan awal dana kampanye.

"Ada satu barusan diserahkan dari tim capres Prabowo, tapi yang diserahkan hanya nomor rekening dana kampanye, isinya nihil (tidak ada saldo dana awal kampanye)," terang Komisioner Divisi Hukum, SDM, dan Pengawasan KPU Tulungagung, Agus Safei di Tulungagung, Senin (23/6).

Sementara dari kubu tim pemengan capres-cawapres Jokowi-Jusuf Kalla, lanjut Agus laporan dana awal kampanye maupun rekening khusus untuk pembiayaan

kampanye mereka di daerah-daerah belum diserahkan ke KPU. Lambannya proses pemenuhan syarat administratif oleh kedua kubu tim pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta Rajasa maupun Jokowi-Jusuf Kalla disesalkan pihak KPU. Namun, Agus mengaku tidak bisa berbuat banyak lantaran dalam Peraturan KPU 2014 tidak mengatur mekanisme sanksi yang tegas terhadap kubu tim sukses

capres di daerah yang tidak segera melaporkan dana awal kampanye maupun rekening kampanye.

"Aturan yang dibuat lebih diorientasikan ke pusat. Untuk di daerah, kendali aturan lebih dititikberatkan di tingkat KPU provinsi (Jatim), daerah hanya menyesuaikan," ujarnya.

Kegiatan kampanye terbuka belum sekalipun digelar oleh masing-masing kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden di Kabupaten Tulungagung.

Gerakan penggalangan dukungan terhadap pasangan capres/cawapres Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK lebih banyak dilakukan secara simbolis, seperti kegiatan deklarasi relawan capres tertentu, pertemuan keluarga

muslimat oleh Khofifah Indar Parawansa, maupun pembagian stiker capres oleh masing-masing kubu tim sukses.

Kendati bukan kampanye murni, berbagai aktivitas penggalangan dukungan oleh kubu timses Prabowo maupun Jokowi tersebut ditengarai menggunakan sejumlah anggaran yang tidak bisa diverifikasi oleh KPU karena tiadanya laporan dalam rekening khusus dana kampanye.

"Tulungagung masih lebih baik dibanding daerah lain karena kedua tim pemenangan capres Prabowo maupun Jokowi telah menyerahkan daftar tim kampanye masing-masing. Cuma untuk rekening kami masih terus koordinasikan," tegas Agus Safei.

Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Tulungagung sebagaimana ketetapan KPU setempat 9 Juni, tercatat sebanyak 850.016 orang/ suara.

Jumlah pemilih diperkirakan masih akan terus bertambah seiring dilakukannya pendataan daftar pemilih khusus (DPK) oleh panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan se-Kabupaten Tulungagung.

Pemilu Presiden yang digelar 9 Juli 2014 diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan nomor urut satu dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan nomor urut dua. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

RELAWAN JOKOWI-JK

Ada Kampanye Sembako Murah MAGETAN - Relawan Calon Presiden Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menggelar kampanye dengan cara menjual paket sembako berharga murah di Pasar Sayur setempat, Senin (23/6).

Anggota Relawan JokowiJK wilayah Magetan, Beny mengatakan paket sembako murah yang dijual mencapai 500 paket.

Kegiatan tersebut cukup mendapat tanggapan masyarakat setempat yang rela mengantre untuk memperoleh sembako murah.

"Sejak pagi warga sudah mengatre untuk membeli sembako murah. Kampanye ini cukup efektif di saat harga sembako mulai naik menjelang Ramadhan," ujar Beny kepada wartawan.

Menurut dia, paket sembako yang dijual tersebut berisi minyak goreng, mi instan, dan gula yang harga normalnya di pasaran mencapai Rp 37.000 per paket. Namun, dalam kegiatan tersebut hanya dijual seharga Rp 10.000 per paket.

Alhasil, dalam waktu beberapa jam saja, ratusan paket sembako murah tersebut langsung habis dibeli oleh warga Magetan. Bahkan, banyak warga yang kecewa karena tidak kebagian paket murah

tersebut.

Beny menambahkan, uang untuk menyediakan paket sembako murah tersebut diperoleh dari sumbangan para relawan Jokowi-JK lainnya di wilayah Magetan.

Tujuannya, selain untuk memperoleh suara pada pilpres mendatang, juga untuk meringankan kebutuhan masyarakat menjelang bulan Ramadhan.

Salah satu warga Magetan, Pariyem, mengaku senang dapat membeli paket sembako murah tersebut.

Hal itu untuk menghemat pengeluaran dapur, apalagi menjelang bulan puasa yang biasanya ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok.

"Senang saja, bisa membeli barang seharga Rp 37.000 dengan uang Rp 10.000. Diskonnya mencapai 80 persen lebih," kata Pariyem sambil tertawa.

Ia berharap, siapapun presidennya yang nanti terpilih dapat menjaga hargaharga kebutuhan pokok tetap stabil. Hal itu penting karena menyangkut kesejahteraan rakyat banyak.

Pilpres 2014 diikuti dua pasangan capres-cawapres yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

ant /siswowidodo

SIDAK MAMIN RAMADAN. Petugas memeriksa produk makanan saat melakukan inspeksi mendadak makanan dan minuman (Mamin) menjelang Ramadan di sebuah mini market Kota Madiun, Jatim, Senin (23/6).

JELANG RAMADAN

Harga Sembako dalam Pemantauan MADIUN - Petugas Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata (Diskoperindagpar) Kabupaten Madiun, Jawa Timur, memantau harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional yang cenderung naik menjelang bulan Ramadan.

Kepala Bidang Perdagangan, Dikoperindagpar Kabupaten Madiun Agus Suyudi mengatakan pemantauan harga dilakukan bersama gabungan petugas dari dinas terkait lainnya. Seperti, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan kepolisian setempat.

"Kami memantau harga bahan pokok dan makanan yang cenderung naik akibat tingginya permintaan. Pemantauan tersebut sebagai antisipasi menjelang bulan Ramadhan dan lebaran,"

ujar Agus kepada wartawan, Senin (23/6).

Menurut dia, harga sejumlah bahan pokok di Kabupaten Madiun ada yang mulai naik. Meski demikian, kenaikan harga tersebut cenderung wajar.

Selain memantau harga, pihaknya juga memantau stok bahan pokok dan makanan kemasan di pasaran. Ia menilai stok di pasaran cenderung aman saat memasuki bulan Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri mendatang.

Agus menjelaskan, pemantauan harga dan stok tersebut dilakukan di sejumlah pasar tradisional setempat. Seperti, Pasar Mejayan Baru (PMB) di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan.

Lalu, Pasar Pagotan di Kecamatan Geger dan Pasar Dolopo di

Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.

Pemantauan tidak hanya di pasar tradisional saja. Akan tetapi, juga di sejumlah toko dan pusat perbelanjaan modern yang ada di wilayah Kabupaten Madiun.

Agus menambahkan, petugas gabungan juga memeriksa kondisi makanan dan minuman yang dijual. Di antaranya mengenai masalah kedaluwarsa serta kemasan makanan dan minuman yang diperdagangkan.

Pihaknya menilai, tingkat konsumsi masyarakat selama bulan Ramadhan dan lebaran akan meningkat. Hal tersebut terkadang disalahgunakan oleh oknum pedagang makanan untuk mendapatkan keuntungan. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 24 JUNI 2014 | No. 0387 | TAHUN III

Pipanisasi untuk Atasi Kekeringan LUMAJANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, mengusulkan program pipanisasi dengan sistem gravitasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi kekeringan selama kemarau di kabupaten setempat.

ant/siswowidodo

PEMUSNAHAN NARKOBA. Sejumlah pejabat memusnahkan barang bukti narkotik dan obat terlarang (narkoba) di halaman Mapolresta Madiun, Jatim, Senin (23/6). Barang bukti narkoba hasil operasi yang dimusnahkan tersebut hasil operasi selama beberapa bulan, terutama menjelang Ramadan dan Hari Bhayangkara.

PENYAKIT MASYARAKAT

Dimusnahkan Miras Tak Punah keras, pihaknya juga memusnahkan sejumlah kosmetik ilegal yang sangat membahayakan jika digunakan oleh konsumen, di antaranya 72 cepuk kosmetik merek "Lien Hua" dan sembilan bungkus kosmetik merek "Lasmi".

Menurut dia, barang bukti narkoba, minuman keras, dan kosmetik ilegal yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil penyitaan dan temuan dari berbagai tempat di wilayah hukum Polres Madiun Kota selama beberapa bulan terakhir.

"Razia narkoba dan penyakit masyarakat semakin sering dilakukan terlebih menjelang bulan Ramadhan yang tinggal beberapa hari lagi," kata dia.

Anom menilai barang bukti yang dimusnahkan itu masih sebagian kecil. Artinya, masih banyak narkoba dan minuman keras

MADIUN - Kepolisian Resor (Polres) Madiun Kota, Jawa Timur, memusnahkan sejumlah narkotika jenis sabu-sabu dan minuman keras yang merupakan barang bukti kasus narkoba serta penyakit masyarakat di wilayah setempat, Senin (23/6).

Kepala Polres Madiun Kota AKBP Anom Wibowo mengatakan jumlah sabu-sabu yang dimusnahkan mencapai sebanyak 18,10 gram. Barang bukti tersebut merupakan hasil temuan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun.

"Untuk minuman keras yang dimusnahkan sebanyak 1.600 liter arak Jowo dalam berbagai kemasan botol air mineral dan jerigen. serta minuman beralkohol produksi pabrikan sebanyak 114 botol, seperti merek Vodka, Topi Miring, dan Newport," ujarnya.

Selain narkoba dan minuman

lainnya yang beredar di kalangan masyarakat.

"Untuk itu, kami akan rutin melakukan razia narkoba dan penyakit masyarakat guna menekan peredarannya. Demikian juga kosmetik ilegal dengan menggandeng pihak-pihak terkait ," katanya.

Untuk menekan peredaran narkoba dan minuman keras di wilayahnya, pihaknya tidak hanya melakukan razia, namun perlu kerja sama dari berbagai pihak, termasuk kepala daerah dan tokoh masyarakat.

Acara pemusnahan barang bukti narkoba, minuman keras, dan kosmetik ilegal tersebut, selain melibatkan pejabat Polres Madiun Kota, juga dihadiri oleh Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Madiun dan tokoh masyarakat setempat. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

"Program pipanisasi akan diusulkan kepada Pemprov Jatim pada APBD 2015 untuk beberapa desa yang kekeringan dan mengalami krisis air bersih di Lumajang," kata Kepala BPBD Lumajang Rochani, Senin (23/6).

Menurut dia, program pipanisasi tersebut untuk enam desa yang tersebar di empat kecamatan yang rawan kekeringan yakni Desa Jenggrong dan Desa Alun-alun di Kecamatan Ranuyoso.

Selain itu, Desa Kebonan di Kecamatan Klakah, Desa Tempursari di Kecamatan Kedungjajang, Desa Salak dan Desa Mbuek di Kecamatan Randuagung.

"Untuk daerah yang masih belum tersentuh pipanisasi, kami akan terus melakukan distribusi air bersih ke sejumlah lokasi, sehingga tidak ada lagi warga yang kesulitan air bersih selama kemarau," tuturnya.

Ia berpesan kepada masyarakat yang akan mendapatkan program pipanisasi untuk ikut serta dalam memelihara fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya dan apabila ada suatu kerusakan, segera dilaporkan untuk mendapat perbaikan.

"Saya berharap warga juga

ikut menjaga fasilitas pipa untuk air bersih itu dengan baik, sehingga mereka tidak lagi mengalami krisis air bersih selama kemarau," katanya.

Pihaknya juga sudah mendistribusikan sejumlah tandon air bantuan Pemprov Jatim untuk mengatasi krisis air bersih, sehingga dengan tandon dapat mempermudah distribusi air bersih di daerah yang mengalami kekeringan.

"Tandon itu didistribusikan di Desa Pajarakan-Kecamatan Randuagung, Desa KebonanKecamatan Klakah, Desa Gucialit-Kecamatan Gucialit, Desa Tempursari dan Sawaran Kulon di Kecamatan Kedungjajang," paparnya.

Data di BPBD Lumajang mencatat sebanyak enam kecamatan mengalami kekeringan dan krisis air bersih selama kemarau yakni Kecamatan Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Gucialit, Padang, dan Randuagung.

"Kami bersama Dinas Sosial dan PDAM mendistribusikan air bersih ke sejumlah desa yang kekeringan, sehingga bisa mengurangi beban warga yang kesulitan mendapatkan air bersih," ujarnya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

INDUSTRI GALANGAN

Indonesia Mampu Buat Kapal Terbaik SURABAYA - Indonesia dinilai oleh dunia sudah mampu membuat kapal dengan kualitas terbaik dan diakui keberhasilannya sehingga banyak negara yang memesan.

"Kalau mau diakui banyak perusahaan asing membuat kapal di Indonesia dan sudah bisa bersaing dengan produsen ne-

gara lain," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R. Mamahit dalam Lokakarya wartawan Perhubungan di Surabaya, Senin (23/6).

Indonesia saat ini setidaknya sudah memiliki industri galangan kapal sebanyak 260 perusahaan dengan kapasitas

produksi membuat kapal baru sebesar 900.000 DWT. Lokasi galangan kapal di Indonesia, katanya, sudah hampir tersebar di beberapa daerah, seperti di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Batam.

"Bagi Indonesia kapal memainkan peran penting sebagai infrastruktur transpirtasi dalam

konektivitas antarpulau," katanya.

Dia mengatakan bahwa potensi industri kapal nasional relatif cukup besar. Namun, daya saing masih perlu ditingkatkan.

Demikian pula, dukungan industri komponen dalam negeri masih lemah sehingga mem-

butuhkan dukungan kemampuan dan teknologi nasional.

Sejak diberlakukan asas "cabotage", posisi 30 April 2014 total armada niaga nasional mencapai 13.938 unit kapal, sedangkan pada bulan Mei 2005 yang mencapai 6.041 unit kapal, atau naik 130 persen. = ANT/AHMAD WIJAYA/DIK

Lintas Jatim SISLOGNAS

Jalur KA Difungsikan Kembali SURABAYA - Sejumlah jalur kereta api yang selama ini mati atau tidak digunakan akan dioperasikan kembali dalam upaya meningkatkan konektivitas untuk mewujudkan sistem logistik nasional atau Sislognas.

"Dibangunnya rel kereta itu pada dahulu tentu memiliki arti, dan akan kita fungsikan lagi sekalipun saat ini sudah banyak digunakan penduduk," kata Menteri Perhubungan EE Mangindaan dalam Lokakarya wartawan Perhubungan di Surabaya, Jatim, Senin (23/6).

Menurut menteri, sejumlah jalur kereta api yang sempat mati dan sudah dioperasikan lagi antara lain untuk jalur Cianjur-Bandung dan BogorSukabumi.

Dikatakan, selain dalam upaya meningkatkan konektivitas menghidupkan lagi jalur mati, juga dalam upaya pemerintah meningkatkan jumlah penumpang kereta api yang pada akhirnya mengurangi kepadatan lalu lintas.

"Kereta api masih menjadi moda yang paling diminati masyarakat. Selain itu, juga murah," ucap Mangindaan.

Beberapa rel kereta api yang banyak tidak beroperasi terdapat di Jawa dan Sumatera, dan seharusnya bisa digunakan untuk mengangkut penumpang dan logistik.

Di Sumatera, misalnya, jalur kereta api selain untuk mengangkut penumpang juga digunakan mengangkut hasil bumi seperti batu bara dan CP0.

"Indonesia saat ini memiliki jalur kereta api sepanjang 4.700 kilometer dan akan bertambah lagi," tutur Mengindaan.

Khusus untuk konektivitas di Pulau Jawa, dia mengatakan akan semakin baik mengingat jalur ganda lintas utara sudah selesai dan akan dibangun jalur ganda lintas selatan.

Pengoptimalkan jalur kereta api juga dalam upaya menekan biaya transportasi logistik yang lebih mahal ketika menggunakan jalan raya.

Menurut Bank Dunia posisi logistik Indonesia berada diurutan 53 dibawah Singapura yang berada diposisi lima, Malaysia 25, Thailand 35, dan Vietnam 48. = ANT/AHMAD WIJAYA/DIK

KORAN MADURA

SELASA 24 JUNI 2014 | No. 0387 | TAHUN III

11

Dewan Pers: Arahkan Peliputan Pilpres ke Publik SURABAYA - Ketua Dewan Pers Prof Dr Bagir Manan SH MCL meminta kalangan media cetak, media elektronik, dan media siber untuk mengarahkan peliputan ke publik untuk meminta pendapat umum tentang kandidat dan harapan mereka untuk kandidat dimaksud.

"Pers sudah memiliki prestasi bagus dalam Pemilu Legislatif pada 9 April yang lalu, karena tidak ada satu pun pengaduan masuk ke Dewan Pers. Untuk itu, prestasi itu jangan sampai mundur," katanya saat membuka workshop 'Peliputan Pilpres 2014 untuk Media' di Surabaya, Senin (23/6).

Dalam workshop yang digelar Dewan Pers dan diikuti puluhan wartawan dari media cetak, elektronik, dan media siber di Surabaya itu, ia menjelaskan prestasi pers dalam Pemilu Legislatif 2014 itu harus berlanjut dalam Pilpres 2014.

"Pilpres 2014 memang bersifat 'head to head' (berhadaphadapan), karena calon yang bersaing hanya dua pasangan.

Untuk itu, pers jangan mengarahkan peliputan kepada capres atau tim sukses, tapi arahkan kepada masyarakat terkait pandangan dan harapan mereka," katanya.

Selain arah peliputan kepada

publik, ia mengharapkan kalangan media massa juga jangan sampai masuk ke ranah konflik, seperti mantan Kopassus versus Wiranto, isu-isu SARA (kampanye hitam), dan sebagainya, karena konflik itu justru membuat demokrasi tidak akan terwujud.

"Untuk tidak masuk ke ranah konflik, maka pers harus mengangkat program, profil, dan visi misi dari kandidat yang ada, misalnya program energi, infrastruktur, pangan, dan sebagainya," kata mantan Ketua Mahkamah Agung itu.

Dalam workshop yang juga dihadiri Ketua KPU Jatim Eko Sasmito, komisioner Bawaslu Jatim Sri Sugeng Pujiatmiko, dan dua anggota Dewan Pers, Stanley Adi Prasetyo dan Imam Wahyudi, ia mengatakan kalangan pers juga perlu hati-hati dalam dua "critical point" Pilpres 2014.

"Dua critical point dalam Pilpres 2014 yang 'head to head' adalah tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara.

Dalam tahap pemungutan itu

Prof Dr Bagir Manan SH MCL Ketua Dewan Pers

perlu mewaspadai berbagai informasi yang tidak berimbang, sedangkan tahapan perhitungan suara perlu mewaspadai survei pesanan," katanya.

Terkait imbauan Ketua Dewan Pers Bagir Manan itu, anggota Dewan Pers Stanley Adi Prasetyo mengharapkan pers tidak terjebak pada "jurnalisme kuda pacuan", sedangkan anggota Dewan Pers lainnya, Imam Wahyudi, mengharapkan pers tidak mengembangkan "jurnalisme kodok ijo".

"Jurnalisme pacuan kuda itu hanya mementingkan persaingan antar-parpol, antar-calon,

antar-tim sukses, dan semacamnya, sehingga saling salip (saling mendahului) dengan menghalalkan segala cara, seperti kampanye hitam atau informasi tidak berimbang," kata Stanley.

Tidak jauh berbeda, Imam Wahyudi menegaskan bahwa jurnalisme "kodok ijo" merupakan jurnalisme yang membiasakan masyarakat dengan hal-hal yang tidak baik, sehingga demokrasi akan rusak dengan sendirinya secara bertahap.

"Itu seperti kodok ijo di dalam panci, kalau disiram air panas akan langsung meloncat, tapi kalau pelan-pelan disiram air dingin dicampur air panas akan terbiasa tapi akhirnya mati. Begitu pula masyarakat, kalau dibiasakan dengan kampanye hitam akan menjadi terbiasa tapi tidak mendidik dan akhirnya demokrasi yang mati," katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Jatim Eko Sasmito mengungkap teknis kesiapan penyelenggaraan Pilpres 2014 di Jatim, sedangkan komisioner Bawaslu Jatim Sri Sugeng Pujiatmiko mengungkap teknis kesiapan pengawasan dan contoh-contoh sengketa Pemilu Legislatif 2014. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

PASCA PENUTUPAN

Perempuan Pelacur itu Tak Ambil Kompensasi SURABAYA - Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya menyatakan banyak pekerja seks komersial (PSK) eks lokalisasi Dolly dan Jarak tidak mengambil dana kompensasi yang diberikan pemerintah.

Lurah Putat Jaya R. Wahyu Iswara mengatakan jumlah PSK, mucikari, dan warga terdampak penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak yang mengambil dana kompensasi di Koramil Sawahan hanya sekitar 300 orang dari 1.449 orang yang berhak menerima.

"Mereka takut mengambil, karena mendapat intimidasi. Jika mengambil ancamannya nyawa," kata Wahyu Iswara saat rapat dengar pendapat di ruang komisi B DPRD Surabaya, Senin (23/6).

Menurut dia, minimnya PSK dan warga yang mengambil dana kompensasi sebagai akibat ada-

ant/suryanto

LOKALISASI TUTUP MENJELANG RAMADAN. Sejumlah Pekerja Seks Komersil (PSK) mengibarkan bendera saat mengikuti upacara bendera di kawasan lokalisasi Dolly, Surabaya, Jawa Timur, Senin (23/6). Mereka akan menghormati Bulan Suci Ramadan dengan menutup lokalisasi pada 26 Juni 2014 atau H-5 Ramadan.

nya ancaman dari oknum tertentu yang tak menghendaki lokalisasi tersebut ditutup.

Wahyu mengakui pascadekl-

rasi penutupan, situasi di kawasan Dolly dan Jarak semakin tidak kondusif. Aparat kelurahan juga merasa ketakutan ketika akan

melakukan sosialisasi pembagian dana kompensasi karena mereka juga mendapatkan ancaman dari sejumlah oknum yang menolak penutupan.

"Teror ke kelurahan luar biasa. Kalau Dolly ditutup tak habiskan pegawai kelurahan," katanya.

Lurah Putat Jaya ini mengakui, pihaknya tidak berani turun ke lapangan dengan munculnya sejumlah teror tersebut. Intimidasi terhadap pegawai keluarahan dilakukan melalui telepon. "Mereka terornya lewat telepon," tegasnya.

Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemkot Surabaya Dedi Sosialisto mengatakan pihaknya mendapatkan bantuan dari aparat TNI-Polri. Sebelumnya, penghambilan dana kompensasi berlangsung 5 hari sejak deklarasi penutupan berlangsung. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 SELASA 24 JUNI 2014|NO. 0387|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

SELASA 24 JUNI 2014 NO. 0387 | TAHUN III

Pileg

Pengawasan Diperketat

LADANG TEBU, Lokasi ditemukannya mayat tak beridentitas dengan kondisi terbakar

Yang Asing, yang Terpanggang Kondisi Tubuh Hitam Legam Karena Terbakar PROBOLINGGO - Penemuan mayat di lokasi ladang tebu dengan kondisi terbakar di Desa Sekarkare Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Senin (23/6). Membuat warga desa setempat gempar.

Pertama kali mayat lelaki tanpa identitas tersebut ditemukan oleh salah satu warga setempat Slamet (45). Penemuan itu diketahui sekitar pukul 05.30 WIB.” Ya saya tahunya ada laporan tentang penemuan mayat dari warga,” terang Pelaksana Tugas (PLT) desa setempat, Silaturrohman kepada wartawan.

Ketika ada laporan dari warga, pihak desa langsung melaporkan

kejadian itu kepada pihak yang berwajib.”Kami langsung kontak Polsek Dringu,” ujarnya.

Ia mengaku mayat yang ditemukan di pematang ladang tebu itu, tidak dikenal di desa sekitarnya. Bahkan orang itu tidak pernah diketahui sebelumnya.”Kalau orangnya bukan orang disini.

Soalnya banyak warga yang tidak mengenali wajah dan tubuh korban,” ucap Silaturrohman.

Mayat yang bertubuh subur itu, lanjut Silaturrohman, meninggal dalam kondisi tubuh yang terbakar. Sebab ditempat kejadian tubuhnya sudah hangus.”Waktu melapor, warga mengaku melihat ada tumpukan daun tebu yang terbakar dan terlihat ada seorang pria di dalamnya,” terangnya di lokasi kejadian.

Sementara itu, Kapolsek Dringu, AKP Ridwan mengatakan mayat tersebut ditemukan dipematang ladang tebu yang mau ditanam. Dalam olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak ditemukan adanya identitas korban.“Pihak kepolisian, hanya menemukan sebuah HP dengan

kondisi yang sudah terbakar dan pecahan kaca helm,” tegasnya.

Kapolsek Dringu menambahkan, adanya olah TKP polisi akan terus mengembangkan kajadian dengan adanya penemuan sebuah HP.“Syukur-syukur nomer yang di dalamnya bisa di lacak identitas korban,”ucap AKP.Ridwan.

Dugaan sementara korban, kata AKP.Ridwan, diperkirakan dibubuh dan dibakar. Sedangkan untuk motif atas perkara, pihaknya terus akan menggali informasi.“Jasad korban akan dilakukan visum di rumah sakit,”pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terjun ke Panwaslu Kabupaten Probolinggo, dalam upaya meminta agar di empat Kecamatan di wilayah Kabupaten Probolinggo untuk dilakukan pengawasan diperketat.Keempat kecamatan itu yang menjadi perhatian Bawaslu, yakni Kecamatan Kuripan, Pakuniran, Besuk dan Dringu.

Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Probolinggo, Wiwit Agus Pribadi mengatakan, pihaknya akan berupaya untuk terus meningkatkan pengawasan dalam proses pemilu. Terutama yang menjadi arahan untuk lebih fokus yakni di empat kecamatan.“Dari beberapa pengalaman, keempat kecamatan tersebut, pada pileg 9 April kemarin banyak laporan adanya pelanggaran dari masyarakat,” terangnya kepada wartawan, Senin (23/6).

Menurutnya, dari data yang didapatkan dalam Pileg lalu, Kecamatan Kuripan dilaporkan oleh salah satu caleg, bahwa oknum penyelenggaran di tingkat TPS di duga tidak netral dengan mencoblos ulang.

Untuk Kecamatan Dringu, ada laporan dugaan pencoblosan oleh oknum penyelenggara pemilu. Sedangkan untuk Kecamatan Besuk, ada laporan salah satu oknum penyelenggara tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengintimidasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada salah satu calon.

Sementara di Kecamatan Pakuniran ada kasus tertukar surat suata caleg tingkat DPR RI dan DPRD.“Ada kesalahan memasukkan surat suara dalam kotak surat suara masing-masing,” kata Wiwit Agus Pribadi.

Wiwit Agus Pribadi mengaku, dalam pilpres 9 Juli mendatang, panwaslu akan menerjunkan 1234 PPL di 330 desa dan kelurahan yang ada Di Kabupaten Probolinggo.

Mereka diberikan amanah untuk menjalankan tugas pengawasan di tingkat desa.“Untuk tingkat Kecamatan pihaknya memiliki 72 panwascam dan 3 anggota panwaslu Kabupaten Probolinggo,”tandasnya. =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 24 JUNI 2014|NO. 0387|TAHUN III

13

Menangkan Capres Jokowi Nasdem Janji Sumbang 15 Ribu Suara PROBOLINGGO – Untuk memenangkan pasangan caprescawapres Jokowi-JK pada pilpres 9 Juli mendatang, partai Nasdem Kota Probolinggo berjanji akan menyumbangkan suara sebanyak 15 ribu suara. Hal ini disampaikan Ketua Nasdem setempat, Zulfikar Imawan kepada wartawan, Senin (23/6).

“Kita akan menyumbangkan suara sebanyak 15 ribu suara untuk memenangkan capres Jokowi di Kota Probolinggo,” tandasnya.

Sebagai partai pendukung, Nasdem tidak mau muluk-muluk.

Namun Zulfikar memprediksi suara Jokowi akan mencapai 65 persen pada pilpres mendatang.

“Target suara Jokowi di Kota Probolinggo 65 persen,” tim-

rin, tim pemenangan Jokowi-JK mendeklarasikan ribuan tukang becak sebagai pendukung Jokowi.

Selain itu, ada giat donor darah.

Kegiatan tersebut digelar sejak Senin (23/6) hingga Kamis (26/6) mendatang.

“Giat donor ini untuk kalangan umum,” kata Zulfikar Imawan yang juga sebagai penasehat tim pemenangan capres Jokowi Kota Probolinggo.

Menurut dia, target dari giat donor tersebut untuk memenangkan capres Jokowi. Tak heran, sejak dibukanya donor darah itu, banyak masyarakat yang mendukung capres Jokowi datang silih berganti untuk menyumbang darahnya.

palnya.

Dia menjelaskan, untuk memenangkan capres Jokowi-JK di Kota Probolinggo, semua partai pendukung dan partai pengusung akan merapatkan barisan.

Upaya untuk memenangkan suara Jokowi tersebut dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial.

Seperti Minggu (22/6) kema-

JELANG RAMADAN

REKLAME CAPRES

Amankan Stok Pupuk PROBOLINGGO – Menjelang bulan Ramadhan tahun ini, persediaan stok pupuk jenis urea di Kota Probolinggo aman. Sehingga kalangan petani bisa bercocok tanam dengan normal.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Kota Probolinggo, Yudha Sunantya kepada wartawan, Senin (23/6).

“Tidak ada gejolak. Persediaan stok pupuk urea di Kota Probolinggo aman,” terang dia.

Meski stok pupuk menjelang Ramadhan aman, namun Disperta tetap melakukan pengawasan.

Upaya pengawasan itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pendistribusian yang tidak tepat sasaran di tingkat petani.

Hasil donor darah itu, rencananya akan disumbangkan ke PMI Kota Probolinggo. “Semua darah dari hasil donor nanti akan kita sumbangkan ke PMI,” terang Zulfikar Imawan lagi.

Sementara itu, salah seorang pendonor, Ahmad menjelaskan, dirinya rela menyumbangkan darah untuk kegiatan tersebut, semata-mata karena memang dirinya mendukung capres Jokowi.

Sikap dukungannya tersebut, karena Jokowi dikenal merakyat.

“Semua masyarakat kecil berharap Jokowi bisa menang pada pilpres mendatang,” ungkap pria yang mengaku bekerja sebagai tukang becak itu. =Muhammad Sugianto

Ada Baliho Bebas Bea “Kita tetap melakukan pengawasan untuk mengantisipasi tidak tepatnya pendistribusian pada tingkat petani,” ungkapnya.

Di Kota Probolinggo, imbuh dia, para petani tidak hanya menggunakan pupuk kimia untuk bercocok tanam. Namun juga menggunakan pupuk organik. Itu dilakukan sebagai penyimbang penggunaan pupuk di lapangan.

Seorang petani asal Kelurahan Triwung Kidul, Untung, Kecamatan Kademangan mengatakan, selama ini penggunaan pupuk urea tidak ada masalah.

Bahkan, petani tidak merasa kesulitan meski kondisinya sekarang menjelang bulan puasa Ramadhan.“Tidak ada keluhan soal pupuk. Para petani tidak sulit untuk mencarinya,” tuturnya.

Berbeda dengan wilayah Kabupaten Probolinggo. Pada bulan Mei 2014 kemarin, para petani Desa Curah Tulis dan Desa Tongas, Kabupaten Probolinggo sempat bergolak karena terjadi kelangkaan pupuk di wilayahnya.

Ratusan warga dari dua Desa itu, sempat melakukan aksi demo dengan memblokir jalan di sepanjang jalan Pantura.

Sejak melakukan aksi tersebut, kini mereka tak lagi mengalami kelangkaan pupuk untuk tanaman mereka. “Sekarang pupuk urea sudah tidak sulit lagi dicari.

Apalagi menjelang bulan puasa ini,” ujar seorang petani, Misnamo. =Muhammad Sugianto

PROBOLINGGO – Meski di Kota Probolinggo banyak bertebaran reklame pasangan capres dan cawapres, namun Pemkot tidak melakukan penarikan retribusi. Hal ini disampaikan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo, Soemantri kepada wartawan, Senin (23/6). “Kalau reklame untuk capres memang tidak dilakukan pungutan biaya retribusi,” tandasnya.

Meski tidak ada pungutan, namun reklame tersebut tetap harus mengajukan ijin pemasangan.

Menurut Soemantri, tidak adanya biaya retribusi itu, karena memang aturannya sudah seperti itu.

“Aturannya memang begitu.

Untuk reklame capres-cawapres tidak ada biaya retribusi untuk pemasangan di jalan-jalan. Hanya saja, pihak pemasang tetap harus mengajukan ijin terlebih dulu kepada kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan,” katanya.

Pantauan di lapangan, hampir di setiap penjuru di Kota Probolinggo terdapat reklame capres-cawapres. Bahkan, ukuran reklame itu relative. Ada yang berukuran kecil, ada juga yang berukuran besar. Salah satu contoh di jalan Pahlawan.

Di jalan itu, reklame salah satu capres-cawapres terlihat berukuran besar, hingga melintang jalan raya. Itupun belum lagi reklame yang berukuran kecil. “Ukuran kecil dan besar tetap saja. Tidak dikenakan biaya retribusi,” ungkap Soemantri lagi.

Reklame yang tanpa biaya retribusi itu, imbuh dia, tidak hanya reklame caprescawapres. Tetapi juga reklame pemilu yang dipasang oleh KPU. Semuanya tanpa ada biaya retribusi kepada daerah.

Berbeda dengan pemasangan reklame untuk perusahaan atau reklame lainnya. Besar kecilnya ukuran tetap dikenakan biaya retribusi daerah.

Sementara itu, banyaknya reklame gambar capres-cawapres tersebut, membuat pemandangan kota terlihat kumuh. Apalagi reklame itu tidak hanya dipasang di tempat pemasangan papan reklame, namun juga banyak dipasang di pohon-pohon di pinggir jalan.

Melihat kondisi tersebut, tidak sedikit warga yang mengeluh. Pemasangan gambar capres-cawapres itu justru membuat kumuh pemandangan kota. “Pemandangan Kota jadi terlihat kumuh, karena banyak gambar capres yang dipasang di sembarangan tempat,” ujar seorang warga Kota Probolinggo, Bambang mengomentarinya.

Menurut Soemantri, persoalan reklame yang tidak tertib pemasangannya bukan menjadi kewenangannya. Namun itu sudah menjadi ranah dan tanggungjawab petugas Sat Pol PP. “Kalau soal penertibannya itu kewenangan petugas Sat Pol PP. Tanggungjawab kita hanya bagian persoalan pengajuan ijinnya saja,” pungkasnya. =Muhammad Sugianto

14

KORAN MADURAKORAN MADURA SELASA 24 JUNI 2014 | No. 0387 | TAHUN III

SELASA 24 JUNI 2014 No. 0387 | TAHUN III

14

Varela Selamatkan Portugal Harus Menang di Laga Terakhir, Sembari Berharap Jerman Kalahkan AS MANAUS - Pemain pengganti Portugal Silvestre Varela membuat penyelamatan dramatis pada menit-menit akhir babak kedua. Gol yang dicetaknya memberikan hasil imbang 2-2 bagi Portugal atas Amerika Serikat di pertandingan Piala Dunia Grup G di Manaus, Minggu (Senin pagi).

Gelandang Portugal Raul Meireles (atas) terjatuh saat berduel bola atas dengan bek Amerika Serikat Matt Besler saat duel dua tim yang berlangsung di Manaus, Minggu waktu setempat (Senin WIB).

K

etika Amerika Serikat di atas angin karena bangkit setelah tertinggal lebih dahulu, Varela mencetak gol lewat sundulannya memanfaatkan umpan silang Ronaldo.

Hasil pertandingan itu membuat Jerman dan AS berada di dua peringkat teratas grup dengan sama-sama mengantongi empat poin, sementara Portugal dan Ghana dengan satu poin. “Kami sial karena kebobolan pada menit terakhir, tapi pertandingan tadi sangat menakjubkan bagi kami,� kata pelatih AS Juergen Klinsmann.

AS akan menghadapi Jerman di pertandingan terakhir mereka dan membutuhkan satu poin untuk lolos ke babak 16 besar. “Kami bahkan akan bermain lebih percaya diri di pertandingan selanjutnya. Nanti akan menjadi pertandingan final lainnya. Namun ini lah yang namanya Piala Dunia,� kata Klinsmann.

Pada laga ini, Clint Dempsey membawa AS unggul pada menit ke-81, memantulkan bola dengan perutnya ke arah gawang dari jarak dekat.

Sebelumnya, gol pembuka bagi Portugal diciptakan oleh

Nani pada menit ke lima babak pertama setelah memanfaatkan kesalahan bek AS Geoff Cameron, yang dengan teledor membelokkan arah bola ke hadapan Nani, yang kemudian dengan mudah menjebol gawang Tim Howard.

Portugal yang unggul terlebih dahulu di babak pertama bermain terseok-seok di tengah panas dan lembabnya kota Manaus, sementara pemain AS justru mulai mendominasi permainan.

Portugal, yang kalah dari Jerman 0-4 sebelumnya, bermain lambat, seperti mencoba untuk menyimpan energi di kondisi iklim yang cukup menantang.

Temperatur di Amazonia Arena mencapai 30 derajat Celcius (86 Fahrenheit) saat kickoff.

Nani hampir saja menggandakan keunggulan Portugal menjelang turun minum namun bola tendangannya dari luar kotak penalti masih membentur tiang gawang. Eder meraih bola liar namun masih bisa dihalau oleh kiper TIm Howard.

AS gagal menyamakan kedudukan ketika tendangan Tim Bradley dari jarak dekat masih membentur paha Ricardo Costa.

Namun akhirnya Jermaine Jones mengejutkan para suporter AS pada menit ke 64 setelah melakukan tendangan keras dari jarak jauh dengan arah bola yang melengkung ke arah gawang untuk menyamakan kedududukan 1-1.

Portugal menurunkan Ronaldo dari awal, walaupun berusaha melepaskan diri dari cedera lutut yang dideritanya.

Ronaldo, yang tampil kurang efektif ketika melawan Jerman, merasa gelisah ketika menghadapi AS hingga pada menit terakhir babak kedua dia memberikan umpan matang bagi Varela yang berbuah gol untuk menyelamatkan muka Portugal dan memberikan kesempatan sekali lagi untuk bisa lolos ke babak 16 besar.

Gol itu merupakan gol kedua kalinya bagi Varela yang dicetak pada menit-menit terkahir pertandingan bagi Portugal. Ketika Piala Eropa 2012, dia mencetak gol pada menit ke-87 yang membawa Portugal menang atas Denmark di babak penyisihan Grup.

Meski tidak sepenuhnya tertutup, namun peluang Portugal untuk lolos ke babak 16 besar semakin kecil. Mereka harus mengalahkan Ghana di laga terakhir sembari berharap Jerman dapat mengalahkan Amerika Serikat. =ANT/DAR

Cristiano Ronaldo Portugal

12

Caps Piala Dunia 2

Gol

62

Total Tendangan

2

Assis

2 0

Kartu Kuning Kartu Merah

FAKTA & STATISTIK 1

Cristiano Ronaldo melakoni penampilannya yang ke-12 di Piala Dunia, paling banyak dibandingkan pemain-pemain Portugal lainnya.

2

Dalam 12 penampilannya di Piala Dunia, Cristiano Ronaldo melakukan 62 tendangan, 2 gol, 2 assist dan 2 kartu kuning.

3

Portugal hanya menang sekali (7-0 vs Korea Utara, 2010) dalam sembilan laga terakhirnya di Piala Dunia (S4 K4).

4

Amerika tak pernah meraih cleansheet dalam 15 laga terakhirnya melawan tim-tim Eropa di Piala Dunia.

5

Amerika selalu kebobolan setiap kali menghadapi tim-tim Eropa di Piala Dunia sejak 1950. Tim Eropa terakhir yang gagal mencetak gol ke gawang Amerika di Piala Dunia adalah Inggris.

6

Di babak pertama melawan Portugal, Amerika membukukan sembilan tendangan, lebih banyak dari yang mereka hasilkan dalam laga sebelumnya ketika melawan Ghana (total 8 tendangan).

7

Tim nasional Amerika belum pernah meraih kemenangan dalam dua laga awalnya di Piala Dunia sejak 1930.

8

Clint Dempsey telah mencetak empat gol dalam delapan penampilan di Piala Dunia. Dia butuh satu gol lagi untuk menyamai Landon Donovan (5 gol) sebagai top scorer Amerika di Piala Dunia. Saat ini, dia masih sejajar dengan Bert Patenaude.

9

Gol Jermaine Jones adalah gol ke-2300 dalam sejarah Piala Dunia.

10

Kiper Amerika Tim Howard terpilih sebagai Man of the Match versi FIFA berkat tujuh buah penyelamatan yang dilakukannya dalam 90 menit vs Portugal.

grafik: kangsunan | sumber: bola.net, antaranews.com

KORAN MADURA

KORAN MADURA

SELASA 24 JUNI 2014 | No. 0387 | TAHUN III

SELASA 24 JUNI 2014 No. 0387 | TAHUN III

SAO PAULO- Pelatih tim nasional Belanda Louis van Gaal pada Minggu menuding FIFA memainkan “trik” dengan jadwal Piala Dunia, dan mengatakan hal itu memberi keuntungan bagi tuan rumah Brazil.

V

an Gaal menyebut “menggelikan” bahwa Brazil, yang telah memainkan dua pertandingan Grup A sebelum Belanda di Grup B, sekarang akan bermain setelah timnya menghadapi Chile pada Minggu.

Ia mencermati bahwa Brazil akan mendapat keuntungan karena ketika mereka bermain melawan Kamerun, beberapa jam kemudian, mereka akan tahu di posisi mana Belanda akan finis di Grup B. “FIFA setelah setiap pertandingan mereka mempublikasikan ‘Fair Play’ dan hal-hal semacamnya. Kemudian FIFA memainkan trik-trik ini - ini tidak bagus, tentu saja,” kata Van Gaal.

Tim teratas di Grup A, yang saat ini dihuni Brazil, akan menghadapi tim peringkat kedua di Grup B, demikian juga sebaliknya, pada putaran 16 besar pekan depan.

Juara dunia lima kali Brazil dan runner up 2010 Belanda keduanya terlihat sebagai calon juara, dan akan memilih untuk meghindari satu sama lain pada putaran selanjutnya.

Van Gaal mengacu pada kampanye Fair Play badan sepak bola dunia FIFA yang menekankan “manfaat-manfaat positif dengan memainkan peraturan-peraturan, menggunakan akal sehat, dan menghormati sesama pemain.”

“Kami akan fokus pada kemenangan besok saat melawan Chile dan saya tidak berpikir bahwa kami akan terpengaruh oleh fakta bahwa Brazil akan bermain setelah kami,” kata Van Gaal kepada para pewarta di Sao Paulo.

“Saya hanya berasumsi bahwa mereka (Brazil) akan melakukan tugas olahraganya - namun kembali kemudian ini selalu menjadi masalah diskusi jika Anda melakukannya. Maka mengapa mereka (FIFA) melakukannya, saya pikir ini adalah pertanyaan yang dibenarkan.” Van Gaal juga mempertanyakan pemilihan wa-

sit debutan Piala Dunia Bakary Gassama (35) asal Gambia untuk pertandingan Senin.

Ia mengeluhkan dua keputusan penalti yang merugikan timnya yang menurutnya “tidak adil” pada pertandingan pertama saat mereka menang 5-1 atas Spanyol, dan yang kedua saat mereka menang 3-2 atas Australia.

“Saya tidak pernah melihat pekerjaan wasit ini. Saya hanya akan berasumsi bahwa FIFA telah memilih wasit-wasit yang bagus,” kata Van Gaal.

Ia menambahkan, “Tidak dapat dipercaya apa yang harus dilakukan para pemain saya.

Untuk berada di bawah dua keputusan, karena dua penalti merupakan hal yang tidak adil.” “Tidak ada negara yang mengalami hal seperti itu, maka mungkin wasit ini akan melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Saya hanya berharap FIFA menjalankan prosedur dengan baik.” Pada insiden pertama, penyerang Spanyol Diego Costa terjatuh meski tidak ada kontak dengan Stefan De Vrij, dan pada insiden kedua, Darryl Janmaat dinyatakan melakukan “handball,” meski hal itu tidak disengaja.=ANT/DAR

15

PREDIKSI

Mangindaan Tak Berani Bertaruh di Piala Dunia SURABAYA - Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengaku tidak berani bertaruh soal negara mana saja yang bakal lolos babak 16 besar Piala Dunia 2014, apalagi menjagokan negara yang akan juara.

“Terus terang saya tak berani memegang negara mana karena banyak sekali kejutan yang terjadi sampai-sampai juara bertahan Spanyol kalah dua kali berturutturut,” kata Mangindaan kepada pers dalam Lokakarya wartawan Perhubungan di Surabaya, Jatim, Senin.

Mangindaan yang pernah menjadi pemain dan pelatih Tim Persiraja Banda Aceh dan Ketua Harian Persebaya Surabaya, terkejut dengan hasil pertandingan Piala Dunia pada babak awal ini.

Dia mencontohkan, Kosta Rika yang semula tidak dia unggulkan ternyata mampu mengalahkan Italia yang di atas kertas seharusnya menang.

“Demikian juga Amerika Serikat tidak bisa dipandang enteng dengan kondisi saat ini,” katanya.

Dia mengaku hampir selalu menyempatkan diri menonton pertandingan Piala Dunia walaupun harus terkantuk-kantuk.

“Tadi saya nonton Amerika

antaranews.com

Meneer Van Gaal Tuding FIFA “Mainkan” Jadwal

15

lawan Portugal. Ramai jalannya pertandingan,” katanya.

Ketika didesak wartawan mana negara yang dijagokan, Mangindaan tak berani memprediksi.

“Nanti saja ya kalau sudah 16 besar. Kalau sudah itu baru berani saya memprediksin” katanya.

Dia juga menyayangkan Inggris yang tidak bisa melanjutkan ke babak berikut karena sudah dua kali kalah.

“Pokoknya Piala Dunia kali ini penuh dengan kejutan,” kata Mangindaan yang masih terus mencintai sepak bola. =ANT/WIJAYA/DAR

ALJAZAIR BEKUK KOREA SELATAN 4-2

PORTO ALEGRE - Bek Aljazair, Rafik Halliche (depan) merayakan golnya ke gawang Korea Selatan. Aljazair menaklukkan Korea Selatan (Korsel) dengan skor 4-2 pada pertandingan Piala Dunia Grup H, Minggu (Senin dinihari WIB), yang menjaga harapan negara Afrika utara itu untuk lolos ke putaran 16 besar tetap hidup. Gol-gol Aljazair lainnya dibuat oleh Islam Slimani, Abdelmoumene Djabou, Yacine Brahimi.

Sementara dua gol Korsel dibuat oleh Son Heung Min dan Koo Ja Cheol.

16

KORAN MADURA

SELASA 24 JUNI 2014 | No. 0387 | TAHUN III

KORAN MADURA

16

SELASA 24 JUNI 2014 No. 0387 | TAHUN III

O

AR TABAREz SC

LI

CE

RE PRANDEL A S

Menang atau Terbuang Keduanya menjadi korban tim kejutan Kosta Rika, dan salah satu dari keduanya harus pergi, malam ini. Hanya tim yang lebih baik yang akan lolos ke babak 16 besar.

I

talia dan Uruguay akan bertarung malam ini di Arena das Dunas untuk menentukan siapa yang akan mendampingi Kosta Rika ke babak fase gugur Piala Dunia 2014.

Italia dan Uruguay memiliki jumlah poin setara di klasemen grup. Keduanya sama-sama mengalahkan Inggris, yang mengantarkan tim asal negeri Ratu Elisabeth itu tersingkir dari Brazil. Namun, keduanya juga menelan kekalahan memalukan yang sama dari Kosta Rika.

Azzuri, julukan Italia, mungkin sedikit diuntungkan di posisi klasemen. Mereka berada di atas Uruguay berkat keunggulan selisih gol. Mereka hanya butuh hasil seri untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2014. Namun,

berharap hasil seri melawan tim seperti Uruguay merupakan hal yang sulit, apalagi kedua tim memiliki motivasi yang sama.

Apalagi, Uruguay datang dengan momentum yang baik.

Pulihnya kondisi striker Luis Suarez yang menampilkan permainan hebat saat mengalahkan Inggris merupakan ancaman besar bagi Italia.

“Tim kami melakukan hal-hal hebat saat mengalahkan Inggris,” ujar pelatih Uruguay Oscar Tabarez pada sesi konferensi pers.

“Performa itu akan kami coba tampilkan kembali, dan apabila memungkinkan kami akan mengembangkannya menjadi lebih baik saat melawan Italia,” ujar Tabarez penuh percaya diri.

Bagi Italia, kekalahan pada

laga ini akan berarti mereka tersingkir dari piala dunia untuk kedua kalinya secara berturutturut di fase kualifikasi grup.

Kapten Gianluigi Buffon percaya diri timnya akan bangkit dari kekalahan atas Kosta Rika dan memenangkan laga melawan Uruguay.

Uruguay dimungkinkan memasang kembali formasi andalan sebagaimana saat mengalahkan Inggris. Luis Suarez sudah pulih, sementara Maxi Pereira telah selesai menjalani hukuman larangan bertanding. Akan halnya Italia kemungkinan akan melakukan perubahan taktik.

Formasi 4-1-4-1 akan ditinggalkan dan memakai skema permainan 3-4-2-1 atau 3-5-2.

“Kami siap menggunakan berbagai taktik, disesuaikan dengan kondisi lawan kami.

Salah satu kualitas terbaik kami adalah kemampuan kami beradaptasi dan saya berharap fleksibilitas ini akan membantu kami mencapai target yang kami inginkan,” tambah Buffon.

“Ini akan menjadi hal baru,

Italia 3-5-2

4-4-2 Uruguay Mattia De Sciglio

Giorgio Chiellini Luis Suarez

Claudio Marchisio Nicolas Lodeiro

Leonardo Bonucci Gianluigi Buffon

Martin Caceres

Cristian Rodriguez

Diego Godin Andrea Pirlo Jose Gimenez

Walter Gargano

Edinson Cavani Andrea Barzagli Matteo Darmian

Ciro Immobile

Marco Verratti Maxi Pereira

dengan semua keuntungan serta risiko yang akan kami dapatkan.

Dalam kasus ini, apa yang terjadi di lapangan akan memberikan kami kesadaran apakah pilihan (taktik) kami sudah tepat atau tidak,” papar Buffon.

Kedua tim sebelumnya sudah saling berhadapan sebanyak

Fernando Muslera Mario Balotelli

Alvaro Pereira

8 kali, dengan Italia unggul 3-2 secara head to head. Pertemuan terkini kedua tim terjadi di ajang Piala Konfederasi tahun lalu, Azzurri keluar sebagai pemenang setelah unggul 3-2 di adu penalti. Sebelumnya kedua tim bermain imbang 2-2 di waktu normal. =DAR

SELASA 24 JUNI 2014 No. 0387 | TAHUN III

KORAN MADURA

DBHCHT RP 3,4 MILIAR NGENDAP

ASMARA BERUJUNG PEMBUNUHAN

ELISA NURINDAH A.2014 | No. 0387 | TAHUN III SELASA 24 JUNI OPTIMIS MENJALANI KEHIDUPAN

SUMENEP | B

SAMPANG | K

NETER KOLENANG | P

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Mantan Cabup itu Kini Menanti Nasib

S

UMENEP – Calon Bupati Sumenep tahun 2010, Azasi Hasan, seperti tak putus dirundung apes. Saat pemilukada empat tahun lalu, lelaki ini nyaris menang, untuk tidak menyebut kalah dari calon bupati lainnya. Sudah begitu adanya, pria yang bermukim di Jakarta ini dilaporkan seterunya, Hariksan.

Azasi diduga menggelapkan mobil mewah, Marcedez Bens seharga Rp. 200 juta. Itu ditengara terjadi beberapa tahun lalu, mobil yang sudah terbayar tidak diserahkan kepada pelapor. Kemungkinannya, Azasi berbuat seperti itu, atau tidak melakukan serupa yang dilaporkan Hariksan. Pengadilan akan membuktikan semua kesaksian ini.

Berdasar sidang yang tertunda kemarin (23/6) nasib mantan cabup Sumenep yang kini menjadi terdakwa, masih akan ditentukan Senin mendatang (30/6). Sebab dari delapan saksi yang diminta hadir, hanya satu orang yang datang. Karena itu, majelis hakim yang dipimpin Eni Sri Rahayu tidak bisa melanjutkan persidangan.

Jaksa Dody Wijaksono, tidak menampik soal ini. Versi jaksa, belum cukup bukti untuk memutus perkara ini. Dody menyebut agenda sidang hanya pembelaan dari terdakwa. Jaksa juga akan mendatangkan saksi yang diduga mengetahui kasus tersebut. Dijadwalkan, tujuh orang saksi yang tidak hadir kemarin akan didatangkan Senin depan. Apabila dalam sidang pekan depan saksi tidak bisa hadir seluruhnya, jika terdakwa tidak keberatan, majelis dimungkinkan membacakan putusan.

“Terdakwa berhak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang kami bacakan,” dia menjelaskan.

Informasi versi lain, sejatinya masalah ini sudah tidak menjadi persoalan. Sebab, Hariksan selaku terlapor sudah mencabut laporan menyusul penyelesaian yang dipilih secara kekeluargaan. Heri (saudara terlapor) dan Diah Sekar Sari (istri terlapor) dikabarkan telah mengganti kerugian yang di-

laporkan dan dengan dibayarnya kerugian tersebut persoalan ini dianggap berakhir.

Namun meski uang sebesar Rp 200 juta sudah diganti dan laporan dicabut pelapor, Azasi belum bisa tidur nyenyak. Sebab hingga saat ini, status Azasi sebagai terdakwa masih berlanjut hingga ke meja hijau. Kepada sejumlah wartawan, pihaknya terbang dari Jakarta ke Sumenep untuk menghormati proses hukum.

Versi Azasi, masalah tersebut sudah lama diselesaikan dengan pihak pelapor. Hanya, lawyer-nyalah yang membuat kasus ini menjadi lama. Sebab, eksekusi moneter yang disiapkan keluarga Azasi tidak segera disampaikan Hariksan. Kasus lamanya waktu penyampaian titipan itu, dilaporkan Azasi ke Polresta Malang.

Dia juga merasa heran manakala terdapat pemberitaan tentang dirinya yang ditangkap bahkan berkeliaran.

Saat terdapat aparat Polres Sumenep di Malang, Azasi mengaku berada di Polresta Malang dalam rangka melaporkan pengacaranya ke Polresta Malang.

“Jadi, berita itu tidak benar (terkait kabar Azasi ditangkap). Kasus ini sebenarnya sudah selesai karena pelapor sudah menarik laporan (dan pihak Azasi sudah melunasi kerugian pelapor),” jelasnya.

Sementara itu, Moh. Muksid, salah seorang yang bersaksi membernarkan Azasi Hasan punya utang kepada Hariksan. Itu terjadi ketika saksi aktif di posko pemenangan Azasi ketika masih menjadi cabup.

Terhadap utang yang semula diketahuinya, Muksid mengaku tidak tahu jika utang tersebut telah dilunasi Azasi. “Saya belum bertemu Hariksan (untuk memastikan apakah utang Azasi sudah dilunasi atau tidak),” dia menjawab singkat.

Bila pada akhirnya Asazi benarbenar seperti yang dituduhkan, mantan cabup ini dianggap melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidanga

Kronologi Kasus Azasi Hasan (AH) 2009 Desember 13 AH Mengajak Hariksan kerja sama bisnis lelang 10 unit mobil

Hariksan menyanggupi dan

15 mengirim uang pada AH via western union Rp 150 juta

Hariksan kembali mengirim uang

24 kepada AH via western union Rp 25 juta

Hariksan untuk ketiga kalinya

27 mengirim uang via western union Rp 25 juta

2010 Juni 25

Hariksan melaporkan AH ke kepolisian atas kasus penipuan/ penggelapan uang

2014 Maret 29

Polisi berhasil menangkap AH di Malang

April 19

Hariksan mencabut laporannya ke polisi

23

Ke p o l i s i a n m e n g a b u l k a n permohonan penangguhan penahanan yang dilayangkan oleh kuasa hukum AH

Juni 5

(KUHP) dengan pasal berlapis. Terutama, pasal 378 (penipuan) dan pasal 372 (penggelapan) dengan hukum penjara masing-masing minimal 4 tahun. =SYAMSUNI/ABE

Sidang tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas kasus penipuan/ penggelapan uang dengan terdakwa AH

16

Sidang pembelaan terdakwa (tapi gagal terlaksana)

23

Sidang pembelaan terdakwa AH sekaligus pemanggilan saksi-saksi

30

Majelis hakim dijadwalkan membacakan vonis/putusan terhadap kasus AH *diolah dari berbagai sumber

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 24 JUNI 2014 | No. 0387 | TAHUN III

MADURA

Pekerja menyortir dan melipat surat suara pemilihan presiden, Senin (23/6).

Untuk sementara waktu sudah ada 300 surat suara yang ditemukan rusak.

LOGISTIK PILPRES

300 SS Rusak SUMENEP – Sebanyak 300 surat suara (SS) untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli mendatang ditemukan dalam kondisi rusak. Itu diketahi saat dilakukan sortir pada pelipatan SS oleh 100 orang pekerja di kantor KPU Sumenep. Sehingga, SS yang rusak itu kemungkinan tidak bisa digunakan.

Komisoner KPU Bidang Logistik Malik Musthafa mengatakan, pihaknya sudah menerima SS. Namun, tidak semua surat suara itu diterima dalam keadaan utuh. “Saat kami melakukan penyortiran kepada surat suara yang datang. Ternyata kurang lebih 300 SS malah ditemukan rusak,” katanya.

Penyebab kerusakan itu variatif. Malik mengatakan, ada yang rusak disebabkan tersobek, juga ada yang rusak karena tercetak bolak-balik. “Jadi, itu yang kami temukan, ada surat suara yang sobek dan tercetak bolak balik.

SS yang rusak ini akan langsung kami kirm ke pusat untuk segera ada penggantian,” terangnya.

Menurtu Malik, jumlah kerusakan SS itu masih bersifat sementara, sebab, pihaknya masih terus melakukan penyortiran.

“Jumlah kerusakan itu belum final, bisa jadi jumlah kerusakan akan bertambah. Itu semua tergantung kepada hasil sortir

Sumenep

SELASA 24 JUNI 2014 No. 0387 | TAHUN III

yang dilakukan oleh sejumlah pekerja,” ungkapnya.

Tidak hanya pada SS, ratusan kotak suara ditemukan mengalami kerusakan, seperti baut kotak terlepas dan ada kotak yang tak layak pakai. ”Kalau kotak suara tidak ada masalah.

Masih dipastikan cukup untuk digunakan dalam pilpres mendatang,” ungkap mantan pengurus PB HMI ini.

Malik menambahkan, KPU Sumenep menargetkan sortir logistik tuntas hari ini (24/6). Untuk selanjutnya, pihaknya akan mengirim surat ke KPU provinsi untuk meminta ganti surat suara yang rusak.

“KPU berharap, Kabupaten Sumenep menjadi prioritas dari daerah lain karena harus segera melakukan pendistribusian ke wilayah kepulauan yang dijadwalkan mulai 29 Juni mendatang. Sebab, dari 27 kecamatan, 8 kecamatan berada di kepulauan dengan daftar pemilih tetap sebanyak 896.525 yang tersebar di 332 desa atau kelurahan,” ujarnya.

Ketika ditanya soal kelengkapan logistik, Malik menuturkan, tinta sidik jari dan surat suara saja, dan ada juga sebagian formulir.

Kendati demikian, Malik memastikan sebelum tanggal 29 Juni, semua logistik sudah lengkap. =SYAMSUNI/YAT

DBHCHT Rp 3,4 Miliar Ngendap Dinkes Berdalih Peruntukan dari Pusat Tidak Jelas SUMENEP - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran (TA) 2013 di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep sebesar Rp 3,4 miliar tidak dilaksanakan. Akibatnya, dana miliaran itu mengendap di kas daerah (kasda). Sehingga, dana itu menjadi tidak bermanfaat.

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumenep Fatoni mengakui bahwa alokasi anggaran DBHCHT pada TA 2013 tidak direalisasikan sama sekali.

Dia berkilah lantaran terbentur dengan persoalan rambu-rambu berupa juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan) dari pusat yang tidak jelas.

“Sesuai rambu-rambu itu, dana DHBCHT hanya diperuntukkan bagi pengadaaan alat yang berhubungan dengan penyakit yang ditimbulkan oleh tembakau atau efek rokok. Jadi jika dipergunakan untuk alokasi yang lain, itu tentu akan menempatkan Dinkes dalam posisi yang salah secara prosedur dan aturan,” ketusnya.

Dia mencontohkan penggunaan anggaran yang berhubungan dengan efek rokok, seperti dalam nomenklatur anggaran dialokasikan untuk pembangunan poli

paru dan jantung di puskesmas.

“Jika tetap dianggarkan untuk bangunan poli itu di puskesmas, tentu saja Dinkes telah melakukan kesalahan dan melampaui juknis dan juklak yang ada,” terang Fatoni.

Dia lantas menjelaskan dengan dibangun poli paru dan jantung di puskesmas, praktis puskesmas harus tersedia dokter spesialis. Sementara puskesmas tidak akan pernah ada dokter spesialis karena puskesmas tergolong pelayanan primer. ”Sementara itu, puskesmas hanya melayani persoalan kesehatan yang bersifat primer atau pertolongan pertama. Sehingga puskesmas hanya menyediakan dokter umum saja. Sebab urusan penyediaan dokter spesialis itu hanya dimiliki oleh rumah sakit (RS),” ungkapnya.

Dia menegaskan, Dinkes tidak

bisa mengalokasikan anggaran itu di luar yang berhubungan dengan penyakit akibat efek rokok atau tembakau. Seperti penggunaan anggaran untuk alokasi pembangunan fisik, itu sesuai juknis dan juklat sudah tidak diperbolehkan.

Hanya bisa digunakan untuk pegadaaan alat kesehatan dan sebagainya saja.

Namun demikian, dia membantah sengaja megendapkan dana tersebut. Menurutnya, Dinkes kebingungan untuk merealisasikan anggaran DBHCHT tersebut lantaran rambu-rambunya tidak jelas. Karena kalau dipaksakan, Dinkes sebagai pengguna anggaran akan terkena cipratan pidana.

“Sudah kita konsultasikan dengan pejabat di lingkungan Dinkes dan bagian Perokonomian Pemrov Jatim. Karena alasan yang sama tidak jelas, maka Pemprov juga tidak berani menggunakan dana tersebut.

Kan sudah banyak Dinkes daerah lain ketika anggaran itu dipakasakan untuk direalisasikan, akhirnya tersandung kasus hukum,” terang Plt Kadinkes ini. =ALI RIDHO/YAT

Sumenep KEPEGAWAIAN

Kuota CPNS Belum Pasti SUMENEP – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep belum bisa memastikan kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) Sumenep 2014. Sebab, sampai detik ini BKPP belum menerima pemberitahuan resmi atau edaran dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Kepala BKPP Sumenep Titik Suryati mengakui kalau akan ada rekrutmen CPNS pada tahun ini. Hanya saja, yang belum diketahui saat ini masalah jumlah kuotanya. ”Kalau informasi masalah rekrutmen itu memang pernah kami baca di internet.

Namun, sampai saat ini kami masih belum menerima surat apa pun dari pusat,” katanya.

Biasanya, menurut Titik, jika ada rekrutmen baru Kemenpan memberikan informasi terlebih dahulu ke pemerintah daerah. ”Biasanya sepert itu, karena tidak mungkin jika pusat langsung mengadakan rekrutmen baru tanpa ada kejelasan dari daerah.

Mekanisme yang ada memang Titik Suryati begitu,” Kepala BKPP Sumenep terangnya.

Sebab menurut Titik, walaupun pemerintah pusat mempunyai hak untuk meloloskannya, namun mengenai formasi masih kewenangan pemerintah daerah. ”Pengangkatan itu disesuikan dengan kebutuhan di daerah.

Misalnya, kebutuhan daerah akan tenaga pendidik, kesehatan dan yang lainnya.

Jadi, disesuaikan,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak mudah dikibuli oknum yang mengaku mempunyai jatah untuk meloloskan jadi PNS formasi tahun ini. ”Kami pun kaget ketika rumor di masyarakat itu sudah ada pengangkatan CPNS, bahkan sudah ada yang dijanjikan. Mana bisa itu semua, formasinya saja masih belum sampai ke daerah,” terangnya.

Lebih lanjut Titik menuturkan, jika formasi dari Kemenpan sudah sampai ke daerah, dirinya memastikan akan segera diumumkan ke publik. ”Kalau itu sudah kami terima, kami tidak mungkin menyembunyikan. Pastinya kami akan publikasikan nantinya. Baik mengeni persyaratan maupun yang laiannya,” tukasnya. =JUNAEDI/YAT

KORAN MADURA

SELASA 24 JUNI 2014 | No. 0387 | TAHUN III

C

Polisi Meningkatkan Pengamanan KPU Nonton Bareng akan Digelar untuk Mendongkrak Tingkat Partisipasi Pemilih SUMENEP- Kepolisian Resor (Polres) Sumenep, Jawa Timur, mulai meningkatkan pengamanan di kantor KPU setempat dengan cara menempatkan personel khusus yang berseragam dinas sebagai bagian dari pengamanan Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2014.

“Sejak pekan lalu, sudah ada personel kami yang secara bergiliran siaga 24 jam di Kantor KPU Sumenep.

Mereka yang bertugas di KPU itu dilengkapi dengan senjata api,” kata Kapolres Sumenep AKBP Marjoko di Sumenep, Senin.

Ia menjelaskan, penempatan personel khusus itu dilakukan seiring dengan diterimanya sejumlah logistik Pilpres 2014 oleh KPU Sumenep.

“Logistik itu harus diawasi dan dijaga untuk menghindari hal-hal tak diinginkan. Selain personel khusus berseragam dinas, patroli rutin di sekitar Kantor KPU Sumenep juga ditingkatkan,” ujarnya.

Marjoko juga mengemukakan, pihaknya dalam waktu

dekat akan mendirikan tenda polisi di kawasan Kantor KPU Sumenep sebagai pos jaga bagi personelnya.

“Makin dekat dengan hari “H” Pilpres 2014 tentunya akan ada penambahan jumlah personel kami yang siaga di Kantor KPU Sumenep.

Semoga saja semuanya berjalan aman, damai, dan lancar,” ucapnya.

Nobar Bola Sementara itu Abdul Hadi, anggota KPU Sumenep yang membidangi sosialisasi dan pendidikan pemilih mengaku yakin partisipasi pemiliha pada tanggal 9 Juli nanti akan tinggi. Menurutnya, ia akan melakukan sosialisasi terutama pada kelompok pemilih pemula. Upaya tersebut

diantaranya akan dilakukan dengan menggelar nonton bareng (Nobar) bola.

“Itu rencana kami. Bila memungkinkan nanti akan kita lakukan di setiap kecamatan. Tentu ini sangat bagus untuk menggaet para pemilih pemula, dan tentu juga pemilih secara umum.”

Terangnya.

Momentum Piala Dunia yang sekarang sedang berlangsung di Brasil dinilai akan sangat membantu upaya

KPU Sumenep dalam mensosialisasikan pemilu presiden yang akan digelar 9 Juli nanti.

“Sementara ini kita sudah bekerjasama dengan Dinas Infokom Sumenep dalam bentuk pemasangan baliho di tempat-tempat strategsi di Kabupaten Sumenep. Baliho itu beriisi ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan orang nomer satu di negeri kita ini” jelasnya. =ANT/ZIZ/BETH

PENERANGAN

Warga Gili Raja Mengancam Duduki Dewan SUMENEP – Upaya Komisi B DPRD Sumenep untuk mengganjal penambahan anggaran untuk PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) senilai Rp 7,4 miliar direspona warga Gili Raja Kecamatan Giligenting. Warga mengaku akan menduduki kantor DPRD Sumenep apabila penambahan dana itu tidak dikabulkan.

Sebelumnya, ESDM berencana mengajukan anggaran untuk PLTD Masalembu sebesar Rp 7,4 miliar dari sebelumnya hanya Rp 1,4 miliar.

Hanya saja, dewan mengaku sangat berat untuk mengabulkan anggaran tersebut. Itu lantaran pertanggungjawaban dana yang sudah diberikan tidak jelas. Laporannya

tidak pernah diterima komisi B DPRD Sumenep. Sehingga, dewan mengklaim bisa jadi anggaran itu tidak tepat sasaran.

Sahrul Gunawan, warga Gili Raja menjelaskan, dewan hendaknya hanya melihat legal formal saja. Melainkan, juga melihat aspek kebutuhan masyarakat Gili Raja. ”Kami sebagai warga tidak tahu menahu soal laporan keuangan itu. Yang terpenting, PLTD di pulau kami bisa di beroperasi maksimal,” ungkapnya.

Untuk maksimalnya itu, sambung dia, dewan tentu harus menyetujui penambahan anggaran yang akan diusulkan oleh ESDM pada perubahan anggaran keuan-

gan (PAK) nanti. Sebab, ESDM sudah sesuai dengan aspirasi warga. ”Dengan dana Rp 7,4 miliar Gili Raja bisa terang, warga bisa tenang. Sebab, jaringan bertambah, genset juga bertambah. Sehingga, bisa menikmati listrik secara merata,” ungkap aktivis LSM SI (Sumenep Independen) ini.

Namun, apabila permintaan itu tidak dikabulkan, pihaknya memastikan akan menggalang massa mendatangi gedung DPRD Sumenep.

Bahkan, bisa jadi pihaknya menduduki kantor legislatif itu. ”Pasti akan kami duduki.

Masyarakat Gili Raja sudah siap untuk ke daratan, guna memperjuangkan PLTD itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala ESDM Abd. Kahir menjelaskan akan mengusulkan anggaran penerangan listrik PLTD di Pulau Gili Raja sampai Rp 7,4 miliar. Usulan dana tambahan itu akan diperuntukkan untuk pemasangan jaringan yang menelan biaya kurang lebih Rp. 5,8 miliar, rumah listik 150 juta, dan pengadaan genset Rp. 1, 5 miliar.

Sayangnya, Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayodi belum bisa dimintai tanggapan terkait ancaman warga Gili Raja ini. Saat Koran Madura menghubungi melalui telepon genggamnnya sekitar pukul 18.52 tidak aktif. Malah, dialihkan. =MOH. HAYAT

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 24 JUNI 2014 | No. 0387 | TAHUN III

Perjelas Fungsi Stadion Giling Kadisbudparpora: Stadion Hanya untuk Karapan Sapi SUMENEP - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep meminta Dinas Kebudayan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) untuk memperjelas status Stadion Giling. Sebab, selama ini stadion itu masih multifungsi. Yakni, stadion yang diperuntukkan untuk karapan sapi itu, ternyata masih ditempati hiburan seperti pameran, parade motor, orkes dan sejumlah hiburan lainnya.

“Kami minta Disbudparpora tegas soal peruntukan dari stadion ini. Apakah memang dikhususkan untuk karapan sapi atau malah untuk umum. Apabila memang untuk umum, maka simbol dua gambar sapi yang ada di depan pintu masuk digusur dan diganti dengan simbol lain,” kata Nur Asyur, anggota Komisi D DPRD Sumenep, Senin (23/6).

Politisi PKS itu mengungkapkan, selama ini, Disbudparpora terkesan lepas tangan terhadap

fungsi lapangan Giling. Ini akibat pemkab yang tidak serius dalam mengurus aset milik pemerintah ini. ”Ini kurang baik memang dalam tata pengelolaanya. Makanya, ke depan harus lebih baik lagi.

Sehingga, tidak sembarang acara yang menempati,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Sumenep, Febrianto mengatakan pengelolaan stadion Giling itu diserahkan kepada Paguyuban Karapan Sapi.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Febrianto saat memberikan keterangan pers kepada wartawan.

Termasuk pengelolaan dan kebersihannya sudah berada di bawah tanggung jawab paguyuban. “Art-

BULAN PUASA

DUGAAN IJAZAH PALSU CALEG

Tidak Ada Larangan Bermain Game SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak mengeluarkan larangan bermain PS (play station) bagi warganya. Otomatis, para pecinta PS bisa main hingga 24 jam non stop, warung PS pun bisa buka 24 jam.

Kabid Telekomunikasi Diskominfo Sumenep Fausil menjelaskan, bermain PS di bulan suci Ramdan itu tidak ada masalah. Sebab, sampai detik ini belum ada peraturan bupati (perbup) yang mengatur larangan bermain PS. ”Perkembangan PS saat ini masih bisa dikendalikan, tidak seperti warnet (warung internet) yang sudah menjamur. Sehingga itu tidak perlu ada perbupnya,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku akan selalu memantau setiap hari terhadap WPS yang berada di Kabupaten Sumenep ini. ”Untuk tahun ini masih belum ada perbup, hanya saja kami akan melakukan pemantauan secara gradual di setiap WPS (warung play station) yang ada,” terangnya.

Menurut Fausil jika ke depannya pertumbuhan WPS itu semakin pesat, maka tidak menutup kemungkinan perbup tentang WPS juga akan dibuatkan. ”Pembuatan

inya, stadion itu hanya untuk pagelaran karapan sapi, tidak untuk yang lain,” katanya.

Menanggapi tentang salah satu bangunan yang mengalami kerusakan gara-gara tak dirawat, Totok menegaskan soal rusaknya bangunan direncanakan akan dianggarkan pada tahun 2015.

“Sebab bangunan yang rusak adalah bangunan yang lama, bukan yang baru, sehingga tidak masuk pemeliharaan, makanya kami berencana menganggarkan pada tahun 2015,” jelasnya.

Disinggung lebih jauh terkait bangunan yang rusak tersebut, Totok menyatakan bangunan itu hanya dibangun asal-asalan, tidak melalui konstruksi yang mapan dan ideal, sehingga cepat rusak.

“Oleh karena itu, saat dibangun lagi, kami akan melalui konstruksi yang sesuai dengan standardisasi bangunan, biar tidak bernasib sama dengan bangunan yang telah rusak,” tegasnya. =SYAMSUNI/YAT

perbup itu kan disesuikan dengan kondisi yang ada, bisa saja tahun depan diterbitkan. Artinya, kami masih melihat perkembangan yang ada,” ungkapnya.

Fausil mengungkapkan, sebenarnya kebisingan WPS dengan warnet lebih parah WPS. Sebab ketika WPS buka dan pelanggan memainkan menu game yang ada, bisa dipastikan akan berteriak dengan suara yang keras. ”Faktanya memang begitu, apalagi peminatnya masih berusia anak kecil, sehingga dipastikan akan ramai,” terangnya.

Sementara warnet, kata Fausil pelanggan tidak akan mengeluarkan suara yang diyakini dapat menggangu warga sekitarnya. ”Kalau warnet kan semuanya sepi, paling tidak hanya ketawa sendirian, itu pun tidak akan keras,” candanya.

Dalam bulan Ramadhan tahun ini akan diterapkan Perbup Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Warnet. Dalam perbup itu disebutkan bahwa untuk hari Senin hingga Jum’at, jam buka warnet dimulai dari pukul 07.00 hingga pukul 22.00 WIB. Sementara untuk Sabtu dan Minggu dari pukul 07.00 hingga pukul 24.00 WIB. =JUNAEDI/YAT

Kurdi Bakal Dipanggil Lagi SUMENEP - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep memastikan akan memangil kembali A. Kurdi, caleg terpilih Partai Demokrat yang diduga tersandung kasus ijazah palsu. Itu setelah Kurdi tidak memenuhi panggilan klarifikasi pertama oleh pihak panwas.

Ketua Panwaslu Zamrod Khan menjelaskan, pihaknya sudah melayangkan panggilan klarifikasi kepada Kurdi. Hanya saja, yang bersangkutan tidak hadir. ”Karena tidak hadir, tentu saja tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melakukan pemanggilan kembali. Meski terlapor Kurdi tidak hadir beberapa kali, proses hukum di sini tetap jalan,” katanya.

Masalah waktu pemangilan untuk kali kedua, Zamrod akan melakukan pemanggilan dalam waktu dekat. ”Kemungkinan dua atau tiga hari ke depan, Kami akan melakukan pemanggilan kembali kepada terlapor,” ungkapnya kepada Koran Madura.

Sebenarnya, sambung dia, proses pemanggilan itu sudah dilakukan sejak pelapor melaporkan kasus itu. Pihaknya tidak main-main dengan kasus sengketa pileg tersebut. ”Saat ada laporan, langsung kami tindaklanjuti. Termasuk, kasus yang menyeret caleg PDIP

Secara lisan lisan Yayasan mengakui pernah menyelengarakan SMA, tapi bukti tertulis tidak ada, hanya pernah ada orang yang ngontrak gedung sekolah dan melaksanakan belajar mengajar SMA. Nah, itu laporan dari pelapor,”

Zamrod Khan Ketua Panwaslu

dari Dapil II, namun itu sudah tuntas,” ujarnya.

Zamrod memastikan dugaan ijazah palsu akan diinvestigasi sampai memenukan titik terang. Namun, hasil investigasi sementara ke Yayasan Muawanah di Jakarta, yang ada izin opereasionalnya hanya SD dan SMP. Yayasan itu tidak per-

nah menyelenggarakan jenjang pendidikan setingkat SMA. ”Secara lisan lisan Yayasan mengakui pernah menyelengarakan SMA, tapi bukti tertulis tidak ada, hanya pernah ada orang yang ngontrak gedung sekolah dan melaksanakan belajar mengajar SMA. Nah, itu laporan dari pelapor,” tegasnya.

Dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta memang mengakui nomor ijazah itu dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Tapi tidak dicantumkan nama-namanya itu berdasarkan permintaan dari SMA, bukan tidak berwenang.

Jadi soal tidak dicantumkan nama karena sekolah yang akan mengisi nama-nama lulusan itu.

“Nah, investigasi lebih lanjut akan terus kami lakukan.

Termasuk mengecek langsung kepada lembaga-lembaga terkait mengenai fakta-fakta yang telah dibeberkan oleh pelapor,” jelasnya Sementara itu, Kurdi yang saat ini sedang menjabat anggota Komisi C DPRD Sumenep saat dihubungi Koran Madura melalui ponselnya tidak merespons. Padahal, nada sambung pribadinya terdengar aktif. =SYAMSUNI/YAT

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 24 JUNI 2014 | No. 0387 | TAHUN III

E

PU PENGAIRAN

Proyek Embung Dianggap Malfungsi

SANDAL JEPIT PIALA DUNIA. Pengrajin menyelesaikan proses pengukiran sandal jepit di industri kreatif Sandal Jepit Ukir (Saju), Desa Jurang, Gebog, Kudus, Jateng (23/6). Sandal Jepit ukir bermotif tema piala dunia itu dijual melalui online dengan harga antara Rp. 30 ribu - Rp. 50 ribu per pasang, saat ini telah menembus pasar di sejumlah negara seperti Inggris dan Nigeria serta sejumlah daerah di Indonesia.

Pengerjaan Jalan Patut Diduga Tak Sesuai Spek PU Bina Marga: Analisa Kami Tak Ada Penyimpangan SUMENEP – Perbaikan jalan di Dusun Gusong, Desa Paliat, Kecamatan Sapeken dinilai tidak sesuai dengan spek yang ditentukan. Pekerjaan dengan anggaran Rp 60 juta itu seharunnya menggunakan batu 10/15 dan 47, namun malah menggunakan 47 dan 3/5. Sehingga, mudah rusak, karena tidak tahan.

Tidak hanya itu, pengerjaan jalan sepanjang 180 meter tidak ada papan namanya hingga saat ini. Sehingga, ada kesan disembunyikan oleh pihak rekanan. ”Kami sangat kecewa dengan pekerjaan jalan desa ini. Sebab, baru beberapa hari sudah mulai rusak,” kata Ahmad, kepada Koran Madura.

Ahmad mengungkapkan, dalam juknis, pekerjaan itu harus menggunakan batu tepi dengan ukuran 15/20, baru dimasukkan batu onderlaag ukuran 10/15, hanya saja rekanan menggunakan batu 3/5. ”Nah, baru setelah

itu menggunakan batu ukuran 47 sebagai pengunci, sehingga batu yang tertata itu tidak goyah,” ungkapnya.

Setelah itu, baru menggunakan batu 3/5. ”Jadi, batu 3/5 itu merupakan batu akhir sebelum pengaspalan. Tapi, rekanan langsung menggunakan 3/5 tanpa ada pelapis di bawah yang menggunakan batu ukuran 10/15. Baru setelah itu dilakukan lapisan petrasi dan dilangsungkan dengan pengaspalan,” ungkapnya.

Badar selaku rekanan proyek membantah jika pekerjaan yang dilakukan itu tidak sesuai den-

gan juknis. Sebab, pihaknya sudah mengerjakan proyek melalui dana APBD Sumenep 2014 itu sesuai dengan juknis dan aturan yang berlaku. ”Jadi, sangat tidak benar. Kami tidak akan mengerjakan kalau tidak sesuai dengan juknis,” ujarnya.

Soal pendapat warga yang dikatakan pekerjaan itu tidak dilakukan makadam, menurut Badar, warga setempat salah faham. ”Kami kira itu hanya beda sudut pandang saja. Karena mungkin warga menginginkan pekerjaan jalan itu seperti pekerjaan jalan yang panjangnya 47 meter itu,” jelasnya.

Padahal, sambung Badar, pekerjaan jalan sepanjang 47 itu dikerjakan oleh kepala desa setempat, dengan memakai dana PNPM pada tahun 2013 yang lalu. ”Ya tidak mungkin kami membongkar atau menata seperti itu, karena juknis yang kami pegang

itu tidak sama. Kalau itu memang harus dimakadam, karena pekerjaan sebelumnya tidak dilakukan pengaspalan. Sedangkan juknis kami tidak seperti itu, karena bukan pengerasan melainkan pengaspalan,” terangnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sumenep Edy Rasiyadi mengatakan, pekerjaan jalan di Dusun Gusong Cabi, Desa Paliat sudah sesuai dengan juknis yang ada. ”Sesuai dengan juknis yang ada, memang jalan sepanjang 47 meter itu tidak dilakukan onderlaag,” katanya Mantan Kepala PU Pengairan itu menilai, pengerjaan tersebut tidak ada penyimpangan sebagaimana yang telah ditudingkan oleh warga. ”Analisa kami, tidak ada penyimpangan, karena pekerjaan itu sudah sesuai dengan juknis yang ada,” ungkapnya. =JUNAEDI/YAT

SUMENEP - Pembangunan proyek embung di Desa Aeng Merah Kecamatan Batuputih dinilai tidak sesuai peruntukannya (malfungsi). Embung itu jika digunakan untuk menanggulangi bancana kekeringan di musim kemarau kurang logis. Masyarakat masih bisa menjangkau air bersih di daerah sekitar itu.

“Warga di sini ini tidak terlalu mengalami kesulitan air bersih termasuk ketika memasuki musim kemarau panjang. Bahkan di sekitar embung tersebut, ada beberapa sumber air bersih yang debit airnya tetap tinggi meski musim kemarau panjang,” terang Forum Mahasiswa Batuputih Sattar Effendi.

Dari sumber air tersebut, masyarakat bertani meski musim kemarau. “Jadi, jangankan untuk diminum, untuk mengairi persawahan saja pasti cukup, kenapa masih dibangun embung. Padahal di Batuputih itu ada desa yang lebih membutuhkan embung. Seperti di Desa Gedang-Gedang, Bantelan, Batuputih Daya, Badur dan Juruan Daya,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Kabupaten Sumenep Eri Susanto mengatakan, embung itu fungsinya untuk menampung air hujan ketika musim penghujan, untuk bisa dimanfaatkan pada musim kemarau panjang. Sehingga air hujan yang ditampung tersebut, nantinya bisa digunakan untuk air minum.

“Embung itu bangunannya kan ada dua atas bawah. Bagian atas untuk penampungan air hujan sedangkan bagian bawah untuk penampungan hasil penyaringan. Karena diembung itu juga dipasang alat penyaring air hujan agar layak minum,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi C DPRD Sumenep A Fajar Hari Pontoh menjelaskan, proyek embung di daerah tersebut bukan salah sasaran. Karena embung itu bukan hanya untuk mengatasi kekeringan melainkan juga untuk memperluas areal pertanian.

“Jadi misalnya kemarin di daerah sekitar embung itu, sumber airnya hanya mampu mengairi sawah 15 hektar. Dengan adanya embung bisa meningkat menjadi 30 hektar,” tandasnya. =ALI RIDHO/MK

KORAN MADURA

SELASA 24 JUNI 2014|NO. 0387|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 24 JUNI 2014 NO. 0387 | TAHUN III

F

HARGA BEP TEMBAKAU. Petani menyiangi tanaman tembakau, di Desa Konang, Galis, Pamekasan, Jatim, Rabu (18/6). Pemkab setempat menetapkan harga titik impas (Break Even Point/BEP) tembakau tahun 2014 sebesar Rp 29.000 per kg. Ketetapan tersebut setelah dilakukan pertemuan dengan pabrikan rokok, perwakilan petani dan pengusaha tembakau, di awal Juni 2014. Sementara harga ketetapan BEP tahun lalu sebesar Rp 26.800 per kg.

Dishutbun Tidak Mengakui Bantuan Traktor Salah Sasaran 1.115 Poktan Bersertifikat Dipastikan Dapat Bantuan PAMEKASAN – Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Pemkab Pamekasan, membantah tudingan yang menyatakan bahwa pendistribusian bantuan traktor kepada kelompok tani (poktan) yang ada di wilayah itu salah sasaran.

Kepala Dishutbun Pemkab Pamekasan, Ajib Abdullah menyatakan dari 130 unit traktor yang diberikan kepada poktan semuanya sudah didistribusikan kepada kelompok yang berhak. Poktan yang mendapat bantuan telah disertifikasi oleh Bupati Pamekasan, Ach Syafii, yang ditetapkan pada Desember 2013 lalu.

“Kami punya dokumen tanda terima termasuk foto serah terima saat pengambilan di gudang. Sehingga kalau ada tudingan salah sasaran, salah yang bagaimana dan kelompok yang mana, karena semua poktan penerima itu mempunyai sertifikat,” katanya.

Menurut Ajib, selain wajib mempunyai serifikat poktan, kelompok yang mendapatkan bantuan itu juga harus memenuhi

sejumlah kriteria. Seperti kelompok yang bersangkutan belum mempunyai traktor dan kelompoknya belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Terkait adanya kecurigaan karena jenis traktor yang diberikan kepada poktan tidak sama, Ajib membenarkah hal itu. Namun, pihaknya mempunyai alasan kuat kenapa bantuan traktor tersebut berbeda.

Dia menjelaskan, bantuan tersebut disesuaikan dengan kontur tanah di lokasi poktan tersebut. Ada tiga jenis traktor yang diberikan kepada poktan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai tembakau (DBHCT) tahun 2014 senilai Rp 2,7 miliar itu.

Yaitu traktor jenis Impala, G 3000 Boxer dan Rotari.

“Bantuannya kami sesuaikan dengan kebutuhan teknis di lapangan. Poktan yang ada di perbukitan, seperti di pantura, kami berikan traktor jenis Impala karena lebih ringan, sehingga bisa sampai ke ladangnya lebih mudah. Kami perkirakan harganya Impala Rp 16 juta , G 3000 Boxer Rp 21 juta, dan Rotari Rp 31 juta,” ungkapnya.

Dari 1.115 poktan yang mempunyai sertifikat dari bupati setempat dipastikan akan mendapatkan bantuan yang sama.

Hanya saja bantuan tersebut akan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan.

“Program bantuan ini berkelanjutan, sehingga secara bertahap kami akan memberikan bantuan kepada 1.115 poktan yang sudah mempunyai sertifikat.

Pada PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) 2014 kami akan mengajukan Rp 500 juta untuk bantuan kepada poktan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Kesatuan

Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) Pamekasan, Maimun Rais mengatakan berdasarkan hasil investigasinya, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam realisasi bantuan pengadaan traktor kepada Poktan yang tersebar di 13 kecamatan se Pamekasan. Salah satunya diduga salah sasaran, karena diberikan kepada perorangan atau bukan Poktan di luar binaan Dishutbun.

“Hasil temuan kami di lapangan, kami dapat menduga bahwa ada sejumlan penerima yang bukan berasal dari poktan. Artinya ada pihak lain di luar poktan yang menerima traktor itu, padahal bantuan itu hanya untuk kelompok bukan perorangan,” katanya.

Tidak hanya itu, KAPAK juga menilai penyerahan bantuan tidak sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan dan menyalahi aturan yang ada. Yaitu, 130 traktor yang diberikan merknya tidak sama. Sehingga secara otomatis harga dan kualitasnya berbeda.

Menurut Maimun, dengan adanya perbedaan merk dan salah

sasaran itu menunjukan bahwa perencanaan program bantuan tranktor tersebut tidak maksimal sehingga amburadul. “Semsestinya traktor yang diberkan kepada poktan harga sama, sehinga tidak mengesankan poktan yang mempunyai kedekatan dengan dinas mendapat troktor yang bagus dibanding yang harganya lebih murah,” ungkapnya.

Ia menambahkan, berdasar penelusurannya, harga traktor yang diberikan kepada poktan itu antara Rp 16 juta, Rp 21 juta, bahkan ada yang Rp 31 juta. Setelah pengadaan 130 unit traktor, ternyata masih menyisakan anggaran sebesar Rp 43 juta. Sisa anggaran tersebut dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda).

“Lebih baik sisa anggaran itu tidak dikembalikan tetapi dapat dimaksimalkan untuk membantu kelompok tani yang tidak mendapatkan bantuan traktor, mengingat kelompok tani yang di Pamekasan sekitar 1000 kelompok,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 24 JUNI 2014|NO. 0387|TAHUN III

G

ANTISIPASI PENGANIAYAAN

Waspadai Kekerasan Terhadap Siswa Baru PAMEKASAN - Meninggalnya Arfiand Caesar Al Irhami, 16, siswa Kelas 1, SMA 3 Jakarta, yang diduga dianiaya seniornya saat mengikuti kegiatan ekstra kurikuler, pecinta alam (PA) di Gunung Tangkuban Perahu, menjadi pelajaran berharga bagi Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan.

Disdik setempat saat ini sedang membentuk tim pengawas untuk memantau pelaksanaan masa orientasi siswa (MOS) atau kegiatan lainnya.

Tim tersebut melibatkan pihak sekolah dan pengawas dari luar sekolah. Tujuannya untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan selama proses orientasi siswa berlangsung. Seluruh kegiatan MOS akan diarahkan terhadap kegiatan yang positif. Karena pada intinya MOS bertujuan untuk memperkenalkan siswa pada lingkungan sekolah, seluruh komponen sekolah serta aturan, norma, budaya, dan tata tertib yang berlaku di dalamnya. Yaitu untuk mengenalkan keorganisasian, lagu hymne dan mars sekolah, kegiatan yang ada di sekolah serta mengarahkan siswa dalam memilih kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan bakat siswa.

MOS juga bertujuan menanamkan sikap mental, spiritual, budi pekerti yang baik, tanggung jawab, toleransi, dan berbagai nilai positif lain pada diri siswa sebagai implementasi. Penanaman konsep iman, ilmu, dan amal serta menanamkan berbagai wawasan dasar pada siswa sebelum memasuki kegiatan pembelajaran secara formal di kelas.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdik Kabupaten Pamekasan, Moh Tarsun mengaku sudah mengetahui

adanya kejadian di salah satu SMA di Jakarta yang menewaskan siswanya. Dengan kejadian itu, Disdik langsung bergegas menyusun konsep agar kejadian tersebut tidak terjadi di Kabupaten ini.

Menurut Tarsun, Selain membentuk tim, Disdik juga akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang kegiatan dan aktivitas yang boleh ataupun dilarang dalam pelaksanaan MOS dan kegiatan ekstra kulikuler. Kegiatan ekstra yang diperkenankan dilakukan di sekolah, hanya kegiatan Pramuka.

Sedangkan kegiatan lainnya tidak diperbolehkan, kecuali atas rekomendasi Disdik setempat. Termasuk kegiatan pecinta alam (PA), teater dan beberapa kegiatan eksra kurikuler lainya harus berdasar rekomendasi Disdik berdasar pengajuan kepala sekolah masing-masing.

Tarsun berjanji akan memperketat adanya kegiatan ekstrakulikuler di sekolah-sekolah.

Pihaknya juga mewantiwanti sekolah untuk melakukan pemantauan terhadap seluruh kegiatan eksra kurikuler di sekolah.

Tarsun berjanji akan memperketat adanya kegiatan ekstrakulikuler di sekolahsekolah. Pihaknya juga mewanti-wanti sekolah untuk melakukan pemantauan terhadap seluruh kegiatan eksra kurikuler di sekolah.

Sekedar mengingatkan, Arfiand Caesar Al Irhami meninggal dunia setelah mengikuti kegiatan ekstra kurikuler sekolah pecinta alam di Gunung Tangkuban Perahu. Korban mengikuti kegiatan tersebut selama 8 hari sejak 12 Juni. Arfiand Caesar Al Irhami meninggal dunia di RS MMC. Diduga remaja ini mengalami kekerasan dari seniornya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

MELAPOR. Sejumlah aktivis Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Pamekasan mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan.

ARAK Mengadukan Dinkes ke Kejari Program Dokter Masuk Desa Dinilai Fiktif PAMEKASAN - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Senin, (23/6) kemarin. Mereka melaporkan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) tahun 2012 lalu.

Para aktivis ini tiba di Kejari setempat sekitar pukul 14.00 WIB itu. Mereka diterima langsung oleh Kepala Kejari Pamekasan, Sudiharto, di ruangannya. Saat melapor, ARAK tidak menyertakan data dan bukti, tetapi hanya menyampaikan informasi atas dugaan korupsi yang diduga kuat dilakukan oleh salah satu oknum pegawai di Dinkes setempat.

Sekretaris ARAK Pamekasan, Maimun mengatakan pihaknya mempunyai data dugaan korupsi dana DBHCT. Namun laporan saat ini hanya berbentuk informasi saja. Menurutnya, alokasi DBHCT tahun 2012 di Dinkes itu tidak seharusnya digunakan untuk proyek

fisik. Kenyatannya, anggaran tersebut diduga disalahgunakan dengan membangun Rumah Sakit (RS) Waru.

Tidak hanya itu, pembangunan fisik yang juga dilaporkan menyalahi aturan karena menggunakan anggaran yang bersumber dari DBHCT adalah pembangunan Puskesmas Batumarmar dan Puskesmas Pademawu. “Jadi dugaan kami sangat kuat dengan penyalahgunaan anggaran itu bahwa telah terjadi penyelewengan anggaran DBCHT itu yang dilakukan oleh pihak Dinkes. Dan, datanya sudah kami pegang, jika dibutuhkan akan kami serahkan ke Kejari,” katanya.

Menurut Maimun, item lain yang juga dilaporkan ke Kejari adalah program dokter masuk desa yang dikoordinir oleh Dinkes. Program yang dianggarkan Rp 400 juta itu dinilai fiktif. Sayang mereka tidak mau menyebutkan oknum yang dilaporkan itu.

“Pada program ini kami tengarai Dinkes hanya meletakkan nama programnya saja. Tapi, untuk pelaksanaan dari program tersebut tidak ada. Bahkan, anggaran yang masuk ke dalam program itu juga diduga disalahgunakan,” ungkap Maimun.

Sementara itu, Kepala Kejari Pamekasan, Sudiharto mengatakan pihaknya akan segera melakukan pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) karena laporan yang diajukan oleh aktivis ARAK masih masuk tahap penyelidikan. “Akan segara kami upayakan untuk menindaklanjuti laporan itu,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 24 JUNI 2014|NO. 0387|TAHUN III

Kemenag Rajin Berjanji Hingga Kini Utang Sertifikasi Guru Belum Terbayar PAMEKASAN - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan belum bisa melunasi tunggakan pembayaran tunjangan sertifikasi guru sebesar Rp 60 miliar. Alasannya, dana yang disiapkan pemerintah pusat terbatas dan tidak bisa membayar tunggakan tunjangan sertifikasi setiap tahunnya.

KONSENTRASI. Petugas sibuk menyortir dan melipat surat suara Pilpres kemarin.

LOGISTIK

102 Surat Suara Dinyatakan Rusak PAMEKASAN - Ribuan surat suara Pilpres sudah mulai disortir dan dilipat kemarin (23/6). Proses sortir dan pelipatan ini dilakukan di gudang KPU Pamekasan, yang menyewa salah satu lokal kelas di Bekas Gedung STAIN, yang bersebelahan dengan Kantor KPU Pamekasan, di Jl Brawijaya. Proses sortir dilakukan oleh 25 orang yang ditunjuk oleh KPU. Selama proses ini dari pukul 08.00-16.00, dengan pengawasan ketat aparat kepolisian.

Pada hari pertama kemarin, baru 18 box, dari 345 box yang ada, yang berhasil disortir. Dari 18 box itu, ditemukan 102 surat suara yang rusak. Rusaknya beragam, ada yang lubang, sobek, dan hasil percetakan yang tidak sempurna. Karena itu 102 surat suara ini diletakkan di tempat khusus, untuk selanjutnya dimusnahkan, ketika nanti proses sortir selesai.

Dimungkinkan jumlah kerusakan surat suara akan bertambah, mengingat masih ada 327 box lagi yang belum disortir.

Dari keterangan Anggota KPU Devisi Logistik Samsul Muarif,

proses sortir ini hanya dilakukan untuk surat suara Pilpres 9 Juli mendatang, yang total berjumlah 689.330 lembar (sudah ditambah cadangan sebanyak 2 persen).

Sedangkan untuk surat suara Pilpres ulang, yang berjumlah 1.000 lembar, yang dikemas dalam satu box, tidak dilakukan penyortiran.

Untuk satu box ini disimpan di tempat tersendiri, dengan segel tetap tertutup rapat.

“Tadi sebelum para petugas sortir bekerja, kami sudah melakukan bimtek pada mereka.

Kami katakan kepada mereka, untuk surat suara yang tercoret tinta, hasil cetakan yang kurang terang dan kurang sempurna, sobek, dan lubang, agar disisihkan, karena itu merupakan surat suara yang rusak,” ujar Samsul Muarif.

Dia menjelaskan proses sortir ini harus selesai pada Kamis (26/6). Karena setelah itu semua surat suara harus dikemas ke dalam kotak-kotak suara, dan selanjutnya segera didistribusikan.

Jika terlambat dan tidak sesuai jadwal, dikawatirkan akan menghambat proses dan perencanaan

berikutnya. Sehingga persiapan Pilpres ini akan terganggu. Karena itu, pihaknya pada hari ini akan menambah personil petugas sortir. Agar bisa cepat selesai tepat pada Kamis besok. Akan tetapi Samsul belum tahu berapa jumlah personil yang akan ditambah. Menurutnya, staf KPU masih akan mengupayakannya.

Anggota Panwaslu Pamekasan Achmad Huzaifi, yang mengawasi proses penyortiran ini, membenarkan jika petugas sortir yang hanya 25 orang itu kurang. Karena itu pihaknya juga merekomendasikan kepada KPU untuk menambah tenaga sortir tersebut.

Bahkan kalau bisa menambah hingga dua atau tiga kali lipatnya dari tenaga sortir yang kemarin.

Karena menurutnya proses sortir maksimal harus selesai Kamis besok. Jika tidak ditambah dipastikan keteteran.

“Memang dalam proses sortir hari pertama ini kurang maksimal. Semoga KPU bisa mengatasinya di hari-hari berikutnya,” paparnya kemarin sore. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Kepala Kemenag Pamekasan, Juhedi mengatakan anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat setiap tahun selalu terbatas dan tidak sesuai dengan usulan anggaran sertifikasi yang diajukan Kemenag Pamekasan.

Anggaran itu juga tidak sebanding dengan jumlah guru penerima tunjangan sertifikasi yang setiap tahun selalu bertambah.

Beberapa kali pihak Kemenag Pamekasan mengajukan anggaran sertifikasi guru setiap tahun. Misalnya, pada tahun 2012 saja, dari jumlah anggaran yang diusulkan Rp 60 miliar, tetapi yang turun hanya Rp 27 miliar. Alasan Kemenag RI, pembayaran tunjangan akan diberikan secara merata di seluruh Indonesia, yang mengalami nasib yang sama. ”Jadi kami terhutang di situ. Kemudian tahun berikutnya juga seperti itu, hingga sampai tahun 2013. Kami memaklumi itu semua yang menyangkut anggaran merupakan kewenangan pusat. Apalagi kewenangan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) itu jauh dari amfrah. Intinya yang turun di Dipa itu tidak sesuai dengan yang kami ajukan,” paparnya.

Juhedi selalu berjanji akan memperjuangkan nasib para guru yang masih belum menerima tunjangan sertifikasi. Tetapi, ia tidak berani memberikan jenjang waktu yang jelas kapan pencairan tersebut akan dilakukan. Padahal, ribuan

guru sudah menunggu tunjangan Rp 18 juta/perguru pertahun itu.

Beberapa waktu kata Juhedi badan pemeriksa keuangan (BPK) pusat sudah turun ke Kabupaten Pamekasan. Tujuannya dalam rangka mengkroscek kebenaran utang sertifikasi guru.

Termasuk pula menyesuaikan dengan jam mata pelajaran, bagi guru penerima. Karena apabila guru penerima tunjangan sertifikasi tersebut jam mengajarnya tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan dicoret.

Melalui turunya BPK tersebut, diharapkan pemerintah pusat bisa menemukan titik terang tentang jumlah yang sesungguhnya utang Kemenag terhadap guru di Pamekasan.

Sehingga, juga diharapkan dapat berdampak terhadap cepatnya pencairan tunjangan sertifikasi guru. ”Insayaallah dalam waktu dekat nanti, pemerintah akan bisa mengucurkan dana itu kepada mereka yang terhutangi. Sementara itu kami menunggu dana itu. Kalau misalkan nanti turun akan kami salurkan langsung terhadap guru-guru itu,” janjinya.

Sekedar diingat, dana sertifikasi guru yang selama ini belum terbayarkan, ternyata berjumlah sangat besar. Dari data yang diperoleh, nilainya mencapai Rp 60, 5 miliar.

Berdasarkan data yang dirangkum, utang Kemenag untuk tunjangan sertifikasi guru terbagi menjadi dua bagian.

Pertama utang sertifikasi guru yang ditangani Bidang Pendidikan Madrasah (Penma) sebesar Rp 36,7 miliar. Sisanya merupakan sertifikasi guru di bidang Pendidikan Agama Islam (Pais) Kemenag Pamekasan yang mencapai Rp 23,8 miliar.

Sertifikasi guru yang belum terbayarkan tersebut merupakan sertifikasi sejak tahun 2008 hingga tahun 2013 lalu. Utang-utang tersebut tidak termasuk pada tahun 2014 ini atau masa kepemimpinannya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 24 JUNI 2014|NO. 0387|TAHUN III

I

Ada Apa dengan Raperda Hiburan?

Target DPRD Selalu Meleset PAMEKASAN - Target penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hiburan, Pentas Seni, dan Budaya sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) ternyata meleset.

Hingga saat ini belum jelas kapan raperda tersebut akan disahkan. Sehingga molornya penyelesaian raperda hiburan ini memantik kecurigaan, ada apa sebenarnya dengan raperda tersebut?

Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Hiburan, Pentas Seni, dan Budaya Pamekasan, Hosnan Ahmadi menyatakan pembahasan reparda tersebut sudah dinyatakan tuntas. Tinggal menunggu jadwal pengesahannya. Pengesahan Raperda tersebut, penting untuk dipercepat, mengingat

masyarakat sedang menunggu regulasi tersebut. Masih menumpuknya sejumlah raperda yang menunggu giliran untuk dilakukan pembahasan di DPRD Pamekasan. “Insyaallah sebelum lebaran, hasil pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Hiburan, Pentas Seni, dan Budaya akan disahkan,” katanya.

Hosnan menambahkan, lambannya pengesahan Raperda itu dikarenakan masih melalui beberapa tahapan pembahasan, mulai pembahasan dengan pemerintah, pembahasan dengan pakar hukum, dan sejumlah seniman, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Ormas Islam, dan sejumlah ulama’ dan Tokoh Masyarakat. Pembahasan bersama sejumlah pihak tersebut dianggap penting, guna menyamakan persepsi tentang Raperda tersebut.

Harapannya, setelah raperda itu tuntas tidak ada lagi kelompok masyarakat yang melakukan protes terhadap keberadaan pentas seni di Pamekasan. Karena semua pentas seni akan mengikuti Perda. Apabila memenuhi

ketentuan perda itu, pemerintah akan mengeluarkan izin, begitupun sebaliknya.

Sementara itu salah satu penggiat seni di Kabupaten Pamekasan meminta DPRD Pamekasan untuk segera mengesahkan raperda hiburan tersebut. Karena penggiat seni selama ini terpasung, akibat belum ada ketentuan yang jelas berupa Perda.

Sebelumnya, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan, Alwi Beiq mengakui hasil pembahasan Raperda yang belum disahkan menjadi perda, akan berpengaruh terhadap penggiat seni di Pamekasan. “Kasihan penggiat seni yang merasa potensinya dibelenggu, kalau tidak secapatnya perda ini disahkan menjadi perda,” ucapnya.

Ada beberapa pertimbangan diusulkan raperda Penyelenggaraan Hiburan, Pentas Seni, dan Budaya. Pertama, karena sejauh ini belum ada landasan hukum yang menjadi pijakan Pemkab Pamekasan dalam menolak berbagai jenis hiburan di Kabupaten Pamekasan. Kedua, di Pamekasan sendiri sering ada kasus penggagalan pementasan hiburan, padahal di satu sisi, masyarakat membutuhkan hiburan.

Ketiga, Perda tentang Penataan Pentas Hiburan di Kabupaten Pamekasan dinilai penting untuk mendukung menggerakkan ekonomi kerakyatan. Seperti Pedangan Kaki Lima (PKL) akan terbantu dengan Perda tersebut =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

kasus ini, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap

ketiga tersangka,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KRIMINAL

Pengedar- Pemakai Sabu Ditangkap PAMEKASAN – Satreskoba Polres Pamekasan menangkap tiga pemakai narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu (SS), Minggu (22/6), sekitar pukul 23.00. Salah seorang di antaranya bandar besar (pengedar).

Ketiga tersangka yang kini ditahan di Polres Pamekasan itu, Imam Hidayat (29), warga Jl Jokotole V, merupakan bandar besar di Pamekasan. Hendriyono (28), warga Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, dan Moh Ali Rijal Jausi alias Uci (27), warga Jl Wahid Hasyim, Pamekasan.

Dari rumah Imam, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa 110 korek api, tiga perangkat alat hisap SS, 13 botol sirup amoxan, 4 bandel plastik poket, tiga poket SS siap edar, 13 sedotan pendek, 18 sedotan panjang, dan uang tunai Rp 200.000.

Penangkapan terhadap tiga orang tersebut tidak di satu lokasi, tetapi serangkain penangkapan. Awalnya, aparat Polres Pamekasan menangkap tersangka Hendriyono, di pertigaan Jl Raya Sentol. Saat itu, Hendriyono membawa satu poket SS hendak dibawa ke rumahnya untuk dikonsumsi sendiri.

Setelah dilakukan pemeriksaan, Hendriyono mengaku SS itu dibeli dari Uci. Namun, ketika Uci didatangi ke rumahnya sedang ke

luar. Kemudian petugas melakukan pengejaran dan mendapatkan Uci berada di pinggir jalan di Sedangdang, Jl Agussalim Pamekasan.

Kasubag Humas Polres Pamekasan, AKP Siti Maryatun mengatakan dari pengakuan Uci terungkap, jika SS yang dijual ke Hendiyono itu dibeli dari Imam seharga Rp 200.000 per poket. Kemudian tersangka Imam, ditangkap di rumahnya.

Dalam penangkapan Imam, aparat reserse narkoba terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali. Sebab saat mengetahui petugas menggerebek ke rumahnya, Imam bersembunyi di plafon kamarnya dan tidak mau ke luar.

“Setelah petugas menembakkan peluru ke udara, tersangka Imam ke luar dari tempat persembunyiannya dan menyerahkan diri kepada aparat. Atas tindakan ketiganya itu, ancaman hukumannya minimal 4 tahun penjara,” katanya.

Meski tersangka Imam mengaku baru menjual SS kepada Uci dan Hendriyono, namun dari barang bukti yang disita di rumahnya menunjukan bahwa pelaku bandar besar yang sudah lama beroperasi.

Kepada petugas, tersangka Imam mengaku mendapatkan barang haram itu dari seseorang

di kawasan Kecamatan Burneh, Bangkalan. “Untuk mendalami

Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

SELASA 24 JUNI 2014 No. 0387 | TAHUN III

SELASA 24 JUNI 2014 | No. 0387 | TAHUN III

MADURA

J

Mahasiswa Tanyakan Realisasi Proyek Pengeboran Sumur SAMPANG- Sekitar tujuh mahasiswa mendatangi dinas PU Pengairn Kabupaten Sampang untuk melakukan audiensi.

Mereka mempertanyakan aliran anggaran dana yang dianggarkan untuk lima program yang dilaksanakan di tahun 2013 yaitu sebesar 11 M. Dalam audiensi tersebut, mereka mempertanyakan pelaksanaan salah satu program yaitu pengeboran sumur dan rehabilitasi sumur-sumur tanah. Mereka mengaku telah melakukan klarifikasi di lapangan terhadap beberapa sumur yang kemudian mereka mengaku banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan terhadap pengerjaan program tersebut.

Hari, salah satu mahasiswa yang melakukan audiensi menjelaskan bahwa banyak ditemukan sumur-sumur yang menurutnya merupakan milik pengerjaan PU Pengairan yang rusak. Selain itu menurutnya sumur-sumur yang dijadikan titik pengeboran juga tidak jelas keberadaannya.

“Saya khawatir dana fantastis sebesar 440 juta yang dianggarkan oleh PU Pengairan Kabupaten Sampang disalahgunakan. Karena dilapangan sumur tersebut tidak jelas keberadaannya. Oleh sebab itu kami klarifikasi ke kepala dinas pU pengairan tentang temuan dan transparansi anggaran dana terse-

DUDUK BERSAMA. Sejumlah mahasiswa ketika melakukan audiensi di Dinas PU Pengairan Kabupaten Sampang, Senin (23/6).

but. selain itu juga kami meminta rekapan untuk kami kaji lebih lanjut,” ujarnya kepada wartawan.

Sementara Kepala Dinas PU Pengairan Sampang Tony Moerdiwanto menepis atas sangkaan bahwa pengerjaan proyek program rehabilitasi dan pengeboran sumur sarat akan kejanggalan.

Tony menjelaskan bahwa dalam pengeboran sumur tidak hanya pihaknya yang mengerjakan.

Akan tetapi banyak pihak yang

ikut mengerjakan. Seperti Dinas Pertanian, PU Cipta Karya dan Tata Ruang, ESDM Disperindagtam, dan pihak lainnya.

Dalam pengerjaan pengeboran sumur tersebut diakuinya memang terjadi tumpang tindih yang seharusnya ada penyaringan terhadap pengerjaan tersebut. “Dalam proses pengeboran memang saat ini ada tumpang tindih beberapa dinas dalam pengerjaannya, setidaknya ada enam dinas terkait

yang melakukan pengeboran termasuk pu pengairan sendiri, seharusnya ada satu dinas yang direkomindasi untuk mengerjakan proyek seperti itu supaya tidak terjadi tumpang tindih,” jelasnya.

Terkait lokasi titik pengeboran yang dilakukan tahun 2013, Tony menjelaskan bahwa pihaknya telak melakukan pengeboran di lima titik berbeda yaitu di Karang Anyar, Pale Laok Kecamatan Ketapang, Sokobanah, Banyuates, Batu Karang.

Sedangkan untuk rehabilitasi yang tidak maksimal yang ditemukan dilapangan itu merupakan milik Dinas Cikatarung. Sebab pihaknya tidak menggunakan alat seperti yang ditemukan. “Tahun 2013 ada lima titik lokasi yang dilakukan pengeboran sumur.

Dan yang ditemukan oleh mahasiswa tersebut bukan milik PU Pengairan melainkan kepunyaan Cikatarung,” ungkapnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

tegas,” tegasnya.

Dirinya menambahkan, APK yang melanggar PKPU salah satunya seperti APK terpampangnya di pohon. Sedangkan, dalam pemasangan APK sendiri diberi batasan, untuk pemasangan baliho maksimal 3 buah untuk satu desa atau kelurahan. Sementara untuk spanduk maksimal 5 buah untuk satu desa atau kelurahan dengan ukuran 1,5 meter kali 7 meter.

“Kalau memang di desa itu ada pemasangan APK melebih dari batasan, ya kita tertibkan,

seperti juga diatur didalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2010 bahwa dilarang mengganggu fasilitas umum maupun merusak keindahan kota,” imbuhnya.

Disamping itu, dirinya mengimbau kepada tim sukses untuk mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama dalam pemasangan APK. “Ini juga berketetapan dengan kesepakatan waktu itu, supaya kondisi Sampang tetap kundusif,” harapnya. =RYAN HARIYANTO/MK

ALAT PERAGA KAMPANYE

Ada APK Menabrak PKPU Sampang - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang menemukan puluhan alat peraga kampanye (APK) menyalahi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 15 tahun 2013.

Hal itu disampaikan oleh plt Ketua Panwaslu Sampang, Novita Andriyani. “Ada sekitar puluhan APK yang tidak sesuai dengan PKPU No 15 Tahun 2013,” ucapnya, Senin (23/6).

APK Calon Presiden-Calon Wakil Presiden 9 Juli tersebut

terdapat di sejumlah jalan protokol Kecamatan/Kota Sampang, seperti di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tanggumong hingga ke Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar. “Banyak ditemukan terutama dipasang di pohon,” jelasnya.

Pihaknya bersama KPU Sampang sudah melakukan rapat pembahasan terkait penetapan zona APK Pilpres 2014. Rapat itu juga dihadiri oleh sejumlah pengurus partai politik yang menjadi tim sukses (timses) pasangan capres.

Dalam waktu dekat, Panwaslu Sampang akan melakukan koordinasi dengan KPU dan Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) setempat untuk menertibkan sejumlah APK yang menyalahi PKPU tersebut.

“Kami akan merekomendasikan kepada KPU untuk segera memperingatkan kepada tim sukses untuk segera mencabut APK yang melanggar PKPU. Tindakan kami kalau ini tetap tidak mendapatkan gubrisan dari peserta pemilu akan menidak

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 24 JUNI 2014 | No. 0387 | TAHUN III

K

BANTUAN PROGRAM GEOMEMBRAN

Wabup Juga Tidak Tahu Pasti

ryan hariyanto/koran madura

PEMBUNUHAN. Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar saat mengintrogasi Halil, Senin (23/6), tersangka pembunuhan di Dusun Barat Sungai Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.

KRIMINALITAS

Asmara Berujung Pembunuhan SAMPANG - Halil (25), warga Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal, Sabtu (21/6) sekitar pukul 22.00 Wib diduga membunuh Rudi (25) warga setempat. Satreskrim Polres Sampang sudah menangkap tersangka, Minggu (22/6).

Informasi yang dihimpun Koran Madura, motif dibalik pembunuhan itu disebabkan hubungan asmara. Supratun (30), kakak ipar tersangka ditengarai berselingkuh dengan korban. Tersangka mendengar informasi bahwa korban menjalin hubungan asmara dengan Supratun yang ditinggal suaminya (kakak tersangka) ke Malaysia.

Perselingkuhan itu terungkap saat tersangka hendak bermain ke rumah Supratun. Di tengah perjalanan, tersangka mendengar bunyi dari arah semak belukar. Di situ, tersangka mendapati korban dengan Supratun sedang berduan.

Pada saat itu, tersangka langsung menikam perut korban dengan sebuah pisau dapur yang tengah di bawanya.

Akibat kejadian tersebut, korban

langsung meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).

Kapolres sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan, korban mengalami luka parah di bagian perut akibat tertusuk senjata tajam (sajam) milik tersangka selama tiga kali. “Korban mengalami luka robek ke samping di bagian perut, setelah dibacok sama tersangka.

Menurutnya, sebenarnya pembacokan itu hanya satu kali, tapi karena korban sempat melawan akhirnya ditusukin lagi sama tersangka,” ucapnya.

Imran juga membenarkan jika motif dibalik pemunuhan lantaran hubungan asmara. Tersangka tidak terima dengan perbuatan korban, karena Supratun yang tak lain kakak ipar tersebut sedang ditinggal suaminya ke Malaysia sejak 5 tahun.

Dari tangan tersangka polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa pisau, senter, baju, sarung, dan jaket milik korban yang masih berlumuran darah. Tersangka kini dijerat Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup penjara. =RYAN HARIYANTO/MK

SAMPANG- Kejelasan pelaksanaan program geomembran yang diperuntukkan kepada petani garam Sampang semakin membingungkan. Sebab, Wakil Bupati Fadhilah Budiono juga tidak mengetahui adanya bantuan program geomembran.

Padahal informasi sebelumnya, Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiyono yang dinyatakan ikut berperan aktif dalam persolan bantuan geomembran dikatakan menjadi penengah saat dilakukan mediasi antara Disperindagtam dengan pihak pemenang tander atau yang disebut pihak ketiga.

Selain itu, ketidakjelasan realisasi program penggunaan sistem geomembran dikarenakan belum ada surat koordinasi serah terima dari pihak Kementerian Pusat.

Sehingga Kepala Disperindagtam Misdi enggan melakukan tanda tangan yang diajukan oleh pihak ketiga.

Kepala Disperindagtam Sampang melalui Kabid Perindustrian Imam Rizali mengakui terhadap ketidakjelasan program geomembran itu. Bahkan dirinya mengaku jika sampai saat ini terkait pengerjaan program geomem-

SEREMONIAL

SEREMONIAL

bran tersebut tidak mengetahui pasti progres realisasinya, apakah sudah seratus persen selesai atau masih belum terlaksana. Karena program tersebut menurutnya sudah ada pihak ketiga yang mengerjakaanya. “Saya tidak tahu pasti realisasi pengerjaan proyek geomembran 2014, karena proyek tersebut sudah ada pihak ketiga yang mengerjakan,” ujarnya.

Sementara Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiyono saat dikonfirmasi di kantonya mengaku belum mengetahui secara pasti adanya program proyek geomembran. Bahkan dirinya juga mengaku tidak berani melakukan penandatangan apabila proyek tersebut masih belum ada kesepakatan dari pihak Disperindagtam.

Akan tetapi Fadhilah berjanji akan menindak lanjuti terkait ketidakjelasan program tersebut dengan melakukan pemanggilan kepada pihak terkait. “Saya belum mengetahui pasti proyek itu, apabila masih belum ada kesepakatan dari disperindagtam, maka saya tidak berani tanda tangan. Akan tetapi nanti akan ditindak lanjuti kepada pihak terkait,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

SEREMONIAL

SEREMONIAL TENANG. Suasana pelipatan di gedung olahraga sampang ketika melakukan pelipatan surat suara, senin (23/6).

KPU Selesaikan Pelipatan Surat Suara SAMPANG- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang telah menyelesaikan dengan sempurna proses pelipatan surat suara (SS) Pilpres 2014, Senin (23/6).

Sedikitnya 825.150 SS sudah terlipat dan siap disortir untuk tahapan selanjutnya.

Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik KPU Sampang Abdul Aziz Agus Priyanto menjelaskan bahwa SS yang telah dilipat itu akan segera disortir sehingga pada 4 Juli mendatang sudah siap didistribusikan.

“Semua proses pelipatan sudah rampung. Sedangkan untuk proses sortir, Kami prediksikan besok (hari ini, Red) sudah

rampung juga. Dan kami akan melakukan penambahan volume tenaga pekerja untuk mengantisipasi kendala yang dimungkinkan akan terjadi,” jelasnya.

Penyelesaian pelipatan sedini mungkin itu, kata Aziz, agar target pengerjaan logistik tepat waktu tercapai. Dia mengaku akan mensiasati segala hal sepanjang tidak melanggar tatanan politik anggaran untuk memberdayakan PPK sehingga nantinya tim dari PPK mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap tahapan ini supaya menjadi lebih baik.

“Kami akan mengonsep untuk memberdayakan tim PPK sehingga tim PPK dapat menjemput bola dalam proses persiapan seperti pendistribusian logistik. Karena dari awal kami ingin melakukan suatu terobosan dan proses percepatan sepanjang memang ada yuridisnya dan tidak menerabas tatanan, ” ujarnya. =ADV/MOHAMMAD MUHLIS/LUM

L

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 24 JUNI 2014 | No. 0387 | TAHUN III

BALAI PERTEMUAN UMUM

Biaya Persewaan Membingungkan SAMPANG- Banyak yang bertanya-tanya sistematika ketentuan terkait biaya persewaan pemakaian gedung balai pertemuan umum (BPU) di Kabupaten Sampang. Pasalnya harga sewa yang diterapkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) selaku pihak pengelola tidak jelas. Sehingga banyak terjadi ketimpangan dan ketidak samaan harga saat menyewa gedung milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sampang itu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun koran madura, harga sewa BPU yang diterapkan yaitu mulai kisaran dari Rp 650 ribu sampai Rp 2.6 juta sekali sewa dalam 24 jam. Bahkan ketentuan harga dinilai kurang transparan sebab selama ini pihak pengelola kurang memberikan penjelasan terkait ketentuan harga tersebut.

Kepala DPPKA Suhartini Kabtiyati melalui Kabid Aset Bambang Indra Basuki menanggapi adanya persoalan ketidak samaan harga sewa BPU. Menurutnya pihaknya sudah menjelaskan sebelumnya kepada penyewa jika memang harga sewa BPU tidaklah sama. Sehingga dia tidak menepis jika masyarakat mempertanyakan kejelasan harga itu. ”Perbedaan tarif merupakan kebijakan, jadi masalah tidak sama harga tarif yang diberikan oleh kita itu sudah wajar. Namun juga yang perlu dijelaskan jika harga lantai atas memang berbeda dari harga lantai bawah,” ujarnya.

Menurutnya, tentu kebijakan yang dimaksud tetap mengacu pada Peraturan daerah yang ada.

Karena BPU merupakan aset yang dikelola dan diperdakan dalam taraf sewanya. ”Jangan salah paham dulu ketika harga tarif tidak sama, kita sudah diatur oleh Perda, jadi semua sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku,” jelasnya.

Ketika ditanya Perda yang mengatur harga sewa BPU, Bambang menjelaskan jika sebelumnya Perda No 6 2011 tentang retribusi jasa usaha. Namun Perda tersebut menurut Bambang mengalami perubahan, yakni Perda No 3 2014 dengan sewa tarif 2.6 juta. ”Sesuai Perda yang diatur dalam Perbub, tarif sewa dua juta enam ratus, itu untuk fasilitas gedung, seperti meja, AC, sound system, jadi diluar itu tarifnya berbeda lagi,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

Abdurrahman dan Wahed Dipertemukan Kajari: Kepala Disperta Harus Bertanggung Jawab Sampang - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Senin (23/6) sekitar pukul 10.00 Wib memeriksa Abdurrahman, Kasi Produksi Tanaman Pangan Disperta, dan Abdul Wahed Kepala Bidang (Kabid) Tanaman Pangan secara bersamaan.

Dengan didampingi kuasa hukumnya, kedua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bibit tani senilai Rp 800 juta itu diperiksa di ruang Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari, Wahyu Triantono.

Kepala Kejari Sampang Abdullah mengatakan, pihaknya meminta keterangan tersangka untuk memperjelas siapa saja pihak lain yang terlibat atas kasus. “Katanya, (tersangka) sih begitu (mau buka-bukaan),” ucapnya.

Ditanya pihak-pihak lain yang terlibat, Abdullah enggan menyebutkan pihak lain tersebut. Hanya saja, dirinya memastikan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Kepala Dispertan Sampang, Agus Santoso, harus bertanggung jawab. “KPA juga harus bertanggung jawab atas kasus ini,” tegasnya.

Ainur Rofik, kuasa hukum Abd Wahed, menjelaskan, kliennya membeberkan keterlibatan pihak lain dalam perkara Disperta. “Kami juga meminta kepada kejari supaya terus menelusuri kasus ini, karena saya yakin keterlibatan perkara ini tidak hanya Abdul Wahed saja,” tuturnya.

Ditanya siapa saja pihak lain yang terlibat, dirinya enggan menyebutkan oknum tersebut. Hanya saja, dirinya memastikan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Kepala Dispertan Sampang, Agus Santoso,

Sumardan, kuasa hukum tersangka Abdurrahman, saat memberikan keterangan pers kepada wartawan terkait kedatangan kliennya di Kejaksaan Negeri Sampang, Senin (23/6). harus bertanggung jawab.

Ainur Rofik juga mempersoalkan surat keterangan (SK) secara akumulatif yang diberikan kepada tersangka kliennya. Menurutnya, seharusnya Abdul Wahed mendapatkan SK secara personal bukan dengan secara akumulatif.

“Kejari juga harus menelusuri masalah SK karena dalam pengadaan bibit tani AW tidak diberikan SK, tetapi satu SK dicantumkan ada tiga orang, inikan lucu,” katanya.

Sementara itu, kuasa hukum Abdurrahman, Sumardan juga mengatakan

Kepala Dinas Pertanian Agus Santoso selaku KPA harus bertanggung jawab.

“Tidak mungkin kalau ada kegiatan seperti ini tanpa sepengetahuan kepala dinas, kan ada tanda tangannya, karena persoalan proyek inikan Kadis nya sebagai penanggungjawab,”ujarnya.

Alasan itu bukan tanpa sebab. Menurutnya, Abdurrahman dalam pengadan bibit tani hanya selaku menyediakan lahan bibit serta kelompok tani.

“Tapi kalau pengiriman bibitnya kan dikirim sama CV, makanya perlu juga CV ini ditelusuri,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

ETIKA PEMILU

Kampanye Hitam itu Haram Pengurus Sampang Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sampang, Jawa Timur, mengharamkan praktik kampanye hitam pemilu presiden dan wakil presiden yang akhir-akhir ini sering terjadi di kalangan masyarakat.

Rois Syuriah PCNU Sampang KH Syafiuddin Abdul Wahid mengatakan praktik kampanye hitam merupakan bentuk tindakan yang tidak mendidik, bahkan cenderung bisa membuat suhu politik memanas dan pada akhirnya memecah belah persatuan dan kes-

atuan umat.

“Bagi kami, kampanye hitam itu sama dengan fitnah, dan hukumnya dalam pandangan agama itu jelas haram,” kata pengasuh Pesantren (Ponpes) Darul Ulum, Desa Gersempal, Kecamatan Omben, Senin (23/6).

Ia menjelaskan fitnah merupakan bentuk tindakan yang tidak bertanggung jawab dan bahkan dikecam oleh ajaran agama Islam.

Selain tidak mendidik dan mengancam kerukunan di kalangan masyarakat, kampanye hitam

juga bukan bagian dari demokrasi bangsa ini.

Seharusnya, pendukung dan tim sukses masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden mendahulukan program kerja dalam meraih dukungan dan simpati masyarakat, bukan dengan cara melakukan praktik kampanye hitam.

“Kalau yang disosialisasikan program kerja, rakyat kan bisa paham apa program yang hendak dicanangkan para calon presiden itu apabila nantinya mereka terpilih

memimpin bangsa ini,” katanya.

Praktik kampanye hitam di Kabupaten Sampang ini menyebar di kalangan masyarakat dan lembaga pendidikan Islam di wilayah itu melalui sebuah tabloid yang bernama “Obor Rakyat”.

Sebelumnya, sebagian warga telah melakukan aksi dengan membakar tabloid “Obor Rakyat” sebagai bentuk protes atas maraknya penyebaran tabloid yang berisi kampanye hitam pada salah satu pasangan calon presiden.

Selain di Sampang, tabloid

“obor Rakyat” juga banyak menyebar di Kabupaten Pamekasan dengan peredaran ke sejumlah pondok pesantren, lembaga pendidikan Islam dan masjid-masjid yang ada di wilayah itu.

Informasi dari sumber lain menyebutkan tabloid “Obor Rakyat” akan ditandingi dengan tabloid “Obor Rahmatan lil alamin” yang diterbitkan Padepokan Demi Indonesia dengan penanggung jawab bernama Amal Alghozali, tapi waktu edar masih dirahasiakan. =ABD AZIZ/ANT

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SELASA 24 JUNI 2014

SELASA 24 JUNI 2014| |TAHUN No. 0387 |IIITAHUN III No. 0387

PILPRES

Demokrat Netral?

syaiful islam/koran madura

SANTAI. Rapat Paripurna yang sempat diskorsing lantaran dinilai tidak memenuhi kuorum.

LPJ Bupati Sempat Diskors Kehadiran Peserta Sidang Tak Sebanyak Tanda Tangan BANGKALAN - Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bangkalan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 di DPRD setempat, Senin (23/6), sempat diwarnai skors selama 10 menit. Itu lantaran anggota dewan yang hadir dalam sidang tidak kuorum. Ketika sidang hendak dibuka, langsung hujan interupsi dari peserta.

Sebab, peserta sidang yang hadir saat itu belum kuorum.

Hanya ada 21 peserta sidang.

"Saya minta sidang ditunda hingga kuorum, karena anggota dewan yang hadir masih belum kuorum," teriak Anggota DPRD Bangkalan, Farouq Al Qomi.

Jika sidang dipaksakan untuk dilanjutkan, maka Ketua Sidang akan melanggar pasal 101 (2) huruf B Undang-Undang 27 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Sidang. Akhirnya sidang diskors selama 10 menit. Namun setelah 10 menit, jumlah peserta sidang tak kunjung bertambah alias tetap.

Ketua sidang memutuskan

untuk meneruskan sidang tanpa melakukan penjadwalan ulang seperti yang diusulkan sebelumnya. Dari presensi yang ada, terdapat 24 nama yang tanda tangan kehadiran. Pihaknya menilai kehadiran yang dimaksud berdasarkan jumlah tanda tangan yang ada, meski dua anggota tidak bisa hadir secara fisik karena ada alasan yang tak bisa ditinggal.

"Jadi tidak ada alasan untuk tidak meneruskan atau menunda sidang ini. Anggota sudah berpamit izin kepada saya

langsung," kata Ketua Sidang Paripurna DPRD, Ali Wahdin.

Sidang dilanjutkan dengan pembacaan laporan pertanggungjawaban Bupati Bangkalan, RK Muh Makmun Ibnu Fuad, yang dibacakan Wakil Bupati Bangkalan, Mondir Rofii, untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013. Dari total Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp763,454 miliar di TA 2013, sebesar Rp 726,241 miliar sudah terealisasi.

"Berarti terdapat penyerapan sebesar 95,12 persen, sehingga diperoleh sisa anggaran sebesar 37 miliar rupiah lebih," jelas Mondir di hadapan anggota DPRD dan seluruh undangan yang hadir.

Belanja tidak langsung yang menyerap anggaran terbesar adalah belanja pegawai sebesar Rp 667,651 miliar lebih. "Sisanya diserap di pos-pos anggaran belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada Provinsi/Kota dan Desa

serta belanja tidak terduga," ucapnya.

Sedangkan untuk belanja langsung yang total anggarannya sebesar Rp 681,249 miliar diserap sebesar Rp 705,256 miliar. Berarti terdapat penyerapan sebesar 103,51 persen atau melebihi target penyerapan anggaran sebesar Rp 24,006 miliar lebih.

Pelampauan realisasi ini, menurut Mondir, disebabkan oleh pengakuan realisasi belanja yang bersumber dari dana APBN dan tidak melalui rekening kas umum daerah (RKUD) harus diakui dalam laporan realisasi anggaran (LRA).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp 87,824 miliar lebih. "Namun SILPA ini masih akan diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan dalam tahun anggaran 2013," urai Mondir. = SYAIFUL ISLAM/RAH

BANGKALAN - Jelang pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres), sejumlah pengurus partai politik sibuk menentukan dukungan pada salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden.

Namun kondisi tersebut tidak berlaku bagi partai Demokrat.

Partai berlambang mercy tersebut tidak memberikan dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres, baik pada pasangan Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta. Mereka lebih memilih netral alias berada pada posisi tengah.

Hal tersebut dilakukan karena dari pengurus pusat tidak ada instruksi untuk mendukung salah satu calon. Sehingga kader partai Demokrat yang ada di daerah tidak bergerak untuk mencari dukungan dari masyarakat untuk calon tertentu.

"Kami memilih netral, tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Karena dari DPP memang menginstruksikan begitu," ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan, Ismail Hasan, Senin (23/6) kemarin.

Kami memilih netral, tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Karena dari DPP memang menginstruksikan begitu,�

Ismail Hasan

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan Ia menjelaskan pihaknya masih menunggu instruksi dari pusat untuk menentukan ke mana arah dukungan yang akan diberikan dalam pilpres. Saat ini partai demokrat lebih memilih pasif terhadap adanya dukung mendukung. Dirinya akan bergerak ketika ada intuksi dari pusat. Jika sudah begitu, maka akan terjun ke lapangan untuk mensosialisasikan pasangan capres-cawapres yang didukung. Lalu, pasangan capres yang didukung bisa menang.

"Kalau secara pribadi kader mendukung salah satu pasangan calon silahkan. Memang mereka mempunyai hak pilih.

Tapi, secara kelembagaan, sampai sekarang masih belum ada pilihan untuk mendukung salah satu capres," paparnya. = SYAIFUL ISLAM/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 24 JUNI 2014 | No. 0387 | TAHUN III

BUDAYA

Kosar Makam Jelang Bulan Ramadan

MELENGKAPI. Salah satu CJH saat melakukan foto paspor di Kankemenag Bangkalan.

doni heriyanto/koran madura

18 CJH Gagal Berangkat Jatah Kursi Tidak Bisa Dialihkan BANGKALAN – Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Bangkalan menyatakan sebanyak 18 Calon Jemaah Haji (CJH) wilayah setempat dipastikan gagal berangkat ke tanah suci Mekkah. Sebab puluhan jemaah itu tidak termasuk dalam daftar yang diberangkatkan tahun ini dengan berbagai macam faktor. Diantara faktor tersebut, yakni belum mampu melunasi ongkos naik haji (ONH), mengundurkan diri karena sakit, dan satu jemaah meninggal dunia.

“Satu orang memang karena meninggal, sedangkan 17 orang disebabkan adanya sejumlah

alasan. Bisa saja yang mengundurkan diri berangkat tahun ini, berangkat tahun depan. Bagi jemaah yang meninggal dan telah melunasi ongkos secara otomatis akan dikembalikan,” ujar Kepala Kankemenag Bangkalan, Mu’arif Thantowi melalui Kasi Penyelengaraan Haji dan Umroh, Abd. Hamid.

Dia mengatakan bagi CJH yang meninggal jatah kursi tidak bisa digantikan oleh ahli warisnya. Apalagi secara aturan yang berlaku, jatah kursi tersebut dinyatakan hangus. Apabila ahli waris berkeinginan berangkat ke tanah suci harus mendaftar sesuai dengan prosedur yang ada.

Jika mendaftar tahun ini, akan diberangkatkan pada tahun 2030 mendatang.

“Apa pun alasannya jatah tersebut tidak bisa diganti oleh ahli waris, sekalipun dengan alasan ingin mendampingi. Misalnya, pasangan yang meninggal

itu termasuk lansia, pendampingan sudah diatur oleh pusat, dan kategori lansia itu ada mekanisme tersendiri,’ tuturnya.

Sejauh ini, sambung Hamid, para jemaah yang positif diberangkatkan masih melengkapi sejumlah persyaratan administratif. Sebut saja, pelunasan ONH dan pembuatan paspor. Jemaah yang belum membuat paspor sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, yakni Senin (23/6), maka diharuskan untuk membuat paspor ke kantor Imigrasi yang terletak di Tanjung Perak Surabaya.

“Pada hari Senin (23/6) terdapat 357 CJH yang dijadwalkan melakukan foto paspor di Kankemenag. Namun ada beberapa jemaah yang tidak datang. Dengan demikian, yang belum melakukan foto harus mendatangi langsung kantor Imigrasi di Surabaya,” terangnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Pemandangan pada setiap kuburan yang ada di Kabupaten Bangkalan tampak ada yang berbeda dengan hari biasa. Bila hari biasa kuburan sepi dari orang. Namun menjelang bulan Ramadan, kuburan ramai dikunjungi orang. Mereka datang ke kuburan tidak hanya berziarah. Tetapi, menggelar sebuah tradisi Kosar atau membersihkan sampah yang ada di sekitar makam. Tidak hanya itu saja, mereka juga mencabut rumput liar yang ada di sekitar makam.

Maklum, rumput sangat subur tumbuh di daerah kuburan.

Bila tidak segera dibersihkan, maka makam tidak akan dikenali. Akibatnya, makam semakin rimbun dengan rumput liar. Jika sudah demikian, mereka yang akan berziarah kesulitan karena makam keluarganya tidak ditemukan. hal itu lantaran di tempat pemakaman umum yang ada di Bangkalan hampir merata tidak ada yang membersihkan, kecuali ahli warisnya. Sehingga harus dibersihkan sendiri oleh sanak keluarga seperti yang terjadi di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Bangkalan.

Mereka beramai-ramai membersihkan makam dari segala kotoran. Tradisi Kosaran dilakukan seminggu menjelang bulan Ramadan. Kemudian ketika nanti berziarah saat lebaran, makam sudah bersih dan asri.

Juru Kunci Makam, Halili Ramli menyatakan tradisi membersihkan makam dilakukan satu minggu sebelum ramadhan.

Bahkan, banyak keluarga datang dari luar kota, khusus untuk membersihkan makam keluarga.

"Saya tidak tahu mulai kapan tradisi Kosaran ini dimulai.

Tetapi, yang pasti sudah dimulai sejak ratusan tahun silam oleh warga," terang Halili.

Menurutnya, akhir-akhir ini warga yang datang ke makam memang mengalami peningkatan. Mereka datang ke kuburan tidak hanya sekdar membaca doa, melainkan membawa cangkul dan clurit. Mereka membersihkan semak belukar yang menutupi kuburan keluarganya.

"Biasanya masyarakat yang datang ke makam untuk bersihbersih saat pagi hari dan malam.

Dengan adanya Kosar, kuburan semakin bersih dan indah," paparnya. = SYAIFUL ISLAM/RAH

syaiful islam/koran madura

KOSAR. Ahli waris dan keluarga membersihkan makam keluarganya di Desa Langkap, Kecamatan Burneh.

PILPRES

Ratusan Surat Suara Tidak Layak BANGKALAN – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan menemukan ratusan surat suara pemilihan umum presiden (Pilpres) 2014 yang tidak bisa digunakan karena rusak. Kerusakan yang dimaksud adalah kartas surat suara sobek, berwarna lain, yaitu berwarna kuning dan juga ada yang buram. Dimungkinkan, jumlah kerusakan akan bertambah, karena

proses pelipatan dan penyortiran yang melibatkan 35 orang itu masih terus berlangsung.

Berdasarkan data yang dihimpun Koran Madura, jumlah surat suara yang diterima KPUD setempat sebanyak 963.034 ditambah 2 persen, yakni 19.261 kertas suara, sehingga keseluruhan mencapai 982.292 surat suara. Dari jumlah tersebut terdapat 134 kertas suara yang rusak den-

gan berbagai macam faktor. Dengan rincian, Sabtu(21/6) tercatat 61 kerusakan suarat suara, Minggu (22/6) sebanyak 73 surat suara. Proses pelipatan dan penyortiran tersebut ditargetkan rampung pada Selasa (24/6).

“Nantinya setelah diketahui secara keseluruhan jumlah kerusakan surat suara, maka kami akan melaporkan untuk mendapatkan pengganti surat suara yang ru-

sak. kerusakan ini memang murni kesalahn percetakan bukan karena unsur lain. Salah satu contoh pemotongan surat suara yang kurang tepat yang menyebabkan tidak laik pakai,” ungkap Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar.

Dalam pengajuan surat suara yang rusak, kata Fauzan, harus ada persetujuan dari KPUD Pusat. Setelah itu, KPU Provinsi mengirimkan

surat suara pengganti ke setiap KPUD yang mengajukan. Namun yang jelas, semua surat suara yang tidak laik dipakai pada pelaksanaan Pilpres 9 Juli mendatang, dipastikan akan diganti. Sebab satu hari menjelang berlangsungnya pemungutan surat suara semua logistik harus sudah tiba di masing-masing tempat pemungutan surat suara (TPS). = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Bangkalan MADURA Di saat pemilu presiden kian panas jelang pemungutan suara 9 Juli mendatang, sejumlah anak muda menggagas pemimpin pada tingkatan lokal di Sumenep. Banyak yang menyebut Sumenep layak dipimpin kaum muda. Lalu muda dari perspektif apa, usiakah, sosok yang belum terkontaminasikah, berpenampilan seperti muda meski sesungguhnya tua, atau?

Ada yang berpendapat, pemimpin muda harus memiliki semangat juang yang tinggi, wawasan yang luas, tegas dalam bersikap, akhlak baik, bijaksana, peduli terhadap sesama, kritis dan idealis. Tidak ada yang salah dengan pendapat ini. Sebab setiap pemimpin akan menjadi panutan bagi yang dipimpinnya. Pemimpin muda, memang kata yang terdengar hebat dan berpengaruh.

Menjadi pemimpin di usia muda, sesuatu yang mungkin membanggakan. Sebab pemimpin, mempunyai kekuasaan, tetapi bukan untuk menjadi penguasa. Pemimpin merupakan pemegang tanggung jawab untuk membawa orangorang yang dipimpinnya mencapai tujuan bersama, bukan sibuk mewujudkan keinginan sendiri secara bersama-sama.

Pemimpin, lazimnya orang yang dituakan dalam satu kelompok atau komunitas. Seorang pemimpin hampir bisa dipastikan memiliki sifat yang sangat penting, seperti berkharisma, memiliki visi, daya persuasif dan intensitas yang tinggi. Jika mengenang pemimpin berkharisma, heroik,

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SELASA 24 JUNI 2014

SELASA 24 JUNI 2014| |TAHUN No. 0387 |IIITAHUN III No. 0387

Pemimpin Muda dan Pemuda Memimpin Untuk Sumenep Hebat Lahir Batin 2015

ist/koran madura

SUMPAH PEMUDA. Salah satu peserta Kirab Budaya Rakyat melintasi Balai Kota Jakarta dalam peringatan hari Sumpah Pemuda tahun lalu.

dan mampu memperlihatkan sifat kepemimpinannya, nama seperti Soekarno, Hitler, Napoleon Bonaparte, dan Sadam Hussein, sekedar nama dimana mereka menjadi pemimpin dalam usia muda.

Nama pemuda yang menjadi pemimpin dalam usia muda antara lain, Atifete Jahjaga. Pada 7 April 2011, Atifete resmi menjadi presiden Kosovo, presiden perempuan pertama. Atifete yang dilahirkan di Dakovica pada 20 April 1975 menjabat kepala negara muda di negara Balkan modern tersebut menggantikan Jakup Krasniqi. Sebagai kepala negara,

Atifete memiliki latar belakang pendidikan yang kuat untuk menjadi seorang pemimpin.

Pemimpin muda lainnya, Kim Jong Un (Presiden Korea Utara).

Putera ketiga mendiang Presiden Korea Utara sebelumnya Kom Jong Il menjadi presiden dalam usia di bawah 30 tahun. Naik tahtanya Jong Un menggantikan mendiang ayahnya sempat membuat beberapa negara di dunia meragukan kepemimpinan pemuda tersebut. Bahkan beberapa media pro Pyongyang, Shosun Sinbo yang terbit di Jepang sempat membela presiden muda tersebut.

Dalam bahasan di media tersebut disebutkan bahwa publik Korea Utara tidak mengkhawatirkan kepemimpinan Jong Un. Sebaliknya rakyat Korea Utara sepenuhnya percaya pada Jong Un, dan meyakini usia mudanya merupakan sumber jaminan kemajuan negara tersebut.

Ada pemimpin perempuan lain di dunia, Marisol (Kepala Polisi di Meksiko). Walaupun ia seorang gadis berusia 20 tahun, namun jabatannya cukup menakutkan, yakni sebagai kepala polisi di kota kecil di negara bagian Cihuahua, Meksiko yang bertugas

Panggilan Sejarah Bangsa

Sudah Tiba Saatnya

Pemuda senantiasa menjadi motor perubahan, kaum muda intelek selalu berusaha ikut berperan dalam mempengaruhi kehidupan rakyat sesuai kemampuan dan sumberdaya yang pemuda miliki. Selain memang menjadi panggilan sejarah, pemuda harus selalu menjadi penggerak untuk menyikapi berbagai mumentum yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Siapapun pemuda yang berpotensi untuk menjadi pemimpin di Sumenep 2015, bisa jadi reprsentasi kaum muda pemuda yg telah memiliki kesempatan harus mampu membangun kepercayaan rakyat jika sebenarnya pemuda bisa memimpin. “Itu awal, pemuda yang telah diberi kesempatan harus buat jembatan

Tentang kepemimpinan Sumenep yang akan digelar tahun 2015 mendatang, mantan ketua PKC PMII Jatim Badrut Tamam ini juga ikut bicara. Pria yang disebut-sebut akan maju sebagai cabup Sumenep dari kaum muda ini menganggap giliran kaum muda memimpin sudah tiba. Sejauh ini, dia berpendapat kaum muda berdiri di luar gelanggang dan menitipkan amanah kepada yang lain. Ketika amanah itu belum dieksekusi dengan baik, tibalah saatnya masuk ke dalam pusaran.

Dia menyadari dirinya banyak disebut sebagai calon bupati Sumenep. Menurut Badrut, hal itu sah-sah saja karena latara pendidikan dan politiknya saat ini memungkinkan bagi

Saiful Anam Khan

Mantan Presidium GMNI Pusat untuk dilewati pemuda lainnya untuk bekerja keras dan stop korupsi,� mantan aktivis asal Sumenep yang juga mantan presidium GMNI pusat ini menjelaskan. = RAHEM

siapa saja yang mau untuk menjagokan dirinya sebagai kandidat.

Tetapi prinsip, Badrut menganggap dirinya atau bukan dirinya, kehadiran pemuda urgen dalam kepemimpinan mendatang. “Beri ruang kepada pemuda untuk bnerikhtiar dalam politik, dalam kepemimpinan,� urai anggota DPRD Jatim ini. = RAHEM

di kota Praxedis, sebuah kota perbatasan Meksiko dengan Amerika Serikat yang diperebutkan dua geng narkoba, Juarez dan Sinaloa, sebagai jalur penyelundupan narkoba.

Begitu pula, Jonathan Krohn (Pakar Politik Termuda), seorang pemimpin muda yang bertindak sebagai pakar politik dari Georgia bernama Jonathan Krohn. Jangan sangka karena ia seorang pakar politik, datang dari kalangan akademisi dewasa, karena, Krohn baru berusia 14 tahun. Bocah yang tinggal di Duluth, Georgia tersebut mendapat penghargaan atlantas most talented child 2006 dan berhasil menyelesaikan sebuah buku politik.

Di Palestina, terdapat Bashaer Othman (Walikota di Palestina).

Pemimpin muda ini, seorang remaja putri Bashaer Othman merupakan walikota termuda di dunia yang memimpin kota Allar di tepi barat, Palestina. Tugasnya sebagai walikota ternyata merupakan salah satu program pemberdayaan remaja di Palestina.

Walaupun hanya menjabat walikota selama dua bulan, Othman menjalankan fungsi memimpin kota secara penuh, di bawah pengawasan walikota sebenarnya, Sufian Shadid.

Lalu, jika pada level dunia sejarah membuktikan terdapat pemimpin muda dan pemuda memimpin, tidak ada yang salah dengan pemimpin apapun di republik ini, termasuk kota yang berjajar pulaupulau di dalamnya, Sumenep. = TIM

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

SELASA 24 JUNI 2014 SELASA 24 JUNI 2014 | No. 0387 | TAHUN III

MADURA

No. 0387 | TAHUN III

ELISA NURINDAH ALFIYANI

Optimis menjalani Hidup Nama : Elisa Nurindah Alfiyani Tetala : Bangkalan, 30 Mei 1988 : Berenang, Hobi Badminton, dan Bernyanyi Obsesi : Penyanyi Profesional

Berpikir positif dan bermental baja, bukanlah hal yang dapat dilakukan semua orang, apalagi ketika menghadapi masalah. Tatkala seseorang sedang tertimpa kesulitan, hanya ada dua pilihan yang bisa dilakukan. Bangkit dengan cepat atau malah dilumpuhkan oleh rasa duka dan putus asa. Namun kebanyakan dengan segala keterbatasan yang dimiliki, kecenderungan putus asa lebih dominan dibanding bangkit dan berusaha.

B

agi Elisa Nurindah Alfiyani persoalan dalam hidup memang harus dihadapi. Rasa pesimis dan putus asa merupakan suatu tanda telah membatasi kemampuan diri sendiri. Semestinya, keterbatasan yang dimiliki dijadikan suatu kelebihan yang mampu membangkitkan semangat saat dirundung suatu permasalahan.

Kadang kebanyakan orang lebih memilih menyerah dan mengatakan itulah nasib yang harus diterima.

"Rasa tidak percaya diri, putus asa dan menyerah seringkali menjadi sebuah pilihan hidup di saat dalam kondisi terpuruk.

Padahal kita memiliki kemampuan yang tidak disadari," ujar gadis yang akrab dipanggil Lisa ini.

Menurut dara kelahiran Bangkalan, 30 Mei 1988 itu, masalah adalah bagian dari proses kehidupan yang harus dihadapi. Jangan pernah menyalahkan suatu permasalahan yang terjadi. Karena semua sudah menjadi garis Yang Maha Kuasa. Dengan itu manusia diuji sampai mana batas kemampuan untuk bangkit dalam menghadapi permasalahan itu. Yang terpenting dari proses ini adalah berubah, dari rasa putus asa menjadi semangat pantang menyerah.

Mereka yang berkepribadian tangguh biasanya dengan cepat bisa bangkit dan bergegas agar kondisi kembali pada tahap normal. Sementara mereka yang kurang tangguh, cenderung terus menyalahkan diri sendiri, lari dari masalah dan menganggap sebagai ancaman baginya. Hal itulah yang menjadikan manusia semakin terpuruk dan tersingkirkan dari proses kehidupan.

“Orang yang berkepribadian tangguh akan melihat masalah sebagai akibat perbuatannya dan dapat dikendalikan olehnya. Atau sebagai suatu komitmen yang membuatnya harus terlibat langsung mengatasi masalah. Masalah juga bisa dianggap sebagai tantangan untuk menjadi pribadi yang lebih baik,’’ tuturnya.

Ia berpesan jangan lagi jatuh ke lubang yang sama. Selanjutnya perlu mengevaluasi diri mengapa masalah ini terjadi dan langkah apa saja yang bisa ditempuh agar situasi tidak menyulitkan. Cari tahu cara mencegahnya agar tidak jatuh ke dalam masalah serupa di masa nanti. =DONI HERIYANTO/RAH

SITI SARIYATI

Jagalah Sehat sebelum Sakit agalah sehat sebelum sakitmu!

Itulah salah satu pesan hadis Nabi. Advis hadis itu sangat urgen sepanjang hayat, karena kesehatan adalah kekayaan yang tidak bisa ditukar dengan materi.

Namun banyak orang kerap abai dengan kesehatannya dengan gaya hidup yang kurang baik. Hal itu dapat dilihat dari pola makan, tidur, dan olahraga yang tidak dijaga dengan benar.

Untuk itu, Siti Sariyati mengingatkan semua orang agar menjaga kesehatan sebelum sakit. Menurutnya, kesehatan itu sesuatu yang harus disyukuri dengan menjaga kesehatan badan. Karena kesehatan badan biasanya menjadi petunjuk kesehatan organ yang lain. Akal yang sehat bisanya juga terdapat pada badan yang sehat. Bila badan tidak sehat biasanya akal juga bisa kurang sehat pula. Kerap emosional misalnya, sehingga berdampak pada goncangan yang lain.

Menurut gadis yang beralamat di Desa Tobungan, Kecamatan Galis, Pamekasan ini, salah satu penyebab tubuh mudah sakit itu karena kurangnya istirahat sehingga tubuh menjadi tidak prima. Padahal tidur yang cukup sangat dibutuhkan untuk mengistirahatkan seluruh yang ada di tubuh dan pikiran.

“Sejak ada kejuaraan piala dunia, banyak orang yang tidak bisa mengatur jam tidurnya, sehingga kurang tidur dan menimbulkan rasa malas dan tidak semangat.

Saya hanya bisa mengingatkan pentingnya pola hidup sehat,” kata gadis yang suka main bola volly ini.

Menurut gadis yang berusia 21 tahun pada 1 Juni lalu ini, untuk menjaga kesehatan perlu menjaga pola makan, agar dapat mengatur apa saja yang boleh masuk ke dalam tubuh dan apa yang seharusnya tidak dikonsumsi. Serta, menjaga kebersihan adalah hal utama agar kuman, bakteri, dan virus tidak mudah menjangkau tubuh. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH