KAMIS
KORAN MADURA
24 JULI 2014 | No. 0409 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000
1
0328-6770024 KAMIS 24 JULI 2014 | No. 0409 | TAHUN III www.koranmadura.com
PAN Bantah Tinggalkan Prabowo-Hatta Nasional hal 4
ant/ismar patrizki
SYUKURAN RELAWAN JOKOWI-JK. Presiden Indonesia terpilih, Joko Widodo (tengah), bersama sejumlah relawan menghadiri syukuran atas kemenangan pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagai Presiden - Wakil Presiden Indonesia terpilih periode 2014-2019 di Tugu Proklamasi, Jakarta, Rabu (23/7). Dalam kegiatan gelaran gabungan tim relawan Jokowi-JK yang dihadiri ribuan relawan dan masyarakat dari berbagai kalangan itu Joko Widodo mengucapkan terima kasih dan mengajak masyarakat untuk kembali bersatu.
Sia-sia Menggugat ke MK JAKARTA-Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memastikan bahwa pasangan nomor urut satu akan melanjutkan persoalan Pilpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tak hanya itu, tim Prabowo-Hatta juga akan mengambil langkah politik melalui Komisi II DPR RI, yakni dengan melakukan rapat dengar pendapat bersama KPU, untuk mendapatkan penjelasan terkait proses pilpres. Namun Ketua Koalisi Advokat untuk Demokrasi, Todung Mulya Lubis menilai langkah PrabowoHatta itu sia-sia. “Intinya sekarang kita segera tempuh langkah hukum ke MK. Sekarang tim sedang mencari (bukti-bukti pelengkap), kalau benar penyelenggara pemilu ada yang
bermain kan ada DKPP,” ujar Direktur Hukum dan Advokasi Pemenangan Prabowo-Hatta Ahmad Yani di rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Rabu (23/7). Sebelumnya tim PrabowoHatta mengklaim menemukan dugaan pelanggaran pelaksanaan
pemilu di 52 ribu TPS di Indonesia dengan potensi pemilih sebanyak 20 juta. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan kecurangan proses pemungutan suara di 5.841 TPS di Provinsi DKI Jakarta. Menurut Yani, waktu pengajuan gugatan melalui MK terbatas maksimal tiga hari pasca-pengumuman rekapitulasi tingkat nasional oleh KPU Pusat. Jika melebihi waktu itu maka pengajuan gugatan tidak lagi memiliki legitimasi. “KPU kan mitra Komisi II DPR, tapi kalau langkah politik ini nanti, bukan sekarang-sekarang,” ucap Yani. Menanggapi gugatan Prabowo-Hatta ini, anggota KPU divisi hukum, Idha Budiarti mengaku siap menghadapi gugatan Prabowo-Hatta tersebut. “Kami
akan mempertanggungjawabkan seluruh proses pemilu tahap demi tahap. Kami tidak akan ragu dengan keputusan yang sudah kami tetapkan,” tegas Idha di Jakarta, Rabu (23/7). Lemah Secara terpisah, Todung menilai penolakan hasil Pilpres 2014 dan mengundurkan diri dari proses penyelenggaraan pilpres melemahkan posisi hukum Prabowo-Hatta. Pasalnya, hal diatas menghilangkan dasar hukum untuk menggugat ke MK. “Mundurnya pihak Prabowo dari proses pemilihan presiden sama sekali tidak membuat legitimasi pemilu cacat hukum, terlebih menarik diri dari proses tersebut telah mencederai demokrasi. Maka hal itu alasan fundamental
yang membuat lemah dasar hukumnya jika ingin menggugat ke MK,” jelas Todong pada diskusi bertajuk “Pilpres 2014 Demokratis dan Konstitusional” di Jakarta, Rabu (23/7). Todung mengatakan, hilangnya dasar hukum Prabowo-Hatta untuk menggugat ke MK, karena pihak Prabowo Hatta menyatakan menarik diri proses penyelenggaraan Pilpres 2014. Terlebih jika Prabowo-Hatta mengajukan gugatan ke MK atas dasar kecurangan pemilu yang masif, maka gugatan tersebut akan sulit dimenangkan. “Jika pihak Prabowo Hatta membawa pernyataan itu ke MK, kami meminta MK untuk tidak menerima permohonan itu karena pembuktiannya lemah. Karena yang berwenang di dalam proses demokrasi tersebut pun tidak menemukan seperti yang dituduhkan pihak Prabowo Hatta. Itu artinya lembaga yang dibentuk negara dan mengikuti konstitusi pun menganggap tuduhan itu tidak mendasar,” paparnya. =GAM/ABD