e Paper Koran Madura 24 September 2014

RABU

1

KORAN MADURA

24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

0328-6770024 RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III www.koranmadura.com

Tabrakan intu Beruntun di P u, ad Tol Suram 1 Orang Tewas Ekonomi hal 5

ant/wahyu putro a

TOLAK RUU PILKADA. Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Peduli Pilkada Langsung (Gerpala) melakukan aksi di depan Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (23/9). Aksi tersebut untuk menolak pengesahan RUU pilkada melalui DPRD.

Wakil Rakyat Harus Mewakili Rakyat Besok, Anggota Koalaisi Merah Putih Akan Pakai Pin di Baju JAKARTA-Untuk menjamin soliditas, Koalisi Merah Putih akan mengenakan sebuah pin di baju dalam rapat paripurna RUU Pemilukada besok.

Hidayat Nurwahid, Ketua Fraksi PKS, mengatakan bahwa ide untuk mengenakan pin tersebut muncul dalam sebuah rapat dan disepakati bersama. ““Insya Allah semuanya pakai pin ini. Tapi karena baru

dibagikan, jadi masih ada yang belum dapat,” kata Hidayat di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pin tersebut berukuran kecil, bergambar garuda dan warna merah putih. Di bagian bahwanya tertera tulisan “Koalisi Merah Putih”.

Pecah Kongsi?

Sementara itu Ketua Fraksi Gerindra di MPR RI Martin Hutabarat mengatakan Koalisi Merah Putih tetap solid dan

komitmen dengan perjuangan bersama dan membantah terjadinya pecah kongsi dalam tubuh koalisi tersebut.

“Koalisi Merah Putih itu dibentuk berdasarkan cita-cita dan visi yang sama dalam melihat perjalanan bangsa kedepan,” kata Martin saat ditemui dalam Seminar Fraksi Gerindra di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/9).

Menurut Martin, apa yang menjadi perjuangan Koalisi Merah Putih sudah melalui diskusi yang panjang, dan koalisi

tersebut dibentuk tidak dalam situasi darurat.

“Jadi itu sudah melalui diskusi yang panjang. Tidak satu pembentukan kelompok yang sifatnya insidentil,” kata Martin.

Marti optimis perjuangan Koalisi Merah Putih tetap akan solid, karena partaipartai yang tergabung dalam tersebut bukanlah partai baru melainkan partai yang sudah matang secara poltik dan sudah memiliki presepsi yang sama.

Menurut Martin, kematangan politik yang dimiliki masing-masing partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menjadi suatu kepercayaan bersama untuk saling komitmen memperjuangkan tujuan bersama.

“Koalisi Merah Putih diisi partai-partai yang sudah matang secara politik sudah memiliki presepsi yang sama bukan partai yang baru, sudah matang berproses, jadi sudah dipercaya sama-sama untuk saling mempercayai dan komitmen,” kata Martin. =BETH/ANT/LAILY

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III

PEMERINTAHAN BARU

TIM Transisi Siapkan Opsi Program Perlindungan Sosial JAKARTA- Tim transisi yang dibentuk Presiden terpilih Joko Widodo menyiapkan sejumlah opsi kebijakan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, jika pemerintah terpilih menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengurangi belanja subsidi.

ant/puspa perwitasari

ANGGOTA BPK TERPILIH. Pimpinan DPR Priyo Budi Santoso (tengah) bersama empat anggota BPK terpilih berfoto saat pelantikan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9). Sidang Paripurna DPR hanya mengesahkan empat anggota BPK terpilih yakni Harry Azhar Azis, Rizal Djalil, Achsanul Qosasih, dan Moermahadi Soerja Djanegara, sedangkan calon anggota BPK terpilih Eddy Mulyadi Soepardi gagal dilantik meski sudah terpilih dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI, dikarenakan mendapat penolakan dari sejumlah anggota DPR.

PKB Sodorkan 4 Nama ke Jokowi ICW Serukan Tolak Politisi Masuk Kabinet JAKARTA-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menyusupkan empat nama calon menteri melalui Eko Sanjojo, kader partai yang menjadi Deputi Tim Transisi. Padahal dari awal, Tim Transisi sudah komitmen tidak mengurusi calon menteri Jokowi-JK. “Setahu saya dari PKB 4 nama, partai lain belum,” ujar Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto di Rumah Transisi, Selasa (23/9).

Seperti diketahui, Eko Sanjojo merupakan Deputi Transisi dari PKB yang belakangan bergabung.

Pada awal pembentukan Tim Transisi, hanya ada empat orang saja yakni Rini Soemarno, Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanto (PDIP) dan Akbar Faisal (NasDem).

Andi menduga, Eko langsung berbicara ke Jokowi untuk menyampaikan pesan Muhaimin. “Kan ada Deputinya Mas Eko, mungkin dia yang langsung bicara dari Cak Imin ke Jokowi. Saya sendiri nggak tahu,” tuturnya.

Ketika disinggung apakah Cak Imin termasuk dari empat

nama yang disodorkan sebagai calon menteri, Andi hanya tertawa saja. “Sampai kantor transisi bubar, tidak akan ada nama-nama menteri dari kami. Karena itu ruang politik dan kami tidak diberi mandat untuk masuk ke sana,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan meminta Jokowi menepati janjinya tidak menempatkan elite politik yang memiliki jabatan strategis di partai untuk menjadi menteri di pemerintahannya lima tahun ke depan.

“Yang merusak pemerintahan itu pejabat publik (parpol),” kata Ade dalam sebuah diskusi bertajuk “Strategi mencapai efektivitas dan efisiensi pemerintahan Joko-

wi-JK” di Jakarta, Selasa (23/9).

Menurut Ade, selama ini pejabat partai politik telah merusak roda pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena kasus korupsi. Sehingga, dikhawatirkan proses penunjukan kursi-kursi menteri di pemerintahan Jokowi-JK juga sarat kepentingan politik.

Lebih lanjut, Ade menegaskan, transaksi politik harus dihindari oleh Jokowi-JK agar pemerintahannya berjalan dengan efektif dan efisien.

“Jangan sampai ada transaksi politik, nah kami lagi menunggu juga nih janji Jokowi yang melarang menteri menjabat sebagai ketua umum partai atau jabatan lainnya,” tegasnya.

Ditambahkan Ade, jika Jokowi tak menepati janjinya bersiap lawannya adalah rakyat. “Tapi kalau enggak terpenuhi, itu yang kami khawatirkan. Dan ingat, publik akan ingat janji Jokowi itu,” tandasnya. =GAM/ABD

“Tentu akan ada bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang terkena dampak langsung, baik itu dalam jangka pendek atau jangka panjang,” kata Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Tim Transisi Anies Baswedan di Jakarta, Selasa.

Anies mengatakan hal tersebut pada seminar “Big Ideas: Bersama Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan” yang diselenggarakan Bank Dunia Meskipun demikian, Anies masih enggan menjelaskan secara rinci opsi-opsi yang sudah disiapkan Tim Transisi.

Dia hanya lantas mengatakan tim segera menyampaikan opsi-opsi itu ke Joko Widodo, untuk kemudian diputuskan program perlindungan sosial yang akan dijalankan.

“Opsi-opsi itu telah ada, itu tugas Tim Transisi. Namun belum dapat kita katakan, karena jika kita sudah sebarkan, padahal belum diputuskan, takutnya nanti malah membatasi Pak Jokowi sendiri,” katanya.

Anies mengisyaratkan opsi perlindungan sosial akan menjadi stimulus bagi masyarakat miskin agar dapat lebih memberdayakan diri dan terlepas kemiskinan. Dia mengakui, dalam jangka pendek, kenaikkan harga BBM itu akan meningkatkan laju inflasi dan menggerus daya beli masyarakat.

Namun, dampak inflasi itu, kata dia, sudah masuk dalam program antisipasi yang disiapkan tim transisi.

Menyikpai hal itu, Ekonom Utama Bank Dunia Vivi Alatas mengingatkan bahwa penghematan belanja subsidi, --jika harga BBM dinaikkan--, harus dialokasikan untuk belanja sektor produktif seperti infrastruktur dan pertanian.

Selain itu, pemerintah juga harus mengemas kebijakan pengurangan subsidi, dengan program kompensasi yang dapat mengurangi beban masyarakat miskin. Hal itu karena menaikkan harga BBM berubsidi tentu akan menam-

bah jumlah masyarakat miskin.

Dia mencontohkan saat kenaikkan bahan bakar premium pada 2013, dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 per liter, tingkat kemiskinan telah meningkat satu persen. Hal itu diperburuk dengan laju penurunan kemiskinan di Indonesia yang melambat dalam satu dekade terakhir.

Menurut Vivi, Bank Dunia merekam laju penurunan kemiskinan hanya 0,7 persen pada 2012-2013.

“Tentu harus ada kompensasi untuk mengatasi kemiskinan dan dampaknya. Kebijakannya pun harus ada kombinasi untuk yang jangka pendek dan

Opsi-opsi itu telah ada, itu tugas Tim Transisi.

Namun belum dapat kita katakan, karena jika kita sudah sebarkan, padahal belum diputuskan, takutnya nanti malah membatasi Pak Jokowi sendiri.

Anies Baswedan Deputi Tim Transisi

jangka panjang,” ujar dia.

Belanja subsidi BBM, yang termasuk dalam pagu subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada beberapa tahun terakhir telah menyempitkan ruang fiskal pemerintah. Pada APBN-P 2014, subsidi BBM saja dialokasikan hampir mencapai Rp250 triliun.

Untuk pos anggaran 2015, Badan Anggaran DPR telah menyetujui belanja subsidi BBM sebesar Rp276 triliun di Rancangan APBN, atau lebih rendah dari draf awal dalam Nota Keuangan sebesar Rp291,1 triliun. =ANT/INDRA

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III RABU 24 SEPTEMBER 2014

No. 0448 | TAHUN III

33

ant/joko sulistyo

INVESTASI ASING DI BATAM. Sejumlah pekerja menyelesaikan konstruksi modul untuk rig pengeboran lepas pantai di Batam, Selasa (23/9). Menurut data Badan Pengusahaan (BP) Batam, sebanyak 72 Perusahaan Modal Asing (PMA) menanam modal sebesar USD. 270,531 juta di Batam per Juni 2014, naik signifikan dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD. 77,280 juta yang sebagian besarnya adalah sektor industri manufaktur.

Pilkada Langsung untuk Kepentingan Bangsa JAKARTA-Partai Demokrat mendukung dilaksakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Dukungan itu pun bukan merupakan untuk kepentingan sesaat dan akan berdampak untuk jangka waktu yang panjang. “Bukan hanya untuk kepentingan sesaat atau kepentingan politik. Tapi untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Marzuki Alie di gedung DPR, Jakarta, Senin (22/9).

Ketua DPR RI itu pun membantah bahwa adanya opsi ketiga partainya atau sepuluh syarat Demokrat merupakan bentuk pe-

nolakan secara halus Pilkada secara langsung. Menurutnya, sepuluh opsi Demokrat merupakan masukan agar Pilkada langsung

lebih baik. “Pilkada langsung kan ada masalah, nah kita harus mencari solusi agar masalah itu tidak dibiarkan. Ya syarat-syarat itu harus dimasukan Undang-undang,” tuturnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat mengajukan 10 syarat terkait pilkada langsung. Pertama, uji publik atas integritas calon gubernur, calon bupati dan calon wali kota. Kedua, efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada mutlak dilakukan. Ketiga, perbaikan atas pengaturan dan pembatasan pelaksanaan kampanye terbuka.

Keempat, akuntabilitas penggunaan dana kampanye. Kelima, larangan politik uang dan sewa kendaraan partai. Keenam,

Demokrat juga meminta agar fitnah dan kampanye hitam dilarang. Ketujuh, larangan pelibatan aparat birokrasi. Kedelapan larangan pencopotan aparat birokrasi paskapilkada. Kesembilan, perbaikan atas penyelesaian sengketa pilkada dan terakhir pencegahan kekerasan dan Kesepuluh tanggungjawab calon atas kepatuhan pendukungnya.

Masih kata Marzuki, sikap partainya belum final terkait RUU pemilihan kepala daerah.

Bukan mustahil sikap partainya bisa mengalami perubahan andai sepuluh opsi partainya tidak dicantumkan dalam pembahasan RUU Pilkada.

“Ya kalau tidak terpenuhi kita

tidak mendukung. Apakah akan abstain, kita akan lihat dinamika perkembangan RUU Pilkada ini,” katanya.

Meski Golkar merupakan salah satu partai pendukung Pilkada tidak langsung, kader Poros Muda Partai Golkar, Agus Gumiwang menyebut hal itu telah melanggar prinsip partai berlambang pohon beringin tersebut. Sebab, pada zaman Reformasi, Golkar merupakan partai pengusung lahirnya Pilkada langsung.

“Pemilu langsung, itu hasil dari sebuah Reformasi dari tahun 99, termasuk kepala daerah dipilih oleh rakyat termasuk presiden. Golkar merupakan bagian dari promotor lahirnya undangundang gubernur, bupati/wali kota dipilih langsung oleh rakyat.

Di mata kami, tak ada masalah sama sekali dalam pelaksanaannya. Masalah hanya secara prinsip, dan bisa dicari jalan keluar,” kata Agus saat jumpa pers di restoran bilangan SCBD Sudirman, Jakarta, Senin (22/9). =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III

Patrialis Dilaporkan ke Dewan Etik MK Diduga Melontarkan Pernyataan Mendukung Pilkada oleh DPRD JAKARTA-Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) melaporkan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar ke Dewan Etik MK. Mantan politisi PAN itu dilaporkan lantaran pernyataannya yang mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD sebagaimana diwacanakan dalam Rancangan Undang-Undang Pilkada. ”Kami melaporkan tindakan yang berpotensi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Patrialis Akbar pada 15 September di Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam sebuah diskusi,” kata Koordinator Indonesia Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar di Gedung MK, Jakarta, Selasa (23/9).

Adapun, Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri atas ILR, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), PuSako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perkum-

pulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Menurut Erwin, pernyataan mantan Menteri Hukum dan HAM itu sangat berpihak pada mereka yang mendukung pilkada melalui DPRD. Belum lagi, RUU Pilkada itu akan disahkan tidak lami, sehingga dikhawatirkan berpotensi memicu polemik.

“Pernyataan Patrialis yang mendukung Pilkada lewat DPRD jelas pada saat konteks ini melanggar kode etik yang harusnya dipatuhinya,” ujar Erwin.

Erwin menjelaskan, ada 2 prinsip yang diduga dilanggar Patrialis, yakni kepantasan dan kesopanan yang tercantum dalam poin 2 dan poin 4 dalam Prinsip Kepantasan dan Kesopanan dan Prinsip Integritas sebagaimana diatur oleh Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Pihaknya juga menduga Patrialis melanggar poin 1 mengenai prinsip integritas. “Berangkat dari itu jelas menurut pandangan kami, ada potensi pelanggaran kode etik yamg dialukan Patrialis sebagai hakim konstitusi,” ujar Erwin.

Sebelumnya, Patrialis Akbar menilai pilkada seharusnya dilakukan oleh DPRD. Karena, pilkada memang harus diwakil-

kan oleh anggota parlemen di setiap daerah. “Karena sesuai dengan Pancasila sila ke-4, yaitu permusyawaratan perwakilan.

Jadi demokrasi sifatnya oleh rakyat boleh melalui DPRD,” ujar Patrialis di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ciputat, Senin 15 September 2014.

Menurut Patrialis, sistem parlemen merupakan representasi dari kekuatan rakyat. Artinya, dalam pilkada memang harus dipilih DPRD yang juga merupakan perwakilan rakyat. “Tentu demokrasi perwakilan rakyat, itu tidak bertentangan juga,” ujar Patrialis.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan Dr HM Idris mendesak agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh DPRD. Alasanya, Pilkada langsung oleh rakyat selama ini lebih banyak madharatnya dan tidak mendidik rakyat. Oleh karena itu, pihaknya mendesak DPR bersama pemerintah segera mengesahkan RUU Pilkada dilakukan oleh DPRD menjadi UU Pilkada.

“Saya kira polemik RUU Pilkada ini harus dikembalikan kepada UU di mana Pilkada itu dipilih secara demokratis. Me-

mang bisa dipilih oleh DPRD, juga bisa langsung oleh rakyat. Tapi, faktanya dengan Pilkada langsung selama ini justru melahirkan pemimpin yang tidak diharapkan rakyat, karena sibuk ngurus diri-sendiri dan mengabaikan rakyat dan daerahnya.

Faktanya, dari 534 kepala daerah, sebanyak 372 tersangkut korupsi,” kata Idris kepada wartawan, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (23/9).

Menurut Idris, hampir 94 persen daerah terjadi ketidakharmonisan atau pecah kongsi kepala daerah dengan wakilnya terutama di akhir masa jabatannya, ketika mereka bersaing untuk maju sebagai calon kepala daerah berikutnya. Bahkan dengan Pilkada langsung itu, lebih dari 70 rakyat meninggal akibat konflik horisontal. “Jadi, Pilkada langsung ini sudah jelas banyak madharat daripada manfaatnya untuk rakyat,” tegasnya.

Politik uang dan terjadinya politik transaksional yang terbuka setiap menjelang Pilkada dan pemilu, menurut Idris, bukti pilkada langsung tidak mendidik rakyat.

Rakyat tidak lagi melihat siapa yang layak dan mampu menjadi pemimpin daerah, juga wakil rakyat, sehingga yang berkuasa adalah orang-orang yang punya uang, tumbuhnya oligarki dan dinasti politik di daerah.

“Harusnya rakyat menjadi kontrol terhadap politik uang. Yang terjadi sebaliknya. Karena itu, Universitas Muhammadiyah Palembang mendesak DPR untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD agar lebih efektif, efisien, dan lebih mudah mengontrol keterpilihan kepala daerah tersebut,” pintanya. =GAM/ABD

PENGUJIAN UU MD3 Para hakim konstitusi (dari kiri) Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, Hamdan Zoelva, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman mendengarkan keterangan perwakilan pihak DPR Aziz Syamsuddin (kanan atas) saat lanjutan sidang UU MD3 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (23/9). Pengujian UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat atau lebih dikenal dengan UU MD3 tersebut guna mendengarkan keterangan presiden, DPR, dan pihak terkait. ant/andika wahyu

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 24 SEPTEMBER 2014 RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III No. 0448 | TAHUN III

55

ant/yudhi mahatma

WARGA TOLAK PLTU. Sejumlah warga Batang membentangkan tulisan “Food Not Coal” sebagai aksi bersama Greenpeace menolak rencana pembangunan pembangkit listrik bertenaga batubara di areal persawahan Desa Ponowareng, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (23/9). Menurut mereka PLTU tersebut akan mengancam lahan sawah produktif di wilayah Batang yang selama ini dapat dipanen tiga kali dalam setahun, serta mengancam program kedaulatan pangan yang sedang digiatkan oleh pemerintahan baru yang terpilih Joko Widodo - Jusuf Kalla.

Waspadai Aliran Dana Teroris BI Perketat Aturan Usaha Penukaran Mata Uang Asing JAKARTA- Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) non-bank alias money changer, tidak boleh lagi menjalankan bisnis transfer dana, kecuali membentuk badan hukum baru. Aturan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/ PBI/2014 menggantikan aturan lama PBI 12/22/ PBI/2010.

Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Ida Nuryanti menegaskan kebijakan BI ini, sesuai UU Transfer Dana, serta aturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memudahkan pemantauan peredaran uang haram. Kalau Dolar Amerika bebas ditransfer, bisa disalahgunakan untuk pencucian uang kejahatan atau pembiayaan terorisme. “Prinsipnya kalau mereka ingin melanjutkan kegiatan transfer dana, mereka harus membuat badan hukum yang ter-

pisah. Artinya kita memberi masa transisi kepada KUPVA sampai 1 Januari 2015, harus memisahkan kegiatan transfer dana dalam PT yang berbeda,” ujarnya di Kantor Pusat BI, Jakarta, Selasa (23/9).

Layanan transfer dana money changer terbatas buat mengirim Rupiah ke rekening nasabah yang menukarkan mata uang asingnya.

Sementara valas tidak boleh langsung ditransfer dengan alasan apapun, serta harus ditransaksikan berupa uang tunai.

Beleid ini keluar, setelah bank sentral memantau bisnis valas

selama empat tahun terakhir. Rupanya, banyak money changer menyalahgunakan relaksasi dana transfer untuk Rupiah. “Waktu dia butuh beli valas, pakai baju transfer dana. Terus waktu jual, pakai baju KUPVA-nya lagi. Mereka tidak melakukan manajemen transparan,” ungkapnya.

Catatan BI, ada 916 perusahaan money changer beroperasi di Indonesia. Sementara 10 unit usaha sudah membedakan yang fokus usaha pada transfer dana dan untuk penukaran valas. Kini ada 30 perusahaan lain yang jadi incaran bank sentral agar segera memisahkan unit bisnis valasnya, sebelum tahun baru.

Bank sentral mengaku memberi kemudahan pemisahan badan usaha tersebut. KUPVA non-bank boleh pindah usaha menjadi spesialis dana transfer saja. “Kalau mau tetap dua-duanya berjalan tidak apa-apa. Dia tidak perlu izin

baru, dia cukup bikin Perseroan Terbatas terpisah, dan tinggal lapor ke BI,” katanya Kendati nilai rata-rata transaksi bulanan KUPVA non-bank cuma Rp 7,9 triliun, tak sampai 2 persen dari total perdagangan valas di Indonesia, tetap saja BI merasa perlu mengawasi. Fungsi itu sudah dijalankan sejak September 2013, ketika Rupiah melemah imbas isu tappering off Amerika Serikat.”Waktu September itu kita telepon-teleponin. Kita tanyain kurs terendah mereka berapa, itu untuk dijaga,” katanya.

Beleid anyar BI soal transaksi valas juga diniatkan menertibkan pelaku penukaran valas supaya membentuk unit usaha transfer dana terpisah. Money changer ilegal juga akan disikat, supaya bisnis resmi tidak resah.

Ida menjelaskan, nyaris di seluruh kota Indonesia, terdapat fasilitas penukaran valas. Baik

bank maupun non-bank. Hanya Lhokseumawe (DI Aceh) dan Tasikmalaya (Jawa Barat), kota di Indonesia yang tidak memiliki fasilitas tersebut sama sekali.

Bisnis penukaran valas pasti akan muncul, terutama di kota besar, perbatasan dengan negara tetangga, ataupun kawasan wisata.

Data BI menunjukkan aktivitas penukaran valas paling aktif di Indonesia ada di DKI Jakarta, dengan 346 usaha KUPVA nonbank (38 persen). Disusul Denpasar, yang memiliki 128 money changer non-bank (14 persen) sebagai pusat pariwisata Tanah Air, serta Batam dengan 122 unit usaha (13 persen). “Tren transaksi valas terus meningkat. Kita lihat nanti sampai Desember, pasti jumlah (perusahaan mendaftar untuk izin KUPVA) akan bertambah,” kata Ida. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III

MENINJAU PEMBANGUNAN PELABUHAN Gubernur DKI Jakarta yang juga Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) mendapat penjelasan dari Dirut PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II (Persero) Richard Joost Lino (kiri) di atas sebuah kapal Pilot Boat yang berlayar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (23/9). Joko Widodo menyambangi Pelabuhan Tanjung Priok untuk meninjau proses pembangunan dan perluasan pelabuhan khususnya Pelabuhan Kalibaru dalam kaitannya dengan rencana implementasi program Tol Laut. ant/widodo s. jusuf

ANTISIPASI RENCANA THE FED

Pembenahan Makroekonomi Harus Diutamakan JAKARTA- Penguatan indikator perekonomian harus segera dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk menghadap imbas normalisasi kebijakan Federal Reserve (The Fed).

Pasalnya, perbaikan ekonomi AS dinilai akan membawa dampak negatif ke Indonesia, sehingga perlu dilakukan langkah penguatan makroekonomi.

Menteri Keuangan, Chatib Basri mengatakan perbaikan ekonomi AS telah mendorong Gubernur The Fed, Janet Yellen, untuk mempercepat normalisasi kebijakan moneter. Dengan demikian, jelas dia, dalam menghadapi tekanan eksternal tersebut sudah seharusnya negara-negara berkembang untuk lebih prepare, termasuk Indonesia.

“Quantitatif easing akan dihentikan pada bulan depan, bahkan The Fed terindikasi akan menaikkan tingkat suku bunga di 2015,” kata Chatib saat membuka seminar internasional bertajuk “Befriending with The Boom-Bust Cycle” di Jakarta, Selasa (23/9).

Sebelumya, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Firmanzah di menjelaskan dua tekanan yang berlawanan arah dipastikan akan menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan baik dalam jangka pendek dan menengah terhadap nilai tukar rupiah. Kedua tekanan itu adalah keputusan The Fed meneruskan quantitative easing (QE) III, dan upaya Bank Sentral Eropa (European Central Bank-ECB) bersama Bank Sentral Jepang dan Bank Sentral China untuk mempertahankan

dan bahkan menambah likuiditas untuk menggairahkan perekonomian di kawasan tersebut. “Inilah faktor utama yang menyebabkan pelemaha nilai tukar mata uang di hampir mayoritas emerging-market,” paparnya.

Dalam jangka pendek, kata Menkeu, upaya harus segera dilakukan adalah perbaikan indikator ekonomi makro yang saat ini besarannya sudah terangkum di dalam draft RAPBN 2015.

Dia meyakini, dengan kondisi makroekonomi yang kuat, maka Indonesia akan lebih mudah dalam menghadapi perubahan kebijakan The Fed. “Kemarin malam, kami (pemerintah dan BI) sudah melakukan rapat dengan Parlemen yang menetapkan defisit fiskal sementara menjadi 2,2 persen. Ini juga meruakan upaya untuk antisipasi mengahadapi global, terutama rencana The Fed,” paparnya.

Sementara itu, kata dia, penguatan ekonomi nasional untuk menjaga imbas negatif dari eksternal adalah mengupayakan pendalaman pasar keuangan. “Dua bulan lalu kami sudah menerbitkan euro bonds untuk kali pertama. Pada perdagangannya mengalami oversubscribed,” ujar Chatib.

Dia menambahkan, upaya pendalaman pasar keuangan juga perlu memanfaatkan dana-dana yang ada di industri dana pensiun maupun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Di Indonesia masih banyak sumbersumber pendanaan yang belum termanfaatkan secara optimal,” imbuh.

Lebih lanjut Menkeu mengatakan, pada postur RAPBN 2015 juga telah disepakati asumsi ertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen. “Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen (Kuartal II-2014) masih tertinggi ketiga setelah China dan India,” kata Chatib.

Sebagaimana diketahui, pada RAPBN 2015 tercatat asumsi inflasi sebesar 4,4 persen, suku bunga SPN tiga bulan sebesar 6 persen dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp11.900.

Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$105 per barel, asumsi lifting minyak sebesar 900 ribu barel per hari, lifting gas bumi sebanyak 1,248 juta barel setara minyak per hari. “Kuota volume BBM 46 juta barel, sedangkan cost recovery US$16 miliar,” ucapnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

eskipun desakan pilkada langsung oleh rakyat didukung mayoritas rakyat, tetap saja politisi dalam Koalisi Merah Putih menginginkan diganti dengan pilkada tidak langsung (melalui DPRD). Para wakil rakyat yang tergabung dalam KMP itu makin nyata tidak lagi menghiraukan aspirasi mayoritas rakyat. Mereka sedang tampil mewakili kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, sehingga tampak memaksakan kehendaknya dalam mempengaruhi RUU Pilkada.

Kekuatan KMP masih mendominasi di Senayan. Makin mulus menggolkan pilkada tak langsung apabila Partai Demokrat balik arah mendukung KMP. Ini bukan mustahil jika persyaratan yang diajukan tidak diakomodir dalam RUU Pilkada. Menurut Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Marzuki Alie, dukungan Demokrat pada pilkada langsung oleh rakyat masih belum final, bergantung pada tuntutannya dipenuhi atau tidak.

Tuntutan atau persyaratan yang diajukan Partai Demokrat ada sepuluh poin. Pertama, uji publik atas integritas calon gubernur, calon bupati dan calon wali kota. Kedua, efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada mutlak dilakukan. Ketiga, perbaikan atas pengaturan dan pembatasan pelaksanaan kampanye terbuka. Keempat, akuntabilitas penggunaan dana kampanye.

Kelima, larangan politik uang dan sewa kendaraan partai. Keenam, Demokrat juga meminta agar fitnah dan kampanye hitam dilarang. Ketujuh, larangan pelibatan aparat birokrasi. Kedelapan larangan pencopotan aparat birokrasi pascapilkada. Kesembilan, perbaikan atas penyelesaian sengketa pilkada dan terakhir pencegahan kekerasan.

Kesepuluh tanggung jawab calon atas kepatuhan pendukungnya.

Sepuluh syarat itu merupakan wujud kompromi dengan rakyat untuk menutupi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Padahal mereka sebenarnya wakil rakyat. Tidak seharusnya masih melakukan kompromi politik dengan rakyat yang diwakilinya. Kecuali mereka sesungguhnya mengajukan syarat itu untuk menutupi keberpihakannya pada pilkada oleh DPRD. Rakyat akan menemukan keseriusan para wakil mereka pada 25 September besok. (*)

Opini

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III

77

Konstelasi Demokrasi Transisi

Salam Songkem

Demokrat Bermanuver

KORAN MADURA

RABU 24 SEPTEMBER 2014 No. 0448 | TAHUN III

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 21 Agustus 2014 menjadi pertanda proses pemilu presiden (Pilpres) telah mencapai klimaks secara formal. Gugatan Prabowo-Hatta ditolak seluruhnya. Berarti Jokowi-JK dinyatakan menang dan akan melanjutkan pemerintahan SBY-Boediono.

P

utusan MK bersifat final dan mengikat. Implikasi putusan tidak akan menimbulkan langkah hukum yang bisa membatalkan. Namun, implikasi politis diproyeksikan akan lebih kompleks dan semakin mendinamisasi konstelasi peta politik nasional. Konstelasi ini akan hadir secara kompleks di masa transisi sebelum Jokowi resmi dilantik.

Kronologi Putusan MK Kubu Prabowo-Hatta sebelumnya mengajukan permohonan gugatan setebal 197 halaman. Dalil gugatan menyatakan Pilpres 2014 cacat hukum karena berbagai alasan. Salah satunya adalah perbedaan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) faktual sebagaimana hasil rekapitulasi KPU pada 22 Juli 2014.

Prabowo-Hatta menduga KPU beserta jajarannya melanggar peraturan perundangundangan terkait pilpres. MK diminta menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pilpres 2014. Perolehan suara versi berkas gugatan, yakni Prabowo-Hatta dengan 67.139.153 suara dan pasangan Jokowi-JK dengan 66.435.124 suara.

Skenario putusan MK sebenarnya sudah dapat diprediksi

berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Peraturan MK No. 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Beracara PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Skenario pertama, permohonan tidak dapat diterima jika permohonan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Kedua, permohonan dikabulkan jika majelis MK berpendapat permohonan terbukti beralasan. Ketiga, permohonan ditolak jika majelis MK berpendapat permohonan tidak terbukti beralasan.

Anggraini (2014) mengatakan jika skenario putusan MK mengabulkan permohonan, maka akan muncul empat kemungkinan. Pertama, MK menetapkan hasil pemilu presiden sesuai permintaan pemohon.

Kedua, MK memerintahkan pemungutan suara ulang secara nasional. Ketiga, MK memerintah penghitungan suara ulang.

Keempat, MK memerintahkan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara ulang di beberapa TPS. Terkabulkannya permohonan tergantung pembuktian pemohon. Pemohon harus membuktikan telah terjadi kesalahan dalam penghitungan rekapitulasi suara dan pelanggaran terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Hal ini yang dinilai hakim MK tidak bisa diberikan oleh pemohon, yaitu PrabowoHatta. Akhirnya, MK mengambil keputusan skenario ketiga, yaitu menolak permohonan Konstelasi Politik Konstelasi politik diprediksi akan semakin dinamis dalam menyikapi putusan MK. Kondisi umum politik dapat kembali normal sebagaimana jauh hari sebelum pemilu. Kondisi bisa tetap tegang seperti sekarang hingga lima tahun mendatang.

Bahkan kondisi dapat semakin keruh selama lima tahun ke depan.

Implikasi paling menonjol akan berimbas pada peta politik, khususnya konfigurasi koalisi partai politik. Pergeseran peta politik dapat terjadi melalui

migrasi dukungan politik. Pascaputusan MK komunikasi politik berlangsung cair dan berbagai kemungkinan dapat terjadi.

Soliditas koalisi sebelumnya belum ada jaminan berbentuk permanen. Potensi migrasi paling besar terjadi dari Koalisi Merah Putih ke Koalisi Jokowi-JK. Kubu Koalisi Merah-Putih meskipun sudah mencanangkan kesepakatan permanen, tetap berpotensi berubah apalagi jika kalah di MK. Selama ini soliditas tinggi hanya ditunjukkan Partai Gerindra dan PKS, baik dari pusat hingga daerah.

Parpol lain menunjukkan terjadi friksi internal dan memungkinkan melakukan penyeberangan. Partai Golkar (PG) terkenal selalu mampu masuk dalam pemerintahan. Perubahan sikap PG berpotensi terjadi jika yang menjadi ketua umum bukan lagi Aburizal Bakrie. Partai Demokrat setali tiga uang dengan PG yaitu belum memiliki tradisi oposisi. Selanjutnya PAN juga belum terlihat loyalitas dan totalitas perjuangan meskipun ketua umumnya menjadi Cawapres. PPP sudah mulai ada wacana penggusuran kursi ketua umum sebagai jalan menyeberang dan tidak siap beroposisi.

Migrasi dukungan politik akan mengubah peta politik Indonesia. Fenomena ini dapat dikaji dari dua sudut pandang, yaitu parpol pelaku migrasi dan pihak penerima. Setiap parpol membutuhkan dukungan sumber daya demi menjalankan roda kepartaian dan menghadapi Pemilu 2019. Sudah menjadi rahasia umum bahwa semua

itu akan mudah didapatkan jika masuk dalam lingkaran pemerintahan. Alasan ini yang menjadikan parpol berpikir seribu kali untuk beroposisi dan berpotensi memililih bermigrasi.

Sebaliknya, kubu penerima dalam hal ini Koalisi JokowiJK butuh tambahan dukungan politik secara formal. Hal ini demi memuluskan setiap kebijakan yang akan diambil pemerintahan Jokowi-JK. Sebagaimana diketahui Koalisi Jokowi-JK yang terdiri dari PDIP, PKB, Partai Nasdem, dan PKPI hanya memiliki 207 kursi parlemen atau 37 persen. Tambahan kursi dibutuhkan minimal untuk mendekati angka 50 persen.

Semua komponen bangsa mesti bijak menerima putusan MK. Pergeseran konstelasi politik penting dijalani dengan sikap kedewasaan berdemokrasi. Semua elemen bangsa memiliki tanggung jawab mewujudkan kondusivitas politik pasca-putusan MK hingga lima tahun ke depan.=

Implikasi paling menonjol akan berimbas pada peta politik, khususnya konfigurasi koalisi partai politik.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

RABU 24 SEPTEMBER 2014 No. 0448 | TAHUN III

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III

8

ant/adeng bustomi

MENUNGGU DATANGNYA AIR BERSIH. Sejumlah ember dan jeriken dikumpukan dipinggir jalan oleh warga yang menanti kedatangan bantuan air bersih, di Kampung Setiawargi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (23/9). Warga berharap dibangunkannya sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air sehari hari.

Dua Kecamatan di Magetan Mengalami Krisis Air Bersih MAGETAN - Sebanyak dua dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, mengalami krisis air bersih selama musim kemarau berlangsung.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magetan mencatat, dua kecamatan tersebut adalah daerah Kecamatan Parang dan Ngariboyo.

"Dua kecamatan yang minus

air bersih, yakni Ngariboyo dan Parang. Keduanya menjadi langganan krisis air bersih saat kemarau melanda setiap tahun," ujar Kepala Pelaksana BPBD Magetan Agung Lewis, kepada wartawan, Selasa (23/9).

Menurut dia, terdapat delapan desa yang tersebar di dua kecamatan tersebut yang mengalami krisis air bersih. Dari delapan desa tersebut, tujuh desa di antaranya terdapat di Kecamatan Parang.

Ketujuh desa di Kecamatan Parang adalah, Desa Parang, Nglopang, Trosono, Sayutan, Pragak, Mategal, dan Joketro.

Sedangkan satu desa krisis air

bersih di wilayah Ngariboyo adalah Desa Balegondo.

Agung menjelaskan, di Kecamatan Parang yang paling parah terdampak musim kemarau adalah di Desa Sayutan dan Trosono. Pihak BPBD sudah melakukan pengedropan air ke dua desa tersebut.

"BPBD selalu siap mengirim bantuan air bersih yang dibutuhkan warga. Pengiriman

dilakukan berdasarkan laporan warga ke kantor desa setempat," tutur dia.

Ia menambahkan, krisis air yang dialami warga di Parang dan Ngariboyo karena daerah tersebut hanya menggantungkan sumur untuk sumber air bersihnya.

Sedangkan sumur banyak yang mengering pada saat kemarau seperti sekarang.

Untuk mengantisipasi kekeringan di daerah tersebut, pihaknya telah menyediakan 12 tangki atau tandon air.

Setidaknya terdapat tiga titik di masing-masing desa yang telah dipasang tandon.

"Tandon itu akan rutin diisi air oleh BPBD sesuai permintaan warga," ujarnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III

Rencana Pemanggilan Paksa SKPD Tak Berdasar SURABAYA - Pengamat Kebijakan Publik Sachiroel Alim menyatakan rencana memasukkan aturan pemanggilan paksa kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ke dalam tata tertib DPRD Kota Surabaya tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

"Yang perlu diatur itu kapan mekanisme undangan untuk SKPD, karena selama ini kepala SKPD seharian menghadiri undangan komisi-komisi sehingga dia tidak dapat melaksanakan tugas pelayanan ke masyarakat secara maksimal," kata Sachiroel Alim yang juga mantan Ketua Komisi C DPRD Surabaya di Surabaya, Selasa (23/9).

Menurut dia, masalah pe-

manggilan paksa kepala SKPD itu diatur dalam melakukan pemeriksaan melalui Hak Angket. "Ada undang-undangnya kok," ujarnya.

Mestinya, lanjut dia, dewan boleh memanggil kepala SKPD, tapi di luar jam pelanan publik.

Tentunya, lanjut dia, jam kerja dewan perlu diatur seefektif mungkin seperti menggelar rapat-rapat pada malam hari sehingga tidak saling menggangu.

Ia mengatakan tugas dewan tidak berparadigma menghukum SKPD, tetapi lebih berbasis membangun sinergisitas dengan eksekutif senata-mata menyelesaikan persoalan publik.

"Jadi sudah tidak zamannya lagi dewan marah-marah ke eksekutif karena tidak dihadiri kepala dinas," ujarnya.

Tentunya, lanjut dia, DPRD harus memahami tugas-tugas eksekutif yang sejatinya lebih berat karena tuntutan pelayan prima dari masyarakat. Tentunya juga menjadi pertimbangan prioritas bagi wali kota dan perangkat daerah lainnya.

"Jadi ketentuan memanggil

paksa harus benar-benar dipikirkan lebih jernih lagi bagi temanteman dewan periode sekarang," katanya.

Padahal, lanjut dia, pembangunan fisik di Kota Surabaya nyaris tidak terawasi progresnya.

Bahkan di beberapa titik proyek ada yang tidak mengikuti spesifikasi teknis tapi ada pembiaran oleh SKPD. Ia memberikan contoh pembangunan box culvert di Tegalsari yang mestinya sebelum ditanam harus ada median pasir dulu baru ditanam tapi itu tidak dilakukan. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

PERTANIAN

Petani Padi Organik Kesulitan Jual Produk TULUNGAGUNG - Sejumlah petani di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengeluhkan sulitnya menjual padi/ beras organik hasil pertanian mereka, karena harga cenderung mahal.

"Problem utama dalam pengembangan pertanian dengan sistem organik ada pada penyaluran produk beras yang dihasilkan," kata Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Harapan Makmur, Budiono, ditemui di rumahnya di Desa Wates, Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung, Selasa (23/9).

Ia menengarai, seretnya penjualan beras organik disebabkan nilai jual yang berselisih jauh dibanding beras biasa/nonorganik.

Jika beras biasa dijual dengan harga di kisaran Rp 6 ribu-Rp 8 ribu per kilogram, harga beras organik yang dihasilkan Gapoktan Harapan Makmur dipatok dua kali lipatnya, yakni Rp 15 ribu per kilogram.

"Biaya produksinya memang lebih mahal, jadi wajar jika harga beras yang dihasilkan lebih tinggi," ujarnya.

Dalam sebulan, ungkap Budiono, beras organik yang berhasil mereka jual hanya sekitar satu ton, dari total sekitar 30 ton padi yang berhasil mereka panen dalam satu musim tanam dengan

usia sekitar 90 hari atau tiga bulan.

Akibat seretnya penjualan beras organik yang diberi label beras "Grasia" (Gerakan Anak Indonesia) dan diklaim bebas zat kimia tersebut, padi hasil pertanian organik sejumlah petani yang tergabung dalam Gapoktan Harapan Makmur kini menumpuk di dalam lumbung (gudang) koperasi tani.

Budiono juga mengisyaratkan sementara ini pihaknya untuk mengurangi produksi dengan membatasi lahan yang dikerjakan dengan sistem pertanian organik.

"Sebelumnya kami sudah mengembangkan teknik pertanian bebas pestisida dan segala jenis pupuk kimia dengan luasan mencapai sekitar empat hektare, kini mungkin diturunkan dulu tinggal satu hektare," tuturnya.

Pengurangan dimaksudkan agar beras organik yang mereka hasilkan tidak terus menumpuk di dalam lumbung-lumbung padi petani.

"Harus ada upaya menyeluruh dilakukan pemerintah jika ingin kondisi lahan-lahan pertanian di Tanah Air semakin buruk akibat menurunnya unsur hara dampak penggunaan pupuk kimia secara masif dan terus-menerus," ujarnya. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

anta/dedhez anggara

PRODUKSI PADI TURUN. Seorang petani memotong batang padi dengan ani-ani di areal sawah desa Rawa dalem, Balongan, Indramayu, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Produksi padi hasil panen petani di kawasan itu menurun akibat lahan sawah kekurangan pasokan air serta serangan hama wereng yang membuat padi menjadi puso.

9

JELANG IDUL ADHA

Kesehatan Hewan Kurban Diperiksa KEDIRI - Petugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kediri, Jawa Timur, melakukan pemeriksaan pada kesehatan hewan kurban, mengantisipasi adanya penyakit yang berbahaya.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kediri Sri Suparmi mengatakan pemeriksaan itu melibatkan petugas khusus guna mengetahui kesehatan hewan.

Hal itu penting, agar calon pembeli tidak tertipu kondisi hewan yang dibelinya.

"Sidak ini untuk mengetahui kesehatannya. Ciri hewan yang sehat, mata bersinar, hewan lincah, tidak buta, tidak pincang, bulu mengkilat," tuturnya, Selasa (23/9).

Ia juga mengatakan, tidak sulit untuk mengetahui hewan yang dijual sedang dalam kondisi tidak sehat, seperti dia tidak lincah. Calon pembeli bisa mengetahui dengan mengamati kondisi tubuh ternak yang akan dibelinya.

Pihaknya meminta agar calon pembeli juga selektif membeli ternak, terlebih lagi untuk keperluan kurban.

Selain harus sehat, ternak baik berupa kambing ataupun sapi juga harus sesuai dengan aturan bisa dijadikan hewan kurban.

Dalam pemeriskaan itu, ada sekitar 10 orang petugas dari dinas yang dilibatkan.

Mereka dibagi di sejumlah titik tempat penjualan ternak kurban yang tersebar di wilayah Kabupaten Kediri.

Titik-titik itu di antaranya di Desa/Kecamatan Gurah, Desa Brenggolo di Kecamatan Plosoklaten, Desa Sumberejo dan Desa Tugurejo di Kecamatan Ngasem. Petugas langsung memantau kesehatan fisik hewan kurban yang dijual baik oleh peternak maupun pengepul.

Dalam pemeriksaan itu, petugas tidak menemukan hewan yang sakit parah. Penjual sendiri mengaku sudah melakukan seleksi ternak yang dijualnya, sehingga hanya menjual ternak yang sehat. = ANT/DESTYAN HS/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III

Tak Selamanya Sekolah Gratis Berdampak Positif MALANG - Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang Prof Dr Harris Anwar menyatakan sekolah gratis tidak selamanya berdampak positif terhadap pertumbuhan dan pengembangan kualitas pendidikan karena sekolah kesulitan menghidupkan berbagai kegiatan, termasuk ekstra kurikuler.

"Sejak diberlakukannya sekolah gratis di tingkat SD dan SMP, hampir semua kegiatan ekstrakurikuler yang sebenarnya menunjang perkembangan anak dihentikan, bahkan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kualitas di masing-masing sekolah," katanya di Malang, Jawa Timur, Selasa (23/9).

Menurut dia, selain alasan kualitas dan kegiatan ektra kurikuler yang dihentikan, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebab jangan sampai kebijakan sekolah gratis itu membebani

APBD dan program-program pembangunan lainnya menjadi terabaikan.

Sejak diterapkannya sekolah gratis di jenjang SD dan SMP, pihak sekolah sama sekali tidak memungut biaya apapun dari siswa, namun berdampak pada kegiatan sekolah yang dihentikan karena tidak ada anggaran, sebab anggaran yang dikucurkan dari APBD tidak mencukupi, termasuk untuk honor pembina atau guru ekstra kurikuler.

Penerapan kebijakan sekolah gratis untuk jenjang SD dan SMP tersebut mulai Oktober 2013, sedangkan di jenjang SMA, Pemkot

Malang baru bisa menggratiskan untuk sekitar 7.000 siswa.

Meski kebijakan sekolah gratis tersebut tidak selalu berdampak positif bagi pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang tetap akan melanjutkan kebijakan sekolah gratis di sekolah berstatus negeri, bahkan tahun depan direncakan jenjang SMA pun juga digratiskan.

"Kami mengupayakan tahun depan sekolah negeri sudah gratis semua. Saat ini kami masih menghitung kebutuhannya.

Penghitungan biaya itu meliputi kebutuhan buku siswa, biaya ektra kurikuler hingga biaya operasional di setiap sekolah," kata Sekretaris Disdik Kota Malang Suwarjana.

Ia mengakui penghitungan anggaran untuk kebutuhan sekolah gratis secara detil tersebut untuk menyesuaikan dengan ke-

mampuan APBD. Sistem pembiayaan siswa SD dan SMP di Kota Malang tahun depan kemungkinan tidak akan jauh berbeda dengan tahun ini, berbeda dengan siswa SMA, yakni subsidi untuk masing-masing siswa sebesar Rp 155 ribu per bulan.

"Tahun ini kami berikan bantuan untuk 7 ribu siswa, tahun depan kami harapkan siswa SMA ini bisa dilayani semua. Kalaupun tidak bisa semua, paling tidak bisa bertambah jumlahnya," ujarnya.

Untuk mendukung kebijakan sekolah gartis di jenjang SD dan SMP itu, Pemkot Malang menambah anggaran pendidikan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2014 sebesar Rp 23 miliar. Alokasi anggaran pendidikan gratis sebelumnya sebesar Rp 78 miliar, dengan adanya penambahan dalam PAK menjadi Rp 100 miliar lebih. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

PERTANIAN

Produktivitas Kedelai Tertinggi secara Nasional BANYUWANGI - Produktivitas kedelai di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang rata-rata mencapai 19,82 kuintal per hektare pada 2013, menjadi yang tertinggi di Jatim maupun secara nasional.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat berdialog dengan petani kedelai di Desa Glagahagung, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, mengatakan produktivitas rata-rata kedelai secara nasional masih sekitar 14,16 kuintal per hektare, sementara di Jatim sebesar 15,64 kuintal per hektare.

"Khusus di Kecamatan Purwoharjo yang merupakan basis produksi kedelai di Banyuwangi, produktivitasnya bahkan sudah mencapai 24 kuintal per hektare," ungkapnya, Selasa (23/9).

Atas keberhasilan budi daya tersebut, salah satu kelompok tani kedelai di Kecamatan Purwoharjo, yakni Kelompok Tani Semanggi, pernah meraih juara pertama penghargaan agribisnis kedelai se-Jatim.

"Alhamdulillah, produktivitas kedelai di Banyuwangi selalu naik. Dulu tahun 2010,

produktivitasnya masih 17,57 kuintal per hektare, kemudian naik menjadi 19,82 kuintal per hektare pada 2013. Sampai Juli tahun ini produktivtasnya sudah mencapai 20,16 kuintal per hektare," tutur Anas.

Kenaikan produktivitas itu juga diikuti dengan meningkatnya produksi kedelai, yang pada 2013 tercatat sebanyak 67.441 ton atau naik sekitar 15 persen dibanding tahun sebelumnya sejumlah 58.648 ton.

Produksi kedelai Banyuwangi menyumbang lebih dari 20 persen total produksi Jatim.

"Selain dikenal sebagai lumbung padi, Banyuwangi juga salah satu basis produksi kedelai. Produktivitas kedelai di Banyuwangi ini termasuk yang tertinggi di Indonesia.

Semua itu berkat bapak-bapak sekalian yang gigih berjuang," kata bupati di hadapan para petani kedelai.

Abdullah Azwar Anas Bupati Banyuwangi

Menurut ia, para petani kedelai di Banyuwangi memiliki jasa besar dalam meningkatkan produktivitas tanaman, sehingga mampu menyuplai kebutuhan kedelai secara nasional.

"Bapak-bapak punya jasa besar karena kedelai lokal ini bisa menjadi substitusi impor, sehingga impor kedelai nasional tidak semakin bertambah besar," ujarnya.

Bupati menambahkan Pemkab Banyuwangi terus melakukan pendampingan kepada petani untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian. Pendampingan ini berlaku untuk semua jenis tanaman, baik tanaman pangan seperti padi dan kedelai maupun tanaman hortikultura seperti sayur dan buah.

"Paradigma penyuluh pertanian perlahan diganti, tidak lagi hanya mencangkokkan teori hasil kuliahnya ke petani atau bersifat 'top down', tapi lebih mengarah pada penyerapan masalah yang dihadapi petani (bottom up)," tukasnya.

Menurut Anas, peningkatan produktivitas juga tidak lepas dari penggunaan varietas kedelai unggul, yang sekaligus bisa mengompensasi ancaman terjadinya penurunan luasan lahan budi daya.

Mengenai fluktuasi harga kedelai di pasaran, bupati berharap ada jalan tengah dan meminta pemerintah untuk mengendalikan tata niaga dengan baik, terutama dalam pengendalian kedelai impor. = ANT/DIDIK KUSBIANTORO/DIK

PENERTIBAN

KAI Kosongkan Paksa Rumah Dinas JEMBER - PT KAI Daerah Operasi IX Jember, Jawa Timur melakukan pengosongan paksa sebuah rumah dinas karena penghuninya Ny Yuniarti (50) bersama sejumlah keluarganya menolak keluar, Selasa (23/9).

Puluhan petugas PT KAI mendatangi rumah dan meminta penghuninya untuk keluar bersama barang-barang di dalamnya. Karena tidak ada penghuni yang mau meninggalkan rumah itu, petugas berupaya membongkar gerbang rumah di Jalan Wijaya Kusuma tersebut.

Saat pembongkaran gerbang itu dilakukan terjadi perlawanan dari penghuni dan keluarganya, sehingga terjadi adu mulut bahkan hingga saling pukul. Petugas intelijen Polres Jember kemudian berusaha meredam kericuhan itu dan dilakukan negosiasi.

Hasil negosiasi disepakati bahwa pemilik rumah akan mengosongkan lokasi itu pada pukul 12.00 WIB. Namun, hingga waktu yang ditetapkan Ny Yuniarti bersama sejumlah orang di dalamnya tidak mau keluar sehingga dilakukan upaya pengosongan paksa oleh petugas PT KAI. Petugas akhirnya mengeluarkan paksa Ny Yuniarti dan sejumlah orang di dalamnya dan barangbarang di dalamnya. Petugas PT KAI saat itu sudah menyediakan armada truk untuk mengangkut barang yang akan dipindahkan.

Manajer Hubungan Masyarakat PT KAI Daops IX Jember Sugeng Turnianto menjelaskan bahwa penertiban itu terpaksa dilakukan karena sudah habis masa sewanya.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan milik negara itu tidak memperpanjang perjanjian sewa dengan penghuni atas aset tanah tersebut.

Selain itu, kata Sugeng Turnianto, penghuni rumah sudah lama tidak membayar kewajiban sewanya terhadap PT KAI. Padahal, perempuan itu sudah menyewa lahan tersebut sejak 2005.

"Karena itu kami terpaksa melakukan eksekusi untuk mengosongkan rumah itu. Penghuni rumah juga memiliki tanggungan sewa sejumlah Rp54 juta kepada PT KAI yang belum dibayar," kata dia, menegaskan. = ANT/MASUKI M ASTRO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III

11

ant/aguk sudarmojo

NELAYAN WADUK. Sejumlah nelayan mencari ikan di Waduk Pacal di Desa Kedungsumber, Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang airnya menyusut drastis, karena kemarau, Selasa (23/8).

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro, menutup pintu pengeluaran waduk dengan sisa air sekitar 800 ribu meter kubik, yang difungsikan untuk menjaga bangunan waduk agar tidak rusak.

BOJONEGORO - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur, menutup pintu pengeluaran Waduk Pacal, karena persediaan air yang masih tersisa hanya tinggal sekitar 800 ribu meter kubik.

"Pintu pengeluaran air Waduk Pacal sudah ditutup sejak sepekan lalu. Sebab, air yang masih tersisa tersebut untuk mengamankan bangunan waduk," kata Kasi Operasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro Mucharom, Selasa (23/9).

Ia menjelaskan air yang tersisa di Waduk Pacal, di Desa

Pintu Pengeluaran Waduk Pacal Bojonegoro Ditutup Kedungsumber, Kecamatan Temayang, tidak mungkin dikeluarkan, sebab air yang tersisa di waduk berfungsi untuk melakukan pembasahan bangunan waduk.

"Meskipun air Waduk Pacal tidak dikeluarkan, tetapi areal pertanian di sepanjang daerah irigasinya masih bisa memperoleh air dari sumber air Buntalan, di Kecamatan Temayang," jelasnya.

Sesuai data di Waduk Pacal, debit air Waduk Pacal yang masih tersisa sekitar 800 ribu meter kubik tersebut, dengan keting-

gian air pada papan duga mencapai 113 meter.

"Air Waduk Pacal kalau dilihat sekilas seperti masih banyak. Tapi sebenarnya tinggal sedikit, sebab di bawahnya berupa lumpur," ungkap Pengawas Waduk Pacal UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro Jasmani, menambahkan.

Sebelum pintu pengeluaran ditutup, jelas Jasmani, air Waduk Pacal dikeluarkan sebesar 1,5 meter kubik/detik, untuk mengairi tanaman kedelai, di antaranya, di sejumlah desa di Kecamatan

Balen.

"Semula air yang tersisa hanya sekitar 2 juta meter kubik, kemudian dikeluarkan 1,5 meter kubik selama tiga hari, hanya untuk mengairi tanaman kedelai," tandasnya.

Menurut dia, menyusutnya air Waduk Pacal tersebut dimanfaatkan nelayan setempat untuk mencari ikan, dengan cara menjala, menjaring, juga cara lainnya.

"Pemancing sepi, sebab airnya sudah banya berkurang," ujarnya.

Waduk Pacal yang dibangun

Belanda pada 1933 mampu menampung air hujan sebesar 42 juta meter kubik. Akibat faktor usia dan mengalami pendangkalan, daya tampung Waduk Pacal menyusut hanya tinggal 23 juta meter kubik dan mampu mengairi areal pertanian seluas lebih dari 16 ribu hektare.

UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Solo, memperkirakan sedimen yang masuk waduk mencapai 15 ribu meter kubik per tahun, akibat rusaknya daerah tangkapan air di wilayah setempat. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

RABU 24 SEPTEMBER 2014 No. 0448 | TAHUN III

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III

MADURA

12

Diknas Tindak Tegas

Buntut Oknum Guru Denda Siswa

ANTISIPASI. Peran serta masyarakat untuk menjaga kelestarian mangrove dengan memasang papan larangan.

Warga Serius Lindungi Hutan Mangrove Melarang Merusak dan Berburu Satwa PROBOLINGGO- Warga Desa Dringu Kabupaten Probolinggo, tampak serius dalam menjaga dan melindungi ekosistem hutan mangrove. Untuk tetap menjaga kelestariannya, warga melarang untuk melakukan perusakan tanaman bakau, dan berburu satwa di lokasi itu.

Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Mutiaar Laut Dringu, Sugito mengatakan mangrove merupakan hutan lindung yang perlu dilestarikan. Sehingga mangrove perlu dirawat dan dijaga bersama keberadaannya. “Mangrove merupakan ekosistem laut, terutama masalah kehidupan ikan yang ada di laut,” ucapnya kepada wartawan, Selasa (23/9).

Menurutnya, untuk men-

jaga kelastarian mangrove diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan . Termasuk di dalamnya mengatur tentang kelestarian hutan mangrove.“Selain mengrove sebagai tempat berkembang biaknya ikan, mengrove juga menjadi penyeimbang dari adanya abrasi air laut,” jelas Sugito.

Sugito menambahkan, dalam

upaya pelesatarian pihaknya tengah melakukan pemasangan papan larangan di pinggir pantai Desa Dringu. Yakni tentang larangan tidak boleh malakukan penebangan hutan, dan juga melakukan penembakan satwa.“Karena hutan mangrove banyak binatang yang hidup. Sehingga ini perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya,” ungkapnya.

Apabila adanya papan larangan itu masih belum di indahkan oleh mayarakat, maka pihaknya tidak segan segan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sebab undang undang itu juga mengatur tentang sanksi.“Pelanggar bisa dikenakan hukuman penjara. Karena mangrove merupakan hutan lindung,” tegas Sufito. =Mahfud Hidayatulah

PROBOLINGGO – Pemberian denda terhadap siswa SDN III Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, yang dilakukan salah seorang oknum guru berbuntut.

Pihak Dinas Pendidikan Kota Probolinggo berjanji akan menindak tegas terhadap ulah oknum guru tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo melalui Kabid Kurikulum SD, Asin, saat dikonfirmasi menjelaskan, perbuatan oknum guru yang memberlakukan hukuman denda uang terhadap siswa itu tidak diperbolehkan. “Itu tidak dibenarkan,” tandasnya kepada wartawan, Selasa (23/9).

Untuk menyelesaikan persoalan itu, Asin mengaku akan segera menghubungi pihak sekolah. “Nanti kita akan menghubungi pihak sekolah (kasek,red) untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya.

Menurut dia, pemberlakuan denda uang terhadap siswa tersebut tidak dibenarkan.

Bahkan itu dinilai telah menyalahi aturan. “Pemberlakuan denda uang itu tidak boleh,” imbuhnya.

Hanya saja, Asin belum bisa membeber sanksi apa yang akan diberikan oleh isntansinya terhadap oknum guru nakal tersebut. “Kalau soal sanksi nanti dulu. Kita masih akan

mempelajari dulu duduk persoalannya,” katanya.

Sekedar diketahui, sejumlah wali murid kelas VI SDN III Triwung Kidul meradang.

Mereka memprotes soal pemberlakuan denda uang terhadap siswa. Seperti denda terhadap siswa yang lupa membawa buku pelajaran sebesar Rp2.500.

Sedangkan siswa yang tidak mengerjakan tugas rumah (PR) didenda sebesar Rp5000.

Kasus pemberlakuan denda uang terhadap siswa itu mencuat, ketika salah seorang wali murid berinisial YU melakukan protes. Dia tidak terima dengan aturan denda tersebut. “Masak ada aturan seperti itu,” katanya.

YU mengatakan, ulah oknum guru kelas VI itu tidak hanya memberlakuan denda uang terhadap siswanya, namun juga terkesan ringan tangan. Hal itulah yang membuat para wali murid kemudian berang. Hanya saja, mereka tidak berani melaporkan masalah itu Diknas, karena khawatir anaknya akan menjadi ancaman di sekolah.

“Sebenarnya wali murid mau lapor ke Diknas, namun tidak berani karena nasib anaknya takut menjadi ancaman di sekolah,” ujar seorang wali murid yang wanti-wanti agar namanya tidak dikorankan. =Muhammad Sugianto

Job Market Fair

Ribuan Peserta Bakal Mengadu Nasib PROBOLINGGO – Ribuan peserta bakal mengadu nasib di Job Market Fair (JMF) yang diadakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Probolinggo. JMF itu akan digelar pada 25 September 2014 mendatang di obyek wisata pantai Bentar.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Probolinggo, Sigit Sumarsono menjelaskan, hingga Selasa (23/9) kemarin jumlah peserta JMF sudah mencapai 2445 orang yang sudah mendaftar. Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah hingga pada pelaksanaan JMF. “Kita sengaja memilih pan-

tai Bentar sebagai tempat JMF, karena lokasi kantor Disnakertrans tidak mencukupi untuk menampung ribuan peserta,” katanya.

Pada JMF tahun ini, kata Sigit, pihaknya bekerjasama dengan sebanyak 40 perusahaan.

Perusahaan itu tidak hanya berasal dari Kabupaten Probolinggo, namun perusahaan dari luar daerah. Seperti Jember, Lumajang, Situbondo dan Banyuwangi.

“Soal rekrutmennya kita tidak tahu. Karena itu tergantung dari kebutuhan masing-masing perusahaan,” ungkapnya. =Muhammad Sugianto

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448| TAHUN III

Gadis Belia Nyaris Diculik Berhasil Kabur setelah Sadar dari Pengaruh Obat Bius PROBOLINGGO - Seorang gadis berusia 16 tahun nyaris menjadi korban penculikan oleh sekelompok orang tak dikenal. Namun, gadis benama Riskiatus Sholeha (16) warga JL Anggrek Barat Nomor 2 Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, berhasil melarikan diri. Hingga kini masih dalam penyelidikan oleh Polres Probolinggo Kota.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, saat itu korban pamit pada orangtuanya untuk ke warnet sekitar pukul 14.00 WIB. Namun, hingga saat ini korban belum pulang. Bahkan, korban sempat mengirim pesan singkat pada tantenya.

“Dia mengatakan ada di depan Gor Ahmad Yani, di Jalan Dr. Sutomo Kota Probolinggo dan disekap dalam mobil. Terus dia tidak mengirim pesan singkat

lagi ke saya,” ujar Siti Aisyah (19) tante korban, kepada wartawan, Selasa (23/9).

Saat itu, korban sempat mengatakan dalam pesan singkat itu, kalau dia baru sadar dari pengaruh obat bius.”Dia ngakunya, kalau berada diruangan gelap dan banyak korban lagi di dalamnya,”tandas Siti Aisyah.

Lebih lanjut, Siti Aisyah, mengatakan kalau Riskiatus

likan tersebut,” paparnya.

Lebih lanjut, kalau pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut.

Diduga, korban di bawa mobil avanza warna hitam. Pihaknya berharap agar para orang tua lebih ketat putra-putrinya, agar jangan sampai terjadi hal-hal yang diinginkan.

13

“Secepatnya kami akan segera mengambil langkah dan melakukan koordinasi kepada pihakpihak terkait untuk mengumpulkan para kepala sekolah untuk meminimalisir isu merebaknya penculikan anak yang ada di Kota Probolinggo,” ungkap AKP. Damar. =M.Hisbullah Huda

Sholeha itu korban yang paling besar di ruangan tersebut.”Dia mengirim pesan singkat ke saya, sekitar pukul 19.00 WIB. Saat itu saya langsung menghubungi orang tuanya.

Beruntung korban Riskiatus Sholeha berhasil melarikan diri kerumah orang tuanya. Hingga kini, putri pertama dari pasangan Basar (37) dan Suci (35) masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak petugas Polres Probolinggo Kota.

Kapolres Probolinggo Kota melalui Kasat Reskrim, AKP Damar, menyebutkan kalau pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap penculikan, dan memeriksa korban penculikan untuk dimintai keterangan.”Korban di culik ataupun ada unsur lain, tapi kami tetap meminta keterangan dari korban, apa dibalik motif pencu-

TEMBAKAU

Harga Tembakau Kurang Maksimal PROBOLINGGO - Petani di Kabupaten Probolinggo tidak bisa tersenyum manis, karena hasil panen tahun ini tidak memuas-

kan. Harga jual tembakau super saat ini masih berkisar Rp 33 ribu.

Ketika hasil jual tembakau petani dengan harga yang masih

terpaku Rp 20-33 ribu perkilogramnya. Petani menilai hasil tanam tembakau musim ini tergolong impas ketika dikruskan

dengan modal tanam. ”Petani tembakau saat ini kebanyakan hanya kembali modal saja,” terang Sutrisno, warga Desa Alas Sumur Kulon, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Selasa ( 23/9).

Menurutnya, besarnya modal tanam tembakau memang mulai dirasakan oleh para petani. Sebab ongkos buruh tani saat ini mengalami kenaikan. Untuk tahun kemarin, biaya buruh kerja disawah hanya Rp 20 ribu. Untuk saat ini ongkos buruh mencapai Rp 25 ribu perorangnya.

“Ada kenaikan biaya sebesar Rp 5 ribu. Dan ongkos pengelolahan lahan dalam satu hektare sawah diperkirakan mencapai Rp 10 juta,” jelas Sutrisno.

Sutrisno menambahkan, ongkos bibit dan obat-obatan juga tergolong besar. Apalagi tanam tembakau mengalami kendala seperti terserangnya hama yang menyebabkan daun tembakau menjadi keriting. Secara otomatis petani harus tambal sulam ulang untuk menanam.“Yan pasti petani mengalami pembengkakan modal. Memang harga bibit tidak semahal tahun kemarin.,” ucapnya.

Ia mengaku setelah panen, petani juga masih mengeluarkan modal ulang. Yakni ongkos merajang dan penjemuran.”Memang petani tidak mengalami kerugian.

Untuk tahun hanya bisa kembali modal,”tandas Sutrisno.

Menanggapi hal itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Probolinggo, Mudakkir, mengatakan memang biaya untuk buruh tani mengalami keniakan, harga sehingga modal keraj mengalami kenaikan. Di wilayah Kabupaten Probolinggo dalam bulan ini sudah mulai memasuki masa panen tembakau.“Kebanyakan petani tembakau keuntungan yang diperolehnya tidak begitu besar. Lantaran harga tembakau kurang maksimal,”ucapnya.

Sementara itu, area tanam tembakakau tahun ini selaus 10.774 hektar. Ada kenaikan luas tanam dibandingkan tahun 2013 kemarin yang hanya seluas 9.194 hektar. Lokasi penghasil tembakau, tersebar di 7 Kecamatan. Diantaranya, kecamatan Paiton, Kotaanyar, Pakuniran, Besuk, Kraksaan, Krejengan dan Pajarakan. =Mahfud Hidayatulllah

14

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III

Kian Memanas

Nama Kandidat Bermunculan

DIAMANKAN. Pasangan selingkuh yang diarak warga ke kantor Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Yang Selingkuh Digerebek Diarak Menuju Kantor Kelurahan PROBOLINGGO - Aksi pengepungan dilakukan warga di rumah pasangan selingkuh yang berlokasi di kawasan RT 05 RW 05 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Sambil berteriak dan menggedor pintu, warga yang penuh emosi meminta wanita penghuni rumah berinisial WA untuk keluar.

Setelah pasangan selingkuh berhasil di grebek warga, kemudian keduanya langsung di arak oleh ratusan warga ke Kantor Kelurahan Sukoharjo sekitar satu kilo meter dari rumah EA (35) perempuan selingkuhannya itu.

Sebelum di arak, AFL (35) warga Desa Alas Tengah Ke-

camatan Besuk yang tak lain pria selingkuhannya tersebut sempat menjadi amukan massa. Bahkan, AFL mengalami luka cukup serius dan mencucurkan darah di pelipis Kanan serta kepala akibat bogem mentah dari warga sekitar.

EA sendiri, masih menyan-

dang status sebagai istri dari HSN (39) yang bekerja keluar kota semenjak beberapa bulan yang lalu. Budiono (48) ketua RT 05 menyebutkan, kalau FSL sering bermalam di rumah EA. “Dalam satu minggu FSL itu ada dua sampai tiga kali menginap di rumahnya,”bebernya kepada wartawan, Senin (22/9) malam.

Kalau lelaki itu bermalam ke rumah pasangan selingkuhannya, dia masuk melalui pintu belakang. “Sekitar pukul 7.00 malam, pasti dia datang dan masuk melewati pintu dapurnya. Baru masuk ke dalam kamar. Pukul 5 pagi, FSL keluar rumah dari selingku-

hannya itu lewat pintu belakang juga,”ucap Budiono saat di kantor kelurahan.

Sementara itu, E A mengaku, kalau dia dengan HSN sudah proses penceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo. “Saya sudah cerai bulan 7 (Juli) dengan HSN, tapi suratnya masih belum turun dari PA,”ucap EA. Semenjak itu, EA tidak mendapat nafkah lahir dan batin oleh HSN. “Saya sudah tidak di nafkahi kok,”serunya. Keduanya langsung di bawa Ke Kantor Mapolsek Mayangan untuk di lakukan proses terkait perselingkuhan ini. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO – Kendati Konferensi Cabang Nahdhlatul Ulama (Konfercab NU) Kabupaten Probolinggo masih akan digelar pada 23 Oktober 2014 mendatang, namun gaung pemilihan Ketua Tanfidz kian memanas. Terbukti, ada sejumlah nama kandidat yang sudah bermunculan.

Selain nama KH. Syaiful Hadi (Ketua tanfidz lama), ada tiga nama lainnya yang siap berlaga dalam bursa konfercab tersebut. Yakni Kiai Masrur Nasur, Wakil Ketua PCNU, H. Sulaiman, Sekretaris PCNU dan KH Abdul Hadi, Ketua RMI. Ketua panitia konfercab NU Kabupaten Probolinggo, Taufiq menjelaskan, dalam konfercab nanti, ada sebanyak 129 ranting dan 11 MWCNU yang punya hak untuk memilih. “Munculnya sejumlah nama kandidat itu merupakan bagian dari dinamika organisasi,” tandasnya kepada wartawan, Selasa (23/9).

Dia menjelaskan, konfercab NU Kabupaten Probolinggo itu tidak menitik beratkan pada suksesi. Namun itu merupakan sebuah momentum untuk melakukan evaluasi pada sebuah organisasi.

“Siapapun yang terpilih nanti sebagai Ketua tanfidz itu tidak masalah, karena itu bagian dari sebuah dinamika,” katanya.

Konfercab NU itu, imbuh dia, akan dilaksanakan dalam satu hari. Namun sebelum pemilihan ketua Tanfidz yang baru, ada sebuah laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari Ketua tanfidz yang lama.

“LPJ itu nanti akan disampaikan oleh Ketua tanfidz yang lama,” ungkapnya.

Lalu siapa dari sekian nama kandidat yang terkuat dalam kofercab NU nanti?

Taufiq sendiri tidak bisa menjelaskan, karena masalah itu merupakan soal privasi dari masing-masing kandidat.

Sementara itu, wacana di luar merebak, jika keempat nama kandidat tersebut sama-sama mempunyai kans peluang untuk menjadi Ketua Tanfidz. Apalagi, kabar santer tentang lobi-lobi untuk mencari dukungan suara semakin panas bak bola liar.

Secara terpisah, KH. Syaiful Hadi mengatakan, siapapun kader atau pengurus NU boleh menjadi calon. “Silahkan saja. Siapapun boleh menjadi kandidat,” katanya. =Muhammad Sugianto

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

RABU 24 SEPTEMBER 2014SEPTEMBER | No. 0448 |2014 TAHUN III RABU 24

No. 0448 | TAHUN III

15 15

Liverpool Butuh Suntikan Moral Rodgers: Kami Harus Tetap Membangun Kepercayaan Diri LIVERPOOL - Pelatih Liverpool Brendan Rodgers berharap bisa mengatasi anjloknya penampilan tim itu pada awal musim ini. Tetapi untuk itu dia butuh sesuatu untuk mengangkat moral pemain yang terpuruk akibat tiga kekalahan beruntun dalam empat laga pertama Liga Utama Inggris musim ini.

Terakhir, “The Reds” takluk 1-3 dari West Ham United di Upton Park. Akibat kekalahan ini, mereka tertinggal tujuh poin dari Chelsea yang memimpin klasemen sementara. Gara-gara ini, “mood” para pemainnya sedang menurun. Meski demikian, dia masih yakin anak-anak asuhnya bisa bersaing merebut gelar juara musim ini bersaing bersama Chelsea, Manchester, dan Arsenal.

“Tentu saja, kami tidak bisa tersenyum lebar karena kami mengalami tiga kekalahan beruntun. Kami tidak mengalami situasi seperti ini musim lalu. Tetapi kami harus kembali fokus dan bergerak maju,” kata mantan pelatih Swansea City itu.

Pelatih asal Irlandia ini melanjutkan, “Sebagai pelatih, kami menganalisa penampilan tim dan itu adalah kerja saya untuk menjaga dan meningkatkan kem-

bali kepercayaan diri tim ini. Kami mengawali musim dengan buruk, tetapi saya sudah cukup bekerja dengan tim ini dan saya tahu para pemain dan respon mereka. Sejujurnya, para pemain sangat ingin bekerja keras dan ini memberi harapan untuk saya.”

Menurut Rodgers, para pemain dan pendukung Liverpool tidak perlu berkecil hati dengan kekalahan-kekalahan tersebut karena liga ini masih sangat panjang. “Seperti saya bilang tadi, kami memulai musim ini dengan tidak terlalu bagus, tetapi kami akan mengalami kemajuan. Kami sudah seringkali menunjukkan hal itu di sini. Tim saya akan semakin lebih baik pada paruh kedua musim ini,” imbuhnya.

Menjelang laga melawan Middlesbrough di ajang Capital One Cup atau Piala Liga Inggris pada Rabu (24/9) dini hari WIB tadi, Brendan Rodgers meminta para

pemainnya untuk menaikkan standar penampilannya. Lebihlebih lagi saat melakoni derby Merseyside melawan Everton pada Minggu (28/9) mendatang.

“Sebagai sebuah tim, kami semua menaruh hormat bahwa kami bisa akan lebih baik. Kami masih

mencari penampilan terbaik kami seperti yang kami tunjukkan saat mengalahkan Tottenham. Saya tidak pernah ragu dengan hal ini.

Kami harus berlatih lebih keras lagi dan pada saat bersamaan kami harus tetap membangun kepercayaan diri,” imbuhnya.

Selain itu, kata Rodgers, para pemain harus mengurangi kesalahan di atas lapangan. Pasalnya, dalam beberapa laga terakhir, terutama saat melawan West Ham akhir pekan lalu, Liverpool melakukan banyak kesalahan. =SKY SPORTS/CAROL AJI

LIGA PRIMER INGGRIS

Mathieu Debuchy Absen Tiga Bulan LONDON - Pelatih Arsenal Arsene Wenger memastikan bahwa Mathieu Debuchy akan absen selama tiga bulan setelah melakukan operasi menyusul cedera engkel kaki kiri yang didapat saat Arsenal ditahan imbang 2-2 oleh Manchester City di Emirates dua pekan lalu.

Wenger memastikan hal itu pada Senin (22/9). “Dia sudah melakukan operasi dan akan absen selama tiga bulan. Ini waktu yang ideal bagi dia untuk beristirahat.

Semua berjalan bagus, tetapi dia bisa pulih satu atau dua minggu lebih cepat dan bisa juga lebih lama satu atau dua minggu. Tetapi dia harus beristirahat sekitar tiga bulan. Yang terpenting sekarang adalah seberapa bagus kami menemukan pemain yang tepat untuk menggantikannya. Kami membeli Calum Chambers untuk itu,” kata pelatih asal Prancis itu.

Menyusul cedera ini, Wenger harus memutar otak untuk mem-

benahi lini belakangnya menyusul badai cedera yang melanda para pemain belakang. Pemain muda Hector Bellerin diberitakan belum fit setelah mengalami cedera saat “The Gunners” kalah 0-2 dari Borussia Dortmund pada laga perdana Liga Champions Selasa pekan lalu. Sedangkan Nacho Monreal harus akan absen selama empat pekan. Kieran Gibbs juga sedang berjuang mengembalikan kebugarannya. Di bek tengah, pilihan Wenger juga sangat terbatas setelah Thomas Vermaelen dijual ke Barcelona pada jendela transfer musim panas lalu.

Sementara itu, para petinggi klub Liga Serie A Italia AS Roma, mulai dari Direktur Olahraga, Jeneral Manager Mauro Baldissoni, dan Presiden James Pallotta menegaskan bahwa mereka tidak akan menjual pemain internasional Belanda yang sedang mengalami cedera, Kevin Strootman. Penegasan

ini muncul menyusul godaan yang datang dari Manchester United (MU). Pelatih klub Liga Utama Inggris itu, Louis van Gaal ingin memboyong pemain ini ke Old Trafford.

Saat ini Strootman sedang berjuang pulih dari cedera lutut

parah yang didapatnya Maret 2014. Cedera ini membuatnya absen membela Belanda pada Piala Dunia 2014 di Brasil Juni-Juli lalu.

Baldissoni berharap, Strootman akan segera pulih.

“Kami tidak sabar menunggul

Kevin kembali beraksi lagi di atas lapangan. Kami sangat merindukan dia, dan tidak lama lagi dia akan beraksi. Kami bangga pada Kevin sebagai bagian dari skuat dan tidak akan menjualnya,” kata Baldissoni kepada Sky Italia.

Sementara James Pallotta mengungkapkan rasa frustrasi atas jendela transfer musim panas lalu, terutama terkait manuver MU yang menyiapkan dana hingga 60 juta pound plus Juan Mata untuk membeli Strootman.

Pallotta menegaskan bahwa Strootman tidak akan dijual. “Media Inggris tidak pernah absen memberitakan bahwa Strootman akan Manchester United. Padahal Kevin Strootman tidak akan dijual dan tidak pernah mendiskusikan masalah itu di Roma. Mereka itu media sampah. Kami tahu Kevin adalah bagian penting dari rencana jangka panjang kami,” tutup Pallotta. =ESPN/SKY SPORTS/CAROL AJI

KORAN MADURA 16 Mathieu Debuchy Absen Tiga Bulan

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III

KORAN MADURA

Olahraga | 15

16

RABU 24 SEPTEMBER 2014 No. 0448 | TAHUN III

BACA JUGA

Valencia Tekan Barcelona MADRID - Valencia menekan Barcelona di puncak klasemen sementara La Liga Spanyol, setelah memetik kemenangan telak tiga gol tanpa balas atas tuan rumah Getafe dalam lanjutan La Liga Spanyol di Coliseum Alfonso Perez, Senin (22/9) waktu setempat atau Selasa (23/9) dini hari WIB. Kini kedua tim hanya terpuat dua poin. Barcelona mengoleksi 12 poin hasil empat kali menang dari empat laga awal musim ini, sedangkan Valencia menguntit dengan 10 angka. Sebenarnya, nilai Valencia sama dengan Sevilla yang berada satu tingkat di bawahnya, tetapi tim kelelawar putih itu unggul dalam selisih gol.

Berlaga di kandang lawan, Valencia sejatinya lebih banyak tertekan. Mereka kalah dalam penguasaan bola yakni sebesar 43:57 persen. Getafe juga unggul dalam jumlah peluang dengan melesakan 12 tembakan dengan lima diantaranya mengarah ke gawang. Sementara, Valencia hanya menegemas tujuh tendangan dengan tiga tepat sasaran yang se-

muanya berbuah menjadi gol.

Valencia yang bermain lebih efektif langsung membuka keunggulan ketika laga baru memasuki menit ketujuh. Adalah Paco Alcacer yang mencatatkan namanya di papan skor setelah melepaskan tendangan kaki kanan yang mengarah ke pojok kanan gawang memanfaatkan umpan dari Rodrigo.

Tertinggal satu gol, tuan rumah mencoba untuk meningkatkan agresivitas serangan. Pada menit ke-12, Lafita berusaha mencari gol pernyama kedudukan untuk Getafe, tetapi tembakannya dari jarak dekat masih mudah diamankan kiper Diego Alves.

Pada menit ke-20, lengahnya barisan pertahanan Getafe kem-

bali dimanfaatkan Valencia untuk menggandakan kedudukan. Kali ini, Alcacer menjadi creator terciptanya gol setelah memberikan umpan kepada Andre de Gomes yang diteruskan dengan sepakan mendatar dari dalam kotak penalti.

Unggul dua gol membuat penggawa Valencia semakin percaya diri begitu memasuki babak kedua. Keputusan pelatih Nuno Espirito Santo untuk memasukan Sofiane Feghouli menggantikan Alcacer pada menit ke-65 berbuah manis setelah sang gelandang dijatuhkan di dalam kotak penalti lawan pada menit ke-72. Rodrigo Machado yang maju sebagai eksekutor pun mampu mejalankan tugasnya dengan baik dengan melepaskan tendangan kea rah tengah gawang.

Namun, Valencia harus bermain dengan sepuluh pemain menyusul kartu kuning kedua alias kartu merah yang diterima Rodrigo akibat melakukan pelanggaran sesaat setelah gol itu. Meski demikian, Getafe gagal memaksimalkan keunggulan pemain tersebut dan harus merelakan tiga poin dibawa pulang oleh tim tamu. =SKY SPORTS/CAROL AJI

Para pemain Valencia merayakan gol kedua yang dibuat oleh Rodrigo Moreno.

Valencia menang 3-0 atas Getafe, Selasa (23/9) dini hari WIB.

RABU 24 SEPTEMBER 2014 No. 0448 | TAHUN III

PENJAMBRET LIBATKAN ANAK-ANAK

KORAN MADURA

Seftia Affandy RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III BELAJAR MENGENAL DIRI SENDIRI

TERSANGKA KASUS DAMKAR TAK AKAN LARI

PAMEKASAN | G

A

NETER KOLENANG | P

SAMPANG | J

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

tol di elakaan c rem jebol, ke BANGKALAN - Kecelakaan maut terjadi di pintu tol jembatan Suramadu sisi Madura, Selasa (23/9), sekitar pukul 10.30 WIB siang. Insiden mengenaskan ini melibatkan dua kendaraan Isuzu elf, honda Jazz, dump truk, dan truk Fuso.

Kecelakaan Pintul Tol Suramadu Kronologi

Kecelakaan beruntun tersebut menyebabkan pengemudi honda Jazz tewas mengenaskan di tempat kejadian perkara (TKP), karena tergencet badan mobil.

Sedangkan, pengendara dump truck harus dilarikan ke RSUD Dr Soetomo Surabaya lantaran menderita luka yang cukup parah.

Kronologi peristiwa tragis itu, berawal saat dump truck L 8073 DJ yang dikemudikan Hartono (51), warga Dusun Sanan Timur, Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, mengalami rem blong ketika melaju dari arah utara menuju pintu tol sepanjang 5,4 tersebut. Kendaraan bermuatan tanah uruk itu tidak bisa dikendalikan, hingga menabrak sejumlah kendaraan yang sedang antre membeli tiket

di loket tol Suramadu.

Kendaraan yang pertama kali dihantam truk nahas itu adalah honda Jazz dengan nopol N 1568 GU, yang dikemudikan Samsul Arifin (30), warga Desa Bakeong RT 03 RW 07, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep. Kerasnya benturan tersebut membuat mobil warna pink ini hancur berkeping-keping nyaris tak berbentuk.

Apalagi mobil tersebut menghantam pembatas pintu tol yang terbuat dari beton. Praktis, sang pengemudi pun tegencet di dalam mobil. Akibatnya, kepala korban hancur dan tewas seketika, muka korban tak dapat dikenali lagi.

Tidak berhenti disitu saja, truk Fuso nopol DK 9541 GI, yang dikemudikan Sudiarsa I Nengah, (56), warga Baleagung Bantas Se-

TRAGIS. Kecalakaan beruntun yang terjadi di pintu tol Suramadu mengakibatkan pengemudi Honda Jaz Tewas mengenaskan.

Selasa 23 September 2014 Pukul 10.30 WIB

Dump truck L 8073 DJ yang dikemudikan Hartono mengalami rem blong dan menghantam Honda Jazz dengan nopol N 1568 GU, yang dikemudikan Samsul Arifin.

Honda Jazz menabrak truk Fuso nopol DK 9541 GI, yang dikemudikan Sudiarsa I Nengah yang berada di depan honda Jazz pun terdorong hingga naik ke pembatas loket tol. Truk Fuso menghantam Isuzu Elf warna merah nopol M 7219 UG, yang dikemudikan Samuki. Selanjutnya, membentur Isuzu Elf warna putih nopol M 7667 UA yang dikendarai Sukarto.

Korban Kecelakaan Hartono (51), warga Dusun Sanan Timur, Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang Kondisi: Luka Parah Samsul Arifin (30), warga Desa Bakeong RT 03 RW 07 Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep.

Kondisi: Meninggal Dunia Sudiarsa I Nengah (56), warga Baleagung Bantas Selemadeg Timur, Bali.

Kondisi: Selamat

Kecelakaan di Pintu Tol Suramadu

Samuki (49), warga Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabuapaten Pamekasan.

Kondisi: Selamat

Kecelakaan lalu lintas di Pintu Tol Suramadu sisi Madura adalah yang kedua dalam tiga bulan terakhir. Penyebabnya pun sama, yakni rem blong.

Sukarto (50), warga Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

Kondisi: Selamat

lemadeg Timur, Bali, yang berada di depan honda Jazz pun terdorong hingga naik ke pembatas loket tol.

Selain itu, Isuzu elf warna merah nopol M 7219 UG, yang dikemudi-

kan Samuki (49), warga Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabuapaten Pamekasan, dan Isuzu elf warna putih nopol M 7667 UA yang dikendarai Sukarto (50), war-

ga Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

Kedua kendaraan yang tengah ditumpangi siswa asal Pamekasan untuk mengikuti even Pekan Olahraga Daerah (Popda) di Kabupaten Gresik itu, juga menjadi korban benturan dari belakang hingga mengakibatkan kerusakan cukup parah di bagian kaca bagian belakang. Untungnya, tidak sampai menimbulkan korban jiwa dari kalangan siswa tersebut. Juga terdorong dari belakang hingga kaca bagian belakang pecah.

Kanit Laka Polres Bangkalan, Ipda Puji Purnomo menyatakan belum bisa memastikan terkait penyebab kecelakaan tersebut.

Dugaan terjadinya rem blong pada dump truck itu masih harus menunggu hasil uji kelayakan dari Dishubkominfo. Bisa saja karena faktor yang lain. Masih butuh pemeriksaan lebih lanjut. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO B B

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 24 SEPTEMBER 2014 No. 0448 | TAHUN III

TEMBAKAU

10 Hari Lagi Gudang Tutup SUMENEP - Dalam waktu 10 hari lagi, semua gudang tembakau yang ada di Sumenep akan tutup. Beberpa gudang tembakau di Sumenep yang akan tutup ialah Gudang Garam di Patean, Gudang Garam di Guluk-guluk, dan Gudang Wismilak.

BUDIDAYA GARAM. Petani garam mengangkut hasil budidaya garam di Desa Karang Anyar Kecamatan Kalianget, Senin (22/9).

Lahan Pegaraman Mulai Dialihfungsikan Disperindag Tak Mampu Kendalikan Pengusaha SUMENEP – Sebagian petani garam mengalihfungsikan lahannya menjadi tambak ikan, seperti yang dilakukan petani garam di Kecamatan Dungkek. Hal itu dilakukan karena sejak beberapa tahun terakhir, harga garam di bawah harga pokok pembelian (HPP).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Koran Madura, dari 20 kelompok petani garam di Kecamatan Dungkek, sekitar 16 kelompok lahan pegaramannya sudah dialihfungsikan menjadi tambak ikan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (KKP) Sumenep Moh. Jakfar mengaku telah mengetahui hal itu. "Ya benar, dari 20 kelompok hanya tinggal 4 kelompok yang tetap melakukan produksi garam," katanya, Selasa (23/9).

Menurut Jakfar, dirinya tidak bisa memaksakan diri untuk menekan petani agar tetap memproduksi garam seperti biasanya. "Walaupun kami yang membidangi,

tidak bisa memaksa keinginan petani. Apalagi, saat ini harga garam selalu berada di bawah ketentuan pemerintah," terangnya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku akan selalu memberikan pembinaan terhadap petani. Baik, petani yang masih memproduksi garam maupun petani garam yang telah mengalihfungsikan lahannya menjadi tambak ikan.

"Kami tetap akan melakukan pembinaan, baik tentang tata cara membudidaya ikan maupun memproduksi garam yang baik. Sehingga pilihan alternatif warga bisa menghasilkan yang baik dan tidak selalu merugi," terangnya.

Ketua Persatuan Garam Rakyat Sumenep Moh Hasan, berharap agar pemerintah menindak tegas perusahaan yang tidak membeli garam rakyat sesuai dengan HPP. Sebab, jika tidak ditindak, lahan garam di Sumenep akan semakin sempit. ”Kalau ada aturan tapi tidak dilaksanakan, itu artinya harga di atas kertas” singkatnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep Syaiful Bahri mengaku kesulitan untuk melakukan pengecekan di lapangan. Sebab, walaupun kualitas garam milik petani bagus, namun pengusaha tetap membeli garam dengan harga di bawah HPP, yakni sekitar Rp 450 ribu per/ton. ”Mereka melaporkan jika pembelian garam milik petani sesuai dengan HPP,” kata mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) itu.

Tidak sesuainya realita dan

fakta itu, kebanyakan pengusaha garam berdalih pembelian garam di kalangan petani dihitung dengan pembiyaan yang dikeluarkan oleh pengusaha, seperti halnya biaya transportasi dan juga biaya pemeliharaan garam selama berada di gudang. Sehingga, ketika dikalkulasi harga garam milik petani tetap mengacu terhadap HPP yang ada, yakni untuk garap KW 1 sebesar Rp 750 ribu dan K2 550 ribu.

Oleh sebab itu, dirinya sebagai leading sector yang menangani harga garam, berjanji akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas garam rakyat dengan sistem kendali mutu, agar para petani tidak cuma mengejar jumlah garam yang dipanen, tapi kualitasnya juga bisa dijaga dan ditingkatkan. ”Kita akan tetap upayakan agar harga bisa sesuai HPP, termasuk kualitas bisa ditingkatkan” tukasnya. =JUNAEDI/MK

Menurut Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sumenep, Edy Sutrisno, melalui Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dishutbun, Bagas Praptomo, beberapa gudang di atas sudah dianggap memenuhi target pembelian yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan data yang diperoleh Koran Madura, sejauh ini Gudang Garam di Patean sudah melakukan pembelian tembakau sebanyak 1900 ton. Sementara Gudang Garam di Guluk-Guluk mencapai 3900 ton. Paling sedikit adalah Wismilak, yaitu 360 ton.

Sebelumnya, Bagas menyampaikan bahwa pada tahun ini pemerintah menargetkan pembelian tembakau bisa mencapai 6000 ton. “ Sejauh ini, rupanya pembelian tembakau oleh gudang sudah mencapai target yang kita inginkan,” paparnya, Selasa (23/9).

Lebih lanjut, Bagas mengatakan, penyerapan tembakau tahun ini sudah mencapai 70 persen dari realisasi tanam tembakau tahun ini sekitar 16 ribu hektare dengan asumsi produksi mencapai sekitar 6500 ton lebih. “Tembakau yang sudah terserap diperkirakan telah mencapai 70 persen,” ungkapnya.

Saat disinggung mengenai harga tembakau, Bagas mengatakan masih tidak ada perubahan. Menurutnya, meski gudang tembakau diperkirakan akan tutup 10 hari lagi, namun harga tembakau masih seperti semula.

“Belum (ada perubahan harga). Sampai saat ini harga tembakau masih tetap.

Tidak ada penurunan,” tandasnya. Untuk diketahui, selama ini Gudang Garam mematok harga Rp. 22-40 ribu per kilogram.

Sedangkan Wismilak Rp. 38-45 ribu per kilogram. =FATHOL ALIF/MK

Penyerapan Tembakau Gudang

Penyerapan

Harga

Gudang Garam (Patean)

1900 ton

Rp. 22.000 s/d 40.000

Gudang Garam (GulukGuluk)

3900 ton

Rp. 22.000 s/d 40.000

Wismilak

360 ton

Rp. 38.000 s/d 45.000

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III

C

Dana PIPEK Dewan Disoal Pengamat Hukum: Lebih Baik Dihapus SUMENEP – Pengamat hukum Sumenep Ach. Novel mengatakan, Program Infrastruktur Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PIPEK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep lebih baik dihentikan atau dihapus.

Ach. Novel

Pengamat Hukum

Program tersebut dinilai dapat menggangu tugas dan fungsi dewan sebagai lembaga kontrol, legislasi, dan anggaran. ”Nah, kalau dewannya sendiri sebagi pengelola proyek, bagaimana bisa jalan fungsi itu?,” katanya, Selasa (23/9).

Kalau terpaksa dipertahankan, realisasi program tersebut diprediksi tidak akan berjalan maksimal. Ia mencontohkan, yang seharusnya jalan tidak dilakukan pengaspalan, malah dengan adanya program tersebut akan diaspal. Padahal, jalan tersebut hanya dilewati satu orang dan satu mobil setiap harinya. ”Bisa saja itu terjadi, sehingga

pelaksanaan programnya kurang realistis dan sering tidak rasional.

Makanya, anggota dewan lebih baik bekerja sesuai dengan tupoksinya saja, tidak usah ikut campur soal proyek,” pintanya.

Berbeda dengan pendapat anggota DPRD Sumenep, Abd Hamid Ali Munir. Ia mengatakan program tersebut patut dipertahankan. Sebab, pada dasarnya, semua program tersebut bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. ”Program pembangunan itu wajib hukumnya, kapan kita bisa maju, kalau kualitas infrastrukturnya saja masih sembrawut,” katanya.

Disinggung adanya program tersebut akan mengganggu tupoksi sebagai anggota dewan, pihaknya tidak menyangkal. Hanya saja, yang perlu disadari oleh masyarakat luas, anggota dewan sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengelola proyek.

Katanya, anggota dewan itu berhak untuk mengajukan atau merekomendasikan untuk mendapatakn program ke satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia mencontohkan, jika masyarakat membutuhkan pengaspalan jalan, anggota dewan bisa merekomendasikan ke Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan lain semacamnya. ”Itu yang harus diketahui oleh khalayak ramai, sehingga masyarakat tidak salah persepsi,” katanya.

Sedangkan untuk anggaran kebutuhan tersebut, lanjut Hamid,

tidak ada batasan selagi anggaran di APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) mencukupi. ”Kalau masalah anggaran, tergantung kebutuhan yang ada, malah bisa mencapai Rp 2 miliar lebih,” tukasnya.

Informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura, dana PIPEK setiap tahunnya meningkat drastis. Anggota dewan 50 orang.

Pada tahun 2012 dana PIPEK menelan sekitar Rp 10 miliar dengan asumsi setiap anggota DPRD menerima sebanyak Rp 200 juta.

Pada tahun 2013 dan PIPEK mencapai Rp 15 miliar dengan asumsi setiap anggota DPRD mendapatkan dana sebesar Rp Rp 300 juta. Tahun 2014 dana PIPEK mengalami peningkatan yang cukup drastis, yakni hingga mencapai Rp 3,750.000.000, dengan asumsi setiap anggota DPRD mendapatakn jatah sebesar Rp 750 juta. =JUNAEDI/MK

akses perbaikan sosial sepertinya hanya ilusi, Madura masih saja berkembang biak dalam aspak.

Hal itu mencuat dalam diskusi panjang bersama jurnalis ekonomi pada safari Jurnalistik PWI Pusat, Lutfil Hakim dan Ainurrahman. Menurut beberapa data yang disajikan oleh dua pemateri yang jago dalam analisis bisnis dan ekonomi itu, banyak potensi di Madura tidak tergarap dengan baik pasca jempatan Suramadu itu beroperasi.

Hal itu dapat kita buktikan dari perbandingan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) dan Produk Domestik Regional Bruo (PDRB) Tahun 2014. Dari 4 Kabupaten di Madura (Sumenep, ABPD 1,5 T dengan PDRB 10,5 T; Pamekasan, ABPD 1,4 T dengan PDRB 9,8 T; Sampang, ABPD 1,1 T dengan PDRB sebesar 7,7 T; dan Bangkalan, ABPD 1,4 T dengan PDRB 9,8 T) rata-rata tiap tahun hanya berada pada angka 7 triliun. Dan berbanding terbalik dengan daerah Surabaya, dengan PDRB 24 triliuan. Padahal ABPD hanya 6,6 T. “Kenapa Surabaya bisa hidup?

Jawabannya, karena ada ragam industri yang cukup menggeliat, baik indutri menengah maupun industri berat. Dari geliat industri itu, ternyata Madura hanya suka menjadi penonton, karena

konsep pembangunan untuk Madura hanya sekadar ilusi semata, seolah-olah, jempatan itu bukan untuk Madura, tetapi untuk Surabaya dan sekitarnya,” tegas Lutfil Hakim, wartawan senior bidang Bisnis dan Ekonomi saat menyajikan data pada safari Jurnalistik Minggu kemarin.

BPWS yang disebut-sebut sebagai wadah yang concern dalam pemantauan dan pengelolaan Suramadu dan sekitarnya tidak bisa berbuat banyak, wadah itu terkesan formalistis, sehingga Chaerul DJaelani, yang dianggap oleh Soekarwo adalah orang yang paling memahami potensi Madura dan Jatim, tak kuasa pula memecut potensi terpendam Madura dalam berbagai sektor.

“Kita harus sadar kondisi ini, agar Madura tidak selalu menjadi penonton dari praktik kapitalisme di dearah tetangga,” tambah Ainurrahman, wakil Ketua PWI Jatim Bidang Bisnis dan Ekonomi Dari analisanya selama menjadi wartawan bisnis dan ekonomi, ia membuktikan kedekatan geografis Surabaya dengan Madura tidak cukup signifikan, aneka industri malah berkembang biak ke daerah

tertangga, yaitu Gresik, Mojokerto, Jombang, Sidoarjo, Bangil dan Pasuruan. “Entahlah, Jembatan Suramadu hanya untuk para pemilik modal saja,” tambah Ainur.

Ketika diskusi panjang hingga sampai jam 23.30 Wib., kata Luftil, kuncinya ada pada magij wartawan. “Bali, kenapa membuat dunia terpesona dengan sektor wisatanya, itu semua karena tangan para jurnalis. Para jurnalis sudah merasa memiliki terhadap Bali. Ketika bom meluluhlantakkan Bali, semua wartawan tak meliput, soal sampah berserakan pun di sekitar pantai kita kawal. Maka kuncinya, Madura di masa depan itu ada pada wartawan,” terang Lutfil Apa perlu Madura menjadi corporation agar agar Madura tidak selalu menjadi pentonton dari geliat industri daerah tetangga. “Jika kita baca dan analisa sejak tadi, termasuk potensi alam yang ada, baik sektor ekonomi kerakyatan maupun migas, Madura perlu jadi provinsi; memiliki gubernur dan terpisah dari Jatim, biar Madura bisa mandiri dan dapat mengelola anggaran sendiri,” jelas Lutfil Hakim.=

CATATAN JURNALIS

Madura dalam Ilusi Pada siang itu, para peserta Safari Jurnalistik dari empat kabupaten di Madura terlihat mendengarkan secara seksama ketika diskusi tentang Perekonomian Madura mulai mengarah pada topik dalam kacamata wartawan. Bahkan para peserta berebutan untuk bertanya ketika dua jurnalis senior yang jago liputan soal ekonomi dan politik telah usai membeberkan data soal Madura yang hanya berkembang biak dalam asbak.

Tentu kita semua tahu, sejak tanggal 10 Juni 2009 lalu, membentang sebuah bangunan yang membelah laut antara selat Madura dan Jawa. Banguan itu berbahan beton yang terdiri dari 36 bentang untuk sisi Surabaya dan 45 bentang sisi Madura dengan panjang masing-masing 40 meter dengan konstruksi bangunan di atas PCI Girder. Sedangkan untuk bagian bawah menggunakan pondasi pipa baja berdiameter 60 cm dengan panjang rata-rata 25 meter untuk sisi Surabaya, dan 27 meter untuk sisi Madura.

Iya, Madura punya jempatan terpanjang nasional yang berdiameter 5.438. Jembatan itu menghubungkan antara pulau garam Madura dengan pulau Jawa (Surabaya). Jembatan ini diresmikan awal pembangunannya oleh Presiden saat itu, Megawati Soekarno Putri pada tanggal 20 Agustus 2003 dan dibuka secara resmi oleh Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 Juni 2009. Untuk membangun jembatan ini, pemerintah membutuhkan waktu kurang lebih 6 tahun dengan biaya sebesar4,5 triliun rupiah. Sungguh, sangat fantastis melihat desain konstruksi dan anggaran yang dikucurkan.

Bisik-bisik, jempatan itu diproyeksikan akan menarik investor dan memecut potensi terpendam Madura dalam berbagai sektor, baik sektor pariwisata, budidaya mutiara, dan perindustrian. Lebih-lebh soal membuka kran perbaikan sosial ekonomi masyarakat Madura.

Sehingga tak salah jika ada banyak mimpi dari mega proyek trilinunan itu, terutama mereka yang tinggal di pelosok desa. Ia berharap, pasca jempatan itu beroperasi kehidupan masyarakat Madura tidak lagi seperti dulu; tertinggal dari daerah-daerah lain. Namun, mimpi Madura yang sejahtera dan dapat membuka

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III

Wabup Tuding DPRD Menangguhkan DBHCT

KILAS AKTIVITAS

DPPKA Sosialisasikan Perbup Nomor 20 Tahun 2014

Bambang Prayogi: Pernyataan itu Ngawur SUMENEP – Wakil Bupati Sumenep, Soengkono Sidik, mengungkapkan, salah satu kendala yang menyebabkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) tahun ini tidak dapat dinikmati oleh para petani, karena ada penangguhan yang dilakukan oleh dewan.

Perwakilan petani tembakau berdialog dengan Buapti A. Busyro Karim didampingi Wabup Soengkono Sidik, Sekda Hadi Soetarto, dan Kapolres Marjoko, Senin (22/9). Petani menanyakan tak cairnya DBHCT 2014.

Soengkono mengatakan, pemerintah sebenarnya sudah memasukkan anggaran untuk DBHCT dalam DAK. Namun karena musim tanamnya sudah habis, maka dana itu tidak dapat dicairkan. Menurutnya, kalaupun

dana itu akan dialihkan, hal itu dinilai sulit. Sehingga pada akhirnya, dana tersebut untuk tahun ini tidak bisa cair.

Saat ditanya kendalanya, Soengkono menceritakan, hal tersebut disebabkan ada pen-

angguhan yang dilakukan oleh komisi. Ceritanya, saat dilakukan pembahasan, ada sedikit permasalahan di komisi.

Namun, pihaknya mengaku tidak tahu persis apa sebenarnya yang menjadi masalah saat itu.

Yang lebih banyak tahu tentang itu, menurut Soengkono, adalah Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan (Dishutbun), Edy Sutrisno.

“Ada sedikit permasalahan ketika pembahasan di komisi.

Nggak tahu apa masalahnya.

Yang lebih tahu kepala dinas.

Tapi yang jelas, karena masalah tersebut, akhirnya dana itu ditangguhkan oleh komisi,” tandasnya, Senin (22/9).

Menanggapi pernyataan Soengkono, mantan Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumenep (DPRD), Bambang Prayogi, mengatakan, apa yang dikatan wakil bupati tersebut tidak beralasan. Menurutnya, waktu itu komisi menilai beberapa program yang diajukan oleh pemerintah tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat. Justru sebaliknya, katanya, beberapa program yang diajukan mencerminkan keinginan orang-orang tertentu saja.

“Oleh sebab itu, waktu itu kami pending. Karena program yang diajukan tidak mencermin-

kan kebutuhan masyarakat. Jadi penyataan itu ngawur. Bukan salah, tapi ngawur,” tegasnya, Selasa (23/9).

Politisi PDI Perjuangan itu mencontohkan, salah satu program yang diajukan waktu itu adalah pembangunan gudang tunda jual. Menurutnya, program itu sama sekali tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Karena bagaimanapun, menurutnya, ketika tembakau masyarakat sudah siap jual, maka masyarakat akan menjualnya secepat mungkin.

“Lah, kalau dibangun gudang tunda jual, itu untuk siapa?

Masyarakat tidak butuh terhadap itu. Yang dibutuhkan oleh petani hanya dua. Pertama, kendaraan roda tiga untuk mengangkut hasil tembakau dan yang kedua adalah penguatan modal untuk kelompok tani,” kesalnya.

Seharusnya, kata Bambang, dalam membuat program, pemerintah transparan terhadap masyarakat. Salah satu caranya dengan melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan program yang akan diajukan.

“Sehingga dengan begitu, program yang diajukan oleh eksekutif benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Bukan keinginan orang-orang tertentu saja,” tutupnya. =FATHOL ALIF

Kunjungi dan Unduh versi E-paper

Pasang di

MEMBUKA. Bupati Sumenep sedang memberikan sambutan sekaligus membuka acara Sosialisasi Perbup Nomor 20 Tahun 2014 yang diselenggarakan DPPKA.

SUMENEP – Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Sumenep melakukan Sosialaisai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 20/2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Validasi dan Pemutakhiran Aset Tetap di SKB Batuan itu, Selasa (23/9). Acara dikuti sebanyak 250 peserta yang datang dari semua SKPD. Acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim. Selain dihari oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim, juga dihadiri oleh semua kepala SKPD. Acara dimaksud akan berlangsung selama dua hari, yakni mulai kemarin hingga hari ini.

Kabid Aset DPPKA Sumenep Pram mengatakan, tujuan digelarnya sosialisasi untuk menyebarluaskan amanat perbup tersebut sendiri. ”Jadi kami harap, setelah digelarnya sosialisasi ini, semua SKPD bisa menerapkan dengan maksimal, baik dari segi administrasi sampai berita acara yang akan dilakukan mendatang,” katanya. =*/JUNAEDI

www.koranmadura.com

KORAN MADURA

Call Centre (0328) 6770024

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III

E

PERIZINAN

Banyak Bangunan Tidak Berizin SUMENEP – Sejumlah ban- dari lima tempat kos-kosan yang gunan yang ada di Kota Sume- masih belum berizin. Meski denep belum mengantongi izin. mikian, pihaknya tetap melakuMenurut Kepala Badan Pengelo- kan pemantauan terhadap belaan Perizinan Terpadu (BPPT) berapa kos-kosan tersebut.

Sumenep, Heri Poernomo, banLebih lanjut, Heri mencerigunan yang banyak tidak berizin takan, saat ini semaki banyak meliputi rumah kos, depot, dan masyarakat yang membangun kafe. tempat kos-koHeri mensan. Namun, Heri gatakan, dari menyayangkan, beberapa banmasyarakat hangunan tak beriya tahu membanYang kami data itu, zin tersebut, gun, tapi tidak kos-kosan yang ada bangunan kostahu bagaimana sekitar 60-an. Yang kosan paling mekanisme perbanyak.

Ber- berizin kurang dari 50- izinannya. Oleh dasarkan data an. Berarti jumlah kos- sebab itu, ia yang dimiliki, kosan di Sumenep saat mengakui kalau sampai saat ini pihaknya perlu ini bertambah,” bangunan kosmenggalakkan kosan yang ada sosialisasi kepada Heri Poernomo di Sumenep bermasyarakat tenKepala BPPT jumlah kurang tang hal itu. lebih 60-an. Bila Sementara dibandingkan dengan jumlah itu, terkait sosialisasi, Heri menkos-kosan sebelumnya, menu- gatakan bahwa pihaknya sudah rutnya, kos-kosan yang ada saat melakukan sosialisasi kepada ini bertambah. mereka. Hanya saja masih tidak “Yang kami data itu, kos-ko- optimal. Pasalnya, anggaran unsan yang ada sekitar 60-an. Yang tuk melakukan sosialisasi sangat berizin kurang dari 50-an. Berar- minim. ti jumlah kos-kosan di Sumenep Menurutnya, sejauh ini sosaat ini bertambah,” tandasnya, sialisasi hanya dilakukan pada Selasa (23/9) di kantornya. saat melakukan penertiban dan Dari sekian banyak tempat pengendalian di lapangan. “Iskos-kosan yang belum memiliki tilahnya, kami menyelam samizin tersebut, menurut Heri, pal- bil minum air. Jadi tak optimal,” ing banyak ada di daerah Kolor. akunya.

Di sana, lanjutnya, ada lebih =FATHOL ALIF/MK

DISUNTIK. Petuga Badan Karantina Hewan Wilayah Kerja Kalianget menyuntikkan vitamin untuk mengantisipasi penyebaran penyakit, Selasa (23/9).

Menjelang Hari Raya Idul Adha, banyak sapi Madura dikirim ke luar daerah.

JUAL BELI DUKUNGAN. Warga Desa/Kecamatan Talango di Kantor DPRD Sumenep, Selasa (23/9). Mereka mengadukan adanya jual beli dukungan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa.

JELANG PILKADES

Jual Beli Dukungan SUMENEP – Praktik jual beli kartu tanda penduduk (KTP) yang dilakukan calon kepala desa (cakades) untuk mendapat dukungan mulai mengemuka, seperti yang terjadi di Desa/Kecamatan Talango, Pulau Poteran.

Jumlah hak pilih di desa tersebut sekitar 5.000 hak pilih, sedangkan jumlah cakadesnya sebanyak 11 orang. Padahal, sesuai peraturan bupati (perbup) jumlah maksimal cakades sebanyak lima orang dan minimal dua orang.

Praktik jual beli identitas tersebut terjadi pasca dikeluarkannya kebijakan pemerintah tentang bukti dukungan menggunakan KTP sebagai syarat menjadi cakades. Informasinya, harga satu foto copi KTP antara Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu.

Cipto (43), salah satu warga Desa Talango, menjelaskan, praktik jual beli dukungan marak dilakukan salah satu cakades pasca diberlakukannya perbup yang mensyaratkan cakades harus mendapat dukungan dari masyarakat langsung.

Adanya jual beli dukungan tersebut, menurut Cipto dapat

memicu terjadinya konflik yang berkepanjangan. ”Bisa saja itu terjadi, karena warga berkeinginan kuat untuk mendukung salah satu cakades yang ada. Apalagi, di antara cakades satunya dengan cakades yang lain masih tetangganya sendiri,” terangnya.

Oleh sebab itu, dirinya sebagai bagian dari warga yang mempunyai hak pilih, meminta agar DPRD dan pemerintah mengubah ketentuan tersebut. “Kalau bisa diubah,” katanya di gedung DPRD, Selasa (3/9).

Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Moh. Ramli mengatakan, pembatasan jumlah cakades tersebut merupakan amanat undang-undang. Sehingga tidak mungkin diubah lagi. ”Kami hanya sebagai pelaku saja, dan teknis jumlah dukungan menggunakan KTP itu merupakan amanat perbup yang harus kita

patuhi bersama,” katanya.

Lebih lanjut, mantan Camat Batang-Batang itu mengatakan, sesuai amanat perbup, cakades yang akan maju melalui tahapan seleksi administrasi termasuk dukungan bagi yang lebih dari lima orang. Nantinya cakades yang menduduki ranking teratas akan keluar sebagai cakades.

Ditanya soal maraknya jual beli KTP, Ramli mengatakan bahwa hal itu bukan tanggung jawabnya. Dia hanya bisa mengimbau agar masyarakat tidak menukar dukungannya dengan meteri. ”Jangan sampai terjadi jual beli dukungan, sebab perolehan suara tetap menunggu hasil di bilik suara,” terangnya.

Dirinya mengaku heran dengan fenomena tersebut. Sebab saat ini tahapan pelaksanaan pilkades serentak belum sampai pada proses itu. Pengumpulan KTP itu akan dilaksanakan delapan hari setelah melakukan verifikasi bakal calon. ”Itu aneh kiranya, sebab saat ini masih belum waktunya mengumpulkan dukungan berbentuk KTP,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 24 SEPTEMBER 2014 NO. 0448 | TAHUN III

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III

MADURA

F

TRANSPORTASI BARANG

Pelabuhan Branta Mulai Dioperasikan

MEMBENTANG. Pelabuhan Branta di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, yang akan digunakan untuk pelabuhan umum.

Akhirnya, Kader PPP Boleh Agunkan SK Moh. Sahur: Pengajuan Pinjaman Dana Maksimal Rp 300 Juta PAMEKASAN - DPC PPP Pamekasan akhirnya memberikan restu kepada para kadernya di DPRD yang ingin mengagunkan SK Pengangkatannya sebagai Anggota DPRD kepada bank, agar bisa memperoleh kredit dana lunak.

Tentunya menjadi angin segar bagi sembilan kader PPP di Kantor DPRD tersebut.

Sebelumnya sudah ada salah satu kader yang akan mengajukan kredit, namun terhenti prosesnya karena ditegur oleh partai. Karena saat itu partai belum memberikan keputusan, apakah boleh atau tidak.

Ketua Fraksi PPP, Moh. Sahur menjelaskan restu atau keputusan ini berdasarkan surat edaran DPC PPP Pamekasan bernomor

263/Mak/M-37/IX/2014.

Surat keputusan itu berisi, diperbolehkannya anggota Fraksi PPP untuk mengajukan pinjaman ke bank. Keputusan ini didasarkan pada fatwa ulama PPP Pamekasan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yang ditujukan bagi Fraksi PPP di DPRD Pamekasan.

Surat keputusan itu ditandatangani oleh Ketua DPC KH A Nawa-

wi Thaha dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Wazirul Jihad.

“Berdasarkan surat keputusan, maksimal pinjaman yang diperbolehkan Rp 300.000.000 bagi masing-masing anggota Fraksi PPP. Hal ini sudah saya sampaikan kepada semua anggota fraksi, setelah saya menerima dan membaca surat keputusan itu,” kata Sahur kemarin (23/9).

Hal yang menjadi pertimbangan partai untuk memperbolehkan mengajukan pinjaman ke bank dengan jaminan SK Pengangkatan Anggota DPRD ini, di antaranya terdapat item yang menjelaskan bahwa masing-masing anggota DPRD membutuhkan biaya operasional yang tinggi

dalam menjalankan tugas sebagai legislator. Sehingga pengajuan tersebut langsung direspon partai.

Mantan aktivis PMII ini juga menuturkan bahwa pihak DPC, selain menyampaikan restu tersebut, juga meminta para legislator dari Fraksi PPP untuk senantiasa mempertahankan harmonisasi keluarga dan rumah tangga partai. Juga berkewajiban merawat konstituen yang selama ini dinilai telah sukses mengantar mereka hingga menjadi legislator.

“Yang terpenting semoga kami semua ini (anggota DPRD dari PPP), tetap amanah dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat,” tukas Sahur. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

PAMEKASAN - Setelah cukup lama hanya dijadikan tempat memancing, akhirnya Pelabuhan Branta di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, dibuka dan mulai dioperasikan. Kendati belum dapat melayani secara maksimal sesuai dengan rencana.

Dalam rencana pembangunan Pelabuhan tersebut akan difungsikan untuk pelabuhan barang dan orang.

Sementara saat ini pelabuhan yang dibangun sejak tahun 2009 lalu masih bisa dioperasikan untuk transportasi barang, sedang untuk angkutan orang masih dapat dilayani.

Kepala Pelabuhan Branta, Pamekasan, Suko mengatakan pelabuhan tersebut sudah dibuka pada bulan Agustus lalu, hanya saja saat ini masih digunakan untuk transportasi laut angkutan barang, seperti halnya pengiriman garam ke luar Madura.

Kapal barang yang bersandar di pelabuhan tersebut saat ini, dengan tujuan ke pelabuhan-pelabuhan besar di seluruh Indonesia, tergantung barang yang dikirim dari Madura, khususnya Pamekasan. Seperti ke Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, bahkan ada yang tujuan ke Pulau Papua.

“Untuk pembukaan pelayanan pelabuhan itu sudah satu bulan yang lalu. Sementara ini pelabuhan ini hanya difungsikan untuk angkutan barang dengan jurusan ke pulau-pulau baik yang terdekat, yaitu Pulau Jawa, hingga ke Pulau Batam atau Papua,” katanya.

Dijelaskan, pelabuhan tersebut nantinya akan berfungsi sebagai pelabuhan umum. Semua jenis kapal dengan ukuran 8000 hingga 10.000 dwt yang bisa bersandar di pelabuhan tersebut. Untuk rencana jangka panjang, pelabuhan itu juga akan diproyeksikan untuk transportasi angkutan penumpang dengan trayek Branta-Probolinggto dan Branta-Banyuwangi. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448| TAHUN III

G

Penjambret Libatkan Anak-anak Umi: Penyidik Harus Memediasi Pelaku-Korban PAMEKASAN - Penjambret yang melibatkan anak di bawah umur mulai terjadi. Salah satunya tertangkap tangan menjambret barang milik Elly Kustinah, warga Jl. Masjid Patemon, Pamekasan. Kasus ini menjadi perhatian sejumlah pengamat Sosial dan Hukum di Kabupaten Pamekasan.

Akademisi STAIN Pamekasan, Moh. Muhlis menyesalkan akan kejadian tersebut. Sebab, anak di bawah umur tersebut seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih baik dari orang tua maupun guru, untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan bermoral.

Bukan justru sebaliknya, terpengaruh melakukan tindakan-tindakan amoral.

Menurut Muhlis, penjambretan yang dilakukan anak di bawah umur terjadi karena beberapa faktor, di antaranya kurangnya perhatian dari orang tua dan kurang perhatian dari

guru. Namun, faktor yang dominan ialah perhatian orangtua.

Apabila orang tua mampu mengarahkan, maka tidak akan berpengaruh terhadap prilaku menyimpang.

Pendekatan yang bisa dilakukan dengan dua cara, yakni pendekatan secara individu dan kelompok. Orangtua harus bersedia mendengarkan curahan hati dan keinginan anak.

Sementara, untuk pendekatan kelompok, orangtua harus berusaha mencari teman akrab anak tersebut. Sebab ia menyakini tindakan penjambretan bisa dis-

ebabkan meniru teman-temanya. Karena kebiasaan anak, yakni mencoba dan meniru.

Sementara itu Pengamat Hukum Pamekasan, Umi Supratiningsih meminta kepada penyidik Kepolisian Resort (Polres) Pamekasan, agar menerapkan undangundang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terhadap pelaku penjambretan di bawah umur.

Menurut Umi, penyidik dalam penanganan kasus penjambretan yang melibatkan anak di bawah umur, tidak boleh menggunakan UU pidana yang biasa diterapkan kepada orang dewasa. Sebab khusus anak-anak sudah ada UU yang mengatur secara khusus, yakni UU SPPA, sebagaimana disebutkan bahwa hukum pidana anak lebih kepada pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana

yang dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice). Berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).

Bahkan kata Umi, penyidik harus melakukan mediasi terhadap pelaku dan korban dengan catatan korban bisa menerima maaf dari pelaku, serta membayar tingkat kerugian yang dialami korban. Apabila hal ini belum dicapai, maka balai pemasyarakatan (Bapas) sebelum memasuki proses persidangan, penuntutan dan pemidanaan terhadap anak tersebut, harus mengeluarkan surat pertimbangan yang meringankan kepada hakim yang mengadili anak tersebut. Setelah melalui proses kajian dan pendalaman penyebab anak melakukan tindakan tersebut.

Sebelumnya, AR (15) seorang

pelajar warga Desa Tlesah, dan AM (19) warga Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, babak belur dihajar massa, karena keduanya tertangkap tangan menjambret barangbarang milik Elly Kustinah warga Jl. Masjid Patemon Pamekasan, TKP-nya di Jl Kabupaten.

Pada saat itu, korban sedang mengendarai motor dengan temannya berjalan di depan SDN Bugih, tiba-tiba dari arah belakang, kedua tersangka merampas tas milik korban dan kabur dengan sepeda motornya.

Barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan tersangka, uang tunai Rp 170 Ribu dan sebuah Hand Phone , serta surat-surat penting milik korban.

Kedua tersangka akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal lima tahun penjara. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

desa, tujuanya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mampu mepelajari dan membedakan mana hewan yang layak qurban, dan mana yang tidak layak qurban.

Disnak juga siap memberikan pelayanan apabila dibutuhkan oleh masyarakat, untuk mengecek kesehatan hewan yang akan diqurbankan.

Dengan catatan men-

girimkan surat ke Kantor Disnak. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

JELANG IDUL ADHA

Stok Hewan Kurban Terkendali PAMEKASAN - Sekalipun masih kurang dua pekan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, namun Dinas Pertenakan (Disnak) Pemkab Pamekasan memastikan ketersediaan hewan kurban, baik jenis sapi ataupun kambing masih aman.

Data dari Disnak Pemkab Pamekasan menyebutkan jumlah hewan kurban jenis sapi di Pamekasan mencapai 152 ribu ekor.

Sapi-sapi tersebut menyebar di 13 Kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Bahkan tercatat dalam data Disnak, setiap pasaran sapi di Pasar Keppo, Polaagan, yakni hari Selasa dan Sabtu, jumlah sapi yang dikirim ke pasar hewan mencapai 5 truk besar.

Kepala Disnak Pemkab Pamekasan, Bahrun menjamin tidak akan ada sapi Jawa yang akan masuk ke Pamekasan. Sebab sapi Jawa kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan sapi Madura. Sementara sapi Madura memiliki kualitas yang baik dan memiliki khas.

Sebaliknya, kata Bahrun, sapi Maduralah yang banyak akan dikirim ke Jawa. Mengingat banyaknya permintaan sapi menjelang Hari Raya Idul Adha, pengiriman sapi lebih banyak melalui jalur darat sekalipun

sebagian pula melalui jalur laut, yakni menggunakan perahu milik nelayan dan sebagian kapal besar.

Menurut Bahrun, paling banyak permintaan sapi Madura dari Pamekasan, ialah Jakarta, Jawa Tengah, dan beberapa daerah di Jawa Timur. Seperti Probolinggo, Bondowoso, Jember dan beberapa kabupaten/kota lainya di Jawa Timur. Namun, demikian pihaknya tetap melakukan pemantauan terhadap keluarnya sapi potong untuk kebutuhan qurban tersebut, mengantisipasi kekurangn stok di Pamekasan.

Permintaan dari Probolinggo mencapai 300 ekor untuk perayaan Idul Adha tahun 2014 ini.

Selain kualitas daging yang bagus, harga sapi Madura tergolong standart. Berbeda dengan sapi Jawa yang harganya mencapai puluhan juta.

Bahrun memastikan, harga sapi Madura maupun kambing untuk kebutuhan hari raya masih standart. Harga sapi berkisar Rp 10 juta hingga Rp 15 juta, sementara untuk harga kambing mulai dari Rp 1,5 juta hingga Rp 5 juta.

Sekalipun mengalami kenaikan, angkanya

tidak akan terlalu tinggi, mengingat stok hewan qurban masih sangat cukup, sehingga, pedangang tidak akan menaikkan terlalu tinggi.

Lebih lanjut Bahrun meminta kepada masyarakat agar berhatihati membeli hewan qurban. Ia menyarankan, agar masyarakat membeli hewan qurban yang sehat, umurnya cukup untuk dijadikan qurban, serta dipotong sesuai dengan ketentuan islam, agar menjadi daging yang halal.

Disnak sendiri sudah mengirimkan surat edaran ke sejumlah rumah pemotongan hewan, takmir masjid, pasar hewan dan sejumlah

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III

BACA ALQURAN. Sejumlah siswa sedang serius mengikuti tes baca Alquran di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum, Pademawu Timur.

Bupati Mendesak Gubernur Perda Pandai Baca Alquran Seharusnya Cepat Disetujui PAMEKASAN - Bupati Achmad Syafii mendesak Gubernur Jwa Timur, Soekarwo untuk segera menyetujui Peraturan Daerah (Perda) nomor 14 tahun 2014 tentang Keterampilan Membaca Alquran bagi Peserta Didik. Karena Perda tersebut ditunggu oleh masyarakat Pamekasan, untuk segera direalisasikan secepat mungkin.

Menurut Bupati, sebelum mengusulkan perda tersebut, Pemkab Pamekasan melakukan kajian dan studi banding ke sejumlah daerah yang efektif menerapkan peraturan tersebut, bertahun-tahun. Salah satunya ke Jawa Barat dan Sumatra. Setelah dilakukan evaluasi, ternyata Perda tersebut sangat relevan dan layak untuk diterapkan di Pamekasan.

Dalam Perda tersebut, pemerintah tidak hanya mendorong peserta didik untuk bisa menulis dan membaca Alquran, melainkan harus hatam Alquran dan bisa mencermati kandungan Alquran.

Pihaknya mengaku sudah meminta kepada instansi terkait, untuk mengawal perda tersebut di Pemrov Jatim. Apabila ada koreksi segera dibenahi

dan kembali diusulkan, agar perda tersebut bisa sempurna.

Apabila setelah disahkan, membutuhkan regulasi secara khusus melalui Perbup, maka pihaknya akan membuatnya. Langkah ini sebagai bentuk keseriusan dirinya agar generasi Pamekasan, mulai sejak dini bisa membaca Alquran.

Perda tersebut tidak akan bernilai, apabila orang tua tidak mendukung sepenuhnya. Karena sesungguhnya, tugas untuk mendidikan anak bisa membaca Alquran tersebut, yakni dari keinginan masing-masing orang tua.

“Perda nomor 14 tahun 2014 Tentang Keterampilan Membaca Alquran Bagi Peserta Didik,

akan memberikan jaminan kepada seluruh generasi masyarakat Pamekasan, ketika selesai mengenyam pendidikan baik SD/MI maupun SMP/MTs dan SMA/ MA, sudah bisa baca Alquran dan hatam,”ungkap mantan anggota DPR RI itu.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Pamekasan, Nur Aini belum bisa memastikan kapan koreksi perda tersebut akan diterima Pemkab Pamekasan dari Pemrov Jatim.

Ia hanya menyampaikan, masih akan menunggu sampai tuntasnya koreksi, sebagai salah satu prosedur yang harus dipenuhi oleh setiap pengusul perda yakni harus mendapat persetujuan dari Pemrov Jawa Timur.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan Yusuf Suhartono juga menyambut baik disahkannya Perda tersebut. Tetapi, dimungkinkan tidak bisa diterapkan tahun ini, karena pihak Disdik harus menyesuaikan dengan kurikulum yang ada.

Disdik kata Yusuf, harus menyusun dengan baik strategi yang akan diterapkan, sehingga ia harus melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya kepala sekolah. ”Karena itu menyangkut pembelajaran, tentunya perlu dipersiapkan dulu kurikulumnya dengan melibatkan pihak-pihak terkait agar lebih terarah,” ungkapnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448| TAHUN III

I

BEKAS KAMPUS STAIN

Pengalihan Kepemilikan Sia-sia?

PAMEKASAN - Sejumlah ruangan bekas Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan yang saat ini menjadi milik Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan tidak terawat, bahkan banyak yang tidak difungsikan. Peralihan status kepemilikan itu terkesan sia-sia.

Terdapat tujuh unit gedung di lokasi tersebut, namun sekitar empat unit terlihat rusak parah. Tampak kulit tembok yang mulai runtuh dan beberapa tiang hanya terlihat kerangkanya saja. Bahkan lantai dasar sudah tidak terlihat tertutup reruntuhan bangunan.

Gedung paling depan dan dua unit gedung lainnya terlihat bagus karena diperbaiki.

Informasinya, beberapa ruangan tersebut ditempati siswa RA Purwanida dan digunakan pekuliahan Universitas Terbuka (UT), yang menempati dengan cara menyewa. Serta, terdapat musalla yang terlihat bersih karena masih aktif digunakan warga sekitar sholat berjamaah.

Sedang, beberapa gedung yang sudah terlihat mulai rapuh dan rusak hanya bisa dilihat kalau masuk ke area dalam.

Sebab, beberapa unit gedung yang rusak tidak terawat ada di bagian tengah.

Mantan Presiden Dewan Mahasiswa (Dema) STAIN Pamekasan, Zaimul Arifin

menyayangkan atas tidak difungsikannya sejumlah gedung di bekas Kampus STAIN tersebut. Apalagi, ia menilai hingga saat ini belum jelas peruntukannya kedepan.

Dia menginginkan, bangunan tersebut kembali dialihkan kepemilikannya menjadi milik STAIN, yang bisa difungsikan untuk proses belajar mengajar. Mengingat saat ini STAIN kekurangan rungan untuk menampung mahasiswanya.

“Ketimbang rusak dan tidak difungsikan alangkah baiknya digunakan proses perkuliahan mahasiswa STAIN lagi, yang saat ini STAIN kekurangan banyak kelas, sehingga harus melanjutkan perkuliahanya pada malam hari,” katanya.

Sementara itu Kepala Kantor. Kemenag Pamekasan, Juhedi mengatakan bahwa dalam waktu dekat bangunan tersebut akan ditempati kantor untuk beberapa seksi Kemenag yang akan dipindah. Menurutnya, selain RA dan perkuliahan UT, saat ini juga telah ditempati Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas). ”Mengenai kesepakatan sewa RA itu yang melakukan adalah Kepala Kemenag sebelum saya. Jadi saya hanya sebatas meneruskan warisan saja.

Tapi yang jelas kedepan akan kami perbaiki,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

MANGKRAK. Gedung bekas kampus STAIN Pamekasan di bagian tengah sudah terlihat tidak terawat dan rusak.

SINGLE. Wakil Ketua Sementara DPRD Pamekasan Moh. Hosnan (depan) sendirian memimpin rapat paripurna penetapan Pimpinan DPRD Periode 2014-2019, kemarin.

Pimpinan DPRD Ditetapkan Adik Bupati Tidak Hadir PAMEKASAN - Formasi Pimpinan DPRD Pamekasan untuk periode 2014-2019 sudah ditetapkan kemarin (23/9), dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Pamekasan. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Sementara DPRD Pamekasan, Moh. Hosnan, ditetapkan satu kursi Ketua DPRD dan tiga kursi wakil Ketua DPRD. Sebagaimana prediksi sebelumnya, Halili (Fraksi PPP) kembali ditetapkan sebagai Ketua DPRD Pamekasan. Namun, saat penetapannya kemarin, adik kandung Bupati Pamekasan ini tidak hadir dalam sidang tersebut.

Padahal dia adalah Ketua Sementara DPRD Pamekasan. Karena tak hadir, Hosnan mengambil alih untuk membacakan penetapan kursi para pimpinan DPRD tersebut.

Menurut Hosnan, Halili izin tidak bisa masuk kantor karena sedang sakit. Sehingga Halili memerintah Hosnan untuk memimpin rapat itu. Selain Halili, delapan anggota DPRD lainnya juga terlihat tak hadir dalam rapat itu.

Sedangkan untuk porsi tiga Wakil Ketua DPRD masih tetap seperti informasi sebelumnya.

Yaitu Imam Hosairi (Fraksi PKB), Suli Faris (Fraksi PBB), dan Hermanto (Fraksi Partai Demokrat).

Tiga orang Wakil Ketua terpilih ini tampak hadir semua di ruangan rapat paripurna. Usai rapat mereka bertiga tampak mendapatkan ucapan selamat dari rekan-rekan

sejawatnya di DPRD. Meski empat orang pimpinan DPRD ini sudah ditetapkan, namun dia belum definitif atau belum resmi. Sebab dia masih belum menerima SK dari Gubernur Jatim dan belum disumpah sebagai Pimpinan DPRD Pamekasan oleh Ketua PN Pamekasan atas nama Ketua MA. Diterangkan Hosnan, setelah penetapan ini, Sekwan akan berkirim surat berupa surat pemberitahuan kepada Gubernur Jatim terkait hasil penetapan ini.

Setelah itu Gubernur akan menandatangani SK masing-masing dari empat pimpinan DPRD Pamekasan ini dan dikirim lagi ke Sekwan. Setelah SK masing-masing Pimpinan DPRD diterima Sekwan, kemudian mereka berempat diambil sumpahnya sebagai Pimpinan DPRD oleh Ketua PN. “Setelah disumpah itulah, baru empat orang Pimpinan DPRD Pamekasan ini sudah definitif atau sah. Saat bersamaan, tugas Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Pamekasan sudah berakhir.

Karena pimpinan definitif sejak

saat itu sudah bisa bekerja,” katanya usai menutup rapat tersebut, kemarin.

Karena itu, tambah politisi PAN ini, dengan sudah ditetapkannya Pimpinan DPRD, maka tugas pimpinan sementara sudah mau selesai. Diperkirakan maksimal satu bulan ke depan, Pimpinan DPRD yang baru ditetapkan ini sudah definitif. Di samping itu, kini tugas pimpinan sementara juga sudah mau selesai. Tugas pokok pimpinan sementara terakhir adalah memfasilitasi penetapan Pimpinan DPRD ini. Untuk tugastugas lainnya, Hosnan mengatakan sudah dilakukan semuanya. Seperti memfasilitasi pembentukan fraksifraksi sudah dilakukan. Memfasilitasi penyusunan tatib DPRD, juga sudah dilakukan. Pemimpin rapatrapat paripurna internal dewan, juga sejak awal hingga sekarang, tengah dilakukan tanpa kendala apa pun. Tugas yang paling akhir nanti adalah mempersiapkan Rapat Paripurna Pembacaan Sumpah Pimpinan DPRD Pamekasan Periode 2014-2019.

“Penetapan kursi empat pimpinan ini sudah dilakukan secara proporsional. Berdasarkan perolehan suara tertinggi Parpol dalam Pileg lalu (empat besar).

Mereka berempat-lah yang akan memimpin legislatif ini ke depan,” ucap mantan Ketua Komisi B ini. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

RABU 24 SEPTEMBER 2014 No. 0448 | TAHUN III

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III

MADURA

DPRD Klarifikasi BKD

KEJAKSAAN NEGERI

Forum CPNS 2014 Permasalahkan Rekrutmen CPNS Sampang - Sejumlah pimpinan fraksi DPRD melakukan rapat bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di DPRD Kabupaten Sampang, Selasa (23/9) sekitar pukul 11.30 Wib. Hal itu terkait aduan masyarakat kepada anggota wakil rakyat soal seleksi CPNS yang dinilai banyak kejanggalan.

Kepada wakil rakyat, peserta CPNS mengaku kebingungan dengan ketentuan persyaratan menjadi abdi negara itu. Terutama, dalam hal domisili peserta, ketentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang berbeda. Seperti IPK minimal untuk akreditiasi A : 2,25, B : 2,05, C : 2,75.

Ketua Fraksi Demokrat Aulia Rahman dalam hearing bersama BKD mengatakan, pihaknya telah menerima aduan dari masyarakat tentang seleksi CPNS di wilayahnya itu. “Karena aduan masyarakat dari Forum CPNS 2014 mempermasalahkan rekrutmennya,” ucapnya.

Dijelaskan, masyarakat mempertanyakan soal nilai yang dijadikan patokan Pemerintah Sampang sebagai ketentuan penerimaan CPNS, yakni 2,25. “Atas dasar apa pemerintah memberi patokan IPK minimal ini, mohon dijelaskan,” tuturnya, melontarkan pertanyaan kepada BKD. Hal senada disampaikan

Sejumlah pimpinan fraksi DPRD melakukan rapat bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di DPRD Kabupaten Sampang, Selasa (23/9) sekitar pukul 11.30 Wib.

Ketua Fraksi PPP, Amin Arif Tirtana. Ia mempertanyakan adanya 13 orang peserta CPNS yang tidak lolos sebelumnya. Serta masyarakat menilai BKD kurang terbuka dan pelayanan belum maksimal. “Penilaian masyarakat BKD ini tidak terbuka dalam penyeleksian dan pelayanan kurang baik,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKD Sampang, Slamet Terbang mengklarifikasi seluruh pertanyaan yang dilontarkan anggota wakil rakyat tersebut. Seperti, tanggapan pihaknya tidak ada dasar hukum dalam menentuan IPK minimal.

Padahal, menurutnya, patokan nilai untuk menjadi CPNS sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2000 dan PP Nomor 11 Tahun 2002.

“Petunjuk teknisnya di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 11 tahun 2002 terkait kewenangan pemerintah daerah, jadi yang menentukan batasan IPK yaitu Bupati,” katanya.

Ditambahkan, pemerintah menentukan IPK minimal tersebut demi mengedepankan kredibilitas abdi negara ke depan. “Demi untuk meningkatkan kualitas SDM kita ke depan,” imbuhnya.

Dirinya menerangkan, penentuan nomial angka IPK tersebut ternyata lebih rendah dibandingkan dengan tiga kabupaten lainnya. Ia juga menuturkan, adanya 13 pesera tidak lolos lantaran berkas administrasi tidak lengkap.

“Tidak lengkap berkasnya terinci 7 peserta masalah domisili, dan 6 peserta dari kebidanan

karena IPK di bawah ketentuan, perlu diketahui patokan IPK paling rendah di Sampang ini,” terangnya didampingi Kabid Pengadaan Pegawai Abd Adim.

Dirinya kembali menegaskan, pihaknya telah terbuka dalam rekruitmen CPNS dan penilaian tentang pelayanannya tersebut.

Menurutnya, pihak BKD sudah memberikan pelayan secara maksimal.

“Sudah terbuka semua itu pun bisa dilihat di website, saya sudah mengkroscek dengan memberikan arahan kepada bawahan agar pelayanan maksimal, kalau ada berkas yang kurang kami sendiri memberitahukan kepada peserta, kurang apa kami, ini kemungkinan mengada-ngada saja aduan pelayan,” tegasnya. =RYAN HARIYANTO/MK

PROYEK PEMBANGUNAN FISIK 2014

Dewan Janji Pantau Langsung SAMPANG - Minimnya pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan fisik 2014, membuat anggota DPRD Sampang berjanji untuk terus mengawasi dan mengawal proyek-proyek yang bernilai miliaran rupiah.

Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang anggota DPRD Sampang Aulia Rahman. Pihaknya berjanji akan terus memplototi dan menkroscek sejumlah proyek fisik di wilayah Sampang.

Aulia menuturkan, pihaknya akan turun langsung dan akan melakukan pemanggilan terha-

dap sejumlah mitra kerja untuk memantau sejumlah proyek fisik.

Terlebih lagi untuk beberapa proyek yang sempat menjadi persoalan di tahun 2013.

“Kita tetap awasi semua proyek fisik itu, apalagi besok pembentukan komisi akan segera dibentuk. Jika nanti komisi itu sudah diresmikan, maka kita akan turun langsung ke bawah, sebab jika masih belum diresmikan, maka kita tidak bisa melakukan pengawas secara maksimal,” ujarnya saat ditemui seusai pertemuan, Selasa (23/9).

Sementara CV Sumber Perjuangan yang saat ini di-black list, H Ahmad Bahrawi, penggarap proyek gorong-gorong di Jl Trunojoyo pada tahun 2013 lalu, meminta agar Kabag Pembangunan memberikan komentar yang sesuai, sebab dirinya menuding jika pembangunan proyek gorong-gorong pada tahun 2013 lalu itu telah selesai 85 persen.

Bahkan Bahrawi meminta agar Kabag Pembangunan bersikap tegas. Sebab menurutnya banyak proyek tahun 2013 lalu yang tidak selesai, tapi tidak di blacklist. “Apa

J

yang dilontarkan dari Kabag Pembangunan itu tidak benar, proyek gorong-gorong di Jl Trunojoyo itu sudah selesai 85 persen, bukan 20 persen,” ujarnya kepada Koran Madura.

Sebelumnya, Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Pemkab Sampang Abd Hannan mengatakan pembangunan goronggorong di Jl trunojoyo tersebut kembali dilakukan dengan dana Rp 2 miliar sebagai upaya kelanjutan dari proyek tahun 2013 lalu yang hanya terlaksana 20 persen. =MOHAMMAD MUHLIS

Tersangka Kasus Damkar Tak Akan Lari Sampang – Mantan Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang Imam Sanusi, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) tahun 2012, belum ditahan karena diyakini tidak akan lari.

Demikian disampaikan Kepala Kejari Sampang Abdullah melalui Kasi Intel Sucipto. Selain itu, berkas kasusnya belum lengkap. “Belum lengkap berkasnya dan tidak aka lari tersangka,” ucapnya, Selasa (23/9).

Sucipto belum bisa memberikan keterangan apakah ada keterlibatan tersangka lain dalam penyidikan kasus damkar tersebut. Sehingga, pihaknya terus mengembangkan proses penyidikan kasus damkar itu. ”Beberapa hari yang lalu kita panggil Rosuli Muhklis untuk menjadi saksi dalam kasus korupsi pengadaan mobil damkar di BPBD, jadi kedatangan bukan sebagai kasus tersangka Dispertan,” katanya.

Sayangnya, dirinya tidak membeberkan keterangan pemanggilan Rosuli Mukhlis yang juga sebagai tersangka kasus tipikor Dispertan Sampang tentang pengadaan bibit tani.

Alasannya, hal itu sudah masuk dalam internal penyidikan.

Sucipto menepis jika pihaknya dikatakan lamban dalam menangani kasus damkar. Dia menyampaikan, saat ini Kejari fokus pada penuntasan kasus bibit fiktif di Dinas Pertanian.

“Semua proses kasus dugaan korupsi pasti kita tangani, cuma tunggu satu persatu dulu,” jelasnya.

Pengadaan damkar ditengarai ada penyimpangan karena dihitung dari beberapa data, anggaran pengadaan damkar bisa dibeli seharga harga Rp 600 juta, belakangan diketahui malah membengkak menjadi Rp 1,2 miliar.

Kejaksaan telah menetapkan mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang periode tahun 2012, yang saat ini menjabat sebagai Kabag Organisasi di pemkab Sampang. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

KORAN MADURA

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III

Keluarga Besar Dinas PU PENGAIRAN Kabupaten Sampang

Keluarga Besar Dinas PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Kabupaten Sampang

MENGUCAPKAN

MENGUCAPKAN

K

Keluarga Besar Dinas PU BINA MARGA Kabupaten Sampang MENGUCAPKAN

Selamat dan Sukses

Selamat dan Sukses

Selamat dan Sukses

”Semoga Satlantas Polres Sampang Bisa Membawa Masyarakat Sampang yang Lebih Baik.”

”Semoga Satlantas Polres Sampang Bisa Membawa Masyarakat Sampang yang Lebih Baik.”

”Semoga Satlantas Polres Sampang Bisa Membawa Masyarakat Sampang yang Lebih Baik.”

Ir Toni Murdiwanto, M.Si Kepala

Ir Wahyu Prihartono, MM Kepala

Ir RPH Moh Zis, MT Kepala

HUT Polisi Lalu Lintas (Polantas) ke-59

HUT Polisi Lalu Lintas (Polantas) ke-59

HUT Polisi Lalu Lintas (Polantas) ke-59

SEREMONIAL

Dinkes Pacu Puskesmas Beri Pelayanan Terbaik SIMBOLIS: Kepala Dinkes Sampang dr Firman Pria Abadi, MM menyerahkan bantuan secara simbolis berupa sepeda motor matik kepada salah satu petugas medis perwakilan dari 106 koordinator Pustu di depan Kantor Dinkes Sampang, Selasa (23/9).

miftahul ulum/ koran madura

SAMPANG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sampang berharap semua Puskesmas (Pusat Pelayanan Masyarakat) dan Pustu (Puskesmas Pembantu) mampu memberikan pelayanan kesehatan terbaik di wilayah kerjanya masing-masing. Karena itu, Dinkes Kabupaten Sampang memberikan pengarahan terhadap semua koordinator tenaga medis yang bertugas di Puskesmas dan Pustu se-Kabupaten Sampang, Selasa (23/9).

Kepala Dinkes Kabupaten Sampang dr Firman Pria Abadi meminta semua petugas medis yang ada di Puskesmas dan Pustu se-Kabupaten Sampang agar mengutamakan pelayanan yang bersifat people centered, berbasis data dan bermutu; siap melaksanakan program JKN (jaminan kesehatan nasional); serta mampu menerapkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan masalah yang ada, baik di perkotaan, pedesaan, daerah terpencil atau sangat terpencil. ”Tolong dicatat, mulai saat ini saya tidak mau mendengar lagi ada bayi yang menderita gizi buruk. Itu tugas tenaga medis yang ada di Pustu dan Puskesmas. Kami akan dukung semua kebutuhan medisnya tanpa ditarik retribusi sepeserpun,” pintanya menyemangati semua tenaga medis yang hadir di Aula Dinkes Sampang.

Firman mewanti-wanti semua

TARGET PERBAIKAN: Kepala Dinas Kesehatan Sampang dr Firman Pria Abadi, MM saat memberi pengarahan terhadap tenaga medis di Aula Dinkes Sampang, Selasa (23/9).

Insert: dr Firman Pria Abadi, MM.

petugas medis agar berpegang teguh pada prinsip dasar pelayanan kesehatan primer, yakni mengutamakan pemerataan upaya kesehatan, penekanan pada upaya preventif, menggunakan teknologi tepat guna, melibatkan peran serta masyarakat, dan melibatkan kerja sama lintas sektoral. ”Petugas medis harus mamberi pelayanan yang utama, menyeluruh, terorganisasi, berkesinambungan, progresif, dan berorientasi pada keluarga. Nilai-nilai itu harus diupayakan dengan baik oleh semua petugas medis,” lanjutnya.

106 Pustu Terima Bantuan Usai memberi pengarahan terkait target pelayanan kesehatan yang bermutu yang menjangkau dan merata di semua wilayah kerjanya, Kepala Dinkes Sampang dr Firman Pria Abadi langsung menyerahkan bantuan transportasi berupa sepeda motor matik dan sepeda motor bebek kepada 106 koordinator Pustu, koordinator program pemberantasan penyakit menular, coordinator UKBM (upaya kesehatan berbasis masyarakat), dan tenaga kesehatan teladan 2010 hingga 2014.

Menurut Firman, pemberian bantuan alat transportasi itu sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap kinerja para tenaga medis yang diharapkan bisa bekerja maksimal dalam pelayanan kesehatan prima, layanan bermutu dan berkesinambungan bagi masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing. ”Jadi, semua bantuan sepeda motor ini sudah kami rencanakan dengan baik agar bisa membantu mobilitas para petugas medis. Selain itu, bantuan ini juga sebagai bentuk apresiasi agar para tenaga medis bisa lebih semangat dalam bekerja. Karena kami ingin mencapai target pelayanan kesehatan terha-

dap masyarakat yang bermutu dan manjangkau,” ujarnya.

Selain bantuan 106 sepeda motor, lanjut Firman, Dinkes Sampang juga memberikan bantuan 3 unit ambulance dan 10 unit Pusling (Puskesmas Keliling). Peruntukannya dialokasikan sesuai skala prioritas, yaitu untuk daerah perbatasan, jalan protocol daerah utara dan selatan, serta daerah tengah meliputi Kecamatan Kedungdung-Ketapang. ”Semua bantuan fasilitas itu untuk mempercepat layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Sampang. Menuju masyarakat Sampang yang sehat,” ungkapnya. =ADV/MIFTAHUL ULUM

L

Sampang

KORAN MADURA

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III

Tiga Program Dishubkominfo Tidak Maksimal SAMPANG - Tiga program Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Sampang sampai sejauh ini masih kalang kabut. Tiga program itu adalah pengelolaan sewa sepeda roda tiga, pengelolaan kapal yang ada di Pelabuhan Damaran, dan pengelolaan persewaan mobil pikap yang sejauh ini masih belum ada kejelasan.

Bantuan sepeda roda tiga yang diberikan kepada Dishubkominfo tahun 2012 sebanyak 70 unit, dan bantuan pengadaan pikap sebanyak 30 unit dengan rincian sebanyak 19 unit merupakan tahun anggaran 2009 dan 11 unit pada 2010 yang kemudian disewakan sebesar Rp 600 ribu per bulannya.

Sesuai data yang diterima dari Dishub, realisasi distribusi bulanan hanya Rp 8.400.000 atau 4,67 % dari total retribusi yang seharusnya diterima Pemkab Sampang. Sedangkan bantuan kapal motor (KM) yaitu sebanyak lima KM dibiarkan menganggur, di antaranya KM Tronojoyo IV, KM Tronojoyo II, dan sejumlah KM Tronojoyo lainnya yang bertuliskan bantuan dari Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

Kabid Perhubungan Darat Dishubkominfo Sampang Mohammad Fadeli melalui Kasi ASDP Prama Arta W menuturkan, dua program pada pengelolaan persewaan kendaran yaitu kendaraan roda tiga (dorkas) dan roda empat (pikap) sejauh ini masih terbilang kurang maksimal.

Diakuinya, managemen pengelolaan pengadaan bantuan untuk Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) masih sulit untuk

mencapai target. “Realisasi pelaksanaan bantuan sepeda roda tiga yang disewakan sekitar 25 persen, sedangkan untuk pelaksanaan untuk kendaraan roda empat sejauh ini masih 20 persen,” tuturnya kepada Koran Madura, Selasa (23/9).

Selain itu, Prama mengatakakan, bantuan pikap diberikan secara merata di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Dijelaskannya, per kecamatan masing-masing menerima dua unit, kecuali Kecamatan Sampang yang menerima 4 unit mobil.

Menurutnya, penerima bantuan selama ini membayar retribusi melalui pihak kecamatan kemudian disetorkan ke Dishubkominfo.

Sementara mengenai total tunggakan, dia mengaku tidak tahu menahu.

Ditanya upaya untuk peningkatan manajemen pengelolaan dua program tersebut, pihaknya tidak bisa mengelak, hanya saja pihaknya mengakui jika pihak Diskominfo kesulitan untuk memantau langsung di semua lokasi penyewa, baik itu penyewa sepeda roda tiga (dorkas) maupun roda empat (pikap). Bahkan pihaknya tidak mengetahui aset negara yang disewakan diguna-

kan untuk keperluan apa saja oleh penyewa.

“Dulu kami hanya memakai surat perjanjian saja dan tidak memakai surat pernyataan. Saat ini kami hanya memantau retribusinya. Dan kalau ada kerusakan ya otomatis itu tanggungan penyewa. Aset itu tidak boleh dijual, PBKB nya ada di Dishub dan

STNK-nya saja yang diberikan,” tuturnya.

Terpisah, Kabid Hubungan Laut Dishubkominfo Sampang Moh Chotibul Umam berdalih, mangkraknya pengelolaan sejumlah KM Trunojoyo saat ini masih terkendala oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu kondisi kapal yang masih rusak serta regu-

lasi yang mengatur retribusi kapal masih belum ada. “KM Trunojoyo bukan dibiarkan, namun kita masih kebingungan terkait penetuan tarif harga untuk penumpang, selain itu kita masih dihadapkan dengan kerusakan sejumlah kapal sehingga terpaksa dibiarkan dulu,” singkatnya. =MOHAMMAD MUHLIS

POLTERA

Tak Boleh Ada Beasiswa untuk Mahasiswa Luar Sampang SAMPANG- Proyek pembangunan gedung Politeknik Negeri Madura (Poltera) di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang sampai saat ini kelanjutan pembanguannya belum jelas.

Kondisi ini menjadi perhatian legisltaif Kabupaten Sampang.

Sebab informasinya saat ini mahasiswa yang bukan dari Sampang ikut mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Salah satu anggota DPRD Sampang dari fraksi PPP, Amin Arif Tirtana menegaskan, Pemkab harus lebih jeli lagi dalam mel-

akukan penyeleksian terhadap mahasiswa yang ada di Poltera.

Sebab, menurutnya, saat ini terdapat mahasiswa dari luar Sampang juga ikut mendapat bantuan dari Pemkab Sampang.

Oleh sebab itu, Amin menekankan agar Pemkab secepatnya merealisasikan kelanjutan pembanguan Poltera di Tahun 2014 ini, mengingat waktu yang tersisa semakin sedikit. Dan saat ini Pemkab tidak punya alasan lagi untuk membiarkan pembangunan Poltera mangkrak. ”Itu akibat dari mangkraknya

pembangunan Poltera. Maka Saya tekankan untuk secepatnya merealisasikan perkuliahan Poltera berada di Sampang, biar di Kabupaten Sampang punya ikon di dunia pendidikan. Sebab sudah tidak ada masalah dan kendala lagi untuk memenuhi itu mengingat angagrannya sudah ada,” jelasnya, Selasa (23/9).

Terpisah, Asisten III Pemkab Sampang A. Rochim Mawardi tidak bisa mengelak ketika ditanya persoalan kejelasan mahasiswa Poltera dari luar Sampang yang mendapat beasiswa dari

Pemkab Sampang. Menurutnya, persoalan tersebut sebelumnya sudah dimusyawarahkan dan pihaknya meminta penjelasan kepada Direktur Poltera. ”Setelah kita tindak lanjuti, ternyata memang ada, namun yang perlu diketahui, adanya mahasiswa dari luar Madura, karena mahasiswa dari Sampang sendiri masih kurang minat kuliah di Poltera, jadi alasan direktur yang disampaikan ke kita, sehinga sebagian mahasiswa mengambil dari luar madura,” ujarnya.

Bahkan Rochim men-

egaskan, pada bulan Oktober mendatang akan dikerjakan, sehingga persoalan magkraknya pembangunan diharapan bisa mereda. ”Bulan Oktober ini kita rencanakan kelanjutan pembangunan, jadi tinggal menunggu waktu saja, terkait mahasiswa yang masih dititipkan di ITS pihak Direktur mengaku sudah bertanggung jawab sepenuhnya, jadi jangan khawatir ketika mendapat informasi mahasiswa yang menumpang di ITS akan diusir,” terangnya. =MOHAMMAD MUHLIS

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

RABU 24 SEPTEMBER 2014

RABU 24 SEPTEMBER 2014||TAHUN No. 0448 |IIITAHUN III No. 0448

HEWAN KURBAN

Waspadai yang Tanpa SKKH

doni heriyanto/koran madura

WASPADA. hewan yang dijual untuk keperluan kurban harus dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).

BANGKALAN - Jelang perayaan Hari Raya Kurban, masyarakat Bangkalan diimbau mewaspadai penjualan hewan kurban seperti sapi dan kambing.

Hindari membeli hewan kurban yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Hewan kurban tanpa SKKH dikhawatirkan tidak sehat secara fisik, suhu tubuh di bawah normal, dan usia hewan di bawah ketentuan syariat Islam.

"Akan sangat mengkhawatirkan membeli hewan tanpa SKKH. Kami tidak bisa menjamin kesehatan hewan kurban," ungkap Kabid Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Pelayanan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan (dispertanak) Bangkalan, Drh A Azisun Hamid, Senin (22/9).

Dia menjelaskan, hewan kurban yang telah dilengkapi SKKH, sudah memenuhi pemeriksaan oleh Tim Dispertanak Bangkalan yang terdiri dari 30 orang. Enam dokter hewan, mantri, dan 18 orang perwakilan dari seluruh kecamatan. Pihaknya tidak akan segan bertindak tegas terhadap para penjual di sentra-sentra penjualan hewan kurban yang tidak dilengkapi SKKH. "H-7 kami akan mulai pantau.

Biasanya penjual musiman yang ada di pinggir jalan. Mereka harus melengkapi SKKH," tegasnya.

Kelengkapan SKKH, sebagai syarat mutlak untuk menjual hewan kurban tersebut. Sebab, tidak menutup kemungkinan segala macam hewan kurban akan dijual bebas, maka dari itu perlu kiranya untuk mengantisipasi kemung-

Akan sangat mengkhawatirkan membeli hewan tanpa SKKH. Kami tidak bisa menjamin kesehatan hewan kurban,�

Drh A Azisun Hamid

Kabid Kesehatan Hewan Dispertanak Bangkalan

kinan adanya hewan yang tidak memenuhi standart yang telah ditentutukan.

"Kita patut waspada kemungkinan adanya oknum-oknum yang mengambil kesempatan moment hari raya ini," tandasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

Lagu Daerah Semakin Sirna Sekolah Diminta Hidupkan Lagu Kedaerahan BANGKALAN - Keberadaan lagu-lagu daerah yang menjadi budaya Madura kini jarang lagi terdengar.

Di sekolah-sekolah pun lagu daerah bukan lagi menjadi lagu wajib yang harus dinyanyikan oleh siswa.

Padahal lagu daerah bisa mempengaruhi psikologis anak. Sebab lagu daerah banyak tersirat akan makna perjuangan, optimis, dan pesan moral. Tergesernya lagu daerah bisa berdampak pada hilangnya jati diri bangsa. Sebab pelestarian sedini mungkin kurang mendapatkan perhatian.

Awal permasalahan yang sering terjadi, sekolah jarang sekali mengajarkan materi lagu daerah sampai anak didik benar-benar bisa menghafal dan menyukai lagu-lagu daerah. Apalagi di tingkat SLTP, pada jenjang awal di tingkat sekolah dasar (SD) saja sudah jarang sekali diajarkan lagu kedaerahan. Jika dibiarkan tentunya lama-lama lagu daerah bisa menjadi punah.

"Kita miris mendengarkan anak kecil yang tak lagi bisa menyanyi lagu daerah. Malah, anak kecil bisa hafal lagu-lagu orang

dewasa yang itu tidak mengandung unsur pembelajaran terhadap siswa," kata RM Hasansasra, Budayawan asal Bangkalan, kemarin (23/9).

Dirinya merasa prihatin dengan kondisi generasi muda belakangan terakhir, karena konsumsi yang tidak benar bisa mempengaruhi pola pikir anak. Apalagi, lagu-lagu yang dicerna oleh anakanak melampaui batas, dari barometer psikis yang seharusnya dikonsumsi. Oleh karena itu, peranan sekolah sebagai tempat pendidikan juga harus bisa memberi-

kan stimulan kepada anak agar mereka bisa lebih menerima lagu yang sesuai, seperti lagu-lagu daerah.

"Namanya anak-anak masih butuh bimbingan. Orang dewasa lebih menentukan sikap anak, mereka harus bisa memfilter kebutuhan anak mereka agar bisa mendengarkan sesuatu yang mengajak pada pesan moral yang baik," terangnya.

Pemerhati budaya Madura ini menilai, banyak lagu daerah yang berasal dari Madura yang cocok dikonsumsi anak kecil. Dengan lagu-lagu tersebut bisa membawa kearifan lokal bagi masyarakat.

Seperti lagu Madura yang mengisyaratkan panorama keindahan pulau Madura 'Paseser Epenggir Sereng'.

"Ada juga lagu Madura yang menunjukkan etos kerja masyarakat Madura, seperti 'Tanduk Majang' dan 'Pajjer Laggu'. Selain itu masih banyak lagu yang bernuansa kedaerahan, semua harus diajarkan kepada generasi muda," ungkapnya.

Belum tahunya generasi muda lantaran lagu daerah kurang diperkenalkan sedini mungkin. Akibatnya, pola pikir anak berkembang tidak sesuai kadarnya. Jika anak-anak dahulu lebih menghargai perjuangan dan nilai moral, justru anak masa kini lebih tertarik terhadap perkembangan budaya luar.

Kalau itu tidak terfilter dengan benar, pengaruhnya malah bisa kepada hal negatif. Itu yang perlu diantisipasi.

"Memperkenalkan kepada anak sedini mungkin, bisa membantu mereka dalam melestarikan budaya bangsa. Cara yang bisa dilakukan dengan menekan sekolah-sekolah yang ada, seperti perkembangan sekolah lalu yang selalu menyisipkan lagu-lagu daerah dalam materi pembelajaran, serta lomba di tingkat nasional," terangnya.

"Saya berharap lagu-lagu daerah bisa diperkenalkan kembali. Para guru harus bisa menuntun anak didiknya untuk kembali mencintai lagu kedaera-

han," harapnya.

Dirinya pun mengaku bukan anti budaya dari luar, namun budaya yang datang harus bisa disaring agar tidak mengganggu perkembangan pola pikir anak.

Sebab, tidak semua budaya yang masuk dari luar adalah jelek.

Perkembangan budaya dari luar lambat laun tidak akan terbendung, jika tidak dipilah dan dipilih dengan baik. Setiap budaya yang masuk harus bersinergi dengan kearifan lokal masyarakat setempat.

"Bisa saja lagu luar yang masuk, asal membawa pesan keagamaan dan pendidikan.

Oleh karena itu, bagi dinas pendidikan agar lebih menginventarisir lagu-lagu daerah, mumpung orang sepuh dan guru-guru sepuh masih ada. Kemudian, itu didokumentasi dan diajarkan kembali ke sekolah. Selanjutnya, usaha itu supaya tidak layu sebelum berkembang, dalam eveneven tertentu dilombakan," paparnya. =MOH RIDWAN/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III

Kegiatan Amal Akan Ditertibkan Nopta: Polsek Harus Berkoordinasi dengan Polres BANGKALAN - Polisi satuan lalu lintas (Satlantas) polres Bangkalan melarang keras adanya kegiatan amal pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya, apalagi sampai memakai badan jalan. Sebab, kegiatan tersebut dinilai sangat membahayakan pengendara dan pelaku kegiatan itu. Larangan ini muncul akibat terjadinya kecelakaan lalau lintas yang menewaskan seorang petugas amal masjid di daerah Kecamatan Blega beberapa waktu lalu.

"Ya itu memang sangat berbahaya. Apalagi sampai memakai badan jalan. Untuk itu kami layangkan surat pemberitahuan pada setiap koordinator amal masjid," ucap Kasat Lantas Polres Bangka-

lan, AKP Nopta Histaris Suzan.

Kedepan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan di masing-masing lokasi yang biasanya dijadikan tempat giat amal. Apabila surat yang dilayangkan terse-

but tetap saja tidak dihiraukan, maka pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada setiap koordinator amal Masjid tersebut.

"Jika memang tidak dihiraukan, kami akan panggil semua koordinator amal masjid. Apabila pemanggilan ini tidak juga diindahkan, kami akan mengambil langkah tegas dengan penertiban secara paksa," ancamnya.

Oleh sebab itu, Nopta juga mengimbau kepada pihak kecamatan, khususnya aparat kepolisian sektor (Polsek) untuk tidak memberikan rekomendasi sebelum koordinasi dengan pihak polres. Pasalnya, selama ini giat

amal itu sudah mendapatkan rekomendasi dari Polsek, tetapi tidak ada koordinasi dengan polres setempat.

"Ya kami repot juga, kegiatan amal masjid itu sudah dapat rekom dari aparat polsek, sementara polsek tidak koordinasi dengan polres," sesalnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap memberikan izin giat amal dengan syarat tidak memakai badan jalan sehingga tidak membahayakan bagi pengendara dan petugas amal. Jangan sampai peristiwa yang telah terjadi terulang kembali. Ini demi keselamatan semua pihak, agar tidak ada yang

KHUSUK. Sejumlah siswa dari Sekolah Dasar yang ada di Bangkalan saat khusuk mengerjakan soal ujian nasional yang diselenggarakan beberapa waktu lalu.

merasa dirugikan.

"Kalau tidak menggunakan badan jalan itu tidak masalah.

Masalahnya, masyarakat sudah sering kali menggunakan badab jalan, sehingga perlu dilarang," tandasnya.

Perlu diketahui, sebuah mobil Isuzu Elf dengan nomor polisi (Nopol) B 805 BR menabrak petugas amal Masjid di Jalan Raya Desa Lombang Laok, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Akibatnya 1 orang tewas dan 6 orang korban lainnya luka-luka pada, Senin (15/9) waktu lalu. =DONI HERIYANTO/RAH

moh. ridwan/koran madura

KURANGI PENGENDARA MOTOR

Pelajar Difasilitasi Bus Angkutan BANGKALAN - Jumlah pengendara sepeda motor di Bangkalan kian membeludak. Bahkan data satlantas polres Bangkalan menyebut kecelakaan lalu lintas didominasi oleh pengendara sepeda motor. Korbannya pun tak mengenal usia. Salah satunya kecelakaan yang melibatkan kalangan pelajar yang terbilang cukup tinggi. Untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar

rupanya pemkab setempat berinisiatif untuk mengadakan bus angkutan pelajar.

Bus tersebut diperuntukkan bagi pelajar yang hendak pergi ke sekolah. Sebagai antisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas pengendara motor yang melibatkan pelajar. Selain itu, untuk menjaga keselamatan pelajar perempuan dari tindakan yang tidak diinginkan.

"Volume kendaraan di jalan

raya cukup sesak. Pengoperasian transportasi bus sekolah, bisa mengurangi terjadinya laka lantas yang melibatkan pelajar," kata Abd Hamed Kepala Dishubkominfo Bangkalan, kemarin (23/9).

Selain itu, fasilitas bus untuk pelajar bisa mengurangi beban orang tua, karena transportasi gratis. Jika sebelumnya orang tua memberikan ongkos transportasi, kali ini para orang tua

bisa mengurangi beban biaya untuk keperluan sekolah. Sebagai perhatian kepada siswa agar lebih mudah menuju ke sekolah. Ini dilakukan sebagai upaya perhatian keselamatan pelajar.

Rute yang dilalui oleh bus angkutan pelajar ini dari kecamatan Burneh ke kota Bangkalan. Bus sudah start mulai pukul 05.45 WIB dari Kecamatan Burneh menuju SMK 2, SMAN 3, SMK 1, SMP 2, SMP 4 dan SMA 4. Rute

bus berjalan memutar ke setiap sekolah.

"Begitu juga saat siswa pulang sekolah, kita siapkan untuk kepentingan dan keselamatan pelajar. Langkah yang dilakukan sudah melalui evaluasi ke sekolah-sekolah. Untuk kapasitas bus sendiri berisi 26 tempat duduk dan 9 gantungan pelajar.

Kapasitas maksimal sebanyak 35 pelajar," jelasnya. =MOH RIDWAN/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Industri Lokal

Bangkalan OO

KORAN MADURA

RABU 24 SEPTEMBER 2014

RABU 24 SEPTEMBER 2014||TAHUN No. 0448 |IIITAHUN III No. 0448

Menekuni Bisnis ‘Long Kolong’ PAMEKASAN - ‘Long kolong” atau kolong yang biasa digunakan untuk memperkuat bagian sumur, sudah tidak asing bagi masyarakat Pamekasan. Sebab, jenis barang ini paling banyak dicari oleh masyarakat, untuk melapisi tanah yang dibuat sumur. Baik sumur yang ada sumber airnya, ataupun sumur yang digunakan untuk penampungan kotoran manusia dan dimanfaatkan untuk penampungan air bersih layaknya tendon.

PROSES PEMBUATAN LONG KOLONG. Sejumlah karyawan tengah serius membuat long kolong, karena ada pesanan dari pelanggan.

N

amun paling banyak masyarakat memanfaatkan kolong untuk dibuat sumur penampungan kotoran manusia. Semakin banyaknya masyarakat membuat sumur, dijadikan kesempatan bagi sebagian masyarakat untuk menekuni bisnis pembuatan long kolong.

Salah satunya dilakukan Muzanni (48), warga Dusun Rantonon Desa Pademawu Barat Desa Kecamatan Pademawu Pamekasan. Bisnis dinilai sangat menguntungkan dan memiliki peluang bisnis yang terbuka lebar, mengingat tingginya masyarakat membuat sumur untuk penampungan kotoran manusia.

Hampir setiap minggu, 50 kolong milik Muzanni habis terjual. Harganya Rp 120 ribu setiap

kolong. Apabila dalam 1 minggu laku 50 kilo, maka Muazzani mendapatkan keuntungan hingga Rp 6 Juta.

Menurutnya, pelanggan yang biasa membeli bervariasi, ada yang membeli dalam jumlah besar ada pula yang membeli dalam jumlah kecil. Tergantung yang diinginkan. Biasanya kalau pelanggan yang membeli dalam jumlah besar, yakni pengusaha perumahan. Karena untuk kepentingan mendirikan sumur untuk penampungan kotoran manusia.

Muzanni memiliki 3 karyawan yang bertugas untuk membuat long kolong. Ia tidak memberikan upah setiap bulan, melainkan dihitung dari jumlah long kolong yang berhasil dibuatnya. Upah karyawan bisa diminta kapan saja, tergantung keinginan karyawannya.

Ia memulai bisnis membuat ‘long kolong” tersebut sudah 7 tahun lamanya atau sekitar tahun 2008. Awalnya ia harus jatuh bangun untuk mempromosikan hasil usahanya tersebut. Tetapi ketika masyarakat sudah mengenal kualitas produksi long kolongnya

tersebut, berangsur-angsur permintaan mulai meningkat dan penghasilanya pun juga meningkat. Sehingga sedikit banyak ia bisa menambah upah para karyawannya.

Meningkatnya permintaan long kolong terjadi saat musim kemarau. Sebab di musim tersebut, masyarakat banyak yang membuat sumur, karena tanahnya tidak longsor.

Muazzani masih berencana mengembangkan bisnisnya dengan bahan dan model yang sama dengan ‘long kolong”. Misalnya pembuatan paving atau pun jenis lain.

“Kalau ada modal dan akses posar terbuka, insyaallah, saya akan mengembangkan usaha saya ini, yang bahan bakunya tidak jauh beda dengan pembuatan ‘long kolong”,” ungkap bapak 3 anak ini.

Hafid, salah satu karyawan, mengaku senang dapat bekerja di tempatnya Muzani sebagai pembuat long kolong. Menurutnya, sejak menjadi karyawannya, ia sangat dibantu. Karena perekonomian keluarga dapat tercukupi.

Selama ia bekerja, upahnya tidak pernah telat dan kapan pun saja bisa diambil tergantung keinginan dirinya.

Hafid menceritakan bahanbahan dalam pembuatan long kolong, di antaranya pasir Jawa, batu cor, dan semen. Ketiga bahan tersebut dicampur sesuai dengan kebutuhannya. Setelah semua dicampur, maka secara bertahap, ia memasukkan ke dalam alat pencetak yang sudah tersedia. Baru selanjutnya ia menghaluskan hasil cetakan long kolong tersebut.

Selanjutnya long kolong tersebut dikeringkan selama satu hari. Baru keesokan harinya long kolong tersebut sudah bisa dijual.

Sekalipun pembuatan dan penjualannya di lokasi yang sama.

Setiap hari Hafid bisa membuat 5 sampai 7 buah ‘ong kolong ukuran standar. Kecuali ada pelanggan yang memesan dalam jumlah banyak. Sehingga ia harus lembur hingga larut malam.

Hal serupa juga diakui karyawan lainnya, Malik. Ia mengaku baru 5 tahun bekerja menjadi karyawan Muzanni. Ia mengaku betah bekerja membuat long ko-

fakih amyal/koran madura

long, karena pekerjaannya tidak terlalu rumit dan tidak memakan waktu lama. Apalagi tidak bekerja di bawah terik matahari.

Selama ini, kata Malik, pelanggan tidak pernah protes terhadap kualitas long kolong buatannya itu. Semuanya mengaku puas dengan kualitas yang diberikan kepada pelanggan.

Untuk pelanggan sendiri, ada yang datang langsung ke lokasi pembuatan long kolong, ada pula yang datang ke rumah-rumah karyawan. Sehingga keesokan harinya pelanggan bisa langsung ke lokasi pembuatan. Setiap pelanggan diberikan kebebasan memilih dan mencari sendiri kualitas long kolong yang diinginkan.

Tetapi pada dasarnya kualitasnya sama.

Ia berani buatannya dibandingkan dengan long kolong buatan orang lain. Karena pelanggan sebelum memilih long kolong, diperlihatkan dulu proses pembuatan dan bahan-bahan yang dicampur untuk pembuatan long kolong. Tujuannya agar pelanggan bisa puas. = FAKIH AMYAL/RAH

KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA

Lapsus

JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0448 | TAHUN III

RABU 24 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 |RABU TAHUN III24 SEPTEMBER 2014

MADURA

O

seftia affandy

Belajar Mengenal Diri Sendiri Siapa sangka jika bisa mengenal diri sendiri, tentu yakin akan bisa mengenal kepribadian menilai orang lain. Hal ini menjadi ambisi Seftia Affandy untuk mengembangkan dan membangun komunikasi sesama teman lainnya.

S

ebab, perempuan akrab disapa Tya ini mengatakan masalah pemahaman sulit untuk dijabarkan secara luas. Karena ruang lingkup dari hal ini sangatlah luas. Mengerti dan paham akan sesuatu sangat sulit untuk diterapkan apabila seseorang tersebut tidak memiliki dasar pengetahuan tentang hal itu.

"Dasar dari kepribadian yang baik adalah belajar memahami diri sendiri sebelum pandai menilai dan mengkritik orang lain, bisa sih mudah untuk menilai orang lain, tapi belum tentu kita bisa menilai dan melihat apa yang sudah dan belum kita miliki,"ucapnya.

Mengetahui aspek non-fisik, seperti tingkat kecerdasan seseorang. Sehingga, diri kita bisa mengukur luasnya pengetahuan seseorang, telah mengembangkan berbagai macam tes. Seperti dalam bentuk pertanyaan atau pertanyaan yang kemudian harus dijawab oleh mereka yang sedang diuji.

"Atas dasar jawaban-jawaban, kemudian ditentukan luasnya pengetahuan orang itu sendiri, hal ini juga telah merumuskan alat untuk mengukur sikap, bakat, dan perilaku," katanya. =RYAN HARIYANTO

Nama : Seftia Affandy Tetala : Sampit, 28 September 1997 Alamat : Jalan Selong Permai Sampang Hobi : Jalan-jalan Cita : Perawat Riwayat Pendidikan =SDN Gunung Sekar III =SMP Islam Al Haromain =SMAN 4 Sampang

RIA AYU ANGGRAINI

Ingin Kuliah dari Keringat Sendiri idak ingin memperberat tanggungan orang tuanya.

Setidaknya itu kata yang terlontar dari bibir dara cantik yang lahir di Sampang pada tanggal 23 Agustus 1994. Sebab menurutnya, sudah terlalu banyak hal yang diberikan orang tua padanya. Sedang dirinya mengaku belum bisa membalas/memberi apa-apa. Meski orang tua jika melihat anaknya sukses dan bahagia juga ikut bahagia.

“Selagi bisa mencari uang sendiri dan menyimpannya untuk biaya kuliah, buat apa minta apalagi jadi beban orang tua”, tutur Ria Ayu Anggraini.

Bayangkan sejak lahir hingga sebesar ini, sekolah beberapa tahun. Meski itu kewajiban orang tua, tapi dia pikir sudah saatnya dia menyudahi tanggungan itu. Sejak kecil diajarkan hidup mandiri dan berbagi bersama saudara-saudaranya yang tak beda jauh usianya.

Admin di salah satu UD swasta di Sampang ini berucap, suatu saat akan melanjutkan kembali keinginannya berkuliah agar bisa menjadi sekretaris sesuai harapannya. Ayu, sapaan akrabnya mengatakatan, “Biar sedikit tidak apa-apa, tapi akan lebih puas kalau dari hasil bekerja sendiri”.

Di sela-sela kesibukannya menjadi admin, dia menyempatkan membaca novel dan komik.

Sesekali di waktu liburnya bermain bulutangkis bersama saudarasaudaranya. Penyuka film India ini juga memaparkan, hasil yang diraih dengan usaha sendiri, akan lebih dicintai dan dilakukan dengan ikhlas. Bekerja dari hati akan melahirkan kepuasan bagi kita dan orang lain. “Yang penting sekarang kerja dulu, dimanapun tempat kerjanya”, imbuhnya. =Benazir Nafilah