e Paper Koran Madura 25 Februari 2014

SELASA

KORAN MADURA

25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

1

0328-6770024 SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN III www.koranmadura.com

DPR Terima n 12 Nama Calo K M Hakim Berita Utama hal | 2

KPK Sita Mobil Catherine Wilson Diduga Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Tubagus Chaeri Wardana JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi menyita mobil milik artis Catherine Wilson karena kendaraan itu diduga memiliki keterkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan.

“Telah disita sebuah mobil Nissan Elgrand warna silver metalik bernomor polisi B1387SKB dari Catherine Wilson,”

kata Juru Bicara KPK Johan Budi di kantornya, Jakarta, Senin.

Menurut Johan, mobil itu disita dari rumah milik saudara artis yang biasa dipanggil Keket itu.

“Ada Catherine di sana.

Mobil disita dari rumah saudaranya di BSD (Serpong, Tangerang Selatan),” katanya.

Mobil tersebut, kata Johan, pada awalnya atas nama Keket tetapi pada 2013 beralih nama pemilik. “Pertama (mobil itu) atas nama Catherine. Kemudian 2013 balik nama atas nama saudara-

nya yang diduga merupakan pemberian Wawan.” Sebelumnya, Keket sempat mendatangi Gedung KPK guna mengklarifikasi berbagai hal termasuk keterkaitannya dengan adik Atut itu.

“Dia tadi dimintai keterangan sebagai saksi terkait TPPU. Seseorang tersangka bisa jadi saksi tersebut jika diduga menerima dana dan atau aset,” kata Johan.

Pada Selasa pukul 10.20 WIB, Keket mendatangi KPK dan keluar pada 15.00 namun dalam kesempatan itu artis yang sempat dekat dengan Tommy Soeharto tersebut belum mau buka suara secara gamblang mengenai

apa saja pemberian Wawan kepadanya.

“Enggak ada, gak ada. Silakan tanya saja semuanya ke penyidik. Jadi hanya mengenai kenal tidak kenal (dengan Wawan), mengenai apapun sudah saya sampaikan. Silakan itu konfirmasi kepada KPK,” kata dia.

Hingga saat ini sudah ada tiga artis yang diperiksa KPK karena diduga menerima barang atau uang hasil korupsi yang dilakukan Wawan. Diantaranya Jennifer Dunn, Rebbeca Reijman, dan Chaterine Wilson. Dari ketiganya KPK menyita mobil yang diduga pemberian Wawan. =GAM/ABD/BETH/ANT

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN III

Pahit

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

“Wakil rakyat itu seperti artis,” tutur seorang kawan. “Perilakunya dalam keseharian diperhatikan dan disorot masyarakat,” lanjutnya, sambil menyeruput kopi. “Kok bisa begitu,” sergah teman yang lain.

“Sederhana. Jika terhadap artis masyarakat terhibur hingga terpesona untuk memperhatikan, terkait wakil rakyat masyarakat merasa memiliki hak memperhatikan, mengawasi; karena telah memilihnya.”

Seorang wakil rakyat karena posisinya itu, harus bersikap hati-hati. Melakukan kesalahan sedikit bisa terkesan besar. “Masyarakat akan lebih menyorot seorang wakil rakyat yang melakukan kesalahan ketimbang seorang birokrat,” tegas kawan tadi.

Secara logika memang masuk akal. Yang paling sederhana terkait audit BPK, yang biasanya hanya mengambil sampling beberapa SKPD secara bergiliran kecuali untuk Sekretariat Dewan, yang setiap tahun selalu diperiksa. Seorang kawan dari BPK mengungkapkan, ini lagi-lagi terkait posisi anggota dewan, yang selalu menjadi sorotan publik.

“Secara jumlah, anggaran Sekretariat Dewan itu kecil. Kadang hanya sekitar tiga persen, dari seluruh APBD. Jauh di bawah anggaran pendidikan,” katanya, menjelaskan.

Dari mekanisme penggunaan serta pertanggungjawaban pembiayaan aktivitas anggota DPRD, terlihat sangat detail -untuk tidak menyebut ruwet. Bisa jadi hanya anggota DPR RI yang relatif lebih longgar.

Dalam soal penggunaan dana reses DPRD misalnya, disamping jumlah jauh Mereka juga be- dari proporsional, tata lum sepenuhnya cara pertanggungjawaban sering membuat pening. merupakan produk demokrasi Banyak anggota DPRD dari yang sehat seperti berbagai daerah kadang tak dana reses di negara maju memanfaatkan karena itu tadi, sudah jumyang masyarakat lahnya relatif tak memadai, pemilih membi- pertanggungjawabanayai para caleg nya tergolong “nyelimet.”

Mekanisme itu lagi-lagi terkait dengan posisi anggota DPRD yang memang selalu menjadi sorotan masyarakat; sebagai selebrity lokal.

Persoalan pada akhirnya terpulang kembali kepada anggota DPRD, termasuk para caleg pendatang baru yang akan bertarung pada Pemilu 2014. Bahwa karena posisinya itu, mereka seharusnya menyadari dan memahami. Harus siap dengan konsekwensi sebagai “artis lokal”. Itu artinya, mereka harus beradaptasi, mengikuti tatanan mekanisme yang seakan sudah jadi kodrat, di belahan dunia manapun.

Jangan lupa untuk di Indonesia, karena masih taraf belajar berdemokrasi, ditambah kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit, para anggota dewan itu dianggap memiliki pundi-pundi penuh uang.

Tak usah aneh, bila dari pagi, sejak masih di rumah, sampai ke kantor, banyak konstituen yang datang meminta bantuan. Berbagai proposal permintaan bantuan instan sudah menjadi rahasia umum, banyak bertumpuk di meja anggota DPRD. Lika liku ini tak bermaksud menakut nakuti para calon anggota DPRD. Inilah peta sosial sesungguhnya seputar sosok bernama anggota DPRD. Mereka juga belum sepenuhnya merupakan produk demokrasi yang sehat seperti di negara maju yang masyarakat pemilih membiayai para caleg. Di sini, caleg harus banting tulang membiayai seluruh aktivitas kampanye, sosialisasi. Itupun nanti, ketika sudah terpilih harus berhadapan dengan ratusan proposal. Memang pahit, tapi ternyata masih banyak peminatnya. Termasuk mereka yang saat ini, masih duduk, yang sudah merasakan langsung. =

KORAN MADURA

Berita Utama

SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN III

2

SKANDAL KORUPSI HAMBALANG

KPK Kembali Lakukan Penggeledahan JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait penyidikan kasus korupsi Hambalang dengan tersangka Anas Urbaningrum.

Senin (24/2) tim KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi yang berbeda. “Siang tadi (Senin, 24/2), penyidik KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat dari pukul 11.30 WIB,” ujar Jurubicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/2).

Tiga lokasi yang digeledah tersebut adalah sebuah rumah di kawasan Jalan Kartika Pinang SE 7, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, rumah kedua berada di Cilandak Dalam 1 Nomor 15-16 Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dan ketiga Ruko Pondok Indah Plaza 3E Nomor 10 Jakarta Selatan. “Sampai saat penggeledahan masih berlangsung di tiga tempat tersebut,” papar johan Senin sore (24/2).

Johan mengakatakan dari salah satu dari rumah tersebut adalah milik Mahfud Suroso. Mahfud adalah Direktur PT Dutasari Ciptalaras yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Sport Center, Hambalang, Jawa Barat.

Untuk diketahui, nama Mahfud muncul setelah Nazarudin menyebut namanya saat mengurusi sertifikat

tanah seluas 31 hektar dalam proyek senilai Rp 1,6 triliun. Mahfud diduga menyuap Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto.

CALON HAKIM MK

12

DPR Terima 12 Nama JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat menerima 12 nama calon hakim konstitusi yang akan dibawa dalam uji kelayakan dan kepatutan, kata Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin.

“Terdaftar 12 orang calon hakim Mahkamah Konstitusi. Senin (24/2) pukul 16.00 WIB sudah ditutup pendaftarannya berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi III DPR RI,” kata Aziz di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan Komisi III DPR akan melakukan tahap pembuatan makalah bagi para calon hakim MK. Menurut dia, uji kelayakan dan kepatutan akan dilaksanakan pada 3-5 Maret mendatang dengan waktu masing-masing calon selama 90 menit.

“Besok tahap pembuatan makalah bagi calon hakim MK dan alokasi waktu uji kelayakan dan kepatutan masing-masing calon 90 menit,” =ANT/IMAM

Siap Diperiksa Secara terpisah, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan tidak masalah jika ada kelompok masyarakat melaporkan temuan sejumlah bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) rusak dan karatan dilaporkan ke KPK. Bahkan, KPK sudah selayaknya memeriksa temuan itu. “Ya enggak apa-apa, tahapannya memang seperti itu,” ujar Jokowi sapaan akrab orang nomor satu di Pemprov DKI itu, di Balai Kota, Jakarta, Senin (24/2).

Senada dengan Jokowi, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap

kapan pun bila KPK meminta data terkait masalah bus Transjakarta dan BKTB berkarat itu.

“KPK mau datang geledah semua juga boleh, malah bagus dong,” tegas Ahok.

Diketahui, pagi tadi Ketua Dewan Transportasi Kota (DTKJ), Azas Tigor Nainggolan mendatangi KPK untuk melaporkan dugaan kecurangan pada tender pengadaan ratusan unit Transjakarta.

Kata pria yang akrab disapa Tigor itu, dalam proyek pengadaan bus Transjakarta dan BKTB buatan China ada beberapa kejanggalan dan indikasi penyelewengan. Di antaranya dapat dilihat dari komponen busnya yang berkarat, kemudian tidak adanya berita acara serah terima barang, pemenang yang cenderung mengarah ke satu pabrikan dan spesifikasi tabung BBG yang tidak sesuai dengan rekomendasi BPPT. “Dari empat poin itu, kami menemukan bahwa adanya indikasi permainan antara PT San Abadi selaku agen pemegang merek (APM) bus ANKAI di Indonesia, dengan Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) di Dinas Pehubungan DKI Jakarta,” papar Tigor. =GAM/ABD

Calon Hakim MK

Nama Profesi Dr. Sugianto, SHm, MH

Dosen di Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dengan pendidikan terakhir doktor hukum Universitas Islam Bandung.

Dr. Wahiduddin Adams, SH, MA

Pensiunan Kementerian Hukum dan HAM dengan pendidikan terakhir doktor Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Jakarta.

Dr. Ni’matul Huda, SH., M.HUM

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan pendidikan terakhir doktor hukum UII Yogyakarta.

Dr. IR. Franz Astani, SH., M.Kn., SE., MBA., MM., MSi., CPM

Notaris dengan pendidikan terakhir doktor ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Atip Latipulhayat, SH., LLM., PHD

Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung dengan pendidikan terakhir doktor of philosophy Fakultar Hukum Universitas Monash, Melbourne, Australia.

Prof. Dr Aswanto, SH., M.Si,. DFM

Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan pendidikan terakhir doktor hukum pidana Universitas Airlangga, Surabaya.

Dr. H.R. Dimyati Natakusumaah, SH., MH., M.Si

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP dengan pendidikan doktor ilmu hukum Universitas Padjajaran Bandung.

Prof Dr Yohanes Usfunan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali dengan pendidikan terakhir doktor ilmu hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dr. Atma Suganda,SH., M.Hum

Dosen Kopertis Wilayah IV Jawa Barat-Banten dengan pendidikan terakhir doktor hukum ketatanegaraan Universitas Padjajaran Bandung.

Prof. Dr. H.M Agus Santoso, SH., MH

Dosen Fakultas Hukum Widya Gama Mahakam Samarinda dengan pendidikan terakhir doktor ilmu hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dr. Edie Toet Hendratno, SH., M.Si

Rektor Universitas Pancasila Jakarta dengan pendidikan terakhir doktor ilmu hukum Universitas Gajah Mada.

De. Drs. Ermansjah Djaja, SH., M.Si

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tridharma Balikpapan dengan pendidikan terakhir doktor hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 25 FEBRUARI 2014 SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN III No. 0308 | TAHUN III

33

ATAP RUMAH DARURAT Puluhan atap rumah warga yang rusak akibat erupsi Gunung Kelud ditutup menggunakan terpal di Desa Laharpang, Puncu, Kediri, Jawa Timur, Senin (24/2). Warga menutup atap rumah yang rusak menggunakan terpal itu menghindari guyuran air hujan dan sengatan langsung matahari sambil menunggu perbaikan yang dijanjikan pemerintah. ant/rudi mulya

Sidang Pertama Wawan Batal JAKARTA - Sidang pertama untuk tersangka kasus suap untuk Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan kasus pencucian uang atas nama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik kadung Gubernur Bante Ratu Atut Chosyah, pada Senin (24/2) dibatalkan karena Wawan mendadak sakit. Pada Senin (24/2) pagi, suami Walikota Tangerang Selatan itu dilarikan ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur karena menderita sakit mag dan vertigo.

Menurut pengacaranya, Adnan Buyung Nasution, kondisi tubuh kliennya itu lemah. Wawan, lanjutnya, sempat pingsan sehingga tak cukup jika hanya ditangani dokter di Rumah Tahanan (Rutan) KPK. “Memang lemah sekali sehingga dibawa ke rumah sakit. Tadi langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri,” ujar pengacara senior itu.

Adnan mengaku mengecek langsung kondisi kliennya di rumah sakit. Sedangkan soal kunjungan istrinya Airin, Pia Akbar Nasution, pengacara Wawan lainnya, mengaku belum mengetahuinya. “Tidak tahu kita karena dari KPK langsung dibawa ke Kramat Jati. Jadi, kita tidak tahu apakah Bu Airin ikut ke sana atau tidak,” katanya.

Sedianya, Kamis (24/2) Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat dakwaan Wawan untuk kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Sidang rencananya akan kembali digelar pada Kamis (27/2).

Wawan diduga menyuap Akil melalui advokat Susi Tur Andayani terkait pengurusan sengketa Pilkada Lebak sebesar Rp 1 miliar.

Selain itu, Wawan juga disebut memberikan uang Rp 7,5 miliar kepada Akil setelah adanya permohonan keberatan hasil Pilkada Banten yang dimenangkan pasangan Atut-Rano Karno.

Sementara itu, JPU Tipikor Edy Hartoyo di Pengadilan

Tipikor, Senin (24/2) mendakwa Susi Tur Andayani, kuasa hukum pasangan Amir-Kasmin di Pilkada Lebak, Banten, memberikan uang suap sebesar Rp 1 miliar dari Gubernur Banten Atut Chosiyah dan Wawan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Akil Mochtar.

Uang itu diberikan untuk mempengaruhi Akil dalam memutus permohonan keberatan hasil Pilkada Lebak yang diajukan pasangan calon Bupati Lebak Amir Hamzah dan Kasmin. “Hadiah atau janji tersebut diberikan oleh Tubagus Chaeri Wardana dan Ratu Atut Chosiyah kepada Akil Mochtar melalui terdakwa dengan maksud agar Akil selaku hakim konstitusi dan Ketua Panel Hakim mengabulkan permohonan Amir Hamzah dan Kasmin,” ujar Edy Hartoyo.

Dalam Pilkada Lebak, AmirKasmin kalah suara dengan pasangan Iti Oktavia Jayabaya-Ade Sumardi. Atas kekalahan itu, Amir mengajukan keberatan hasil Pilkada Lebak ke MK. Adapun Susi merupakan kuasa hukum AmirKasim.

Kemudian, pada 26 September 2013, Susi mengikuti pertemuan

di kantor Gubernur Provinsi Banten yang dihadiri Atut, Amir, dan Kasmin. Dalam pertemuan itu, Amir melaporkan pada Atut mengenai peluang dikabulkannya permohonan keberatan Pilkada.

“Atas laporan tersebut, Ratu Atut Chosiyah menyampaikan agar dilakukan pengurusan perkara melalui Akil yang sudah dikenalnya sebagai saudara sendiri,” ujar Jaksa.

Setelah itu, pada 28 September 2013, Susi menghubungi Akil mengenai pertemuan dengan Atut. Akil lalu meminta Susi menyampaikan pada Atut untuk menyiapkan uang Rp 3 miliar jika ingin permohonan keberatan Amir dikabulkan. Sebab, pada 30 September 2013 akan dilakukan Rapat Pleno Hakim.

Melalui telepon, Akil mengatakan, “Suru dia (Atut) siapkan tiga M-lah biar saya ulang (Pilkada Lebak).”

Akil juga mengatakan bahwa Atut telah mengutus Wawan mengurus perkara tersebut. Susi kemudian menyampaikan pada Amir mengenai permintaan Akil.

Namun, Amir menyatakan tidak memiliki uang Rp 3 miliar. “Terdakwa menyarankan agar Amir

bersama Kasmin menghadap Ratu Atut untuk menyediakan dana sesuai permintaan Akil,” lanjut Jaksa.

Atut akhirnya meminta Wawan untuk menyediakan dananya. Namun, Wawan hanya bersedia memberikan Rp 1 miliar. Susi kemudian mendatangi Gedung MK RI, Jakarta setelah menerima uang dari melalui staf Wawan bernama Ahmad Farid Asyari.

Saat itu sidang pleno MK memutuskan membatalkan keputusan KPU Lebak tentang hasil penghitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Lebak dan memerintahkan KPU Lebak melaksanakan pemungutan suara ulang.

Atas keputusan itu, Amir langsung menghubungi Atut dan mengucapkan terima kasih. Seusai pembacaan keputusan, Susi menghubungi Akil untuk menyerahkan uang. Namun, saat itu Akil mengatakan masih menjalani sidang untuk sengketa Pilkada Jawa Timur. Susi akhirnya membawa kembali uang tersebut dan menyimpannya di rumah orang tuanya di Jakarta. =GAM/AJI

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN III

PEMILU 2014

BIN Sinyalir Ada Kelompok Pengacau JAKARTA- Badan Intelijen Nasional(BIN) mulai mengendus potensi ancaman menjelang penyelenggaraan pemilu 2014.

Kurangnya kerjasama antara KPU, Panwaslu dan Bawaslu menjadi salah satu yang dapat menjadi ancaman dalam penyelenggaraan pemilu.

ant/indrianto eko suwarso

PELIPATAN SURAT SUARA. Pekerja melipat surat suara yang telah dicetak di gudang logistik KPUD Kota Depok, Jawa Barat, Senin (24/2). Sebanyak 696 paket surat suara Pemilu 2014 dilipat dan disortir sebelum distribusikan ke PPK di 11 Kecamatan di Kota Depok.

“Kita harap KPU, Panwaslu dan Bawaslu dapat mengerjakan tanggung jawab dengan sebaikbaiknya. Karena potensinya kalau salah satu dari mereka melakukan hal-hal yang kurang itu jadi perdebatan panjang,” ujar Kepala BIN, Marciano Norman di gedung DPR, Senayan Jakarta (Senin 24/2).

Marciano menjelaskan ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak ingin pemilu berjalan dengan sukses. Untuk itu, dia meminta kerja sama media untuk memberitahu masyarakat bahwa nasib Indonesia sangat ditentukan dari Pemilu. “Kita semua bertanggungjawab agar negara jadi lebih baik. Jadi saya harap pemilik hak pilih salurkan suara dengan baik tanpa terintimidasi dan pilih sesuai keinginan,” tegasnya.

Dia mengatakan bencana alam kerawanan lain yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemilu. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa hal ini sudah diantisipasi oleh sejumlah pihak seperti pemda, kementerian, dan BNPB. “Mereka sudah siap karena titik rawan bencana sudah

jelas petanya,” tandasnya.

Sementara itu, Kepolisian diingatkan untuk lebih sigap lagi dalam persiapan pengamanan Pemilu 2014. Terutama fokus pengamanan di wilayah-wilayah pemilu yang dianggap memiliki sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan. “Sejauh ini kami menilai sistem pengamanan TPS tidak banyak berubah dari pemilu sebelumnya. Jumlah TPS jauh lebih banyak dari jumlah polisi. Satu polisi jaga empat sampai lima TPS. Ini harus diwaspadai,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane dalam diskusi ‘Pemilu 2104 Bersih?’ di Rumah Makan Horapa Menteng, Jakarta, Senin (24/2).

Mendekati Pemilu kali ini, Neta mengingatkan Polri harus memetakan TPS-TPS yang rawan berpotensi adanya tindak kecurangan dan konflik di seluruh Indonesia. Salah satunya di Kalimantan Timur. Menurutnya, ada sekitar 3000 TPS rawan di provinsi tersebut yang juga dipengaruhi konflik sosial. = GAM/ABD

PDIP: Waspadai DPT Siluman!

Pemilu Tinggal 43 Hari, Persiapan KPU Diragukan JAKARTA-Kemampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pemilu kembali diragukan. Pasalnya, mendekati pelaksanaan pemilu 9 April 2014, baru 66 persen surat suara yang telah selesai diproduksi hingga didistribusikan ke KPU Daerah.

Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, sejauh ini sudah 157juta surat suara yang dikirimkan ke daerah. Selebihnya, kemungkinan sudah sampai namun belum dilaporkan. “Yang sudah dikirim dan dilaporkan ada

157 juta, sisanya ada yang sudah dikirim tapi masih on progress, ada yang sudah dikirim tapi belum dilaporkan ada yang memang belum dikirimkan,” ujarnya.

Meskipun pemilu tinggal 44 hari dan pendistribusian surat suara masih belum selesai, Arief tetap optimis pemilu akan berjalan lancar dan surat suara akan selesai dikirim tepat waktu.

“Ya jadilah, Insya Allah nanti pemilu 9 April. Kan memang sebagian masih proses produksi, tapi mesin-mesin percetakannya itu kan bisa bikin sampai 60 ribu surat suara perjam, jadi keburu lah,” tandasnya.

Sementara itu, terkait dengan surat suara yang jumlahnya mengelembung, dia mengatakan fenomena lebihnya surat suara yang dikirim

ke beberapa daerah dianggap normal. “Ya kan kita buat logistik itu berdasarkan DPT dan kita telah melakukan penyempurnaan juga, tapi ya kalau memang ada kelebihan ya kita hanguskan,” ujarnya.

Meskipun begitu, Arief tak menampik bahwa proses penyempurnaan itu memang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penambahan surat suara. “Hasil penyempurnaan, beberapa memang harus ditambah, tapi kalau ada yang kelebihan pasti kita musnahkan,” ujarnya.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa jumlah surat suara yang di kirimkan ke Maluku adalah dua kali lipat dari jumlah DPT di wilayah tersebut.

PDI Perjuangan masih risau dengan persoalan kemungkinan

terjadinya manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan umum 2014.

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan, Arif Wibowo mengaku pesimis dengan keadaan DPT, apalagi dikaitkan dengan logistik pemilu.

Menurut dia, bicara logistik tidak bisa dilepaskan dengan DPT, sebab basis logistik adalah DPT. Arif pun menilai KPU belum memiliki keseriusan memperbaiki DPT yang sudah ditetapkan sebanyak 186 juta itu. “DPT sangat berbahaya. Jangan sampai hantu dijadikan orang dan menjadi pemilih siluman,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II ini mengungkapkan, distribusi logistik merupakan masalah tersendiri di Pemilu 2014. Tapi persoa-

lan itu bisa diselesaikan dengan mengerahkan prajurut TNI misalnya, dan bukan masalah yang luar biasa.”Sedangkan DPT sangat berbahaya. Dua kali kita minta koreksi mulai dari alamat sampai kecamatan tapi KPU tidak meresponnya,” jelas Arief.

Beberapa waktu lalu Arif mengatakan, ada tujuh masalah pada DPT, yaitu alamat kosong, jenis kelamin tidak ada, tanggal lahir juga tidak ada, NIK kosong, NIK tidak memenuhi standar, NIK tidak mencapai 16 Digit, dan NIK Ganda. Ketujuh jenis masalah DPT di atas adalah pelanggaran terhadap Pasal 33 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 25 FEBRUARI 2014 SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN III No. 0308 | TAHUN III

55

FINANSIAL

Lembaga Keuangan Bisa Tereliminasi JAKARTA- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai peningkatan pemahaman masyarakat terhadap industri keuangan telah menciptakan sikap kritis. Sehingga rendahnya pelayanan terhadap konsumen akan membuat eksistensi lembaga jasa keuangan tereliminasi dari persaingan bisnis.

ant/andika wahyu

KELANJUTAN PROYEK MRT JAKARTA. Pekerja menyelesaikan pekerjaan pondasi proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (24/2). PT MRT Jakarta menyatakan proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) Jakarta telah memasuki proses tender tahap akhir dengan sisa dua paket pengerjaan yang masih belum selesai proses tendernya, yakni paket CP 107 yang merupakan pengadaan untuk sistem persinyalan dan rel serta paket CP 108 yang merupakan pengadaan untuk rangkaian kereta.

Pungutan OJK Tak Sepenuhnya Terkonsolidasi JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengenakan pungutan berganda pada lembaga perbankan yang memiliki anak perusahaan yang bergerak di industri keuangan nonbank (IKNB).

Sehingga, pengutipan pungutan akan dilakukan otoritas pada masing-masing entitas.

Hal tersebut seperti dikatakan Kepala Eksekutif Bidang Pengawasan Perbankan, Nelson Tampubolon di Jakarta, Senin (24/2).

Menurut Nelson, OJK tidak mengkonsolidasikan pengenaan pungutan bertahap terhadap perbankan yang berkisar 0,03-0,045 persen dari total aset.

Sehingga, lanjut dia, lembaga perbankan yang memiliki anak usaha di bidang jasa keuangan akan dikenakan pula pungutan yang akan berlaku efektif pada 1 Maret 2014 tersebut. “(Pengenaan pungutan) pada masing-masing entity. Jadi, bank mempunyai hitung-hitungan aset dan asuransi dibayar

sendiri walaupun sebagai anak usaha. Masing-masing terkena pungutan, tidak dikonsolidasikan,” paparnya.

Dia menjelaskan, keputusan mengani pungutan terhadap lembaga jasa keuangan sudah ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan Pemerintah tentang Pungutan Industri Jasa Keuangan. “Sudah diputuskan pungutan itu, tetapi yang dipungut pada 2014 akan digunakan untuk tahun 2015,” kata Nelson.

Ketika disinggung mengenai rencana pengaturan pemberian hadiah oleh bank, Nelson mengatakan, sejauh ini OJK belum merancang peraturan yang akan membatasi perbankan untuk memberikan hadiah kepada nasabah.

Sebelumnya, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK, Endang Kussulanjari mengatakan, pihaknya berencana mengatur mengenai iming-iming hadiah dari bank kepada nasabah. Pasalnya, persaingan menarik nasabah dengan pemberian hadiah semakin gencar dilakukan industri perbankan. = GAM

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad di Jakarta, Senin (24/2) saat berpidato pada acara pelantikan Adi Soesetyantoro sebagai Kepala Regional I yang meliputi Jabodetabek, Banten, Kalimantan dan Lampung.

Muliaman meminta agar para pelaku industri jasa keuangan untuk lebih berkonsentrasi pada upaya peningkatan layanan nasabah. “Kita sudah memasuki era baru, ketika perhatian terhadap klien meningkat.

Perhatian seperti ini mungkin akan sulit terjadi pada lima atau sepuluh tahun lalu,” ujarnya.

Dia menyebutkan, saat ini industri jasa keuangan tengah berhadapan dengan masyarakat yang memiliki tingkat pemahaman lebih tinggi mengenai jasa keuangan. “Mereka lebih kritis, sehingga kalau kita gagal merespon dengan pelayanan yang baik, maka rasanya kita akan dieliminasi. Sehingga, saat ini pelayanan

konsumen menjadi isu penting,” kata Muliaman.

Muliaman mengaku, OJK terus memantau sejumlah informasi dari publik yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan. “Mudahmudahan akses informasi ini membuat masyarakat juga semakin confidence dalam mengambil keputusan keuangan,” imbuhnya.

Dengan demikian, jelas Muliaman, para pemimpin Kantor OJk di daerah diminta untuk meningkatkan kerjasama dengan stake holder maupun kepala daerah.

“Industri keuangan tidak hanya tumbuh di kota besar, tetapi juga di daerah. Sehingga, kesadaran masyarakat untuk memiliki hubungan dengan lembaga keuangan semakin meningkat. Ini dibuktikan dengan tumbuhnya income masyarakat,” paparnya. = GAM

PERBANKAN

BRI Incar Bank Kecil JAKARTA-Rencana Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengakuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) kembali berembus.

Informasi yang berkembang menyebutkan pengambil-alihan Bank BTN oleh BRI sudah mencapai tahap akhir (finalisasi). Namun BRI menepis rumor itu. Pasalnya, hingga saat ini belum ada upaya resmi yang dilakukan perusahaan untuk ‘mencaplok’ Bank BTN. Selain BRI, Bank Mandiri juga disebut-sebut berniat mengakuisisi BTN. Direktur Keuangan Bank BRI, Ahmad Baiquni, mengatakan memang perusahaan telah menyiapkan anggaran dana Rp 3 triliun untuk melakukan aksi akuisisi. Namun, sasaran perusahaan ialah perbankan berskala kecil, asuransi atau sekuritas.

“Belum ada, memang di RBB (rencana bisnis bank) merencanakan pertumbuhan anorganik, akan lakukan akuisisi, bisa bank skala kecil, asuransi, sekuritas. Cuma targetnya sampai sekarang belum ketemu,” ujarnya saat acara ‘Bank BRI dan OJK Kerjasama Operasional Mobil Simolek’ di Gedung BRI Pusat, Jakarta, Senin (24/2).

Kendati demikian, pihaknya membantah tahap akuisisi Bank BTN sudah mencapai tahap akhir (finalisasi). Diakuinya, hingga saat ini belum ada upaya resmi yang dilakukan perusahaan untuk ‘mencaplok’ Bank BTN. “Kami terus mencari target,” jelas dia.

Sebelumnya, Direktur Utama Bank BTN Maryono menanggapi isu pencaplokan tersebut belum terbukti kebenarannya. Namun pihaknya tidak buru-buru menutup kemungkinan itu.

“Isu itu belum tentu benar dan belum tentu salah. Bukan fakta dan kenyataan. Kami tetap konsentrasi bagaimana meningkatkan performance lebih baik,” ujarnya saat acara ‘paparan kinerja Bank BTN TW4 2013’ di Kantor Pusat Bank BTN, Jakarta.

Dia menuturkan, sejauh ini belum ada pembicaraan serius terkait isu akuisisi dua bank pelat merah itu terhadap BTN. “Sampai saat ini manajemen belum pernah diajak bicara masalah akuisisi, baik oleh Bank Mandiri maupun BRI,” ungkapnya. = GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN III

PRODUKSI BERAS

Meningkat Meski Lahan Susut

ant/andika wahyu

IHSG DAN PEMILU. Seorang pria mengamati layar elektronik yang menunjukkan pergerakan harga saham di Mandiri Sekuritas, Jakarta, Senin (24/2). Head of Equity Research Mandiri Sekuritas John Rachmat menyatakan apabila presiden yang terpilih sesuai dengan ekspektasi pasar, maka pengaruh pemilu berdampak positif ke pasar modal (election rally) yakni IHSG diperkirakan mencapai 5.550 pada akhir 2014.

Produksi Migas di Madura Meningkat JAKARTA-Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) mampu memproduksikan minyak dan gas sebesar 18.086 barel minyak per hari (BOPD) dan 114,5 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) pada tahun 2013.

Produksi ini mengalami peningkatan yang signifikan, di mana pada awal tahun hanya mampu berproduksi 6.284 BOPD dan 96,4 MMSCFD. Produksi puncak PHE WMO sempat menyentuh catatan produksi harian tertinggi di tahun 2013 sebesar 28.262 BOPD dan produksi gas mencapai 125 MMSCFD. PJ Direktur Operasi dan Produksi Pertamina Hulu Energi Bambang H Kardono mengataka pencapaian produksi ini merupakan hasil yang didapat melalui berbagai aktivitas eksplorasi dan pengembangan.

Sebanyak 3 sumur eksplorasi dan 24 sumur pengembangan telah berhasil diselesaikan sehingga sempat menyentuh catatan produksi harian tertinggi di tahun 2013 sebesar 26.282 BOPD dan produksi gas mencapai 125

MMSCFD. Tambahan produksi itu berhasil dicapai diantaranya melalui reaktivasi lapangan PHE-40 yang berhasil menyumbangkan produksi sebesar 2.508 BOPD dan 12,9 MMSCFD. Pemasangan pipa sepanjang 21 km dari PHE-38B ke PPP telah berhasil dilakukan sehingga minyak dan gas dari lapangan PHE 38B sebesar 12.500 BOPD dan 13,7 MMSCFD dapat dialirkan. Dua (2) lapangan baru yaitu PHE-54 dan PHE-39 juga berhasil memberikan kontribusi produksi sebesar 2.578 BOPD dan 17,7 MMSCFD dari lapangan PHE-54 serta 1.310 BOPD dan 0.6 MMSCFD dari lapangan PHE-39.

Selain itu, sepanjang tahun 2013, PHE WMO berhasil melakukan 3D Broadband Seismik seluas 900 km2, menambah contingent resources (2C) sebesar

29.98 juta barel minyak (MMBO) dan 60.24 miliar kaki kubik (BCF) atau 40.02 juta barel minyak ekuivalen (MMBOE) serta menambah cadangan (P1) sebesar 16.8 MMBO dan 62.5 BCF atau 27.6 MMBOE. PHE WMO juga berhasil memperoleh persetujuan rencana pengembangan (POD) Integrasi-1 dari SKK Migas. “Tahun Pemboran yang dicanangkan oleh SKK Migas pada tahun 2013 sangat membantu upaya PHE WMO dalam meningkatkan produksi minyak dan gas agar dapat mencapai target. Kami akan terus melakukan upaya-upaya agar pencapaian produksi ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan di masa mendatang,” ujarnya di Jakarta, Senin (24/2).

Untuk tahun 2014 ini, produksi minyak dan gas bumi PHE WMO ditetapkan sebesar 21.432 BOPD dan 113 MMSCFD sesuai dengan target yang disetujui SKK Migas pada Work Program & Budget (WP&B) 2014.

PHE WMO juga menunjukkan komitmen terhadap lingkungan

di area operasi serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi seluruh pekerja PHE WMO. Di penghujung tahun ini, PHE WMO berhasil memperoleh penghargaan PROPER Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup, penghargaan Industrial Peace Award kategori zero conflict dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis di lingkungan perusahaan dari Gubernur Jawa Timur, Penghargaan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup kategori RKLRPL dengan predikat Terbaik dari Gubernur Jawa Timur, Penghargaan Breakthrough Production Award dan Patra Adikriya Bhumi dari PT Pertamina (Persero).

Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) adalah operator dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Blok WMO dibawah SKK Migas yang dimiliki oleh Pertamina sejak 2011. Wilayah operasi PHE WMO terletak di sebelah Barat Daya Pulau Madura, Jawa Timur dengan luas area 1.666,26 km2. =GAM

JAKARTA- Produksi beras nasional diperkirakan tetap meningkat sehingga selama 2010-2014 posisi surplus 10 juta ton akan tercapai, meski setiap tahun ada penyusutan lahan untuk pemukiman dan industri.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero) yang juga Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Upik Ruslina Wasrin dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, pada 2013 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 235 juta orang dan membutuhkan beras sebanyak 235 juta x 139 kg/orang, sekitar 32.665 juta ton.

Sedangkan target peningkatan produksi pada 2013 sebanyak padi 72 juta ton GKP (Gabah Kering Panen) padi atau setara 39.600.000 ton beras, sehingga secara teori sudah melebihi kebutuhan.

Namun realisasi di lapangan pada 2013 hanya 69,27 juta ton atau setara 38.098.500 ton beras, tambahnya, meskipun demikian tetap dapat mencapai swasembada.

Sedangkan target 2014, tambahnya, sebesar 43.046.000 ton beras untuk kebutuhan yang hanya 33.013.000 ton.

“Artinya masih akan ada surplus sebesar 10 juta ton beras.

Dengan demikian dapat dikatakan swasembada beras sudah tercapai di tahun 2010-2014 ini,” katanya.

Dengan kata lain, tegasnya, surplus 10 juta ton sebagai antisipasi kenaikan penduduk yang tiga persen dari 235 juta masih sangat mencukupi.

Menurut Upik, keberhasilan Indonesia mencapai swasembada dan surplus produksi beras hingga mencapai 10 juta ton dalam empat tahun terakhir tidak terlepas dari keberhasilan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi para petani.

“Pekerjaan rumah penting selanjutnya adalah bagaimana pendapatan dan kesejahteraan petani juga bisa meningkat secara signifikan,” katanya.

Lebih lanjut Doktor Ilmu Pertanian ini menyatakan, keseriusan dan kerja keras pemerintah di bidang pertanian harusnya diikuti bidang lain, seperti perdagangan. =ANT/EDY

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Salam Songkem

Gairah Bangsa endiami negeri yang baik merupakan gairah bangsa.

Tentu tidak ada seorang pun di negeri ini yang mendambakan hidup di negeri yang biadab. Sebab kebiadaban negeri tidak hanya menyengsarakan rakyatnya sendiri, namun juga dapat menimbulkan mudarat pada daerah-daerah di sekitarnya. Kebiadaban tidak hanya identik dengan negara adikuasa yang cenderung membombardir negara-negara tetangganya yang lemah, seperti dialami Irak, Afganistan, dan banyak lagi negeri lemah lainnya yang kini meninggalkan sejarah suram.

Indonesia tentu tidak ingin bernasib serupa negara-negara yang terinjak-injak itu. Rakyat tentu juga tidak mendambakan negeri yang didiaminya ini menjadi negara yang terluka akibat ekspansi kekuasaan negara lain. Keinginan itu seharusnya mengobarkan semangat negeri ini dan semua penduduknya untuk terus berbenah menjadi lebih baik dan lebih kuat. Namun bagaimana keinginan tersebut bisa tercapai apabila negeri ini terus menerus dirundung masalah internal yang berkepanjangan, tanpa ada kejelasan berakhirnya.

Para petinggi negeri ini lebih sibuk memikirkan kepentingan pribadinya daripada mengurus negaranya. Sehingga yang ada KKN semakin merajalela, seakan tak gentar dengan berbagai koruptor yang telah dikarantina KPK. Ada lagi diantara mereka lebih sibuk mengurus partai dan target pemenangan pemilu agar bisa dan kembali menduduki kursi bergading di lingkungan eksekutif maupun legislatif.

Pejabat penting di instansi pemerintahan juga tak kalah bobroknya, ‘memanipulasi’ angka-angka di atas kertas yang disodorkan ke publik untuk menutup rapat-rapat kesalahan yang diperbuat secara pribadi maupun berjamaah. Betapa birokrasi sudah didiami oleh penjahat-penjahat yang bertopeng resi, sehingga membawa negeri ini terus menerus dililit utang yang tak terbayarkan, akibat kekayaan dan potensi ekonomi negeri ini dikorup dan dibawa lari ke negeri tetangga. Bila disebutkan misalnya tunggakan tunjangan sertifikasi di Jawa Timur sejak 2008 lalu hingga 2013 mencapai Rp 800 juta, sedangkan secara nasional tunggakan sertifikasi di lingkungan Kemenag mencapai Rp 3.8 triliun. (*)

KORAN MADURA

Opini

SELASA 25 FEBRUARI 2014 No. 0308 | TAHUN III

SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN III

77

Dunia Usaha Galau karena Kenaikan Listrik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini telah menyetujui kenaikan tarif daftar listrik yang akan berlaku mulai Mei 2014. Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) bagi emiten yang masuk katagori konsumen 1-3, besarnya 8,6% per 2 bulan sekali. Jika dikalkulasikan kenaikan listrik mencapai 38,9 % per tahun.

D

ampak yang akan terjadi atas kenaikan tarif dasar listrik terhadap dunia usaha hususnya para emiten industri manufaktur akan menggerus margin laba usaha para emiten hingga 20% sampai ahir tahun ini.

Fonomena kenaikan TDL menjadi beban yang signifikan buat dunia usaha karena listrik merupakan komponen biaya produksi akan naik 2% dari total biaya produksi yang tak dapat dihindari. Biaya listrik misalnya dalam struktur produksi semen per ton sekitar 11%, sehingga dengan kenaikan tarif listrik biaya produksi akan naik 2% dari total biaya produksi.

Kenaikan TDL ini disebabkan pemerintah melakukan pengurangan subsidi kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pengurangan subsidi sangat sensitif karena imbasnya akan dirasakan ke segala lapisan masyarakat.

Subsidi listrik pada 2013 mencapai sekitar 93,52 triliun, namun setelah dinaikkan subsidi menciut menjadi Rp. 78,63 triliun.

Subsidi listrik yang diberikan pemerintah adalah selisih antara biaya pokok penyediaan ditambah margin laba PLN dengan harga jual dikalikan volume penjualan.

Dengan demikian naiknya subsidi listrik karena naiknya biaya pokok penyediaan atau meningkatnya volume penjualan. Biaya pokok penyediaan sangat dipengaruhi oleh nilai tukar dolar AS terhadap rupiah dan harga energi primer terutama harga batubara, gas dan BBM. Sedangkan harga jual sangat dipengaruhi oleh tarif tenaga listrik yang ditetapkan pemerintah.

Kondisi di tahun 2014 rupiah kita melemah terhadap dolar AS sehingga akan membengkakkan biaya pokok penyediaan. Pada 2013 harga jual listrik per kilowatt hour (Kwh) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 800, sedangkan biaya produksi penyediaan Rp. 1.200. Jadi pemerintah mensubsidi Rp. 400 per Kwh. Atas dasar data tersebut, pemerintah berargumen dalam menaikkan TDL dikarenakan subsidi BBM sudah sangat besar dan perlu dikendalikan agar keuangan negara tidak termakan habis untuk membiayai subsidi, apalagi kalau subsidi hanya dipakai untuk keperluan yang tidak produktif.

Jika diurai angka penerimaan subsidi listrik tahun 2013, sektor konsumen rumah tangga dengan 450 VA sebesar Rp. 21,15 triliun yang digunakan bagi 22,17 juta konsumen sehingga rata-rata memperoleh industri listrik sebesar Rp. 79.000 per bulan perkonsumen.

Sedangkan untuk industri besar diatas 200 KVA sebesar Rp. 12,9 triliun yang digunakan oleh 10.486 konsumen yang artinya industri besar menikmati subsidi listrik Rp. 103 juta per bulan perkonsumen.

Pemberian subsidi merupakan hal lazim yang dilakukan negara, terutama dinegara yuang sedang berkembang, dengan tujuan yang utama untuk membantu rakyat agar tidak terlalu terbebani.

Contohnya Afrika Selatan memberikan subsidi listrik kepada konsumen yang tidak mampu dengan cara menggratiskan pemakaian listrik per bulan untuk pemakaian

hingga 50 Kwh. Demikian pula dengan pemerintah Arab Saudi memberi harga BBM bersubsidi bagi rakyatnya. Namun uniknya di Cina tarif listrik untuk sektor industri bisa lebih rendah dari tarif listrik untuk konsumen rumah tangga. Hal ini dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan sektor industri, dan pada ahirnya berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah sebelum menaikkan TDL hendaknya menghitung ongkos sosial yang akan timbul atas kenaikan ini.

Karena kenaikan TDL akan dikhawatirkan membuat harga bahan baku ikut naik maka terjadilah inflasi. Kajian beberapa ekonom menjelaskan bahwa setiap terjadi kenaikan TDL akan memicu inflasi sekitar 0,3 persen.

Seharusnya PLN harus melakukan efesiensi dengan demikian besaran subsidi dapat ditekan dengan terjadi efesiensi bila ditekan melalui biaya pemeliharaan, biaya bahan bakar, biaya kepegawaian. Untuk penekanan biaya bahan bakar, PLN dapat terus melakukan dengan mengendalikan harga energi primer, meningkatkan efisiensi produksi.

Selain itu, memperbaiki efisiensi penyaluran (susut energy), memperbaiki fuel mix sehingga akan semakin banyak menggunakan energi yang harganya relatif lebih murah.

Walaupun kajian yang dilakukan oleh Morgan Stanley, memberikan hasil pencapaian efisiensi

produksi PLN dibanding perusahaan listrik sejenis didunia seperti dengan Malaysia, Inggris, Prancis, Amerika, Hongkong, Italia, Sapanyol.

Hanya perusahaan listrik Korea yang efesiensinya lebih baik. Namun penulis tetap berharap efisiensi PLN terus dapat ditingkatkan sehingga dapat menekan biaya pengadaan produksi.

Dunia perdagangan sebenarnya sedang mengalami banyak persoalan, mulai dari kenaikan Upah Minimum Provisi (UMP), kenaikan harga BBM subsidi dan melemahnya nilai tukar rupiah dan sebentar lagi akan dibebani dengan kenaikan tarif dasar listrik. Beberapa industri akan mengalami guncangan hebat, misalnya industri tekstil yang akan semakin sulit karena saat inipun industri tekstil berjuang keras untuk berkompetensi dengan produk tekstil dari negara lain.

Para ekonom pemerintah hendaknya perlu memikirkan jalan keluar untuk memecahkan persoalan ini. Tekanan krisis ekonomi global dan juga kondisi di tahun politik yang serba tak menentu, pastinya akan membuat suasana ekonomi menjadi bertambah sulit yang akan menghadang para pelaku bisnis.

Pemerintah perlu sigap melakukan langkah kongkrit guna menolong pelaku usaha agar bisa bertahan, salah satunya dengan membuat keputusan yang jitu sehubungan dengan tarif dasar listrik.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SELASA 25 FEBRUARI 2014 No. 0308 | TAHUN III

SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN III

OPINI 8

Kurikulum 2013 Siap Diimplementasikan SURABAYA - Sebanyak 1.232 guru dan kepala SD/MI di bawah naungan Pengurus Wilayah (PW) Lembaga Pendidikan (LP) Maarif Nahdlatul Ulama Jawa Timur telah siap mengimplementasikan Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2014/2015.

kurikulum banyak madrasah baru dapat melaksanakan dua hingga tiga tahun setelah implementasi berlangsung," katanya.

Alasannya, madrasah dan sekolah belum mendapat

"Seribu lebih guru itu merupakan peserta Workshop Implementasi Kurikulum 2013 sejak angkatan pertama pada Oktober 2013 hingga angkatan ke-13 pada 22 Februari 2014," kata Ketua PW LP Maarif NU Jawa Timur Prof.

Dr. H. Abd. Haris M. Ag. di Surabaya, Senin (24/2).

Ia menjelaskan workshop yang digelar di Gedung Pusdiklat LP Maarif NU Jatim itu ditargetkan tuntas hingga bulan Juni 2014 untuk guru kelas 1 dan 4 serta kepala SD/MI se-Jawa Timur.

"Diperkirakan akan mencapai

pengetahuan yang cukup untuk menerapkannya. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum menjangkau pada level madrasah/sekolah swasta terpencil,

2.000 guru dan kepala sekolah/ madrasah, sehingga pada tahun pelajaran 2014/2015, kami menerapkan Kurikulum 2013 secara 100 persen sebagaimana program pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud," katanya.

Menurut Haris, PW LP Maarif NU Jawa Timur memang tidak mau terlambat dalam merespons kebijakan pemerintah yang menjadi kebutuhan sekolah dan madrasah di lingkungan LP Maatif NU se-Jatim.

"Hal ini berkaca pada pengalaman tahun 2006 ketika pemerintah melakukan perubahan

padahal mayoritas madrasah/sekolah di bawah binaan LP Maarif NU. "Karena itu, untuk Kurikulum 2013, kami sejak awal sudah menyiapkan madrasah dan sekolah hingga waktunya nanti, yakni tahun pelajaran 2014/2015 langsung bisa mengimplementasikan dengan baik," katanya.

Sementara itu, Direktur Pusdiklat LP Maarif NU Jawa Timur Abdullah Sani MPd berharap kegiatan seperti ini ke depan dicakup pemerintah, karena pada era yang seperti ini, anggaran untuk pendidikan tidak boleh membedakan antara negeri dan swasta.

"Terus terang saja, pelaksanaan workshop ini bersumber dari dana patungan mulai dari sekolah, cabang, dan wilayah LP Maarif. Kami mengambil inisiatif

itu, karena hingga waktu implementasi kurang tiga bulan lagi saat inibelum ada pelatihan untuk sekolah/madrasah. Kalau pun ada mungkin belum menjangkau semua madrasah," katanya.

Ia menambahkan pelaksanaan workshop dilaksanakan selama tiga hari pada setiap angkatan, namun meskipun tiga hari, materinya setaraf dengan 10 hari sebagaimana pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud.

"Materi sama, bahkan ditambah dengan materi lain yang mendukung implementasinya nanti yakni ditambah dengan pendalaman tentang regulasi dan program excel untuk penilaian otentik," kata mantan Kepala SD Khadijah, Wonokromo, Surabaya itu. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

KORBAN KELUD

Untuk Apa Gubernur Inap di Pengungsian?

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menaruh perhatian penuh terhadap nasib warga korban bencana Gunung Kelud. Buktinya, tadi malam Pakde Karwo, begitu ia biasa disapa kembali ketengah-tengah para korban gunung Kelud dan menginap di lokasi pengungsian bersama para korban di wilayah Kediri.

"Karena di lokasi tersebut masih banyak pengungsi, malam ini (tadi malam, red) saya akan ke lokasi," kata Pakde Karwo saat ditemui di gedung negara Grahadi, Surabaya sebelum bertolak ke Kediri.

Menurutnya, kehadirannya kembali ketengah-tengah pengungsi untuk memberikan dukungan moril sekaligus untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan mereka saat ini.

Yang mendesak adalah melakukan rekonstruksi kembali rumah-rumah mereka yang rusak diterjang erupsi Gunung Sinabung. Proses rekonstruksi sejumlah rumah rusak akibat erupsi Kelud , tambah gubernur, sudah dimulai kemarin. Ada yang menarik dalam proses rekonstruksi kali ini.

Hasil kesepakatan, rumah milik warga yang tidak mampu yang didahulukan untuk direkonstruksi bukan berdasarkan

tingkat kerusakan.

"Hasil kesepakatan yang diprioritaskan adalah milik warga yang tidak mampu bukan rumah yang rusak berat," tegasnya.

Selain petugas melakukan rekonstruksi rumah, pihak Pemprov Jatim melalui Dinas PU Cipta Karya Jatim menyediakan disitribusi air bersih di sejumlah wilayah. Untuk di wilayah Kediri, seperti di Kecamatan Kepung ada 20 unit, di Puncu ada 18 unit, Wates 13 unit dan Ngancar 3 unit.

"Ada 11 truk tangki yang keliling di kediri. Sementara di Malang karena medannya sulit disediakan 23 truk tangki," jelasnya.

Sementara, karena status Gunung Kelud masih Siaga, dia meminta kepada aparat kepolisian dan TNI untuk tegas kepada warga yang menerobos radius 5 kilomater dari bibir kawah.

Pasalnya, jarak tersebut adalah zona merah sesuai dengan rekomendasi dari Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi (PVMBG). "Saya mengimbau untuk warga menaati rekomendasi itu. Saya juga minta aparat kepolisian untuk tegas melarang warga yang nekad masuk," tukasnya. = E HANA DIMAN

ant/rudi mulya

SEKOLAH TERDAMPAK PARAH ERUPSI KELUD. Sejumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri III Puncu membersihkan ruang kelas mereka dari material vulkanik letusan Gunung Kelud, Kediri, Jawa Timur, Senin (24/2). Sejumlah bangunan sekolahan di kawasan Kecamatan Puncu dan Kecamatan Kepung Kediri rusak parah dampak dari erupsi Gunung Kelud, sehingga ruang kelas tidak bisa digunakan untuk proses belajar mengajar karena atap kelas jebol dan rusak parah.

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN

9

PERATURAN DAERAH

Perda Perlindungan Anak Siap Saji SURABAYA - DPRD Provinsi Jawa Timur akhirnya menyetujui dan mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang sistem penyelenggaraan perlindungan anak menjadi peraturan daerah (perda) dalam Rapat Paripurna di DPRD Jatim, Senin (24/2). Pengesahan ini dilakukan setelah melalui proses pembahasan yang panjang.

Sepuluh fraksi yang ada di dewan sepakat raperda tersebut diundangkan menjadi perda meski ada beberapa catatan penting yang harus disempurnakan dalam perda tersebut.

Fraksi Demokrat misalnya, menyetujui perda tersebut, namun yang perlu ditindaklanjuti yaitu dilakukan harmonisasi pengaturan normanya, serta penguatan posisi hukum perda tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah provinsi Jatim terhadap kehidupan anak-anak. Sehingga komitmen untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak itu sudah menjadi tekad pemerintah dalam semua tingkatannya. " Kami berharap dalam perda ini nanti memang benar-benar memberikan perlindungan kepada anak secara sistematik dan tepat sasaran, serta selanjutnya Fraksi Partai Demokrat akan melakukan pengawasan fungsional terhadap perda tersebut," kata Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat (PD) Jatim, Nur Muhyidin saat membacakan pandangan fraksinya.

Pendapat yang sama juga disampaikan Fraksi Kebangkitan Bangda (FKB) DPRD Jawa Timur.

Juru Bicara Fraksi, Anisah Syakur, fraksi PKB menyatakan menyetujui raperda penyelenggaraan perlindungan Anak menjadi perda.

"Kami berharap perda anak ini nantinya dapat memberikan perlindungan kepada hak anak-anak di Jatim agar dapat hidup secara layak tanpa ada

kekerasan lagi," tegasnya.

Maka itu fraksi PKB berkesimpulan bahwa perda tersebut telah memenuhi unsur atau prasyarat untuk dijadikan sebuah perda anak baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridisnya.

Secara komprehensif mengatur hal-hal tentang hak-hak anak dari kekerasan. "Fraksi PKB berharap agar perda ini dapat betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat Jatim, khususnya kesejahteraan bagi anakanak," ujarnya.

Sementara itu juru bicara, Fraksi PDIP Jatim, H Saleh Ismail Mukadar menyatakan Fraksi PDIP dapat menerima raperda sistem penyelenggaraan perlindungan anak untuk ditetapkan dan disahkan menjadi perda.

Namun pihaknya ada beberapa saran yang diperhatikan oleh pihak pemerintah yaitu memberikan rekomendasi agar Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) diperluas cakupan tupoksinya dengan meliputi perlindungan anak, sehingga hak - hak anak dapat terjamin dengan baik.

"Jadi pihaknya meminta ke Gubernur Jatim segera membuat peraturan gubernur (Pergub) secepatnya," tegasnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan di DPRD Jatim yang telah membahas, dan menyetujui perda tersebut.

“Diharapkan perda ini dapat dilaksanakan sesuai harapan kita semua, dan perda ini tidak hanya menjadi aturan diatas kertas semata, tapi perda tersebut dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan daerah, serta kehidupan masyarakat di Provinsi Jatim khususnya hak hak anak dapat dilindungi dengan sistematis,” ujarnya. = E HANA DIMAN

Pekan ini, Nasib Risma Ditentukan

ist/koran madura

SURABAYA - Sesepuh PDI Perjuangan L Soepomo mengecam tindakan Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang lebih memilih melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR-RI dari Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso saat di Jakarta, ketimbang ke kantor DPP PDI Perjuangan. Menurut Pak Pomo, panggilan akrabnya, seharus Risma menemui para tokoh PDI Perjuangan untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang membelit dirinya saat ini.

"Lha iya, lha wong sudah disana (Jakarta) kok malah nggak mampir ke kantor DPP PDIP," katanya.

Mengaku telah menerima sejumlah keluhan dari kalangan grass root PDIP, Soepomo mengatakan bahwa DPP akan segera mengambil keputusan kongkrit terkait munculnya Risma di gedung Nusantara Senayan Jakarta yang hanya menemui Priyo Budi Santoso dalam minggu ini.

"Nasib Risma akan ditentukan oleh Ketua Umum PDIP dalam minggu ini. Sebagai orang tua, saya minta supaya segera ada keputusan agar semua kader tidak mempunyai sifat yang mendua seperti itu," tambah Pak Pomo yang hingga saat ini masih men-

jadi penasihat pribadi Megawati.

Sejauh ini, grass root (arus bawah) PDI Perjuangan mengeluh agar bersikap kontra terhadap Risma, tetapi pesan ketua umum tetap harus dipertahankan hingga 2015. "Pokoknya dalam minggu ini pasti akan ada keputusan kongkrit, yakni keputusan yang nantinya akan dijadikan pegangan kader PDIP terutama di kalangan grass root," tukasnya.

Ditanya soal tanggapannya terkait sikap Risma akhir-akhir ini, Soepomo hanya berpesan agar tidak lagi melibatkan elemenelemen lain diluar PDIP karena diperkirakan akan semakin mengacauakan wacana politik yang sedang berjalan.

“Yang pasti ibu Mega akan

segera mengambil sikap sekaligus keputusan resmi DPP, mestinya semua harus menahan emosi dan lain sebagainya, jangan libatkan elemen lain termasuk civitas akademika, karena akan semakin menjadi rancu,” pinta Soepomo.

Menanggapi tenarnya Tri Rismaharini yang terus menhiasi pemberitaan di berbagai media, Soepomo menilai bahwa hal itu adalah biasa, apalagi bagi seorang tokoh publik agar mendapatkan simpati dari rakyat. “Saya menilai bahwa Risma hanya mencari peluang, termasuk semua Caleg juga melakukan hal yang sama,” jawabnya.

Dukungan warga kota Surabaya terhadap Risma terus mengalir, seperti gerakan #SaveRisma semakin meningkat dan meluas ke berbagai elemen masyarakat.

Kelompok yang memiliki misi 'membela' Walikota Surabaya Tri Rismaharini tidak hanya menggalang dukungan lewat jejaring sosial dan dalam bentuk spanduk di berbagai sudut kota, tetapi juga dilakukan dengan melakukan aksi turun ke jalan. = E HANA DIMAN

CPNS

Honorer Tak Lulus Urung Di-PHK PROBOLINGGO - Puluhan tenaga honorer yang tak lulus tes CPNS katagori K2 di lingkungan Pemkot Probolinggo beberapa waktu lalu, masih tetap masuk bekerja seperti biasanya. Mereka urung di-PHK walaupun sebenarnya harus dirumahkan.

Hal ini disampaikan Walikota Probolinggo, Hj. Rukmi-

ni kepada wartawan. "Nggaklah mereka tetap masuk kerja seperti biasanya," tandasnya, kemarin.

Berdasarkan data, sebanyak 50 tenaga honorer di lingkungan Pemkot mengikuti tes CPNS katagori K2. Mereka dinyatakan tidak lulus. Kendati dinyatakan tidak lulus, namun mereka masih

diperbolehkan masuk dan bekerja seperti biasanya.

Hj. Rukmini menjelaskan, Pemkot masih menunggu aturan dari pemerintah pusat terkait status honorer mereka. "Kita menunggu petunjuk dari pemerintah pusat soal bagaimana nasib mereka," katanya.

Sekedar diketahui, pada tes

CPNS beberapa waktu lalu, sebanyak 70 tenaga honorer katagori K2 yang mengikuti tes. Dari jumlah tersebut, hanya 20 orang yang dinyatakan lulus seleksi.

Dari sebanyak 20 orang tersebut, 14 orang diterima di Dinas Pendidikan, 2 orang di Dinas Kesehatan serta 4 orang diterima di RSUD dr. Muhamad Saleh Kota

Probolinggo.

Rukmini menjelaskan, tes CPNS tersebut bukan merupakan kewenangan daerah, melainkan kewenangan pemerintah pusat."Jadi rekrutmennya sangat ketat sekali, karena itu kewenangan pusat yang menentukan," tandasnya. = MUHAMMAD SUGIANTO

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN III

KRIMINAL

ist/koran madura

10 Pejudi Menanti Keadilan

Anang Hermansyah

Calon Legislator DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur IV

Anang Membidik Pemilih Pemula JEMBER - Musisi papan atas yang juga calon legislator DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur IV Anang Hermansyah membidik pemilih pemula untuk tidak golput dalam Pemilu Legislatif, 9 April 2014.

Anang menjadi narasumber dalam kegiatan "Dialog Interaktif Succes Story Entrepeneur" yang dihadiri ratusan pelajar SMA, mahasiswa dan civitas akademika di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mandala Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (24/2).

"Saya hanya meminta mereka (pemilih pemula) untuk tidak golput dalam Pemilu Legislatif.

Terserah masyarakat, mau memilih saya atau tidak, namun mereka harus nyoblos yang benar," kata Anang usai menjadi pembicara.

Calon legislator Dapil JemberLumajang dari Partai Amanat Nasional itu ditemani kakak kandungnya Burhansyah dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jember Rendra Wirawan saat menghadiri sejum-

lah kegiatan di Jember.

"Jangan golput dan jangan memilih karena dibayar. Masyarakat harus cerdas dan memilih sesuai dengan keinginannya. Saya juga tidak akan memaksa mereka untuk memilih saya," ucap suami Ashanty itu dengan tegas.

Selain menjadi pembicara, juri Indonesian Idol itu juga menyanyikan lagu yang pernah dipopulerkan oleh mantan istrinya Krisdayanti berjudul "Pilihlah Aku" dan memotong tumpeng bersama pimpinan kampus STIE Mandala.

"Saya ingin mengabdi. Wong Jember harus ikut berbuat yang terbaik untuk bangsa ini," tutur artis kelahiran Jember itu.

Dari kampus STIE Mandala, Anang bersama timnya bergerak ke Fakultas Ekonomi Universitas Jember (Unej) untuk menjadi nar-

asumber dalam diskusi tentang kewirausahaan.

Menurut dia, menjadi pembicara dan bertemu dengan para mahasiswa merupakan momentum yang tepat untuk mengajak anak-anak muda berbuat baik bagi masyarakat dan bangsa.

"Saya ingin generasi muda menggunakan hak pilihnya dengan benar. Jangan golput dan pilih sesuai dengan hati nurani kalian," kata pelantun lagu "Jodohku" itu.

Sementara Ketua HIPMI Jember Rendra Wirawan mengatakan kegiatan yang dilakukan Anang Hermansyah bukan merupakan kegiatan kampanye politik karena artis asal Jember itu diundang sebagai narasumber kewirausahaan.

"Bukan kampanye politik, hanya kampanye untuk kewirausahaan generasi muda karena memang belum jadwalnya melakukan kampanye Pemilu Legislatif. Mas Anang hanya mengimbau para pemilih pemula untuk tidak golput," tuturnya. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

SURABAYA - Subdirektorat III Kejahatan dengan Kekerasan pada Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Jatim telah meringkus 10 pelaku kasus tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel).

"Para pelaku ini merupakan hasil tangkapan sejak awal Februari hingga pertengahan Februari 2014," kata Kasubdit Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Jatim AKBP Bambang Tj. Bawono di Surabaya, Senin (24/).

Para pelaku merupakan pengungkapan yang dilakukan polisi setelah menggelar operasi di seluruh wilayah Jawa Timur, khususnya Surabaya, Blitar, Trenggalek, Bojonegoro, Madiun, Pasuruan, dan Banyuwangi.

"Polisi tidak hanya meringkus para penombok, namun juga pengecer dan bandar," katanya.

Untuk pelaku yang bertindak sebagai bandar, dari hasil pengakuan para tersangka, mereka melakukan judi togel dengan omset hingga Rp25 juta tiap satu kali putaran.

"Dalam satu minggu, mereka melakukan lima kali putaran, kecuali hari Selasa dan Jumat," katanya.

Barang bukti yang diaman-

kan dari para pelaku, antara lain uang tunai sebanyak Rp25 juta, 225 lembar rekapan judi togel, 215 lembar pasangan nomor judi, dan 177 lembar nomor pasangan judi togel.

Selain itu, polisi juga menyita enam buah buku tafsir mimpi, 21 buah HP, 12 kalkulator, 24 buah bolpoin, dan 15 buah spidol. Polisi juga mengamankan dua buku tabungan dan satu unit tablet Android.

Kini, para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di Mapolda Jatim terkait pelanggaran Pasal 303 KUHP juncto UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang tindak pidana perjudian. "Ancaman hukumannya mencapai lima tahun penjara," katanya.

Sementara itu, Kepolisian Sektor Buduran, Sidoarjo telah menangkap BD, warga Buduran yang juga seorang pelaku judi "online" (dalam jaringan).

"Tersangka yang memiliki dua orang anak ini ditangkap saat melakukan transaksi judi dalam jaringan melalui media internet," kata Kepala Kepolisian Sektor Buduran, Sidoarjo, Komisaris Polisi Hendy Kurniawan. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

MODAL

Trenggalek Terima Dividen Modal Bank TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menerima dividen penyertaan modal di Bank Jatim sebesar 23 persen atau Rp 3,2 miliar dari total dana yang disimpan sebesar Rp 16 miliar selama kurun 2013.

Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kabupaten Trenggalek, Hartoko saat dikonfirmasi terkait kebijakan penyertaan modal dana kas daerah setempat di Bank Jatim yang kini diusut kejaksaan, Senin (24/2).

"Setahu saya hanya 23 persen, bukan 47 persen (seperti komitmen awal Bank Jatim," kata Hartoko.

Menyusutnya persentase dividen menjadi sorotan sejumlah pihak, khususnya dari kalangan DPRD, karena berdasar komitmen awal Bank Jatim bersedia memberikan bagi hasil keuntungan dari

dana penyertaan modal itu sebesar 47 persen atau sekitar Rp 7 miliar.

Hartoko mengaku tidak tahu persis pertimbangan pemberian dividen sebesar 23 persen tersebut.

Menurutnya, kebijakan itu menjadi otoritas Bank Jatim.

"Persisnya bagaimana saya tidak tahu," kilahnya.

Penyertaan modal yang bersumber dari dana kas daerah sebesar Rp16 miliar pada tahun anggaran 2013 itu sendiri akhirnya "bermasalah", menyusul penyelidilkan yang dilakukan kejaksaan negeri setempat.

Selain kebijakan penyertaan modal itu dinilai melanggar hukum karena dilakukan pemerintah daerah sebelum payung hukum dibuat, dana yang tersimpan di Bank Jatim tersebut juga tidak tercantum dalam APBD induk 2014. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN

11

Peran Strategis TNI-Polri di Kelud SURABAYA - Penanganan korban bencana erupsi Gunung Kelud di kawasan Kediri, Blitar, dan Malang (Jawa Timur) yang relatif baik agaknya tidak lepas dari peran strategis yang dimainkan jajaran TNI dan Polri.

Paling tidak, jajaran TNI mampu menembus kawasan terisolasi lahar di Malang dan menembus bibir kawah gunung dari jarak tak kurang dari 200 meter untuk meyakinkan bahwa aktivitas Gunung Kelud benar-benar sudah turun.

Sementara itu, jajaran Polri juga sangat memantau dan mengusir warga yang mungkin karena ketidaktahuannya justru masuk ke lokasi rawan dalam jarak kurang dari lima kilometer di kawasan gunung tersebut, sehingga jiwa mereka terselamatkan.

Bantuan kepada warga yang terisolasi lahar dilakukan Satgas Gabungan TNI AL Penanggulangan Bencana Alam dengan melontarkan tali untuk merancang semacam "flying fox" dari lokasi aman ke lokasi terisolasi itu, bahkan juga membuat jembatan kayu untuk warga.

Tindakan cepat dari jajaran TNI itu membuat penyaluran bantuan untuk korban Kelud di Dusun Laharpang, Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, dapat terlaksana, di antaranya bahan logistik, selimut, handuk, kebutuhan balita, dan sebagainya.

Bantuan ke dusun yang terdiri atas sepuluh RT dengan jumlah 470 Kepala Keluarga itu diserahkan langsung oleh Komandan Satgas Gabungan TNI AL Kolonel Marinir Bambang Sutrisno kepada Ketua RT 01 RW 01, Sarwan.

Kedatangan Dansatgas beserta rombongan itu tampak disambut dengan antusias oleh warga, bahkan ada yang meneteskan air mata karena terharu, sebab selama ini mereka belum pernah mendapatkan bantuan dari organisasi atau perorangan dalam jumlah yang besar, karena kondisi terisolasi.

Apalagi, Dusun Laharpang adalah daerah terisolasi, karena posisinya paling dekat dengan kawah dan dampaknya paling parah dibandingkan dengan daerah yang lain yang berada di daerah Kediri.

Tidak kalah heroik adalah belasan prajurit Korps Marinir TNI AL di bawah pimpinan Letkol Marinir Irpan Nasution yang menyusuri lereng Gunung Kelud

MOBIL TANGGAP DARURAT BRIMOB. Anggota Sat Brimob Polda Jatim mempersiapkan peralatan tanggap darurat bencana di Mobil SAR KORPS Brimob di Posko penanganan bencana Desa Kepung, Kepung, Kediri, Jawa Timur kemarin. Mobil tanggap darurat Brimob tersebut disiagakan untuk mendukung proses penanganan tanggap darurat bencana Gunung Kelud.

ant/rudi mulya

hingga menembus di bibir kawah gunung yang beberapa hari yang lalu memuntahkan jutaan meter kubik material vulkanik.

"Penyusuran dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa aktivitas gunung Kelud benar-benar sudah turun," kata Letkol Mar Irpan Nasution.

Menurut Komandan Batalyon Komunikasi dan Elektronika-1 (Danyon Komlek-1) Korps Marinir TNI AL itu, hal itu dapat mematahkan isu yang berkembang di masyarakat sekitar gunung yang memiliki ketinggian 1.731 meter itu tentang akan adanya gas beracun dan wedus gembel, sehingga isu tersebut sudah terjawab dan masyarakat lebih tenang.

"Saya akui, selama dua jam saya bersama tim berada pada jarak 200 meter dari kawah Gunung Kelud, tercium bau belerang yang sangat menyengat, itupun bila kebetulan ada angin yang sedang mengarah ke tim kami yang ingin melihat langsung dari dekat keberadaan pusat letusan Gunung Kelud," katanya.

Kegiatan yang dilakukan bersama 12 prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut dan dua personel dari Basarnas itu dilakukan dengan menggunakan dua unit mobil Ford Ranger dan satu unit sepeda motor trail yang berakhir dengan berjalan kaki.

Sejak pukul 07.30 hingga 10.15 WIB dengan titik terakhir pemantauan dari kawah Gunung Kelud berjarak tak kurang dari 200 meter.

Letkol Marinir Irpan Nasution menambahkan meskipun

status Gunung Kelud telah diturunkan, pihaknya mengharapkan masyarakat tetap waspada terhadap adanya hujan lahar dingin, terutama bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai.

"Kita semua tetap harus berhati-hati terhadap kemungkinan adanya lahar dingin," kata Dansatgas Marinir Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Kelud Letkol Marinir Irpan Nasution.

"Woro-woro" Polisi Tidak kalah dengan aparat TNI, jajaran dari Polda Jatim dan Polres Kediri, Blitar,

Penyusuran dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa aktivitas gunung Kelud benar-benar sudah turun,�

Irpan Nasution

Pimpinan Letkol Marinir Malang, dan sekitarnya juga tidak hanya mengerahkan personel siaga bencana. "Kami tidak hanya mengirimkan personel pengamanan, kami juga telah mengirimkan bantuan bahan makanan sebanyak lima truk," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono.

Bahkan, pengiriman bantuan sebanyak lima truk itu diberangkatkan langsung oleh Wakapolda Jatim Brigjen Pol Suprodjo WS dari Mapolda Jatim pada 18 Februari lalu.

Sebelumnya, Polda Jatim menyiapkan seribu personel terlatih

untuk siaga bencana, yakni polisi yang berkualifikasi SAR (search and resque), yang siap membantu masyarakat yang tertimpa bencana, seperti banjir, longsor, dan gempa.

"Seribu personel yang berkualifikasi SAR itu antara lain satu kompi (SSK) Brimob, satu kompi Sabhara, dan satu peleton (SST) Polair," kata Wakapolda Jatim Brigjen Pol Suprodjo WS di Mapolda Jatim (16/12).

Khusus bencana Kelud, petugas Polres Kediri patroli juga berusaha mencegah warga mendekati kantung lahar pascaerupsi Gunung Kelud (1.731 mdpl) yang ada di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

"Kami patroli, 'woro-woro', agar warga kembali ke tempat yang aman. Kami juga siapkan armada mengangkut mereka," kata Wakil Kepala Polres Kediri Kompol Alfian Nurrizal (19/2).

Pihaknya menyebut sejumlah warga nekat pulang ke rumahya, walaupun saat ini status Gunung Kelud masih Awas, padahal tempat tinggal mereka berada di daerah rawan bencana erupsi gunung tersebut.

Ia menyatakan ancaman lahar hujan juga terus mengintai. Pada Selasa (18/2) malam, intensitas hujan cukup tinggi, yang mengakibatkan lahar hujan melanda.

Hal itu nampak di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri.

Bahkan, petugas juga menutup sementara jembatan Damarwulan, Desa Damarwulan, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.

Jembatan itu menghubungkan

Kediri dengan Malang.

Tiga bangunan diketahui terendam banjir lahar hujan, dua rumah warga serta sebuah mushala.

Tingkat ketinggian banjir mencapai 1,5 meter.

Ia mengatakan rumah warga yang terendam banjir lahar hujan itu memang cukup dekat dengan bibir Kali Konto, yang merupakan salah satu kantung lahar Gunung Kelud, hanya sekitar 10 meter saja.

Selain patroli warga yang pulang ke rumah, ia juga meminta agar warga yang rumahnya dekat dengan kantung lahar untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, terlebih lagi saat curah hujan tinggi.

Gunung Kelud mengalami erupsi, setelah sebelumnya terjadi gempa tremor sampai enam jam pada Kamis (13/2) malam.

Gunung itu dinyatakan erupsi pada pukul 22.56 WIB, setelah statusnya naik dari semula waspada menjadi awas.

Akibat erupsi tersebut, menghancurkan bangunan baik bangunan sekolah ataupun rumah warga dan mengharuskan sekitar 66 ribu warga terdampak mengungsi.

Sampai saat ini pun, warga yang meninggal dunia tercatat empat jiwa, meski isu yang berkembang ada tujuh orang.

Atas semua bantuan jajaran TNI dan Polri itu, warga desa merasa bersyukur, apalagi jumlah pengungsi di Balai Desa Wates dan di tenda yang berada di lapangan bola Desa Wates sejak Jumat (13/2) hingga Kamis (20/2) mencapai ribuan orang. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 SELASA 25 FEBRUARI 2014|NO. 0308|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

SELASA 25 FEBRUARI 2014 NO. 0308 | TAHUN III

Waspadai Kemajuan Dunia Internet Bentengi Siswa dengan ilmu Agama PROBOLINGGO - Canggihnya dunia eloktronik dan marakanya pergaulan bebas yang mengarah kepada prilaku negatif, agar dampak tidak terjadi, khususnya lembaga Madrasah yang bernaung dalam Kementrian Agama, pihaknya gencar melakukan pemberian pengetahuan tentang agama kepada anak didik.

Menyikapi hal itu, Kasi Pendidikan Madrasah (PENMA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probollinggo, Taufik mengatakan saat ini pergaulan sudah mengalami pergeseran nilai dari zaman dulu. Begitu canggihnya dunia yang diwarnai dengan perkembangan serba elektronik yang berdampak negatif dan positif.

“Seperti kemajuan dunia internet sudah tidak bisa

kita tinggalkan. Namun dengan suguhannnya kita harus mampu memberikan filter diri dengan pengetahuan agama.

Pasalnya, menu yang disediakan dari perkembangan zaman sudah cukup kompleks,” katanya, kepada wartawan Senin (24/2).

Menurutnya, berkembangnya zaman sedikit menjadi persoalan didalam negeri ini, terutama para generasi muda. Mereka

tidak bisa mengontrol diri dengan datangnya zaman modern, bisa terlibas dan berkembang tanpa control.“Internet lengkap dalam penyajiannya kepada yang menggunakan jejaring tersebut,” terang Taufik.

Melihat realita, Taufik, meminta para lembaga pendidikan yang di urusinya seperti madrasah untuk lebih memikirkan anak-anak didik di lembaganya masing-masing. Mereka disarankan untuk tetap meningkatkan pembelajaran ilmu-ilmu agama kepada siswanya.

“Ilmu agama merupakan salah satu filter yang cukup kuat dalam menghadapi perkembangan zaman seperti sekarang ini.

Sehingga siswa akan mengetahui perbuatan yang dilarang agama, dan lebih condong untuk

PERTANIAN

mengedepankan ajaran serta perintah agama,” ucapnya.

Melihat realita, Taufik meminta para lembaga pendidikan yang di urusinya seperti madrasah untuk lebih memikirkan anakanak didik di lembaganya masing-masing. Mereka disarankan untuk tetap meningkatkan pembelajaran ilmu-ilmu agama kepada siswanya.

Lebih jauh, ia mengatakan

Tanaman Tebu Mulai Ditingalkan Petani PROBOLINGGO- Petani tebu di wilayah Kabupaten Probolinggo memang sulit ditemukan dibandingkan dengan tahun 90 lalu. Pasalnya, mereka menilai keuntungan yang diperoleh dari tanaman tebu sangat minim, dan tidak sebanding dengan masa tanamnya.

Salah satu petani tebu asal Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, Abdul Rohim, mengatakan untuk petani tebu memang sulit untuk didapat di daerahnya. Karena masa panen tebu relatif lama, yakni membutuhkan waktu 18 bulan untuk dirasakan hasilnya.

Selain itu, nilai jual tebu sangat minim jika dilihat dari masa penanamnya.

“Untuk merasakan hasil panenya, petani harus menunggu satu tahun.

Memang petani tebu sempat mengalami masa keemasan pada tahun 90 an. Waktu itu petani diharuskan oleh pemerintah untuk menanam tebu. Sehingga lahan sawah petani banyak yang ditanaminya,” katanya, Senin (24/2).

Menurutnya, kenyataan dilapangan petani tebu lambat laun mulai meninggalkan profesinya. Bahkan mereka cenderung menanam padi dan jagung serta bawang merah. Berpindahnya petani tebu ketanaman lain, di sebabkan masa panennya lebih pendek antara 3 - 4 bulanan.

Sedangkan untuk tanaman bawang hanya memerlukan waktu dua bulanan.

“Untuk merasakan keuntungan panennya, waktunya relative singkat. Bahkan dalam setahun bisa menanam padi 3 - 4 kali,” terang Abdul Rohim.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo, Raharjo membenarkan kalau patani tebu memang sudah mulai berkurang di daerahnya. Sebab mereka kebanyakan tidak puas dengan nilai jual hasil panen tebunya, dibanding dengan masa tanamnya. Secara otomatis pergeseran pola taninya juga dirubah oleh mereka.

“Mereka banyak yang menaman padi dan jagung. Usia panennya lebih cepat tidak sampai menunggu sampai satu tahun,”tandasnya.

Selain itu kata Raharjo, harga jual tebu yang dipatok perusahaan relatif kecil.

Apalagi, ketika masuk pabrik yang menjadi tolak ukur mereka terletak kepada besaran rendemen yang ada. “Kalau rendemennya kecil, secara otomatis harganya akan lebih murah dibanding dengan tebu yang memiliki kandungan gula yang tinggi,” jelas Raharjo.

Lebih jauh, Raharjo mengatakan dalam tahun ini pihaknya tetap melakukan upaya penanaman tebu yang dikenal dengan tebu rakyat. Targetnya dalam penanaman tebu rakyat sebesar 700 hektar.“Mereka diberi bantuan dari pemerintah. Karena budidaya tanaman tebu memang tetap menjadi tanggung jawab pemerintah,” paparnya.

Penanaman tebu memang tidak ditanam didataran rendah. Akan tetapi tanaman itu, lanjut dia, sudah mulai ditekuni di daerah tadah hujan dan lahan kurang produktif.

“Memang untuk dataran rendah tanaman tebu sulit diminati oleh para petani,” pungkas Raharjo =Mahfud Hidayatullah

lembaga madrasah yang ada di Kabupaten Probolinggo, cukup banyak. Namun, ketika ditanya jumlah pastinya, diperkirakan berjumlah sekitar 1.000 lembaga.

Mulai dari Madrasah Diniyah, Tsanawiyah dan Aliyah.

“Lambaga itu sudah termasuk pendidikan swasta dan negeri. Karena rata-rata setiap desa lembaga sudah ada,” jelas Taufik.

Taufik berharap, keberadaan madrasah agar tetap konsisten dalam menerapka pola pembelajaran yang tetap mengedepankan ilmu agama. “Harapannya, siswa lulusan madrasah tidak akan mudah tergoyahkan oleh pergaulan yang serba bebas ditengah-tengah masyarakat,”pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 25 FEBRUARI 2014 NO. 0308| TAHUN III

13

Usulan Prioritas Terkilir Harus Berani Terobos Rutinitas Musrenbang PROBOLINGGO - Camat Kanigaran Kota Probolinggo, Budiono Wirawan meminta pelaksaanan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Kanigaran yang dilaksanakan tidak hanya sekedar acara seremonial belaka yang rutin setiap tahunnya.

“Kegiatan musrenbang jangan jadi sebuah kegiatan yang rutinitas, setiap tahun kita adakan terus, monoton seperti ini terus.

Kita harus berani keluar dari acara rutinitas yang monoton. Berani menerobos, berani berbeda, tapi orientasi tetap pada hasil,” ujarnya dalam Musrenbang Kecamatan Kanigaran, Senin (24/2).

Menurutnya, pelaksanaan Musrenbang harus dapat membuat grand strategi pembangunan yang mengakomodir semua usulan program pelaksanaan pembangunan dari aspirasi masyarakat.

“Musrenbang hendaknya, jangan hanya dipandang sebagai agenda rutin biasa, tetapi harus diintegrasikan dengan evaluasi, serta program pembangunan yang mengarah pada Rencana Jangka Menengah (RPJMD) dan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),”tandas Budiono Wirawan.

Budiono Wirawan menambahkan, pemerintah diharapkan dapat lebih fokus pada target yang sudah ditetapkan menjadi usulan prioritas dari masyarakat, dan lebih mengutamakan kualitas dibanding kuantitas, dan melalui musrenbang ini, perlu banyak perencanaan strategis yang perlu dikerjakan secara bersamasama,”terangnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda melalui Kabid Dalitbang, Diah Sayekti, mengatakan maksud dan tujuan dilaksanakan Musrenbang Kecamatan Kanigaran untuk mendapatkan masukan penyempurnaan rancangan usulan rencana pembangunan yang memuat prioritas pembangunan daerah

yang pendanaannya berasal dari APBD Kota Probolingo, APBD Provinsi, APBN, dan bersumber pendanaan lainnya.

“Keluaran hasil Musrenbang adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk pemutakhiran rancangan RKPD dan SKPD,”katanya.

Pemutakhiran rancangan RKPD dan SKPD, lanjut dia, meliputi penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan dan plafon/pagu dana, baik berdasarkan fungsi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dan daftar prioritas kegiatan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan APBD II, APBD I, APBN dan sumber pembiayaan lainnya.

“Saya berharap melalui Musrenbang ini, bisa mengoptimalkan partisipasi masyarakat guna menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien , efektif dan berkesinam bungan,”harap Diah Sayekti.

Menyikap hal itu, Ketua LPM Kelurahan Curahgrinting, Jumain, mengatakan Musrenbang yang bersifat rutin dan dilaksanakan

setiap tahun diharapkan jangan dianggap sebagai pekerjaan yang biasa-biasa saja.

Dalam forum ini, ia meminta untuk bersama-sama merumuskan rencana pembangunan di wilayah Kecamatan Kanigaran, utamanya Kota Probolinggo agar nantinya betul-betul berhasil. Dan berharap agar seluruh pimpinan SKPD untuk memperhatikan prioritas pembangunan yang diusulkan masyarakat, dan membuat rencana yang mengalir guna membawa kemajuan Kota Probolinggo.

“Disinilah ruang untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan pandangan, dan berinteraksi, kata dia, sekaligus juga sebagai forum untuk saling mendengar agar solusi yang dipilih, keputusan yang diambil, dan kebijakan pembangunan yang ditetapkan benar-benar tepat untuk mengatasi keadaan utamanya tahuntahun ini maupun yang akan datang”tegas Jumain.

Selain itu Jumain menambahkan, supaya tidak asal membuat rencana, mengajak untuk

membuat rencana yang mengalir guna membawa kemajuan Kota Probolinggo. “Dengan perencanaan yang tajam, realistis, dan yang terpenting dapat diwujudkan”paparnya.

Diketahui, usulan prioritas bidang fisik sebanyak 87 buah, terdiri dari normalisasi sungai, pembangunan plengsengan, drainase, pavingisasi, peninggihan jembatan dan jalan, pengaspalan jalan, pembuatan deuker, goronggorong, plengsengan buis beton, saluran air dan resapan.

Kemudian usulan prioritas bidang ekonomi 47 buah, yakni bantuan modal, peralatan, pelatihan, koperasi, ternak, dan bantuan ban becak. Sedangkan usulan prioritas bidang sosial dan budaya sebanyak 65 buah, yakni rehab rumah tidak layak huni, peralatan oraganisasi keagamaan, alat kontrasepsi KB, penerangan lampu (PJU), sound system, keranda, biaya sekolah anak gakin, peralatan dapur, alokasi PNPM Mandiri, Koperasi, raskin, posyandu, beasiswa anak gakin, sembako, dan alat kesenian. =M.Hisbullah Huda

14

KORAN MADURA

Probolinggo

SELASA 25 FEBRUARI 2014|NO. 0308|TAHUN III

ABDI NEGARA

Butuh Ribuan PNS PROBOLINGGO - Meski dalam tahun kemarin, Pemerintah Kabupaten Probolinggo mendapatkan tambahan PNS dari tenaga honorer K2 sebanyak 168 orang. Namun pemkab, tahun ini mengaku kekurangan tenaga PNS di lingkungannya, terutama dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kesehatan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo, melalui Kabid Pengembangan dan Diklat, Sugeng Agus Purnomo, mengatakansaat ini tenaga PNS di lingkungan pemkab Probolinggo memang kurang.

Kekurangan tenaga PNS yang paling besar di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kesehatan.

“Kebanyakan yang mengisi formasi dalam dinas itu, dari pegawai honorer dan magang,” katanya kepada wartawan, Senin (24/2).

Untuk menutupi kekurangan, pihak BKD akan mengajukan kekurangan kepada Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).“Saat ini dalam tahap penghitungan

dan pengecekaan kekurangan tenaga. Kami akan ajukan kepada Kemenpan-RB melalui BKD Provinsi Jawa Timur,”tandas Sugeng Agus Purnomo.

Ketika ditanya kepastian jumlah kekurangan tenaga PNS, Sugeng Agus Purnomo, mengaku tidak tahu pasti angka yang konkritnya. Pihaknya hanya memperkirakan kekurangan tenaga PNS untuk lingkungan Dinas Pendidikan untuk guru diperkirakan melebihi angka 1.000 orang.“Untuk tenaga PNS yang ada di Dinas Kesehatan, jumlahnya tidak jauh berbeda dengan kekurangan PNS yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan,” paparnya.

Menanggapi kekurangan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Endang Astuti membenarkan atas kekurangan tenaga. Untuk menyiasati kekurangan itu, pihaknya tetap memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.“Pelayanan tetap nomer satu, meski tenaga kami di kesehatan sangat kurang,” tegasnya. =Mahfud Hidayatullah

antisipasi demam berdarah

BARANG BUKTI: Uang palsu (Upal) yang berhasil diamankan petugas dari tangan tersangka.

Belanja Uang Palsu

Nyaris Dihakimi Warga PROBOLINGGO – Seorang pria paruh baya yang tertangkap basah, Saifudin (45) warga Sumbersari Desa Sumber Klidung Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo nyaris babak belur dihakimi warga.

Hal ini karena Saifudin kedapatan mengedarkan uang palsu di Pasar Senin Kecamatan Besuk. Dia tertangkap, saat pelaku membayar di warung kopi milik H. Jusa (40) warga Kecik Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo menggunakan lembaran Rp.100 ribu.

“Pelaku ini tertangkap ketika akan membayar di warung kopi.

Dengan menggunakan pecahan uang palsu Rp. 100 ribu,”ujar Kapolsek Besuk AKP Mahmud,

kepada wartawan, Senin (24/2).

Kapolsek mengaku, dari tangan tersangka berhasil diamankan tujuh belas lembar uang palsu pecahan ima lembar pecahan Rp.50 ribu, 1 lembar pecahan Rp.20 ribu, satu lembar pecahan Rp.10 ribu, 3 lembar pecahan Rp.1.000, dan ditambah uang koin Rp.200.

“Totalnya Rp.448.200. Dugaan sementara uang asli senilai 448.200 hasil dari transaksi di warung-warung atau toko yang

dia beli,”tandas AKP Mahmud.

AKP Mahmud menambahkan, kalau pecahan Rp. 100 ribu sebanyak 17 lembar itu pelaku mendapat dari orang di seputar kawasan Leces.”Pengakuan pelaku, membeli 20 lembar pecahan Rp. 100 ribu uang palsu dengan harga Rp. 600 ribu,”ucapnya.

Akibat perbuatannya tersebut, pelaku di jerat dengan pasal 245 KUHP tentang pemalsuan uang neraga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

“Kita masih kembangkan terus, kuatir pelaku ini melakukan aksinya di luar wilayah,”pungkas AKP.Mahmud. =M.Hisbullah Huda

Anggaran Fogging Rp 61,2 Juta PROBOLINGGO - Pemkab Probolinggo menaikkan dana anggaran untuk fogging (pengasapan) untuk mengantisipasi penyakit demam berdarah (DB). Naiknya anggaran itu dari Rp 43,2 juta menjadi Rp 61,2 juta.

Hal ini disampaikan Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan ((P2PL) Dinkes Kabupaten Probolinggo, dr. Dyah Koncorowati kepada wartawan, Senin (24/2). “Anggaran untuk fogging tahun ini mengalami kenaikan,” tandasnya.

Meski pemerintah sudah menaikkan anggaran untuk fogging DB, namun disinyalir besarnya anggaran tersebut dinilai masih kurang. Terbukti, hampir setiap tahun dana anggaran pengasapan untuk memberantas nyamuk DB di wilayah Kabupaten Probolinggo mengalami kekurangan.

Dyah menjelaskan, pada tahun 2013 lalu pengasapan terse-

but dilakukan pada 72 tempat.

Sedangkan untuk tahun 2014 ini akan fokus sebanyak 102 lokasi.

Sementara setiap kali melakukan fogging, pihaknya harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp.600 ribu. “Itu sekali giat pengasapan,” timpalnya.

Fogging untuk melakukan pemberantasan pada nyamuk DB tersebut dilakukan di seluruh Kabupaten Probolinggo.

Pemfoggingan itu dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat sendiri.

Kendati pengasapan itu merupakan permintaan masyarakat, namun Dinkes tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Alasannya, pihak Dinkes sendiri masih melakukan pengkajian terlebih dulu. “Semua permintaan yang diajukan itu kita kaji terlebih dulu. Kalau dari hasil kajian daerah itu perlu dilakukan pengasapan, ya kita langsung lakukan,” tandasnya. =Muhammad Sugianto

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

SELASA 25 FEBRUARI 2014 No. 0308 | TAHUN III

SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN III

Newcastle Raih Poin Penuh Loic Remy Cetak Gol Tunggal NEWCASTLE-Newcastle United memetik poin penuh saat menjamu Aston Villa di St James Park pada Minggu (23/2) tengah malam WIB pada lanjutan Liga Utama Inggris. Anak-anak asuh Alan Pardew itu memetik kemenangan tipis 1-0 atas tamu-

nya, Aston Villa. Kemenangan ini tidak diraih dengan mudah karena mereka butuh keberuntungan untuk mengamankan tiga poin.

Selama 90 menit, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Gol kemenangan “The Magpies” baru lahir pada masa menit ke-2 tambahan waktu atau menit ke-92 melalui Loic Remy. Tendangan voli kaki kiri pemain internasional Prancis ini tidak bisa dihentikan kiper Villa, Brad Guzan.

Dengan hasil tersebut, skuat asuhan Alan Pardew berhasil naik ke urutan kedelapan dengan koleksi 40 angka dari 27 laga. Sementara itu, Villa masih tertahan di posisi ke-13 dengan raihan 28 poin.

Sementara itu, gol dari Robert Snodgrass sudah cukup memberikan kekalahan kepada Tottenham Hotspurs saat bertandang ke markas Norwich City, Carrow Road, dengan skor tipis 0-1 pada Min-

ggu (23/2) malam WIB. Kekalahan tersebut semakin melebarkan jarak “The Lyliwhites” dengan Liverpool yang berada di posisi keempat menjadi enam poin. Sementara, tambahan tiga angka bagi Norwich membuat mereka menjauh empat angka dari zona degradasi.

“Saya merasa pantas menadapatkannya karena kami bisa mengatasi tekanan yang ada. Kami punya kesempatan bagus lainnya dan harus bisa meningkatkan performa kami. Saya bangga dengan tim,” ujar pelatih Norwich Chris Hughton.

Setelah bermain imbang di interval pertama, Norwich langsung menggebrak selepas turun minum. Gol yang ditunggu publik tuan rumah akhirnya tercipta dua menit setelah babak kedua dimulai. Serangan balik cepat yang disusun oleh Norwich membuat pertahanan Tottenham kelimpungan. Sebuah umpan Johnson akhirnya bisa diselesaikan dengan sempurna oleh Snodgrass.

Tottenham mencoba merespon dengan memasukan Roberto Soldado untuk menambah daya gedor. Namun, mantan penggawa Valencia itu belum mampu membuahkan hasil konkret. Pada menit ke-66, Soldado bahkan membuang peluang setelah tembakannya di muka gawang Norwich melenceng tipis di sisi kiri.

Dua menit kemudian tandukannya juga masih melebar. Tottenham pun harus pulang tanpa poin.

Di Anfield, Liverpool akhirnya bisa menekuk tamunya Swansea City secara dramatis. Kejar

mengejar gol terjadi di laga ini.

“The Reds” unggul cepat ketika pertandingan baru berjalan tiga menit melalui Daniel Sturridge meneruskan umpan terobosan Raheem Sterling dari tengah lapangan.

Liverpool menggandakan keunggulan pada menit ke-20 melalui aksi Jordan Henderson yang mengarahkan bola ke pojok kiri gawang.

Namun, Swansea berhasil bangkit dan memperkecil kedudukan hanya selang tiga menit setelag gol Henderson. Adalah mantan pemain Liverpool, Jonjo Shelvey, yang sukses memperdaya Simon Mignolet. Swansea bahkan mampu menyamakan kedudukan melalui Wilfried Bony lewat sundulan kepala pada menit ke-26.

Sepuluh menit berselang, Liverpool kembali unggul lewat aksi Sturridge memanfaatkan umpan matang Luis Suarez.

Swansea kembali berhasil menyamakan kedudukan dua menit setelah babak kedua bergulir. Bony kembali menjadi sang aktor lewat golnya dari titik penalti setelah sebelumnya ia dilanggar oleh Martin Skrtel. Liverpool akhirnya menyegel kemenangan lewat gol Henderson pada menit ke-76 setelah memanfaatkan bola rebound hasil tendangan sendiri di muka gawang Swansea yang dikawal Michael Vorm.

Dengan kemenangan ini Liverpool tetap menghuni urutan keempat berkat torehan 56 poin, atau terpaut empat angka dari sang pemuncak klasemen Chelsea yang menang atas Everton pada laga sehari sebelumnya. =ESPN/AJI

Piala Dunia 2014

Sven Bender Terancam Dicoret dari Tim Panzer DORTMUND - Pemain Tim Nasional Jerman Sven Bender terancam absen pada Piala Dunia 2014 menyusul cedera parah yang dialami pemain Borussian Dortmund tersebut yang didapatnya pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Zenit St Petersburg Selasa (18/2) waktu setempat lalu.

Bender mengalami cedera pada tulang pinggang dan harus istirahat minimal selama 10 minggu.

Dengan cedera ini, Bender terancam tidak dibawa ke Piala Dunia di Brasil bersama Der Panzer, meskipun pemain ini sudah bisa pulih sebelum Piala Dunia dibuka pada 12 Juni 2014 di Sao Paulo.

Jerman sendiri baru akan men-

jalani laga pembuka di turnamen empat tahunan ini pada 16 Juni melawan Portugal di Salvador.

Bender juga akan absen pada laga persahabatan Jerman melawan Cile di Stuttgart pada 5 Maret mendatang. Selain itu, dia juga tidak bisa membela Dortmund pada leg kedua babak 16 di Signal Iduna Park, Dortmund, 19 Maret nanti. Cederanya Bender membuat pelatih Timnas Jerman Joachim Loew cemas. Walaupun, Loew memiliki pilihan untuk menjaga wilayah pertahanan timnya.

Sementara itu dari Spanyol, bek tengah Barcelona yang juga penjaga jantung pertahanan “La Furia Roja” Gerard Pique harus

absen dua minggu akibat cedera yang didapatnya saat Barcelona kalah 1-3 dari tuan rumah Real Sociedad pada pertandingan La Liga akhir pekan lalu.

Untung cedera mantan bek Manchester United (MU) ini tidak terlalu parah dan bisa kembali membela Azulgrana melawan Manchester City pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Camp Nou pada 12 Maret mendatang.

Hanya saja, Pique kemungkinan tidak bisa membela tim Matador pada laga persahabatan melawan Italia pada 5 Maret mendatang. Pique juga absen membela Barcelona saat melawan Almeria dan Valladolid. =ESPN/AJI

SVEN BENDER. Pemain timnas Jerman Sven Bender kemungkinan besar tidak ke Brasil setelah mendapat cedera yang mengharuskannya menepi selama 10 minggu.

16

KORAN MADURA

SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN III

107 HARI LAGI

NEWCASTLE UNITED RAIH POIN PENUH OLAHRAGA | 15

SVEN BENDER TERANCAM DICORET DARI TIM PANZER OLAHRAGA | 15

Olahraga KORAN MADURA

OSASUNA 3-0 ATLETICO MADRID

SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN III

Gagal Manfaatkan Kekalahan BarcA MADRID - Inkonsistensi penampilan kembali ditunjukan Atletico Madrid setelah ditaklukan Osasuna 0-3 dalam lanjutan pertandingan La Liga Spanyol di El Sadar Stadium, Minggu (23/2) waktu setempat atau Senin (24/2) dini hari WIB. Kekalahan tersebut cukup tragis karena “Los Rojiblancos” baru saja mengemas kemenangan atas AC Milan 1-0 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions.

Akhir pekan lalu, Atletico juga menang telak tiga gol tanpa balas atas Valladolid di La Liga.

Dengan hasil itu, Atletico kini tertahan di peringkat ketiga klasemen dengan 60 angka. Mereka gagal melewati Barcelona yang berada di posisi runner-up dengan perolehan angka serupa menyusul kekalahan 1-3 atas Real Sociedad. Sementara, puncak klasemen ditempati Real Madrid yang menang atas Elche dengan skor 3-0 pada laga sehari sebelumnya.

Bermain di kandang lawan, Atletico tampak kesulitan mengembangkan permainan di babak pertama. Gawang mereka bahkan sudah harus kemasukan pada 45 menit awal. Kejadian itu merupakan yang pertama kalinya bagi Atletico sejak ditangani Diego Simeone dua tahun lalu.

Alvaro Cejudo menjadi pemain pertama Osasuna yang menjebol gawang Thibaut Courtois ketika laga baru berjalan enam menit. Berawal dari umpan Emiliano Armenteros, Cejudo menyambut dengan tendangan first time tanpa bisa dibendung Courtois.

Kiper asal Belgia itu kembali takluk

15 menit kemudian. Kali ini, giliran Armenteros yang menjebol gawang tim tamu lewat tendangan jarak jauh. Osasuna memperlebar jarak keunggulan sekaligus menutup keran gol mereka pada laga itu melalui aksi Roberto Torres yang mampu memaksimalkan umpan silang Damia dengan kepalanya.

“Osasuna bermain bagus. Anda tidak bisa mengambil apapun dari mereka.

Mereka mengalahkan kami dalam semua aspek pertandingan,” ujar bek Atletico Filipe Luis.

Juventus Makin Perkasa Sementara itu, dari lanjutan Liga Italia Serie A, Juventus semakin menegaskan dirinya sebagai penguasa Kota Turin seusai menaklukan rival sekota Torino dalam partai bertajuk “Derby della Mole”. Berlaga di Juventus Stadium, Minggu (23/2) waktu setempat atau Senin (24/2) dini hari WIB, Juve berhasil menaklukan sang tamu dengan skor tipis 1-0 lewat lesakan Carlos Tevez.

Menyerang sejak menit awal, “Bianconeri” memecahkan kebuntuan ketika laga memasuki menit ke-30. Menerima umpan dari Kwadwo Asamoah, Tevez menahan bola dengan membelakangi gawang. Tanpa diduga, striker asal Argentina ini melepaskan tembakan kencang dengan memutar badan dari luar kotak penalti. Derasnya laju bola yang mengarah ke sudut kanan gawang tidak mampu ditahan kiper Torino Daniele Padelli. Ini merupakan gol ke-14 bagi Tevez dari 25 laga. =ESPN/AJI/DAR

DUA BOMBER Atletico Madrid Diego Costa (kiri) dan David Villa (kanan) tak berdaya memberi kemenangan untuk timnya dan harus mengaku kalah atas tuan rumah Osasuna 0-3, pada lanjutan La Liga Spanyol, di Stadion El Sadar, Minggu (23/2) waktu setempat.

16

SELASA

KORAN MADURA

25 FEBRUARI 2014 No. 0308 | TAHUN III

SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN III

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Kesejahteraan

POSISI RELATIF PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%) Provinsi Jawa Timur menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011

Belum Merata Dua Kecamatan di Sampang Termiskin Se-Jawa Timur SAMPANG - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sampang menyatakan angka kemiskinan di daerah tersebut masih cukup tinggi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terlemah berada di Kecamatan Kedungdung dan Kecamatan Karang Penang.

Staf Bidang Perencanaan Sosial dan Ekonomi Dinas Bappeda Sampang Didi Achmadi mengungkapkan, Kecamatan Kedungdung dan Kecamatan Karang Penang menduduki peringkat kedua jumlah warga miskinnya di Jawa Timur.

“Angka tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang pada tahun 2011 masih tertinggi di Jatim, di mana Sampang berada pada angka 30,21 persen dari jumlah penduduknya 871.534 jiwa. Sedangkan tahun 2012 berada pada angka 28,21 persen dari 883.282 jiwa,” ucapnya, Senin (24/2).

Sementara untuk data tahun 2013 hingga kini masih belum keluar. “Kemungkinan pertengahan tahun 2014 data angka kantong-kantong kemiskinan tersebut bisa dipublikasikan,” terangnya.

Banyaknya masyarakat miskin di dua wilayah itu karena lemahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Sumber Daya Alam (SDA), serta sarana infrastruk-

tur yang kurang memadai. “Banyak hal penyebabnya yaitu SDA masih miskin, infrastrukturnya terbatas, dan IPM juga.

Coba infrastrukturnya tidak terbatas semua memadai bisa maju kayak negeri Singapura,” tuturnya.

Menurutnya, derajat otonomi fiskal (DOF) sekitar Rp 60 miliar. “Artinya, 6 persen PAD dari sekitar Rp 1 triliun itu.

Sisanya sendiri dari dana pertimbangan seperti bagi hasil pajak dan DBHCHT, kalau seperti ini kan dengan DOF terbatas melakukan kegiatan terbatas juga ke tingkat kemiskinan,” jelasnya.

Namun, ia optimis pada tahun ini angka kemiskinan di Kota Bahari akan menurun. Pada tahun 2014 Sampang telah menerima program PNPM yang merupakan pola khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan Indonesia (MP3KI). Anggaran yang digelontorkan langsung dari APBN sebesar Rp 24,7 miliar.

Kata Didi, ada delapan prioritas pembangunan dalam mengatasi kemiskinan. Di antaranya, tata kelola pemerintah di dalam, peningkatan akses pendidikan, peningkatan terhadap kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, peningkatan ketahan panganan, daya saing ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan pemberdayaan kecil, serta lingkungan hidup dan pengeloan bencana. =RYAN HARIYANTO/MK

SEBARAN PENDUDUK MISKIN KABUPATEN SAMPANG 50.000 43,093 40.000 30,472 27,236

30.000

21,705

21,075 20.000

18,301

17,583 12,136

10.000

16,736 12,344

11,265

7,992

8,850

5,287

0

SEH

SRE

JUN

TOR

AN

NG

ARE

G PAN

G

PAN

SAM

NG

PLO

CAM

G

BEN GDUN UN KED

OM

IK

NG

JRE

TA

EL MB

GAN

AN

TES YUA

BAN

G AL NG AH AN BAT EN AN APA GP KET KAB N A SO R A K

RO

A A

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN III

MADURA

SUMNEP - Sedikitnya terdapat 30 warga di RT4/RW2 Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep terserang penyakit chikungunya. Penderita terdiri dari anak-anak, remaja dan orang dewasa. Meski sudah berselang sepekan, mereka belum tersentuh Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

Moh Yusuf (44), salah satu warga Kelurahan Pajagalan, mengatakan, sudah hampir seminggu anggota keluarganya menderita penyakit chikungunya. ”Penyakit ini mudah menular, Mas, sehingga kami sekeluarga juga merasakan penyakit ini,” katanya sambil mendampingi anaknya yang sedang sakit di rumahnya, kemarin.

Dia memaparkan, pertama kali yang terkena penyakit chikungunya adalah anak pertamanya, Moh Sufiyanto (15), pada Kamis (20/2).

Disusul istrinya, Juma’adiyah (35), pada Minggu (23/2) malam. Pada minggu sore Farhan (2), anak kedua, mulai terserang penyakit tersebut.

Menurut Yusuf, tanda-tanda penyakit chikungunya, penderita akan mengalami sakit di sekitar dada, lalu tengkuknya juga terasa sakit, kemudian diiringi dengan badan panas, setelah itu badan terasa ngilu dan tidak bisa bangun.

Meski seluruh keluarganya terserang chikungunya, dia belum membawa keluarganya ke dokter karena keterbatasan finansial.

Sebab, penghasilannya sebagai kuli bangunan tidak mencukupi untuk periksa dan membeli obat. ”Mau bagaimana lagi, kami tidak punya uang untuk membawa keluarga kami ke dokter. Ya terpaksa kami diam diri hingga sembuh,” terangnya.

Kata Yusuf, di kawasan tempat tinggalnya itu tidak hanya keluar-

Sumenep

SELASA 25 FEBRUARI 2014 No. 0308 | TAHUN III

Ada Chikungunya di Kelurahan Pajagalan Kepala Dinkes: Belum Ada Laporan dari Warga

CHIKUNGUNYA Moh Yusuf, menemani anaknya yang baru berusia 2 tahun yang terserang penyakit chikungunya di rumahnya, Jl. Asoka RT4/ RW2 Kelurhan Pajagalan, Kecamtan Kota, Senin (24/2).

ganya yang terserang chikungunya, tetangganya juga banyak menderita penyakit yang sama. Namun, walaupun penyakit ini telah meresahkan warga, belum ada tanggapan pemerintah. ”Hingga saat ini, belum ada petugas kesehatan yang mau melihat apa yang sebenarnya menimpa warga di sini,” keluhnya.

Sementara Ketua PMII Sumenep Imam Syafi’ei menyayangkan tidak tanggapnya dinas kesehatan dalam menanggulangi penyakit itu. Sebab, dalam temuannya di lapangan, warga sebenarnya sudah mengajukan untuk mendapatkan pengasapan (fogging).

Tapi, dinkes terasa mempersulit

warga. ”Ini menandakan bahwa kinerja Dinkes sudah tidak benar,” tegasnya.

Menurutnya, warga pernah mendatangi dinkes agar wilayah tersebut segera di-fogging. Tapi, dinkes malah minta laporan tertulis dari warga. Selain itu, warga juga diminta membawa bukti uji labarotorium terkait penyakit chikungunya yang diderita.

Padahal, warga, menurutnya, telah mengantongi surat rujukan dari dokter umum ke laboratorium yang di dalamnya diterangkan kalau warga bersangkutan sudah mengidap chikungunya. ”Mestinya Dinkes tidak mempersulit. Tapi

lebih progresif untuk mengatasi chikungunya itu, sebab hal ini sudah merupakan kewajibannya,” ungkapnya.

Anehnya lagi, kata Imam, meski ada salah satu warga yang terkena chikungunya dan tidak pernah melakukan laporan tertulis ke Dinskes untuk mendapatkan fogging, warga tersebut tercatat sebagai warga yang menjadi sasaran fogging yang akan dilakukan Dinkes pada hari Kamis (27/2) mendatang. ”Lalu mau dikatakan bahwa pelayanan Dinkes ini baik?

Tidak sedikit pun. Ini buktinya,” terangnya.

Secara terpisah, Kepala Dink-

PEMBERLAKUKAN PP No 46/2011

Pemda Bisa Pecat PNS

Titik Suryati

Kepala BKPP Sumenep

SUMENEP - Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Sumenep Titik Suryati mengungkapkan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2011 mulai diberlakukan pada tahun ini. Dalam PP itu,

pemerintah daerah bisa langsung melakukan pemecatan terhadap PNS nakal. ”Tidak seperti pada tahun kemarin, nilainya itu bisa diisi sendiri.

Sehingga meski banyak yang tidak malaksanakan tugas, mereka masih

bisa mendapatkan nilai,” kata titik saat ditemui di kantornya, kemarin.

Dalam PP Nomor 46 tahun 2011 itu ada penjelasan, para PNS selama satu tahun wajib memenuhi Sasaran Kerja Pegawai minimal 25 persen. Jika tidak menca-

es Sumenep dr Anugerah Rizka Rahadi berdalih, hingga saat ini belum ada laporan dari warga mengenai serangan penyakit chikungunya. ”Belum ada laporan dari warga terkait penyakit itu,” timpalnya.

Pada tahun 2014 di Kabupaten Sumenep belum pernah terjadi serangan penyakit cikungunya. Meski demikian, pihaknya meyakini penyakit itu memang mudah menular yang diakibatkan gigitan nyamuk. “Tetapi penyakit chikungunya tidak separah penyakit demam berdarah (BDB),” tandasnya. =JUNAEDI/MK

pai target sesuai dengan yang diamanahkan oleh peraturan tersbut, bupati bisa langsung melakukan pemecatan.

Yatik juga mengungkapkan, pemberlakukan PP tersebut upaya memerangi PNS yang nakal dan seringkali mengisi daftar nilai sendiri.

Dengan pemberlakuan itu, diharapkan mampu mengurangi angka kenalakan PNS yang selama

ini sering terjadi. ”Sebab, saat ini perekrutan PNS itu melalui kerja-kerja profesional. Jadi bukan asal titip.

Dinilainya itu melalui kinerja mereka selama ini. Jadi jika memang tidak bagus kerjanya dan melanggar aturan itu, tidak mencapai minimal 25 persen setahun bisa diberhentikan secara langsung,” paparnya. =SYAMSUNI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN III

C

PROYEK JEMBATAN

Bina Marga Klaim Tidak Bermasalah SUMENEP – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumenep Edy Rasiyadi mengklaim pekerjaan jembatan di Desa Jampareng Kecamatan Pasongsongan tidak bermasalah. ”Dalam pantauan kami pekerjaan jembatan itu tidak ada masalah. Artinya, sudah sesuai dengan juknis (petunjuk teknis) yang ada,” katanya, kemarin.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan itu mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap lokasi yang ditengarai dalam pekerjaannya tidak sesuai dengan spek atau juknis yang ada. ”Kami tadi (kemarin red.) telah melakukan kroscek langsung ke lapangan, dan tidak ada kejanggalan apa pun,” terangnya.

Disinggung masalah tidak dilakukan cor bertulang, pihaknya mengaku telah dipasangi cor bertulang. Namun tidak semua yang retak diberi cor bertulang, melainkan hanya di bagian fondasi saja. ”Itu sudah diberikan, namun tidak seharusnya diberi cor bertulang semua, hanya di bagian fodansinya saja,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya tidak akan berpangku tangan, bahkan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap semua pekerjaan yang telah diberikan itu, termasuk pekerjaan jembatan yang masih dalam tahap pemeliharaan itu. ”Walaupun itu sudah diperbaiki selama dua kali oleh pihak rekanan, kami tidak akan berhenti dan akan turus melakukan pengawasan, sehingga adanya

proyek itu benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak,” katanya.

Pihaknya berharap agar semua lapisan masyarakat juga ikut melakukan pengawasan terhadap jalannya pekerjaan mega proyek yang telah diberikan oleh pihak PU Bina Marga. ”Makanya, kami juga berharap masyarakat juga intens dalam mengawasi pekerjaan semua proyek itu, dan juga meminta agar taman-teman kami yang lain untuk memberikan masukan. Jika memang ditemukan adanya kesalahan silakan laporkan pada kami. Kami pastikan akan segera melakukan tinjauan ke lapangan,” katanya Jika dalam tinjauan yang dilakukan nantinya menemukan adanya kejanggalan, maka pihaknya tidak akan segan untuk memberikan sanksi terhadap rekanan, baik berupa sanksi ringan maupun sanksi berat. ”Kita lihat saja nanti, jika memang sudah ada penyimpangan, kami pastikan akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Sebelumnya, pekerjaan jembatan tersebut dinilai dikerjakan asal-asalan, sebab tidak sampai dua bulan sudah banyak yang retak. Bahkan dalam pekerjaan itu dinilai disembunyikan, sebab dari awal dimulainya pekerjaan itu tidak ada papan namanya.

Selain itu juga pekerjaan perbaikan jembatan yang seharusnya diberi cor bertulang, namun hanya diperbaiki dengan cara tambal sulam. =JUNAEDI/MK

KROSCEK. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Suemenp Edy Rasiyadi sedang meninjau lokasi pekerjaan jembatan yang baru seumur jagung sudah banyak yang rertak, Senin (24/2).

PROTES. Pengendara melintas di Jalan Raya Desa Kebonagung, Kecamatan Kota Sumenep, yang dipasangi pohon pisang sebagai bentuk protes, Senin (24/2) sekitar pukul 09.00 WIB. Jalan tersebut mendesak untuk diperbaiki karena akses menuju objek wisata.

Akses Jalan Menuju Objek Wisata Rusak Aparat Desa Protes dengan Menanam Pohon SUMENEP – Sejumlah aparat Desa Kebonagung, Kecamatan Kota Sumenep, Senin (24/2) sekitar pukul 09.00 WIB menanam pohon pisang di tengah jalan di daerahnya sebagai bentuk protes. Sebab, akses jalan menuju Asta Tinggi itu rusak parah dan sering memakan korban.

Pantauan Koran Madura, jalan menuju akses wisata itu ditanami lima pohon pisang dan satu pohon pepaya. Kondisi jalan itu memang sudah sangat memprihatinkan, selain kondisi jalan berlubang sepanjang kurang lebih 200 meter, jalan yang ditanami pohon pisang itu becek penuh dengan lumpur.

Kepala Badan Permusyawaratan Desa Kebonagung R. Suharto Winata menjelaskan, penanaman pohon pisang itu sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sebab, sudah bertahun-tahun jalan menuju akses wisata itu tidak diperbaiki. ”Memang, kami sadari, jalan ini pernah diperbaiki. Namun hanya tambal sulam,” katanya, kemarin.

Perbaikan tambal sulam itu, menurutnya sangat tidak efektif, mengingat fungsi jalan yang sering kali dilewati bus dan juga truk. ”Ini satu-satunya jalan akses wisata menuju Asra Tinggi, Water Park dan juga menuju KPU.

Bahklan dalam sehari terkadang tidak hanya satu-dua bus yang lewat, makanya jalan ini perlu perhatian khusus dari pemeritah,” terangnya.

Sejak awal tahun 2014, Suharto mencatat sudah 10 pengendara roda dua yang mengalami kecelakaan gara-gara jalan yang berlubag itu. Untung tidak ada yang sampai meninggal dunia. ”Walaupun tidak ada korban, ini sudah patut diperhatikan oleh pemerintah. Sebab, ini sudah menyangkut keselamatan jiwa,” terangnya.

Jannatun menambahkan, untuk menghindari jalan rusak tersebut, pengendara roda dua banyak melewati teras rumahnya. ”Setiap hari memang banyak pengendara yang melewati teras rumah kami, mungkin menghindar dari jalan yang berlubang itu,” tuturnya.

Dia mengaku resah dengan tindakan yang dilakukan oleh para pengendara itu. Sebab, akibat tindakan yang dilakukan itu

menjadikan teras rumahnya cepat rusak. ”Yang jelas kami kecewa, masak rumah kami dijadikan jalan alternatif,” katanya kesal.

Pihaknya meminta pemerintah secepatnya melakukan perbaikan. ”Makanya kami berharap pemerintah itu cepat tanggap, sehingga kondisi jalan ini tidak semakin parah dan tidak sampai memakan korban,” harapnya.

Sementara Kepala Pekerjaan Umum Bina Marga Edy Rasiyadi mengaku telah melakukan kroscek lapangan. Bahkan dirinya memastikan pada tahun 2014 jalan tersebut akan diperbaiki dengan memakai hotmix. ”Untuk jalan itu, kami sudah menganggarkan sebesar Rp 500 juta,” katanya.

Jalan itu tidak hanya akan dilakukan perbaikan, namun akan dilakukan pelebaran. ”Mungkin sebagian jalan itu akan dilakukan pelebaran,” terangnya.

Disingung pelaksanaan proyek, pihaknya masih belum bisa memastikan. Namun diperkirakan akan dilakukan sekitar bulan April dan Mei mendatang. ”Jadi untuk saat ini, kami akan melakukan perbaikan sementara saja agar jalan itu bisa dilewati sebagaiman mestinya,” terangnya. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN III

Gedung Sekolah Banyak Rusak Dari 479 Sekolah, Baru 173 yang Diperbaiki SUMENEP – Keberadaan gedung sekolah dasar negeri (SDN) di Kabupaten Sumenep masih banyak yang rusak.

Lebih dari separuh sekolah mengalami kerusakan, baik rusak parah maupun sedang.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Sumenep, pada tahun 2014 sebanyak 479 gedung sekolah dari 579 SDN yang ada mengalami kerusakan. Rinciannya, 200 SD rusak sedang dan 279 rusak berat. ”Dari 497 sekolah itu yang diperbaiki baru sebanyak 173 sekolah dari kondisi rusak sedang, sedangkan kondisi rusak berat sama sekali belum diperbaiki,” kata Fajar Santoso, Kabid Dikdas, Disdik Sumenep, Senin (24/2).

Menurut Fajar, belum diperbaikinya sekolah yang tingkat kerusakannya tergolong berat, disebabkan belum ada anggaran untuk memperbaikinya dari pemerintah pusat. Bantuan yang ada hanya untuk perbaikan rusak sedang. ”Kami sudah mengajukan anggaran untuk rehab rusak berat tapi sampai sekarang belum dianggarkan,” ujarnya.

Untuk perbaikan sekolah ru-

Kami sudah mengajukan anggaran untuk rehab rusak berat tapi sampai sekarang belum dianggarkan,”

Fajar Santoso Kabid Dikdas

sak sedang telah dianggarkan pada tahun 2013 dan pekerjaannya masih terus berlangsung hingga sekarang.“Perbaikan untuk sekolah rusak sedang itu dianggarkan dari DAK tahun 2013, tapi pekerjaannya ada yang masih belum selesai dan menurut juknisnya memang boleh,” ungkapnya.

Lebih lanjut Fajar mengatakan, pada tahun 2014 ini disdik telah mengusulkan perbaikan se-

kolah yang rusak sebanyak 1.502 ruang. Sebab, saat ini 479 dari 579 sekolah dasar negeri (SDN) mengalami rusak sedang dan berat. ”Tahun ini kami mengusulkan perbaikan ruangan sekolah sebanyak 1.502 ruang dari berbagai sekolah, terdiri dari pembangunan perpustakaan sebanyak 118 lokal, rusak berat 864 ruang, RKB 520 ruang,” jelasnya.

Fajar berharap, usulan untuk mendapatkan dana sosial dari pusat pada tahun 2014 dipenuhi, karena kondisi gedung sekolah dasar banyak yang memprihatinkan. Di luar yang diusulkan tersebut, diperkirakan masih banyak ruang kelas yang rusak karena di makan usia. “Jumlah yang diusulkan itu bukan total, masih ada sekolah rusak yang belum masuk ke usulan tahun ini, karena status tanah tidak jelas dan jumlah siswa juga sedikit,” tuturnya.

Dia menegaskan, jika memang jumlah siswa sedikit meski status tanahnya jelas, kemungkinan sekolah itu dipersiapkan untuk ditutup. =JUNAEDI/MK

LUMPUH. Abdurrahman menemani cucunya yang terkena lumpuh di tempat tinggalnya di bekas kios pasar.

KESEJAHTERAAN

Sudah Lumpuh Belum Tersentuh SUMENEP - Abdurrahman (80), warga Desa Longong Kecamatan Gapura, yang berjuang keras merawat dua cucunya, Erwan Daud (16) dan kakaknya Sumaryono (26), yang lumpuh sejak baru lahir hanya tinggal di bekas kios pasar.

Bilik yang sudah terlihat kumuh yang ditempati berukuran 2x2 meter. Alas tidurnya menggunakan dua bambu, itu pun juga sudah hampir rusak.

Bau menyengat menyeruak dari kamar tempat Sumaryono saat wartawan menjenguknya.

“Setiap hari dan setiap saat saya harus mengurus cucu saya yang sedang sakit, sementara ibunya sudah lama meninggal, dan sekarang adeknya Erwan dibawa sama Bapaknya.

Sekarang tinggal kakaknya di sini,” katanya saat disambangi anggota DPRD Moh. Readi, Senin (24/2).

Abdurrahman dan dua cucunya yang lumpuh menempati gubuk reot dari sisa kios pasar itu sejak beberapa waktu lalu pasca rumah induknya hancur karena termakan usia. Kondisi kios yang ditempati, selain agak kumuh, juga butuh perbaikan, sebab di sana-sini sudah mulai rusak. Apalagi, posisinya berada di pinggir parit di tengah tegalan milik orangtuanya.

Mengenai kelumpuhan dua cucunya itu, ia tak bisa

berbuat apa-apa, ia hanya bisa merawatnya. Sebab sang ibu meninggal beberapa tahu lalu, ayahnya menikah lagi. Mau memeriksanya ke dokter, ongkos mengatar saja tak ada, sebab sang kakek hanya berjualan gorengan dan rujak. Setiap hari penghasilannya hanya Rp 20 ribu.

Hingga saat ini, kakak tersebut mengaku belum pernah menerima bantuan rehab rumah atau obatobatan. Cuma beberapa waktu lalu, keluarga miskin ini menerima kunjungan dari beberapa ibu-ibu kepala Dinas Kabupaten Sumenep, termasuk kata orang-orang sekelilingnya, Istri Bupati.

Mereka hanya memberikan bantuan sembako Menurut penuturan tetangga sekitar, selama ini mereka luput dari bantuan pemerintah, seperti BLSM, raskin dan bantuan kesehatan lainnya.

Padahal mereka sangat layak, karena mereka masuk kategori tidak mampu.

“Semoga ada uluran tangan dari pemerintah, sebab sejak dulu tak bantuan sedikitpun dari pemerintah, bahkan mereka selalu luput dari bantuan seperti RTLH, raskin, BSM dan bantuan lain,” harap Asnawi, tetangganya. =SYAMSUNI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN III

E

PROGRAM PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN EKONOMI PEDESAAN

Rp 37,5 M Jadi Bancakan Dewan?

SUMENEP - Program Percepatan Infrastruktur dan Peningkatan Ekonomi Pedesaan (PPIEK) yang bersumber dari APBD Sumenep ditengarai menjadi bancakan dewan. Dari total 50 anggota DPRD, semua mendapatkan jatah PPIEK pada Tahun Anggaran (TA) 2014. Total alokasi anggaran PPIEK mencapai Rp 37,5 miliar.

Aktivis Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) Eko Wahyudi menilai sangat tidak etis jika seluruh anggota dewan mengambil jatah PPIEK yang diperuntukan pemerataan pembangunan infrastruktur di pedesaan yang jarang tersentuh pembagunan.

“Indikasi itu diperkuat dengan pendapatan dana PPIEK justru diberikan pada seluruh dewan. Mestinya kan pemerintah atau eksekutif yang mengelola anggaran dalam bentuk program.

Ini kok aneh dewan justru yang mengelola program itu dengan mengatasnamakan hasil reses yang diusulkan dalam bentuk program nyata,” kritik Eko. Jika dibagi rata dari total anggaran sebesar Rp 37,5 miliar per tahun, masing-masing dewan memperoleh jatah Rp 750 juta.

Sehingga, jelas Eko, kecenderungan adanya unsur bagi-bagi jatah proyek dengan berkedok PPIEK, semakin tidak bisa ditepis. Apalagi program tersebut berdekatan dengan pelaksanaan Pileg 9 April mendatang.

Dari informasi yang diterimanya, anggaran PPIEK per tahun selalu mengalami pembengkakan. Alokasi total PPIEK pada 2012 mencapai Rp 22,5 miliar, dengan masing-masing dewan jika dibagi rata memperoleh jatah sebesar Rp 450 juta. Sedangkan pada TA 2013, anggaran total PPIEK mengalami kenaikan sebesar Rp 25 miliar dengan masing-masing dewan diperkirakan memperoleh jatah sebesar Rp 500 juta.

“Tahun 2014 ini justru mengalami kenaiakan cukup drastis yakni mencapai Rp 37,5 miliar dari total anggaran PPIEK. Dengan begitu, masing-masing dewan bisa memperoleh jatah proyek tersebut sebesar Rp 750 juta. Ini kan dana sangat besar, apalagi kalau dipergunakan untuk kepentingan kampanye untuk meraup suara konstituen,” pungkasnya.

Kejanggalan Ketua Tim Investigasi Jawa Timur Coruption Wacth (JCW) Moh. Siddik menemukan

kejanggalan dalam realisasi PPIEK. "Soal kejanggalan itu, kami sudah melakukan koordinasi dan melaporkan ke Kejaksaan Negeri terkait dengan Dana PPIEK itu.

Menurut hemat kami, dana ini bukan hanya fiktif, tetapi banyak penyalahgunaan, salah satunya adalah tidak sesuai dengan spek bantuan itu," katanya, Senin (24/2) kepada wartawan.

Kesan bancakan itu makin kuat, kata Sidik, karena dana itu langusung turun ke pokmas, tanpa ada aturan dan mekanisme yang jelas. Padahal seharusnya, pencairan dana PPIEK itu punya aturan tersendiri. "Tetapi tenyata, hasil data yang kami himpun bahwa pencairan dana PPIEK itu ditandatangani oleh SKPD. Kok bisa seperti itu, padahal itu biasanya masih harus melalui rapat perencanaan di Banggar DPRD. Kecurigaan kami disitu, indikasinya, telah terjadi mark up anggaran,” jelasnya di Gedung DPRD Kabupaten Sumenep Siddik menambahkan tentang indikasi korupsi kedua dari pencairan dana PPIEK tersebut. dalam hemat JCW, pencairan dana tersebut tidak ada perencanaan yang jelas. “Seharusnya, dana PPIEK itu dirapatkan di banggar, kok tiba-tiba ada PPIEK. Jelas jika begitu, berarti dana PPIEK itu telah melanggar SE Mendagri dan Menkeu,” terangnya “Pada SE tersebut sudah jelas bahwa sebelum dilakukan pekerjaan, maka harus ada perencanaan terlebih dahulu. Itu kan tidak jelas, apa sebelumnya ada perencanaan atau hanya cukup pendamping saja, kami memang belum tahu pasti apa pendamping itu boleh secara hukum apa tidak, yang jelas dana PPIEK itu sarang korupsi, dengan kata lain, tidak bakal sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat,” paparnya Di Kecamatan Guluk-Guluk, pihaknya menemukan kejanggalan bahwa kelompok masyarakat hanya dapat Rp 500 ribu dari dana PPIEK. “Surat dan datanya ada di kantor. Tetapi sesuai dengan analisis kami, dana PPIEK

MEGAH. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep di Jalan Trunojoyo No 142 tampak megah.

Penghuni gedung tersebut diduga membancak program percepatan infrastruktur dan peningkatan ekonomi pedesaan.

ini pantas untuk dipertanyakan.

Selain tidak ada perencanaan, realisasinya pun tidak tepat sasaran. Saya tidak menuduh ada menilap itu, tetapi memang pantas dipertanyakan ketika dana PPIEK itu tidak tepat sasaran dan kurang transparan,” tambahnya.

Selain itu, JCW juga menengarai ada gratifikasi, sebab untuk mendapat itu harus bayar. “Ini hanya indikasi ya, karena kita masih belum melihat secara langsung. Tetapi saya yakin, bantuan ini hanya untuk kepentingan oknom-oknom saja, bukan untuk kepentingan masyarakat. Apalagi sekarang adalah tahun politik.

Jelas teman-teman tahu sendirilah seperti apa dramanya,” pungkasnya tanpa menjelaskan secara rinci.

Sementara pengamat anggaran A Dardiri Zubairi menilai bahwa bantuan tersebut terkesan politis. Mestinya, sebelum bantuan itu benar-benar direalisasikan, ada mekanisme pencairan jelas, baik dan terukur, termasuk harus ada perencanaan yang matang. “Dalam artian, untuk apa dana PPIEK itu dikucurkan, sehingga objek realisasi bantuan itu akan jelas dan tepat sasaran, tidak hanya tinggal mencairkan dana itu, tetapi programnya tidak jelas,” jelasnya.

Sementara Anggota Badan

Dalam artian, untuk apa dana PPIEK itu dikucurkan, sehingga objek realisasi bantuan itu akan jelas dan tepat sasaran, tidak hanya tinggal mencairkan dana itu, tetapi programnya tidak jelas,”

A Dardiri Zubairi

Pengamat Anggaran Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep Dulsiam mengakui jika PPIEK selain dipergunakan untuk mengakomodasi kebutuhan konstituen di dapilnya, juga diperuntukkan bagi pemerataan pembagunan infrastruktur pedesaan. “Prioritasnya memang untuk kebutuhan infrastruktur perdesaan,” katanya menegaskan.

Dewan lainnya dari Komisi C DPRD Sumenep A Kurdi berdalih program itu bukan jatah dewan sehingga tidak seperti yang dituding sejumlah pihak bahwa PPIEK merupakan ajang bagi-bagi proyek pada anggota dewan. Program tersebut murni

berasal dari reses yang dilakukan dan hasil dari sejumlah pertemuan dengan berbagai tokoh masyarakat yang menginginkan pembagunan infrastruktur juga harus merata ke pelosok desa.

“Saya sendiri memperoleh jatah program PPIEK itu sebanyak 30 program yang diajukan ke Dinas PU Cipta Karya sebagai mitranya. Sedangkan lainnya diajukan pada Dinas Pendidikan dalam bentuk rehabilitasi infrastruktur sekolah, musala dan guru ngaji,” ujarnya pada Koran Madura.

Selain itu, dewan yang berasal dari dapil II ini mengungkapkan, Program PPIEK bukan ploting anggaran dalam bentuk jatah atau bagi-bagi proyek. Tudingan itu sangat tidak beralasan, sebab bantuan dana PPIEK itu berangkat dari aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui dewan. Itu merusak undang-undang dan peratura bupati (perbup).

“Apalagi ada anggapan pengkondisian program PPIEK dari dewan, itu sangat tidak berdasar. Soal terkait dewan yang memperoleh dana PPIEK itu juga tidak benar sebab bantuan untuk sekolah biasanya bukan dalam bentuk perorangan sebab sekolah itu berbetuk yayasan,” ujar Politisi Demokrat itu. =ALI RIDHO/SYAMSUNI/MK

KORAN MADURA

SELASA 25 FEBRUARI 2014|NO. 0308|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 25 FEBRUARI 2014 NO. 0308 | TAHUN III

F

PEMBERDAYAAN

Izin Koperasi ‘Berpenyakit’ Wajib Dicabut

BBM DARI PLASTIK. Warga menyuling Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berasal dari sampah plastik di Desa Akkor, Palengaan, Pamekasan, Jatim, Senin (24/2). Menurut warga, sampah plastik tersebut dapat diolah menjadi BBM.

Pemerintah Makin Tidak Profesional?

Utang Tunjangan Sertifikasi Tak Terkejar PAMEKASAN – Pemerintah semakin tidak profesional.

Terlihat dalam pengelolaan program-program yang dibuatnya ternyata tidak selalu membawa kebaikan.

Salah satunya program sertifikasi guru, hingga kini masih terus berlanjut, padahal guru yang sudah tersertifikasi masih belum terbayarkan, sebagaimana yang terjadi di lingkungan Kementerian Agama.

Jumlah utang dana program sertifikasi guru Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan hingga tahun ini mencapai Rp 109 miliar. Angka itu merupakan akumulasi utang dari tahun-tahun sebelumnya dalam program tersebut. Semakin menumpuknya utang tersebut membuat sulit terkejar oleh anggaran pelunasan utang tunjangan yang hingga kini masih tak jelas.

Berdasarkan data di Kantor Kemenag Pamekasan, untuk tahun 2011 dana sertifikasi guru yang harus dibayarkan mencapai Rp 3,7 miliar, tahun 2012 sebesar Rp 15,4 miliar, dan utang tahun 2013 sebesar Rp 25,5 miliar.

Utang tersebut hingga saat ini belum ada kejelasan kapan bisa terbayar meskipun masalah tersebut sudah secara rutin dilaporkan ke Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur dan Kemenag RI.

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Pamekasan, Juhedi mengatakan utang tersebut kemungkinan akan terus bertambah, jika pemerintah pusat tidak segera membayarnya. “Semestinya tanggungan itu segera dibayarkan agar tidak menambah beban. Terus terang selama ini kami menjadi sasaran kritik guru penerima tunjangan sertifikasi,” jelasnya.

Ia menyatakan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk bertemu pejabat Kemenag RI. Namun belum ada kejelasan kapan hal tersebut akan diselesaikan.

Salah seorang guru penerima tunjangan, Abdul Ghani mengatakan semestinya pemerintah berhitung dengan kekuatan anggaran yang dimiliki sebelum menyusun satu kebijakan.

Menurutnya, jika masalah

utang dana sertifikasi itu disebabkan keterbatasan anggaran, maka sudah dipastikan program tersebut digulirkan tanpa perhitungan yang jelas, sehingga mengorbankan para guru. “Kami bukan tidak berkorban untuk mengikuti program ini. Karenanya, pemerintah harus segera menyelesaikan masalah ini dan kembali berhitung untuk program yang sama selanjutnya,” katanya.

Ia meminta pemerintah mendahulukan pembayaran tunjangan sertifikasi untuk guru non pegawai negeri. Sebab dana tunjangan itu sangat dibutuhkan untuk operasional mereka selama menjalankan tugas dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Anggota Komisi D DPRD Pamekasan, Zainal Arifin mengatakan tunggakan pembayaran sertifikasi itu disebabkan ada kesalahan penganggaran di pemerintah pusat. Seharusnya Pemerintah menentukan kuota anggaran dan jumlah penerima tunjangan sertifikasi sebelum program tersebut resmi dijalankan. Selama ini, pemerintah tidak menentukan kuota anggaran dan penerimanya dan terkesan semuanya diterima tanpa ada batasan. =FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

PAMEKASAN - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta pemerintah setempat mencabut izin koperasi yang hanya memiliki nama dan tidak memiliki kegiatan rutin sebagai koperasi. Apalagi disinyalir sebagian dari koperasi itu hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah.

Ketua Komisi B, Hosnan Ahmadi mengatakan pencabutan izin tersebut dinilai perlu dilakukan, agar tidak menganggu efektifitas kegiatan koperasikoperasi lain yang sehat dan memiliki program pemberdayaan bagi anggotanya.

“Tujuan dibentuknya koperasi, untuk pemberdayaan masyarakat. Kalau sudah tidak mampu melaksanakan kegiatan pemberdayaan, lebih baik dicabut saja izinnya. Apalagi koperasi itu sendiri tidak mampu memberdayakan dirinya,” kata Hosnan, Senin,(24/02).

Ia meminta instansi yang membidangi pembinaan koperasi segera melakukan pendataan ulang dan evaluasi terhadap kondisi koperasi di Pamekasan.

Jika dari hasil evaluasi itu terdapat koperasi yang saat ini sudah tinggal nama, ia meminta agar izin koperasi tersebut dicabut.

Kepala Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah, Herman Priyanto mengatakan instansinya hanya siap melakukan evaluasi ulang terhadap semua koperasi yang ada di wilayahnya.

Evaluasi itu untuk mengetahui kondisi masing-masing koperasi. Ia menyatakan tidak akan serta-merta mencabut izin pendirian koperasi, namun terlebih dahulu akan melakukan pembinaan.

Jika dari hasil evaluasi itu terdapat koperasi yang saat ini sudah tinggal nama, ia meminta agar izin koperasi tersebut dicabut.

“Kami masih akan mencoba untuk memaksimalkan fungsi koperasi itu dan tidak akan segera mencabut izin pendiriannya. Yang pasti, kami akan segera melakukan evaluasi,” katanya.

Ia mengakui beberapa koperasi di wilayahnya saat ini sudah tinggal papan nama dan tidak mampu melakukan kegiatan usaha apalagi pemberdayaan anggotanya. =FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

PROGRAM PENATAAN PKL. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan ( kiri) didampingi Wakil walikota Bogor Ahmad Ru’yat (kedua kiri) berbincang dengan pedagang usai dalam peluncuran program strategis penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Bogor, Jabar. Program penataan dan disertai bantuan usaha bagi PKL yang disalurkan melalui koperasi sehingga dapat mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

KORAN MADURA

PAMEKASAN

SELASA 25 FEBRUARI 2014 NO. 0308| TAHUN III

G

Tercium Korupsi di Kolpajung Penerima Dana RTLH Mengaku Diberi Rp 500.000 PAMEKASAN - Bantuan Sosial (Bansos) perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kampung Kolpajung, Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Kota Pamekasan yang dicairkan pada Oktober 2013 lalu ditengarai telah dipotong. Tiga penerima bantuan tersebut menyatakan hanya menerima dana perbaikan sebesar Rp 500 ribu. Padahal berdasarkan data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) setempat besaran bantuan untuk RTLH yang dianggarkan pemerintah berkisar antara Rp 1,25 juta hingga Rp 2,5 juta untuk masing-masing penerima.

Sementara untuk bantuan di Kelurahan Kolpajung masingmasing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp 1,25 juta. Siti Maimuna, 33, salah seorang penerima bantuan tersebut mengaku tidak mengetahui secara rinci jenis bantuan yang dia terima. Ia hanya mendapatkan dana sebesar Rp 500 ribu yang diterimanya dari Abdus Somad, warga setempat dan koordinator dalam program tersebut. ”Pada saat dia memberikan uang itu, dia hanya menyuruh saya menggunakannya untuk mengecat rumah ini,” katanya.

Ia menjelaskan sebelumnya dirinya didata dan diminta menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan rumahnya difoto sebagai persyaratan menerima bantuan perbaikan rumah. Saat dikonfirmasi, Abdus Samad membantah telah melakukan pemotongan dana bantuan perbaikan

rumah di wilayahnya. Ia mengatakan besaran nilai bantuan yang diserahkannya kepada penerima sudah sesuai dengan yang diterimanya dari Dinsosnakertrans.

Menurutnya besaran bantuan yang diterima dari instansi tersebut hanya sebesar Rp 1,25 juta untuk tiga orang penerima masing-masing sebesar Rp 500 ribu.

Ia bahkan harus mencari kekurangannya sebesar Rp 250 ribu dengan meminta bantuan salah seorang calon anggota legislatif.

“Apa yang saya berikan kepada penerima sudah sesuai dengan yang saya terima dari Dinsosnakertrans. Saya tidak mengambil sepeser pun dengan cara memotong bantuan,” katanya.

Kepala Dinsosnakertran Pamekasan, Al Walid melalui Kepala Bidang Sosial, Ahmad Subaidi mengaku belum mengetahui adanya dugaaan pemotongan tersebut. Sebab selama ini

pihaknya belum menerima laporan adanya dugaan tersebut dari warga maupun penerima bantuan. Berdasarkan data yang ada di instansinya, pada tanggal 16 Oktober tahun lalu terdapat data

manfaat itu adalah Suleha, Nasiha, dan Siti Maimuna.

Menurutnya secara administratif tidak ada kejanggalan dalam penyalurannya dan sudah dilengkapi dengan tanda teri-

lakukan,” katanya.

Selain di Kelurahan Kolpajung, kata dia, bantuan yang sama juga diberikan penerima di Kecamatan Batumarmar, Waru, dan Pasean dengan jumlah bantuan

bantuan RTLH untuk tiga warga di Kelurahan Kolpajung. Masingmasing warga mendapatkan dana sebesar Rp 1,25 juta yang diserahkan melalui koordinator di kelurahan tersebut. Tiga penerima

ma. Ia berjanji akan menelusuri dugaan pemotongan itu sebelum melakukan tindakan. ”Kami akan menyelidiki kebenaran dugaan itu, baru kami bisa menetukan langkah yang akan di-

yang beragam, mulai dari Rp 1,25 juta hingga Rp 2,5 juta. Total dana yang sudah disalurkan mencapai Rp 46,25 juta. Dana tersebut berasal dari APBD Pamekasan. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

INSENTIF GURU NGAJI

Pemkab Belum Mempedulikan Penerima Hibah PAMEKASAN - Daftar penerima program bantuan dana hibah untuk guru ngaji di Kabupaten Pamekasan sampai saat ini masih belum dilakukan perbaikan.

Pemerintah setempat juga belum melakukan verifikasi jumlah penerima yang sebelumnya sempat bermasalah tersebut.

Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Amirus Saleh mengatakan pihaknya belum memiliki data baru penerima bantuan guru ngaji tersebut. Namun ia menyatakan akan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai acuan, dan akan diverifikasi ulang. Berdasarkan data itu, jumlah guru ngaji yang akan menerima

bantuan sebanyak 7.500 orang.

“Untuk jumlah penerima di tahun ini belum kami ketahui, karena kami masih belum melakukan verifikasi ulang,” katanya.

Verifikasi penerima itu akan dilakukan secara serentak di masing-masing kecamatan untuk mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan.

Verifikasi juga dilakukan untuk mengantisipasi adanya penerima ganda.

Ditanya soal kemungkinan bertambahnya jumlah penerima, mantan Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pamekasan tersebut mengaku belum bisa memastikannya. Ia bahkan mengaku belum

Verifikasi penerima itu akan dilakukan secara serentak di masingmasing kecamatan untuk mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan. Verifikasi juga dilakukan untuk mengantisipasi adanya penerima ganda. memiliki petunjuk teknis (Juknis) yang bisa dijadikan acuan dalam menyalurkan bantuan itu. Ren-

canaya, nilai bantuan untuk guru ngaji tersebut sebesar Rp 200 ribu per orang selama setahun.

Dana yang disiapkan pemerintah untuk bantuan tersebut sebesar Rp 500 juta.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhani mengingatkan agar data yang digunakan benar-benar valid dan sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga bantuan yang menjadi hak guru ngaji tersebut tidak kembali bermasalah. Ia mengatakan masalah yang muncul pada program yang sama pada tahun lalu disebabkan bantuan tesebut disalurkan sebelum dilakukan validasi data. Diantara masalah yang muncul adalah adanya nama

penerima ganda.

“Makanya kami meminta agar sebelum pencairan bantuan itu, Kesra menyerahkan data terlebih dahulu kepada Komisi D untuk dilihat apakah data tersebut sesuai dengan yang ada di lapangan atau tidak,” pintanya.

Untuk diketahui pada pencairan bantuan sebelumnya, jumlah penerima bantuan hibah guru ngaji di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya.

Jumlah guru ngaji di desa itu lebih dari 100 orang, sementara untuk musholla sebanyak 60.

Namun yang menerima bantuan dari pemerintah saat itu hanya sekitar 30 orang. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

H

KORAN MADURA

PAMEKASAN

SELASA 25 FEBRUARI 2014|NO. 0308|TAHUN III

DEMOKRASI

Hari ini Jadwal Kampanye Ditentukan

TANGKAP GENG MOTOR. Polisi menunjukkan dua tersangka yang merupakan anggota geng motor berikut barang bukti samurai dan sepeda motor hasil curian di markas Polres Garut, Jawa Barat, Senin (24/2). Tersangka melakukan kejahatannya di jalan dengan memberhentikan korban kemudian merampas sepeda motornya.

Juhairiyah Masih Terdakwa Tunggal Ada Indikasi Tersangka Lain Dilindungi PAMEKASAN - Hingga kini Juhairiyah masih menjadi terdakwa tunggal dalam kasus dugaan korupsi di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan pada 2012 lalu. Padahal sidang kasus ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya sudah masuk masa-masa akhir dan dijadwalkan akan tuntas Maret mendatang.

Menurut Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Samiaji Zakaria, di dalam persidangan mantan Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (Mapenda) Kantor Kemenag Pamekasan itu bungkam seakan berupaya menyelamatkan calon tersangka lainnya. Samiaji yang juga merupakan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan ini mengaku pihaknya masih kesulitan untuk menentukan tersangka lain dalam kasus tersebut.

Karena hasil keterangan Juhairiyah di depan majelis hakim belum sepenuhnya memberikan keterangan yang pasti. Untuk pengembangan kasus itu, pihaknya masih harus mencari beberapa saksi lagi dalam persidangan berikutnya. ”Kami tinggal mengungkap dan mengurai. Pihak mana yang

memiliki keterlibatan dalam kasus ini. Sampai saat ini terdakwa belum membuka diri. Mungkin nanti pada beberapa sidang berikutnya ada petunjuk baru dari saksi yang akan kami hadirkan,” tuturnya, Senin (24/2).

Ia berharap dalam beberapa agenda sidang kloter terakhir ini, Juhairiyah bisa mengungkapkan secara jujur keterlibatan oknum lain dalam kasus yang membelitnya. Sehingga proses sidang dugaan tipikor di Kantor Kemenag Pamekasan itu bisa secepatnya tuntaskan dan Juhairiya tidak sendirian mempertanggungjawabkannya. ”Harapan kami terdakwa bisa sejujurnya mengatakan siapa, kalau memang ada yang menggerakkan dan menyuruh,” katanya singkat.

Dalam berita sebelumnya disebutkan kasus dugaan korupsi

yang terjadi pada 2012 itu dikategorikan korupsi dengan modus terang-terangan dengan cara melakukan penarikan upeti dari lembaga pendidikan penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas.

Setiap lembaga harus menyetorkan 25 persen dari nilai bantuan yang diterimanya kepada Juhairiyah selaku Kasi Mapenda. Jika dirinci, lembaga penerima bantuan dengan kategori rusak berat harus menyetorkan Rp 23,75 juta kepada Juhairiyah (total bantuan untuk kerusakan jenis ini adalah Rp 95 juta).

Untuk bantuan kategori rusak sedang, upeti yang disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp 20 juta (total bantuan untuk kategori ini mencapai Rp 80 juta). Berikutnya, untuk kategori rusak ringan, harus menyetor sebesar Rp 12,5 juta (total bantuan untuk kategori ini sebesar Rp 50 juta).

Penarikan upeti dilakukan Juhairiyah lantaran dia tidak bisa memotong bantuan itu secara langsung, karena dana bantuan tersebut disalurkan langsung melalui rekening lembaga penerima. =SUKMA FIRDAUS/MUJ/RAH

PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan dipastikan menggelar rapat koordinasi hari ini, Selasa (25/2), dengan berbagai pihak, terutama Partai Politik (Parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 untuk menetapkan jadwal kampanye. Rapat koordinasi akan diadakan di ruang pertemuan lantai dua Kantor Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.

Anggota Divisi Hukum Pengawasan SDM dan Organisasi KPU Pamekasan, Agus Kasiyanto mengatakan KPU sudah mengirimkan undangan kepada seluruh partai politik peserta pemilu di wilayahnya. Undangan juga dikirim kepada jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) karena dalam pelaksanaan kampanye terbuka nanti, mereka juga ikut berperan dalam pengawasan, pengamanan, dan penanganan masalah yang muncul.

Dipilihnya gedung milik pemkab sebagai tempat rapat koordinasi itu, kata dia, agar penetapan jadwal kampanye lebih transparan dan diketahui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara terbuka. Dalam rapat itu nanti, akan ditentu-

kan jadwal masing-masing zona kampanye setiap parpol. Sedangkan masa kampanye terbuka baru akan dimulai pada 16 Maret mendatang.

Rapat koordinasi ini sebenarnya merupakan dasar untuk KPU Pamekasan dalam menetapkan surat keputusan untuk pelaksanaan kampanye terbuka.

Namun lembaga penyelenggara pemilu tingkat kabupaten itu belum bisa memastikan kapan surat keputusan itu akan ditandatangani. ”Kepastiannya setelah selesai rapat koordinasi,” katanya singkat.

Agus menjelaskan dimulainya kampanye terbuka itu akan diawali dengan pawai bersama yang diikuti semua parpol peserta Pemilu, sehari sebelumnya yaitu pada 15 Maret yang dipusatkan di Kota Pamekasan.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 21 Tahun 2013 dinyatakan pelaksanaan kampanye terbuka baik melalui rapat umum dan iklan di media, termasuk media cetak maupun elektronik, dijadwalkan mulai 16 Maret sampai dengan 5 April 2014 atau empat hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada 9 April 2014. =SUKMA FIRDAUS/MUJ/RAH

BEKERJA. Beberapa orang yang bertugas melipat surat suara di gudang logistik KPUD Kota Depok.

KORAN MADURA

PAMEKASAN

SELASA 25 FEBRUARI 2014 NO. 0308| TAHUN III

I

PDAM Dituntut Menambah Pendapatan Sodiq: Sejak Dulu Perusahaan itu Tidak Maju-maju PAMEKASAN - Lembaga Pengkajian Kebijakan Daerah (LPKD) Pamekasan menilai Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Pamekasan belum memberi kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten tersebut, sehingga dituntut bekerja keras untuk menambah pendapatan. Rugi akibat warisan utang tahun 1990-an dinilai selalu menjadi alasan PDAM. Ketua LPKD Pamekasan Sodiq El Fajar mengatakan alasan itu seharusnya tak perlu dikemukakan oleh PDAM, karena utang itu sudah dihapus dan PDAM tidak memiliki tanggungan bayar utang lagi. Dengan demikian, PDAM harus bisa meraup keuntungan banyak dan menyetor PAD lebih besar.

Dalam hal ini, kata Sodiq, harus diimbangi dengan pelay-

anan yang baik kepada pelanggan agar tidak lagi ada keluhan air macet hingga berbulan-bulan.

“PDAM ini dari dulu gak majumaju. Selaku perusahaan jasa, pelayanan tentu harus diutamakan agar pelanggannya puas dan dapat keuntungan. Kalau selama ini kan tidak jelas, pelayanan sering dikeluhkan, setoran ke PAD juga minim,” katanya.

Menurut Sodiq, dari penyertaan modal dari Pemkab Pamekasan maupun suntikan dana pengembangan dari pusat, seharusnya PDAM Pamekasan lebih maju dan menyetor keuntungan lebih dari saat ini yang hanya sekitar Rp 150 juta. Sebab dana pengembangan dan penyertaan modal itu jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah.

Pihaknya menekankan agar PDAM Pamekasan segera berbenah memperbaiki pelayanan dan meningkatkan pendapatan.

Jika hal itu tidak segera dilakukan, maka dana miliaran rupiah itu akan sia-sia dan terkesan hanya menjadi proyek yang hanya berorientasi pada keuntungan sesaat dari proyek itu.

Direktur PDAM Pamekasan

Agus Bachtiar mengatakan setoran PAD dan penyertaan modal untuk PDAM merupakan dua hal yang tidak ada relevansinya.

Sebab patokan penyetoran PAD ditentukan oleh pemkab setempat. Selaku pengelola, pihaknya siap untuk menyetor berapa pun target yang ditentukan.

“Tiap bulan kami bayar, kaitan besar kecil itu sudah dari pemkab. Kami ikut saja, 100 atau 150 kami siap bayar. Kalau bicara aturan, PDAM ini masih rugi, karena masih rugi seharunya kami tidak menyetor. Tapi karena perusanaan ini milik pemkab, kami ikut aja,” katanya.

Diakui utang PDAM sudah dihapus namun masih melekat secara akuntansi karena belum SK penghapusan dari kementerian keuangan. Dari hal itu hak tagih

sudah tidak ada namun masih tercatat sebagai utang meski tidak harus membayar.

Dari pernyataan itu menunjukan bahwa kerugian yang dialami PDAM dari hasil audit BPKP merupakan kerugian semu, karena utang yang ditanggung sebelumnya sudah tidak ada kewajiban membayar.

Kedepan pihak PDAM sudah memproyeksikan untuk menambah jaringan pelanggan di beberapa lokasi, seperti daerah Pademawu, Betet, Tlanakan, Jalmak, dan Kangenan. Di daerah tersebut sudah antre sekitar 2000 ribu pelanggan seiring dibangunnya jaringan baru PDAM. Demikian juga di daerah Waru, saat ini masih tahap pencarian pelanggan. =A. FAUZI M/MUJ/RAH

di masing-masing agen resmi gas elpiji.

Selain dari hasil kajian di masyarakat, dasar usulan penambahan kuota gas elpiji yaitu rekomendasi dari komisi B DPRD Pamekasan beberapa waktu lalu. Rekomendasi itu sudah lama dilayangkan yaitu pada saat kelangkaan gas elpiji melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Fathorrahman mengatakan

penambahan alokasi ini harus segera dilakukan karena stok yang tersedia, tidak mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga sulit diperoleh.

Ia mengatakan terjadinya kelangkaan gas elpiji bersubsidi di Pamekasan selama ini, karena kebutuhan meningkat menyusul peningkatan animo masyarakat dalam menggunakan gas elpiji setelah subsidi minyak tanah dicabut. Akibatnya, kelangkaan ini menyebabkan terjadinya lonjakan harga mencapai Rp 17-Rp 18 ribu per tabung, seperti yang terjadi di wilayah utara Pamekasan beberapa waktu lalu.

“Kami banyak menerima pengaduan masyarakat, tentang kelangkaan ini teruma di wilayah utara. Setelah kami selidiki ternyata bukan karena ada penimbunan, tatapi faktor kebutuhan masyarakat meningkat. Makanya kami merekomendasikan untuk mengajukan penambahan kuota,” katanya. =A. FAUZI M/MUJ/RAH

ELPIJI BERSUBSIDI

Tambahan Kuota Belum Final PAMEKASAN - Usulan penambahan kuota gas elpiji 3 kg di Kabupaten Pamekasan yang disampaikan ke Dirjen Migas, Kementerian ESDM, dan Pertamina Region V Surabaya sampai awal 2014 ini belum final. Usulan penambahan gas elpiji bersubsidi itu masih dalam pembahasan antara perwakilan pemerintah daerah se Indonesia dengan Pertamina serta pihak terkait lainnya.

Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Pamekasan, Salah Syamlan mengatakan masih ada di Jakarta membahas usulan penambahan kuota gas tersebut. Tambahan kuota yang diusulkan sebanyak 10 persen dari jatah 2013 lalu. Dimana jatah 2013 sebanyak 5. 113 820 tabung, sehingga usulan penambahannya sebanyak 511. 382 tabung atau 10 persen.

“Sekarang masih dibahas bersama Pertamina, jadi hasilnya belum diketahui. Nanti kalau sudah ada keputusan akan saya sampaikan,” katanya.

Dia menjelaskan usulan penambahan kuota 10 persen ini diajukan, karena selama ini sering terjadi kelangkaan gas elpiji dan lonjakan harga yang diatas harga pokok pemerintah (HPP) sebesar Rp 12 750, bahkan pernah mencapai angka Rp 18 ribu per

tabung.

Dari kondisi tersebut, pihaknya melakukan kajian dan menganalisasi penyebab terjadinya kelangkaan gas elpiji di Pamekasan.

Dari hasil kajian itu diketahui bahwa kelangkaan itu terjadi karena kebu-

tuhan meningkat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan gas elpiji.

Sedangkan angka penambahan kuota 10 persen diperoleh dari pengecekan

Sampang J

KORAN MADURA PROBOLINGGO JKORAN

Sampang

SELASA 25 FEBRUARI 2014 No. 0308 | TAHUN III

SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN III

MADURA

INFRASTRUKTUR TERMINAL

Jalan Pintu Keluar Rusak Parah SAMPANG– Jalan pintu keluar Terminal Sampang rusak parah. Di pintu keluar yang berlokasi di sebelah barat daya terminal tersebut penuh dengan genangan air karena jalannya berlubang.

Hal itu banyak dikeluhkan oleh masyarakat pengguna jalan.

Dimana tempat tersebut merupakan pusat tranportasi, baik dari daerah maupun luar daerah untuk mengangkut penumpang yang bertujuan keluar Madura. Jalan sepanjang sisi barat pintu keluar terminal itu saat ini kondisinya memprihatinkan dan bisa membahayakan bagi pengguna jalan. Ironisnya, sampai saat ini belum ada perbaikan dari pemerintah setempat.

Menurut Azizah (35), warga setempat yang menjaga warung nasi sebelah barat jalan tepatnya di pintu keluar terminal itu mengatakan, jalan tersebut sudah satu tahun lebih tidak ada renovasi dan tidak ada kontrol dari pemerintah setempat. ”Jalan rusak di depan warung (nasi) ini suatu saat pernah terjadi pengendara roda dua terpeleset akibat ada genangan air dan jalan yang rusak tidak keliatan sama sekali,”ceritanya kepada Koran Madura, Senin (24/2). ”Terkadang ketika tergenang air banyak, percikan air dari ban bus yang melintas sampai ke sini (warung),” imbuhnya.

Saiful (40), sopir bus trayek Surabaya– Madura menambahkan, kondisi pintu kelaur terminal tersebut memang parah, apalagi kerusakan itu bukan hanya berkelupas aspalnya, melainkan berbentuk kubangan yang menyulitkan dan membahayakan bagi sopir roda empat. ”Belum lagi terkadang ada pengendara roda dua yang parkir pas di pinggir jalanya. Sehingga harus hati-hati, apalagi pintu keluar terminalnya kurang lebar. Jadi, kami berharap kepada

pemerintah setempat agar segera melakukan renovasi atau perbaikan, supaya tidak terjadi kecelakan. Dan bisa tercipta kenyamanan bagi angkutan umum lainya,” harap warga yang mengaku asli Probolinggo itu.

Ada Batu Besar di Tengah Jalan Jalan rusak yang sering kita jumpai di berbagai tempat di Sampang sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa. Belum lagi kerusakan jalan itu sudah lama tidak diperbaiki dan terkadang ditambah kurusakan baru akibat banjir yang sering menggenangi jalan tersebut. Seperti kerusakan yang terjadi di jalan depan pintu keluar parkiran sebelah timur Pasar Srimangunan, Sampang.

Penjaga pintu parkir keluar Kosim (35) menjelasakan bahwa kerusakan jalan tersebut sudah lama. Meski tidak pernah terjadi kecelakaan bagi pengguna jalan tetap harus hati–hati. Karna jalan yang rusak tersebut dikasih batu yang beukuran cukup besar oleh masyarakat sekitar. ”Belum lagi kendaraan roda empat dan roda dua yang parkir sembarangan di bahu jalan. Sehingga ruas jalan semakin sempit,” tuturnya, Senin (24/2).

Kosim berharap agar ada perhatian dari pemerintah setempat karna jalan yang rusak tersebut tepat di depan pintu masuk parkir pasar yang ramai dari masyarakat yang ingin berbelanja. Padahal, pembeli di Pasar Srimangunan tidak hanya dari masyarakat Sampang saja, melainkan dari luar daerah juga banyak. =CR1/ LUM

KRIMINALITAS

Sudah Tiga Kali Dibobol Maling Sampang – Toko milik Siti Rohmah di Dusun Pelalangan Desa Gunung Maddah Kec/Kota Sampang, Senin (24/2) dini hari sekitar pukul 2.00 Wib dibobol kawanan pencuri. Kejahatan tersebut sudah yang ketiga kalinya. Namun, hingga kini pelakunya belum terendus.

Meski terbilang toko kecil, kerugian yang harus ditanggung Siti Rohmah mencapai Rp 6 juta.

Pencuri yang diduga lebih dari dua orang itu berhasil menggasak 10 slop rokok berbagai merek, bahan sembako, satu buah ponsel, serta uang tunai yang ada di dalam laci.

Moh Hari (27), saudara korban, mengatakan, aksi kejahatan tersebut baru diketahui pagi harinya sekitar pukul 6.00. Saat adiknya hendak membuka toko, pintu belakang toko dan jendela sudah dalam keadaan terbuka.

Bahkan, gembok kunci rusak diduga dicongkel oleh pencuri.

“Saya waktu kejadian tidak tahu, dimungkinkan dini hari.

Saya tahu waktu saya dikasih tahu sama adik (Romlah-red) bahwa toko sudah kebuka semua,” ucapnya di tempat kejadian perkara, Senin (24/2).

Dirinya sempat menyisir je-

jak kaki pencuri. Dengan dibantu Romlah, dirinya menemukan tas yang biasa digunakan belanja rokok di sebuah hutan pohon jati sekitar 500 meter dari toko.

Pihaknya langsung melaporkan kejadian pencurian yang dialami adiknya kepada pihak kepolisian setempat untuk ditindak lanjuti. “Kecurigaan tidak ada siapa di balik ini, cuma begitu saya lihat kebobolan akhirnya melapor ke polisi, mungkin nanti bisa ketahuan setelah ada polisi yang mengidentifikasi dari jejak kaki pencuri,”jelasnya. =RYAN HARIYANTO/MK

ryan hariyanto/koran madura

PENCURI BOBOL TOKO. Pemilik toko menunjukkan gembok kunci yang berhasil dibobol oleh kawanan pencuri.

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN III

K

Hura-hura di Jam Dinas PNS Bappeda Main Ping-Pong

Sampang - Ketua Madura Devolepment Wath (MDW) Tamsul menyoroti kinerja pegawai negeri yang menghabiskan jam dinas dengan hura-hura, seperti yang terjadi di kantor Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sampang. Senin, PNS di sana bermain bola ping pong saat jam kantor.

Mereka dinilai sudah tidak lagi mematuhi kedisiplinan pegawai.

Sehingga, oknum pegawai seperti itu tidak perlu menjadi contoh sebagai abdi negara. “Kalau memang bermain jangan di jam kantor,” ucapnya.

Apalagi, karyawan itu masih memakai seragam dinas. Bahkan, lebihnya lagi bermain bola pingpong di dalam ruang pintu masuk pertama di Bappeda. “Sayangnya lagi ketika di pintu masuk ruang

Bappeda itu karyawan bermain bola di dalam dan menggunakan seragam, apakah itu bisa dijadikan contoh,” tegasnya.

Jika hal tersebut tetap terus dilakukan, dirinya mengancam akan melaporkan tindakan tak pantas itu kepada pihak terkait agar diberi saksi sepantasnya.

“Kalau memang terus-terusan tetap seperti itu jangan harap bisa enak-enakan bermain bola ping-pong di saat jam dinas, bisa saya laporkan kepada Bupati,” jelasnya.

Dirinya memastikan jika kekosongan kerja di dinas tersebut hingga melakukan seperti itu juga akan berdampak terhadap pelayanan masyarakat terutama perkembangan pembangunan yang berada di Kabupaten Sampang.

“Harapan saya ya jangan seperti itulah waktunya kerja ya kerja, dinas ya harus dinas, jangan sampek ada dampak bagi pemerintahan apalagi perkembangan di sini,” ungkapnya. =RYAN HARIYANTO/MK

ryan hariyanto/koran madura

MAIN-MAIN. Sejumlah pegawai di kantor Bappeda Sampang asik bermain bola ping pong saat jam dinas, Senin (24/2).

PEMILU 2014

KORUPSI DAMKAR

Pelapor Dana Kampanye Minim Sampang - Komisioner KPU Sampang, Jawa Timur Miftahur Rozaq menyatakan, hingga kini baru Partai Nasdem yang melaporkan dana kampanye tahap kedua. “Partai politik lainnya belum ada yang melaporkan dana kampanye,” kata Miftahur Rozaq di Sampang, Senin.

Ia menjelaskan, sesuai dengan ketentuan laporan penggunaan dana kampanye partai politik peserta pemilu harus meliputi tiga aspek.

Ketiga aspek itu menurutnya, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye periode kedua, dan rekening khusus dana kampanye, serta yang ketiga adalah rekening dana awal kampanye.

“Kami telah menyampaikan imbauan kepada partai politik peserta pemilu agar segera menyampaikan laporan alokasi dana kampanye tahap kedua ini,” tuturnya.

Menurut dia, sesuai ketentuan, batas akhir pelaporan dana kampanye oleh partai politik peserta pemilu pada tanggal 2 Maret 2014. Jika lambat, maka parpol bisa di-

LAPORAN DANA KAMPANYE. KPU sampang mengatakan bahwa baru satu partai yang melaporkan dana kampanye tahap kedua.

coret sebagai peserta pemilu.

Jumlah partai politik peserta pemilu di Kabupaten Sampang pada pemilu legislatif yang akan digelar 9 April 2014 ini sebanyak 12 partai.

Ke-12 partai politik peserta pemilu itu masing-masing Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan nomor urut 1, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nomor urut 2, Partai Keadilan sejahtera (PKS) dengan nomor urut 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan nomor urut

4 dan Partai Golongan Karya (Golkar) dengan nomor urut 5.

Selanjutnya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan nomor urut 6, Partai Demokrat dengan nomor urut 7, lalu Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor urut 8, serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan nomor urut 9 dan terkahir, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan nomor urut 10.

Dua partai politik lainnya masing-masing Partai Keadi-

lan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Sedangkan calon pemilih di Kabupaten Sampang yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif kali ini sebanyak 789.731 orang.

Pemilu di Kabupaten Sampang akan digelar di 2.582 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 180 desa dan enam kelurahan di 14 kecamatan di wilayah itu. =ABDUL AZIZ/ANT

Pemenang Tender dalam Bidikan Sampang - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang sedang mendalami dugaan korupsi pengadaan kendaraan pemadam kebakaran (damkar) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang periode 2012 yang menelan dana hingga Rp1,2 miliar.

Kasi Intel Kejari Sampang Sucipto mengatakan, mantan Kepala BPBD Sampang Imam Sanusi berpotensi menjadi tersangka. Demikian juga dengan pemenang tender. Rekanan diyakini mengetahui seluk beluk dalam pembelian damkar.

Pihaknya menemukan dugaan adanya keterlibatan pemenang tender yang juga menikmati hasil dari pembengkakan biaya pembelian damkar yang disinyalir merugikan negara hingg Rp 600 juta.

Namun, ia belum mau menyebutkan waktu pemanggilan terhadap pihak pemenang tender untuk dilakukan pemeriksaan. Dirinya hanya menegaskan akan dilakukan secepatnya. =IST/MK

Bangkalan

KORAN MADURA KORAN SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN III L MADURA

SELASA 25 FEBRUARI 2014 No. 0308 | TAHUN III

L

Sapi Impor Dilarang Injak Madura Siti: Sapi yang Ada Berjenis Madrasin BANGKALAN - Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) membantah keberadaan sapi luar negeri di Bangkalan, karena sesuai aturan sapi jenis Limosin dan Brahma tidak diperbolehkan berada di Madura.

Dispertanak menyebut sapi yang berada di daerah Bangkalan merupakan sapi hasil silangan.

"Kalau sapi limosin secara langsung tidak dibolehkan berada di Madura. Yang ada sapi jenis Madrasin (Madura-Limosin) yang ada khusus di Bangkalan," kata Siti Sumirah, Kasi Pelayanan Peternakan dan Informasi Dispertanak Bangkalan.

Dia menjelaskan sapi Madrasin merupakan hasil persilangan dengan menggunakan teknologi insemnasi buatan (IB). Persilangan sapi Jantan Limosin dengan sapi betina Madura. Hasilnya akan mendapatkan bibit baru seperti Madrasin, dengan ciri-ciri yang tidak jauh berbeda dengan sapi Limosin. Namun dari segi struktur tubuh sapi tetap ada perbedaan.

"Memang sekilas terlihat seperti limosin, tetapi tetap ada perbedaannya. Hasil silangannya disebut F2. Hampir 1.000 lebih proses IB tiap bulan di 18 kecamatan. IB dilakukan untuk meningkatkan mutu genetik dan terhindar dari penyakit," ungkapnya.

Menurutnya, untuk tetap mempertahankan jenisnya, sapi Madrasin disilangkan kembali dengan sapi Madura, sehingga hasil anakannya akan lebih banyak darah sapi Madura. Hal itu dilakukan agar mendapatkan sapi

moh ridwan/koran madura

HITAM. Sapi jenis Madrasin (Madura-Limosin) yang diakui oleh Dispertanak Bangkalan.

jenis unggul. Berbadan besar dengan daya tahan kuat. Sebab sapi Madura dikenal dengan daya tahan kuat tanpa membutuhkan pasokan pakan yang banyak.

Mengenai isu keberadaan sapi luar negeri di Bangkalan, pihaknya belum melihat akan hal itu.

Sebab segala sesuatu yang ilegal tentunya akan sulit dipantau. Na-

mun pihaknya berkeyakinan sapi Limosin tidak ada di Bangkalan.

Penggunaan IB pun tidak mendatangkan jenis sapi jantan limosin ke Madura, melainkan mengambil langsung semen beku yang telah berisi sel sperma sapi limosin dari Dispertanak provinsi.

"Selama ini, pemantauan keberadaan sapi jenis lain di Madu-

ra dilakukan oleh balai karantina.

Hal itu untuk menjaga kemurnian sapi Madura sendiri," jelasnya.

Dalam pertenakan IB mendapatkan antusias besar bagi Peternak. Mereka merawat sapi untuk mendapatkan daging yang lebih banyak. Sapi Madrasin bisa menghasilkan daging sampai 1 ton, sedangkan sapi Madura bisa

mencapai 500-600 kg dengan pemeliharaan yang baik dan pemberian pakan yang bagus.

"Bagi peternak sapi Madura rumahan hanya bisa sampai 250300 kg saja. Para peternak ada juga yang masih mempertahankan sapi lokal yakni daerah Kamal dan Socah," ujarnya. = MOH RIDWAN/RAH

RTH

Pembuatan Paru-paru Kota Tersendat BANGKALAN - Upaya warga Bangkalan memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau paru-paru kota tampaknya belum bisa terealisasi dalam waktu dekat, karena Pemerintah Daerah kesulitan anggaran untuk meneruskan rencana penghijauan tersebut.

Diperkirakan pembangunan paru-paru kota bisa rampung dalam waktu enam tahun ke depan untuk memenuhi 20

persen dari luas seluruh wilayah Bangkalan yang akan dijadikan paru-paru kota.

"Saat ini masih terpenuhi 12 persen saja dari total luas yang akan dijadikan paru-paru kota," ungkap Kepala Bidang Pertamanan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bangkalan Panca Setiadi.

Menurutnya, dalam satu tahun anggaran pemkab hanya

mampu menambah satu persen paru-paru kota, paling tidak membutuhkan waktu selama enam tahun. Langkah awal penanaman 1500 pohon angsana atau sono telah dilakukan di sepanjang jalan Soekarno-Hatta hingga Jalan Pemuda Kaffa.

Jarak satu pohon ke pohon lainnya sepanjang lima hingga delapan meter.

"Penanaman pohon itu

tengah berlansung. Kita mulai sedikit demi sedikit karena keterbatasan anggaran," jelasnya.

Selain terkendala anggaran, lanjutnya, terbatasnya stok pohon angsana juga menjadi penghambat Pemkab Bangkalan.

Sehingga pembuatan paru-paru kota benar-benar membutuhkan waktu yang cukup lama. Kendati demikian, dengan segala kendala yang dihadapi dalam

mewujudkan rencana tersebut, pemkab tetap harus melakukan penanaman pohon guna memenuhi target tersedianya RTH itu.

"Target kami tahun ini 1.500 pohon sudah tertanam. Selain itu, kami juga terus mencari kebutuhan pohon yang akan ditanam pada tahun berikutnya," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN

M

Pengangguran Belum Tertangani Pencari Kerja Capai 2.356 Orang BANGKALAN – Pemerintah Kabupaten Bangkalan di bawah kepemimpinan Makmun Ibnu Fuad hingga kini belum bisa mengatasi sempitnya lapangan kerja dan pengangguran. Terbukti jumlah pengangguran di Kabupaten Bangkalan yang saat ini tengah mencari kerja sejak 3 tahun terakhir tercatat ada 2.356 pencari kerja. Pengangguran tersebut didominasi usia produktif yang mayoritas lulusan tingkat SMA/sederajat. Rata-rata mereka mencari kerja di luar Bangkalan akibat minimnya lapangan pekerjaan yang disediakan di wilayah tersebut.

“Sejak tahun 2011 hingga awal 2014 ini, tercatat 2.356 orang yang membuat form AK-1, form tersebut adalah kartu resmi dari pemerintah bagi mereka yang tengah mencari kerja,” ujar Kasi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Kabupaten Bangkalan, Moh.Tarso.

Berdasarkan data Dinsosnakertrans selama tahun 2011, sedikitnya tercatat 261 pencari kerja yang terdaftar. Sementara untuk tahun 2012, angka pencari kerja meningkat menjadi 651 orang.

Pada tahun berikutnya, yakni 2013 angka pencari kerja terus meningkat menjadi 1.308 orang. Sedangkan selama awal 2014 ini, terdapat 136 orang pencari kerja.

"Dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal itu menjadi permasalahan yang harus dipecahkan," tuturnya.

Secara terpisah, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, Imron Rosyadi menyayangkan begitu tingginya keberadaan para pencari kerja.

Pemkab setempat, kata Imron, harus segera mengambil langlahlangkah untuk menekan angka pengangguran tersebut. Terlebih Dinsosnakertrans harus mampu mengoptimalkan fungsinya dan membuat terobosan baru untuk menciptakan lapangan kerja.

“Masyarakat harus diberdayakan untuk bisa mandiri dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri dan dan tidak mengandalkan mencari pekerjaan,” tegasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

DIBIARKAN. Salah satu baliho yang dibiarkan terpasang. Padahal dalam aturan pemasangan baliho tidak diperkenankan memasang foto caleg.

PERAGA KAMPANYE

Peraturan Tak Berdaya Menekan Pelanggaran BANGKALAN - Ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik (Parpol) peserta pemilu terkait pemasangan alat peraga kampanye di 215 titik yang tersebar di wilayah Bangkalan, membuktikan peraturan masih belum berdaya menekan pelanggaran. Kondisi ini harusnya membuat Penitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat mengambil langkah lebih tegas dengan mengutamakan pera-

turan dalam penanggulangan maraknya pelanggaran tersebut agar berefek.

Ketua panwaslu setempat Siti Zahira mengatakan akan berkordinasi dengan beberapa pihak.

Diantaranya dengan menyurati pihak KPU Bangkalan untuk memberikan peringatan kepada para parpol. Dengan harapan parpol menurunkan alat kampanye yang melanggar. Sebab hal itu sudah jelas melanggar peraturan yang ada.

"Jadi dari laporan yang kami terima sedikitnya ada 36 pelangaran alat kampanye oleh parpol," terang perempuan yang akrab dipanggil Ira itu.

Menurutnya, dari laporan pelanggaran yang masuk terdapat 215 titik alat peraga yang belum diturunkan.

Padahal hal itu tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Bagi para parpol yang masih melanggar, pihaknya akan memberikan surat teguran dan

menyiapkan sanksi. Teguran tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera.

"Kami sudah menyiapkan sanksi administrasi dan rekom yang berbentuk stiker kepada parpol. Stiker akan ditempelkan di alat peraga yang melanggar," terangnya.

Oleh sebab itu, pihaknya sangat berharap kepada KPUD Bangkaan untuk bekerja sesuai rule yang ada dalam melakukan tindakan bagi setiap parpol yang

melakukan pelanggaran. Sebab dalam pemilu ini membutuhkan kinerja yang profesioanal untuk menciptakan mekanisme check and balance antara panwas yang memiliki tugas untuk mengawasi dan KPUD sebagai pihak penyelenggara.

“Ya kita berharap untuk KPUD bekerja sesuai dengan pedoman aturan yang ada agar pemilu benar-benar berkualitas,” imbuhnya. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 | TAHUN III

Masyarakat Madura Perlu Terbuka Agar Kemajuan Bisa Berkembang Lebih Cepat

moh ridwan/koran madura

ANTRE. Para pengendara sepeda motor saat memasuki pintu tiket Jembatan Suramadu.

BANGKALAN - Berdirinya jembatan Suramadu rupanya masih belum membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat Madura, khususnya di Bangkalan. Belum tampak kemajuan di sektor ekonomi dan sosial masyarakat hal itu dinilai karena masyarakat masih bersikap tertutup. Kondisi tersebut bakal terus terjadi, apabila tidak ada langkah-langkah yang inovatif yang dilakukan pemerintah daerah.

"Untuk bisa maju dan berkembang, masyarakat Madura harus buka diri, jangan tertutup melainkan menjadi masyarakat yang majemuk," kata Prof Dr Daniel, seorang dosen perguruan tinggi Surabaya, ketika berada di Bangkalan.

Faktor mendasar yang me-

nyebabkan kondisi ekonomi masyarakat belum meningkat lantaran sikap masyarakat Madura yang terkesan tertutup. Seharusnya, masyarakat lebih membuka diri. Dipastikan nanti akan lebih maju. Menurutnya, membuka diri salah satu kunci sukses untuk mema-

jukan sebuah kawasan. Sehingga masyarakat dari luar bisa masuk dan berinteraksi secara ekonomi.

Selain itu, untuk memajukan Madura perlu adanya langkah yang kreatif, inovatif, terdidik, dan terlatih. Sumber daya manusia (SDM) yang ada harus mempunyai ide-ide atau gagasan untuk memajukan daerah tersebut.

"Tak luput pula, keberadaan infrastruktur yang memadai diperlukan untuk menggenjot roda perekonomian. Termasuk tampilan hidup masyarakat yang majemuk, tidak boleh menghilangkan identitas asli daerah," jelasnya.

Dia berpendapat masyarakat tidak boleh menggantungkan kepada sumber daya alam (SDA) yang ada. Karena disinyalir akan merusak, melainkan harus memperkuat sektor perdagangan seperti negara lain semisal Australia.

Pulau Madura dikelilingi dengan lautan, tetapi masyarakatnya belum mampu mengkoordinir perdagangan.

Masih dikuasi orang Surabaya. Seandainya perdagangan tersebut dikuasi orang Madura, dipastikan masyarakat Madura khususnya Bangkalan bisa maju.

Dia memaparkan kekayaan alam di pulau Madura memang besar, tetapi jangan hanya mengandalkan SDA yang ada.

Akan tetapi harus mempunyai keinginan untuk menguasai sektor perdagangan. "Bila itu sudah tercapai, dipastikan masyarakat disini bakal makmur," ujarnya. = MOH RIDWAN/RAH

KEKERASAN PERS

Wajib Ada Sosialisasi Kode Etik Jurnalistik BANGKALAN - Pada peringatan hari Pers yang ke-68, wakil Bupati Bangkalan Mundir A Rofii menyampaikan ketidaktahuan masyarakat mengenai kode etik jurnalistik merupakan hal yang sangat disayangkan, karena hal itu akan berpengaruh terhadap kinerja wartawan di lapangan.

Akan tetapi di Bangkalan, menurutnya, kekerasan pers itu tidak pernah terjadi.

"Kekerasan yang terjadi terhadap para wartawan di sejumlah daerah, karena ketidaktahuan masyarakat tetang kode etik dan tugas pers, dan alhamdulillah di

Bangkalan tidak pernah terjadi" ujar Wakil Bupati Bangkalan, dalam sambutannya pada hari Pers di Gedung pertemuan Dishubkominfo Bangkalan. Senin (24/2).

Dia menjelaskan sosialisasi tentang proses Jurnalistik kepada masyarakat khususnya pelajar sangat penting dalam menunjang tugas para wartawan dalam peliputan berita. Terutama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat harus sesuai kode etik jurnalistik. "Sehingga Kode Etik Jurnalistik sangat perlu diketahui oleh masyarakat. Untuk

Kekerasan yang terjadi terhadap para wartawan di sejumlah daerah, karena ketidaktahuan masyarakat tetang kode etik dan tugas pers, dan alhamdulillah di Bangkalan tidak pernah terjadi�

Mundir A Rofii

Wakil Bupati Bangkalan

mempermudah dalam penyampaian informasi," ucapnya.

Menurut Mundir, produktivitas dan profesionalistas para insan pers sangat dibutuhkan, karena para jurnalis mempunyai peran strategis dalam menggerakkan progam pembangunan nasional.

"Sekali lagi kami atas nama pemerintah kabupaten Bangkalan mengucapkan selamat hari Pers kepada seluruh wartawan di Bangkalan. Semoga di hari yang bersejarah ini bisa memupuk semangat sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat,"

ucapnya.

Sementara itu, Ketua HPN, Syaiful Islam menyatakan seminar Kode Etik Jurnalistik ini diikuti puluhan pelajar yang merupakan perwakilan 9 sekolah tingkat SMA di kabupaten Bangkalan. Dengan tujuan agar para pelajar mengetahui kinerja para wartawan dalam peliputan berita di lapangan.

"Termasuk mereka juga mengetahui tentang Kode Etik Jurnalistik yang merupakan landasan dasar para jurnalis dalam bekerja," ujarnya. = MOH. RIDWAN/RAH

KORAN MADURA

SURAMADU

SELASA 25 FEBRUARI 2014 NO. 0308| TAHUN III

O

Mobil Pengantin Terbakar PAMEKASAN - Sebuah mobil Daihatsu Luxio hangus terbakar, Minggu (23/2) malam sekitar pukul 23.30 WIB. Mobil itu terbakar setelah sebelumnya menabrak tiang telepon, pagar, dan pohon dengan keras di Jalan Jokotole, Pamekasan.

Diduga mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan kehilangan kendali setelah sebelumnya sempat menyerempet kendaraan lain di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP). Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Sang sopir, yang merupakan satu-satunya penumpang dalam mobil naas itu, Wahdis, 25, warga Desa Polagan, Kecamatan Galis, Pamekasan, hanya mengalami luka lecet di kaki dan dada, karena meloncat sebelum api membesar untuk menyelamatkan diri. Wahdis mengatakan mobil yang dia kemudikan itu merupakan mobil sewaan dari salah satu perusahaan rental mobil di Pamekasan. Saat itu ia hendak mengembalikan mobil tersebut ke pemiliknya di Jalan Pintu Gerbang.

Ia menjelaskan sebenarnya ada lima mobil yang beiringan saat itu yang semuanya merupakan mobil sewaan dan hendak dikembalikan ke tempat rental.

Minggu siang kelima mobil tersebut digunakan mengangkut rombongan untuk menghadiri acara pernikahan ke Kecamatan Pakong. Dan mobil Luxio itu ada diiringan nomor empat.

Menurut Kepala Satlantas Polres Pamekasan Ajun Komisaris Bambang Soegiharto, melalui Kepala Unit Laka Inspektur Satu Mohammad Adnan, mobil dengan nopol D 1124 KI itu melaju dengan kecepatan tinggi dan diduga hendak mengejar tiga mobil di depannya. Namun setelah sampai di Jalan Jokotole, tepatnya di depan Kantor Asuransi Jasa Raharja, mobil itu tiba-tiba oleng dan tidak bisa dikendalikan.

Saat oleng, mobil merek Toyota Avanza nopol M 1407 E yang ada di belakangnya sempat menyenggol sisi belakang dan samping Luxio.

Mobil Avanza yang dikemudikan Feri, 22, yang juga warga Desa Polagan, kaget dan tidak bisa mengendalikan laju mobilnya karena juga melaju dalam kecepatan tinggi dan berhenti di depan Luxio dengan kondisi kaca depan pecah dan bodi sisi depan dan kanan ringsek.

“Beberapa saat setelah kedua sopir keluar, muncul api yang langsung membesar dari bagian belakang atau bagian tangki bahan bakar Luxio dan membakar mobil tersebut,” kata Adnan.

Beberapa saat kemudian, satu unit mobil pemadam kebakaran

datang dan berusaha memadamkan api. ”Setelah terjadi senggolan dengan mobil Avanza dan

tersebut langsung dibawa ke Satlantas Polres Pamekasan, setelah sempat menjalani perawatan

mobil naas itu dan membenarkan jika kedua mobil itu adalah milik perusahaan rentalnya.

pohon, tangki bahan bakar Luxio bocor. Saat bersamaan ada percikan api yang diperkirakan berasal dari aliran listrik ke lampu belakang,” kata Adnan.

Pengemudi kedua kendaraan

di RSUD dr Slamet Martodirdjo. Hingga berita ini ditulis, pemeriksaan keduanya masih berlangsung.

Menurut Adnan, pemilik rental mobil sudah mengecek kedua

”Kami hanya menangani kasus kecelakaannya. Sedangkan yang berkaitan dengan mobil tersebut, menjadi urusan penyewa dan pemilik rental,” katanya. =SUKMA FIRDAUS/MUJ/RAH

Repotnya lagi, pemerintah pusat tidak mau tahu dengan kebutuhan kekurangan tenaga di daerah. Pengangkatan tenaga honorer oleh Pemkab Sumenep itu tetap dilakukan meski sudah ada larangan dari Kemen PAN RB, lantaran itu berdasar kebutuhan di daerah.

“Jadi bukan sekadar memberikan lapangan kerja saja bagi mereka yang melamar tenaga honorer. Contoh tujuh tenaga medis di kepulauan yang harus melayani ribuan pasien di sana. Ini kan gak proporsional sudah,” katanya.

Sementara itu, salah seorang guru berinisial YT mengaku resah dengan nasibnya sebagai guru tenaga honorer. Pasalnya, dengan gaji yang diterima perbulan senilai Rp 75 ribu, sangat tidak mencukupi untuk kebutuhan biaya hidup. Untuk guru tenaga

honorer yang mengajar penuh selama sebulan dibayar Rp 150 ribu.

Apalagi dirinya sudah mengabdikan diri sebagai guru selama 10 tahun labih.

Sementara Kepala BKPP Sumenep Titik Suryati mengatakan ribuan tenaga honorer K-2 yang tidak lolos CPNS lalu, masih bisa diwadahi dengan melalui jalur PPPK. Namun diakuinya jusknis terkait PPPK itu sejauh ini masih juga belum jelas seperti apa. Sehingga pihaknya masih menunggu juknis itu dari Kemen PAN RB. Soal terkait dengan pemberlakuan UU ASN yang berakibat tenaga honorer sudah dibiayai oleh APBD, Titik mengaku dirinya menyerahkan sepenuhnya pada masing-masing SKPD terkait. =ALI RIDHO/MK

KEPEGAWAIAN

Honorer K-2 Bisa Di-PHK SUMENEP - Berdasarkan data yang dirilis Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep, sebanyak 1.838 peserta THL K-2 (Tenaga Harian Lepas Kategori dua) dinyatakan tidak lolos mengikuti seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Nasib mereka tidak jelas.

Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrori Mannan mengungkapkan, nasib para tenaga honorer atau THL K-2 terancam diputus kontrak atau PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Pasalnya, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) akan memberlakukan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

“Dengan UU ASN, pemerintah daerah sudah tidak diperbolehkan

mengangkat tenaga honorer. Sebab, dalam undang-undang tersebut sudah tidak dikenal tenaga honorer.

Praktis, tenaga honorer K-2 tidak diperbolehkan dibayar menggunakan gaji dari APBD. Ini tentu akan berdampak terhadap nasib THL K-2. Akan dibayar menggunakan apa kalau dana APBD sudah dilarang,” tanya Abrori.

Bahkan dalan UU ASN itu, lanjut politisi PKB, hanya dikenal Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ironisnya, Pentunjuk Teknis (Juknis) pangangkatan PPPK dari Kemen PAN RB sampai saat ini juga belum dikeluarkan.

Apalagi, penerimaan CPNS tenaga honorer K-2 sangat minim.

Buktinya, terang dia, dari peserta tes CPNS sebanyak 2.099, hanya

261 tenaga honorer K-2 yang diterima sebagai CPNS. Selebihnya, sebanyak 1.838 terancam PHK. Padahal semestinya 30 persen dari tenaga honorer peserta CPNS diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Faktanya saat ini, kata dia, peserta yang lolos CPNS hanya sekitar 10 persen atau 261 peserta CPNS dari total peserta tes CPNS di Sumenep. Hal itu diambil secara bervariasi baik dari tenaga honorer fungsional, struktural dan teknis administratib dari CPNS. “Ini pilihan yang sulit bagi ribuan tenaga honorer K-2 yang tidak lolos kemarin, lantaran jalur PPPK yang ditawarkan pemerintah mekasnisme rekruitmennya juga sulit. Hampir mirip seperti CPNS, peluang lolos juga kecil sebagai PPPK,” jelasnya.

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

P

SELASA 25 FEBRUARI 2014 | No. 0308 |SELASA TAHUN III 25 FEBRUARI 2014

MADURA

No. 0308 | TAHUN III

FIRLY ANUGRAH MULJIAN SUTRA DEWI

Selektif Memilih Teman Selektif memilih teman, bukan berarti milih-milih teman.

Karena memang beda banget deh, milihmilih teman itu jahat dong, kalau nggak kaya kagak dijadiin kawan. Waduh, jahat amat. Amit-amit. Bila kamu punya kawan yang kayak gitu harus berhati-hati, sebab biasanya egonya tinggi selangit and cenderung habis manis sepah dibuang.

eda jauh dengan orang yang selektif memilih sohib.

Tipikal orang begini mencerminkan kehati-hatian. Ya kayak aku sih, hehe. Ah nggak ding, cuma bercanda. Aku sendiri pun sebenarnya kagak tahu-tahu banget, aku ini termasuk model orang yang milih-milih teman or selektif pilih teman, soalnya diantara keduanya beda tipis, hihi.

Sekali lagi, aku kagak tahu. Yang aku tahu, namaku Firly Anugrah Muljian Sutra Dewi, udah cakep manis lagi, kayak gula. Wah! Itu sih hanya intermizo kali.

Tapi, bila emang ada yang penasaran pingin tahu siapa aku, gampang saja, tinggal pelototin tuh identitas aku. Jangan hanya dipelototin, dilahap sekalian boleh juga, haha. Udah ah, bercandanya kelamaan, kagak baik juga ntar buat kesehatan. Soal teman, menurut aku sih, kayamiskin sama saja, manis rupa kayak Syahrini or buruk rupa mirip si Kera Sakti tuh kagak beda, yang penting akhlaknya bagus, tutur katanya cantik, and

prilakunya terpuji. Pokoknya, bila bersama dia, nyenengin banget, gitu loh! Itu baru

namanya teman.

Lagipula, kata orang bijak, berkumpul dengan penjual minyak jadi kecipratan harumnya, sebaliknya berada di dekat kandang sapi kebagian juga bau kotorannya. Pepatah itu melekat banget di hatiku, bagai dilem.

Lengket banget, sampe meresap di benakku, lalu diam-diam membuatku mengerti menjalani kehidupan ini memang tidak bisa sendiri. Selamanya akan membutuhkan orang lain. Hidup bersama orang lain, meskipun hanya sekedar berteman, memang masih perlu diikat dengan sebuah prinsip. Jadi teringat kata Alan Loy McGinnie, tokoh idolaku itu pernah mengadviskan bahwa orang-orang dengan persahabatan yang dalam dan langgeng bisa pendiam atau suka ngobrol, bisa muda atau tua, bisa membosankan atau menarik, bisa pandai atau bodoh, bisa sederhana atau berpenampilan baik; tetapi satu karakteristik mereka yang selalu sama adalah: keterbukaan! =MOH. RIDWAN/RAH

KUPON

LOMBA AZAN

BERHADIAH UMROH Nama Umur Alamat Nomor Kontak

: ......................................... : ......................................... : ......................................... : .........................................

• Kupon ini diserahkan ke studio Madura Channel Jl. Adirasa 6-7 Kolor Sumenep, selambatlambatnya tanggal 8 Maret 2014

Dipersembahkan oleh:

• Babak penyisihan akan disiarkan secara langsung di Radio 89.5 FM

Said Abdullah Institute

• Keterangan lebih lanjut hubungi: Abiel (087850117101) dan Susi (087850449593)

Machan Corporation

ACHMAD QUSYAIRI IDRIS

Warga Desa yang Berprestasi chmad Qusyairi Idris, putra bungsu pasangan almarhum Achmad Idris dan Annawiyah adalah figur yang memiliki semangat untuk terus maju. Ungkapan yang menjadi pegangan hidupnya adalah “Hidup adalah Prestasi” begitu memacu semangatnya untuk tidak menyerah meski di satu sisi dia memiliki kekurangan di tubuhnya.

Itu dibuktikan dengan keinginannya yang tinggi untuk meraih lebih dari apa yang sudah diraihnya saat ini.

Juara ke II Lomba Desain Grafis Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) se Jawa Timur itu ingin menguji kemampuannya dalam hal rancang desain di komputer. Akhir tahun lalu, karyanya dinyatakan memenangi juara II dalam lomba dengan tema Batik Sarinten tersebut. Namun remaja yang tinggal di Desa Murtajih, Kecamatan Pademawu, dia mengatakan seandainya saat itu tidak ada masalah dengan mesin cetak yang dia gunakan, ia yakin mampu meraih juara I. “Saat itu mesin yang kami gunakan bermasalah, sehingga gambar cetakan tidak maksimal,” katanya sambil mengaku belum puas dan

ingin kembali mengikuti lomba yang sama pada jenjang yang lebih tinggi.

Kemampuan salah satu siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Pamekasan itu dalam desain grafis diperoleh berkat bimbingan kakaknya, Ainul Yakin, yang lulusan Fakultas Teknik Informatika di salah satu perguruan tinggi di Malang.

Dari kakaknya yang kini membuka usaha percetakan di depan rumahnya itu, dia belajar teknik rancang desain di komputer. Ditambah dukungan dari sekolahnya yang juga menyediakan fasilitas bagi pengembangan bakat remaja kelahiran 2 September 1995 lalu itu.“Saya belajar rancang desain sejak kelas III di MTs Negeri Pademawu dan mulai mendalaminya sejak masuk di SMK,” katanya.

Tentang bakat yang dimilikinya itu, Qusyairi mengaku belum berencana untuk segera membuka usaha. Ia malah ingin lebih mendalaminya dengan kuliah di salah satu perguruan tinggi ternama di Jawa Timur dalam bidang Teknik Informatika.

“Tidak mungkin kalau saat ini saya membuka usaha yang berkaitan dengan desain grafis. Karena saya khawatir hal itu mengganggu waktu saya untuk belajar,” ujarnya.

Kedepan setelah kemampuan yang dimilikinya sudah mendekati sempurna, ia akan menjadikannya sebagai lahan usaha dan melibatkan teman juga tetangganya yang belum memiliki pekerjaan. =G.MUJTABA