e Paper Koran Madura 25 Agustus 2014

SENIN

25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

JEMBER FASHION CARNAVAL

1000 Pesan di Balik Busana Berbagai tema mengemuka di TERKAIT ajang Jember FashHal 8 ion Carnaval. Salah satu yang sangat mencolok adalah Defile Mahabarata dan Borobudur. JFC ke-13 ini mengambil tema “Triangle” dengan konsep mengangkat keterkaitan tiga elemen kehidupan, yakni manusia, alam, dan Tuhan, sedangkan sub temanya “Dinamic in Harmony” yang merupakan penguatan terhadap pesan yang disuarakan oleh masyarakat dunia.

BERITA

Jokowi: bsidi 70 Persen Su t Tidak Tapa Sasaran Berita Utama hal 2

KORAN MADURA

1

0328-6770024 SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III www.koranmadura.com

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

“Dikasihani”

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Demokrasi itu indah, kata seorang kawan, bila ada kesiapan menerima kemenangan tanpa sikap jumawa dan mengakui kekalahan dengan legawa. Sebab, katanya lagi, demokrasi bukanlah pertarungan berhadap-hadapan sebagaimana perang atau pertandingan gulat, tinju. Demokrasi pada dasarnya hanya mengetahui dan mengukur seberapa besar kepercayaan rakyat.

Jika rakyat lebih sedikit yang mempercayai bukan berarti sebagai kekalahan. Rakyat hanya kurang yakin dan masih mengharap bukti untuk meyakinkan dirinya. Selalu ada peluang meraih kepercayaan di masa mendatang, tentu melalui bukti yang meyakinkan rakyat.

Jangan lupa, berdemokrasi secara subtansi merupakan ajang berlomba-lomba dalam kebaikan, bagaimana berbuat baik, mengabdi kepada rakyat dengan sebaik-baiknya. Karena itu jika rakyat belum mempercayai seseorang mengabdi pada satu bidang jabatan, masih terbuka banyak ruang lain sebagai ladang pengabdian.

Istilah kalah sebenarnya jauh dari tepat digunakan dalam demokrasi. Karena siapapun yang bersemangat mengabdi memiliki ruang sesuai kapasitas kepercayaan rakyat. Mereka yang mengumpulkan lebih banyak kepercayaan dapat mengabdi di dalam kekuasaan, yang lainnya mengabdi di luar kekuasaan.

Bagaimana pandangan subtantif demokrasi pada mereka yang mendapat kepercayaan lebih banyak dari Pesan indah demokra- rakyat? Sebagaimana predikat si yang sering terakalah jauh dari tepat, kata baikan adalah tidak menangpun jauh dari benar. penting menjadi apa Sebab yang mendapat keperdan memiliki apa. Yang cayaan tidak akan memasuki terpenting dan utama, ruang kegembiraan tempat Mereka justru bagaimana berbuat berhura-hura. mendapat beban berat dari semaksimal mungkin kepercayaan yang diberikan bagi kepentingan rakyat. Harapan rakyat terganrakyat tung; keharusan kerja keras dengan sendirinya terbentang di depan mata. Dan jika gagal, rakyat bisa berbalik dari yang sebelumnya memberikan dukungan, berubah menggoyang untuk menjatuhkan.

Tidak salah bila ada seorang kawan mengatakan, siapapun yang mendapat kepercayaan terpilih sebagai Presiden/ Wakil Presiden adalah orang yang seharusnya justru perlu “dikasihani,” perlu didukung dan dibantu. Karena yang terpilih itu secara sosial politik mengemban beban tugas sangat berat. Kompleksitas persoalan di negeri ini, begitu luar biasa sehingga siapapun yang mendapat kepercayaan bahkan memerlukan waktu lebih dari 24 jam.

“Tak usah berpikir nyelimet. Dengan sederhana saja, mudah mengetahui dari anatomi APBN, yang hanya sedikit memberi ruang bagi siapapun yang terpilih, untuk mengembangkan ide-ide, visi misinya. APBN sendiri sudah terbebani persoalan seperti subsidi BBM, listrik, gaji pegawai dan hutang luar negeri,” kata seorang kawan. “Lalu, apa kata menang masih pantas disandangkan kepada yang terpilih?” katanya, bertanya tajam.

Di sinilah mengapa demokrasi di banyak negera maju begitu usai pemilihan yang dikembangkan kearifan dengan bersikap jauh dari jumawa bagi yang “menang”, mengembangkan sikap legawa bagi yang “kalah.” Sebab pada dasarnya demokrasi hanya pembagian tugas, siapa yang harus berada di dalam kekuasaan dan yang berada di luar kekuasaan, memberikan keseimbangan. Keduanya sama-sama memiliki ruang kemungkinan terhormat jika sungguh-sungguh bekerja. Demikian pula, keduanya berpotensi mendapatkan kritikan keras masyarakat bila tak menjalankan perannya masing-masing.

Pada akhirnya, pesan indah demokrasi yang sering terabaikan adalah tidak penting menjadi apa dan memiliki apa.

Yang terpenting dan utama, bagaimana berbuat semaksimal mungkin bagi kepentingan rakyat. Bagaimana mengabdi dan melayani serta mengantar rakyat menuju Indonesia Hebat. =

KORAN MADURA

Berita Utama

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

2

Jokowi: 70% Subsidi Menyimpang Mayoritas Dinikmati Orang yang Punya Mobil JAKARTA-Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan mengalihkan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk memajukan sektor-sektor produktif yang dapat menggerakkan roda perekonomian.

Langkah ini dilakukan karena selama ini 70% subsidi BBM dinikmati oleh orang-orang mampu. “Saat ini, opsi kenaikan harga BBM subsidi masih dikalkulasi lebih lanjut,” kata Jokowi di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/8).

Jokowi mengakui ada keterbatasan ruang fiskal pada APBN 2015 untuk mengakomodasi anggaran subsidi BBM seperti yang selama ini digelontorkan setiap tahun. “Yang jelas memang ruang fiskal yang ada tak memungkinkan kita membangun secara cepat. Jadi

kita harus tahu subsidi BBM itu dinikmati 70% yang memakai mobil,” katanya.

Terkait pengalihan anggaran subsidi BBM untuk usaha produktif, menurut Jokowi usaha produktif antara lain usaha rakyat, meliputi ekonomi petani, nelayan, hingga Usaha Kecil Menengah (UKM). “Harus masuk usaha produktif, bukan subsidi untuk kenikmatan,” papar Jokowi.

Ditempat terpisah, Direktur Eksekutif Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI), Juda Agung menilai, pemimpin baru sudah harus memersiapkan diri untuk menata kebijakan termasuk di bidang ekonomi moneter. “Ada beberapa catatan yang menjadi rekomendasi kepada pemerintah baru ini, harus sudah menata kebijakan ekonomi moneter untuk ke depannya,” ujarnya.

Menurutnya, reformasi subsidi harus menjadi hal utama untuk dibenahi di pemerintahan JokowiJK. Salah satu yang menjadi perha-

SENGKETA PILPRES

Pengamat: Gugatan Prabowo-Hatta ke MA Sia-sia JEMBER- Pengamat hukum tata negara dari Universitas Jember, Jawa Timur, Dr Widodo Eka Tjahyana menilai rencana gugatan yang dilayangkan tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara akan sia-sia.

“Melanjutkan gugatan ke jalur MA dan PTUN tidak akan memengaruhi hasil Pilpres 2014 dan tidak akan berdampak apapun, sehingga tindakan tersebut hanya menguras energi dan waktu,” katanya saat dihubungi di Jember, Sabtu.

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilu

(PHPU) yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta pada Kamis (21/8), karena seluruh dalil dan bukti pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif pada Pilpres 9 Juli 2014 tidak terbukti.

“Dengan ditetapkannya putusan MK tersebut, maka perjalanan pemilu sudah selesai sehingga menguatkan keputusan KPU yang menyatakan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014-2019,” tuturnya.

Ketika majelis hakim MK membacakan putusan sengketa Pilpres, lanjut Widodo, tidak ada lagi upaya hukum yang tersedia dan putusan itu langsung berkekuatan hukum tetap, final dan mengikat, sehingga tidak ada lembaga hukum yang bisa

tiannya adalah besarnya nilai subsidi untuk energi, baik BBM dan listrik.

“Jadi satu-satunya adalah reformasi subsidi dengan melakukan realokasi subsidi ke sektor lain seperti ke sektor infrastruktur,” tukas Juda.

Selain itu, lanjutnya, reformasi struktural di sektor perdagangan ekspor dan impor juga harus menjadi perhatian utama. Hal tersebut sejalan dengan masih tingginya defisit transaksi berjalan yang disumbang dari impor minyak. Pasalnya, Indonesia telah ketergantungan dengan impor untuk memenuhi kebutuhan BBM sehingga menyebabkan defisit transaksi berjalan besar.

Oleh sebab itu, pemerintah yang baru harus dapat mendorong terwujudnya diversifikasi energi di Indonesia. “Di sini yang harus direformasi. Kalau bisa didiversifikasi, maka ketergantungan minyak bisa dikurangi, impor minyak berkurang, ketimpangan neraca karena banyak impor minyak tadi juga bisa dikurangi,” tutup Juda. =GAM

memperkarakan putusan MK. “Putusan yang sudah dikeluarkan oleh MK tidak dapat dipersoalkan karena secara konstitusi sudah selesai, sehingga tidak perlu lagi ada pansus, menempuh jalur PTUN dan MA, karena percuma saja,” ucap Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi itu.

Widodo mengimbau pasangan Prabowo-Hatta memiliki sikap kenegarawanan untuk bisa menerima kekalahan tersebut dengan legawa, meskipun masih ada ketidaksempurnaan dari pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Langkah hukum apapun yang akan diambil oleh tim PrabowoHatta setelah pembacaan putusan MK tidak akan membawa keuntungan sedikit pun dan terkesan sikap tersebut tidak menunjukkan kedewasaan berpolitik dalam berdemokrasi,” tambah Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu.

Ia juga mengimbau semua pihak untuk menghormati dan menerima putusan MK, karena Indonesia merupakan negara hukum, sehingga semua warganya wajib menaati dan tunduk pada hukum yang sudah ditetapkan.=ANT/ZUMROTUN

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III SENIN 25 AGUSTUS 2014

No. 0426 | TAHUN III

33

PEMERINTAHAN PASCA PUTUSAN MK Kuasa hukum Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail (tengah) bersama kuasa hukum Jokowi-Jusuf Kalla Ahmad Rifai (kiri) dan pakar hukum Margarito Kamis, menyampaikan tanggapan terkait putusan sengketa Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Minggu (24/8). Koalisi Merah Putih menilai keputusan MK yang menolak seluruh gugatan mereka tidak mencerminkan keadilan substantif karena tidak memperhatikan bukti dan saksi secara mendalam. ant/puspa perwitasari

Pelantikan Jokowi-JK Diusik DPR: Putusan Politik Tidak Akan Mengubah Ketetapan MK JAKARTA-Kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla mengingatkan semua pihak agar menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat. Penghormatan terhadap keputusan MK ini cerminan sikap taat konstitusi.

Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Jokowi-JK Abdul Kadir Karding menanggapi adanya permintaan penundaan pelantikan Jokowi-JK yang disampaikan kubu Prabowo-Hatta. “MK memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan Prabowo-Hatta. Jadi, tidak ada celah atau alasan dari sisi hukum untuk menunda pelantikan,” kata Karding di Jakarta, Minggu (24/8).

Anggota Komisi X DPR itu mengatakan penundaan pelantikan termasuk dalam kategori melawan hukum. “Bahwa ada

proses politik tetap tidak bisa menahan pelantikan. Pelantikan tetap akan dilaksanakan,” ujarnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra menyatakan akan menindaklanjuti permohonan yang diajukan koalisi pengacara masyarakat terkait permintaan pembentukan panitia khusus dan penundaan pelantikan Jokowi sebagai presiden periode 2014-2019. “Kita terima di fraksi (Gerindra) dan kita akan membantu menyalurkan ke Komisi II,” kata Martin Hutabarat, Anggota DPR Fraksi Gerindra, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/8).

Diketahui, koalisi pengacara masyarakat mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta permohonan dibentuknya panitia khusus (Pansus) pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014. Pengacara itu dikomandoi oleh Alamsyah Hanafiah.

Alamsyah mengatakan pihaknya memohon agar pelantikan Jokowi-JK ditunda. Alasannya, status Jokowi-JK masih dalam sengketa (status quo), sebagaimana telah terdaftar dalam perkara perdata no: 387/PDT/i2014/PN.JKT.PST pada 14 Agustuts 2014 di Pengadilan Jakarta Pusat.

Namun politisi PDI Perjuangan, Eva Sundari mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum tentu menghormati keputusan hukum tertinggi daripada putusan politik. “Apapun putusan politik tidak akan mengubah putusan MK,” kata Eva seusai acara Aksi Damai 5.000 Tandatangan Suarakan Hak-hak Sipil & AnakPerempuan dan rilis lagu Jokowi, di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (24/8).

Eva menuturkan, KPU telah menjalankan amanat UU Pilpres terkait mekanisme sengketa Pemilu Presiden. Setelah keputusan MK, KPU akan menjalankan tahapan Pemilu Presiden berupa pelantikan presiden dan wakil presiden terbaru. “DPR tidak bisa menunda karena DPR juga harus patuh pada putusan MK dan UU Pilpres,” ujar Anggota Komisi III DPR itu.

PAN Merapat Sedangkan terkait dengan bakal merapatkan Partai Amanat Nasional (PAN), Eva memastikan keinginan partai pimpinan Hatta Rajasa merapat dalam koalisi PDI Perjuangan bukan sekedar isapan jempol. Sebabnya, sejumlah kader ingin membangun bangsa bersama Jokowi-JK.

“Kalau pak Jokowi ngomong sudah ada yang merapat, pasti sudah ada yang merapat lah, kan engak perlu izin mas Drajad Wibowo,”jelasnya.

Menurutnya, PAN yang merapat ke kubu Jokowi-JK merupakan kader yang ingin membangun bangsa ini bersama kedua pasangan tersebut. “Yang merapat kan sangat cair ya, karena kan kepemilikan parpol kan untuk semua orang. Jadi ketika para aktifisnya bergerak pun tidak harus tahu,” ucapnya.

Selain PAN, Eva juga mengungkapkan partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pun akan bergabung bersama Jokowi. “Dari mbak Puan, pak Jokowi, mas Tjahjo kan ngomong ada komunikasi untuk mulai membuka, menjajaki koalisi,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Jokowi menyatakan ada partai pengusung Prabowo-Hatta yang akan merapat dalam koalisi JokowiJK. Namun,Waketum PAN Drajad Wibowo membantah partai berlambang matahari putih akan hengkang dari koalisi merah putih dan mendukung pasangan Jokowi-JK. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

MUKTAMAR PKB

Paham Radikal Harus Segera Dicegah JAKARTA- Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Surabaya, Jawa Timur, 30 Agustus-1 September 2014 akan membahas strategi pencegahan paham radikal.

ant/zabur karuru

TOLAK KEBARADAAN ISIS INDONESIA. Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Nasionalis membawa poster dan spanduk ketika menggelar aksi damai di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (24/8). Aksi tersebut mengajak masyarakat menolak keberadaan ISIS di Indonesia.

Perlindungan HAM pada Masa SBY Kurang Maksimal JAKARTA-Usia pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tinggal menghitung hari setelah 10 tahun menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Tetapi di ujung rezim SBY ini, ada penilaian miring dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), khususnya terkait perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) selama 10 tahun terakhir.

Menurut lembaga bentukan Munir itu, salah satu tokoh HAM Indonesia yang menjadi korban pembunuhan, perlindungan HAM selama SBY memerintah sangat buruk.

SBY dianggap tidak berhasil menyelesaikan permasalahan HAM selama dua periode pemerintahan. “10 tahun bersama SBY saya pikir kita hadapi kondisi HAM Indonesia yang buruk,” ujar Koordinator KontraS, Haris Azhar, di Kantor KontraS, Jakarta, Minggu (24/8).

Haris mengatakan, banyak permasalahan kasus HAM yang tidak dapat diselesaikan pada era SBY. Di antaranya adalah kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas yang marak terjadi, misalnya kasus Ahmadiyah dan

kasus pelanggaran HAM yang dialami pemeluk Syah di Sampang, Madura.

SBY dinilai melakukan tindakan pasif terhadap orang yang melanggar HAM terhadap kelompok minoritas di Indonesia. “Diskriminasi terhadap kelompok minoritas berjalan cukup konsisten.

Jika dilihat dari sisi pelaku, SBY patut dianggap tolerah terhadap organisasi yang tidak beradab yang melakukan kekerasan dan kebencian terhadap kelompok minoritas,” ucapnya Haris.

Selain pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas, SBY juga dianggap tidak dapat menangani dengan baik terjadinya pelanggaran HAM di Papua.

Dalam catatan KontraS, selama periode SBY, tercatat telah terjadi

264 peristiwa kekerasan dengan jumlah korban tewas mencapai 54 orang, termasuk warga sipil, dan Anggota TNI/Polri.

Dalam upaya menyelesaikan kasus HAM di Papua, lanjut Haris, SBY hanya menjawab dengan pidato kenegaraan pada tahun 2010 di Gedung DPR RI, tanpa diketahui tindak lanjutnya.

KontraS juga menyoroti proses hukum kasus pelanggaran HAM berat masa lalu pada era pemerintahan SBY. Menurut Azhar, SBY seolah-olah menganggap persoalan HAM di masa lalu sudah selesai, dengan mengalihkan proses penyelesaian kasus HAM berat tersebut dari hukum ke jalur politik.

SBY, kata dia, telah memerintahkan Menkopolhukam membentuk tim kecil penyelesaian pelanggaran HAM berat. Namun, hingga kini hasil kerja tim kecil tidak jelas tindak lanjutnya. “SBY dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa di masanya tidak terjadi pelanggaran HAM yang berat. Mengingkari adanya fakta-fakta pelanggaran HAM yang meluas secara perlahan dalam masa pemerintahannya.” ucap Haris. =GAM/ABD/AJI

“Warga PKB, NU, dan kalangan pesantren jelas tidak sepakat atas gerakan radikal yang melakukan kekerasan atas nama Islam. Jadi, itu menjadi perhatian khusus kami,” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Muhaimin, sebenarnya para kiai pesantren dan warga NU sudah bergerak memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya kepentingan politik yang dibungkus agama.

Namun, ia berharap rekomendasi tentang pencegahan gerakan radikal yang dihasilkan muktamar PKB nanti bisa diaplikasikan oleh pihak terkait dalam upaya deradikalisasi di Tanah Air. Sebelumnya, Sabtu (23/8), PKB menerima rekomendasi forum diskusi tokoh muda pesantren Jawa Timur yang salah satu isinya adalah agar PKB bisa mempengaruhi pemerintah supaya bersikap lebih tegas terhadap setiap jenis gerakan radikal yang men-

gancam NKRI. Rekomendasi itu merupakan hasil dari forum “bahtsul masail” atau forum pembahasan masalah tertentu yang dikaji berdasarkan hukum Islam, yang diikuti kiai muda dari 60 pesantren di Jawa Timur.

Hadir dalam forum itu antara lain KH Muhammad Ali Romzi (Gus Romzi) dari Ponpes Darul Ulum, Selo Tumpuk, Kabupaten Blitar M Shodif (Gus Shodif ) dari Ponpes Al Falah Malang, Gus Hazani Zubair (Ponpes Nurul Chilil, Bangkalan) Gus Toif (Ponpes Al Falah, Ploso, Jombang), Gus Ahmad Athoillah (Ponpes Denanyar, Jombang), Gus Aizzudin (Ponpes Tebuireng, Jombang), dan Gus Faiz (Ponpes Nurul Jadid, Probolinggo).

Para kiai muda itu menyatakan tak sepakat konsep pembentukan Daulah Islamiyah atau negara Islam di Indonesia karena bertentangan dengan negara Pancasila yang sah secara hukum Islam. =ANT/SIGIT

SEJARAH

Gunung Kidul Layak Masuk Kurikulum Sekolah CIANJUR- Keberadaan Situs Magalit Gunung Padang di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Cianjur, Jabar, dinilai layak masuk kurikulum sekolah.

“Tidak menutup kemungkian banyak fakta berbagai bidang ilmu pengetahuan ditemukan di situs tersebut usai ekskavasi dan penelitian,” kata Koordinator Sahabat Gunung Padang (SGP), Eko Wiwid, di Cianjur, Minggu.

Dia menjelaskan, Situs Gunung Padang sudah layak masuk dalam kurikulum sekolah pada mata pelajaran sejarah, geologi atau geografi. Hal tersebut untuk lebih diketahui pelajar tentang potensi, sejarah, seni dan kebudayaan kehidupan orang-orang zaman dulu.

“Potensi situs itu seperti yang kita ketahui bahwa potensinya sangat luar biasa. Setelah terkuak peradabannya, diharapkan bisa masuk kurikulum sekolah,” katanya.

Dia menjelaskan, keberadaan situs tersebut semakin banyak yang mengapresiasi, bahkan yang berkunjung tidak hanya dari kalangan ilmuwan, budayawan, seniman, sejarahwan, jurnalis, TNI serta masyarakat secara umum. =ANT/FIKRI

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 25 AGUSTUS 2014 SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III No. 0426 | TAHUN III

55

PERBANKAN

Ada Overlapping antara BI dan OJK BANDUNG-Meski sudah ada pembagian tugas antara Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjaga kinerja industri perbankan, namun hingga kini kedua lembaga itu belum memiliki batas yang tegas untuk menjalankan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. Hl ini telah memicu terjadinya tumpang tindih kebijakan antara BI dan OJK. “Adanya wilayah abu-abu dalam menjalankan tugas markrioprudensial dan mikroprudensial telah memicu terjadinya tumpang tindih kebijakan regulasi,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara di Bandung, Sabtu (23/8).

Dia mengaku, BI dan OJK membutuhkan koordinasi yang lebih kuat di antara kedua lembaga tersebut.

Namun kordinasi itu belum sepenuhnya berjalan.

“Tetapi dalam hal ini, lebih baik terjadi overlapping kebijakan daripada terjadi suatu kevakuman di sisi pengaturan dan pengawasan perbankan. Sehingga, penguatan koordinasi antara BI dan OJK menjadi solusi untuk menjawab ketidaktegasan batas pelaksanaan tugas di kedua lembaga,” papar Tirta.

Dia mencontohkan, tumpang tindih kebijakan pada kedua lembaga ini bakal terjadi pada sisi penyaluran kredit perbankan yang konsentrasi kedua lembaga dalam pelaksanaannya sebagai otoritas moneter dan keuangan. “Selama ini kami masih terus mencari batas yang tegas. Jadi, koordinasi harus lebih intensif di level teknis,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Deputi Komisioner Manajemen Strategis OJK, Lucky FA Hadibrata mengakui, selama ini kedua lembaga belum memiliki batas pembagian tugas yang jelas.

“Bahkan, dalam pembahasan di tingkat internasional pada pertemuan di Washington DC, belum ada batasan yang jelas. Sehingga, masing-masing negara memiliki pemahaman yang berbeda dalam melaksanakan tugas makro dan mikroprudensial,” tuturnya. =GAM/ABD

ant/anis efizudin

PENYULINGAN MINYAK DAUN CENGKEH. Seorang pekerja menyaring minyak daun cengkeh (eugenol) hasil penyulingan daun cengkeh kering di Desa Ngadiwongso, Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, Jumat (22/8). Musim kemarau seperti saat ini produksi minyak daun Cengkeh meningkat hingga dua kali lipat dibanding saat musim hujan karena banyaknya daun cengkeh yang rontok, dan minyak daun Cengkeh biasanya digunakan sebagai bahan aromaterapi atau minyak urut yang dijual Rp125 ribu-Rp150 ribu per kilogram.

APBN-P 2014

Kuota Solar Bersubsidi Dikurangi 2 Juta KL JAKARTA- PT Pertamina (Persero) sebagai salah satu badan usaha penyalur BBM bersubsidi, mulai mengatur kuota BBM bersubsidi guna memastikan agar kuota Solar dan Premium cukup hingga akhir tahun sesuai dengan amanat UU No.12 Tahun 2014 tentang APBN 2014.

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan bahwa berdasarkan APBN-P 2014, kuota BBM bersubsidi dikurangi dari 48 juta KL menjadi 46 juta KL. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Pertamina harus melakukan pengaturan kuota per harinya untuk memastikan BBM bersubsidi cukup hingga akhir tahun 2014.

“APBN-P 2014 telah menggariskan kuota BBM bersubsidi

tidak boleh melampaui kuota yang telah ditetapkan. Dengan kondisi tersebut maka hanya ada dua pilihan, pertama yaitu menyalurkan BBM bersubsidi secara normal dengan konsekuensi kuota BBM bersubsidi habis sebelum akhir tahun, yaitu pertengahan November untuk Solar dan pertengahan Desember untuk Premium, dan selanjutnya masyarakat harus membeli BBM non subsidi hingga akhir tahun. Sementara

Pilihan lainnya adalah mengatur volume penyaluran setiap harinya sehingga kuota BBM bersubsidi bisa cukup hingga akhir tahun,” ungkap Ali di Jakarta, Minggu (24/8).

Secara teknis, lanjut Ali, Pertamina melakukan pengaturan BBM bersubsidi secara prorata sesuai alokasi volume BBM bersubsidi untuk masingmasing SPBU dan lembaga penyalur lainnya yang telah dilakukan terhitung sejak 18 Agustus 2014. “Untuk tetap menjamin ketersediaan BBM di masyarakat, Pertamna menyediakan BBM non subsidi yang meliputi Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, dan Solar non subsidi,” urainya.

Adapun, terjadinya fenomena antrian dan disusul habisnya

BBM bersubsidi pada sore hari di SPBU bukan merupakan kelangkaan BBM, tapi konsekuensi dari penyaluran BBM bersubsidi yang disesuaikan dengan kuota yang tersedia. Adapun Stok BBM yang ada di Pertamina berada pada level di atas 18 hari kebutuhan nasional. “Habisnya alokasi harian BBM bersubsidi di SPBU pada sore hari merupakan konsekuensi logis dari pengaturan penyaluran BBM bersubsidi sesuai dengan sisa kuota yang telah ditetapkan dalam UU APBN-P 2014.

Dengan pengaturan ini, sangat diharapkan pengertian dan kesadaran masyarakat pengguna mobil pribadi mulai membiasakan diri menggunakan BBM non subsidi,” pungkasnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

PEMBANGKIT LISTRIK

PLN Diminta Tidak Membatasi Kalori Batubara PLTU JAKARTA- Pemerintah meminta PT PLN (Persero) tidak membatasi kalori batubara dalam tender internasional proyek PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 dan 10.

ant/dedhez anggara

ANTREAN BBM DI SPBU PANTURA. Sejumlah warga menunggu kiriman BBM jenis Premium dan Pertamax yang telah habis di salah satu SPBU di Jalur Pantura, Indramayu, Jawa Barat, Minggu (24/8) malam. Kelangkaan tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan penyaluran BBM bersubsidi yang disesuaikan dengan kuota, sehingga warga mengantre dan menunggu hingga malam hari untuk mendapatkan BBM tersebut.

Antrean di SPBU karena Pengaturan BBM Bersubsidi JAKARTA-Juru Bicara PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir mengatakan, antrean pembelian BBM subsidi di SPBU merupakan dampak kebijakan pengaturan penyaluran komoditas tersebut.

“Fenomena antrean dan disusul habisnya alokasi harian BBM bersubsidi pada sore hari di SPBU bukan merupakan kelangkaan, tapi konsekuensi logis dari pengaturan penyaluran agar sisa kuota cukup sampai akhir tahun,” katanya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, stok BBM saat ini berada dalam level aman yakni memenuhi kebutuhan nasional di atas 18 hari.

Ali mengatakan, sejak 18 Agustus 2014, Pertamina melakukan pengaturan BBM bersubsidi secara prorata sesuai alokasi harian masing-masing SPBU dan

lembaga penyalur lainnya.

Pengaturan tersebut dilakukan untuk memastikan kuota solar dan premium cukup hingga akhir 2014.

APBN-P 2014 mengamanatkan kuota BBM bersubsidi dikurangi dari 48 juta menjadi 46 juta kiloliter.

Dengan pengurangan kuota tersebut, maka hanya ada dua pilihan yaitu menyalurkan BBM bersubsidi secara normal dengan konsekuensi kuota habis sebelum akhir tahun.

Sementara, plihan lainnya adalah mengatur volume penyaluran setiap harinya, sehingga kuota BBM bersubsidi bisa cukup hingga akhir tahun.

“Dengan pengaturan ini, sangat diharapkan pengertian dan kesadaran masyarakat pengguna mobil pribadi mulai membiasakan diri menggunakan BBM nonsubsidi,” kata Ali. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melalui Surat Edaran No 937/07/ Ka BPH/2014 tertanggal 24 Juli 2014 mengeluarkan kebijakan pembatasan penjualan solar dan premium bersubsidi mulai Agus-

tus 2014.

Kebijakan pembatasan tersebut antara lain tidak menjual solar bersubsidi di Jakarta Pusat.

Selain itu, penjualan solar bersubsidi di SPBU di wilayah tertentu di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali dibatasi pukul 08.0018.00 waktu setempat.

Kemudian, alokasi solar bersubsidi untuk lembaga penyalur nelayan juga dipotong 20 persen dengan penyalurannya mengutamakan kapal nelayan di bawah 30 ton.

Seluruh SPBU di jalan tol tidak menjual premium bersubsidi dan hanya menyediakan pertamax.

Kebijakan pembatasan tersebut dikeluarkan agar kuota BBM subsidi sebesar 46 juta kiloliter bisa cukup sampai dengan akhir 2014.

Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan surat yang berisi tidak akan membayarkan klaim subsidi atas kelebihan kuota BBM. Jika tidak dilakukan pengendalian, Pertamina memperkirakan konsumsi solar subsidi akan habis pada 30 November dan premium pada 19 Desember 2014. =ANT/KELIK

Menteri ESDM Jero Wacik dalam surat kepada Dirut PLN Nur Pamudji yang salinannya diperoleh di Jakarta, Minggu mengatakan, Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2014, yang menyebutkan formula biaya produksi ditambah marjin pada pemanfaatan batubara untuk PLTU Mulut Tambang, berlaku pada semua nilai kalori batubara.

“Dengan memerhatikan hal itu, kami harap untuk pemanfaatan batubara PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 dan 10, nilai kalorinya tidak dibatasi dan dilaksanakan dengan ketentuan pengadaan yang membawa manfaat paling besar bagi negara,” katanya.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan, kalori batubara PLTU mulut tambang tergantung jenis pembangkitnya.

“Hal tersebut ditentukan PLN sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan stok pasokan batubara yang memenuhi selama masa operasi pembangkit,” katanya.

Surat Menteri ESDM yang ditembuskan kepada Menko Perekonomian tersebut merupakan jawaban atas surat Dirut PLN Nur Pamudji nomor 1954/121/DIRUT/2014 tertanggal 6 Agustus 2014.

Dalam suratnya, Nur Pamudji meminta Menteri ESDM menerbitkan keputusan tentang pemakaian batubara PLTU Sumsel 9 dan 10 mengingat pemanfaatan batubara di Sumsel merupakan bagian dari strategi kebijakan energi nasional.

PLN berencana menggunakan batubara berkalori di bawah 3.000 kkal/kg dengan tujuan mengoptimalkan cadangan yang besar di Sumsel.

BUMN listrik itu menilai pemakaian batubara kalori di bawah 3.000 kkal/kg bakal meningkatkan royalti sekaligus pemanfaatannya.

Namun, di sisi lain, penggunaan batubara kalori di bawah 3.000 kkal/kg akan meningkatkan investasi dan biaya operasi bahan bakar.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

mempertanyakan pemanfaatan batubara PLTU Sumsel 9 dan 10 terutama terkait besaran tarif dan subsidi listrik.

“Diketahui saat ini sedang dilakukan pelelangan PLTU mulut tambang khusus batubara kategori 3.000 dan 4.000 kalori. Bagaimana pengaruh perhitungan ‘cost plus margin’ terhadap tarif listrik dan subsidi secara keseluruhan,” sebut Wakil Penanggung Jawab BPK Arief Senjaya dalam surat yang ditujukan ke Kementerian ESDM dan PLN. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang tidak mensyaratkan batubara dengan nilai kalori tertentu.

Sesuai permen tersebut, harga batubara dihitung berdasarkan formula biaya produksi ditambah marjin (cost plus margin).

Sejumlah kalangan seperti pengamat dan peserta tender proyek PLTU Sumsel 9 dan 10 juga meminta PLN tidak membatasi kalori batubara.

Pembatasan tersebut dinilai bakal mengurangi kompetisi dan kredibilitas proses tender.

Tender PLTU Sumsel 9 berkapasitas 2x600 MW dan 10 1x600 MW memakai skema pengembang listrik swasta (independent power producer/ IPP).

Pembangunan pembangkit tersebut merupakan bagian proyek kemitraan pemerintahswasta (KPS) yang masuk program MP3EI. Sejumlah investor dalam dan luar negeri sudah dinyatakan lolos proses prakualifikasi proyek dengan perkiraan investasi tiga miliar dolar AS tersebut.

Saat tahap prakualifikasi itu, peserta tidak dibatasi pada batubara kategori tertentu.

Namun, belakangan dalam dokumen tender “request for proposal” (RFP), peserta dibatasi hanya perusahaan yang memiliki cadangan batubara di bawah 3.000 kkal/kg. =ANT/KELIK

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

residen dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla masih belum dilantik, tapi sudah menjadi harapan Pendeta Fu Kwet Khiong M.M. Agamawan yang akrab dipanggil Pendeta Fu ini meminta pada Joko Widodo-JK dalam mengendalikan pemerintahan Indonesia tidak seperti pemerintahan sebelumnya, yang tidak bisa memberikan keadilan kepada pluralisme, keberagamaan, dan kebhinneka tunggal ikaan di negeri ini. Inilah revolusi mental yang diminta kalangan minoritas di Indonesia terhadap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo-JK. Pendeta Fu menyatakan kalangan minoritas di Indonesia masih terpinggirkan, karena pemerintah Indoneisa berpihak pada kalangan mayoritas.

Konflik agama yang terjadi di Sampang, Madura, antara Suni dan Syiah, ditangani pemerintahan sebelumnya tanpa ada keadilan. Juga penyegelan Gereja Yasmin di Bogor dibiarkan terjadi, merupakan beberapa dari sejumlah sikap yang tidak seharusnya dilakukan oleh pemerintahan Indonesia, namun itu terjadi pada masa pemerintahan sebelum Joko Widodo-JK. Intimidasi oleh kaum mayoritas terhadap kalangan minoritas selama ini masih merajalela. Diharapkan kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa pemerintahan Joko Widodo-JK. Hanya saja permasalahannya, mampukah Joko Widodo-JK memberikan apa yang menjadi harapan kalangan minoritas itu?

Bila yang terjadi Joko Widodo-JK memberlakukan sebaliknya, kalangan minoritas mendapat perlakukan lebih daripada kalangan mayoritas, dapat dipastikan Joko Widodo-JK tampaknya akan menemui ganjalan serius. Sebab yang dilakukannya bukan yang seharusnya.

Semestinya, kalangan mayoritas memang perlu mendapatkan perlakuan yang lebih besar daripada yang minoritas. Itu seharusnya yang terjadi.

Itu juga yang dilakukan oleh pemerintahan sebelum Joko Widodo-JK, setidak-tidaknya sesuai pernyataan Pendeta Fu. Karena itulah, bila Joko Widodo-JK melakukan sebaliknya dari yang seharusnya itu, tentu menjadi prestasi yang tak ubahnya mengencingi kakbah. Kiranya revolusi mental yang semacam ini tidaklah mudah.(*)

Opini

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

77

Annuqayah dan Perjuangan Kebangsaan

Salam Songkem

Revolusi Mental

KORAN MADURA

SENIN 25 AGUSTUS 2014 No. 0426 | TAHUN III

Peran pesantren dalam perjuangan kebangsaan Indonesia sangatlah nyata. Namun, sumber-sumber yang menegaskan hal ini masih belum banyak tersiar secara luas melalui dokumen tertulis yang mudah diperoleh masyarakat umum. Akibatnya, orang-orang yang sangat terbatas akses informasinya atas dunia pesantren sering hanya menempatkan pesantren sebagai dunia-kecil yang berkutat pada bidang keagamaan murni.

B

ahkan, saat belakangan media memberitakan aksi terorisme yang di antaranya melibatkan lulusan pesantren, citra pesantren dalam kaitannya dengan perjuangan kebangsaan jadi terbalik. Semangat yang diajarkan pesantren seolah tak sejalan dengan kehidupan kebangsaan yang di antaranya berupa pengayoman atas seluruh masyarakat Indonesia beragam.

Sejarah peran pesantren dalam perjuangan khususnya yang bersifat lokal dan masih tercerai-berai itu kiranya penting untuk digali, didokumentasikan, dan kemudian disiarkan agar sejarah perjuangan kebangsaan Indonesia menjadi lebih utuh.

Di Sumenep pada khususnya dan Madura pada umumnya, salah satu pesantren yang tak boleh dilewatkan dalam kaitannya dengan perjuangan kebangsaan ini adalah Pesantren Annuqayah yang dahulu lazim disebut Pesantren Lukguluk.

Perjuangan kebangsaan Annuqayah yang didirikan pada tahun 1887 sebenarnya sudah dicatat dalam buku Satu Abad

Annuqayah yang terbit terbatas pada tahun 2000 (yang menjadi bahan utama tulisan ini).

Nama salah satu kiai pesantren ini telah tercatat sebagai salah satu nama jalan di kota Sumenep. Beliau adalah KH Abdullah Sajjad. KH Abdullah Sajjad adalah putra pendiri Pesantren Annuqayah yang berasal dari Kudus, Kiai Muhammad Syarqawi (w. 1910). Pada masa Agresi Militer Belanda tahun 1947, beliau yang saat itu baru menjadi Kepala Desa Guluk-Guluk memimpin Barisan Sabilillah menghalau laju pasukan Belanda yang bergerak dari arah Surabaya ke Sumenep. Di lapangan, Sabilillah dipimpin oleh ponakannya, yakni Kiai M Khazin Ilyas (w. 1948), yang dengan sengit memimpin langsung pertempuran di Dusun Orai, Pamoroh, Pamekasan, bersama saudaranya, Kiai Moh Ashiem Ilyas (1997), dan juga sepupunya, Kiai Ja’far Husain (w. 1368 H).

Berkat pelawanan yang gigih, laju pasukan Belanda yang melewati jalur tengah yang menghubungkan PamekasanSumenep ini tertahan sampai beberapa bulan. Singkat cerita, setelah melalui siasat dan tipu daya, pada hari Selasa, 3 Desember 1947, KH Abdullah Sajjad meninggal di tangan tentara Belanda di lapangan Kemisan, Guluk-Guluk, setelah sekitar empat bulan mengungsi ke pedalaman Desa Karduluk, Pragaan.

Keterlibatan kiai-kiai Annuqayah pada perjuangan kebangsaan saat itu juga dilakukan secara berjejaring dengan tokoh-tokoh nasional. Pada tahun 1942, Kiai Moh Ashiem Ilyas dan Kiai Moh Amir Ilyas (w. 1996) yang menempuh pendidikan di Tebuireng juga berlatih kemiliteran dengan pasukan Hizbullah dan sempat bertempur di Sidoarjo selama dua pekan.

Kiai M Khazin Ilyas pernah mengikuti pendidikan kemiliteran bersama pasukan Peta (Pembela Tanah Air) di Jawa Barat. Beliau juga menjabat sebagai wakil ketua Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI)

pimpinan Bung Tomo yang untuk cabang Sumenep diketuai oleh Kiai Idris Jauhari (w. 2012), dari PP Al-Amien, Prenduan.

Dari sumber-sumber lain yang masih berbentuk sejarah lisan, kita bisa meneguhkan bagaimana perjuangan Annuqayah dalam ikut merebut dan mempertahankan kemerdekaan ini sangatlah nyata. Saat ini, masih ada tokoh-tokoh yang juga bertempur langsung pada masa Agresi Belanda itu. KH Ahmad Basyir, misalnya, yang tak lain adalah putra KH Abdullah Sajjad dan sekarang menjadi Ketua Dewan Masyayikh Pesantren Annuqayah, pada tahun 1947 juga turut bertempur di lapangan.

Selain terlibat dalam pertempuran, jauh sebelum kemerdekaan RI, pada tahun 1933, Pesantren Lukguluk mendirikan lembaga pendidikan formal yang sudah menggunakan sistem berjenjang (kelas) bernama Madrasah Salafiyah Annuqayah.

Inilah cikal bakal nama Annuqayah yang sekarang menjadi sebutan/nama pesantren ini.

Madrasah yang saat itu terdiri dari 5 jenjang ini digagas oleh Kiai M Khazin setelah terilhami oleh madrasah formal di Pesantren Tebuireng, Jombang.

Yang menarik, KH Moh Mahfoudh Husainy, salah satu tokoh pendidikan di Annuqayah yang meninggal tahun 2009, pernah mengemukakan pandangan bahwa dibukanya lembaga pendidikan formal ini adalah bentuk perjuangan kebangsaan Annuqayah yang saat itu menilai bahwa keberhasilan perjuangan kebangsaan dicapai dengan gerakan pendidikan sebagaimana dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara melalui Taman Siswa dan juga Budi Utomo.

Pandangan Kiai Mahfoudh ini penting untuk digarisbawahi saat mencermati peran Annuqayah saat ini dalam melan-

jutkan semangat perjuangan kebangsaan melalui ikhtiar pendidikan pada khususnya dan pengabdian masyarakat pada umumnya. Dengan kerangka pikir seperti ini, tak heran jika upaya pendidikan Annuqayah sejak dahulu dapat kita lihat dengan jelas. Untuk hal ini, kiaikiai Annuqayah tak ragu belajar dan merangkul hal-hal di luar pesantren dalam rangka pendidikan dan semangat kebangsaan.

Pada tahun 1945, tak lama setelah proklamasi, tercatat bahwa Kiai Ilyas Syarqawi (w. 1959) langsung menanggapi pencanangan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dengan menggunakannya sebagai bahasa pengantar dalam pengajian kitab kuning di pesantren. Beberapa tahun setelah itu, Kiai Mahfoudh menggagas dimasukkannya pelajaran Bahasa Inggris ke dalam kurikulum Madrasah Salafiyah Annuqayah.

Berbagai catatan sejarah lokal yang memiliki semangat serupa dengan uraian singkat di atas, yakni tentang semangat perjuangan kebangsaan pesantren, sangat mungkin kita temukan di tempat lain. Bagaimanapun, tokoh agama di pesantren dari dulu hingga sekarang juga kerap berperan sebagai tokoh perubahan sosial yang di antaranya memperlihatkan etos kebangsaan yang luar biasa.

Upaya untuk menggali sejarah lokal seperti ini sangatlah penting untuk terus didorong oleh pihak-pihak yang berwenang di Madura, mulai dari pengurus publik (pemerintah), ilmuwan/akademisi, maupun orang pesantren sendiri. Catatan sejarah tersebut pasti akan sangat berharga untuk membangun cermin utuh identitas kebangsaan Indonesia yang akan menjadi modal besar dalam melangkah mengisi ruang kemerdekaan dan melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SENIN 25 AGUSTUS 2014 No. 0426 | TAHUN III

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

8

ant/seno

JEMBER FASHION CARNAVAL. Sejumlah peserta defile Borobudur dalam Jember Fashion Carnaval (JFC) ke-13 di Jember, Jawa Timur, Minggu (24/8). Grand Carnival JFC-13 diikuti oleh 600 orang peserta yang menampilkan 10 defile, yakni Mahabharata, Tambora, Borobudur, Phoenix, Wild Deer, Flying Kite, Pine Forest, Stalagmite, Chemistry, dan Apache.

Budaya Glamor Masih Bertahta di JFC Defile Mahabarata-Borobudur Menjadi Andalan JEMBER - Defile Borobudur dan Mahabharata menjadi salah satu andalan yang memeriahkan Grand Carnival Jember Fashion Carnaval ke-13 di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (24/8) sore.

"Ada 10 defile yang ditampilkan dalam JFC ke-13 yakni Mahabharata, Borobudur, Tambora, Flying Kite, Phoenik, Wild Deer, Pine Forest, Stalagmite, Apache, dan Chemistry," kata Presiden JFC Dynand Fariz.

JFC ke-13 mengambil tema "Triangle" dengan konsep mengangkat keterkaitan tiga elemen kehidupan yakni manusia, alam , dan Tuhan, sedangkan sub temanya "Dinamic in Harmony" yang merupakan penguatan terhadap pesan yang disuarakan oleh masyarakat dunia.

"Perbedaan adalah esensi dari kehidupan, perbedaan telah memberikan manusia untuk ber-

pikir kreatif dan tanpa batas, perbedaan telah menjadikan dunia begitu indah dalam warna-warninya, dan perbedaan merupakan anugerah terbesar dari Sang Maha Pencipta," tuturnya.

Menurut dia, setiap tahun JFC selalu mengangkat kebudayaan dan warisan Nusantara untuk dikenalkan kepada para wisatawan domestik dan mancanegara yang datang untuk menyaksikan pagelaran wisata karnaval busana di Kabupaten Jember.

"Borobodur merupakan salah satu dari tujuh keajaiban dunia dan bangunan candi raksasa dengan detail dan keunikannya menjadi sebuah karya yang menakjub-

Perbedaan adalah esensi dari kehidupan, perbedaan telah memberikan manusia untuk berpikir kreatif dan tanpa batas, perbedaan telah menjadikan dunia begitu indah dalam warna-warninya, dan perbedaan merupakan anugerah terbesar dari Sang Maha Pencipta,�

Dynand Fariz Presiden JFC

kan, sehingga Borobudur menjadi salah satu defile yang ditampilkan pada JFC tahun ini dan para peserta harus kreatif menggambarkannya dalam busana yang spektakuler," paparnya.

Selain Borobudur, defile yang cukup menyita perhatian penonton adalah defile Mahabharata yang menggambarkan kejayaan, kemegahan, dan keagungan kisah kerajaan di atas kayangan karena kostum yang digunakan peserta didominasi oleh warna putih, emas, hitam, kuning, dan coklat dengan pesan yang ingin disampaikan yakni karakter manusia dalam berbagai perannya di dunia.

"JFC menjadi pelopor Modern Carnival Indonesia, sehingga pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Asosiasi Karnaval Indonesia (AKARI) menggelar Wonderful

Artchipelago Carnival Indonesia (WACI) yang pertama kali dalam rangkaian JFC International Event 2014 di Jember," ucap Dynand yang juga Ketua DPP AKARI. Karnaval busana unik dan spektakuler tersebut diikuti sebanyak 700 peserta dengan "catwalk" sepanjang 3,6 kilometer, yang dimulai dari depan halaman Pemkab Jember hingga Gedung Olahraga PKPSO Kaliwates.

Yang menjadi beda JFC dengan karnaval mode pada umumnya adalah busana yang digunakan oleh peserta adalah hasil rancangannya sendiri dan dibuat dengan menggunakan dana pribadi, kemudian diperagakan sendiri, sehingga peserta harus berpikir kreatif untuk menciptakan busana yang unik dan spektakuler sesuai dengan defile yang ditentukan.

Sementara Bupati Jember MZA Djalal dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Dynand Fariz dan seluruh pihak yang terlibat dalam pagelaran karnaval mode JFC yang membuat nama Jember dikenal di dunia internasional.

"Jember sudah dikenal sebagai kota karnaval berkat JFC. Saya berharap anak-anak JFC terus berjuang dan berkarya untuk memberikan yang terbaik, sehingga mengharumkan nama Kabupaten Jember di kancah internasional dengan prestasinya," katanya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

Ada Jadwal Jokowi-JK ke Muktamar PKB SURABAYA - Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo - Jusuf Kalla akan hadir pada kegiatan muktamar Partai Kebangkitan Bagsa (PKB) di Surabaya 30-31 Agustus 2014.

Ketua Panitia Daerah Muktamar PKB, Thoriqul Haq mengatakan, selain Presiden terpilih kegiatan tersebut akan dihadiri oleh seluruh pengurus cabang PKB yang ada saat ini.

"Saat ini seluruh persiapan sudah dilakukan dan sekitar 90

persen persiapan untuk muktamar ini sudah dilakukan," katanya.

Ia mengemukakan, sedikitnya terdapat 17 hotel di Kota Surabaya sudah disiapkan untuk menampung peserta muktamar yang mencapai ribuan orang ini.

"Ada juga simpatisan dari seluruh anggota dewan terpilih di Indonesia yang menyatakan kesiapannya untuk turut serta untuk menjadi peserta resmi pada muktamar ini," katanya.

Ia mengatakan, pada 30 Agustus mendatang, pada agenda pertama akan dilaksanakan penelaahan materi dari masingmasing pengurus wilayah.

"Selain itu, kami juga diundang oleh Gubernur Jawa Timur untuk melakukan makan malam bersama dengan pengu-

PERIODE 2009-2014

60 Raperda Diselesaikan?

rus terkait dengan kegiatan ini," katanya.

Ia mengatakan, pagelaran wayang kulit salah satu kader PKB Ki Enthus S juga turut serta menyemarakan kegiatan muktamar ini dan pagelaran itu rencananya akan dilaksanakan di Pasuruan.

"Kami berharap pada kegiatan ini akan berlangsung dengan tertib dan aman tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

CJH

Calon Haji Sidoarjo Jadi Kloter Pertama SURABAYA - Ratusan calon haji dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, akan menjadi kelompok terbang (kloter) yang pertama berangkat ke Tanah Suci pada 1 September mendatang, karena itu mereka akan masuk Asrama Haji Embarkasi Surabaya pada 31 Agustus.

"Kloter pertama calon haji yang masuk pertama kali ke Asrama Haji Embarkasi Surabaya berasal dari Kabupaten Sidoarjo," kata Kasubag Pelayanan Umum Asrama Haji Surabaya HM Sutarno kepada Antara di Surabaya, Minggu (24/8).

Ia menjelaskan calon haji kloter pertama dari Sidoarjo itu dijadwalkan masuk Asrama Haji Embarkasi Surabaya (AHES) pada 31 Agustus pukul 10.00 WIB dan berangkat ke Tanah Suci pada 1 September pukul 10.00 WIB. "Keberangkatan kloter awal dari Jatim itu tidak akan dilepas dari Bandara Juanda seperti biasanya, melainkan akan dilepas oleh Gubernur Jatim Dr Soekarwo di Asrama Haji Embarkasi Surabaya," kata Sekretaris I Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya itu.

Ditanya calon haji dari daerah mana untuk kloter berikutnya, ia mengatakan hal itu belum diketahui, karena pihaknya masih menunggu informasi dari Kemenag RI dalam 1-2 hari ke depan, namun pihaknya sudah mengetahui bahwa kloter pertama berasal dari Sidoarjo.

"Yang jelas, calon haji Jatim yang berangkat tahun ini tidak

jauh berbeda dengan tahun lalu yakni sebanyak 27.323 orang, karena 4.000-an orang yang tertunda berangkat akibat kebijakan pengurangan kuota dari pemerintah Arab Saudi. Ada pemotongan kuota 20-an persen," katanya.

Tentang proses visa untuk calon haji asal Jatim, ia mengatakan sekitar 60 persen visa sudah terselesaikan, namun paspor dan visa untuk calon haji yang berangkat paling awal sudah terselesaikan.

Seperti tahun sebelumnya, PPIH Embarkasi Surabaya akan melayani calon haji dari provinsi lain yakni Bali dan Nusa Tenggara Timur. "Dulu, kami juga melayani calon haji dari NTB, tapi sejak tiga tahun terakhir sudah tidak lagi, karena mereka sudah memiliki embarkasi (titik keberangkatan)," katanya.

Hingga kini, pengelola Asrama Haji Embarkasi Surabaya sudah melakukan serangkaian persiapan, di antaranya masalah sanitasi yang dicek petugas kesehatan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Perak Surabaya.

Tahun ini, PPIH Embarkasi Surabaya akan melayani 27.323 calon haji dari Jatim serta ratusan orang dari Bali dan NTT. Semuanya tercakup dalam 64 kloter. "Insya-Allah pada H-2, asrama haji sudah steril dari masyarakat umum untuk persiapan pemberangkatan calon haji kloter pertama," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

MENCARI SISA PANEN PADI

9

ant/rudi mulya

Sejumlah perempuan mencari sisa hasil panen padi atau ngasak di areal persawahan Dusun Ngampel, Desa Ngmpel, Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur, Sabtu (23/8). Setiap musim panen padi sejumlah perempuan di pedesaan memanfaatkan untuk mencari sisa panen padi yang tertinggal atau jatuh ke tanah. Dalam sehari seorang mampu mengumpulkan rata-rata satu sampai tiga kilogram gabah yang hasilnya untuk dijual dan di konsumsi sendiri.

MADIUN - Anggota DPRD Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mampu membahas dan menyelesaikan sebanyak 60 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) selama masa jabatan periode tahun 2009-2014.

"Dari 60 Raperda yang diselesaikan, terdapat beberapa Raperda yang merupakan Raperda inisiatif dan lainnya merupakan usulan eksekutif," ujar Ketua DPRD Kabupaten Madiun periode 2009-2014, Y. Ristu Nugroho, seusai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kabupaten Madiun periode 2014-2019 di gedung DPRD setempat, Minggu (24/8).

Menurut dia, raperda inisiatif yang telah disahkan menjadi Perda tersebut di antaranya, Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembangunan Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi, serta Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Kemudian, Perda Nomor 5 tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Perda Nomor 6 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pihaknya merinci, 60 pembahasan Raperda menjadi Perda selama masa kepemimpinan tersebut adalah, tahun 2010 sebanyak 15 perda, tahun 2011 sebanyak 20 perda, tahun 2012 sebanyak sembilan perda, tahun 2013 sebanyak 12 perda, dan hingga akhir masa jabatan tanggal 24 Agustus tahun 2014 terdapat sebanyak empat perda.

Ia menjelaskan, secara kuantitatif produk DPRD baik itu peraturan daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, maupun rekomendasi dewan kepada eksekutif mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan perkembangan yang signifikan.

"Demikian juga dari sisi kualitatif, produk dewan selama tahun 2009 hingga 2014 memberikan gambaran kualitas yang semakin baik dari periode dewan sebelumnya," tambah pria yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD dari PDI Perjuangan tersebut. = ANT/SLAMET AS/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

DPRD

Bentuk Fraksi Sebulan

TEWAS. Pengendara sepeda motor terlindas truk bermuatan di Jalan Raya Dringu Kabupaten Probolinggo.

m. hisbullah huda/koran madura

Penghias Manten Tewas Terlindas Truk PROBOLINGGO - Seorang pengendara motor tewas setelah di lindas truck bermuatan di jalan Raya Dringu Desa Kalisalam Kabupaten Probolinggo. Korban yang mengendarai motor Honda jenis Vario nopol P 3851 FD itu melaju kencang dari arah Situbondo ke Surabaya.

Sesampainya di jalan raya Dringu, korban yang di ketahui bernama Sahrawi (55), warga desa Kalkarang Kecamatan Sumber Canting Kabupaten Situbondo itu menyenggol

bak truk bagian kanan.

"Korban (Sahrawi) nyenggol bak truk, terpeleset dan dilindas ban truk sebelah kanan," ujar Rahmat Hidayat saksi mata

di lokasi kejadian Minggu (24/8) sekitar pukul 16.30 WIB. Kendaraan truk Nopol S 8605 NR yang melindas korban berhenti begitu saja dan sopir lari. "Sopirnya kabur, truknya ditinggalkan di tepi. Gak tahu kemana,"beber Hidayat.

Petugas Satlantas Polres Probolinggo yang datang ke lokasi langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Selanjutnya, korban dibawa ke kamar mayat RSUD dr Shaleh Kota Probolinggo.

Keterangan di lapangan menyebutkan kalau korban akan mengantar bunga melati ke warga di kawasan Probolinggo.Sebab, korban merupakan seorang penghias penganten yang rencananya akan menghias kematen pada esok harinya. = M. HISBULLAH HUDA

PENYAKIT

Glukoma Jadi Penyebab Utama Tingginya Kebutaan BLITAR - Penyakit gloukoma menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kebutaan di dunia dengan persentase mencapai 10 persen, kata dokter spesialis mata RSUD dr Saiful Anwar, dr Soni Agung Santoso di Kota Blitar, Jatim.

"Di Indonesia, kasus gloukoma tergolong paling tinggi setelah katarak, akibat kurangnya pengetahuan masyarakat ter-

hadap jenis penyakit satu ini," katanya saat menjadi pembicara tunggal dalam seminar kesehatan mata bertema "Gloukoma dan Mata Kering" di klinik mata Inoveye, Kota Blitar.

Ia tidak merinci jumlah kasus penyakit yang disebabkan meningkatnya tekanan pada bola mata tersebut di Indonesia, namun data yang pernah dirilis Kementerian Kesehatan RI pada akhir

2013 mencatat kasus glukoma di Indonesia mendekati angka 500 ribu penderita.

Penyakit mata yang bisa menyebabkan kebutaan sejauh ini masih didominasi kasus katarak dengan persentase mencapai 39 persen.

"Sebaran kedua yang bisa memicu kebutaan adalah kasus mata refraktif atau kelainan pada bola mata sehingga bayan-

gan benda tidak bisa jatuh pada makula retina," katanya.

Menurut dia, kasus refraksi mata mencapai 18 persen di bawah katarak, namun kedua jenis penyakit mata tersebut pada dasarnya masih bisa disembuhkan atau dipulihkan untuk penglihatan penderita dengan syarat segera dilakukan tindakan medis dan tidak ada penyakit bawaan lain. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

KEDIRI - Pimpinan Legislatif (DPRD) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menargetkan akan membentuk alat kelengkapan termasuk fraksi dalam waktu satu bulan, sehingga bisa segera menyelesaikan sejumlah program.

"Kami targetkan satu bulan, tergantung komunikasi dengan partai lain. Jadi, setelah ini, kami segera komunikasi dengan partai untuk membentuk fraksi," kata Ketua DPRD Kabupaten Kediri sementara Sulkani di Kediri, Minggu (24/8).

Ia mengatakan, dalam waktu dekat juga akan berupaya agar pimpinan sementara bisa definitif, agar bisa bekerja dengan lebih maksimal. Ia juga berharap, fraksi segera terbentuk, sehingga alat kelengkapan lain juga bisa secepatnya dibentuk.

Sebanyak 50 anggota Legislatif Kabupaten Kediri periode 2009-2014, resmi dilantik pada Minggu (24/8) di kantor setempat menggantikan legislatif periode 2009-2014. Dari jumlah 50 anggota legislatif itu, 18 di antaranya merupakan anggota legislatif yang lama, sementara sisanya baru.

Dari jumlah 50 legislatif di Kabupaten Kediri tersebut, partai yang mendapatkan kursi paling banyak adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan jumlah mencapai 12 kursi, lalu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jumlah sembilan kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan jumlah enam kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan jumlah enam kursi, sementara partai lain di bawah enam kursi.

Selama periode 2014, legislatif di Kabupaten Kediri telah menyelesaikan 35 produk berupa peraturan daerah, maupun keputusan DPRD lainnya.

Sekretaris DPRD Kabupaten Kediri Solihin mengatakan untuk pimpinan legislatif sementara memang telah ditunjuk dua orang, yang merupakan partai dengan jumlah perolehan kursi terbanyak, yaitu Sulkani (PDIP) dan Sentot Djamaludin (PKB).

Mereka nantinya bertugas menyusun dan mengomunukasikan untuk membentuk alat kelengkapan legislatif. = ANT/DESTYAN HS/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

Mayoritas Warga Belum Tahu Profil Anggota DPRD MALANG - Sebanyak 76 persen warga Kota Malang, Jawa Timur, tidak mengenal profil para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, meski para wakil rakyat tersebut telah mewakilinya selama lima tahun (2009-2014).

"Hasil survei kami terhadap 250 responden dari berbagai kalangan yang mewakili sekitar 800 ribu penduduk Kota Malang pada April-Mei 2014, 76 persen menyatakan tidak mengenal para anggota dewan, bahkan tidak tahu sama sekali profil mereka," tegas Kepala Divisi Riset Malang Corruption Watch (MCW) Zein Ihya Ulumuddin di Malang, Ming-

gu (24/8).

Meski lima tahun mewakili konstituen masing-masing, katanya, para wakil rakyat tersebut juga tidak diketahui kinerjanya dan apa yang dihasilkan selama duduk di kursi parlemen. Hal itu, menunjukkan kurang merakyatnya wakil rakyat tersebut.

Kurang dekatnya wakil rakyat dengan warga yang diwakil-

inya itu, kata Zein, disebabkan mereka kurang turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi rakyat.

Lebih lanjut, Zein mengatakan, setiap responden diminta menjawab tiga pertanyaan, yakni apakah responden mengetahui profil anggota dewan periode 2009-2014. Kedua, bagaimana kinerja dewan dalam membuat rancangan peraturan daerah (ranperda) serta bagaimana kinerja dewan secara umum.

Jawaban pertanyaan pertama, hanya 24 persen yang mengetahui profil anggota dewan, sedangkan 76 persen responden mengaku tidak mengetahui. Bukan hanya

profil anggota dewan yang tidak diketahui responden, 49 persen responden juga tidak tahu kinerja dewan membuat ranperda, 35 persen responden lain menjawab tidak puas terhadap ranpenda yang disahkan dewan.

Mayoritas responden (55 persen) menilai kinerja dewan secara umum tidak baik dan amburadul, tidak visioner, bahkan 18 persen responden lain menilai kinerja dewan semakin tidak baik.

Sementara Wakil Ketua MCW Hayik Maulana, menilai tiga fungsi dewan selama ini tidak dilaksanakan dengan baik. Kinerja DPRD selama satu periode banyak menimbulkan permasalahan

di bidang sosial, pendidikan, dan lingkungan.

"Indikator pertama adalah soal lemahnya pengawasan, dimana kasus korupsi di kota Malang selama 5 tahun terkahir merupakan indikasi yang jelas bahwa fungsi pengawasan DPRD 'mandul', apalagi pengawasan terkait kasus korupsi, khususnya dugaan kasus korupsi Rumag Sakit Umum Daerah (RSUD).

Hayik mengemukakan pengembangan investigasi beberapa kasus yang dilakukan oleh MCW, seperti dugaan kasus jembatan kedungkandang, mengarah pada indikasi kuat adanya keterlibatan oknum dewan dalam meloloskan anggaran.

Fungsi penganggaran DPRD kota Malang, lanjutnya, juga menunjukkan kinerja yang asal-asalan, bahkan cenderung destruktif.

"Program Legislasi Daerah Kota Malang dan realisasinya dalam bentuk peraturan daerah masih sulit diakses oleh masyarakat," ujarnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

PARPOL

PANEN RUMPUT GAJAH. Buruh tani memanggul rumput gajah keatas mobil truk saat panen di lahan pertanian rumput gajah Desa Ngasem, Kediri, Jawa Timur.

Rumput gajah hasil panen tersebut dijual kesejumlah peternakan sapi pedaging dan sapi perah di wilayah Malang, Nganjuk, Tulungagung, Blitar dengan harga Rp 10.000 per 7 kilogramnya.

PKB Usulkan Tiga Calon Ketua DPRD MALANG - Partai Kebangkitan Bangsa Kota Malang, Jawa Timur, mengusulkan tiga nama sebagai calon ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2014-2019 ke Dewan Pimpinan Pusat partai tersebut.

"Ketiga nama kader terbaik yang kami usulkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah dua calon senior, yakni Rusmaji dan Abdurahman serta satu calon dari kader yunior, yakni Zainuddin," kata Ketua Tanfidziyah DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang, M Anton di Malang, Minggu (24/8).

Anton yang juga Wali Kota Malang itu mengakui dari tiga nama yang diusulkan partainya itu, Anton cenderung memilih yang lebih senior karena sudah berpengalaman. Hanya saja, yang memutuskan adalah DPP. Sedangkan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2014 juga mengajukan tiga nama calon pimpinan DPRD Kota Malang. Ketiga nama yang diusulkan itu adalah Priyatmoko Oetomo, Abdul Hakim dan Arif Wicaksono.

Sama halnya dengan PKB, yang memutuskan siapa-siapa dari tiga nama yang diusulkan tersebut juga DPP. "Kami hanya mengusulkan, namun yang memutuskan adalah DPP," kata anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 yang juga men-

jadi pimpinan sementara DPRD kota itu, Priyatmoko Oetomo.

Priyatmoko yang pada periode sebelumnya (2009-2014) menjadi Wakil Ketua DPRD itu menargetkan pembentukan unsur pimpinan dan alat kelengkapan dewan lainnya, seperti fraksi, komisi dan badan di DPRD, tuntas selama dua bulan setelah pelantikan.

Rapat paripurna istimewa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 dilaksanakan di gedung DPRD Kota Malang, Minggu (24/8/).

Rapat paripurna istimewa itu dipimpin Ketua DPRD Kota Malang Arif Dharmawan.

Arif Dharmawan mengatakan, pengucapan sumpah tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Gubernur Jatim tentang pemberhentian DPRD periode 2010/2014. "Berdasarkan keputusan gubernur, hari ini adalah hari terakhir masa tugas anggota dewan yang lama," ujar Arif.

Ia mengemukakan selama lima tahun menjabat sebagai anggota dewan, DPRD Kota Malang yang lama telah menjalankan fungsinya dengan baik.

"Kami punya tiga fungsi sebagai wakil rakyat, yakni fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran," katanya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

11

ant/rudi mulya

LEGISLATOR

Janji "Lunasi" Utang Raperda PACITAN - Ketua sementara DPRD Pacitan, Jawa Timur, Ronny Wahyono, berjanji pada tahun pertama keanggotaan legislator baru periode 2014-2019 akan difokuskan pada pelunasan "utang" penetapan dua rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif tentang pendidikan dan kesehatan.

"Kami akan segera selesaikan dan berkoordinasi dengan dinas terkait," katanya dikonfirmasi wartawan, Minggu (24/8), menanggapi dua raperda inisiatif yang sampai saat ini belum bisa ditetapkan karena belum selesai pembahasannya itu.

Selain banyaknya materi yang perlu pendalaman, kata dia, tak waktu yang tersedia pada akhir masa tugas DPRD. Akibatnya, hanya empat dari enam raperda inisiatif yang berhasil dirampungkan. Sisanya, Ronny memastikan akan ditindaklanjuti kalangan legislatif periode 2014-2019.

"Dua raperda inisiatif pendidikan dan kesehatan, bakal diwariskan ke anggota dewan baru," tandanya.

Menurut Ronny, kedua pekerjaan rumah tersebut merupakan bagian dari proses inventarisasi

permasalahan-permasalahan legislatif pada masa jabatan sebelumnya, termasuk penilaian masyarakat menyangkut kinerja para anggota dewan. Namun secara formal, Ronny yang berasal dari Partai Demokrat ini mengisyaratkan ada sejumlah agenda yang akan dilaksanakan oleh DPRD dalam waktu dekat, seperti pembentukan fraksi-fraksi, dan pembentukan alat-alat kelengkapan baik di komisi maupun badan.

"Sebelumnya kami juga akan mengikuti pembekalan dari badan diklat di Surabaya," kata dia. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SENIN 25 AGUSTUS 2014 No. 0426 | TAHUN III

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

MADURA

12

ISIS

Hanura Tolak ISIS

SIGAP, Puluhan karyawan PT Kertas Leces menghadang kurator yang ingin melakukan verifikasi aset di pabrik tersebut

Kurator Dihadang Karyawan PTKL PROBOLINGGO – Puluhan karyawan PT Kertas Leces menghadang kurator yang ingin melakukan verifikasi aset di pabrik tersebut. Verifikasi itu dilakukan menyusul keputusan pengadilan niaga Surabaya yang menyatakan bahwa PTKL pailit. Keputusan itu bermula dari gugatan yang diajukan PT Laut Warna Sari yang menjadi suplier bahan kimia.

Aksi penolakan yang dilakukan tiga serikat pekerja mulai Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Serikat Pekerja Kertas Leces (SPKL), dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) itu berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB. Jumat (22/8) kemarin.

Mereka menghadang kurator untuk masuk ke lokasi pabrik. Ku-

rator dihadang sejak pintu masuk menuju pabrik. Bahkan, para karyawan memasang spanduk penolakan berbunyi ‘Seluruh karyawan PTKL menolak kurator PKPU nomor 5/PKPU/2014/PN Niaga Surabaya’.

“Kita menolak kedatangan kurator karena akan menyusahkan kami,” ujar Suryono, Ketua SBSI. Suryono mengatakan, ku-

rator pasti akan menyita asetaset PTKL. Imbasnya, tanggungan perusahaan pada karyawan pasti tidak dibayar. Apalagi, tanggungan perusahaan pada penggugat nilainya lebih kecil daripada ada karyawan. Sebab, PTKL memiliki hutang sekitar Rp 11,5 miliar pada suplier asal bandung.

Sedangkan pada karyawan, menurut Suryono, tanggungan perusahaan mencapai Rp 85 miliar. “Itu termasuk karyawan yang aktif maupun yang sudah pensiun,” katanya.

Pada kesempatan itu, Suryono juga meminta menteri BUMN Dahlan Iskan bertanggungjawab atas kondisi PTKL. “Kalau pemerintah mau turun tangan,

kondisinya tidak demikian,” terangnya.

Aksi penghadangan karyawan tersebut membuat tim kurator memilih menyingkir. Para karyawan meletakkan dua alat berat dibelakang pintu masuk.

Sementara itu, Sekretaris PTKL Cilik Sukariadi mengatakan, pihaknya tidak tahu menahu atas aksi karyawan tersebut. “Itu aksi spontanitas karyawan saja,” katanya.

Terkait hutang perusahaan pada suplier, Cilik tidak menampik. Hanya saja ia mengaku jatuh tempo utang tersebut masih tahun depan. Karenanya, ia heran ketika pihaknya dinyatakan pailit oleh pengadilan. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO – Gaung penolakan terhadap kelompok radikal Islamic State of Iraq dan Syiria (ISIS) tak hanya dilakukan organisasi Islam di Probolinggo. Namun sikap penolakan itu dilakukan oleh sejumlah parpol.

Salah satunya, partai Hanura Kabupaten Probolinggo.

Partai pimpinan purnawiran Jenderal Wiranto itu menolak keras terhadap kelompok sectarian radikal tersebut.

“Hanura menolak keras terhadap kelompok radikal itu,” ujar Wakil Ketua DPC Hanura Kabupaten Probolinggo, Tiarnam saat dimintai komentarnya, Minggu (24/8).

Menurut dia, kelompok radikal yang kini menjadi isu wacana nasional tersebut, dinilai melanggar UndangUndang 45 dan mengancam NKRI. “Makanya kita tetap menolak ISIS di Probolinggo,” terang dia.

Sikap penolakan tersebut, dengan meminta kepada jajaran Kepolisian agar melakukan pengawasan secara ketat terhadap gerakan ISIS di wilayah Probolinggo.

“Gerakan ini tidak main-main, makanya kita berharap pihakpihak yang terkait melakukan pengawasannya,” tandasnya.

Tiarnam mengatakan, untuk mengantisipasi adanya gerakan radikal itu, pihaknya berharap agar jajaran pengurus dan ranting dibawah untuk turut membantu.

“Karena lokasi yang paling rawan dengan adanya gerakan tersebut daerah pinggiran yang masyarakatnya mudah terpengaruh,” katanya.

Sementara itu, gaung sikap penolakan terhadap kelompok ISIS itu hingga berujung aksi demo. Aksi demo tersebut dilakukan oleh puluhan aktifis dan ormas. Seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama (IPNU), dan Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Nurul Jadid (TTNJ), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid(STIKESNJ), Institut Agama Islam Nurul Jadid (IAINJ), Universitas Panca Marga (UPM), dan Universitas Bayuangga Kota Probolinggo. =Muhammad Sugianto

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

13

KMDM

Disperta Libatkan Orangtua Siswa

BERSERAKAN. Petugas sampah kewalahan membersihkan sampah dedaunan pohon ketika musim angin.

Sampah Masih Berserakan

PROBOLINGGO – Dinas Pertanian (Disperta) Kota Probolinggo melibatkan para siswa untuk melakukan gerakan cinta lingkungan dengan kecil menanam dewasa memanen (KMDM). Hal ini disampaikan Kepala Disperta Kota Probolinggo, Yudha Sunantya kepada wartawan, Minggu (24/8).

“Gerakan KMDM ini tidak hanya melibatkan siswa, namun juga para orangtua siswa,” tandasnya.

Salah satu bukti, SDN Sumber Wetan 2, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo dijadikan obyek percontohan.

Dengan adanya program tersebut, para siswa diajak untuk melakukan penanaman pohon sejak dini.

“Nanti setelah dewasa mereka akan merasakan hasilnya dengan memanen pohon yang mereka tanam,” katanya.

Tak heran, jika KMDM yang digalakkan oleh Disperta tahun 2014 ini mendapatkan anugerah penghargaan dari pemerintah kepada SDN Sumber Wetan sebagai juara 2 tingkat Nasional.

Yudha Sunantya menjelaskan, penghargaan itu tidak hanya pada tahun ini saja. Tetapi juga pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2013, SDN Kedung

Asem 4 juga mendapatkan juara tingkat Nasional. Sementara tahun 2012, SDN Mangunhardjo mendapatkan juara harapan III tingkat Nasional. “Program ini akan dilakukan secara kontinyu setiap tahun,” imbuh dia.

Untuk melakukan penanaman di sekolah, kata dia, tidak memerlukan lahan yang luas.

Karena Disperta juga melibatkan orangtua siswa untuk turut andil. Seperti giat kemarin, ada sebanyak 1000 bibit pohon sengon, 100 bibit pohon mangga dan sebanyak 200 bibit pohon jabon yang ditanam.“Semua bibit itu kita berikan lewat orangtua siswa untuk ditanam,” terang dia.

Yudha menambahkan, tujuan dari program tersebut, selain untuk membiasakan pada siswa untuk menanam sejak dini juga bertujuan agar mereka cinta terhadap lingkungan sekitar. Itulah sebabnya, agar program tersebut berjalan sesuai harapan.

Disperta melibatkan masyarakat terutama orangtua siswa agar membiasakan diri melakukan penanaman pohon sejak dini. Sehingga setelah anak dewasa mereka tinggal menikmati hasil panennya yang mereka tanam. =Muhammad Sugianto

Kurang Lebih Dua Belas Ton per Hari PROBOLINGGO - Musim angin kencang beberapa bulan terakhir di wilayah Kabupaten Probolinggo terus menerjang. Akibat dari kencangnya angin tersebut, banyak sampah mudah berserakan karena banyak daun-daun pepohanan yang mudah berjatuhan.

Meski kerap kali di bersihkan, keberadaan sampah mudah muncul kembali.”Ya setiap hari kami bersihkan sampah di jalan raya. Namun kalau musim angin seperti ini daun kering mudah berguguran,” terang Fauzi, salah satu pegawai Kebersihan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Probolinggo, kepada wartawan, Minggu (24/8).

Menurutnya, setiap pagi sudah membersihkan sampah di daerah jalan raya. Sampah yang dia bersihkan tidak hanya dari dedaunan pohon saja. Namun, sampah dari limbah warga juga

di bersihkan.“Setiap Pukul 06.30 WIB petugas kebersihan mulai menyapu pinggir jalan,” jelas Fauzi.

Dengan kencangnya angin di Kabupaten Probolinggo, kata Fauzi, tidak hanya menyapu sampah daun. Di sore hari petugas juga melakakukan pembersihan sampah.“Kalau tidak disapu pagi sore, sampah daun akan bertebaran dan mudah menumpuk,” tegasnya.

Senada disampaikan, Yusup (45) salah satu tenaga pembersih BLH Kabupaten Probolinggo. Ia mengatakan petugas kebersihan

sudah mengumpulkan sampah.

Selanjutnya diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang ada di setiap Kecamatan.

“Sampai di TPS, sampah dari berbagai lokasi termasuk sampah pasar dan limbah rrumah tangga, di ambil petugas untuk dikumpulkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berada di tingkat Kabupaten,”ucapnya.

Setiap harinya sampah di Kabupaten Probolinggo yang masuk ke TPA Kabupaten Probolinggo kurang lebih 12 ton. Sampah itu terkumpul dari berbagai sumber, mulai dari limbah rumah tangga, pasar dan jalan umum.

“Sampah organik di kelola menjadi pupuk kompos. Dan sampah kering, dipilah untuk bahan kerajinan tangan,”pungkas Yusup. =Mahfud Hidayatullah

GENCAR, Gerakan cinta lingkungan dengan kecil menanam dewasa memanen (KMDM) tidak hanya melibatkan siswa, namun juga para orangtua siswa.

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

BERIKRAR. Perwakilan pejabat di lingkungan Pemkab Boyolali yang dimutasi mengucapkan sumpah dan janji jabatan di pendapa kantor Bupati.

Mutasi Pejabat Sesuai Baperjakat Bupati : Jangan seperti Katak dalam Tempurung PROBOLINGGO – Bupati Probolinggo, Hj.Puput Tantriana Sari mengatakan mutasi pejabat yang dilakukan beberapa kali sebelumnya sudah melalui tahapan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Kinerja dan Kepangkatan (Baperjakat).

Puput Tantriana Sari mengatakan itu kepada wartawan, Jumat (22/8) kemarin, menjawab kabar yang menyatakan pelantikan 17 pejabat eselon III dan 48 pejabat eselon IV hingga 55 pejabat fungsional yang kerap digelar di lingkungan Pemkab Probolinggo dikhawatirkan akan berdampak pada polemik dan profesionalisme seseorang pada posisi yang tidak tepat dan sesuai dengan ilmu yang dimi-

likinya.

“Sebenarnya mutasi ini sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang dari Baperjakat terhadap siapa-siapa saja pejabat yang akan duduk,” jelasnya.

Menurutnya, banyaknya pejabat yang dilantik ini tidak sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Dimana, sebelumnya mereka berada dibidang teknis dan dimutasi pada bidang yang

tidak dikuasai. Sehingga ini berdampak kepada kinerja dari masing-masing individunya.

Jika memang dikemudian hari pejabat ini kinerjanya tidak bagus maka akan dievaluasi.”Pengalihan tugas atau jabatan merupakan kaderisasi yang lumrah yang diberikan dengan hijrah. Secara tak langsung berpindah untuk promosi tempat kerja yang lama ke tempat yang baru,”tandas Puput Tantriana Sari.

Puput Tantriana Sari menambahkan, sebagai manusia hijrah tak pernah berhenti. Bisa dihentikan manusia hanya diliang kubur.

Begitu juga, soal pintu taubat tertinggi dan akan berhenti jika hari kiamat.

Dia berharap para pejabat

yang dimutasi jauh lebih profesional, bersemangat dan menunjukkan aura yang positif bagi kinerjanya.”Mutasi hari ini, dan sebelumnya tak pernah berhenti sampai hari ini.

Insya’allah sudah dimusyawarahkan dengan Baperjakat sesuai kepantasan dan sumberdaya manuasia,”tegasnya.

Dikatakan, semua PNS yang menjadi kepanjangan tangan Bupati yang tertuang dalamVisi dan Misi ketika dilantik.”Tuntutan bupati, jerja yang profesional sesuai tupoksi. Mutasi akan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan roda pemerintahan untuk penyegaran pegawai,”ucap Puput Tantriana Sari.

Terakhir, Puput Tantriana

Sari menegaskan bahwa manusia akan merugi, dimulai dari pengangkatan PNS berada dilingkungan yang sama, kecuali sudah mengabdi selama 25-30 tahun hanya berada di satu SKPD. Dan terus menggodok untuk penyegaran, agar pengalaman baru sebagai PNS tidak seperti “Katak Dalam Tempurung” yang dilihat tidak ada sebuah kemajuan.

“Saya meminta pejabat yang baru dilantik untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas di tempat yang baru. Agar bisa bekerja secara profesional serta memajukan pembangunan,” tegasnya. =M.Hisbullah Huda

KORAN MADURA

TRANSFER PEMAIN

Di Maria Selangkah Lagi Berbaju MU

lahraga

KORAN MADURA

SENIN 25 AGUSTUS 2014 No. 0426 |2014 TAHUN III SENIN 25|AGUSTUS

No. 0426 | TAHUN III

15 15

Manchester United (MU) dikabarkan telah menyepakati transfer Angel di Maria senilai 60 juta Euro dari Real Madrid.

Transfer ini akan memecahkan rekor pembelian pemain termahal oleh klub Inggris.

Pemain asal Argentina itu memang dikabarkan ingin hengkang dari Real Madrid karena tuntutan kenaikan gajinya tidak dipenuhi. MU dan PSG menjadi dua klub yang ingin mendapatkan tanda tangannya.

Namun, PSG terpaksa harus mundur karena terkendala aturan FPP. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti juga memberikan pernyataan bahwa Angel di Maria telah mengucapkan salam perpisahan dengan Real Madrid.

“Di Maria mengucapkan selamat tinggal. Hal ini memang belum resmi, namun akan segera diumumkan,”

Skuat Pas-pasan, Inzaghi Puas dengan Milan Mattia Destro Diincar untuk Gantikan Balotelli tutur Ancelotti sebagaimana dilansir harian AS. “Saya punya relasi yang sangat baik dengannya dan itu merupakan keputusannya untuk pergi. Klub telah melakukan segala cara untuk mempertahankannya, namun dia memutuskan untuk pergi.

Kami mengucapkan terima kasih kepadanya untuk semua hal yang diberikannya kepada kami,” imbuh Ancelotti.

Di MU, Angel di Maria akan diberikan nomor ikonik yang pernah dipakai sejumlah pemain legendaris, nomor 7. =MIRROR/DAR

MILAN - Pelatih AC Milan Filipo Inzaghi mengaku puas dengan keberhasilan anak-anak asuhnya meraih trofi TIM dalam kompetisi segi tiga antara AC Milan, Juventus, dan Sassuolo, meskipun, klub asal kota mode Italia itu memiliki skuat pas-pasan.

Musim ini, mereka tidak bisa membeli pemain berkualitas karena krisis keuangan. Dengan kesuksesan ini, Inzaghi menilai, Milan berada dalam jalur yang benar.

Milan sukses menjuarai turnamen pramusim tersebut, yang digelar dengan format 45 menit tiap pertandingannya, setelah menundukkan Juventus 1-0 dan Sassuolo 2-0. Ini jadi modal bagus buat Rossoneri sebelum melakoni laga perdana Serie A, 31 Agustus mendatang.

Keberhasilan di Trofeo TIM juga memperbaiki hasil di lagalaga pramusim sebelumnya, di mana Milan hanya sukses meraih tiga kemenangan dalam tujuh laga. “Saya senang dengan sikap yang ditunjukkan para pemain. Jelas, Juve adalah tim yang hebat, tapi kami bisa me-

nahan mereka dengan baik dan melakukan serangan balik,” ujar Inzaghi.

Dia melanjutkan, “Kami berada di trek yang tepat dan saya senang melihat rasa lapar yang ditunjukkan oleh para pemain, yang mana merupakan sesuatu yang ingin kami bangun ulang.”

Dengan budget terbatas, Milan membangun skuat musim ini dengan banyak mendatangkan pemain berstatus free agent ataupun dengan sistem pinjam.

Sejauh ini, Inzaghi puas dengan kualitas skuat yang dimilikinya.

“Saya melihat tim ini berkembang seiring pertandingan yang kami jalani dan berkembang secara konstan. Di satu sisi saya senang, di sisi lainnya saya tahu bahwa kami masih butuh waktu,” kata Inzaghi.

Sementara itu, Wakil Pres-

iden AC Milan, Adriano Galliani, dan Direktur Olahraga AS Roma, Walter Sabatini, tertangkap kamera tengah makan siang bersama. Rumor pun merebak: keduanya tengah serius membahas transfer Mattia Destro.

Setelah melego Mario Balotelli ke Liverpool, ada satu pos lowong di lini depan Milan. Rossoneri pun dikabarkan membidik Destro, yang musim lalu mencetak 13 gol dalam 20 laga bersama Roma. Milan dikabarkan ingin meminjam Destro selama satu musim dengan opsi untuk membelinya secara permanen seharga 17 juta euro. Namun, Roma dikabarkan menganggap tawaran tersebut kurang menarik.

Selain Destro, Milan juga dikabarkan berminat untuk menggaet penyerang asal Kolombia, Radamel Falcao. Falcao disebut telah meminta dijual dan bersedia memotong gajinya jika bermain untuk klub lain. Selain Milan, Falcao juga dikabarkan diminati oleh Juventus yang ingin meminjamnya selama satu musim. =CAROL AJI

16

KORAN MADURA

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

lahraga KORAN MADURA

16

SENIN 25 AGUSTUS 2014 No. 0426 | TAHUN III

Gelandang Arsenal Aaron Ramsey saat mencetak gol bagi timnya pada laga yang berlangsung di Goodison Park, Minggu (24/8) dini hari WIB.

Empat Hal Penting dari Laga The Toffees Kontra The Gunners

1

Dalam dua pertandingan awal, Everton selalu bermain imbang.

Sejatinya, mereka punya kesempatan menang karena lebih dulu mencetak gol daripada lawan. Everton harus belajar mempertahankan keunggulan.

LIVERPOOL-”The Gunners” Arsenal harus puas dengan satu poin yang mereka raih dari lawatannya ke Goodison Park untuk menantang tuan rumah Everton pada Sabtu (23/8) sore waktu setempat atau Minggu (24/8) dini hari WIB. Sempat tertinggal dua gol tanpa balas pada babak pertama, Arsenal sukses mencetak dua gol guna mengakhiri pertandingan menjadi 2-2 melawan Everton.

Dua gol Everton pada laga tersebut dicetak oleh sundulan Seamus Coleman dan juga tendakan Steven Naismith. Sementara dua gol Arsenal dicetak oleh Aaron Ramsey dan Oliver Giroud yang baru masuk di babak kedua menggantikan Alexis Sanchez yang tumpul selama 45 menit pertama.

Sebenarnya, Giroud nyaris mencetak gol cepat di awal babak kedua. Sayang, tendangan first time kaki kirinya menyambut umpan lambung Alex Oxlade-Chamberlain di depan mulut gawang masih melayang di atas mistar gawang Tim Howard. Untung, pemain Timnas Prancis ini bisa menebus kesalahannya dan menghindarkan Arsenal dari kekalahan.

Meski hanya bermain imbang, para pemain Arsenal cukup puas dengan hasil tersebut, terutama dengan reaksi mereka atas ketertinggalan dari “The Toffees”. Ka-

2

Romelu Lukaku tampil brilian dan menghadirkan masalah bagi sisi kiri pertahanan Arsenal. Kendati tak mencetak gol, satu umpan briliannya mampu dikonversi Steven Naismith menjadi gol kedua bagi The Toffees.

ARSENAL DITAHAN IMBANG EVERTON rena itu, tambahan satu angka dari lawatan ke Liverpool adalah hasil yang fantastis.

Apalagi mereka sempat tertinggal dua gol.

Jack Wilshere, misalnya, menilai, hasil imbang ini mencerminkan sikap para pemain Arsenal yang tidak mudah menyerah dan bermain seperti orang gila selama babak kedua. “Kami tak pernah menyerah dan di level ini sangat menentukan. Kami selalu menunjukkan selama beberapa tahun bahwa Arsenal bertarung seperti orang gila hingga

3

Arsenal sepertinya masih perlu belanja lagi. Lini pertahanan mereka belumlah kuat meski telah mengontrak Calum Chambers. Selain itu, problem di lini serang belum teratasi. Alexis Sanchez masih butuh waktu untuk beradaptasi.

“Sudah ada beberapa banyak pertandingan di mana kami tertinggal hingga saat-saat terakhir, dan kami terus berjuang,” Jack Wilshere | Arsenal pertandingan berakhir,” kata Wilshere .

Dia melanjutkan, “Sudah ada beberapa banyak pertandingan di mana kami tertinggal hingga saat-saat terakhir, dan kami terus berjuang. Ini merupakan poin yang fantastis dan sekarang kami mempunyai pertandingan besar di hari Rabu dan ini memberi kami kepercayaan diri yang luar biasa menuju laga itu.”

Senada dengan dia, pemain senior Arsenal asal Prancis Mathiu Flamini memuji perjuangan kawannya dalam memetik satu poin tersebut. “Saya pikir, kami tampil luar biasa karena sempat tertinggal 0-2 lebih dulu. Spirit kami begitu luar biasa karena ini bukan laga mudah. Di saat jeda, manajer mengatakan kepada kami bahwa ada celahcelah di mana kami bisa menciptakan peluang dan kami percaya kami bisa melakukannya,” ujar Flamini

4

Setelah tampil impresif pada laga kontra Besiktas, Alex-Oxlade Chamberlain mendapat jatah starter dari Wenger.

Ox menjawab kepercayaan itu dengan penampilan yang meyakinkan. Apakah tahun ini akan menjadi musimnya Ox?

Pujian yang sama dilambungkan pelatih Arsenal Arsene Wenger. “Kami merespons dengan sangat baik dengan penuh hasrat untuk bangkit dan semangat para pemain fantastis. Pada akhirnya kami mampu memaksa skor imbang 2-2 dan kami mendapatkan satu poin penting yang kami pantas dapatkan, jika melihat peluang yang kami dapatkan, khususnya di babak kedua. Kami terlalu telat bangkit tapi semangat kami membuahkan satu poin. Pertandingan tadi memperlihatkan keyakinan serta kegigihan tim ini. Gol kedua (Everton) tadi offside namun kami tidak goyah dan akhirnya bisa bangkit,” kata Wenger.

Sedangkan pelatih Everton Roberto Martinez mengakui bahwa anak-anak asuh kehabisan “bahan bakar” pada 15 menit terakhir pertandingan. “Penampilan memang seperti yang kami inginkan. Performa di babak pertama sesuai dengan yang kami rencanakan. Tapi kami mulai sedikit kelelahan dan seperti Anda prediksi, bahwa Arsenal mulai menyerang total dan Anda mulai merasa bahwa gol ketiga sangatlah penting,” ucapnya.

Dia meneruskan, “Jelas kami sangat kecewa kehilangan poin tapi kami sangat senang dengan performa kami dan cara kami bermain di babak pertama.” =SKY SPORTS/CAROL AJI

SENIN 25 AGUSTUS 2014 No. 0426 | TAHUN III

DKP: ADA MAFIA GARAM SUMENEP

POLISI BELUM UNGKAP PENYEBAB KEBAKARAN

E

SAMPANG

J

KORAN MADURA SILVIA CRISTINA

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

A

TERUSIK KETIMPANGAN EKONOMI NETER KOLENANG

P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

SUMENEP – Warga Desa Torbang, Kecamatan Batuan, Minggu (24/8) menemukan mayat tak beridentitas tanpa kepala. Mayat yang diduga korban mutilasi itu ditemukan pertama kali oleh Misti (45), di sebuah jurang bekas galian batu pospat di Dusun Tanunggul, Desa Torbang, Kecamatan Batuan.

Mayat Tanpa Kepala di DESA Torbang

M

isti menemukan mayat berjenis lakilaki yang sudah membusuk itu saat hendak menyabit rumput di ladang miliknya, yang lokasinya tidak jauh dari lokasi ditemukannya mayat itu, sekitar pukul 8.00.

Pada saat itu, Misti melintas di sebuah jurang yang merupakan bekas galian batu pospat. Namun, saat melintasi jurang tersebut, Misti mencium bau tak sedap, seperti bau bangkai hewan. Sejak mencium bau tak sedap itu, Misti mencoba melongoh ke dalam jurang tersebut yang diduga menjadi sumber bau.

Ketika melihat ke dalam jurang tersebut, Misti melihat mayat manusia yang sudah membusuk dan dikerubungi lalat. Karena Misti merasa terkejut dan ketakutan, Misti lari sambil berteriak mengabarkan terhadap warga termasuk ketua RT dan aparat desa setempat.

Tidak lama kemudian, puluhan warga dan aparat desa berbondong-bondong menghampiri tempat mayat tanpa kepala itu. Hanya saja, walaupun sudah banyak warga yang menghampiri lokasi itu, tidak ada seorang pun yang berani mengangkat mayat ke permukaan.

Mayat tanpa kepala itu berhasil diangkat kepermukaan saat petugas kepolisian beserta tim medis dari RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep mengevakuasi. Sejurus kemudian, mayat tersebut langsung dibawa ke RSUD dr. Moh Anwar untuk dilakukan autopsi. ”Awalnya kami tidak sadar

kalau itu mayat masnusia. Saya kira bau itu hanya bangkai binatang seperti kucing dan kambing saja. Eh, setelah saya amati, terlihat kaki dan tangannya. Karena

saya takut, maka saya melaporkan temuan itu ke aparat desa di sini,” kata Misti kepada wartwan, kemarin.

Sekretaris Desa Torbang A

Badri Munfarid mengatakan, setelah aparat desa mendapatkan laporan penemuan mayat tersebut, karena tidak mau mengambil risiko, dirinya langsung melapor-

kan kepada aparat kepolisian Sektor Kota Sumenep. ”Awalnya kami di sini semua takut untuk mendekati lokasi itu, baru kami berani setelah petugas kepolisian bersama petugas medis dari RSUD dr Moh Anwar mengevakuasi mayat tanpa identitas itu,’’ ujarnya.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melalui Kapolsek Kota Sumenep AKP Moh Heri belum mengetahui identitas mayat itu dan masih akan melakukan penyelidikan lebih jauh terkait identitas dan motif terbunuhnya korban. ”Hingga saat ini (kemarin), kami masih belum tahu identitas korban, karena setelah kami periksa tidak ada identitas yang melekat di badannya. Makanya, hingga saat ini kami masih terus melakukan penyelidikan agar asal usul korban diketahui, dan motif pembunuhannya segera terkuak,” katanya.

Saat ini petugas kepolisian terus melakukan penyelidikan lebih dalam untuk mencari asal usul korban dengan cara mencari keluarga korban. Bahkan, saat ini, petugas kepolisian juga tengah mendalami kabaradan salah seorang warga bernama Asmad (35) menantu kepala dusun setempat yang dikabarkan sudah lima hari menghilang dari rumahnya. ”Sampai saat ini kami masih menanti hasil outopsi dari dokter RSD dr Moh Anwar Sumenep, jika mengarah ke salah satu warga yang hilang itu, maka Insya Allah nanti akan segera terungkap,’’ terangnya.

Polsek Kota Sumenep saat ini telah mengamankan barang bukti yang ditemukan di lokasi ditemukan mayat tersebut, berupa cangkul, yang ditemukan di lokasi dekat mayat, sarung perempuan, baju anak-anak, karung, dan dua bilah bambu. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SENIN 25 AGUSTUS 2014 No. 0426 | TAHUN III

JURU PARKIR

Upah Tak Sebanding Pengabdian SUMENEP - Nasib juru parkir (jukir) di Kabupaten Sumenep memang sungguh memprihatinkan. Upah yang mereka terima tidak berbading lurus dengan kewajiban yang mereka lakukan.

MA, warga Kecamatan Manding yang bekerja sebagai jukir di salah satu warung makan, menuturkan, menjadi jukir tidak mudah, jukir harus fokus dalam bekerja, sebab menjaga kendaraan orang lain. Belum lagi jika ada hilang, maka jukir yang kena getahnya.

“Apalagi malam hari, fokus saya tak boleh terbelah. Bahkan semua sepeda harus dalam pengamatan. Sebab karena kendaraan rentan hilang. Walaupun saya tidak wajib mengganti, tapi saya harus berusaha memberikan rasa aman kepada pengendara,” katanya.

Soal honor, ia mengaku bahwa profesinya itu jika dibandingkan dengan pekerjaannya menjaga sepeda, tidak sesuai dengan honor yang diperolehnya.

BANTUAN AIR. Warga mengambil air dari tangki Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Jum’at (22/8). Warga mengeluhkan kurangnya air karena hanya dua kali dalam seminggu.

Pemkab Tidak Cukup Hanya Distribusikan Air Ruji: Bantuan Air Bersih Hanya Dua Kali Setiap Minggu

Muhammad Fadillah Kepala Dishub

“Gaji saya tidak sampai Rp 500 ribu. Tapi tak apa, yang penting halal. Tapi biasanya ada tambahan dari uang pemberian pengendara yang ikhlas,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep, Muhammad Fadillah mengatakan bahwa saat ini ada 80 orang juru parkir (jukir) di Sumenep yang bekerja bergantian siang malam.

“Gaji jukir Rp 300-450 ribu per bulan. Kalau dihitung nominalnya memang kecil. Tapi waktu kerjanya tidak seharian penuh, tapi sekitar delapan jam kok,” jelasnya.

Mantan Kepala BPBD itu menjelaskan, operasi jukir sehari semalam 18 jam. Tapi, menurutnya, waktu tersebut tidak selamanya diisi satu jukir. =SYAMSUNI

SUMENEP – Penanganan bencana kekeringan di beberapa daerah dikeluhkan warga. Pemerintah dinilai tidak sigap atasi kekeringan, seperti yang terjadi di Desa Kombang, Kecamatan Talango. Sementara BPBD Sumenep, sejak tahun 2013, sudah memasukkan Desa Kombang dan Palasa, kecamatan setempat, ke dalam daerah berpotensi kekeringan.

Warga Desa Kombang, Kecamatan Talango, Imam Syafi'ie, mengatakan, Desa Kombang masuk kategori kering kritis, dan terjadi hampir tiap tahun. Sejak satu minggu lalu, beberapa sumber air sudah tidak mengeluarkan air.

"Memang Jumat kemarin ada pendistribusian air, tetapi tak optimal, masih sering menyisakan masalah. Artinya, kinerja pemerintah belum sepenuhnya efisien, ada air saat warga mengeluh.

Tetapi belum ada antisipasi sejak awal ketika musim kemarau panjang tiba," katanya, Minggu (24/8).

Kata Imam, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan distribusi air untuk mengatasi kekeringan. "Saya kira tidak selalu distrubusi air, tetapi ada solusi lain, misal dibuat bor untuk ketersediaan air saat kemarau panjang tiba. Sehingga saat sumber air di beberapa sumur sudah tak mengeluarkan air, masyarakat bisa menggunakan bor," jelasnya.

Secara terpisah, Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengatakan, pihaknya telah memerintahkan Kepala BPBD untuk segera mengirim air ke beberapa desa yang mengalami krisis air.

"Sudah kami perintahkan

Kepala BPBD, kemarin untuk mendistribusikan langsung ke beberapa desa di Talango, terutama Desa Kombang. Dan BPBD langsung distribusikan air ke sana," katanya.

Sementara itu, Kepala BPBD Sumenep Koesman Hadi menjelaskan bahwa air bersih yang dikirim sebanyak dua tangki atau 12.000 liter. "Dua tangki sudah kami distribusikan ke beberapa titik lokasi kekeringan," jelasnya.

Tanaman Mati Akibat kekeringan yang melanda Desa Muncek Timur, sejak sebulan terakhir, sejumlah tanaman pertanian warga seperti cabai mulai banyak yang mati akibat kekurangan air.

Selain mengandalkan bantuan air dari pemerintah, untuk mencukupi kebutuhan seharihari, warga harus mengambil ke sumur yang ada di bawah perbukitan di desa lain yang letaknya sangat jauh.

Rizkiyah, warga yang mengalami kekurangan air sejak beberapa hari, mengatakan, air bersih bantuan dari pemerintah setempat ditampung di balai desa setempat menggunakan tangki air dan sebagian ditampung menggunakan jeding desa.

"Tetapi air bersih bantuan dari pemerintah ini biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak atau minum, sedangkan untuk kebutuhan mandi, tanaman atau mencuci, warga biasanya numpang ke sumur yang ada di desa tetangga," katanya.

Pantauan Koran Madura, di Kecamatan Lenteng, sedikitnya 20 desa mengalami krisis air bersih. Walaupun ada bantuan dari pemerintah, tetapi belum mencukupi. "Apalagi bantuan air bersih hanya dua kali setiap minggu, jadi sangat tidak mencukupi untuk kebutuhan warga, kata Kepala Desa Muncek Timur, Ruji. =SYAMSUNI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

C

PENEGAKAN HUKUM

PERBAIKAN INFRASTRUKTUR

Polisi Tumpul pada Penambang Pasir Liar?

Rp 9 M untuk Jalan Trunojoyo

SUMENEP – Kepala Dusun Pasar Daya, Desa/ Kecamatan Talango yang juga aktivis lingkungan Abd Azis (40), dan Abul (37), warga desa setempat, mempertanyakan proses hukum penambang liar yang masih kerap beraksi di kampungnya. ”Lokasi tambang pasir itu bukan lahan kosong, melainkan tempat pemakaman nenek moyang kami.

Tak heran kalau warga sampai marah bila ada penambang, karena banyak kuburan leluhur warga yang hilang,” kata Azis, dari balik jeruji besi Mapolres Sumenep, Minggu (24/8).

Abd Azis dan Abul, beberapa waktu lalu ditahan

karena diduga menganiaya penambang dan merusak mobil pengangkut pasir.

Polisi dinilai hanya tajam kepada dirinya, namun tumpul kepada penambang.

Pasalnya, penambang liar yang mengantarkan ke penjara hingga saat ini masih aman di rumahnya.

Dikatakan, penambang pasir liar sebanyak tiga orang, yakni Suyadi, Ibnu

Hajar, dan Sulaiman. Ketiganya warga Dusun Baru, Desa/Kecamatan Talango, Sumenep, dan ketiganya dilepas oleh petugas kepolisian, saat tertangkap basah oleh warga dan mobil yang digunakan mengangkut pasir dirusak. ”Kok malah kami yang ditahan, sementara pelaku penambangan dilepas dan tidak diproses secara hukum. Kami akan meminta kebijakan pada Pemerintah Kabupaten Kabupaten (Pemkab) Sumenep, ini tidak adil,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kapolres Sumenep AKBP Marjoko, mengaku akan memproses

pelaku penambangan pasir ilegal di Dusun Pasar, Desa/Kecamatan Talango itu.”Sekarang kita proses terlebih dahulu pelaku perusakannya, baru setelah itu kami akan memproses penambangnya,” janjinya.

Untuk diketahui, Abd Azis dan Abul diamankan Polsek Talango karena dilaporkan merusak mobil dan melakukan penganiyaan oleh Asy’ari (30), pemilik mobil. Aziz dan Abul dinyatakan bersalah karena melakukan penganiayaan dan merusak mobil secara bersama-sama, dan akan dijerat Pasal 173. =JUNAEDI/MK

PAMERAN FOTOGRAFI ROHINGYA. Seorang wanita melihat foto-foto yang berjudul "Exiled To Nowhere: Burma's Rohingya" di Jogja Gallery, Yogyakarta, Minggu (24/8). Pameran fotografi ini menampilkan karya dari pemenang penghargaan jurnalis foto Greg Constantine yang dibuka pada 23 Agustus dan berlangsung hingga 30 Agustus 2014.

SUMENEP - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sumenep pada tahun 2014 telah menganggarkan dana sebesar Rp 9 miliar untuk mengubah Jalan Trunojoyo menjadi satu arah.

"Anggarannya sudah ada, dan siap untuk dilelang," kata Kepala Dinas PU Bina Marga Sumenep Edi Rasiyadi kepada wartawan, kemarin.

Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian dari bentuk semangat Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas infrastruktur yang berada di lingkungan Kabupaten Sumenep.

"Sebenarnya jalan tersebut merupakan jalan nasional yang seharusnya perbaikannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun, kami tidak memandang itu, yang penting ke depannya infrastruktur di Sumenep lebih baik," ujar mantan Kadis PU Pengairan.

Sementara pekerjaannya, sambung Edi, akan dilakukan oleh kontraktor yang mempunyai kontrak langsung dengan salah satu perusahaan Asphalt Mixing Plant (alat pengolah aspal). Itu dilakukan untuk menjaga agar kulitas pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah.

Sehingga, ketika di tengah pekerjaan terdapat permasalahan, seperti putus kontrak, tidak hanya Kami harap pengmenjadi tanggungguna jalan bersabar, jawab rekanan, melkarena itu untuk ken- ainkan juga menjadi tanggung jawab peruyamanan pengguna sahaan. jalan kedepannya,” "Dengan begitu di antara rekanan Edi Rasiyadi dan perusahaan tidak Kepala Dinas akan sembarangan PU Bina Marga mengerjakan jalan itu, karena risiko akan ditanggung bersama.

Jika rekanan diberi sanksi maka otomatis perusajaan juga kena imbasnya," terangnya.

Selain menjaga kualitas, lanjut Edi, untuk menjaga agar pekerjaan tersebut bisa selesai sesuai dengan batas waktu tiga bulan yang diberikan oleh pemerintah.

"Batas waktu pekerjaan itu hanya tiga bulan, makanya kami cari rekanan yang mempunyai link langsung dengan perusahaan AMP. Sehingga, rekanan yang menjadi pemenang cepat memulai pekerjaan itu," ucapnya.

Dalam perbaikannya nanti akan dibuat penyekat jalan yang dilengkapi dengan lampu penerangan jalan umum, sehingga untuk sementara waktu pasti akan mengganggu arus lalu lintas menuju ke kota.

"Kami harap pengguna jalan bersabar, karena itu untuk kenyamanan pengguna jalan ke depannya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sebagian Jalan Trunojoyo mulai pintu masuk jantung Kota Sumenep, yakni di Desa Patean, Kecamatan Saronggi sudah diperbaiki dan menjadi satu arah. Hanya saja masih belum sampai ke jantung Kota Sumenep. Bahkan kondisi jalan yang belum berusia dua tajun itu, sudah banyak yang bergelombang. Sehingga pengendara harus ekstra hati-hati ketika melintasi jalan tersebut. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

Target 8 Raperda Bulan Oktober Orientasi Kedewanan Ditempatkan di Surabaya SUMENEP - Ketua Sementara DPRD Sumenep Abrori Mannan optimis pada bulan Oktober mendatang, delapan rancangan peraturan daerah (raperda) peninggalan DPRD periode 2009-2014 sudah selesai.

"Itu (raperda) menjadi agenda kami yang utama untuk segera diselesaikan. Kalau tidak ada halangan bulan Oktober mendatang semua PR (pekerjaan rumah) akan terselesaikan semua," kata politisi PKB asal Kecamatan Pragaan kepada Koran Madura.

Namun, sebelum melanjutkan pembahasan delapan raperda itu, dirinya masih akan menyusun peraturan DPRD tentang tata tertib (tatip) kedewanan. Sebab, tatip itu akan menjadi payung hukum untuk menyusun semua agenda kedewanan, termasuk menyusun alat kelengkapan DPRD seperti penyusunan alat di komisi dan pembahasan delapan raperda itu sendiri.

Tata tertib ditargetkan selesai pada bulan September. "Kami targetkan bulan September mendatang tatip sudah selesai. Itu melihat banyaknya agenda kedewa-

Itu (raperda) menjadi agenda kami yang utama untuk segera diselesaikan."

Abrori Mannan Ketua Sementara DPRD Sumenep

nan yang harus diselesaikan," terangnya.

Sebelum melakukan itu semua, lanjut Abrori, semua anggota DPRD akan melakukan kegiatan orientasi kedewanan yang akan dilakukan di Surabaya pada akhir bulan Agustus ini yang akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. "Itu merupakan agenda kami yang pertama," ungkapnya.

Aktivis MTW (Madura

Transparance Watch) Sutrisno mengaku kecewa terhadap kinerja 50 anggota DPRD Sumenep periode 2009-2014. ”Jelas kami sebagai warga Sumenep kecewa, sebab kinerja anggota DPRD yang lama terkesan main-main dalam menjalankan tugasnya dimeja legislatif,” katanya.

Itu terbukti, lanjut Sutrisno, selama lima tahun menjabat, anggota DPRD tidak bisa menyelesaikan 27 raperda yang telah menjadi kegiatan kedewanan itu. ”Nah selama lima tahun, apa yang dilakukan oleh dewan, padahal yang kami dengar jadwal penyelesaian reperda itu sudah dilakukan di awal masa jabatan,” terangnya Sutrisno meminta 50 anggota DPRD yang baru dilantik pada hari Kamis (21/8) lalu lebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya. ”Kami tidak ingin kinerja dewan yang baru sama dengan kinerja dewan yang lama.

Makanya, kami sebagai bagian dari kontrol masyarakat juga akan terus memonitor dan mengawal aspirasi masyarakat kecil nantinya,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

FASILITAS INSTANSI

Fasilitas Komisi Informasi Kurang Memadai SUMENEP – Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Sumenep Mohammad Yusuf mengatakan, fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk kantor KI sangat minim. Sehingga membuat kinerjanya kurang maksimal. ”Untuk saat ini fasilitas di kantor KI masih sangat minim, sehigga terkadang juga tidak optimal dalam menyelesaikan permasalahan yang ditangan oleh KI itu sendiri,” kata Yusuf kepada wartawan, kemarin.

Informasinya, sampai saat ini, KI Sumenep masih belum mempunyai kantor sendiri. Saat ini, hanya numpang di gedung kantor radio milik Pemkab Sumenep. Sementara ruangan yang dijadikan kantor KI hanya satu ruangan dengan ukuran lebar sekitar 2 meter dengan ukuran panjang 12 meter.

Ruang kantor kecil itu difungsi-

Madrasah Aliyah Misbahul Munir Dandan Pragaan Daya Moh. Jufri, S.Pd.I

Kepala MA Misbahul Munir

Mengucapkan

Selamat dan Sukses Atas Dilantiknya abrori mannan Sebagai Anggota DPRD Sumenep Periode 2014-2019

“Semoga bisa mengemban amanat ummat” Tahap Pertama Bantuan BSPS Kecamatan Ambunten

1.149 Warga Miskin Terima BSPS

S

UMENEP - Sebanyak 1.149 unit rumah mendapat bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai mengucurkannya dan akan dibagi menjadi beberapa tahap.

Untuk tahap pertama, Pemkab mengucurkan ke Kecamatan Ambunten dengan 3 desa, Desa Ambunten Timur sebanyak 70 unit, Desa Campor Timur 121 unit, dan Desa Tambaagung Ares sebanyak 220 unit. Sehingga jumlah penerima untuk tahap pertama berjumlah 411 unit.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim, Jumat (22/8)

Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berfoto bersama usai mengikuti sosialisasi dan penyerahan BSPS di Pendopo Agung Sumenep, Jum`at (22/8).

saat Sosialisasi dan Penyerahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2014 di Pendopo Agung Kabupaten Sumenep.

“Alhamdulillah, Tahun ini,

Sumenep mendapat kuota sebanyak 1.149 unit. Masing-masing unit dibantu Rp 7.500.000,” katanya.

Mantan Ketua DPRD Sumenep dua periode tersebut men-

kan untuk semua kegiatan yang ada, salah satunya tempat pelaksanaan sidang, rembuk bersama (mediasi), dan juga tempat untuk administrasi perkantoran. ”Fasilitas berbentuk barang elektronik yang ada di kantor hanya satu unit komputer itu,” sambungnya.

Yusuf berharap agar pemerintah memperhatikan kebutuhan KI. Sebab, fasilitas yang memadai akan sangat memengaruhi kinerja KI sendiri. ”Tentu semua berkeyakinan bahwa tersedianya fasilitas yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kemaksimalan pekerjaan,” pungkasnya.

Sayangnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Yayak Nurwahyudi belum bisa dimintai keterangan. =JUNAEDI/MK

gungkapkan bahwa program BSPS harus tetap ada, sebab dengan program itu, warga tidak mampu kian optimis untuk bisa keluar dari kubangan nasib yang kurang beruntung, sehingga mereka mulai berdaya dan mandiri.

"Nah, BSPS adalah salah satu caranya untuk bisa memerangi kemiskinan. Oleh karena itu, kami akan ajukan penambahan kuotanya, karena rumah yang layak huni dan sehat itu

= Desa Ambunten Timur 70 unit = Desa Campor Timur 121 unit = Desa Tambaagung Ares 220 unit.

Masing-Masing Unit adalah Rp. 7.500.000,-.

adalah kebutuhan, bukan keinginan,” ujarnya.

Untuk itu, para penerima bantuan agar memanfaatkan sebaik mungkin untuk pemenuhan kebutuhan akan rumah yang layak huni. Bahkan Busyro secara tegas mengingatkan kepada para pelaksana agar bantuan BSPS ini sampai secara utuh. =ADV/SYAMSUNI

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

RAWAN KRIMINALITAS

FESTIVAL GEROBAK SAPI

Perbatasan Dijaga Warga Pamekasan - Puluhan warga menjaga perbatasan Kabupaten Pamekasan dengan Kabupaten Sumenep setiap malam untuk mengantisipasi seringnya terjadi pencurian kendaraan bermotor dan hewan di wilayah itu dalam sebulan terakhir.

Koresponden Antara di Pamekasan, Sabtu (23/8) malam, melaporkan warga bersama aparat desa memberlakukan jam malam pada tujuh desa di dua kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Sumenep.

Ketujuh desa, yakni Desa Kertagena Laok, Kertagena Tengah, Kertagena Daja, Bungbaruh, Sokalelah dan Desa Gagah di Kecamatan Kadur, serta Desa Kaduara Barat di Kecamatan Larangan. Ketujuh desa ini tergolong rawan tindak pidana kriminal pencurian berupa kendaraan bermotor dan pencurian hewan.

"Pemberlakukan jam malam di desa kami atas inisiatif warga sendiri, karena di sini memang rawan terjadi pencurian," kata warga di Desa Gagah, Kecamatan Kadur, Pamekasan Mustain.

Setiap malam warga di desa ini patroli keliling kampung memantau situasi dan kondisi keamanan desa secara bergantian.

Warga yang keluar malam dihadang dan ditanyai identitasnya, karena mereka dikhawatirkan pelaku pencurian.

Tidak hanya di Desa Gagah, di desa-desa lain yang berbatasan dengan Kabupaten Sumenep juga diberlakukan jam malam.

Di Desa Kertagena Laok, penjagaan banyak di lakukan warga di sepanjang jalan raya dari Desa Kaduara Barat menuju Desa Kertagena Tengah.

Menurut warga, daerah perbatasan itu rawan pencurian, karena pelaku berasal dari wilayah Kabupaten Sumenep, seperti Pragaan dan Desa Brakas, Kecamatan Guluk-guluk.

"Dulu, pelakunya sudah pernah ditangkap oleh Polsek Kadur dan semuanya dari berasal dari Sumenep, yakni Pragaan," tutur warga desa itu, Saman.

Sejak banyak pelaku yang ditangkap, kondisi kemanan di daerah perbatasan, baik di Desa Kertagena Laok, Kertagena Tengah dan Desa Kertagena Daja, termasuk di Desa Gagah, aman terkendali.

Namun, sambung dia, sejak pascalebaran hingga saat ini, kasus tindak pidana kriminal pencurian kembali terjadi, sehingga warga akhirnya sepakat untuk memberlakukan jam malam. =ABD. AZIZ/ANT

E

KORAN MADURA

Sumenep

Sejumlah pengunjung melihatlihat gerobak sapi dengan aneka lukisan di Festival Gerobak Sapi, Lapangan Maguwoharjo, Sleman, Minggu (24/8).

Pada Festival Gerobak Sapi 2014 terdapat pula karnaval dan balapan serta instalasi yang bertujuan melestarikan tradisi yang hampir hilang.

DKP: Ada Mafia Garam Sumenep Diproyeksikan Jadi Kawasan Minapolitan SUMENEP – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mengungkapkan ada mafia garam saat musim panen tiba. Akibatnya, harga garam petani selalu berada di bawah harga pokok produksi (HPP).

"Saya katakan ada mafia dalam harga garam petani.

Sebab antara kami, Disperindag dan gudang ada kesepakatan soal harga. Jika tidak sesuai dengan HPP garam, maka saya katakan ada mafia harga," katanya.

Di Sumenep, luas lahan garam rakyat mencapai 2.068 hektare. Sedangkan kelompok

ANDA MAU BERIKLAN? Pasang di

petani garam sebanyak 366 kelompok. "Dari 366 kelompok itu nanti yang akan diverifikasi. Sebab dari ratusan kelompok, tidak semua yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan. Makanya, masih akan kami verifikasi," tuturnya.

Jakfar menambahkan bahwa Kabupaten Sumenep

digadang-gadang menjadi satu dari sembilan kabupaten se-Indonesia yang diproyeksikan menjadi kawasan minapolitan garam oleh Kementerian Kelautan.

Dan Sumenep mendapatkan bantuan berupa geomembran dari Kementerian Kelautan.

“Tahun ini kami mendapatkan bantuan geomembran yang akan diberikan kepada petani garam. Bantuan itu untuk menunjang produksi garam rakyat. Oleh karena itu, perlu verifikasi terhadap semua kelompok,”

Kunjungi dan Unduh versi E-paper

www.koranmadura.com

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

kata Mohammad Jakfar.

Jakfar memaparkan, bantuan berupa geomembran itu sepanjang 30 roll yang akan dibagi-bagikan kepada kelompok tani garam. “Nanti akan dibagikan ke kelompok yang belum pernah mendapatkan bantuan,” ujarnya.

Bantuan geomembran itu untuk meningkatkan produktivitas, kualitas garam rakyat di Sumenep, agar harga bisa bersaing dengan daerah lain. “Realisasinya masih menunggu pembahasan APBD Perubahan,” tuturnya. =SYAMSUNI/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SENIN 25 AGUSTUS 2014 NO. 0426 | TAHUN III

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

MADURA

F

KENDARAAN BERMOTOR

Ada Legalisasi Pelat Nomor

TIRUAN. Salah satu motor berpelat nomor palsu.

Cepat Selesaikan Revisi Perda Tembakau!

LPKD: Pemda Mengecewakan PAMEKASAN – Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Niaga Tembakau hingga kini masih tak jelas. Wacana revisi perda ini berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan.

Akibat revisi perda tembakau itu masih belum ada kejelasan, membuat Lembaga Pengkajian Kebijakan Daerah (LKPD) Pamekasan angkat bicara. Ketua LPKD Pamekasan, Sodik mengaku kecewa terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, terutama kepada yang purna tugas, karena belum mampu menuntaskan revisi tata niaga tembakau. Padahal sudah sejak lama didesak oleh mahasiswa, karena dinilai sangat merugikan terhadap petani tembakau.

Bahkan ia menengarai, perda tersebut sama sekali tidak berpihak kepada petani, melain-

kan ditengara perda pesanan dari pengusaha tembakau. Sehingga, beberapa item pasal harus direvisi.

Salah satu isinya pasal yang menguntungkan pengusaha tembakau, yakni memberikan kesempatan kepada pengusaha tembakau untuk mengambil 1 kilo gram dengan alasan sampel untuk menentukan kualitas dan harga tembakau. Sample 1 kilo gram tersebut dinilai sangat tinggi.

Sehingga, rasa keadilan petani tembakau tidak ada.

Pihaknya juga kecewa kepada pemerintah daerah yang tidak kunjung membuat aturan

mengenai standar harga tembakau berdasarkan kualitas.

Sehingga, pihak gudang secara sepihak bisa menentukan harga.

Sodik berharap kepada Anggota DPRD Pamekasan yang baru dan Pemkab setempat untuk segera merevisi perda serta memberikan kepastian kapan tuntasnya revisi tersebut. “Harus ada kejelasan target pembahasan revisi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Hosnan Ahmadi, Pansus revisi Perda tata niaga tembakau yang kembali dilantik sebagai Anggota DPRD Pamekasan memastikan usulan revisi tata niaga tembakau sudah masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda). Tetapi ia belum memastikan tuntasnya pembahasan revisi perda tersebut.

Menurut Hosnan, usulan revisi suatu perda tersebut mekanismenya sama dengan pengajuan perda. Dengan proses yang panjang dan pengkajian

yang cukup lama. Namun, ia dalam pembahasannya akan melibatkan para aktivis mahasiswa di Pamekasan, Dalam kesempatan terpisah, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan berharap kepada semua pihak, agar perda tersebut dipatuhi oleh semua pihak, khususnya pihak pabrikan dalam membeli tembakau petani.

Ketua Cabang PMII Pamekasan, Ahmad Kusairi mengatakan perda tersebut dibuat agar menjadi payung hukum dalam tata niaga tembakau di wilayah itu, sehingga baik petani maupun pembeli sama-sama dilindungi dan diuntungkan.

Pembeli tidak boleh lagi semena-mena dalam membeli tembakau petani, dan petani menjual tembakau yang diinginkan pabrikan dengan kualitas terbaik. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Biasanya kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, ditilang karena memakai pelat nomor buatan (tidak memakai pelat nomor yang didapat dari Samsat). Akan tetapi, saat ini tidak lagi. Pelat nomor buatan, yang tidak ada logo Satlantas Polrinya itu, kini sudah dilegalkan alias diperbolehkan dipasang di kendaraan bermotor.

Kendaraan tersebut boleh dikendarai ke mana saja, bahkan ke luar kota sekalipun, kata Kasatlantas Polres Pamekasan, AKP Bambang Soegiharto, kemarin (24/8).

Kebijakan ini mulai diberlakukan pada 2014 sekarang.

Pemilik kendaraan, roda dua dan roda empat, dibebaskan membuat pelat nomor kendaraan sendiri tanpa ada logo Satlantas Polri.

Hal ini disampaikannya setelah pihaknya mendapat petunjuk dari atasannya, karena ketersediaan pelat nomor di 2014 ini sangat terbatas. Kemudian dipersilakan masyarakat untuk membuatkan pelat nomor sendiri untuk kendaraannya.

Kebijakan ini berlaku bagi kendaraan keluaran 2014 atau yang memperpanjang dengan ganti pelat nomor (lima tahunan) di 2014. Bagi kendaraan baru dan perpanjangan di 2014 ini, tidak akan mendapatkan pelat nomor dari Kantor Samsat. Karena itu pemilik dipersilakan untuk membuat sendiri ke jasa-jasa pembuatan pelat nomor.

“Untuk kendaraan itu (yang baru dan perpanjangan di 2014), kami tidak mewajibkan adanya logo Satlantas Polri di pelat nomornya. Silakan buat sendiri, tidak apa-apa, tidak akan ditilang. Meski ke luar kota Pamekasan, atau ke Jawa, tidak akan kena tilang. Kebijakan ini menyeluruh seluruh Indonesia,” ujar Bambang.

Untuk kendaraan keluaran 2013, atau perpanjangan di 2013 lalu, tetap menggunakan pelat nomor resmi dari Satlantas Polri.

Sebab Satlantas Polres Pamekasan baru saja mendapatkan kiriman sebanyak 3000 pelat nomor untuk kendaraan roda dua, dan 2000 pelat nomor untuk roda empat. Baik yang berwarna hitam, kuning, maupun putih.

Akan tetapi, pelat-pelat nomor itu hanya cukup diberikan kendaraan baru dan perpanjangan di 2013 saja. Sebab banyak kendaraan yang membutuhkan pelat nomor itu di tahun tersebut, yang hingga saat ini belum mendapatkannya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

G

BAHAS PROGRAM. Bupati Pamekasan, Achmad Syafi’i saat membahas beberapa program kerja pemerintah daerah, termasuk pelayanan PDAM di Pamekasan

Bupati Berencana Copot Direktur PDAM Pengembangan Usaha dan Pelayanan Menjadi Bahan Evaluasi PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengancam akan mencopot Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan, Agus Bahtiar, jika tidak mampu meningkatkan pelayanan dan perbaikan terhadap sistem pelayanan kepada pelanggan PDAM. Ancaman pencopotan tersebut bukan tidak berdasar. Selain PDAM mendapat protes langsung dari masyarakat pelanggan yang menyampaikan langsung terhadap PDAM, keluhan serupa juga disampaikan kepada Bupati saat bertemu secara diam-diam dengan masyarakat di sejumlah titik pelayanan PDAM di Pamekasan.

Ia mengaku mendatangi sejumlah masyarakat yang berada di warung kopi, dengan menyamar sebagai masyarakat biasa, serta menanyakan kepada masyarakat

yang berada di warkop tersebut, tentang pelayanan pemerintah yang belum maksimal. Dari pertemuan itu, muncul pernyataan belum maksimalnya pelayanan PDAM, serta beberapa pelayanan lainnya.

Menurut Syafii, ia akan mengevaluasi secara utuh menajemen PDAM, serta sistem pelayanan yang sudah diterapkan. Apabila pelayanannya belum memuaskan, bukan tidak mungkin pimpinan PDAM akan dicopot. �PDAM ini perusahaan milik pemerintah,

maka harus maksimal pelayanannya, serta menguntungkan setinggi-tingginya kepada pemerintah, apabila pelayanan kurang baik, pencopotan pimpinan pasti akan kami lakukan,� ungkapnya.

Di tubuh PDAM, tidak hanya pelayanan yang menjadi perhatiannya, melainkan pula pengembangan usaha bisnis yang ada di perusahaan tersebut akan dievaluasi. Misalnya, penjualan air meneral adeni, isi ulang adeni juga akan menjadi perhatinya.

Pengelola PDAM harus kreatif dan berinisitif melakukan pengembangan usaha yang bisa menguntungkan pendapatan kepada daerah. Dan tidak boleh kalah terhadap perusahaan swasta dalam mencapai target pendapatannya.

Cara bertemu masyarakat se-

cara langsung, tanpa harus mengetahui dirinya sebagai kepala daerah, masyarakat akan menyampaikan apa adanya pelayanan.

Setelah mengetahui usulan dan saran masyarakat, maka dirinya akan menindaklanjuti ke masingmasing SKPD yang membantu menjalankan program kepemimpinan dirinya.

Sebelumnya, Komite Arek Lancor Bangkit (Kalab) Pamekasan menyoroti kenaikan tarif PDAM Pamekasan sebesar 38,89 persen dari angka semula, atau mengalami kenaikan Rp 700 perm3 dari semula Rp 1.800 per-m3 menjadi Rp 2.500 per-m3. Sebab, kenaikan tarif ini tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan.

Kalab mengeluhkan air PDAM yang tidak sampai ke rumah pen-

duduk (konsumen), salah satunya di Desa Padelegan. Sementara masyarakat dipungut biaya sebesar Rp. 40 ribu setiap saluran perbulan.

Belum maksimalnya pelayanan PDAM pasca kenaikan tarif ini, mementahkan pernyataan direktur PDAM Agus Bahtiar yang mengaku akan meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan PDAM. Tetapi, buktinya masyarakat pelanggan masih mengeluh.

Sekretaris Kalab Wahyu Garuda meminta PDAM untuk serius memberikan pelayanan kepada masyarakat pelanggan. Karena biaya saluran air PDAM tersebut sudah cukup tinggi. Sehingga, tidak ada alasan lagi PDAM untuk tidak meningkatkan pelayanan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT(DPRD) KABUPATEN PAMEKASAN

ANGGOTA DPRD KABUPATEN PAMEKASAN DAPIL V (GALIS, LARANGAN, PADEMAWU) PERIODE 2014-2019 Mengucapkan Terima Kasih kepada Seluruh Lapisan Masyarakat Kabupaten Pamekasan Terutama Pendukung dan Tim Sukses Atas Amanat Juga Kepercayaannya.

Mengucapkan SELAMAT DAN SUKSES ATAS DILANTIKNYA ANGGOTA DPRD KABUPATEN PAMEKASAN PERIODE 2014-2019 Semoga Menjadi Wakil Rakyat yang Dapat Mengemban Amanat dalam Membangun Pamekasan yang Lebih Baik HOSNAN ACHMADI

Anggota Dprd Kabupaten Pamekasan Dapil V

Ir. BAMBANG PRAYOGI.M, MM

Semoga Bisa Menjalankan Amanat yang Diberikan oleh Rakyat

Sekwan Kabupaten Pamekasan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPRD) KABUPATEN PAMEKASAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT PERIODE 2014-2019

Mengucapkan TERIMA KASIH KEPADA SELURUH LAPISAN MASYARAKAT KABUPATEN PAMEKASAN TERUTAMA PENDUKUNG DAN TIM SUKSES ATAS AMANAT JUGA KEPERCAYAANNYA.

DPRD KABUPATEN PAMEKASAN FRAKSI DEMOKRAT

1. ISMAIL (DAPIL 1) 2. NURFATILAH, SH (DAPIL II) 3. MOH. ALI (DAPIL III)

4. ROBBI FERNANDI (DAPIL IV) 5. H. HERMANTO (DAPIL V) Semoga Bisa Menjalankan Amanat yang Diberikan oleh Rakyat

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

PAMEKASAN - Sejak dilantik menjadi Anggota DPRD Pamekasan pada 21 Agustus lalu, anggota dewan yang baru ini akan melaksanakan sidang perdana pada hari ini.

Sidang tersebut akan diikuti seluruh anggota dewan, yang akan dilakukan di ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Pamekasan, Jalan Kabupaten.

Dalam sidang itu akan dipimpin Pimpinan DPRD Pamekasan Sementara, dengan Ketua Halili dan Wakil Ketua Moh. Hosnan. Menurut Halili, di masa pimpinan sementara ini, ada tiga agenda yang harus dilakukan, hingga nanti sampai pimpinan definitif. Rapat perdana yang akan dilakukan ini dalam rangka mengawali penyelesaian tiga agenda tersebut.

Tiga agenda atau kewajiban yang harus diselesaikan oleh pimpinan sementara ini, antara lain, untuk segera membuat Pan-

sus guna membahas Tata Tertib (Tatib) DPRD Pamekasan 20172019. Kedua, memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi termasuk penentuan ketua-ketua dari fraksi-fraksi tersebut. Ketiga, menyiapkan pelantikan untuk Ketua DPRD Definitif.

Terkait lama waktu perumusan itu, Halili memastikan paling tidak membutuhkan waktu antara satu hingga dua bulan. Untuk pembahasan tatib dan pembentukan fraksi-fraksi, Halili memperkirakan satu bulan sudah selesai. Sedangkan untuk penentuan

Ketua DPRD definitif dan pimpinan lainnya, yaitu tiga orang wakil ketua, Halili merencanakan maksimal dua bulan ke depan sudah selesai.

Ditanya terkait porsi pimpinan dewan, Halili mengatakan sebagaimana biasanya, yaitu empat partai peraih suara terbanyak Pemilu. Untuk legislatif Pamekasan, Ketua DPRD masih milik PPP, wakil ketua masing-masing milik PKB, Partai Demokrat, dan PBB. Terkait mekanismenya diserahkan ke internal partai masing-masing.

Nanti masing-masing partai menyerahkan satu nama ke DPRD, untuk dilakukan pelantikan pimpinan DPRD Pamekasan definitif.

“Tugas pokok pimpinan sementara kurang lebih hanya itu.

Berikutnya akan dihendel pimpinan definitif. Semoga segala proses ini lancar,” ungkap politisi PPP ini.

Selain itu, sebagaimana dijelaskan Sekwan Bambang Prayogi, dimulai 3 September besok, selama lima hari, 45 anggota dewan baru ini, akan menjalani orientasi di Surabaya. Tak hanya khusus anggota baru, orientasi ini juga wajib diikuti 17 incumbent.

Pelaksana kegiatan ini adalah Badan Diklat Provinsi Jatim. Sebelumnya orientasi ini bernama Bimtek. Bimtek ini biasa dilakukan pada masa awal wakil rakyat menjadi legislatif. Tujuannya untuk memberikan pemahaman dan pengertian terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kedewanan, yang mesti dilakukan para wakil rakyat ini ke depan.

Tak kalah penting perlu juga diketahui, para wakil rakyat periode sebelumnya, yang baru saja purna tugas itu, masing-masing mendapat pesangon sebesar Rp 8 juta lebih. Sayangnya, Bambang tidak menyebutkan berapa an-

I

gka pastinya, dengan alasan lupa karena saat diminta konfirmasi sedang tidak memegang data.

Dia menjelaskan, yang dalam bahasanya adalah dana representasi bukan pesangon, bahwa pemberian dana representasi, yang diluar gaji itu, ada ketentuannya dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu).

Dana ini hitungannya pertahun masa pengabdian sebagai anggota DPRD. Dalam satu tahun masa pengabdian, anggota DPRD itu menerima satu kali dana representasi sebesar Rp 1 juta lebih. Dua tahun masa pengabdian menerima dua kali dana representasi, tiga tahun pengabdian menerima tiga kali dana representasi, dan berikutnya. Sehingga jika lima tahun full menjadi anggota DPRD, yang bersangkutan menerima lima kali dana representasi, yang totalnya sebesar Rp 8 juta lebih. Tak terkecuali untuk para incumbent yang duduk lagi, juga menerima dana itu.

“Dana itu diberikan atas pengabdiannya selama ini (satu periode) menjadi legislatif. Yang duduk kembali menjadi legislatif, menerima dana representasi untuk periode sebelumnya. Itu adalah hak masing-masing anggota DPRD di akhir masa jabatannya,” terang Bambang. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

PERTANIAN

Gudang Masih Ditutup saat Tembakau Dipanen, Ada Apa? PAMEKASAN - Meski sebagian besar petani tembakau sudah mulai memanen tembakaunya, pabrikan rokok dan semua gudang besar belum ada yang buka. Hal ini membuat para petani bingung harus menjual tembakaunya kemana dan kapan bisa menjualnya.

Menurut salah satu petani asal Kecamatan Palengaan, Ali, 30, jika tembakau yang sudah dipanen itu tak cepat dijual ke gudang dan hanya disimpan di rumah para petani, maka kualitasnya berangsurangsur akan menurun. Sebab para petani tidak memiliki tempat penyimpanan yang tertutup dan memadai. Tembakau itu hanya disimpan di luar rumah, yang terkena angin, debu, dan cuaca siang-malam yang berganti-ganti.

“Kalau sudah demikian, harga tembakau pasti akan turun ketika dijual ke gudang.

Karena sudah layu dan tidak harum lagi, gara-gara terlalu lama disimpan di rumah petani,” ucap Ali kemarin (24/8).

Kepala Disperindag Pemkab Pamekasan, Bambang Edy Suprapto belum bisa memastikan kapan gudang tembakau akan buka. Pihaknya mengatakan saat ini antara Pemkab dan pihak gudang sedang membahasnya. Pemkab pekan lalu juga sudah memanggil pabrikan untuk kedua kalinya. Dalam kesempatan itu membahas persiapan panen tembakau kali ini.

Mulai dari segala persiapan musim panen tembakau, kapan gudang mulai buka, dan kapan pabrikan rokok itu memulai pembelian tembakau.

Dii pertemuan itu, pihaknya membicarakan semua terkait tata niaga tembakau di Pamekasan untuk masa panen tahun ini. Selain para pabrikan rokok, puluhan pemilik gudang besar juga dipanggil. Ada 49 gudang besar di Pamekasan, selain gudang-gudang milik pabrikan rokok.

Gudang besar ini adalah yang setiap harinya mampu membeli minimal 50 bal tembakau.

Sebagaimana diberitakan, sebanyak enam pabrikan rokok akan melakukan pembelian tembakau kali ini. Mereka akan melakukan pembelian dalam jumlah besar.

Lebih besar dari 2013 lalu. Berdasarkan data di Disperindag Pamekasan, keenam perusahaan yang akan membeli tembakau petani ini adalah, PT. Gudang Garam Tbk dengan jumlah rencana pembelin sebanyak 4.400 ton, PT. Sadhana Arifnusa dengan rencana pembelian sebanyak 9.000 ton. Kemudian PT. Djarum dengan rencana pembelian sebanyak 8.000 ton. PT. Bentoel dengan rencana pembelian sebanyak 929 ton. PR. Nojorono sebanyak 1.300 ton. Serta PR. Sukun dengan rencana pembelian sebanyak 450 ton. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

ANGGOTA DPRD KABUPATEN PAMEKASAN DAPIL II (PROPPO, PALENGAAN) PERIODE 2014-2019 Terima Kasih kepada Seluruh Lapisan Masyarakat Kabupaten Pamekasan Terutama Pendukung dan Tim Sukses atas Amanat Juga Kepercayaannya.

SAHUR, SH

Anggota Dprd Kabupaten Pamekasan Dapil II

Semoga Bisa Menjalankan Amanat yang Diberikan oleh Rakyat

Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

SENIN 25 AGUSTUS 2014 No. 0426 | TAHUN III

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

MADURA

J

Dewan Masih Sisakan Dua Raperda Sampang - Memasuki massa transisi DPRD Kabupaten Sampang periode 2009-2014, sebanyak 64 Peraturan Daerah (Perda) telah disahkan dan diselesaikan oleh wakil rakyat di Kota Bahari. Pelantikan DPRD periode 2014-2014 akan dilaksanakan pada hari ini.

Sayangnya, selama lima tahun ini masih menyisakan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang kemungkinan besar tidak dapat terselesaikan.

Sebab, pejabat wakil rakyat ini sudah di akhir penghujung pada Senin (25/8). Sehingga, diyakini dua raperda ini akan diwariskan kepada para wakil rakyat yang baru.

Dua raperda yang belum terselesaikan itu, yakni Raperda tentang Informasi Keterbukaan Publik dan Raperda Mutu Pendidikan. Dua raperda tersebut sangat urgen demi kemajuan Sampang ke depan.

Sekretaris DPRD Kabupaten Sampang Sudarmanta mengakui bilamana dua raperda tidak dapat terselesaikan. Menurutnya, belum

diketahui pasti penyebab tidak selesai pembahasan dua raperda tersebut.

“Ini sudah lumayan selama lima tahun sudah ada 64 perda, cuma ada dua raperda yang belum disahkan, tidak tahu kenapa,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjannya.

Mantan Kabag Pemdes Pemkab Sampang itu menjelaskan, pada tahun 2009 DPRD sudah mengesahkan lima perda, tahun 2010 ada 12 Perda, tahun 2011 sebanyak 12 perda. Sedangkan, tahun 2012 terdapat delapan perda, tahun 2013 ada 13 perda, dan 2014 mengesahkan empat perda.

Akan tetapi, dirinya tidak bisa

memberikan rincian secara detail dari ke 64 perda tersebut. Bahkan, sejurus kemudian Koran Madura disuruh menanyakan kepada Kabag Hukum Pemkab Sampang, Juwaini. “Sampean ke sana saja, karena kita tidak mempunyai dokumentasi rincian perda dengan detail,” jelasnya.

Sementara saat dikonfirmasi Kabag Hukum Juwaini, mengaku sedang tidak ada di ruang kerjanya. Lantaran, menghadiri rapat.

“Mohon maaf, Mas, bapak sedang rapat,” terang salah satu stafnya.

Terpisah, Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidilah menuturkan, selama kepemimpinannya sebagai ketua wakil rakyat, raperda sudah terselesaikan seluruhn-

ya. “Sudah seratus persen selesai semua,” dalihnya.

Imam menegaskan, dengan demikian tidak ada Pekerjaan Rumah (PR) bagi anggota dewan yang baru untuk melanjutkan Raperda tersebut. “Tidak ada beban bagi anggota dewan yang baru nanti,”tegasnya.

Dirinya menambahkan, untuk mengetahui secara detail seluruh rincian Perda yang telah disahkan tersebut, maka masih menunggu waktu pelantikan.

“Nanti saat pelantikan pasti saya paparkan semua, berapa Perda yang sudah disahkan dan berapa kali rapat paripurna akan saya sebutkan,”imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

PASAR SAMPANG

Polisi Belum Ungkap Penyebab Kebakaran Sampang - Petugas Polres Sampang, Jawa Timur, hingga kini belum bisa mengungkap penyebab kebakaran Pasar Srimangunan yang terjadi pada 11 Agustus 2014 dan menyebabkan 128 kios dan 289 lapak di pasar itu ludes.

“Kami belum mengungkap apa yang menjadi penyebab kebakaran Pasar Srimangunan ini, karena sejauh ini kami belum menerima informasi dari tim Labfor Polri,” kata Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar, Jumat (22/8).

Kapolres mengatakan, penelitian penyebab terbakarnya Pasar Srimangunan yang menjadi pusat bisnis di Kota Sampang itu ditangani langsung oleh Polda Jatim melalui tim Lapfor yang melakukan oleh tempat kejadian perkara (TKP) secara langsung sehari setelah musibah itu terjadi.

Dengan demikian, katanya, semua hasil penelitian nantinya akan diketahui apabila hasil penelitian atas oleh TKP yang dilakukan tim Polda Jatim akan selesai. “Mungkin sampai saat ini belum, makanya kami belum menerima informasi apa yang menjadi penyebabnya,” terang Kapolres.

Pasar Srimangunan di Jalan Wahid Hasyim Sampang itu, terbakar pada tanggal 11 Agustus 2014 mulai sekitar pukul

17.00 WIB (versi warga pukul 17.30 WIB), dan api baru bisa dipadamkan enam jam kemudian, setelah Pemkab Sampang minta bantuan dengan mendatangkan mobil pemadam kebakaran dari Pamekasan dan Bangkalan.

Pada sekitar pukul 21.00 WIB, api sudah biasa dikuasai, akan tetapi, belum bisa dijinakkan secara total, baru sekitar pukul 23.00 WIB kobarannya bisa dipadamkan.

Kepala BPBD Pemkab Sampang Wisno Hartono mengatakan, kerugian material akibat kebakaran pasar Rp17.851.265.000.

Jumlah kerugian material sebanyak ini, merupakan keseluruhan, baik yang dialami pemerintah, maupun para pedagang yang berjualan di pasar itu dan kiosnya juga ludes terbakar.

“Kalau korban jiwa dalam musibah kebakaran itu tidak ada, cuma kerugiannya sangat besar mencapai miliaran,” kata Wisno Hartono.

Ia menjelaskan, saat ini sebagian pedagang yang berjualan di pasar itu sudah ada yang stres karena diantara mereka berjualan dengan meminjam ke pihak bank, sedangkan mereka sudah tidak berjualan lagi akibat barang dagangannya ludes terbakar. =ABD AZIZ/ANT

mohammad muhlis/ koran madura

Seorang petugas sedang memandangi puing-puing bangunan dalam peristiwa kebakaran Pasar Srimangunan, Sampang, yang terjadi pada Senin (11/8) malam. Hingga sasat ini polisi masih belum bisa menemukan penyebab kebakaran tersebut.

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

PENANGGULANGAN BENCANA

Rp 200 Juta untuk Atasi Kekeringan Sampang - Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur, mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 juta pada APBD 2014 ini untuk mengatasi kekeringan di sejumlah kecamatan di wilayah itu.

“Anggaran sebesar Rp200 juta ini untuk membantu masyarakat Sampang yang dilanda kekeringan, salah satunya melalui penyaluran bantuan air bersih,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang Wisnu Hartono, Jumat (22/8).

Wisnu menjelaskan, di Kabupaten Sampang terdapat 12 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di wilayah itu yang rawan kekeringan dan kekurangan air bersih pada kemarau seperti sekarang ini.

Dari 12 kecamatan yang rawan kekeringan itu, enam kecamatan diantara tergolong parah, yakni Kecamatan Kedungdung, Kecamatan Karangpenang, Robatal, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Pangarengan.

“Kalau jumlah desa yang rawan kekeringan dari 12 kecamatan itu sebanyak 58 desa,” katanya menjelaskan.

Menurut Wisno Har-

tono, saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Sampang terkait hal itu serta telah menyerahkan data-data desa yang mengalami rawan kekeringan dan kekurangan air bersih pada kemarau ini.

Sebagian diantara 58 desa yang rawan kekeringan itu telah mendapatkan distribusi bantuan air bersih sejak beberapa hari lalu.

Umumnya, terang Wisnu, desa-desa yang rawan kekeringan itu di daerah pedalaman yang jalannya banyak rusak dan bergelombang, sehingga petugas juga merasa kesulitan untuk melakukan distribusi.

Selain faktor jalan, juga sering menjadi persoalan adalah jumlah armada tangki, karena di Sampang kini yang tersedia hanya dua unit dan jumlah itu dirasa belum memadai mengingat jumlah desa yang mengalami kekeringan tidak sedikit.

“Kami sebenarnya selalu mengusulkan agar jumlah armada ditambah, tapi karena dana APBD memang terbatas, ya mau bagaimana lagi,” tukasnya. =ABD AZIZ/ANT

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Sabtu Tidak Libur Sampang - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan kegiatan belajar mengajar sekolah di Ibu Kota hanya berlangsung pada Senin hingga Jumat. Namun, tidak untuk sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Sampang Heri Purnomo mengatakan, kegiatan belajar mengajar (KBM) aktif selama enam hari. “Kalau di Provinsi Jatim belum memberlakukan Sabtu libur,” ucapnya.

Heri menjelaskan, alasan itu bukan tanpa sebab, dikarenakan yang berhak mengatur hari efektif sekolah khususnya di daerah Sampang menjadi kewenangan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

“Jadi yang berhak menentukan jam masuk dan hari efektif sekolah itu bukan pemer-

intah kabupaten, melainkan kewenangan tingkat satu, yakni Disdik Jatim,” jelasnya.

Jika nantinya Dinas Pendidikan Provinsi Jatim akan memberlakukan hari efektif sekolah selama lima hari, maka tidak menutup kemungkinan di tingkat daerah terutama di Kota Bahari juga demikian.

Dirinya menambahkan, proses kegiatan belajar di sekolah seluruh tingkat pendidikan selama enam hari tersebut sebenarnya diwajibkan sebanyak enam jam mata pelajaran (mapel).

“Semua tingkat sama mata pelajarannya tiap hari enam jam mapel, akan tetapi sampai saat ini Disdik Jatim belum menerapkan belajar mengajar selama lima hari, karena ini sudah menjadi hak dari Pemprov Jatim,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

K

Hutang DPRD 2009-2014 pada Rakyat Sampang SAMPANG- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang Periode 2009-2014 tampaknya belum mampu mewariskan legacy pengawasan yang ideal bagi periode selanjutnya, 2014-2019.

Pasalnya, DPRD periode saat ini sedikitnya mempunyai empat hutang perjuangan dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Sampang.

Tampak depan kantor DPRD Sampang Hutang perjuangan itu, setidaknya, meliputi gagalnya anggota DPRD Sampang Periode 2009-2014 mengawal dan menggunakan hak kedewanannya dalam mengurus raibnya aset PT SMP sebesar USD 110.000, belum selesainya dua rancangan peraturan daerah (raperda) tentang keterbukaan informasi publik dan mutu pendidikan, dan lolosnya anggaran proyek pembangunan embung di Desa Bunten Timur yang bermasalah pembebasan lahannya.

Ketua LSM Madura Development Watch (MDW) Tamsul menilai, anggota DPRD Sampang Periode 2009-2014 seharusnya bisa menggunakan haknya untuk melakukan pengawalan terhadap sejumlah isu strategis, seperti hilangnya aset PT SMP yang janggal. Kekayaan BUMD yang seharusnya bisa masuk PAD itu seharusnya diperjuangkan pengembaliannya oleh Anggota DPRD Sampang.

Sebab, hilangnya aset itu sangat janggal, dimana tidak ada kerusakan pada brankas PT SMP dan masih ada uang dalam pecahan rupiah yang tidak hilang padahal berada dalam satu brankas. ”Itu kan peristiwa yang merugikan rakyat. Seharusnya anggota dewan punya hak untuk membentuk pansus hingga bisa menyatakan pendapat politik.

Tapi itu tidak dilakukan (oleh Anggota DPRD Sampang),” katanya, Minggu (24/8).

Sementara, lanjut Tamsul, dua raperda yang belum sele-

sai itu sangat berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan rakyat Sampang, yaitu keterbukaan informasi dan mutu kesehatan. Keduanya sangat vital bagi Kabupaten Sampang yang IPM-nya berada di urutan buncit se-Jawa Timur. ”Bisa kita lihat, dua raperda itu akan sangat membantu peningkatan kualitas SDM Sampang.

Tapi, itu tidak mampu disahkan oleh DPRD Periode 2009-2014.

Akibatnya banyak dinas yang sulit diminta datanya yang berhubungan program penigkatan kesejahteraan rakyat. Dan, rumah sakit tidak yang berani menegur meskipun berkali-kali salah diagnosa hingga pasien meninggal dunia. Dalam kasus ini, anggota dewan punya hutang pada rakayat Sampang.”

Baru-baru ini, Banggar DPRD Sampang malah meloloskan anggaran proyek pembangunan embung di Desa Bunten Timur. Padahal proyek tersebut ditentang masyarakat karena pembebasan lahannya tidak beres. ”Dalam konteks ini, kita bisa berasumsi bahwa Anggota DPRD Sampang tidak memperhatikan aspires masyarakat di bawah.

Sehingga bisa kita katakan kalau penganggaran proyek itu hanya berasal dari kesepakatan kalangan elit di atas,” terangnya.

Hingga berita ini ditulis pukul 20.46 WIB, Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah

tidak bisa dimintai penjelasan.

Saat dihubungi melalui nomor telepon yang biasa digunakan tidak diangkat. Sementara Wakil Ketua DPRD Sampang Ach Kian Santang mengatakan, tidak selesainya raperda tersebut karena terkendala waktu. Menurutnya, ada raperda penyertaan modal ke BAS (Bank Arta Sejahtera) yang juga belum rampung karena terkendala waktu. ”Kalau gagalnya pembentukan pansus terkaiy hilangnya uang PT SMP itu mungkin karena kesibukan temen-temen (dalam tugas kedewanan yang lain) sehingga lupa,” singkatnya melalui saluran telepon.

Sekedar mengingatkan, PT SMP telah kehilangan uang sebesar USD 110.000. Uang tersebut tersimpan dalam brankas yang prangkat aksesnya hanya diketahui oleh jajaran Direksi PT SMP. Sebelum kehilangan, brankas tersebut berisi uang total Rp 1,5 M dan USD 132.500. Itu berdasarkan penghitungan terakhir yang disaksikan olah sejumlah staf dan jajaran Direksi PT SMP. Tepatnya pada 20 September 2013. Tapi selang tiga hari, tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2013, uang dalam pecahan dollar tersebut sudah berkurang sebanyak USD 110.000, dan hanya tinggal Rp 1,5 M dan USD 22.500. Sementara itu, tidak ada kerusakan sedikitpun pada brankasnya. =MIFTAHUL ULUM

L

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

DUGAAN PUNGLI

Disdik Belum Tindak Tegas SMA 1 Kedungdung SAMPANG- Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang sampai sejauh ini masih belum mengambil tidakan tegas terhadap oknum SMA 1 Kedungdung yang diduga melakukan pungutan liar (pungli).

Kabid Kurikulum Disdik Kabupaten Sampang Arief Budiansor mengakui jika pihaknya belum menetukan langkah terkait laporan dugaan adanya pungli di SMA 1 Kedungdung itu. Meski telah melakukan monitoring ke sekolah bersangkutan, tapi belum menentukan keputusan hitam-putih.

Menurutnya, monitoring

telah dilakukan oleh tim yang dipimpin dirinya sendiri sehari pasca laporan diterima.

“Pak kepala masih ada acara di luar kota. Nanti setelah dia di Sampang persoalan dugaan pungli akan dilaporkan secara resmi. Bahkan tidak hanya pungli saja, semua persoalan yang mencuat akhir-akhir ini akan dilapor-

kan,” janjinya, kepada Koran Madura, Minggu (24/8).

Arief menjelaskan, pembayaran tersebut merupakan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3). Sumbangan tersebut didasarkan persetujuan sejumlah pihak, termasuk orang tua siswa. Sumbangan tersebut dilakukan sebelum ada dana Bantuan Operasional Siswa (BOS). “Misalnya awalnya BP3 Rp. 150.000 dikurangi bos sisanya menjadi Rp 70 ribu,” jelasnya.

Selama tahun 2014, ber-

INDISIPLINER DALAM SEPEKAN

PEMERINTAHAN

SAMPANG- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sampang menjaring 10 PNS dari berbagai instansi dan 4 pelajar dalam sepekan terakhir. Baik PNS maupun pelajar indisipliner tersebut kemudian digelandang ke kantor penegak perda itu untuk dilakukan pendataan dan dilaporkan kepada instansinya masing-masing.

“Dalam sepekan ini kami sudah merazia 10 PNS dan 4 pelajar dari lembaga pendidikan tingkat SMA. Kami temukan di jalanan yaitu di antaranya di Jl Imam Bonjol dan Jl Samsul Arifin. Untuk PNS yaitu berasal dari oknum guru, bidan, dan Pegawai Pemkab. Sedangkan untuk pelajar kami juga menjaringnya di jalanan,” terang Kepala Satpol PP melaui Bagian Penyidik Moh Jalil kepada Koran Madura, Minggu (24/8).

Lanjut Jalil, penertiban akan terus dilakukan baik di jalanan maupun di tempattempat yang mereka tidak menduganya agar tak ada lagi pegawai maupun siswa yang melakukan tindakan tidak terpuji yang dapat merugikan daerah.

“Bagi PNS yang terjaring razia yang tidak bisa men-

SAMPANG- Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Sampang dituding menjadi dalang kisruh dan lambannya pengerjaan proyek di Kota Bahari.

Tudingan itu mulai mencuat pasca merebaknya kabar sejumlah pimpinan SKPD yang mengeluh lantaran Kabag Pembangunan menjadi pengatur proyek tanpa melalui koordinasi dengan para stakeholder di SKPD terkiat.

Aktivis Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Nurhasan menilai jika lambannya pengerjaan proyek, baik non PL (penunjukan langsung) maupun yang PL menunjukkan adanya indikasi tarik ulur di dalam proses pelaksaan. Terutama dalam proses peluncuran proyek PL. ”Selain SKPD tentu bagian Kabag pembangunan yang sangat berperan dalam persoalan pengerjaan proyek ini. Kami mencurigai jika lambannya pengerjaan proyek ini karena terjadi antar SKPD dengan Kabag Pembangunan,” ujarnya, Minggu (24/8).

Menurut Nurhasan, salah satu pengerjaan proyek PL seperti Rehabilitasi Plengsengan milik Dinas PU Pengairan di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang sampai saat ini tidak ada pengerjaan. Bahkan dirinya menuding jika tidak terlaksananya pengerjaan tersebut karena Bagian Pembangunan terlalu ikut campur

Satpol PP Jaring 10 PNS dan 4 Siswa unjukkan surat izin atau surat tugas keluar kantor dari kepala dinas yang bersangkutan akan dilakukan pendataan identitas untuk diserahkan kepada atasan masing-masing. Sedangkan untuk pelajar kami hanya memberikan pembinaan dan dilakukan pendataan untuk diserahkan ke lembaga sekolah mereka,” terang Jalil.

Jalil menjelaskan, razia PNS dilakukan sesuai instruksi bupati yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sanksi yang akan diberikan berupa sanksi ringan maupun berat yang nantinya akan diberikan kepada PNS tersebut bukan dari Satpol PP, akan tetapi bentuk sanksinya akan dikoordinasikan dengan instansi terkait serta memberikan surat tembusan langsung ke sekda.

“Hasil razia kami koordinasikan kepada sekda.

Untuk sanksinya kami tidak bisa menentukan, melainkan kami hanya sebagai penegak perda. Sanksi yang dikenakan akan ditentukan sesuai dengan PP Nomor 53 tahun 2010,” ujarnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

dasarkan keterangan Kepala Sekolah SMA 1 Kedungdung, ada sejumlah siswa yang tidak membayar sumbangan BP3.

Itu terjadi pada Juni-Agustus.

Oleh karena itu, pihak sekolah meminta siswa untuk melunasi sumbangan tersebut.

Bagian Kesiswaan SMA 1 Kedungdung Rahmat menepis secara tegas jika pihak lembaga sekolahnya melakukan penarikan sebesar Rp 200 ribu untuk biaya registrasi siswa. Akan tetapi Rahmat mengakui jika lembaga sekolahnya melakukan penarikan terhadap siswanya.

Penarikan tersebut menurutnya merupakan sebuah kegiatan yang biasa dilakukan di lembaganya.

“Penarikan itu untuk sumbangan kegiatan zakat fitra, koperasi siswa, dan untuk pembelian kalender, dan itupun rata untuk semua siswa.

Kegiatan itu juga tidak terikat sebab banyak siswa masih belum bayar. Sedangkan untuk biaya penarikan itu saya tidak hafal, semua datanya ada di sekolah,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

Kabag Pembangunan Dituding Jadi Dalang Lambannya Proyek Informasinya, pengajuan proyek PL yang disampaikan PU Pengairan kepada Kabag Pembangunan ternyata dilakukan perubahan oleh Kabag pembangunan.

Nurhasan Aktivis Lira

dalam proses penunjukan. ”Informasinya, pengajuan proyek PL yang disampaikan PU Pengairan kepada Kabag Pembangunan ternyata dilakukan perubahan oleh Kabag pembangunan,” singkatnya.

Hal tersebut juga ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Sampang Ach Kian Santang. Dia menuding jika pengerjaan proyek tahun ini sangat lamban. Sebab, dari sekian proyek yang sudah direncanakan namun belum nampak pengerjaannya. Menurutnya, lambanya pengejaan proyek tersebut tidak lepas dari kinerja SKPD maupun bupati selaku pimpinan di Kabupaten Sampang. Bahkan dirinya menilai jika koordinasi antar

SKPD sangat lemah. ”Bisa dilihat sendiri bagaimana nasib proyek di Sampang, saya sangat menyayangkan karena tidak satupun proyek yang dikerjakan. selain nasib Plt yang tak jelas, juga adanya pengerjaan proyek PL yang tak kunjung digelar, kemana SKPD maupun bupati selama ini. Sebab sisa waktu pengerjaan proyek sudah tinggal empat bulan,” jelasnya.

Terpisah, Kabag Pembangunan Abd Hannan Pemkab Sampang saat dikonfirmasi menepis jika pengerjaan proyek PL pihaknya dikatakan terlalu ikut campur.

Dikatakannya, jika proses PL murni atas kebijakan SKPD yang bersangkutan. ”Proyek PL tentu sudah menjadi kebijakan SKPD, jadi tidak benar manakala bagian pembangunan dikatakan ikut menunjukan,” ujarnya.

Bahkan, Hannan tidak terima dengan adanya tudingan jika dirinya selama ini menjadi dalang terkait lambannya pengerjaan proyek. Diakuinya, jika pihaknya selama ini sudah bekerja secara profesional. ”Kalau proyek non PL sebagian sudah proses lelang dan sebagian sudah dikerjakan, dan masalah saya ikut campur dalam penujukan pengerjaaan di PU pengairan itu tidak mendasar sekali. Jadi semuanya itu tidak benar,” tegasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

Bangkalan

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SENIN 25 AGUSTUS 2014

SENIN 25 No. AGUSTUS 2014||TAHUN No. 0426 |IIITAHUN III 0426

50 Anggota DPRD Bangkalan Dilantik Fuad Amin Jadi Ketua Dewan Sementara BANGKALAN - Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang baru terpilih dalam Pileg 2014 dilantik Minggu (24/8).

Seluruh anggota legislatif turut hadir dalam acara rapat paripurna istimewa pengambilan sumpah anggota DPRD Bangkalan periode 2014 - 2019 ini. Selain itu, Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan beserta jajaran di bawahnya juga terlihat mengikuti prosesi pelantikan. Para anggota Muspida, perwakilan parpol, LSM, tokoh masyarakat, juga tokoh agama turut memenuhi kursi undangan.

Ketua DPRD purna bhakti, KH.

Ali Wahdin mengucapkan selamat dan bekerja kepada 50 anggota dewan yang baru terpilih. Pelantikan tersebut merupakan tahapan akhir dari proses pemilihan legislatif yang sudah berlangsung, sehingga anggota dewan yang baru bisa menjalankan amanat rakyat ke depan yang lebih baik.

"Kepentingan rakyat harus dikedepankan. Sebab menjadi dewan merupakan tugas yang besar yang wajib dipertanggungjawabkan," ujar Ali Wahdin di hadapan para undangan yang memenuhi gedung Aula DPRD Kab. Bangkalan.

Berdasarkan SK Gubernur Ja-

moh ridwan/koran madura

PELANTIKAN. Pengambilan sumpah jabatan DPRD Bangkalan yang baru. INSERT. Prosesi penyematan PIN Anggota DPRD Bangkalan yang baru yang dilakukan oleh Bupati Bangkalan, RK Makmun Ibnu Fuad.

tim no 171.433/471/011/2014 ini tidak nampak satu nama perempuan yang menjadi bagian keanggotaan DPRD Bangkalan yang baru. Seluruh hasil pilihan rakyat Bangkalan diwakilkan kepada para wakil berjenis kelamin lakilaki. Di samping itu, mantan Bupati Bangkalan, RKH. Fuad Amin pun ikut dilantik dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab. Bangkalan. Fuad yang merupakan bagian anggota terpilih yang baru perwakilan partai Gerindra ditunjuk menjadi Ketua Dewan sementara, sebelum terpilihnya Ketua Dewan yang baru. Sedangkan H Fatkhurrahman yang berasal dari partai PDIP ditunjuk sebagai Wakil Ketua Dewan sementara.

"Tugas ketua dewan sementara ini adalah melaksanakan proses pemilihan ketua, wakil ketua, dan

fraksi-fraksi serta komisi-komisi nantinya," kata Sekretaris DPRD Bangkalan, Affandi, setelah membacakan SK Keputusan.

Suasana mengharukan terjadi saat penyematan lencana DPRD Bangkalan yang dilakukan secara simbolis oleh Bupati Bangkalan RK. M. Makmun Ibnu Fuad kepada RKH. Fuad Amin. Mantan Bupati Bangkalan ini meneteskan airmata lantaran merasa terharu saat anaknya sendiri memasangkan lencana ke dada kirinya.

Sidang Paripurna Istimewa kemudian langsung diambil-alih oleh Ra Fuad yang bertindak sebagai Ketua Dewan sementara, usai pengambilan sumpah jabatan anggota dewan yang baru dengan melanjutkan agenda acara prosesi pelantikan anggota ini hingga selesai.

Fuad menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesarbesarnya kepada seluruh rakyat Bangkalan, tokoh masyarakat, tokoh agama, segenap Muspida, jajaran eksekutif, dan KPUD Bangkalan bersama Panwaskabnya dalam pelaksanaan Pileg beberapa waktu lalu yang berlangsung aman, damai, dan terkendali.

Bupati Bangkalan RK Makmun Ibnu Fuad menyatakan pelantikan dan sumpah janji ini merupakan satu kesatuan dari pemilihan umum legislatif lalu.

Oleh karenanya, dirinya mengucapkan selamat atas dilantiknya anggota legislatif yang terpilih.

Dengan disahkannya pemilihan itu, pihaknya berharap agar bisa bersinergis dengan pemkab guna kepentingan rakyat ke depan. = MOH RIDWAN/RAH

Fatkhur Rahman Kepala Bank Jatim Cabang Bangkalan

H. Fatkhurrahman

Ketua DPC PDIP Bangkalan

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. 0426 | TAHUN III

KAMPUNG NARKOBA

9 Tersangka Terjaring Razia

DITANGKAP. Tersangka penyalahgunaan narkoba yang diamankan dari Desa Parseh Kecamatan Socah. (Insert) Barang bukti yang berhasil ditemukan.

BANGKALAN – Razia besar-besaran terhadap penyalahgunaan narkoba di Desa Parseh Kecamatan Socah kembali dilakukan Polres Bangkalan, Minggu, (24/8) sekitar 15.00 sore hari. Tak tanggung-tanggung satu peleton Brimob Polda Jawa Timur juga dikerahkan dalam operasi di kampung norkoba tersebut. Hasilnya, sejumlah barang bukti berhasil ditemukan.

Sebanyak 9 tersangka berhasil diamankan.

Selama ini, di lokasi penggerebekan itu memang terkenal sebagai "surga" untuk menikmati barang haram. Sekalipun berulang kali telah dilakukan operasi besar-besaran, namun tak membuat para penikmat sabu menjadi jera. Justru, peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin marak belakangan ini.

"Kami melibatkan satu pleton personel dari Brimob, satu pleton anggota Polres Bangkalan yang terdiri dari anggota Reskrim, Narkoba, Interlkam,

Anak Jadi Bupati, Ayah Pimpin DPRD Fuad Janjikan Perda Disiplin Anggota BANGKALAN - Bila di Pamekasan ada kakak menjadi Bupati, adiknya menjadi ketua DPRD, di Bangkalan ada anak yang menjadi Bupati, sedang ayahnya menjadi Ketua DPRD. Ini menjadi sejarah baru dalam kepemimpinan legislatif dan eksekutif di Indonesia, setidak-tidaknya pernah terjadi di wilayah Madura.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan memasuki sejarah baru untuk lima tahun ke depan. Sebanyak 50 anggota legislatif yang baru telah dilantik untuk mengemban amanat yang diberikan oleh rakyat. Apalagi yang didaulat menjadi ketua DPRD merupakan mantan Bupati setempat. Berbagai macam persoalan harus segera diselesaikan, terutama tingkat kedisiplinan anggota yang selama ini menjadi sorotan publik.

"Ya, nanti kami akan buat Peraturan Daerah (Perda) inisiatif tentang kedisiplinan anggota dewan. Kami ingin memberikan contoh yang baik bagi masyarakat," janji Ketua semen-

tara DPRD Bangkalan, R. KH Fuad Amin Imron.

Menurut mantan Bupati setempat ini, rencana pembuatan perda tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan amanat sebagai perwakilan rakyat yang telah dipercaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat selama lima tahun kedepan. Namun, hal itu semua tetap harus melalu mekanisme sidang paripurna anggota legislatif.

"Saya pribadi sangat menginginkan adanya perda ini. Akan tetapi harus dibuat melalui proses sidang paripurna, apakah aturan ini disetujui atau tidak," tuturnya.

Sebagai anggota, lanjut ketua partai Gerindra ini, harus membiasakan diri hidup disipilin. Jika perlu, setiap hari Senin melakukan apel pagi seperti yang telah menjadi rutinitas di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Jadi setiap anggota diwajibkan datang ke kantor tepat pada jam 08.00 WIB. Peraturan tersebut berlaku bagi semua anggota tanpa ada pengecualian.

"Berlaku untuk semua, termasuk saya sebagai ketua. Saya kan suka disipilin, pelantikan saja saya datang lebih awal," candanya.

Sementara itu, 50 anggota DPRD Bangkalan periode 20142019 dinominasi oleh wajah baru yang berjumlah 35 orang, sedangkan 15 orang merupakan wajah lama yang kembali terpilih pada saat pemilu legislatif (Pileg) 9 April lalu. Partai Gerindra menjadi peraih suara terbanyak dengan 10 kursi di dewan, kemudian disusul PDPI sebanyak 7 kursi. =DONI HERIYANTO/RAH

dan Sabhara. Sebab, daerah sasaran sangat rawan. Kami berhasil mengamankan tersangka saat sedang menikmati sabusabu di bilik yang memang disediakan oleh warga setempat," jelas Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono.

Razia yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bangkalan itu, berawal dari informasi masyarakat terkait banyaknya pembeli dan bandar di Desa Parseh. Kemudian, petugas kepolisian menindak lanjuti informasi tersebut dengan mengerahkan puluhan personel. Saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), sejumlah terdangka kedapatan sedang asik menikmati barang haram tersebut. �Saat kami tiba di sana, mereka langsung berhamburan.

Sedangkan, yang tertangkap langusng dibawa ke Mapolres,� ungkapnya.

Dari lokasi penggerebekan, kata mantan Kasubdit Gak Kum

Ditpolairud Polda Jatim itu, pihaknya mengamankan barang bukti berupa 4 poket sabu, satu timbangan, 4 perangkat alat hisap, dan 10 kompor kecil sendok sabu.

Kemudian, 4 bendel kantong sabu berisi 100 lembar, 2 berangkas isi peralatan sabu lengkap, dan 2 unit sepeda motor.

"Operasi seperti ini akan terus dilakukan, agar wilayah setempat benar-benar bebas dari penyalahgunaan narkoba," tandasnya.

Sementara itu, sembilan tersangka yang dimankan yanki, 1. Sulaiman, (40), Ismail, (22), Muis, (25), Mustar, (45), Rudianto (31) semuanya warga Desa Parseh Kecamatan Socah. Kemudian, Samsuri, (35), Yulianto, (28) warga Desa Langkap Kecamatan Burneh , Sriyanto, (36) warga Desa Lampa kecamatan Kedamaian Kabupaten Gresik dan Bahar, (35 )warga Desa Masaran Kecamatan Tragah. =DONI HERIYANTO/RAH

JUDI DADU

Tiada Ampun bagi Pelaku BANGKALAN - Sebanyak empat tersangka kasus perjudian dadu dan cap jeki berhasil diringkus jajaran Reserse Kriminal Polres Bangkalan, Sabtu (23/8) sekitar pukul 23.00 WIB. Penangkapan tersebut dilakukan di sebuah lahan kosong yang berlokasi di Desa Kombangan, Kecamatan Geger. Dari tangan tersangka ditemukan sejumlah barang bukti (BB). Saat ini, mereka diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Keempat tersangka berinisial HS (60), AL (35), MH (45), dan SY (35), masing-masing warga desa setempat. Barang bukti yang diamankan berupa,papan judi bola (cap jeki), gambar dadu, pengocok dadu, dan uang taruhan sebesara Rp 800 ribu. Selain itu, polisi juga menyita satu pisau dan dua keris. Disamping mengamankan sajam dan alat judi dari tempat kejadian perkara (TKP), petugas juga menyita sabu-sabu seberat 2,38 gram.

"Dari hasil pemeriksaan, pemilik sabu-sabu itu adalah MH yang ditemukan dalam bungkus rokok yang dibuang pada saat penggerebekan berlangsung.

Tersangka membuang rokok tersebut, namun ditemukan petugas," jelas Kasat Reskrim

Polres Bangkalan, AKP Andi Purnomo, Minggu (24/8).

Menurut Andi, penggerebekan arena judi itu, berawal dari informasi masyarakat. Dimana menyebutkan ada permainan judi di TKP. Kemudian tujuh petugas terjun ke lokasi, rupanya permainan judi tersebut sedang berlangsung. Tidak ingin kehilangan kesempatan, lalu dilakukan penggerebekan.

Para pemain judi langsung kabur ketika mengetahui ada petugas. Hanya, empat pejudi dan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan.

"Sebenarnya, penggerebekan judi disana bukan yang pertama, tetapi sudah berkalikali. Tetapi, selalu bocor. Nah, ketika penggerebekan kali ini ada hasilnya," ujar Andi.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya lanjut Andi, para tersangka bakal dijerat pasal 303 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman 10 tahun penjara.

Kemudian, bagi tersangka yang diketehui memiliki dan menyimpan narkoba akan dijerat pasal berlapis. Sebab, terlibat dalam dua perkara yakni perjudian dan penyalahgunaan narkotika. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Komunitas

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SENIN 25 AGUSTUS 2014

SENIN 25 No. AGUSTUS 2014||TAHUN No. 0426 |IIITAHUN III 0426

TANDING. Salah Satu Atlet Karate Pamekasan yang ikut dalam Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Porprov) Empat Madiun.

fakih amyal/koran madura

Melihat Komunitas Karate Ingkai Bela Diri dengan Tangan Kosong

PAMEKASAN - Karate adalah salah satu cabang olahraga bela diri, yang tidak menggunakan alat, layaknya bela diri lainnya, seperti pencak silat. Tetapi, karate adalah salah satu bela diri tangan kosong. Sehingga karate memiliki pengertian adalah teknik untuk membela diri tanpa menggunakan bantuan ataupun senjata bela diri, layaknya digunakan bela diri lainnya.

Di Indonesia karate mulai berkembang sekitar tahun 1963, sementara Ingkai berdiri pada tahun 1964, sejumlah komonitas karateka di Indonesia mendirikan Porki (Persatuan Olahraga Karate Indonesia) yang berafiliasi ke JKA (Japan Karate Association) dan beraliran shotokan. Aliran itu dipopulerkan Funakoshi dan diturunkan kepada Nakayama, yang menggelar kejuaraan karate pertama di Jepang pada 1957 atau hanya 12 tahun setelah Jepang luluh lantak dibom Sekutu. Namun, kini dari beberapa komonitas karate tersebut menjadi satu wadah bernama Federasi Olahraga Karate Indonesia (Forki) Menurut Ketua Umum Institut Karate-Do Indonesia (Ingkai)

Pamekasan H.Husni, di Pamekasan Ingkai memiliki beberapa ranting, yang mayoritas berada di sekolah-sekolah. Dengan pembinaan yang sama. Dari hasil pembinaan tersebut, nantinya akan diseleksi dan dimasukkan dalam bursa seleksi atlet yang akan memperkuat kejuaraan baik regional maupun nasional.

Pada dasarnya, kata Husni, tugas dan kewajiban Inkai Pamekasan adalah mengembangkan pembinaan Institut Karate-Do Indonesia di Pamekasan, dengan tujuan melakukan koordinasi pembinan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan Inkai di ranting-ranting di Pamekasan.

Peningkatan mutu dan prestasi atlet Inkai Pamekasan, Mengu-

payakan mempererat hubungan anggota Inkai di Pamekasan melalui pelatihan yang dilaksanakan sesuai kesepakatan organisasi.

Husni menjelaskan bahwa Ingkai tidak hanya melakukan kegiatan pembinaan atlet saja, melainkan melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat kepada seluruh anggota ataupun masyarakat Pamekasan. misalnya kegiatan aksi donor darah ataupun kegiatan sosial lainnya.

Yang membedakan bela diri lainnya dengan karate, diawali dengan pemberian hormat dan akhiri dengan pemberian hormat pula. Namun, dititikberatkan terhadap menjaga atlet secara person, dibandingkan atlet lain. ”Dalam karate saya minta pada atlet, untuk

mengontrol dirimu, sebelum mengontrol orang lain,” ujar Husni.

Dari hasil pembinaan tersebut, Ingkai Pamekasan bersama Forki mengantarkan atlet berhasil meraih 3 medali emas, 5 medali perak, dan 4 medali perunggu dalam Kejurnas Kediri Open 2013. Pada kejurda antar pelajar se-Jawa Timur atlet Ingkai Pamekasan berhasil meraih 1 medali perak.

Puncaknya atlet Ingkai dari rangting Ronggosokowati Pamekasan mewakili Indonesia dalam kejuaraan internasional sling nigt open di Malasyia pada bulan Februari 2014 dan berhasil meraih 1 medali emas.

Ingkai juga pernah mengikuti kejuaraan trisila games yang diselengggarakan Kodam Bariwijaya

V, dan berhasil meraih 6 medali emas, 2 medali perak, dan 2 medali perunggu.

Termasuk dalam kejuaraan Ingkai tahun 2014, yakni 4 medali emas, 2 medali perak, dan 8 medali perunggu. Juga meraih kejurda antar pelajar se-Jatim dan meraih 3 medali perunggu.

Saat ini, kata Husni, atletnya kembali dikirimkan dalam Kejuaraan Nasional Walikota Surabaya Cup ke-8 di Makodam Brawijaya Surabaya, dan mengikuti kegiatan pekan olahraga daerah (Popda) di Gersik. ”Kami mohon dukungan dan doa kepada masyarakat Pamekasan, agar dalam Kejurnas Wali Kota Surabaya bisa meraih medali sebanyak-banyaknya,” ucapnya. = FAKIH AMYAL/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO P MADURA

Neter Kolenang

SENIN 25 AGUSTUS 2014

SENIN 25 AGUSTUS 2014 | No. No. 0426 0426 | TAHUN|IIITAHUN III

P

SILVIA CRISTINA

Terusik Ketimpangan Ekonomi Silvia Cristina selalu terusik sekalipun telah mendapat pekerjaan dengan gaji yang lumayan tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hatinya tak tenang melihat ketimpangan ekonomi yang tak jarang berujung pertengkaran dan konflik.

“Di sekitarku banyak keluarga yang kekurangan, dan aku ingin membantu mereka.

Aku sering dengar pertengkaran mereka karena kekurangan uang belanja,” ujar Customer Care Executive PT MNC Sky Vision Pamekasan kepada Koran Madura, beberapa waktu lalu.

Silvia tak puas dirinya hanya menjadi pekerja.

Suatu saat nanti, ia ingin mempekerjakan orang lain.

“Obsesiku pengen punya perusahaan sendiri. Mempekerjakan ibu-ibu yang ingin menambah penghasilan,” ujarnya.

Sambil bekerja, sarjana Universitas Trunojoyo Madura itu sedang menabung untuk dijadikan modal usaha. “Uang yang telah dikumpulkan su-

dah Rp 2 juta. Rencananya nanti merintis bisnis hijab,” tuturnya.

Lulusan SMAN 1 Kalianget tersebut mengakui masih awam dalam bisnis, karena belum pernah terjun ke dunia wirausaha. “Tapi dari tanteku sudah sedikit-sedikit (belajar bisnis),” paparnya. Tantenya berbisnis opak. = M KAMIL AKHYARI

IDENTITAS Nama : Silvia Cristina Tempat, Tanggal Lahir

: Sumenep, 11 Maret 1989

Pengalaman Pendidikan

:

Pekerjaan

- SMA Negeri 1 Kalianget - Universitas Trunojoyo Bangkalan : Customer Care Executive PT MNC Sky Vision

Tak Selamanya Perempuan itu Lemah

NIATI NIA HAlaRjar Pe

Jangan anggap perempuan lemah segala-galanya. Namun seorang kaum hawa juga banyak menjadi seorang yang tenar dan ternama di kalangan masyarakat. Bahkan mereka juga sukses dibidang usaha.

Dara manis yang memiliki nama, Nia Harniati mengaku dirinya tak akan menyerah dengan kekuatan seorang lelaki. Karena perempuan juga bisa berkreasi dalam bidang usaha. Bahkan perempuan juga bisa mencari rejeki dengan halal.“Yang penting niatan untuk mau merubah nasib, dari ini tetap tertanamkan dalam benak ini,” terangnya.

Nia Harniati juga mengaku, dirinya ingin menjadi perempuan yang mandiri dan sukses dalam bidang usaha. Memang menjalani semua itu membutuhkan sebuah proses dan keinginan yang tinggi untuk mencapainya. “Cita-cita akan berhasil jika kita tetap melakukannya dengan jalan yang konsisten,” ucapnya.

Bahkan, bagi dia tidak akan malu menjalankan usaha yang dinilai halal. Menurutnya rejeki yang ingin didapatkan adalah rejeki yang barokah. Sehingga bisa bermanfaat bagi keluarganya.“Tidak mungkin setiap usaha baik tidak akan menemukan jalan menuju kesuksesan,” tandas perempuan

yang murah senyum ini.

Dikatakan, perempuan massa kini sudah tidak sama lagi dengan perempuan modern. Mereka sudah banyak yang memiliki ilmu pengetahuan. Bahkan kecanggihannya juga tidak kalah dengan kemampuan seorang pria.“Sehingga banyak para perempuan sukses dalam usaha kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia,”tutur Nia Harniati.

Dirinya akan mengembangkan usaha lokal untuk mampu bersaing ditingkat nasional.”Bangga dengan produk lokal berarti sudah mengangkat derajat bangsa ini di mata dunia,” pungkasnya. = MAHFUD HIDAYATULLAH