e Paper Koran Madura 25 September 2014

KAMIS

KORAN MADURA

25 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

0328-6770024 KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III www.koranmadura.com

Patrialis Akbar Terancam Sanksi Berat Nasional hal 3

PUTUSAN ANAS Terdakwa dugaan kasus gratifikasi terkait Hambalang, Anas Urbaningrum (kedua kanan) dipeluk para pendukungnya usai sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (24/9). Anas dijatuhi putusan 8 tahun penjara dengan denda sebesar Rp300 juta subsidair tiga bulan penjara serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp57.590.330.580 dan USD5.261.070 . ant/rosa panggabean

BERITA TERKAIT Hal 2

Anas Divonis 8 Tahun Penjara Jaksa dan Anas Belum Memutuskan Menerima atau Banding JAKARTA-Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta akhirnya menjatuhkan putusan delapan tahun penjara kepada terdakwa, Anas Urbaningrum. Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu juga didenda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis itu dijatuhkan karena Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia itu terbukti menerima suap terkait proyek P3SON Hambalang, proyek-proyek lainnya, serta pencucian uang.

“Menjatuhkan pidana penjara 8 tahun, denda sebanyak Rp 300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dikurung 3 bulan,” kata Ketua majelis hakim, Haswandi saat membacakan vonis terdakwa Anas Urbaningrum di Pengadilan

Tipikor Jakarta, Rabu (24/9).

Namun vonis hakim sendiri lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK. Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Anas dengan hukuman pidana 15 tahun penjara dan dituntut pidana denda Rp 500 juta subsider

selama lima bulan kurungan.

Anas juga dijatuhi tuntutan membayar pengganti kerugian negara yang jumlahnya sebesar-besarnya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebesar 94 miliar lebih atau tepatnya Rp 94.180.050.000 dan lebih dari 5 juta Dollar Amerika Serikat lebih atau tepatnya US$5.261.070.

Majelis hakim menilai, Anas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan pencucian uang secara berulang kali.

Selain hukuman kurungan dan denda, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp 57.590.330.580 dan USD 5.261.070. “Dengan ketentuan bayar uang pengganti, maka

harta bendanya akan disita dijaksa KPK, bila tidak cukup maka dipidana penjara 2 tahun,” terang hakim.

Kendati demikian, Majelis Hakim menolak mencabut hak politik terdakwa Anas untuk dipilih menjadi pejabat publik.

Majelis tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena hak untuk dipilih itu merupakan hak publik dan publiklah yang akan menentukan apakah akan memilih seseorang atau tidak.

“Majelis hakim tidak sependapat (dengan tuntutan jaksa penuntut umum, mencabut hak politik Anas-Red.). Namun itu tergantung kepada publik maka itu terserah publik, layak atau tidak layak, maka mejelis hakim tidak sependapat,” tegas Has-

wandi.

Dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Terkait hal memberatkan, Anas dianggap tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi. Selanjutnya selaku anggota DPR dan ketua partai tidak memberi contoh agar bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Termasuk anggapan tidak dukung spirit masyarakat, bangsa dan negara dalam memberantas korupsi. Sementara menyangkut hal meringankan, Anas dinilai pernah mendapat Bintang Jasa Utama pada tahun 1999, belum pernah dihukum dan berperilaku sopan selama proses persidangan. =GAM/ABD

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III

Pemerintah Talangi Ganti Rugi Lapindo Rp781 M JAKARTA-Pemerintah kembali harus menanggung ganti rugi terhadap korban yang terkena dampak lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur, sebesar Rp 781 miliar.

Hal ini karena perusahaan milik Bakrie, PT Minarak Lapindo Brantas mengatakan tidak sanggup melakukan kewajibannya karena kondisi keuangan perusahaan.

“Yang belum terbayar di area peta terdampak itu ada Rp 781 miliar yang belum terbayar jadi kalau itu yang harus dibeli maka itu yang harus dikeluarkan dari APBN,” ujar Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto usai rapat koordinasi BPLS di Jakarta, Rabu (24/9).

Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Turut hadir perwakilan dari PT

Minarak Lapindo Jaya, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian LH, Kodam serta POLRI. Sebagai informasi, progres pembayaran korban lumpur Sidoarjo per 9 September 2014, sisa pembayaran dalam PAT oleh PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 781,6 miliar dari total kewajiban Rp 3,8 triliun. Sedangkan di luar PAT oleh pemerintah diwakili BPLS sebesar Rp 1,3 triliun dari total kewajiban Rp 4 triliun.

Dia menegaskan uang tersebut akan masuk ke dalam anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2015. Namun, keputusan ini masih harus mendapatkan persetujuan dari Presiden dan DPR. “Yang penting tadi keputusan politik dan kebijakan dituntaskan dulu, nanti yang sifatnya teknis itu selanjutnya,” jelas dia.

Ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pemerintah, kata Djoko, merupakan hasil rapat dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang berdasarkan keputusan MK. Keputusan MK tersebut menyatakan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dia menegaskan, dari hasil rapat dengan BPLS menghasilkan dua jalan keluar alter-

natif. Pertama, memberikan talangan terlebih dulu dari pemerintah kemudian pihak Minarak Lapindo Brantas mengganti rugi.

“Tapi proses itu masih berlarut-larut aturannya cukup banyak, mulai dari rapat-rapat dengan DPR dan sebagainya,” kata dia.

Alternatif kedua, sisa yang belum dibayar oleh Lapindo dibayar oleh pemerintah.

Sehingga nanti di dalam peta terdampak sekitar 20 persen dari luas area yang terdampak sebesar 600an hektar akan menjadi milik pemerintah. “Hasil rapat ini akan kita laporkan ke Pak Presiden saat sidang kabinet nanti. Kita selesaikan secepatnya,” kata dia.

Djoko menegaskan keputusan hari ini, bakal disampaikan ke Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo agar disosialisasikan ke masyarakat. Maksudnya, agar masyarakat tidak menghalangi lagi saat BPLS melakukan penutupan lubang kebocoran lumpur akibat pengeboran dari Minarak Lapindo.

Untuk jalan kereta sudah menjadi perhatian, begitu pula untuk jalan tol akan dibahas dengan Jasa Marga. Sedangkan, jalan arteri sudah diganti. “Kita mencari jalan keluar yang baik yang dilindungi oleh hukum. Tapi jalan keluar ini tidak serta merta diambil,” jelasnya. =GAM/ABD

SIDANG VONIS ANAS

Loyalis Anas Urbaningrum Serukan Tangkap Ibas JAKARTA-Pengunjuk rasa pendukung Anas Urbaningrum dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tiba-tiba terlibat bentrok dengan aparat kepolisian, Rabu (24/9) malam. Peristiwa itu terjadi justru setelah terdakwa gratifikasi kasus proyek Hambalang, Anas Urbaningrum, meninggalkan gedung pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor), tempat dimana Anas menerima vonis 8 tahun penjara dari hakim.

Anas yang dikawal ketat aparat langsung diarahkan masuk ke dalam mobil tahanan pengadilan warna silver plat merah dengan nomor polisi B 2040 BQ. Berselang beberapa menit kemudian kericuhan antara mahasiswa dan polisi pun muncul.

Saleh Latuconsina, salah seorang kader HMI, mengatakan kericuhan muncul karena mahasiswa yang sedang melakukan orasi dipaksa oleh aparat untuk segera ke luar halaman gedung Tipikor. Mahasiswa yang mencoba bertahan pun tak menerima kemudian melakukan perlawanan.

Sempat terlibat saling adu dorong antara keduanya. Hingga berlanjut saling kejar-kejaran sampai di depan pagar

gedung Tipikor, tepatnya di Jalan Raya Rasuna Said, Kuningan, Jakarta,”Lagi demo terus para polisi maksa untuk mahasiswa untuk keluar dari gedung Tipikor. Terus tiba-tiba ada mahasiswa yang dipukul oleh polisi karena karena terlibat saling dorong,” kata saleh.

Saleh menuturkan ada sebanyak dua rekannya sesama kader HMI terkena pukul dalam kericuhan itu,”Mahasiswa yang kena pukul dua orang anak HMI,” ujarnya.

Sementara itu, sejumlah loyalis Anas yang lain tak mau ketinggalan memberikan

dukungan moril ke koleganya itu. Mereka langsung berteriak bahwa jaksa penuntut umum dan majelis hakim dipesan oleh penguasa. “Hakim pesanan penguasa semua, jaksa penuntut pesanan,” teriak loyalis Anas di ruang sidang pengadilan tipikor, Jakarta, Rabu (24/9).

Selain itu, tampak beberapa ibu-ibu juga berteriak agar agar Edhie Baskoro (Ibas) juga diadili. Seperti diketahui, nama Ibas beberapa kali disebut dalam kesaksian di persidangan. “Tangkap Ibas, tangkap Ibas,” seru seorang ibu-ibu diikuti beberapa rekannya.

Sejumlah loyalis Anas pun juga menggerutu lantaran jaksa penuntut umum dan majelis hakim tidak peduli saat ditantang Anas untuk sumpah mubahalah (sumpah kutukan). Sumpah dimana untuk meyakinkan keyakinan yang dipegangnya dan jika salah mendapatkan kutukan dari Tuhan.

“JPU pengecut, pengecut semua, hakim pesanan penguasa,” kata loyalis Anas.

Sebelumnya Anas menyatakan bahwa putusan dalam sidang tersebut dinilainya tidak adil karena tidak sesuai dengan faktafakta yang ada di persidangan. Ia menyatakan akan melakukan konsultasi dengan keluarga dan istikharah apakah ia akan melakukan banding atau menerima putusan persidangan tersebut. =GAM/ABD

ANAS DIVONIS 8 TAHUN

Beda Pendapat Soal Kewenangan KPK JAKARTA-Dalam sidang putusan kasus Anas Urbaningrum, sempat terjadi perbedaan pendapat hakim anggota 3 dan 4 terkait sangkaan Jaksa KPK soal pencucian uang. Pada intinya, kedua hakim berpendapat jika penyangkaan pencucian uang tidak tepat untuk terdakwa Anas.

Selepas mendengarkan vonis itu, Anas meminta waktu buat berpikir apakah akan melakukan langkah hukum lanjutannya. “Ini tentang Anas, saya mohon izin majelis ingin berdiskusi dengan keluarga, izinkan saya meminta waktu konsultasi, istikharah, dan berbicara dengan keluarga sampai seminggu,” pintanya.

Anas mengaku menghormati keputusan majelis hakim. Tetapi, putusan itu tidak adil karena tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan yang lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan.

Bahkan Anas menantang majelis hakim dan tim jaksa penuntut umum mengucapkan mubahalah (sumpah kutukan).

“Karena ini menyangkut yang saya yakini sebagai terdakwa, sebagai keadilan, mohon jika diperkenankan saya sebagai terdakwa, jaksa penuntut umum, dan majelis hakim melakukan mubahalah.

Mubahalah itu sumpah kutukan,” tantang Anas.

Alasan Anas mengajukan permintaan itu supaya membuktikan siapa pihak yang mempermainkan perkara. Sebab, dia masih berkeras tidak bersalah dengan alibi fakta persidangan selama ini. “Mohon izin, saya lakukan pembelaan saya sebagai terdakwa. Majelis tentu sudah mempertimbangkan selengkap mungkin. Karena saya sebagai terdakwa yakin tidak bersalah,” ujar Anas.

Namun, Ketua Majelis Hakim Haswandi tidak menggubris permintaan Anas. Dia langsung menutup sidang. “Dengan demikian sidang dengan terdakwa Anas Urbaningrum dinyatakan ditutup,” ujar Hakim Ketua Haswandi.

Terkait putusan ini, Jaksa Penuntut umum juga menyatakan masih akan melakukan pertimbangan-pertimbangan untuk banding atau tidak. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMISKAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III SEPTEMBER 2014

No. 0449 | TAHUN III

33

ant/muhammad adimaja

TOLAK AHOK JADI GUBERNUR DKI. Sejumlah ormas yang tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Betawi Bersatu (FBB) melakukan aksi di depan kantor DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/9).

Dalam aksinya mereka menolak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo atau Jokowi yang telah terpilih menjadi Presiden periode 2014-2019.

Patrialis Terancam Sanksi Berat Dewan Etik Berencana Melakukan Pemanggilan Pekan Depan JAKARTA-Dewan Etik Hakim Konstitusi tengah menelaah pengaduan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK yang melaporkan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar atas dugaan pelanggaran etik. Dalam catatan Dewan Etik, Patrialis ternyata sudah dua kali tersandung dugaan pelanggaran kode etik hakim.

“Dulu berdasarkan pemberitaan di media, sekitar bulan Maret saat menjenguk Pak Akil dan menguji di Universitas Jayabaya sehingga kami periksa,” kata Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi, Abdul Mukti Fajar, saat ditemui awak media di ruangannya lantai 15 Gedung MK, Jalan Medan

Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (24/9).

Saat itu, lanjutnya, eks politikus PAN itu tak mendapatkan sanksi karena kepergiannya telah mendapat izin. Setiap hakim yang hendak melakukan aktivitas di luar MK, lanjutnya, memang diwajibkan meminta izin. “Sesuatu yang dapat izin itu tidak melanggar etika. Tapi kami sudah meminta untuk menitipkan, izin hakim mengajar, menguji dan ceramah pada jam-jam dinas hakim jangan sampai mengganggu persidangan,” tambahnya.

Tapi untuk dugaan pelanggaran etik Patrialis yang ketiga ini, dia belum mau berkomentar lebih jauh. Meskipun dia katakan, seorang hakim yang sudah tiga kali melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi terberat berupa pemberhentian dengan tidak hormat. “Ya nanti kita cek bukti.

Sudah kami sampaikan secara tertulis kepada pimpinan MK untuk kasus Patrialis sekarang terkait dengan kuliah umumnya di UMJ kami belum periksa. Rencananya kami menjadwalkan minggu depan Selasa dan Rabu,” katanya.

Seperti diketahui Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK yang terdiri dari LSM bidang hukum, seperti ILR, ICW, YLBHI dan Perludem melaporkan hakim konstitusi Patrialis Akbar, karena diduga melakukan pelanggaran kode etik Hakim MK. Dugaan pelanggaran itu karena Patrialis ikut angkat bicara soal RUU Pilkada langsung yang

kemungkinan berpotensi beperkara di MK. Namun Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, pernyataan Patrialis adalah bentuk kekhilafan dari seorang Hakim MK. “Saya berpikiran positif, mudah-mudahan ini bagian dari tidak kesengajaan Pak Patrialis Akbar menyampaikan opini ataupun pendapatnya secara gamblang disampaikan secara terbuka,” kata Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9).

Pramono menilai, selayaknya Hakim MK tidak memberikan opini berkaitan dengan permasalahan yang sedang bergulir di Parlemen. Sebab, MK merupakan garda terakhir penentu sebuah undang-undang.

“Mereka lah (para Hakim MK) yang menjaga atau guardian of constitution seyogyanya ketika ada persengketaan maka merekalah (Hakim MK) yang akan menentukan. Jangan kemudian ini sedang akan diundangkan, mereka sudah memberikan ‘judgement’ atau statement politiknya terhadap hal itu,” jelas Pramono.

Patrialis juga sudah membantah terkait laporan itu. Dia mengatakan, itu bukan pendapatnya melainkan pendapat mahasiswanya yang tertuang dalam skripsi. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III

Bursa Menteri Menghangat Lukman, Emir, dan Rusdi Mengemuka JAKARTA-Bursa menteri kabinet Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) mulai ramai disebut berbagai pihak.

Bahkan ada lembaga yang melakukan survei, seperti yang dilakukan Institute for Transformation Studies (Intrans) terhadap orang-orang yang layak duduk dalam kabinet Jokowi-JK nanti.

ant/nyoman budhiana

NGABEN MASSAL. Dua warga menyaksikan kremasi bagi anggota keluarganya dalam upacara Ngaben massal di Desa Blahbatuh, Gianyar, Bali, Rabu (24/9). Ritual akbar 3 tahun sekali itu melibatkan ribuan warga untuk menyaksikan kremasi bagi 91 jenazah/jasad sekaligus sebagai penghormatan terakhir.

NGABEN MASSAL

3Tahun Direncanakan, Baru Terlaksana BALI -Melaksanakan Yadnya (pengorbanan suci secara tulis) seperti ini merupakan kewajiban seluruh umat, khususnya warga Bali yang beragama Hindu, sebagai cara untuk membayar utang “sentana” kepada leluhur.

Dengan ritual Yadnya ini masyarakat Bali yakin para “senatana” (keturunan) akan mendapatkan “kasukertan” (bahagia) selaras dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah yakni menuju Bali yang Sukerta Jagadita atau Bali yang Mandara.

Pelaksanaan Yadnya yang dilakukan secara masal merupakan wujud dari persatuan dan kesatuan seluruh warga desa, karena bisa melaksanakan sebuah ritual secara bersama-sama.

Wakil Gubernur Bali, sudikerta mengatakan selain dapat

menjaga hubungan harmonis, pelaksanaan ritual bersama ini juga dapat meringankan warga daripada dilaksanakan sendirisendiri.

Untuk makin meringankan warga dalam melaksanakan kegiatan ritual itu, ia membantu dana punia sebesar Rp 20 juta.

Panitia Upacara Nyekah Massal tersebut, I Ketut Sudarya melaporkan seluruh warga Banjar Aseman 260 kepala keluarga (KK) merencanakan kegiatan itu sejak tiga tahun silam, namun baru kali ini dapat terlaksana. =ANT/SUTIKA

Direktur Intrans Saiful Haq di Jakarta, Rabu (24/9) menyebutkan bahwa Jokowi-JK akan mendapatkan keuntungan politik bila menunjuk Lukman Hakim Syaifuddin sebagai Menteri Agama. Sedangkan untuk Menteri Perhubungan CEO Garuda Indonesia Emirsyah Satar, Rusdi Kirana, dan Ignatius Jonan menjadi calon kuat dan bersaing ketat.

Menurut Saifudin Haq, penunjukkan Lukman Hakim Syaifuddin yang kini masih menjabat sebagai Menteri Agama untuk tetap duduk pada jabatan itu akan menarik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke kubu Jokowi-JK dan keluar dari koalisi Merah Putih. “PPP pasti akan mempertimbangkan untuk masuk ke koalisi Jokowi kalau kadernya ditunjuk jadi menteri,” ujarnya.

Selain untuk menarik dukungan PPP, kata Saiful, Lukman juga dianggap berprestasi meski menjabat menteri agama dalam waktu yang singkat.

Dalam riset yang dilakukan Intrans, nama Lukman menempati urutan teratas sebagai calon pemimpin Kementerian Agama. Namanya bersaing dengan Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y Thohari dan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat.

“Lukman Hakim dipertahankan cukup bagus, beberapa hari setelah menjabat menteri agama, dia langsung membuat terobosan. Dia menyelesaikan kasus minoritas, seperti Syiah.

Dia juga merangkul umat Kristen,” ujar Saiful.

Sebelum ditunjuk sebagai Menteri Agama menggantikan Suryadharma Ali yang diberhentikan karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena dugaan korupsi dana haji di

kementerian tersebut, Lukman Hakim menjabat sebagai Wakil Ketua MPR. Dalam tradisi kabinet, posisi menteri agama selalu diisi oleh kader dari Nadlatul Ulama. Karena itu, kader PKB patut dipertimbangkan untuk duduk pada jabatan tersebut.

Sementara untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan, kata Siaful Haq, nama Emirsyah Satar, Rusdi Kirana, dan Ignatius Jonan bersaing ketat. Baik Emir, Rusdi Kirana, maupun Jonana adalah orang-orang berprestasi di perusahaan yang mereka tangani masing-masing.

Emirsyah Satar sukses menyulap Garuda Indonesia menjadi maskapai penerbangan kelas dunia dalam waktu singkat sejak dia ditunjuk sebagai CEO perusahaan pelat merah itu. Adapun Rusdi Kirana juga sukses membangun kerajaan bisnisnya di bawah kepak sayap Lion Air. Dia menjadikan Lion Air sebagai perusahaan penerbangan swasta terbesar Indonesia. Sedangkan Jonan sukses menjadikan Kereta Api Indonesia sebagai transportasi massal yang diminati masyarakat. Dia sukses menata kereta api dengan membenahi sistem dan manajemennya.

Meski sama-sama berprestasi, menurut Saiful, Rusdi Kirana lebih berpeluang menggantikan EE Mengindaan. Pasalnya, Rusdi yang juga Wakil Ketua Umum PKB ini mempunyai kendaraan politik dan sudah dipromosikan pula oleh partainya. “Selain memang perusahaan airbus-nya juga termasuk yang paling besar di dunia,” tambah Saiful.

Ignasius Jonan, kata dia, juga layak dipertimbangkan. Di bawah kepemimpinannya, menurut Saiful, transportasi kereta api di Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan. =GAM/ABD/AJI

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SEPTEMBER 2014 KAMISKAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III No. 0449 | TAHUN III

55

JASA PENUKARAN UANG

BI Tertibkan Money Changer Ilegal JAKARTA-Bank Indonesia (BI) menggandeng Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian RI untuk menertibkan kegiatan penukaran valuta asing nonperbankan atau money changer ilegal. Salah satu langkah pencegahan adalah dengan meminta money changer di Indonesia untuk tidak melakukan transaksi penukaran mata uang secara berlebih.

ant/regina safri

CINTAI PRODUK LOKAL. Sejumlah mahasiswa Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM) melakukan aksi damai dalam rangka Hari Tani di DPRD Yogyakarta, Rabu (24/9). Para mahasiswa tersebut menyerukan agar mencintai produk lokal dan meminta agar pemerintah membantu petani untuk meningkatkan kesejahteraannya dan membantu meningkatkan mutu produk-produk petani Indonesia.

Bank Perang Suku Bunga Bersaing Ketat Upayakan Deposan Tidak Kabur JAKARTA- Persaingan perebutan dana pihak ketiga (DPK) antar bank semakin sengit serta membahayakan industri perbankan di Tanah Air. Perang suku bunga seakan tidak terhindarkan lagi karena permintaan deposan yang menginginkan bunga deposit tinggi.

Hal ini merupakan salah satu strategi bank untuk bertahan menjaga deposannya dari serangan bank lain. “Justru deposan terbentuk, dia tahu ada bunga lebih tinggi dia pindah,” ujar Senior Vice President Treasury PT Bank Mandiri Tbk, Dharmawan Junaedi di Jakarta, Rabu (24/9).

Menurut Dharmawan, kondisi loan to deposit ratio (LDR) bank-bank saat ini sudah tinggi. Sehingga, bank harus mencari tambahan murah atau dana pihak ketiga (DPK). Kondisi tersebut, menyebabkan bank berlomba-lomba untuk menarik deposan menyimpan uangnya pada bank

tersebut dengan iming-iming bunga tinggi.

“Bagaimana bisa dapat DPK kalau ratenya sama atau lebih rendah dari bank lain, misal anda punya duit deposit di bank A bunga 7 persen di bank B bunga lebih, dia pindah, jadi memang bank-bank yang pasang bunga deposito, bukan keinginan deposannya,” katanya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengungkapkan hingga saat ini masih ada bank yang menetapkan suku bunga deposito hingga 10%-11% per tahun untuk simpanan dalam bentuk rupiah. Suku bunga tersebut jauh melampaui suku bunga penjaminan yang ditetapkan 7,75%. Suku bunga khusus itu pada umumnya diberikan kepada nasabah korporasi, baik perusahaan swasta maupun BUMN. “Situasi ini tidak boleh dibiarkan. ,” katanya.

Kondisi tersebut dinilai berbahaya karena simpanan nasabah tersebut tidak masuk dalam kriteria simpanan layak bayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Itu berarti, dana simpanan akan hangus jika bank terpaksa dilikuidasi,” tuturnya.

Di sisi lain, katanya, bunga simpanan yang sangat tinggi juga membebani bank karena menyebabkan biaya dana mahal.

Akibatnya, bank akan melemparkan seba-

gian beban dalam bentuk kenaikan suku bunga kredit.

Untuk itu, OJK Meminta agar segera menurunkan suku bunga, terutama suku bunga deposito yang berlaku bagi nasabah yang menyimpan dana dalam jumlah besar.

Industri perbankan agar secara bersamasama menghentikan praktik tidak sehat dalam penentuan suku bunga deposito.

Namun Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) menilai imbauan OJK untuk mengurangi marjin dalam suku bunga dasar kredit (SBDK) mikro sulit dilakukan karena dapat mengurangi keuntungan.

Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono mengatakan, bahwa perbankan diwajibkan menyampaikan rencana bisnis bank (RBB), di mana salah satu isinya adalah proyeksi pertumbuhan laba. “Selama ini penilaian kinerja bank komisaris dan direktur. Harus ada keuntungan yang dipertahankan. Tak masuk akal jika RBB target keuntungan turun,”katanya.

Dia menambahkan, bila bank mengalami penurunan keuntungan maka otoritas malah akan memertanyakan. Sehingga, lanjutnya, akan sulit mengejar keuntungan bila marjinnya diturunkan. “Lebih baik diserahkan ke bank. Pasar akan tentukan,” tukasnya. =GAM

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas mengatakan pencegahan tersebut demi mengurangi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. ”Penukaran sih memang tidak ada ketentuan yang membatasi, tapi sewajarnya saja, kan tidak mungkin bawa Rp 1-5 miliar ke money changer terus tukar, itu sudah tidak wajar,” kata Ronald usai menandatangani Pedoman Kerja “Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri), Suhardi Alius di Jakarta, Rabu (24/9).

Ronald menambahkan bisnis penukaran valas rawan disalahgunakan.

Hingga saat ini, masih ada beberapa money changer yang melakukan transaksi yang dianggapnya berlebihan dengan nominal transaksi mencapai ratusan juta dolar AS. Beberapa money changer tersebut terdapat di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Batam dan Pontianak.

Maka itu, tegasnya penegakan hukum terhadap money changer ilegal sangat penting. “Berbagai bentuk penyalahgunaan tersebut dapat meliputi sarana pencucian uang dan pendanaan teroris, perdagangan narkotik hingga penyelundupan yang disamarkan seolah-olah bersumber dari bisnis tukar menukar valuta asing,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Bareskrim Polri Komjen Suhardi Alius mengatakan pihaknya memprioritaskan penertiban money changer ilegal di sejumlah kota besar.

Semisal, Jakarta, Bali, Surabaya, Pontianak, Batam dan Medan. “Artinya itu jadi provinsi-provinsi prioritas sosialisasi,” ujarnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III

VALUTA

Rabu Sore Rupiah Menguat Menjadi Rp11.951 JAKARTA- Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Rabu sore, menguat 32 poin menjadi Rp11.931 dibandingkan posisi sebelumnya Rp11.963 per dolar AS. “Faktor eksternal menopang penguatan rupiah. Mata uang dolar AS yang sempat mengalami penguatan cukup cepat dalam beberapa hari terakhir ini masuk dalam fase jenuh beli sehingga rupiah terangkat meski masih dalam kisaran yang terbatas,” ujar Pengamat Pasar Uang Bank Himpunan Saudara, Rully Nova di Jakarta, Rabu.

Di sisi lain, lanjut dia, pemerintah Amerika Serikat diperkirakan melakukan intervensi agar penguatan dolar AS yang sempat terjadi dalam beberapa hari terakhir ini dapat diredam agar tidak terlalu cepat.

“Penguatan dolar AS yang terlalu cepat dapat mengganggu target ekonomi AS, dan memperlambat perbaikan perekonomian ke depannya. Kondiasi itu menjadi salah satu faktor mata uang rupiah berada dalam area penguatan,” katanya.

Sementara dari dalam negeri, lanjut Rully Nova, belum banyak beredar sentimen yang mampu menopang. Pelaku pasar masih “wait and see” terhadap kebijakan pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, serta pelantikan presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2019.

Selain itu, lanjut dia, pelaku pasar uang di dalam negeri juga sedang menanti realisasi pembangunan infrastruktur pada pemerintahan baru mendatang.

“Kondisi di dalam negeri akan membuat pergerakan mata uang rupiah bergerak dalam kisaran yang terbatas,” ucapnya.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada hari Rabu (24/9) tercatat mata uang rupiah bergerak menguat menjadi Rp11.976 dibandingkan posisi sebelumnya di posisi Rp11.987 per dolar AS. =ANT/ZUBI

ant/septianda perdana

PENJUALAN BUMBU MENINGKAT. Seorang pedagang mengaduk bumbu masak yang dijual Rp 10 ribu per kg di pasar tradisional Pusat Pasar Medan, Sumut, Rabu (24/9). Menjelang Hari Raya Idul Adha penjualan bumbu masak di kawasan tersebut mengalami peningkatan.

Kebijakan Gula Terkendala Birokrasi JAKARTA- Kamajaya, Direktur Utama PT Gendhis Multi Manis serta kandidat Menteri Pertanian pemerintahan mendatang, mengatakan kebijakan gula nasional masih terkendala birokrasi sehingga belum berpihak kepada para petani dan mengutamakan impor.

“Birokrasi itu seperti terpisahnya kewenangan berbagai kementerian, seperti produk pertanian yang pemasarannya diatur oleh Kementerian Perdagangan, alatalat produksi ada di Kementerian BUMN, dan terkait dengan pertanian ada di Kementerian Pertanian,” kata Kamajaya di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan dinilainya belum melihat kondisi riil petani tebu di lapangan sehingga sering membuat kebijakan impor yang justru merugikan

petani gula.

“Kebijakan impor yang banyak diputuskan oleh Kementerian Perdagangan tidak begitu memperhatikan nasib para petani,” katanya.

Menurut dia, kebijakan impor gula itu harus benar-benar dipertimbangkan. Bagi Kamajaya, langkah impor cukup dilakukan sekali setahun tidak seperti selama ini dua kali setahun.

“Jika dua kali setahun, itu justru akan memukul petani tebu sehingga hasil panen mereka tidak terserap pasar. Impor jangan dilakukan saat masa panen karena jika kebijakan itu dilakukan produk dari petani lokal mau tidak mau harus bersaing dengan gula dari luar,” katanya.

Dia mengusulkan agar kewenangan dari Kementerian Perdagangan dipangkas untuk kebijakan yang menyangkut komoditas pangan yang berbasis komunitas besar seperti gula, padi, jagung, peternakan, dan perikanan.

“Harus diatur oleh kementerian yang benar-benar tahu kondisi di lapangan,” kata dia.

Menyoroti kebijakan impor yang dilakukan dua kali setahun, Kamajaya mengang-

gap hal itu sebagai sesuatu yang berlebihan.

“Setahun sekali impor itu akan membantu pasokan gula dalam negeri. Akan tetapi, kalau dua kali, itu akan ada unsur negosisasi dalam prosesi impor gula yang akan merugikan petani gula,” kata dia.

Kebijakan impor dua kali setahun, masih kata Kamajaya, tidak diperlukan karena sejatinya produksi dalam negeri itu dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri.

“Biarlah nanti Bulog itu disebut monopolis jika nanti mereka mengelola pembatasan gula impor hanya 1,5 juta ton. Dengan begitu, para pengimpor mau tidak mau juga harus membeli produk dari petani,” kata dia.

Sejauh ini, Indonesia masih bergantung pada gula impor untuk keperluan gula konsumsi rumah tangga/gula kristal putih (GKP) maupun industri.

Menurut Kemdag, kebutuhan gula konsumsi nasional sekitar 2,6 juta ton/tahun dan sekitar 2,3--2,4 juta ton/tahun mampu diproduksi di dalam negeri.

Sementara itu, Indonesia masih mengimpor 100 persen untuk kebutuhan gula industri (rafinasi) untuk industri makanan dan minuman.=ANT/ANOM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

ari ini RUU Pilkada akan ditentukan. Elite Senayan akan mewarnai potretnya sendiri sebagai wakil rakyat. Apakah berpihak pada mayoritas rakyat yang menghendaki pilkada langsung oleh rakyat, ataukah mengabaikan suara rakyat demi menyelamatkan kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan memaksakan kehendak merampas hak politik rakyat melalui peralihan pilkada oleh DPRD. Jika mereka betul menjadi wakil rakyat, pasti akan mengedapankan kepentingan rakyat, dan tidak merivisi RUU Pilkada, karena sudah sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat.

Beda halnya ketika elite politikus mengkhianati mayoritas rakyat, yang akan terjadi dalam penentuan RUU Pilkada akan menghasilkan keputusan yang mengubur semangat demokrasi rakyat yang telah terbangun sejak era reformasi.

Pertanda Pileg 2014 telah gagal mengantarkan legislator-legislator yang baik, karena mayoritas mereka justru membuat demokrasi berjalan mundur ke era Orde Baru, yang ditumbangkan akibat tak sejalan dengan aspirasi rakyat. Karena itulah, pengamat politik lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bakti menyatakan parpol dan politisi yang menolak rakyat dan mendukung pilkada oleh DPRD akan terpuruk dalam pemilu 2019 mendatang.

Itu wajar saja sebagai konsekuensi politik. Konsekuensi politik dipastikan menjadi pertimbangan menjelang detik-detik penentuan pilkada langsung oleh rakyat atau pilkada oleh DPRD. Karena itulah parpolparpol dalam KMP itu masih ada kemungkinan mengalihkan dukungannya pada rakyat, itu pun andai mereka mau melihat kenyataan bahwa pilkada oleh DPRD belum siap dilakukan karena ditentang rakyat.

Konflik RUU Pilkada ini akan diselesaikan oleh legislator di parlemen.

Akan tetapi, bukan mustahil kesalahan dalam menentukan penyelesaian RUU Pilkada dapat memicu ketidakpercayaan rakyat pada pileg mendatang. Parlemen harus memikirkan dampak negatif yang akan ditimbulkan akibat penolakan rakyat atas pilkada oleh DPRD. (*)

Opini

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III

77

Perjalanan “Psikologis” Haji

Salam Songkem

Realitas Politikus

KORAN MADURA

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 No. 0449 | TAHUN III

Haji merupakan perjalanan psikologis yang menyita perhatian masyarakat Madura. Bagi masyarakat yang kental dengan ajaran keagamaan, menjadi haji itu citacita yang wajib diwujudkan baik dengan cara legal maupun ilegal. Legalitas haji diperoleh jika mengikuti aturan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sayangnya, tidak jarang masyarakat Madura memilih yang melewati onak duri dan berbagai penderitaan di perjalanan.

D

ilansir Koran Madura (23/9/2014), jemaah haji telah berangkat sebanyak 21.837 orang dan 245 petugas.

Data ini menunjukkan bahwa haji menjadi perjalanan psikologis yang diidam-idamkan kebanyakan masyarakat Madura.

Bukan tidak mungkin dalam waktu mendatang seiring dengan membaiknya perekonomian masyarakat Madura ada perubahan orientasi perjalanan haji.

Bagi orang yang mampu secara materi, namun belum mendapatkan “kursi perjalanan haji”, umrah menjadi alternatif lain.

Tulisan ini tidak bermaksud berpretensi menjelaskan “pilihan Allah” atas orang yang naik haji, namun lebih memilih haji sebagai “perjalanan psikologis” yang bukan hanya membutuhkan biaya namun persiapan mental, terutama karena jemaah haji akan menjadi “tamu Allah” yang diharapkan membawa kesalehan sosial dan berdampak positif bagi perbaikan atau revolusi mental –meminjam istilah Jokowi, presiden terpilih 2014— bagi individu serta masyarakat.

*** Sebagai perjalanan psikologis, haji berbeda dengan studi tour dan rekreasi. Perjalanan terakhir untuk mengisi kepenatan dari berbagai aktivitas sehari-hari, perjalanan yang pertama bermakna psikologisspiritual. Perjalanan ini tidak saja mengedepankan kekayaan namun diyakini sebagai “pilihan Allah” atas orang yang memiliki kemampuan psikologis.

Menurut teori Behaviorisme, perilaku sebagai respon dari stimulus. Sebagai respon tentu saja perilaku bukan bagian dari apa-apa yang dimiliki oleh individu namun sebagai bagian dari proses interaksi dengan halhal yang menyangkut individu (Walgito, 2000). Secara psikologis perjalanan haji merupakan bagian dari cita-cita yang menjadi bagian dari proses spiritualitas individu. Justifikasi yang diinternalisasikan melalui pengalaman, keluarga, pendidikan, dan ceramah agama berkaitan dengan haji turut menjadi social support bagi sebagian orang untuk menunaikan ibadah haji.

Sebagai formulasi perilaku, respon menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari organisme atau individu (Woodworth dan Schlosberg, 1971). Individu menentukan perilaku yang akan menjadi alternatif atas yang berkaitan dengan kehidupan.

Dalam perilaku haji seseorang dapat memilih menunaikan ibadah haji ataupun menundanya karena memiliki kepentingan lain selain ibadah tersebut.

Perjalanan “psikologis” haji dapat dimaknai dengan tiga teori penting dalam psikologi. Teori pertama, melihat perilaku tersebut sebagai bagian dari dorongan (drive) tertentu yang menjadi kebutuhan dari individu tersebut. Bagi Hull, misalnya, jika organisme ingin memenuhi keinginan maka akan terjadi ketegangan. Ketika organisme dapat memenuhi keinginannya maka akan terjadi pengurangan (reduction) dari ketegangan tersebut. Inilah yang disebut dengan Drive Reduction Theory.

Dorongan yang paling penting dari ibadah haji adalah memenuhi “panggilan Allah”.

Perjalanan haji dimaknai sebagai perilaku yang didasarkan kepada insentif. Insentif diperjelas dengan reinforcement.

Dalam teori ini ada negativepositive reinforcement. Merupakan mekanisme pencegahan perilaku dengan mengedepankan hukuman, sedangkan positive reinforcement merupakan upaya menumbuhkan perilaku baru dalam individu. Hal kedua ini bisa dilakukan dengan memberikan hadiah. Penulis termasuk orang yang tidak meragukan adanya berbagai “janji hadiah” yang akan didapatkan oleh orang yang menunaikan ibadah haji, misalnya diampuni dosanya.

Teori lainnya, sebab-sebab terjadinya perilaku, bersandar pada teori atribusi, melihat perilaku sebagai bagian dari disposisi internal maupun disposisi eksternal. Diterminan perilaku ini tidak bisa dipisahkan dari hal-hal yang berkaitan dengan internal individu, misalnya harapan dan gambaran tentang masa depan. Sedangkan diterminan eksternal berkaitan dengan hal-hal yang memicu perilaku yang berasal dari lingkungan. *** Perjalanan haji menimbulkan tantangan besar, yaitu kesempatan untuk mendapatkan “kursi perjalanan”. Konon, waiting-list haji telah overload dengan antre mencapai belasan tahun. Inilah yang banyak diperebutkan oleh calon jemaah haji, terutama masyarakat Madura.

Tantangan kedua, sebagai

perilaku sosial keagamaan, haji menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan antara –meminjam istilah Abdullah (1996)—halhal yang bersifat normativitas dan historisitas. Normativitas berkaitan dengan hal sakral, sedangkan historisitas bermakna profan.

Di Madura hal-hal yang berkaitan dengan dimensi historisitas dan normativitas menjadi tidak bisa dipisahkan. Haji sebagai perjalanan psikologisspiritual berkaitan dengan kesiapan dalam upaya “menghadapi panggilan Allah”.

Perjalanan haji ini semakin menarik karena memiliki makna dan dimensi lain selain spiritual.

Dimensi ini berkembang seiring dengan tradisi-tradisi masyarakat Madura. Misalnya seseorang yang akan berangkat haji hendaknya tidak keluar rumah. Diadakan slametan haji. Didoakan keluarga dan tetangganya. Pulang dari haji, individu yang haji menyiapkan berbagai hal berkaitan perjalanan yang mengharu biru, sedih, gembira, dan traumatis.

Pada beberapa masyarakat, dimensi ini seringkali mengalahkan dimensi psikologisspiritualitas dari seseorang yang menunaikan haji. Kebanyakan dari jemaah haji bersusah payah memenuhi hal yang terakhir sementara hal yang utama menjadi bagian kedua dari perjalanan haji tersebut. Semoga hal utama dari perjalanan psikologis-spiritual haji adalah haji mabrur, sedangkan dimensi lainnya bukan tujuan dari jemaah haji Madura.

Apakah Anda seperti itu? Wallahu a’lam.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 No. 0449 | TAHUN III

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III

SURABAYA - Jajaran Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur memusnahkan barang bukti sabu sebanyak 528,759 gram yang nilainya mencapai hampir Rp 1 miliar atau Rp 793 juta di halaman Ditreskoba Polda Jatim di Surabaya, Rabu (24/9).

"Dalam pemusnahan itu, kami juga membakar 95 butir ekstasi yang nilainya berkisar Rp16,6 juta, sehingga total barang bukti narkoba yang dimusnahkan bernilai Rp 806,6 juta ," kata Direktur Ditreskoba Polda Jatim Kombes Pol Andi Loedianto didampingi Kasubbid PID Bidang Humas Polda Jatim AKBP Aziza Hani MM. Ia menjelaskan penyidik Polda Jatim sebenarnya menyita sabu sebanyak 682,6 gram sabu dan 100 butir ekstasi, namun 153,8 gram sabu dan lima butir ekstasi tidak dimusnahkan untuk kepentingan Labfor Polri Cabang Surabaya dan untuk barang bukti di pengadilan.

"Semua barang bukti itu disita dari tersangka Jn bin H Syafii alias Johan S alias Idi (40) yang berasal dari Dusun Krajan, Kelurahan Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi," katanya.

Dalam pengakuannya, tersangka menjalankan bisnis narkoba itu hanya sekali, tapi polisi menduga tersangka yang berprofesi sebagai nelayan sekaligus distributor sabu untuk kawasan Jember, Banyuwangi, dan Bali itu sudah beroperasi selama setahun.

"Kalau petugas menemukan 0,6 kilogram di rumah, maka selama sebulan kemungkinan ada sekitar 1 kilogram sabu yang diperdagangkan tersangka. Kalau 1 kilogram berarti omzet tersangka mencapai Rp 1 miliar dalam sebulan atau Rp 12 miliar dalam setahun," katanya.

Menurut dia, tersangka mendapatkan barang terlarang itu dari seorang buron atau DPO (daftar pencarian orang) berinisial S asal Surabaya.

"Kami masih menelusuri S, karena sistem penjualan S dengan tersangka Jn bersifat ranjau.

Artinya, tersangka melakukan transfer uang, lalu barang dilempar ke suatu tempat tertentu dari dalam sebuah kendaraan," katanya.

Dalam peredarannya, tersangka Jn membagi satu gram sabu dalam empat paket dan satu butir ekstasi dalam dua paket.

"Jadi, kami bisa menyelamatkan 2.930 jiwa dengan empat

Sabu-sabu Hampir Rp 1 M Dimusnahkan

ant/suryanto

PEMUSNAHAN NARKOBA. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim memasukkan narkoba kedalam tungku saat pemusnahan barang bukti narkoba di Mapolda Jatim, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (24/9). Dalam pemusnahan yang disaksikan Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim, Labfor Mabes Polri Cabang Surabaya, BPOM tersebut Direktorat Reserse Narkoba (Ditreskoba) Polda Jawa Timur memusnahkan 528,759 gram narkoba jenis sabu serta 95 butir pil ekstasi milik tersangka Junaidi bin Syafi'i warga Banyuwangi, pemasok narkoba ke wilayah Tapal Kuda Jatim dan Bali.

orang konsumen untuk setiap gram dari 628,6 gram sabu dan dua orang konsumen untuk setiap butir dari 100 butir ekstasi itu," katanya.

Ia menambahkan tersangka Jn dijerat dengan Pasal 112 ayat 1 atau Pasal 114 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana mati, penjara

seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

8

TRANSPORTASI LAUT

Jadwal Pelayaran UjungKamal Dikurangi SURABAYA - PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Feri Cabang Surabaya kembali melakukan pengurangan jadwal pelayaran di mana kini ada dua kapal yang operasionalnya di Dermaga Ujung-Kamal terpengaruh kebijakan tersebut.

Kepala Cabang ASDP Indonesia Feri Cabang Surabaya, Elvi Yosa menyatakan, perusahaan memang telah mengurangi jadwal pelayaran dua kapal itu. Kalau sebelumnya, ada empat unit kapal yang beroperasi dari total enam unit yang ada, baik yang beroperasi malam hari ataupun siang hari.

"Akan tetapi karena jumlah penumpang dan kendaraan kian turun, sejak beberapa hari ini kami telah melakukan pengurangan jadwal pelayaran untuk dua unit kapal pada malam hari," ujarnya, Rabu (24/9).

Awalnya, jelas dia, pada malam hari jumlah kapal yang berlayar mencapai empat unit.

Namun, sekarang hanya tersisa dua unit. Kemudian, pada siang hari tetap ada empat unit kapal feri yang bisa melayani.

"Sejak Jembatan Tol Suramadu beroperasi pada tahun 2009, jumlah penumpang dan kendaraan yang melalui penyeberangan dari Dermaga Ujung Surabaya ke Dermaga Kamal Madura dan sebaliknya kian mengalami penyusutan," katanya.

Kondisi itu, tambah dia, menjadi penyebab jumlah angkutan penyeberangan feri semakin dikurangi. Sebelum Jembatan Tol Suramadu beroperasi ada sekitar 17 kapal yang melayani penyeberangan rute Ujung-Kamal.

"Lalu, pada awal 2014 jumlahnya sudah menjadi enam unit kapal," katanya.

Ia optimistis, pengurangan tersebut dapat menyelamatkan perusahaan pelayaran yang beroperasi. Apalagi, kini jumlah penumpang dan kendaraan yang melintas di Dermaga Ujung-Kamal semakin minim. = ANT/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III

9

Ratusan Pedagang Pasar Turi Datangi Pemkot Surabaya SURABAYA - Ratusan pedagang Pasar Turi mendatangi Balai Kota Surabaya, guna mempertanyakan keseriusan pemerintah setempat terkait rencana pengambilalihan pembangunan pasar mereka.

"Kami datang ke sini murni inisiatif dari para pedagang," ujar Ketua Kelompok Pedagang (Kompag) H Syukur, Rabu (24/9).

Terkait rencana pengambilalihan pada 14 Oktober mendatang, ia mengaku para pedagang mendukung sepenuhnya rencana pemerintah kota tersebut. Bahkan mereka mendesak pemkot segera mempercepat proses pembangunan jika Pasar Turi sudah diambil

alih.

Selanjutnya, kata dia, para pedagang juga meminta pemkot mengaudit PT Gala Bumi Perkasa (GBP) dan mengembalikan hakhak pedagang sepeti pembayaran stan, sertifikat, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bunga denda serta pengambilan kunci.

"Kita juga meminta pemkot menerima pedagang yang belum

terdaftar," tegasnya.

Menurut Syukur, ada beberapa keuntungan jika pembangunan Pasar Turi diambil alih Pemkot Surabaya, pertama pedagang akan lebih mudah dan tidak ditekan dalam membayar sisa angsuran pelunasan pembayaran.

Keuntungan lainnya, kata dia, pemkot memiliki keleluasaan dalam mengelola serta memperoleh banyak pendapatan yang bisa menyumbang potensi pendapatan asli daerah (PAD).

"Bu wali kota sudah memperoleh 'legal opinion' (LO) dari kejaksaan. Jadi kita percaya dengan sikap wali kota," katanya.

DEWAN IKUT ORIENTASI

MENAWARKAN TETANGGA

SURABAYA - Pelayanan publik di DPRD Kota Surabaya dipastikan terganggu selama empat hari ke depan menyusul semua anggota dewan diwajibkan mengikuti orientasi yang digelar Balai Diklat Pemprov Jatim di Singgasana Surabaya mulai Rabu ini hingga Sabtu (27/9).

"Mulai hari ini sampai Sabtu depan, semua anggota dewan mengikuti orientasi," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha di Surabaya, Rabu (24/9).

Menurut dia, tujuan dari orientasi ini adalah memberi bekal agar anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 mengerti akan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya sebagai anggota dewan.

Selain itu, lanjut dia, anggota dewan juga mengerti akan fungsi legislasi yang diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah, fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.

Terakhir fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

"Ketiga fungsi dimaksud di-

SURABAYA - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur membekuk dua tersangka "trafficking" yang melacurkan tetangga kepada teman-temannya dengan tarif Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta.

"Dua pelaku perdagangan orang itu adalah Mami I (42) dari Sukolilo, Surabaya, dan Papi A (25). Keduanya beroperasi pada sejumlah hotel berbintang di Surabaya Timur," kata Kasubbid PID Bidang Humas Polda Jatim AKBP Aziza Hani MM di Mapolda Jatim, Rabu (24/9).

Didampingi penyidik Subdit IV/ Renata pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim, ia menjelaskan tersangka Papi A mengaku sudah beroperasi selama tiga bulan dengan tiga anak buah, sedangkan Mami I sudah setahun dengan tiga anak buah.

"Papi dan Mami itu menerima pesanan dari temantemannya, lalu pelaku menawarkan kepada tetangganya, bahkan seorang korban yang sempat kami mintai keterangan berumur 16 tahun atau masih di bawah umur," katanya.

Dalam praktiknya, pemesan

Menanggapi aspirasi dari para pedagang, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku enggan berbicara panjang lebar soal rencana pengambil alihan Pasar Turi. Menurutnya, pernyataan yang ia sampaikan sebelumnya di beberapa media sudah jelas dan tidak akan berubah.

"Pedagang setuju tidak setuju itu tetap keputusan saya untuk mengambil pasar turi. Keputusan itu sudah final," katanya.

Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan menyatakan, saat ini pemerintah kota sedang mengkaji beberapa kemungkinan terkait rencana

pengambil alihan pembangunan Pasar Turi pertengahan Oktober mendatang.

"Kita sudah melakukan review dengan melibatkan sejumlah instansi seperti Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP), Instititut Teknologi Sepuluh November (ITS) serta sejumlah nara sumber," kata Hendro Gunawan.

Dari "review" yang telah dilakukan Hendro mengaku, pihaknya diberi sejumlah saran dalam menyelesaikan masalah pembangunan Pasar Turi. Terutama soal isi perjanjian kontrak anatara investor dengan pedagang. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Pelayanan Publik Tersangka Berurusan dengan Polisi Dipastikan Terganggu jalankan dalam kerangka representasi rakyat di Surabaya," katanya.

Kegiatan yang dianggarkan negara senilai hampir Rp 2 miliar dengan perincian masing-masing anggota dewan Rp 4.450.000 tersebut juga akan mengundang sejumlah para pakar, seperti pakar komunikasi publik, tata negara dan anggaran. "Mereka akan memberikan bekal kepada anggota dewan," katanya.

Saat ditanya soal pelayanan masyarakat yang terganggu, Masduki mengatakan pelayanan publik seperti laporan dan pengaduan warga akan tetap dilayani melalui Sekretariat DPRD Surabaya.

"Nanti Sekretariat DPRD yang akan lapor ke pimpinan. Kalau ada di antara empat pimpinan yang bisa menindaklanjuti ya tidak masalah. Apalagi tempat kegiatannya dekat karena digelar di Surabaya," ujarnya.

Ia menilai orientasi atau yang biasa dikenal sebagai bimbingan teknis (bimtek) diperlukan anggota dewan. "Namanya ilmu itu ya ada manfaatnya, apalagi ini untuk kemantapan anggota dewan," katanya.

Apalagi perundang-undangan saat ini sering berubah-ubah sehingga perlu pemahaman bagi anggota dewan yang baru maupun anggota dewan lama yang kini menjabat kembali. "Belum setahun aja diganti ini menjadi penting untuk diketahui," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

menyediakan kamar (booking) pada sebuah hotel berbintang, lalu Mami dan Papi itu mengantarkan korban ke hotel yang dimaksud pada waktu yang sudah ditentukan.

"Saat itu, tersangka menerima 70 persen dari tarif yang disepakati, sedangkan korban hanya menerima 30 persen.

Salah seorang tersangka itu me-

rupakan pegawai kantin sebuah SMK di Surabaya," katanya.

Dalam penangkapan kedua tersangka itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti, di antaranya uang tunai Rp 4 juta, satu lembar bukti tagihan ("bill") hotel, enam buah handphone, sebuah celana dalam, dan sebuah alat kontrasepsi bekas pakai.

"Tersangka dijerat dengan Pasal 2 juncto Pasal 7 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman paling singkat tiga tahun dan maksimum 15 tahun, dengan denda paling sedikit Rp 120 juta dan maksimal Rp 600 juta," katanya.

Selain itu, pihaknya juga menjerat tersangka dengan Pasal 296 KUHP dengan acaman pidana penjara paling lama setahun empat bilan atau pidana denda Rp 15, serta Pasal 506 KUHP dengan ancaman pidana kurung paling lama setahun.

Sebelumnya (16/7), Ditreskrimum Polda Jatim telah membongkar praktik "perdagangan" perempuan muda (25-30 tahun) lewat jejaring sosial "blackberry messanger" (BBM) untuk tujuan pencabulan/pelacuran di sebuah hotel bintang lima di Surabaya.

Dalam kasus itu, petugas menangkap tiga tersangka yakni GCA, IN, dan MH. Kasus serupa telah diungkap Polda Jatim pada 10 Juni 2014, yakni jaringan perdagangan pelajar (15-17 tahun) lewat BBM yang dikoordinasikan oleh dua tersangka (NF dan AT). = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III

Pemkot Bantah Trem Tanpa Studi Kelayakan SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya membantah pernyataan pihak Kementerian Perhubungan bahwa proyek angkutan massal cepat (AMC), khususnya moda trem di Kota Pahlawan tidak memiliki studi kelayakan.

Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan mengatakan bahwa semua laporan hasil studi kelayakan yang dilakukan sejak setahun yang lalu sudah disampaikan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Memang ada persyaratan yang belum lengkap dalam dokumen yang kami sampaikan ke Kemenhub. Kekurangan dokumen itu karena ada perubahan sistem pelaksanaan proyek," katanya.

Namun, dia berharap agar Pemkot Surabaya dengan Kemenhub perlu melakukan penyaman persepsi. Bisa jadi karena tidak

ada kesamaan pemahaman atas tentang proyek trem ini, Kemenhub salah persepsi sehingga pemkot dianggap tidak memiliki studi kelayakan.

Sebelumnya, kata dia, sistem yang akan digunakan dalam proyek ini adalah Public Private Partnership (PPP). Dalam perkembangannya konsepnya berbeda karena sistem pengadaan proyek AMC ini menggunakan kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI).

PT KAI siap mendanai sepe-

PEMBERLAKUAN MEA

Kadin Ingin Pemerintah Menunda

nuhnya pembangunan trem yang membentang dari arah selatan ke utara Surabaya. Pemkot sendiri sudah berkoordinasi dengan PT KAI untuk melengkapi persyaratan tentang jalan yang akan dilalui trem.

"Sejauh ini masih membahas jalan trem nanti apakah mengaktifkan kembali jalan milik PT KAI yang sudah ada atau membuat jalan baru. Yang jelas, pilihan akses yang akan dilalui meliputi Jalan Darmo, Diponegoro, Basuki Rahmat, Tugu Pahlawan, dan seterusnya," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

PARLEMEN

19 Unit Laptop DPRD Belum Dikembalikan SURABAYA - Sebanyak 19 unit laptop yang dipinjamkan kepada anggota DPRD Surabaya periode 2009-2014 hingga batas waktu pengembalian terakhir pada Rabu ini ternyata belum dikembalikan.

Sekretaris DPRD Surabaya M. Afghani Wardhana di Surabaya mengatakan hingga Rabu sore, jumlah laptop yang sudah kembali sebanyak 31 unit dan saat ini keberadaannya sudah disimpan di gudang Bagian Umum Sekretariat DPRD Surabaya.

Jadi, sejak pertama ada, semua rekan-rekan memang sepakat tidak mengambil,"

Masduki Toha

Wakil Ketua DPRD Surabaya "Sampai batas waktu ini, masih ada yang belum kembali," katanya, Rabu (24/9).

Informasi yang diperoleh menyebutkan ada sejumlah mantan anggota dewan diduga tidak mengembalikan dan juga ada yang laptop itu sudah raib.

Anehnya sejumlah anggota DPRD juga mengaku sama sekali tidak pernah memakai fasili-

tas tersebut.

Sesuai surat edaran dari Sekretariat DPRD Surabaya terkait pengembalian fasilitas bagi anggota periode 2009-2014 berupa mobil dinas dan laptop harus dikembalikan terakhir pada Rabu ini. Hasilnya, seluruh mobil dinas sudah dikembalikan.

Hanya saja, lanjut dia, pihaknya masih enggan memberitahu siapa saja yang belum mengembalikan laptop. Ia beralasan pihaknya masih menginventarisasi siapa-siapa yang sudah atau mengembalikan laptop.

"Nanti, kami akan mengirimkan surat lagi agar segera dikembalikan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi PKB Masduki Toha menyatakan bahwa anggota FPKB tidak pernah mengambil fasilitas laptop sejak didistribusikan pada 2011.

"Jadi, sejak pertama ada, semua rekan-rekan memang sepakat tidak mengambil," katanya.

Tercatat, ada lima anggota yang tidak mengambil jatah laptop bermerek HP Hawlett Packard (HP) saat itu yakni Masduki Toha, Musyafak Rouf, Mazlan Mansyur, Naim Ridwan dan Musrifah.

"Sebab, saat itu teman-teman fraksi sudah punya. Jadi, kami tidak tahu soal itu," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

ant/siswowidodo

PANEN KEDELAI MADIUN. Pekerja memanen kedelai di persawahan Desa Pacinan, Balerejo, Madiun, Jatim, beberapa waktu lalu. Harga kedelai di wilayah tersebut saat ini Rp 6.200/kg.

SURABAYA - Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (Kadin Jatim) mengimbau pemerintah menunda pemberlakuan kerja sama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015, karena masyarakat dinilai belum siap menghadapinya.

"Jangan anggap sepele MEA 2015, kerja sama ini lebih ketat dibandingkan kesepakatan perdagangan global melalui Organisasi Perdagangan Sedunia (WTO)," kata Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Daerah Adik Dwi Putranto, ditemui di sela Pekan Inovasi Teknologi (PIT) di Surabaya, Rabu (24/9).

Menurut dia, saat menunda pelaksanaan MEA tahun 2015 maka mulai sekarang pemerintah perlu mendorong masyarakat perdagangan khususnya di Jatim untuk meningkatkan kompetensinya. Contoh, melalui inovasi teknologi dan membuat produk asli Jatim, sehingga memiliki standardisasi yang setara dengan kualitas internasional.

"MEA 2015 adalah ancaman bagi dunia usaha di Indonesia," ujarnya.

Apalagi, jelas dia, beragam produk asing yang bebas dari bea masuk ke Tanah Air itu dikenal mempunyai harga lebih murah dibandingkan harga produk lokal. Penyebabnya, mayoritas produk asing sudah mendapatkan subsidi tersendiri oleh pemerintahnya.

"Bahkan tidak hanya memperoleh satu dana subsidi melainkan banyak. Misal, ketika mereka mau ekspor ke Indonesia maka barang yang akan diekspor dapat subsidi dari negaranya dan setibanya di Tanah Air barang itu bebas bea masuk," ungkapnya.

Untuk menghadapi hal tersebut, tambah dia, Kadin Jatim bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jatim meminta pengusaha guna memaksimalkan potensi pasar dalam negeri. Apalagi, prospek perdagangan antarpulau juga masih sangat besar.

"Seperti di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, NTB, NTT, hingga Papua," ucapnya. = ANT/CHANDRA HN/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III

11

ant/sahlan kurniawan

PRODUKSI GULA JAWA. Pekerja mengaduk gula merah yang berada dalam loyang besar di Desa Plosokandang, Tulungagung, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Usaha produksi gula merah itu mulai berkembang setelah pemerintah memberi bantuan mesin penggiling tebu mini sehingga dalam sehari mampu menghasilkan gula merah sebanyak 300 kg - 350 kg dengan harga jual Rp 6.500 per kg.

Ikagi Desak Pemerintah Atasi Anjloknya Harga Gula SIDOARJO - Ikatan Ahli Gula Indonesia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi anjloknya harga gula lokal pada musim giling tahun ini, agar produsen atau perusahaan gula dan petani tebu tidak mengalami kerugian.

Ketua Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi) Subiyono menegaskan penetapan harga pokok penjualan oleh pemerintah sebesar Rp 8.500 per kilogram pada musim giling tahun ini ternyata tidak ampuh dan tidak dipatuhi pedagang besar saat memberikan penawaran pada kegiatan lelang gula.

"Kenyataan yang terjadi di lapangan, harga gula di tingkat lelang berada di bawah HPP, ratarata hanya Rp 8.100 per kilogram.

Ini menjadi masalah besar, karena sebagian besar gula hasil giling, baik milik petani maupun pabrik gula, tidak jadi dilepas ke pasar," katanya.

Harga gula lokal kali ini men-

jadi yang terendah dalam tiga tahun terakhir. Pada musim giling 2013, harga gula pernah mencapai level tertinggi hingga di atas Rp 11.000 per kilogram.

Di sela acara Temu Lapang bertema "Bedah Industri Gula di Jatim" yang diselenggarakan Ikagi di Pabrik Gula Kremboong, Sidoarjo, Subiyono mengatakan membanjirnya gula rafinasi yang dijual bebas sebagai gula konsumsi dengan harga lebih rendah, menjadi penyebab utama anjloknya harga gula lokal.

Selain itu, harga gula dunia pada tahun ini juga cenderung turun, sehingga pedagang besar ikut menurunkan harga penawaran saat lelang gula. Selama

ini, harga gula dunia menjadi acuan pedagang besar saat mengikuti lelang.

"Masalahnya memang sangat komplek, tetapi pemerintah semestinya memberikan situasi kondusif dengan menjaga tata niaga gula agar harga gula lokal tidak jatuh. Impor gula harus dikendalikan," ujar Subiyono yang juga Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara X (Persero).

Ia mencontohkan lebih kurang 80.000 ton gula hasil giling 11 pabrik gula milik perusahaannya hingga kini masih tertahan di gudang dan belum bisa dilepas, karena rendahnya harga. Jumlah itu dipastikan bertambah karena kegiatan giling tebu masih berlangsung.

"Kalau situasinya seperti sekarang, kami tidak yakin harga akan membaik. Sementara perusahaan juga membutuhkan pendapatan untuk biaya operasional, sehingga kami menghadapi dilema," ujar

Subiyono.

Ia menambahkan, saat ini sebagian perusahaan gula dalam negeri sudah memiliki semangat untuk membangkitkan kembali industri gula yang pernah berjaya beberapa tahun silam. Namun, kondisi itu tidak akan bertahan jika tidak ada komitmen dukungan dari pemerintah.

"Kalau memang pemerintah tidak bisa memberikan subsidi, setidaknya ada kebijakan konkrit yang mendorong ke arah bangkitnya industri gula. Kami prediksi situasi ini akan berlanjut hingga tahun depan," tambahnya.

Pada kesempatan sama, Direktur Pusat Penelitian Pabrik Gula Indonesia (P3GI) Aris Toharisman mengatakan industri gula nasional sebenarnya sudah memiliki tekad kuat untuk bangkit, tetapi harus ada dukungan dan komitmen dari pengambil kebijakan.

"Dari peninjauan lapangan ke beberapa pabrik gula milik PTPN

X, saya melihat upaya revitalisasi berjalan dengan baik dan kondisi ini harus terus didukung serta diikuti perusahaan gula lainnya," katanya.

Sementara itu, kegiatan Temu Lapang Ikagi yang berlangsung 23-24 September, diikuti sekitar 300 orang praktisi dan pakar gula dari seluruh Indonesia. Selain diskusi, kegiatan itu juga diisi dengan kunjungan ke sejumlah pabrik gula, PG Ngadiredjo Kediri, PG Tjoekir (Jombang), PG Modjopanggoong (Tulungagung), dan PG Kremboong (Sidoarjo).

"Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi ajang saling tukar pengalaman terbaik dari praktisi pergulaan di tempatnya masingmasing, sehingga akan mudah diurai model revitalisasi yang paling baik sesuai dengan karakter wilayah dan pabrik gula," jelas Aris Toharisman, yang juga Sekjen Ikagi. = ANT/DIDIK KUSBIANTORO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 No. 0449 | TAHUN III

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III

MADURA

12

MELAMBUNG. Harga ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Kota Probolinggo sulit turun akibat merosotnya hasil produksi tangkapan nelayan karena angin kencang.

Hasil Tangkapan Merosot Picu Melambungnya Harga Ikan PROBOLINGGO – Kian merosotnya hasil produksi tangkapan nelayan akibat angin kencang belakangan ini dirasakan kalangan nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Kota Probolinggo. Harga ikan di pasaran sulit turun bertahan rata-rata Rp 20 ribu hingga Rp 30 ribu perkilogramnya.

Kian merangkaknya harga ikan terjadi di sejumlah pasar ikan tradisional di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan maupun pasar tradisional seperti pasar Baru, pasar Wonoasih, pasar Kronong, pasar Ketapang, dan pasar Randu Pangger.

Kenaikan tidak hanya dialami ikan laut melainkan juga ikan air tawar seperti lele, mujahir maupun gurami maupun, sesuai pengecekan langsung dilapangan, Rabu (24/9).

Harga sejumlah ikan laut

meningkat 20 persen hingga 50 persen. Diantaranya ikan bawal, ikan kerapuh, cumi-cumi. Bahkan ikan jenis air tawar maupun payau turut naik seperti ikan lele sebelumnya seharga Rp 15 ribu perkilogram, kini harganya mencapai Rp.18 ribu, ikan Mujahir biasanya Rp11 ribu kini Rp15 ribu perkilogram.

Jenis ikan selayang atau dencis kini mencapai harga Rp.25 ribu perkilogram. Padahal sebelumnya hanya Rp 18 ribu. Begitu juga dengan ikan tongkol yang

kini menembus harga Rp 30 ribu perkilogram.

Seorang pedagang ikan di pasar tradisional Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan bernama Ahmad Rifa’i (41), mengatakan meski hasil tangkapan ikan para nelayan merosot, namun hal tersebut tidak sampai membuat stok ikan di Kota Probolinggo menjadi langka. Pedagang masih bisa mendapatkan ikan dengan jenis tertentu.

Karena sebagian kecil nelayan yang berani melaut. Sementara sebagian besar lainnya, memilih menambatkan jangkar perahunya di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo.

“Kenaikan harga tersebut terjadi karena banyaknya permintaan akan ikan. Apalagi musim angin kencang ini harga ikan wajar naik ditambah lagi banyaknya permintaan ikan di-

pasar belakangan ini,” katanya.

Sementara itu, kenaikan harga ikan laut ini turut di sesalkan oleh para konsumen. Ibu Murni (28) mengaku, dirinya enggan mengkonsumsi ikan karena harganya saat justru lebih mahal dari daging ayam.” Lebih baik beli daging ayam perkilonya hanya Rp.20 ribu di Pasar Tradisional ini,” ujarnya singkat.

Disisi lain, minimnya tangkapan ikan laut sudah dirasakan nelayan sejak sepekan lalu akibat angin kencang yang tidak bersahabat. Bahkan untuk mendapatkan ikan, nelayan harus rela bertaruh nyawa melawan ganasnya angin kencang di tengah laut hingga keluar selat Madura.

Saat cuaca normal, nelayan mampu menghasilkan tangkapan ikan hingga sepuluh ton dalam jangka waktu dua hari perjalanan melaut. Namun karena terhalang

angun kencang, nelayan hanya mampu menghasilkan empat ton ikan segar dalam kurun waktu empat hari melaut.

Bahkan, demi mendapatkan hasil tangkapan lebih banyak nelayan Kota Probolinggo rela bertaruh nyawa melawan ganasnya angin kencang di tengah laut hingga keluar selat Madura.

Resiko tinggi terpaksa ditempuh para nelayan, demi terpenuhi permintaan ikan oleh para pedagang.

“Sulitnya mendapatkan tangkapan ikan di perairan selat Madura, membuat harga ikan segar di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo berangsur naik sepekan terakhir.

Kenaikan harga berkisar antara 25 persen hingga 50 persen pada masing-masing jenis ikan,”tandas Ahmad Jerosini, nelayan Mayangan Kota Probolinggo. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449| TAHUN III

13

JELANG IDUL ADHA

Pasar Hewan Kurban Dadakan Bermunculan PROBOLINGGO – Mendekati hari raya Idul Adha 1435 mendatang, pasar hewan kurban dadakan mulai bermunculan di Kota Probolinggo. Bahkan, pasar dadakan hewan itu tidak hanya berada di lokasi strategis, melainkan banyak bermunculan di berbagai pelosok.

Seperti Jalan Mastrip Kelurahan Kedupok, Keluhan Kademangan, Wonoasih dan sejumlah tempat lainnya di Kota Probolinggo.

Salah seorang pedagang hewan kambing, Misto mengatakan, menjelang idul adha tahun ini hewan kurban, seperti kambing kini mulai banyak diburu pembeli.

Bahkan, harganya pun selangit.

“Sekarang itu harga kambing sangat mahal,” katanya saat ditemui wartawan, Rabu (24/9).

Dia menjelaskan, mahalnya harga kambing kurban itu karena menjelang hari raya. Sehingga para pedagang kambing kini banyak yang mengalami untung. “Rata-rata harga kambing sekarang itu diatas Rp.750 ribu,” katanya.

Mahalnya harga hewan kurban sekarang, imbuh dia, tergantung dari kondisi tubuh hewannya. Semakin sehat, maka hewan kambing itu harganya akan semakin mahal.

“Bahkan ada juga harga kambing yang sampai Rp.2 juta.

Bahkan, sampai lebih dari itu,”

timpalnya.

Misto menuturkan, untuk mencari hewan kurban, masyarakat kini tidak perlu lagi pergi ke pasar hewan. Karena sudah banyak pasar kambing dadakan dimana-mana. Terbentuknya pasar dadakan itu, hasil dari perkumpulan para pedagang sendiri.

“Itu perkumpulan para pedagang sendiri. Kemudian mencari lokasi untuk dijadikan pasar dadakan,” katanya.

Sementara itu, guna mengantisipasi adanya temuan hewan kurban yang tidak layak, Dinas Pertanian (Disperta) Kota Probolinggo dalam waktu dekat ini akan melakukan sidak. Sidak itu akan dilakukan di beberapa tempat.

“Ada empat sampai lima lokasi nanti yang akan menjadi target sidak,” ujar Kepala Disperta Kota Probolinggo, Yudha Sunantya.

Dalam melakukan sidak tersebut, Disperta akan menggandeng beberapa satker yang membidangi. Seperti Dinas Kesehatan dan Diskopindag.

Yudha berharap, menjelang hari raya Idul Adha mendatang, para pedagang tidak menjual hewan kurban yang tidak layak dikonsumsi. Karena hal itu akan berpengaruh terhadap kesehatan. =Muhammad Sugianto

BERMUNCULAN. Pasar dadakan hewan itu tidak hanya berada di lokasi strategis, melainkan banyak di berbagai pelosok.

DIMULAI. Proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdapat di Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo terkesan tertutup.

Pembangunan RTH Terkesan Tertutup PROBOLINGGO – Proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdapat di Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo terkesan tertutup. Karena sejumlah satuan kerja (satker) mengaku tidak tahu menahu soal pengerjaan proyek pembangunan tersebut.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo, Budi Krisyanto saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu soal pengerjaan mega proyek itu. Hanya saja, Budi menjelaskan di Kelurahan Triwung Kidul memang rencananya akan dibangun sebuah RTH. “Rencananya memang begitu.

Cuma yang menangani itu leading sektornya Dinas PU,” urainya kepada wartawan (24/9).

Dia mengatakan, pembangunan RTH tersebut memang dari pemerintah pusat yang diajukan oleh daerah kepada Kementerian PU. “RTH itu baru diserahkan kepada BLH setelah pembangunannya selesai,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Kota Probolinggo, Nurhamdani terkesan sulit dikonfirmasi wartawan. Bahkan, saat dikon-

firmasi wartawan melalui ponselnya, selalu saja tidak pernah diangkat. Beberapa staf PU saat ditanyai pengerjaan mega proyek tersebut juga mengaku tidak tahu.

Secara terpisah, Camat Kademangan, Ina Lusinawati juga mengaku tidak tahu soal adanya pembangunan proyek RTH yang ada di wilayahnya. “Saya malah tidak tahu lokasinya dimana,” kilahnya.

Menurut dia, persoalan RTH itu merupakan leading sector BLH yang menangani. Sehingga yang tahu betul tentang itu BLH sendiri. “Kalau kita tidak tahu. Malah saya tidak tahu sebelah mana pembangunannya,” ungkapnya.

Berbeda dengan Lurah Triwung Kidul, Abdul Ghofur. Saat dikonfirmasi soal pembangunan tersebut, ia mengaku memang di

daerahnya akan dibangun sebuah RTH. Hanya saja, dia mengaku tidak tahu soal besarnya anggarannya. “Memang ada pembangunan RTH. Cuma saya tidak tahu berapa besarnya anggarannya,” katanya.

Begitu pula soal kapan pengerjaan proyek itu akan rampung. Karena masalah itu yang menangani BLH Kota Probolinggo. “Kita hanya ketempatan saja.

Jadi soal siapa yang mengerjakan dan berapa besarnya anggaran saya tidak tahu,” terang Abdul Ghofur.

Sementara itu, pantauan di lapangan, mega proyek pembangunan RTH tersebut kini sedang berlangsung. Bahkan, ada beberapa tenaga kuli bangunan yang terlihat sedang melakukan pengerjaan bangunan itu.

Ironisnya, pengerjaan mega proyek itu tidak terdapat papan nama proyeknya. Sehingga masyarakat setempat kesulitan untuk melakukan pengawasan. “Warga disini tidak tahu proyek itu akan dibangun apa. Karena memang tidak ada papan nama proyeknya,” ujar seorang warga setempat. =Muhammad Sugianto

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III

Konfercab NU

Soroti Money Politics

DIAMANKAN. Pelaku pencurian motor, FHA saat keluar dari Kantor Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo untuk dibawa ke Mapolres Probolinggo Kota.

Remaja Nekat Curi Motor PROBOLINGGO – Niat hati ingin memenuhi kebutuhan keluarga. Seorang pemuda berusia 18 tahun dibekuk warga. Pemuda bernama FHA, warga Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ini ditangkap lantaran nekat mencuri motor milik Rini (45), warga Jalan Cangkring RT 03 RW 03 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

“Memang, saya lagi butuh uang. Sebagian untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari Dan saat ini saya sangat menyesal dengan perbuatan saya ini,” un-

gkapnya kepada wartawan, Rabu (24/9), saat diamankan warga di Kantor Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo.

FHA mengaku mencuri motor

Honda Metic warna hitam N 3757 SA yang terpakir diteras depan dengan menggunakan kunci T. Naasnya, usai berhasil membobol dengan kunci T sepeda motor tetap tidak mau menyala saat di starter.

“Saya baru pertama kali mencuri sepeda motor. Saat beraksi tidak sendirian melainkan dengan temannya yang berhasil kabur dari sergapan warga,”ujarnya.

Sementara itu, Rini (45) pemilik motor mengaku terkejut, saat mendapati sepeda motor miliknya yang diparkir di teras telah

raib. Tak berselang lama, korban mendapati ada orang yang membawa tak jauh dari rumahnya.

Secara spontan, korban pun langsung berteriak maling. Beruntung warga yang datang mendekat menangkap pelaku.”Saya sengaja memasang kunci pengaman rahasia di sepeda motor,”tandasnya.

Untuk pemeriksaan lebih lanjut, tersangka dibawa ke Mapolres Probolinggo Kota guna pengembangan penyelidikan, dan mengamankan barang bukti satu buah sepeda motor. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO – Pelaksanaan konferensi cabang (konfercab) NU Kabupaten Probolinggo terus meradang.

Kali ini pelaksanaan konfercab NU yang akan digelar 23 Oktober mendatang itu menuai sorotan. Salah satunya, mantan Ketua Ansor Kabupaten Probolinggo, Syaifullah.

“Kita berharap pelaksanaan konfercab NU nanti jauh dari permainan money politics,” tandasnya kepada wartawan, Rabu (24/9).

Karena dengan adanya money politic, organisasi NU ke depan tidak akan lebih baik. “Memang menjauhkan diri dari money politic itu tidak gampang. Tapi minimal NU harus bisa,” ungkapnya.

Menurut dia, di Indonesia budaya money politic memang sulit tercerabut. Namun dalam pelaksanaan konfercab NU Kabupaten Probolinggo, pihaknya berharap agar bersih dari “permainan uang” untuk memenangkan bursa pemilihan ketua tanfidz dan rois syuriah.

Sementara itu, meski masih jauh-jauh hari, namun sejumlah nama kandidat sudah mulai bermunculan. Setidaknya ada empat kandidat yang bakal bertarung dalam suksesi tersebut. Yakni, KH. Syaiful Hadi, Kiai Masrur Nasur, Wakil Rois Syuriah PCNU, H. Sulaiman, Sekretaris PCNU dan KH. Abdul Hadi, Ketua RMI. Kiai Masrur Nasur saat dimintai komentarnya mengatakan, jika pihaknya mengaku siap untuk berlaga dalam konfercab NU Kabupaten Probolinggo nanti. “Saya sudah siap,” ungkapnya.

Hanya saja, kesiapan Kiai Masrur Nasur turut berlaga dalam bursa tersebut tanpa adanya embel-embel money politic. Karena dengan adanya “embel-embel” itu tidak akan mengubah organisasinya akan lebih baik.

Kiai Masrur yang juga Wakil Rois Syuriah NU Kabupaten Probolinggo itu menjelaskan, jika pencalonannya dalam konfercab itu tidak disangka-sangka. Bahkan, ia mengaku tidak meminta untuk dicalonkan sebagai Ketua tanfidz untuk periode mendatang. =Muhammad Sugianto

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014SEPTEMBER | No. 0449 |2014 TAHUN III KAMIS 25

No. 0449 | TAHUN III

15 15

Gol Perdana “El Nino” EMPOLI - Fernando Torres mencetak gol perdananya bersama AC Milan saat bermain imbang 2-2 dengan tuan rumah Empoli dalam lanjutan Liga Serie A Italia di Stadio Carlo Castellani, Selasa (23/9) waktu setempat atau Rabu (24/9) dini hari WIB. Tambahan satu poin membawa “Rossoneri” merangsek ke peringkat ketiga dengan tujuh poin atau tertinggal dua angka atas AS Roma dan Juventus yang berada di posisi pertama dan kedua.

Pemain Liverpool merayakan kemenangan mereka bersama penjaga gawang Simon Mignolet (kanan) setelah mereka memenangi drama adu penalti dengan skor 14-13 atas Middlesbrough pada laga Piala Liga Inggris babak ketiga yang berlangsung di Anfield, Liverpool, 23 September 2014. Liverpool harus menjalani drama adu penalti setelah mereka bermain imbang 2-2 di babak normal hingga babak injury time.

Piala Liga Inggris

Raih Kemenangan Dramatis, Rodgers Puji Mental Pemain LIVERPOOL - Pelatih Liverpool Brendan Rodgers memuji karakter anak-anak asuhnya saat memetik kemenangan dramatis melalui adu tendangan penalti atas Middlesbrough dengan skor akhir 14-13 pada pertandingan Capital One Cup atau Piala Liga Inggris di Anfield, Rabu (24/9) dini hari WIB. Selama 120 menit, kedua tim bermain imbang 2-2, sebelum akhirnya dilakukan drama adu tendangan penalti itu.

Rodgers menilai, kemenangan ini sangat penting guna membangkitkan kepercayaan diri tim setelah mengawali Liga Utama Inggris musim ini dengan buruk. “Ini sangat penting. Anda bisa saksikan betapa bahagianya para pemain. Mereka adalah pemain-pemain kompetitif dan mereka ingin meriah kemenangan di setiap kompetisi,” kata Rodgers kepada Sky Sports.

Dia melanjutkan, “Malam ini banyak pemain tidak bisa bermain dengan maksimal. Tetapi Jose Enrique luar biasa. Dia bermain penuh sepanjang 120 menit dan memperlihatkan kemampuannya dalam tendangan penalti. Kami semua sangat bahagia. Kami siap memasuki putaran berikutnya sesuai yang kami harapkan.”

Rodgers berpendapat, adu tendangan penalti melawan Middlesbrough sangat berkualitas. Kedua tim memperlihatkan keahlian masing-masing dalam melakukan eksekusi 12 pas ini.

Dia juga menilai bahwa para

pemainnya tampil menawan sepanjang 30 menit babak tambahan waktu dan layak menuai kemenangan.

“Sekarang kami harus melangkah tegak menuju putaran berikutnya. Saat ini kami memang masih banyak melakukan kesalahan, tetapi saya bangga dengan karakter dan mental para pemain, meskipun para pemain yang diturunkan ini masih muda,” ucapnya.

Ini sangat penting. Anda bisa saksikan betapa bahagianya para pemain.

Mereka adalah pemainpemain kompetitif.

Brendan Rodgers

Sedangkan pelatih Middlesbrough Aitor Karanka juga memetik banyak hal positif dari laga melawan Liverpool ini. Dia berharap, penampilan menawan ini terus ditunjukkan di Liga Divisi Championship sepanjang musim ini. “Saya berbicara dengan para pemain sebelum babak tambahan waktu. Saya bicara dengan Patrick Bamford dan Jelle Vossen sebelum mereka masuk lapangan bahwa mereka masih memiliki kesem-

patan untuk mencetak gol,” ujar mantan asisten Jose Mourinho itu di Real Madrid.

Dia menambahkan, “Kami mencetak gol dan mendapat penalti, tetapi pada akhirnya kami kalah. Sekarang kami harus fokus ke pertandingan para Sabtu mendatang.”

Sementara itu, Arsenal harus tersingkir dari ajang ini setelah kalah 1-2 dari Southampton pada laga terpisah di Emirates Stadium. Pelatih Arsenal Arsene Wenger mengaku kecewa dengan kegagalan ini, tetapi dia tidak mau menyalahkan lini belakangnya atas kekalahan ini.

“Tentu saja ini mengecewakan karena kami memulai pertandingan dengan bagus tetapi kami melakukan dua kesalahan yang tidak perlu sehingga terciptanya dua gol lawan. Kami sedikit kurang berpengalaman di lini belakang, tetapi secara keseluruhan mereka bermain bagus. Kami cukup merepotkan lawan, meski gagal mencetak gol di babak kedua,” kata pria asal Prancis ini.

Pada bagian lain, Wenger memuji Southampton yang bermain bagus. Hanya saja, Southampton bermain dengan semua pemain inti mereka, sedangkan Arsenal bermain dengan para pemain pelapis. “Mereka memanfaatkan kesalahan kami di lini tengah.

Mereka memang bermain bagus malam ini,” imbuhnya. =SKY SPORTS/CAROL AJI

Namun, jarak angka itu berpotensi kembali melebar karena kedua tim baru akan berlaga pada Kamis (25/9) dini hari WIB. Roma akan bertandang ke markas Parma, sementara Juve menjamu klub promosi Cesena. Sedangkan, hasil imbang itu membuat Empoli masih tertahan di peringkat ke-17 dengan torehan dua poin dari empat partai.

Pada laga itu, barisan pertahanan Milan kembali menjadi titik lemah yang total telah kemasukan delapan gol dari empat partai, termasuk dua dari Empoli.

Keroposnya lini belakang Milan terbukti ketika mereka sudah kebobolan pada menit ke-13. Berawal dari sepak pojok, Lorenzo Tonelli dengan leluasa menyambut bola dengan tandukannya mengarahkan ke tiang jauh tanpa bisa dijangkau kiper Christian Abbiati.

Seakan tidak belajar dari kesalahan, gawang Milan kembali kecolongan melalui situasi bola mati pada menit ke-21. Tendangan bebas Fransesco Tavano gagal diantisipasi oleh bek Dan-

iele Bonera yang telat bereaksi sehingga memudahkan Manuel Pucciarelli melesakan bola dengan kaki kanannya.

Dua menit jelang turun minum, Milan mampu memperkecil kedudukan melalui Torres dengan tandukannya memaksimalkan umpan silang Ignazio Abate. “Saya senang dengan gol perdana ini, tapi kemenangan akan menjadi hal yang lebih penting. Saya punya tujuan pribadi yang sama dengan tim yaitu lolos ke Liga Champions. Karena itu, saya akan berusaha meningkatkan penampilan,” ujar pemain berjuluk “El Nino” itu.

Milan terus berusaha mencari gol penyama kedudukan pada interval kedua yang akhirnya lahir pada menit ke-58.

Adalah Keisuke Honda yang semakin membuktikan kepantasannya berseragam Milan dengan golnya melalui sepakan datar yang merah ke pojok gawang. Kiper Luigi Sepe mencoba menjangkaunya tetapi tetap gagal menghentikan laju si kulit bundar.=ESPN/CAROL AJI

Fernando Torres mencetak gol perdananya untuk AC Milan melalui bola sundulan yang bersarang ke gawang Empoli. AC Milan bermain imbang 2-2 dengan tuan rumah Empoli dalam lanjutan laga Serie A Italia di Stadion Carlo Castellini, Selasa (23/9).

KORAN MADURA Gol Perdana 16 “El Nino� untuk

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III

AC Milan Olahraga | 15

KORAN MADURA

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 No. 0449 | TAHUN III

BACA JUGA

Ronaldo empat gol, Madrid Kembali berpesta Para pemain Real Madrid merayakan gol yang dibuat oleh Cristiano Ronaldo.

Pada pertandingan kontra Elche, Cristiano membuat empat gol dari skor 5-1 kemenangan El Real atas tamunya.

Cristiano Ronaldo memborong empat gol, sementara satu gol dilesakan oleh Gareth Bale. Dua pemain termahal dunia ini mengantar kemenangan telak 5-1 Real Madrid atas Elche.

MADRID - Real Madrid melanjutkan tren positif mereka setelah mengandaskan Elche dengan skor telak 5-1 dalam lanjutan pertandingan La Liga Spanyol di Santiago Bernabeu, Selasa (23/9) waktu setempat atau Rabu (24/9) dini hari WIB. Ini adalah kemenangan besar kedua Madrid secara beruntun setelah mereka menghempaskan Depotivo La Coruna 8-2 pada akhir pekan lalu.

Dengan tambahan tiga poin, Madrid kini bertengger di posisi keempat dengan koleksi sembilan poin dari lima laga. Mereka masih tertinggal tiga angka dari Barcelona yang menempati puncak klasemen.

Bagi Ronaldo, tambahan empat gol membuat dirinya total mengoleksi 12 gol di semua level kompetisi. Delapan dari 12 gol itu diciptakannya di ajang La Liga sehingga menempatkannya sebagai pencetak gol terbanyak sementara. “Banyak yang mempertanyakan kami awalnya, tapi kini semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih kepada rekan setim saya yang telah membantu saya mencapai jumlah gol ini. Sekarang, kami harus melanjutkan perjuangan untuk mencapai puncak klasemen,� ujar Ronlado seusai laga.

Pelatih Madrid Carlo Ancelotti memutusakan untuk tidak memainkan

16

striker murni dengan formasi 4-4-2. Ia menduetkan Ronaldo dengan Bale di lini depan, sementara James Rodriguez dan Isco ditempatkan sebagai winger.

Strategi yang coba diusung Ancelotti awalnya berjalan kurang mulus. Tuan rumah bahkan harus kecolongan gol lebih dulu setelah wasit menunjuk titik putih akibat pelanggaran yang dilakukan Ronaldo terhadap Pedro Mosquera pada menit ke-15. Penalti dieksekusi dengan sempurna oleh Edu Albacar.

Tersentak dengan gol itu, Madrid semakin gencar meneror sang tamu.

Alhasil, hanya selang lima menit, Madrid menyamakan kedudukan melalui tandukan Bale memaksimalkan umpan silang Rodriguez. Ronaldo membawa Madrid berbalik unggul lewat eksekusi penaltinya pada menit ke-28 menyusul pelangaran Mosquera terhadap Macelo.

Barisan pertahanan Elche pun semakin kocar-kacir menerima gempuran dari tuan rumah. Selang empat menit Ronaldo menjadi pemain Madrid pertama dari gol kedua, Madrid semakin menyang mencetak gol dalam 13 laga kandang beruntun. jauh dan kembali Ronaldo mencatatkan namanya di papan skor seusai berhasil Ronaldo sudah mengemas empat gol dalam 3 pertandingan La Liga berbeda dan kini mengkonversi umpan silang matang memburu rekor legenda Real Madrid, Alfredo kiriman Marcelo dengan sundulannya.

Di Stefano yang melakukannya dalam empat Memasuki babak kedua, Madrid laga berbeda. enggan menurunkan tensi serangan Ronaldo menjadi pemain Madrid keenam yang berujung kepada gol ketiga alias yang mencetak hattrick (atau lebih) dalam dua laga beruntun. hat-trick Ronaldo pada menit ke-79 yang dibuat via penalti.

Dengan tambahan 2 penalti kontra Elche, Ronaldo sudah mencetak 41 gol dari titik Ronaldo menutup penampilan penalti di La Liga. sempurnanya dengan gol keempat yang Dengan empat gol lawan Elche, Ronaldo disarangkan pada menit ke-90. Kali ini, kini sudah mengemas 25 trigol (atau lebih) Bale yang bertindak sebagai kreauntuk Madrid - trigol dalam 22 laga dan 4 tor dengan mengirimkan umpan gol dalam 3 laga. terobosan ke dalam kotak penalti Dengan menambahkan gol lawan Elche dari yang disambut dengan sepakan statistik di atas, Ronaldo juga sudah menjadi pencetak hattrick terbanyak di La Liga terukur Ronaldo mengarah ke terhitung sejak periode 2003-04 dengan 21 pojok kiri gawang. kali mengemas trigol atau lebih. =ESPN/CAROL AJI

DATA DAN FAKTA CRISTIANO RONALDO

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 No. 0449 | TAHUN III

IBU-ANAK JADI KORBAN TABUNG MELON

TIGA PEMUDA DITEMBAK MATI

PAMEKASAN | H

SAMPANG | J

KORAN MADURA

Rossa Melissa KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III TAMPIL APA ADANYA ITU MENYENANGKAN

A

NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

fathol alif/koran madura

Sekda Dinilai Tak Berhasil Kaukus Mahasiswa Sumekar Demo Kantor Bupati SUMENEP - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) menggelar demonstrasi di depan kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Sumenep, Rabu (24/9). Mereka menuding, Sekretaris Daerah (Sekda), Hadi Soetarto sebagai pelindung satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam aksinya, mahasiswa menuntut mantan Kepala Bappeda tersebut agar segera menemui mereka dan memberi penjelasan tentang beberapa persoalan yang hingga saat ini dinilai masih belum bisa dituntaskan.

Zainullah, orator aksi, menyebut, selama ini Sekda tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Nomor49.A/LHP/XVIII. JATIM/04/2014 tertanggal 30 April 2014, laporan keuangan Pemerintah Daerah Sumenep tahun 2013 terdapat beberapa ke-

janggalan, seperti perjalanan fiktif beberapa SKPD. Menurutnya, hal itu merupakan kelalaian Sekda dalam melakukan monitoring kepada beberapa SKPD yang ada di lingkungan Sumenep.

Karenanya, mahasiswa meminta agar Sekda lebih aktif lagi dalam melakukan monitoring.“Pak Sekda sudah melakukan konspirasi dengan sejumlah SKPD untuk melakukan tindakan menyimpangan,” teriak Zainullah Lebih lanjut, mahasiswa juga minta Sekda memberi klarifikasi terkait adanya 726 rekening yang masih belum ada ketatapan SK dari Bupati dan menjelaskan

1

Dugaan perjalanan fiktif beberapa SKPD

2

Dugaan 726 rekening belum dapat SK Bupati

3

Ketidaksinkronan BAST Fasum-Fasos dengan pihak pengembang

Hadi Soetarto ketidaksinkronan antara Berita Acara Serah Terima (BAST) Fasum-Fasos dengan pihak pengembang dan Pemkab. Mahasiswa menilai, selama ini Sekda lalai menyelesaikan persoalan tersebut. “Kalau memang benar telah diselesaikan, kami minta buktinya dong,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Hadi Soetarto membantah tudingan mahasiswa. Salah satunya tentang tudingan banyaknya rekening SKPD yang tanpa SK Bupati.

Menurutnya, untuk saat ini sudah tidak ada rekening di SKPD yang tidak mendapat SK dari Bupati.

“Itu dulu, sekarang sudah tidak ada, meskipun jumlahnya tidak sebanyak itu,” kata Sekda Sumenep, Hadi Soetarto, Rabu (24/9).

Mengenai kinerjanya yang dinilai kurang baik dan dituntut untuk mengundurkan diri secara terhormat, Hadi menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati. Karena, menurutnya, mengenai kinerjan yaitu, hanya Bupati yang berhak menilai dan memberhentikan.

Sempat Bentrok Pantauan Koran Madura, aksi mahasiswa sempat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian.

Pasalnya, salah seorang pendemo mencoba naik ke pintu gerbang kantor bupati untuk ikut berorasi.

Hanya saja, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pihak kepolisian dengan sigap melarangnya. Akibat dari bentrokan tersebut, salah seorang dari mahasiswa sempat diamankan oleh polisi. Bahkan sebagian dari mahasiswa mengalami luka-luka. =FATHOL ALIF/SYM

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO B B

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 No. 0449 | TAHUN III

PEMBANGUNAN

Program PIPEK Dewan Rentan SUMENEP – Program Infrastruktur Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PIPEK) DPRD Sumenep rentan penyelewengan. Oleh karenanya, Sumenep Corruption Watch (SCW) meminta program itu ditiadakan saja.

Aktivis SCW Junaidi Pelor mengatakan, realisasi PIPEK tidak maksimal. Hal itu disebabkan lemahnya pengawasan. ”Logikanya, kalau barang miliknya sendiri, maka rusak dan tidaknya itu tidak akan menjadi urusan.

Artinya, pengawasannya tidak akan maksimal juga,” terangnya.

Sehingga, lanjut Junaidi, walaupun hasil pekerjaan tersebut tidak sesuai peraturan yang ada, pasti akan dibiarkan dan akan dilaporkan berjalan dengan baik. ”Itu karena adanya program itu sudah dilakukan oleh orang terdekatnya. Sehingga, untuk menegurnya merasa sungkan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, menurut Junaidi, lebih baik program terebut ditiadakan. Jika tetap dipertahankan, maka pemerintah harus membuat peraturan bupati (perbup) yang mengatur tentang adanya program dimaksud. ”Selama ini kan masih belum ada payung hukumnya, makanya program tersebut sering dijadikan alat untuk meraup keuntungan probadi saja. Makanya, kalau tidak mau dihapus, pemkab harus mempunyai terobosan baru, seperti membuat perbup,” terangnya.

Sebelumnya, pengamat hukum Sumenep Ach. Novel mengatakan, Program Infrastruktur Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PIPEK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep lebih baik dihentikan atau dihapus.

Program tersebut dinilai dapat menggangu tugas dan fungsi dewan sebagai lembaga kontrol, legislasi, dan anggaran. ”Nah, kalau dewannya sendiri sebagi pengelola proyek, bagaimana bisa jalan fungsi itu?,” tanyanya, Selasa (23/9).

Menanggapi hal itu, Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengatakan, dirinya masih belum bisa memberikan penjelasan terkait penghapusan program tersebut. ”Kan saat ini ketua dewan masih belum definitif, nanti kami bicarakan setelah semuanya definitif,” katanya, kemarin.

Selain itu, lanjut mantan Ketua DPRD Sumenep dua periode itu, anggaran untuk program PIPEK tahun 2015 masih belum dibahas. ”Dana PIPEK saat ini masih belum dibahas. Jadi kita tunggu saja nanti,” tukasnya.

Sementara anggota DPRD Sumenep Hamid Ali Munir mengatakan, program tersebut patut untuk dipertahankan. Sebab, pada dasarnya program tersebut bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. ”Program pembangunan itu wajib hukumnya, kapan kita bisa maju, kalau kualitas infrastruktirnya saja masih sembrawut,” katanya.

Apalagi, sesuai tugas dan fungsi (tupoksi) anggota DPRD tidak mempunyai hak untuk mengerjakan proyek itu. ”Tugas anggota dewan itu hanya tiga, yakni sebagai lembaga kontrol, budgeting, dan legislasi. Jadi buat apa program tersebut mau dihapus,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

DIHENTIKAN SEMNTARA. Seorang jurnalis mengintip landasan pacu Bandara Trunojoyo, Rabu (24/9). Sejak insiden jatuhnya pesawat, aktivitas latihan penerbangan dihentikan sementara.

Tak Ada Aktivitas di Bandara Trunojoyo Pasca Jatuhnya Pesawat Latih Cessna 72P SUMENEP – Sejak jatuhnya pesawat latih Cessna 72P milik Merpati Air Lines (MAL), yang menewaskan Haris Yondi (21), siswa Merpati Pilot School (MPS) asal Sidoarjo, semua aktivitas latihan terbang di Bandara Trunojoyo dihentikan. Suasana Bandara Trunojoyo yang sebelumnya bising oleh deru mesin pesawat latih, kini mendadak sepi.

Berdasarkan pantauan Koran Madura, Rabu (24/9) tidak terlihat satupun siswa yang keluyuran tak seperti biasanya. Yang terlihat mondar-mandir di Bandara Trunojoyo hanya segelintir petugas yang tetap bertugas meski tidak ada kegiatan apa pun di sana. ”Sejak terjadi musibah jatuhnya pesawat latih Cessna 72P kemarin, semua aktivitas di Bandara Trunojoyo dihentikan, semua petugas di sini masih berkabung atas meninggalnya Haris Yondi,” kata Yunizar Permadi, salah seorang securi-

ty Bandara Trunojoyo, Rabu (24/9).

Menurutnya, dihentikannya semua kegiatan di Bandara Trunojoyo, semata untuk bela sungkawa atas meninggalnya Haris Yondi, yang jatuh bersama pesawatnya saat terbang solo sekitar 500 meter dari bandara, beberapa waktu lalu. Untuk menghormati almarhum Haris Yondi, sekitar 15 siswa MPS diliburkan dan diperbolehkan pulang ke kampung halamannya.

Disinggung sampai kapan siswa yang diliburkan, security bandara mengaku

tidak tahu. Pihaknya hanya mengira-ngira para siswa akan kembali dan beraktivitas seminggu kemudian setelah jatuhnya pesawat latih. ”Kalau pastinya kami tidak tahu sampai kapan para siswa akan kembali, insya Allah Senin besok mereka sudah kembali,” sambungnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep, Mohammad Fadilah, membenarkan dihentikannya sementara semua kegiatan di Bandara Trunojoyo. ”Setelah kami berkoordinasi dengan pihak Merpati, untuk beberapa minggu aktivitas latihan di Bandara Trunoyo akan diliburkan,” katanya.

Dikatakan, penghentian latihan di Bandara Trunojoyo, sebagai bentuk berkabungnya siswa dan pendidik MPS atas meninggalnya Haris Yondi. Sehingga semua aktivitas latihan penerbangan dihentikan dan semua

siswa MPS diliburkan.

Namun liburnya tidak lama dan diperkirakan akan kembali beraktivitas seperti sediakala setelah hasil penyelidikan dari komite nasional keselamatan transportasi (KNKT) rampung. ”Untuk melanjutkan aktivitas di Bandara Trunojoyo, kita masih menunggu rampungnya penyelidikan KNKT, sehingga penyebab pasti kecelakaan tersebut bisa diketahui, selanjutnya kita akan beraktivitas seperti sediakala,” pungkasnya.

Pesawat latih jenis Cessna 72P milik Merpati Air Lines jatuh di areal pesawahan Desa Marengan Daya, Kecamatan Kalianget, Sumenep, Jum’at (20/9) sekitar pukul 13.15. Dalam kecelakaan tersebut, salah satu siswa Merpati Pilot Scool Haris Yondi, meninggal di lokasi kejadian, sementara pesawatnya hancur. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III

C

KASUS NARKOBA

Tiga Bocah Ditangkap Polisi SUMENEP – Tiga bocah masih usia sekolah, yakni AA (15), SB (16), dan KA (15), warga Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, ditangkap Satuan Reskoba Polres Sumenep, Senin (23/9) sekitar pukul 22.30 saat hendak transaksi narkoba di pinggir jalan di Jl Makam Pahlawan, desa setempat. ”Benar, kami telah menangkap tiga orang remaja ingusan saat hendak transaksi narkoba di pinggir jalan. Tersangkanya sudah kami amankan dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan

intensif oleh petugas,” kata Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko, melalui Humas Polres Sumenep AKP Jaiman, Rabu (24/9).

Menurutnya, penangkapan tiga pemuda, bermula dari

laporan masyarakat yang resah dengan kegiatan mereka selama ini. Mendapat laporan akan ada transaksi narkoba, petugas langsung bergerak dan mendatangi tempat biasa mereka mangkal.

Sekitar pukul 22.30 Wib, pemuda yang sudah dalam incaran petugas sejak sore hari baru keluar dari tempat berkumpulnya.

Selanjutnya mereka duduk-duduk di pinggir jalan sambil mengobrol satu sama lain.

Semula petugas ragu un-

tuk menangkap mereka, sebab selama pengintaian di tempat berkumpulnya mereka sebelumnya, tiga pemuda itu tidak menunjukkan gelagat mencurigakan. Namun karena informasi yang didapat petugas berasal dari orang yang bisa dipercaya, akhirnya petugas menangkap ketiganya. ”Benar saja, setelah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, petugas mengamankan gulungan sobekan kertas aluminium

REFLEKSI HARI TANI

IBADAH HAJI

JCH Naik Perahu Kayu

Lantang, Tapi Tak Terdengar SUMENEP - Berapa banyak pihak yang berteriak lantang saat harga beras, garam, cabai, bawang, dan kebutuhan pangan lain berada pada harga yang tak bersahabat? Hal itu sepertinya sudah wajar kita dengar dan saksikan di negeri yang bahari ini.

Para aktivis, petani, dan pemuda lumayan ‘rutin’ turun jalan untuk memperjuangkan harkat petani.

Bahkan media pun begitu gencar memberitakan tentang sebuah nasib yang suram.

Hazmi (22), seorang aktivis mahasiswa di Sumenep berpakaian compang camping sembari membawa cangkul, dan peralatan petani lainnya.

Melihat wajahnya yang layu menandakan bahwa ia adalah petani yang sedang mengalami kegundahana akibat hasil panennya yang terjual murah kepada spekulan. Termasuk dengan caping berbentuk kerucut di kepalanya juga kian menegaskan kalau petani selalu berteman dengan terik matahari. Namun, hasil jerih payahnya tak pernah dihargai.

Saat ia berjalan menuju Gedung Wakil Rakyat, Jl. Trunojoyo, Rabu (24/9), sesekali ia menjerit dan berteriak. Seolah ia rindu kemakmuran. Iya, Gedung Dewan menjadi saksi atas kondisi petani hari ini. Hazmi, seorang aktivis yang menaiki dinding pagar dewan sembari orasi sendirian hanya untuk mengajak anggota dewan yang terhormat dan para pemangku kebijakan agar memerhatikan nasib petani.

Rupanya Hazmi menggelar aksi tunggal untuk nasib petani di depan Gedung DPRD setempat dengan berpakaian ala

yang di dalamnya berisi narkoba terbungkus plastik kecil, karena barang buktinya sudah jelas ya kami amankan,” sambungnya.

Selain mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu 0,32 gram, petugas juga mengamankan satu ponsel jenis Mito warna hitam, dan satu ponsel jenis Samsung. Saat ini, tersangka maupun barang buktinya diamankan di Mapolres Sumenep untuk bahan pemeriksaan. =JUNAEDI/MK

petani. Hazmi membawa sebuah poster berisi tiga tuntutan yang ia gantung di dadanya sambil memikul sebuah cangkul. Tiga tuntutan itu adalah tentang menyusutnya zona hijau, anjloknya harga tembakau, dan maraknya impor garam.

Bagi petani, kata Hazmi, kondisi tersebut sangat merugikan.

“Teriakan petani seoalaholah hanya suara parau, karena pemerintah selalu tak berdaya memperjuangkan hak-hak petani. Beginilah kondisi para petani kita, seolah hanya berteman dengan terik matahari, namun hasil panennya tak dihargai. Padahal para petani adalah pahlawan pangan di negeri ini,” katanya.

Ia terus berteriak kalau hari ini banyak pihak hanya bisa berhitung akan potensi keuntungan dengan harga yang membumbung tinggi. Mereka yang berteriak lantang saat Paripurna atau saat rapat di Pemkab ternyata hanya digunakan untuk mengguncang lawan politik, lebih-lebih digunakan menaikkan pamor politik. “Semua hanya berteori, tetapi miskin aplikasi,” ucapnya.

Apa yang diteriakkan oleh Hazmi sungguh sangat dirasakan oleh petani kita. Ridiyanto (40) dan Misrawi (50), salah satu dari sekian petani garam di Kalianget selalu mengalami nasib kurang baik. Sebab sejak mereka bertani garam, hasil panenya yang melimpah ruah, harganya jauh dari dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah. “Karena ini adalah nafkah kami, apapaun kondisinya akan tetap kami lakukan,” katanya sembari mengais garamnya.

ORASI TUNGGAL. Hazmi (22) menyempaikan orasi di depan Gedung DPRD Sumenep, Rabu (24/9).

Misrawi pun juga demikian, bapak dua anak tersebut hanya bisa menatap lesu ketika ditanya tentang garamnya. Bahkan hanya keringat yang setiap hari ia rasakan sambil menunggu pembeli datang dengan harga yang meyakinkan. “Tetapi kalau menunggu terus, bisa-bisa garam saya gak laku-laku nak, lalu anak dan isteri saya mau makan apa,” akunya sembari mengusap keringat di wajah layunya..

Kini, harga HPP Rp 750.000550.000/ton (kw 1/2) hanya mimpi. Sebab harga garam untuk KW 1 hanya dibeli Rp. 400 ribu. Sementara untuk KW 2 Rp. 300 ribu. Ia mengaku, dalam transaksi jual beli hasil garam dengan pihak gudang petani tidak pernah terlibat langsung, sehingga petani tidak tahu berapa jumlah garam yang di

hasilkan sebenarnya. “Petani hanya di beri nota pembayaran dari pihak gudang,” akunya Tentu harapan petani, momentum Hari Tani Nasional yang setiap tahun tak pernah alpa kita peringati setiap tanggal 24 september diharapkan bisa menjadi pemantik empati banyak pihak untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Agar para pahlawan pangan itu mendapat tempat terhormat di negeri ini.

Sungguh ironis tentang kondisi ini. Pemerintah mestinya harus mulai “PD” dengan beras dan garam sendiri. Mari berteriak untuk menolak kebijakan impor yang dianggap sebagai pilihan yang paling bijak.

Sebab garam ataupun beras impor malah membuat harga garam petani anjlok dan tak terbeli. =Syamsuni

SUMENEP – Tiga perahu kayu mengangkut jemaah calon haji (JCH) asal Pulau Sapudi dan Raas, Rabu (24/9). Perahu yang ditumpangi calon jemaaah dan ratusan pengantar JCH dihias dengan bendera.

"Perjalanan menggunakan perahu ini, dari Pulau Sapudi ke Pelabuhan Kalianget selama 2,5 jam, sedangkan untuk Pulau Raas menempuh perjalanan 7 jam ke Pelabuhan Kalianget," ujar Hidayat, pengantar JCH asal Sapudi di Pelabuhan Kalianget, kemarin.

JCH asal Pulau Sapudi dan Pulau Raas, terpaksa naik perahu kayu, karena di dua pulau ini, kemarin, tidak ada kapal feri seperti kapal yang biasa melayani pelayaran KaliangetKangean maupun Sapeken.

Hosniah, salah satu JCH asal Pulau Sapudi mengaku sangat senang dapat menunaikan ibadah haji tahun ini. Meski menaiki perahu, ia tidak merasa lelah sebab sudah terbiasa naik perahu.

“Alhamdulillah tahun ini saya bisa menunaikan ibadah haji setelah menunggu selama 4 tahun dari yang mendaftar. Mudah-mudahan kami dapat melaksanakan ibadah rukun Islam yang nomor lima dengan lancar dan mabrur, " doanya dengan ceria.

Kemarin, Bupati Sumenep A. Busyro Karim melepas sebanyak 534 jemaah calon haji (JCH) asal Kabupaten Sumenep di Gedung Korpri Jl. dr.

Cipto. Pemberangkatan JCH asal Kabupaten Sumenep ke embarkasi Surabaya akan dilakukan Jum'at (26/9).

Sedangkan dari embarkasi Surabaya, semua JCH Sumenep akan diberangkatkan ke Saudi Arabia melalui kloter 62 dan kloter 64. = AHMAD SAI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III

Pemkab Gelar Sosialisasi dan Sinkronisasi RAPBD 2015

Bupati Lepas 534 JCH SUMENEP - Bupati Sumenep A. Busyro Karim melepas sebanyak 534 jemaah calon haji (JCH) asal Kabupaten Sumenep, Rabu (24/9) di Gedung Korpri Jl. dr.

Cipto. Acara itu berjalan khidmat.

Bupati A. Busyro Karim menyampaikan gagasannya pada Sosialisasi dan Sinkronisasi RAPBD 2015, Rabu (24/9) di ruang Arya Wiraraja Pemkab.

MENGARAHKAN. Bupati Sumenep A. Busyro Karim saat memberikan arahan sekaligus melepas 534 JCH Sumenep, Rabu (24/9).

Tampak juga hadir pada acara tersebut, Wabup Soengkono Sidik, Sekda Sumenep Hadi Soetarto, Forum Pimpinan Daerah Sumenep, dan unsur pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Bupati A. Busyro Karim dalam sambutannya berpesan agar JCH menjaga nama baik kabupaten ujung timur Pulau Madura ini. Juga berpesan agar selalu menjaga kesehatan, baik jasamani maupun rohani.

"Ibadah haji lebih mengutamakan perbuatan fisik, seperti sai dan jumrah.

Namun kesehatan rohani juga perlu dijaga, karena di sana banyak godaan yang menjadi tantangan," katanya.

Pemberangkatan JCH asal Kabupaten Sumenep ke embarkasi Surabaya akan diberangkatkan Jum'at (26/9). Sedangkan dari embarkasi Surabaya, semua JCH Sumenep akan diberangkatkan ke Saudi Arabia melalui kloter 62 dan kloter 64. =ADV/JUNAEDI

Pemdes Menggelar Sosialisasi Pilkades Tahap II

S

kepala badan, dan Kepala Bagian. Selain itu, ada 27 kecamatan dan 4 kelurahan yang diikutkan dalam kegiatan tersebut.

Kepala Bappeda Sumenep M. Idris mengatakan, kerja sama dengan BPKP Provinsi Jawa Timur akan menjadi referensi dalam melakukan penyusunan RAPBD Sumenep tahun anggaran 2015. “Sehingga keselarasan mulai dari prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan yang dilakukan akan sesuai dengan indikator

dan target dari masingmasing SKPD,” katanya.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim berharap, dengan diadakannya kegiatan itu, RAPBD Sumenep nantinya bisa sesuai dengan kebijakan yang akan dibuat oleh pusat. "Kita masih mengunggu pelantikan presiden yang baru.

Semoga, RAPBD/APBD kita sinkron dengan kebijakan pusat. Lebihlebih berpihak kepada masyarakat," katanya. =ADV/FATHOL ALIF/SYM

DPD PARTAI NASDEM KABUPATEN SUMENEP

Mengucapkan Selamat dan Sukses

Kabag Pemdes Moh. Ramli memberikan penjelasan pada acara Sosialisai Pilkades Tahap II yang diselenggerakan Bagian Pemerintahan Desa Setkab Sumenep, Rabu (24/9) di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Sumenep.

UMENEP - Bagian Pemerintah Desa (Pemdes) Setkab Sumenep menggelar Sosialisasi Pilkades Tahap II, Rabu (24/9) di GNI Sumenep. Acara tersebut perwakilan dari panitia pilkades di 21 kecamatan, baik di daratan dan kepulauan.

Berdasarakan Perda Nomor 8 Tahun 2014 dan Perbup Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis,

S

UMENEP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur menggelar Sosialisasidan Sinkronisasi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (RAPBD) tahun anggaran 2015, Rabu-Jumat (24-26/9).

Sosialisasi yang dilaksanakan di ruang Arya Wiraraja Pemkab dengan diikuti oleh 42 orang dari perwakilan kepala dinas,

Atas Terpilihnya achsanul qosasi Sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pilkades akan dilaksanakan pada tanggal 20 November mendatang secara bertahap. Pada 20 November 2014 akan digelar di 33 desa, 26 November sebanyak 33 desa, dan 1 Desember sebanyak 24 desa.

Kabag Pemdes Sumenep Moh. Ramli mengatakan, sosialisasi yang pihaknya laksanakan itu untuk memberikan pemahaman kepada panitia pilkades agar bisa

melaksanakan tugas dengan aman dan lancar.

Dalam pilkades tahap II, kata Ramli, berbeda dengan tahap I. Selain pembiayaan ditanggung oleh pemerintah, jumlah calon minimal 2 orang dan maksimal 5 orang.

“Jika bacakades yang lulus administrasi lebih dari 5 orang, maka harus ada dukungan KTP asli dari pemilih yang masih berlaku,” terangnya. =ADV/SYAMSUNI

“Semoga bisa mengemban amanat untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih”

sufyan absi

Ketua DPD Nasdem

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III

PENDIDIKAN

Perlu Ada Sensus Pendidikan SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Abrari, mengatakan, penting dilakukan sensus pendidikan di kabupaten ujung timur Pulau Madura. Hal itu untuk mengurai persoalan pendidikan yang selama ini masih selalu dalam sorotan.

Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, selama ini Disdik tidak pernah melakukan sensus pendidikan.

Sehingga rekam jejak pendidikan di Sumenep tidak tergambar secara utuh.

“Yang ada selama ini hanya menerima laporan dari bawah yang itu belum tentu benar secara objektif,” ungkapnya, Rabu (24/9).

Disdik harus melakukan sensus pendidikan secara utuh. Mulai dari tenaga pendidik, siswa, fasilitas dan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar. Dengan begitu, Disdik dapat mengetahui segala yang terjadi di sekolah-sekolah.

Dosen Institut Ilmu Keislaman Annuqayah itu

Abrari

Anggota DPRD Sumenep mencontohkan, jika Disdik melakukan sensus pendidikan, Disdik akan mengetahui bagaimana kondisi salah satu sekolah di Sumenep secara utuh. “Misalnya, fasilitasnya bagaimana, kondisi gedungnya apakah layak atau tidak, sekolahnya dibangun di tanahnya siapa, ” tuturnya.

Bekas wartawan itu menceritakan, di Sumenep pernah ada sekolah yang gurunya hanya tersisa satu orang karena dimutasi.

Menurutnya, hal itu terjadi karena tidak adanya data yang jelas tentang

sekolah tersebut. “Kalau dari awal sudah tidak jelas, maka ketidakjelasan diawal itu bisa berpotensi menimbulkan ketidakjelasan pada akhirnya,” katanya mengutip perkataan seorang budayawan.

Selain itu, ia juga menyoroti tentang sertifikasi guru. Menurutnya, terkait dengan sertifikasi guru, Disdik perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja tenaga pendidik yang sudah bersertifikat.

Ia mengatakan, guru yang mendapatkan tunjangan karena sudah bersertifikat itu harus benar-benar kompeten. Jika tidak, Disdik perlu mempertimbagkan, apakah akan tetap memberikan tunjangan atau menghentikannya.

“Karena yang terjadi selama ini, ada guru yang kompeten tapi tidak dapat sertifikasi. Sementara ada juga guru yang tidak kompeten, malah mendapat sertifikasi dalam aplikasi pembelajaran,” tutupnya. =FATHOL ALIF/SYM

E

PENANGKAPAN IKAN

Kebijakan DKP Disoal Warga SUMENEP – Pemberitaan dilegalkannya penggunaan jaring aserehe oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep, mendapat tanggapan dari warga Gili Raja Kecamatan Giligenting. ”Setelah diberitakan diberbagai media jika DKP melegalkan penggunaan aserehe, kami langsung menggelar rapat koordinasi. Karena dengan pernyataan itu membuat warga Gili Raja semakin resah,” kata salah satu warga Gili Raja, Syaiful Anang.

Sebelumnya, diberitkan DKP Sumenep melegalkan pemakaian jaring aserehe, seperti yang dilakukan empat nelayan asal Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten beberapa waktu lalu.

Terkuaknya pemakaian jaring aserehe itu setelah sejumlah warga Gili Raja berhasil menangkap satu dari delapan perahu layar motor (PLM) Kenanga yang diduga telah menggunakan jaring aserehe.

Ditangkapnya PLM itu, karena dinilai telah merusak puluhan bubu, terumbu karang, dan rumpon milik warga setempat. Akibatnya, warga mengalami kerugian hingga puluhan juta.

Alasan DKP melegalkan penggunaan jaring aserehe itu, karena jaring aserehe bersifat pasif dan tidak termasuk jaring yang dilarang, tidak seperti trawl dan kompresor yang berisi bahan peledak (potasium). Hanya saja, pihak DKP menyarankan jika akan mengunakan jaring tersebut harus menghormati kearifan lokal.

Pernyataan tersebut dinilai tidak memihak terhadap masyarakat. Sehingga, masyarakat memutuskan untuk melakukan pengamanan sendiri. ”Jangan salahkan kami jika masyarakat sampai anarkis di tengah laut. Bisa saja nantinya kami sampai membakar jaring yang digunakan itu,” ujar Syaiful selaku pemimpin rapat koordinasi itu.

Seharusnya, lanjut Syaiful, DKP sebagai leading sektor yang membidangi, melarang keras penggunaan jaring tersebut.

Sementara Kepala DKP Sumenep Moh. Jakfa mengaku tidak bisa mencegah penggunaan jaring aserehe. Sebab secara undang-undang penggunaan jaring aserehe diperbolehkan. ”Ya kalau digunakan di tempat yang tidak diperbolehkan, ya tentunya tidak boleh lah,” katanya. =JUNAEDI/MK

REKRUTMEN CPNS

BKPP: Tes Pendaftar CPNS Dilaksanakan di Sumenep KH. A. Busyro Karim, M.Si Bupati

Ir. SOENGKONO SIDIK, M.Si Wakil Bupati

Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep

Mengucapkan

Selamat Hari Tani Nasional 24 September 2014

“Panjang umur para petani dan perjuangannya kalian adalah pahlawan yang sebenarnya” Ir. BAMBANG HERIYANTO Kepala Dinas Pertanian

SUMENEP - Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumenep, Titik Suryati menyatakan, tes bagi pendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) setempat akan dilaksanakan di daerah tersebut, dari sebelumnya yang dijadwalkan di Kota Surabaya.

"Sesuai surat dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tertanggal 17 September 2014, tes bagi pendaftar CPNS di Sumenep akan dilaksanakan di Sumenep, bukan di Surabaya sebagaimana jadwal sebelumnya," ujarnya di Sumenep, Rabu (24/9).

Sesuai surat dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu, kata dia, panitia rekrutmen CPNS di Sumenep bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) untuk melaksanakan tes bagi para pendaftar CPNS. "Ada 300 unit komputer yang akan digunakan sebagai sarana pelaksanaan tes bagi CPNS. Kami sudah berkoordinasi dengan LPMP guna menyiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan tes," ucapnya.

Selain itu, beberapa hari lalu, personel panitia rekrutmen CPNS di Sumenep telah

mendata sekaligus mendatangi pengelola sejumlah lembaga pendidikan yang akan dijadikan sebagai lokasi tes.

"Nantinya ada 10 lokasi atau bangunan lembaga pendidikan yang akan dijadikan sebagai lokasi tes, semuanya di Kecamatan Kota, di antaranya SMAN 1 Sumenep dan SDN 3 Pangarangan. Kami sudah cek lokasi," paparnya.

Titik menjelaskan, jumlah pendaftar CPNS di Sumenep sebanyak 4.888 orang dengan formasi yang diperebutkanya hanya 43, yakni 13 tenaga guru, 10 tenaga medis, dan 20 tenaga teknis lainnya.

"Dengan 300 komputer dan 10 lokasi, kami memperkirakan pelaksanaan tes bagi 4.888 pendaftar CPNS di Sumenep membutuhkan waktu selama lima hari. Namun, hingga sekarang, kami belum mengetahui secara pasti waktu pelaksanaan tes bagi pendaftar CPNS di Sumenep," katanya.

Lembaga yang menentukan jadwal pelaksanan tes bagi pendaftar CPNS di daerah adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan panitia rekrutmen CPNS di daerah hanya menyesuaikan dengan jadwal dari BKN. =ABD AZIZ/ANT

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 NO. 0449 | TAHUN III

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III

MADURA

F

ORASI. Amanatul Khoir, orator perempuan GMNI Pamekasan saat berunjukrasa mendesak pemerintahan Jokowi-JK agar jalankan UU agraria.

GMNI Desak Jokowi-JK Amanatul Khoir : UU Agraria Harus Dijalankan Jangan Diselewengkan PAMEKASAN - Puluhan aktivis dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pamekasan merayakan hari tani nasional yang jatuh pada Rabu (24/9), dengan aksi demo ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan. Mereka meminta dukungan DPRD Pamekasan, agar ikut mendesak pemerintahan Jokowi-JK, agar menjalankan Undang-Undang (UU) Nomor 05 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang sejak orde baru hingga dua tahun kepemimpinan SBYBudiono, UU tersebut cenderung diselewengkan. Sehingga, lahan pertanian yang seharusnya menjadi hak petani, semakin hari semakin sempit, karena sudah dikuasai oleh penguasa.

Tidak hanya itu, pemerintah juga dianggap memberikan kebebasan melakukan impor beberapa komoditas bahan pangan. Padahal, Indonesia merupakan negara agraris dan maritim.

Dalam orasinya Amanatul Khoir orator aksi membeberkan

data rajinnya pemerintah melakukan impor pangan. Tercatat pada tahun 2013 dari Januari hingga Oktober, impor pangan mencapai 15,4 juta ton atau setara dengan US$ 7,73 miliar. Jenis pangan yang diimpor diantaranya, singkong, cabai, kopi, susu,

bawang, tepung terigu, garam, kedelai hingga beras. Padahal, pangan-pangan tersebut stoknya melimpah di. Indonesia.

Belum lagi, banyaknya konflik agraria yang setiap tahun bertambah. Dari data yang diperoleh pada tahun 2014 sudah terjadi 1.379 konflik agraria seluruh Indonesia yang meliputi perkebunan, kehutanan,infrastruktur pertambangan, dan pesisir kelautan.

Dengan luas lahan 5.686.322,15 hektar. Sementara area konflik terjadi lebih dari 922,781 KK yang harus menghadapi ketidakdilan sosial atas koflik tersebut.

Untuk itu, ia meminta pemerintah dapat merealisasikan reformasi agraria dan memperjuangkan hak-hak petani yang selama ini dipinggirkan. Menurut mereka, konflik lahan antara petani dan pengusaha yang terjadi selama ini sangat merugikan petani.

Keberpihakan pemerintah kepada

petani pun perlu dipertanyakan.

“Pemerintah SBY-Boediono gagal melaksanakan reformasi agraria dan tidak mampu membela kepentingan petani dalam setiap penyelesaian konflik lahan yang terjadi dengan pengusaha selama ini,” teriak ira di halaman Gedung DPRD Pamekasan, saat menyampaikan orasinya.

Sementara itu Ketua DPC GMNI Pamekasan, Makruf melontarkan kritik atas kebijakan pemerintah terkait liberalisasi di sektor pertanian, melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 yang memungkinkan pihak asing terus menguras hak-hak petani dan tanah-tanah masyarakat adat.

“Petani kita terus ditindas dan Negara tidak mampu menunjukan keberpihakan kepada mereka. Itu karena kebijakan Negara selama ini hanya menempatkan petani di Indonesia sebagai buruh kasar, ka-

rena adanya liberalisasi pertanian yang terus diberlakukan,” serunya.

Aktivis GMNI ini ditemui Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris yang mengapresiasi desakan yang diingikan oleh aktivis GMNI. Dalam kesempatan itu, dia juga meminta pemerintahan Jokowi-JK bisa menjalani UU keagrariaan tersebut, serta mengkaji ulang Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014.

Suli meminta aktivis ini sama-sama mengirimkan surat ke pemerintah pusat, dan DPRD secara kelembagaan akan menyampaikan hak tersebut ke DPR RI. Karena kebijakan tersebut menjadi kewenangan pusat.

“Kami secara kelembagaan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut ke pemerintah, namun adik-adik juga mengirimkan surat melalui GMNI di pusat, untuk disampaikan ke pemerintah pusat,” pungkasnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449| TAHUN III

G

TEMPAT PELELANGAN IKAN

Dewan Soroti Fungsi TPI PAMEKASAN-Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, yang belum berfungsi maksimal terus mendapat sorotan. Selain sorotan masyarakat, juga mendapat perhatian dari kalangan wakil rakyat, terutama para wakil rakyat incumbent.

Salah satunya dari Mantan Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Moh. Hosnan.

Menurutnya, anggaran untuk pembangunan TPI itu cukup besar. Namun sayang hingga saat ini belum difungsikan maksimal, sebagai tempat pelelangan ikan. Dia memang mengakui proyek pembangunan itu memang belum selesai 100 persen. Namun dia berharap agar Pemkab, melalui instansi terkait, bisa segera menyelesaikan proyek itu.

“Saat saya masih di Komisi B dulu, memang ada semacam geladak atau penghubung, yang panjangnya 65 meter, yang menjadi akses antara kapal nelayan dengan TPI itu, yang belum selesai. Tidak tahu sekarang apakah sudah selesai atau belum. Biar besok dicek oleh Komisi B yang baru,” ujar pria yang kini menjabat Wakil Ketua Sementara DPRD Pamekasan ini, kemarin (24/9).

Sedangkan menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pamekasan, Nurul Widyastutik, terkait kekurangan itu saat ini tengah dilengkapi yang ditarget selesai dalam waktu dekat.

TPI itu bisa segera dimanfaatkan sebagaimana fungsinya.

Dijelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan penguatan kelembagaan. Yaitu kelembagaan para nelayan. Jika TPI ini nanti sudah berfungsi, maka para nelayan inilah yang akan menggunakan dan memanfaatkan hasilnya.

Sedikitnya ada 300 kelompok nelayan yang sudah terbentuk. Di antaranya ada Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar). Yang mana dari semua kelompok ini, 70 persen adalah para kelompok nelayan, yang biasa terjun ke laut untuk mencari ikan. DKP akan mulai menata para kelompok ini.

Sehingga ketika TPI sudah difungsikan, mereka semua sudah siap, dan lebih terarah karena sudah dilembagakan. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

DIJAGA KETAT. Halili (depan, tengah) berkopiah saat menerima demonstran kemarin.

PPP Minta Halili Mundur Aturan Audiensi Langsung Dicabut PAMEKASAN - Sejumlah aktivis Pamekasan yang bergabung dalam Paguyuban Pamuda Pamekasan (PPP) mendatangi Ketua Sementara DPRD Pamekasan Halili di Kantor DPRD Pamekasan kemarin (24/9). Mereka datang untuk mempertanyakan langsung apa maksud Halili membuat aturan khusus, terkait persyaratan beraudiensi di Kantor DPRD tersebut. Sebab menurut para aktivis ini, aturan itu terlalu mengekang publik untuk menyampaikan aspirasinya ke DPRD. Salah satu orator, Moh. Elman mengatakan yang dilakukan Halili dalam aturan adalah bantuk pengekangan kebebasan berpendapat masyarakat terhadap para wakil rakyatnya. Sebab, hanya untuk beraudiensi saja, jika itu dari kelompok atau organisasi masyarakat harus menyertakan akta notaris pendirian. Menurut Elman ini lucu. Sebab rakyat itu hanya ingin menyampaikan keluhannya kepada para wakilnya di legislatif, bukan untuk hal-hal lain. Seharusnya para wakil rakyat

di legislatif dengan tangan terbuka menerimanya. Bukan malah mempersulit rakyat untuk menyampaikan aspirasi.

“Kenapa DPRD Pamekasan menjadi tertutup seperti ini.

DPRD berusaha membuat jarak dengan kita para rakyat ini. Padahal mereka bisa duduk di kantor ini, karena rakyat,” ucap Elman dalam orasinya.

Bahkan dalam pernyataan sikapnya, PPP menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, meminta Halili mundur dari keanggotaannya di

DPRD jika tidak mencabut aturan itu. Kedua, meminta Halili untuk meminta maaf kepada publik karena telah mengeluarkan aturan yang justru membungkam aspirasi publik itu. Ketiga, meminta Fraksi PPP untuk bertanggung jawab atas perilaku kadernya ini.

Dalam aksi yang sempat memanas itu, karena puluhan aktivis berusaha untuk menyerang Halili, membuat aparat kepolisian berkali-kali mengamankan Halili ke dalam Kantor DPRD, menjauh dari kerumunan massa. Ketika Halili diamankan, massa terus memanggil-mangil Halili untuk keluar. Mereka langsung meminta Halili membatalkan aturan itu.

Ketika Halili mencoba untuk menjelaskan, massa semakin anarkis. Meminta Halili untuk tidak banyak bicara dan segera mencabut aturan itu dan segera meminta maaf kepada publik. Kericuhan terjadi lebih dari satu kali. Tampak Halili lebih dari satu kali pula diamankan

aparat ke dalam kantor. Akhirnya, agar massa semakin tidak anarkis, Halili bersedia meminta maaf kepada publik, karena telah mengeluarkan kebijakan itu. Permintaan maaf Halili disampaikan di depan para pedemo. Setelah selesai mengucapkan permintaan maafnya, massa masih terus memaksa Halili untuk mencabut aturan itu.

“Baik, atas permintaan saudara semua. Dan demi keutuhan bersama, antara rakyat dan kami sebagai wakil rakyat. Sejak saat ini saya nyatakan peraturan itu dicabut,” ungkap Halili.

Mendengar Halili mengucapkan itu, massa tampak sorak-sorai menerimanya. Massa tampak tersenyum, dan kericuhan bisa dihindarkan. Setelah itu massa langsung membubarkan diri dengan tertib, sedang Halili kembali masuk ke dalam Kantor DPRD dan langsung menuju ke ruang kerjanya di ruang Ketua DPRD. =SUKMA FIRDAUS/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III

KORBAN TABUNG GAS

Puskesmas Larangan Persulit Tugas Jurnalis

Ibu-Anak Jadi Korban Tabung Melon Harus Menjalani Perawatan Serius PAMEKASAN - Mas’amah, 35, dan anaknya, Ifa yang masih berusia 17 bulan, warga Dusun Air Suci, Desa Pagendingan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, menjadi korban semburan api yang keluar dari tabung gas elpiji 3 Kg (tabung melon), Rabu (24/9) sekitar pukul 09.30 wib kemarin.

Akibat kejadian itu, kedua kaki Mas’amah mengalami luka bakar yang cukup serius. Sedang Ifa mengalami luka bakar pada kedua kaki dan lengan kanannya. Beruntung, saat kejadian banyak warga sekitar yang cepat menyelamatkan ibu dan anak itu, dengan dilarikan ke Puskesmas terdekat.

Diduga apa yang menyambar kedua korban itu berasal dari tabung elpiji melon, yang terjadi kebocoran pada regulatornya, saat kompor menyala karena Mas’amah sedang memasak ikan, milik saudara kandungnya, KH. Munir.

Salah seorang warga setempat yang menemaani Mas’amah sebelum peristiwa naas itu terjadi, Muti’ah, 28, menceritakan saat ikannya tengah dimasak, Mas’aman mengajak main Ifa, sambil melihat dirinya yang sedang menenun batik.

Tidak lama Mas’amah duduk bersamanya, terdengar bunyi angin seperti ban bocor, yang tidak diketahui asalnya, kemudian Mas’amah yang sedang menggendong Ifa itu, memeriksa ke dapur tersebut yang jarak hanya sekita 7 sampai 8 meter dari tempat Muti’ah membatik.

Mas’amah curiga bunyi tersebut berasal dari tabung gas yang bocor, ternyata dugaan itu benar, sehingga Mas’amah mendekati kompor yang apinya sedang menyala dengan maksud untuk mematikan kompor tersebut, namun belum sempat dimastikan, gas yang bocor itu disambar api yang menyala di kompor. Akibatnya terjadi semburan api yang cukup besar dari tabung melon tersebut. Beruntung api yang menyembur setinggi 2 meter itu, tidak menyebab-

kan kebakaran.

“Mas’amah berteriak minta tolong, saya lari ke dapur saya lihat api menyembur dari tabung gas, saya ikut teriak minta tolong, sehingga para lelaki yang sedang bekerja bangunan rumah di depan datang, dan menutupi tabung dengan permadani yang sudah dibasahi air, sehingga api cepat mati,” katanya.

Mengetahui Mas’amah dan buah hatinya terkena luka bakar, warga sekitar langsung melarikan keduanya ke Puskesmas Larangan, di Jaln Raya Tentenan, Kecamatan Larangan, untuk mendapatkan perawatan, hampir 1 jam menjalani pemeriksaan medis.

Luka bakar yang dialami keduanya langsung diobati serta diberikan perban di bagian tubuh yang terluka oleh pihak Puskesmas. Pihak keluarga yang mengiringi korban tidak henti-hentinya memanjatkan doa, berharap keduanya tidak mengalami luka bakar yang serius. Usai menjalani pemeriksaan dan pengobatan keduanya langsung diperbolehkan pulang oleh pihak Puskesmas. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Sejumlah wartawan harian baik media cetak maupun elektronik yang akan meliput korban tabung gas yang bocor di Puskesmas Larangan, Pamekasan, mendapat perlakuan kurang sopan. Bahkan mereka mempersulit kerja para jurnalis setempat.

Salah satu perawat perempuan, di Puskesmas tersebut dengan cara kasar munutup korden di jendela pada rungan unit gawat darurat, saat sejumlah wartawan sedang mengambil gambar, baik foto maupun video. Padahal, keluarga korban sudah memberikan izin kepada sejumlah wartawan untuk diliput.

Andree Havid Reporter Radio Republik Indonesia (RRI), yang sedang menjalankan tugas jurnalistik di Puskesmas tersebut mengatakan bahwa apa yang dilakukan dirinya dan sejumlah wartawan lainnya tidak mengganggu proses pelayanan puskesmas terhadap pasien yang tengah diperiksa.

Pasalnya, ia dan beberapa rekannya hanya mengambil gambar melalui jendela, pada ruangan tersebut. Namun, tanpa alasan yang jelas salah seorang perawat tiba-tiba menutup korden dengan cara yang kasar, padahal apa yang dilakukannya dalam pekerjaan jurnalis tidak menyalahi kode etik jurnalistik.

“Kami hanya mau mengambil foto dan kami sudah mendapat izin dari pihak keluarga korban. Mengambil foto juga dari luar, tanpa mengganggu jalannya pemeriksaan di dalam.

Tapi kenapa dihalang-halangi,

ditambah dengan cara yang kurang sopan,” katanya.

Menanggapi kejadian yang mencederai tugas jurnalis, Kepala Tata Usaha (TU) Puskesmas Larangan, Pamekasan, Abd Ghaffar beralasan bahwa perawat yang sedang menangani pasien korban kebakaran itu, sedang kondisi capek dan sedang membutuhkan kondisi tenang untuk konsentrasi.

Untuk itu, pihaknya meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Bahkan, menerima saran dan masukan apapun dari wartawan, apabila hal itu demi kebaikan pelayanan Puskesmas kedepan. “Kami meminta maaf apabila ada perlakuan dari pihak kami yang menurut Wartawan kurang sopan. Jadi mohon kerjasamanya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, tolong diklarifikasi ke sini (Puskesmas),” katanya, di depan sejumlah Wartawan.

Terpisah, Ketua Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP), Moh Zuhri mengatakan pihaknya sangat menyayangkan tindakan pihak Puskesmas Larangan yang telah menghalang-halangi tugas pers. Menurutnya, wartawan sudah dilindungi oleh UndangUndang pers.

“Kami sangat menyayangkan perlakuan kurang menyenangkan terhadap wartawan yang sedang melakukan tugas jurnalis. Jelas itu sudah melanggar undang-undang pers karena menghalang-halangi tugas wartawan. Semoga ini tidak terjadi lagi di kemudian hari,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

BANGUNAN. Puskesmas Larangan, yang berada di Desa Tentenan, Kecamatan Larangan, Pamekasan.

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449| TAHUN III

Belajar dari Bentrok Polisi-TNI Polres Berencana Periksa Senpi Anggota PAMEKASAN - Bentrok antara Anggota Brimob Polda Kepulauan Riau dengan Anggota TNI Batalion 132 Riau menjadi pelajaran bagi jajaran Polres Pamekasan, agar kejadian serupa tidak terjadi di Kabupaten Pamekasan.

Polres Pamekasan berencana akan melakukan pemeriksaan terhadap senjata api (senpi) yang digunakan oleh seluruh anggota polisi dari berbagai jajaran. Hal itu mengantisipasi hal-hal yang kurang diinginkan selama bertugas dan luar tugas.

Kasubag Humas Polres Pamekasan, AKP Siti Maryatun mengaku sudah mendengar kejadian bentrok antara Anggota Brimob dengan TNI. Dan jajaranya dalam minggu ini akan melakukan pemeriksaan senpi, selain juga merupakan kegiatan rutin yang biasa dilakukan oleh polres pamekasan.

Pemeriksaan tidak hanya terhadap senpi yang dipengang masing masing anggota, melainkan pula juga pemengang senpi. Khususnya tes kesehatan dan kemapanan dalam memengang dan mengendalikan senpi.

pri di Batam antara Anggota TNI dan Polri. Dalam bentrokan yang

I

diwarnai aksi tembakan itu, empat anggota TNI mengalami luka tembak.

Keempat anggota TNI itu kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Empat anggota itu ada yang terkena tembakan di bagian kaki, tangan dan bagian tubuh yang lain.

Empat anggota TNI yang mengalami luka tembak adalah Pratu AK, Prada HS, Praka EB, dan Pratu ES. Mereka terlibat bentrok di dua tempat

terpisah.

Kejadian itu terjadi pada Minggu (21/9) dini hari. Bentrok kala itu merupakan serangan balasan dari peristiwa sebelumnya, dimana dua anggota TNI dikeroyok oleh oknum polisi. Merasa tak terima, teman dua anggota TNI itu mendatangi anggota polisi di depan Markas Brimob Kepri.

Hingga pada akhirnya keempat anggota TNI tersebut terkena tembakan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

biasanya yang menangani masalah kekeringan ini adalah Komisi B. Untuk mengkomuniksikannya dengan PDAM dan instansi terkait lainnya. Tapi komisinya saja belum terbentuk, terus bagaimana yang mau menyikapinya.

Terkait kritikan ini, Ketua Pansus Taufiqurrahman mengatakan jika salah satu anggota Fraksi PKB itu kurang faham saja terkait mekanisme pembahasan Tatib di dalam Pansus tersebut.

Pembahasan Tatib ini tidak bisa secepat yang diperkirakan.

Karena harus menggabungkan pemikiran dari beberapap fraksi, untuk bisa menjadi satu pemikiran atau satu tujuan.

Pemahaman dan pemikiran yang berbeda-beda itu perlu disatukan.

Hal inilah yang membutuhkan waktu lama.

Sekadar informasi, Pansus

ini beranggotakan 20 orang dari perwakilan para fraksi di dewan.

Terkait hal apa saja yang dibahas di Pansus Tatib. Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan jika yang dibahas banyak hal, terkait mekanisme kerja dewan, aturan-aturan, dan relrel, yang harus dipatuhi oleh semua anggota DPRD ini selama lima tahun ke depan. Misalnya, hari dan jam kerja yang harus dipatuhi, ketentuan pemakaian seragam, tupoksi sebagai pengawasan terkait komisi-komisi dan mitra kerjanya, dan lain sebagainya.

“Sekarang kerja Pansus sudah 90 persen. Hanya kurang 10 persen saja untuk selesai. Senin pekan depan kami akan mengadakan rapat terakhir. Setelah itu Tatib sudah bisa disahkan,” ungkap Taufiq. =SUKMA FIRDAUS/RAH

Mantan Kasatlantas Polres Sampang ini menjamin, di Kabupaten Pamekasan hubungan Polri dengan TNI berjalan dengan baik. Sehingga, tidak perlu kawatir akan terjadi bentrok seperti yang terjadi di Kepulauan Riau.

“Kalau di Pamekasan Alhamdulillah Anggota Polri dan TNI saling bahu membahu dalam menjalankan tugas, dan tidak pernah ada perpecahan.

Sehingga, bisa dijamin tidak akan terjadi seperti di Kepri,” ungkapnya.

Selain pemeriksaan senpi, setiap apel Pimpinan Polres Pamekasan selalu memberikan pengarahan kepada seluruh anggota yang memengang senpi, agar digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan diminta lebih berhati-hati.

Seperti yang dilansir di sejumlah media, bentrokan pecah di depan Markas Brimob Polda Ke-

TATA TERTIB

Kerja Pansus Tatib Dinilai Lelet PAMEKASAN - Pansus di DPRD yang membahas tentang Tata Tertib (Tatib) kedewanan untuk periode 2014-2019 dinilai lamban dalam bekerja.

Sebab sudah hampir satu bulan, belum ada hasil dari pembahasan tatib itu. Sehingga berdampak pada kinerja DPRD secara umum.

Menurut Anggota Fraksi PKB Munaji Santoso, dampak yang paling pokok adalah tesendatnya pembentukan alat kelengkapan dewan. Seperti pembentukan komisi-komisi, pembentukan Badan Legislasi (Baleg), pembentukan Badan Anggaran (Banggar), pembentukan Badan Musyawarah (Bamus), dan lain sebagainya.

Sebab jika akan membentuk alat kelengkapan dewan ini, harus mengacu kepada Tatib. Sementara Tatib hingga saat ini belum ada.

Tak kalah penting pula untuk dicermati, dengan belum dibentuknya alat kelengkapan dewan ini maka para Anggota DPRD Pamekasan ini belum bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya, sebagai wakil rakyat. Hal ini berdampak pada kehidupan masyarakat luas, selaku konstituen para Anggota DPRD ini. Karena itu, Munaji meminta Pansus lebih cepat dalam bekerja. Sebab ini akan berefek domino. Kalau kerja Pansus ini lambat maka akan memperlambat kerja kedewanan lainnya.

“Saya juga pangalaman di Pansus Tatib dalam periode sebelumnya (2009-2014). Dulu pembahasan Tatib ini hanya satu minggu sudah selesai. Kenapa sekarang lama sekali,” tukasnya kemarin (23/9).

Dia mencontohkan dampak

dari hal ini. Salah satunya terkait belum terbentuknya komisikomisi. Menurutnya, saat ini sudah banyak masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada dewan. Tapi karena alat kelengkapan belum ada, seperti komisi-komisi itu, sehingga mereka tidak tahu harus menyampaikan ke siapa. Sebaliknya di dewan sendiri, terkadang tidak ada yang bisa menemui mereka.

Karena para anggota dewan sendiri belum tahu masuk komisi apa. Sehingga dia bingung ketika akan menemui masyarakat dan menanggapi aspirasi yang akan disampaikan.

Seperti terkait musibah kekeringan yang sekarang sedang terjadi. Kelompok masyarakat yang tidak tersentuh suplai air dari Pemkab Pamekasan, mau datang ke dewan untuk mengadukan nasibnya. Menurutnya,

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 No. 0449 | TAHUN III

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III

MADURA

J

Tiga Pemuda Ditembak Mati Keluarga Belum Dapat Pemberitahuan Persoalan Korban SAMPANG - Warga Desa Batu Porro Barat Kecamatan Kedungdung dihebohkan meninggalnya tiga pemuda warga setempat, yaitu Nahudi alias Bleduh (30), Hobet (25), dan Mohammad Rosul (23), akibat ditembak di Surabaya. Kedatangan tiga jenazah tersebut dibawa oleh mobil ambulans RSUD Dr Soetomo Surabaya, Rabu (24/9).

Berdasarkan informasi yang dirangkum Koran Madura, Hobet dan Mohammad Rosul diduga sebagai penadah curian bermotor (curanmor) di Surabaya. Sedangkan Nahudi alias Bleduh belum diketahui motifnya meski di bagian tubuh tiga jenazah ditemukan dua luka bekas tembak di bagian dada sebelah kiri.

Margena (45), ayah dari Nahudi mengatakan, ketiga orang yang masih berstatus sebagai sepupu itu tewas lantaran ditembak oleh Reserse Polrestabes Surabaya. Dituturkannya, Nahudi dikabarkan menjadi penadah motor curian oleh Reserse Polrestabes Surabaya. Namun hal itu dibantahnya karena orangtua korban, karena anaknya tidak terlibat dalam tindak pidana yang dituduhkan.

“Anak saya tewas tertembak di Surabaya karena diduga sebagai penadah curanmor. Dua minggu lalu ada tiga orang dari Reserse

Polrestabes Surabaya atas nama Kasum, Sukron, dan Amin datang ke rumah saya menanyakan keberadaan dua sepeda motor (Vixion dan Ninja) yang ditengarai oleh ketiga Reserse telah dibeli oleh anak saya (Nahudi). Karena anak saya bekerja di Surabaya, akhirnya saya telepon, dan saya tanya, ternyata anak saya tidak tahu dengan persoalan dua sepeda motor itu,” tuturnya kepada wartawan, Rabu (24/9).

Lanjut Margenna, setelah satu jam tiga orang Reserse itu pulang.

Salah satu Reserse, Kasum menghubungi Margenna melalui seluler dengan nada ancaman ingin menembak mati Nahudi.

“Jika anak itu tidak mengembalikan sepeda motor itu, maka jangan salahkan polisi jika anak itu menjadi mayat. Bahkan saya juga diminta uang sebesar Rp 100 juta sebagai bahan tebusan agar anak saya bebas dari hukum,”

DIPIKUL. Salah satu korban pembunuhan misterius saat akan dimakamkan di Desa Batu Poro Barat, Rabu (24/9).

ujarnya menirukan saat di telepon.

Tidak hanya disitu, Margenna terkejut karena Hobet dan Mohammad Rasul yang tidak lain sepupu dan iparnya Nahudi juga diketahui tewas ditembak oleh Reserse Polrestabes. Selain itu, Margenna merasa tidak terima dan menilai tindakan kepolisian yang menewaskan tiga orang tersebut merupakan tindakan yang tidak prosedural.

Sementara Kepala Desa Batu Poro Barat Nurul Jadid mengatakan

bahwa tewasnya tiga orang warganya itu sangat tidak wajar. Sebab menurutnya, pemuda yang ditengarai bermasalah hanya Nahudi, sedang kedua lainnya juga ikut menjadi korban penembakan itu.

Dirinya mengaku kecewa dengan sikap kepolisan yang melakukan tembak mati terhadap tiga orang warganya itu, apalagi selama ini pihak desa dan juga orangtua ketiga korban tidak pernah mendapat surat pemberitahuan yang jelas terkait tewasnya tiga

orang tersebut.

“Apa salah warga saya ini, kok ditembak mati seperti teroris, bahkan sampai saat ini pihak keluarga belum mendapat pemberitahuan terkait persoalan ketiga korban itu,” tuturnya.

Bahkan Jadid menyatakan jika selama ini ketiganya bekerja sebagai pedagang plastik dan barang rongsokan di Surabaya, namun ternyata secara tiba-tiba ketiganya ditembak mati. =MOHAMMAD MUHLIS

KRIMINALITAS

Pelaku Pembuangan Mayat Ditangkap Sampang – Jajaran Satreskrim Polres Sampang pada Minggu (21/9) menangkap pelaku pembuangan mayat tabrak lari yang terjadi Jumat (19/9) sekitar pukul 10.00 Wib, di Jalan Suhadak Gang III Sampang. Korbannya adalah Sarmuna (50) warga Dusun Glisgis Desa Gunung Maddah Kec/ Kota Sampang.

Pelaku pembuangan mayat tabrak lari yaitu, Moh Baidowi (27), sopir dump truk nopol L 1180 YZ; Tohir (50), mertua sopir; dan Rasek (42) kernet truk. Mereka merupakan warga Desa Banyukapah Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

Dihadapan polisi, Rabu (24/9) pelaku sengaja membuang korban di Desa Tangkel Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan agar tidak diketahui oleh orang lain. Sebelum dibuang, pelaku Moh Baidowi sempat menyembunyikan korban di Gunung Made-

Tiga pelaku pembuangan mayat Sarmona (50), warga Dusun Glisgis Desa Gunung Maddah Kec/Kota Sampang. koh Desa Banyukapah Kecamatan Kedungdung.

“Setelah disembunyikan di gunung, saya berembuk mem-

inta tolong sama mertua (Tohir) bagaimana korban supaya tidak diketahui warga, akhirnya meminjam mobil Suzuki Carry dengan

alasan mau mengantarkan rombongan manten, akhirnya diangkut dalam mobil itu dan dibuang ke Tangkel,” ucap Moh Baidowi.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan, pihaknya berhasil menangkap ketiga pelaku setelah dilakukan penyelidikan terhadap kasus penemuan mayat di Desa Tangkel Kecamatan Burnih Kabupaten Bangkalan. Ternyata korban diketahui bernama Sarmuna (50) warga Dusun Glisgis Desa Gunung Madeh Kec/Kota Sampang.

“Ada informasi penemuan mayat di Tangkel, setelah diselidiki ternyata benar korban tabrak lari insiden laka lantas di Sampang,” jelasnya.

Perwira dua melati dipundaknya itu menuturkan, sebelum pelaku tabrak lari sopir truk tak lain menantu tersangka Tohir, dan kernet truk menyembunyikan korban disebuah hutan gunung

ditutupi dengan daun jati dan daun siwalan.

“Setelah kejadian kecelakaan pada Jumat itu, pelaku sempat menyimpan di gunung, pelaku masih mengantarkan sirto pesanan orang, mereka pelaku berembuk membuang mayat ke luar sampang, makanya keluarga korban sempat menyari kemana-mana,” katanya.

Akibat perbuatan ketiga tersangka kini dijerat dengan pasal berbeda. Untuk tersangka sopir dikenakan pasal 310 KUHP tentang lalu lintas, kedua tersangka diganjar pasal ayat 181 KUHP tentang tindak pidana sengaja menyembunyikan kematian mayat dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara.

Dari tangan tersangka polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa keranjang bambu milik korban, satu unit mobil carry nopol L 1660 LB, dan satu unit dump truck nopol L 1180 YZ. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III

K

KRIMINALITAS

Tiga Kali Dibobol Pencuri SAMPANG – Senin (22/9) sekitar pukul 21.20 WIB, arus lalu lintas di Jembatan Jl Bahagia tepatnya di sebelah terminal kota Sampang mendadak dipadati warga. Pantauan Koran Madura, ramainya arus lalu lintas dikarenakan warga tengah melihat proses penyisiran maling yang diduga kabur di sepanjang area Sungai Kali Kemuning.

Ibu Siti Mahmudah (55), warga asal Jl Kramat 2 sekaligus pemilik toko Puji Jaya menuturkan, maling berhasil kabur melalui jendela lantai dua. Tokonya sudah tiga kali digondol maling. Maling kepergok dirinya sekitar pukul 21.00 WIB ketika hendak mematikan mesin pompa air.

“Saya berangkat dari rumah (Jl Kramat) itu dari pukul 05.00 WIB, dan saya mulai beraktivitas dari pukul 06.00 Wib sampai pukul 21.30 WIB. Maling itu sudah yang ketiga kalinya membawa kabur hasil dagangan saya,” terangnya.

Pertama itu terjadi pada Jumat 12 September lalu. Pada saat itu beraksi di siang bolong. “Ketika saya menata minuman di kulkas yang berada di depan,” ujarnya.

Uangnya yang berhasil dibawa kabur kurang lebih Rp 2 juta.

“Kemudain selang satu minggu, maling itu beraksi lagi pada waktu habis magrib ketika saya lagi salat. Uang uang dicuri sebesar kurang lebih Rp 1 juta.

Namun yang ketiga ini maling itu nahas kepergok,” tuturnya kepada Koran Madura, Selasa (23/9).

Lanjut ibu tiga anak itu, saat maling kepergok, pihaknya sempat berteriak keluar toko guna minta pertolongan warga sekitar, namun selang beberapa menit kemudian, maling tersebut sudah menghilang.

“Saya selalu mengunci pintu dan jendela di loteng atas, sebab loteng itu sudah tidak dipakai lagi ketika suami saya tiada, dan di loteng itu cuma ada tumpukan kayu sisa rehab toko saya. Dan saya tidak tahu persisi wajah maling itu, tapi yang saya liat, maling itu ukuran tubuhnya kecil dan berbaju kotak-kotak, dan mukanya ditutupi oleh kedua tangannya,” ujarnya.

Meski tidak ada laporan resmi dari aparat kepolisian Polres Sampang, hanya saja AKBP Imran Edwin Siregar melalui Kasat Rekrim AKP Hari Siswo menuturkan, pihaknya telah membantu melakukan pencarian dan penyisiran guna untuk medapatkan tersangka pencurian toko.

“Saat ini aparat kepolisian masih menyelidiki, sebab kami masih kesulitan bukti dan jejak pelaku,” singkatnya. =MOHAMMAD MUHLIS

TUNJUKKAN. Pemilik toko saat menunjukkan jendela yang dijadikan pintu keluar maling, Selasa (23/9) pukul 21.20 WIB.

Kerja. Pekerja proyek pembangunan gedung BP2KB di Jl Rajawali, Selasa (23/9).

TARGET 120 HARI

Pembangunan BP2KB Disoroti SAMPANG - Pembangunan Badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Sampang yang saat ini tengah dikerjakan mendapat sorotan lembaga swadaya masyarakat.

Ketua LSM Pemuda Bahari Nusantara Moh Salim mengungkapkan, pembangunan gedung BP2KB tidak akan maksimal, mengingat pengerjaan ditarget selesai dalam 120 hari. Saat ini, pelaksanaan proyek sudah berjalan kurang lebih 3 minggu.

Salim menilai program pembangunan gedungg BP2KB yang dianggarkan sebesar Rp 3,2 miliar sangat berlebihan karena sudah mengeruk uang APBD saja.

Padahal kantor lama masih layak untuk ditempati.

“Saya pikir membangun gedung dengan miliaran rupiah dengan tanpa ada kejelasan kinerjanya itu sangat tidak efektif, dan itu pula tidak sesuai dengan slogan kampanye Bupati Sampang dulu yaitu “APBD untuk rakyat”, ungkapnya.

Ia berharap pelaksanaan proyek pembangunan gedung kantor BP2KB dilaksanakan sesuai dengan RAB dan tidak dilakukan dengan asal-asalan, mengingat waktu sudah mepet akhir tahun. “Kami selaku lembaga kontrol di masyarakat akan melakukan kontrol dan akan mengawal pelaksanaan pembangunan kantor BP2KB sampai selesai,” tuturnya.

Sebelumnya, Pengelolaan Aset DPPKA Kabupaten Sampang Bambang Indra Basuki munuturkan, alasan pembongkaran gedung kantor BP2KB dikarenakan kondisinya yang kurang layak karena pada tahun 2014, gedung tersebut memang perlu ada pembaharuan dengan membangun kembali.

Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Pemkab Sampang Abd Hannan menyampaikan jika pembangunan kantor BP2KB merupakan pembangunan yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 sekitar sebesar Rp 3.2 miliar dengan jangka waktu pelaksanaan dalam 120 hari. Menurutnya, kontrak itu dimulai sejak tanggal 26 Agustus

kemarin.

Salah satu pekerja proyek pembangunan BP2KB Misli (41) mengatakan, proyek pembangunan kantor BP2KB hendak mencapai 1 bulan, bahkan pihaknya memprediksi jika pembangunan lantai satu gedung itu selesai selama 2 bulan lebih. Pengerjaan proyek pembangunan itu diperkirakan molor jika tidak ditambah jumlah pekerjanya.

“Saat ini ada 50 pekerja dan dalam tahap pengecoran. Sebelumnya, dalam pengerjaaan pondasi saja sudah mencapai 2 minggu. Dan proyek ini dilakukan lembur yaitu dikerjakan siang dan malam selama kurang lebih 3 minggu,” tuturnya saat ditemui di lokasi pembangunan, Selasa (23/9). =MOHAMMAD MUHLIS

L

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III

Kades Jadi Tersangka Judi Sampang – Kepala Desa (Kades) Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Asmarah, ditangkap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sampang di Dusun Dharma Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Pada Jumat (12/9) sekitar pukul 21.00 Wib, Asmarah ditangkap saat bermain judi jenis domino. Ia ditangkap Korp Bhayangkara bersama empat teman lainnya, yaitu Romo (50), warga Desa Tanjung; Maskur (37), warga Desa Banjar Talelah; Mat Saleh (39) dan Mahrudi (32), warga Desa Dharma Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan, kelima pelaku perjudian kartu domino jenis kiyu itu ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar terbukti, mereka sedang bermain judi di dalam sebuah rumah di Dusun Dharma Desa Tanjung Kecamatan Camplong, Sampang.

“Setelah dicek benar terbukti kelima pelaku sedang main judi, makanya langsung digerebek dan diamankan termasuk pemilik rumahnya.

Penangkapan ini atas dasar informasi

warga,” ucapnya dihadapan media.

Imran menuturkan, dalam penggerebekan pelaku judi tersebut satu di antaranya merupakan pejabat desa definitif di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. “Dari kelima pelaku perjudian ini, satu di antaranya ternyata kades yang masa aktifnya hingga 2015,” jelasnya.

Mantan Kasat Intel Polrestabes Surabaya itu menuturkan, dalam tindak pidana perjudian tersebut pelaku menggunakan uang pecahan Rp. 20.000, 10.000, dan 100.000 sebagai taruhannya.

“Dari tangan tersangka kita juga berhasil mengamankan uang taruhan dengan total Rp 1.040.000, dan satu pak kartu domino sebagai alat judi,” katanya. Tersangka kini dijerat pasal 303 KUHP tentang Perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. =RYAN HARIYANTO

Pelaku perjudian saat memperagakan perjudian di hadapan Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar, Rabu (24/9).

SEREMONIAL

Pimpinan DPRD Sampang Resmi Dilantik Pengambilan sumpah dan pengucapan janji pimpinan DPRD Kabupaten Sampang periode 2014-2019 di gedung rapat paripurna, Rabu (24/9) sekitar pukul 10.00 Wib berlangsung khidmat.

Sampang - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Rabu (24/9) sekitar pukul 10.00 Wib resmi dilantik di gedung ruang rapat paripurna DPRD. Tampak hadir Bupati A. Fannah Hasib, Wabup Fadhilah Budiono, jajaran Forpimda, SKPD, dan sejumlah undangan lainnya pada pelantikan tersebut.

Pengambilan sumpah janji kepada ketua dan wakil Ketua DPRD dipimpin oleh Ketua Pengadilan Sampang Saifudin Zuhri, dan diteruskan penandatangan berita acara yang disaksiakan ratusan undangan.

Berdasarkan Surat Keputusan dari Gubernur Jawa Timur tertanggal 22 September 2014 Nomor 170/107 Tahun 2014 ten-

tang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Sampang Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Ketua DPRD Sampang dijabat Imam Ubaidillah (Fraksi PKB), tiga wakil ketua dijabat; Abdussalam (Fraksi Demokrat), Moh Hakiki (Fraksi PPP), dan Fauzan Adima (Fraksi Gerindra).

Sekretaris Dewan Sudarmanto berharap kinerja DPRD periode 2014-2019 ini lebih profesional dan lebih baik lagi dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. ”Selamat atas pengambilan sumpah ketua DPRD ini, semoga konsisten dalam mengemban amanah dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya. =ADV/ RYAN HARIYANTO

SEREMONIAL

PU Pengairan Rehab Enam Embung SAMPANG- Dinas PU Pengairan Kabupaten Sampang merehab sedikitnya enam embung sebagai upaya pengendalian banjir serta penampungan air baku. Lima embung itu adalah Embung Plasah, Embung Marparan, Embung Sawah Tengah, Embung Palenggiyan, Embung Robatal dan Embung Batoporo.

Kepala Dinas PU Pengairan Sampang Toni Moerdiwanto melalui Kabid Operasi dan Pemeliharaan Imam Irawan mengatakan, embung-embung tersebut direhab agar bisa berfungsi maksimal ketika musim hujan sebagai penampung air hujan agar bisa mengurangi banjir sementara pada musim kemarau bisa berfungsi sebagai penyedia air baku. ”Dengan berfungsinya embung-embung itu diharapkan bisa mengurangi debit air yang berpotensi menyebabkan banjir. Selain itu, embung itu juga kami rencanakan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat setempat,” katanya kepada Koran Madura, Rabu (24/9).

Menurut Irawan, masyarakat masyarakat Sampang pada musim kemarau banyak yang kekurangan air baku. Dengan pendayagunaan embung yang ada, Dinas PU Pengairan, katanya, berencana melakukan pemberdayaan terkait penyediaan air baku. Caranya, Dinas PU Pengairan akan menghimpun masyarakat sekitar embung ke dalam Himpunan Pengguna Air Baku (Hipaku). ”Hipaku itu nantinya akan kita libatkan dalam upaya pemeliharaan embung supaya bisa tetap berfungsi maksimal. Ya, semacam pemeliharaan partisipatif lah,” ujarnya. ”Pemeliharaan partisipatif itu penting. Buat apa kita buat embung kalau tidak dipelihara bersama.”

CEGAH KRISIS AIR: Sejumlah pekerja saat mengerjakan rehabalitasi Embung Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Jum’at (19/9).

Pe m e l i h a r a a n partisipatif itu, lanjutnya, juga sebagai upaya meningkatkan rasa kepemilikan bersama atas aset kabupaten yang berupa embung.

Dijelaskannya, embung di Sampang mempunyai peran yang sangat penting mengingat seringnya terjadi banjir pada saat musim hujan dan kekeringan ketika musim kemarau. ”Kami menargetkan pembuatan 15 embung baru setiap tahun. Tapi, untuk tahun 2014 ini kami sudah berhasil membangun 23 embung baru. Semakin banyak tentu semakin baik bagi Sampang yang rawan banjir,” tuturnya. =MIFTAHUL ULUM

Bangkalan

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan M M

KORAN MADURA

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014||TAHUN No. 0449 |IIITAHUN III No. 0449

PENYEGARAN BIROKRASI

Mutasi Dinilai Menghambat Kinerja BANGKALAN Mutasi masa pensiun. 173 Pejabat mupejabat di setiap lingkungan pe- lai esselon II sampai V terangmerintah, bukanlah menjadi hal kut gerbong mutasi Pemkab baru. Hal itu dinilai menjadi pe- Bangkalan. Ada Pejabat yang nyegaran tugas. Namun, mutasi dimutasi dan dipromosi setbesar-besaran di Pemkab Bang- ingkat lebih tinggi juga. Prokalan mempunyai dampak yang mosi dan mutasi pejabat yang bisa berpengaruh terhadap ki- dilakukan sebagai bentuk penerja. Sebab mereka harus ber- nyegaran atau refreshing juga adaptasi kembali dengan peker- sebagai pemantapan organisajaan mereka. si dan menstabilkan roda orga"Rotasi besar-besaran di nisasi. kalangan pejabat ada baik dan "Pengambilan sumpah dan negatifnya. Sebab, mereka harus pelantikan pejabat dilingkunmenyesuaikan gan pemkab. kembali denBangkalan megan tugas yang rupakan hal diemban. Jika yang wajar dan pejabat tidak sebagai lanjucepat tangRotasi besar-besaran di tan mutasi segap justru akan belumnya. Terkalangan pejabat ada berpengaruh masuk untuk baik dan negatifnya. pada dinas yang Sebab, mereka harus me- mengisi kekobaru," kata Ach pejabat nyesuaikan kembali den- songan Jakfar, Kepayang pensiun la Advokasi gan tugas yang diemban. dan mengindari M a s y a r a k a t Jika pejabat tidak cepat s t a g n a s e tanggap justru akan Lembaga Kajabatan sehingjian Sosial berpengaruh pada dinas ga pelayanan Demokrasi. berjalan lanyang baru,�

Seharusnya, car," terangnya. dalam meroSelain itu, Ach Jakfar tasi pejabat dirinya medi struktural Kepala Advokasi Masyarakat nyebut rotasi Lembaga Kajian Sosial pemerintah, pejabat bisa Demokrasi bupati bisa menjadikan menilai satu kedinamisan persatu pejabat organisasi yang mana saja yang perlu diganti. dibutuhkan sesuai visi dan Dengan itu, penyesuaian mu- misi organisasi. Disamping itu, tasi tugas bisa dilakukan se- pejabat yang baru dilantik harus cara bertahap tidak sekaligus. bisa bekerja sama dengan instasi Sebab, jika mutasi yang dilaku- lainnya sesuai tupoksi masing kan secara menyeluruh kawatir masing dan mentaati perintah pejabat yang bersangkutan atasan. tidak mengerti akan tupok"Mutasi dan promosi pejabat sinya. sudah biasa dilakukan 2 kali Sementara itu, Bupati dalam setahun dan sudah wakBangkalan, RK Makmun ibnu tunya mutasi digelar. Dalam 6 Fuad mengaku, rotasi pejabat bulan sekali, para pejabat terus dilakukan sebagai upaya dipantau dan dievaluasi," pamengisi kekosongan lantaran parnya. sebagian pejabat memasuki =MOH RIDWAN/RAH

doni heriyanto/koran madura

TAK DIFUNGSIKAN. Pos penjagaan polisi yang tak terawat di Tangkel Kecamatan Burneh, Bangkalan.

Pos Polisi Mubazir Warga Minta Aktifkan Kembali BANGKALAN - Sejumlah pos penjagaan polisi lalu lintas polres Bangkalan dinilai mubazir karena tidak dipakai sesuai dengan fungsinya. Bahkan, terkesan dibiarkan begitu saja tak terawat. Sebut saja, pos di daerah tangkel dan di daerah Telang Kamal. Padahal, keberadaan pos tersebut sangat membantu terhadap pelayanan masyarakat sekitar. Terlebih untuk keamanan pada malam hari, karena begitu maraknya aksi kriminal belakangan ini.

"Yang di Tangkel udah lama gak difungsikan. Biasanya ditempati orang yang sedang nunggu bis. Kalau bisa diaktifkan kembali, karena daerah sekitar sini rawan kejahatan pada malam hari. Apalagi, posisinya emang gelap," ujar Mahrus, (54) pemilik warung di Tangkel.

Sementara itu, Kepala satuan Polisi lalu lintas (Kasatlantas)

Polres Bangkalan, AKP.Nopta Histaris Suzan,SIK mengaku akan mengaktifkan kembali pospos penjagaan lalu lintas. Sebab, ini menjadi program kedepan untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Sedangkan, untuk pos yang akan diaktifkan kembali yaki di kawasan jalan raya Tangkel Kecamatan Burneh hingga Lomaer Kecama-

tan Blega.

"Ya itu merupakan program kami, dan itu bertujuan untuk membantu pihak polsek dalam melakukan penjagaan, khususnya dalam mengantisipasi kemacetan," ucapnya.

Saat disinggung mengenai pos penjagaan Tangkel, yang dinilai mubazir, menurut pria yang akrab dipanggil Nopta itu mengaku belum tahu pasti. Pasalnya, Ia masih akan melakukan peninjauan kepada beberapa pos yang dinilai perlu untuk diaktifkan, atau dipasang pos baru. “Ya saya akan lihat-lihat dulu mas, saya kan baru disini.

Dalam pembangun pos baru itupun tergantung dari besaran anggaran yang dialokasikan,� tandasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

DPRD

Kelengkapan Dewan Tinggal Disahkan BANGKALAN - Setelah melalui pembahasan yang panjang, akhirnya DPRD Bangkalan mengesahkan hasil panitia khusus (pansus) tata tertib (tatib).

Kini dewan tinggal menunggu pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang rencananya akan dilaksanakan Senin (29/9) mendatang. Termasuk, tugas mengesahkan alat kelengkapan dewan yang

sudah tersusun.

"Semuanya sudah selesai hanya menunggu pelantikan Ketua dan Wakil ketua DPRD Definitif.

Selain itu, alat kelengkapan DPRD, baik Komisi, Badan legislasi, Badan kehormatan maupun Badan Anggaran tinggal disahkan saja," terang RKH Fuad Amin, Ketua DPRD Sementara.

Meski pun dalam pemba-

hasannya ada beberapa anggota dewan yang bertentangan, tetapi hal itu bukan kendala. Seluruh kelengkapan itu tinggal didok saja, baik komisi dan fraksi sudah lengkap. Sehingga anggota dewan sudah bisa bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

"Semua sudah lengkap, tidak ada masalah kalau saya ketuanya," terang Ra Fuad sambil tertawa.

Dalam keanggotaan DPRD 2014-2019 saat ini, separuhnya merupakan anggota baru yang belum pernah menjabat sebagai wakil rakyat pada periode sebelumnya. Karena itu, pemahaman mereka perlu penyesuaian. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan anggota DPRD dengan melaksanakan kegiatan orientasi, dengan itu diharapkan

ada pemahaman persamaan dan wawasan dari seluruh anggota.

Sehingga tidak jauh beda dengan pemahaman anggota sebelumnya, sehingga tidak ada perbedaan yang lebar.

"Masing-masing anggota dewan sudah memberikan konstribusi guna menghasilkan keputusan yang terbaik," ungkapnya. =MOH RIDWAN/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III

Sopir Truk Bermuatan Solar itu TNI Muttakin Berhasil Meloloskan Diri dari Petugas Polres BANGKALAN - Sebuah truk modifikasi bermuatan Bahan Bakan Minyak (BBM) jenis solar yang berada di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Patemon Tanah Merah diamankan tim reskrim Polres Bangkalan, Rabu, (24/9). Truk tersebut dikemudikan oknum TNI. Oknum aparat itu berhasil melarikan diri dari kejaran petugas kepolisian. "Ya, pengamanan itu berdasarkan informasi dari warga, kemudian petugas langsung ke tempat kejadian perkara (TKP). Ternyata benar ada pengisian BBM jenis solar, petugas langsung mengamankan ke Mapolres Bangkalan," papar Kasat reskrim Polres Bangkalan AKP Andy Purnomo, kemarin (24/9).

Menurut Andy, truk Isuzu Elf dengan nomor polisi (nopol) B 9213 IV itu dikendarai oknum TNI bernama Muttakin (47), warga Jalan Sidotopo Lor 90 RT 009 / RW 004 Sidotopo, Semampir, Surabaya. Sayangnya, sesaat setelah dilakukan pemeriksaan, oknum yang mengunakan seragam dinas TNI itu langsung melarikan diri menggunakan angkutan umum.

"Sehingga belum diketahui pangkat dan kesatuannya. Ia hanya pamit ke kamar mandi, setelah itu langsung kabur, petugas mencoba melakukan pengejaran namun tidak membuahkan hasil," jelasnya.

Dijelaskan Andy, tangki yang berada di bak truck elf itu terbuat dari plat seng tebal dan menyerupai tandon dengan tinggi kurang lebih satu meter. Sedangkan, luasnya hampir menyerupai bak truk. Tangki buatan itu diperkirakan mampu menampung Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga satu ton.

"Ya dimungkinkan bisa menampung satu hingga dua ton," ujarnya Agar tidak dicurigai petugas, lanjutnya, tandon itu ditutupi dengan anyaman bambu dan dilapasi terpal berwana biru yang diikat ke dinding bak dengan menggunakan tali berwarna kuning. Menurut keterangan petugas dilapangan, truk tersebut awalnya disopiri warga sipil. Namun, ketika didekati petugas, warga itu kabur.

"Di saat bersamaan, seorang oknum TNI berada tak jauh dari truk tersebut, dan Petugas pun akhirnya langsung membawa truk tersebut," tandasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

DIAMANKAN. Truk yang telah dimodifikasi untuk menimbun solar saat berada di Mapolres Bangkalan.

BERDEMO. Puluhan massa saat melakukan aksi di kantor BPN Bangkalan, kemarin (24/9).

moh ridwan/ koran madura

KESEJAHTERAAN PETANI

Massa Minta Penyelesaian Masalah Pertanian BANGKALAN - Puluhan masyarakat dari kalangan petani dan mahasiswa GMNI dan FMN melakukan unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten (pemkab) Bangkalan, Rabu (24/9). Mereka menuntut agar kesejahteraan para petani menjadi kebijakan yang didahulukan. Sebab, kaum tani masih menjadi penghuni mayoritas dari kemiskinan dan kebodohan yang ada di Bangkalan.

Pertanian dinilai menjadi prioritas keenam dari keseluruhan prioritas pembangunan yang digalakkan oleh pemkab Bangkalan. Menjadi petani seperti menjadi takdir buruk bagi sejumlah masyarakat Bangkalan. Sebab, profesi itu bukanlah sebuah pilihan yang dapat mengubah taraf hidup mereka. Kondisi demikian dirasa menjadi buah simalakama bagi masyarakat petani.

"Setelah 69 tahun merdeka, kehidupan petani belum mampu beranjak dari penghidupan yang layak. Mereka belum bisa mengubah taraf hidup lantaran masih dibayangi kemiskinan dan kebodohan," kata Korlap Aksi dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Adi Putra, kemarin (24/9).

Melihat dari postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), penyelesaian pertanian jauh di bawah sektor-sektor

yang lain seperti Pendidikan dan Kesehatan. Padahal, 71 persen lebih penduduk Bangkalan hidup dan bekerja di sektor pertanian. Jika dibandingkan, pemkab Bangkalan belumlah mendukung perkembangan di sektor pertanian. Sebagai masyarakat agraris yang memiliki Sumber Daya Alam dan Manusia yang memadai, seharusnya Bangkalan tidak bergerak membangun industri-industri padat modal.

Akhirnya, itu mengancam alih fungsi lahan dan kondisi lingkungan hidup.

"Petani harus bangkit dari kondisi keterpurukan. Pemerintah daerah dan DPRD harus mampu membela kepentingan para petani di Bangkalan.

Mereka sebagai pemangku kebijakan makro. Sebab, mereka faktor penentu berkembangnya sektor pertanian menuju sosial ekonomi yang lebih maju," terangnya.

Aksi yang juga sebagai momentum peringatan hari tani nasional ke 54 tersebut, mereka menuntut agar keadilan ditegakkan di kalangan petani.

Mereka menuntut agar pemerintah memberikan kepastian suplai air, pupuk, benih dan teknologi pertanian, sehingga jaminan kesejahteraan para petani terpenuhi. Selain itu, mereka meminta agar penyuluh

yang ditugaskan kepada para petani berasal dari kalangan yang berkompetensi.

"Kami juga meminta agar BPN menyelesaikan konflik agraria yang tengah terjadi.

Pemberian bantuan oleh Dispertanak harus bisa tepat sasaran.

Selain itu, batalkan MP3EI dengan pencabutan perpres 32 tahun 2011," pintanya.

Sementara itu, Asisten Pemkab Bangkalan, Sa'ad Azhari saat menemui para demonstran menyampaikan, apa yang menjadi tuntutan masyarakat akan disampaikan kepada bupati Bangkalan untuk ditindaklanjuti.

Pihaknya mendukung apa yang menjadi permintaan masyarakat dalam setiap permasalahan para petani.

"Mengenai masalah pupuk yang terjadi di Bangkalan, kami akan pantau kembali. Apakah benar terjadi penimbunan pupuk yang dimaksudkan oleh petani. Seluruh permasalah pertani akan dikaji dan dilaporkan kepada bupati Bangkalan," jelasnya.

Selain Pemkab Bangkalan yang menjadi tujuan para demonstran, kantor DPRD, Dispertanak, dn BPN juga menjadi tujuan mereka. Tak lain, mereka menuntut setiap permasalahan yang ada di kalangan petani. =MOH RIDWAN/RAH

KORAN Bangkalan MADURA Pansus, panitia khusus bagi anggota dewan amanat pemerintah. Ia beranggotakan orang-orang yang diutus oleh fraksi secara delegatif. Umumnya, keanggotaan pansus ini berjumlah ganjil dengan asumsi pengambilan keputusan dilakukan dengan cara voting. Jika anggota pansus dalam jumlah yang genap, dikhawatirkan tidak terjadi keputusan terutama ketika hasil akhirnya draw.

Di DPRD Sumenep, jumlah anggota pansus 20 orang. Angka ini dipilih karena kesanggupan anggaran maksimal hanya cukup untuk 20 orang. Ini benar karena berpihak kepada anggaran sebagaimana diatur dalam PP 16 tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD khususnya pasal 63 ayat 5 ; jumlah anggota pansus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD. Jumlah 20 orang anggota pansus sesuai anggaran memang tidak salah meski harus diakui tidak kaprah secara politik maupun yuridis. Jamaknya, tim yang ditugasi untuk mengambil keputusan yuridis, umumnya beranggotakan jumlah yang ganjil. Diantaranya, hakim di pengadilan negeri terdiri atas tiga orang masing-masing 1 orang berkedudukan sebagai ketua majelis hakim merangkap sebagai anggota dan dua lainnya masingmasing sebagai anggota. Begitu juga hakim konstitusi beranggotakan jumlah yang tidak genap, 9 orang hakim (konstitusi).

Sama halnya tim ad hoc di ranah politik yang kaprahnya, terdiri atas jumlah anggota yang tidak genap. Acapkali terdengar dalam ranah politik antara lain tim 11, tim 9, tim 7, tim 5 dan sejenisnya, yang ditugasi untuk mengambil keputusan politik. Merujuk pada

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014||TAHUN No. 0449 |IIITAHUN III No. 0449

Pansus Tatib DPRD Berjalan Apa Adanya Bukan Berlalu Seperti yang Diinginkan Terjadi

didik/koran madura

DEMO. Sejumlah mahasiswa saat melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Sumenep beberapa waktu lalu.

kelaziman politik dan yuridis ini, seharusnya DPRD menjadikan kondisi tersebut sebagai guru dalam kursus yuridis-politik.

Berdasar telusur Koran Madura, perdebatan untuk menjadikan keanggotaan pansus tatib ini sengit. Meski banyak yang menghendaki angka ganjil, tetapi keganjilan ini ditolak sejumlah pihak yang menjadi delegasi dari fraksi.

Beberapa nama yang pada mulanya menghendaki ganjil (23 orang) antara lain Bambang Prayogi REF (PDI Perjuangan), Ruki Abdullah (F-PKB), dan Iskandar (F-PAN).

Sedangkan fraksi yang sepakat 20 orang Hari Pontoh (F-Golkar) dan Subaidi (F-PPP). Sampai akhirnya, anggota rapat pra pansus menyetujui pada kemampuan anggaran yang dipatok setwan, 20 orang.

Jumlah keanggotaan pansus yang 20 orang ini, memang tidak salah dari sisi yuridis maupun politik. Tetapi angka ini tidak lazim baik secara politik maupun yuridis. Ini bisa dijadikan pelajaran baru bagi anggota DPRD Sumenep supaya tidak terbiasa dengan sesuatu yang tidak lazim.

Bahwa segala keputusan bisa diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat, namun kesepahaman ini tidak terbiasa lahir dari suatu kondisi yang tidak biasa, yang tidak lazim.

Pansus tatib yang saat ini berada di Jakarta untuk berkonsultasi ke Kemendagri, bukan satusatunya pansus yang lahir dari DPRD Sumenep. Dalam perjalanan DPRD lima tahun mendatang, DPRD dimungkinkan lagi mebentuk pansus-pansus yang lain serupa pansus kode etik DPRD. Belajar dari ketidaklaziman ini, DPRD perlu berhati-hati agar pada akhirnya memilih untuk benar di atas kelaziman atau berdiri di atas ketidaklaziman. Meskipun, dua-duanya tidak salah dan hanya dibedakan antara kelumrahan dan ketidakkaprahan. = TIM

Pansus Legal Politik dan Yuridis Ketua DPRD Abrori Mannan mengakui perdebatan dalam pembentukan pansus tatib yang beranggotakan delegasi dari fraksi-fraksi cukup seru. Tetapi, akhir dari sebuah dialog, rapat pimpinan fraksi-fraksi saat itu sepakat (terpaksa setuju) dengan keputusan yang menetapkan anggota pansus sebanyak 20 orang.

Ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran setwan yang hanya cukup untuk (maksimal) 20 orang. Kepanitiaan pansus ini pun

menggelinding ke paripurna karena sesuai peraturan, keanggotaan pansus harus diparipurnakan.

Pasca paripurna, keanggotaan pansus tatib DPRD legal secara yuridis maupun politis.

Pasca paripurna, publik memberikan masukan bahwa keanggotaan pansus yang tidak lazim secara politik dan yuridis masuk ke gedung dewan. Dia menilai, publik telah memberikan perhatian kepada dewan supaya ke depan DPRD tidak saja mempertimbang-

Abrori Mannan Ketua DPRD

kan legal secara politik dan yuridis.

Namun, publik ingin DPRD juga melakukan tindakan yang lazim secara politik dan yuridis.

Abrori merasa harus berterima kasih kepada rakyat yang diwakilinya karena telah memberikan apresiasi kepada dewan.

Apa yang dianggap publik tidak lazim politik dan yuridis dalam kasus pansus tatib akan dijadikan referensi dalam pembentukan pansus lainnya, yang dimungkinkan akan terbentuk lagi pasca pansus

tatib. Mantan ketua komisi A pada periode 2009 – 2014 ini ingin agar publik memberi kesempatan kepada pansus tatib untuk bekerja sesuai mekanisme yang berlaku.

Alasannya, keputusan paripurna berkait keanggotaan pansus tidak melanggar konstitusi sebagaimana masukan tentang kelaziman politik-yuridis juga tidak menabrak peraturan. “Terima kasih untuk semua saran dan masukan menuju DPRD yang lebih baik,� ujarnya. = JUNAIDI

KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA

Lapsus

JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0449 | TAHUN III

KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449KAMIS | TAHUN III25 SEPTEMBER 2014

MADURA

O

ROSSA MELISSA

Tampil Apa Adanya

Itu MenyenaNgkan Sudah pasti kaum Hawa ingin kelihatan menarik saat dipandang kaum Adam. Sehingga dalam berpenampilan pun terkesan menor dan berlebihan. Namun, beda dengan Rossa Melissa. Dia malah tampil sederhana. Apa adanya. Baginya itu lebih baik dibanding harus menghias diri dengan bermacam-macam aksesoris.

"A

ku gak suka lebay dalam berpenampilan. Yang penting aku merasa nyaman, simpel itu aja.

Terserah orang menilai seperti apa, toh aku yang menjalani," jelas gadis tomboi ini.

Menurut Rossa berpenampilan tomboi seringkali mendapat pandangan yang berbeda dari pada tampil feminim. Akan tetapi, dirinya tetap merasa enjoy dengan apa yang menjadi pilihannya. Yang terpenting berusaha menjadi diri sendiri tidak menjalani hidup ketergantungan terhadap gaya orang lain. Sebab,

anak zaman sekarang sudah terkontaminasi dengan gaya ala kebarat-baratan hingga tak bisa mengontrol diri. Akibatnya, dalam berpakaian pun terkesan kurang sopan.

"Aku akui memang aku tidak sempurna, ya dalam berpakaian. Namun, yang jelas bisa mengukur mana yang pantas dipakai dan mana yang tidak," ucapnya.

Diakui Rossa, kadang sering mendapat teguran dari orang tuanya karena tomboi dalam berpakaian. Tapi itu semua tetap tidak mengubah pendirian Rossa. Suatu

saat dirinya yakin akan menjadi perempuan yang feminim layaknya perempuan yang lain. Ia pun memiliki keinginan untuk berhijab seperti mamanya. Semua tentu butuh proses untuk menuju dan menjadi pribadi yang lebih baik."Mama berjiilbab, kadang sering diingetin aku sama mama.

Aku bilang sama beliau, kalau semuanya butuh proses," ujarnya tersenyum. =DONI HERIYANTO/RAH

Nama : Rossa Melissa Alamat : Jl. Soekarno Hatta Bangkalan Idola : Tantri Kotak Band ObseSi : Bisnis Women

DITA SEPTI FALUFI

Jadilah Wanita Mandiri Seorang wanita memang diciptakan lemah lembut. Bahkan sudah identik dengan kaum yang lemah, dibandingkan dengan para lelaki.

Namun, meski sudah dicap kaum lemah, jangan sampai kita para wanita ini semakin membebani kaum lelaki. Karena itu jadilah wanita yang mandiri.

M

aksud mandiri di sini jika apa yang akan kita kerjakan masih mampu kita kerjakan sendiri, marilah kerjakan sendiri saja, jangan hanya bisanya minta tolong saja pada kaum lelaki. Khususnya bagi para wanita yang sudah bersuami. Jangan sedikit-sedikit merengek pada suaminya. Karena terkadang para suami itu juga kurang suka terhadap istrinya yang suka merengek dan tidak mandiri. Akan tetapi kemandirian kita itu, para kaum wanita, harus tetap pada kodratnya.

Yaitu kodrat kaum wanita, jangan sampai melebihi batas.

Hal ini sebagaimana diucapkan Dita (26). Dia ingin menjadi wanita yang madiri, namun dia tetap tidak mau melupakan jati diri seorang wanita

begitu saja. Menurutnya, sebagaimana kodrat wanita, adalah sebagai seorang pelayan. Dalam hal ini adalah pelayan keluarga. Jadi memang benar jika wanita itu identik dengan dapur dan pekerjaan rumah lainnya. Karena memang demikian adanya.

Meski demikian bukan tidak boleh seorang wanita itu juga mengembangkan potensinya di dunia luar dan karir. Karena hal ini juga penting bagi wawasan seorang wanita, dan bisa dikatakan sebagi bentuk kemandiriannya. Apalagi sekarang sudah jamannya emansipasi, sebagaimana diperjuangkan RA Kartini dulu.

"Cap bagi wanita yang seorang pelayan itu berbeda dengan cap sebagai babu lho. Sebab hal ini sekarang sudah rancu.

Pelayan disamakan dengan babu, begitu pula sebaliknya," ungkapnya kemarin (22/9).

Berdasarkan pemahamannya, jika seorang babu maka dia pasif, hanya tunduk saja atas perintah atasan. Tapi jika pelayan masih bisa aktif, tidak hanya nurut saja, tapi masih bisa memberikan saran-saran dan sumbang pikiran lainnya. Misalnya antara istri dengan suami, dalam kehidupan berkeluarga, masih bisa saling berbagi. Sehingga wanitu itu

boleh saja mandiri, seperti dengan cara berkarir di mana saja. Asalkan jangan lupakan kodratnya sebagai wanita. Dan setelah tugas atau pekerjaan di luar rumah selesai, silakan langsung terjun ke belakang untuk tetap menjadi pelayan keluarga. =SUKMA FIRDAUS/RAH