KAMIS
KORAN MADURA
25 SEPTEMBER 2014 | No. 0448 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000
1
0328-6770024 KAMIS 25 SEPTEMBER 2014 | No. 0449 | TAHUN III www.koranmadura.com
Patrialis Akbar Terancam Sanksi Berat Nasional hal 3
PUTUSAN ANAS Terdakwa dugaan kasus gratifikasi terkait Hambalang, Anas Urbaningrum (kedua kanan) dipeluk para pendukungnya usai sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (24/9). Anas dijatuhi putusan 8 tahun penjara dengan denda sebesar Rp300 juta subsidair tiga bulan penjara serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp57.590.330.580 dan USD5.261.070 . ant/rosa panggabean
BERITA TERKAIT Hal 2
Anas Divonis 8 Tahun Penjara Jaksa dan Anas Belum Memutuskan Menerima atau Banding JAKARTA-Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta akhirnya menjatuhkan putusan delapan tahun penjara kepada terdakwa, Anas Urbaningrum. Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu juga didenda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis itu dijatuhkan karena Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia itu terbukti menerima suap terkait proyek P3SON Hambalang, proyek-proyek lainnya, serta pencucian uang. “Menjatuhkan pidana penjara 8 tahun, denda sebanyak Rp 300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dikurung 3 bulan,” kata Ketua majelis hakim, Haswandi saat membacakan vonis terdakwa Anas Urbaningrum di Pengadilan
Tipikor Jakarta, Rabu (24/9). Namun vonis hakim sendiri lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK. Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Anas dengan hukuman pidana 15 tahun penjara dan dituntut pidana denda Rp 500 juta subsider
selama lima bulan kurungan. Anas juga dijatuhi tuntutan membayar pengganti kerugian negara yang jumlahnya sebesar-besarnya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebesar 94 miliar lebih atau tepatnya Rp 94.180.050.000 dan lebih dari 5 juta Dollar Amerika Serikat lebih atau tepatnya US$5.261.070. Majelis hakim menilai, Anas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan pencucian uang secara berulang kali. Selain hukuman kurungan dan denda, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp 57.590.330.580 dan USD 5.261.070. “Dengan ketentuan bayar uang pengganti, maka
harta bendanya akan disita dijaksa KPK, bila tidak cukup maka dipidana penjara 2 tahun,” terang hakim. Kendati demikian, Majelis Hakim menolak mencabut hak politik terdakwa Anas untuk dipilih menjadi pejabat publik. Majelis tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena hak untuk dipilih itu merupakan hak publik dan publiklah yang akan menentukan apakah akan memilih seseorang atau tidak. “Majelis hakim tidak sependapat (dengan tuntutan jaksa penuntut umum, mencabut hak politik Anas-Red.). Namun itu tergantung kepada publik maka itu terserah publik, layak atau tidak layak, maka mejelis hakim tidak sependapat,” tegas Has-
wandi. Dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Terkait hal memberatkan, Anas dianggap tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi. Selanjutnya selaku anggota DPR dan ketua partai tidak memberi contoh agar bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Termasuk anggapan tidak dukung spirit masyarakat, bangsa dan negara dalam memberantas korupsi. Sementara menyangkut hal meringankan, Anas dinilai pernah mendapat Bintang Jasa Utama pada tahun 1999, belum pernah dihukum dan berperilaku sopan selama proses persidangan. =GAM/ABD