e Paper Koran Madura 26 Mei 2014

Page 1

SENIN

26 MEI 2014 | No. 0368 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

0328-6770024 SENIN 26 MEI 2014 | No. 0368 | TAHUN III www.koranmadura.com

ICW Desak Presiden Pecat SDA SBY Tentukan Nasib Menteri Agama Hari ini JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memberi peringatan dini kepada Kementerian Agama. Peringatan tersebut jauh sebelum menetapkan Menteri Agama, Suryadharma Ali (SDA) sebagai tersangka. Kemenag juga sudah melihat rapor merah beberapa tahun terakhir, sebagaimana tertuang dalam survei integritas yang dilakukan KPK. Bukan hanya itu, KPK juga sudah mengajukan moratorium terkait hasil kajian penyelenggaraan haji. Namun, hasil kajian KPK tampaknya tidak didengarkan oleh Kemenag. “Ya kami sudah mengajukan tapi tidak diapresiasi sehingga terjadi seperti ini. Ini kajian sudah lama 2012-2013,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas kepada wartawan, Minggu (25/5). SDA ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013. Rencananya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memanggil Suryadharma untuk mendengarkan kasus yang menjeratnya tersebut. Sementara itu, Kordinator IndoBERITA nesia Corruption TERKAIT Watch (ICW), Ade Irawan mendesak Hal 2-3 presiden SBY turun tangan untuk memaksa SDA mundur. “Jika SDA tidak mundur, maka presiden yang harus memaksa mundur,” ujarnya. Menurut Ade, langkah tersebut harus diambil karena SDA sebagai pejabat publik telah melanggar pakta integritas yang bertentangan dengan perjuangan presiden. “Dalam hal ini memecat tidak lagi menjadi pembantu presiden karena dia sudah melanggar pakta intergeritas yang sudah bertentangan dengan perjuangan presiden,” kata dia. Konsekuensinya apabila presiden tidak memecat segera SDA, maka sebagai panglima perang dalam pemberantasan korupsi SBY akan kehilangan muka. “Bagaimana melawan korupsi jika ditubuh anaknya ada korupsi. Dalam hal ini ketika SDA tidak mau

mundur, lalu SBY sebagai pemimpin memecat dia ini akan menjadi preseden baik karena menetapkan etika kepada anak buahnya,” tegasnya. SBY mengaku sikapnya tidak berubah terhadap pejabat negara, pejabat pemerintahan, bahkan anggota partai politik yang terlibat korupsi maka hukum dan keadilan harus ditegakkan. “Tidak pernah selama sepuluh tahun ini, kalau ada 1-2-3 orang yang melakukan tindak pidana korupsi kebetulan dari kalangan pemerintahan atau barangkali dari kalangan partai politik dipimpinnya langsung mengatakan ini intervensi, ini pesanan politik, ini dicari-cari. Saya selalu menghormati penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentu harapannya, hukum ditegakkan seadil-adilnya, transparan, logis di mata semua,” katanya. SBY menegaskan akan mengambil langkah tepat terhadap SDA yang telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi haji. Langkah ini penting agar konsentrasi dan upaya Surwyadharma Ali untuk menghadapi sangkaan hukum bisa dilaksanakan secara efektif. =GAM/ABD


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.