e Paper Koran Madura 27 Agustus 2014

RABU

KORAN MADURA

27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

0328-6770024 RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III www.koranmadura.com

antara foto/fanny octavianus

MENKUMHAM KE KPK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Amir Syamsuddin menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Selasa (26/8). Kedatangan Amir untuk melakukan koordinasi seputar panitia seleksi dalam mencari Pimpinan KPK pengganti Busyro Muqoddas.

Menkumham Kunjungi KPK Amir Syamsuddin: Tim Pansel Tak Akan Ganggu Ritme Kerja KPK JAKARTA-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meyakinkan pimpinan KPK mengenai kinerja panitia seleksi (pansel) pengganti wakil ketua KPK Busyro Muqoddas.

“Saya kira bagi saya yang kebetulan ditunjuk sebagai pimpinan pansel, saya ingin yakinkan publik bahwa seluruh anggota pansel KPK itu tidak ada sedikit pun niat sekecil apapun untuk mencoba mengganggu ritme kerja KPK,” kata Menkumham Amir Syamsuddin saat datang ke

gedung KPK Jakarta, Selasa.

Seluruh anggota pansel KPK bertemu dengan unsur pimpinan KPK terkait proses seleksi orang yang nantinya akan menggantikan Busyro Muqoddas karena akan selesai masa tugasnya pada 10 Desember 2014.

“Saya kira Insya Allah kami semua masih cukup waras dan belum cukup nekat untuk melakukan hal seperti itu,” tambah Amir.

Menurut Amir, ia perlu mengklarifikasi mengenai kesan bahwa pansel kurang harmonis dengan KPK. “Sangat sering muncul dan terberitakan beberapa hal yang bisa mengesankan ke publik ada satu kondisi yang kurang harmonis antara pansel dengan KPK se-

dangkan ini pansel panitia seleksi pimpinan KPK. Kemudian, katanya, ada kondisikondisi yang menganggu ritme kerja KPK, hal-hal ini saya kira harus kita hindari ya,” tegas Amir.

Pansel membuka kesempatan bagi orang-orang yang ingin menjadi pimpinan KPK hingga 3 September 2014 untuk mendaftar.

Pansel tersebut diketuai oleh Amir Syamsuddin dengan didukung delapan anggota yaitu mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua; pimpinan KPK jilid I Erry Riyana Hardjapamekas; Mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Farouk Muhammad; Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham Harkristuti Harkrisnowo; Sosiolog Imam Prasodjo;

Jokowi “Uji n Coba” Blusuka Bersama Paspampres Nasional hal 4

Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komarudin Hidayat; akademisi dan praktisi bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Widyo Pramono.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui keputusan presiden (Keppres) No 20 tahun 2014 sejak 23 Juli 2014 Dalam sejumlah kesempatan, Amir pun mengatakan bahwa Busyro Muqoddas dapat mendaftarkan diri lagi.

“Setelah kami rapatkan, Pak Busyro juga tidak masalah. Kalau beliau masih berkeinginan berminat, saya kira beliau bisa mendaftar,” kata Amir pada 22 Agustus 2014. =ANT/DESCA

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

Ical Mengumpulkan Pengurus DPD 1 Golkar Jusuf Kalla: Silakan Saja, itu Haknya JAKARTA-Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie terus melakukan manuver politik dengan mengumpulkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 1 Golkar.

Pertemuan ini digelar untuk mengukur soliditas pendukungnya menjelang Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar akan digelar pada 2015. Namun.

Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK) mengaku tidak khawatir dengan aksi Ical itu.

“Adalah hak Ical untuk menyelenggarakan. Masing-masing orang punya hak, silahkan saja,” kata JK kepada wartawan di

kantor Palang Merah Indonesia (PMI) pusat, Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (26/8).

JK yang juga mantan ketua umum Golkar ini mengatakan pertemuan yang berlangsung di kediaman Ical di Jalan Mangun Sarkoro, Menteng, Jakarta Pusat tidak perlu dipersoalkan.

Dalam pertemuan di kediaman Ical itu hanya sekitar 30 DPD yang memenuhi undangan, dan di antara 30 yang hadir hanya 27 di antaranya yang merupakan Ketua DPD, sedangkan sisanya hanya perwakilan.

Di pertemuan tersebut ditetapkan bahwa Munas IX Partai Golkar akan digelar pada 2015 mendatang, dan Partai Golkar harus setia pada Koalisi Merah Putih.

Selain itu Partai Golkar juga direncanakan akan beroposisi melawan pemerintahan, padahal partai tersebut sempat dipimpin JK pada 2004 - 2009 lalu. Namun JK mengaku tidak mempermasalahkan hal itu.

Kalaupun Partai Golkar memutuskan tidak bergabung dalam pemerintahan, JK masih yakin program-program pemerintah tidak akan dijegal, dan tidak seluruh

program pemerintah harus dipaparkan di parlemen.

Ia juga mengatakan bahwa masih tersedia peluang yang luas bagi pemerintah yang akan datang untuk merangkul parlemen, dalam meluluskan program-program untuk membangun negeri ini. “Ya mari sama-sama, walau lambat, tidak apa-apa,” tandasnya.

Secara terpisah, politisi Golkar, Bambang Soesatyo yakin dengan kekompakan koalisi merah-putih. Bahkan dia sesumbar, partai pendukung Prabowo-Hatta tidak akan bergabung dengan koalisi Jokowi-JK mengingat banyaknya perbedaan.

Bambang mencontohkan, misalnya Partai Demokrat yang selama 10 tahun selalu berbenturan dengan PDIP. Dia menilai, Partai Demokrat selama 10 tahun selalu direpotkan dan direcoki oleh PDI Perjuangan.

“Tentunya akan sangat memalukan buat Partai Demokrat jika mengambil tawaran dari PDI Perjuangan. Selama ini PDI Perjuangan kan partai yang paling konsisten merepotkan masa pemerintahan SBY. Jadi aneh jika kemudian PDIP menjadi pen-

guasa, Partai Demokrat justru bergabung bersama mereka,” kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/8).

Dia mengatakan, harusnya Demokrat malu jika nantinya memutuskan untuk bergabung dengan Jokowi-JK. Karena PDIP konsisten memusuhi Demokrat selama 10 tahun terakhir. “PDI Perjuangan bisa beroposisi selama 10 tahun, tapi PD baru hitungan hari, sudah mau bergabung dengan pihak yang memusuhi mereka selama 10 tahun. Mau ditaruh di mana muka mereka dan terutama SBY?” tegasnya.

Sedangkan untuk PAN, Bambang berpandangan, tidak mungkin seorang Ketua Umum PAN yang diusung sebagai cawapres Hatta Rajasa pindah koalisi begitu saja demi kekuasaan. Jika terjadi, dia yakin PAN bakal divonis haus kekuasaan oleh rakyat.

“Kalau PAN pindah, yah tidak mungkin.

Ketua Umumnya saja kan jadi cawapres, masa begitu kalah langsung pindah, padahal Hatta sampai detik ini masih menjadi ketua umum. Gimana nanti pandangan rakyat, seolah hanya jabatan saja yang dikejar,” imbuhnya.

Sementara untuk PPP, Bambang melihat bahwa perbedaan ideologi PDI Perjuangan dan PPP yang akan menjadi penghambat.

Basis massa Islam yang dimiliki PPP akan sangat berbenturan dengan basis massa PDI Perjuangan. “Kedepannya ini akan merepotkan keduanya jika bergabung. Makanya meski saya lihat ada tawaran dan beberapa kader PPP seperti ingin mengamini tawaran ini, namun elite-elite PPP yang ideologis tidak akan mungkin bisa menerima hal ini,” jelasnya. =GAM/ABD

KONTROVERSI ISIS

NU: Islam Agama Kemanusiaan PEKANBARU-Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Prof Dr Said Aqil Siradj menegaskan bahwa Islam adalah agama kemanusiaan sesuai dengan artinya, yakni ilmu, peradaban, intelektual, kemajuan, dan puncaknya adalah kemanusiaan itu sendiri.

ant/rosa panggabean

SIDANG PERDANA JIS. Terdakwa kekerasan seksual di lingkungan Jakarta International School (JIS) Agun Iskandar berjalan menuju ruang sidang dengan pengawalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (26/8). Agun dijerat Pasal 292 KUHP tentang Pelecehan Seksual terhadap anak di bawah umur dan UU Perlindungan Anak No 23/2002 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun.

“Islam bukan sekadar teologi, surga-neraka, ritual ibadah. Islam adalah ilmu, peradaban, intelektual, kemajuan, dan puncaknya merupakan agama kemanusiaan,” katanya di Pekanbaru, Selasa.

Lebih lanjut dikatakannya, kemanusiaan adalah manusia itu sendiri dan dalam bahasa Arab manusia itu adalah insana, annas, annisa, dan insan yang berarti harmonis, intim, dan hangat.

Dengan demikian, jika Islam adalah agama kemanusiaan, maka Islam menuntun umatnya untuk hidup harmonis, intim dan hangat. Jadi, sebelum lahir dan memiliki agama, amanat untuk hidup seperti itu telah dititipkan Tuhan untuk dibawa manusia.

Hal tersebut dikatakannya saat menjadi pemateri Seminar Nasional bertema “Sinergitas Polisional dalam Upaya Pencegahan Radikalisme Menangkal dan Menanggulangi

Bahaya Ideologi ISIS”.

Selain dia, juga menjadi pemateri Prof Dr Nasaruddin Umar, Direktur Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Petrus Lendhard Golose, Direktur Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan kemendagri Budi Prasetyo, SH, MM Kementerian Dalam Negeri, dan pembicara kunci Kepala BNPT Jendral Purnawirawan Ansyad Mbay, sedangkan moderatornya adalah Aviani Malik.

Oleh karena itu, menurutnya, paham ISIS yang menonjolkan kekerasan dan memusuhi pihak yang berbeda dengannya sangat bertentangan dengan Islam. Padahal diceritakannya bahwa Nabi Besar Muhammad SAW pada saat hijrah ke Madinah hidup dengan perbedaan.

“Nabi hijrah ke tempat keturunan Nabi Nuh yang merupakan tempatnya pendatang.

Muslim pendatang disebut Muhajirin dan pribumi disebut Anshor, serta tiga suku Bani Israil yang merupakan pelarian dari Gunung Sinai,” ceritanya.

Pada tempat yang majemuk itu, Nabi penduduknya memiliki satu cita-cita dan misi membentuk satu kelompok umat. Bukan berdiri atas nama agama atau pun etnik, tapi tanah air Madinah yang memperlakukan penduduk secara adil.=ANT/BAYU

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III RABU 27 AGUSTUS 2014

No. 0428 | TAHUN III

33

ant/wahyu putro a

DISKUSI PRA MUKTAMAR PKB. Katua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kanan), Direktur Riset SMRC Djayadi Hanan (kiri), Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari (kedua kiri), CEO PolMark Indonesia Eep Saefulloh Fatah (ketiga kiri), Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi (kedua kanan) menjadi pembicara diskusi Pra Muktamar PKB dengan moderator Hanif Dhakiri di Kantor DPP PKB Jakarta, Selasa (26/8). Diskusi tersebut mengangkat tema PKB di Mata Pakar Politik.

Barikade Gus Dur Minta PKB Dikembalikan ke Kiai Sekalipun Sudah Wafat, Ketua Dewan Syuro Diminta Harus Gus Dur JAKARTA-Barisan Kader Gus Dur (Barikade Gus Dur) mendesak Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengembalikan posisi KH. Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB meski beliau sudah wafat. Selain itu, Muktamar PKB juga harus mencabut keputusan yang memberhentikan Gus Dur dari jabatan Ketua Umum Dewan Syura sebagai penghormatan atas jasa-jasa Gus Dur.

“Muktamar PKB sebaiknya mengukuhkan Gus Dur sebagai Ketua Akbar Dewan Syura PKB. Apalagi selama ini PKB telah banyak memanfaatkan para kiai dan tokoh agama sebagai vote getter,” kata Presidium Barikade Gus Dur, Priyo Sambadha (Ketua), didampingi Soedarsono (Wakil Ketua), dan Pasang Haro Rajagukguk- (Sekjen) pada wartawan di

Jakarta, Selasa (26/8).

Rencananya, Muktamar PKB akan digelar di Surabaya, Jawa Timur pada 31 Agustus 2014.

PKB sesuai yang dicita-citakan para pendiri PKB yaitu Gus Dur dan para alim ulama dan kiai NU, maka PKB dalam Muktamar ini harusnya dikembalikan ke para kiai. Sebab kalau wacana untuk menghilangkan struktur kepen-

gurusan Dewan Syuro, maka jelas melenceng dari tujuan pendirian PKB itu sendiri.

“Karena Dewan Syura yang selama ini dijabat oleh para kiai dan tokoh agama memiliki peran sentral dalam menjaga garis perjuangan partai agar tetap pada sejarah khittahnya,” tegasnya.

Selain itu Barikade Gus Dur berharap dalam Muktamar itu akan muncul kader-kader dan tokoh potensial yang bisa dicalonkan sebagai Ketua Umum DPP PKB menggantikan Muhaimin Iskandar, yang sudah dua periode menjabat pimpinan puncak di PKB. “Muhaimin harus memberikan kesempatan pada kader dan tokoh lain, agar PKB menjadi organisasi politik yang sehat, dinamis, dan tidak cenderung otoriter,” tambahnya.

Tokoh-tokoh tersebut seperti Mahfud MD, Zannuba Arifah Chafshoh atay Yenny Wahid,

Muhyiddin Arubusman dan kader lainnya. Mereka dinilai Barikade Gus Dur adalah tokoh nasional yang sangat potensial dan telah banyak berjasa terhadap perjalanan PKB. “Mereka tentu sangat layak untuk dicalonkan sebagai Ketum PKB. Selain itu, beberapa kader muda seperti Imam Nahrowi, Hilmy Faisal Zaini, dan M. Lukman Edy juga layak menggantikan Muhaimin,” ungkap Priyo.

Barikade Gus Dur ujarnya akan sangat prihatin kalau Muktamar PKB Surabaya ini ternyata hanya sebagai seremoni mengukuhkan kekuasaan Muhaimin Iskandar. Apalagi sampai menghapus struktur Dewan Syuro selaku dewan etik yang dipegang oleh para ulama dan kiai NU. “Tidak etis dan bahkan kurang ajar kalau sampai dewan syuro dihapus. Mengingat Gus Dur bersama para ulama sebagai

pendiri dan deklarator PKB agar PKB tetap dalam garis perjuangan NU, yaitu memperjuangkan akhlakul karimah, keadilan, kebenaran, kesejahteraan rakyat dan menjaga NKRI. Bukan alat untuk meraih kekuasaan, memperkaya diri-sendiri dan kedepankan politik pragmatis,” tutur Priyo lagi.

Dengan demikian lanjut Priyo, seharusnya Muktamar PKB itu sesuai dengan AD/ART PKB dan secara resmi mengembalikan Gus Dur pada posisi sebagai Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB dengan mencabut keputusan yang memberhentikan Gus Dur dari jabatan Ketua Umum Dewan Syura. “Sebagai penghormatan kepada Gus Dur, Muktamar PKB sebaiknya mengukuhkan Gus Dur sebagai Ketua Akbar Dewan Syura PKB,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Barikade Gus Dur juga mengajak seluruh komponen bangsa, para kader, Gusdurian, konstituen serta pecinta PKB untuk selalu merawat dan menjaga PKB sebagai warisan rumah politik Gus Dur ini tetap sesuai dangan cita-cita awal pendiriannya, yaitu untuk kemaslahatan bangsa dan negara. “Jadi, kita tolak Muhamin dan kembalikan PKB pada para kiai NU,” pungkasnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

KONTROVERSI UU MD3

PDIP Tempuh Jalur Hukum

JAKARTA- PDI Perjuangan melakukan langkah hukum sekaligus langkah politik untuk memperjuangkan posisi ketua DPR RI periode 2014-2019.

“Pada UU No 27 tahun 2009 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) mengamanatkan bahwa pimpinan DPR RI diisi secara proporsional sesuai dengan partai politik pemenang pemilu,” kata Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Trimedya, berdasarkan amanah UU MD3 tersebut, Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu legislatif 2009, kadernya otomatis menduduki jabatan sebagai ketua DPR RI. Kemudian, diikuti oleh oleh Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai pemenang kedua hingga kelima, yang kadernya kemudian menduduki jabatan wakil ketua DPR RI. “PDI Perjuangan menghormati faktor proporsional tersebut,” katanya.

Namun, kata Trimedya, UU No 27 tahun 2009 tersebut kemudian direvisi menjadi UU No 17 tahun 2014, dimana pasal 82 yang mengamanahkan pimpinan DPR RI tersebut diganti menjadi pimpinan DPR RI harus dipilih ulang.

Menurut Trimedya, hal itu dilakukan oleh koalisi merah putih yang memiliki kursi mayoritas di DPR RI. “Pada pemilu 2009 PDI Perjuangan menghargai partai lain, kenapa ketika PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu legislatif 2014 partai-partai lain tidak menghargai PDI Perjuangan,” katanya.

Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan, PDI Perjuangan melakukan langkah hukum dengan mengajukan uji materi ke mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal perihal penyusunan pimpinan DPR RI tersebut.

Di sisi lain, kata dia, PDI Perjuangan juga melakukan langkah politik melalui penyusunan tata tertib DPR RI setelah revisi UU MD3. =ANT/RIZA

“Uji Coba” Blusukan Bersama Paspampres Petugas Perlakukan Warga dengan Halus JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi melakukan “uji coba” blusukan dengan pengawalan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Hanya saja, Jokowi membantah bahwa blusukan itu dilakukan untuk menguji ketangguhan pengawal presiden tersebut.

Untuk membuktikan pernyataan tersebut, Jokowi secara mengejutkan memberi kesempatan kepada pasukan Paspamres menjawab pertanyaan wartawan.

Alhasil, pasukan yang tidak biasa menjawab pertanyaan wartawan akhirnya menjawab juga. Meskipun, belakangan dia sadar bahwa dia seharusnya tidak boleh membicarakan masalah pengamanan Presiden.

Selasa (26/8), Jokowi melakukan blusukan ke dua tempat dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta yaitu ke sodetan Ciliwung-Banjir Kanal Timur (BKT) dan Waduk Rawa Kendal Rorotan.

Sehari sebelumnya, Jokowi menghadiri pelantikan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta di gedung dewan dan tidak melaku-

kan blusukan seperti biasanya.

Dalam blusukan ke dua tempat itu, mantan Walikota Solo ini diamankan oleh Grup A Paspampres. Sebagai presiden terpilih, sejak Jumat pekan lalu, Jokowi resmi dikawal Paspampres. Karena itu, dalam blusukan itu, ke mana pun Jokowi melangkah, setidaknya ada enam personel Paspampres berada dalam jarak dua meter. Para personel ini menggunakan kemeja batik bernuansa merah dan lengan panjang dengan headset di telinga.

Perlakuan anggota TNI berambut cepak terhadap masyarakat yang ingin mendekati Jokowi cukup halus. Mereka merangkul dan memberitahukan warga untuk tak mendekat terlebih dahulu karena Jokowi tengah bekerja. Permintaan itu pun diu-

tarakan mereka dengan senyum.

“Maaf ibu jangan dekat-dekat dulu ya,” ujar salah seorang anggota Paspampres kepada warga.

“Oh, iya Mas, maaf,” jawab sang warga tersebut.

Masyarakat baru diberikan kesempatan berinteraksi dengan Jokowi seusai blusukan.

Bahkan, Paspampres mengikuti kebiasaan Jokowi, yakni ikut membagi-bagikan buku ke masyarakat, terutama anak kecil.

Sejauh ini, tidak ada keluhan dari masyarakat bahwa mereka mendapat aksi tak mengenakkan dari Paspampres.

Konvoi kendaraan Jokowi juga tidak lepas dari pengawalan Paspampres. Setidaknya, ada delapan kendaraan yang ikut rombongan. Mobil paling depan adalah polisi Patwal, urutan kedua dan ketiga mobil jip Paspampres, kemudian baru mobil Jokowi diikuti mobil Paspampres lain di belakang.

Jokowi membantah bahwa blusukan kali ini bermaksud untuk menguji ketangguhan personel Paspampres. Saat ditanya tentang masalah itu, Jokowi tiba-tiba menunjuk seorang anggota pasukan Paspampres mem-

beri ketarangan. “Tanya aja Paspampresnya (sambil menunjuk salah satu anggota Paspampres yang terdekat dengannya),” ucap Jokowi.

Anggota Paspampres Mayor Anan yang ditunjuk pun sigap menjawab pertanyaan, meski belakangan dia sadar bahwa seharusnya dia tidak boleh bicara. Menurutnya, semua yang dilakukan timnya adalah sesuai dengan standar operasi (SOP) yang berlaku untuk pengamanan presiden. “Perintahnya adalah SOP yang dipegang harus dilaksanakan. Kemana bapak (Jokowi) pergi kita ikuti. Masyarakat juga harus sadar bahwa sekarang bapak sebagai presiden. Etika terhadap presiden. Ada simulasi pengamanan sesuai standarnya bapak. Kita sesuaikan dengan karakter bapak. Aduh, harusnya saya gak boleh ngomong ini,” jelas Anan.

Menanggapi apakah Paspampres sudah teruji saat mengikuti blusukannya hari ini, Jokowi mengaku masih butuh waktu penyesuaian dengan Paspampres.

“Belum, kan masih baru,” singkat Jokowi. =GAM/AJI

ant/muhammad adimaja

JOKOWI TINJAU PROYEK WADUK. Gubernur DKI Jakarta yang juga Presiden Terpilih Joko Widodo atau Jokowi (ketiga kiri) berdialog dengan Kepala Dinas PU DKI Jakarta Manggas Rudi (kedua kiri), Wakil Walikota Jakarta Utara Tri Kurniadi (kiri) serta sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta saat meninjau proyek pembuatan waduk di Marunda, Jakarta, Selasa (26/8).

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 27 AGUSTUS 2014 RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III No. 0428 | TAHUN III

55

Pertumbuhan Ekonomi

Butuh Pembiayaan Infrastruktur Industri JAKARTA-Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Gatot M Suwondo mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dengan mudah mencapai lebih dari 6 persen.

Asalkan perbankan ikut berperan membiayai infrastruktur untuk memperbaiki struktur industri domestik.

“Tantangan kita ada pada lemahnya infrastruktur. Ekonomi kita membutuhkan infrastruktur yang bisa mendukung kegiatan perindustrian di dalam negeri. Saat ini BNI fokus memperbaiki infrastruktur pada delapan sektor industri,” kata Gatot, saat seminar dengan tema Konsolidasi Perbankan Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2020, di Jakarta, Selasa (26/8).

Dia menjelaskan, guna mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen perlu adanya dukungan empat komponen yang bertumbuh, yakni konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, invetasi dan ekspor maupun impor. “Komponen-komponen ini tentu harus didukung oleh industri yang bisa diterima di dalam negeri,” ucap Gatot.

Lebih lanjut Gatot menyatakan, pada fokus kerja di bidang business banking, saat ini BNI tengah konsentrasi pada pengembangan infrastruktur di delapan subsektor industri. “Sebagai bank pemerintah, fokus bisnis BNI lainnya adalah consumer and retail,” katanya.

Gatot merincikan, delapan fokus bisnis BNI tersebut terdiri atas, agriculture; communication; oil, gas and mining; retailer and wholesale; engineer and construction; electricity; food and beverage; dan chemical. “Di bisnis consumer and retail, kami fokus memenuhi segala kebutuhan masyarakat,” ujar Gatot.

Sementara itu, BNI mencatat pendapatan sebesar Rp1,1 triliun dari bisnis internasional sampai dengan Juli 2014. Sampai akhir tahun, perseroan menargetkan pendapatan sebesar Rp1,78 triliun.

“Target pendapatan total Rp1,78 triliun tahun ini. Juli keseluruhan sudah 62% dari target. Tahun ini bisa 2125% (pertumbuhannya). Tahun depan, tumbuh 25-30%,” ujar Pemimpin Divisi Internasional BNI A. Firman Wibowo, di Jakarta, Selasa, (26/8). =GAM

ant/yudhi mahatma

PENGESAHAN RUU PANAS BUMI. Menteri ESDM Jero Wacik (ketiga kanan) bersama Menristek Gusti Muhammad Hatta (ketiga kiri) mengikuti rapat Paripurna DPR yang membahas UU Panas Bumi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/8). Rapat paripurna DPR menyetujui RUU tentang Panas Bumi menjadi Undang-Undang pengganti UU No. 27/2003, panas bumi akan menjamin kemandirian energi serta mempercepat pelaksanaan program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap dua yang sebagian di antaranya menggunakan energi panas bumi.

Indonesia Tergantung Energi dari Timur Tengah JAKARTA-Indonesia masih menaruh ketergantungan suplai energi yang besar dari luar negeri, terutama negara-negara di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut dikarenakan hampir semua sumber minyak bumi berlokasi di kawasan tersebut.

Untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis energi maka diperlukan diversifikasi konsumsi bahan bakar fosil ke bahan bakar non minyak bumi. “Oleh sebab itu situasi ini menjadikan Timur Tengah sebagai salah satu wilayah yang sensitif terhadap terjadinya konflik,” ujar Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Hadi Purnomo, di Menara Radius Prawiro Kompleks Perkantoran Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa, (26/8).

Menurutnya, sentimen geopolitik yang terus menghantui membuat masih adanya ancaman bagi indonesia untuk keberlangsungan ketersediaan pasokan. Selain itu, situasi geopolitik Timur Tengah menjadi salah satu faktor dasar yang meningkatkan harga minyak dunia. “Salah satu dampaknya adalah terjadinya kelangkaan pasokan minyak bumi,” tukasnya.

Adanya kondisi tersebut, sehingga diperlukan adanya diversifikasi konsumsi bahan bakar fosil ke bahan bakar non minyak bumi. Hal ini menurut Hadi diperlukan untuk menjamin ketahanan energi dunia.

Selain itu, potensi energi non-fosil atau energi baru terbarukan lebih tersebar di hampir seluruh negara. “Terkait kualitas dan jumlahnya bisa berbeda, tergantung dengan pengembangan oleh masing-masing negara. Pasokan energi baru terbarukan aman untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia,” ucap Hadi.

Menurut Hadi, Indonesia harus segera membenahi atas ketergantungan energi terhadap minyak bumi dan harus meningkatkan pemanfaatkan energi baru terbarukan seperti biothermal. “Indonesia sejak 2003 telah menjadi net oil importer atau importir minyak baik minyak mentah maupun olahan,” tutupnya.

Menipis Lebih lanjut dia menilai, kebutuhan energi yang terus meningkat menyebabkan cadangan energi di Tanah Air menipis dan rentan. Oleh sebab itu dibutuhkan kebijakan pengamanan pasokan energi guna ketahanan energi nasional kedepannya.

Dia mengatakan ketergantungan terhadap energi fosil telah menyebabkan ke-

tahanan energi menjadi rentan, Sehingga dibutuhkan langkah-langkah kebijakan pemerintah yang harus segera ditempuh.

“Harus mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap terutama gas dan batubara.

Perlu menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor,” ujarnya.

Hadi melanjutkan, langkah berikutnya yang dapat ditempuh yakni pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik secara bertahap sampai dengan kemampuan daya beli masyarakat tercapai.

Pemerintah juga harus menyiapkan cadangan penyangga dan cadangan energi strategis untuk menjamin ketahanan energi jangka panjang. “Sampai saat ini Indonesia belum memiliki cadangan penyangga energi. Ini bisa dilepaskan kalau terjadi krisis.

Stok harus tetap ada dan disiapkan untuk melakukan antisipasi, maka dibutuhkan investasi USD 9 miliar dan butuh skema pembiayaan yang baik untuk hal ini,” tukasnya.

Menurutnya, sektor energi juga harus ditingkatkan ekplorasinya mengingat cadangan energi kita juga terbatas sehingga diperlukan pengamanan energi nasional.

“Pengembangan energi dan sumber daya energi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan feed stock (cadangan),” ungkap Hadi. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

PERBANKAN

BSB Dapat Tambahan Modal JAKARTA-PT Bank Bukopin Syariah (BSB) memperoleh tambahan modal sebesar Rp100 miliar untuk mendukung pengembangan bisnis, khususnya dalam penyaluran pembiayaan ke segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

ant/ampelsa

NELAYAN ANTRE SOLAR. Nelayan antre mendapatkan bahan bakar solar subsidi di SPBU Pelabuhan Lampulo, Banda Aceh, Selasa (26/8). SPBU pelabuhan perikanan untuk bulan Agustus hanya mendapat jatah minyak solar 8 ton dari Pertamina, sebelumnya 16 ton, sehingga permintaan solar untuk kapal ikan berkapasitas 30 GT terpaksa dibatasi, sedangkan sebagian kapal nelayan lainnya yang tidak mendapat jatah pasokan solar batal melaut.

Bank Terlalu Banyak Modal Terbatas, Sulit Bersaing di ASEAN JAKARTA-Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah bank terbanyak di Asia Tenggara.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan jumlah bank di Indonesia saat ini mencapai 119 bank. Namun dari segi permodalan belum memadai alias masih cekak sehingga bank nasional belum mampu bersaing dengan industri sejenisnya di ASEAN. “Tingkat efisiensi perbankan Indonesia yang rendah, membuat kesulitan bersaing dengan bank-bank di kawasan ASEAN, menjadi lebih berat lagi,” ujar Deputi Komisioner bidang Pengawasan Perbankan OJK Irwan Lubis, saat seminar dengan tema Konsolidasi Perbankan Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2020, di Jakarta, Selasa, (26/8).

Terlebih, dengan hadirnya Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA) untuk sektor jasa keuangan pada 2020, maka perbankan nasional harus mampu bersaing secara bebas dengan bank-bank di kawasan Asean.

Pasalnya, rendahnya efisiensi perbankan nasional menjadi salah satu penyumbang tingginya biaya ekonomi di Tanah Air. “Padahal, dibutuhkan perbankan yang kuat untuk bisa menopang perekonomian.

Tidak ada pilihan lain, tingkat efisiensi perbankan nasional harus ditingkatkan agar mampu bersaing di kancah ASEAN. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah menggabungkan beberapa bank, baik melalui akuisisi maupun merger. Ini perlu segera dilakukan,” ucapnya.

Oleh sebab itu, OJK terus mendorong perbankan nasional untuk segera melakukan konsolidasi.

Menurutnya, ada dua tahap konsolidasi yang dapat ditempuh untuk memperkuat keberadaan perbankan nasional yakni yang pertama adalah konsolidasi strategis lalu yang kedua, konsolidasi institusi. “Secara kompetitif, bank nasional sanggup dan memiliki karakter kuat dalam menghadapi

MEA. Jadi tidak perlu khawatir. Selain itu, bank di Indonesia memiliki permodalan yang cukup kuat, tapi industri perbankan tetap harus bisa memikirkan strategi pertumbuhan kredit ke depan,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Gatot M. Suwondo masih menungu upaya kementrian terkait rencana konsolidasi bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bisa atau tidaknya rencana tersebut dijalankan, kata Gatot, tergantung pemerintahan baru.

Pasalnya, rencana konsolidasi bank-bank plat merah tersebut diusulkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Konsolidasi perbankan ini ya tergantung pemerintahan yang baru nanti negosiasinya untuk menghadapi MEA 2015 nanti,” kata Gatot.

Selain itu, tambahnya, rencana konsolidasi perbankan BUMN ini merupakan salah satu opsi yang bertujuan untuk memperkuat perbankan nasional dalam mengahadapi pasar bebas ASEAN pada 2015. “Sesuatu itu jangan dilihat dari beberapa segi, ada opsi gini kita kasih opsi lagi,” terangnya. =GAM

Kepastian suntikan modal tersebut diperoleh BSB usai menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). “Tujuan adanya penambahan modal tersebut adalah untuk mendukung rencana ekspansi bisnis melalui pembiayaan dengan target market kepada sektor UMKM,” ujar Direktur Utama BSB, Riyanto, di Jakarta, Selasa, (26/8).

Dengan penambahan modal ini, maka modal inti perseroan meningkat jadi sekitar Rp750 miliar, dengan total modal disetor sebesar Rp650 miliar. Selain ekspansi pembiayaan, BSB juga berupaya mengembangkan teknologi informasi secara bertahap dari waktu ke waktu.

“Kami selalu berkomitmen untuk memberikan kemudahan layanan kepada nasabah melalui perluasan jaringan, baik jaringan kantor, layanan syariah bank, maupun ATM. Pelayanan menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan bisnis bank,” tuturnya.

Lebih lanjut dia menegaskan BSB tetap akan fokus menyalurkan pembiayaan ke segmen UMKM dengan porsi sedikitnya 80% dari total outstanding pembiayaan perseroan. “UMKM sudah lebih dari 80%, selama ini kami juga sudah fokus untuk membiayai UMKM tersebut.

Porsi ini akan kami pertahankan, 80-an persen,” jelasnya.

Selain membiayai UMKM, perseroan juga membiayai nonUMKM dan konsumer dengan fokus kepada sembilan sektor yakni minyak dan gas, pendidikan, kesehatan, transportasi, multifinance dan jasa baik pariwisata dan perhotelan. “Dengan memprioritaskan kepada UMKM,” katanya.

Adapun total pembiayaan BSB mencapai Rp3,6 triliun per Juni tahun ini, meningkat 17,97% secara setahunan dibanding periode sama tahun sebelumnya. Sementara sampai akhir tahun, perseroan menargetkan pertumbuhan pembiayaan di kisaran 20-30%, menjadi sekitar Rp4,2 triliun.

“Tahun ini target 20-30%. Di sisa tahun tambah Rp400 miliar hingga Rp600 miliar,” ujar Riyanto. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

ahan Bakar Minyak (BBM) terus jadi persoalan serius. Di Indonesia terutama di wilayah bagian barat, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, kelangkaan BBM terus terjadi. Kelangkaan BBM ini telah menimbulkan kepanikan rakyat di wilayah bersangkutan, karena biasanya akan diikuti dengan naiknya harganya dan berdampak pada kenaikan semua barang kebutuhan di pasar.

Menurut Direktur Pemasaran dan Niaga Pertaminan, Hanung Budya, kuota BBM memang terus menurun. Secara nasional pada tahun ini 48 juta kiloliter menurun jadi 47 kiloliter. Sehingga harus ada pengendalian BBM bersubsidi, salah satunya dengan membatasi pengiriman BBM, seperti premium misalnya, ke SPBU-SPBU. SPBU yang berjualan 10 ton per hari dikurangi 500 liter per hari. Pengendalian itu disasarkan pada edaran Kepala BPH Migas.

Kemelut BBM ini terus terjadi.

Menjadi indikator buruk pemerintahan.

Pemegang kekuasaan tertinggi negara dan pemerintahan ini melalui kementerian terkait seakan sudah tidak memiliki kemampuan lagi mencari solusi lain atas masalah buruknya anggaran nasional, sehingga harus mengurangi BBM bersubsidi. Ini rencana sistematis untuk menghapus subsidi rakyat di sektor BBM. Tak ubahnya minyak tanah yang lebih dulu melenyap setelah digantikan liquifiel petroleum gas (LPG), yang ternyata kian mencekik rakyat. Subsidi BBM ini pun kiranya akan terus dikurangi hingga akhirnya benar-benar lenyap secara bertahap, seiring dengan keterbiasaan rakyat menjalani kehidupan dengan harga BBM, khususnya premium, yang dipastikan akan kian meroket pasca langkanya BBM di sejumlah SPBU. Padahal konsumsi BBM bersudsidi terus bertambah.

Kebijakan tak populer dengan menaikkan harga BBM ini diprediksi akan terjadi pada era Joko WidodoJK. Alasan kebijakan ini diambil akibat beban anggaran yang diwariskan SBYBoediono, diperkirakan cukup ampuh untuk mengurangi kemarahan rakyat.

Meskipun begitu, rakyat semakin meyakini, Joko Widodo-JK tidak lebih baik daripada presiden-wakil presiden sebelumnya, tidak kreatif mencari solusi permasalahan sehingga harus dibebankan terhadap rakyat.(*)

Opini

RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

77

Dana Publik untuk Siapa?

Salam Songkem

Kemelut BBM

KORAN MADURA

RABU 27 AGUSTUS 2014 No. 0428 | TAHUN III

Realitas partisipasi para pelaku politik baik yang memang ingin menjadi politikus, coba-coba maupun terjerumus sangatlah tinggi. Hal itu terlihat dari banyaknya peserta calon legislatif beberapa waktu lalu unjuk gigi. Pesertanya ada kalangan senior, yang pernah menjabat, tokoh adat, tokoh agama, bahkan sekaliber usia baru dewasa atau baru menyentuh umur 21 tahun maju dalam perhelatan dunia perpolitikan.

M

emang sudah kaprah bahkan dianjurkan juga agar tak hanya yang senior atau orang itu-itu saja yang meramaikan jagat politik, tapi yang muda diharapkan membawa angin segar dan perubahan di daerah tersebut. Namun nyatanya, ongkos politik yang sangat mahal membuat beberapa orang diantaranya berani ambil resiko. Meski yang banyak menanam, tak semuanya membuahkan hasil.

Ini dinilai wajar sebagaimana fasilitas dan gaji yang diberikan, lebih-lebih bonus “fee� dan kemudahan lainnya yang akan di dapatkan. Kondisi ini dipercaya dan diyakini dapat menambah derajat orang-orang yang di sebut dengan pejabat. Tak dapat dipungkiri, hal itu menjadikan animo bersama untuk duduk sebagai wakil rakyat di daerah.

Pengeluaran anggota dewan yang funtastis itu tak terelakkan, ketika kenyamanan atau keuntungan melimpah. Namun, di balik itu, ongkos pengeluaran

mereka terbilang tak murah.

Baik yang memang sudah pernah terpilih apalagi yang baru ingin menjadi. Mereka besar-besaran mengeluarkan dana yang mereka simpan puluhan tahun silam demi mengejar jabatan lima tahunan.

Namun, bagaimana kinerja wakil-wakil rakyat di pemerintahan? Samakah semangatnya dalam membahas raperda dan sejumlah persoalan yang ada di daerah. Sebagian ya! Sisanya berdiam diri setelah terpilih.

Bahkan kabarnya banyak yang tidak masuk dan menghamburhamburkan uang daerah untuk jalan-jalan dengan alasan kunker dan semacamnya, meski tak semuanya. Namun persepsi yang telah terbangun mengatakan hal itu benar adanya, meski tak sepenuhnya.

Itu hanya sebagian dari pengeluaran pribadi. Berikut saya paparkan beberapa pengeluaran (mohon maaf saya tidak mengatakan pemborosan daerah). Di daerah saya (Sumenep), biaya pelantikan DPRD kabarnya menghabiskan dana Rp. 200.000.000,00 (terbilang Dua Ratus Juta Rupiah). Anggaran yang tidak sedikit itu dipakai pada pelantikan DPRD periode 2014-2019.

Dari segi pengamanan, Polres Sumenep menerjunkan 508 personil dalam kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan tersebut di Pendopo Agung Kraton Sumenep. Ratusan personil itu meliputi 250 personil Polres dari berbagai satuan, Anggota Bawah Kendali Operasi (BKO) Dalmas Polda sebanyak Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau 105 personil, kemudian TNI Kodim 0827 Sumenep 60 personil, sisanya dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubuangan, dan Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) termasuk petugas medis.

Setidaknya itu pernyataan Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko beberapa waktu lalu.

Sssttt, saya dengar-dengar dan telah dikuatkan dengan beberapa referensi di google, tern-

yata benar adanya, bahwa 50 anggota DPRD Sumenep periode 2009-2014 mendapatkan pesangon atau uang jasa pengabdian, sebesar Rp 437 juta. Uang pesangon? Kok seperti bekerja di pabrik ya? Jasa atau pengabdian seperti apa kok diberi pesangon?

Bukankah yang namanya mengabdi itu tulus tanpa pamrih?

Katanya sewaktu kampanye, panggilan hati untuk melayani masyarakat, nyatanya begini.

Belum lagi anggaran reses anggota DPRD periode sebelumnya yang membuat dahi mengerut serta alis saya menyambung membentuk tanda tanya sekaligus tanda seru. Untuk tahun 2013 saja, Rp. 1,4 M dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap anggota dewan menerima jatah Rp. 7.000.000,00 hingga Rp. 10.000.000,00. Reses ini bertujuan menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

Lalu kenapa lagi-lagi meninggalkan sisa raperda Bapak dan Ibu di Gedung DPRD sana?

Fasilitas apa yang kurang diberikan oleh warga Sumenep kepada kalian? Sedang perbaikan jalan belum juga selesai dibenahi kini lubang sebesar ban mobil Bapak dan Ibu wakil rakyat yang terhormat sudah menanti. Petani garam bukan cuma asin hidupnya, namun kini sudah menjadi pahit. Memang Bapak dan Ibu yang terhormat bukan tukang apalagi Tuhan. Tapi kami warga Sumenep banyak bermimpi dan berharap pada periode 20142019 ini bisa lebih baik dan arif.

Saya tahu, beberapa waktu

lalu, pelantikan Bapak dan Ibu yang terhormat disambut dengan demo tapi itu tak seberapa dengan ribuan harapan warga Sumenep yang ingin kemajuan.

Jangan biarkan warga Sumenep berfikir buang-buang dana sedang sudah banyak yang dikeluarkan baik itu pikiran dan dana untuk menjadi penghuni Gedung megah nan terhormat itu.

Jangan biarkan ruang tempat sidang dan memutuskan hajat orang banyak kosong.

Jangan sampai mimpi dan harapan yang sudah dipupuk tumbang sia-sia. Kami bukan bosan kepada para pemimpin negeri ini, tapi kami sudah busan dikibuli dan dijungkal diam-diam. Kami sudah cukup bodoh, tolong jangan dibodohbodohi. Cerdaskanlah kami, agar tetap bisa mengontrol guna pembangunan Sumekar yang lebih maju. Amien!=

Lalu kenapa lagilagi meninggalkan sisa raperda Bapak dan Ibu di Gedung DPRD sana? Fasilitas apa yang kurang diberikan oleh warga Sumenep kepada kalian?

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

RABU 27 AGUSTUS 2014 No. 0428 | TAHUN III

RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

8

SOLAR LANGKA

Persidangan Ditunda

ant/rudi mulya

PETANI ANTRE SOLAR. Sejumlah Petani menunggu jeriken antre membeli solar di SPBU Jalan Raya Gatot Subroto, Nganjuk, Jawa Timur, Selasa (26/8).

Petani di kawasan Nganjuk kesulitan mendapatkan BBM jenis solar untuk bahan bakar mesin traktor dan mesin diesel air yang di gunakan untuk pengairan lahan pertanian. Kelangkaan BBM di sejumlah SPBU menyusul dilakukannya pengaturan BBM bersubsidi agar sisa kuota BBM bersubsidi cukup hingga akhir tahun akibat dipangkasnya kuota BBM bersubsidi dalam APBN 2014 dari semula 48 juta kiloliter menjadi 46 kiloliter.

Sejumlah SPBU Mulai Kehabisan Stok MADIUN - Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Madiun, Jawa Timur, mulai kehabisan stok bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar, akibat pengurangan pasokan dari Pertamina.

Dari pantauan Antara di Madiun SPBU yang mulai kehabisan stok di antaranya dua unit SPBU milik Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Madiun di Jalan Mayjen Sungkono dan Basuki Rahmat, kemudian SPBU di jalan alternatif Madiun-Caruban, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo.

"Kosongnya stok BBM bersubsidi di SPBU Mayjen Sungkono dan Basuki Rahmat tersebut akibat berkurangnya pengiriman dari Pertamina," ujar Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha

Kota Madiun selaku pengelola SPBU di Jalan Mayjend Sungkono, Trubus Reksodirjo, Selasa (26/8).

Biasanya, menurut Trubus, pihaknya mendapat jatah pengiriman premium hingga 13 kali "delivery order" (DO) dalam sepekan. Namun, saat ini dikurangi menjadi 11 kali, sedangkan pengiriman solar masih sama 13 kali dalam sepekan.

"Saat ini kami hanya bisa mengajukan DO. Untuk realisasinya tergantung Pertamina yang mengatur," ujarnya.

Ia tidak mengetahui alasan pengurangan pengiriman jatah BBM dari Pertamina, karena SPBU yang dikelola perusahaan daerah tersebut bukan termasuk SPBU yang terkena jatah pengaturan distribusi solar.

Sementara itu, di sejumlah SPBU di wilayah Kota Madiun terjadi antrean panjang kendaraan untuk membeli BBM bersubsidi, seperti di SPBU Jalan D.I Panjaitan dan SoekarnoHatta.

Kondisi yang sama juga terjadi di SPBU yang berada di wilayah Kabupaten Madiun, seperti di SPBU wilayah Nglames, SPBU Glonggong dan SPBU Mlilir di Kecamatan Dolopo.

Wahyu, seorang warga Kota Madiun, mengaku antre membeli

premium di SPBU Jalan Soekarno-Hatta sejak pukul 10.00 WIB, tetapi hingga tengah hari belum dilayani akibat panjangnya antrean.

"Saya sudah antre selama dua jam. Sampai siang ini belum terlayani. Tidak tahu sampai jam berapa nanti," katanya.

Menurut informasi dari pengelola SPBU, antrean kendaraan sudah terjadi sejak kemarin malam dan terus berlangsung pada pagi hingga siang ini.

Sementara SPBU di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, terlihat sepi tanpa aktivitas, karena sejak beberapa jam lalu sudah kehabisan stok BBM, baik premium, pertamax maupun dan solar. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

MALANG - Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, terpaksa menunda sejumlah jadwal persidangan yang sedianya digelar Selasa dan Senin (25/8) akibat terjadi kelangkaan solar.

"Beberapa persidangan yang seharusnya digelar kemarin dan hari ini terpaksa dijadwal ulang karena kami kesulitan mencari solar. Solar bersubsidi maupun nonsubsidi sama sulitnya, sehingga berpengaruh terhadap operasional mobil tahanan," kata Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Usman, Selasa (26/8).

Menurut dia, ada 23 persidangan yang batal digelar di PN Kepanjen karena mobil tahanan yang membawa terdakwa sulit mendapatkan solar. Usman tidak mengira jika dampak dari langkanya solar bisa seperti itu, membatalkan banyak jadwal persidangan.

"Biasanya, pembelian solar untuk mobil tahanan untuk beberapa hari dan kemarin jadwalnya membeli solar, namun kemarin pas kebetulan keberadaan solar langka. Tapi, sekarang kami sudah mendapatkan solar dan mudah-mudahan besok atau Rabu (27/8) persidangan normal kembali," ujarnya.

Selain jadwal persidangan di PN Kepanjen terganggu, sejumlah aktivitas yang menggunakan solar juga terhambat, seperti jasa usaha persewaan traktor tangan di kawasan Sumberpucung, Kabupaten Malang serta aktivitas nelayan di wilayah Pantai Sendangbiru Sumbermanjing Wetan.

Terjadinya kelangkaan solar di sejumlah SPBU di wilayah Malang raya tersebut disebabkan adanya pengurangan kuota dari Pertamina yang diberlakukan sejak sepekan terakhir ini.

Menurut Ketua Himpunan Pengusaha Swasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Malang Raya, Teuku Rizal Pahlevi, di wilayah Malang raya pengurangan kuota solar mencapai 20 persen, sedangkan premium mencapai 10 hingga 20 persen.

Ia mengatakan pengurangan kuota BBM bersubsidi di SPBU dilakukan agar jumlah BBM bersubsidi bisa mencukupi hingga akhir 2014. "Pengurangan ini merupakan bentuk kontrol terhadap konsumsi BBM, jika kuotanya tidak dikurangi kemungkinan BBM hanya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat hingga bulan November saja," tegasnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

9

MASUK DAFTAR HITAM

Pemkab Tidak Bisa Memutus Kontraktor RSI BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, tidak bisa memutus kontraktor perbaikan rumah sakit internasinal (RSI), meskipun kontraktor yang bersangkutan masuk daftar hitam yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Pemkab tidak bisa memutus kontrak, sebab PT Relis Sapindo Utama Jakarta, selaku kontraktor perbaikan RSI menandatangani kontrak proyek RSI, Mei," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Bojonegoro Andi Tjandra, Selasa (26/8).

Dilain pihak, katanya, LKPP memasukkan PT Relis Sapindo Utama dalam daftar hitam, karena kesalahannya mengikuti proyek di sebuah lembaga pemerintah sebulan setelah menandatangani proyek perbaikan RSI senilai Rp 36 miliar dari APBD 2014.

"LKPP memasukkan kontraktor PT Relis Sapindo Utama dalam daftar hitam, karena kontraktor itu melakukan kesalahan dalam mengikuti tender proyek disebuah lembaga pemerintah," paparnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pemutusan kontrak proyek bisa dilakukan kalau kontraktor masuk daftar hitam, sebagaimana yang di atur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang

dan Jasa.

Hanya saja, kata dia, di dalam pasal 124 Perpres No.70 tahun 2012 itu mengenai pemutusan kontrak proyek tidak bisa berlaku surut.

"Kontraktor bisa diputus kalau masuk daftar hitamnya sebelum penandatanganan proyek. Di Tulungagung pernah ada kasus semacam ini. Pemkab yang memutus kontrak akhirnya kalah ketika digugat kontraktor di pengadilan," jelasnya.

Meski demikian, lanjutnya, LKPP memberikan masukan agar pemkab melakukan pengawasan kepada PT Relis Sapindo Utama dalam mengerjakan proyek perbaikan RSI. "Sesuai kontrak perbaikan RSI dijadwalkan pertengahan Desember harus sudah selesai," ucapnya.

Mengenai pelaksanaan pengerjaan proyek perbaikan RSI, menurut dia, kurang bisa berjalan dengan normal, karena bangunan RSI yang selesai dibangun 2005 lalu dengan biaya Rp 110 miliar dari APBD, di sejumlah lokasi banyak yang mengalami kerusakan.

"Tapi kami masih optimitis kontraktor bisa menyelesaikan perbaikan RSI tidak melebihi batas terakhir kontrak proyek yang ditentukan pertengahan Desember," katanya, menegaskan. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

ant/seno

CLUSTER CABAI. Pimpinan Bank Indonesia (BI) Wilayah IV Jawa Timur Dwi Pranoto (kiri) memetik cabai merah besar di Dukuh Dempok, Wuluhan, Jember, Jawa Timur, Selasa (26/8).

Rekrutmen CPNS Dibatalkan TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, akhirnya membatalkan rencana penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2014, dengan alasan kuota yang diberikan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) jauh dari kebutuhan yang diajukan daerah.

"Setelah kami pertimbangkan, kami putuskan untuk mengembalikan kuota (CPNS) yang diberikan ke pusat (Kemenpan RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," kata Bupati Trenggalek Mulyadi, dikonfirmasi usai pelantikan DPRD Trenggalek periode 2014-2019, Selasa (26/8).

Selain alasan kuota yang terlalu sedikit, yakni 48 formasi, ia beralasan biaya penyelenggaraan seleksi CPNS terlalu besar, sehingga dirasa tidak imbang dengan jumlah calon pegawai yang diterima.

"Biaya penyelenggaraan seleksi CPNS itu mahal lho. Sekali pelaksanaan bisa menelan ang-

garan sampai Rp 1,5 miliar, dan jumlah kuota CPNS banyak atau sedikit itu sama," jelasnya.

Dengan asumsi biaya penyelenggaraan sebesar itu dan kuota CPNS hanya 48 formasi, lanjut bupati, berarti biaya penerimaan satu calon pegawai negeri sipil rata-rata mencapai Rp 40 juta.

Ketidakefisienan anggaran dalam penyelenggaraan seleksi CPNS itulah yang akhirnya menjadi pertimbangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat untuk mengembalikan jatah formasi yang diberikan BKN/Kemenpan RB. "Kami usulkan untuk diberi-

kan penambahan kuota, setidaknya mendekati pengajuan daerah.

Tapi sepertinya tidak diluluskan sehingga kami putuskan untuk menunda pelaksanaan (seleksi CPNS) hingga 2015 mendatang," tutur Mulyadi.

Keputusan Pemkab Trenggalek membatalkan seleksi CPNS identik dengan kebijakan yang ditempuh dua daerah tetangganya, yakni Pemkab Ponorogo dan Tulungagung yang terlebih dulu memutuskan tidak menggelar rekrutmen.

Sesuai keputusan Kemenpan RB, Kabupaten Trenggalek mendapat kuota sebanyak 48 formasi

CPNS, sementara Tulungagung dan Ponorogo masing-masing 31 formasi.

Sebelumnya Pemkab Trenggalek telah mengajukan kuota penerimaan CPNS tahun 2014 sebanyak 662 formasi ke BKN, namun rupanya tidak disetujui dan hanya diverifikasi 48 kursi.

Trenggalek merupakan satu dari sekian banyak daerah di Indonesia yang terkena moratorium penerimaan CPNS, karena biaya belanja rutin APBD-nya terlalu besar karena digunakan untuk membayar pegawai yang dianggap "gemuk". = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

Selama Agustus 4 TKI Meninggal PONOROGO - Sedikitnya empat tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Ponorogo meninggal di luar negeri dalam kurun sebulan terakhir (Agutsus), ungkap Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ponorogo, Jawa Timur, Sumani, Selasa (26/8).

"Setidaknya di bulan Agustus ini saja, sudah ada empat TKI asal Ponorogo yang meninggal dunia di negeri orang karena sakit, bukan sebab yang lain," kata dia saat dikonfirmasi wartawan.

Empat TKI yang dilaporkan

meninggal dimaksud itu masingmasing diidentifikasi atas nama Haryulin (40), Puji Astuti (41), Amin, serta seorang TKI asal Desa Gedung Banteng yang dipulangkan dari Taiwan pada awal Agustus.

Haryulin yang disebut pertama, kata Sumani, adalah TKI asal Desa Kranggan, Kecamatan Sukoerjo, Ponorogo, yang dilaporkan meninggal di Hongkong pada 17 Agustus.

Jenazah Haryulin tiba di Kota Reog, Selasa (26/8), dan langsung dikebumikan di pemakaman umum Desa Kranggan.

Sementara jenazah Puji Astuti (41), warga Desa Kemiri, Kecamatan Jenangan, dipulangkan pada Sabtu (23/08), setelah hampir 11

bulan bekerja di Hongkong melalui PT Hindarta Arga Raya, Malang.

"Semenjak mengetahui kabar kalau ada jenazah TKI asal Ponorogo yang meninggal dunia di Hongkong, kami langsung mengurusnya untuk dapat sesegera mungkin jenazahnya dipulangkan," jelasnya mengomentari kasus kematian TKI Haryulin di Hongkong.

Ia mengisyaratkan bahwa keempat TKI tersebut meninggal

akibat komplikasi penyakit.

Kesimpulan awal itu, katanya, mengacu pada keterangan sementara yang diperoleh Dinsosnakertran setempat dari pihak perusahaan pengerah jasa tenaga kerja yang memfasilitasi pengiriman keempat TKI itu ke luar negeri.

"Itu yang kami terima, pastinya akan kami cari informasi pembanding dari pihak keluarga, kedutaan, serta instansi terkait," ujarnya. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

ANTISIPASI PENIMBUNAN

SPBU Dijaga Ketat

ant/rudi mulya

ANTISIPASI PENIMBUNAN. Anggota Kepolisian saat memberi pengarahan terkait pembatasan pembelian BBM jenis solar kepada pengemudi yang melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU di kawasan Bagor, Nganjuk, Jawa Timur, Selasa (5/8). Polres Nganjuk melakukan penjagaan di SPBU di kawasan Nganjuk untuk mengantisipasi penimbunan BBM jenis solar, menyusul pembatasan penjualan solar bersubsidi hanya pada pukul 08.00-18.00 sejak 4 Agustus 2014 sesuai Surat Edaran BPH Migas Nomor 937/07/Ka BPH/2014, tentang pengendalian konsumsi BBM Bersubsidi.

JELANG HARI RAYA KURBAN

120 Tenaga Memeriksa Kesehatan Hewan SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melibatkan sebanyak 120 tenaga pemeriksa kesehatan hewan yang akan bertugas menjelang pelaksanaan Hari Raya Kurban di kabupaten setempat.

Kepala Bidang Peternakan dan Kehewanan Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Sidoarjo Bambang Erwanto saat dikonfirmasi mengatakan untuk tenaga pemeriksa tersebut pihaknya akan bekerja sama dengan persatuan dokter hewan Indonesia (PHDI), Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga "Para petugas keseha-

tan hewan tersebut akan bertugas memeriksa kesehatan hewan kurban di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo," katanya, Selasa (26/8).

Ia mengatakan jumlah ternak sapi yang berasal dari petani di Kabupaten Sidoarjo mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Sidoarjo dan Surabaya yang memerlukan hewan kurban.

"Artinya, pembeli yang berasal dari Sidoarjo dan Surabaya tidak perlu jauh-jauh mencari sapi kurban dari daerah lain karena dari Sidoarjo saja sudah cukup," katanya.

Ia mengatakan harga yang ditawarkan untuk sapi-sapi yang berasal dari Kabupaten Sidoarjo ini bervariasi antara Rp12 juta sampai dengan Rp22 juta tergantung dari ukuran dan juga kualitas sapi.

"Jadi anggapan yang menyatakan kalau sapi yang ada di Kabupaten Sidoarjo berasal dari luar Sidoarjo itu salah, karena kami memiliki peternak yang membudidayakan sapi secara mandiri dan kelompok," katanya.

Ia mengatakan, selain sapi, pihaknya juga menyediakan kambing yang akan digunakan untuk hewan kurban karena di Kabupaten Sidoarjo juga banyak peternak kambing, terutama daerah pinggiran seperti Kecamatan Buduran dan juga di Kecamatan Candi, Sidoarjo. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

KEDIRI - Petugas Kepolisian Resor Kediri Kota, Jawa Timur, menjaga stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di daerah ini mengantisipasi penimbunan, menyusul dengan pengurangan stok bahan bakar baik jenis premium ataupun solar bersubsidi oleh Pertamina.

"Kami tempatkan personel untuk melakukan penjagaan, mengantisipasi jangan sampai terjadi hal yang merugikan baik jiwa ataupun materiil," kata Kepala Polres Kediri Kota AKBP Budi Herdi Susianto di Kediri, Selasa (26/8).

Pihaknya juga terus melakukan koordinasi dan melakukan cek terkait dengan stok yang ada.

Hal itu untuk memastikan kondisi bahan bakar yang ada di SPBU, kesediaannya, serta untuk mengawasi rencana pengiriman bahan bakar.

Ia juga memantau dengan menyebar anggota, mengantisipasi aksi penyelewengan penjualan bahan bakar bersubsidi. Polisi juga siap akan memproses, jika menemukan adanya oknum ataupun masyarakat yang sengaja melakukan penyelewengan tersebut.

Yang bersangkutan bisa dijerat dengan hukuman pidana, karena melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. "Tentunya kami akan proses jika menemukan. Siapapun yang melakukan bisa ditindak, baik orang, kelompok, ataupun badan usaha," ujar Kapolres.

Jumlah SPBU yang berada di wilayah hukum Polres Kediri Kota mencapai 18 yang tersebar di wilayah kota ataupun Kabupaten Kediri, seperti SPBU Tempurejo, SPBU Bangsal, SPBU Ngampel di Kota Kediri. Sementara, di kabupaten ada SPBU Tambibendo, Kecamatan Mojo, SPBU Maron di

Kecamatan Banyakan, serta sejumlah SPBU lainnya.

Polres Kediri Kota menempatkan dua orang personelnya untuk berjaga. Selain itu, jumlah itu masih ditambah dengan personel lainnya dari bagian lalu lintas, untuk mengatur lalu lintas, saat terjadi antrean kendaraan yang berada di SPBU. Sementara itu, Pengawas SPBU Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Daskoro mengatakan di SPBU tempat ia bekerja mendapatkan kiriman sebanyak 16 ton untuk jenis premium serta 8 ton untuk jenis solar. Namun, stok itu tinggal 7 ton untuk premium, serta 4,5 ton untuk solar.

"Datang kemarin (Senin, 25/8), tapi melihat yang antre, kami perkirakan hari ini habis," ucapnya.

Ia mengatakan, untuk stok bahan bakar berubsidi baik premium ataupun solar saat ini memang terbatas, sesuai dengan kiriman dari Pertamina.

Namun, pelanggan masih bisa membeli bahan bakar nonsubsidi, untuk pertamax dengan harga Rp 11.500 per liter, dan solardex dengan harga Rp 13.050 per liter.

Kelangkaan bukan hanya terjadi di Kediri, tapi merata di sejumlah daerah seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan keputusan pemerintah yang memang mengurangi kuota bahan bakar bersubsidi, yang awalnya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 48 juta kilo liter (KL) menjadi 46 juta KL dalam APBN-P 2014.

Pemerintah juga tidak akan berencana menambah kuota BBM bersubsidi, walaupun saat ini dilakukan pengendalian dan pembatasan konsumsi BBM subsidi. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

Lintas Jatim BENSIN LANGKA

Harga Eceran Tembus Rp 10.000 JEMBER - Harga bahan bakar minyak jenis premium atau bensin yang dijual eceran di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menembus Rp 10.000 per botol, sebagai imbas kelangkaan premium yang terjadi sejak Senin (25/8) malam.

"Para pedagang harus antre berjam-jam untuk mendapatkan bensin tersebut di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), karena sejumlah SPBU mulai Minggu (24/8) tidak melayani pembelian dengan jeriken," kata seorang pedagang bensin eceran di Kecamatan Sumbersari, Jember, Neti, Selasa (26/8).

Untuk itu, kata dia, para pedagang menaikkan harga jual bensin eceran per botol, karena sulitnya mendapatkan bensin di sejumlah SPBU. Namun, tidak ada kesepakatan antara pedagang yang satu dengan yang lain mengenai harga bensin eceran. "Harga bensin eceran memang bervariasi, ada yang jual Rp 8.000 hingga Rp 10.000 per botol, karena hal tersebut tergantung dari jarak yang ditempuh para pedagang bensin ke SPBU dan lamanya mengantre," katanya.

Hal senada juga disampaikan pedagang bensin eceran lainnya, Abdur Rajad, yang mengaku sudah mengantre di SPBU Jalan Teuku Umar Jember sejak Senin (25/8) sore, namun hingga Selasa siang belum juga mendapatkan BBM jenis premium.

"Antrean jeriken cukup panjang, namun saya tetap saja mengantre dan menginapkan jeriken tersebut di SPBU demi mendapatkan bensin untuk dijual kembali," ujarnya.

Nurul, salah seorang warga Jember, mengaku membeli bensin eceran seharga Rp 10.000 per botol karena beberapa SPBU sudah kehabisan stok premium, sehingga terpaksa membeli secara eceran dengan harga lebih mahal.

"Saya sudah mencari bensin di sejumlah SPBU dan antreannya cukup panjang, bahkan sebagian warga yang sudah antre harus gigit jari karena stok di SPBU tersebut habis. Saya terpaksa membeli bensin eceran dan ternyata harganya cukup mahal Rp 10.000 per botol," tuturnya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

KORAN MADURA

RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

11

Pemerintah Didesak Tambah Pagu Anggaran Bendungan TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendesak pemerintah, melalui Badan Pengawas Wilayah Sungai (BPWS) Brantas Jawa Timur agar menambah pagu anggaran pembebasan tanah warga yang terdampak pembangunan Bendungan Tugu.

"Masalah itu sudah kami bahas kemarin (Senin, 25/8), bersama jajaran BPN (badan pertanahan nasional), BBWS, serta sejumlah pihak terkait," kata Bupati Trenggalek Mulyadi Wr, Selasa (26/8).

Hasilnya, lanjut dia, diketahui permasalahan yang menyebabkan terhambatnya kegiatan pembangunan bendungan adalah akumulasi tuntutan warga yang menginginkan segera diselesaikannya pembebasan lahan mereka.

Masyarakat menginginkan masalah pembebasan lahan segera diselesaikan. Namun, tuntutan itu tidak segera bisa dipenuhi, dan hanya enam dari 40 keluarga/pemilik lahan yang telah dibebaskan.

"Memang sempat muncul polemik karena ada kesalahpahaman antara warga dengan pemerintah, terkait pembebasan lahan," aku Mulyadi, membenarkan.

Blokade jalan menuju lokasi proyek bendungan menyebabkan keseluruhan aktivitas pembangunan, praktis terhenti total sejak sepekan terakhir.

Kendala teknis lapangan itu yang kemudian mendorong pemerintah daerah setempat untuk memediasi masalah tersebut, dengan menggelar pertemuan tertutup bersama jajaran BPN, BBWS Brantas Jatim, serta pelaksana proyek, di gedung Bawarasa Pemkab Trenggalek.

Dalam rapat tertutup itu, pihak BBWS menyampaikan kendala anggaran menjadi penyebab tidak segera tuntasnya pembebasan lahan bendungan.

"APBN hanya mengalokasikan anggaran kurang dari Rp 10 miliar pada kurun 2014 ini, padahal total estimasi kebutuhan dana untuk membebaskan keseluruhan lahan dan bangunan warga mencapai Rp 30 miliar," urainya.

Karenanya, kata Mulyadi, pihaknya mendesak BBWS agar

mengupayakan penambahan anggaran pembebasan lahan melalui APBN perubahan 2014, sehingga alokasi dana untuk pembebasan ditambah sebesar Rp 20 miliar.

"Katanya sedang diupayakan, anggaran tambahan untuk pembebasan lahan itu bahkan sudah masuk dalam DIPA (daftar isian penggunaan anggaran) 2014," imbuhnya.

Salah satu pemilik tanah di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Agus Muslih menyatakan persoalan sebenarnya yang memicu blokade jalan oleh warga setempat adalah tidak adanya komunikasi tuntas dengan pihak perwakilan pemerintah terkait pembebasan lahan mereka yang terdampak pembangunan bendungan.

"Tidak masalah semisal penyelesaian dananya (pembayaran) tidak seketika, asal kesepakatan dan perjanjian mengenai pembebasan lahan ini tuntas," ujar Agus.

Dari sekitar 40 KK yang lahan dan bangunannya terdampak proyek pembangunan bendungan, lanjut Agus, saat ini baru enam yang telah selesai dibebaskan.

Sisanya, kata dia, sebagian belum tercapai kesepakatan harga. "Pokoknya kami minta semua

'deal' dulu, harganya disepakati bersama meski pembayarannya dilakukan tahun ini atau tahun depan," tambahnya.

Senada dengan Bupati Muyladi, Camat Tugu Zahid Isroni membenarkan saat ini anggaran pembebasan lahan yang dialokasikan dalam APBN 2014 baru sekitar Rp 8 miliar.

"Itu mungkin yang menjadi kendala pihak BBWS untuk segera menyelesaikan isu pembebasan lahan secara keseluruhan.

Namun, katanya saat ini sedang diupayakan penambahan melalui APBN-P," ucap dia.

Proyek pembangunan Bendungan Tugu yang dimulai pembangunannya pada pertengahan 2013 diprediksi menelan anggaran total mencapai Rp 600 miliar, dan ditargetkan selesai pada 2017.

Pihak BBWS Brantas, Jawa Timur menyampaikan dari total 72 hektare lahan pihaknya baru berhasil membebaskan 5,6 hektare.

Belum dibebaskannya lahan tersebut karena pihak BBWS masih menunggu anggaran dari Pemerintah Pusat. Dalam APBN 2014, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 10 miliar. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

Kebijakan Umum Berprespektif Masyarakat SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan kebijakan umum berprespektif masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat dari atas sampai dengan tingkat bawah.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan untuk menerapkan kebijakan itu diperlukan keamanan yang terjaga dan terpelihara dengan baik di Jawa Timur karena itu merupakan bentuk perwujudan dari kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.

"Oleh karena itu, pemerintah wajib mengurus kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dengan serius agar kehidupan bermasyarakat di Jatim semakin damai dan harmonis," katanya saat menerima Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN ) Peserta DIKSESPIMTI POLRI Dikreg ke-23 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (26/8).

Ia mengatakan salah satu fak-

Soekarwo

Gubernur Jatim tor terjaganya keamanan di Jatim adalah berkat keseriusan pemerintah dalam mengurus kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. "Sebab jika kesejahteraan mereka tidak diurus, sangat rawan timbul konflik horisontal," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, di Jatim, kesejahteraan masyarakat miskin benar-benar diurus, sebab

disitulah paling rawan timbul konflik yang dapat merusak situasi dan kondisi keamanan di Jatim.

"Terutama jika jarak disparitas antara yang miskin dan yang kaya cukup lebar. Negara harus hadir untuk mengurus mereka," katanya.

Ia mengatakan untuk lapisan atas seperti investor, pebisnis, dan pengusaha besar dirinya memberikan kemudahan dan fasilitas untuk berbisnis di Jatim. Yakni mengadakan "bussiness forum", jaminan kemudahan investasi, ketersediaan buruh yang berkualitas, serta ketersediaan listrik yang cukup.

"Untuk lapisan menengah, kami memberikan stimulasi kepada sektor produktif, khususnya UMKM. Seperti kemudahan pinjaman modal usaha melalui Bank UMKM, BPR Kabupaten/kota, penambahan penyertaan modal melalui skema bunga 6 persen per tahun, dan penjaminan kredit melalui PT. Jamkrida," katanya.

Sedangkan untuk lapisan bawah

(RTSM dan RSM), Pakde Karwo melakukan "charity" dan pendampingan atau Jalin Kesra pola baru.

Yakni memberikan pelayanan sosial dasar masyarakat, penyaluran bantuan daerah, peningkatan jumlah Polindes dan Ponkesdes, serta bantuan modal kepada Koperasi Wanita (Kopwan) di desa/kelurahan.

"Pemerintah tidak bisa memaksakan pikiran dan menyamaratakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin, sebab kebutuhan mereka berbeda-beda. Oleh karena itu, mereka harus diajak berbicara," katanya.

Hasilnya, keamanan di Jatim terus terjaga dengan baik dan berimbas positif pada pembangunan di Jatim. Salah satu buktinya adalah nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Jatim terus menurun dari tahun ke tahun. Pada 2009 nilainya 3,59, kemudian pada 2011 nilainya 3,09, dan pada 2012 nilainya mencapai 2,92. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

RABU 27 AGUSTUS 2014 No. 0428 | TAHUN III

RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

MADURA

12

PEMBANGUNAN

Dana Infrastruktur Rp5,8 M

Ilustrasi Pergaulan Bebas

Selamatkan Remaja dari AIDS Pergaulan Bebas Merusak Moral Bangsa PROBOLINGGO – Akhir-akhir ini, peningkatan kasus HIV/AIDS di berbagai daerah semakin tinggi. Sebagian besar pengidap HIV/AIDS adalah usia produktif, yakni 20-29 tahun. Generasi muda masa kini telah banyak yang terjerumus ke hal-hal negatif, yang telah merugikan diri mereka sendiri.

Bagi kalangan yang berada di kota-kota besar, hal ini dianggap biasa-biasa saja. Namun kenyataannya hal ini sangat memprihatinkan bagi generasi muda bangsa Indonesia. Masalah inilah yang masih saja dipergunjingkan di kalangan masyarakat sekitar, dan masih belum menemui titik terang untuk mengatasinya.

“Masalah ini harus dibenahi secara bersama-sama agar cepat teratasi dan tidak menjadi kebiasaan remaja saat ini. Perlunya bimbingan orang tua untuk mengarahkan serta mengajarkan anak-anak yang baru beranjak

dewasa tentang moral sangat dibutuhkan dalam kehidupan mereka,” ujar Sekretaris Komisi Penanggulangan (KPA) AIDS Kabupaten Probolinggo, Ismail, kepada wartawan, Selasa (26/8).

Menurutnya, pergaulan bebas yang menjerumuskan para remaja ke hal-hal negatif bisa saja dihindari, asalkan ada kesadaran dari dalam diri remaja itu sendiri.

Selalu bisa memilih perbuatan yang mana pantas ditiru, dan mana tidak pantas untuk ditiru.

Sebagai generasi muda, seharusnya banyak berkarya dan berkreasi dalam bidang apa pun,

agar bermanfaat bagi diri sendiri dan bangsa ini. Pergaulan bebas hanya akan menjerumuskan ke hal-hal negatif dan merugikan atau merusak moral remaja.

“Kesadaran diri generasi mudalah yang terpenting untuk memperbaiki moral anak bangsa ke depannya. Jangan sampai bangsa kita ini dicap sebagai bangsa yang tak bermoral,”tandas Ismail.

Ismail menambahkan, keprihatinan terhadap pergaulan remaja saat ini, pihaknya khawatir akan meluasnya budaya barat yang masuk dan tidak dapat disaring oleh remaja. Pergaulan bebas ini sulit untuk dikontrol, karena berhubungan dengan masing-masing manusia.

“Sebagai penerus bangsa yang wajib menjaga kemartabatan sosial dan kemasyarakatan serta dapat menjaga keharmonisan kehidupan beragama dan

berpolitik demi kelangsungan kehidupan yang bermoral dan bermartabat,”ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Pengendalian Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Dyah Kuncarawati, mengatakan tingginya angka HIV Aids di wilayahnya juga tidak lepas dari beberapa factor, termasuk adanya pergaulan bebas.

“Angka penderita HIV AIDS sejak tahun 2000-2014 saat ini, sudah mencapai kurang lebih 500 orang penderita, rata-rata mereka masih berusia muda,” tegasnya.

Pihaknya berharap, pemuda dalam era kebebasan bisa menjaga dirinya masing-masing. Sehingga kehidupan masa depannya bisa tergolong enak.“Pemuda merupakan tonggak keberhasilan bangsa,” ucap Diah Kuncarawati. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO – Tahun 2014 ini, Pemkot Probolinggo menggelontorkan dana infrastruktur senilai Rp5,8 miliar.

Dana tersebut disalurkan pada sebanyak 29 Kelurahan Kota Probolinggo. Setiap Kelurahan mendapatkan jatah Rp200 juta yang peruntukannya untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana.

Camat Kademangan, Ina Lusinawati saat dikonfirmasi menjelaskan, dana tersebut peruntukannya memang untuk pembangunan fisik yang ada di setiap Kelurahan. Setiap Kelurahan mendapatkan dana anggaran Rp.200 juta. “Dana itu berasal dari anggaran APBD,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (26/8).

Dia menjelaskan, besarnya dana yang dikucurkan untuk wilayah Kecamatan Kademangan senilai Rp.1,2 milyar untuk enam Kelurahan. Yakni Kelurahan Kademangan, Ketapang, Pilang, Posangit Kidul, Triwung Kidul dan Triwung Lor. Sementara pembangunan fisik yang dikerjakan berupa pembangunan irigasi dan paving. “Setiap Kelurahan itu berbeda-beda,” timpalnya.

Sampai sekarang, imbuh Ina Lusinawati, pembangunan fisik tersebut masih dalam proses pengerjaan. Untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan terhadap anggaran tersebut, pihak Kecamatan telah membentuk tim pengawas.

“Tetap kita melakukan pengawasan, karena kita tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan dalam menggunakan anggaran itu,” katanya.

Ina mengatakan, pencairan dana itu tidak sekaligus diberikan kepada setiap Kelurahan. Namun pencairannya melalui tahapan sesuai dengan kebutuhan fisik yang dibangun. Bahkan, dana anggaran tersebut tidak utuh diberikan, karena masih ada biaya lainnya. Seperti biaya perencanaan, pengawasan dan administrasi. “Jadi dari anggaran Rp.200 juta menjadi Rp.186 juta. Karena ada biaya itu tadi,” ucapnya.

Hal serupa dikatakan Camat Wonoasih, Maskur. Dia mengatakan, pemkot menggelontorkan dana tersebut pada setiap Kelurahan untuk pembangunan infrastruktur berupa pembangunan irigasi dan paving. =Muhammad Sugianto

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

13

Tak Gelar RAT

Koperasi Terancam Dibubarkan

ASET. Belasan mobil dinas (mobdin) mantan anggota DPRD Kota Probolinggo yang tidak terpilih dikembalikan ke kantor DPRD Kota Probolinggo.

Mobdin Dewan itu Dikembalikan PROBOLINGGO – Belasan mobil dinas (mobdin) mantan anggota DPRD Kota Probolinggo yang tidak terpilih dikembalikan ke kantor DPRD setempat. Penyerahan kendaraan mobdin dari berbagai jenis itu diserahkan pada Senin (25/8) kemarin.

Hal ini disampaikan Sekretaris Dewan, Sunarmi, saat dikonfirmasi melalui Kabag Umum Sekwan DPRD Kota Probolinggo, Khoirul Anam. “Semua asset kendaraan mobdin sudah diserahkan kembali sejak kemarin,” tandasnya kepada wartawan, Selasa (26/8).

Menurutnya, mobdin itu sebanyak 21 unit yang terdiri dari berbagai jenis kendaraan. Mobdin itu dipakai oleh pimpinan dewan, ketua Komisi dan kelengkapan dewan lainnya. “Semuanya sudah lengkap dan utuh,” timpalnya.

Hanya saja, pihaknya men-

gaku lupa saat ditanya jenis kendaraan mobdin jenis apa saja.

“Aduh, kalau jenis kendaraannya saya lupa. Yang jelas semuanya ada 21 unit kendaraan yang telah dikembalikan oleh para anggota dewan periode kemarin,” kilah Khoirul Anam.

Dia menjelaskan, 21 mobdin tersebut nanti akan diserahkan kembali kepada para anggota dewan yang terpilih sesuai dengan jabatannya. Yakni untuk pimpinan, komisi dan kelengkapan dewan lainnya yang akan dijadikan kendaraan operasional.

Lalu kapan mobdin-mobdin itu akan diserahkan kembali pada anggota dewan yang baru saja dilantik? Menurut Khoirul Anam, pihaknya belum bisa memastikan.

Karena masih menunggu proses kelengkapan dewan itu terbentuk.

“Tunggu terbentuknya kelengkapan dewan nanti. Kalau sekarang kan masih pimpinan sementara,” ucapnya.

Saat ditanya soal kapan terbentuknya kelengkapan dewan tersebut, lagi-lagi Khoirul Anam mengaku tidak tahu. Namun yang jelas, setelah kelengkapan dewan nanti sudah terbentuk, semua kendaraan mobdin tersebut akan diserahkan kembali kepada para anggota dewan sesuai dengan peruntukan dan jabatannya. =Muhammad Sugianto

PROBOLINGGO - Koperasi yang telah berdiri di Kabupaten Probolinggo tergolong banyak.

Jika koperasi tak bisa menggelar Rapat Tahunan Anggota (RAT) maka koperasi itu bisa terancam dibubarkan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Probolinggo, Erlin Setiawati, mengatakan sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2013 tentang Perkoperasian. Dalam pasal 23 ayat 3 dijelaskan, koperasi wajib menggelar RAT Menurutnya, dalam undangundang tersebut masih bersifat global. Sebab, koperasi sendiri terbagi menjadi dua berdasarkan bentuknya. Yakni koperasi primer dan koperasi skunder.

Jumlah koperasi di Kabupaten probolinggo sebanyak 680 unit, diantaranya 679 berbentuk primer, dan 1 koperasi berbentuk skunder.

“Skunder itu adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi. Di Kabupaten Probolinggo yang ada hanya koperasi skunder pegawai,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (26/8).

Dikatakan, koperasi bisa dibubarkan berdasarkan iktikad pengurus koperasi. Jika ada koperasi yang sudah dua tahun tidak menggelar RAT, dan tidak ada iktikad baik maka koperasi itu nantinya akan dibubarkan.

Sayangnya, sampai saat ini, Dinas Koperasi belum men-

gelompokkan berapa koperasi yang secara berturut-turut tidak menggelar RAT. Sebelum dibubarkan koperasi yang tidak menggelar RAT, pihaknya lebih dahulu memberikan surat teguran.”Jika surat teguran tersebut tidak direspons, maka langkah terakhir adalah pembubaran,”tegas Erlin Setiawati.

Tidak digelarnya RAT sendiri lanjut Erlin Setiawati, dikelompokkan menjadi dua problematika. Pertama, pengurus tidak tahu cara membuat laporan keuangan sehingga kesulitan membuat dukumen pelaksanaan RAT. Kedua, pengurus memang sengaja tidak menggelar RAT, padahal koperasinya nyata-nyata sedang beroperasi.

“Untuk problem pertama itu masih kita maafkan, dan akan diberikan pembinaan. Tapi kalau enggan menggelar RAT tanpa alas an, itu yang nantinya akan dibubarkan,” terangnya.

Sebagai konsekuensi dari pembuburan itu, Dinas Koperasi dan UKM akan mencabut surat keputusan Badan Hukum (BH) dan menghapus dari lembaran daerah sebagai lembaga berbadan hukum.

“Koperasi merupakan lembaga berbadan hukum. Bagi yang melanggar tentu kita akan cabut Badan Hukum nya. Kewenangan kita kan memang disana,” kata Erlin Setiawati. =Mahfud Hidayatullah

SYARAT MUTLAK, Rapat Tahunan Anggota (RAT) untuk keberlanjutan koperasi, jika tidak melakukan terancam dibubarkan.

14

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

DIKELUHKAN. Kebijakan pembatasan solar bersubsidi yang diberlakukan pemerintah mulai mulai menjadi pemikiran bagi para pengusaha angkutan di Kota Probolinggo.

Subsidi Solar Dibatasi

Pengusaha Jasa Angkutan Mengeluh PROBOLINGGO - Kebijakan pembatasan solar bersubsidi yang diberlakukan pemerintah mulai 1 Agustus 2014 mulai menjadi pemikiran bagi para pengusaha angkutan di Kota Probolinggo. Selaku perusahaan jasa angkutan yang menggunakan bahan bakar utama solar, otomatis hal itu berefek bagi performa pelayanan mereka.

Seperti misalnya Perusahaan Otobus AKAS yang menyediakan jasa shutttle tour dan travel.

Perusahaan itu hanya menggunakan jenis kendaraan yang berbahan bakar solar. Tomy Wahyu Prakoso, selaku pemilik mengatakan akan melakukan beberapa penyesuaian.

Hal itu dilakukan apabila pembatasan merambah ke semua daerah, khususnya di dalam Kota Probolinggo.”Kurang lebih akan ada koreksi harga dan pengurangan ritase,”ujarnya kepada Wartawan, Selasa (26/8).

Ia menjelaskan ketika ada pembatasan solar bersubsidi maka harus ada penstabilan pembiayaan. Dalam hal ritase,

idealnya perusahan outo busnya dalam sehari melakukan 5-6 kali ritase (rute pulang-pergi).

Namun, dengan adanya pembatasan pihaknya jadi akan harus mengurangi hingga 4 ritase.

Dampaknya, dari pengurangan satu ritase ini akan berpengaruh pada cost oprasional yang lain.

“Saya belum bisa memperkirakan seberapa jauh pembatasan solar bersubsidi itu dalam kenaikan tarif penumpang.

Diakuinya sangat cemas karena di wilayah Kota Probolinggo ketersediaan solar dibatasi pembeliannya,”tandas Tomy Wahyu Prakoso.

Mantan anggota dewan ini mengatakan, penetapan kuota

BBM bersubsidi sebesar 46 juta kl telah digelontorkan ke seluruh daerah berdasarkan kebutuhan. Pemda sebagai bagian dari pemerintah pusat juga memiliki andil dalam menjaga kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kuota sebesar 46 juta kl itu kan dibagi rat ke seluruh daerah.

Daerah juga diberikan kebebasan melakukan pembatasan agar jatah yang ditetapkan sesuai dengan peruntukkan. Tapi tidak seperti itu, kami tidak setuju,” tegasnya.

Sesuai surat edaran instruksi BPH Migas No. 937/2014, insitusi pemerintah itu melakukan sejumlah cara dalam menjaga kuota BBM bersubsidi di tahun ini. Mekanisme yang dilakukan antara lain pembatasan waktu operasional penjualan BBM subsidi di SPBU dari pukul 08.00-18.00 khusus untuk penjualan solar.

“Kami mempertanyakan kebijakan pemerintah yang

justru membatasi bahan bakar subsidi pada kendaraan angkutan umum. Kebijakan ini justru pro-kendaraan pribadi dan tidak pada kendaraan umum. Sekarang malah bahan bakar untuk angkutan umum yang dibatasi,”ucap Tomi Wahyu Prakoso.

Dengan berbagai pertimbangan, lanjut Tomi Wahyu Prakoso, meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan pembatasan subsidi solar ini. Mau tidak mau harus diakui bahwa saat ini telah terjadi keresahan di kalangan bawah akibat adanya kebijakan peme¬rintah tersebut.

Sistem penjualan BBM, khususnya solar, berdasarkan jadwal yang saat ini mulai diterapkan pemerintah telah merugikan banyak pihak. Dia menilai, pencabutan solar bersubsidi akan mengakibatkan efek domino terhadap harga kebutuhan lainnya, termasuk suku cadang kendaraan.

“Kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi BBM jenis solar ini tentu akan merugikan banyak

pihak. Terutama para penyedia jasa angkutan. Efek dominonya bukan hanya kenaikan suku cadang, tapi akan berpengaruh pada kenaikan bahan-bahan kebutuhan lainnya,” katanya.

Menurutnya, kenaikan yang terjadi pada harga suku cadang sulit terkontrol, bahkan bisa mencapai 100 persen. Dan, hal ini yang tentunya sangat ditakutkan para penyedia jasa angkutan. Lebih dari itu, pencabutan subsidi solar ini pasti berimbas kepada masyarakat.

“Dalam kondisi seperti sekarang, para penyedia jasa angkutan berada dalam posisi dilematis. Jika menaikkan tarif dan belum ada ketentuan, bisa terjadi konflik horizontal di bawah antara penyedia jasa dengan masyarakat. Namun jika tidak melaku¬kan penyesuaian dengan cara menaikkan tarif, mereka tentu akan mengalami kerugian,”pungkas Tomi Wahyu Prokoso . =M.Hisbullah Huda

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

RABU 27 AGUSTUS 201427|AGUSTUS No. 0428 |2014 TAHUN III RABU

No. 0428 | TAHUN III

15 15

PERPINDAHAN PEMAIN

Rampungkan Proses Transfer, Di Maria Tiba di Old Trafford MANCHESTER - Pemain internasional Argentina, Angel Di Maria tiba di Old Trafford pada Selasa (26/8) dini hari WIB guna merampungkan proses kepindahannya dari Real Madrid ke Manchester United (MU) dengan nilai transfer 59,7 juta pound. Ini akan menjadi rekor baru di Inggris sekaligus memecahkan rekor transfer Fernando Torres dari Liverpool ke Chelsea tiga tahun lalu senilai 50 juta pound.

Senin (25/8) malam atau Selasa (26/8) dini hari WIB, Di Maria tiba di pusat latihan MU di Carrintong setelah terbang dari Spanyol sebelum mengikuti tes medis dan merampungkan seluruh proses transfer. Setelah semua ini selesai, Di Maria akan menjadi pemain termahal di Inggris.

Sementara itu, Liverpool akhirnya resmi mendapatkan penyerang AC Milan Mario Balotelli dengan harga 16 juta pound.

Bahkan mantan pemain Manchester City ini hadir di tribun Etihad Stadium menyaksikan jalannya pertandingan antara Manchester City versus Liverpool yang berakhir dengan kekalahan “The Reds” 3-1.

Balotelli diproyeksikan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Luis Suarez yang dilego ke Barcelona pada jendela transfer musim panas ini. Meski demikian, pemain Timnas Italia ini tidak otomatis mendapat tempat utama di skuat Brendan Rodgers.

Dia harus bersaing dengan para penyerang yang sudah lebih dulu berlabuh di Anfield pada bursa

transfer musim panas ini seperti Rickie Lambert.

Ketidakhadiran Suarez di lini depan Liverpool sangat terasa.

Paling akhir, Liverpool kalah dari Manchester City pada laga dini hari tadi. Para pemain depan Liverpool kesulitan menjebol gawang Joe Hart. Kehadiran Balotelli diharapkan bisa mengisi ruang yang ditinggalkan Suarez tersebut.

Balotelli sendiri mengaku sangat senang bisa kembali ke Liga Utama Inggris. Pilihan kembali ke Italia dua setengah tahun silam dari Manchester City, kata dia, adalah sebuah kesalahan.

Balotelli dikontrak untuk waktu jangka panjang mengingat usianya masih muda yaitu 24 tahun. Dia juga menjadi salah satu striker terbaik dunia karena memiliki kekuatan fisik, kemampuan teknis, dan kualitas sebagai penyelesai akhir di mulut gawang. Bersama Milan, dia sudah mengoleksi 26 gol dari 43 pertandingan Liga Serie A Italia.

Di Timnas Italia, Balotelli adalah top skor dengan 13 gol dari 33 pertandingan.

Pelatih Liverpool Brendan Rodgers berharap Balotelli bisa tampil bagus bersama “The Reds”. Lebih dari itu, dia berharap agar Balotelli bisa menjaga perilaku di dalam dan luar lapangan. “Dia tahu bahwa mungkin ini kesempatan terakhirnya.

Mario adalah seseorang yang bisa kami ubah baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang pemain sepakbola,” kata Rodgers. =SKY SPORTS/CAROL AJI

Mobil yang ditumpangi Angel Di Maria terlihat memasuki tempat latihan Manchester United di Carrington.

Striker Manchester City Stefan Jovetic tampil impresif pada laga kontra Liverpool pada lanjutan Liga Primer Inggris di Etihad Stadium, Selasa (26/8) dini hari WIB. Pada laga itu, Jovetic menyumbang dua gol dalam kemenangan 3-1 Manchester City.

Borong Dua Gol, Jovetic Dipuji MANCHESTER - Pelatih Manchester City, Manuel Pellegrini memuji penampilan impresif Stevan Jovetic saat timnya menumbangkan Liverpool 3-1 pada lanjutan Liga Utama Inggris di Etihad Stadium, Selasa (26/8) dini hari WIB. Jovetic mencetak dua dari tiga gol City pada laga tersebut. Satu gol lainnya dibuat oleh Sergio “Kun” Aguero. Sementara gol tunggal “The Reds” berasal dari gol bunuh diri bek Manchester City Pablo Zabaleta.

Jovetic menunjukkan kebolehannya musim ini, setelah musim lalu tidak bisa tampil penuh karena cedera. Pemain 24 tahun ini didatangkan dari Fiorentina pada musim panas 2013 lalu. “Dia sangat tidak beruntung musim lalu.

Dia hanya dimainkan pada dua atau tiga pertandingan. Kami membelinya karena kami tahu dia seorang pemain sangat bagus,” kata Pellegrini.

Dia melanjutkan, “Dia menjalani pramusim yang sangat bagus dan saya sangat senang denganya. Dia layak mendapatkan itu.”

Perihal melawan Liverpool, mantan pelatih Real Madrid dan Malaga ini mengaku bahwa persiapan menjelang laga ini sangat intens. Pasalnya, Liverpool adalah tim kuat yang sulit dikalahkan. “Kami bekerja tanpa bola selama 95 menit. Ketika Anda melawan tim sekuat Liverpool, Anda harus bermain dengan konsentrasi dan intensitas yang penuh dan kami melakukan itu.

Saya sangat senang dengan cara

tim ini bermain pada laga ini,” kata pria asal Cile tersebut.

Sementara itu, gelandang City asal Prancis Samir Nasri menegaskan bahwa kemenangan atas Liverpool menjadi peringatan kepada tim-tim lain yang bakal datang ke Etihad Stadium. Kepada tim-tim lain, kata Nasri, City mengingatkan bahwa beginilah cara mereka bermain.

Dalam tiga bulan pertama Liga Utama Inggris musim ini, City akan menjamu tim-tim elit seperti Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Manchester United di tempat yang sama. Selain itu, mereka juga akan bertandang ke Emirates Stadium untuk menantang salah satu calon juara liga musim ini, Arsenal pada 13 September mendatang. “Kami mau menegaskan bahwa begitulah cara kami bermain musim ini,” ujarnya mengingatkan.

Seperti Pellegrini, Nasri juga memuji penampilan impresif Jovetic pada laga tersebut yang kemudian dinobatkan sebagai

“man of the match”. “Musim lalu dia mengalami cedera beberapa kali. Pada pramusim ini, kami melihatnya sedang “onfire” dan hari ini dia mencetak dua gol penting dan menurut saya ini baru awal dari sebuah musim yang hebat untuknya,” lanjut mantan gelandang Arsenal ini.

Jovetic sendiri mengaku sangat senang bisa mencetak dua gol pada laga itu. Meski demikian, apa yang dilakukannya belum berarti apa-apa. “Ini belum menjadi momen-momen terindah buat saya karena musim lalu saya memiliki banyak masalah. Tetapi saya tidak ingin memikirkannya lagi. Itu masa lalu. Sekarang, saya hanya ingin menikmati banyak hal bersama tim dan para pemain yang ingin memenangkan banyak trofi,” tegasnya.

Dia meneruskan, “Tidak mudah bertahan di dalam tim ini.

Saya tahu itu. Tetapi saya tidak berpikir untuk menonton dari pinggir lapangan. Tugas saya adalah melakukan yang terbaik.”

Menurutnya, mengalahkan Liverpool yang juga pesaing terdekat mereka dalam perebutan gelar juara liga musim lalu, adalah sesuatu yang manis. “Mereka adalah salah satu tim calon kuat juara liga musim ini dan kami tahu itu. Hari ini kami bermain sangat bagus. Pada akhirnya kami menang 3-1 dan ini kemenangan penting untuk kami,” tutupnya. =SKY SPORTS/CAROL AJI

16BACA JUGA

KORAN MADURA

RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

Borong Dua Gol, Jovetic Dipuji Olahraga | 15

lahraga KORAN MADURA

16

RABU 27 AGUSTUS 2014 No. 0428 | TAHUN III

Benzema-Ronaldo Antar Madrid Raih Kemenangan Karim Benzema meluapkan kegembiraannya usai menjebol gawang Cordoba pada lanjutan La Liga yang berlangsung Selasa (26/8) WIB di Santiago Bernabeu. Madrid menang dengan skor 2-0 atas tamunya. Gol kedua Madrid dipersembahkan oleh Cristiano Ronaldo (foto samping)

MADRID - Klub Ibukota Spanyol Real Madrid memetik kemenangan pada laga perdana mereka di La Liga Spanyol yang berlangsung Senin (25/8) malam waktu setempat atau Selasa (26/8) dini hari WIB. Madrid menaklukkan klub promosi Cordoba dengan skor 2-0.

M

adrid menjamu Cordoba di Santiago Bernabeu.

Striker Karim Benzema membuka keunggulan Real Madrid pada menit ke-30.

Sundulan pemain internasional Prancis ini menyambut umpan silang pemain anyar Madrid, Toni Kroos, bersarang di pojok kanan gawang Cordoba.

Kedudukan 1-0 ini bukan saja bertahan hingga turun minum, tetapi bahkan nyaris bertahan hingga akhir pertandingan.

Untunglah pada detik-detik menjelang laga ditutup, pemain terbaik dunia Cristiano Ronaldo yang tidak tidak terlalu bagus pada laga tersebut mampu memanfaatkan umpan matang Isco untuk mengubah kedudukan menjadi 2-0. Tendangan

kaki kanan kapten Timnas Portugal ini bersarang di pojok kiri bawah gawang Cordoba yang dikawal Juan Carlos.

Dengan gol ini, Ronaldo kembali memperlihatkan ketajamannya bersama klub. Ini adalah gol keempat Ronaldo di semua kompetisi resmi bersama Madrid pada awal musim ini. Sebelumnya, dia mencetak dua gol kemenangan Madrid atas Sevilla pada laga Piala Super Eropa awal bulan ini, kemudian mencetak satu gol saat mereka ditahan imbang 1-1 oleh Atletico Madrid di Piala Super Spanyol di Santiago Bernabeu. Meskipun, Madrid akhirnya kalah di ajang ini karena takluk 0-1 dari Atletico pada leg kedua di Vicente Calderon.

Kondisi ini berbeda ketika Ronaldo membela Timnas Portugal.

Pada Piala Dunia 2014 lalu, dia hanya sukses mencetak satu gol dan tidak bisa membawa timnya tembus ke babak 16 besar.

Menanggapi hasil ini, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti

mengaku tidak terlalu puas.

Bahkan, menurut dia, Ronaldo belum fit 100%. “Kami mengawali liga ini dengan buruk, meskipun kami memetik kemenangan. Dan, ini cukup baik.

Cristiano juga belum fit benar seperti juga beberapa pemain lainnya. Tetapi kerja minggu ini akan membantu kami mencapai kebugaran para pemain,” kata Ancelotti.

Pada laga ini, pelatih asal Italia tersebut memasang dua pemain barunya di posisi gelandang yaitu Toni Kroos dan James Rodriguez secara bersamaan.

Mereka bahu membahu dengan Luka Modric di lapangan tengah “Los Galacticos”. Toni Kroos pun membayar kepercayaan itu dengan tampil cukup impresif pada laga debutnya ini.

Atletico Diimbangi Rayo

Sementara itu, pada laga terpisah, Rayo Vallecano berhasil menahan imbang tanpa gol Atletico Madrid. Bahkan, Vallecano berhasil mendominasi atas juara La Liga musim lalu itu dan juara Piala Super Spanyol musim ini. Mereka mencatat penguasaan bola sebanyak 59% dan hanya menyisakan 41% untuk Atletico. Sedangkan jumlah tendangan ke gawang, kedua tim cukup berimbang. Vallecano memiliki 8 tendangan ke gawang sedangkan Atletico 9 kali dengan sama-sama memiliki dua tendangan yang tepat sasaran. =SKY SPORTS/CAROL AJI

RABU 27 AGUSTUS 2014 No. 0428 | TAHUN III

KEKERINGAN MELANDA Pendistribusian Air Sudah Terjadwal di PDAM PAMEKASAN

PENDAFTARAN CPNS MULAI 27 AGUSTUS SAMPANG

G

J

HJ UMMULKORAN HASANAHMADURA RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

Melawan Hegemoni Patriarki NETER KOLENANG

P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Fuad: Meskipun Anak Sendiri, Saya Sikat!

Momon Tak Gentar Perda Kedisiplinan BANGKALAN - Ucapan tegas keluar dari ketua DPRD Bangkalan yang baru, RKH Fuad Amin. Demi membawa kepentingan rakyat Bangkalan ke depan dirinya tidak akan segan-segan membuat peraturan mengenai kedisiplinan.

Bahkan pernyataan menarik keluar dari mulut Fuad Amin yang tidak akan bersikap pandang bulu, meskipun terhadap anaknya sendiri, Momon yang kini menjabat Bupati Bangkalan.

“Saya akan bersikap tegas kepada siapa pun tanpa pandang bulu.

Termasuk kepada Bupati Bangkalan. Kalau gak bener, saya sikat. Untuk membawa Bangkalan ke depan,” tegasnya.

Hal tersebut disampaikannya terkait rencana perda inisiatif kedisiplinan yang bakal dia usulkan untuk dibuat sebagai peraturan daerah (Perda) Bangkalan mendatang.

Sebab negara ini harus

dibangun dengan kedisiplinan. Dia menginginkan agar kabupaten Bangkalan lebih baik lagi ke depan.

Saat ditanya mengenai kedisiplinan yang menyangkut Bupati Bangkalan sendiri yang notabene adalah puteranya dalam hubungan kekerabatan. Fuad menjawab akan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dipecat. Atau minimal diberi sanksi administratif kepada Bupati Bangkalan ini. Sebab, jabatan politisnya tetap menjadi wakil rakyat.

Di tempat terpisah, Bupati Bangkalan, RK Makmun Ibnu Fuad menyambut baik rencana DPRD untuk membuat Perda Kedisiplinan Pegawai. Dia menilai hal itu merupakan ide yang bagus, sehingga perlu juga didukung oleh semua pihak. Termasuk dirinya tak pernah gentar menghadapi perda tersebut, karena itu untuk kebaikan di Bangkalan.

“Itu ide brilian yang harus didukung dan dilaksanakan dengan baik. Kami pun siap melaksanakan Perda tersebut dengan sungguhsungguh seandainya memang sudah ditetapkan oleh legislatif dan eksekutif nantinya,” paparnya. =MOH RIDWAN/RAH

FUAD AMIN IMRON MAKMUN IBNU FUAD Bupati Bangkalan

Ketua DPRD Bangkalan

A

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 27 AGUSTUS 2014 No. 0428 | TAHUN III

Biaya Vaksin Rp 150.000 Empat JCH Mutasi ke Sumenep SUMENEP – Jemaah calon haji (JCH) Sumenep dipungut biaya Rp150.000 untuk satu kali vaksin influenza. Jumlah dana patungan dari seluruh JCH sebanyak 532 orang itu mencapai Rp 79.800.000.

“Kalau hanya vaksin meningitis gratis karena sudah dibiayai pemerintah, tapi kan JCH ini juga diberi vaksin influenza, makanya harus bayar,” ungkap Kabid Penanggulangan Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Sumenep Dwi Regnani, Selasa (26/8).

Menurut Dwi Regnani, vaksin infuelza sebenarnya tidak diwajibkan bagi JCH, melainkan hanya imbauan agar para JCH kebal dari virus. Namun, para JCH banyak yang mengikuti vaksin influenza itu.

"Ini kami lakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyakit ketika tiba di Saudi Arabia mendatang," ujar Amir Wasit, salah satu JCH asal Kecamatan Ganding, diselasela menjalani vaksin.

Mutasi Sebanyak lima jemaah calon haji (JCH) tahun 2014 asal Kabupaten S u m e nep mutasi lokasi pemberangkatan ke Mekkah ke daerah lain.

Informasinya, sebanyak dua JCH mutasi ke Kabupaten Pamekasan, tiga JCH mutasi ke Kota Malang, Surabaya, dan Tuban (Jawa Barat).

"Itu dilakukan karena permintaan dari JCH itu sendiri, dengan alasan karena kedinasan dan juga karena mau berangkat bersama keluarganya," Kata Kepala Seksi (Kasi) Haji Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Sumenep Abd. Aziz kepada Koran Madura, kemarin.

Dua alasan tersebut memang seringkali dijadikan alasan JCH untuk mutasi pemberangkatan. "Kami memaklumi soal itu, mungkin kalau yang PNS (pegawai negeri sipil) ada mutasian dari daerah asal ke daerah lain, karena mutasian itu

bagian dari prestasi. Kalau yang non PNS karena alasan mau bersama famili atau keluarganya," ujar mantan Kepala KUA Kecamatan Pragaan itu.

Menurutnya, karena permintaan mutasi tersebut timbul dari JCH, pihaknya selaku penanggung jawab tidak bisa menahannya. "Apa pun yang diinginkan JCH selagi itu demi kenyamanan dan keselamatan, pasti kami kabulkan," terangnya.

Sedangkan yang mutasi ke Kabupaten Sumenep ada empat orang, yakni dua JCH asal Gorontalo Jawa Barat dan dua JCH asal Kabupaten Situbondo. "Tahun ini sebanyak empat JCH yang mutasi ke Sumenep," ungkapnya.

Hanya saja, walaupun JCH telah resmi pindah lokasi pemberangkatan ke daerah lain, untuk aksesoris kelengkapan JCH selama dari Indonesia harus diambil di Sumenep sebagai tempat pendaftaran pertama.

"Semua perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah, tetap harus diambil di sini (Sumenep), begitu pula sebaliknya," terangnya.

Jumlah JCH tahun 2014 asal Kabupaten Sumenep mencapai 526 JCH. Sesuai jadwal pemberangkatan, Sumenep berada di antara kloter 30-36 dengan jadwal pemberangkatan mengikuti gelombang kedua.

Di antara 526 JCH itu ada satu JCH yang lanjut usia, yakni Musahmar asal Desa Prmbana, Kecamatan Gayam Pulan Sapudi.

"Kalau tidak ada halangan tanggal 26 September mendatang JCH asal Sumenep sudah tiba di asrama haji embarkasi Surabaya," tutup Azizi. =JUNAEDI/MK

DISUNTIK. Salah satu jemaah calon haji (JCH) sedang disuntik oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep di Kantor UPT Laboratorium Kesehatan Sumenep, Selasa (26/8).

BAHAN BAKAR MINYAK

Solar di Kepulauan Langka SUMENEP – Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kecamatan/Kepulauan Masalembu mulai langka.

Selain karena stok di agen penyalur minyak dan solar (APMS) menipis, juga imbas dari pembatasan waktu pembelian BBM. Kepala Sub Bagian Perekenomian Setkab Sumenep Suhermanto mengatakan, saat ini keberadaan BBM besubsidi jenis solar di Kepulaun Masalembu sudah mulai mengalami kelangkaan sejak sepekan terakhir. ”Memang kami sudah mendapat laporan dari salah satu warga, jika di Kecamatan/Kepuluan Masalembu sola mengalami kelangkaan.

Mungkin salah satunya akibat pembatasan waktu pembeliaan BBM oleh pemerintah pusat,” katanya, Selasa (26/8).

Sementara dua bulan ke depan, masyarakat kepulauan sangat membutuhkan BBM jenis solar. ”Sekarang kan sudah musim panen ikan lagi nelayan. Jadi tentunya daerah itu membutuhkan pasokan solar yang lebih banyak,” terangnya.

Apalagi saat ini, lanjut Herman, pasokan ke daerah kepuluan masih bergantung terhadap cuaca. ”Untuk pengirimannya, tetap memakai transportasi laut. Sehingga pengiriman BBM tidak bisa cepat,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, untuk menanggulangi terjadinya kelangkaan solar yang berkepanjangan, Pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan imbauan agar sementara ini penggunaan solar diperkecil. ”Kami telah mengirimkan surat kepada seluruh camat

di kepulauan. Pada intinya menyosialisasikan agar penggunaan BBM jenis solar dipergunakan sebagaimana mestinya,” tuturnya.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumenep Affandi Maghrib menerangkan, pemerintah tidak usah mengeluarkan kebijakan pembatasan solar bersubsidi. ”Hemat kami tidak seharusnya Pemkab beralibi seperti itu. Lebih baik kuota tetap seperti biasanya, namun harganya dinaikkan saja,” katanya.

Menurut Affandi, jika pemerintah sampai mengurangi kuota, besar kemungkinan aktivitas para nelayan akan lumpuh. ”Kasian kan para nelayan kalau (aktivitas) sampai lumpuh karena kehabisan solar,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep KRIMINALITAS

Ada yang Gunakan Uang Palsu di Samsat SUMENEP – Mlyd (40), warga Kecamatan Ambunten, diamankan petugas Satreskrim Polres Sumenep, karena menggunakan uang palsu saat mengurus perpanjangan kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat setempat Jl. KH. Mansyur. ”Benar, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap Mlyd yang diduga pemilik upal (uang palsu), yang ditangkap petugas saat membayar perpanjangan dua kendaran bermotor di Kantor Samsat,” kata Kasatreskrim Polres Sumenep AKP Bambang Supriyanto, kemarin.

RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

C

TKI ILEGAL

Ratusan TKI Dideportasi SUMENEP - Sebanyak 201 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal asal Kabupaten Sumenep dideportasi dari Malaysia. Ratusan TKI yang dipulangkan itu berasal dari tiga kecamatan di kepulauan, yakni Sapeken, Kangayan, dan Arjasa.

Demikian dikatakan Kabid Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumenep Sukirman, Selasa (26/8). Menurutnya, sejak bulan Januari-Agustus 2014, sedikitnya 201 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sumenep yang dideportasi dari Malaysia.

“Sejak Januari hingga sekarang, total TKI ilegal yang dideportasi sebanyak 201

orang,” kata Sukirman, kemarin.

Sukirman menyatakan, dari 201 orang TKI itu, 151 orang yang dideportasi di Malaysia. Sedangkan 50 orang lainnya calon TKI yang digerebeg polisi sebelum diberangkatkan ke Malaysia karena ketahuan tidak memiliki dokumen lengkap di Surabaya.

Sukirman menjelaskan, 201 TKI itu dinyatakan tidak memiliki surat resmi, sehingga di Negeri Jiran menjadi buronan

petugas, bahkan sebagian sempat menjalani hukuman sebelum dipulangkan paksa.

“Dari 201 TKI ilegal itu, 51 orang di antaranya memang tidak sampai di negeri tujuan karena tertangkap di perjalanan oleh Polda Jawa Timur, sedangkan selebihnya 150 orang dilaporkan sempat bekerja di Malaysia,” katanya.

Menurut Sukirman, TKI tersebut dikatakan ilegal, karena tidak melalui prosedur resmi Penyalur Jasa TKI (PJTKI). “Jadi, pemberangkatan TKI ilegal itu juga menggunakan visa pelancong atau wisatawan, sehingga ketika masa kunjungannya habis, mereka jadi buronan

petugas,” kata Sukirman.

Sukirman menambahkan, dari hasil kajiannya, TKI ilegal kecenderungannya enggan menggunakan jalur resmi karena selain terpengaruh dengan tekong, di negara tujuan pada umumnya memiliki kerabat yang berkerja lebih dahulu. “Sehingga mereka cenderung memilih jalur ilegal daripada yang resmi,” jelasnya.

Ketika ditanya tentang antisipasi, pihaknya akan menggalakkan sosialisasi, khususnya ke kecamatan yang menjadi kantong TKI ilegal dalam rangka menekan maraknya TKI bermasalah. =SYAMSUNI/MK

INFRASTRUKTUR

Uang yang diduga palsu itu diterima dari seseorang yang minta tolong menguruskan perpanjangan kendaraan bermotor,” AKP Bambang Supriyanto Kasatreskrim

Penangkapan Mlyd berawal dari kecurigaan petugas Samsat terhadap uang pembayaran pajak dua kendaraan bermotor dari tersangka, Senin (25/8) sekitar pukul 15.00. Dari uang Rp 500.000 yang diterima petugas Samsat, terdiri dari delapan lembar uang pecahan Rp 50.000 dan satu lembar uang pecahan Rp 100.000, satu lembar uang pecahan Rp 100.000 mencurigakan.

Sehingga, petugas Samsat mengecek keaslian uang tersebut sebelum memasukkannya ke dalam brankas. Ternyata kecurigaan petugas Samsat benar, satu lembar uang pecahan Rp 100.000 palsu.

Hal itu diketahui petugas setelah uang tersebut dicek menggunakan alat pendeteksi uang. Akibatnya, petugas melaporkan temuan tersebut pada petugas kepolisian yang juga bertugas di kantor Samsat, sehingga petugas dengan mudah membekuk tersangka yang masih berada dalam kantor. Selanjutnya tersangka dibawa ke Mapolres Sumenep, untuk menjalani pemeriksaan. ”Dari pengakuan tersangka, uang yang diduga palsu itu diterima dari seseorang yang minta tolong menguruskan perpanjangan kendaraan bermotor, tapi masih akan kami dalami lagi,” imbuhnya. =JUNAEDI/MK

Perbaikan Trotoar Dinilai Lamban SUMENEP – Lembaga Kajian Kritis (LKK) Junaidi menilai perbaikan trotoar sepanjang 155 meter di Jalan Dr. Cipto lamban, tepatnya di depan kantor Bupati Sumenep. Sebab, sampai saat ini masih belum diperbaikai. ”Seharusnya itu sudah diperbaiki, sebab sudah hampir satu tahun keberadaan dibiarkan rusak,” katanya, kemarin. Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) berjanji akan memperbaiki totoar itu pada awal bulan Juli 2014.

Rusaknya trotoar itu disebabkan adanya proyek pelebaran jalan yang dilakukan oleh PU Bina Marga pada akhir tahun 2013.

Selain mengakibatkan rusaknya trotoar, juga puluhan pohon hiasan jalan mati.

Hanya saja, sampai saat ini, PU Cipta Karya sebagai penanggung jawab masih belum melakukan perbaikan. ”Kami kira itu harus diutamakan, kalau tidak akan mengganggu terhadap pemandangan kantor bupati sendiri,” ungkapnya.

Apalagi, lanjut pagiat SCW itu, waktu pelaksanaan proyek tinggal beberapa bulan lagi. ”Kalau tidak segera dilakukan perbiakan, jelas akan tumpang tindih dengan program yang bersumberkan dari dana perubahan anggaran keuangan (PAK). Sehingga, besar kemungkinan pekerjaan itu tidak akan berjalan dengan baik,” tuturnya.

Oleh sebab itu, jika memang

BELUM DIPERBAIKI. Pengendara melintas di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep Jl. Dr. Cipto, Selasa (26/8). Trotoar di jalan tersebut belum diperbaiki.

proses tendenya sudah selesai, Cikatarung sebagai penanggung jawab segera mengeluarkan SPK (Surat Perintah Kerja). ”Makanya jangan suka mengulur waktu, biar pekerjaan itu sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah itu sendiri,” tukasnya.

Sayangnya Kepala Dinas PU Cikatarung Bambang Iriyanto

masih belum bisa memberikan kejelasan terkait waktu pelaksaan proyek itu kapan dimulai. Sebab, ketika Koran Madura bertandang ke tempat kerjannya sedang tidak ada.

Ketika dihubungi melalui telepon selulernya mengaku masih mengikuti kegiatan di Surabaya. ”Mohon maaf ya, saat ini saya sedang ada di Surabaya,” sing-

katnya, kemarin.

Beberapa waktu lalu, pihaknya memaparkan bahwa perencanaan perbaikan trotoar tersebut sudah dilakukan sejak bulan Januari lalu. Sementara anggaran untuk pembangunan trotoar tersebut diperkirakan menghabisakan dana sebesar Rp 800.050.000.000. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

Tim Forensik Polda Investigasi Wakapolres: Mayat itu Bernama Ahmad Dafir Berumur 47 Tahun SUMENEP – Tim forensik Polda Jatim melakukan investigasi di Sumenep untuk meneliti tulang belulang korban mutilasi yang ditemukan membusuk dalam kubangan bekas batu pospat di atas bukit Dusun Tanonggul, Desa Torbang, Kecamatan Batuan.

“Tim forensik sengaja didatangkan untuk mengungkap penyebab kematian korban,” terang Wakapolres Sumenep, Kompol Sujiono. Tim forensik Polda Jatim sampai di Rumah Sakit dr Moh Anwar Sumenep, Senin (25/8) pukul 22.50 Wib. Dokpol Forensik Polda Jatim langsung masuk ke ruang autopsi rumah sakit, di dampingi Wakapolres, Kasat Reskrim, Kapolsek Kota Sumenep, serta sejumlah penyidik lainnya. Hingga pukul 23.15 Wib, tim forensik dari Polda Jatim belum keluar dari ruang autopsi rumah sakit.

Penyidik Polres Sumenep melibatkan Polsek Kota Sumenep untuk mengungkap pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan cara sadis, yakni memotong kepa-

la dan alat vitalnya. Dalam proses penyelidikan itu, polisi periksa empat orang saksi.

“Sudah empat orang saksi yang kita periksa di polsek,” kata Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Kota Sumenep, AKP Mohammad Heri, saat di Ruang Kamar Mayat RSU dr Moh Anwar Sumenep, Selasa (26/8).

Saksi yang diperiksa intensif oleh penyidik Polres Sumenep, salah satunya Rosita (45), warga Desa Torbang, Kecamatan Batuan, Sumenep. “Rosita adalah istri korban,” terangnya.

Penyidik Polres Sumenep telah berhasil mengungkap identitas korban mutilasi yang ditemukan membusuk dalam kubangan bekas batu pospat di atas bukit Dusun Tanonggul, Desa Torbang,

Kecamatan Batuan, Sumenep.

“Pengakuan salah seorang saksi, korban mayat tanpa kepala itu bernama Ahmad Dafir dengan umur 47 tahun,” kata Wakapolres Sumenep, Kompol Sujiono.

Istri korban, sambungnya, juga mengakui jika yang ditemukan tewas adalah suaminya yang hilang sejak lima hari sebelum akhirnya ditemukan membusuk dalam kubangan bekas batu pospat yang jaraknya sekitar 200 meter dari tempat tinggalnya, Minggu lalu.

Dia baru sadar jika suaminya tewas dengan kondisi mengenaskan setelah mengenali bagian dada, paha, dan kukunya.

“Jadi, istrinya mengakui jika yang meninggal itu suaminya.

Ya itu tadi, berdasarkan bagian dada,” urainya.

Berdasarkan penelusuran Koran Madura, korban yang meninggal dengan kondisi mengenaskan itu meninggalkan dua orang anak dan menantu. Selama hidupnya, korban memang sering menin-

Abu Yazid

A

Siap Maju Demi Titah Rakyat

bu Yazid, sosok muda berdedikasi tinggi, ulet, pekerja keras jika tak ada aral yang melintang, akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Moncek Tengah Oktober mendatang.

Kata pria kelahiran Sumenep, 07 Oktober 1973 itu, Pemilihan Kepala Desa adalah ajang demokrasi.

Sesuai hati nuraninya rakyat bisa memilih pemimpin desanya melalui pemilihan umum terbuka, jujur, adil dan bersemangat.

“Oleh karena itu, saya mencalonkan diri bukan tanpa alasan, tetapi karena ada dukungan dari rakyat agar saya maju pada Pilkades mendatang.

Demi titah rakyat, maka apapun akan saya lakukan,” ucapnya.

Dalam hemat Yazid, dengan penduduk 1500 jiwa, Moncek Tengah butuh pemimpin yang mau kerja, sehingga bisa membawa Desa Moncek Tengah maju dan penduduknya dapat layanan sesuai harapannya.

Keinginan Abu untuk ikut dalam kontestasi untuk mengabdi bagi rakyat, negara dan bangsa, lebih-lebih rakyat Moncek Tengah. Ia punya keinginan agar semua persoalan rakyat bawah menjadi mudah di tangannya.

Menurut Yazid, sekarang inilah

Abu Yazid

Bakal Calon Kepala Desa saat tepat untuk ikut membangun dan mengabdikan diri di desa tempat dimana ia dilahirkan, dibesarkan hingga sukes membangun mimpi.

“Kami siap mengabdi melayani dan memimpin warga Desa Moncek Tengah, tanpa terkecuali. Kami mohon doa restu serta dukungan seluruh komponen masyarakat Desa Moncek Tengah. Doa dan dukungan masyarakat akan menjadi api semangat bagi saya untuk terus berjuang,” ujarnya.

Ia minta doa restu kepada kepada seluruh perangkat Desa Moncek Tengah. =SYAMSUNI

ggalkan rumah untuk mencari nafkah keluarga.

Namun, kata salah satu sumber, usaha yang dijalankan tidak ada yang tahu, walaupun dalam identitas korban tertulis berprofesi sebagai petani. Selama ini, korban bertempat tinggal di rumah istri dan mertuanya.

MUI Kutuk MUI Sumenep mengutuk keras kasus mutilasi itu. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumenep KH. Syafraji mengatakan, kasus tersebut lebih banyak disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum, dan didukung oleh pola pikir yang primitif.

"Masyarakat Madura, termasuk Sumenep, khususnya di wilayah pedesaan atau pedalaman, tingkat pendidikannya kan masih rendah.

Ini berpengaruh terhadap pola pikirnya yang cenderung primitif.

Mereka lebih suka menyelesaikan persoalan dengan main hakim sendiri," katanya, kemarin.

Sehingga, Ketua STIT Aqidah Usymuni ini sangat menyesalkan aksi main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat terhadap seseorang yang dianggap telah berbuat kesalahan. “Sebab apa pun alasannya, jengkel, dendam, atau apa pun, seharusnya tidak diselesaikan dengan cara kejam seperti itu. Biarkan hukum yang menegakkan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Shafraji mengatakan, berangkat dari kejadian itu, perlu keterlibatan semua pihak untuk memberikan pemahaman dan penyadaran pada masyarakat. Termasuk juga memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat.

“Kami pun juga seperti itu, bahkan dari kalangan ulama masih menyisakan PR (pekerjaan rumah) untuk memberikan bekal keagamaan pada masyarakat. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus tegas menegakkan aturan tanpa tebang pilih," tandasnya. =SYAMSUNI/MK

MADIN NURUL UMMAH

Realisasi Program Pengapuran Dipertanyakan SUMENEP Tokoh masyarakat Dusun Talang Laok Desa Talang Kecamatan Saronggi mempertanyakan realisasi program pengapuran yang diterima Madarasah Diniyah (Madin) Nurul Ummah desa setempat. Sebab, sampai saat ini, program yang bersumber dari dana APBN itu masih belum terlaksana.

Tokoh masyarakat Desa Talang Abu Risko menjelaskan, berdasarkan informasi yang berkembang, dana tersebut sudah dicairkan oleh Kantor Kementerian Agama Sumenep pada awal Agustus lalu. Dananya sebesar Rp 10 juta. "Informasi yang berkembang memang demikian," katanya, Selasa (26/8).

Hanya saja, sambung Abu, walaupun dana itu telah dikabarkan cair, sampai saat ini masih belum terealisasi. Itu terlihat dari gedung madrasah itu masih belum ada perubahan sedikit pun. "Gedungnya tetap tidak ada perubahan, baik catnya maupun yang lainnya masih

tetap seperti yang lama," ujarnya.

Seharusnya, lanjut Abu, ketika dana tersebut sudah cair, langsung direalisasikan.

Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat.

"Mestinya seperti itu, sehingga masyarakat sekitar tidak buruk sangka," ungkapnya.

Moh. Suli, salah satu warga Desa Talang, meminta agar pengelola madrasah lebih transparan dalam mengelola program pemerintah. "Itu lebih baik, agar masyarakat tidak berprasangka buruk. Sehingga image (citra) lembaga tetap harum dikalangan masyarakat sekitar," tuturnya.

Kepala Dusun Talang Laok, Desa Talang, Suyyidi, mengaku tidak tahu soal program pengapuran itu. "Kami sebagai pelindung di lembaga itu juga tidak mengetahui adanya program itu," katanya.

Sebab, sambung Suyyidi, selama ini masih belum ada komunikasi di internal pengurus lembaga Nurul Ummah.

"Makanya kami tidak tahu.

Seandainya memang ada, kami tidak mungkin menutup-nutupi soal program itu," terangnya.

Kepala Madrasah Nurul Ummah Suhri juga mengaku tidak mengetahui soal adanya program tersebut. "Saya juga tidak tahu soal program itu.

Karena saya tidak pernah menerimanya," timpalnya.

Menurutnya, besar kemungkinan jika memang ada, program itu diterima oleh kepala madrasah yang lama.

"Makanya lebih jelasnya silakan tanya langsung kepada kepala yang lama. Soalnya saya baru menjabat sejak tahun ajaran baru kemarin," terangnya.

Kepala Seksi Pontren Kankemenag Sumenap Mustamik masih belum bisa dimintai keterangan, sebab ketika Koran Madura bertandang ke tempat kerjanya, dirinya sedang ada rapat di Surabaya. ”Ke Surabaya, Mas, masih belum datang,” kata salah satu stafnya, kemarin. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

PEMBUKAAN PIMNAS

BUDAYA

Keragaman Seni Tabuh Bedug Harus Dilestarikan

Sejumlah penari memperagakan Tari Tenggok pada pembukaan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) ke-27 di Universitas Diponegoro Semarang, Jateng, Selasa (26/8). Pimnas yang dikuti sekitar 2.500 peserta dari 90 perguruan tinggi se-Indonesia itu mengetengahkan tema “Berkreasi dan Berinovasi dalam Kebhinekaan” dan akan berlangsung hingga 29 Agustus mendatang.

Foto: ant/r. rekotomo

DPRD Baru Minta Gaji Disesuaikan Alat Kelangkapan Dewan Ditarget Selesai September SUMENEP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep periode 20142019 yang baru dilantik beberapa hari lalu sudah meminta kenaikan gaji. Gaji dan tunjangan anggota DPRD rata-rata sebesar Rp 16 juta tiap bulannya nilai tidak cukup.

"Masyarakat sudah bisa menilai dengan gaji Rp 16 juta, cukup tidak untuk kebutuhan hidup saat ini? Bukan hanya untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga demi kepentingan masyarakat, karena kadang kita masih harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri," kata Moh. Subaidi, anggota DPRD dari PPP. Mantan Ketua Komisi D tersebut menjelaskan, semua anggota dewan di Kabupaten Sumenep periode 2009-2014 mendapatkan uang pesangon hanya Rp 8.032.500 dengan gaji pokok Rp 16 juta tipa bulan. "Coba kita bayangkan selama pengabdian lima tahun dengan gaji sebesar itu, bukan kami mengeluh, hanya saja tidak sesuai dengan pengabdian," jelasnya Hal serupa juga disampaikan Farid Afandi. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut

E

berharap anggaran kesejahteraan wakil rakyat lebih tinggi dari sebelumnya. “Karena selama ini, kami menerima uang pesangon Rp 8 juta dengan gaji pokok Rp 16 juta. Jadi harapan besar kami, gaji dewan dinaikkan dari sebelumnya," tegasnya.

Badrul Aini berpendapat, kalau dilihat dari sisi inflasi, pihaknya sepakat gaji dewan dinaikkan kerena kebutuhan sehari-hari sudah meningkat semua. “Dilihat dari aspek keadilan gaji anggota dewan seharusnya sudah dinaikkan dari dulu,” imbuh politisi PBB yang telah tiga periode duduk di DPRD. Menyikapi hal tersebut, Sekretaris DPRD Sumenep, Moh. Mulki menjelaskan, kalau untuk gaji DPRD periode 2014-2019 sampai saat ini masih belum ada perubahan, sama seperti sebelumya. “Kami masih belum menerima Surat Edaran (SE)

dari Kementerian Keuangan tentang kenaikan gaji DPRD,” ujarnya.

Katika disinggung soal gaji dewan, pihaknya tidak menjelaskan, namun ia memastikan gaji dewan bervariasi antara ketua DPRD, wakil DPRD, dan anggota. "Pada Bulan September DPRD yang baru dilantik sudah berhak menerima gaji," tutur Mulki.

Alat Kelengkapan Dewan Secara terpisah, ketua sementara DPRD Sumenep Abrori Mannan menargetkan pembentukan alat kelengkapan DPRD Sumenep selesai pada akhir bulan September 2014. Sehingga, pada bulan Oktober, dewan sudah bisa menyusun program kerja yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan. ”Kalau melihat jabatan ketua sementara, memang kami tidak dibatasi, hanya saja kami mau alat kelengkapan itu segera terselesaikan,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Selasa (26/8).

Dirinya sebagai ketua sementara, menurutnya, terdapat dua hal yang sifatnya sangat krusial dan harus segera diselesaikan, yakni penyusunan dan penetapan tata tertib (Tatib) DPRD. ”Pembentukan tatib dibutuhkan

sebagai pijakan hukum untuk menyusun agenda kedewanan lainnya,” ungkapnya.

Selain itu, pimpinan juga bertanggung jawab dalam pembentukan dan penetapan fraksi di DPRD dan pembentukan alat kelengkapan DPRD, seperti unsur pimpinan, pembentukan badan musyawarah (Bamus), badan anggaran (Banggar), badan legislasi (Baleg), dan pembentukan komisi.

Untuk merealisasikan target tersebut, ia akan berkomunikasi dengan anggota DPRD lain supaya memiliki komitmen yang sama. Terutama untuk secepatnya menyelesaikan penyusunan tata tertib dan pembentukan alat kelengkapan DPRD. ”Namun kami masih akan mengikuti agenda orientasi dan pendalaman anggota DPRD ke Surabaya pada akhir Agustus mendatang. Baru setelah itu, kami akan fokus untuk menyelesaikannya,” janji politisi Kecamatan Pragaan.

Jika semua alat kelengkapan itu sudah rampung pada September, selanjutnya pada Oktober anggota DPRD Sumenep bisa bekerja secara efektif.

Sebab, masing-masing anggota dewan sudah menempati posisi yang telah ditentukan. =JUNAEDI/ SYAMSUNI/MK

Sumenep - Pemerhati seni dan kebudayaan, Jabatin Bangun menilai keragaman seni tabuh bedug harus dilestarikan sebagai bagian dari upaya menjaga budaya lokal.

"Bedug itu sebenarnya alat tabuh universal. Tak hanya di Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Tak hanya bentuknya, akan tetapi juga cara menabuhnya. Ini harus dilestarikan untuk menjaga budaya lokal," katanya, Senin (25/8) malam.

Bedug bisa digabung dengan alat seni lainnya, salah satunya rebana. “Tergantung kreativitas pelaku seninya. Di Madura, saya melihat kreativitas itu terlihat nyata dalam bentuk 'daul'," ujarnya.

Di Sumenep, kata dia, dirinya menyaksikan langsung latihan salah satu kelompok musik 'daul' di Kecamatan Dasuk.

"Dari 'daul' sudah terlihat ada kreativitas warga Madura pada umumnya dalam seni tabuh bedug. Ini hal yang positif bagi perkembangan seni dan budaya.

Tentunya harus dilestarikan sebagai bagian dari kebudayaan lokal," ucapnya.

Jabatin menjelaskan, bedug sebenarnya sudah ada sejak zaman prasejarah dan digunakan sebagai simbol kepercayaan, seperti doa untuk ritual kesuburun tanah dan perayaan panen.

"Di kalangan umat Islam, bedug juga populer, karena menjadi salah satu penanda masuknya waktu shalat. Seiring perkembangan zaman, bedug menjadi sarana ekspresi yang artistik yang dikolaborasikan dengan alat seni lainnya sebagaimana 'daul' di Madura," katanya.

Sementara Branch Manager Sampoerna Kretek, Ria Sutrisno menjelaskan, Sumenep menjadi salah satu lokasi kegiatan yang digagasnya, karena di Pulau Madura memiliki keunikan tersendiri dalam seni tabuh bedug.

"Ada 'daul' yang mampu menunjukkan kebersamaan bedug dengan alat-alat seni lainnya. Ini unik dan kami merasa wajib ambil bagian untuk melestarikannya dengan cara menggelar kegiatan," katanya. =ABD AZIZ/ANT

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 27 AGUSTUS 2014 NO. 0428 | TAHUN III

RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

MADURA

F

LP2SI Desak Penyelesaian Regulasi Perda Baca Alquran Klarifikasi dari Pemprov Jatim Seharusnya Dilakukan Sebelumnya PAMEKASAN - Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) Pamekasan kembali mendesak pemerintah daerah untuk segera menuntaskan regulasi dan mengeluarkan hasil kajian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap Peraturan Daerah (Perda) nomor 14 tahun 2014 tentang Keterampilan Membaca Alquran bagi Peserta Didik.

Ketua Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) Pamekasan, Moh. Zahid menyatakan tidak ada gunanya perda tersebut disahkan, tetapi belum bisa direalisasikan dengan alasanalasan tertentu.

Seharusnya, perangkat-perangkat pendukung terhadap realisasi perda tersebut, dilakukan jauh-jauh hari sebelum perda tersebut disahkan. Misalnya, draf perbub yang mengatur tin-

dak lanjut dari perda, termasuk pula klarifikasi dari Pemprov Jawa Timur, yang seharusnya dilakukan sebelum perda disahkan.

Sehingga tidak terkesan, perda tersebut terburu-buru disahkan, karena ingin memenuhi target tuntasnya pembahasan raperda menjadi perda yang direncanakan Badan Legislasi Daerah (Baleg) DPRD Pamekasan.

Padahal, perda tersebut di-

Seharusnya, perangkat-perangkat pendukung terhadap realisasi perda tersebut, dilakukan jauh-jauh hari sebelum perda tersebut disahkan. Misalnya, draf perbub yang mengatur tindak lanjut dari perda, termasuk pula klarifikasi dari Pemprov Jawa Timur, yang seharusnya dilakukan sebelum perda disahkan. harapkan semua pihak, agar segera direaisasikan pada tahun pelajaran 2014-2015 dan tidak ada lagi penundaan realisasi

CJH

Kuota Haji Bertambah 16 Kursi PAMEKASAN - Untuk keempat kalinya, Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan mendapatkan tambahan kuota calon jemaah haji (CJH), yang akan berangkat tahun 2014 ini. Pada gelombang V ini, Kemenag Pamekasan mendapat tambahan kuota sebanyak 16 kursi, atau lebih sedikit dari gelombang empat lalu yang mencapai 21 kursi.

Data pada Seksi Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan menyebutkan gelombang I kuota CJH Pamekasan sebanyak 568, namun yang melunasi Biaya Penyelanggaran Ibadah Haji (BPIH) hanya 488 orang. Pada penambahan di gelombang II kuota CJH Pamekasan sebanyak 80, namun yang melunasi BPIH 73 orang.

Di gelombang III tambahan kuota CJH Pamekasan sebanyak 56, namun yang melunasi BPIH sebenyak 52 orang.

Pada gelombang IV tambahan kuota CJH Pamekasan sebanyak 21, yang melunasi hanya 11 orang. Pada gelombang V dapat tambahan kuota sebanayak 16, yang pelunasannya masih akan berakhir pada 3 September mendatang.

Kepala Kemenag Pamekasan, Juhedi, melalaui Kepala Seksi Haji dan Umrah, Abdul Wafi mengatakan sesuai dengan ketentuan, mereka yang berhak memakai sisa kuota itu adalah CJH dengan nomor

porsi dibawahnya, yang diatur oleh Sistem Komputer Haji (Sikohaj).

“Kami kembali dapat tambahan kuota haji sebanyak 16 orang, yang nomor porsinya ada dibawah calon jemaah yang sudah tidak melunasi, karena pemberangkatan haji ini sudah diatur oleh sistem di Kanwil Kemenag Jawa Timur,” katanya.

Menurut Wafi, CJH yang mendapat sisa kuota tambahan di gelombang V akan diberangkatkan pada kelompok terbang (kloter) bagian terakhir, karena masih akan mengurusi perizinan berkunjung ke negara lain berupa paspor dan visa. Mengingat pemberangkatan secara nasional sudah akan dimulai pada tanggal 1 September mendatang.

Dengan bertambahnya 11 orang CJH yang telah melunasi BPIH pada gelombang IV, maka jumlah CJH yang sudah dipastikan berangkat seluruhnya berjumlah 650 CJH, belum termasuk CJH yang akan melunasi di gelombang V. “Calon jemaah yang tidak melunasi sekarang itu alasannya karena tidak siap, sebab waktu yang diberikan untuk pelunasan terlalu mepet, sehingga mereka (CJH) lebih memilih untuk berangkat di tahun berikutnya dengan kondisi yang sudah siap segalanya,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

perda hingga ke tahun pelajaran 2015-2016.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Yusuf Suhartono menyambut baik disahkanya menjadi Peraturan Daerah (Perda) nomor 14 tahun 2014 Tentang Keterampilan Membaca Alquran Bagi Peserta Didik. Tetapi, dimungkinkan tidak bisa diterapkan tahun ini karena pihak Disdik harus menyesuaikan dengan kurikulum yang ada.

Disdik, kata Yusuf, harus menyusun dengan baik strategi yang akan diterapkan, sehingga ia harus melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya kepala sekolah.

Disdik akan mencarikan format yang tepat untuk merealisasikan program tersebut. Sehingga, program tersebut berjalan

sesuai dengan harapan dan memiliki manfaat yang tinggi terhadap para pelajar Pamekasan.

Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum Pemkab Pamekasan, Nur Aini membenarkan perda tersebut untuk sementara waktu tidak bisa diterapkan, karena sesuai ketentuan perundang-undangan, perda tersebut belum diklarifikasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Nur Aini, tidak menyebutkan secara mendetail kewajiban klarifikasi perda ke Pemprov Jatim.

Termasuk target tuntasnya hasil klarifikasi Perda nomor 14 tahun 2014 Tentang Keterampilan Membaca Alquran Bagi Peserta Didik. ”Sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan, bahwa perda harus diklarifikasi,” jelasnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Majukan Kemenag Melalui Silaturahmi dengan Pensiunan

PAMEKASAN - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan menggelar Halal Bihalal Persaudaraan Pensiunan Kementerian Agama (P2KA), di Aula Kantor Kemenag setempat, Selasa (26/8) kemarin.

Kegiatan ini bertujuan untuk tetap menjaga silaturahmi dengan para mantan pejabat Kemenag setempat itu, tujuan lainnya adalah untuk tetap memberikan dukungan kemajuan Kemanag Pamekasan kedepan, mengingat para pensiunan tersebut pernah menjadi bagian terpenting di tubuh Kemenag setempat.

Dalam acara yang berlangsung dengan hikmat itu, selain dihadiri anggota P2KA Pamekasan, hadir juga Ketua P2KA Provinsi Jawa Timur, Drs. H. Raziqi, dan pejabat di lingkungan Kemenag setempat.

Kepala Kemenag Pamekasan, Juhedi mengatakan bahwa kegiatan tersebut digelar sebagai ajang silaturahmi antara pejabat yang masih aktif dengan para pensiunan, agar komunikasi terjaga dan dapat memajukan Kemenag bersamasama.

“Kami yang masih baru ini masih sedikit pengalaman dalam mengemban amanat ini, sehingga kami butuh sumbangan doa dan masukan dari para pensiunan yang lebih banyak pengalaman, agar Kemenag kedepannya semakin maju lagi,” katanya.

Lanjut Juhedi, anggota P2KA merupakan para senior yang pernah memberikan bimbingan dan arahan di saat pejabat yang masih aktif saat ini masih menjadi staf dulu. Sehingga dengan kegiatan tersebut, menjadi bentuk penghargaan dan penghormatan atas jerih payah para pensiunan saat menjabat di Kemenag. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

G

BAHAN BAKAR MINYAK

Haruskah Kelangkaan BBM Subsidi Terjadi?

KARNAVAL BUDAYA PAMEKASAN. Peserta mengikuti karnaval budaya di Kabupaten Pamekasan, Jatim, Minggu (24/8). Karnaval budaya yang diikuti ratusan pelajar tingkat SLTA dan umum itu dalam rangka memeriahkan HUT ke-69 Kemerdekaan RI.

Kekeringan Melanda Pendistribusian Air Sudah Terjadwal di PDAM PAMEKASAN - Bencana kekeringan menjadi agenda tahunan Kabupaten Pamekasan. Terjadi di setiap musim kemarau datang. Pada tahun 2014 ini sudah ada 10 kecamatan yang terdata tengah mengalami krisis air, akibat musim kemarau.

Berdasarkan data pengaduan yang diterima oleh Posko Pelayanan Kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan, 10 kecamatan yang terjadi kekeringan, yaitu Kecamatan Larangan, Proppo, Pasean, Pagantenan, Batumarmar, Waru, Palengaan, Pademawu, Kadur, dan di Kecamatan Tlanakan.

Dengan rincian, di Kecamatan Pademawu, terjadi di Desa Padelegan, Jarin, Baddurih, dan Majungan. Di Kecamatan Batumarmar di Desa Bangsareh, Bujur Barat, Bujur Timur, Bujur Tengah, dan Batu

Bintang. Di Kecamatan Palengaan di Desa Rekkerek dan Palengaan Daya. Di Kecamatan Pegantenan di Desa Pasanggar dan Tanjung.

Di Kecamatan Tlanakan di Desa Laranagan Tokol, Ceguk, Tlesah, dan Branta Tinggi. Di Kecamatan Larangan di Desa Larangan Luar dan Duko Timur. Di Kecamatan Waru di Desa Tampojung Guwa, Tampojung Pregi, Sumber Waru, Ragang, dan Tlonto Ares. Di Kecamatan Proppo di Desa Rangperang Daja dan Jembringin.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, Budi Iriyanto, melalui Kabid Kedaruratan dan Logis-

tik, Ibnu Hajar mengatakan sejuah ini kekeringan yang terjadi terdapat di 39 desa yang tersebar di 10 kecamatan, dengan kriteria kekeringan kritis.

“Sampai saat ini sudah ada 145 dusun yang mengalami kekekeringan kritis di 39 desa pada 10 kecamatan. Kebutuhan air di masyakarat yang paling kritis terjadi di wilayah pantura.

Kami trus berkoordinasi dengan PDAM untuk distribusi air gratis ke daerah kekeringan,” katanya.

Dijelaskan Ibnu, kriteria kekeringan kritis itu, antara lain keterpenuhan air di desa itu maksimal 10 liter saja per orang per hari, hanya untuk kebutuhan air minum dan memasak dengan jarak yang ditempuh masyarakat untuk mendapatkan air tersebut sejauh tiga kilometer lebih.

Lanjutnya, distribusi air bersih ke sejumlah daerah kekeringan saat musim kemarau ini, dilaku-

kan BPBD bersama PDAM sejak tanggal 15 Agustus lalu. Direncanakan distribusi akan berakhir pertengahan bulan Oktober, karena diperkirakan pada awal Oktober, di beberapa wilayah rawan kekeringan tersebut, sudah mulai turun hujan.

“Di PDAM sudah terjadwal mengenai pendistribusian air, pendistribusian dilakukan setiap hari secara bertahap. Dengan armada yang diterjunkan sebanyak 5 tangki, 1 unit milik BPBD dan 4 disediakan PDAM, yang armadanya sebagian menyewa milik swasta,” ungkapnya.

Dilihat dari luas daerah yang terjadi kekeringan, tahun ini bencana kekeringan mengalami penurunan dari tahun lalu. Tahun 2013, kekeringan terjadi di 113 desa yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Langkanya BBM bersubsidi, terutama premium, di sejumlah SPBU di Pamekasan dalam satu pekan terakhir ini, memang sebuah keharusan. Sebab kuota BBM bersubsidi ini secara nasional memang dikurangi. Jika sebelumnya kuoa BBM bersubsidi sebanyak 48 juta ton liter pertahun, kini hanya 46 juta ton liter pertahun. Karena itu, kuota yang 46 juta ton liter ini harus cukup selama satu tahun, yaitu untuk 2014 ini harus cukup sampai akhir tahun.

Kabag Perekonomian Pemkab Pamekasan, Moh. Hambali menyatakan untuk beberapa daerah sejak Januari lalu sampai Agutus ini, permintaan BBM bersubsidi cukup tinggi, maka pendistribusiannya mulai dikurangi oleh Pertamina. Tujuannya agar BBM bersubsidi untuk jatah daerah bersangkutan, bisa cukup sampai empat bulan ke depan. Kalau tidak diantisipasi demikian, bisa jadi BBM bersubsidi ini akan habis sebelum masuk Desember. Salah satu daerah yang mengalami ini adalah Pamekasan.

“Ya memang harus demikian. Untuk menyiasati kelangkaan, ya kembali kepada kesadaran masyarakatnya.

Untuk masyarakat mampu, alangkah baiknya membeli BBM non subsidi saja (pertamax atau bio solar). Karena sejatinya BBM subsidi itu hanya untuk golongan kurang mampu,” tutur Moh. Hambali kemarin (26/8).

Dia menambahkan, seandainya kalangan masyarakat mau menyadari untuk membeli BBM non subsidi, maka BBM subsidi ini dijamin tidak akan terjadi kelangkaan seperti sekarang.

Tapi yang terjadi sekarang di masyarakat, semuanya berebutan membeli BBM subsidi. Jika itu yang berebutan membeli adalah kalangan kurang mampu, wajar. Tapi orang-orang yang mampu juga ikut berebutan, bahkan ikut mengantre, untuk membeli BBM murah tersebut.

Sehingga tempat pengisian BBM non subsidi sepi. Jika ada hanya satu dua saja yang sadar untuk membelinya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

Penggunaan Anggaran PNPM Perlu Diawasi Untuk Generasi Sehat dan Cerdas Disiapkan Rp 6,8 M PAMEKASAN - Anggaran yang mengalir ke Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan ataupun perkotaan, juga PNPM Generasi Sehat dan Cerdas perlu diawasi secara maksimal penggunaannya oleh masyarakat. Sehingga program tersebut bisa terarah dan bisa dirasakan oleh masyarakat Pamekasan.

Pada tahun 2014 ini Kabupaten Pamekasan dari program PNPM Mandiri mendapatkan kucuran anggaran sebesar Rp 27,1 miliar. Anggaran tersebut paling banyak bersumber dari APBN kurang lebih Rp 26 miliar, sementara dari APBD Pamekasan hanya Rp1 miliar.

Anggaran tersebut mayoritas digulirkan untuk pembangunan fisik, baik berupa pelesengan, jalan poros desa ataupun pembangunan fisik lainnya, yang saat ini sudah berjalan dan bahkan ada program yang sudah mencapai 100 persen pekerjaannya. Di tengah perjalanan, ada kebijakan

program pengurangan anggaran yang bersumber dari APBN sebanyak 11,8 persen atau kurang lebih Rp 3 miliar. Sementara untuk PNPM Generasi Sehat dan Cerdas, pada tahun 2014 ini anggarannya senilai Rp 6,8 miliar yang dikucurkan untuk pendidikan dan kesehatan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Napemas-Pemdes) Pemkab Pamekasan, Masrukin mengajak masyarakat untuk menjaga dan mengawasi PNPM yang sudah berjalan di 12 kecamatan di Pamekasan. Karena pada dasarnya, kata Masrukin, program yang akan

dijalankan oleh pelaku PNPM, merupakan program usulan dari desa ataupun kelurahan. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan merupakan program yang lahir dari bawah. Tetapi, bukan berarti masyarakat tidak boleh mengawasi pelaksanaan kegiatan PNPM. Ia menambahkan, saat ini pihaknya tengah berusaha untuk mengupayakan bisa diterima dari perubahan anggaran keuangan (PAK) 2014, bisa menyiasati pengurangan anggaran yang bersumber dari APBN sebanyak 11,8 persen. Dengan demikian para pelaku PNPM tidak perlu lagi resah, karena semua program ham-

pir tuntas.

Mantan Kasatpol PP ini mengaku tidak mengetahui, alasan pemerintah pusat melakukan pengurangan terhadap anggaran PNPM yang bersumberi dari APBN. Yang ia ketahui, pengurangan anggaran tersebut berlaku secara nasional, sehingga, ia tidak bisa melakukan apa-apa.

Pada dasarnya Bapemmas-Pemdes kata Masrukin, hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengontrol terhadap pelaksanaan PNPM. Sementara yang mengerjakan sepenuhnya menjadi kewenangan pelaku PNPM. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

jenis bensin sudah hampir habis, Pertamina melakukan pengurangan kuota pengiriman BBM bersubsidi ke sejumlah SPBU di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Pamekasan. Sehingga Pemkab Pamekasan tidak perlu disalahkan dalam kelangkaan premium di Pamekasan.

Aparat yang memantau di setiap SPBU tersebut penting dilakukan oleh Pemkab Pamekasan, untuk mengantisipasi oknom masyarakat yang akan melakukan penimbunan terhadap BBM jenis bensin. Dengan demikian, distribusi BBM bisa disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut politisi PAN Pamekasan itu memang tidak mungkin meminta masyarakat mengurangi penggunaan BBM bersubsidi.

Tetapi apabila membatasi penggunaan saat memungkinkan. ”Misalnya jika biasanya bensin yang digunakan 1-3 leter, dibatasi hanya sampai 2 liter untuk roda 2, demikian pula untuk kendaraan roda 4 juga dibatasi,” ungkapnya.

SPBU di Kabupaten Pamekasan sudah tidak melayani BBM jenis premium, karena stoknya sudah habis. Sehingga pemilik kendaraan harus membeli bensin eceran.

Karyawan SPBU Jalan Raya Pamekasan-Sumenep, Moh. Salamun menyatakan BBM jenis premium sudah habis mulai

pukul 20.00 WIB, Senin malam, hingga Selasa siang. Itu dikarenakan terhambatnya pengiriman BBM bersubsidi ke SPBU di Pamekasan.

Ia juga belum mengetahui alasan pengurangan jatah BBM bersubsidi tersebut. Ia hanya bertugas melayani pembeli bensin sebagaimana ketentuan yang ada.

Jika hari-hari biasanya, SPBU tersebut bisa menampung bensin hingga 15 ribu liter dalam sehari semalam. Namun, setelah tersendatnya pengurangan BBM tersebut, pengiriman sudah mulai tidak menentu. Kadang berjumlah banyak, kadang pula sebaliknya.

Menurut Asisten Perekonomian Pemkab Pamekasan, Fadilah, kuota Pamekasan jenis premium sebanyak 35.488 kilo leter selama tahun 2014. Sementara realisasinya hingga bulan Agustus ini sudah melebihi kuota yakni 37.048 kilo leter.

Apabila terjadi kekurangan premium di sejumlah SPBU di Pamekasan, kemungkinan stok di masing-masing SPBU sudah habis. Karena, pertaminan dan pemerintah membatasi stok premium di seluruh SPBU di Pamekasan. “Selain disebabkan karena kekawtiran masyarakat akan kebutuhan premium, juga stok di masing-masing SPBU sudah habis,” katanya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

SPBU

Pemerintah Perlu Terjunkan Aparat

PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan bekerja sama dengan kepolisian atau Pol PP untuk mengawasi

pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pamekasan.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan sementara, Hosnan Ahmadi

mengakui kelangkaan BBM jenis bensin tidak hanya terjadi di Pamekasan, melainkan terjadi di seluruh Indonesia. Informasi yang diterimanya, kelangkaan tersebut terjadi karena stok BBM

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

I

BBM

Pembelian dengan Jeriken Perlu Dibatasi

PERTANYAKAN ANGGARAN KPU. Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berunjukrasa di depan kantor KPU Pamekasan, Jatim. Mereka menuntut transparansi anggaran KPU 2014, yang dinilai tidak wajar terkait bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp 24 miliar lebih dan peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih 2014 sebesar Rp 1.09 Miliar serta pembinaan SDM pelayanan dan administrasi kepegawaian komisioner KPU Pamekasan terseleksi sebesar Rp 482 juta lebih.

KPU Menguras Kas Negara Sebesar Rp 13,7 M Hamzah: Anggaran itu Tersimpan di KPPN Madura PAMEKASAN - Hingga 31 Juli, KPU Pamekasan telah menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 13,7 miliar, atau angka pastinya Rp 13.787.443.051. Ternyata angka yang besar ini hanya sebagian kecil saja, dari anggaran tahunan KPU Pamekasan. Dari data di Kantor KPU Pamekasan, anggaran tahunannya atau pagunya dalam setahun mencapai Rp 38 miliar, atau angka pastinya Rp 38.008.305.000.

Menurut Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah, anggaran itu tersimpan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madura, yang terletak di Jalan Jokotole Pamekasan. Termasuk sisa anggaran yang belum terpakai sebesar Rp 24,2 miliar, atau angka pastinya Rp 24.220.961.949, juga tersimpan di KPPN. Dia terangkan anggaran Rp 38 miliar itu tidak harus habis. Jika nanti di akhir tahun, atau tutup anggaran masih ada sisa dari anggaran atau pagu tahunan itu, akan dikembalikan ke kas negara. Karena itulah pihaknya menepis komentar yang mengatakan keuangan di KPU Pamekasan tidak jelas.

Segala pengeluaran di KPU ada bukti dan pertanggungjawabannya ke KPPN. Tidak ada sama sekali anggaran tak jelas atau fiktif di KPU. Jika ada anggaran tak jelas, tentunya akan dipertanyakan oleh pihak KPPN. Dan KPPN tidak bisa mencairkan dana

tersebut. Sebab untuk mengambil anggaran di KPPN itu, KPU tidak bisa seenaknya mengambil seperti mencairkan dana rekening di bank. Semuanya melalui aturan yang terstruktur dan jelas. Dia mencontohkan KPU membutuhkan dana untuk sebuah kegiatan.

Pertama, yang KPU lakukan adalah mengirimkan surat pengajuan terlebih dahulu ke KPPN, dengan maksud dan tujuan yang jelas, termasuk teknis penggunaan anggaran itu.

Setelah itu, menunggu persetujuan dulu dari pihak KPPN. Setelah KPPN menyetujuinya, baru KPU bisa mencairkan. Tidak selesai disitu. Setelah kegiatan itu dilakukan. KPU harus menyerahkan laporannya, semacam LPJ dari kegiatan dimaksud kepada KPPN. “Jadi penggunaan anggaran itu terus dipantau KPPN. Kami tidak bisa seenaknya dalam melakukan dan menggunakan anggaran tersebut. Semua penggunaannya, terkait

keuangan itu, ada laporannya yang jelas di KPPN,” ucap Moh. Hamzah kemarin (26/8).

Ditanya terkait besarnya anggaran yang telah digunakan, dipergunakan untuk apa saja?

Menurut Hamzah, anggaran yang terpakai besar karena KPU baru saja menggelar Pemilu. Yaitu Pileg pada April lalu, dan Pilpres pada Juli kemarin. Anggaran itu dipergunakan untuk KPU dan jajarannya, seperti PPK, PPS, KPPS, dan lain sebagainya. Termasuk honor mereka semua.

Juga segala kegiatan pra dan pasca Pemilu. Seperti untuk kegiatan bimtek para pelaksana, sosialisasi Pemilu, pembinaan SDM, dan banyak pos-pos lainnya.

Dia juga mencontohkan kegiatan lainnya, seperti adanya sedikit sengketa Pileg yang sampai ke Jakarta (MK). Juga adanya tim seleksi (Timse) KPU Pamekasan dan segala kegiatannya, dalam proses penggantian Komisioner KPU Pamekasan yang lama ke Komisioner KPU Pamekasan yang baru. Juga adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres kemarin, yang juga hingga ke MK. Segala sesuatunya tersebut adalah menggunakan anggaran di atas. Juga banyak kegiatan yang lainnya. Sayang, Hamzah tidak bersedia menjelaskan satu-persatu. =SUKMA FIRDAUS/RAH

PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, meminta pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) membatasi pemberian bahan bakar minyak (BBM) oleh warga yang menggunakan jerigen.

“Karena pembelian BBM dengan menggunakan jerigen ini yang menyebabkan persediaan bensin di SPBU cepat habis,” kata Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan Hambali kepada Antara per telepon di Pamekasan, Selasa malam.

Ia telah menyampaikan permintaan itu saat menggelar rapat koordinasi dengan Pertamina, yang digelar pemkab bersama para pemilik SPBU di Pamekasan, Senin (25/8).

Menurut Hambali, warga yang hendak melakukan pembelian BBM dengan menggunakan jerigen hendaknya menunjukkan surat izin usaha.

Sebab dengan cara seperti itu, maka distribusi BBM kepada masyarakat juga jelas.

“Mereka yang memiliki surat izin pembelian, kan yang jelas BBM yang dibeli itu akan dijual lagi, bukan ditimbun,” kata Hambali.

Sebenarnya, kata dia, pola pembelian dengan menunjukkan surat izin usaha bagi warga yang hendak melakukan pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan jeriken itu sudah lama diberlakukan.

Akan tetapi, sejauh ini belum diterapkan secara maksimal oleh pengelola SPBU yang ada di Pamekasan. Sehingga, semua orang bisa membeli BBM dengan menggunakan jeriken, kendatipun bukan pedagang bensin eceran. “Berdasarkan pengalaman sebelumnya, saat saya menjadi camat, surat izin usaha itu baru diberlakukan saat terjadi kelangkaan akibat lambatnya pengiriman BBM seperti sekarang ini,” terang Hambali.

Padahal, idelanya, kata dia, itu hendaknya diberlakukan seterusnya sehingga jika ada penguragan distribusi BBM seperti sekarang ini, pihak SPBU sudah terbiasa hanya melayani pembelian BBM bagi warga yang bisa menunjukkan izin usaha.

Berdasarkan pantauan yang dilakukan pemkab di sejumlah SPBU di Pamekasan, distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Pamekasan hingga kini masih

lancar, kendatipun memang ada beberapa SPBU yang sempat kehabisan stok, namun kini sudah teratasi. “BBM juga masih tersedia, sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dan tidak ada kelangkaan,” katanya menjelaskan.

Sementara, terkait dengan banyaknya antrean kendaraan bermotor di berbagai SPBU di Pamekasan sejak Pertamina melakukan pengaturan distribusi BBM bersubsidi, menurut Hambali itu hanya bentuk kepanikan warga. “Mereka khawatir BBM habis, padahal jatah distribusi sudah sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat,” katanya menambahkan.

Padahal, idelanya, kata dia, itu hendaknya diberlakukan seterusnya sehingga jika ada penguragan distribusi BBM seperti sekarang ini, pihak SPBU sudah terbiasa hanya melayani pembelian BBM bagi warga yang bisa menunjukkan izin usaha.

Hambali juga menambahkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Polres Pamekasan mengantisipasi kemungkinan adanya aksi penimbunan BBM bersubsidi itu.

Manurut Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman, saat ini Polres Pamekasan telah memerintahkan personelnya melakukan pengamanan di semua SPBU yang ada di Pamekasan.

“Tujuannya agar tidak terjadi pelanggaran ataupun aksi penimbunan terhadap BBM bersubsidi ini,” terang Kapolres.

Polisi, kata dia, menerapkan dua pola pengamanan, yakni pola pengamanan terbuka dan pola pengamanan tertutup. Pola pengamanan terbuka dilakukan oleh petugas berpakaian seragam, sedangkan pola pengamanan tertutup dilakukan oleh petugas berpakaian premen.

“Dan Alhamdulillah, sejauh ini aman-aman saja dan tidak ditemukan adanya upaya penimbunan oleh masyarakat,” terang Nanang Chadarusman. =ANT/RAH

Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

RABU 27 AGUSTUS 2014 No. 0428 | TAHUN III

RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

MADURA

J

Mobdin Belum Dikembalikan Sekretariat Dewan Bakal Jemput Paksa Sampang - Sedikitnya tiga dari 17 mobil dinas DPRD Kabupaten Sampang, hingga Selasa (26/8) sekitar pukul 13.00 Wib belum dikembalikan ke Sekretariat DPRD Sampang.

Ketiga jenis kendaraan operasional wakil rakyat tersebut di antaranya, satu mobil jenis Suzuki Carry dan dua mobil jenis Nissan X-Trail.

Semestinya, pengembalian dilakukan sebelum pelaksanaan pelantikan anggota DPRD baru pada Senin kemarin.

Sekretaris DPRD Sampang Sudarmanto mengatakan, anggota dewan periode 2009-2014 yang belum mengembalikan mobil dinas hingga (26/8) pukul 17.00 Wib, pihaknya terpaksa akan menjemput paksa.

“Sampai sekitar pukul 13.00 Wib ada tiga yang belum mengembalikan, kalau tidak dikembalikan sampai batas waktu Selasa (26/8) akan kita jemput paksa,” ucapnya.

Dirinya menjelaskan, dari tiga anggota dewan yang belum dikembalikan, satu di antaranya yang digunakan Wakil Ketua DPRD Sampang Kian Santang. “Termasuk beliau belum mengembalikan, mobil jenisnya Nissan X-Trail, untuk nama de-

Salah satu mobil dinas (modin) DPRD Sampang yang telah dikembalian terparkir di halaman kantor DPRD, Selasa (26/8) sekitar pukul 13.00 Wib.

wan lainnya cari tahu dulu,” jelasnya.

Ketika dikonfirmasi kembali sekitar pukul 17.00 Wib, Sudarmanto mengaku sudah ada satu mobil dinas yang telah dikembalikan. Artinya, masih ada dua kendaraan operasinal DPRD belum

dikembalikan.

Dirinya menambahkan, sejauh ini pihaknya sudah melayangkan surat sejak awal bulan kepada pimpinan komisi dan fraksi di DPRD Sampang yang mendapatkan jatah mobil dinas. Hal ini dilakukan, agar wakil rakyat ter-

hormat segera mengembalikan sebelum pelantikan.

“Masih sisa dua yang belum mengembalikan, mobil dinas jenis Suzuki Carry sudah dikembalikan sama yang bersangkutan,” tuturnya dengan menutupi nama anggota DPRD yang ber-

sangkutan.

Terpisah, saat dikonfirmasi melalui saluran telepon Wakil Ketua DPRD Sampang, Ach Kian Santang belum bisa memberikan keterangan. Pasalnya, nomor yang biasa digunakan tidak aktif. =RYAN HARIYANTO/MK

PEMERINTAHAN

Pendaftaran CPNS Mulai 27 Agustus Sampang - Pendaftaran rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara online di lingkungan Pemkab Sampang dibuka mulai 27 Agustus 2014, kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Slamet Terbang.

“Ini sesuai dengan surat resmi yang disampaikan BKD Provinsi Jawa Timur kepada BKD Sampang, beberapa hari lalu,” katanya di Sampang, Selasa (26/8).

Ia menjelaskan, isi surat yang disampaikan BKD Jatim tersebut menjelaskan bahwa jatah formasi CPNS yang hendak direkrut pada rekrutmen CPNS kali ini sebanyak 64 orang.

Dalam surat itu, sambung Slamet juga dijelaskan bahwa situs pendaftaran tes CPNS online

Situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) merilis bahwa pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014 akan dibuka mulai tanggal 20 Agustus hingga 3 September 2014

baru bisa diakses mulai 26 Agustus 2014. “Jadi berdasarkan surat yang kami terima itu, hari ini sudah bisa diakses,” katanya.

Menurutnya, pendaftaran tes CPNS secara online tersebut akan berlangsung hingga hingga 4 September 2014 melalui situs “www. panselnas.menpan.go.id” dan “www.sscn.bkn.go.id”.

Slamet menjelaskan, pendaftaran tes rekrutmen CPNS online itu memang berisiko sering terjadi gangguan, mengingat warga yang mengakses halaman situs itu dipastikan banyak, karena ketentuan pendaftaran melalui online itu berlaku secara nasional.

Disamping itu, Slamet juga mengingatkan agar warga yang hendak mendaftar sebaiknya

lebih berhati-hati, sehingga tidak ada yang data-data isian pada pendaftaran itu yang salah.

“Jika data salah, tidak akan bisa diulang lagi, makanya, kami meminta agar calon pendaftar sebaiknya ektra hati-hati,” saran Slamet.

Sementara terkait isu yang berkembang di masyarakat bahwa mereka yang akan lulus tes rekrutmen CPNS ini yang memberikan uang suap kepada oknum pemkab, menurut Kepala BKD Slamet Terbang, itu isu yang tidak benar.

“Semua tahapan dalam tes rekrutmen CPNS itu dari pemerintah pusat dan dilakukan secara online, sehingga tidak masuk akal apabila masih ada praktik KKN,” katanya. =ABD AZIZ/ANT

Sampang

KORAN MADURA

RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

K

PELAKSANAAN HAJI

6 Kuota CJH Tambahan Diperuntukkan Lansia SAMPANG- Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Sampang mendapat jatah kuota tamabahan untuk calon jemaah haji (CJH) 2014 yang sudah lanjut usia (lansia) dengan rentang umur 76 tahun ke atas. Itu berdasarkan surat pemberitahuan dari Kanwil Kemenag Jatim.

Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Sampang H Holil membenarkan jika pemberangkatan CJH tahun ini ada penambahan lansia yaitu

rata-rata berumur 89 tahun.

Pihaknya mengetahui setelah mendapat email dari Kemenag Kanwil Jatim, Senin (25/8) malam.

“Kami telah memberitahukan kepada enam orang yang bersangkutan. Dalam waktu dekat CJH tambahan tersebut akan dipanggil untuk sosialisasi segala persiapan yang harus dilakukan,” tuturnya, Selasa (26/8).

Holil juga menjelaskan bahwa pemberangkatan enam

lansia tersebut berada di kloter terakhir yang diperkirakan setelah September. Karena sifatnya dadakan bimbingan manasik haji akan dilakukan secara kilat oleh kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH). Menurutnya, bimbingan yang akan diikuti enam CJH lansia itu dipastikan berlangsung kilat dan dipastikan porsi bimbingan tidak akan sama dengan 322 CJH reguler yang ditentukan sejak awal. Untuk CJH yang ditentukan sejak awal mendapat

“Besok kita rapat, lusa kita panggil mereka sehingga ketahuan masuk KBIH mana. Untuk cjh reguler dilakukan bimbingan tiga kali sejak Juni hingga menjelang pemberangkatan, sedangkan untuk yang dadakan hanya dilakukan sekali saja,” jelasnya.

Selain itu Holil mengaku bahwa dirinya tetap memastikan tidak akan menyulitkan baik bagi enam cjh lansia maupun jamaah reguler saat pelaksanaan ibadah haji nantinya. Sebab jamaah nantinya akan dibimb-

ing oleh pembimbing haji mengenai amalan wajib maupun sunahnya.

“Hingga pemberangkatan ada waktu sebulan untuk bimbingan dan persiapan yang lain.

Dan kami sudah memberitahukan terkait pelunasan enam cjh lansia tambahan tersebut pada pihak bank Muamalat Indonesia, BRI dan BPD sebab Informasi pelunasan terakhir yaitu tanggal 28 Agustus ini,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

RELOKASI PEDAGANG PASAR

Rp 2 M Lebih Baik untuk Rehab Sampang - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sampang Aulia Rahman menentang rencana Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan relokasi sementara bagi pedagang Pasar Srimangunan Sampang di Blok C. Pemkab Sampang diminta berpikir matang sebelum melakukan relokasi sementara bagi pedagang dengan biaya hingga Rp 2 miliar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang. “Itu harus dipikirkan secara benar dan matang,” ucapnya.

Katanya, pemkab dalam merencanakan relokasi sementara bagi pedagang akan melakukan penunjukan langsung (PL) terhadap CV yang akan memborong pembangunan lapak dan kios sementara.

Kata Aulia Rahman, semestinya Pemkab sebelum melakukan penunjukan mengetahui track record rekanan CV yang akan memborong pembangunan relokasi sementara itu. “Harus tahu latar belakangnya CV ini, dulu pernah mengerjakan proyek pembangunan yang mana dan seperti apa kerjanya, ini harus tahu Pemkab,” katanya.

Selain itu, alangkah baiknya anggaran itu digunakan untuk rehabilitasi blok C secara bertahap. “Daripada dijadikan sebagai biaya relokasi sementara, mend-

ing untuk rehab dengan bentuk permanen, kalau hanya membangun rencana relokasi sementara bagi pedangang dengan anggaran dua miliar,” tuturnya.

Diketahui, Pemkab Sampang dalam melakukan relokasi sementara bagi pedagang bisa melakukan penunjukan langsung kepada rekanan CV. Itu berdasarkan, pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang pemkab bisa melakukan PL terhadap rekanan untuk merelokasi pedagang yang dalam kondisi darurat.

Sebelumnya, Kepala BPBD sampang Wisnu Hartono menerangkan, nasib pedagang pasca kebakaran di Pasar Srimangunan 11 Agustus akan dibuatkan bangunan yang berbahan papan tripleks.

“Akan ditempatkan di blok A hanya sementara, pembangunan kios dan lapaknya terbuat dari bahan tripleks, tetapi masih belum tahu PL untuk CV apa, kita kan mengacu kepada Perpres dimana Pemkab bisa memakai sistem penunjuk langsung dalam kondisi darurat,” katanya. =RYAN HARIYANTO

Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur saat melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab kebakaran yang terjadi di Pasar Srimangunan (12/8). Hingga saat ini, hasil penelitian asal muasal terjadinya kebakaran tersebut belum keluar.

L

Sampang

KORAN MADURA

RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

Laptop dan TV Raib di Ruang Wakil Ketua DPRD SAMPANG- Hari pertama masuk kerja pasca pelantikan anggota DPRD Sampang Periode 2014-2019, ada insiden mengejutkan di ruangan wakil ketua DPRD Kabupaten Sampang, dimana barang inventaris berupa Laptop dan TV tiba-tiba raib. Beberapa dokumen penting juga raib beserta rak buku yang biasa berada di ruangan tersebut.

Hanya ada asbak rokok yang masih tersisa.

Wakil Ketua 1 DPRD Sampang sementara Moh Nasir menuturkan jika ruangan yang akan ditempatinya terdapat beberapa inventarisir serta beberapa fasilitas kantor lainnya. Akan tetapi, setelah dirinya memasuki ruangan tersebut pihaknya merasa terkejut karena kondisi ruangannya terlihat ala kadarnya. “Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kesekretariatan, ruangan ini tersedia leptop, televisi dan rak buku. Tapi

kenyataannya hanya sebatas ini,” tuturnya kepada wartawan sambil menunjukkan laci kosong di ruangannya, Selasa (26/8).

Bahkan Nasir mengatakan, selain banyak fasilitas ruangan yang hilang, dirinya mengaku belum mendapat jatah mobil dinas lantaran masih digunakan oleh mantan Wakil Ketua DPRD Sampang Kian Santang. “Mobil dinas juga belum ada, namun saya masih punya mobil pribadi untuk saya

TUNJUKKAN. Moh Nasir, Wakil Ketua sementara DPRD Kabupaten Sampang saat memperlihatkan isi laci diruangannya, Selasa (26/8).

pakai sementara, informasi dari Sekertaris Dewan akan dikembalikan hari ini,” ungkapnya.

Sekretaris DPRD Kabupaten Sampang Sudarmanto saat ditanya mengenai tidak adanya sejumlah inventaris di ruangan Wakil Ketua Dewan menerangkan, bahwa pihaknya akan menanyakan kepada mantan wakil ketua dewan yang lama. “Nanti kami konfirmasi kepada wakil dewan sebelumnya. Nanti juga akan ada serah terima jabatan,” terangnya.

Sementara mantan Wakil Ketua DPRD Sampang Kian Santang saat dikonfirmasi melalui saluran telepon beralasan masih sibuk dan berada diluar kota, sehingga tidak bisa memberikan penjelasan lebih jelas. “Saya masih sibuk di Surabaya, nanti saya hubungi lagi,” singkatnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

PPI Camplong

Aktivis LSM Nilai Ada yang Tidak Beres PPI CAMPLONG. Tempat pelabuhan pelelangan ikan di Camplong yang masih menyimpan problematika, Selasa (26/8).

SAMPANG- Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) di Kecamatan Camplong yang hingga kini pembangunannya masih jeda terus mendapat sorotan. Apalagi satutusnya sampai saat ini masih belum jelas. Dan saat ini sedang terjadi konflik terkait kelanjutan kontrak PPI yang dis-

ewakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang kepada PT Sampang Sarana Shorbase (SSS).

Informasi yang berhasil dirangkum Koran Madura, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) menyewakan PPI kepada PT SSS, yakni salah satu anak pe-

rusahan PT GSM yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten Sampang. Harga sewanya setiap tahun senilai Rp 430 juta.

Kerja sama kontraktual yang dilakukan oleh DKPP dengan PT SSS itu dinilai janggal karena oleh PT SSS kembali disewakan kepa-

da pihak ketiga, yaitu PT Santos.

Hal itu membuat aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) angkat bicara. Mereka menilai ada yang tidak beres dalam praktik sewa-menyewa tersebut.

Ketua LSM Pemuda Bahari Nusantara Moh Salim meminta Pem-

kab Sampang menghentikan kontrak penyewaan lahan PPI tersebut.

Sebab menurutnya, ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan dengan disewakannya lahan PPI kepada Santos membuat masyarakat nelayan di sekitarnya tidak dapat menikmati kegunaan PPI. ”Saya berharap Pemkab Sampang menghentikan kontrak penyewaan PPI kepada PT Santos dan mengembalikannya kepada fungsi dasar PPI. Selanjutnya Pemkab harus serius dalam mengawal pembangunan PPI, sebab selama ini Pemkab tampak kurang serius. Sehingga PPI tidak bisa segera dinikmati manfaatnya oleh nelayan,” tegasnya, Senin (26/8).

Sementara kepala dinas DKPP Sampang Sri Handoyo Sudono saat dikonfirmasi di ruangannya tampak berbeli-belit tanpa memberikan kejelasan yang pasti terkait kejelasan PPI di Camplong. “Tanya ke pak Mahfud (Kabid Kelautan) aja ya, dia yang lebih tahu soal itu, sebab datanya ada di dia (Mahfud),” tuturnya singkat.

Sementara Kabid Kelautan DKPP tidak bisa dikonfirmasi pada waktu yang bersamaan, Mahfud tidak ada di meja kerjanya disebabkan tugas dinas ke luar kota. Bahkan dihubungi via telepon selulernya tidak ada jawaban meski nada deringnya aktif. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

RABU 27 AGUSTUS 2014

RABU 27No. AGUSTUS 2014||TAHUN No. 0428 |IIITAHUN III 0428

TINDAK KEJAHATAN

Bupati Siapkan Barisan

BANGKALAN Maraknya tindak kejahatan yang mengganggu wilayah Bangkalan seharusnya membuat Bupati Bangkalan tidak tinggal diam.

Sebab kejahatan yang terjadi sangat meresahkan masyarakat. Itu juga sangat berdampak buruk pada stabilitas perekonomian masyarakat. Selain itu, dampak sosial yang dirasakan masyarakat selama ini dalam kekhawatiran.

Jika terus dibiarkan, tentunya hal itu dapat mengganggu proses pemerintahan yang ada.

Untuk itu pihaknya akan melakukan kerjasama dengan aparat keamanan.

Bahkan kalau personel kepolisian masih mengalami kekurangan di lapangan, pihaknya mengaku siap untuk membantu tugas kamtibmas.

“Kalau diperlukan untuk menjaga situasi keamanan, kami punya dishubkominfo dan Satpol PP. Kami siap membantu keamanan masyarakat Bangkalan,” kata Bupati Bangkalan, RK Makmun Ibnu Fuad, kemarin (26/8).

Menurutnya, tingginya tingkat kejahatan berdampak pada keamanan masyarakat. Sebab masyarakat akan selalu dihantui rasa ketakutan dalam mengerjakan aktivitas kerjanya. Hal itu pasti berpengaruh juga terhadap kepemimpinan Bupati.

Dia menambahkan sebenarnya tugas mengenai keamanan bukan hanya milik aparat kepolisian, tetapi masyarakat juga harus mengawal dan berpartisipasi. Oleh karena itu, pihaknya mengaku akan melakukan rembuk dengan muspika dan seluruh jajaran muspida, agar bisa menciptakan kamtibmas.

“Tindak kejahatan di Bangkalan jangan terus berkembang. Di samping aparat harus cepat dan tanggap menangkap setiap pelaku kejahatan,” harapnya. = MOH RIDWAN/RAH

ANTRE. Para pedagang bensin eceran mengantre untuk pengisian BBM jenis premium di SPBU Kabupaten Bangkalan, Selasa (26/8).

doni heriyanto/koran madura

Langkanya BBM Kian Terasa Bensin Eceran Merangkak Naik BANGKALAN – Dampak langkanya BBM yang terjadi dalam beberapa hari ini mulai terasa. Di sejumlah tempat sudah mulai ada kenaikan harga bensin eceran.

Kebijakan pengurangan jatah premium dari Pertamina kepada sejumlah singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Kabupaten Bangkalan menjadi berkah dan dimanfaatkan oleh pedagang bensin eceran.

Para pedagang bensin eceran menaikkan harga bensin eceran yang dijualnya. Bila dalam kondisi normal harga bensin di tingkat pengecer Rp7 ribu per liter, kali ini harga bensin eceran naik menjadi Rp 8 ribu per liter. Padahal, pemerintah belum menaikkan harga bensin.

Pedagang beralasan menaikkan harga bensin eceran karena sulit untuk mendapatkan bahan bakar tersebut. Apalagi penjual eceran itu harus rela antre

berjam-jam di SPBU supaya bisa ke bagian beli bensin. Akibat sulitnya membeli bensin, sehingga harga bensin eceran dinaikkan Rp1.000 per liter pada pembeli.

Bila sebelumnya harga bensin eceran Rp 7 ribu per liter, sekarang menjadi Rp 8 ribu per liter.

"Saya terpaksa Mas, menaikkan harga karena saya harus antre lama dan kadang tidak kebagian bensin di SPBU. Ini hitung-hitung sebagai uang lelah.

Tidak hanya saya yang menaikkan harga eceran, tapi pedagang yang lain juga menaikkan harga eceran," jelas Jumainah (50), warga Junok, salah satu penjual bensin eceran.

Salah seorang pengendara motor yang membeli bensin eceran, Agus Jamaluddin, (25), warga

Perumahan Griya Abadi Bangkalan, mengaku kaget dengan naiknya harga bensin eceran tersebut. Pasalnya, pemerintah belum menaikkan harga BBM. "Tadi, saya beli bensin eceran ternyata harganya sudah naik.

Tahu begitu saya beli di SPBU, walaupun harus antri. Kami meminta pada pemerintah supaya menyelesaikan persoalan BBM ini. Kasian masyarakat harus antre di SPBU," terang Agus Pantaun Koran Madura di sejumlah SPBU setempat, terjadi antrean panjang untuk mengisi bahan bakar. Terutama, pembelian bensin memakai jerigen.

Mereka tak mengenal lelah, bahkan terik matahari yang begitu menyengat tak membuat surut agar mendapatkan BBM. Antrian yang begitu panjang belakangan ini, tak luput dari perhatian Kapolda Jawa Timur.

Guna menjaga keamanan dan ketertiban di SPBU). Sebab, Polres Bangkalan, diintruksikan untuk mengerahkan personilnya untuk

melakukan pengamanan. Pengamanan ini sebagai bentuk antisipasi untuk mengantisipasi tindakan penimbunan BBM. "Dalam pengamanan ini, masing-masing SPBU, akan di amankan 4 anggota terbuka dan 2 anggota tertutup, termasuk menjaga ketertiban antrian. Terlebih, mengantisipasi penimbunan, kami berhasil mengungkap kasus penimbunan BBM sebanyak 24 ton di Trenggalek,." terang Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Ungguh Cahyono.

Menurut Unggung, pengamanan tersebut diprioritaskan di wilayah yang mengalami pembatasan SPBU. Dari 835 SPBU se- Jawa Timur hanya 42 SPBU yang mengalami pembatasan.

Pihaknya, berharap pastisipasi masyarakat untuk memberikan informasi apabila ada tindakan penimbunan di wilayahnya.

"Itu upaya kami, dengan harapan masyarakat juga harus bekerja sama," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

Plafon SDN Longkek 4 Ambruk Seharusnya Segera Dilakukan Rehabilitasi BANGKALAN - Ambruknya plafon ruang kelas di SDN Longkek 4, kecamatam Galis, cukup mengenaskan.

Anehnya, sejak ruang kelas itu dibangun belum pernah dilakukan rehabilitasi. Tentunya, hal itu membuat para siswa merasa ketakutan saat proses belajar mengajar.

Bahkan, ada sebagian plafon yang masih disangga kayu, karena khawatir jatuh tiba-tiba. Seharusnya rehabilitasi kerusakan di sekolah tersebut segera diperbaiki agar menciptakan rasa aman bagi seluruh muridnya.

moh ridwan/koran madura

RUSAK. Kondisi plafon sekolah yang ambruk di SDN Longkek 4.

Lamanya usia gedung yang dibangun, membuat plafon banyak yang rusak. Para wali murid dan masyarakat mendesak supaya gedung ini segera diperbaiki, supaya siswa bisa belajar dengan tenang tanpa dihantui rasa takut plafon akan ambruk.

"Ruang kelas yang ditempati memang sudah tidak layak dipakai. Padahal, anggaran untuk pendidikan paling besar yang dikucurkan. Kenyataannya, tidak bisa mengubah kondisi gedunggedung sekolah. Semakin jelas ketidakprofesionalan dinas pendidikan," kata Syukur, Direktur Madura Coruption Watch (MCW), kemarin (26/8).

20 persen anggaran APBN dikucurkan untuk pendidikan, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah pendidikan. Ada kesalahan pada struktur pemerintah daerah, kare-

na belum bisa memfasilitasi kebutuhan di sekolah. Apalagi, gedung merupakan hal yang paling fatal.

Salah satu gedung SD yang tidak layak dipakai yakni SDN Longkek 4, Galis. Di sekolah tersebut plafonnya sudah berjatuhan. Lucunya tidak segera dilakukan rehab.

Pihaknya kawatir jika itu terus dibiarkan akan memakan korban pada siswa. Meski diberi penyangga, itu sifatnya hanya sementara.

Mestinya gedung itu secepatnya direhab atau dibangun. Apalagi, anggaran pada tahun 2014 ini, alokasinya mencapai Rp 43 milyar melalui DAK. "Sekolah-sekolah yang kondisinya parah, seharusnya mendapat priorotas. Untuk SDN Longkek 4 bisa secepatnya diperbaiki." ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdik

Bangkalan, Bambang Budi Mustika menyatakan, sekolah yang parah akan mendapatkan prioritas. Proyek RKB 2014 baru bisa dilaksanakan pada September dikarenakan juklak dan juknisnya baru turun pada bulan maret.

Setelah itu, kabupaten/kota baru melakukan penyusunan jadwal pemetaan, kelayakan sekolah, dan perencanaan sekolah.

Proyek Ruang Kelas Baru (RKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) seluruhnya mencapai Rp 43,4 milyar. Dana sebesar itu akan dilokasikan pada 80 lembaga sekolah yang tersebar di 18 kecamatan. Dengan rincian 39 SD, 27 SMP, 5 SMA, dan 9 SMK. Proyek RKB tersebut, terdiri atas pekerjaan fisik dengan total nilai Rp 22,8 miliar, peningkatan kualitas berupa pengadaan buku senilai total Rp 9,1 miliar, dan pengadaan alat kelengkapan sekolah sebesar total Rp 11,5 miliar.

Bentukan RKB tiap sekolah bervariasi tergantung faktor kerusakan dan kebutuhan sekolah. Ada rehab sedang dan rehab berat.

"Setiap sekolah pastinya berbeda-beda, karena proses rehab itu berdasarkan tingkat kerusakan. Tinggal menyesuaikan saja," jelasnya. = MOH RIDWAN/RAH

KASUS GEGER

Kapolda Jatim Kerahkan Dua Tim BANGKALAN - Kasus pembunuhan terhadap Ruspandi (21,) warga Desa Paseseh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Minggu (24/8) sekitar pukul 19.00 wib waktu lalu, diam-diam menyita perhatian Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Unggung Cahyono. Setidaknya, dalam upaya mengungkap peritiwa tragis tersebut dua tim dari Polda dikerahkan untuk memburu pelaku yang sampai saat ini masih misterius. Apalagi dari tempat kejadian perkara (TKP) ditemukan anak peluru timah.

Berdasarkan hasil identivikasi tim laboratorium forensik (Tim Labfor) Polda Jatim, senjata api (senpi) yang dipakai pelaku diduga kuat hasil rakitan, bukan kategori senpi organik. Hal itu,

bisa dilihat dari proyektil peluru yang ditemukan di dalam mobil, tidak memiliki alur. Sebab, jika senpi organik, peluru yang dimuntahkan terdapat bekas alur.

Ditemukannya peluru itu, dijadikan sebagai alat bukti dalam mengungkap kasus tersebut.

"Berdasarkan hasil tim labfor, senpi yang dipakai pelaku jenis rakitan, sebab tidak ada alur dan galangan pada proyektil peluru yang ditemukan," terang Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Unggung Cahyono pada wartawan saat dikonfirmasi di Polres Bangkalan.

Menurut Unggung kasus pembunuhan ini menjadi atensi dari polres Bangkalan. Jajaran Polda juga membantu agar kasus tersebut segera terungkap. Pihaknya akan menerjukan personil dari

Tim Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) dibawah naungan Direktorat Reskrim umum (Dirresmum) Polda Jatim serta tim Labfor. Mereka ditugaskan membantu Polres Bangkalan untuk mengungkap kasus yang menggegerkan warga Kecamatan Geger.

"Motif dari kasus pembunuhan ini belum diketahui, kita masih menyelidiki. Penyidik juga sudah memeriksa saksi mata.

Kami berharap kasus pembunuhan ini segera terungkap dan pembunuhnya ditangkap, kami juga melakukan pengejeran terhadap dua orang yang melarikan diri saat bersama korban di mobil," ucapnya.

Sekedar mengingatkan kembali, Ruspandi (21) warga Desa

doni heriyanto/koran madura

MENJELASKAN. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Unggung Cahyono saat menjawab pertanyaan awak media seputar kasus pembunuhan di Bangkalan.

Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi, ditemukan tewas mengenaskan bersimbah darah akibat tusukan benda tajam di dalam mobil avanza nopol M 832 HB di Desa Geger, Kecamatan Geger waktu lalu. Pria yang dikenal

sebagai "bos junior" ini diduga menjadi korban pembunuhan orang tak dikenal. Korban menderita luka dibahu bagian kanan, lengan kanan dan kiri dan luka tusukan di perut. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Komunitas

Bangkalan OO

KORAN MADURA

RABU 27 AGUSTUS 2014

RABU 27No. AGUSTUS 2014||TAHUN No. 0428 |IIITAHUN III 0428

BERKUMPUL. Komunitas Kajian Peduli Masa Depan Pemuda (KPMDP) saat mempersiapkan materi untuk kajian di media sosial.

doni heriyato/koran madura

Diskusi di Dunia Maya Juga Bisa Mencerdaskan Dalam kehidupan sosial, tentu perlu memiliki wawasan yang luas, setidak-tidaknya agar tidak ketinggalan informasi. Sebab itulah seseorang perlu memiliki kawan diskusi, yang bisa diajak sering berkumpul dalam pergaulan sehari-hari. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, diskusi tidak hanya bisa dilakukan di darat, namun juga diskusi dengan memanfaatkan hubungan sosial yang tanpa batas, sehingga hubungan sosial pun tak terbatas hanya yang ada di lingkungan tempat tinggal, misalnya. Kondisi demikian yang dilakukan oleh Komunitas Kajian Peduli Masa Depan Pemuda (KPMDP).

Selain melakukan kajian di dunia nyata, mereka juga menyediakan wadah di dunia maya. Dunia maya, untuk ajang diskusi kepada lawan bicara yang lebih banyak, sehingga gagasangagasan dapat terpenetrasi dengan pandangan-pandangan masyarakat luas lainnya. Segala problematika terbaru selalau menjadi bahan dalam diskusi tersebut, namun tetap mengedepankan etika.

"Kita memang sengaja membuka di dunia maya juga, karena secara nyata anggota sangat terbatas. Dengan dunia maya, banyak sekali yang ikut serta dalam

membedah topik yang diangkat," ujar Ketua KPMDP Bangkalan, Rizky Salim.

Khususnya forum diskusi politik, komunitas yang berdiri sejak 2013 lalu itu dijadikan ajang pengembangan wawasan yang kritis dan solutif, agar membawa pemuda menjadi generasi perubahan di masa depan dan agar bisa menciptakan masyarakat yang pintar juga tidak terbelengu oleh penyalahgunaan media yang akhir-akhir ini sering terjadi (pembentukan persepsi).

"Kita lihat para pengamat di media saat ini hanya jag-

onya kritik dan kritik, bila tidak sesuai dengan pendapatnya lalu dikritisi, tapi satu pun tidak ada solusinya. Kalau pun ada hanya solusi mentah, sedangkan solusi haruslah dipikirkan secara matang, semua aspek dan dampak positif maupun negatifnya juga dipikirkan, agar tidak menjadi materi mentah," paparnya.

Menurutnya, bila ada pembahasan permasalahan hukum yang sudah rusak, ia bersama anggota memikirkan apa solusinya.

Misalnya di lembaga legislatif dan yudikatif. Saat mengkritisi juga menyertakan solusinya. Kajian yang bagus adalah dimana isinya

selain kritik juga ada solusinya tentu dengan opini mandiri. untuk menunjang wawasan setiap anggota harus membaca permasalahan terlebih dahulu sebalum dijadikan sebuah bahasan.

"Kita wajibkan membaca terlebih dahulu, agar jalinan diskusi yang dibangun tetap pada arah permaslaahan. Sebab seringkali tanpa membaca dan menganalisa permasalahan secara dangkal sehingga tidak menghasilkan sebuah kesimpulan yang matang," paparnya.

Rizky sangat berharap forum ini menjadi wadah bagi para pemikir dan tetap dalam seman-

gat intelektual, namun tidak terjebak dengan arogansi intelek, semangat prinsipil, namun tetap memiliki kestabilan emosi untuk terbuka terhadap komentarkomentar masyarakat lainnya.

Saling mengisi saling mencerdaskan sesama masyarakat "Pada akhirnya, pembentukan forum diskusi akan membiasakan kita sebagai masyarakat yang melek politik, untuk memahami seni dialektika, atau etika dalam tukar pendapat atau juga nantinya para warga di forum menjadi anggota politik, sudah terbiasa dengan etika dalam berpolitik," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA

Lapsus

JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0428 | TAHUN III

RABU RABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III 27 AGUSTUS 2014

MADURA

O

Hj. UMMUL HASANAH

Melawan Hegemoni Patriarki

MENGABDI Melalui Panggung Parlemen “Perempuan ikut serta dalam panggung parlemen tak ada tujuan lain kecuali untuk melawan hegemoni politik patriaki,” ucap Hj. Ummul Hasanah, salah satu srikandi parlemen Sumenep yang dilantik pada 21 Agustus kemarin.

P : Hj. Ummul Hasanah Alamat : Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng Sumenep Tetala : Sumenep, 05 Januari 1975 Partai : PDI Perjuangan Tokoh Idola : Siti Khadijah dan RA Kartini Suami : H. Imam Mahmudi, SE Anak : 1. Ridho Umam 2. Jihan Umam 3. Nanda Luti Shaikani 4. Anzila Aura Pekerjaan : = Anggota DPRD Sumenep Periode 2013

= Aktif di beberapa organisasi keperemuanan

Nama

erempuan berparas ayu itu menyatakan bahwa perempuan terjun dalam panggung politik bukan untuk pamer kecantikan atau pelengkap kaum lelaki, tetapi untuk menunjukkan bahwa perempuan juga bisa seperti laki-laki. "Keterlibatan kaum perempuan di dalam politik, ikut dalam pengambilan kebijakan di parlemen adalah untuk melawan hegemoni politik patriarki yang telah membudaya di Indonesia,” tegasnya saat bincang-bincang santai dengan Koran Madura, Selasa (26/8) di Fraksi PDI Perjuangan.

Kata perempuan berkulit putih yang lahir di Sumenep pada kalender 05 Januari 1975 tersebut menyatakan bahwa budaya patriarki di Indonesia, lebih-lebih Madura begitu sangat kuat. “Patriarki menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dari segalagalanya. Kini, hal itu menjadi sebuah budaya yang dibangun di atas dasar struktur dominasi dan sub ordinasi yang mengharuskan suatu hirarki di mana laki-laki dan pandangan laki-laki menjadi suatu norma,” jelasnya.

Alumnus Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan itu mengatakan, dalam tradisi politik patriarki, keputusan pemerintahan dan kenegaraan berada di tangan laki-laki, sedangkan partisipasi

perempuan yang juga memiliki hak yang sama dalam politik tidak diperhitungkan.

Isteri H. Imam Mahmudi, SE itu menambahkan bahwa Indonesia telah demokrasi. Tentu demokrasi itu menjunjung tinggi persamaan hak setiap warganya, semestinya memperhatikan jumlah kuota perempuan yang duduk di parlemen, harus sebanding dengan laki-laki. "Ini bukan sekadar kaum perempuan tidak percaya kalau lakilaki tidak mampu memperjuangkan hak-hak mereka dalam kebijakan di parlemen, tapi ini tentang peluang dan kesempatan sebagai warga negara yang disetarakan,” katanya.

Menurut perempuan yang dikaruni 4 orang anak itu menuturkan kalau dibandingkan laki-laki, secara politik, kaum perempuan mampu memainkan peran yang yang lebih strategis, yakni "dari hati ke hati". Ia pun mencontohkan, secara gender, perempuan memiliki kepekaan dan kesabaran yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sehingga dapat dengan bijak memetakan melihat persoalan masyarakat, terutama masalah kaumnya.

"Saya kira akan sangat baik kalau kekuatan laki-laki dan perempuan bisa disatukan untuk pengambilan keputusan bagi negara, kita bisa mencontohi negara-negara Skandinavia yang sudah mulai duluan," tegasnya.

Ummul menambahkan bahwa seringkali yang menjadi sorotan publik lebih banyak mengenai masalah hak-hak perempuan adalah kekerasan secara kasat mata, tetapi sesungguhnya persoalan mereka `jauh lebih kompleks. "Hanya perempuan yang mengerti persoalan kaumnya, dengan berada di parlemen mereka bisa ikut memberikan kontribusi pada kebijakan dengan melihat dari sisi keperempuanan mereka," katanya.

Dalam analisa Ummul, saking kerasnya hegemoni tafsir Patriaki ini juga mempengaruhi pada saat sang perempuan menentukan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang berazaskan langsung, umum, jujur dan adil.

Selain itu dirinya tidak menampik kalau keengganan masuk dalam panggung politik itu didasari atas dampak atau adanya

penilaian negatif kalau perempuan masuk dalam kancah politik.

Sungguh, kata peremuan yang dipercaya masyarakat berangkat dari daerah pemilihan 2 (Kecamatan Lenteng, Bluto, Saronggi, Giligenting), betapa perempuan menghadapi sebuah problema besar di dalam masyarakatnya sendiri. Di tengah budaya patriarki yang memang menjadi sebuah “kodrat” dalam hidup semakin banyak saja kaum perempuan yang mencoba mendobrak ketidakberdayaan mereka terhadap kenyataan ini.

Namun perjuangan tetaplah perjuangan, penganutan budaya patriaki masih tetap eksis di Madura, dan budaya itu sampai saat ini mempengaruhi peranan perempuan dalam kancah politik termasuk dalam kegiatan lainnya.

“Buktinya, kami di disini hanya bertiga, berarti budaya itu masih ada dan mengakar,” ujar Ummul.

Tetapi tak apa, lanjutnya, ia akan terus berjuang di kursi parlemen, dan akan membuktikan bahwa perempuan juga bisa.

Termasuk, di gedung DPRD, ia akan menjadi manusia bermanfaat. “Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah percaya pada saya untuk memperjuangkan nasib rakyat di kursi parlemen. Tegur saat saya saya lupa dan khilaf,” katanya. =SYAMSUNI