e Paper Koran Madura 29 September 2014

SENIN

29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

0328-6770024 SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III www.koranmadura.com

AKSI PRIHATIN DEMOKRASI. Warga mengenakan topeng Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tulisan RIP (Rest In Peace) Demokrasi saat aksi bertajuk Tokoh Tidak Hebat Minggu Ini di Jalan Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah, Minggu (28/9).

Prabowo Ancam tu Pecat Menan Gus Dur Nasional hal 4

SBY Menuai Kecaman JAKARTA-Pengesahan RUU Pilkada menjadi UU oleh DPR menuai berbagai kecaman.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan anaknya Edhi Baskoro (Ibas), sebagai dalang diketoknya UU Pilkada.

“SBY sendiri dalangnya dengan Bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri juga,” terang dia. anaknya Ibas. Itu dalang pilkada tak langsung,” kata Ray Rangkuti saat Sementara itu, kata Ray, Ibas diskusi Ditemukan Dalang Pilkada dinilai sebagai dalang karena peranTak Langsung di Gedung Mennya sebagai sekjen Parteng Huis Jalan Cikini Raya tai Demokrat. “Saat itu BERITA dia (Ibas) ada di DPR Jakarta, Minggu (28/9).

TERKAIT Menurutnya, akibat tindakan dan sebagai sekjen.

SBY memerintahkan Fraksi Partai Setelah itu (UU Pilkada Hal 2 Demokrat walk out dalam sidang sah) Ibas membuat pengesahan RUU Pilkada banyak rilis. Jika kita cermati terjadi protes oleh masyarakat. Bahmereka menulis lebih mementingkan cabang (sepuluh opsi) daripada kan, masyarakat Indonesia di luar negeri pun ikut protes atas disahkan- pohon,” kata Ray. nya UU Pilkada.

Menurutnya, Ibas pun berbohong kepada rakyat soal opsi Partai “Hari ini rakyat mencacimu.

Demokrat. Mereka beralasan tak mendapat kesempatan menyampaikan opsi saat sidang paripurna tersebut. “Yang kedua selalu mengatakan tidak mendapatkan kesempatan mengajukan opsi. Mereka diberi kesempatan mengajukan opsi tapi malah memilih walk out,” terang dia.

Selain itu, dia juga menilai mustahil SBY tak berkomunikasi atas keputusan walk out fraksi Partai Demokrat. Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Assegaf pun tak mungkin mengambil keputusan walk out sendiri. =GAM/ABD

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III

Akar

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Drama voting terkait UU Pilkada di DPR, sudah ketahuan hasilnya, dengan diputuskannya Pilkada tak langsung. Kepala Daerah berdasarkan UU baru itu kini kembali dipilih DPRD. Ini berarti secara formal bangsa Indonesia diakui atau tidak seperti setback, mundur dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Dinamika demokrasi yang sudah berjalan relatif baik melalui pemilihan langsung oleh rakyat mengerucut kembali hanya dimainkan anggota DPRD. Hak-hak rakyat dikebiri, begitu antara lain diteriakkan pejuang demokrasi. Anggota DPR yang mendukung Pilkada tak langsung merampas hak-hak politik rakyat, kata pejuang demokrasi lainnya. Peran dan kewenangan rakyat satu-satunya, dalam menentukan pemimpin dan arah perjalanan daerah terampas. Tak ada lagi ruang ekspresi demokrasi asli rakyat di daerahnya.

Secara kasat mata sebenarnya sulit memahami perubahan sistem pemilihan kepala daerah itu. Jika didasarkan pemikiran Pilkada langsung rawan praktek politik uang, pemilihan melalui DPRD tak berbeda jauh. Bahkan, pemilihan melalui DPRD lebih membuka ruang praktek politik uang. Seperti ditegaskan Wakil Ketua KPK Busro Muqoddas, pemilihan melalui DPRD justru rentetan politik uang bisa berjalan lebih lama.

“Kepala Daerah bisa dengan mudah menjadi ATM anggota DPRD yang memilihnya,” katanya.

Alasan cost tinggi sebenarnya bisa disiasati dengan pemilihan kepala daerah serentak, yang sudah dimasAda nuansa bersi- ukkan dalam pasal-pasal UU kap seakan seperti itu. Demikian pula terkait burung onta. Meng- kemungkinan merebaknya potensi apatisme politik hindari masalah masyarakat bisa dikurangi dan bukan menyele- melalui pengaturan Pilkada saikan masalah serentak,yang direncanakan dimulai tahun 2018 mendatang. Menyangkut konflik horizontal yang selama ini dikhawatirkan tak cukup beralasan. Karena Pilkada yang menimbulkan konflik persentasenya sangat kecil dibanding yang berjalan damai.

Benar bahwa dalam pelaksanaan sistem Pilkada langsung masih ada kekurangan. Namun seharusnya perlu diperbaiki terlebih dahulu sebelum secara mendasar dirobah dengan sistem tidak langsung. Logika memaksakan perubahan sistem secara mendasar menggambarkan keterjebakan penyederhanaan masalah.

Jika cara berpikir seperti ini yang dikembangkan, sedikit ada kekurangan dirobah sistemnya, apalagi belum ada upaya maksimal perbaikan, sangat berbagai pelaksanaan kebijakan di negeri ini, yang sedikit saja ada kekurangan, timbul masalah di tataran teknis, dirombak total. Persis seperti penanganan kurikulum pendidikan di negeri ini, yang bukan perbaikan pelaksanaannya yang dilakukan jika terjadi hambatan, tapi kurikulumnya yang dirombak total. Tak aneh bila muncul istilah ganti menteri ganti kurikulum.

Begitulah bila mengembangkan cara berpikir pendek; main gampang dan mencari jalan instan. Bukan terlebih dahulu diupayakan mencari akar masalah, lalu diperbaiki, dibenahi. Yang dikedepankan penyelesaian melalui perubahan kebijakannya padahal ketika berubahpun tak ada jaminan masalah yang sama tak akan muncul.

Ada nuansa bersikap seakan seperti burung onta.

Menghindari masalah dan bukan menyelesaikan masalah. Merobah kebijakan dengan kebijakan lainnya dan bukan mengurai hambatannya. Lari dari satu persoalan ke persoalan lainnya. Hasilnya sangat mungkin bukan perbaikan tapi besar kemungkinan masalah baru dalam bentuk berbeda muncul. Mirip terjebak hutang diselesaikan dengan hutang. Gali lobang tutup lobang, jadinya. Menyelesaikan masalah dengan masalah. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III

2

TOLAK RUU PILKADA

30 LSM Galang Aksi Kumpulkan KTP JAKARTA-Gerakan menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD marak disuarakan. Di Jakarta Minggu (28/9), sebanyak 30-an Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada oleh DPRD menggalang aksi menolak pilkada melalui DPRD dengan mengumpulkan KTP sebagai bukti penolakan tersebut.

Dalam aksinya yang digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, mereka mengumpulkan fotokopi KTP warga yang mempunyai sikap sama, menolak pilkada lewat DPRD. “Pengumpulan KTP ini merupakan langkah pertama kami yang akan sampaikan ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

30 LSM yang menolak pilkada via DPRD itu antara lain Perludem, ICW, Fitra, JPPR, KIPP Jakarta, Polupi Center, IPC, Rumah Kebangsaan, Our Voice, Satjitpto Raharjo Institut, MCW Jatim, Dewan Guru Besar FE Universitas Hasanudin, Pusako FH Universitas Andalas, Dewa Orga Semarang dan Puskapol Fisip UI.

Menurut Titi, koalisi tidak memasang target seberapa banyak fotokopi KTP yang dihimpun. Namun, aksi ini adalah bentuk nyata penolakan terhadap RUU Pilkada yang sudah disahkan DPR dalam Paripurna Jumat dinihari, 26 September 2014.

“Kami hanya ingin melibatkan masyarakat (mengenai penolakan ini). Orang yang membiarkan, sama saja membiarkan otoritarian dan fasisme itu lahir kembali,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa minggu depan koalisinya akan mengajukan permohonan kepada Mahkamah KOnstitusi (MK). Apabila tidak dikabulkan, Titi bersama organisasi yang tergabung dalam koalisi akan terus berjuang. “Kami aAkan melakukan aksi lebih besar lagi. Kami akan terus pelihara semangat kami, untuk

membuktikan perlawan. Kami akan minta kepada pemerintah baru untuk amandemen UU Pilkada (apabila ditolak MK),” tuturnya.

Selain itu juga, Titi pun mengakomodasi masyarakat di luar Ibu Kota Jakarta yang menolak UU Pilkada dengan bisa mengirimkan file fotokopi KTP ke perludem@ gmail.com.

Sementara itu, salah seorang warga yang mendukung gerakan menolak pilkada via DPRD, Renyald Pongkor mengaku kecewa dengan sikap DPR yang telah sewenangwenang mencabut hak konstitusinya. “Saya tidak akan pernah mau memberikan mandate ke DPRD untuk memilih pemimpin. UU Pilkada ini bentuk perampasan dan perampokan hak dasar saya,” tegasnya.

Dia menegaskan, partisipasinya dalam setiap pesta demokrasi Indonesia dimulai saat pemilukada langsung. Pilkada langsung ini memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan akan pemimpin yang disukai. “Kalau pilkada tetap lewat DPRD maka saya pastikan golput lagi,” jelasnya. =GAM/ABD

ant/wahyu putro a

TOLAK RUU PILKADA. Pengujukrasa dari berbagai elemen masyarakat melakukan aksi untuk menolak UU Pilkada ketika pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaraan HI Jakarta, Minggu (28/9). Aksi yang melibatkan warga itu disertai pengumpulan fotocopi KTP warga yang akan digunakan untuk pengajuan gugatan di MK.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

Nasional

KORAN MADURA

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III SENIN 29 SEPTEMBER 2014

No. 0451 | TAHUN III

33

CALON KETUA UMUM PPP

SDA Perkenalkan Djan Faridz MAKASSAR- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Dimyati Natakusumah menyatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Ketua Umum Suryadharma Ali di Makassar untuk memperkenalkan calon ketua umum pengganti dirinya yakni Djan Faridz.

“Sebenarnya agendanya di Makassar itu sebagai ajang silaturahmi dengan seluruh pengurus DPW se Indonesia Timur dengan memperkenalkan Djan Faridz sebagai calon ketua umum pada muktamar mendatang,” ujarnya di Makassar, Minggu.

Ia mengatakan, agenda silaturahmi yang harusnya berjalan lancar dengan mengambil tempat di Morante Ballrom Hotel Singgasana itu menjadi gaduh dengan banyaknya massa kontra yang dikerahkan ke hotel.

Kegiatan yang sedianya berjlangsung pukul 19.00 WITA itu harus batal hingga akhirnya pertemuan dilaksanakan di tempat lain dengan ruangan yang lebih kecil di lantai dua hotel.

Pertemuan itupun berlangsung tertutup dengan adanya bantuan pihak kepolisian yang berjaga-jaga di depan pintu ruangan karena di tempat semula, kegiatan sudah dibubarkan paksa.

“Kenapa mesti acara ini dilarang.

Massa Amir Uskara memperkeruh suasana dengan melarang kegiatan di langsungkan,” kesalnya setelah bersitegang dengan massa.

Dimyati mengatakan, sikap yang diperlihatkan oleh massa yang kontra dengan Suryadharma Ali (SDA) itu menganggap jika ketua umum sudah dipecat dari partai.

Padahal yang semestinya dipecat dari partai itu adalah Amir Uskara. Suryadharma memecat Amir bersama sejumlah DPW dan petinggi partai lainnya yang tidak mengakui kepemimpinan SDA. “Di PPP itu tidak ada dua kubu, yang ada cuma satu kubu. Suryadharma Ali masih ketua umum dan semua keputusannya itu sah dan berkekuatan hukum. Justru Amir yang dipecat oleh Suryadharma,” katanya.

Sebelumnya, ratusan pendukung Amir Uskara yang dipecat beberapa waktu lalu oleh SDA itu memadati lobi lantai dua Hotel Singgasana Makassar, tempat berlangsungnya pertemuan tertutup SDA. Mereka berusaha mendobrak salah satu ruangan di lantai dua hotel itu untuk membubarkan pertemuan Suryadharma Ali, namun polisi membentuk barikade berlapis di depan ruangan untuk mengantisipasi massa.

Amir Uskara yang dihubungi terpisah menyatakan, semua kegiatan yang dilakukan oleh SDA dinilainya tidak memiliki kekuatan hukum karena sudah dipecat oleh partai. =ANT/HASAN

ant/yusran uccang

SILATURAHMI DPW PPP. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi muktamar Suryadharma Ali (kiri) dikawal polisi saat keluar dari ruangan usai melakukan pertemuan dan silaturrahim DPW dan DPC PPP se Indonesia Timur di Hotel Singgasana Makassar, Sulsel, Sabtu (27/9) malam. Pertemuan tersebut untuk mendeklarasikan dukungan atas calon Ketua Umum PPP Djan Faridz.

PKB Minta Restu Kiai untuk Masuk Pemerintahan BANDUNG-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) menggelar acara “Silaturahmi Alim Ulama Jawa Barat dan Doa Bersama untuk Bangsa sebagai bentuk rasa syukur atas meningkatnya perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2014 di Jawa Barat. Acara yang digelar di hotel Horison Bandung, dihadiri sekitar seribu orang.

Marwan Jafar yang mewakili Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk rasa syukur keluarga besar NU dan PKB Jawa Barat atas perolehan suara PKB yang sangat signifikan di Pileg 2014.

“Juga rasa syukur kita atas berlangsungnya proses Pilpres 2014 yang berlangsung aman dan lancar. Dan yang tak kalah pentingnya rasa syukur atas kemenangan pasangan capres yang didukung PKB dan partai koalisi,” kata Marwan Jafar ketika memberikan sambutan me-

wakili Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang berhalangan hadir (Minggu, 28/9).

Kemenangan pasangan Jokowi-JK ditegaskannya tidak bisa dilepaskan dari dukungan parai kiai dan warga NU, termasuk yang ada di Jawa Barat.

“Alhamdulillah, hari ini PKB bersama alim ulama NU Jawa Barat menggelar syukuran untuk menyambut pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 20 Oktober 2014,” paparnya.

Dalam pidatonya Marwan tak lupa

meminta restu, dukungan dan doa dari para kiai dan keluarga besar NU bahwa PKB akan berada di kabinet pemerintahan baru Jokowi-JK. Marwan Jafar yang juga Ketua DPP PKB itu pada kesempatan itu kembali menegaskan, hubungan tali silaturrahim, kemesraan dan solidnya kekuatan struktur maupun kultur NU dengan PKB harus terus semakin dijaga, dikuatkan dan dieratkan. NU dan PKB wajib membangun kebersamaan secara terus menerus, baik secara organisasi, program, gagasan, asprirasi maupun lainnya. Terlebih adanya target besar yang sudah ditetapkan bahwa PKB harus bisa menjadi pemenang kedua pada Pemilu 2019.

“Tanpa dukungan para kiai dan warga NU, PKB tidak akan bisa eksis sampai hari ini. Ke depan, PKB harus mengakar ke bumi dan menjulang ke langit serta menjadi rahmat bagi semesta alam,” tandas Marwan Jafar, disambut tepuk tangan hadirin. =GAM

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III

Prabowo Ancam Pecat Menantu Gus Dur JAKARTA-Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kecewa atas ketidakhadiran tiga orang anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra pada saat rapat paripurna untuk voting RUU Pilkada pada Jumat (26/9) dinihari.

Prabowo menegaskan mereka bisa dipecat.

“Saya kecewa di saat pengambilan keputusan penting untuk bangsa dan negara, tiga anggota DPR kita tidak hadir,” kata Prabowo dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (28/9).

Hal tersebut diungkapkan Prabowo saat menerima kunjungan beberapa kader muda Partai Gerindra di Kediamannya di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Prabowo juga mengaku akan segera memanggil dan mengambil keputusan tegas akan absennya ketiga anggota DPR RI dari

Partai Gerindra tersebut. Ketiga anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra itu, yakni Supriyatno, Soemarjati Arjoso dan Dhohir Farisi. Yang terakhir disebut adalah suami Yenny Wahid sekaligus menantu Gus Dur. “Salah satu konsekuensi yang dipertimbangkan adalah pemecatan dari keanggotaan Partai Gerindra,” tegas Prabowo.

Sebelumnya, DPR meresmikan RUU Pilkada menjadi undang-undang. Melalui mekanisme voting, DPR akhirnya menyatakan pilkada akan dilakukan melalui DPRD. Opsi itu dipilih oleh mayoritas anggota sidang yang hadir atau sebanyak 226 suara, sementara pilihan pilkada langsung hanya memperoleh 135 suara.

Rekan Prabowo yang juga Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menegaskan akan memberi sanksi terhadap 11 orang yang memilih opsi pilkada langsung.

Menurut Ical, begitu ia biasa disapa, di antara 11 orang itu sudah ada yang dipecat.

Dan karenanya, tak ada sanksi lebih bagi mereka yang sudah dipecat. “Yang belum dipecat akan diberhentikan dari jabatan resmi struktural,” kata Ica 11 Anggota Fraksi Golkar di DPR yang mendukung pilkada langsung tersebut ada-

ROKOK

Gambar Seram, Efektif?

lah Poempida Hidayatullah, Agus Gumiwang, Nusron Wahid, Emil Abeng, Neil Iskandar, Oheo Sinapoy, Gusti Iskandar, Zainudin Amali, Chairuman Harahap, Nudirman Munir, dan Taufik Hidayat.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengaku belum memikirkan sanksi yang diberikan kepada enam kader yang tidak ikut walk out saat rapat paripurna pengesahan UU Pilkada. Keputusan sanksi sepenuhnya diserahkan kepada DPP Demokrat. “Kami tidak ikut-ikut, kami sudah walk out. Mau apa, whatever lah. Saya sudah capek,” tuturnya.

Diketahui terdapat enam anggota Demokrat yang tidak ikut walkout yaitu Harry Witjaksono, Ignatius Mulyono, Gede Pasek Suardika, Edy Sadeli, Liem Sui Khiang dan Hayono Isman.

Max mengungkapkan pihaknya walkout disebabkan usul Demokrat tidak dipertimbangkan untuk masuk sebagai opsi.

“Mau divoting juga tidak bisa divoting, hanya dua opsi saja, satu lagi mau masuk kemana. Kita melakukan walkout karena memang opsi kita tidak diakomodir,” imbuhnya. =GAM/ABD

ant/maulana surya

AKSI GUGAT UU PILKADA. Warga membubuhkan tanda tangan diatas lembaran kertas yang dipajang saat aksi bertajuk Gugat UU Pilkada di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Minggu (28/9). Aksi itu digelar untuk menghimpun dukungan dalam rangka mengajukan uji materi terhadap revisi terbaru UU Pilkada yang disahkan oleh DPR RI, Jumat (26/9/2014) dini hari.

JAKARTA- Gambar seram pada bungkus rokok kurang efektif karena hanya ampuh untuk perokok pemula berusia 15 sampai 19 tahun yang mengalami peningkatan yang tinggi.

Sementara peringatan berbahaya merokok itu kurang memengaruhi perokok berat atau aktif karena mereka telah mengalami ketergantungan nikotin, tar dan lainnya yang terkandung dalam rokok tersebut.

Komnas Pengendali Tembakau, Dr Hakim di Jakarta, baru-baru ini mengatakan, gambar seram pada bungkus rokok seperti mayat yang diotopsi, tenggorokan berlubang, jantung, kanker mulut, paru-paru dan lainnya itu hanya mampu untuk perokok pemula.

Kemasan seram pada rokok tidak akan efektif, seharusnya pemerintah menekankan pada sisi permintaan dan bukan malah mempersulit sisi suplai dalam hal ini perusahaan rokok.

Pengusaha atau perusahaan rokok tidak sepenuhnya mematuhi aturan peringatan bahaya rokok bergambar pada bungkus rokok itu, karena masih banyak rokok yang tidak ada peringatan bahaya rokok pada produknya.

Berdasarkan data Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), sebanyak 86,56 persen merek rokok yang beredar di pasaran masih mencantumkan kemasan lama tanpa peringatan bergambar. Baru 13,44 persen merek rokok yang secara tepat waktu yakni mulai 24 Juni 2014 mengedarkan rokok bertanda gambar.

Selain itu, siasat pengusaha untuk meningkatkan penjualan rokok yaitu dengan mengeluarkan produk kemasan khusus penyimpanan rokok yang tidak memiliki label peringatan bahaya rokok, sehingga untuk menekan angka perokok aktif sulit.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam waktu 10 tahun terakhir perokok pemula balita atau berusia satu hingga lima tahun mengalami peningkatan hingga 400 persen, dari 0,8 persen menjadi 1,8 persen.

Demikian juga, perokok pemula berusia 15 hingga 19 tahun di Indonesia naik 17 persen per tahun. =ANT/APRIONIS

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi

KORAN MADURA

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III No. 0451 | TAHUN III

55

ant/widodo s. jusuf

PROYEK PIPA GAS ARUN-BELAWAN. Direktur Pengembangan Bisnis dan Komersial PT Pertamina Gas (Pertagas) Ahmad Kudus (kanan) bersama Manajer Proyek Arun - Belawan Winarno (kedua kanan) meninjau proyek pemasangan pipa gas di Pembangkit PLN Belawan yang terintegrasi dengan Pipa Gas Arun - Belawan di Belawan, Sumatera Utara, Minggu (28/9). Proyek Pipa Gas Arun - Belawan telah mencapai 95 persen pembangunan yang dipastikan selesai pada bulan Oktober 2014 untuk menyediakan gas bagi industri dan pembangkit listrik yang ada di Aceh dan Sumatera Utara.

Bank Kecil Jangan Sampai Kolaps Wamenkeu: Harus Kerja Keras Mengurangi Defisit Neraca Berjalan JAKARTA-Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melihat pemerintahan baru bakal menghadapi ketatnya likuiditas akibat faktor eksternal. Karena itu pihaknya mendukung upaya pengawasan pada konglomerasi bank.

“Kuncinya kurangi defisit. 2015 kita harus lebih keras melakukan defisit anggaran dikurangi, defisit neraca berjalan dikurangi. Dua itu supaya kita punya ketahanan,” katanya.

OJK mengindentifikasi 31 konglomerasi keuangan yang bersifat lintas sektor, yang didominasi oleh perbankan dan menguasai 70 persen total aset sektor keuangan di Indonesia. Sedangkan dari 31 konglomerasi keuangan, terdapat 10 konglomerasi keuangan berbentuk vertical group, 13 berbentuk horizontal group dan 8 berbentuk mixed group.

Dia mengapresiasi rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengawasi konglom-

erasi perbankan. Hal ini sebagai upaya kehati-hatian menghadapi ketatnya likuiditas perbankan. “Bagaimana nanti jika ada pemburukan eksternal. Artinya yang membuat likuiditas sangat ketat, bagaimana mengantisipasi bank-bank kecil tidak kolaps. Nah, harus dipastikan bank- bank kecil itu benar-benar bisa disupport pemiliknya,” jelasnya.

Bambang menegaskan permasalahan ketatnya likuiditas adalah saat pemilik bank tidak cukup modal atau pas-pasan. Ini akan mendorong adanya gangguan. “Nah kalau pemiliknya sangat kuat, bisa tangani.

Pengawasan itu sebagai antisipasi kalau likuiditas ketat bisa terjadi 2015,” katanya.

Tahun depan, OJK siap mencoba sistem pengawasan terintegrasi untuk Lembaga Jasa Keuangan kategori konglomerasi. Perusahaan memiliki banyak anak usaha, wajib berhati-hati menjaga risiko, serta mempertahankan kecukupan modal seandainya muncul situasi krisis.

Implementasi kewenangan baru OJK ini sebagai awalan berlaku buat bank BUKU (Bank Umum Kategori Usaha) IV, misalnya Grup Bank Mandiri, Grup BRI, atau Grup BCA. Dari pemetaan sementara OJK, ada 31 konglomerasi jasa keuangan di Tanah Air.

Perusahaan-perusahaan ini menguasai 70 persen aset industri keuangan Indonesia, dengan nilai setara Rp 5.300 triliun. Bank besar dikenal publik rata-rata masuk daftar itu.

Ada 10 konglomerasi masuk kategori vertical, yaitu hubungan antara induk dan anak usaha jelas dan sama-sama bergerak di jasa keuangan. Di kategori horizontal, yakni hubungan perusahaan cuma dari kepemilikan, OJK mengidentifikasi 13 perusahaan. Sisa 8 konglomerasi lain masuk kategori campuran.

Hasil pemetaan OJK menunjukkan perusahaan yang beranak-pinak di Indonesia memang kebanyakan bank. Awalnya menghimpun dana masyarakat, mereka menelurkan bisnis lain mulai dari asuransi, lembaga pembiayaan, sampai bisnis-bisnis tak ada kaitannya dengan jasa keuangan. “Dalam konglomerasi keuangan, apabila salah satu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terganggu, Bank Indonesia (BI) khawatir akan berdampak pada LJK lainnya. Adapun industri keuangan terdiri dari berbagai macam LJK seperti perbankan, asuransi, pembiayaan, dana pensiun, dan lainnya,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Tirta Segara. “Industri keuangan tidak hanya bank. Bisa dimungkinkan

karena hubungan keuangannya kan sangat erat, mungkin juga bukan hanya hubungan keuangan yang erat, tapi juga hubungan produksi atau bisnisnya erat. kalau ada gangguan di satu sektor bisnisnya dikhawatirkan bisa ganggu sektor lain makanya kita pengawasannya konglomerasi terintegrasi,” ujar Tirta.

Menurutnya, upaya pengawasan konglomerasi keuangan yang akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai tahun depan, memang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK) di Tanah Air. “Integrasi konglomerasi yang dipantaukan untuk SSK, kita akan pantau karena kalau konglomerasi kurang stabil suatu hal itu bisa mengganggu stabilitas,” tukasnya.

Lebih lanjut Tirta menambahkan, konglomerasi dengan bisnis yang beragam tersebut bisa saja memiliki utang pada salah satu LJK. Oleh karena itu, ada kebijakan sektoral yang dibuat untuk mengantisipasinya seperti di perbankan, ada kebijakan loan to value (LTV) untuk properti dan otomotif. “Kita mengawasi konglomerasi dari dulu, kan sekarang sebagian ke OJK, tapi sebagian kita masih awasi juga. Dari 2005 kita udah mulai awasi,” pungkasnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III

MATA UANG

MEE Sebaiknya Belajar dari Kegagalan Euro JAKARTA-ASEAN diminta untuk belajar dari kegagalan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang menerapkan Euro, sebelum memutuskan penggunaan mata uang tunggal di kawasan ASEAN saat pelaksanaan MEA. Hal ini penting untuk menjamin masa depan perekonomian negera-negara anggota ASEAN.

ant/dedhez anggara

PRODUKSI IKAN ASIN. Pekerja menjemur ikan asin di sentra pengolahan ikan asin, Limbangan, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (27/8).

Menurut nelayan, permintaan dan penjualan ikan asin saat ini mengalami penurunan hingga 70 persen .

Institusi Pemerintah Doyan Bunga Tinggi OJK Minta Bank Hentikan Perang Suku Bunga JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat kompetisi perbankan besar dalam menarik dana masyarakat sudah tidak sehat. Hal ini terlihat dari langkah sejumlah bank besar yang telah menawarkan suku bunga deposito di atas tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar 7,75 persen kepada nasabahnya.

“Masa ada suku bunga deposito satu bulan 11 persen dengan nominal di atas Rp 2 miliar,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, di Jakarta, akhir pekan, Sabtu (27/9).

Dia meminta agar perbankan besar menghentikan perang bunga tersebut.

Menurutnya, ada banyak faktor pemicu perang bunga dan saling berkaitan. Mulai dari turunnya jumlah simpanan disertai dengan banyak kewajiban jatuh

tempo yang harus dipenuhi. Kondisi ini membuat bank terpaksa menaikkan suku bunga deposito untuk menarik minat para deposan besar. “Efek domino yang menurut saya mirip terjadi pada beberapa tahun lalu. Ini perlu menjadi perhatian,” ujar Muliaman.

“OJK sedang mendalami dan sekaligus minta industri jangan sampai masuk ke dalam jebakan persaingan suku bunga deposito karena dipicu oleh perilaku perusahaan besar.”

Perang bunga ini ikut mengerek naik suku bunga kredit. Untuk itu, OJK juga berencana untuk memberikan batas atas bunga kredit. “Kami masih mengkaji berapa tingkat bunga yang pas untuk kredit mikro, diusahakan tahun ini.”

Untungnya, sebulan terakhir, sejumlah bank besar menurunkan suku bunga deposito. Semisal, Bank Mandiri menurunkan suku bunga deposito 25 basis poin dari 6,25 persen menjadi 6 persen. Sedangkan BCA menurunkan suku bunga deposito sebesar 0,75 persen dari 9,25 persen menjadi 8,5 persen. “Sekarang kan sudah mulai longgar. Ada bank yang sudah turunkan. Saya ingin mereka lebih sustain. Makanya ini kan hanya berlaku di Bank BUKU III dan BUKU IV yang berhubungan dengan bank besar,” ujar Muliaman

Sementara ity, Ketua Perbankan Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menilai wajar banyaknya nasabah kaya di Indonesia yang minta bunga tinggi pada perbankan. Bahkan, bunga simpanan yang diminta melebihi ketentuan bunga yang diterapkan LPS. Sigit justru menyayangkan sikap institusi pemerintah yang doyan mencari bunga tinggi. Ini kemudian mendorong perbankan untuk terus menaikkan suku bunga demi mendapatkan likuiditas.

“Seharusnya institusi yang berkaitan dengan pemerintah harus jadi pelopor untuk menaruh dana bukan hanya mencari bunga tinggi. Perilakunya lebih ditertibkan, kalau perusahaan besar mencari bunga tinggi, ya susah,” ucap Sigit.

Perbankan berani menaikkan bunga simpanan di atas ketentuan LPS karena ketatnya likuiditas. Perbankan melakukan segala cara agar dana masyarakat bisa tersimpan di perbankan. Akibatnya bank mengalami perang suku bunga. “Istilah perang menakutkan, yang terjadi emang bank haus berebut untuk mempertahankan likuditas masing-masing, salah satunya memang memberi bunga tinggi. Kalau kolektif semua itu yang terjadi seperti sekarang ini. Bagi bank likuiditas sangat penting, is the king,” tegasnya. =GAM

“ASEAN harus belajar dari kegagalan Euro di samping perwujudan pembentukan mata uang tunggal di kawasan ini juga masih memiliki berbagai kendala, di antaranya masih amat beragamnya kondisi perekonomian negara di ASEAN,” kata Corporate Communication PT Bank Panin Syariah Subeni di Jakarta, Minggu.

Sampai saat ini Subeni melihat mata uang tunggal ASEAN masih saja menjadi wacana panjang di ASEAN, bahkan semakin menguat setelah Euro mencapai masa keemasannya pada awal 2002.

Namun, seiring waktu, kejatuhan ekonomi Eropa dan pelemahan nilai Euro, menurut Subeni harus menjadi bahan pertimbangan sebelum mata uang tunggal ASEAN diterapkan.

“Tak dapat dipungkiri, banyak praktisi yang berkaca dari fenomena ini, bahkan beberapa berbalik mengatakan bahwa mata uang tunggal ASEAN sangat tak dimungkinkan,” ucapnya.

Ia menambahkan Euro sebagai mata uang tunggal MEE sedang diterpa fenomena krisis ekonomi yang melanda Yunani, Portugal, Irlandia, dan Spanyol.

Bahkan negara-negara kaya penyokong bantuan seperti Jerman, Italia, dan Prancis pun ternyata terkena imbasnya.

Negara Eropa lainnya pun terkena efek domino dari pelemahan Euro seperti Irlandia, Portugal, Hungaria, dan Spanyol.

“Berkaca dari hal ini, banyak ekonom yang menyangsikan ASEAN akan memiliki sebuah mata uang tunggal. Namun, perlu kita garis bawahi pula bahwa negara-negara ASEAN memiliki perbedaan baik dari segi ekonomi, pendidikan, hankam, sosial, dan budaya,” tuturnya.

Oleh karena itu menurut Subeni upaya untuk mewujudkan penyatuan mata uang ini harus didahului oleh optimalisasi peran pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Selain itu, untuk dapat mewujudkannya, harus terdapat kesatuan-kesatuan tekad antara negara-negara anggota ASEAN, sehingga infrastruktur untuk terbentuknya mata uang tunggal ASEAN dapat terwujud.

“Untuk perbankan sendiri, diharapkan ‘ASEAN Banking Integration Framework’ (ABIF) diharapkan dapat menjadi langkah pembuka untuk integrasi perbankan di ASEAN, meskipun saat ini perbankan masih dalam tahap mengejar predikat ‘Qualified ASEAN Banks’ (QAB),” ujarnya. =ANT/HANNI

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

irektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini Mashudi menyatakan keputusan mayoritas anggota DPR RI menyerahkan pemilihan kepala daerah kepada DPRD membuat rakyat semakin meragukan legitimasi kerakyatan para wakil rakyat di Senayan. Mereka sejatinya dipilih rakyat, menjadi wakil rakyat, namun keputusan mereka tidak pro rakyat. Justeru telah merampas hak politik rakyat.

Rakyat mulai menyadari legislator yang mereka pilih tidak bisa menjadi wakil rakyat yang baik. Rakyat telah gagal memilih wakilnya di parlemen.

Ini kecelakaan politik yang harus menjadi pembelajaran penting bagi rakyat. Di masa pemilu legislatif mendatang, partai politik dan elite politisi yang telah mengkhianati rakyat, bertindak tidak sesuai aspirasi mayoritas rakyat, tidak perlu lagi mendapat dukungan rakyat.

Perampasan hak politik rakyat merupakan kejahatan politik. Ini dilakukan oleh sejumlah politisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Sudah waktunya rakyat merebut kembali hak politiknya yang telah dialihkan secara sepihak oleh mayoritas elite politisi di Senayan. Upaya perjuangan rakyat untuk mengembalikan hak politiknya masih terbuka.

Melalui pengajuan gugatan langsung atas UU Pilkada yang baru disahkan DPR, karena tidak pro rakyat.

Gerakan penolakan atas UU Pilkada yang baru disahkan DPR itu sudah dimulai. Pada Minggu kemarin (28/9), Koalisi Kawal UU Pilkada menggelar aksinya di kawasan Sudirman hingga Thamrin, Jakarta.

Meskipun dalam aksi kali ini baru berupa pengumpulan fotokopi KTP dan tandatangan warga untuk menolak UU pilkada itu. Bukan mustahil aksi penolakan bisa menyebar di sejumlah daerah. Sebagai bentuk kesadaran rakyat untuk tidak membiarkan kesewenang-wenangan wakilnya di Senayan.

Memang tidak mudah rakyat dapat merebut kembali hak politiknya yang telah terampas itu. Apalagi telah menjadi UU. Pilkada langsung oleh DPRD akan tetap tergelar. Kecuali UU itu dibatalkan atau dicabut, demi demokrasi yang lebih baik. (*)

Opini

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III

77

UU Pilkada dan Demokrasi Indonesia

Salam Songkem

Hak Politik

KORAN MADURA

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 No. 0451 | TAHUN III

Sekitar pukul 02.00 dini hari, tanggal 26 September 2014, Priyo Budi Santoso pimpinan sidang paripurna penetapan Rancangan UndangUndang (RUU) Pilkada kala itu mengetok palu bukti disahkannya RUU tersebut menjadi undangundang (UU) Pilkada.

Dengan ditetapkannya UU tersebut, protes pun bermunculan dari setiap penjuru.

P

asalnya, pemerintah dianggap telah mengebiri hak-hak politik rakyat dalam memilih pemimpinnya.

Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang pilkada yang baru saja ditetapkan tersebut dijelaskan bahwa Gubernur, Bupati/Walikota dipilih oleh DPRD setempat.

Selanjutnya, juga diatur juga, meski Pilkada dikembalikan ke DPRD, pemilihan tetap akan berlangsung secara bebas, rahasia, terbuka, jujur, dan adil.

Secara yuridis, Undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan hukum dasar yakni konstitusi negara Indonesia. Sebagaimana pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menyatakan, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara demokratis.

Secara eksplisit, pasal ini tidak menyebut harus dipilih langsung, seperti pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilihan secara demokratis, bisa berarti dipilih langsung oleh rakyat, bisa juga lewat DPRD. Dengan begitu, maka dua-duanya adalah sistem demokratis.

Alasan kuat dari upaya pengembalian Pilkada pada DPRD adalah terkait efisiensi dan penghematan biaya. Selama ini, pelaksaan pilkada dibiayai oleh pemerintah daerah dan dana hibah dari pemerintah pusat. Anggarannya sangat be-

sar, apalagi jika terjadi dua putaran. Para calon kepala daerah mengeluarkan uang cukup, sehingga mendorong kepala daerah terpilih untuk mengembalikan uang ia keluarkan. Ini tidak membawa manfaat. Menurut Yusril Izah Mahendra pakar Hukum Tata Negara Alasan tersebut cukup realistis. Anggaran akan lebih hemat dan proses pemilihan berlangsung lebih efektif jika dilakukan oleh DPRD. Namun, poin dari semua itu bukan terletak pada penghematan biaya, adalah pada pentingnya mencegahan terjadinya korupsi.

Pendapat Guru Besar Universitas Indonesia ini bisa diterima akal. Sebab, mengawasi anggota DPRD, mengawasi pimpinan partai, jauh lebih mudah dari pada mengawasi masyarakat di setiap kabupaten/kota.

Selain itu, UU Pilkada tersebut juga membahas terkait dengan dinasti politik kepala daerah.Pemerintah telah mengidentifikasi sebanyak 57 kepala daerah membangun dinasti politik lokal.Dan sejauh ini sebagian besar kandidat yang kerabat petahana terpilih kembali. Namun, menurut Ganjar Pranowo anggota Komis II DPR menyatakan bahwa bukanlah dinasti politik yangmenjadi masalah tetapi lebih maslah pada kompetensi dari calon tersebut. Sehingga menurut Ganjar yang penting dari pencolanan adalah kompetensi dari calon itu sendiri.

Dalam konteks ini, seluruh rakyat indonesia akan mengapresiasi dan menyetujuinya. Akibat genemoni politik dinasti, banyak orang-orang yang tidak punya kapasitas, kapabilitas dan kualitas menjadi kepala daerah.

Masa Depan Demokrasi Indonesia Diskursus demokrasi di Indonesia tak dapat dipungkiri, telah melewati perjalanan sejarah yang demikian panjangnya.

Berbagai ide dan cara telah coba dilontarkan dan dilakukan guna memnuhi tuntutan demokratisasi di Negara kepulauan ini. Usaha untuk me-

menuhi tuntutan mewujudkan pemerintahan yang demokratis tersebut misalnya dapat dilihat dari hadirnya rumusan model demokrasi Indonesia di dua zaman pemerintahan Indonesia, yakni Orde Lama dan orde Baru.

Setelah tumbangnya rezim Soeharto pada tahun 1998 lewat perjuangan yang panjang oleh mahasiswa, rakyat, dan politisi, kondisi politik yang dihasilkan tidak mengarah ke perbaikan yang signifikan. Amandemen UUD 1945 yang banyak merubah system politik saat ini, penghapusan dwi fungsi ABRI, demokratisasi hampir di semua bidang, dan banyak hal positif lainnya.

Namun begitu, perubahan – perubahan itu tidak banyak membawa perbaikan kondisi ekonomi dan sosial dan hukum di tingkat masyarakat. Perubahan politik di Indonesia, hanya menghasilkan kembali kekuatan Orde Baru yang berhasil berkonsolidasi dalam waktu singkat, dan munculnya kekuatan politik baru yang pragmatis. Hal ini bisa dibuktikan dengan hadirnya Undang-Undang Pilkada tentang Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD. Infiltrasi sikap yang terjadi pada kekuatan baru adalah karena mereka terpengaruh system yang memang diciptakan untuk dapat terjadinya korupsi dengan mudah. Padahal, secara konseptual dan praktis, demokrasi adalah sebuah nilai yang memberikan kebebasan dan partisipasi masyarakat.

Dengan demokrasi, para warga Negara dapat dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan.

Idealismenya, setiap individu berhak menentukan segala hal yang dapat mempengaruhi kehidupannya, baik dalam personal maupun sosial. Demokrasi juga adalah cara yang efektif untuk mengontrol kekuasaan agar tidak menghasilkan penyalahgunaan wewenang.

Dalam konteks disahkannya UU Pilkada tersebut, saya tidak mau masuk pada pada wilayah setuju atau tidak setuju, dan pro atau kontra, tapi ingin mengajak merefleksikan subtansi dan esensi pengembalian Pilkada pada DPRD. Dulu, spirit gerakan aktifis 1998 menggulingkan kekuasaan rezim Orde Baru yang hegemonik, penuh penindasan terhadap rakyat kecil dan orangorang yang tidak sejalan dengan politik pemerintah adalah untuk mengembalikan subtansi demokrasi dan nilai-nilanya.

Dalam sistem demokrasi, hak-hak rakyat, termasuk hak memilih sangat dijunjung tinggi. Rakyat dilibatkan dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan. Langkah ini sebagai upaya agar kebijakan pemerintah tepat sasaran sesuatu situasi dan kebutuhan rakyat secara umum.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa kehadiran UU Pilkada telah merampas hak rakyat dan membatasi partisipasi politik rakyat. Karenanya, hemat saya sistem demokrasi yang dibangun elit politik dewasa ini sandiwara politik dan sama sekali bukan upaya dan keinginan mengedepankan kedaulatan rakyat.

Demokrasi yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kerakyatan dan transparansi politik saat ini mengalami kemunduran. Setelah disahkannya UU Pilkada, maka demokrasi di Indonesia tidak punya prospek yang jelas, karena hakikatnya demokrasi itu dibangun mulai dari daerah. Nah, jika UU Pilkada sudah digulirkan dan reaksi dari rakyat tidak ada, maka bukan tidak mungkin pemilihan Presiden suatu saat juga akan dikembalikan ke DPR. Karenanya, perlu keterlibatan semua pihak, rakyat Indonesia untuk terlibat aktif mengawal sistem yang telah kita rebut dari rezim Soeharto. Sehingga kedaulatan rakyat tetap terjamin. Wallahu A’lam =

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 No. 0451 | TAHUN III

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III

8

BANGKITNYA KELOMPOK RADIKAL

NU Sebut Sembilan Titik Potensial ISIS

ant/andika wahyu

HILANGNYA SUARA RAKYAT. Aktivis Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia Ray Rangkuti (kanan) dan tokoh agama dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo (kiri) menyampaikan pendapatnya terkait pengesahan UU Pilkada di Jakarta, Minggu (28/9). Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia menilai pertarungan sebenarnya pada Sidang Paripurna DPR yang mengesahkan UU Pilkada yakni antara Koalisi Merah Putih dan rakyat dimana suara rakyat untuk memilih pemimpinnya telah diberangus.

SURABAYA - Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Akh Muzakki PhD menyebut sembilan titik potensial tumbuhnya gerakan "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS) pada provinsi berpenduduk hampir 40 juta itu.

"Secara umum, ISIS itu memicu bangkitnya kelompok radikal di Indonesia yang semula tiarap, termasuk Jatim," katanya dalam seminar internasional tentang ISIS yang digagas Forum Rahmatan Lil Alami (FoRLA) di Surabaya, Minggu (28/9).

Dalam seminar bertajuk "Allerting ISIS, Guarding The Republic of Indonesia" dengan pembicara lain dari Universitas Lebanon Prof Mohammad Tay PhD itu, ia menyatakan sumber radikalisme di Indonesia memang impor yakni Jamaah Islamiah (JI).

"Karena itu, kelompok radikal di Indonesia itu selalu muncul ke permukaan kalau ada momentum di Arab Saudi, seperti adanya Alqaeda dan sekarang ada ISIS," ujar dosen UIN Sunan Ampel Surabaya itu.

Khusus di Jatim, ada sembilan titik radikalisme yang potensial tumbuh dengan adanya ISIS yakni Malang Raya, Ngawi, Surabaya (Sidotopo), Sidoarjo, Lamongan (Paciran), Magetan, Tulungagung, Probolinggo, dan Banyuwangi.

"Mereka memang memiliki faksi Abubakar Baasyir, faksi JATJAS, dan faksi MMI, tapi prinsip mereka sama (kaffah, dakwah dan jihad, jamaah, khilafah), bahkan logo dan warna bendera pun sama, termasuk ISIS. Untuk

itu, pemerintah harus bekerja sama dengan ormas Islam untuk menangkal," tuturnya.

Senada dengan itu, Peneliti Gerakan Radikal dari Universitas Lebanon Prof Mohammad Tay PhD menilai gerakan ISIS itu merusak citra Nabi Muhammad SAW. "ISIS itu membawa bendera Islam, tapi caranya berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, karena itu dia merusak citra nabi," tukasnya.

Menurut dia, ISIS itu mencitrakan nabi itu "tukang jagal" (pembunuh), padahal Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan Islam yang "Rahmatan Lil Alamin", bahkan Nabi Muhammad tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam, apalagi dengan cara membunuh seperti ISIS. Di hadapan ratusan peserta seminar yang digagas 22 komunitas lintas agama yang tergabung dalam Forum Rahmatan Lil Alamin (FoRLA), ia menilai ISIS menafsirkan Quran dan Hadits seenaknya.

"Mereka mengharamkan 'tawassul' (perantara), padahal Rasulullah sering melakukan tawassul. Mereka mengharamkan sumpah pada selain Allah, padahal Allah sering bersumpah dengan alam," tandasnya.

Dalam konteks Islam di Indonesia, ISIS mengharamkan tahlil dan menangis di atas jasad di makam, padahal Rasulullah tidak mempersoalkan sahabatnya menangis di atas jasad Sahabat Hamzah. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Coblosan Ketua RT Sindir Pilkada BOJONEGORO - Panitia Pemilihan Ketua RT 04 Kelurahan Mojokampung, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan pemilihan Ketua RT 04 dengan cara coblosan yang diikuti seluruh warga merupakan sindiran atas pelaksanaan pilkada tak langsung.

"Pemilihan Ketua RT di tempat kami ini dilaksanakan dengan cara coblosan mirip pemilu, selain agar bisa demokratis juga untuk sindiran atas pengesahan pilkada secara tidak langsung," kata Ketua Panitia Pemilihan Ketua RT 04 Kelurahan Mojokampung, Kecamatan Kota, Bojonegoro Tunggal Adi Priyanto di lokasi coblosan, Minggu (29/9).

Ia menjelaskan pemilihan Ketua RT 04 dilaksanakan, karena masa akhir jabatan ketua lama selama tiga tahun sudah berakhir tahun lalu.

"Sesuai hasil musyawarah dengan sejumlah warga disepakati pemilihan Ketua RT dilaksanakan dengan cara coblosan dengan melibatkan semua warga dengan batas usia minimal 17 ta-

hun. Biaya pelaksanaan Ketua RT sekita Rp 500 ribu dari hasil iuran warga," jelasnya.

Ia menyebutkan sesuai hasil penghitungan panitia di RT 04/ RW 01 di kelurahan setempat, terdapat 208 pemilih yang memperoleh surat panggilan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) yang juga dilengkapi dengan terop, bilik, dan kotak suara.

Sesuai hasil musyawarah panitia, katanya, ditetapkan tiga warga yang layak maju dicalonkan untuk mengikuti pemilihan Ketua RT yaitu Moh Engkong Zarkoni, Tridjoko Sulistyo Pramono dan Yudha Nugraha, yang kemudian

dicetak di kertas suara dilengkapi dengan foto.

"Pemilih yang sudah mencoblos jarinya juga harus dicelupkan di tinta," ucapnya.

Pelaksanaan coblosan Ketua RT 04 itu dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 10.00 WIB. Sesuai perhitungan panitia jumlah warga yang mempergunakan hak pilihnya 170 pemilih dari 208 pemilih, sedangkan warga yang tidak mempergunakan hak pilihnya 38 pemilih.

Hasil rekapitulasi yang dilakukan panitia berdasarkan surat suara yang masuk yaitu Moh Engkong 80 suara, Tridjoko Sulistyo

Pramono 39 suara dan Yudha Nugraha 50 suara dan tidak sah satu suara.

Dimintai konfirmasi, Kepala Kelurahan Mojokampung, Kecamatan Kota, Bojonegoro Tony Kusbiyanto yang mengikuti pelaksanaan coblosan Ketua RT 04, mengapresiasikan pelaksanaan coblosan yang dilaksanakan warganya dalam memilih Ketua RT. "Saya kira ini cara yang bagus, sehingga layak disosialisasikan kepada RT lainnya agar juga melaksanakan pemilihan Ketua RT dengan cara coblosan," tandasnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

9

KORAN MADURA

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III

Aliansi Masyarakat Sesalkan Lemahnya Pengawasan OJK SURABAYA - Aliansi Masyarakat Melawan Securitas menyesalkan masih lemahnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap seluruh jasa keuangan bank dan non bank karena dinilai belum melindungi kepentingan masyarakat.

"Untuk itu, kami mengajak masyarakat boikot seluruh produk jasa keuangan bank dan nonbank," kata Koordinator Aliansi Masyarakat Melawan Securitas, Indra Harsaputra, di Surabaya, Minggu (29/9).

Menurut dia, aksi boikot tersebut sebagai bentuk keprihatinan masyarakat atas kembali terulangnya kasus investasi lembaga keuangan perbankan dan non-

bank di Indonesia setelah kasus Bank Century dan Antaboga Securitas serta kasus yang melibatkan jasa di sektor keuangan.

"Dengan aksi ini kami harap jangan ada kasus lagi pada masa mendatang," tegasnya.

Ia mencontohkan salah satu kasus, hingga kini Brent Securitas belum membayarkan Medium Term Note (Surat Hutang Berjangka) kepada ratusan nasabahnya

secara nasional. Mereka menyebar di Surabaya, Semarang, Jakarta, Kediri dan berbagai kota lainnya di Indonesia. "Padahal sesuai perjanjian yang ditandatangani di depan notaris, seharusnya nasabah sudah mendapatkan haknya," katanya.

Sementara itu, tambah dia, penyebab banyaknya nasabah menanamkan investasinya di Brent Securitas karena besarnya kepercayaan mereka bahwa perusahaan itu berada di bawah pengawasan dari OJK. "Sejak awal nasabah lebih tahu nama Brent Securitas dibandingkan Brent Ventura, yang namanya banyak muncul di beberapa media massa pasca Brent melakukan

wanprestasi," katanya.

Apalagi, sebut dia, Brent Securitas membuka kantor cabang di Surabaya dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Selain itu, untuk meyakinkan nasabahnya justru Brent Securitas melakukan penerimaan beberapa karyawan dari perbankan sebagai marketing lepas dengan imbalan komisi.

"Kini yang kami tanyakan di mana pengawasan yang seharusnya dilakukan intern perusahaan perbankan. Bahkan, otoritas yang memperbolehkan karyawan perbankan menjual produk securitas dari perusahaan yang berbeda," katanya.

Lalu, lanjut dia, bagaimana

bentuk tanggung jawab perusahaan securitas terkait masalah hukum UU Ketenagakerjaan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

"Kami melihat, sepertinya bukan rahasia umum lagi jika marketing bank A memiliki pekerjaan menawarkan asuransi dan produk keuangan lainnya dari perusahaan berbeda," katanya.

Oleh sebab itu, imbau dia, setiap perusahaan perbankan bisa mengevaluasi dan meningkatkan kesejahteraan karyawan di perseroan yang mereka pimpin. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

SAMMIN

Kelas Luar Biasa Awali Kelas Inspirasi Jatim SURABAYA - Kelas Luar Biasa yang digagas Komunitas Sindikat Baca, Sanggar Membaca Menulis Indonesia (Sammin), dan Perpustakaan buku di SMPN 1 Baureno Bojonegoro mengawali Kelas Inspirasi yang digelar serentak pada 26 kabupaten/kota se-Jatim pada 29 September 2014.

"Tak banyak anak-anak yang mengetahui bahwa penulis adalah salah satu alternatif profesi di antara sekian banyak pekerjaan yang ada. Sebagaimana profesi lain, penulis adalah juga sebuah pekerjaan yang ditekuni oleh banyak penulis dengan penuh kesungguhan dan kecintaan," kata penulis, Diana AV Sasa, di Surabaya, Minggu (28/9).

Penulis yang membiayai perpustakaan dari hasil menulis itu sempat mengikuti Kelas Luar Biasa di SMPN I Baureno itu bersama Set Wahedi (penulis yang bisa sekolah S2 dari menulis), Mohamad Tohir (penulis yang mengelola komunitas Sindikat Membaca), dan Herry Abdi Gusti (penulis yang juga pamong warga desa Sraturejo Baureno Bojonegoro).

Menurut dia, anak-anak perlu diperkenalkan pada profesi penulis itu agar mendapat wawasan tambahan mengenai

lapangan pekerjaan di luar profesi yang umum, seperti dokter, polisi, dan sebagainya.

"Penulis adalah pekerjaan yang dekat dengan aktivitas membaca. Para penulis pun bisa menggantungkan hidupnya dari penghasilan menulis.

Set Wahedi adalah salah satu contohnya. Dia bisa kuliah sampai lulus pascasarjana dari penghasilannya sebagai penulis," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Kelas Inspirasi (KI) Surabaya 3, Nadia Chrisanti, mengatakan 160 profesional akan menginspirasi ribuan siswa pada 50 SD di Surabaya pada Hari Inspirasi Jatim, 29 September 2014.

"Mereka terdiri atas berbagai profesi, di antaranya jurnalis, fotografer, penyiar radio, dosen, akunting, insinyur, direktur, arsitek, dokter, PNS, pelukis, penulis hingga pemadam kebakaran," katanya.

Ia menjelaskan setiap sekolah akan diinspirasi oleh 3-4 orang relawan pengajar, satu orang fotografer dan satu orang fasilitator.

"Semuanya akan menceritakan pekerjaan yang sedang mereka geluti saat ini, bagaimana cara supaya bisa menjadi seperti mereka, sukaduka pekerjaan mereka dan memotivasi anak-anak agar

ant/irsan mulyadi

BUDAYA MEMBACA. Sejumlah siswa SD peserta lomba minat dan budaya baca, membaca buku disela perlombaan tersebut, di Perpustakaan Kota Medan, Sumut, beberapa waktu lalu. Kegiatan yang diikuti puluhan siswa dari berbagai sekolah tersebut, dalam rangka menumbuhkan minat membaca.

mengejar cita-cita dan mimpimimpi mereka," katanya.

Pada Hari Inspirasi Jatim itu, selain Surabaya, Kelas Inspirasi juga digelar serentak pada 26 kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur, di antaranya Bangkalan, Blitar, Bojonegoro , Bondowoso, Gresik, Gresik Bawean, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan,

Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Trenggalek, dan Tuban.

"Kelas Inspirasi menjadi bukti bahwa Indonesia masih punya anak bangsa yang peduli pada masa depan negerinya. Gerakan ini juga membuktikan bahwa keberagaman menjadi aset berharga bangsa yang dibangun oleh

keanekaragaman," katanya.

Kelas Inspirasi kali pertama terselenggara pada tahun 2012.

Saat itu baru Jakarta, dan menyusul lima kota besar lain di tahun 2013, termasuk diantaranya Surabaya. Dari sinilah cikal bakal munculnya Kelas Inspirasi Jawa Timur. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III

PC NU Khawatirkan Sistem Pemilihan Perwakilan JEMBER - Sejumlah pengurus cabang NU di Jawa Timur mengkhawatirkan sistem pemilihan ketua umum organisasi itu jika menggunakan perwakilan atau permusyawaratan ulama yang diberi otoritas mengambil keputusan.

Perwakilan pengurus cabang NU di Jatim itu berkumpul di Pesantren Nurul Islam, Jember untuk membahas berbagai hal menyongsong diselenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU, termasuk model pemilihan ketua umum dengan perwakilan atau "ahlul halli wal aqdi".

"Adanya wacana pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dengan sistem 'ahlul halli wal aqdi', mungkin gagasan itu perlu dipertimbangkan kembali, mengingat saat ini belum menemukan tokoh NU yang diterima semua pihak di NU," kata Rais Syuriah PCNU Jember KH Muhyiddin Abdussomad.

Mewakili para pengurus cabang NU, dia mengatakan bahwa pemilihan langsung dari pengurus wilayah NU dan pengurus cabang NU masih lebih baik dengan menjunjung tinggi musyawarah dan demokrasi di tubuh NU. "Dan penerapan 'ahlul halli wal aqdi' dikhawatirkan berimplikasi pada Rais Aam dan Ketua Umum PBNU terpilih tidak memiliki legitimasi di hadapan PWNU dan PCNU," tuturnya, menjelaskan.

Untuk menghindari permainan politik uang dalam pemilihan

Ketua Umum PBNU itu perwakilan pengurus cabang NU di Jatim mengusulkan agar ada tim yang bertugas mengontrol jalannya muktamar.

Muhyidin juga mengemukakan harapan pengurus NU di wilayah Jatim agar keputusan rapat pleno PBNU mengenai waktu pelaksanaan dan tempat Munas dan Konbes NU tidak diubah lagi, agar tidak ada kesan di tubuh NU terdapat konflik.

Menurut rencana Munas dan Konbes NU akan digelar 1 hingga 2 November 2014. = ANT/MASUKI M ASTRO/DIK

ant/agus bebeng

SELAMATKAN POHON. Kelompok Anak Rakyat (Lokra) melakukan aksi teaterikal mengkritisi pemasangan kain yang dipaku pada pohon untuk memeringati Hari Jadi kota Bandung ke-204, Jawa Barat, Minggu lau. Teaterikal "Tragedi Pohon Triwarna" merupakan kritikan Lokra kepada pemerintah kota Bandung, karena memaku kain pada pohon yang akan mengakibatkan terganggunya kehidupan pohon.

CAR FREE DAY

Warga Sayangkan Penebangan Pohon saat CFD SURABAYA - Sejumlah warga Kota Surabaya menyayangkan kegiatan para petugas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya yang melakukan penebangan pohon tidak pada waktunya di Jalan Raya Darmo depan Taman Bungkul, Minggu (28/9), bersamaan dengan kegiatan Car Free Day (CFD).

"Kok tidak mikir menebang pohon di saat banyak orang seperti ini," kata salah seorang warga Medokan Ayu Surabaya, Andik saat gowes di Taman Bungkul Surabaya.

Menurut dia, kegiatan petugas

DKP itu bisa membahayakan warga yang melintas di bawahnya. Padahal CFD dilakukan pada pagi hari, di mana banyak warga yang mulai berdatangan melakukan aktifitas di sekitar Taman Bungkul.

"Jujur, saya tidak nyaman dengan kondisi ini. Apalagi posisinya tepat di depan taman Bungkul," kata Andik.

Hal sama juga dialami warga lainnya, Ansori yang mengaku baru kali ini melihat ada penebangan pohon di saat Car Free Day di Taman Bungkul berlangsung.

"Hampir setiap Minggu, saya

datang ke sini. Tapi baru kali ini saya dibuat tidak nyaman. Apalagi suara mesin pemotong pohon, bising banget," ujarnya.

Ansori mengatakan sudah ada warga yang mengingatkan para petugas DKP agar hati-hati supaya tidak ada warga yang terkena ranting pohon yang dipotong jatuh ke tanah.

"Tapi kok kelihatanya tidak dipedulikan, mereka tetap melanjutkan pekerjaanya. Apakah pimpinannya tidak mengarahkan agar tidak menebang pohon di saat-saat ada kegiatan," katanya.

Jika ada instruksi dari Kepala DKP, lanjut dia, maka Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini perlu mengevaluasi kinerja dari kepala DKP. Namun, jika itu kemauan dari petugas DKP, maka perlu diberi peringatan keras.

"Ya harus diberi peringatan atau sanksi yang keras. Ini menyangkut keselamatan dan kenyamanan orang banyak," katanya.

Ia berharap Wali Kota Surabaya segera menegur pihak-pihak terkait atas kejadian yang tidak nyaman ini. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

MUSIM KEMARAU

Warga Ponorogo Kesulitan Mendapat Air Bersih PONOROGO - Warga di sejumlah desa di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mengeluhkan sulitnya mendapat air bersih untuk memenuhi kebutuhan minum, memasak, maupun MCK (mandi, cuci, kakus), meski telah mendapat pasokan air dari pemda setempat.

Sebagaimana terlihat di Dusun Grabo, Desa Pandak, Kecamatan Balong puluhan warga terlihat antre selama berjam-jam untuk mendapat giliran menampung air bersih dari sumber alami yang ada di punggung bukit setempat.

"Ini sudah berlangsung sejak tiga bulan lalu, dan meski sudah mendapat pasokan air dari BPBD setiap satu minggu sekali, tetap saja kami kesulitan air bersih," tutur Watiningsih (45), warga setempat.

Wati dan sejumlah warga lain mengaku krisis air yang mereka alami semakin parah karena pasokan air sumber alami di lereng/atas bukit menipis.

Debit air pada sumber air kian menurun, sementara warga yang antre bertambah banyak.

"Sepertinya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun lalu," cetusnya spontan.

Perangkat Desa Pandak, Sumari mengungkapkan, bantuan air bersih yang diberikan pemerintah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan warganya, karena hanya dipasok sepekan sekali. "Ini kemarau diperkirakan masih panjang, mungkin hingga dua bulan ke depan. Kami berharap pemerintah (daerah) segera menambah pasokan air bersih ke Desa Pandak," ucapnya, berharap.

Tidak hanya di Desa Pandak, Kecamatan Balong, kekeringan atau krisis air bersih juga dialami belasan desa lain di Kabupaten Ponorogo.

Kasi Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Ponorogo, Setyo Budiono mengatakan sedikitnya ada tujuh kecamatan di Ponorogo yang saat ini mengalami kekeringan, yaitu adalah Kecamatan Jambon, Jenangan, Slahung, Balong, Badegan, Mlarak dan Kecamatan Sawoo. = ANT/DESTYAN HS/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III

11

ant/wahdi septiawan

PENYALURAN RASKIN JAMBI. Pekerja memindahkan beras miskin (raskin) untuk disalurkan kepada warga Kelurahan Rajawali, Jambi Timur, Jambi,beberapa waktu lalu. Perum Divisi Regional Badan Urusan Logistik (Bulog) Jambi menyalurkan sebanyak 2.411 ton raskin setiap bulannya kepada 162.779 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di provinsi itu.

Tidak Ada Gejolak Harga Beras di Jatim SURABAYA - Provinsi Jawa Timur dinilai aman dari gejolak harga beras saat terjadi musim kemarau di Tanah Air karena stok komoditas itu di wilayah tersebut tetap terjaga sampai sekarang.

"Selain itu, beras yang dipanen petani saat ini adalah padi yang mereka tanam tiga hingga empat bulan lalu," kata Kepala Perum Bulog Divre Jatim, Rusdianto, dihubungi di Surabaya, Minggu (28/9).

Sementara, ungkap dia, kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah di Jatim tidak akan memicu

kekurangan stok beras. Apalagi, petani sudah memiliki jadwal tanam tersendiri.

"Tidak mungkin mereka tanam padi saat musim kemarau, kecuali daerah yang sumber airnya melimpah," ujarnya.

Oleh sebab itu, harap dia, pada bulan Oktober mendatang sudah turun hujan. Dengan demikian

petani yang selama ini berada di daerah sulit air bisa kembali menanam padi. "Terkait harga beras saat ini, di pasaran beras jenis medium berkisar antara Rp 6.700Rp 6.900 per Kilogram. Kalau di Bulog, beras medium dihargai Rp 6.600 per Kilogram," katanya.

Sementara, tambah dia, harga gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan masih berkisar antara Rp 4.500 hingga Rp 4.800 per Kilogram GKG. Lalu, harga Inpres untuk GKG berada di posisi Rp 4.300 per Kilogram GKG. "Beras premium, juga tidak

ada gejolak harga atau stagnan di harga Rp 7.500-Rp 8.500 per Kilogram. Hal itu, karena secara umum ketersediaan beras di Jatim cukup," katanya.

Mengenai stok beras Jatim, sebut dia, sampai saat ini mencapai 496.000 ton. Volume beras tersebut cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat Jatim hingga 11 bulan ke depan atau hingga bulan Agustus tahun 2015.

"Di samping itu, terkait keberadaan beras impor di Jatim kami tidak menampik kalau suatu saat Bulog Pusat memberi pe-

nugasan untuk menyimpan beras yang akan didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia Timur," katanya.

Namun, tegas dia, penyimpanan beras impor itu bukan untuk disalurkan ke Jatim melainkan provinsi ini hanya menjadi titik transit. Apalagi, kapasitas gudang milik Bulog Jatim sangat besar atau bisa mencapai 1,2 juta ton.

"Kalau kapasitas gudang di luar Jatim terutama di Indonesia Timur lebih kecil sehingga tidak mungkin disimpan di sana," katanya. = ANT/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 No. 0451 | TAHUN III

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III

MADURA

12

Kerajinan Pandai Besi

Produksi Meningkat Seratus Persen

MEROSOT. Murahnya harga cabai banyak petani yang enggan memanen, meski kondisi buah cabai sudah mulai layak panen.

Harga Cabai Rawit Tak Pedas

PROBOLINGGO - Idul Adha 1435 H yang akan jatuh pada pekan depan. Membawa berkah kepada pekerja pandai besi yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Mereka banyak menerima pesanan pisau dari masyarakat.

Edi (45) salah satu pande besi asal Desa Pendil Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo mengatakan, menjelang bulan besar banyak dirasakan oleh pengusaha pande besi.”Tingkat penjualan produknya mengalami peningkatan,” katanya kepada wartawan, Minggu (28/9).

Menurutnya, produk olahan besi yang dikelolanya banyak diminati oleh warga menjelang lebaran, yakni berupa pisau. Alasan laku kerasnya pisau karena banyak warga yang membutuhkan untuk pemotongan daging kurban.“Pisau yang diminati warga dari semua ukuran, mulai ukuran kecil, sedang dan besar,” jelas Edi. Bahkan permintaan pisau tidak hanya dari masyarakat Kabupaten Probolinggo. Namun dari beberapa daerah di wilayah Jawa Timur seperti Banyuwangi, Jember, Lumajang dan Malang.”Pesanan ini sudah mulai diterimnya sebelum hari

raya kurang satu bulan,” ungkapnya.

Harga jual pisau garapannya bervariatif, mulai dari harga Rp 10 ribu hinga Rp 200 ribu. Yang menentukan mahal tidaknya harga tergantung dari ukuran serta model yang d i m i n t a n y a .“ P e r m i n t a a n yang paling banyak pisau ukuran sedang dengan harga Rp 20-25 ribu,” jelas Edi. Senada disampaikan Holis (60), salah satu pengusaha pande besi Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. Ia menjelaskan kalau sudah menghadapi lebaran kurban, pengusahan pande besi banyak permintaan dari masyarakat terutama pisau.“Ada yang memesan baru, ada pula warga yang meminta pisau yang dimilikinya diperbaharui,” katanya.

Datangnya hari raya kurban, omset pande besi mengalami peningkatan sampai seratus persen. Biasanya dalam sebulan hanya mendapatkan keuntungan Rp 2 juta sekarang bisa mencapai Rp 45 juta.“Bulan kurban memang menjadi berkah tersendiri bagi pengusaha pande besi,” terang Holis. =Mahfud Hidayatullah

Rp3.500 Hingga Rp4.000 per Kilogram PROBOLINGGO - Sejumlah petani cabai rawit di wilayah Kabupaten Probolinggo meradang. Sebab harga jual cabai rawit petani tergolong murah.Harga cabai rawit di kalangan petani hanya mencapai Rp 3.500 sampai Rp 4.000 perkilogramnya. ” Harganya cabai rawit saat ini tergolong anjlok,’” terang Totok, salah satu petani cabai rawit asal Desa Sekarkare Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Minggu (28/9).

Murahnya harga cabai banyak petani yang enggan memanen, meski kondisi buah cabai sudah mulai layak panen. Totok menilai harga jual dengan perolehan panen tidak mencukupi untuk membayar ongkos panennya.

“Untuk sekarang ongkos buruh mencapai Rp 25 ribu perorangnya. Untuk menyelesaikan tanah ukuran 2.000 meter persegi membutuhkan buruh panen se-

banyak 7-10 orang,’ ujarnya.

Dia mengatakan, perolehan cabai maksimal mencapai 30 kilogram. Sementara uang yang diperoleh petani sekitar Rp 120 ribu. Sedangkan ongkos panen membutuhkan dana sebesar Rp 200 ribu. “Petani masih harus menambah uang kepada buruh sebesar Rp 80 ribu dari perolehan hasil panen cabainya,” ungkap Totok.

Sementara petani lainnya, Saiful mengaku murahnya harga ini petani cabai banyak yang tidak memanen. Petani tak jarang mencabut pohon cabai yang sudah berbuah dengan diganti tanaman lainnya seperti jagung dan

padi.“Petani menilai harga cabai tidak bisa mendatangkan keuntungan. Lebih baik ditanami yang lainnya,” katanya.

Dibandingkan dengan tahun kemarin, harga cabai saat ini dinilai anjlok. Untuk tahun kemarin harganya masih mencapai Rp 30-40 ribu dikalangan petani.

Bahkan buah yang dihasilkannya juga tidak sebanyak tahun kemarin.

Menanggapi murahnya cabe rawit tersebut, Kepala Bidang Teknik Budidaya Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Handaka Murwanta, mengatakan yang menyebabkan murahya harga cabai karena saat ini sudah memasuki musim panen. “Hasil panen daerah penghasil cabai banyak yang berlimpah sehingga stok cabai dipasaran masih mencukupi,” jelasnya singkat. =Mahfud Hidayatullah

MENINGKAT. Tingkat penjualan produk pandai besi di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451| TAHUN III

13

JELANG IDUL ADHA

Harga Bawang Merah Merosot

DITEMUKAN. Sosok bayi perempuan ditemukan tak bernyawa, terbungkus kain warna merah tua.

Bayi Ditemukan Tewas Diduga Hasil Hubungan Gelap PROBOLINGGO - Warga pesisir Dusun Parsian, Desa Taman Sari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo dibuat geger dengan penemuan sosok bayi perempuan yang tak bernyawa. Bayi berjenis kelamin perempuan terbungkus kain warna merah tua tersebut, diduga hasil hubungan gelap yang sengaja dibuang di bibir pantai Bentar.

Peristiwa ini kali pertama diketahui oleh Sudarto (45), seorang warga yang hendak membuang sampah di pantai Bentar yang mencium bau busuk seperti bangkai. Penasaran dengan bau menyengat tersebut,

kemudian langsung mencari sumbernya.“Saya mencium bau bangkai, saya kira itu bangkai binatang, ternyata bayi,” ujarnya.

Setelah dilihat dari dekat, benda yang di duga sebagai bangkai binatang ternyata sesosok

bayi perempuan yang sudah tidak bernyawa. “Awalnya saya menduga itu bangkai binatang, soalnya tergeletak bercampur dengan sampah,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, di lokasi kejadian, Jum’at (26/9) sore.

Mendapati mayat bayi, Sudarto langsung memberitahunya ke kepala RT. “Saya langsung menghubungi pak RT,” bebernya.

Kabar penemuan bayi itu langsung menjadi perbincangan warga. Ratusan warga menyemut kelokasi untuk melihat bayi yang dibuang oleh orang tuanya. Warga juga tidak meng-

etahui pasti berapa kira-kira umur bayi malang tersebut dan kapan dibuang ke pantai.“Saya kurang begitu mengerti, umurnya berapa. Tapi sudah baunya itu menyengat,”tandasnya.

Sementara itu, Sabtu (27/9) sekitar pukul 10.30 WIB, Tim Identifikasi Polres Probolinggo langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Setelah mendiskusikan, antara warga dan pihak kepolisian sepakat mayat bayi malang akan dikebumikan di tempat pemakaman umum (TPU) di bukit Bentar. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO – Menjelang hari raya Idul Adha 1435, harga bawang merah di Probolinggo mengalami anjlok. Bahkan, harga bawang merah di pasar bawang Dringu, Kabupaten Probolinggo sebesar Rp7000 perkilogram.

“Harga bawang merah sebelumnya Rp.9 ribu sampai Rp.12 ribu perkilo,” ujar seorang pedagang, Ahmadi kepada wartawan, Minggu (28/9).

Akibat anjloknya harga bawang merah tersebut, para pedagang banyak yang mengaku rugi. Kondisi tersebut, tak hanya soal turunnya harga, melainkan juga sepinya pembeli yang dari luar kota.“Sekarang itu pembeli sepi,” terang dia.

Pria asal Jrebeng Lor, Kota Probolinggo mengaku tidak tahu apa penyebab anjloknya harga bawang merah mengalami penurunan di pasaran. Apalagi turunnya harga di saat menjelang hari raya Idul Adha.

“Menjelang hari raya itu bisanya harga naik, tapi bawang merah sekarang harganya turun,” katanya lagi.

Hal yang sama juga dilkatakan pedagang lainnya, Fadilah. Ia mengatakan, turunnya harga bawang merah itu terjadi sejak sepekan lalu.

Ia juga mengaku tidak tahu apa penyebab turunnya harga bawang di pasaran.“Saya juga tidak tahu kenapa?” tuturnya.

Menurut dia, salah satu faktor penyebab turunnya harga bawang merah itu karena stok barang di pasar melimpah. Selain itu, terjadinya masa panen secara bersamaan di sejumlah daerah penghasil bawah merah. “Biasanya seperti itu,” ungkapnya.

Melihat turunnya harga bawang merah tersebut, Fadilah berharap agar kondisi pasar segera pulih. Karena dengan kondisi seperti ini, tidak hanya pedagang saja yang mengalami rugi, namun juga para petani akan mengalami rugi. =Muhammad Sugianto

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III

Kesehatan Hewan Kurban Diperiksa Ditemukan Penyakit Orf dan Pink Eye PROBOLINGGO - Tim Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Probolinggo melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban untuk memastikan hewan tersebut sehat dan layak dipotong pada Hari Raya Idul Adha 1435 Hijriah.

“Kami memeriksa intensif hewan kurban, khususnya seminggu sebelum Hari Raya Idul Adha,” kata Retno Wandansari, Kabid Peternakan Dinas Pertanian Kota Probolinggo, di sela-sela pemeriksaan hewan kurban, Jumat (26/9) kemarin.

Retno Wandansari mengatakan kegiatan pemeriksaan tersebut rutin dilaksanakan tiap tahun, guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu pedagang maupun konsumen atau pembeli hewan kurban.

“Tujuannya agar konsumen mendapatkan hewan kurban yang sehat, jadi sebelum dijual ke konsumen ada pemeriksaan,” terangnya.

Menurutnya, teknik pemeriksaan hewan dilakukan dengan mendatangi tempat-tempat penjualan hewan, lalu dilihat satu persatu secara fisik. Jika hewan tersebut sehat maka sapi atau kambing mampu berdiri dan berjalan dengan baik, bola mata terlihat berbinar, serta cuping hidung atau moncong basah.

Selain itu jika telinga dipegang terasa hangat tidak

dingin, itu juga menandakan hewan itu tidak sakit. “Umumnya pedagang sudah berpengalaman dan tau mengurus kambing, selain itu yang pasti penjual tak akan memajang hewan yang keliatan tidak layak karena akan sulit laku,” terang Retno Wandansari.

Selanjutnya Retno Wandasnsari menyampaikan kepada masyarakat calon pembeli hewan kurban, agar supaya memilih hewan yang sehat. Secara teknis hewan kurban, seperti kambing dan domba harus berusia di atas satu tahun, ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Sedangkan untuk sapi dan kerbau harus berusia di atas dua tahun serta tumbuh sepasang gigi.

“Hewan yang digunakan kurban, untuk kambing minimal usia satu tahun, sedangkan untuk sapi minimal usia dua tahun,” tandasnya.

Ditemukan Berpenyakit Saat pemeriksaan hewan kurban milik pedagang, ditemukan hewan yang tidak sehat.

Sedikitnya tiga hewan kurban memiliki penyakit mulut dan

penyakit mata. Hal tersebut didapatkan berdasarkan pemeriksaan hewan kurban yang dilakukan tim kesehatan hewan Dinas Pertanian Kota Probolinggo, di lokasi Jalan Mawar Kelurahan Sukabumi.

Dilokasi ini, dari 25 kambing kurban yang diperiksa kesehatannya. Pihaknya menemukan dua ekor domba berpenyakit orf (keropeng mulut) dan dua ekor domba lagi menderita pink eye(sakit mata).

Kata Tim Kesahatan Hewan Disperta, Suryono, mengatakan hewan kurban tersebut terserang virus orf di sekitar gusi karena

pada awalnya terluka. Sementara yang terserang sakit mata diduga karena iritasi akibat terkena debu selama perjalanan dan karena lama di jemur di terik panas matahari.

“Satu hewan kurban berupa domba yang terkena penyakit keropeng mulut. Sementara dua domba hewan kurban lain yang menderita sakit mata adalah domba lokal yang berasal dari luar wilayah Kota Probolinggo,” katanya.

Kendati demikian, Suryono memastikan bahwa hewan kurban yang terkena penyakit mulut dan penyakit mata tersebut bisa

dikonsumsi dan layak dijadikan hewan kurban. Berdasarkan penelitian di laboratorium, virus penyebab penyakit mulut tersebut akan mati jika hewan kurban tersebut disembelih, sehingga aman untuk dikonsumsi.

“Yang terpenting warga memasaknya di atas suhu 30 derajat celcius, sebagai langkah antisipasi. Lagipula hewan kurban yang terkena penyakit mulut dan mata tersebut sudah kita obati, sehingga kami rasa masyarakat tidak perlu khawatir,” ujarnya.

Dari 25 hewan kurban yang diteliti, kalaupun nanti ada hewan kurban yang belum diteliti oleh kita, Insya Allah hingga satu hari sebelum Idul Adha 1434 Hijriyah.

Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan menyambut baik apa yang dilakukan Tim Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Probolinggo, karena menurutnya sangat membantu dirinya menerangkan kepada calon pembeli tentang kondisi kambing atau domba yang dijualnya.

“Saya terima kasih sekali atas pengecekan hewan ini, supaya calon pembeli tak ragu lagi saat memilih hewan kurban karena sudah diperiksa Tim Kesehatan Hewan,” ungkapnya. =M.Hisbullah Huda

PETASAN

Ledakan Hebat Hancurkan Tiga Rumah PROBOLINGGO - Tiga rumah di Dusun Gupong, RT 14/RW 10, Desa Wringin Anom, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, hancur akibat ledakan hebat yang diduga bersumber dari petasan, Sabtu (27/9) dini hari.

HANCUR. Ledakan hebat yang menghancurkan rumah di Dusun Gupong, RT 14/RW 10, Desa Wringin Anom, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.

Sumber ledakan diduga berasal dari rumah milik Abdur Rachman (40) yang tak lain merupakan kuli bangunan. Karena berdempetan, ledakan tersebut mengakibatkan dua rumah lainnya porak- poranda.

Informasi yang dihimpun, sebelum kejadian Subaidah (22), istri Abdur Rachman, memasak di dapur. Saat ia meninggalkan dapur untuk keperluan lain, tidak

lama berselang terjadilah ledakan hebat tersebut.

Polisi menemukan barang bukti tabung gas elpiji, selang dan regulator, serta menemukan bukti lain berupa kertas dan bercak misiu bahan dasar petasan.

Akibatnya seluruh bagian dapur milik Rahman hancur berantakan. Dua rumah yang bersebelahan pun ikut roboh.“Beruntung pas ledakan tidak ada orang di dalam rumah,” kata Rahman.

Polisi kemudian menerjunkan tim identifikasi ke lokasi untuk mengetahui sebab ledakan. Polisi menemukan barang bukti tabung gas elpiji, selang dan regulator, serta menemukan bukti lain berupa kertas dan bercak misiu bahan dasar petasan.

“Kami masih meneliti hasil temuan tim identifikasi.

Ada tabung gas elpiji lengkap regulator dan bahan lain yang kami duga misiu,” jelas Kapolsek Tongas AKP Hermawan.

Meski tidak ada korban jiwa, kerugian akibat ledakan hebat tersebut ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Sedangkan dua rumah yang rusak tersebut milik Sakdiyah (45) dan Tiram (70). =Muhammad Sugianto

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 |2014 TAHUN III SENIN 29 SEPTEMBER

No. 0451 | TAHUN III

15 15

Pochettino Puas, Wenger Frustrasi AKTOR KEMENANGAN. Carlos Tevez (kanan) mencetak dua gol dati total tiga gol kemenangan Juventus atas Atalanta. Sementara Buffon (kiri) dipuji atas penampilannya yang mampu menggagalkan penalti lawan.

SERIE A

Gagalkan Penalti, Allegri Puji Buffon BERGAMO-Pelatih Juventus Massimiliano Allegri memuji kiper veteran Juventus Gianluigi Buffon saat timnya menang tiga gol tanpa balas atas Atalanta pada lanjuta Liga Serie A Italia di Atleti Azzurri d’Italia, Minggu (28/9) dini hari WIB. Pasalnya, Buffon mampu menggagalkan tendangan penalti tim tuan rumah pada laga tersebut.

Dua dari tiga gol kemenangan Si Nyonya Tua diciptakan Carlos Tevez. Sedangkan satu gol lainnya dibuat Alvaro Morata. Kemenangan ini sekaligus mengokohkan Juventus di puncak klasemen sementara Liga Serie A Italia. Nilai mereka sama dengan AS Roma yang juga sama-sama memetik 12 poin, setelah menang 2-0 atas Hellas Verona pada laga terpisah.

Tetapi Juventus berhak duduk di puncak karena unggul selisih gol.

Meski mampu mencetak dua gol, Tevez tidak mendapat pujian khusus dari Allegri. Mantan pelatih AC Milan ini justru lebih memuji Buffon. Pasalnya, kiper Timnas Italia ini mampu menggagalkan ek-

sekusi tendangan penalti Atalanta sebelum Carlos Tevez membawa keunggulan untuk Juventus.

“Ini adalah sebuah kemenangan besar. Roma lebih dahulu menang, jadi ada sedikit lebih banyak tekanan bagi kami untuk menang. Ini tidaklah mudah, karena Atalanta sangat kuat di kandang. Kami kesulitan di 10 menit pertama dan tidak mengalirkan bola dengan baik, sehingga kami cenderung terbaca. Para pemain telah bekerja dengan baik, kemudian Buffon menentukan hasil akhir,” kata Allegri.

Dia menambahkan, “Saya rasa perbedaan antara Buffon dan semua kiper-kiper lain adalah dia hampir selalu bisa diuji selama pertandingan, masih mampu melakukan penyelamatan penting ketika dibutuhkan. Begitulah Anda menguji seorang juara sejati.”

Sementara itu, AS Roma berhasil meraih kemenangan dua gol tanpa balas atas Verona. Dua gol disumbangkan oleh Alessandro Florenzi dan gol fantastis Mattia Destro. =SKY SPORTS/CAROL AJI

LONDON - Pelatih Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino mengaku puas dengan hasil imbang 1-1 yang diraih timnya saat melawan rival satu kota, Arsenal, di Emirates Stadium pada Sabtu (27/9) malam WIB. Sebaliknya, pelatih Arsenal Arsene Wenger mengaku sangat frustrasi dengan hasil ini.

Semua gol kedua tim dilahirkan pada babak kedua. Tottenham unggul terlebih dahulu berkat gol Nacer Chadli pada menit ke57, sebelum disamakan oleh Alex Oxlade-Chamberlain pada menit ke-74. Pascagol balasan Chamberlain, Arsenal sangat dominan.

Untuk gawang Tottenham tidak kebobolan lagi hingga laga usai.

Itu sebabnya, Pochettino yang sebelumnya melatih Southampton cukup puas dan senang dengan hasil imbang ini. Dengan hasil ini juga sekaligus mengakhiri rentetan kekalahan Tottenham dari Arsenal di Emirates pada 20 laga terakhir. “Ini hasil yang bagus untuk kami. Arsenal mengontrol pertandingan, menguasai bola lebih banyak dari kami, tetapi kami juga bermain

bagus. Kami sangat kompak dan memiliki kesempatan mencetak gol. Karena itu saya bahagia dengan penampilan para pemain dalam pertandingan ini,” kata pelatih asal Argentina ini.

Secara khusus Pochettino senang dengan gol Chadli. Gol ini lahir dari sebuah tekanan keras terhadap lini pertahanan Arsenal.

Christian Eriksen mampu melewati Mathieu Flamini lalu mengirim bola kepada Erik Lamela.

Pemain terakhir ini mengirim umpan matang yang kemudian menghasilkan gol. “Kami mencetak gol yang bagus. Ini filosofi kami. Sangat sulit mempertahankan filosofi sepanjang 90 menit sekarang, tetapi kami terus mencoba,” paparnya lebih lanjut.

Dia juga memuji gelandang

Ryan Mason yang tampil impresif pada laga debutnya di Liga Utama Inggris di laga tersebut.

Sedangkan Wenger sangat kecewa karena timnya menguasai jalannya pertandingan, tetapi pada akhirnya hanya memetik hasil imbang. “Kami sangat berkualitas dan saya cukup frustrasi karena hasil imbang ini. Padahal kami memiliki semangat yang bagus dengan determinasi yang tinggi. Tetapi kami tertinggal terlebih dahulu dan menguasai hampir 77 persen penguasaan bola,” kata Wenger.

Dia melanjutkan, “Saya frustrasi karena kami membuang percuma dua poin juga karena eksekusi bola mati kami belum terlalu bagus, lebih-lebih lagi pada saat tendangan sudut.

Kami masih memiliki ruang untuk dikembangkan lebih bagus lagi. Sebab menurut saya, adalah sesuatu yang bagus bila kami mendapatkan 14 tendangan pojok dan tiga atau empat tendangan bebas di luar kotak penalti, kami harus lebih baik lagi.” =SKY SPORTS/CAROL AJI

TIMNAS U-23

Aji Santoso Tinggalkan Timnas U-23 INCHEON - Pelatih Timnas U-23 Aji Santoso dipastikan tidak akan melatih tim itu setelah gagal di Asian Games 2014. Tim Garuda Jaya terhenti di babak 16 besar setelah kalah 1-4 dari Korea Utara. Hal ini tidak mengagetkan karena kontrak Aji Santoso dengan BTN hanya sampai pada Asian Games 2014.

Timnas U-23 tidak mampu berjalan lebih jauh pada pesta olahraga multi cabang negara-negara Benua Asia ini karena kalah dari Korea Utara. Sebelumnya, Indonesia keluar sebagai runner-up Grup E lantaran kalah telak dipertandingan terakhir melawan Thailand 0-6. Meski demikian, mencapai babak 16 besar adalah sebuah capaian

untuk sepakbola Indonesia.

Setelah tersingkir dari Asian Games 2014, seluruh pemain telah dikembalikan ke klubnya masingmasing. Terkait status pelatih, Aji menyebut bahwa kontraknya telah habis. “Ya, tugas saya hanya sampai Asian Games. Karena memang kontrak saya dengan BTN (Badan Tim Nasional) seperti itu,” ungkap Aji.

Meski demikian, pelatih asal Malang itu tetap menyerahkan sepenuhnya kepada BTN dan PSSI. Siapapun nanti pelatihnya, Aji berharap timnas U-23 bisa lebih baik. “Tim ini punya prospek, dan bisa berkembang. Semoga timnas U-23 kedepannya bisa lebih kuat lagi,” sambungnya.

Dengan berakhir kontraknya

bersama timnas U-23, Aji mengaku belum berpikir untuk melatih klub mana pun. Meski rumornya saat ini dia tengah diincar untuk melatih Persija Jakarta.

“Saya belum berpikir kemanamana. Saya ingin istirahat dulu,” tuntas eks bek kiri timnas Indonesia itu yang juga sibuk mengurus SSB ASIFA di Malang. =CAROL AJI

16BACA

KORAN MADURA

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III

KORAN MADURA

JUGA

16

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 No. 0451 | TAHUN III

Pochettino Puas, Wenger Frustasi Olahraga | 15

BARCELONA - Barcelona menjawab kritik publik pascahasil imbang 0-0 melawan Malaga pertengahan pekan lalu dengan memetik kemenangan telak enam gol tanpa balas atas Granada pada lanjutan La Liga Spanyol di Camp Nou, Minggu (28/9) dini hari WIB. Tambahan tiga poin ini mendongkrak posisi El Barca ke puncak klasemen sementara dengan 16 poin.

Pada laga tersebut, Lionel Messi tetap menjadi pemain bintang, meski kalah jumlah gol dari Neymar. Pasalnya, selain mencetak dua gol, kapten Timnas Argentina itu juga membuat dua asis untuk dua gol Barcelona lainnya. Sedangkan Neymar Jr memborong tiga gol dan satu gol lainnya dibuat oleh gelandang internasional Kroasia Ivan Rakitic.

Barcelona kembali membuat catatan bagus pada laga ini dengan tidak kebobolan satu gol pun.

Anak-anak asuh Luis Enrique itu memperpanjang rekor tidak kemasukan gol sepanjang musim ini. Mereka menjadi satu-satunya klub yang gawangnya belum kebobolan sepanjang musim ini.

Pelatih Luis Enrique dan ge-

ENAM GOL BARCELONA Neymar (1-0) Ivan Rakitic (2-0) Neymar (3-0) Lionel Messi (4-0) Neymar (5-0) Lionel Messi (6-0)

26’ 43’ 45’ 62’ 66’ 82’

landang veteran Barcelona Xavi Hernandez memuji para pemain Barcelona atas kemenangan besar itu. Menurut mereka, ini reaksi positif atas hasil imbang dari Malaga. “Setelah laga melawan Malaga, kami perlu melakoni pertandingan dan memainkan laga yang bagus. Dan kami melakukan itu,” kata Xavi.

Xavi juga senang karena bisa

dimainkan oleh Luis Enrique.

Pada laga melawan Malaga, Xavi bahkan dimainkan selama 90 menit. “Sungguh luar biasa bisa memainkan pertandingan selama 90 menit. Saya pikir saya bisa bermain dan itu sangat-sangat menyenangkan,” imbuhnya.

Sedangkan Bagi Lionel Messi, tambahan dua gol pada laga ini membuat koleksi golnya menjadi 400 butir sepanjang karier sepak bolanya baik untuk Barcelona maupun Timnas Argentina. Dari jumlah itu, sebanyak 358 gol diukir Messi selama 11 musim bersama Barca dan 42 gol untuk Albiceleste.

Di sisi lain, Messi kini semakin dekat dengan rekor Telmo Zarra sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa La Liga dengan 251 gol. Saat ini, peraih empat Ballon d’Or tersebut sudah mengemas 247 gol dan untuk memecahkan rekor Zarra tinggal menunggu waktu saja.

Menanggapi prestasi Messi ini, pelatih Barcelona Luis Enrique pun terkagum-kagum. “Sepertinya Messi telah disentuh oleh sebuah tongkat sihir atau sesuatu.

Dia cuma mencintai sepakbola,” kata Enrique Sementara itu pelatih Atletico

Madrid Diego Simeone mengaku bangga pada pemainnya menyusul kemenangan 4-0 atas Sevilla Minggu (28/9) dini hari WIB di Vicente Calderon.

Menurutnya, permainan anak-anak asuhnya pada laga ini mengulangi permainan saat mengalahkan Real Madrid di Piala Super Spanyol pada awal musim ini.

Ketika itu Atletico menang 2-1 atas Madrid.

“Saya pikir bahwa laga ini, kira-kira seperti pertandingan kandang Piala Super Spanyol saat melawan Madrid, yang mana merupakan salah satu laga di mana kami mempunyai kontinuitas lebih.

Yang paling kompleks adalah menjaga kontinuitas dan mengatasi masalah waktu dalam laga.

Dan hari ini, Sevilla memberi kami ruang untuk bermain dan kembali ke belakang, kami bisa bermain,” kata Simeone. =SKY SPORTS/ESPN/CAROL AJI

NEYMAR

LIONEL MESSI bersiap menerima pelukan dari Ivan Rakitic usai menjebol gawang Granada. Lionel Messi tampil menggila dengan menorehkan dua gol dan dua asis dalam laga itu. Empat gol lainnya dibuat oleh Neymar (tiga gol) dan Ivan Rakitic (1 gol).

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 No. 0451 | TAHUN III

PDAM GAGAL ANTISIPASI KEKERINGAN

KELUARGA AKAN LAPOR KE KOMNAS HAM

PAMEKASAN | H

SAMPANG | K

KORAN MADURA

Lisa Nurjannah SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III MERINDUKAN SOSOK ‘OEMAR BAKRI’

A

NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Pedagang menggelar kambing dagangannya, di Pasar 17 Agustus, Kabupaten, Pamekasan, Jatim, beberapa waktu lalu. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1435 H, harga kambing naik sekitar 30 hingga 40 persen.

SUMENEP – Menjelang hari raya Idul Adha atau yang dikenal hari raya kurban, semua jenis hewan kurban di Kabupaten Sumenep naik cukup tinggi.

Kenaikan harga berkisar antara Rp 1 juta sampai Rp 7 juta.

“Kalau harga kambing sekarang memang cukup mahal, dan itu biasa terjadi setiap tahun ketika menjelang hari raya kurban,” kata Bapak Razak (45), pedagang kambing asal Kecamatan Lenteng, Minggu (28/9).

Menurutnya, semakin tua umur kambing semakin mahal.

Sedang ciri-ciri kambing yang cocok untuk dijadikan kurban, yaitu berbadan sehat, gemuk, tidak cacat fisik, panjang dua tanduknya cukup, serta giginya powel.

Bila kambing sudah memenuhi kriteria seperti itu, maka akan dibeli mahal oleh masyarakat. “Kalau syaratsyaratnya sudah cukup menurut petunjuk agama, maka harganya akan sangat mahal, bisa jadi seekor kambing dijual Rp 2 juta, naik 1 juta dari harga sebelumnya,” sambungnya.

Tidak hanya kambing kurban yang mengalami kenaikan, harga sapi kurban naik Rp 5-7 juta rupiah per rekor. Harga sapi yang sebelumnya hanya Rp 10 juta, sekarang dijual Rp 17 juta

Harga Hewan Kurban Melambung per rekor. Sedangkan harga sapi yang sebelumnya hanya Rp 8 juta, menjelang hari raya kurban dijual Rp 13 juta, naik Rp 5 juta.

“Saat sekarang harga sapi memang naik cukup tinggi, yakni Rp 5-7 juta per ekor, apalagi hari raya kurban sudah semakin dekat,” kata Ketua Asosiasi Ped-

agang Kambing dan Sapi Sumenep Samauddin.

Ditambahkan, harga sapi yang paling banyak diminati oleh masyarakat yang ingin berkurban, adalah sapi yang harganya maksimal Rp 15 juta. ”Yang paling laris sekarang, sapi yang harganya maksimal Rp 15 juta, lebih dari itu

kurang diminati oleh masyarakat,” pungkasnya.

Kepala Dinas Peternakan Sumenep Arif Rusdi, mengimbau masyarakat yang ingin membeli hewan kurban, agar teliti dalam memilih dan membeli hewan.

Sehingga hewan yang dijadikan kurban tidak mengandung pen-

yakit, yang bisa membahayakan bagi masyarakat yang mengonsumsinya nanti.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan operasi pasar, dan akan melakukan pemeriksaan terhadap jenis hewan yang akan dikurbankan. Pihaknya tidak ingin masyarakat yang mengonsumsi daging kurban terjangkit penyakit.

“Kami mengimbau masyarakat Sumenep, agar hatihati dan meneliti terlebih dahulu hewan kurban yang akan dibeli. Sapinya harus sehat agar masyarakat tidak terjangkit penyakit,’’ tukasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO B B

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 No. 0451 | TAHUN III

MURAL PENOLAKAN RUU PILKADA. Pengendara sepeda motor melaju di samping mural berisi kritikan terhadap RUU Pilkada di Jakarta. RUU Pilkada yang telah disahkan DPR, Jumat (26/9) dini hari dinilai merampas hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya sehingga mematikan demokrasi di Indonesia.

SUMENEP - Buntut pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah oleh DPR, Jumat (26/9) dini hari, yang semula dipilih langsung rakyat menjadi pemilihan melalui anggota DPRD, diperkirakan berdampak cukup signifikan terhadap sistem perpolitikan Indonesia.

H

al tersebut disampaikan pengamat politik Sumenep, Moh. Ilyas. Hemat mantan Komisoner KPU menyebut bahwa pengesahan RUU itu bakal merusak sistem politik Indonesia. Bahkan ia punya keyakinan, UU Pilkada menimbulkan kartel dan dinasti politik.

“Sebab model seperti ini lebih menguntungkan mereka yang punya kekuatan secara turuntemurun. Bahkan, money politic yang tadinya hanya terjadi ditingkat warga, bisa berpindah ke partai politik, dan memungkinkan muncul yang namanya upeti.

Selain itu, ini juga mempersempit hadirnya pemimpin yang representatif, karena akan berputar di situ-situ saja. Itu bisa dilihat saat pemilukada sebelum era Presiden BJ Habibie," katanya.

RUU Pilkada Munculkan Dinasti Politik KPU-Panwas Belum Bisa Bergerak Ilyas menambahkan, RUU Pilkada hanya menguntungkan Koalisi Merah Putih. Basis partai politik pendukung koalisi itu sangat kuat di daerah. RUU Pilkada hanya menekan pemerintahan Jokowi-JK sebagai imbas peta perpolitikan setelah Pilpres 2014.

"Jadi yang punya kepentingan bukan hanya Golkar atau Gerindra, tapi partai yang dominan di daerah. Mengambil semua keuntungan menekan eksekutif sehingga semua kebijakan dilakukan lewat mekanisme voting," tandasnya.

Ilyas memang sedikit menyayangkan tentang Pilkada tidak langsung tersebut. Sebab dalam hemat mantan anggota KPU Sumenep, secara tidak langsung Pilkada melalui DPR itu telah mencederai demokrasi. Substansi demokrasi ada pada rakyat. “Tetapi ketika rakyat sudah tak lagi berdaulat, maka demokrasi tak lagi ada artinya,” ujarnya.

Berdasarkan pengalamannya menjadi anggota KPU, demokrasi yang dijalankan di Indonesia patut dibanggakan, sebab rakyat

ternyata sudah mulai cerdas dan dewasa dalam berpolitik. “Tetapi pada saat rakyat sudah mulai cerdas dan dewasa dalam politik, ternyata hak konstituennya digadaikan,” jelasnya.

Pendidikan politik, kata Ilyas, akan berlangsung bagus manakala hak untuk memilih pemimpinnya sendiri, sehingga mereka punya hak mengawal. Kalau sudah melalui DPRD, lalu peran masyarakat tidak ada. “Terus terang ketika proses rekrutmen kepemimpinan menafikan hak rakyat, maka tunggulah kehancuran sebuah negara. Oleh karena itu, partai politik diharapkan jangan menutup diri, jangan munculkan calon yang tidak dikehendaki oleh mereka,” tegasnya Belum Bisa Bergerak Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumenep mengaku tidak ada masalah dengan ditetapkannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketua KPU Sumenep,

A. Waris mengatakan, pihaknya akan selalu tunduk kepada undang-undang, termasuk tentang Pilkada tidak langsung.

Waris mengatakan, keputusan sidang paripurna DPR tentang Pilkada beberapa waktu lalu tidak akan mengganggu kinerjanya sebagai penyelenggara Pilkada.

Dengan catatan, keputusan final mengenai Pilkada itu sebelum bulan Desember. Pasalnya, tahapan Pilkada di Sumenep baru akan dimulai sekitar bulan Desember akhir.

“Insya Allah untuk konteks Sumenep tidak akan mengganggu. Karena kalaupun akan dilakukan gugatan ke MK, itu kan satu bulan. Berarti, di MK akan ada keputusan bulan November.

Sementara kita merencakan tahapan Pilkada itu baru Desember akhir. Insya Allah tidak akan mengganggu,” tegasnya.

Sementara itu, jika nantinya Pilkada memang melalu DPR, Waris mengaku masih belum mengetahui mekanismenya akan seperti apa. Yang jelas, tambahn-

ya, KPU Sumenep akan bekerja sesuai dengan aturan yang ada dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Untuk diketahui, jika tidak ada perubahan mengenai mekanisme pemilhan kepala daerah, Sumenep akan melaksakan pemilihan kepala daerah pada bulan Juni 2015.

Sementara di lain pihak, Ketua Panitia Pengawas Pemiliu (Panwaslu) Sumenep, Zamrud Khan membenarkan sikap yang diambil oleh KPU Sumenep. Menurutnya, untuk saat ini memang semua pihak masih dalam tahap menunggu keputusan akhir dari polemik Pilkada. Jika pada akhirnya Pilkada dilakukan secara langsung, maka KPU sudah semestinya membuat rencana terkait tahapan-tahapan pemilu itu sendiri.

“Namun karena sekarang masih belum final keputusan itu, karena presiden masih belum menandatanganinya, maka sebaiknya kita tunggu dulu keputusan dari narasi polemik RUU Pilkada ini,” tandasnya. =FATHOL ALIF/SYM

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III

Krisis Dokter Tak Pengaruhi Pelayanan

C

Berhaji untuk Hati yang Suci

Dewan: Minimal Tiap Puskesmas Ada Tiga Dokter SUMENEP- Meski jumlah dokter di Sumenep masih kurang, namun Dinas Kesehatan (Dinkes) mengklaim krisis dokter tersebut tidak akan mengurangi kualitas pelayanan terhadap pasien. Pasalnya, di masing-masing puskesmas yang ada di Sumenep sudah ada dokter.

Kepala Dinkes Sumenep, A. Fatoni mengatakan bahwa dari 98 dokter umum yang ada di Sumenep telah disebar ke beberapa puskesmas yang ada di wilayah Sumekar.

Sehingga, menurutnya, jika dokterdokter tersebut bekerja dengan maksimal, maka tidak akan mengurangi tingkat pelayanan mereka kepada masyarakat.

“Walaupun di masing-masing puskesmas itu hanya ada dua dokter umum yang ditugaskan, insya Allah pasien tetap akan mendapatkan pelayanan yang ideal dari dokter tersebut,” ungkapnya, Minggu (28/9).

Fatoni menjelaskan, meskipun selama ini dokter yang ditugaskan di masing-masing puskesmas hanya berjumlah dua orang, masih belum ada keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan. Pasalnya, dokter yang ada memang didesak untuk selalu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. “Misalnya, satu dokter dijadwal siang hari, sementara dokter yang satunya

malam hari. Insya Allah kalau begitu jumlah dokter yang ada bisa bekerja secara maksimal,” tambahnya.

Walaupun di masing-masing puskesmas itu hanya ada dua dokter umum yang ditugaskan,

A. Fatoni

Kepala Dinkes Sementara untuk dokter spesialis, pihaknya mengaku masih kurang. Fatoni menjelaskan, selama ini di Sumenep hanya memiliki 4 dokter spesialis yang ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumenep.

Keempat dokter spesialis tersebut ialah 2 dokter spesialis anak dan 2 dokter lainnya dokter spesialis bedah. Namun demikian, pihaknya tetap optimis keempatnya bisa bekerja dengan maksimal sehingga

masyarakat tidak akan telantar.

Terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Sumenep, Indra Wahyudi mengatakan, dua dokter umum untuk satu puskesmas sebenarnya bisa saja.

Hanya saja jumlah tersebut masih dinilai kurang ideal. Alasannya,di puskesmas, dokter itu tidak hanya melayani satu atau dua pasien, melainkan banyak pasien. Bahkan, tambahnya, seorang dokter harus melayani lebih dari 10 pasien.

Oleh sebab itu, ia berharap jumlah dokter umum yang ditugaskan di puskesmas harus ditambah. “Kalau bisa, yang asalnya dua ditambah satu lagi menjadi tiga dokter. Agar tidak merasa kewalahan melayani pasien yang datang. Karena kalau cuma dua, dimungkinkan pelayanan di puskesmas kurang maksimal.

Minimal tiap puskesmas ada tigadokter,” tandasnya.

Indra menambahkan, seharusnyadi tiap-tiap puskesmas ada dokter spesialisnya. Agar pasien yang ada di pelosok desa, terutama kepulauan tidak harus jauh-jauh datang ke RSUD jika membutuhkan dokter spesialis.

"Saya berharap Pemkab segera melakukan rekrutmen tenaga medis, baik dokter umum maupun dokter spesialis," harapnya. =FATHOL ALIF/SYM

GP Ansor Sukses Gelar Diklatsar

S

UMENEP – Pengurus Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Sumenep sukses menggelar Kemah Bakti dan Diklatsar, Jumat-Minggu (26-28/9) di Lapangan Sepakat Lenteng.

Acara itu diikuti 551 peserta.

Acara pembukaan Kemah Bakti dan Diklatsar dibuka oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim dan bertindak sebagai inspektur upacara. Tampak juga hadir pada acara tersebut, Ketua sementara DPRD Abrori Mannan, Ketua PCNU A. Pandji Taufiq, dan pengurus teras NU lainnya.

Ketua GP Ansor Cabang Sumenep Moh. Muhri mengatakan, digelarnya acara tersebut sebagai bentuk keperdulian NU terhadap NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). ”Jadi, semua Banser ini sebagai benteng NKRI,” katanya.

Selain itu, Banser akan menjadi benteng akidah Ahlussannah wal-

Ketua GP Ansor Moh. Muhri (jas hijau) berfoto bersama peserta diklatsar.

jamaah, yang saat ini sudah banyak tercoreng dengan adanya gerakan radikal. “Tugas Banser ini juga akan menjadi benteng ulama NU yang bersifat cultural,” tambahnya.

Muhri berharap, ilmu dan pengalaman yang peserta peroleh ditularkan di pengurus anak cabang masing-masing.

Sementara Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengatakan, ke-

beradaan banser telah banyak mewarnai kiprah bumi pertiwi. Banser selalu menjadi barisan pertahanan dalam dinamika perjalanan bangsa.

"Banser yang berdiri tahun 1962 juga mempunyai peran penting dalam memberantas PKI dan antek-anteknya.

Banser merupakan benteng pertahanan ulama dan mempertahankan NKRI tanpa melihat golongan maupun agama." ujarnya. =ADV/JUNAEDI

Bupati A. Busyro Karim (pegang bendera) melepas jemaah haji, Jumat (26/9). Bupati mengimbau JCH menjaga kesehatan, baik batin maupun fisik.

Bupati Minta CJH Menjaga Nama Baik Sumenep

S

UMENEP – Pergi ke tanah suci itu bukan sekadar ritual semata, tetapi adalah media untuk menyucikan diri dan membersihkan jiwa, karena di dalamnya ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari saripati berhaji.

Sehingga sepulang dari tanah suci, kemabruran sesorang yang purna melaksanakan haji akan diuji.

“Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari perjalanan ritual ibadah haji yang selanjutnya kita terapkan di dalam kehidupan, sehingga kita meraih derajat yang tertinggi di sisi Allah,” kata Bupati Sumenep, A. Busyro Karim saat melepas 534 CJH, Jumat (26/9).

Sepulang dari tanah suci, kata Busyro, kehidupan figur seorang haji yang mabrur harus terus ditunjukkan. Sebab, waktunya, bukan sebatas sebulan atau satu tahun setelah pulang dari Tanah Suci, tetapi sepanjang hidupnya, sehingga benar-benar menjadi panutan bagi yang lainnya.

Bupati Sumenep, A. Busyro Karim secara resmi melepas calon Jemaah haji (CJH) Kabupaten Sumenep, Jumat (26/9). Acara pelepasan tersebut dimulai sekitar pukul 09.00 Wib yang bertempat di GOR. A. Yani Sumenep.

Sebanyak 534 orang JCH, dengan rincian 360 orang asal daratan dan 170 orang asal kepulauan resmi diberangkatkan dari GOR A. Yani menuju Asrama Haji Embarkasi Surabaya dengan menggunakan 12 armada bus.

Sebelum diberangkatkan, para tamu Allah dihimbau oleh bupati Sumenep agar menjaga kesehatan, baik batin maupun fisik. Karena dalam melaksanakan ibadah haji, selain niat yang benar dan ikhlas, kesehatan batin dan fisik merupakan hal yang sangat penting.

Busyro mengingatkan kepada CJH agar selalu menjaga tradisi dan kultur Sumenep yang selama ini dinilai baik oleh banyak kalangan. Karena menurutnya, ketika di Mekkah CJH pasti akan bertemu dengan banyak kultur yang berbeda. Untuk itu, CJH diharap menjaga nama baik Indonesia, lebih-lebihSumenep. “Jaga nama baik Kabupaten Sumenep,” kata Busyro Selain itu, mantan ketua DPRD duaperiode itu juga mendoakan agar semua calon jemaah haji (CJH), terutama yang dari Sumenep dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar,sehingga dapat kembali ke daerahnya masing-masing dengan selamat.

Pantauan Koran Madura, dalam acara pelepasan JCH tersebut, terlihat hadir antara lain, jajaran Forpimda Sumenep, pihak kementerian agama, dan pimpinan DPRD setempat serta elemen lain. =ADV/FATHOL ALIF/SYM

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III

PENANGKAPAN NELAYAN

PENGEMBANGAN SURAMADU Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Madura (BPWSM) akan mengembangkan wilayah kaki Jembatan Suramadu meliputi wilayah sisi Surabaya sekitar 600 hektare dan sisi wilayah Madura sekitar 600 hektare.

WISATA

BPWSM Pelajari Pengembangan Batam BATAM - Badan Pengembangan Wilayah SurabayaMadura (BPWSM) melakukan studi banding ke Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk mempelajari perencanaan dan konsep pengembangan Pulau Batam yang kini menjadi tujuan investasi terkemuka wilayah Asia.

Kepala Divisi Perencanaan Teknis BPWSM, Lisa Lestiarini di Batam, Jumat, mengatakan pengalaman BP Batam dalam mengembangkan Pulau Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menjadi sebuah referensi untuk dipelajari secara konferehensif.

"Tentu beberapa bagian di antaranya dapat diterapkan oleh Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura dalam mengembangkan wilayah industri Surabaya-Madura," kata dia.

Beberapa bagian yang menjadi fokus perhatian dalam kunjungan BPWS antara lain strategi pengembangan Batam, sistem pengelolaan keuangan, sumberdaya manusia, kebija-

kan dan landasan hukum, serta sinergitas antara Pemerintah Daerah dan BP Batam.

Dalam kunjungan tersebut, Direktur Perencanaan dan Pembangunan, Imam Bachroni memaparkan tentang konsep pengembangan Batam yang dituangkan dalam sebuah road map serta beberapa infrastruktur yang sedang dan akan dikembangkan oleh BP Batam.

Sedangkan untuk pengelolaan keuangan BP Batam, Imam Bachroni menjelaskan mengenai BP Batam yang telah bertransformasi menjadi sebuah Badan Layanan Umum (BLU).

Pada kunjungannya ke Batam, BPWSM juga mengunjungi beberapa lokasi infrastruk-

tur yang sedang dibangun BP Batam dan beberapa kawasan industri.

Perwakilan lembaga tersebut pada September 2013 juga sudah mengunjungi BP Batam.

Beberapa proyek yang akan disampaikan saat itu untuk dikembangkan BPWSM antara lain pembangunan dan mengelola wilayah kaki Jembatan Surabaya-Madura, yang meliputi wilayah di sisi Surabaya sekitar 600 hektare dan sisi wilayah Madura sekitar 600 hektare.

Selanjutnya, penataan kawasan khusus di Pulau Madura seluas sekitar 600 hektare dalam satu kesatuan dengan wilayah pelabuhan peti kemas dengan perumahan dan industri termasuk jalan aksesnya.

BPWSM, juga akan menerima dan melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah meliputi menyelenggarakan pelayanan satu atap untuk

urusan perizinan di wilayah Suramadu.

Selain itu, melakukan fasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Timur, termasuk pembangunan jalan akses menuju Jembatan Tol Suramadu, baik di wilayah sisi Surabaya maupun di wilayah sisi Madura, pembangunan jalan pantai utara Madura (Bangkalan Sumenep), katanya.

Kemudian melaksanakan pembangunan jalan lintas selatan Madura (Bangkalan - Sumenep), pembangunan jalan penghubung pantai utara Madura dengan lintas selatan Madura, pembangunan infrastruktur perhubungan antarwilayah kepulauan, serta pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka industrialisasi di Pulau Madura, penyediaan infrastruktur air baku, air minum, sanitasi, energi, dan telekomunikasi di wilayah Suramadu. =LARNO/ANT

DKP Dinilai Pembohong SUNENEP – Warga Gili Raja Kecamatan Giligenting menilai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep pembohong. ”Kami jelas kecewa, karena pernyataan dan fakta sudah tidak sesuai,” kata Syaiful Anang, warga Gili Raja Kecamatan Giligenting.

Hal itu terkait pernyataan DKP yang menyatakan telah turun ke lapangan setelah Perahu Kapal Motor (PLM) Kenanga milik warga Ambunten ditangkap warga. Padahal pada saat kejadian, katanya, tidak seorangpun dari DKP yang datang.

Selain itu, pernyataan DKP yang mengatakan sudah intens setiap tahun melakukan sosialisasi terkait surat-surat yang harus dimiliki oleh nelayan.

Padahal, sudah sejak beberapa tahun yang lalu, DKP tidak melakukan sosialisasi di Pulau Gili Raja. ”Yang kami ingat, sejumlah pemuda dan masyarakat di sini yang mengundang pihak DKP untuk melakukan diskusi bersama.

Bukan atas kemauan pihak DKP melainkan kemauan masyarakat sendiri,” terangnya.

Kami jelas kecewa, karena pernyataan dan fakta sudah tidak sesuai,”

Syaiful Anang Warga Gili Raja

Sebelumnya, Kabid Pengawasan Perlindungan Usaha Perikanan DKP Sumenep, Moh. Nurchrahman, mengatakan, “Setelah kejadian itu (Sabtu, 13 September 2014 sekitar pukul 23.00), kami turun langsung ke sana (Gili Raja) untuk memastikan kejadian tersebut,” katanya.

Menanggapi pernyataan aktivis Lembaga Kajian Kritis Sumenep (LKKS) Junaidi Pelor yang meminta DKP intens melakukan sosialisasi, Moh. Nurchrahman mengaku telah melakukan sosialisasi setiap tahunnya. ”Memang untuk pengawasan dan sosialisasi, ada agenda khusus yang dilakukan setiap tahunnya,” katanya. (Koran Madura, 22/9). =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III

E

PEMILIHAN KEPALA DESA

Mekanisme Pilkades Tahap II Rawan Konflik SUMENEP – Mekanisme Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahap II dinilai rawan terjadi konflik dan kesenjangan antar masyarakat. Pasalnya, mekanisme pilkades yang telah disosialisasikan membuka kompetisi antar masyarakat, bahkan aturan cakades maksimal 5 dan minimal 2 adalah biang keladinya.

Hal tersebut terbukti saat fenomena praktik jual beli kartu tanda penduduk (KTP) yang dilakukan calon kepala desa (cakades) untuk mendapat dukungan dari masyarakat di Desa/Kecamatan Talango, Pulau Poteran, beberapa waktu lalu.

Anggota DPRD dari PDI Perjuangan, Zainal, meminta agar pemerintah mengevaluasi seluruh mekanisme pilkades.

Pasalnya, kejadian tersebut memang riskan terjadi. Sebab dalam

perbup, ada kompetisi antar masyarakat, sehingga membuka kran bagi siapa pun untuk mencalonkan diri.

“Bagi saya terobosan itu baik, bahkan demokatis, tetapi masyarakat Sumenep masih belum siap dengan terobosan itu, sehingga perlu dilakukan secara bertahap. Buktinya, apa yang kita khawatirkan telah terjadi,” katanya, Minggu (28/9) kepada Koran Madura.

Ia menambahkan bahwa

pilkades itu jauh berbeda dengan pilbup, pileg atau atau pemilihan-pemilihan yang lain. “Lebih riskan pilkades, sebab berhubungan langsung dengan masyarakat.

Artinya, kalau pilbup dan pileg itu kan tidak berkompetisi di tingkat desa, tetapi perdapil, tetapi kalau pilkades kompetisinya ditingkat desa. Maka jika tidak diantisipasi dengan baik, bisa perang saudara,” tegasnya.

Oleh karena itu, mantan kepala desa itu meminta agar pemerintah mengevaluasi beberapa hal yang ada dalam perbup itu. “Jika memang sudah tidak bisa diubah lagi, maka pemerintah harus membuat langkah taktis agar praktik jual beli KTP tidak terjadi lagi. Biar pilkades berjalan dengan lancar,” pintanya.

Diketahui, beberapa waktu lalu praktik jual beli KTP terjadi di Desa/Kecamatan Talango, Pu-

lau Poteran. Fenomenda tersebut menguak pasca dikeluarkannya kebijakan pemerintah tentang bukti dukungan menggunakan KTP sebagai salah satu syarat menjadi cakades.

Informasinya, harga satu foto copi KTP berkisar antara Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu.

Sementara, jumlah hak pilih di desa tersebut sekitar 5.000 hak pilih, dengan jumlah cakadesnya sebanyak 11 orang. Padahal, sesuai peraturan bupati (perbub) tentang mekanisme pencalonan, jumlah maksimal cakades sebanyak lima orang dan minimal dua orang.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Moh. Ramli masih belum bisa dikonfirmasi. Sebelumnya ia mengatakan bahwa pembasatan jumlah cakades tersebut merupakan amanat undang-undang. Sehingga agak mustahil tejadi perubahan lagi.

”Kami hanya sebagai pelaku saja, dan teknis jumlah dukungan menggunakan KTP itu merupakan amanat perbup yang harus kita patuhi bersama,” katanya.

Soal maraknya jual beli KTP, Ramli mengatakan bahwa hal itu bukan tanggung jawabnya.

Dia hanya bisa mengimbau agar masyarakat tidak menukar dukungannya dengan meteri. ”Jangan sampai terjadi jual beli dukungan, sebab perolehan suara tetap menunggu hasil di bilik suara,” terangnya.

Dirinya mengaku heran dengan fenomina tersebut. Sebab saat ini tahapan pelaksanaan pilkades serentak belum sampai pada proses itu. Pengumpulan KTP itu akan dilaksanakan delapan hari setelah melakukan verifikasi bakal calon. ”Itu aneh kiranya, sebab saat ini masih belum waktunya mengumpulakan dukungan berbentuk KTP,” tukasnya. =SYAMSUNI

DESTINASI WISATA

Gili Labak Kurang Tergarap

PEMANDU WISATA ALOMAMPA SONGENNEP. Pengunjung turun dari perahu menikmati destinasi wisata di Pulau Gili Labak, Sabtu (27/9). Gili Labak adalah destinasi wisata bawah laut yang sungguh menakjubkan.

SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep terkesan setengah hati menggarap desitinasi wisata Pulau Gili Labak, Desa Kombang, Kecamatan Talango. Padahal pulau yang memiliki luas lima hektare dan dihuni 35 kepala keluarga (KK) atau 105 jiwa tersebut sangat cocok untuk dikelola sebagai lokasi selam dasar maupun selam profesional.

Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Abrari mengatakan bahwa beberapa potensi alam di Kota Sumekar belum tergarap dengan baik. Padahal di beberapa daerah, ada banyak destinasi wisata yang perlu dapat perhatian dari pemerintah.

“Namun, seringkali beberapa peluang itu hanya jadi wacana saja, padahal jelas-jelas itu adalah peluang bagus untuk Sumenep ke depan. Apalagi Sumenep itu termasuk salah satu daerah yang kaya potensi wisata. Jadi, sayang sekali kalau peluang itu dibiarkan begitu saja,” jelasnya.

Berdasarkan hitungan Koran Madura, pulau yang mempunyai pasir putih dan bersih itu, dapat ditempuh dari wilayah Kecamatan Talango antara 1 sampai 1,5 jam menggunakan perahu layar motor (PLM) atau perahu rakyat.

Bisik-bisik, dulu wacana mulai

berembus kalau pemerintah daerah masih sibuk mencari investor agar dikelola secara profesional seiring dengan semakin banyaknya pengunjung dari manca negara yang lewat melalui Bali.

Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Dwita Andriani mengaku tertarik dengan Pulau Gili Labak, bahkan ia pernah berkunjung sendiri ke pulau laut biru itu. “Pulaunya sangat bagus.

Bahkan, air lautnya jernih dan bisa melihat ikan warna-warni. Ini sangat cocok untuk dikelola menjadi salah satu tujuan wisata laut,” ujarnya.

Kata Ita, kini tinggal keseriusan pemerintah untuk mengelolanya.

“Jangan biarkan Gili Labak itu dilirik oleh orang luar Sumenep, sehingga kita akan kehilangan potensi laut yang luar biasa. Oleh karena itu, segeralah pemerintah membuat langkah taktis agar Pulau Gili Labak dapat diurus dengan baik,” pintanya.

Namun, hingga saat ini Gili Labak belum menjadi destinasi wisata yang di unggulkan oleh Sumenep. Bahkan di website resmi Pemkab Sumenep maupun website Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora) Pulau Gili Labak tidak dimasukkan sebagai destinasi wisata. =SYAMSUNI

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 NO. 0451 | TAHUN III

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III

MADURA

Disdik Mulai Panik Waspadai Penculikan Anak PAMEKASAN – Penculikan anak sekolah yang mulai merambah ke Madura membuat Disdik Kabupaten Pamekasan panik. Apalagi dugaan penculikan anak sekolah terjadi di SDN Tambung 2, Kecamatan Pademawu. Untuk menjaga-jaga kejadian yang tidak diinginkan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan meminta kepada seluruh sekolah untuk mewaspadai terjadinya penculikan anak sepulang sekolah.

Disdik sudah menginstruksikan kepada seluruh Kepala Cabang Disdik se Kabupaten Pamekasan agar menindaklanjuti ke masing-masing sekolah.

Supaya sekolah melakukan langkah-langkah antisipasi sebagai wujud kewaspadaan bersama. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni memastikan siswa yang berada di lingkungan sekolah pada saat jam sekolah berlangsung, dengan cara intens melakukan kroscek terhadap keberadaan siswa, melalui masing-masing guru kelas.

Selanjutnya, meningkatkan kewaspadaan terhadap gerakgerik siapapun orang tidak dikenal yang berada di lingkungan sekitar sekolah saat jam sekolah berlangsung. Dan saat jam sekolah berakhir, pastikan siswa sudah pulang semua, baru guru dan kepala sekolah. Jika perlu lakukan pendampingan di halaman sekolah.

Disdik juga menyarankan agar pihak sekolah koordinasi degan pihak berwenang di sekitar sekolah, termasuk dengan orang tua siswa. Tujuannya untuk mempersempit ruang gerak orang-orang yang memiliki niat buruk terhadap siswa.

Apabila menemukan kejadian penculikan, secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian terdekat.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar Disdik Pamekasan, Prama Jaya menyatakan sudah menyampaikan hal itu kepada masing-masing UPT Disdik yang berada di masingmasing kecamatan. Selain itu, pihaknya akan menyampaikan kepada guru secara langsung saat pertemuan dengan guru.

Tidak hanya kepada sekolah,

guru, siswa ataupun wali murid, pihaknya juga menginginkan tokoh masyarakat yang berada di sekitar sekolah, juga ikut serta memantau keamanan di lingkungan sekolah. Kerja sama ini penting dilakukan untuk menutup ruang gerak penjahat yang berencana akan melakukan penculikan kepada anak-anak.

“Saya himbau seluruh sekolah duduk bersama, dengan masyarakat sekolah, yakni guru, wali murid, dan tokoh masyarakat sekitar sekolah, kalau perlu mengundang aparat keamanan, guna mengantisipasi terjadinya penculikan siswa,” ungkapnya.

Sebelumnya, dua siswi asal SDN 2 Tambung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, nyaris menjadi korban penculikan.

Kedua siswa tersebut diketahui bernama Sofi dan Ninis.

Dua korban yang nyaris menjadi korban itu, saat ini kelas 3 SDN Tambung 2 Pamekasan. Kronologinya, korban hendak pulang dari sekolahnya yang bberjarak tidak jauh dari Balai Desa Tambung. Biasanya Sofi dan Ninis pulang sekolah dijemput oleh orang tunya, tetapi karena tidak kunjung dijemput kedunya memilih berjalan kaki.

Namun, setibanya di jalan raya Tambung sekitar pukul 11.00, ada mobil Avanza warna putih yang berhenti dan mendekati kedua siswa tersebut dan mengajaknya pulang, kepada calon korbannya, kedua pelaku mengaku disuruh ibunya untuk menjemput.

Karena curiga terhadap kedua pelaku yang mengajaknya itu, Ninis akhirnya menanyakan kepada pelaku siapa nama ibunya, ternyata pelaku tidak bisa menjawab pertanyaan siswa SD itu.

Namun, beruntung pada saat bersamaan ada Zainal warga Tambung yang mengenal kedua siswi itu dan berhenti didekat mobil Avanza putih tersebut. Zainal langsung mengajak Ninis beserta Sofi yang sudah ada dalam mobil pelaku untuk pulang bersamanya.

Para tak bisa berbuat banyak dan membiarkan kedua calon korbannya dibawa pulang. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

F

PERALIHAN MUSIM

Luas Kekeringan Meningkat PAMEKASAN - Dampak bencana kekeringan yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Pamekasan semakin luas. Terbukti kekeringan yang terjadi pada tahun ini cakupannya meningkat dibanding 2013 lalu.

Berdasarkan data pengaduan di Posko Pelayanan Kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, tahun 2013 lalu, kekeringan terjadi di 113 desa yang mengalami kekeringan. 41 desa diantaranya mengalami kekeringan kritis, sedangkan, 72 desa mengalami kekeringan langka dan langka terbatas.

Desa yang mengalami kekeringan kritis tersebar di 10 kecamatan. Rinciannya 3 desa ada di Kecamatan Larangan, 3 desa di Kecamatan Proppo, 2 desa di Kecamatan Pasean, 2 desa di Kecamatan Pagantenan, 9 desa di Kecamatan Batumarmar, 6 desa di Kecamatan Waru, 3 desa di Kecamatan Palengaan, 5 desa di Kecamatan Pademawu, 4 desa di Kecamatan Kadur, dan 4 desa di Kecamatan Tlanakan.

Sedangkan desa yang mengalami kekeringan langka dan langka terbatas tersebar di 13 kecamatan yang ada di Pamekasan, yaitu sebanyak 10 desa di Kecamatan Pakong, 3 desa di Kecamatan Pamekasan, 3 desa di Kecamatan Galis, 6 desa di Kecamatan Larangan, 7 desa di Kecamatan Proppo, 5 desa di Kecamatan Pasean, 3 desa di Kecamatan Batumarmar dan 3 desa di Kecamatan Pagantenan. Selanjutnya, 6 desa di Kecamatan Waru, 9 desa di Kecamatan Palengaan, 3

desa di Kecamatan Pademawu, 5 desa di Kecamatan Kadur, dan 9 desa di Kecamatan Tlanakan.

Sedang pada tahun 2014 ini, data pengaduan di Posko Pelayanan Kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, menyebutkan kekeringan terjadi di 115 desa, atau bertambah 2 desa cakupan kekeringan. 39 desa mengalami kekeringan kritis dan 76 desa mengalami kekeringan langka.

Desa yang mengalami kekeringan kritis tahun ini tersebar di 10 kecamatan. Rinciannya, 2 desa ada di Kecamatan Larangan, 3 desa di Kecamatan Proppo, 3 desa di Kecamatan Pasean, 2 desa di Kecamatan Pagantenan, 11 desa di Kecamatan Batumarmar, 5 desa di Kecamatan Waru, 2 desa di Kecamatan Palengaan, 5 desa di Kecamatan Pademawu, 2 desa di Kecamatan Kadur, dan 4 desa di Kecamatan Tlanakan.

Kemudian desa yang mengalami kekeringan langka di tahun 2014 ini, tersebar di 13 kecamatan yang ada di Pamekasan, yaitu sebanyak 10 desa di Kecamatan Pakong, 3 desa di Kecamatan Pamekasan, 3 desa di Kecamatan Galis, 9 desa di Kecamatan Larangan, 8 desa di Kecamatan Proppo, 4 desa di Kecamatan Pasean, 2 desa di Kecamatan Batumarmar dan 3 desa di Kecamatan Pagantenan.

Kemudian 7 desa di Kecamatan Waru, 10 desa di Kecamatan Palengaan, 3 desa di Kecamatan Pademawu, 7 desa di Kecamatan Kadur, dan 9 desa di Kecamatan Tlanakan.

Dari perbandingan data tahun 2013 dan 2014 diatas, me-

nyebutkan bahwa tambahan luas kekeringan tahun ini terjadi di di Kecamatan Proppo, yang sebelumnya hanya terjai di 10 desa, kini bertambah 1 desa, menjadi di 11 desa. Kondisi yang sama juga terjadi di Kecamatan Batumarmar, yang sebelumnya hanya terjadi di 12 desa, kini bertambah 1 desa menjadi 13 desa yang dilanda kekeringan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Suli Faris mengatakan dengan bertambahnya luasan kekeringan yang terjadi, hendaknya Pemerintah Kabupaten Pamekasan meningkatkan program penghijauan agar luasan kekeringan yang terjadi tidak terus bertambah.

“Selain melakukan penanganan kekeringan, seharusnya pemkab juga melakukan penghijauan agar kekeringan semakin lama semakin berkurang luasannya, karena memang untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tidak bisa dengan cepat,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pamekasan, Ajib Abdullah mengatakan dengan ketersedian bibit pohon yang ada masih terbatas saat ini, pihaknya memperkirakan butuh 30 tahun lagi agar lahan-lahan yang ada di wilayah Pamekasan kembali membaik.

“Setiap tahunnya ketersediaan bibit pohon sekitar ada 900 ribu, yang penanamannya di kemas dalam kegiatan tanam 1 miliar pohon, tahun menanam, dan kegiatan perempuan tanam dan pelihara pohon,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Tandus. Salah satu lahan kritis yang berada di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451| TAHUN III

G

PERMINTAAN SAPI MADURA. Sejumlah pedagang menggiring sapi dagangannya, saat akan diseberangkan ke Probolinggo, di Pantai Pegagan, Pademawu, Pamekasan, Jatim. Menjelang Idul Adha 1435 H, permintaan sapi Madura dari beberapa daerah di Jatim meningkat hingga 50 persen dari bulan sebelumnya. Tingginya permintaan tersebut karena harga sapi lokal Madura relatif lebih terjangkau dibanding sapi Jawa dan sapi hasi persilangan.

Relokasi Pedagang Belum Terealisasi Pemerintah Masih Menyiapkan Lahan Pengganti PAMEKASAN - Rencana relokasi pedagang yang menempati Lapangan Sedandang milik Kodim 0826 Pamekasan hingga saat ini tidak kunjung dilakukan, karena Pemkab setempat belum siap. Akibatnya, relokasi pedagang yang direncanakan sejak tahun 2012 hingga saat ini belum terealisasi.

Komandan Kodim 0826 Pamekasan, Letkol Arm Mawardi mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk melakukan relokasi pasar tersebut. Namun rencana itu masih tergantung kebijakan pemerintah daerah.

Pemerintah setempat mem-

punyai tugas untuk menyiapkan lahan tempat berjualan bagi para pedagang yang akan direlokasi agar tidak memutus mata pencaharian pedagang. Sayangnya lahan dimaksud hingga kini belum siap “Sebenarnya saya sendiri in-

ginnya bisa segera memanfaatkan lahan Sedandang itu dikembalikan sebagaimana fungsinya, sehingga relokasi tetap mejadi komintmen saya, karena itu itu perintah dari pangdam,” katanya.

Dalam perjalanannya, meski sudah berkoordinasi dengan pemkab, upaya relokasi itu masih menemui kendala. Terkait hal itu, pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak, hanya saja dia berharap agar pihak terkait segera melengkapi proses relokasi sehingga tidak terhambat.

“Saya rasa tahun depan bisa terealisasi, karena tahun ini pe-

nyesuaian dan tahun depan Insya Allah tinggal pelaksanaan sehingga tidak menghambat,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikartarung) Kabupaten Pamekasan, Muharram mengatakan Pemkab Pamekasan telah mempunyai lokasi pengganti, sehingga pedagang tidak kehilangan mata pencahariannya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, dalam mempersiapkan lokasi pedagang, pemkab juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk membangun

kios pedagang di dua lokasi yang disiapkan, yaitu Rp 1 miliar, untuk pembangunan kios dan pendukungnya di bekas Pasar Gurem, kemudian Rp 1 mliliar lagi untuk di bekas Stasiun KA, di Jalan Tronojoyo, Pamekasan.

“Perencanaan di kami telah selesai, untuk realisasi pembangunannya kami masih menunggu hasil lelang oleh Bagian Pembagunan, semoga saja cepat selesai dan pedagang yang sekarang menempati lapangan Sedandang bisa pindah, karena lapangan itu akan digunakan Kodim,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III

Kerjasama Branta Tak Jelas Sejak 2003 Proyek Pelabuhan telah Menghabiskan Rp 100 M PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat dalam bidang pelabuhan, yang dibanguan di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan. Namun, hingga saat ini kerjasama tersebut belum jelas, utamanya kewenangan pemkab setempat.

Tidak hanya itu, Pemkab setempat sama sekali belum mengetahui rencana pengoperasian pelabuhan Branta itu. Sebab, hingga saat ini pihak Pemkab masih menganggap pelabuhan itu masih dalam tahun pembangunan dan belum bisa dioperasikan.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan, Alwi Beiq mengatakan pihaknya tidak tahu perihal pengoperasian pelabuhan Branta itu. Tidak hanya itu, ia

juga tidak memahami bagaimana kewenangan Pemkab Pamekasan jika Pelabuhan hasil Mega Proyek Kementrian Perhubungan itu mulai dioperasikan.

“Kewenangan operasionalnya kan dari Kementerian Perhubungan, sampai saat ini kami masih belum tahu bagaimana kewenangan Pemkab Pamekasan, tapi kan masih dalam tahap pembangunan dan apalagi belum beroperasi,” kata Alwi

Menurutnya, Pemkab Pamekasan hanya sebagai pemilik wilayah dibangunnya pelabuhan itu. Sedang Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan yang memodali pembangunan pelabuhan hingga ratusan miliar. Sehingga, belum adanya pembagian kewenangan itu, pihaknya belum tahu dari sektor apa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa didapat dari pelabuhan tersebut.

Mengenai retribusi atau apapun yang menjadi kewenangan daerah masih perlu dikaji terlebih dahulu, karena perlu dipertimbangkan berdasarkan regulasi yang ada di Pamekasan “ Ya nanti kami lihat bagaimana regulasinya jadi sekarang belum bisa dipastikan bagaimana kerjasama antara

Pemkab dan Kementerian Perhubungan” ungkapnya.

Berdasarkan catatan koran ini total proyek pelabuhan tersebut telah menelan anggaran Rp 100 miliar sejak 2003 silam. Rinciannya, pada tahun 2003 dana yang telah dihabiskan mencapai Rp 30 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa timur.

Setelah mangkrak hampir sepuluh tahun, kemudian pada tahun 2012 lalu pemerintah pusat mengambil alih pembangunan pelabuhan tersebut dengan mengucurkan dan sebesar Rp 50 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tahun 2013 lalu, pemerintah pusat kembali menggelontorkan dana sekitar Rp 20 miliar.

TERBENTANG. Pelabuhan Branta di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, yang akan direncanakan sebagai pelabuhan umum

Sebelumnya , Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Branta, Pamekasan, Suko mengatakan pelabuhan tersebut akan difungsikan sebagai pelabuhan umum. Semua jenis kapal dengan ukuran 8000 hingga 10.000 dwt bisa bersandar di pelabuhan tersebut. Direncanakan untuk pelayanan bagi transportasi penumpang, diperkirakan masih tahun 2015 mendatang.

“Pengoperasiannya sudah satu bulan yang lalu, tapi sementara hanya difungsikan untuk kapal barang, untuk angkutan penumpang mungkin tahun depan karena belum ada kapal, yang nanti juga akan disiapkan oleh kementerian perhubungan,” katanya. =ALI SYHARONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451| TAHUN III

I

Mengidap Penyakit Berisiko Tinggi Ismail: Keluarga JCH Tidak Perlu Khawatir PAMEKASAN - Satu jemaah calon haji (JCH) Pamekasan yang memiliki riwayat penyakit berisiko tinggi, yakni gagal ginjal tetap diberangkatkan. Satu JCH lainnya sedang hamil 3 bulan juga diberangkatkan.

Kedua JCH ini diketahui berangkat ke tanah suci Makkah berdasar data yaang dimiliki Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan. Dinkes tidak menyebutkan identitas keduanya.

Kepala Dinkes Pamekasan, Ismail Bey mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah JCH terse-

but layak berangkat atau tidak.

Karena sepenuhnya menjadi kewenangan RS Haji Sektor Sukolelo Surabaya, dan pengecekan petugas medis di Bandara Juanda Surabaya.

Menurutnya, Dinkes hanya melakukan pendampingan khusus terhadap dua JCH yang salah satunya mengindap penyakit

dan memberikan rekam medik sejelas-jelasnya kepada RS Surabaya.

Ada 1 dokter dan 2 perawat delegasi Dinkes Pamekasan yang akan menyertai para JCH. Tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada JCH Pamekasan. Para petugas medis tersebut nantinya akan bergabung dengan petugas medis delegasi Pemrov Jawa Timur dan 38 kabupaten/kota se Jawa Timur, untuk saling membantu memberikan pelayanan kesehatan kepada JCH se Jawa Timur.

Ismail menambahkan,

petugas medis tersebut juga sudah diberikan pendidikan khusus pelayanan kesehatan haji, serta dilengkapi dengan berbagai obat-obatan sebelum berangkat menuju tanah suci.

Ismail juga meminta keluarga jamaah haji untuk tidak kawatir dengan pelayanan kesehatan haji.

Karena, petugas medis sudah siap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Para JCH Pamekasan Sudah diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolelo Surabaya pada Jumat (26/9) dengan menggunakan 14 armada bus.

Mereka tergabung dalam kelompok terbang (Kloter) 63 dan 64. Jumlah jamaah haji yang diberangkatkan sebanyak 641 orang tersebar di berbagai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di Pamekasan.

Bupati Pamekasan Achmad SyafiI meminta seluruh JCH Pamekasa agar memamfaatkan semua waktu selama di Makkah dan Madinah untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT serta tetap menjaga kesehatan dengan baik. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

CPNS

Pelaksanaan Tes CPNS Belum Jelas PAMEKASAN Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pamekasan hingga saat ini belum bisa memastikan jadwal pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) di wilayahnya. Karena BKD hingga saat ini belum menerima informasi mengenai pelaksanaan tes CPNS tersebut.

BKD Kabupaten Pamekasan beralasan masih akan menunggu informasi tindaklanjut dari Panselnas Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat. Apabila informasi tersebut sudah turun, maka BKD Pamekasan secepatnya akan menyampaikan kepada pelamar CPNS. Kepala BKD Pamekasan Lukman Hedy Mahdiya membenarkan hal itu. Tetapi, koordinasi terus dilakukan dengan Panselnas BKN guna memastikan jadwal pelaksanaannya.

Sebab, belum jelasnya jadwal pelaksanaan tes tersebut, tidak hanya untuk Kabupaten Pamekasan saja, melainkan juga menimpa sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur.

Lukman menambahkan, apabila jadwal juga keluar maka pihaknya akan mengandeng media massa dan memamfaatkan website untuk menyampaikan jadwal tes tersebut, berikut nama-nama pelamar yang akan mengikuti pelaksanaan tes CPNS. Sementara mengenai tempat pelaksanaan lanjut Lukman, jika tidak ada perubahan kebijakan, tetap akan dilakukan di Kantor BKD Pamekasan Jalan Bonorogo

Pamekasan dengan fasilitas 50 unit komputer yang sudah tersedia di Aula BKD. Rencananya setiap hari akan dilakukan 5 kali tahap tes. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menjangkau seluruh peserta tes mengingat fasilitas sangat terbatas.

Dalam tes tersebut, para peserta langsung bisa mengetahui hasil tes yang sudah dikerjakan.

Sehingga, sangat tidak mungkin terjadi kebocoran kunci jawaban tes CPNS. Karena semua sistem menggunakan komputerisasi yang berlangsung cepat, dan terbuka.

Seperti yang diketahui, sebanyak 649 pelamar Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) yang masuk ke Kantor BKD harus tersingkir, sebelum mengikuti tes.

Data dari BKD Pamekasan jumlah pelamar sebanyak 4.243 orang, dari berbagai formasi yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan, sementara yang dinyatakan lolos verifikasi sebanyak 3.594.

Tersingkirnya ratusan pelamar tersebut karena pendidikan tidak sesuai dengan formasi, usia sudah melebihi ketentuan sebagai CPNS, nomor registrasi pendaftaran bukan untuk Kabupaten Pamekasan, melainkan instansi di pusat, serta ijazah menggunakan surat keterangan lulus. Padahal, aturannya harus foto copy ijazah asli yang dilegalisir. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

SELEKSI KARAPAN SAPI. Joki memacu sepasang sapi karapan, saat seleksi Karapan Sapi Piala Presiden tingkat kecamatan (Kewedanan), di Stadion R. Soenarto Hadiwidjojo, Pamekasan, Jatim. Grand final karapan sapi piala Presiden akan digelar pada 19 Oktober 2014.

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 No. 0451 | TAHUN III

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III

MADURA

J

DPRD Bakal Panggil SKPD SAMPANG Kegiatan reklamasi dan penambangan pasir serta batu ilegal di pesisir pantai selatan, Kecamatan Camplong, tak kunjung usai. Meski pada Sabtu (13/9) lalu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan razia terhadap penambang pasir, kini penambangan kembali marak.

Kondisi itu menjadi perhatian serius wakil rakyat. Dalam waktu dekat, DPRD akan melakukan pemanggilan satuan kerja perangkat daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai peran dalam persoalan tersebut.

Rahmat Hidayat Rifaie dari Fraksi Gotong Royong menyampaikan, pihaknya merasa miris ketika persoalan reklamasi seperti penambangan pasir dan penimbunan yang diperuntukkan pembangunan rumah tak kunjung ada penyelesaian.

Menurutnya, penambangan pasir sudah lama menjadi persoalan. Keluhan itu terjadi sejak dirinya menjadi dewan periode 2009-2014. Sehingga dirinya merasa perlu untuk memanggil pihak-pihak SKPD terkait penam-

bangan pasir agar penyelesaian penambangan tak lagi berlarut-larut.

“Mungkin dalam pemanggilan SKPD ini kita akan cari solusi secara bersama-sama dalam mencegah penambangan pasir maupun penimbunan ini. Tentu harapan kita nantinya dapat menemukan solusi yang berbeda dari sebelumnya.

Dan dalam waktu dekat ini akan lebih serius lagi untuk mencarikan solusi terkait reklamasi yang ada di sejumlah pesisir pantai baik di pantai utara maupun selatan. “Kami nantinya akan mengkaji bagian pesisir selatan terlebih dahulu yaitu di reklamasi dan penambngan di daerah pantai Desa Taddan, Kecamatan Camplong,” tuturnya kepada Koran Madura, Minggu (28/9).

Selain itu, dirinya juga akan mempertanyakan kembali terkait permintaan dewan sebelumnya terkait pendataan sejumlah rumah yang berada di pesisir pantai. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya rumah yang terus bermunculan yang ditengarai tidak menagantongi ijin mendirikan bangunan (IMB). ”Beberapa bulan yang lalu kami sudah meminta data jumlah rumah yang sudah dibangun oleh warga kepada camat dan kepada tiga kepala desa sekitar pantai selatan, supaya nantinya status bangunan warga ada kejelasan, namun sampai sekarang data itu masih belum masuk ke pihak dewan. Oleh sebab itu kami akan terus memantau itu,” ujarnya. =MOHAMMAD MUHLIS/MK

MASIH SAJA. Penambangan masih gencar dilakukan di sepanjang pesisir pantai selatan, Desa Taddan, Camplong, Minggu (28/9). foto: mohammad muhlis/ koran madura

LEGISLATIF

Kelengkapan Dewan Belum Rampung S a mpang - Sekretaris DPRD Sampang, Sudarmanto mengungkapkan, struktur pengurus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, hingga Minggu (28/9) belum rampung semua.

Ia mengatakan, dari sekian struktur badan kelengakapan yang dibentuk masih komisi dan

fraksi. Sedangkan yang belum badan kehormatan (BK), badan legislasi (Baleg), badan musyawarah (Banmus), dan badan anggaran (Banggar).

Alasan belum rampungnya kelengkapan dewan, dikarenakan sudah menjadi keputusan. Namun, nantinya bisa selesai secara menyusul. “Nanti bisa menyusul

pembentukan kelengkapan dewan yang belum selesai ini, dan belum rampungnya karena ini sudah keputusan,” jelasnya.

Ditanya keempat kelengkapan dewan yang belum dirampungkan apakah berdampak kepada jalannya kinerja birokrasi di internal dewan hingga kepemerintahan.

Sudarmanto

menegaskan, bilamana hal ini berdampak pada kebijakan dan kinerja.

Pasalnya, salah satu Baleg dan Banngar dikatakan sangat berhubungan dengan aturan dan anggaran. Sehingga jika nantinya ada pengusulan dari eksekutif terkait pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah

(APBD) secara pastinya belum bisa terlaksana.

“Sementara ini yang sudah ditetapkan dan dirampungkan sudah berjalan secara maksimal, tidak ada dampak apapun, nanti mungkin pertengahan bulan depan ini semuanya dirampungkan,” tegasnya. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III

K

PENEMBAKAN POLRESTABES SURABAYA

Keluarga Akan Lapor ke Komnas HAM Sampang – Keluarga tiga pemuda Desa Batu Porro Barat, Kecamatan Kedungdung, yang ditembak mati Polrestabes Surabaya berencana melapor ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta dan Propam Polrestabes Surabaya. Penembakan yang berujung maut itu dinilai janggal.

dok. koran madura

Dua pengendara sepeda melintas di depan terminal Sampang beberapa waktu yang lalu. Pembangunan terminal baru Sampang sampai saat ini masih berkutat dipembebasan lahan.

PEMBANGUNAN TERMINAL BARU

Masih Berkutat Dipembebasan Lahan SAMPANG - Pembangunan terminal baru di Kabupaten Sampang oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten masih sebatas rencana. Perencanan yang sudah belangsung lama sejak tahun 2009 lalu tak kunjung ada realisasi yang jelas.

Sekretaris Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (IKMAS) Moh Jalil menilai Dishubkominfo tidak seirus merealisasikan perencanaan pembangunan terminal baru yang anggarannya sebesar Rp 5 miliar.

Menurutnya, rencana pembangunan terminal sudah berlangsung lama dan anggarannya sudah disediakan. Anggaran dana sebesar Rp 5 miliar menurutnya sudah digerogoti sebesar Rp 192 juta untuk biaya operasional, namun tanpa ada hasil yang jelas di lapangan.

“Mampung sudah ada anggarannya, seharusnya pihak Dishubkominfo lebih aktif mengupayakan realisasi pembangunan terminal baru.

Bukan malah terus grogoti uang Rp 5 miliar tanpa ada kejelasan.

Masak dari dulu hanya beralasan pada rencana pembebasan lahan saja. Itu kan lucu,” tuturnya kepada Koran Madura,

Minggu (28/9).

Kepala Dishubkominfo Sampang Ali Wafa melalui Kabid Hubungan Darat Fadeli mngelak jika pihaknya dikatan hanya diam saja. Sebab, menurutnya, sejauh ini pihak Dishubkominfo sudah memaksimalkan anggaran Rp 5 miliar untuk realisasi pembangunan terminal baru.

Menurutnya, pihaknya masih mengusahakan proses pembebasan lahan seluas 3,5 hektare. Sebab dalam pembebasan lahan, pihaknya tengah kesulitan sebab pemilik lahan mematok harga menjadi 3 kali lipat dari biasanya.

“Memang saat ini kami masih kesulitan dalam hal pembebasan lahan. Namun, kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Dan kami akan selalu berusaha merealisasikan keinginan warga Sampang,” terangnya.

Terkait pemakaian dana Rp 192 juta itu merupakan pemakaian operasional sebagai dana feasibility study (analisis kelayakan) yang bertujuan untuk menilai kelayakan implementasi kegiatan untuk penentuan titik terminal yang dikonsultankan. =MOHAMMAD MUHLIS/MK

Mohammad Rosul alias Fahris (25), Ubaidillah alias Obet (28), dan Bledug (30) ditembak mati Polrestabes Surabaya, Selasa (23/9) sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Ir soekarno atau MERR Surabaya karena diduga residivis pencurian kendaraan bermotor.

Dua peluru polisi masing-masing menembus dadanya. (Koran Madura, 25/9).

Kepala Desa Batu Poro Barat, Jadid mengatakan, keluarga korban tengah mengumpulkan buktibukti kejanggalan atas kematian tiga orang yang diduga pelaku curanmor tersebut. Sehingga, keluarga korban akan melaporkannya kepada pihak Propam Polrestabes Surabaya dan Komnas HAM di Jakarta.

“Keluarga korban memang

mempermasalahkan kematian tiga orang yang masih sepupu itu atas penembakan yang dilakukan polisi hingga meninggal, makanya masih mengumpulkan bukti untuk dilaporkan ke Propam dan Komnas HAM,” ucapnya.

Jadid menuturkan, rencana pihak keluarga melaporkan hal ini, karena banyak kejanggalan dalam insiden penembakan. Ia mencontohkan seperti bekas tembakan yang sama-sama berada di dada masing-masing, serta permintaan uang sebesar Rp 100 juta oleh polisi kepada orangtua korban sebelum penembakan.

“Kalau ada uang Rp 100 juta mungkin bisa saja tidak akan tertembak dan terjadi seperti ini,

mau dapat uang sebesar itu dari mana wong keluarga korban saja tergolong petani yang biasa,” tuturnya.

Ia juga membantah tudingan dari polisi adanya barang bukti berupa mobil Honda Odyssey Nopol B 2677 JC yang diduga merupakan hasil pencurian. “Padahal mobil itu masih proses pencicilan kurang 7 bulan lagi lunas, mobilnya kan milik korban namanya Bledug,” katanya.

Dirinya menerangkan, saat ini ketiganya dikenal sebagai orang baik seperti warga lainnya. Mereka meninggalkan istri dan anak. “Semuanya meninggalkan anak, karena ada yang baru kawin sebagian, Mas,” imbuhnya.

Laporan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Propam Polrestabes Surabaya akan dilakukan pada Selasa (30/9) mendatang, dengan didampingi dari lembaga pengawas hukum Indonesia. “Saya sendiri juga nantinya yang ikut mendampingi,” jelasnya. =RYAN HARIYANTO/MK

dok. koran madura

Sejumlah kendaraan di parkir di pinggir jalan raya Kota Sampang, Minggu (28/9). Keberadaan juru parkir dikeluhkan pengendara karena seringkali tidak memberikan karcis parkir, juga tarifnya lebih mahal daripada biasanya.

L

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III

mohammad muhlis/ koran madura

TERBENGKALAI. Lahan yang direncanakan untuk pembangunan Pasar Kedungdung, Minggu (28/9).

Rehab Ditarget Selesai Tahun Ini SAMPANG Aktivitas rehab Pasar Kedungdung masih sebatas pengerukan pondasi bangunan. Proyek itu ditarget selesai sebelum tahun 2015.

Sedangkan pelaksanaan proyek pembangunan fisik 2014 hanya tersisa 3 bulan.

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam) sebagai pemilik program mengelak proyek pembangunan Pasar Kedungdung terbengkalai. Pantauan Koran Madura, lahan yang direncanakan untuk pembangunan pasar masih proses pengerukan dan hanya dibatasi pagar kayu saja.

Kepala Disperindagtam Sampang Misdi mengatakan, lahan yang tampak berserakan dan kerukan lahan yang

tampak seadanya itu merupakan kerukan lahan sebagai awal dari proyek pembangunan yang tidak lain untuk pengerukan pondasi.

“Semua kerukan itu untuk pembuatan pondasi, karena saat ini masih pada proses tahapan awal pembangunan, jadi itu tidak benar jika rencana rehab pembangunan Pasar Kedungdung dikatakan hanya dibiarkan,” tuturnya, Minggu (28/9).

Menurutnya, anggaran rehab Pasar Kedungdung sebesar

Rp 1,8 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD 2014) yang diperuntukkan untuk pembangunan 18 kios.

Misdi dengan tegas menuturkan, proyek pembangunan rehab Pasar Kedungdung akan segera selesai mengingat jangka waktu yang tersisa sangat singkat yaitu sebelum beranjak tahun 2015 mendatang.

“Rp 1,8 miliar itu untuk 18 kios dan program proyek pembangunan fisik itu merupakan

proyek tahun 2014. Mau tidak mau pembangunan Pasar Kedungdung harus selesai di tahun 2014. Artinya, sebelum menginjak tahun 2015, rehab pembangunan pasar kedungdung diharapkan sudah rampung semuanya,” terangnya.

Namun, pihaknya enggan membeberkan pelaksana proyek pembangunan Pasar Kedungdung. “Untuk rekanan pemenang lelang itu saya lupa nama CV-nya,” ujarnya. =MOHAMMAD MUHLIS/MK

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SENIN 29 SEPTEMBER 2014

SENIN 29 SEPTEMBER 2014| |TAHUN No. 0451 |IIITAHUN III No. 0451

Sandiwara Politik RUU Pilkada Dampak Ambisi Koalisi Merah Putih Tak Terwujud BANGKALAN – Pengesahan RUU Pilkada terus dinilai.

Salah satunya penilaian itu diberikan oleh Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), M Syafik.

Menurutnya pengesahan mekanisme pemilihan kepala daerah dalam RUU Pilkada tak ubahnya 'Sandiwara Politik' yang dipertontonkan sejumlah partai yang tergabung dalam koalisi merah putih (KMP) kepada rakyat. Tidak hanya sandiwara saja, hal tersebut sebagai salah satu bentuk ketidakkonsistenan sikap politik, karena ambisi politik mereka tidak terwujudkan.

"Mereka itu tidak konsisten.

Pada saat Pilpres begitu ngotot untuk Pilkada langsung. Tapi setelah Pilpres mereka begitu ambisi untuk menggelar Pilkada

tidak langsung dengan melakukan perubahan tersebut," sesal dosen FH UTM itu.

Tidak dapat dipungkiri, lanjutnya, jika Undang-undang me-

rupakan produk politik. Sehingga, mengandung unsur-unsur kepentingan di dalamnya. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh KMP ini menunjukan sikap yang sama sekali tidak konstitusional.

Sebab, mereka memahami ketentuan pasal 18 ayat 4 Undang-undang Dasar RI secara parsial. Sehingga, tidak melihat pada ketentuan-ketentuan pasal yang lain.

"Dalam memahami pasal itu tidak secara gramatikal. Namun, harus melihat pada pasal-pasal sebelumnya yang sama-sama menjiwai. Nah pada kasus ini, mereka tidak paham atau memang memaksakan diri untuk

melakukan perubahan karena merasa sakit hati," sindirnya.

Dengan disahkannya RUU Pilkada ini menurunya merupakan kemunduran sistem demokrasi yang telah dibangun selama sepuluh tahun belakangan ini. Selain itu juga sebagai perampasahan hak warga negara yang telah dilindungan oleh undang-undang. Sebab, masyarakat memiliki hak untuk menentukan pemimpinnya. Tentunya ini akan menjadi preseden buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia.

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan itu

doni heriyanto/koran madura

PADI. Petani di Kabupaten Bangkalan saat memberi pupuk dalam masa tanam awal beberapa waktu lalu.

PERTANIAN

Bantuan Benih Belum Bisa Terealisasi BANGKALAN - Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Bangkalan mengaku pengajuan bantuan bibit atau benih padi baru bisa terealisasi

pada tahun 2015 mendatang.

Padahal pengajuan bantuan bibit tersebut diperuntukkan untuk tahun 2014, akan tetapi hingga saat ini belum ada kabar

lebih lanjut dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Sehingga masa tanam pertama tahun ini petani harus mengeluarkan modal sendiri.

"Memang bantuan 2014 masih dalam tahap pengusulan dan proses pengajuan," terang Kepala Dispertanak Bangkalan, Puguh Santoso melalui Kabid

tidak ada lagi dengan perubahan sistem pemilihan kepala daerah," tandasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Bangkalan, Mahmudi menyatakan perubahan RUU ini tentunya tidak lagi memberi kesempatan bagi masyarakat untuk belajar berdemokrasi. Sebab pemilihan sudah menjadi kewenangan anggota dewan. Sehingga calon pemimpin yang akan dipilih hanya diketahui oleh anggota legislatif saja. "Ya masyarakat tidak tau rekam jejak calon pemimpinnya.

Tentunya ini sangat merugikan bagi masyarakat," cetusnya. =DONI HERIYANTO/RAH

Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Geger Heri Susanto.

Menurut pria yang akrab disapa Heri ini,meski dalam proses pengajuan tersebut tidak bisa langsung terealisasi 2014. Namun baru bisa didapatkan pada 2015 mendatang. Penyebabnya, hingga sekarang masih belum ada informasi dari Jawa Timur. Pihaknya sudah menentukan sesuai harga subsidi, baik itu berupa benih padi atau yang lainnya.

"Tugas kami disini hanya mengusulkan. Terkait realisasai dari pengajuan itu menjadi kewenangan yang ada di Provinsi Jawa Timur," jelasnya.

Salah satu petani padi Maryati (40) warga Kecamatan Kamal mengaku tidak menerima bantuan benih padi dari dinas terkait memasuki pola tanam pertama ini.

Sehingga, dengan terpaksa harus mengeluarkan modal sendiri untuk membeli benih yang akan ditanam.

"Kami masih membeli ke petani sekitar rumah saya. Biasanya musim tanam awal sudah ada bantuan bibit," katanya.

Musim tanam tahun ini menurutnya berbeda dengan tahun lalu. Sebab, dulu bibit telah disediakan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan modal terlalu besar. Setidaknya dengan bantuan dari pemerintah melalui kelompok tani yang ada bisa meringankan beban biaya yang harus dikeluarkan.

"Benih bersubsidi itu jauh lebih murah daripada harga pasaran. Jika tidak ada bantuan maka masyarakat mencari ke petani lain dengan selisih harga sekitar Rp 2.000 perbibit," paparnya. =DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 | TAHUN III

INFRASTRUKTUR

Gedung Dewan Bakal Dibangun 9 Lantai?

ist/koran madura

RKH Fuad Amin ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sementara.

BANGKALAN - Rencana pembangunan gedung dewan menjadi 9 lantai sempat dilontarkan ketua dewan sementara RKH Fuad Amin. Dia merencanakan gedung wakil rakyat yang saat ini ditempati akan direhab melalui APBD pada tahun 2015, karena gedung yang lama dinilai sudah tak representatif untuk ditempati anggota dewan.

Fuad menyebutkan kantor dewan akan dibangun dengan menghabiskan anggaran Rp 45 Milyar melalui anggaran pemerintah daerah (APBD). Termasuk, dalam gedung tersebut akan difasilitasi dengan menggunakan lift, sehingga bangunan gedung DPRD akan tampak megah.

"Saat ini konsultannya sudah

ada.

Dananya tidak pinjam ke pemerintah seperti pembangunan rumah sakit yang meminjam dana ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP), karena uang pemerintah daerah (pemda) saat ini berlebih," terangnya.

Selain itu, anggaran untuk pekerjaan dewan akan dinaikkan dua kali lipat. Hal itu berdasarkan kepentingan kinerja dewan. Termasuk, kunjungan kerja akan sering dilakukan, kalau perlu setiap minggu dilakukan kunjungan kerja. "Saya sisakan cadangan anggaran.

Saya sudah hitung, anggaran APBD Bangkalan mencapai 1,7 triliun," ucapnya.

Sementara itu, Aliman Haris menilai rencana pembangunan

gedung dewan tersebut memang perlu direalisasikan. Sebab, harus ada keseimbangan antara eksekutif dn legislatif. Apalagi, menyangkut kebutuhan kerja dua lembaga tersebut. Selama pemkab Bangkalan sudah membagi anggaran sesuai dengan kebutuhan, dengan tidak mengenyampingkan kepentingan langsung masyarakat.

"Kalau bupati mempunyai Pendopo, ketua dewan juga harus difasilitasi. Kerja dewan memang harus dipenuhi dengan fasilitas yang memadai," kata Aliman yang merupakan Komisioner Komisi Informasi.

Dia menilai, kalau tidak dilakukan pembangunam pada gedung dewan, maka eksekutif telah membatasi kebutuhan dewan. Bukan hanya gedung dewan yang harus dibangun, melainkan rumah jabatan dewan harus diberikan. Itu untuk menunjang kerja mereka yang telah menjadi wakil rakyat.

"Kalau perlu anggota dewan harus diberikan juga mobil dan rumah dinas. Kalau memang anggarannya memenuhi," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda yang baru dilantik, Ishak Sudibyo belum mau berkomentar terkait hal itu. Pasalnya, Serah terima jabatan (sertijab) baru dilakukan Jumat (26/9) lalu, pasca Mutasi besar-besaran yang dilakukan pemkab Bangkalan.

"Saya masih baru Sertijab. Harus penyesuaian kerja terlebih dahulu," terangnya. =MOH RIDWAN/RAH

Anak-anak Tidak Aman Penculikan Bocah Mulai Meresahkan BANGKALAN - Penculikan terhadap anak-anak di beberapa daerah, seperti di Bondowoso sudah meluas hingga ke Bangkalan. Tidak sedikit dari para orang tua merasa cemas setelah mendengar kabar miring itu, dan kini isu tersebut sudah masuk ke beberapa desa di Kabupaten Bangkalan. Praktis keberadaan pesan berantai melalui via BlackBerry Messege (BBM) membuat para orang tua harus ektra waspada.

JALAN KEMBAR

Masih Terkendala Pembebasan Lahan BANGKALAN - Pengerjaan proyek fisik jalan kembar menuju Pasarena Martajasah dan Bujuk Sara kemungkinan besar akan terhambat. Sebab ada sebagian tanah yang masih terkendala pembebasan lahan, sehingga masih belum terselesaikan dengan baik.

Ketidaksepakatan harga dinilai menjadi kendala belum dibebaskan sebagian lahan milik warga.

"Tanah milik pak Mat Yasin masih belum terselesaikan. Lebih jelasnya ke Sekda Daerah, karena jabatan saya hanya sekretaris tim pembebasan lahan," kata Winarto, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan.

Pihaknya mengaku sudah berupaya untuk menyelesaikan semaksimal mungkin kendala di lapangan, tapi hingga saat ini

masih belum terselesaikan juga.

Kemungkinan besar, masalah pembebasan lahan tersebut akan berujung di meja hijau. Menurut peraturan, jika tanah yang akan digunakan untuk fasilitas umum belum juga terselesaikan. Baik kesepakatan harga sudah ketemu, tetapi pemilik belum juga memberikan kata sepakat maka akan dilakukan konsiliasi.

"Sisa lahan yang akan digunakan untuk fasum itu, jika belum terbebaskan juga karena adanya kendala. Nantinya, uang yang sudah ditetapkan aprisal, bisa dititipkan ke pengadilan. Itu berdasarkan aturan," ungkapnya.

Dia menerangkan, sesuai harga yang ditetapkan aprisal tanah, mengenai harga di kawasan jalan kembar telah ditentukan hargan-

ya berdasarkan perbidang tanah, sehingga tidak sama antara satu dan lainnya. Secara umum, dulu harga tanah dihitung rata-rata, tetapi sekarang hitungannya perbidang.

"Saya tidak hafal mengenai harga perbidangnya, lebih tepatnya data tersebut dimiliki pemkab Bangkalan," ujarnya.

Sementara itu, pengerjaan proyek jalan kembar tersebut telah menelan anggaran Rp 14 Milyar pada tahun 2013. Namun, anggaran tersebut dinilai belum cukup, sehingga pada tahun 2014 mendapatkan suntikan dana Rp 9 Milyar. Penambahan dana tersebut diberikan karena belum bisa memenuhi pengerjaan jalan sebelumnya. =MOH RIDWAN/RAH

AKBP Sulistyono Kapolres Bangkalan

"Ya kami sangat takut dan khawatir terkait kasus penculikan anak, dan itu sudah nyebar di sini," ujar Johan Pratama (35) warga Kecamatan Socah.

Dirinya sangat khawatir bila sampai terjadi di Bangkalan. Terlebih, saat anaknya pergi kesekolah atau bermain sangat berpotensi menjadi kor-

ban penculikan. ia juga mengaku, menerima pesan SMS dari seseorang terkait himbauan untuk hati-hati. Parahnya, dalam SMS itu berisikan bahwa di kecamatan Kamal juga telah terjadi penemuan mayat anak kecil tanpa kepala, namun setelah di kroscek, ternyata tidak benar.

"Tadi pagi juga masyarakat digegerkan dengan isu adanya penculikan anak kecil di desa Banjar, kecamatan Galis, masyarakat jadi cemas," ucapnya.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono angkat bicara terkait isu miring tersebut. Ia mengatakan selama ini untuk di Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan, belum terjadi kasus penculikan anak seperti yang diisukan masyarakat.

"Penculikan dimana Mas, di Madura belum ada kasus penculikan itu. Saya meminta agar masyarakat tidak menelan begitu saja kabar miring itu," ucapnya.

Dengan adanya peritistiwa penculikan di daerah lain menurut Sulistiyono, agar agar para orang tua juga harus menjaga anaknya dengan baik. Dengan cara benar-benar melakukan pengawasan terhadap anaknya masing-masing. Sehingga, melalui pengawasan itu bisa mencegah tindakan penculikan yang belakangan ini membuat resah.

"Intinya kita tetap harus waspada untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi. Namun, untuk di Bangkalan masih belum ada kejadian penculikan anak," tandasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SENIN 29 SEPTEMBER 2014

SENIN 29 SEPTEMBER 2014| |TAHUN No. 0451 |IIITAHUN III No. 0451

Ketika Ketua Dewan Patuh pada Sekwan, Jabatan Jadi tumbal

KEMELUT. Puluhan aktivis saat melakukan aksi demonstrasi untuk memaksa Ketua DPRD Halili mencabut aturan audiensi di DPRD, beberapa waktu lalu.

PAMEKASAN - Meski kemelut di DPRD Pamekasan terkait adanya aturan khusus untuk beraudiensi sudah selesai, karena sudah dibatalkan atas desakan para aktivis, namun masih menyisakan hal yang menarik. Yaitu, sebenarnya aturan itu yang menyusun adalah Sekwan DPRD Pamekasan Bambang Prayogi, namun yang menandatangani adalah Ketua DPRD Pamekasan Halili.

Aturan itu tertandatangi pada awal Januari lalu, ketika masih keanggotaan DPRD Pamekasan periode 2009-2014. Tapi aturan itu baru disampaikan ke publik awal September ini, ketika keanggotaan DPRD sudah berganti yang baru (periode 2014-2019).

Hal ini sangat lucu di mata para aktivis. Mereka mempertanyakan jika aturan itu memang sudah ditandatangi sejak Januari, kenapa tidak langsung diberlakukan. Justru diberlakukan delapan bulan kemudian. Mereka kembali bertanya, mungkinkah itu memang disengaja agar para anggota dewan di DPRD ini sudah yang baru semua. Sehingga para anggota dewan yang baru itu menyangka aturan itu sudah ada sejak keanggotaan DPRD sebelumnya, dan mereka tidak bisa mengkritiknya.

Hal yang tak masuk akal lagi, sejak Januari hingga Agustus, banyak kegiatan audiensi yang terjadi sepanjang itu di DPRD, tapi tidak berlaku aturan itu. Padahal

katanya aturan sudah berlaku sejak Januari. Dikatakan DPRD, terutama Sekwan dan Ketua DPRD plin-plan. Membuat aturan sendiri, tapi tidak konsisten diberlakukan. Malah diberlakukan setelah lama ditandatangani. Jika begitu, dalam rentan Januari-Agustus, para aktivis dan masyarakat yang menggelar audiensi dengan wakilnya di DPRD itu, menyalahi aturan semua. Jika mereka menyalahi aturan, lantas bagaimana keabsahan hasil dari audiensi-audiensi itu. Tanya para aktivis heran.

Salah satu aktivis Moh. Elman, justru menilai di sini adalah posisi Ketua DPRD Halili, yang lemah. Dia tidak tahu tupoksi dirinya sebagai Ketua DPRD, dan sebagai wakil rakyat. Bahkan Halili terkesan patuh kepada Sekwan. Padahal antara Ketua DPRD dan Sekwan itu berbeda. Lebih tinggi posisi Ketua DPRD. Namun di sini justru Ketua kalah sama Sekretarisnya. Di samping itu, Sekwan juga tak paham akan tupoksinya.

Menurut Elman, Sekwan tak

memiliki wewenang untuk membuat aturan semacam itu.

Tugas Sekwan adalah mengatur ke dalam. Hanya terbatas di dalam lingkup dan lingkungan Sekretariat DPRD. Sekwan tidak berhak untuk mengatur ke luar. Karena, mengatur-atur audiensi masyarakat dengan Anggota DPRD ini, merupakan tugas ke luar. Jadi Sekwan salah. Sebaliknya, Halili, ketika disodori aturan itu dari Sekwan, langsung tanda tangan saja. Di sini, Halili, merupakan wakil rakyat, bahkan pemimpin dari para wakil rakyat (Ketua DPRD), tidak tahu hal itu. Padahal ini adalah sangat mendasar, untuk diketahui para wakil rakyat.

"Halili tidak becus. Ketua DPRD macam apa dia. Masak pemimpin legislatif seperti itu. Tidak tahu aturan. Turun saja dari Ketua DPRD, bahkan berhenti saja jadi wakil rakyat. Kami tak sudi punyai wakil semacam itu," papar Elman, yang mantan Presma STAIN Pamekasan ini, kemarin (28/9).

Aktivis lainnya, Fendi Chufank menilai Halili, yang Ketua DPRD itu, kini telah patuh pada Sekwan Bambang Prayogi. Dia mempertanyakan hal ini. Bahkan dia menuding telah terjadi konspirasi dalam jajaran legislatif dan eksekutif. Fendi menyimpulkan jika ini sengaja dibuat untuk melindungi kakak Halili, yang kini menjabat Bupati Pamekasan

Ahmad Syafii. Agar tidak banyak audiensi ke DPRD, dalam rangka mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD terhadap eksekutif.

Sebab, puncuk pimpinan legislatif dan eksekutif sudah diduduki dua bersaudara. Maka menurut mahasiswa UIM Pamekasan, sudah tidak mungkin objektif lagi.

Yang disayangkan Fendi lagi.

Kenapa saat akan menandatangani aturan itu, Halili tidak menawarkan dulu kepada semua Anggota DPRD lainnya. Untuk dibahas dan dimusyawarahkan bersama. Apakah perlu atau tidak aturan semacam itu diberlakukan.

Sebab persoalan ini, persoalan audiensi ini, terkait para wakil rakyat dengan para konstituennya. Konstituen 45 Anggota DPRD. Bukan konstituen Halili saja. Bahkan, dinilai jika aturan ini adalah bentuk pembungkaman suara publik, yang dilakukan oleh Ketua DPRD. Sebab dalam aturan itu jika ada kelompok masyarakat yang akan melakukan audiensi ke DPRD, harus menyertakan akta notaris pendirian lembaga kelompok masyarakat tersebut. Jika tidak memiliki akta notaris pendirian maka audiesi akan ditolak.

"Halili ini sudah menghalangi kebebasan berpendapat. Ini bentuk pelanggaran HAM. Bisa kami laporkan ke Komnas HAM. Untuk kami hidup di negara hukum,

sukma firdaus/koran madura

jika tidak sudah saya sobek mulut Halili dan saya potong tangannya," ungkap Fendi.

Meski sudah gagal aturan ini diberlakukan, baik Halili dan Bambang sama-sama tidak mau dikatakan sebagai biang keladi dari kemelut ini. Pria yang akan kembali menjabat Ketua DPRD di periode sekarang ini mengatakan jika protap itu dibuat oleh Sekwan. Setelah dibuat kemudian diajukan ke dirinya dan dijelaskan maksud dari protap itu. Setelah tahu maksudnya, Halili lantas menandatanganinya.

Alasannya, sebab dia menganggap bahwa protap itu bagus dalam rangka tertib admnistrasi.

"Jika ini dianggap memasung dan membatasi kebebasan berpendapat. Itu tidak benar. Demi Allah saya tidak ada niat sedikitpun dan sehelai benangpun untuk memasung aspirasi rakyat," ujarnya.

Sementara Sekwan Bambang Prayogi, menerangkan tujuan pembuatan aturan itu agar setiap kelompok masyarakat maupun perorangan yang hendak menyampaikan aspirasinya bisa terdaftar dan tertib administrasi di Sekretariat DPRD Pamekasan. Maksud dia, siapapun yang mau audensi, harus beridentitas yang jelas. "Namun aturan itu sekarang sudah dicabut.

Dan sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi," tukasnya. = SUKMA FIRDAUS/RAH

KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA

Lapsus

JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0451 | TAHUN III

SENIN 29 SEPTEMBER 2014 | No. 0451 SENIN | TAHUN III29 SEPTEMBER 2014

MADURA

O

LISA NURJANNAH

Merindukan Sosok ‘Oemar Bakri’ “Oemar Bakri.. Oemar Bakri..

40 tahun ia mengabdi Jadi guru yang jujur dan berbakti Memang makan hati Oemar Bakri banyak ciptakan menteri Oemar Bakri, profesor, doktor, insinyur pun jadi Tapi mengapa gaji guru Oemar Bakri seperti dikebiri”

P

enggalan syair ‘Oemar Bakri’ dari Iwan Fals yang fenomenal ini adalah gambaran guru berhati mulia di zaman dahulu kala.

Iya, pengabdian Oemar Bakri kadang membuat hati miris. Sebuah kondisi yang begitu berempat. Betapa profesi guru melalui figur ‘Oemar Bakri’ begitu menyedihkan. Sosok guru yang mengantarkan para petinggi dan pejabat menduduki jabatan-jabatan strategis, atau para ilmuwan dan cendekia yang berburu menemukan teknologi terbaru, namun profesi guru masih dipandang sebelah mata. Bahkan jauh kalah pamor dari para politisi.

“Sering saya ketemu dengan orang-orang yang sudah berumur paruh baya, dan mendengar cerita-cerita tempo dulu. Satu di antaranya adalah cerita betapa mulianya dan terhormatnya profesi guru di zaman dahulu.

Misalnya, apabila guru datang, murid menyambut dengan hormat dan gembira ria. Tasnya disambut berebut untuk dibawakan. Sepedanya dilap dengan dengan hati yang tulus.

Bahkan orangtua dan masyarakat secara umum menaruh hormat kepada mereka, karena telah sangat berjasa mendidik dan mengajarkan nilai kebaikan kepada anak-anak mereka,” ucap Lisa Nurjannah, salah satu mahasiwi di salah satu kampus swasta di Sumenep.

Perempuan kelahiran Sumenep, 10 Januari 1996 tersebut menuturkan bahwa melihat pengabdian guru zaman ini malah berbanding terbalik. Guru hanya dianggap profesi biasa. Bahkan ada yang menganggap hanya “alat” untuk mencapai tujuan. kalau sudah tercapai, maka mereka dilupakan dan dicampakkan. Iya, ungkapan ‘Habis manis sepah dibuang’ pun berlaku.

“Oleh karena itu, saya merindukan sosok Oemar Bakri di zaman ini. Ia hadir tidak hanya menjadi guru yang biasa-biasa saja. Tetapi hadir sebagai yang mampu menjelaskan, menunjuk-

Nama : Lisa Nurjannah Tetala : Sumenep, 10 Januari 1996 Alamat : Lojikantang, RT 08/RW 01 Kalianget Barat Tokoh Idola : Siti Khadijah dan Siti Aisyah Cita-Cita : Dosen Pekerjaan : Mahasiswa Riwayat Pendidikan 1. SDN Kalianget Barat IV 2. SMPN 1 Kalianget 3. SMAN 1 Kalianget Prestasi = Juara 3 Lomba Nasyid Islami Tingkat SMA = Juara 1 Kelompok Musikalisasi Puisi se Madura kan bagaimana caranya, hingga mampu menginspirasi murid-muridnya,” imbuh lulusan SMA 1 Kalianget itu.

Lisa, biasa dipanggil oleh temantemannya itu ternyata memimpikan profesi sebagai pendidik. Bahkan tak tanggung-tanggung, ia punya citacita menjadi dosen. Tentu, yang diharapkan oleh Lisa adalah dosen yang profesional dan siap memberikan inspirasi nilai bagi anak didiknya.

Bagi mahasiswi PGSD semester awal itu, profesi dosen memang tidak mudah, tetapi yang jelas, para dosen yang profesional mampu mengaktualisasikan segala kemampuannya sebagai dosen pada masyarakat dengan keahlian yang ia miliki.

Bahkan sebagai pendidik yang profesional, ia tidak saja menghadapi dan melayani mahasiswanya dalam ruang kampus yang penuh formal, namun juga dapat membangun hubungan di luar kelas. Termasuk ia juga bisa membangun hubungan dengan mahasiswa seperti hubungan sahabat atau hubungan orangtua dengan anak kandung yang penuh perhatian. “Itulah substansi sebagai guru, tidak saja hanya sebagai pendidik, tetapi pelatih dan pembimbing bagi bagi anak didiknya,” jelasnya. =SYAMSUNI

ZULFATUN NAFISAH

Wajib Menghormati Orangtua Di sekeliling kita pastinya akan bertemu dengan berbagai sosok manusia dari berbagai usia. Namun yang perlu kita pahami bahwa keberdaan orang yang lebih tua perlu untuk kita hormati terlebih lagi kepada kedua orangtua. ara yang mengaku namanya, Zulfatun Nafisah mengatakan, dirinya selalu akan menghormati seseorang yang dianggap umurnya lebih tua darinya. Karena mereka lebih tua dari dirinya.“Tetapi yang peling penting kedua orangtua kita wajib untuk dihormati,”terangnya.

Dia mengatakan, jasa orangtua kita merupakan perjuangan yang tak ternilaa harganya. Sebab mereka adalah pahlawan bagi diri ini. Lebih lebih kepada ibu kandung kita.“Karena hidup dan manti menjadi taruhannya saat melahirkan kita,” jelas Zulfatun Nafisah.

Zulfatun Nafisah menuturkan ketika kita lahir kasih dan sayang orangtua tergolong tinggi kepada anak-anaknya. Dia juga tidak pernah letih meski kerap kali anak-anaknya telah mengotori bajunya.“Meski dia sudah sering direpotkan oleh kita, namun tetap tersenyum manis,” ungkapnya.

Menurutnya, selaku anak jangan sekali-kali berbuat congkak kepada mereka. Berbuatlah mulia kepadanya dengan patuh dan tunduk atas perintahnya, dan jangan sampai menyakiti hati mereka.

“Doa kedua orangtua kita mustajabah, dan langsung diterima oleh sang pencipta,” papar Zulfatun Nafisah.

Disisi lain, Zulfatun Nafisah berpesan harus selalu berbuat baik kepadaya. Jangan malas untuk memanjatkan do’a untuknya.”Semua kehidupan ini ada pada restu orangtua,” tandasnya. =Mahfud Hidayatullah