e Paper Koran Madura 29 Oktober 2014

RABU

29 OKTOBER 2014 | No. 0473 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Rapat Paripurna Kembali Memanas Politisi PPP Gulingkan Meja

R

apat Paripurna DPR dengan agenda lanjutan penetapan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) berujung ricuh. Beragam perdebatan hingga banting meja membuat sidang berlangsung panas. Bahkan kata-kata “bodoh” juga terdengar di ruang rapat dewan yang terhormat ini.

BERITA

TERKAIT Hal 2

KORAN MADURA

1

0328-6770024 RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473 | TAHUN III www.koranmadura.com

lah Romy: Kami Teeh ol n ka Disah m Kemenkumha Nasional hal 3

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473 | TAHUN III

ant/yusran uccang

BENTROK MAKASSAR. Sejumlah mahasiswa melempari polisi saat terjadi bentrokan antara mahasiswa dan polisi di depan kampus Universitas Negeri Makassar (UNM), Makassar, Sulsel, Selasa (28/10). Bentrokan terjadi ketika polisi berusaha membubarkan aksi tutup jalan yang dilakukan mahasiswa yang menolak rencana kenaikan BBM.

Paripurna Penetapan Komisi dan AKD Ricuh JAKARTA-Rapat Paripurna DPR dengan agenda lanjutan penetapan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) berujung ricuh. Beragam perdebatan hingga banting meja, membuat sidang berlangsung panas.

Bahkan kata-kata “bodoh” juga terdengar di ruang rapat dewan yang terhormat ini.

Ketegangan Rapat Paripurna ini berawal dari usulan nama yang diajukan Ketua Fraksi PPP Epyardi Asda versi Suryadharma Ali kepada Sekretariat Jenderal dan pimpinan DPR terkait nama-nama komisi dan alat kelengkapan dewan. Padahal, hingga saat ini, anggota fraksi PPP merasa belum mengajukan komposisi fraksi. “Menurut kami apa yang dibacakan ketua tadi harus diperjelas dulu, itu surat usulan dari siapa?” kata Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi melakukan interupsi dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/10).

Arwani menilai, munculnya komposisi fraksi PPP itu tidak pernah atas persetujuan PPP sendiri. Nama Ketua Fraksi PPP juga berbeda dari yang ditentukan.

Anggota fraksi PPP yakni Hasrul Azwar

menambahkan interupsi dalam sidang paripurna. Menurut dia, Ketua Umum PPP yang sah adalah M Romahurmuziy. Hasrul mempersoalkan pergantian dirinya yang sebelumnya menjadi ketua fraksi. Dia juga mempersoalkan nama-nama yang dibacakan oleh pimpinan rapat, karena dalam surat yang dibacakan tersebut atas tanda tangan Suryadharma Ali. “Mana yang sah, ada apa dengan PPP? Sidang paripurna memanggil kami, apa perlu kita ceritakan partai, surat yang ditandatangani SDA itu bodong,” teriak Hasrul.

Bahkan Hasrul menyampaikan surat hasil keputusan Menkum HAM yang baru, Yasonna Laoly. Di surat tersebut, kepengurusan PPP yang sah adalah hasil muktamar di Surabaya dengan Ketua Umum Romahurmuziy dan dirinya ditunjuk sebagai Ketua Fraksi PPP. Hasrul pun maju dan menyampaikan surat Menkum HAM akan pengurus PPP yang sah kepada pimpinan sidang. Namun, pimpinan DPR beranggapan bahwa ketua umum PPP yang sah adalah Suryadharma Ali. Sebab, muktamar PPP baru akan digelar pada 30 Oktober, besok.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PPP versi SDA, Epyardi Asda pun membantah apa yang dikatakan Hasrul. Menurutnya, yang tidak sah adalah Hasrul sendiri bukan pihaknya. “Perlu kita jelaskan di

sini, waktu surat dikeluarkan SDA itu masih jadi ketum. Jadi yang disetorkan adalah sah. Romi sudah membuat muktamar di Surabaya itu kata Romi sedang diajukan ke Kemenkum HAM. Itu tidak abal-abal, justru yang abal-abal itu Hasrul Azwar,” jelas Epyardi.

Bahkan Epyardi menyebut, jika Hasrul ingin terus berkuasa di DPR melalui Ketua Fraksi PPP dan enggan menyerahkan jabatannya. “Pak Hasrul ini inginnya terus berkuasa ingin menjadi ketua fraksi terus.

Sudah lah berikan kepada kami-kami yang lebih muda,” ketus Epyardi.

Sayangnya, perdebatan soal posisi PPP ini tidak digubris Pimpinan Rapat Agus Hermanto. Aguspun langsung mengetok palu tanda rapat ditutup dan berakhir. “Sidang kita tutup. Masih ada yang mau menyampaikan nama-nama anggota fraksinya?

Kalau tidak ada kita tutup sidang ini. Tok!” kata Agus sambil mengetok palu rapat, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10).

Merasa argumennya tidak terakomodir, Hasrul langsung mendorong mejanya dan membuat meja yang dia tempati terbalik.

Tidak hanya itu, meja di sampingnya juga ikut terbalik.

Aksi Hasrul dan penutupan rapat ini membuat rapat ricuh. Meski demikian tidak ada tindakan kekerasan dalam sidang ini.

Para pimpian rapat dan anggota rapat pun meninggalkan ruang rapat dengan tertib.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, menyambar interupsi itu dengan dengan menyebut DPR Agus Hermanto telah bertindak ceroboh. Dia menilai usulan Fraksi PPP terlalu terburuburu diterima sebelum dipastikan validitasnya. “Ini kata-kata yang tidak boleh saya katakan, kalau itu (putusam -red) bodoh,” kata Hendrawan dalam paripurna di Gedung DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10).

Pernyataan Hendrawan diprotes sejumlah anggota dewan lain karena dianggap menghina pimpinan DPR. Hendrawan akhirnya meminta maaf dan menarik kata “bodoh” tersebut. “Tadi saya. menggunakan kata bodoh tidak tepat saya Hendrawan mencabut kata bodoh,” tukasnya.

Namun pernyataan Hendrawan ini tampaknya terlanjur membuat Agus tersinggung. Politisi Demokrat ini menyindir Hendrawan dengan sebutan Profesor. “Walau Profesor di Dewan, rasanya saya lebih lama (di DPR -red) dari profesor. Kalau tadi saya sudah menanyakan dua kali dan tidak ada intrupsi baru saya ketok, saya tidak pernah merasa buru-buru,” tegas Agus.

Pimpinan rapat, Fahri Hamzah mengatakan, ajuan nama ini tetap diakomodir.

Sebab, hanya surat ini yang diterima Kesekjenan DPR soal ajuan nama. Selain itu, ada tandatangan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) yang ikut dibubuhkan dalam surat tersebut.

Bila ada perubahan, pemimpin DPR pun menunggunya hingga besok. “Kalau memang ada surat lagi, kita tunggu sampai besok pagi,” pungkasnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473 | TAHUN III RABU 29 OKTOBER 2014

No. 0473 | TAHUN III

33

SKANDAL DANA HAJI

KPK Kembali Panggil Anggito

JAKARTA-Mantan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan UmrAh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Anggito Abimanyu kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (28/10).

Anggito diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji dengan tersangka Suryadharma Ali (SDA), mantan Menteri Agama.

Pemeriksaan Anggito ini merupakan pemeriksaan yang kelima setelah terakhir kalinya diperiksa KPK sebagai saksi pada tanggal 7 Oktober 2014 dengan kasus yang sama.

Pantauan Koran Madura, , Anggito datang ke gedung KPK pada pukul 10.00 WIB dengan mengenakan jaket berwarna hitam dan membawa tas ransel.

Namun dia enggan membeberkan rinci soal materi pemeriksaan.

Dia berjanji setelah pemeriksaan, akan menceritakan kepada para wartawan. “Nanti ya, nanti ya,” kata Anggito sembari merangsuk ke dalam Gedung KPK. Anggito bukan kali pertamanya menjalani pemeriksaan di KPK. Dia sering mondar-mandir setelah kasus ini disidik oleh KPK. Hari ini, kelima kalinya Anggito dipanggil sebagai saksi untuk SDA. Anggito pertama kali diperiksa pada 11 Agustus lalu.

Pemanggilan berikutnya pada 18 Agustus, 26 September, dan 7 Oktober lalu. Namun, pada 26 September lalu, Anggito mangkir dari pemeriksaan.

Menurut Anggito, dokumen tersebut baru dikonfirmasi karena pada pemeriksaan sebelumya penyidik lupa mengonfirmasi.

Sayangnya, dia tidak merinci dokumen itu.

Menurut Ketua KPK Abraham Samad, saat ini proses penyidikan kasus haji baru mencapai 50 persen. Oleh karena itu, KPK belum bisa menahan sang tersangka SDA karena terbentur dengan batas masa penahanan.

Saat ini KPK telah menetapkan SDA sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 20122013. =GAM/ABD

ant/yusran uccang

AKSI SUMPAH PEMUDA. Mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Mahasiswa Pro Demokrasi berunjukrasa di depan kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Makassar, Sulsel, Selasa (28/10). Aksi dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda tersebut menuntut agar diusut tuntasnya kasus-kasus korupsi di Indonesia dan meminta agar pemerintah kembali pada ikrar sumpah pemuda

Romy: Kami Telah Disahkan Kemenkumham JAKARTA-Ketua Umum DPP PPP hasil muktamar VIII Muhammad Romahurmuziy menegaskan susunan pengurus DPP PPP hasil muktamar di Surabaya yang dipimpinnya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. “Dengan disahkannya susunan kepengurusan DPP PPP maka mulai hari ini, hanya ada satu DPP PPP, yakni di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhammad Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal Aunur Rofik,” kata Muhammad Romahurmuziy, melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Romahurmuziy juga menuliskan nomor surat tersebut, yakni Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP. Dengan demikian, kata dia, maka seluruh keputusan muktamar VIII di Surabaya pada 15-17 Oktober 2014 telah sah sesuai amanah UU No 2 tahun 2008 jo UU No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

“Karena itu, mulai hari ini hanya ada satu DPP PPP,” katanya.

Romahurmuziy juga mengimbau kepada seluruh pengurus dan fungsionaris PPP baik di tingkat DPP, DPW, DPC, PAD, dan PR diinstruksikan untuk, pertama, menyatakan diri “ishlah dan ruju’ilal haqq” atas kepemimpinan nasional DPP PPP seperti yang dijelaskan di atas.

Kedua, mengakhiri seluruh perbedaan

dengan berdiri di atas satu barisan, yakni kepemimpinan nasional di bawah Ketua Umum Muhammad Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal Aunur Rofik.

Ketiga, tidak menghadiri forum permusyawaratan nasional dalam bentuk apapun, termasuk yang menamakan dirinya muktamar pada 30 Oktober hingga 2 Nopember 2014.

Keempat, segera mengonsolidasikan diri kepada DPP PPP di bawah kepemimpinan Muhammad Romahurmuziy dan Aunur Rofik, melalui DPW-nya masing-masing.

Kelima, kepada seluruh ketua dan sekretaris DPW PPP di seluruh Indonesia agar menghadiri rapat pimpinan nasional pertama di Jakarta, pada 28 Oktober 2014.

Romahurmuziy juga menginstruksikan agar hal ini disosialisasikan kepada seluhuh kader PPP. =ANT/RIZA

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473 | TAHUN III

KRIMINAL

Gasak Harta Rp 2M, Pasutri Dibekuk Petugas JAKARTA-Polda Metro Jaya membekuk pasangan suami istri (Pasutri) Mualimin alias Imin dan Nasekhatul Hasanah alias Seha yang terlibat sindikat pencurian bermoduskan menjadi pembantu rumah tangga dengan menggasak harta majikan senilai Rp2 miliar.

“Para pelaku mencuri brankas berisi perhiasan emas seberat 1,5 kilogram dan uang tunai Dolar Amerika Serikat,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Heru Pranoto di Jakarta Selasa.

Kedua pelaku berkomplotan dengan tiga tersangka lainnya yakni Sumarni, Sukiman dan Sumarto yang mencuri harta milik Rieny Marlina di Jalan Cempaka Raya Blok E2 Nomor 14 Sawah Barat Jakarta Timur pada 2 Oktober 2014.

Saat ini, petugas masih memburu dua pelaku lainnya yaitu Rohim dan Bedun sebagai otak pelaku dan seorang penadah Ci’um.

Petugas menangkap Imin dan Seha di daerah Batang Jawa Tengah pada Rabu (22/10), sedangkan tersangka lainnya pada beberapa lokasi yang berbeda.

Heru mengungkapkan para pelaku menjalankan modus tersangka Seha menjadi pembantu rumah tangga di tempat yang menjadi sasaran.

Setelah bekerja beberapa lama, Seha memberitahukan kondisi rumah saat kosong ditinggal penghuninya kepada pelaku lain.

Heru menuturkan beberapa tersangka menjalankan perannya seperti suami Seha, Imin mengawasi lokasi atau pelaku lainnya membongkar brankas dan mengemudikan mobil sewaan untuk operasional.

Berdasarkan pengakuan tersangka, Heru menuturkan hasil kejahatan dijual kepada penadah Ci’um senilai Rp230 juta.

Tersangka Imin dan Seha kebagian Rp30 juta sedangkan sisanya dibagi kepada para pelaku lainnya.

Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa delapan unit telepon selular, tiga cincin emas, dua liontin, satu uni brankas dan satu bilah linggis.

Para tersangka dikenakan Pasal 363 KUHP tentang pencurian pemberatan dengan ancaman kurungan penjara lebih dari lima tahun. =ANT/TAUFIQ

ant/rosa panggabean SINDIKAT PENCURIAN. Sejumlah tersangka kasus pencurian di rumah tinggal di kawasan Jakarta Utara dan Jakarta Timur berbaris di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di Jakarta, Selasa (28/10). Para pelaku melakukan pencurian brankas dan barang berharga di rumah korban dengan modus menjadi pembantu rumah tangga.

ant/noveradika

JAMASAN KERETA KRATON. Abdi dalem melakukan jamasan kereta (mencuci kereta) Kanjeng Nyai Jimat di Museum Kereta Kraton Yogyakarta, Selasa (28/10). Kereta yang dijamas adalah 2 kereta dari 23 kereta koleksi Kraton Yogyakarta, yakni Kereta Kanjeng Nyai Jimat dan Kereta Kanjeng Kyai Wimono Putro, dimana air serta kain sisa jamasan kereta dalam tradisi yang berlangsung setiap bulan Muharram tersebut menjadi rebutan masyarakat.

Penerimaan Pajak Belum Maksimal Ditjen Pajak: Kesadaran Masyarakat Rendah JAKARTA-Rasio penerimaan pajak Indonesia selama ini baru mencapai level 12 persen. Angka ini jauh dari kata ideal bila dibandingkan potensi pajak yang ada. Kondisi tersebut akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyetor pajak. Untuk itu, pemerintah siap jemput bola untuk memungut pajak.

Rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak dikeluhkan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany.

“Nggak ada cerita, kalau orang dilayani pasti bayar pajak.

Ah, omong kosong,” tegas dia saat ditemui wartawan di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (28/10).

Menurutnya, hanya 20 persen masyarakat yang secara sadar dan sukarela memenuhi kewajibannya membayar pajak kepada negara.

Sedangkan sisanya baru akan menyetor pajak jika pegawai pajak melakukan upaya ekstra.

“Sebanyak 80 persen masyarakat Indonesia dan negara lain, seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman dan lainnya sama.

Di mana kita pegawai pajak harus mendatangi, menelepon, bahkan kalau perlu mengancam (supaya bayar pajak),” tegas dia.

Fuad menjelaskan, pegawai pajak perlu mendatangi setiap orang agar sadar dengan kewajibannya tersebut. Cara ini harus dilakukan jika ingin memaksimalkan atau mengoptimalkan penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung anggaran negara.

“WP itu harus didatangi, jadi kami tidak ada pilihan meskipun WP jutaan orang. Kalau kami nggak datangi, akhirnya kami jadi pasif. Kalau pasif, ya beginilah hasilnya penerimaan pajak mandek terus,” tandasnya.

Lebih lanjut dia mengeluhkan kekurangan anggaran operasional untuk petugas pajak di lapangan.

Hal ini akan mengancam target penerimaan pajak yang selalu meningkat setiap tahun.

“Kami tidak mau mengeluh soal anggaran, karena anggaran untuk Kementerian Keuangan juga berkurang, jadi semua memang dikurangi,” paparnya.

Namun dia menyindir, jika belanja operasional DJP dipangkas akan bertolak belakang dengan tujuan pemerintah selama ini yakni meningkatkan penerimaan pajak.

“Orang harus bergerak, harus turun ke lapangan. Kalau biaya untuk turun ke lapangan (operasional) nggak ada, nanti temanteman DJP alasan untuk tidak pro aktif ke lapangan. Dia cuma nunggu saja di meja, kalau nggak bayar pajak ya biarin, itu bisa kacau,” jelas Fuad.

Petugas pajak, kata dia, harus agresif mendatangi setiap Wajib Pajak (WP) untuk menghimpun lebih banyak penerimaan pajak negara ini. Upaya tersebut membutuhkan anggaran operasional yang cukup besar. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 29 OKTOBER 2014 RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473 | TAHUN III No. 0473 | TAHUN III

55

PERBANKAN

Siklus Keuangan Melambat JAKARTA-Bank Sentral di dunia kini memberi perhatian lebih terhadap dinamika siklus keuangan. Belajar dari beberapa krisis sebelumnya, pengelolaan makro perekonomian dengan hanya berdasarkan siklus bisnis atau naik-turunnya pertumbuhan ekonomi tidak cukup.

Pasalnya, seringkali risiko justru timbul dari pergerakan boom-bust (naik turunnya) siklus keuangan yang tidak selalu sama dengan siklus bisnis.

“Sebelum terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008, kebijakan makroekonomi, termasuk moneter, sering terpaku pada siklus pertumbuhan ekonomi atau siklus bisnis. Terkadang siklus bisnis sudah mengalami fase turun sementara siklus keuangan masih mengalami fase meningkat,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Tirta Segara di Jakarta, Selasa (28/10).

Menurutnya, luputnya bank sentral di dunia dalam mengawasi dinamika siklus keuangan dituding sebagai penyebab krisis keuangan global 2008. Dalam hal ini, kebijakan Bank Sentral untuk menurunkan suku bunga sejalan dengan pencapaian inflasi yang rendah justu dapat memicu risk taking atau perilaku mengambil risiko berlebih pada sektor yang spekulatif dengan motivasi mencari high yield atau imbal hasil tinggi yang semakin dominan.

Saat ini, jelasnya, siklus keuangan Indonesia (SKI) memberikan indikasi mulai memasuki fase perlambatan. Hasil estimasi BI menunjukkan terjadi perlambatan siklus keuangan sebagaimana tampak dari arah siklus keuangan yang cenderung menurun. Perlambatan SKI tersebut disebabkan oleh menurunnya laju pertumbuhan kredit sebagai indikator pembiayaan perekonomian domestik.

Dia menjelaskan perlambatan siklus keuangan yang terjadi bersamaan dengan ketidakpastian terhadap prospek pertumbuhan global ke depan, menimbulkan risiko terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan. =ANT/ZUBI

ant/dedhez anggara

STASIUN PENGUMPUL JATIBARANG. Petugas melakukan pemeriksaan rutin pada instalasi di Stasiun Pengumpul Umum (SPU) Mundu PT. Pertamina EP Asset 3 Field Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (28/10). PT Pertamina EP Asset 3 Field Jatibarang hingga 22 Oktober berhasil memproduksi ratarata sebanyak 8.850 barel minyak per hari.

Rupiah Kembali Melemah Pelaku Pasar Antisipasi Kebijakan The Fed JAKARTA- Nilai tukar Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Selasa sore, melemah 39 poin menjadi Rp12.147 dibandingkan posisi sebelumnya Rp12.108 per dolar AS. Analis Monex Investindo Futures Zulfirman Basir di Jakarta, Selasa mengatakan bahwa nilai tukar rupiah kembali mengalami depresiasi di tengah antisipasi pelaku pasar uang di dalam negeri terhadap hasil kebijakan dari pertemuan the Fed pada pekan ini.

“Secara fundamental, investor global cenderung bersikap waspada menanti hasil pertemuan kebijakan moneter AS dengan melepas sebagian aset mata uang berisiko, salah satunya rupiah,” katanya.

Ia mengemukakan bahwa bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve) diprediksi akan mengakhiri program pembelian surat utang atau obligasi dan bersiap untuk mulai naikan suku bunga pada pertengahan tahun 2015 mendatang.

Di sisi lain, lanjut dia, sentimen dari domestik juga masih “wait and see”, investor cenderung mengambil langkah hati-hati

seraya memantau rincian kebijakan ekonomi oleh Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla yang baru dibentuk itu.

“Investor masih perlu melihat apakah kabinet tersebut dapat menjalankan kebijakan reformasi struktural yang diperlukan oleh perekonomian Indonesia dan juga kejelasan atas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi,” katanya.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Selasa (28/10) tercatat mata uang rupiah bergerak melemah menjadi Rp12.158 dibandingkan posisi sebelumnya di posisi Rp12.042 per dolar AS.=ANT/ZUBI

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473 | TAHUN III

ant/andika wahyu

PRESIDEN JOKOWI SIDAK BKPM. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers seusai melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/10). Presiden Joko Widodo menyatakan proses pelayanan perizinan investasi nasional tak seperti yang diharapkannya sehingga diperlukan perbaikan pelayanan sesegera mungkin.

Pemerintah Janji Pangkas Izin KUR Menko Perekonomian: Jangan Birokrasi Itu Menghambat Pertumbuhan Ekonomi JAKARTA-Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil akan menggenjot peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Untuk itu, pemerintah akan mempermudah pinjaman modal untuk meningkatkan geliat pengusaha sektor tersebut.

Sofyan menegaskan salah satu permasalahan sulitnya pengembangan UMKM ialah perizinan bagi unit usaha tersebut

dalam mendapat kredit usaha rakyat (KUR).

Karena itu, salah satu skala prioritasnya adalah membuka hambatan bagi perkembangan UMKM ini.

“Satu bagaimana kita menyederhanakan UMKM. UMKM itu sekarang ini izinnya banyak rumit. Nanti bikin satu izin saja, sehingga satu izin maka UMKM bisa menjadi kreditional mereka untuk dipakai kredit perbankan,” kata Sofyan kepada awak media usai melakukan rapat dengan Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Kompleks Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (28/10).

Sofyan berjanji realisasi solusi persoalan itu akan dikebutnya dalam jangka waktu dekat. “UMKM kita sangat banyak dan dapat dirasakan langsung oleh UMKM,” katanya.

Sofyan menegaskan teknis rencana ini akan dibahas lebih lanjut dengan Kemen-

terian Koperasi dan UKM. “Jangan birokrasi itu menghambat pertumbuhan ekonomi.

Banyak masalah perizinan dan birokrasi yang selama ini sebenernya bisa disederhanakan,” pungkasnya Sementara itu, pengamat Ekonomi dari CReco Research Institute, Raden Pardede menilai komposisi tim ekonomi makro di Kabinet Kerja Jokowi masih belum maksimal, padahal kedepannya Indonesia akan menghadapi permasalahan makro.

“Tim makro di Kabinet Kerja Jokowi saat ini kurang, karena kita bakal menghadapi permasalahan makro, seperti kenaikan tingkat suku bunga AS The Fed (fed fund rate), nilai tukar rupiah, kenaikan harga BBM bersubsidi dan lain-lain,” ujar Raden saat seminar yang diselenggarakan Infobank dengan tema Peluang dan Tantangan Industri Perbankan dan Keuangan 2015, di Jakarta, Selasa, (28/10).

Menurutnya, pemerintah dinilai tidak memiliki figur menteri yang kompeten di bidang ekonomi khususnya dalam merespons tantangan ekonomi makro kedepannya. Sehingga pemerintah harus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menambahkan staf ahli yang mengerti ekonomi makro dengan baik.

“Dengan adanya koordinasi dengan OJK dan BI, serta ada penambahan staf ahli ekonomi makro. Semua permasalahan The Fed, pelemahan Rupiah bisa dijalani dengan baik,” tukasnya.

Namun, meskipun belum ada orangorang yang kompeten di ekonomi makro, dirinya memberi kesempatan untuk kabinet Jokowi agar dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Dia berharap, kabinet Jokowi bisa mengontrol angka inflasi sebesar 6,5% di 2015. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

residen RI ke-7 Joko Widodo menegaskan semua Menteri di Kabinet Kerja yang dipimpinnya harus nonaktif dari jabatan apa pun di luar Menteri agar bisa fokus bekerja di kementerian yang dijabatnya. Pernyataan itu tentu diarahkan pada 13 Menteri perwakilan dari parpol, yaitu 4 dari PDIP, 4 Menteri dari PKB, 2 Menteri dari Nasdem, dan 2 Menteri dari Hanura, serta 1 Menteri dari PPP. Keempat Menteri asal PDI P adalah Tjahjo Kumolo (Mendagri), Yasonna H Laoly ( Menteri Hukum dan HAM), Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga (Menkop dan UMKM), dan Puan Maharani (Menteri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan). Keempat Menteri dari PKB, masing-masing Harif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan), M. Nasir (Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi), Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga), dan Marwan Ja’far (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).

Menteri-menteri dari Nasdem, yaitu Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Ferry Mursyidan Baldan (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Sedangkan Yuddy Chrisnandi (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan M Saleh Husin (Menteri Perindustrian) berasal dari Hanura. Serta Menteri Agama masih dijabat oleh Lukman Hakim Saifudin dari PPP. Ketiga belas Menteri dari parpol tersebut bersaing ketat dengan 21 pos kementerian lainnya yang diisi dari kalangan profesional dalam mewujudkan hasil kerjanya yang optimal sesuai tupoksinya masing-masing. Mampukah Menteri berlatarbelakang partai politik itu menunjukkan kebersihannya dari kasus hukum ataukah justru terjerat KPK seperti para pendahulunya. Sedangkan Menteri dari kalangan profesional pun tentu juga dipantau rakyat, bersih, kerja baik dan cepat, atau lelet dan hanya mengotori Kabinet Kerja di pemerintahan Jokowi-JK. Persaingan itu telah dimulai sejak mereka dilantik Senin (27/10) lalu. Siapa yang tidak berprestasi selambat-lambatnya dalam 1 tahun pertama memang tak perlu dipelihara lebih lama. (*)

Opini

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473| TAHUN III

77

Bersinergi Memperbaiki Negeri

Salam Songkem

Konsentrasi Kabinet

KORAN MADURA

RABU 29 OKTOBER 2014 No. 0473 | TAHUN III

Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019 sudah berjalan hampir sebulan setelah dilantik pada 1 Oktober 2014 yang lalu. Melihat hal itu, kita pun bahagia karena telah memiliki pemimpin-pemimpin baru yang kita harapkan mampu menjadikan negara lebih bermartabat dengan kebijakan-kebijakan yang menyejahterakan rakyat.

S

aat kampanye, mereka telah memberikan janji-janji politik dengan beragam atau bervarian jenisnya. Karena itu, kini kita harus sabar menunggu realisasi janji yang telah dikoar-koarkan selama kampanye tersebut.

Perjalanan kepemimpinan selama lima tahun ke depan cukup panjang bagi wakil rakyat untuk memberikan sumbangan berupa kebijakan-kebijakan yang tepat dan menguntungkan rakyat. Kita tahu bahwa rakyat telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada mereka baik karena tertarik dengan janji-janji politik, kewibawaan para kandidat, maupun hal yang lain. Semua itu harus selalu diingat oleh para kandidat yang sekarang telah berhasil menduduki satu kursi di DPR. Mereka berkesempatan menikmati ruangan wakil-wakil rakyat atas pilihan rakyat, maka kinilah saatnya mereka menyejahterakan orang-orang yang telah memilihnya.

Jika secara saksama melihat sidang perdana yang dilaksanakan oleh anggota DPR-RI pada 1 Oktober 2014 di Gedung Rapat Paripurna Nusantara II DPR-RI, Senayan, Jakarta, tentu kita akan tidak berhenti mengelus dada.

Sebab, sidang tersebut tidak berjalan dengan mulus karena ada perbedaan pendapat yang sulit diselesaikan dengan baik. Dari sejumlah anggota DPR-RI yang mengikuti sidang, di antaranya ada yang tidak sepakat dengan keputusan yang telah diambil pimpinan sidang Popong Otje Djunjunan, karena telah menetapkan Setya Novanto dari Fraksi Partai Golkar sebagai Ketua DPR-RI periode 2014-2019.

Sedangkan wakil ketua diduduki oleh Fadli Zon (Partai Gerindra), Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat), Fahri Hamzah (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), dan Taufik Kurniawan (Fraksi Partai Amanat Nasional). (Kompas, 01/10/2014) Jika demikian halnya, mau dibawa ke mana rakyat kita ke depan. Baru melaksanakan sidang perdana saja sudah ricuh dan tidak memperlihatkan etika sebagai anggota DPR dengan lebih baik. Lantas, apabila hal tersebut justru dijadikan budaya ketika melaksanakan sidang-sidang ke depannya, bisa dipastikan kebijakan-kebijakan yang dibuat selanjutnya tidak berdasarkan tuntutan rakyat yang sesungguhnya, karena ada banyak unsur politik serta hegemoni politik di dalamnya. Karena itu, para anggota DPR-RI harus menghilangkan budaya semacam itu ketika sidang dilaksanakan, dan yang terpenting harus mengutamakan kepentingan rakyat. Sebab, hal tersebut akan menjadi catatan buruk bagi mereka, dan rakyat pun ditakutkan akan tidak percaya lagi dengan mereka. Meskipun sidang perdana diliputi amarah, semoga sidang-sidang selanjutnya tidak terulang kembali.

Catatan DPR-RI 2009-2014 Berdasarkan hasil laporan yang diungkapkan oleh Ketua DPR-RI periode 2009-2014 Marzuki Alie, anggota DPR-RI dalam periodenya telah berhasil mengesahkan 126 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU). Dari 126 RUU tersebut, 69 di antaranya merupakan RUU prioritas, se-

dangkan 56 yang lain merupakan RUU kumulatif terbuka. Dan kini masih meninggalkan 27 RUU prioritas yang masih dalam pembahasan atau pembicaraan di komisi-komisi dan juga pansus. Hasil tersebut sangat jauh dari target yang telah ditetapkan DPR sebelumnya.

Pada tahun 2010, DPR memiliki target 70 RUU prioritas tetapi hanya mampu menyelasikan 8 UU. Pada tahun 2011 DPR hanya berhasil menyelesaikan 18 UU dari target 93 RUU prioritas. Begitu pula pada tahun 2012, DPR hanya menyelesaikan 10 UU dari 64 RUU prioritas. Kondisi tersebut diperparah pada tahun 2013 yang hanya menghasilkan 7 UU dari 70 RUU prioritas. Sementara pada tahun 2014 ini, dari target 66 RUU prioritas, DPR mampu menyelesaikan 26 UU. Berdasarkan hasil tersebut sudah jelas bahwa para anggota dewan belum bekerja secara maksimal. Bisa disimpulkan bahwa ternyata anggota dewan yang menjabat periode sebelumnya tidak memiliki kualitas yang mumpuni. Sebab, mereka hanya mampu menghasilkan UU dengan kapasitas kecil. Dan inilah tantangan bagi para anggota dewan periode 2014-2019, yang harus melampaui kinerja anggota dewan sebelumnya.

Pemimpin yang Peka Melihat hasil yang telah ditorehkan anggota DPR sebelumnya, maka yang harus dilakukan oleh para anggota dewan saat ini dan selanjutnya adalah memperbaiki komunikasi politik di dalam pemerintahan. Komu-

nikasi politik sangat diperlukan dalam momentum seperti ini, apalagi gedung DPR dewasa ini sedang dihuni oleh dua koalisi parpol yang sama-sama besar, yakni Koalisi Indonesia Hebat (Koalisi pendukung Jokowi-JK) dan Koalisi Merah Putih (Koalisi pendukung Prabowo SubiantoHatta Rajasa). Hal tersebut wajib dilakukan agar kepemimpinan mendatang lebih baik bahkan mencapai hasil yang memuaskan bagi rakyat. Tentunya harus menghasilkan UU dengan jumlah banyak dan semuanya prorakyat.

Sangat tidak logis ketika DPR yang bekerja dalam pemerintahan selama lima tahun hanya mampu menghasilkan 126 RUU yang kemudian diresmikan sebagai UU, apalagi sebagian besar UU yang telah dihasilkan tersebut bukan semuanya RUU prioritas. Idealnya, dalam waktu yang cukup lama seharusnya para anggota dewan mampu menghasilkan separuh lebih dari target yang telah ditetapkan dalam setiap tahunnya, bahkan seharusnya lebih banyak. Akan tetapi realitanya tidak demikian.

Mereka hanya mampu menghasilkan Undang-undang dengan jumlah sedikit.

Sudah disebutkan di awal bahwa dewasa ini percaturan politik yang ada di nusantara terdapat dua kubu yang sama besar. Oleh karena itu, mereka harus saling bersinergi untuk membangun bangsa menjadi lebih unggul, baik di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Wallahu a’lam bi al-shawab=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi (Plt) REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Fety Fathiyah (Plt) MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

RABU 29 OKTOBER 2014 No. 0473 | TAHUN III

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473 | TAHUN III

SURABAYA - Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Surabaya akhirnya meneruskan kembali pembongkaran bangunan berupa pos satpam dan pintu masuk menuju perumahan Darmo Grand Garden, di jalan Pattimura Surabaya, yang sempat dihentikan sehari sebelumnya.

Selain membongkar bangunan yang dianggap melanggar pasal 11 ayat 1 Peraturan Daerah (Perda) No. 7 tahun 2009 Tentang Bangunan, petugas juga merusak taman perumahan Darmo Grand Garden.

Awalnya, upaya membuldoser taman Darmo Grand Garden yang dilakukan Satpol PP sempat mendapatkan perlawanan dari Ong Helen Wijaya, selaku Direktur PT Darmo Greenland. Namun, upaya wanita paruh baya itu untuk melindungi tamannya ternyata sia-sia.

“Saya tidak akan menghalangi tugas kalian, namun taman Fasum ini masih milik kami sepenuhnya, belum diserahkan ke Pemkot,” teriak dia. Selasa (28/10).

Pembongkaran taman ini juga menuai reaksi keras dari mantan presiden Lion Club Surabaya Victoria, Melia. Dia mengecewakan arogansi Satpol PP dan DCKTR Kota Surabaya yang telah membongkar taman Darmo Grand Garden tersebut.

“Hal ini harus dilaporkan ke Bu Risma karena sangat kontradiksi dengan kebijakan Walikota Surabaya. Disaat beliau getolgetolnya mensosialisasikan penghijauan kota kok anak buahnya malah merusak taman,” ujar dia, seraya menduga jika upaya pembongkaran ini ada pihak yang menunggangi.

Sedangkan kuasa hukum PT Darmo Greenland, Malvin Reynaldi SH, MH, mengatakan, jika pihaknya sangat menyayangkan apa yang dilakukan Pemkot Surabaya. Dia menjelaskan, jika pihak pengembang perumahan Darmo Grand Garden selama ini sudah kooperatif dan tidak mempermasalahkan soal rencana jalan sesuai set plan Pemkot.

“Selama proses itu ditempuh secara aturan yang berlaku, kami bakal mendukung upaya Pemkot.

Sebab, taman maupun ornamen yang dibongkar itu, hingga saat ini masih menunggu penyerahan fisik dari pihak pengembang ke Pemkot. Sesuai aturan, penyerahan fisik diserahkan apabila pemban-

8

Pembongkaran Bangunan Sengketa Dilanjutkan

agus setyawan/koran madura

DIHADANG. Direktur PT Darmo Greenland, Ong Helen Wijaya berusaha mengambil gambar Satpol PP Surabaya yang dianggapnya arogan. Namun upayanya dihadang Satpol PP wanita.

gunan perumahan sudah mencapai 75 persen. Sedangkan saat ini masih 25 persen, sejak 2012 tidak ada penjualan karena adanya permasalahan ini,” papar dia.

Dia menambahkan, masih ada satu lahan lagi lahan untuk rencana Pemkot seluas 725 meter persegi yang bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang saat ini masih belum dibebaskan oleh Pemkot.

“Apabila Pemkot ingin merealisasikan rencana jalan, masih ada satu lahan lagi yang perlu dibebaskan. Dan sesuai NJOP lahan tersebut senilai Rp4 milyar lebih,” tambah dia.

Sesuai UU 2 tahun 2012 pengadaan tanah untuk kepentingan umum, harus dibebaskan dengan cara memberikan ganti rugi. Sedangkan saat ini pihak Pemkot main bongkar saja, hingga muncul gugatan dan dimenangkan pihak pengembang. Hingga apa yang dilakukan Pemkot tersebut terkesan merampas hak warga.

Kesan tergesa-gesa yang dilakukan pihak DCKTR Surabaya dan Satpol PP Surabaya membongkar taman yang masih merupakan fasum milik perumahan, membuat pihak pengembang bertanya-tanya ada apa dibalik itu semua.

Soal upaya hukum yang bakal

ditempuh, pihak pengembang masih mencoba menggunakan cara persuasif dengan pihak Pemkot.

Bahkan pihak pengembang bakal mencoba mengajak secara langsung berkomunikasi dengan Walikota, Tri Rismaharini, duduk bersama membahas permasalahan ini.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengendalian DCKTR Kota Surabaya, Mohamad Taufik mempunyai pendapat berbeda. Dia mengatakan, bahwa set plan yang dikeluarkan Pemkot Surabaya merupakan suatu hal yang mengacu pada perencanaan kota dan itu sudah menjadi aturan.

“Kalau fungsinya sebagai jalan, ya harus dijadikan menjadi jalan, meskipun Fasum itu belum diserahkan pihak pengembang kepada Pemkot,” tandas dia.

Seperti diketahui, pembongkaran yang dilakukan petugas hari ini merupakan kelanjutan dari pembongkaran yang dilakukan sehari sebelumnya, Senin (27/10/2014), di perumahan elit Darmo Grand Garden. Polemik ini berawal sejak tahun 2012. Diawali dengan hearing di DPRD Kota Surabaya, pihak pengembang PT Darmo Greenland mendapat panggilan dari DCKTR, terkait rencana jalan yang melintasi perumahan tersebut.

Tidak ada masalah dengan rencana jalan yang digagas oleh Pemkot, pihak pengembang mengaku menyetujui. Namun, soal ganti rugi, tidak ada titik temu antar kedua pihak. Bertameng pada pasal 11 ayat 1 Perda no 7 tahun 2009 tentang bangunan, pihak Pemkot akhirnya nekat menerbitkan surat peringatan untuk membongkar pagar pembatas perumahan.

Tidak seberapa lama dari penerbitan surat tersebut, akhirnya pihak pengembang mengajukan gugatan di PTUN. Oleh majelis hakim tunggal DR Dani Elpah, SH, MH sekaligus ketua PTUN, berdasarkan putusan bernomor 12/G/2013/PTUN. SBY akhirnya memenangkan pihak pengembang dan menghukum pihak Pemkot untuk membatalkan dan mencabut surat tergugat I Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang serta tergugat II Kasatpol PP Pemkot Surabaya.

Selain itu, dalam putusan kedua bernomor 85/G/PTUN.Sby, keduanya dihukum denda tanggung renteng sebesar Rp 5 juta.

Namun, setahun kemudian awal 2014, keluar lagi surat peringatan terhadap obyek yang sama. Kali ini pihak pemkot mengunakan pasal pasal 11 ayat 2 Perda no 7 tahun 2009 Tentang Bangunan.

Bahkan, pada peringatan

kali ini dibarengi dengan adanya pembongkaran pagar. Walaupun hakim dalam pemeriksaan setempat memerintahkan tergugat untuk mempertahankan status quo hingga ditentukannya adanya putusan sela. Namun, belum terbit putusan sela, pihak pemkot dengan arogan membongkar pagar yang berada dibelakang perumahan Darmo Grand Garden.

Pada Kamis (23/10/2014) lalu, majelis hakim PTUN yang diketuai Sofyan berdasarkan putusan bernomor 85/G/2014/PTUN.SBY, kembali memenangkan pihak pengembang PT Darmo Greenland selaku penggugat dan menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi. Bahkan, diperbolehkan membangun pagar kembali yang telah terlanjur dirobohkan Pemkot.

Namun belum turun salinan putusan tersebut, pihak Pemkot melalui DCKTR dan Satpol PP Surabaya menerbitkan surat peringatan kembali terhadap pagar depan.

Sedangkan menurut kuasa hukum pengembang, sebenarnya obyek yang dipermasalahkan Pemkot Surabaya merupakan obyek yang dibangun diatas jalan yang sama terhadap gugatan-gugatan sebelumnya. = AGUS SETYAWAN

Lintas Jatim ANTISIPASI NARKOBA

100 Anggota Polres Jalani Tes Urine NGAWI - Sebanyak 100 anggota Kepolisian Resor (Polres) Ngawi, Jatim menjalani tes urine secara mendadak yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Polres Ngawi Kompol Edy Priyono di mapolres setempat.

"Tes urine tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan narkoba di kalangan anggota kepolisian setempat," ujar Wakil Kepala Polres Ngawi Kompol Edy Priyono, kepada wartawan, Selasa (28/10).

Ke-100 peserta tes tersebut berasal dari masing-masing satuan yang ada di polres setempat. Yakni, Satuan Lalu Lintas, Sabhara, Reskrim, Staf, Intelkam, Narkoba, dan Polsek jajaran.

Semua tahapan tes diawasi oleh anggota Propam Polres Ngawi, sehingga dijamin keakuratannya. Tes tersebut untuk mengetahui apakah ada urine yang teridentifikasi Amfitamin.

Hasilnya, seluruh peserta tes dinyatakan negatif, atau tidak ditemukan adanya anggota polres setempat yang mengonsumsi narkoba.

Meski tidak ada temuan, Wakil Kepala Polres Ngawi menekankan, jika dikemudian hari ada anggota yang terbukti mengonsumsi narkoba, pihaknya tidak segan untuk mengambil tindakan tegas.

"Jika ada yang terbukti mengonsumsi narkoba, maka akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku," kata Kompol Edy Priyono.

Ia menambahkan, tes serupa akan rutin dilakukan guna mengantisipasi adanya penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota Polri yang selayaknya memberikan teladan di masyarakat.

Pihaknya berharap, para anggota di jajaran Polres Ngawi tidak terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebab, selain bertentangan dengan hukum juga mengganggu kesehatan. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

KORAN MADURA

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473 | TAHUN III

9

Habib Rizieq: Demo AntiFPI itu Bagian Demokrasi TULUNGAGUNG - Imam besar Front Pembela Islam (FPI), DR Al-Habib Muhammad Rizieq menilai demonstrasi (demo) anti-FPI itu merupakan bagian dari demokrasi yang harus disikapi secara objektif.

"Saya sudah terbiasa dengan gerakan anti-FPI yang menolak kedatangan saya ke daerah-daerah di Indonesia, termasuk Tulungagung. Jadi, saya ini tidak kaget ada yang nolak kalau saya datang ke daerah-daerah," katanya setelah menyampaikan tausiah dalam Halaqoh Aswaja di Gedung Balai Rakyat, Tulungagung, Jatim, Selasa (28/10).

Dalam konteks Tulungagung, tokoh FPI yang dikenal keras dan vokal ini balik bertanya kepada awak media karena dianggap lebih tahu tipologi masyarakat yang melakukan aksi massa menentang kehadirannya maupun

deklarasi FPI di Kota Marmer.

"Anda-anda sebagai media di daerah lebih tahu, apakah mereka yang nolak itu golongan germo, pelaku prostitusi, preman, pemilik kafe, atau bahkan kelompok non-Muslim," katanya.

Rizieq berdalih selama aksi penolakan yang dilakukan sekelompok masyarakat itu dilakukan secara prosedural dan beralasan, maka tindakan mereka bisa dia pahami sebagai bagian dari demokratisasi.

Namun dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan pada media untuk bersikap proporsional dan obyektif dalam memberitakan isu

FPI. Tidak hanya sebatas memberitakan aksi penolakan maupun kritik yang dialamatkan ke ormas FPI, tetapi juga menyampaikan fakta kepada publik bahwa kehadiran mereka diterima oleh sebagian umat lain, yang jumlahnya tak kalah banyak dibanding massa yang menentang.

"FPI memiliki standar prosedur perjuangan dan tidak asal berbuat anarkis. Ada sekian tahapan gerakan dalam rangka amar makruf nahi munkar yang kami berlakukan, mulai dari menerima laporan, investigasi, dakwah, hingga gerakan nonligitasi, termasuk melalui unjuk rasa," jelasnya.

Ia membantah bahwa ormas yang dipimpinnya itu selalu menggunakan pendekatan kekerasan. "Itu karena semua

ada tahapan prosedur perjuangannya," tegas Rizieq dalam halaqoh bertema "Harmonisasi Kesatuan Umat Penuh Rohmat" yang digelar FPI Tulungagung itu.

Acara yang diklaim telah diikuti kalangan pondok pesantren NU, Muhammadiyah, serta MUI Tulungagung itu sempat diwarnai aksi penolakan oleh massa dari komunitas pemilik warung kopi, kafe remang-remang serta tempat hiburan yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Tulungagung Cinta Damai (AMTCD).

Massa yang datang dari berbagai penjuru daerah se-Tulungagung menggunakan aneka kendaraan itu sempat berorasi di depan Pemkab dan DPRD setempat yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari lokasi seminar. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

KERAJINAN

UKM Bordir PKK Raup Omzet Jutaan Rupiah

ant/m risyal

SENIMAN KRITISI PEMERINTAH. Sejumlah seniman dengan mengenakan kostum putih-putih menggelar teaterikal dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/10). Dalam teaterikal tersebut mereka meminta pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla memperhatikan penindakan hukum yang masih amburadul.

SURABAYA - Usaha Kecil Menengah (UKM) kerajinan bordir yang dikelola oleh ibu-ibu PKK di RW 07 dan RW 08 di Kelurahan Perak, Kecamatan Pabean Cantikan Kelurahan bisa meraup omzet jutaan rupiah dalam satu bulan.

Ketua PKK Yoice Kristianingsih saat ditemui dalam kunjungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Surabaya, Selasa, mengatakan sedikitnya dalam satu bulan kelompok UKM tersebut bisa menghasilkan Rp 1,5 juta hingga Rp12,5 juta.

"Sebetulnya kita enggak fokus sama keuntungan (profit oriented) yang penting ibu-ibu di sini diberdayakan, ada kegiatan dan ada penghasilan tambahan," kata Yoice.

Dia mengatakan pengerjaannya pun dilakukan ibu-ibu PKK di waktu luang dan keuntungan yang didapat diputar kembali untuk modal.

Barang-barang yang dijual yakni bordir, seperti dompet, tempat pensil, tas, kerudung yang berkisar dari Rp 25.000Rp200.000.

Namun, Yoice mengatakan pihaknya menjual lebih murah apabila pembelian dilakukan secara borongan atau kiloan.

Selain bordir, Yoice juga menjual macam-macam kue kering, seperti opak gapit, putri salju dan lainnya yang berkisar dari Rp 20.000-Rp 50.000.

Yoice juga memanfaatkan dedaunan kering dan pelepah pisang untuk dijadikan pelapis kerajinan kayu, seperti tempat alat kantor, tempat tisu dan tudung saji yang dihargai dari Rp 10.000-Rp 60.000.

"Tapi yang paling banyak dicari itu tas," katanya.

Yoice mengatakan pengerjaan untuk tas paling lama tiga hari dan bahan baku didapat dari agen di pasar.

Selama ini, kata dia, pemasaran masih dilakukan dari mulut ke mulut, sesekali mengikuti pameran.

"Ada yang beli langsung ke kita, paling banyak itu bulan-bulan kemarin sedang banyak promosi jabatan," katanya.

Dia mengatakan UKM tersebut dimulai sejak 2010, namun pada 2011 mendapat bantuan dari PT Pertamina (Persero) berupa pelatihan dan barang modal, seperti tiga mesin jahit, tiga oven, tiga mixer dan 50 kursi. = ANT/JUWITA TRISNA RAHAYU/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473 | TAHUN III

Mapsa Desak Penuntasan Kasus KBS ant/rudi mulya

PEMBELIAN PREMIUM MENINGKAT. Petugas melayani pengendara yang membeli BBM bersubsidi jenis Premium di salah satu SPBU di Kediri, Jawa Timur, Selasa (28/10). Menurut pengelola SPBU, dua hari terakhir pembelian BBM bersubsidi jenis Premium meningkat hingga 100 persen dibandingkan hari biasanya. Hal ini di sebabkan warga panik dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dari Rp 6.500 per liter menjadi Rp 9.500 per liter pada pada 1 November.

BAHAN BAKAR MINYAK

TBBM Tuban Target Tampung Minyak 450.000 Kiloliter TUBAN - Terminal BBM Tuban, Jawa Timur menargetkan dapat menampung minyak sebanyak 450.000 kiloliter pada pertengahan 2015.

Kepala Operasi TBBM Tuban Hari Purnomo saat kunjungan di Tuban mengatakan saat ini TBBM Tuban telah menampung sebanyak 350.000 kiloliter untuk memasok sebagian besar daerah Jawa Timur.

"Artinya, kita menambah kapasitas 100.000 kiloliter minyak dan pengerjaannya untuk tangkinya hampir 90 persen," kata Hari.

Berdasarkan pantauan Antara di lapangan, terdapat dua tangki berkapasitas masingmasing 50.000 kiloliter.

Kedua tangki tersebut sedang dalam masa pengerjaan, dan hanya belum dipasang atap yang dinamakan "internal floating roof".

Atap tersebut bisa menyesuaikan kondisi di dalam tangki, ketika ketersedian minyak menurun, atap tersebut ikut menurun begitu pun sebaliknya.

Hari mengatakan tujuan dibangunnya dua tangki tersebut untuk menampung minyak impor, sehingga tidak perlu lagi ditampung ke TBBM di Surabaya.

"Tujuannya, minyak impor bisa langsung ditampung di sini,

tidak ke Surabaya lagi," ucapnya.

Pasalnya, lanjut dia, jika impor dilakukan secara sekaligus ke satu tempat penampungan akan menghemat biaya, baik itu biaya impor sendiri maupun biaya logistik.

Hari mengatakan saat ini pemasokan paling besar di Surabaya, yakni sebesar 60 persen dengan transfer "pipeline" sepanjang 138 kilometer yang bisa mengalirkan premiun 155.000 kiloliter per bulan dan 150.000 kiloliter solar per bulan.

Sementara itu, lanjut dia, untuk daerah lain, seperti Lamongan, Bojonegoro, Rembang dan Tuban, dipasok melalui mobil tangki dengan kapasitas sebanyak 30.000 kiloliter premium dan 30.000 kiloliter solar per bulan.

Secara keseluruhan, lanjut dia, dari keempat daerah tersebut, TBBM Tuban memasok 98 SPBU. Dia menambahkan untuk daerah Pati, Cepu dan Blora telah diambil alih oleh TBBM Semarang.

"Kita juga 'backup' untuk wilayah Timur, di antaranya Manggis, Tanjung Wangi, Kupang, Wayame, Makassar dan Bau-bau," tuturnya.

Jumlah minyak yang dipasok ke wilayah Timur tersebut, lanjut dia, yakni 78.000 kiloliter

premium dan 200.000 kiloliter solar per bulan.

Dia mengatakan TBBM Tuban memang mengkhususkan untuk menampung minyak impor yang saat ini berkapasitas 300.000 kiloliter untuk premium dan solar.

Premium, lanjut dia, diimpor dari Singapura, sementara solar diimpor dari Korea dan Kuwait.

Saat ini terdapat 10 tangki, tiga tangki berkapasitas 30.000 kiloliter (premium), tiga 20.000 kiloliter (premium) dan dua empat 50.000 kiloliter (solar).

Hari mengatakan saat ini kendala yang dihadapi, yakni terkait pembebasan lahan, masih ada warga yang lahannya tidak mau dibebaskan dan berada di tengah-tengah kawasan berbahaya itu.

Berdasarkan pantauan, masih ada sebidang tanah di tengah kawasan rawan api tersebut yang dimanfaatkan sebagai ladang dan di sekitarnya ditanami pepohonan, seperti pohon pisang dan mangga.

"Terus terang, sangat sulit sekali memberi pengertian kepada warga, mereka tetap tidak mau membebaskan lahannya meskipun kondisi ekonomi mereka memprihatinkan," ujar Hari. = ANT/JUWITA TRISNA RAHAYU/DIK

SURABAYA - Puluhan orang yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Satwa (Mapsa) mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Timur (Jatim), Selasa (28/10). Mereka menuntut kejelasan kasus penjarahan satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS), yang sempat dilaporkan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mapsa berpendapat polisi sebagai penegak hukum harus menyampaikan secara terbuka dan tegas kepada masyarakat tentang kasus yang sempat ditangani Polrestabes Surabaya dan sudah memanggil beberapa saksi, termasuk keterangan dari banyak pihak.

Untuk itu Mapsa ingin mengetahui, sudah sejauh mana penanganan kasus tersebut, dan polisi wajib berterus terang, agar tidak ada kecurigaan dan salah prasangka.

Jika memang dalam kasus ini ada tersangkanya, kita ingin polisi segera menyebut nama tersangkanya dan diadili, agar citra polisi baik di mata masyarakat, jangan dibiarkan terus berlarutlarut seperti ini,”

Susianto

Koordinator Mapsa Hal ini diungkapkan koordinator Mapsa, Susianto. Dia mengatakan, jika pihaknya mendesak kepolisian agar segera memastikan adanya tersangka atau tidak dalam kasus itu, sehingga tidak abu-abu seperti sekarang dan nanti akan menghilang begitu saja.

“Jika memang dalam kasus ini ada tersangkanya, kita ingin polisi segera menyebut nama tersangkanya dan diadili, agar citra polisi baik di mata masyarakat, jangan dibiarkan terus berlarut-larut seperti ini,” tegas dia.

Pihaknya juga meminta penyidik agar konsisten dan tegas menegakkan perundang-undangan yang berlaku, khususnya tentang satwa yang mengatur proses pemindahan satwa dari satu lembaga konservasi ke lembaga konservasi lain.

“Sehingga tidak ada perlakuan seenaknya pada satwa-satwa di dunia, khususnya di KBS dan Jawa Timur,” katanya.

Seperti diketahui, di Kebun Binatang Surabaya (KBS), dilaporkan ada sekitar 800 lebih satwa hilang, dan dipindahkan ke lembaga konservasi lain di luar Surabaya.

Alasannya, karena KBS mengalami kelebihan populasi dan perlu adanya pengurangan satwa untuk kesejahteraan satwa, dan beberapa alasan lain.

Mapsa sendiri menilai, upaya pemindahan satwa sebenarnya bukan persoalan, asalkan sesuai prosedur dan aturan. Tapi jika melanggar aturan, maka Mapsa mendesak polisi segera mengusut pelakunya dan menetapkannya sebagai tersangka.

Dalam kasus pemindahan satwa di KBS ke lembaga konservasi lain, Mapsa juga menilai ada yang janggal dan tidak sesuai aturan perundangan juga prosedur yang benar.

Satwa-satwa yang dipindahkan dari KBS sendiri, merupakan hewan yang dilindungi seperti Orang Utan (Pongo Pygmaeus), Jalak Bali (Leucopsar Rothschi’di), Komodo (Varanus Komodoensis), Lutung Jawa (Trachypithecus Auratus), Ular Pupo Kajang (Phyton Reticulatus), Bekantan (Nasalis Larvatus) dan masih ratusan satwa lainnya yang masuk dalam jenis dilindungi. = AGUS SETYAWAN

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473 | TAHUN III

11

ant/ari bowo sucipto

AKSI SUMPAH PEMUDA. Sejumlah aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berunjuk rasa di depan Gedung DPRD, Malang, Jawa Timur, Selasa (28/10). Aksi untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda tersebut menyerukan kepada para pemuda untuk peduli terhadap lingkungan.

Bupati Kecewa Undangan Upacara Sumpah Pemuda MALANG - Bupati Malang, Jawa Timur, Rendra Kresna mengaku kecewa dengan para undangan yang menghadiri upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda karena meninggalkan lokasi sebelum upacara selesai, bahkan ada yang duduk-duduk di luar arena upacara.

"Jujur saya kecewa dan prihatin dengan sikap para undangan. Mereka banyak yang tidak mengikuti prosesi upacara, bahkan tidak sedikitpun di benak mereka untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa pahlawan yang berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah," tegas Rendra Kresna usai mengikuti upacara Hari Sumpah Pemuda di Stadion Kanjuruhan Kepan-

jen, Selasa (28/10).

Menurut Rendra, rakyat Indonesia sekarang ini tinggal menikmati jerih payah dan perjuangan para pahlawan, namun kenapa rasa hormat dan menghargai jasa-jasa pahlawan itu sama sekali tidak ada. Menghargai pahlawan dan bangsa di kalangan masyarakat, tidak hanya generasi muda, tapi juga para pejabat, wakil rakyat dan PNS harus dit-

ingkatkan.

Seharusnya, tegas Rendra, sebagai undangan yang mewakili kalangan pejabat, PNS dan wakil rakyat, dan tokoh masyarakat, menunjukkan keteladanan yang baik bagi generasi muda dan pelajar yang mengikuti upacara dengan berpanas-panas di lapangan. Oleh karena itu, jangan salahkan kalau anak-anak muda sekarang meniru generasi tua yang tidak menghargai jasa pahlawannya sama sekali, bahkan mengikuti upacara sampai selesai saja tidak bisa.

Menyinggung sanksi yang akan dijatuhkan pada PNS di lingkungan SKPD yang meninggalkan upacara, Rendra mengaku tidak akan memberikannya, na-

mun memberikan catatan pada beberapa tamu dari lingkungan SKPD maupun tamu undangan lainnya yang meninggalkan prosesi upacara.

"Saya pikir sanksi bagi mereka adalah moral. Masak tidak malu memperlakukan dirinya seperti itu dan saya pasti memberikan catatan pada yang bersangkutan dan meninggalkan lokasi upacara sebelum seluruh kegiatan selesai nggak pantas jadi pemimpin di masa mendatang," tandasnya.

Selain menemukan sejumlah undangan dari kalangan SKPD, PNS maupun undangan lainnya yang harusnya duduk manis di tempat yang disediakan itu, tapi meninggalkan upacara sebelum

selesai, bupati juga memergoki sejumlah PNS, anggota DPRD Kabupaten Malang yang justru duduk santai dan jauh dari arena tempat duduk undangan semestinya dan sebagian bergerombol dan asyik ngobrol tanpa menghiraukan makna upacara Sumpah Pemuda.

Sementara itu sekitar 100 anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kota Malang untuk memperingati hari Sumpah Pemuda.

Setelah "long march" dari stadion luar Gajayana, pengunjuk rasa tersebut langsung berorasi. Dalam orasinya itu mahasiswa menyoroti kemacetan di Kota Malang dan mengajak mahasiswa untuk tidak membawa kendaraan pribadi ketika ke kampus untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas.

Para pengunjuk rasa mengajak mahasiswa untuk mengendari sepeda angin, naik angkutan kota (angkot) atau jalan kaki ketika berangkat dan pulang dari kampus. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

RABU 29 OKTOBER 2014 No. 0473 | TAHUN III

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473 | TAHUN III

MADURA

Reses Dewan Sedot APBD Ratusan Juta Rp 507 Juta untuk 45 Anggota Dewan PROBOLINGGO - Dalam sepekan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo memasuki masa reses. Dalam pelaksanaan reses tersebut, agar dana yang diberikan kepada wakil rakyat diharapkan tepat sasaran. Dana yang disiapkan oleh pemerintah daerah melalui APBD 2014 sebesar RP 507 juta. Jumlah besaran dana reses itu diperuntukkan untuk 45 anggota dewan.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Supriadi mengatakan kegiatan reses merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan oleh anggota dewan untuk menyapa konstituennya dengan melakukan jaring aspirasi masyarakat.“Itu semuanya dibiayai oleh APBD setiap tahun. Bahkan reses itu dilaksanakan selama 4 kali selama satu tahun,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (28/10).

Supriadi menjelaskan setiap anggota dewan dari besaran anggaran reses yang ada mendapatkan sekitar Rp 11 jutaan. Semen-

tara untuk nominal reses ketua dewan lebih besar dari anggota lainnya.

“Perbendaanya tidak begitu besar, untuk ketua Rp 11,5 juta dan anggota lainnya sebesar Rp 11,2 juta. Ada selisih Rp 300 ribuan saja,” katanya.

Sementara itu, anggaran yang digunakan tersebut setidaknya benar-benar tepat sasaran. Karena dari kegiatan reses itu akan dimintai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan.“Termasuk dokumentas kegiatan reses yang dilakukan kepada warga

masyarakat,” tegas Supriadi.

Menanggapi hal tersebut, anggota dewan dari Fraksi PKB Nahrowi, mengatakan reses yang direncanakan oleh dirinya akan melakukan pengumpulan konstituennya di daerah pemilihannya.

Agar semua harapan dan keluhan masyarakat bisa diterimanya.

“Permasalahan yang berkaiatan dengan kebijakan benar-benar sesuai dengan kebuatuhan masyarakat terutama di dapil masing-masing dewan,” terangnya.

Dia menambahkan, reses perdana ini akan menjadi pengalaman yang berharga bagi dirinya.

Apalagi reses ini akan bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama tentang keluhan persoalan kebijakan yang menyangkut infrastrukutur maupun kebijakan lainnya.“Aspirasi masyarakat dari reses itu akan dibawah ke lembaga legislatife nantinya,” ucap Nahrowi. =Mahfud Hidayatullah

12

Buntut IZin Kandang Peternakan

BPP Ajak Satpol PP Kroscek Lapangan PROBOLINGGO – Keberadaan kandang peternakan ayam yang terdapat di Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo yang belakangan dikeluhkan warga sekitar terus berbuntut.

Badan Pelayanan dan Perizinan (BPP) Kota Probolinggo rencananya akan melakukan cros cek di lapangan.

Hal ini disampaikan Kepala BPP setempat, Soemantri saat dikonfirmasi melalui Kabid Pelayanan Perizinan, Muh. Abas kepada wartawan, Selasa (28/10). “Beberapa waktu lalu staf BPP sudah melakukan cros cek. Pihak pemilik katanya akan mengajukan izin hinder ordonantie (HO),” katanya.

Namun, kata Muh. Abas, hingga saat ini pihak pemilik tidak juga mengajukan izin HO. “Sampai sekarang belum ada pengajuan,” imbuh dia.

Menurut dia, jika pihak pemilik belum juga mengajukan izin, maka BPP akan kembali turun ke lapangan. Bahkan, BPP nantinya akan mengajak petugas Sat Pol PP agar pihak pemilik segera mengajukan izin.

Diketahui sebelumnya, belakangan ini warga setempat mengeluh soal keberadaan kandang peternakan ayam milik warga setempat. Keluhan itu lantaran kandang peternakan ayam itu menimbulkan bau tak sedap. Apalagi lokasi kandang peternakan tersebut, berada tidak jauh dari pemukiman warga sekitar. =Muhammad Sugianto

MUH. ABAS. Kabid Pelayanan Perizinan Badan Pelayanan dan Perizinan (BPP) Kota Probolinggo

PEMBELAJARAN

Tokoh NU : Pembelajaran Kalender Hijriyah Sangat Penting PROBOLINGGO – Pembelajaran terhadap kalender tahun

hijriyah sangat penting dilakukan bagi kalangan siswa. Hal itu

disampaikan salah seorang tokoh NU di Kabupaten Probolinggo,

KH. Syaiful Hadi saat memperingati Tahun Baru Islam (1 Muharam), Selasa (28/10).

“Selama ini siswa itu hanya mengenal tahun Masehi saja.

Sedangkan tahun hijriyah sangat jarang diketahui,” tandasnya dihadapan ribuan warga NU. Padahal, kata dia, Tahun Baru Islam itu banyak mengandung sejarah yang perlu dijadikan pembelajaran bagi kalangan siswa. Terutama di kalangan sekolah pendidikan Islam. “Salah satu contoh, pada 1 Muharam itu terjadinya hijroh Nabi Muhammad dari Mekan ke Madinah. Sehingga pada saat itu kemudian berdiri sebuah Negara yang bernama Al-Madinah,” ungkapnya.

KH. Syaiful Hadi menegaskan, kalender hijriyah itu memang perlu diperkenalkan terhadap siswa. Sehingga siswa tidak hanya mengenal terhadap kelender Masehi saja. “Dengan memperkenalkan kalender hijriyah itu, siswa nanti akan tahu sejarah

tentang bagaimana perkembangan Islam ini sebenarnya,” katanya.

Peringatan Tahun Baru Islam itu, tidak hanya dihadiri oleh kalangan pelajar saja. Tetapi juga dihadiri oleh ribuan warga se-Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Bahkan, KH. Syaiful Hadi berharap kegiatan dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam itu akan dilakukan secara kontinyu setiap tahun. “Harapan kita ke depan seperti itu,” tegasnya.

Peringatan Tahun Baru Islam tersebut, tidak hanya untuk memeriahkan saja, namun juga bertujuan untuk menyambung silaturihim antar umat. Tak heran, jika peringatan Tahun Baru Islam itu tidak hanya dihadiri oleh ribuan warga, namun juga dihadiri oleh sejumlah Satker di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Seperti Bagian Kesra Kabupaten Probolinggo, Kemenag dan sejumlah satker lainnya. =Muhammad Sugianto

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473| TAHUN III

13

KABINET KERJA TERBENTUK

Sejuta Harapan untuk Jokowi-JK PROBOLINGGO -Tepilihnya Jokowi dan Jusuf Kalla serta resmi terbentuknya kabinet kerja presiden, banyak harapan kepada presiden untuk bisa menepati janjinya agar bisa memajukan bangsa ini.

Harapan tersebut tidak hanya datang dari satu golongan saja. Namun semua kalangan masyarakat mulai dari, buruh, tukang becak dan juga petani dan juga kalangan lainnya. ”Agar jokowi sebagai presiden bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,” kata, Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) GP Ansor Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Ali Sujoko, Selasa (28/10).

Menurutnya, warga kecil memang banyak berharap kepada

Jokowi agar mampu membawa perubahan kepada negeri ini, Karena saat ini banyaknya persoalan bangsa yang tergolong komplek. Mulai dari kasus korupsi sampai dengan sulitnya menegakkan keadilan.“Kalau masih korupsi ini marak dinegeri ini, maka sulit bangsa ini akan bisa besar dan maju,” jelas Ali Sujoko.

Ali Sujoko menambahkan, kabinet yang sudah terbentuk beberapa hari kemarin, agar bisa bekerja dengan baik, dan memberikan upaya pelayanan serta kebijakan yang merakyat. Sebab tugas dari menteri ikut mensukseskan program pemerintah.“Semoga bisa memberikan perubahan dan mengantarkan Indonesia lebeih

baik,”harapnya.

Sementara itu, Dosen Politik, Universitas Panca Marga Imam Sucahyo, juga mengatakan, terbentuknya, kabinet Jokowi JK. Benar benar bisa memberikan perubahan serta wahana baru bagi negeri ini. Baik dengan terobosan yang bertujuan memajukan bangsa ini.“Apalagi mereka tergolong dari orang-orang yang dinilai bersih dan belum tersentuh kasus hukum,”jelasnya.

Pihaknya mengatakan, semua yang menjadi kebijakan Presiden Jokowi JK agar benar-benar bisa menyentuh kepada perkembangan dan kemajuan Negara. Yang paling penting adalah berkaitan dengan upaya pembangunan serta pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber

Daya Alam (SDA).

“Baik didunia pendidikan kesehatan, maupun sector social ekonomi lainnya. Sehingga kekayaan bangsa Indonesia bisa dikelola dengan baik demi terwujudnya

masyarakat yang sejahtera,” kata Imam Sucahyo singkat. =Mahfud Hidayatullah

TANAH TEGAL

Puluhan Hektare Lahan Pertanian Tak Produktif PROBOLINGGO – Musim kemarau tahun ini, puluhan hektare tanah tegal di daerah Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo tak produktif. Puluhan hektare tanah tegal milik warga tersebut dibiarkan kering kerontang, sehingga tidak menghasilkan panen apa-apa.

“Semua tanah tegal milik warga tidak ditanami apa-apa,” tutur seorang warga asal Desa Malasan, Supandi kepada wartawan, Selasa (28/10).

Keringnya tanah tegal tersebut, hampir setiap tahun terjadi.

Yakni pada saat musim kemarau.

Bahkan, kondisi tanahnya hingga retak-retak. “Di daerah sini sangat kesulitan air untuk kebutuhan tanaman,” terang dia.

Akibat musim kemarau itu, warga terpaksa beralih profesi untuk menyambung kebutuhan hidup keluarganya. Sebagian warga ada yang memilih bekerja sebagai kuli bangunan. “Mereka tidak bisa bertahan dengan bergantung dari hasil cocok tanam dari lahan tegalnya,” katanya.

Di daerah Kecamatan Tegalsiwalan, memang terdapat saluran air PDAM. Namun saluran air itu hanya untuk kebutuhan rumah tangga. Bukan untuk kebutuhan mengairi lahan tegal milik warga.

Supandi menjelaskan, musim kemarau tahun ini tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi lahan tegal milik warga setempat, tetapi juga membuat sungai yang ada di desa kering kerontang. “Sebagian sungai yang ada di desa tidak berair, sehingga untuk men-

gairi lahan tegal sangat sulit,” timpalnya.

Hal yang sama juga dikatakan, Misnali. Pada musim kemarau tahun ini, warga sudah tidak lagi bercocok tanam di tanah tegalnya.

Itu dikarenakan warga merasa kesulitan untuk mendapatkan air. “Disini tidak bisa membuat sumber mata air sendiri. Karena kedalaman sumber mata airnya sangat dalam,” katanya.

Di daerah Kecamatan Tegalsiwalan, memang terdapat saluran air PDAM. Namun saluran air itu hanya untuk kebutuhan rumah tangga.

Bukan untuk kebutuhan mengairi lahan tegal milik warga.

Karena bercocok tanam di lahan tegal sudah tidak bisa diharapkan, warga terpaksa mencari pekerjaan lainnya. Ada yang menjadi kuli bangunan, ada juga yang berprofesi sebagai tukang ojek. Warga baru akan kembali bercocok tanam, setelah adanya perubahan musim.

“Kalau selama musim kemarau, mereka tidak bisa bercocok tanam. Karena memang kebutuhan air untuk mengairi lahan tegalnya sangat sulit,” tandasnya. =Muhammad Sugianto

14

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473 | TAHUN III

Kerusakan Fasilitas Rusunawa Dipertanyakan Dewan PROBOLINGGO – Penanganan Rusunawa yang menjadi tanggungjawab Bagian Asset dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) banyak dikeluhkan masyarakat. Keluhan itu terkait kondisi fisik fasikitas Rusunawa yang rusak , yang diperoleh anggota dewan sewaktu melaksanakan reses.

Banyak keluhan masyarakat terkait kebocoran Rusunawa.

Setelah tidak ada hujan bocor berasal dari kamar mandi.

Demikian juga soal pelayanan administrasi.

“Kami tidak bermaksud untuk mencari permasalahan, karena yang dahulu hampir permasalahan tidak pernah terselesaikan. Seperti banyakanya lampu yang mati di lokasi koridor Rusunawa,”ujar Agus Riyanto, Ketua Komisi C DPRD Kota Probolinggo, saat menggelar dengar pendapat bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Bagian Asset Kota Probolinggo, Selasa (28/10).

Pihaknya meminta permasalahan kebocoran itu bisa segera diperbaiki, dan merasa bersyukur. untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk penyelesaiannnya.

Menanggapi hal itu, Kepala UPT Rusanawa, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Probolinggo, Danang, mengatakan berdirinya Rusunawa Bestari, Bayuangga dan Semeru. Dari masing-masing Rusunawa masing-masing mempunyai lokasi hunian, dan tidak semua menempati hunian di Rusanawa.

Awal tahun 2013, melaksanakan tugas pihak UPT menempatkan masyarakat dan pengelola di Rusunawa Semeru. Pihaknya sudah menelusuri permasalahan di area Rusunawa, yang terjadi dari ulah masyarakat penghuni Rusunawa yang membuang kotoran kedalam kloset di MCK. Sehingga menyebabkan kebocoran peresapan dan pembuangan.

“Kami sudah melangkah dan mengajak penghuni Rusunawa agar peduli keberadaan Rusunawa. Setelah hasil kros chek lapangan banyak nut keramik kamar mandi yang bocor. Begitu juga soal lampu penerang yang sering mati. Jadi hanya sebagian memutuskan untuk mengganti lampu yang mati, ”tandas Danang.

Agus Riyanto menambahkan, terkait permasalahan mobil tak bisa lewat, dan tak bisa masuk

untuk menurunkan barang.

Berkaitan dengan buntunya saluran, tidak menutup kemungkinan penanganannya asal-asalan.

“Ini yang harus dicarikan jalan keluar, jika itu memang segera bisa diperbaiki sesuai dengan kekuatan anggaran. Apakah perbaikan bisa segera dilaksanakan, kalau memang tidak apa kendalanya,”tanya Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Spontan Kepala UPT Rusanawa, memberi jawaban bah-

wasanya sudah melaksanakan, dan diutamakan yang paling parah kebocorannya.”Memang kami akui sangat lambat, karena pekerja kami tugasnya bergiliran,”papar Danang.

Lantas anggota Komisi A, Abdul Aziz dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempertanyakan proses peralihan Rusunawa yang mengalami kebocoran yang menyebabkan ketidak nyamanan bagi penghuninya akibat kerusakan.

Faktanya, kewajiban penghuni tidak pernah ada dispensasi bagi masyarakat penghuni ratarata kelas menengah kebawah.

“Apa sejak awal dan akhirakhir ini fasilitas di Rusunawa terjadi kerusakan, dikuatirkan proses pengerjaannya asalasalan, sehingga bisa menjamin

pelayanan punya koridor yang pasti,”ucapnya.

Tak hanya itu, bagian securty di lokasi Rusunawa Bayuangga harusnya melakukan tugas dan fungsinya sesuai tugasnya. Ini yang perlu disampaikan, agar sebagai pengguna mendapat pelayanan yang baik bagi penghuni Rusunawa.

Soal tanggung jawab pengguna Rusunawa, apakah ketika terjadi kerusakan terhadap fasilitas Rusunawa. Karena saat penyerahan kepada Pemkot Probolinggo ada serah terima mengenai penggunaan dan pemiliharaan jika terjadi kerusakan.

Merespon pertanyaan anggota dewan, Kepala UPT Rusunawa, mengungkapkan bahwa sebetulnya itu fleksibel seandainya ada mobil yang akan masuk ke

wilayah Rusunawa harus terpakir dengan baik, karena sudah ada yang mengatur dari security.

“Soal kerusakan di Rusunawa Semeru itu sudah mulai awal diketahui terjadi kebocoran di kamar mandi sebelah selatan. Ini menjadi tanggung jawab pihak ketiga karena masih dalam proses pemeliharaan,”kata Danang.

Diakhir dengar pendapat, Komisi C DPRD Kota Probolinggo meminta harus segera melakukan penanganan fasilitas Rusunawa yang rusak harus segera tuntas. Selanjutnya, melakukan inspeksi mendadak kelokasi Rusnawi Bestari, Rusunawa Bayuangga dan Rusunawa Semeru, untuk melihat seberapa jauh penanganan kerusakan fasilitas Rusunawa. =M.Hisbullah Huda

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

RABU 29 OKTOBER No. 0473 |2014 TAHUN III RABU2014 29|OKTOBER

No. 0473 | TAHUN III

15 15

DIEGO COSTA CEDERA

Mourinho Salahkan Del Bosque LONDON - Pelatih Chelsea Jose Mourinho menuduh pelatih Tim Nasional (Timnas) Spanyol Vicente Del Bosque sebagai penyebab cederanya Diego Costa. Pemain Timnas Spanyol ini absen pada tiga laga terakhir “The Blues” karena cedera hamstring yang dia dapat saat membela Spanyol di kualifikasi Piala Eropa 2016.

Menurut pelatih asal Portugal ini, keputusan Del Bosque yang memainkan Diego Costa pada seluruh laga kualifikasi Piala Eropa dua pekan lalu, masingmasing melawan Luksemburg dan Slowakia, sangat merugikan Chelsea. Pasalnya, sepulang dari laga internasional, pemain kelahiran Brasil ini tidak bisa membela klubnya.

“Soal virus tidak masalah.

Ini sulit. Dia sudah ke rumah sakit dan itu tidak membantunya pulih dari cedera. Dia tidak bisa bermain pada hari Minggu lalu karena masalah cedera, bukan karena terserang virus. Diego mengalami cedera hamstring karena dia bermain pada dua pertandingan dalam tiga hari.

Padahal di Chelsea kami tidak melakukan kebijakan seperti itu,” kata mantan pelatih Real Madrid ini.

Dia berharap Del Bosque melindungi pemainnya tersebut.

Tetapi kelihatannya, harapan ini akan bertepuk sebelah tangan. “Dia masih akan bermain lagi untuk tim nasional November mendatang,” imbuh mantan pelatih FC Porto dan Inter Milan tersebut.

Costa tidak bisa bermain saat Chelsea ditahan imbang 1-1 oleh Manchester United Minggu (26/10) lalu. Jose Mourinho terpaksa menurunkan penyerang veteran Didier Drogba untuk mengisi lini depan karena penyerang kedua, Loic Remy juga cedera. Beruntung, Drogba tampil bagus dan berhasil mencetak satu gol untuk “The Blues”.

Chelsea bermain tanpa penyerang murni pada laga melawan Shrewbury di ajang Piala Liga Inggris Rabu (29/10) dini hari WIB. Mourinho tidak bisa menurunkan Didier Drogba karena pemain veteran itu perlu istirahat selama 24 jam setelah tampil penuh saat ditahan imbang Manchester United akhir pekan lalu.

Karena itu, Mourinho menurunkan Andre Schurrle sebagai penyerang. Meskipun pemain Jerman ini lebih berperan sebagai gelandang serang, walaupuan kerap kali rutin menjebol gawang lawan. =ESPN/CAROL AJI

PENCETAK GOL. Striker Queens Park Rangers (QPR) Charlie Austin merayakan gol yang dibuatnya pada laga melawan Aston Villa yang berlangsung di Stadion Loftus Road, Selasa (28/10) dini hari WIB.

LIGA PRIMER INGGRIS

Kemenangan Kedua QPR Musim Ini LONDON - Queens Park Rangers meraih kemenangan kedua musim ini setelah menundukan Aston Villa 2-0 dalam lanjutan Liga Utama Inggris di Loftus Road, Senin (27/10) waktu setempat atau Selasa (28/10) dini hari WIB. Ini adalah tiga poin perdana QPR setelah melewati lima laga tanpa kemenangan (4 kalah, 1 seri), termasuk kekalahan menyakitkan atas Liverpool lewat dua gol bunuh diri pemainnya pada akhir pekan lalu.

Meskipun kemenangan itu sedikit menurunkan tekanan kepada pelatih Harry Redknapp, posisi “The Hoops” belum beranjak dari zona degradasi. Klub asal London saat ini menempati posisi ke-19 dengan raihan tujuh angka. Mereka hanya tertinggal dua poin dari Leicester City yang bertengger di urutan ke-17 sebagai batas aman terakhir. Sementara, Villa yang sempat merangsek hingga posisi kedua klasemen pada awal musim, kini terjun bebas ke peringkat 15 dengan torehan sepuluh angka.

“Ini merupakan penampilan yang bagus. Pemain mulai menguasai bola di babak kedua dan kami menaruh pemain tambahan di lapangan tengah. Itu membuat kami bisa menahan bola dan saya rasa mendominasinya. Kami juga punya beberapa kesempatan bagus mencetak gol,” ujar Redknapp seusai laga.

Tampil dengan formasi klasik 4-4-2, QPR tidak mampu berbuat banyak menghadapi agresivitas tim tamu yang men-

gusung pola 4-3-3. Meski tampil di markas sendiri, Bobby Zamora cs kalah telak dalam penguasaan bola yakni 65:35 persen. Villa juga mencatatkan peluang lebih banyak dengan 15 tembakan dengan enam diantaranya mengarah ke gawang. Sedangkan, tuan rumah melepaskan 11 tendangan dan empat tepat sasaran.

Villa langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Tidak lama laga berjalan, dua peluang sudah hadir melalui sepakan yang dilepaskan Ashley Westwood dan Carlos Sanchez.

Namun, kiper Robert Green yang melakukan hingga enam penyelamatan pada laga ini, masih mampu menggagalkannya.

Perlahan tetapi pasti, QPR mulai keluar dari tekanan dan meraih keunggulan lebih dulu ketika laga memasuki menit ke-17. Menerima umpan panjang, Zamora membelokan bola dengan dadanya kepada Charlie Austin. Tanpa pikir panjang, sang striker langsung menghajar bola dari jarak 20 meter yang menembus pojok kiri gawang lawan.

Villa coba meresponnya dengan melancarkan serangan berbahaya. Tiga menit pascagol, tim tamu sempat memiliki peluang bagus untuk menyamakan kedudukan. Berawal dari umpan silang Westwood, bola ditanduk Christian Benteke dari tengah kotak penalti. Akan tetapi, arah bola masih melenceng dari gawang Green.

Tertinggal satu gol hingga turun minum, usaha “The Villans” untuk mencari gol penyeimbang kedudukan terus berlanjut begitu

memasuki interval kedua. Pada menit ke-55 Benteke memberikan umpan matang melalui tandukannya memanfaatkan bola mati kepada Ciaran Clark. Namun, sang pemain bertahan justru menembak bola melebar.

Efektivitas QPR dalam memanfaatkan peluang kembali terlihat menyusul lahirnya gol kedua pada menit ke-69. Berawal dari kecerobohan Carlos Sanchez yang kehilangan bola di lini tengah, Eduardo Vargas memanfaatkanya untuk melancarkan serangan balik kilat.

Menyisir dari sisi sayap kanan, ia melepaskan umpan kepada Austin yang mengkonverinya menjadi gol lewat sepakan mendatarnya dari tiang dekat.

“Penyelesaian yang bagus. Gol itu memang yang kita butuhkan karena memberikan sedikit rasa aman. Hari ini adalah titik balik bagus bagus kami dan tentunya kemenangan yang hebat,” kata Zamora mengomentari gol yang dicetak Austin.

Di kubu lawan, arsitek Villa Paul Lambert menilai dua gol yang dilesakan QPR lebih kepada kesalahan yang dibuat pemainnya. Hal itu cukup ironis, lanjut Lambert, mengingat Villa menguasai penuh jalannya pertandingan. Ini adalah kekalahan kelima secara beruntun yang diraih Villa.

“Kami bertahan sangat buruk sehingga terjadi dua gol itu. Kami sebenarnya harus bisa lebih tajam di sepertiga lapangan. Tapi dua gol itu sangat mengecewakan karena kami menguasai sebagian besar bola,” kata Lambert. =SKY SPORTS/CAROL AJI

16

KORAN MADURA

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473 | TAHUN III

KORAN MADURA

BACA JUGA

Mourinho Salahkan Del Bosque Olahraga | 15

16

RABU 29 OKTOBER 2014 No. 0473 | TAHUN III

PARIS - Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA mengumumkan daftar 23 nama calon peraih penghargaan pemain terbaik dunia 2014 atau Ballon d’Or. Di antara nama-nama itu terdapat pemain terbaik dunia atau peraih Ballon d’Or 2013 Cristiano Ronaldo dan pemain terbaik dunia empat kali berturut-turut 2009-2012 Lionel Messi. Keduanya akan bersaing lagi memperebutkan penghargaan tertinggi yang akan diumumkan pada Januari 2015 mendatang.

Dari daftar itu, sebanyak 17 orang calon pemain terbaik dunia berasal dari Eropa, lima orang datang dari Amerika Latin, dan hanya satu orang dari Afrika yaitu Yaya Toure yang merumput bersama Manchester City. Sedangkan Benua Asia dan Australia sama sekali tidak terwakili.

Jerman adalah negara yang menyumbang calon penerima Ballon d’Or terbanyak. Negeri Bavaria itu menyumbang enam pemain yaitu Toni Kroos, Mario Goetze, Phlipp Lahm, Thomas Mueller, Manuel Neuer, dan Bastian Scweinsteiger yang semuanya bermain untuk Bayern Muenchen, kecuali Toni Kroos yang hengkang ke Real Madrid pada jendela musim panas lalu. Hal ini bisa dipahami karena mereka adalah juara dunia pada Piala Dunia 2014 silam.

Sementara itu, Spanyol dan Argentina sama-sama menyumbang tiga nama untuk meraih penghargaan tertinggi sepak-

RONALDO DAN MESSI

BERSAING REBUT 2014 BALLON D’OR bola sejagat ini. Spanyol diwakili Sergio Ramos, Andres Iniesta, dan Diego Costa. Sementara Argentina diwakili Angel Di Maria, Lionel Messi, dan Javier Mascherano.

Adapun Belgia dan Prancis sama-sama menyumbang dua nama ke dalam daftar ini. Belgia mengirim Thibaut Courtois dan Eden Hazard, sedangkan Prancis menyertakan Karim Benzema dan Paul Pogba. Negara lain yang menyumbang masing-masing satu pemain adalah Portugal (Cristiano Ronaldo), Wales (Gareth Bale), Brasil (Neymar), Belanda (Arjen Robben), Swedia (Zlatan Ibrahimovic), dan Pantai Gading (Yaya Toure).

Sementara dari sudut klub, Real Madrid dan Bayern Muenchen sama-sama menyumbang enam nama ke dalam daftar calon pemain terbaik dunia ini diikuti Barcelona (empat nama), Chelsea (tiga pemain), MU,

City, Juventus dan PSG masing-masing satu nama.

Dari daftar itu, hanya dua kiper yang dicalonkan sebagai peraih Ballon d’Or yaitu kiper Chelsea Thiabut Courtois dan kiper Timnas Jerman yang merumput bersama Bayern Muenchen Manuel Neuer.

FIFA juga mengumumkan 10 nama calon pelatih terbaik. Di dalam daftar itu terdapat dua pelatih yang saling berhadapan di final Piala Dunia 2014 lalu yaitu pelatih Timnas Jerman Joachim Loew dan mantan pelatih Argentina Alejandro Sabella.

Selain itu terdapat pelatih sejumlah klub elite Eropa seperti pelatih Bayern Muenchen Pep Guardiola, pelatih Manchester City Manuel Pellegrini, pelatih Atletico Madrid Diego Simeone dan pelatih Timnas Italia Antonio Conte. Terdapat juga pelatih Chelsea, Jose Mourinho dan pelatih Timnas Amerika Serikat Juergen Klinsmann. =ESPN/CAROL AJI

CRISTIANO RONALDO PORTUGAL

MARIO GOETZE JERMAN LIONEL MESSI ARGENTINA

NEYMAR BRASIL

Calon Penerima Ballon d’Or 2014 Gareth Bale Karim Benzema Toni Kroos James Rodriguez Cristiano Ronaldo Sergio Ramos Philipp Lahm Thomas Muller Manuel Neuer Mario Gotze Arjen Robben Bastian Schweinsteiger Javier Mascherano Lionel Messi Andres Iniesta Neymar Diego Costa Thibaut Courtois Angel Di Maria Eden Hazard Zlatan Ibrahimovic Paul Pogba Yaya Toure

Real Madrid Real Madrid Real Madrid Real Madrid Real Madrid Real Madrid Bayern Munich Bayern Munich Bayern Munich Bayern Munich Bayern Munich Bayern Munich Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Chelsea Chelsea Manchester United Chelsea PSG Juventus Manchester City

Keputusan final mengenai pemenang Ballon d’Or akan dibuat kapten dan pelatih kepala di timnas serta perwakilan dari media internasional yang dipilih France Football.

Pengumuman pemenang FIFA Ballon d’Or akan dilakukan di Zurich Kongresshaus pada 12 Januari 2015. Namun sebelumnya, tepatnya pada 1 Desember 2014, para kandidat akan dirampingkan menjadi 3 pemain.

RABU 29 OKTOBER 2014 No. 0473 | TAHUN III

MBA IKUTI LO UISI P MENULIS N KORA MADURA

TKI MENINGGAL DUNIA DI MALAYSIA SAMPANG | J

KORAN MADURA

NETER G N KOLENA

NP

HALAMA

RABUPELOPOR 29 OKTOBER 2014 | No. 0473 | TAHUN III PEMUDA

Fathorrahman bercerita proses kehidupannya dan kecintaannya pada pendidikan yang membawanya berprestasi.

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Rakyat (GMP2R) bersitegang dengan aparat Polres Sampang saat berunjuk rasa di depan kantor DPRD setempat, Selasa (28/10).

Sampang – Pada hari sumpah pemuda, Selasa (28/10), aktivis Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Rakyat (GMP2R) melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Sampang. Sementara Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumenep, berorasi di sepanjang Jalan Trunojoyo Sumenep.

Pantauan Koran Madura, kemarin, GMP2R mempertanyakan penanganan sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Sampang, seperti dugaan kasus korupsi pesangon anggota dewan periode 1999-2004, pengadaan bibit fiktif di Dinas Pertanian (Dispertan), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar).

Kejaksaan telah menetapkan tersangka dan menahan beberapa orang dalam kasus tersebut. “Kenapa hanya beberapa orang yang ditahan, sedangkan penetapan tersangka masih banyak dan sampai saat ini belum ditahan,” teriak salah satu korlap aksi, Moh Jalil.

Mereka meminta kepada anggota DPRD Sampang sebagai wakil rakyat ikut serta memonitoring penanganan sejumlah kasus tersebut. Hal itu, agar penanganan kasus tidak jalan di tempat. “Kami minta anggota dewan sebagai controling harus berperan aktif penanganan kasus ini, jangan hanya duduk manis wahai wakil rakyat,” ucapnya.

Aksi sempat diwarnai kericuhan karena wakil rakyat tidak segera menemui mahasiswa. Namun, akhirnya Wakil Ketua I DPRD Sampang Fauzan Adima menemui massa di depan kantor yang berada di Jalan Wijaya Kusuma.

Menurutnya, anggota wakil rakyat selama ini sudah melakukan tugas kontrol sebagaimana mestinya. “Tetapi kita serahkan saja

Mahasiswa Unjuk Rasa “Kami minta anggota dewan sebagai kontroling harus berperan aktif penanganan kasus ini, jangan hanya duduk manis

Moh. Jalil

Korlap Aksi GMP2R

kepada Kejari dalam memproses tipikor. Negara kita ini menggunakan asas praduga tidak bersalah, jadi jangan langsung menyalah-

kan, serahkan semua kepada yang bersangkutan,” jelasnya.

Korlap Aksi lainnya, Khalilur Rahman meminta kepada wakil rakyat tidak hanya obral janji.

Akan tetapi, perlu bukti dan kinerja yang bisa dipercaya. “Baik kalau Bapak dewan akan terus memonitoring, tapi jangan janji saja tetapi harus dibuktikan,” tegasnya.

Mendapat pernyataan itu, mahasiswa langsung meninggalkan kantor DPRD dan melanjutkan aksinya di kantor Kejaksaan Negeri Sampang. Sebelumnya, aksi dimulai dari depan Pasar Srimangunan Sampang secara long march menuju kantor DPRD dan Kejari.

Mereka menuntut agar seluruh kasus tipikor segera dituntaskan.

Lakukan penahanan bagi pejabat negara yang berstatus tersangka.

Mereka meminta Kejari selesaikan dugaan korupsi pesangon yang melibatkan anggota dewan.

Terpisah, Kasi Intel Kejari Sampang, Sucipto saat menemui massa, mengklaim, sejauh ini telah maksimal berupaya menuntaskan penanganan kasus tipikor.

“Kita bukan tidak terbukti, terbukti kasus Dispertan sudah ada dua tersangka yang sudah dilimpahkan ke Tipikor Surabaya dan sudah menjani persidangan,” tuturnya.

Jalan Kaki

Sementara puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumenep, melakukan orasi di sepanjang Jalan Trunojoyo Sumenep, Selasa (28/10) dengan cara berjalan kaki. Kegitan tersebut dilakukan sebagai bentuk refleksi peran pemuda dalam proses lahinya sumpah pemuda pada tangal 28 Oktober 1928.

Pantauan Koran Madura, sejumlah mahasiswa dari berbagai

perguruan tinggi, selain berorasi juga membawa poster yang bertuliskan salah satunya ’Sumenep Maju Bersama Pemuda’, ’Semangat Pemuda Adalah Harapan Bangsa’ dan bentuk tulisan lain yang mengungkapkan peran pemuda di masa lampau yang saat ini mulai punah.

Setelah sampai di sebelah barat taman bunga, sejumlah mahasiswa tampak berkumpul dan melakukan orasi kembali. Mereka mengungkapkan peran pemuda dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketua HMI Cabang Sumenep Hanafi menjelaskan, dilakukannya kegitan tersebut sebagai langkah kecil dalam rangka memberikan penyadaran terhadap para pemuda untuk selalu berkiprah memperbaiki negara. ”Jadi, kami anggap berdosa dan bersalah jika para pemuda saat ini tidak melakukan refleksi sekicil ini. Apalagi, saat ini merupakan momentum untuk memperingati hari lahirnya sumpah pemuda,” katanya sambil membentangkan bendera yang berwarna hijau hitam tersebut.

Bahkan, sebagai langkah konkret lainnya dalam memperingati lahirnya sumpah pemuda, pihaknya bersama sejumlah mahasiswa lain akan melakukan pendampingan terhadap sejumlah pemuda yang berda di Kabupaten Sumenep.

Pendapingan tersebut akan dilakukan di berbagai kecamatan.

Salah satunya yang menjadi sasarannya, adalah Kecamatan Dasuk, dan Kecamtan Ambunten. ”Jadi, selain kami akan memberikan penyadaran terhadap sejumlah pemuda, kami juga akan memberikan bimbingan sekaligus pendampingan kepada nelayan maupun petani. Itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian para kaum pemuda dalam membangun bangasa ini,” tukasnya. =RYAN HARIYANTO/ JUNAEDI /MK

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO B B

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 29 OKTOBER 2014 No. 0473 | TAHUN III

Warga Poteran Lapor Bupati Terkait Maraknya Dugaan Jual Beli Dukungan dalam Pilkades SUMENEP – Karut marutnya persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang terjadi di Desa/Kecamatan Talango, Pulau Poteran, seperti jual-beli dukungan, dilaporkan kepada Bupati Sumenep A. Busyro Karim, Selasa (28/10). Mereka meminta agar pemerintah menunda pelaksanaan pesta demokrasi yang bakal digelar bulan depan. Laporan tersebut disampaikan Forum Silaturrahmi Masyarakat Talango (Forsmat).

Selain melapor kepada Bupati Sumenep A. Busyro Karim, meraka juga melaporkan tindakan yang dilakukan salah satu cakades kepada sejumlah pejabat tinggi yang berada di Kabupaten Sumenep, seperti Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Moh. Ramli.

Sekretaris Forsmat, Asis Asmong mengungkapkan, laporan yang disampaikan tersebut, merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarat Kecamatan Talango, untuk mengawal proses pesta demokrasi tingkat desa. Sehingga, pelaksanaan pesta demokrasi tersebut berjalan sesuai yang diamanatkan undang-undang. Salah satunya, berjalan langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber).

Disinggung desakan penundaan pelaksanaan pilkades, salah satunya disebabkan karena persyaratan dukungan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) bagi calon yang melebihi batas maksimal, yaitu lima calon.

Kebijakan itu dinilai telah me-

munculkan fenomena yang dapat mengurangi keabsahan pesta demokrasi. Menurutnya, akibat dari kebijakan itu kini di desanya marak jual-beli KTP sebagai bukti dukungan. ”Kondisi seperti ini sangat menguntungkan bagi cakades yang bermodal besar,” kata laki-laki berusia 33 tahun itu.

Bahkan, mereka menilai bentuk dukungan melalui KTP tersebut, sudah termasuk money politics (politik uang) kasus itu juga tidak selaras dengan rencana pemerintah untuk menghapus biaya pilkades bagi calon. Sebab, dengan adanya jual beli KTP calon dipaksa untuk mengeluarkan biaya. ”Kalau memang pemerintah berkeinginan, kami siap berdialog dan memberikan solusi alternatif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” lanjutnya.

Menanggapi hal itu, Kabag Pemdes Setkab Sumenep Moh. Ramli mengatakan jadwal pelaksanaan pilkades merupakan kebijakan dari Bupati Sumenep A Busyro Karim. Selama tidak ada rekomendasi, dirinya tidak mungkin mengubah jadwal yang telah disosialisasikan kepada

LAPOR. Sekretaris Forum Silaturrahmi Masyarakat Talango (Forsmat), Asis Asmong, memperlihatkan bukti lapor di Gedung DPRD Sumenep, Selasa (28/10).

masyarakat.

Dikatakan, terkait dugaan jual-beli KTP, pihaknya menyarankan agar masyarakat untuk tidak menjual dukungannya. Selain dilarang, jual-beli dukungan bisa menyebabkan cakades yang

terpilih tidak pro-rakyat. ”Saya sarankan agar warga tidak menjual dukungannya dengan Rp 30 ribu sampau Rp 50 ribu,” katanya.

Semakin dekatnya pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak bertahap,

persoalan demi persoalan terus bermunculan. Setelah muncul isu intimidasi dan permalsuan identitas calon kepala desa (cakades), kini muncul permintaan penudaan pelaksanaan pilkades. =JUNAEDI/MK

MONUMEN KERIS TAK BERIZIN

Satpol PP Tak Mau Tahu SUMENEP- Persoalan pembangunan monomen keris di Jl. Depenogoro, hingga saat ini semakin meruncing. Sebab semua pihak terkesan tidak mau tahu terkait pelanggaran yang nyata-nyata terjadi dalam proses pembangunannya. Meski pembangunannya tidak berizin, namun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep tidak mau tahu.

Kepala Satpol PP Kabupaten Sumenep, Abd Madjid seakan tak peduli terhadap kenyataan pelanggaran peraturan daerah

(perda) yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dalam pembangunan monumen yang akan diresmikan saat peringatan hari jadi Kabupaten Sumenep nanti.

Madjid mengatakan, pembangunan monumen keris itu sudah dirapatkan bersama SKPD terkait. Sehingga, ia mengatakan pembangunan monomen tersebut sudah mendapatkan izin dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sumenep. "Kayaknya sudah berizin," kata Madjid terkesan tidak

yakin dengan ucapannya.

Ketika dijelaskan, bahwa pembangunan monumen keris itu masih belum mendapatkan izin dari BPPT Sumenep, Madjid enggan berkomentar. Saat disinggung mengenai tindakan yang akan dilakukan Satpol PP terhadap bangunan tanpa izin tersebut, ia tak berkenan berkomentar. "Kalau soal itu saya no comment," ucapnya sambil buruburu mematikan telepon.

Menanggapi sikap Satpol PP yang terkesan tidak peduli terhadap monomen tanpa izin itu,

salah seorang aktivis mahasiswa di Sumenep, Herman Pratama mempertanyakan keseriuan Satpol PP dalam menegakkan Perda. Menurutnya, Satpol PP harus profesional dalam menegakkan aturan, tanpa pandang bulu.

"Coba bandingkan, ketika banyak pengemis berkeliaran, PKL yang menyalahi aturan, sampai perumahan yang tak berizin, Satpol PP begitu berani melakukan pembongkaran. Tapi dalam persoalan ini, di mana Satpol PP? Saya harap, sebagai penegak peraturan, Satpol PP harus bekerja

sesuai aturan," keluhnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala BPPT Kabupaten Sumenep, Herman Poernomo mengatakan bangunan monomen keris itu mestinya mendapat izin dari BPPT, meskipun itu milik pemerintah. Menurutnya, sampai hampir selesai dibangun, monomen keris itu masih belum mendapatkan izin dari BPPT. “Saya sudah tanyakan kepada dinas terkait, tapi kata mereka masih proses,” tuturnya Senin lalu. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep PENDIDIKAN

Disdik Harus Bertanggung Jawab SUMENEP - Dugaan tidak tepatnya realisasi penggunaan DAK (Dana Alokasi Khusus) di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, mendapat tanggapan dari anggota DPRD Sumenep, Dul Siam. Mantan anggota Komisi D DRPD itu meminta agar Disdik bertanggung jawab.

Dikabarkan, realisasi DAK di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep tidak berjalan mulus. Dana sebesar Rp 298 juta yang bersumber dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2013 itu disinyalir tidak tepat sasaran.

Informasinya, dana ratusan juta itu diberikan terhadap dua lembaga yang berada di dua kecamatan, yakni sekolah menengah atas (SMA) yang berada di Kecamatan Pragaan sebesar Rp 158 juta dan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang berada di Kecamatan Bluto senilai Rp 140 juta.

"Jika itu benar, tentunya kami sangat menyayangkan, dan Disdik selaku pengelola anggaran harus segera bertindak dan bertanggung jawab," kata politisi PKB asal kepulauan tersebut kepada Koran Madura.

Menurut Dul Siam, setiap program yang bersumberkan dari APBD, wajib hukumnya terealisasi sesuai juknis (petunjuk teknis) dan RAB (Rancana Anggaran Belanja) yang ada. "Kalau memang juknis penggunaan DAK itu untuk RKB (Rehab Kelas Baru), tidak boleh dipergunakan untuk yang lain," terangnya.

Jika dalam kasus tersebut memang ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran, Dul Siam menganjurkan agar temuan terebut dilaporkan, paling tidan temuan terebut dilaporkan kepada wakil rakyat yang berada di parlemen. Selama ini, pihaknya mengaku belum menerima laporan dugaan itu.

"Kalau dilihat dari segi aturan yang berlaku, memang realisasi tersebut sudah melanggar peraturan.

Sedangkan penggunaan anggaran yang tidak sesuai anggaran itu harus dikembalikan," tegasnya.

Hal senada juga dikatakan Aktivis Madura Transparan Watch (MTW) Sumenep, Sutrisno.

Menurutnya, Disdik harus segera mengambil langkah bijak. Sebab, jika tidak, dikhawatirkan hal serupa terus terjadi di lembaga lain. "Sebelum hal itu terjadi, lebih baik Disdik segera mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan tersebut," terangnya.

Sebab jika tidak, akan menimbulkan sentimen dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat itu senidiri. "Jangan sampai ada penilaian yang kurang enak dari masyarakat. Bahkan kami tidak ingin nantinya sampai terjadi aksi anarkis dari warga," ungkapnya.

Sementara Kepala Disdik Sumenep A. Shadik masih belum bisa dimintai keterangan soal langkah penyelesaian kasus tersebut. Saat Koran Madura bertandang ke tempat kerjanya kemarin sekitar pukul 13.45, A. Sahdik akan menghadiri acara di Gedung Korpri Sumenep.

"Tidak bisa ditemui, Mas, karena pukul 14.00, Pak Kadis ada acara bersama Pak Bupati, dan saya sudah ditelepon oleh ajudan mulai tadi. Jadi, kembali besok pagi saja," kata salah satu staf Kadisdik A. Shadik di ruang tunggu Kantor Disdik di Jalan dr. Cipto, kemarin. =JUNAEDI/MK

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473| TAHUN III

C

Pemasangan Tiang Belum Terealisasi Kepala ESDM Mengaku Kurang Didukung DPRD SUMENEP - Pada bulan Agustus lalu, pemerintah melakukan sosialisasi pemasangan tiang listrik di Kepulauan Giliraja, Kabupaten Sumenep.

Dalam kesempatan itu, pemerintah berencana memasang tiang listrik pada bulan awal bulan September lalu. Namun, sampai saat ini, rencana itu masih belum terealisasi. Pasalnya, anggaran yang tersedia di kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (EDM) Sumenep masih minim.

Kepala ESDM Sumenep, Abd. Kahir mengatakan rencana pemasangan tiang di wilayah itu memang sempat disosialisasikan kepada masyarakat. Dikatakan, waktu itu pemerintah menargetkan pemasangan tiang akan dilaksanakan pada bulan September lalu. Namun, ia mengakui, rencana itu masih belum terealisasi sampai saat ini.

Kahir menceritakan, pada tahun 2014 pemerintah berencana memasang tiang den-

gan jaringannya sebanyak 200 tiang di masing-masing desa yang ada di Kepulauan Giliraja. Namun, lanjutnya, jumlah tiang yang tersedia saat ini masih kurang. Oleh sebab itu, masih perlu ada penambahan jumlah tiang terlebih dahulu sebelum dipasang. Rencananya, penambahan jumlah tiang itu masih akan direalisasikan pada tahun 2015 nanti.

Menurutnya, yang menjadi kendala pemasangan tiang listrik di Giliraja ka-

rena pihaknya kekurangan anggaran. Selain itu, Kahir mengatakan juga karena kurangnya dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) setempat. "Seandainya anggran sudah tersedia semua, dipastikan sudah terealisasi dengan baik," kata Kahir, Selasa (28/10).

Dikatakan, anggaran yang digunakan untuk pemasangan tiang listrik tersebut menggunakan anggaran Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2014. Diperkirakan, pemasangan tiang itu akan menghabiskan anggaran sebanyak Rp 16 miliar.

Lebih lanjut, Kahir menceritakan, setelah tiang dan jaringan listrik dipasang di Giliraja, pemerintah juga berencana akan membangun rumah listrik dan pengadaan jenset. Namun, imbuhnya, itu akan direalisasikan pada tahun 2015. “Kalau angga-

ran itu sudah tersedia, maka dipastikan pulau itu akan terang benderang, artinya listrik dipastikan normal," paparnya Jika tak ada kendala lain, imbuhnya, pamasangan tiang akan dimulai minggu depan. Pertama yang akan dilakukan adalah penggalian lubang untuk tiang. “Setelah sudah digali baru tiang akan didirikan. Kemudian akan dipasangkan jaringan atau kabel,� tutupnya.

Sebelumnya, warga Kepulauan Gliraja mempertanyakan keseriuasan pemerintah untuk memasang tiang listrik di daerah itu. Pasalnya, pada bulan Agustus lalu pemerintah sudah berjanji akan memasang tiang listrik beserta jaringannya di Giliraja. Namun, sampai bulan Oktober akhir, janji pemerintah itu belum kunjung terealisasi. =FATHOL ALIF

FOTO BUGIL

Kampus Gagal Bangun Karakter Mahasiswa SUMENEP - Beredarnya foto bugil seorang perempuan yang ditengarai mahasiswa Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep menuai kritik dari banyak kalangan.

Bukan hanya si perempuan dalam foto itu yang dinilai miring oleh banyak orang, tapi kampusnya pun tak luput dari kritik.

Anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Indra Wahyudi sangat menyayangkan beredarnya foto tak senonoh tersebut. Menurutnya, beredarnya foto tersebut mencerminkan bahwa moral kebanyakan anak muda saat ini sudah di luar batas.

Tak hanya itu, Indra juga menyesalkan jika benar yang terdapat dalam foto itu adalah salah satu mahasiswa Unija. Pasalnya, sepengetahuan Indra, kasus semacam itu sudah merupakan yang kesekalian kalinya.

Ia menilai, Unija sudah ga-

gal dalam mendidik mahasiswanya.

"Saya kira, jika memang benar itu adalah mahasiswa Unija sebagaimana informasi yang beredar, saya sangat menyayangkan sekali hal itu. Beredarnya foto itu menunjukkan pihak Unija gagal membangun karakter maha-

siswanya," tandasnya, Selasa (28/10).

Lebih lanjut, ia mengatakan, beredarnya foto bugil yang diduga mahasiswa Unija itu memberi kesan bahwa Unija selama ini hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi tidak pernah memberikan arahan kepada maha-

siswanya agar pengetahuan itu harus diimbangi dengan perbuatan yang baik.

"Seharusnya, sebagai lembaga pendidikan tinggi, apalagi digadang-gadang akan menjadi satu-satunya perguruan tinggi negeri di Sumenep, Unija mampu mendidik mahasiswanya dengan baik. Sehingga kejadian-kejadian memalukan seperti itu tidak pernah terjadi," tuturnya.

Atas kejadian itu, Indra mengharap pihak Unija memberikan tindakan tegas terhadap mahasiswa tersebut jika terbukti foto itu adalah foto mahasiswa Unija.

Agar kejadian itu menjadi yang terakhir kalinya. "Karena beredarnya foto itu tidak hanya akan merusak nama baik dan almamaternya, yaitu Unija. Tapi lebih dari itu, foto semacam itu juga dapat merusak citra Sumenep secara umum," tutupnya. =FATHOL ALIF

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473 | TAHUN III

Hasil Visum Dirahasiakan RSUD dr. H. Moh. Anwar: Itu untuk Bahan Penyelidikan SUMENEP – Hasil visum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Moh. Anwar terhadap Hadiri, korban pemukulan yang diduga dilakukan oleh petugas Satlantas (Satuan Lalu Lintas) Polres Sumenep dirahasiakan.

Pada Kamis (23/10), anggota Satlantas diduga memukul Hadiri (45), warga Desa/Kecamatan Guluk-Guluk dan dilakukan visum untuk mengungkap kebenaran dugaan tersebut. Namun hasilnya dirahasiakan. Buktinya, pihak keluarga korban saat meminta hasil visum tersebut merasa dipersulit.

Adik Hadiri, Muhammad Husnan (27) mengatakan, dirinya saat meminta hasil visum korban, mengaku tidak dikasih oleh pihak rumah sakit. Padahal, dirinya sudah beberapa kali meminta kepada rumah sakit dengan cara yang sopan. ”Sampai saat ini, kami belum menemukan titik terang tentang hasil visum,” katanya.

Dikatakan, hasil visum itu sangat dibutuhkan oleh keluarga untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Sebab, dikhawatirkan akibat kejadian itu, Hadiri mengalami luka serius. ”Saya khawatir kakak saya mengalami luka serius seperti gegar otak dan semacamnya,” katanya.

Menurutnya, seharusnya hasil visum itu tidak hanya diserahkan kepada aparat kepolisian saja. Keluarga pasien juga berhak mengatahui. Sebab, dengan data itu keluarga bisa mengetahui kondisi korban.

Kabid Pelayanan RSUD dr.

Moh. Anwar Sumenep Tatik Kristiowati membenarkan bahwa di-

rinya tidak memberikan hasil visum tersebut. Sebab, hasil visum tersbut bukan untuk dikonsumsi umum, melainkan untuk bahan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. ”Siapa pun tidak boleh, itu hanya untuk bahan penyelidikan pihak kepolisian,” katanya.

Hal senada juga dikatakan oleh Kasi Rawat Jalan RSUD dr.

Moh. Anwar Sumenep, Asfan Efendi. Bahkan, sesuai kode etik kedokteran, memang hasil visum tersebut tidak bisa dikomsumsi secara umum. ”Jadi, kalau misalkan pihak keluarga, famili korban, dan insan pers mau mengetahui hasil visum tersebut, silakan bisa koordinasi dengan pihak kepolisian,” terangnya.

Sementara Kapolres Sumenep AKP Marjoko Melalui Humas Polres Sumenep AKB Jaiman mengatakan, saat ini pihak kepolisan sudah mengantongi hasil visum tersebut. Hanya saja masih belum bisa merilis hasil visum tersebut. ”Untuk visumnya kami masih be-

PDGI Adakan Baksos

Untuk visumnya kami masih belum tahu. Soalnya masih di tangan beliau (Kapolres Sumenep),”

AKB Jaiman

Humas Polres Sumenep Kendati demikian, pihaknya akan terus melakukan penyelidikan secara mendalam. Termasuk akan memeriksa korban itu sendiri. ”Yang jelas setelah kondisi korban sembuh, kami juga akan melakukan pemeriksaan,” tegasnya.

Untuk diketahui, pada hari Kamis (23/10) sekitar 9 personel Satlantas Polres Sumenep menggelar operasi gakum di ja-

lan raya Desa Ketawang Laok, Kecamtan Guluk-Guluk. Operasi tersebut, dilakukan sebagai upaya untuk mengungkap maraknya curanmor yang dinilai meresahkan warga itu.

Namun sayangnya, saat operasi berlangsung, salah satu petugaas diduga memukul Hadiri. Akibatnya, Hadari mengalami luka parah di bagian kepala, dan luka lecet di bagian muka serta luka lecet di bagian lengan kanan.

Bahkan akibat lukanya itu, korban pingsan selama kurang lebih lima jam.

Pada saat itu Hadari langsung dilarikan ke Puskesmas Kecamatan Ganding, namun tidak lama kemudian Hadari dirujuk ke RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep. Korban baru sadar setelah mendapat penanganan medis dr.

Moh. Anwar Sumenep. Saat ini kondisi korab masih terbaring lemas dan mengeluh kesakitan di bagian kepala dan sering muntahmuntah. =JUNAEDI

DPK KNPI se-Sumenep Dilantik Bupati A. Busyro Karim dan Ketua TP PKK Nur Fitriana menghadiri baksos yang digelar PDGI, Selasa (28/10)

SUMENEP - Dalam rangka persiapan Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) tahun 2014, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Sumenep mengadakan kegiatan bakti sosial di lapangan Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Selasa (28/10).

Menurut Wakil Ketua PDGI Cabang Sumenep, Doni, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat luas arti pending kesehatan gigi. Menurutnya, sampai saat ini masih banyak di kalangan masyarakat yang tidak terlalu peduli terhadap kesehatan gigi.

Ia berharap, dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh PDGI masyarakat

lum tahu. Soalnya masih di tangan beliau (Kapolres Sumenep),” akunya.

nantinya bisa menjaga kesehatan giginya.

Terutama, katanya, agar masyarakat juga dapat memperhatikan kesehatan gigi anaknya. “Karena yang seringkali terjadi, anak-anak kurang peduli terhdap kesehatan giginya,” katanya.

Selain itu, ia juga berharap kegiatan itu tidak hanya satu kali. Harapannya, kegiatan itu bisa kontinyu. Agar masyarakat Sumenep bisa tahu bahwa di Sumenep ada dokter spesialis gigi.

Namun untuk itu, harapnya, pemerintah setempat juga harus mendukung kegiatan yang akan dilakukan oleh PGDI ke depan. “Harapannya pemerintah juga bisa lebih memperhatikan keberadaan kami,” tuturnya. =FATHOL ALIF

Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sumenep Ahmad Mahsun melantik DPK KNPI, Selasa (28/10) di Gedung Nasional Indonesia Sumenep.

SUMENEP – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPDKNPI) Kabupaten Sumenep melantik pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) KNPI se-Kabupaten Sumenep juga Temu Pemuda Sumenep di Gedung Nasional Indonesia (GNI), Selasa (28/10).

Prosesi pelantikan dalam acara itu dipimpin oleh Ketua DPD KNPI Sumenep, Achmad Mahsun. Setelah prosesi pelantikan, Ketua KNPI Sumenep menyampaikan sambutan.

Dalam kata sambutannya, ia berharap kepada pengurus yang baru dilantik agar dapat menjalankan program organisasi KNPI dengan baik dan benar sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi. DPK KNPI yang baru juga diharap dapat membuat program yang positif dan visioner.

Selain itu, Mahsun juga menekankan

agar sebagai pemuda lebih banyak berbuat untuk kepetingan masyarakat. Menurutnya, ke depan KNPI Sumenep akan memulai gerakan ekonomi kreatif. Hal itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumenep. Namun untuk itu, kata Mahsun, KNPI perlu menggali potensi yang terpendam dalam diri pemuda Sumenep. ”Karena dari dulu memang, perubahan itu selalu lahir dari pemuda,” tukasnya.

Sementara Bupati Sumenep A. Busro Karim dalam sambutannya berharap agar para pemuda yang ada dalam naungan KNPI tidak hanya pintar, tapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap lingkungannya. Karena menurutnya, banyak pemuda hanya pintar tapi tidak peduli terhadap sesama. “Ke depan, saya ingin lihat program nyata dari KNPI ini,” katanya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473| TAHUN III

E

PERDA BUTA AKSARA

Terganjal Peraturan Bupati

SUNYI. Kantor DPRD Sumenep tampak sunyi, Selasa (28/10). Bahkan lebih separuh anggota dewan tidak masuk kantor.

Kinerja Wakil Rakyat Dinilai Lelet DPRD Lebih Mementingkan Kepentingan Sektoral SUMENEP – Tertudanya penetapan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep periode 2014-2019 terus mendapat kritikan dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik dan hukum, Rausi Samurano.

Pihaknya menilai lambannya penetapan alat kelengkapan dewan tersebut, disebabkan karena sejumlah anggota dewan masih mementingkan kegiatan yang bersifat sektoral atau partai politik (parpol) dibandingkan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan umum, seperti pembahasan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2015 yang hingga saat ini masih belum selesai. ”Idealnya, anggota dewan yang sudah duduk di ruang DPRD itu, tidak lagi mengedepankan kepentingan yang bersifat sektoral. Bahkan, harus mengutamakan kepentingan masyarakat umum. Namun kenyataannya berbeda,” katanya, Selasa (28/10).

Selain karena persoalan tarik ulur kepentingan sektoral, lambannya pembahasan terse-

but, juga akibat pengaruh kualitas individu yang dinilai kurang mumpuni. ”Disadari atau tidak, saat ini masih ada beberapa anggota yang kemampuanya diragukan, sehingga dalam menjalankan amanat, masih jauh dari yang diinginkan masyarakat,” ungkapnya.

Salah satu bukti konkretnya, saat ini sejumlah anggota dewan masih belum mampu menyelesaikan alat kelengkapan dewan. Bahkan, saat ini sejumlah pimpinan masih melakukan konsultasi terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Padahal, persoalan itu tidak boleh berlangsung lama.

Para wakil rakyat yang saat ini duduk di gedung perlemen harus menyamakan persepsi.

Sehingga, alat kelengkapan DPRD segera bisa terbentuk. ”Sejak dilantik pada Jum’at (21/8) lalu, seharusnya lang-

sung fokus untuk melengkapi alat kelengkapan. Termasuk penetapan keanggotaan dan pimpinan komisi. Karena selama alat kelengkapan tidak terbentuk, anggota DPRD tidak bisa bekerja,” terangnya.

Apalagi, pembentukan alat kelengkapan merupakan kepentingan masyarakat.

Sebab, melalui itu masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Sehingga, apa pun konsekuensinya harus didahulukan. ”Seharusnya saat ini para wakil rakyat itu sudah tidak membahas persoalan itu.

Tapi, mereka sudah fokus pada tugas mereka masingmasing layaknya kabupaten yang lain. ”Apalagi, waktu pembahasan APBD sudah mepet. Padahal, APBD merupakakan kepentingan masyarakat yang sifatnya sangat mendesak,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumenep Moh. Hanafi mengatakan, lambannya pembahasan alat kelengkapan tersebut, bukan faktor kepentingan yang bersifat personal. Melainkan disebab-

kan adanya penafsiran yang berbeda tentang distribusi keanggotaaan komisi. ”Sesuai PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan, DPRD tidak menyebutkan secara spesifik.

Sehingga di sana masih banyak penafsiran yang berbeda,” katanya.

Oleh sebab itu, agar tidak ada penumpukan dalam satu komisi, maka pimpinan mengeluarkan surat keputusan yang membatasi jumlah anggota menjadi 25 persen.

Hanya saja, lanjut Hanafi, kebijakan itu ditentang oleh anggota dewan yang lain.

Oleh sebab itu, pihaknya mengaku agar tidak terjadi persoalan pada pengambilan keputusan dikemudian hari, unsur pimpinan sepakat untuk menunda pembahasan itu. ”Saya sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi mengenai hal itu.

Namun, untuk rapat paripurna lanjutan kita masih menunggu kesepakatan anggota yang lain,” ungkapnya. =JUNAEDI/MK

SUMENEP – Walaupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep telah mengesahkan Peraturan Daerah tentang Buta Aksara pada pertengahan tahun 2014, namun keberadaanya masih belum bisa diterapkan di kabupaten ujung timur Pulau Madura ini.

Belum diterapkannya perda itu, disebabkan pihak eksekutif belum menerbitkan Perbup (Peraturan Bupati). Padahal, keberadaan perbup itu sangat dibutuhkan. Akibatnya, perda produk legislatif tersebut terkesan siasia. ”Memang saat ini masih banyak perda yang telah dihasilkan oleh kami (DPRD periode 2009-2014) yang masih belum ada perbupnya. Sehingga, perda tersebut tidak bisa diterapkan,” kata anggota DPRD Sumenep, Dul Siam.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa asal kepulauan itu, keberadaan perbup sangat dibutuhkan. ”Selama masih belum ada perbupnya, maka perda itu tidak bisa diterapkan,” ujarnya, Selasa (28/10).

Perbup tersebut, nantinya akan menjadi acuan penerapan perda di lapangan.”Kami tidak mengerti, mengapa sampai saat ini, pemerintah masih belum menerbitkan perbupnya. Padahal, untuk menerbitkannya tidak membutukan waktu yang begitu lama,” terangnya.

Oleh sebab itu, pihaknya selaku wakil rakyat, mendesak agar pemkab pro-aktif untuk segera menerbitkan perbup itu sendiri.

Hal itu melihat keberadaan perda tersebut sudah ditunggu olah masyarakat secara umum. ”Kami yakin, pihak pemerintah juga mempunyai anggapan yang sama dengan kami. Maknya, kami harap agar pemerintah segera menerbitkannya. Sehingga, adanya perda itu segera bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Kendati demikian, pihaknya optimis jika perda buta aksara itu bisa diterapkan di akhir tahun 2014. ”Hasil koordinasi terakhir dengan pihak pemerintah, saat ini penyusunan perbup itu sudah berlangsung. Jadi, kalau selesai dalam jangka waktu satu bulan ini, akhir tahun sudah bisa diterapkan,” terangnya.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep Hadi Soetarto masih belum bisa memberikan kepastian terkait target penyelesaian perbup itu sendiri. Sebab saat dihubungi melalui telepon selulernya, tidak merespons walaupun dana sambungnya terdengar aktif.

Untuk diketahui, dalam perda tersebut akan mengatur banyak hal, salah satunya tentang legalitas anak didik. Sebab, ketika perda tersebut sudah diterapkan, guru ngaji akan diberi keleluasaan untuk mengeluarkan sertifikat terhadap semua anak didik yang sudah dianggap mumpuni mengaji.

Sertifikat tersebut, berguna untuk dijadikan bukti ketika anak didik tersebut akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 29 OKTOBER 2014 No. 0473 | TAHUN III

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473 | TAHUN III

MADURA

F

ASET PEMKAB

Nilai Aset Semakin Rendah

MENUMPUK. Beras untuk masyarakat miskin di Gudang Bulog di Jalan Raya Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Raskin se-Madura Mengendap Rp 4,3 M Pola Pendistribusian Masih Melalui Aparat Desa PAMEKASAN - Empat Kabupaten di Madura, yaitu Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan masih mempunyai tunggakan ke Bulog Subdivre XII Madura.

Nilai tunggakan dari masing-masing kabupaten tersebut mencapai Rp 4,3 miliar.

Tunggakan tersebut merata atau semua kabupaten di Pulau Garam itu mempunyai utang ke Bulog Madura. Kepala Bulog Subdivre XII Madura, Suhariyono mengatakan semua kabupaten di Madura mempunyai tunggakan.

Kabupaten Sumenep Rp 766 juta lebih, Pamekasan Rp 1,8 M lebih, Sampang Rp 1,4 M lebih dan Bangkalan punya tunggakan Rp 234 juta.

“Tunggakan terendah itu Kabupaten Bangkalan, disusul

Sumenep, kemudian Sampang, sedang Kabupaten Pamekasan tunggakannya tertinggi. Selain itu sejak tiga bulan terakhir juga masih banyak raskin yang belum ditebus di Madura,” katanya.

Untuk itu, jelas Suharyono, untuk menekan nilai tunggakan raskin pihaknya secara aktif terus melakukan koordinasi dengan pihak pemkab di empat kabupaten tersebut, termasuk dengan pihak kecamatan, serta

pihak desa sendiri yang memiliki tunggakan raskin pada tahun ini.

Terangnya, upaya itu dilakukan melalui berkirim surat secara resmi, kemudian juga mendatangi langsung pihak pemkab dan meminta agar tunggakan raskin itu bisa segera diselesaikan.

“Jadi, mulai dari pemerintah tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, kami selalu ingatkan untuk secepatnya menyelesaikan administasi keuangan itu agar kedepannya bisa lancar,” ungkapnya.

Lanjutnya, secara umum pola distribusi raskin tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu melalui aparat desa yang bersangkutan. Tugas Bulog hanya

mendistribusikan bantuan beras tersebut dari gudang ke titik distribusi, yaitu ke balai desa. Sedangkan dari desa ke masyarakat penerima manfaat sudah menjadi tugas aparat desa yang bersangkutan,” katanya.

Data di Bulog Subdirve XII Madura, warga miskin penerima program bantuan raskin tahun 2014 ini, dari empat kabupaten tersebut sebanyak 396.490 rumah tangga sasaran (RTS). Jumlah penerima bantuan terbanyak adalah Kabupaten Sumenep 116.378 RTS, disusul Kabupaten Sampang sebanyak 108.647 RTS, kemudian Kabupaten Pamekasan sebanyak 86.397 RTS. Dan paling sedikit, Kabupaten Bangkalan sebanyak 85.068 RTS. =ALI SYAHRONI/UZI

PAMEKASAN - Sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan yang tak layak pakai dibiarkan tak terurus. Aset-aset itu dibiarkan terbengkalai, bahkan belum ada upaya untuk dilakukan penghapusan. Akibatnya aset yang ada makin rendah nilainya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Pamekasan, Taufikurrahman mengakui masih banyak aset yang tidak terurus di masing-masing kantor, baik aset bergerak atau diam.

Namun, menurutnya, BKPA tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan lelang begitu saja.

Pasalnya, jelas Taufik, penghapusan aset adalah hak masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. Sebab, aset itu terdaftar sebagai hak milik SKPD. Sehingga jika akan dilakukan penghapusan perlu ada pengajuan pelelangan dari SKPD, agar dapat dilakukan proses lelang sesuai jadwal pengajuan. ”Kami tidak bisa melakukan penghapusan melalui lelang kalau tidak ada pengajuan dari SKPD. Kami menunggu permintaan dari SKPD yang memilikinya.

Ketika mereka mengajukan baru kami lakukan penjadwalan lelang pada barang yang diusulkan itu,” katanya.

Akibat tidak kunjung dilakukan penghapusan kondisi barang yang semula cukup bagus makin memprihatinkan. Tentunya, semakin rusak, nilai jualnya akan semakin murah ketika akan digelar lelang.

Menanggapi harga barang yang semakin lama semakin murah, Taufik menjelaskan hal itu tidak menjadi persoalan, sebab tidak ada aturan aset harus dijual sebelum barang rusak. Harga barang yang dilelang sesuai dengan kondisi barang. Jika tidak bisa digunakan maka dijual seharga rongsokan. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH)

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473| TAHUN III

G

Guru Madin Kecewa Dana Pendamping Bosda dari APBD Hanya 2 Bulan PAMEKASAN - Sejumlah guru madrasah diniyah (Madin) di Kabupaten Pamekasan mengaku kecewa kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat yang hanya mengalokasikan dua bulan dana pendamping bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Harapan merekaa, APBD dapat mengalokasikan 6 bulan dana pendamping dari sisa Bantuan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

Ketua Forum Guru Madrasah Diniyah Pamekasan, Muzammil Imron mengaku sepanjang program Bosda digulirkan oleh Gubernur Jawa Timur, Pemkab Pamekasan hanya memberikan dana pendamping dua kali.

Masing-masing pada tahun 2010, pada masa kepemimpinan Mantan Bupati Pamekasan Kholilurrahman, dan pada Kepemimpinan Bupati Achmad Syafii, tahun 2014 ini. Sementara pada tahun 2011-2012 hingga 2013 tidak ada dana pendamping dari APBD Pamekasan, sebagaimana amanat Gubernur Jawa Timur yang mengisyaratkan, agar pemkab di 38 kabupaten/kota memberikan dana pendamping terhadap bantuan operasional tersebut.

Menurut Muzammil, guru madin telah banyak berperan dalam mencetak generasi Pamekasan yang berakhlaq mulia dan memiliki karakter yang baik.

Sebagaimana semangat ikon Gerbang Salam.

Ia berharap, Bupati Pamekasann Achmad Syafii pada tahun 2015 mendatang, bisa memenuhi permintaan ribuan guru madin di Pamekasan. Yakni memenuhi

umnya. Penggunaannya, sama dengan bantuan bosda madin yang dicairkan kepada 1.400 lembaga Madin dan guru swasta di Pamekasan.

Sebelumnya Bupati Pamekasan, Achmad Syafii berkomitmen akan memberikan perhatian

lebih kepada guru madin di Pamekasan. Sebab, diakui guru madin telah banyak berperan dalam mensukseskan pendidikan agama di Pamekasan.

Bentuk perhatiannya tersebut kata Syafii akan diwujudkan dalam bantuan operasional ke-

pada guru madin dan operasional kelembagaan berupa bosda.

Termasuk bantuan pembangunan fisik sekolah. Tetapi, semuanya itu akan dilakukan disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki daerah. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

6 bulan dari sisa APBD Jawa Tmur. Sebab, selama ini lembaga pendidikan madin, mulai dari pembangunan fisiknya hingga biaya operasional pendidikan, lebih banyak dibantu masyarakat yang jumlahnya sangat terbatas.

Bahkan ada sebagian madrasah diniyah yang proses Kegiatan Belajar Mengajarnya (KBM) di Emperan Masjid, karena kondisi bangunan fisiknya sudah tidak layak ditempati.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Pemkab Pamekasan, Taufikurrahman mengakui APBD Pamekasan 2014 memberikan dana pendamping untuk bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) sebesar Rp 3.132.000.000,- sementara mengenai penggunanya ia memasrahkan sepenunya kepada Dinas Pendidikan, yang memiliki kewenangan dengan hal itu.

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemkab Pamekasan, Slamet Gustiantoko mengakui dana pendamping tersebut merupakan tambahan dari bantuan keuangan provinsi terhadap guru madin yang sudah dicairkan sebel-

PEMBANGUNAN EMBUNG

Ditengarai Tanpa Dokumen Perencanaan PAMEKASAN - Penanganan dampak yang ditimbulkan dari pembangunan Embung di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Pamekasan, belum ada kejelasan. Bahkan warga yang sempat dijanjikan dokumen perencanaannya oleh DPRD juga belum dipenuhi.

Akibatnya warga menengarai pembangunan embung tersebut tanpa dokumen perencanaan.

Salah seorang ahli waris pemilih lahan yang terkena dampak, Faridi mengatakan proyek tersebut dianggap bermasalah, karena seluruh SKPD di Pamekasan tidak menyimpan dokumen peren-

canaan pembangunan embung tersebut. Dokumen yang dimaksud mulai dari Master Plan, Studi Kelayakan, Detail Enginering Design (DED) dan dokumen dampak lingkungan.

“Saya sudah konfirmasi ke Komisi III, katanya masih berusaha mencari dan BLH juga mengaku tidak pernah mengurus dokumen lingkungannya (Amdal). Jadi kesimpulannya itu, sejak awal pembangunan embung itu bermasalah,” katanya.

Lanjut Faridi, semestinya setiap proyek sudah direncanakan, sehingga tidak berdampak lagi setelah selesai dibangun.

Jika kemudian tidak ada dokumen perencanaan, permasalahannya bukan sekedar pembebasan lahan, tapi pelanggaran.

Untuk itu, pihaknya tetap memperjuangkan masalah itu baik melalui jalur hukum maupun secara politik.

“Siapapun yang bermainmasin dengan proyek ini harus diseret ke meja hijau, supaya menjadi pelajaran dan tidak selalu menyepelekan proyek.

Ketika sudah berdampak pada masyarakat, semuanya baru ketahuan jika pembangunan itu tanpa dokumen pelengkap, utamanya dokumen lingkungan,” ungkap Faridi.

Terpisah, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pamekasan, Amin Jabir mengatakan dokumen lingkungan yang dipersoalkan warga terdampak itu, bukan kewenangan Pemkab Pamekasan, untuk menentukannya karena Embung Bangkes adalah proyek nasional dengan anggaran dari APBN. “Kewajibannya dokumen lingkungannya itu bukan Amdal tapi UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan), mengingat luasan, dampak dan yang terkait dengan indikator penyusunan dokumen lingkungan,” ujar Jabir

Mengenai dampak lingkungan, Jabir mengakui memang ada beberapa tanah warga yang belum dibebaskan, namun terimbas. Menurutnya, setiap pembangunan pasti mempunyai dampak, air tergenang itu bisa dikatakan terdampak namun harus ada kajian yang komprehensif.

“Dampak yang ditimbulkan itu dampak ekologis yang memang pasti terjadi dan berupa genangan air, tapi signifikansi dampak sosiologis dalam artian penghasilan dan semacamnya belum kami lihat,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473 | TAHUN III

DEKADENSI

Moralitas Pemuda Ada di Titik Kronis

NARA SUMBER. Abrari saat menjadi pemateri dalam sarasehan pemuda di Pendopo Ronggosokowati Pamekasan, Selasa, (28/10).

Abrari Beberkan Krisis Moral Pemuda Perkembangan Zaman Menggeser Cara Manusia Hidup PAMEKASAN - Abrari, tokoh budaya Madura, membeberkan kebobrokan moral Pemuda Pamekasan. Hasil riset yang pernah dilakukan dirinya bersama dengan mahasiswa Muhammadiyah Malang pada tahun 2005 silam terhadap 300 siswa di tiga sekolah negeri di Pamekasan membuktikan begitu bebasnya pergaulan.

Data yang diperoleh 90% dari jumlah siswa tersebut mengaku pernah berpacaran. 36% mengaku tidak hanya sekadar berpacaran, melainkan pernah melakukan cipika-cipiki dengan pasangannya. 30% siswa tidak hanya sekadar cipika-cipiki melainkan lebih dari pada itu.

Sementara 14% lainya siswa Pamekasan mengaku pernah melakukan hubungan seks dengan pasangannya.

Itu disampaikan Abrari di hadapan puluhan pemuda Pamekasan, mulai siswa dan mahasiswa dalam sarasehan pemuda di Pendopo Ronggosokowati Pamekasan, Selasa (28/10).

Mantan jurnalis senior yang kini menjadi pengamat psikologi Madura ini menambahkan data tersebut terjadi pada tahun 2005.

Kala itu arus informasi dan telekomonikasi publik di Pamekasan tidak secepat saat ini. Ia tidak pernah membayangkan kondisi pada tahun 2014 ini justru lebih parah dan datanya berbanding terbalik dengan tahun 2005 tersebut.

Menurut Abrari, perkembangan zaman telah menggeser berbagai cara manusia hidup bermasyarakat dan memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial. Secara dasar, manusia tercipta sebagai makhluk sosial yang memang interdependen satu dengan yang lain. Masing-masing membutuhkan manusia yang lainnya, dan bagaimana manusia hidup.

Pria yang kini hijrah menjadi politisi ini menganggap pemerintah kurang tegas dalam memperlakukan masyarakatnya. Seharusnya

Negara harus mampu memaksa warganya untuk berbuat baik, sehingga masyarakatnya akan terpaksa berbuat baik. Apabila masyarakatnya sudah terbiasa berbuat baik, maka berbuat baik akan menjadi kebiasaan yang akan dilakukan setiap hari.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Jawa Timur, Imaduddin, yang juga hadir dalam sarasehan pemuda tersebut menyesalkan dengan peraturan audiensi yang pernah dibuat oleh DPRD Pamekasan. Seharusnya hal itu tidak boleh terjadi di masa transparansi publik saat ini.

Cara-cara itu, kata mantan Ketua KPU Pamekasan ini, akan menutup kran pemuda dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil-wakilnya di parlemen.

Imadudin yang duduknya berdampingan dengan Ketua DPRD Pamekasan, Halili Yasin, berkalikali mengaku kecewa terhadap ketentuan tersebut. Sekalipun pada akhirnya ketentuan tersebut harus dicabut, setelah mendapat protes dari elemen pemuda dan mahasiswa Pamekasan. =FAKIH AMYAL/RAH

PAMEKASAN - Rektor Universitas Madura, Abdur Rozik menyatakan kemerosotan moral Pemuda Pamekasan sudah berada di titik kronis, sangat memprihatinkan. Itu dibuktikan dengan beberapa kejadian amoral yang melibatkan pemuda di Pamekasan.

Mulai dari pelaku pencurian yang melibatkan pemuda, cabe-cabean yang melibatkan pemuda, tertangkapnya pekerja seks komersial (PSK) yang melibatkan pemuda hingga aksi tawuran yang melibatkan usia produktif pemuda Pamekasan.

Menurut pria berkecamata ini, pemuda seharusnya menjadi benteng utama dalam perubahan lebih baik terhadap pembangunan Pamekasan dan Negara pada umumnya. Bukan justru sebaliknya membebankan terhadap Negara.

Abdur Rozik menyatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan moral pemuda Pamekasan merosot, di antaranya faktor kemajuan media komunikasi sosial yang memuat konten-konten negatif yang bisa merusak mental generasi muda Pamekasan.

Sementara kemajuan media komonikasi itu sulit dibendung. Jika tidak ada penyadaran oleh pemuda itu sendiri. Sehingga diperlukan bimbingan khusus untuk mengubah pradigma pemuda ke hal-hal positif yang memacu kemandirian pemuda, melalui pengembangan kreativitas dan pengembangan potensi yang dimiliki pemuda.

Selanjutnya kepedulian orang tua kepada kaum muda masih sangat rendah. Akibatnya kaum muda lebih memilih kebebasan untuk melakukan apa saja. Sekalipun harus memberhalakan materi.

Identitas Pamekasan sebagai Kota Gerbang Salam masih belum jelas perannya membendung prilaku amoral yang dilakukan oleh pemuda Pamekasan. Memperbaiki moral pemuda tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh masyarakat Pamekasan. Mulai dari sekolah, guru, tokoh agama, ulama, dan pendeta memiliki tanggung jawab yang sama untuk merubah moral buruk pemuda Pamekasan.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Pamekasan, Hofifi menilai kemerosotan moral yang menimpa pemuda Pamekasan, tidak semata-mata karena pemuda.

Melainkan kurang perhatiannya pemerintah terhadap pemuda.

Akibatnya, prilaku amoral sering terjadi dilakukan oleh pemuda.

Ia meminta pemerintah untuk lebih menggerakkan kegiatan-kegiatan budi pengerti dan pendidikan akhlak. Selama ini yang terjadi di sekolah, para siswa lebih banyak dibidik menjadi orang pintar. Namun sangat sedikit pendidikan akhlak dan budi pengertiannya. Sehingga tidak sebanding antara pengetahuan umum dan pengetahuan akhlak dan budi pengertiannya. =Fakih Amyal/rah

DITANGKAP. Remaja (16) yang mengaku menjadi pemandu karaoke ditangkap Pol PP.

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473| TAHUN III

I

UPACARA SUMPAH PEMUDA. Sejumlah remaja berpakaian adat berbagai daerah ketika mengikuti upacara sumpah pemuda ke-86 di Pamekasan, Jatim, Selasa (28/10). Hari Sumpah Pemuda merupakan hari pengikraran seluruh pemuda Indonesia untuk bersatu mempertahankan kemerdekaan dari penjajah yang menjadi hari istimewa dalam sejarah kebangkitan pemuda Indonesia.

Penerapan UMK Perlu Contoh Pemkab Belum Menjalankan Amanat Gubernur Jawa Timur PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan belum sepenuhnya memberikan contoh yang baik terhadap perusahaan yang ada di kabupaten ini soal penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Sebab banyak karyawan honorer yang bekerja di Kantor Pemkab Pamekasan, upahnya masih di bawah UMK. Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik menyatakan seharusnya pemerintah memberikan contoh yang baik kepada perusahaan, yakni dengan memberikan upah kepada tenaga honorer sesuai dengan UMK yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur.

Selama ini, kata Apik, perusahaan sering menjadi sasaran, karena tidak mampu membayar

upah buruh sesuai UMK. Sementara di internal pemerintah sendiri, belum sepenuhnya menjalankan ketentuan yang diamanatkan Gubernur Jawa Timur tersebut.

Menurut Politisi Partai Nasdem ini, informasi yang diterimanya upah karyawan honorer yang bekerja di Pemkab Pamekasan, masih dibawah UMK dan jauh dari harapan. Sementara tugasnya, tidak jauh beda dengan

karyawan yang berstatus PNS. Sudah selayaknya kata Apik, Pemkab mengeluarkan regulasi khusus tentang upah karyawan honorer, yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak (KHL) saat ini. “Selama ini perusahaan saja yang sering dituntut agar pembayarannya sesuai dengan UMK, sementara, karyawan honorer di Pemkab gajinya masih dibawah UMK,� ujarnya.

Plh. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasaan Ketenagaan Dinsosnakertrans, Ali Khusni mengaku tidak memiliki kewenangan untuk mendesak SKPD yang memperkerjakan tenaga honorer. Sebab, lembaganya hanya bertugas mengawasi

dan mengontrol upah buruh perusahaan saja.

Selayaknya, kata dia, pemerintah harus memberikan contoh dengan memberlakukan UMK kepada setiap buruh honorer yang dipekerjakan di masing-masing instansi. Sehingga, pengusaha dapat mencontoh penerapan UMKnya.

Sebelumnya, Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pemkab Pamekasan, mengajukan kenaikan Upah Minimun Kabupaten (UMK) tahun 2015.

Pada tahun 2014 ini, UMK Kabupaten ini mencapai Rp 1.090.000. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun 2013 yang hanya Rp 1 juta. Pada tahun 2015

Dinsosnakertrans kembali mengusulkan kenaikan UMK sebesar Rp 1.150.000 kepada Gubernur Jawa Timur, atau mengalami kenaikan sebesar Rp 60 ribu dari tahun sebelumnya.

Perbedaan pendapat mengenai angka usulan UMK tersebut terus bergulir saat pembahasan.

Perwakilan penguasaha menginginkan UMK diusulkan Rp 1.140.000, sementara perwakilan buruh menginginkan kenaikan mencapai Rp100 ribu dari tahun sebelumnya. Namun, berdasarkan hasil pertimbangan akhirnya diputuskan Rp 1,150.000.

Diperkirakan penetapan UMK akan disahkan pada 21 November 2014. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

RABU 29 OKTOBER 2014 No. 0473 | TAHUN III

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473 | TAHUN III

MADURA

J

TKI Meninggal Dunia di Malaysia Sampang - Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sampang, meninggal dunia di tempat kerjanya di Malaysia, karena mengalami kecelakaan kerja.

Menurut Kasi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sampang Teguh Waluyo, Selasa (28/10), TKI yang mengalami kecelakaan kerja itu bernama Holbari, warga Dusun Seben, Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang.

“Korban meninggal di Johor, Malaysia, akibat terjatuh dari lantai 8 tempat ia bekerja,” kata Teguh Waluyo menjelaskan.

Korban merupakan TKI ilegal dan berangkat ke Malaysia melalui pelantara calo atau “tekong” bukan melalui perusahaan resmi jasa tenaga kerja.

Puguh menuturkan, keluarga korban sempat meminta bantuan Pemkab Sampang untuk mengurus pemulangan jenazah, akan tetapi hal itu tidak bisa dilakukan karena TKI yang berangkat melalui jalur ilegal bukan tanggung jawab pemkab.

Hanya saja, kata dia, pihaknya

hanya bisa membantu membuat surat kematian agar korban bisa mendapatkan bantuan sosial Pemkab Sampang.

“Tapi jumlahnya tentu tidak seberapa hanya ala kadarnya saja,” terang Puguh.

Kasus TKI asal Sampang yang meninggal dunia di tempat kerjanya karena mengalami kecelakaan kerja kali ini merupakan kali kedua dalam bulan ini.

Pada awal Oktober 2014, seorang TKI asal Sampang juga meninggal di tempat kerjanya di Malaysia.

Kala itu, TKI yang meninggal di Malaysia itu bernama Armadin, warga asal Desa Tlambah, juga

dari Kecamatan Karangpenang, Sampang. Sebagaimana Holbari, Armadin juga berangkat ke luar negeri menjadi TKI melalui jalur ilegal, dan tidak terdaftar di PJTKI. Data di Dinsosnakertrans Sampang menyebutkan, jumlah TKI asal Kabupaten Sampang yang berangkat melalui jalur ilegal dan terpaksa dipulangkan paksa oleh pemerintah di tempatnya mereka bekerja, baik di Malaysia ataupun di Arab Saudi terdata sebanyak 1.345 orang.

Jumlah ini meningkat dari data TKI ilegal asal Sampang tahun 2009 yang menyebutkan bahwa jumlah TKI ilegal asal Kota Bahari itu sebanyak 1.200 orang,

sehingga jumlah total TKI ilegal asal Sampang mencapai 3.591 orang.

“Jumlah TKI asal Sampang yang kami ketahui ilegal itu, setelah bermasalah, semisal dipulangkan, atau mengalami kecelakaan kerja, seperti yang baru saja terjadi ini,” terang Teguh Waluyo.

Di Kabupaten Sampang warga yang banyak bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia, tersebar di lima kecamatan di wilayah utara Kabupaten Sampang. Yakni Kecamatan Sokobanah, Ketapang, Kecamatan Banyuates, Robatal dan Kecamatan Karangpenang, Sampang. =ABD AZIZ/ANT

PENCEGAHAN NARKOBA

Polisi Dites Urine S ampa n g - Mencegah peredaran penggunaan narkoba dikalangan anggota Korp Bhayangkara, jajaran Polres Sampang menggelar tes urine kepada puluhan anggota yang bertugas di sejumlah bagian.

Termasuk, direncanakan secara bertahap untuk semua anggota polres yang mencapai 531 anggota beserta jajaran polsek setempat.

Tes urine dilakukan di depan ruangan Kasi Propam Mapolres Sampang. Secara hilir berganti, satu persatu anggota membawa tabung berisi urine dan kemudian diletakkan di meja yang telah disediakan.

Ketua Tim Urusan Kesehatan (Urkes) Polres Sampang, Aiptu Muhson mengatakan pengetesan kandungan urine menggunakan ampitamin, sebuah alat untuk mengetes kandungan narkoba dalam urine. “Sampel urine diambil dari tabung menggunakan pipet dan diteteskan ke ampitamin,” ucapnya.

Dijelaskan, setelah dimasukkan, garis ampitamin bergerak membentuk dua garis. Artinya semua urine anggota negatif atau bebas dari narkoba. “Urine dinyatakan positif narkoba jika garis yang terbentuk hanya satu garis, kalau garis kosong dipastikan hasil rusak atau invalid,”jelasnya.

Kasat Resnarkoba AKP Syaiful Anam menuturkan, tes urine

Angota Polres Sampang memperlihatkan hasil tes urine kepada wartawan, Selasa (28/10). yang dilakukan tersebut bersifat rahasia tanpa pemberitahuan sebelumnya. “Nah setelah apel selesai digelar, anggota langsung diminta untuk tes urine,”tuturnya.

Dikatakan, anggota yang di test urine tersebut termasuk Kapolres Sampang AKBP Yudo Nugroho Sugianto. Dilakukannya tes sebagai bukti penegak hukum bersih dari narkoba.

Kapolres Sampang AKBP Yudo Nugroho Sugianto menegaskan, pihaknya tidak akan menoleransi jika ada anak buahnya terbukti terlibat mengonsumsi narkoba. “Kalau ada

anggota yang positif memakai narkoba, maka akan diproses oleh Propam dan akan ditindak tegas,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO

Sampang

KORAN MADURA

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473 | TAHUN III

K

LINGKUNGAN

Penambangan di Pantura Terkesan Dibiarkan

ryan hariyanto/koran madura

Diintrogasi: Tersangka Widianto alias Bendot (25), warga Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, saat diintrogasi di ruang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Sampang.

KRIMINALITAS

Ada Pemerkosaan di Tempat Ibadah SAMPANG – Perempuan berusia 21 tahun asal Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang, Jumat (24/10) dini hari sekitar pukul 02.00 Wib menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh tiga orang saat diantar pulang ke rumahnya.

Ketiga pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan, yaitu Widianto alias Bendot (25), warga Dusun Duk Timur, Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, serta berinisial AM (24) dan MS (25). Keduanya merupakan warga Desa Ketapang.

Pengakuan Widianto kepada polisi, kronologis kejadian bermula ketika korban bersama tunangannya membesuk pamannya yang sedang sakit di rumahnya di Dusun Duk Timur, Desa Ketapang Daya. Pada saat itu, salah satu dari ketiga pelaku, yakni Widianto, menghampiri korban dan berinisiatif mengantarkan pulang.

“Alasan pelaku ingin mengantarkan pulang, karena sudah larut malam dan tidak baik korban sama tunangannya berada di dalam rumah paman, apalagi khawatir digerebek sama warga setempat. Akhirnya, korban pulang secara terpisah dengan tunangan diantarkan oleh pelaku,” ucap Kapolres Sampang AKBP Yudo Nugroho Sugianto melalui Kasatreskrim Polres Sampang AKP Hari Regasa.

Di tengah perjalanan, korban dipaksa melangsungkan nafsu bejat tersangka Widianto alias Bendot. Aksi bejat tersebut dilakukan di sebuah langgar atau musala. Seiring

kemudian, dua pelaku lainnya datang ke lokasi dan ikut serta memperkosa gadis tersebut.

Widianto berhasil diamankan polisi, Senin (27/10) setelah menerima laporan dari keluarga korban. “Dua pelaku lainnya masih dalam pengejaran dan sudah diketahui identitasnya, karena pelaku yang telah ditangkap ini (Widianto) sempat lari ke Kota Malang.

Akibat kesigapan anggota akhirnya tersangka diamankan,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa baju korban dan hasil visum. Akibat perbuatannya, pelaku kini dijerat Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. “Kita akan periksa satu tersangka ini dan terus mengembangkan kasus tersebut,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

SAMPANG - Penambangan batu kapur atau penambangan jenis galian golongan C di Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang terlihat semakin marak dan terkesan dibiarkan.

Informasi yang dihimpun Koran Madura, penambangan batu kapur yang dilakukan di wilayah pantura tersebut diduga bodong alias tidak berizin. Sebab aktivitas penambangan di wilayah pantai utara (pantura) ini jauh dari pantauan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam) Misdi melalui Kabid Pertambangan Suadi membantah pihaknya dikatakan hanya berdiam diri.

Sebab menurutnya, pihak Disperindagtam telah melakukan pendekatan kepada oknum yang melakukan penambangan. Disperindagtam telah melakukan pendekatan sebanyak dua kali.

“Memang penambangan di sana masih belum berizin.

Tapi kami sudah melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada oknum yang melakukan penambangan batu kapur di Desa Ketapang Timur sudah dua kali. Dan untuk melakukan penambangan batu kapur di sana itu juga berdasarkan persetujuan tim,” kelitnya, Selasa (28/10).

Sementara Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) Sampang Abd Syakur melalui Kasubag TU Ainur Rasyid membenarkan jika aktifi-

tas penambangan jenis golongan C yang berada di Desa Ketapang Timur tidak mengantongi surat izin. Aktivitas penambangan yang ada di wilayah pantura masih belum ada rekomendasi dari tim.

“Memang dulu ada oknum yang mengajukan terkait penambangan batu kapur di Desa Ketapang Timur, namun pemberitahuan itu tidak jelas. Sehingga pihak KP3M tidak berani mengeluarkan izin selama masih belum ada rekomendasi dari tim. Jadi intinya penambangan batu kapur itu masih bodong, dan KP3M tidak bisa berbuat banyak, sebab pihak KP3M hanya sekadar mengeluarkan izin atas rekomendasi tim,” tuturnya.

Bahkan ketika dikonfirmasi kepada Kepala Satpol PP Sampang Hamdani melalui Kasi Operasional M Sadik berdalihpihaknya saat ini tengah memperbincangkan serta membahas perda trantib dengan SKPD terkait. Bahkan pembahasan mengenai adanya perda trantib akan segera diberlakukan untuk semua oknum-oknum yang menyalahgunakan tindakan yang melanggar.

“Saat ini kami masih membahas trantib baru dengan tim.

Dan kami juga masih menunggu dari DPRD untuk mengesahkan perda trantib baru itu. Semisal nanti sudah disahkan, maka kami akan turun ke lapangan untuk menjalankan perda itu,” janjinya. =MOHAMMAD MUHLIS

LENGANG. Pengendara sepeda motor ketika melintas di area penambangan di wilayah pantura, kemarin

L

Sampang

KORAN MADURA

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473 | TAHUN III

KRIMINALITAS

Dua Pelaku Sabung Ayam Diamankan Sampang - Kasus perjudian di wilayah hukum Sampang, tampaknya belum ada habisnya. Padahal, berkali-kali aparat keamanan setempat mengobrak-abrik lokasi yang dijadikan tempat tindak pidana perjudian.

Hal itu diperkuat dengan penggerebekan lokasi perjudian sabung ayam di sebuah kebun lahan kosong di Dusun Masaran, Desa Kodak, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Selasa (28/10) sekitar pukul 12.00 oleh anggota Komando Distrik Militer (Kodim) 0828 Sampang.

Penggerebekan dipimpin langsung oleh Danramil Torjun Kapten Inf Miftahudin dibantu Unit Intel Kodim 0828 Sampang. Alhasil, dua pelaku sabung ayam diamankan dan diserahkan kepada Polres Sampang.

Dua orang itu, Kertah (48), warga Dusun Kacondur, Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, dan Buyar (55), warga Dusun Masaran, Desa Kodak, Kecamatan Torjun.

Kapolres Sampang AKBP Yudo Nugroho Sugianto melalui Kasatreskrim Polres Sampang AKP Hari Regasa mengatakan, kasus perjudian jenis sabung ayam di wilayah tersebut bukan hanya kali ini saja, melainkan sudah berkali-kali.

Pada penggerebekan tersebut, anggota TNI berhasil mengamankan dua pelaku dari tiga pelaku sabung ayam, sementara satu pelaku lainnya melarikan diri saat akan ditangkap.

“Ada dua pelaku yang berhasil diamankan, satu pelaku masih lari, tapi kami sudah mengetahui identitasnya, karena judi sabung ayam ini bukan sekali, (melainkan) sudah ketujuh kali dan akhirnya ditangkap,” ucapnya.

Dijelaskan, sejauh ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan guna menjalani penyelidikan lebih lanjut.

“Akan kita kembangkan dari hasil pemeriksaan nantinya,” jelasnya.

Dari keterangan petugas, sistem judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan menggunakan taji semacam pisau kecil yang ditempatkan di kaki ayam. “Ayam diadu sampai salah satu ayamnya meninggal, ayam siapa yang masih hidup itulah yang menang,” terangnya.

Akibatnya, pelaku dijerat Pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa satu ayam dan dua kendaraan motor milik pelaku saat melakukan perjudian. =RYAN HARIYANTO/MK

Mandangin Hasilkan Gas 100 Juta Kubik SAMPANG - Pulau Mandangin menghasilkan gas 100 juta kaki kubik per hari (standard cubic feet) selama 10 tahun. Perusahaan migas yang melakukan eksploitasi di daerah tersebut, yaitu HuskiCNOOC Madura Limited (HCML).

Kabupaten Sampang mempunyai cadangan kandungan migas terbesar kedua di Jawa Timur (Sumber Oyong dan Sumber Wortel). Namun, keberadaannya sampai saat ini belum jelas.

Head Relations HCML Hamim Tohari saat dikonfirmasi mengatakan, di perairan Sampang ada titik-titik yang berpotensi menghasilkan migas. Di-

katakan, blok BD yang terletak 5 mil dari kepulauan Mandangin memiliki 5 sumur. Sedangkan untuk blok MAX yang berjarak 2 mil dari Mandangin juga memiliki 4 sumur. Namun hasil ekonomis yang bisa dipastikan dan akan dilakukan eksploitasi pada tahun 2017 mendatang yaitu Blok BD. “Dua titik tersebut sangat besar potensinya. Namun saat

ini blok BD lebih potensial. Jadi nanti tahun 2017 kami akan mulai memproduksi gas di Blok BD,” tuturnya kepada Koran Madura, Selasa (28/10).

Ketika ditanya potensi di blok MAX, Hamim mengaku belum bisa menyampaikan.

Sebab menurutnya, saat ini blok MAX masih dalam proses penelitian dan pengkajian HCML. Hanya saja, pihaknya menegaskan jika blok MAX belum dianggap ekonomis dan masih menunggu kajian lanjutan. Namun demikian dirinya mengaku, saat ini untuk blok MAX sudah dalam tahap eksplorasi dan pengeboran.

“Kalau untuk blok MAX

tinggal menunggu kajian lebih lanjut, tahapan seismik dan pengeboran sudah kami lakukan,” ujarnya.

Sekadar diketahui, Pulau Mandangin Kecamatan Kota Sampang merupakan wilayah ring satu adanya kegiatan eksploitasi yang dilakukan HCML. Namun sayang, kontribusi yang diberikan belum begitu jelas.

Hal itu terbukti ketika Head Relations HCML Madura Limited enggan membeberkan adanya bantuan yang berkesinambungan dengan kebutuhan masyarakat Pulau Mandangin yaitu meliputi Air bersih dan listrik. =MOHAMMAD MUHLIS

INDISIPLINER

Enggan Dimutasi, Satpol PP Jemput di Kediamannya SAMPANG- Sikap indisipliner salah seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Sampang ada yang tidak wajar.

Pasalnya, Selasa (28/10) sekitar pukul 09. 17 WIB, ada salah seoarang PNS dijemput paksa oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sampang di kediamannya lantaran menolak dimutasi dari staf (BLH) pindah ke staf kantor Satpol PP. Kepala Satpol PP Sampang Hamdani melalui Pejabat Penyidikan dan Penindakan (DikDak) Moh Jalil menjelaskan bahwa penjemputan PNS yang bernama Adi Susanto dikarenakan telah melakukan tindakan indisipliner dengan tidak masuk kerja karena alasan menolak dipindah kerja (mutasi). Selain itu, Adi Susanto dikenal sebagai salah satu PNS yang mokong.

Karena menurutnya, Adi Susanto sudah absen kurang lebih selama satu bulan tidak masuk kantor.

“Kami menjemputnya karena PNS ini sudah melanggar perda terkait disiplin PNS. Berdasarkan surat BKD dan PP No 53 Tahun 2010 Pasal 8, Nomor 9 huruf c tentang disiplin PNS dan surat edaran Bupati tahun 2011, untuk dibawa ke kantor Satpol PP guna dimintai keterangan,” tuturnya kepada awak media, Selasa (28/10).

DIJEMPUT. Adi Susanto ketika dijemput Satpol PP di kediamannya Kelurahan Gunung Sekar karena menolak di mutasi, Selasa (28/10).

Dihadapan penyidik, Adi mengaku sengaja tidak masuk kerja sebagai bentuk protes. Dia merasa tidak melakukan kesalahan sehingga tidak layak untuk dimutasi.

“Dari hasil pemeriksaan ini, nantinya kami akan laporkan pada Bupati, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Ling-

kungan Hidup (BLH) dan Inspektorat Kabupaten Sampang, sehingga nantinya keputusan terkait sanksi terhadap PNS yang menolak mutasi tersebut bisa diberikan,” tegasnya.

Lanjut Jalil, turunnya SK mutasi terhadap Adi tertanggal pada 17 September 2014 yang memerintahkan Adi dipindah

sebagai staf Satpol PP Sampang.

Namun sayang, Kepala BLH Sampang Suhrowardi belum bisa memberikan keterangan terkait kebenaran salah satu staf yang dilakukan mutasi, sebab ketika dihubungi tidak ada respons meski selulernya aktif. =MOHAMMAD MUHLIS

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

RABU 29 OKTOBER 2014

RABU 29No. OKTOBER 2014| |TAHUN No. 0473 |IIITAHUN III 0473

PEMBEBASAN TANAH

Konsinyasi Dilakukan ke Pengadilan

doni heriyanto/koran madura

DIRINGKUS. Fuad Amin (24), warga Desa Janteh Kecamatan Kwanyar, saat digelandang ke Mapolres Bangkalan.

Peluru Panas Menembus Kaki Resedivis Tersangka Termasuk dalam Komplotan si Raja Tega BANGKALAN - Fuad Amin (24), warga Desa Janteh Kecamatan Kwanyar, yang kerap melakukan kejahatan tipu gelap harus menyerah dan bertekuk lutut di hadapan petugas Polres Bangkalan, setelah dua peluru timah bersarang di kakinya. Residivis yang terkenal licin itu, terpaksa dilumpuhkan karena berusaha kabur dari kejaran petugas saat hendak dibekuk dari persembunyiannya di Desa Tanah Gurah Barat Kecamatan Sepuluh, Senin (27/10) sekitar pukul 18.00 malam hari.

"Tersangka ini memang terkenal licin. Kami dua kali berusaha menangkap, tapi (Fuad) selalu berhasil meloloskan diri dari kejaran petugas. Maka kami terpaksa melepaskan dua kali tembakan. Dua pelor menembus bagian lutut dan mata kaki tersangka," jelas Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Andy Purnomo,SH. Menurutnya, tersangka bagian dari komplotan Si Raja Tega, Jazuli (31), warga Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, pelaku pencurian dengan kekerasan (Cu-

ras) yang telah tertangkap, Rabu (3/9) waktu lalu.

Di hadapan penyidik, tersangka mengaku beberapa kali melakukan perampasan sepeda motor di sejumlah tempat di wilayah Bangkalan. Sebut saja di jalan raya Kartini Kecamatan Kota Bangkalan, Desa Klobungan Kecamatan Socah dan di Kecamatan Tanah Merah.

"Kami akan terus kembangkan kasus ini hingga komplotan perampasan yang selama ini beroperasi dan meresahkan warga benar-benar tidak terulang kembali.

Tersangka akan di jerat pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan,� jelasnya.

Fuad Amin termasuk target dari sederet nama yang tercantum di dalam daftar pencarian orang (DPO) yang menjadi buronan petugas kepolisian. Sebelumnya sebanyak empat DPO lainnya telah diringkus dan kini meringkuk di balik jeruji Polres Bangkalan. Mereka itu, Jasuli (31), Heriyanto (30), dan Hosen (40).

Sedangkan Rohim (35) merupakan penadah motor hasil curian tersebut. Keempat tersangka itu merupakan warga Desa Sanggra Agun Kecamatan Socah.

"Sejatinya kami masih memiliki target dua penadah. Namun, salah satu target itu berinisial MZ (45)warga Desa Jaddih, Kecamatan Socah, sudah meninggal terlebih dahulu. Dengan demikian, masih tersisa satu penadah yang menjadi buruan kami," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Mandeknya proses pembebasan tanah di jalan kembar menuju Martajasah kini sudah masuk tahap konsinyasi. Pemilik lahan menolak untuk memberikan secara sukarela atas tanah kepemilikannya.

Sebagai gantinya pemerintah daerah sebagai pembeli mengganti harga tanah sesuai keputusan appraisal. Permasalahan pembebasan tanah tersebut terjadi sejak 2011 antara Panitia Pembebasan Tanah pemkab Bangkalan dengan pemilik tanah yakni Haji Yasin.

Alotnya proses pembebasan lahan terjadi sejak 2011, seluruh tanah yang hendak dibangun jalan kembar tersebut sudah sepenuhnya dibebaskan, kecuali tanah milik haji Yasin yang belum juga tuntas. Tanah tersebut sepanjang 200 meter yang akan digunakan untuk kepentingan jalan umum. Akhirnya, pada tahun 2014 proses konsinyasi dilakukan, karena tak juga mendapatkan titik temu.

"Sudah dilakukan konsinyasi ke pengadilan negeri, agar pemilik tanah bisa mendapatkan hak ganti tanah yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum.

Peradilannya sudah dilakukan 15 Oktober lalu," kata Wibagio S, Bendahara Panitia Pembebasan Tanah (P2T) pemkab Bangkalan.

Pihaknya menerangkan dana pengganti untuk tanah yang baru dibebaskan tersebut menghabiskan Rp 2,059 miliar.

Dana tersebut sudah dititipkan ke pengadilan negeri agar diambil oleh pemiliknya. Hal itu dilakukan karena tak kunjung ada kesepakatan harga antara pemkab Bangkalan dengan pemilik tanah.

Menurutnya, selama ini masalah kebuntuan nilai harga memang tidak pernah ada kesepakatan. Aturan sudah dipenuhi, tapi tak menemukan titik

temu. Sejak tahun 2011 sebelum pembangunan jalan dilakukan sudah ada studi kelayakan.

Kemudian sampai pada tahun 2013 proses penyelesaian juga belum ditemukan. Pada tahuan 2014 belum juga ada kesepakatan, akhirnya proses konsinyasi dilakukan ke pengadilan negeri.

"Proses pembangunan harus terus berjalan. Setelah proses konsinyasi, pembangunan jalan akan terus dilanjutkan. Kita sudah menitipkan ke pengadilan negeri. Selanjutnya, PN yang mengadakan agenda penyerahannya ke pemilik tanah," terangnya.

Harga yang diberikan sudah sesuai dengan petunjuk appraisal tanah. Harga permeternya bervariasi antara Rp 400- 600 ribu. Sebab letak tanah yang ada tidak sama. Itu berbanding terbalik dengan keinginan pemilik yang meminta harga Rp 1,5 juta per meter. Tentunya, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi lantaran harga ekonomisnya sudah mengacu pada appraisal.

"Kita sudah appraisal ulang, karena beda tahun sehingga pengaruh harga juga bertambah naik. Namun tetap saja belum ada kesepakatan meski dengan harga baru," jelasnya.

Permasalahan tersebut merupakan bentuk perkara yang sifatnya perdata. Apalagi untuk kepentingan umum, sehingga berdasarkan aturan hukum tidak bisa saling karena sudah ada aturannya. Hal itu sudah sesuai dengan Perka BPN nomor 3 tahun 2007 tentang ketentuan pngadaan tanah untuk kepentingan umum.

"Mengenai pengerjaan jalan sudah dilakukan oleh SKPD terkait, kita hanya bagian pembebasan lahannya saja," ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

PROYEK. Jalan kembar Martajazah yang sudah mulai digarap.

N

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473 | TAHUN III

EKSPLORASI MIGAS

Pemuda Harus Ambil Peranan

ist/koran madura

TETAP BEROPERASI. Salah satu Alfamart yang berlokasi di jalan Ketegangan Kecamatan Burneh, diduga tidak mengantongi izin tapi tetap beraktivitas.

Dinas Perizinan Mandul Pasar Modern Tak Berizin Semakin Menjamur BANGKALAN – Dinas Perizinan Kabupaten Bangkalan tampaknya mandul, tak dapat menangani permasalahan penjajahan pasar modern. Di wilayah Bangkalan, keberadaan pasar modern Alfamart dan Indomaret yang tak memiliki izin operasi di Kabupaten Bangkalan semakin menjamur. Namun, sayangnya meskipun tak mengantongi izin, Dinas Perizinan terkesan bungkam dan diam saja.

Buktinya, tak ada upaya penertiban terhadap pasar modern tersebut. Padahal keberadaan pasar itu berdampak terhadap pelaku usaha kecil dan pasar tradisional.

Beradasarkan data temuan Madura Corruption Watch, izin gangguan (HO) milik tiga minimarket telah habis. Kemudian,

surat izin usaha perdaganga (SIUP) enam minimarket juga telah berkahir, tetapi tetap dibiarkan beroperasi. Bahkan, dua

minimarket yang tidak masuk kedalam 29 daftar minimarket dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T), yaitu alfamart di Jl. Ketengan, Kecamatan Burneh dan alfamart di Songket. Anehnya, alfamart tersebut tetap beraktivitas dan tidak dilakukan penyegelan seperti alfamart yang terletak di Kecamatan Arosbaya..

"Kami menemukan beberapa alfamart dan indomart yang belum mengantongi ijin tapi sudah berani membuka usahanya dan ada juga ijin yan lain belum diperpanjang," jelas Direktut MCW Bangkalan, Syukur.

Dia menerangkan, kondisi demikian dapat menimbulkan kesan adanya pembiaran dari pihak terkait dalam hal ini menjadi tanggung jawab KP2T setempat. Semestinya, pihak yang berwenang berani mengambil langkah tegas dengan melakukan penetertiban berupa penyegelan bagi pasar modern yang tak berijin. Apalagi, peraturan sebagai legalitas formal yang mengatur tentang keberadaan pasar modern itu sangat jelas. “Pemerintah daerah hanya mengandalkan Perda nomor 11 Tahun 2010 tentang retribusi perijinan tertentu dan peraturan menteri Perdagangan RI nomor 36 Tahun 2007 tentang SIUP. Pa-

dahal seharusnya ada 3 ijin yang harus dikantongi pengusaha, ijin gangguan (Hinder Ordonantie – HO), IMB, dan SIUP serta harus memperhatikan Perda Jatim No 3 Tahun 2008 dan PP no 112 tahun 2007 tentang Penataan dan pembinaan pasar," paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas KP2T Bangkalan, Rizal Moris saat dihubungi untuk konfirmasi terkait maraknya pasar modern yang tak mengatongi ijin, melalui telepon selulernya tidak memberikan respon hingga berita ini diterbitkan. Berulang kali, wartawan Koran Madura mencoba menghubungi namun tetap tidak memberikan jawaban.

Terpisah, anggota komisi A DPRD Bangkalan, Mahmudi mengatakan menyikapi permasalah itu alangkah bijaknya jika pemilik minimarket tersebut dengan penuh kesadaran tidak mengoprasikan usahanya jika memang tidak mengantongi ijin, sebelum dilakukan penutupan secara paksa.

"Lebih baik ditutup sendiri oleh pemilik minimarket itu, dari pada harus ditertibkan secara paksa. Apabila, tetap tidak mengindahkan jangan salahkan pihak yang berwenang apabila mengambil langkah tegas," ujar politisi Hanura itu. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Dalam peringatan sumpah pemuda, para pemuda harus mengambil peranan dalam bidang kedaulatan energi. Sebab sumber energi minyak dan gas (migas) sudah banyak tereksploitasi oleh asing. Tak hanya di skala nasional, dalam skala lokal Bangkalan kekayaan hasil migas per hari tak tanggungtanggung Rp 2 miliar dikeruk dari tanah Bangkalan oleh PT PHE WMO. Menurut tokoh pemuda Bangkalan, Ardiansyah, kekayaan minyak dan gas yang ada di Bangkalan belum mampu menjadikan masyarakat sejahtera dan mandiri dalam penghidupan. Hal itu berbanding terbalik dengan hasil yang begitu besar yang didapat oleh perusahaan migas di Bangkalan.

Dia menyebut, berdasarkan data Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, hasil eksplorasi PT PHE WMO menghasilkan migas 20.000 perbarel. Dalam perhitungan jual 100 dolar perbarel, sebelum dikurangi harga produksi.

Jika hal itu tidak dibarengi dengan peranan dari tokoh pemuda tentunya hasil yang diterima Bangkalan tidak akan pernah maksimal.

"Seluruh pemuda Bangkalan harus bergerak dalam mengawal setiap kepentingan masyarakat. Terutama dalam mengawasi dan menyelamatkan hasil kekayaan tanah ini sendiri dari kapitalisasi asing," kata Ardiansyah yang juga merupakan Ketua Seknas Jokowi Bangkalan.

Pihaknya bersama para pemuda juga mendesak kepemimpinan kabinet kerja Jokowi-JK untuk bisa menasionalisasi aset yang dikuasai oleh asing. Pasalnya, hampir 50 persen perusahaan migas di Indonesia merupakan kepemilikan asing.

"Bagi hasil untuk pemerintah Bangkalan tidak begitu nyata, khususnya kawasan terdampak. Tidak ada perubahan yang signifikan mengingat penghasilan yang begitu besar dari perusahaan migas," terangnya. = MOH RIDWAN/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473 | TAHUN III

DIAMANKAN. Satu bandar dan pemakai beserta barang bukti narkoba saat diamankan petugas Polres Bangkalan, Selasa (28/10).

O

doni heriyanto/koran madura

Bandar-Pemakai Narkoba Diringkus BANGKALAN - Jajaran Satuan Resnarkoba (Satresnarkoba) Polres Bangkalan kembali meringkus dua tersangka penyalahgunaan narkoba, Moch Benyamin (45), warga Bratang Binangun Baratajata Kecamatan Gubeng Surabaya dan Saleh (42), warga Dusun Rabesen Timur, Desa Parseh Kecamatan Socah. Dari kedua tersangka tersebut polisi menyita barang bukti (BB) berupa sabu-sabu seberat 3,00 gram dan sejumlah peralatan yang digunakan untuk menikmati barang haram tersebut.

"Benyamin ini pemakai, sedangkan Saleh sebagai bandar.

Tersangka kami tangkap setelah mengkonsumsi narkoba di rumah Saleh," ujar Waka Polres Bangkalan, Kompol Yanuar Herlambang kepada wartawan.

Kronologis penangkapan itu berawal dari informasi

masyarakat yang menyatakan di rumah Saleh sedang ada aktivitas pesta sabu, Senin (27/8) sekitar pukul 16.00 wib. Kemudian petugas bergegas dan melakukan penggerebekan di tempat kejadian perkara (TKP). Dari hasil penggerebakan tersebut, petugas berhasil mengamankan Beny-

Saat diinterogasi, Benyamin mengaku membeli narkoba dari Saleh. Pada saat itu juga, kami langsung menangkap Saleh yang sedang berada di dalam rumah. Lalu kami membawa keduanya ke Mapolres guna proses lebih lanjut,�

Kompol Yanuar Herlambang Waka Polres Bangkalan

amin yang baru saja menikmati barang haram itu di dalam bilik.

"Saat diinterogasi, Benyamin mengaku membeli narkoba dari Saleh. Pada saat itu juga, kami langsung menangkap Saleh yang sedang berada di dalam rumah.

Lalu kami membawa keduanya ke Mapolres guna proses lebih lanjut," imbuhnya.

Dari hasil penggerebakan ini, kata Yanuar, sejumlah BB dari tangan Benyamin diamankan. Di antaranya satu kantong plastik bekas isi sabu, satu buah bong lengkap pipet dan sedotannya, serta satu buah korek api gas warna biru. Sedangkan dari tangan Saleh, petugas mengamankan dua kantong plastik isi sabu seberat 3,00 gram. Selain itu, satu buah timbangan digital, satu buah kompor sabu dan uang sebesar 250 ribu.

"Semua barang bukti berupa peralatan yang digunakan tersangka kami amankan. Untuk sabu akan langsung kami kirim ke Labfor Polda Jatim," tuturnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sambung Yanuar, kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 114 Sub, pasal 112 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

"Pemberantasan kasus ini menjadi prioritas kami, agar Bangkalan benar-benar terbebas dari bahaya narkoba," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA

RABU 29 OKTOBER 2014 | No. 0473 | TAHUN III

Sebagaimana yang telah tahbiskan oleh Soekarno, kaum muda memiliki energi yang besar untuk melakukan perubahan pada masingmasing masanya.

Fakta “having fun” terbukti telah membuat kaum muda timpang dari label asalnya. Oleh karenanya, energi besar itu harus dimuat dalam koridor yang benar dan penuh target, sehingga pengejawantahannya pun tepat.

KORAN MADURA

R

S

Abrari Beberkan Krisis Moral Pemuda Hasil riset yang pernah dilakukan dirinya bersama dengan mahasiswa Muhamadiyah Malang pada tahun 2005 silam terhadap 300 siswa di tiga sekolah negeri di Pamekasan membuktikan begitu bebasnya pergaulan.

Selengkapnya PAMEKASAN | Hal. H

ehingga, kita pun akan menjadi sosok yang cerdas dan cendikia. Menjadi seorang intelektual, apalagi masih muda, merupakan suatu kehormatan yang pantas disyukuri. Sebab di tengah kian tingginya biaya pendidikan, tak semua orang dapat menjadi sosok yang berprestasi.

Terlebih melihat banyak dari generasi muda yang hanya bisa terkatung-katung dan tersebar di sejumlah ruas jalan, mulai dari yang hanya duduk berpangku tangan hingga yang berpeluh deras mengais rezeki hanya dari sesuap nasi. Dalam diri seorang yang pandai, tentu tidak ada keinginan untuk menjadi seperti para generasi muda yang sedang berlalu-lalang di ruas-ruas jalan tersebut; arah dan tujuannya tidak jelas. Wujud keinginan seorang pandai akan memotivasinya meraih tingkat pendidikan yang sebaik-baiknya.

Memang tidak mudah menjadi pelaku sejarah, harus melalui proses yang panjang. Bahkan proses itu serupa sebuah pertempuran melawan ego, malas dan nafsu diri. Awal-awal, bisa jadi seseorang dipaksa lingkungan, namun ia memaksa diri. Berangkat dengan jiwanya yang payah, jasadnya pun lelah, hingga akhirnya terbiasa. Lalu terasa nikmat menjalaninya. Lalu ia mengaca, menghayati kembali makna hidup.

Awalnya memang akan berangkat dari kepayahan, namun pada akhirnya keindahannya pun tak berujung. Kita pun akan dicatat oleh sejarah sebagai sosok manusia yang patut dihormati dan dihargai.

Fathorrahman merupakan salah satu pemuda yang benarbenar mampu mencatatkan namanya dalam bingkai sejarah.

Pemuda asal dusun Kapeng Desa Juruan Laok, Kecamatan Batu-

RABU 29 OKTOBER 2014 No. 0473 | TAHUN III

Fathorrahman

P

Pahlawan Muda Berprestasi putih tersebut dinobatkan sebagai pemuda pelopor bidang pendidikan tingkat Jawa Timur.

Ada rasa bangga dalam hati ketika putra Madura yang lahir di desa, dapat mengharumkan nama Sumenep di tingkat Jatim. Pada hari Selasa (28/10) kemarin, tepat pada momentum sakral sumpah pemuda, Fathorrahman menerima penghargaan itu di Graha Gubernur Jatim.

Boleh saja, lelaki Kelahiran 06 Juli 1987 lahir di pelosok desa, namun bagi Oong, biasa dipanggil, tak membuatnya berkecil hati, malah keterbatas menjadikannya lebih berenergi untuk terus berjuang dan berproes. Iya, sejak kecil Oong memang dikenal ulet dan rajin belajar.

Bahkan saat di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk, Oong kian cinta pada pengetahuan.

Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan pun membuat dirinya haus akan ilmu dan pengalaman, akhirnya ia pun mengikuti beberapa kegiatan di pesantren.

“Dulu ada rasa pesimis untuk menimba ilmu di Annuqayah, sebab di Annuqayah, sekelas MTs, bacaannya sudah buku-buku ilmiah, seperti filsafat dan pemikiran keislaman. Namun, saya berkata dalam hati bahwa tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajar,” tuturnya.

Ia terus bercerita, setelah lulus MA di Annuqaha tahun 2005, ia sebenarnya punya impian meneruskan ke Jogja dan Jakarta, tetapi apalah dikata, ia hanya anak orang desa yang tak berpunya. Takdir pun harus membuat dia memilih bertahan di pesantren dengan kuliah di Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA).

“Namun, Allah berkata lain, proses saya di Annuqayah ternyata adalah pintu menuju lembaran hidup yang lain. Kini, Alhamdulillah, rasa syukur tak terhingga saya ucapkan, sebab Annuqayah telah menjadikan saya menjadi manusia yang seutuhnya. Prestasi ini kami persembahkan untuk

mereka yang telah menjadikan saya lebih baik,” ungkap Direktur Forum Peduli Pendidikan Anak (FP2A).

Soal penobatan pemuda pelopor, Oong mengungkapkan bahwa awalnya ikut kompetisi itu karena terinspirasi oleh pendidikan di desa. Akhirnya, tanpa pikir panjang, tema “Kesetaraan Pendidikan Desa” membuat dirinya telah dicatat oleh sejarah. Ia terpiliha sebagai pemuda pelopor Kabupaten.

Kemudian, Oong kembali dikirim ke Provinsi untuk mewakili Sumenep dalam kompetisi pemuda pelopor tingkat Jatim.

Dengan kegigihannya, sang revolusioner pendidikan Desa Juruan Laok tersebut terpiliha sebagai pemuda pelopor Jawa Timur bidang pendidikan.

“Hanya satu kata yang bisa saya ucapkan, pendidikan itu adalah segala-galanya,” ucapnya. =SYAMSUNI

Nama Alamat Tetala Cita-cita Hobi

: Fathorrahman : Batuputih : Sumenep, 06 Juli 1987 : Pengamat Pendidikan Desa : Baca buku dan menulis

Riwayat Pendidikan = MA 1 Annuqayah = S1 Instika Karier/Pekerjaan = Direktur Forum Peduli Anak = Pendidik di Batuputih Prestasi = Pemuda Pelopor 2014 Kabupaten Sumenep = Pemuda Pelopor 2014 Se-Jatim