e Paper Koran Madura 30 September 2014

SELASA

30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

0328-6770024 SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III www.koranmadura.com

Uji Materi UU MD3 Ditolak Koalisi Merah Putih Bersiap Bagi-bagi Kekuasaan?

ant/andika wahyu

UJI MATERI UU MD3 DITOLAK. Ketua Bidang Hukum DPP PDIP Trimedya Panjaitan (kanan), pemohon Dwi Ria Latifa (tengah), dan Junimart Girsang (kiri) menghadiri sidang uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (29/9). MK menolak gugatan UU MD3 terkait penentuan jabatan pimpinan di parlemen yang akan dipilih langsung oleh anggota DPR dan tidak lagi diberikan kepada partai politik sesuai perolehan kursi.

Dua hakim konstitusi yakni Arief Hidayat dan Maria Farida Indrati menyatakan dissenting opinion (berbeda pendapat) atas putusan tersebut.

JAKARTA- Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (UU MD3) yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sementara itu di media sosial twiter beredar foto dokumen bagi-bagi kekuasaan partaiKoalisi Merah Putih di DPR RI.

“Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan di Jakarta, Senin.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan alasan konfigurasi pimpinan DPR haruslah mencerminkan konfigurasi pemenang pemilihan umum dengan alasan menghormati kedaulatan rakyat yang memilih adalah tidak berdasar karena pemilihan umum adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD, bukan untuk memilih pimpinan DPR. “Masalah pimpinan DPR menjadi hak dan kewenangan anggota DPR terpilih untuk memilih pimpinannya yang akan memimpin lembaga DPR,” kata Hakim Konstitusi Patrialis Akbar saat membacakan pertimbangan hukum.

Menurut Patrialis, hal demikian adalah lazim dalam sistem presidensial dengan sistem multi partai, karena konfigurasi pen-

gelompokan anggota DPR menjadi berubah ketika berada di DPR berdasarkan kesepakatan masing-masing.

“Seperti halnya dalam praktik penyelenggaraan pemilihan pimpinan DPR di Indonesia selama ini, yang sangat berkaitan dengan konfigurasi pengelompokan anggota DPR berdasarkan kesepakatan bersama di antara anggota DPR,” katanya.

FOTO Berbeda halnya denTERKAIT gan sistem presidensial Hal 2 yang hanya terdiri dari dua partai politik yang secara otomatis fraksi partai politik dengan jumlah anggota terbanyak menjadi ketua DPR, karena kalaupun dipilih maka hasil pemilihannya akan sama karena dipastikan partai politik mayoritas akan memilih ketua dari partainya.

Demikian juga halnya dalam sistem pemerintahan parlementer, partai politik atau koalisi partai politik yang terbanyak

Uji Materi UU Pilkada Didaftarkan ke MK Nasional hal 4

jumlah anggotanya di perlemen dalam hal ini adalah partai penguasa dipastikan akan menjadi pimpinan dan ketua parlemen karena jumlah anggota koalisinya mayoritas.

“Dalam praktik politik di Indonesia yang menganut sistem presidensial dengan sistem multi partai, kesepakatan dan kompromi politik di DPR sangat menentukan ketua dan pimpinan DPR, karena tidak ada partai politik yang benar-benar memperoleh mayoritas mutlak kursi di DPR, sehingga kompromi dan kesepakatan berdasarkan kepentingan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari,” kata Patrialis.

Di media sosial twiter beredar foto sebuah dokumen tentang kesepakatan partai-partai di Kolaisi Merah Putih untuk bagi-bagi kursi kekuasaan di DPR RI. Foto ini diposting oleh @arifz_tempo sejak Senin dini hari jam 00.20 WIB. Hingga pukul 20.00 WIB 29 september posting ini sudah diretweet oleh 101 pengguna twiter. =ANT/JOKO/BETH

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III

Spiritual

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Saat ini sekitar dua juta umat Islam dari berbagai penjuru dunia mulai mendekati Padang Arafah, untuk melaksanakan wukuf. Berdasarkan informasi kemungkinan wukuf akan berlangsung bertepatan hari Jumat yang sebagaimana diyakini umat Islam, disebut Haji Akbar.

Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia, telah memberangkatkan sekitar 190 ribu jamaah haji. Ini menegaskan betapa sangat signifikan jumlah jamaah haji Indonesia baik dari segi persentase kehadiran di sana, maupun dibandingkan dengan realitas jumlah penduduk negeri ini. Signifikansi itu, bisa dengan mudah dilihat dari jumlah biaya, termasuk kesibukan dan kerepotan pemerintah sebagai pihak bertanggungjawab pengelolaan haji.

Di luar angka-angka kuantitatif bermuatan ekonomi, wajar dan sah bahkan harus jika kemudian ada yang mengharap keberangkatan para jamaah itu memberikan manfaat besar. Jika mengacu pada logika ekonomi cost atau investasi besar seharusnya menghasilkan keuntungan besar. Ini pikiran paling sederhana.

Tentu saja, terkait konteks haji harapan keuntungan bukan pada bentuk riil ekonomi, seperti meningkatnya investasi. Biarlah itu urusan para duta besar karena agak sulit jika berharap kepada para jamaah haji. Harapan dan keuntungan di sini lebih pada aspek moral dan sosial yang diharapkan memberikan manfaat pada seluruh masyarakat negeri ini.

Harapan itu jelas tidak mengada-ada; bukan harapan tanpa dasar. Jika menyimak ujung perintah pelaksanaan Sebanyak apapun haji sebagaimana tertera dalam yang dimiliki dan QS. 22: 27-28 ada kata-kata tegas “supaya para jamaah haji setinggi apapun menyaksikan berbagai manfaat jabatannya, manusia hanya mem- bagi mereka.” Artinya, mereka bawa dua lembar yang berangkat jika mengikuti pesan surat al hajj itu, para kain jamaah haji, akan membawa sesuatu yang bermanfaat yang bisa dibagikan kepada saudarasaudaranya yang berada di tanah air. Sudah pasti bukan kurma, kacang, kismis, air zamzam, apalagi obat kuat, yang biasanya sering dijajakan oleh pedagang asongan di sana.

Konteksnya, yang barangkali sepadan diharapkan berbanding cost dan kerepotan pengelolaan haji adalah kecerdasan spiritual, SQ. Sesuatu yang sebenarnya melekat pada ajaran Islam serta potensial menjadi unsur dasar fisik dan kejiwaan manusia, yang semoga saja tergali, terungkap serta tercerahkan melalui proses pelaksanaan haji.

Yang paling sederhana dan tidak memerlukan energi pemikiran besar melalui kesadaran dan pemaknaan pakaian ihram, yang hanya dua lembar kain itu, yang dipakai seluruh jamaah haji tanpa membedakan status, kekayaan, keturunan, suku dan lainnya. Bahwa ketika berada di Arafah dengan hanya memakai dua lembar kain itu, manusia disadarkan dan dibangkitkan kecerdasan spiritualnya melalui instrumen dzikrul maut, ingat akan kematian.

Tak ada yang di bawah ketika manusia menghadap Allah selain dua lembar kain itu. Semua atribut dan asesoris ditinggalkan. Sebanyak apapun yang dimiliki dan setinggi apapun jabatannya, manusia hanya membawa dua lembar kain.

Inilah sebenarnya kecerdasan spiritual yang dianggap dipopulerkan Danah Zohar dan Ian Marshall itu. Manusia diingatkan kesadaran tentang moment ketakberdayaan yang sudah pasti akan tiba. Karena itu, ketika masih “berdaya” manfaatkan kesempatan dan apa yang dimiliki demi kemaslahan manusia.

Kesadaran makna dan manfaat bila tumbuh juga akan membangkitkan potensi kecerdasan spiritual lainnya.

Manusia tak akan semena-mena. Ia akan ikhtiar dalam hidup tanpa melabrak rambu-rambu hukum. Semua selalu tertuju menggapai makna dan manfaat sehingga jauh dari merugikan siapapun. =

Berita Utama

2

KORAN MADURA

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III

UJI MATERI UNDANG-UNDANG

UU Pilkada Resmi Didaftarkan di MK JAKARTA-Koalisi masyarakat sipil dari berbagai elemen serta individu-individu resmi mengajukan uji materi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang baru disahkan DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (29/9). Mereka melakukan uji materi terhadap pasal 3 yang mengatur tentang mekanisme bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Uji materi ini ditempuh karena menurut pandangan mereka, DPRD yang diberi wewenang oleh UU tersebut untuk memilih kepala daerah bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi. Sebaliknya, pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat.

Lebih dari itu, pilkada oleh DPRD bertentangan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam sebuah pemilu.

“DPRD bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi sehingga pemilihan kepala daerah melalui DPRD bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat,” ujar salah satu pemohon dari Institute for Criminal Justice Reform, Erasmus Napitupulu, seusai menyerahkan berkas permohonan judicial review, di gedung MK. Erasmus berpendapat, UU Pilkada juga dapat menciptakan ketidakpastian hukum karena, beberapa undang-undang, seperti pasal 10

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan mekanisme pemilihan langsung.

Ketentuan dalam Pasal 3 UU Pilkada juga dianggap bertentangan dengan asas–asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mengingkari prinsip-prinsip pemilihan secara demokratis.

UU ini, lanjut Erasmus, telah menghalangi hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. UU Pilkada juga dianggap akan mengakibatkan tak terpenuhinya prasyarat bahwa pemilihan umum wajib diselenggarakan oleh lembaga yang mandiri.

“Berdasarkan alasan–alasan tersebut, maka para pemohon me-

minta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 3 UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Erasmus.

Selain mereka, ada juga individu-individu yang terdiri dari 10 orang melakukan uji materi terhadap UU yang sama ke MK dan juga didaftarkan pada hari yang sama.

Ke-10 orang itu antara lain adalah Supriyadi Widodo Eddyono, Wiladi Budiharga, Indriaswati D Saptaningrum, Ullin Ni’am Yusron, Anton Aliabbas, dan Antarini Pratiwi.

Mereka meminta MK untuk membatalkan UU Pilkada tersebut.

Selain itu masih ada International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), dan Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial) yang juga melakukan judicial review terhadap UU ini.

Kelompok ini membawa berkas permohonan uji materi UU Pilkada, surat kuasa pemohon, serta daftar bukti dan bukti pemohon, masingmasing 12 rangkap, serta soft copy permohonan pemohon sebanyak satu file. Permohonan tersebut diterima dan ditandatangani oleh perwakilan MK, yakni Agusniwan Etra. =GAM/AJI

ant/ari bowo sucipto

TEATERIKAL TOLAK UU PILKADA. Kecaman terahadap partai-partai yang tergabung di Koalisi Merah Putih mulai muncul di media sosial. Bahkan Senin dini hari 29 September muncul posting foto dokumen tentang kesepakatan partai-partai di Koalisi Merah Putih untuk bagi-bagi kekuasaan. Foto ini diposting oleh @arifz_tempo dan hingga pukul 20.00 telah di retweet oleh 101 pengguna twiter.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

Nasional

KORAN MADURA

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III SELASA 30 SEPTEMBER 2014 No. 0452 | TAHUN III

33

4 TARGET KOALISI PRABOWO

ICW: Salah Satunya Amputasi KPK JAKARTA-Parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) terus melakukan sejumlah manuver politik untuk kembali merebut kekuasaan setelah calon yang diusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa gagal terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mencatat ada 4 (empat) agenda terselubung KMP yang harus diwaspadai.

“Apa yang sudah dilakukan merupakan bentuk kekhawatiran dari fenomena politik. Patut diduga ada empat target besar yang ingin disasar koalisi merah putih,” kata Emerson dalam media briefing dengan judul ‘Demokrasi dibungkam, KPK terancam’ di kantor YLBHI, Senin (29/9).

Menurutnya empat hal tersebut diantaranya menguasai parlemen (melalui UU MD3), menguasai pemerintahan daerah (melalui UU Pilkada), menguasai atau melemahkan KPK dan menguasai pemerintahan (presiden dan wakil presiden diupayakan dipilih oleh DPR/MPR tidak lagi oleh rakyat).

“Bukan tanpa alasan dugaan tersebut terjadi, pertama proses pengesahan UUD MD3 ini ajaib. Ketika orang konsentrasi dengan Pilpres ada upaya percepatan pembahasan oleh DPR. Begitu juga dengan UU Pilkada, DPR ngotot ingin menyelesaikanya sebelum masa jabatannya berakhir,” katanya.

Emerson mengibaratkan, dengan disahkannya UU Pilkada dengan politik desa mengepung kota. Menurut kacamatanya, tujuan disahkan UU Pilkada bukanlah sekedar pemilihan kepala daerah oleh DPRD. “Justru kendali daerah oleh elite pusat.

Di koalisi merah putih sekarang lagi jadi bahasan. Daerah mana yang kira-kira bisa memberikan kontribusi. Jadi partai pendukungnya semua bergerak,” katanya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, upaya pelemahan KPK juga patut diduga bakal menjadi sasaran. Pasalnya, kinerja KPK dinilai menghambat pekerja politik.

“Beberapa kasus korupsi, langsung atau tidak langsung terkait dengan pendanaan parpol. Sebut saja Hambalang, sapi impor dan lainnya. Paling tidak gara-gara KPK upaya pengumpulan dana politik jadi terhambat, disisi lain kasus korupsi diindikasi melibatkan pekerja politik,” imbuhnya.

Menurutnya upaya pelemahan KPK setidaknya bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama proses fit and proper test calon pimpinan KPK dan proses legislasi di DPR. “Revisi UU Tipikor, revisi UU KPK, revisi KUHP dan UU KUHAP adalah regulasi yang sangat memungkinkan pelemahan kewenangan KPK,” jelasnya. =GAM/ABD

ant/rosa panggabean

PEMBUBARAN POKJA TIM TRANSISI. Presiden Terpilih Joko Widodo (kanan) dan Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla memberi keterangan pers usai pembubaran kelompok kerja (pokja) Tim Transisi di Rumah Transisi, Jakarta, Minggu (29/9). Presiden dan wakil presiden terpilih memberi apresiasi tinggi atas kerja keras pokja-pokja Tim Transisi dan akan mendalami hasil kajian Tim Transisi sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan program kerja pemerintahan 2014-2019.

DPR Longgarkan Kuota BBM Bersubsidi JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya memutuskan melonggarkan kuoto bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun depan dari patokan 46 juta kiloliter (Kl). Hal ini berbeda dengan tahuntahun sebelumnya di mana parlemen selalu mengunci volume BBM subsidi di angka tertentu.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Ahmadi Noor Supit mengungkapkan pemerintah meminta kebebasan untuk menambah kuota BBM subsidi apabila terjadi pembengkakan melalui persetujuan Komisi terkait. “Jadi nanti kalau kelebihan kuota, nggak perlu ajukan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) atau mengajukan APBN-P. Jadi sekarang kami beri kewenangan,” kata dia saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/9).

Lebih jauh Ahmadi menjelaskan DPR

terpaksa mengunci kuota BBM subsidi dalam beberapa tahun terakhir supaya pemerintah disiplin untuk menjaga volume BBM subsidi. “Kalau nggak dikunci, kuota pasti berlebihan luar biasa. Sebetulnya di 2014 saat kita kunci, pemerintah berupaya serius. Kalau saja di internal pemerintah nggak ribut, bagus sekali pasti nggak terlampaui,” paparnya.

Kata dia, penambahan kuota BBM subsidi perlu dilakukan karena PT Pertamina (Persero) telah mengumumkan BBM subsidi bakal ludes di akhir Desember 2014. “Itu tidak kosong kalau seandainya ada penataan. Kita sudah temukan penyelundupan dan penyalahgunaan BBM luar biasa, dan ini harus ditata. Jadi kalau dibebaskan (kuota), kita nggak akan menata,” ucap Ahmadi.

DPR, sambungnya, melonggarkan volume BBM subsidi di tahun depan supaya pemerintahan baru dapat lebih leluasa mengakomodir visi dan misi Jokowi-JK. Namun Ahmadi optimistis volume BBM subsidi tahun ini tak akan jebol jika pemerintah sanggup melakukan kenaikan harga BBM subsidi di 2014. “Karena berdasarkan pengalaman, konsumsi akan menurun drastis. Mungkin masyarakat ingin irit pengeluaran, dan penyelundupan pun nggak akan marak karena dispar-

itas harga sudah rendah,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Harry Azhar Aziz mengingatkan Presiden Terpilih Joko Widodo agar tidak menghabiskan APBN 2015 untuk dana sosial. Kalau itu dilakukan, maka pemerintahan baru sulit menikmati pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Harry menyatakan, Jokowi tersandera kampanyenya sendiri yang mengutamakan uang negara hendak digunakan buat Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. “Pak Jokowi kan lebih banyak untuk sosialnya.

Itu akan agak lama untuk pertumbuhan ekonominya,” ujarnya di komplek DPR RI, Jakarta, Senin (29/9).

Sesuai rapat Banggar bersama pemerintah kemarin, anggaran infrastruktur sudah ditingkatkan menjadi Rp 200 triliun.

Harry meminta Jokowi fokus mewujudkan program pembangunan seperti tol laut.

Dana infrastruktur yang sudah disediakan di RAPBN itupun tidak bisa maksimal mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini sebabnya, kata Harry, DPR dan pemerintah sepakat memasukkan asumsi bahwa Jokowi harus menaikkan harga BBM. “Harus ada anggaran rutin. Katanya mau naikkan harga BBM. Atau menaikkan pajak, atau menaikkan defisit, atau pemotongan anggaran defisit, itu saja,” katanya. =GAM

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III

ant/joko sulistyo

KAPAL PERUSAK RINGAN. KRI John Lie (JOL-358) dan KRI Usman Harun (USH-359) yang baru tiba melaksanakan latihan formasi di Perairan Karimunjawa, Jateng, Minggu (28/9). Kedua KRI jenis perusak ringan (Multi Role Light Fregate/MRLF) yang berbobot 1941 ton buatan BAE System Maritime Naval Ships Inggris yang baru dibeli TNI AL untuk bertugas di Satuan Kapal Eskorta (Satkor-Armada RI Wilayah Timur).

DPR Menyepakati APBN 2015 JAKARTA- Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 untuk disepakati menjadi Undang-Undang di Jakarta, Senin. Dalam rapat tersebut, Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit diberikan kesempatan untuk membacakan hasil rapat panita kerja dan proses pembahasan RAPBN 2015 dengan para wakil pemerintah di Badan Anggaran.

Setelah itu, Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman dalam memimpin Rapat Paripurna, menanyakan kepada para peserta rapat apakah RUU APBN 2015 yang pembahasannya selama sebulan itu, dapat disepakati sebagai UU. “Terimakasih,” ujar Sohibul sambil mengetok palu memberikan pengesahan, setelah para peserta rapat memberikan kata setuju.

Menteri Keuangan Chatib Basri dalam menyampaikan pandangan pemerintah mengatakan penyusunan RAPBN 2015 ini telah memberikan kemudahan bagi pemerintahan baru karena memberikan ruang fiskal memadai serta anggaran yang bersifat “baseline”.

“Kami menyakini bahwa beberapa substansi dalam APBN 2015 seperti anggaran bersifat baseline, tingkat defisit yang lebih rendah dan mempersiapkan antisipasi fiskal untuk kebijakan baru dengan memberikan ruang fiskal yang cukup, dapat memfasilitasi proses transisi dengan lebih baik,” katanya.

Menkeu kemudian membacakan asumsi makro APBN 2015, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,8 persen, inflasi 4,4 persen, nilai tukar Rp11.900 per dolar AS dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan 6,0 persen.

Selain itu, asumsi ekonomi makro lainnya yang telah disepakati adalah harga ICP minyak 105 dolar AS per barel, lifting minyak 900 ribu barel per hari serta lifting gas 1.248 ribu barel per hari setara minyak.

“Asumsi dasar ekonomi tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan terkini dan prospek perekonomian

serta berbagai tantangan di tahun 2014 dan 2015,” kata Menkeu.

Dari asumsi tersebut, pendapatan negara disepakati sebesar Rp1.793,6 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.039,5 triliun, dengan defisit anggaran mencapai Rp245,9 triliun atau 2,21 persen terhadap PDB. Target defisit anggaran tahun 2015 tersebut berarti mengalami penurunan sebanyak Rp11,7 triliun dari yang diusulkan dari draf awal RUU APBN 2015 sebesar Rp257,6 triliun atau setara 2,32 persen terhadap PDB. “Penurunan defisit anggaran memberikan sinyal positif bagi masyarakat, para pemangku kepentingan dan pelaku usaha, baik didalam maupun luar negeri untuk penetapan APBN 2015 yang lebih ‘sustainable’,” kata Menkeu.

Melalui penetapan defisit anggaran tersebut maka pemerintah dapat mengurangi rencana penambahan utang yang signifikan, karena dapat membantu mengantisipasi kebijakan tingkat bunga di perekonomian global tahun 2015.

Dari pendapatan negara, sebagian besar berasal dari pendapatan dalam negeri Rp1.790,3 triliun, antara lain penerimaan perpajakan Rp1.380 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp410,3 triliun serta hibah Rp3,3 triliun.

Sementara, belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.392,4 triliun, yaitu belanja Kementerian Lembaga Rp647,3 triliun serta belanja non Kementerian Lembaga Rp745,1 triliun, dan dana transfer ke daerah serta dana desa Rp647 triliun.

Untuk program belanja pengendalian subsidi sebesar Rp414,6 triliun, terdiri dari subsidi energi Rp344,7 triliun yaitu untuk subsidi BBM sebesar Rp276,1 triliun serta listrik Rp68,68 triliun, dan subsidi non energi Rp69,9 triliun.

Terkait kuota BBM bersubsidi untuk tahun 2015, telah disepakati volume sebesar 46 juta kiloliter, turun dari usulan sebelumnya sebanyak 48 juta kiloliter, serta biaya cost recovery ditetapkan mencapai 16 miliar dolar AS. Beberapa kebijakan penting dalam belanja negara tahun 2015 adalah efisiensi anggaran subsidi energi didukung kebijakan alokasi subsidi tepat sasaran, mengurangi bertahap konsumsi BBM bersubsidi serta mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan.

Kemudian, mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan, antara lain melalui dukungan pembangunan konektivitas nasional, percepatan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan daya saing ketenagakerjaan.

Selain itu, belanja negara dimanfaatkan untuk meningkatkan dan memperluas akses pendidikan yang berkualitas, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan SJSN, termasuk peningkatan kualitas dan efisiensi belanja.

Terakhir, pengalokasian dana desa tahun 2015 dapat menjadi stimulus dalam mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara efisien dan efekrif, serta sejalan dengan prinsip prinsip “good governance”.=GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi

KORAN MADURA

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III No. 0452 | TAHUN III

55

BUMN

Tiga Federasi Bentuk Konfederasi SP BUMN JAKARTA- Tiga federasi SP BUMN membentuk konfederasi SP BUMN untuk memperkuat gerakan pekerja BUMN agar perusahaan milik negara itu dapat meningkatkan kontribusinya kepada negara dan rakyat serta meningkatkan kesejahteraan karyawannya.

“Hari ini ada tiga federasi SP BUMN yang melakukan kongres Konfederasi SP BUMN, 29-30 September 2014. Kami akan membahas AD/ART dan pemilihan pengurus Konfederasi SP BUMN,” kata Ahmad Irfan Nasution, ketua umum FSP Sinergi BUMN sekaligus ketua panitia di Jakarta, Senin.

Tiga federasi SP BUMN yang sepakat membentuk Konfederasi SP BUMN adalah Federasi Serikat Pekerja (FSP) Sinergi BUMN, Federasi Pupuk Indonesia, dan Federasi SP Pelabuhan dan Pengerukan Indonesia. Dari tiga federasi tersebut memiliki jaringan atau membawahi 44 SP BUMN. Satu federasi SP Perkebunan juga akan bergabung dengan KSP BUMN ini. Sementara menurut data Kemeneg BUMN, jumlah BUMN di Indonesia ada sebanyak 141 BUMN. Ini merupakan suatu tonggak sejarah bagi gerakan buruh/pekerja BUMN karena ini baru pertama kali didirikan Konfederasi SP BUMN. “Ini merupakan yang pertama kali SP dan Federasi BUMN mempunyai kesadaran dan semangat perjuangan untuk mendirikan Konfederasi SP BUMN,” kata Ahmad Irfa, Ketum SP Sinergi BUMN, Pengelolaan BUMN oleh pemerintah melalui Biro TU BUMN saat era Presiden Soeharto dan Kementerian BUMN telah gagal. Hal itu bisa dilhat dari aset 141 BUMN mencapai sekitar 4.500 triliun tapi target laba BUMN tahun 2013 hanya Rp43,7 triliun.

“Ini sangat kecil sekali,” kata Irfan.

Selain itu, peran BUMN dalam perekonomian nasional makin menurun. Tidak sedikit BUMN yang merugi, bahkan bangkrut dan karyawan di PHK. “Kalo di perusahaan swasta, perusahaan bangkrut maka pemiliknya ikut miskin, tapi jika BUMN bangkrut, menteri BUMN dan Direksi tidak ikut miskin, hanya semua karyawan yang menderita terkena PHK massal,” kata Irfan.

Sementara itu, ketua Federasi SP BUMN lainnya juga sepakat membentuk konfederasi SP BUMN karena banyak masalah dalam pengelolaan BUMN yang dilakukan pemerintah melalui Kemeneg BUMN mulai dari kurangnya profesional dan kapasitas direksi dan dewan komisaris yang diangkat, proses akuisisi antar BUMN yang tidak jelas, pembentukan holding BUMN yang tidak jelas, rasionalisasi karyawan BUMN yang membuat karyawan menderita.

“Kami dari federasi SP Pupuk Indonesia menyesalkan mengapa pasokan gas untuk pabrik-pabrik pupuk berkurang dimana sumber daya alam gas Indonesia melimpah. Kita punya BUMN Migas. Kita punya sumber daya Migas yang besar, tapi mengapa pasokan gas untuk produksi pupuk terhambat.

Padahal produksi pupuk erat kaitannya dengan ketahanan pangan nasional,” kata Soejono, ketua Presedium Federasi Pupuk Indonesia.=ANT/ADI

ant/novrian arbi

PENJUALAN SAPI LOKAL. Seorang pekerja memberi makan sejumlah yang dijual untuk kurban di Jalan Turangga Bandung, Jawa Barat, Senin (29/9). Sapi lokal yang berasal dari Boyolali Jawa Tengah tersebut mengalami peningkatan penjualan hingga 15 persen menjelang lebaran Idul Adha karena lebih diminati masyarakat yang harganya yang lebih terjangkau dengan kisaran harga 8 juta sampai Rp 21 juta.

Penghapusan Premium di Tol Disoal KPPU Minta BPH Migas Batalkan Kebijakan JAKARTA-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan melayangkan surat kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait kebijakan penghapusan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di jalan tol.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Pencegahan KPPU, Taufik Ahmad mengatakan langkah pemanggilan tersebut sebagai kelanjutan dari aduan dari pihak yang merasa dirugikan akan adanya kebijakan penghapusan tersebut serta hasil pertemuan dengan PT Pertamina (Persero) sebelumnya.

“Jadi kami sudah melakukan perte-

muan dengan pihak yang mengadu dan Pertamina sebagai pihak yang menjalankan kebijakan ini di lapangan. Pihak yang mengadu ini tidak bisa kami sebutkan karena dalam UndangUndang KPPU tidak boleh menyebutkan,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung KPPU, Jakarta Pusat, Senin (29/9).

Seperti diketahui, sejak 6 Agustus 2014, seluruh SPBU yang berlokasi di jalan tol tidak akan menjual premium bersubsidi, namun hanya menjual Pertamaz series. Sampai saat ini jumlah SPBU di jalan tol mencapai 29 unit.

Dari jumlah tersebut, 27 unit SPBU ada di wilayah Marketing Operation Regional III (Jawa bagian Barat) dan 2 unit SPBU ada di wilayah Merketing Operation Regional V (Jawa Timur).

Dalam surat tersebut, lanjut Taufik, pihak KPPU menyarankan agar BPH Migas selaku regulator untuk mencabut kebijakan penghapusan premium pada SPBU yang berada di sepanjang jalan tol.

Pasalnya, penghapusan tersebut dinilai tidak berpengaruh besar terhadap penghematan konsumsi BBM.

Selain itu, para pengendara mobil mengisi bensin lebih banyak sebelum memasuki jalan tol sehingga hal ini dianggap tidak memberikan pengaruh yang signifikan. “Kalau kebijakan ini tidak mencapai tujuan, kami akan menyarankan agar BPH Migas mencabut surat himbauan tersebut (surat himbauan kepada SPBU jalan tol untuk tidak menjual premium),” katanya.

Selain itu, sejak awal KPPU juga telah menilai bahwa penghapusan BBM hanya akan membuat jurang diskriminasi antara pengelola SPBU di luar dan di dalam jalan tol. Ini dikhawatirkan menimbulkan masalah yang lebih besar nantinya. “Sejak awal kami sudah melihat kebijakan itu diskriminatif, karena ada pelaku usaha yang tidak bisa menjual dan ada yang bisa.

Itu sudah kami kaji di lapangan,” lanjutnya.

Surat ini, rencananya akan dikirimkan oleh KPPU kepada BPH Migas dalam minggu ini. “Jika tidak ada tanggapan dari BPH Migas, KPPU akan memanggil untuk melakukan pertemuan,” pungkasnya. =GAM/ABD

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III

ant/aloysius jarot nugroho

WISATA MONUMEN PALAGAN AMBARAWA. Wisatawan berkunjung dan melihat Kereta api lokomotif tahun 1902 buatan Jerman di Monumen Palagan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jateng, Minggu (28/9). Monumen yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1974 merupakan monumen sebagai simbol untuk mengenang sejarah pertempuran Palagan Ambarawa tanggal 12 Desember - 15 Desember 1945 dengan menyimpan berbagai koleksi berbagai senjata, seragam, truk, tank, kereta api dan meriam ketika digunakan waktu pertempuran.

SUKU BUNGA KREDIT

Bunga Kredit UMKM Selangit JAKARTA- Komisi Pengawas Persaingan Usaha meminta Otoritas Jasa Keuangan menindaklanjuti temuan mengenai sikap beberapa bank yang menaikkan bunga kredit Unit Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai imbal dari kenaikan biaya dana akibat tingginya bunga deposito.

“Dari temuan kami, naiknya tinggi sekali, bahkan di Jambi ada yang mencapai 40,19 persen,” kata Direktur Kajian Kebijakan dan Advokasi KPPU Taufik Ahmad di Jakarta, Senin.

Beberapa bank umum yang menaikkan suku bunga depositonya, katanya, “menambal” biaya dananya dengan menaikkan suku bunga UMKM sehingga menyengsarakan kreditur.

Menurut Taufik, dari temuan KPPU terakhir, suku bunga kredit UMKM yang tinggi berada di wilayah Jambi sebesar 40,19 persen, di Maluku sebesar 40,13 persen, dan Sulawesi Tenggara 37,77 persen.

“Selain bank umum yang jaringannya sampai pelosok, ada juga bank BPD (Bank Pembangunan Daerah) yang mematok kredit itu,” ujar dia.

KPPU meminta OJK mengeluarkan peraturan yang dapat membuat perbankan tidak seenaknya menaikkan suku bunga deposito dan suku bunga kredit untuk UMKM.=ANT/INDRA

Waspadai Ekonomi Setahun ke Depan JAKARTA-Perekonomian Indonesia untuk satu tahun ke depan diprediksi masih akan mengalami sejumlah tantangan terutama yang bersumber dari faktor eksternal. Karena itu, kesiapsiagaan para pengambil kebijakan baik dari sisi moneter, fiskal maupun sektor riil akan sangat menentukan fundamental ekonomi Indonesia dalam jangka pendek.

Demikian disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI), Firmanzah, menanggapi melemahnya nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp 12.000 lebih, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia sudah mencapai angka 5.000.

“Itu sesuai dengan prediksi kita sebelumnya bahwa rupiah masih akan mengalami tekanan akibat dari kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) yang akan mengakhiri (tapering-off) pemberian stimulus moneter non-konvensional (quantitative easing-QE III),” kata Firmanzah di Jakarta, Senin (29/9).

Dia menegaskan, penurunan IHSG menunjukkan bahwa kebijakan Bank Sentral AS itu juga mendorong terjadinya pelarian modal (capital outflow) di negeri melalui konsolidasi di pasar modal, meskipun sejumlah pihak menganggap tidak ada kaitan.

Firmanzah mengingatkan, selain pengakhiran pemberian stimulus moneter non-konvensional, indikator di bidang ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi di AS saat ini sudah membaik, sehingga ada kemungkinan Bank Sentral negara tersebut akan menaikkan suku bunga acua (The Fed rate).

Jika ini dilakukan, maka bisa dipastikan bank-bank sentral negara-negara lain, termasuk Indonesia, juga akan menaikkan sukubunga acuan untuk mencegah derasnya aliran modal keluar (capital outflow).

“Kalau BI ikut menaikkan suku bunga acuan, maka dapat dipastikan pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi seperti asumsi makro dalam APBN 2015 yang disepakati sebesar 5.8 persen,” paparnya.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan itu memaparkan, kenaikan sukubunga akan berdampak pada perekonomian, investasi, penciptaan lapangan kerja serta sector riil

secara keseluruhan.

Meningkatnya sukubunga acuan, lanjutnya, akan membuat masyarakat melakukan penundaan konsumsi dan cenderung menempatkan dananya di sektor perbankan. Sementara dari sisi perbankan, terdapat pilihan kebijakan di antaranya adalah mengurangi Net Interest Margin (NIM) atau menyesuiakan sukubunga pinjaman, yang beresiko meningkatnya kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL).

Selain tekanan dari AS, Firmanzah mengingatkan, bahwa perekonomian nasional juga akan dihadapkan pada sejumlah factor eksternal seperti perlambatan ekonomi besar dunia seperti yang terjadi di Tiongkok dan Eropa. Sementara itu, trend pelemahan harga komoditas dunia serta instabilitas politik dan keamanan sejumlah kawasan juga akan mengganggu pemulihan ekonomi dunia.

“Meskipun ekonomi Indonesia tidak terlalu bergantung pada aktivitas ekspor sebesar perekonomian sejumlah negara di ASEAN seperti singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam, namun tetap saja sejumlah faktor itu akan berdampak pada laju pertumbuhan volume dan nilai ekspor nasional,” tuturnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

U Pilkada yang baru disahkan oleh DPR terus mendapat perlawanan rakyat.

Masyarakat secara individu maupun organisasi mengajukan gugatan atas UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (Senin, 29/9). Yang mengajukan secara personal adalah Supriyadi Widodo Eddyono, Wiladi Budiharga, Indriaswati D Saptaningrum, Ullin Ni’am Yusron, Anton Aliabbas, dan Antarini Pratiwi. Mereka meminta MK untuk membatalkan UU Pilkada tersebut.

Sedangkan organisasi yang mengajukan gugatan ke MK di antaranya International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), dan Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial). Mereka melakukan judicial review terhadap UU ini.

UU Pilkada, yaitu pasal 3 digugat karena mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Pasal tersebut, menurut penggugat, bertentangan dengan asas–asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mengingkari prinsip-prinsip pemilihan secara demokratis Selain itu, UU Pilkada juga dianggap telah menghalangi hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. UU Pilkada juga dapat mengakibatkan prasyarat bahwa pemilihan umum wajib diselenggarakan oleh lembaga yang mandiri tak terpenuhi. Sehingga dengan alasan itu, pemohon (penggugat) meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 3 UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945.

Permohonan tersebut membuktikan pemilihan kepala daerah langsung oleh DPRD mendapat penolakan keras oleh mayoritas rakyat.

Membuktikan bahwa keputusan yang dilakukan oleh DPR dengan merampas pilkada langsung oleh rakyat dari tangan rakyat bukanlah wujud aspirasi rakyat, melainkan hanya aspirasi pribadi mayoritas DPR di Senayan. Ini juga membuktikan DPR telah berbuat diluar aspirasi rakyat, sehingga UU Pilkada layak dievaluasi oleh MK.(*)

Opini

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III

77

Wukuf Bukan Sekadar Titik Perhentian

Salam Songkem

UU Pilkada

KORAN MADURA

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 No. 0452 | TAHUN III

Ibadah haji yang memerlukan biaya puluhan juta ternyata puncak syaratnya terletak pada wukuf.

Sebagian besar ulama berijtihad bahwa syarat wajib haji yang lain boleh “diwakilkan atau diganti” tapi tidak dengan wukuf.

Demikian pentingnya wukuf sehingga Nabi mengatakan bahwa haji itu Arafah. Haji itu ya harus wukuf di Arafah sehingga bila pada waktu yang ditentukan tidak berada di tanah Arafah maka yang bersangkutan tidak bisa dikatakan sudah berhaji meski sudah mengerjakan syarat rukun haji lainnya.

B

ila berangkat dari kamus bahasa arab karangan Ahmad Warson Munawwir, wukuf berasal dari kata waqafa-yaqifu-wuqufan yang artinya berhenti. Aplikasi praktis dari makna berhenti ini pada pelaksanaan ibadah haji berwujud pada keharusan untuk berada di Arafah di sepanjang waktu tertentu meskipun dalam kondisi sakit yang sangat parah.

Keharusan untuk berada di Arafah ini pada akhirnya mengkerucut pada arti wukuf secara fisik, yakni sekadar berdiam diri pada waktu dan tempat tertentu tanpa harus melakukan kegiatan tambahan. Jadi, pada tataran praktiknya, wukuf ini sebenarnya sangat mudah karena apa susahnya kalau hanya sekadar diam tanpa harus membaca atau melakukan apapun. Tapi anehnya, justru ibadah yang begitu sederhana inilah yang menjadi

kunci penting dari ibadah haji.

Dari Syariat ke Hakikat Dalam terminologi syariah, wukuf dipersyarati oleh dua hal wajib, yakni tempat dan waktu khusus. Wukuf itu harus dilaksanakan di Arafah pada tanggal sembilan dzulhijjah sejak tergelincir hingga tengggelam matahari. Jadi, pada waktu dan tempat yang telah ditentukan tersebut, seluruh jamaah haji, baik dalam keadaan sehat maupun sakit parah, harus menghentikan seluruh aktivitasnya dan tinggal di Arafah beberapa saat.

Jika ibadah wukuf di Arafah pada tanggal 9 dzulhijjah ditarik dalam konteks historis, maka ia tidak bisa dilepaskan dari peristiwa perjalanan spiritual Nabi Ibrahim. Seperti diketahui, sejak malam tanggal 8 hingga 10 dzulhijjah, Nabi Ibrahim mendapat mimpi untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail. Tahapan proses Nabi Ibrahim menafsirkan mimpinya selama tiga malam berturut-turut hingga melahirkan keputusan yang luar biasa, di kalangan umat muslim lebih dikenal dengan istilah yaumu tarwiyah, yaumu ‘Arafah dan yaumu nahr.

Bila makna wukuf yang sudah jamak berlaku di masyarakat diseret ke ruang kesadaran bertuhan, maka rasanya tidak cukup lagi bila arti wukuf sekadar dipahami sebagai berhenti dalam bentuk aktivitas fisik semata. Memang dalam tataran syariat ibadah haji, wukuf hanyalah ibadah yang mengharuskan seseorang untuk mendiamkan tubuhnya di tempat khusus bernama Arafah. Tapi, jika penghayatan atas makna wukuf ditelisik pada dimensi hakikatnya dengan bersandar pada konteks kesejarahan, barang kali makna berhenti secara fisik hanyalah berfungsi sebagai “petunjuk teknis” untuk kembali pada makna berhenti dalam arti yang lebih hakiki. Bukan sekedar berhenti dalam arti badaniah saja.

Maksudnya, kalau wukuf itu

artinya berhenti, maka apa gerangan yang bernama berhenti?

Apa yang harus dihentikan; tubuh, hati, pikiran atau apa?

Apa pentingnya berhenti dalam kehidupan manusia? Harus berhenti dari apa? Dalam konteks ibadah haji, kenapa berhenti jauh lebih penting dari bergerak? Kenapa rukun wajib haji yang menuntut adanya aktivitas gerakan fisik seperti tawaf atau sa’i dan sebagainya malah tidak menjadi puncak rukunnya?

Maka, dengan segala kerendahan hati barangkali ada baiknya bila para jamaah haji yang sedang wukuf tidak hanya merasa puas pada sebatas pemahaman dan pengamalan secara syari’at an sich. Karena berhenti disini lebih pada semacam aktifitas batin untuk melahirkan pengetahuan diri yang bersifat kesadaran transendental. Bukankah yaumu ‘arafah itu berarti hari tahu. Maka, jamaah haji yang wukuf pada tanggal sembilan dzulhijjah pada dasarnya bertujuan untuk membuat tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Jadi, wukuf itu sebenarnya metode dan tahu diri adalah produknya.

Pengetahuan atas hakikat kemanusiaan ini menjadi penting karena rentang jarak dari kelahiran hingga kematian memungkinkan manusia menjalani garis kehidupannya melenceng jauh dari konsep awal penciptaan. Padahal, warna bola matanya beserta seluruh ciri-ciri fisiknya, tidak bisa dilepaskan dari niat, konsep, tujuan dan gagasan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan pasti punya mau untuk apa setiap menciptakan manu-

sia hidup? Maka idealnya, manusia hidup dan menjalani kehidupannya harus seperti yang diinginkan Tuhan.

Nah, wukuf dalam rentetan ritual ibadah haji menyediakan moment istimewa bagi para jamaah untuk berhenti sejenak guna menyempatkan diri memikirkan siapa dirinya yang sebenarnya? Bukankah yang punya “mau” menciptakannya ke dunia ini adalah Tuhan bukan dirinya? Maka sangat masuk akal jika kemudian manusia tidak pernah berhenti mencari di kedalaman batin dan keheningan jiwa guna menerka-nerka apa mauNya Tuhan menciptakannya?

Dengan demikian, maka arti berhenti dari kata wukuf sebenarnya bersifat dinamis. Ia harus berhenti disaat bergerak dan terus bergerak dikala berhenti. Pelaku wukuf harus terus bergerak dari syariat ke tarikat untuk menuju hakikat dan berhenti di puncak makrifat. Maka benar bila wukuf itu bukan sekedar titik perhentian tapi ia adalah titik gerakan.=

Maka rasanya tidak cukup lagi bila arti wukuf sekadar dipahami sebagai berhenti dalam bentuk aktivitas fisik semata”

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 No. 0452 | TAHUN III

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III

8

DEMONSTRASI

DPRD Dukung Massa Tolak Pilkada Tak Langsung MALANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Jawa Timur, memberikan dukungan kepada massa yang berunjuk rasa di gedung DPRD setempat untuk menolak pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau lewat DPRD. Puluhan pengunjuk rasa yang sebelumnya hanya berorasi di luar pagar gedung DPRD itu akhirnya bisa masuk ke halaman gedung setelah mendapatkan izin dari kepolisian, bahkan sejumlah anggota dewan sudah menunggu mereka di lobi gedung DPRD. Secara bergantian, perwakilan dari pengunjuk rasa langsung berorasi dihadapan anggota dewan yang dilanjutkan oleh beberapa anggota dewan. "Tuntutan pengunjuk rasa yang didominasi mahasiswa itu sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia, sehingga kami mendukung aksi ini," kata Ketua DPRD Kota Malang sementara Priyatmoko Oetomo disela-sela aksi massa tersebut.

Politisi dari PDI Perjuangan itu menegaskan rakyat berhak memilih

ant/ari bowo sucipto

TEATERIKAL TOLAK UU PILKADA. Sejumlah pengunjukrasa gabungan PMII, HMI, dan BEM melakukan aksi teaterikal di depan gedung DPRD, Malang, Jawa Timur, Senin (29/9). Mereka menolak disahkannya UU Pilkada tak langsung yang dinilai hanya bentuk keegoisan partai politik yang akhirnya membunuh demokrasi dan mengesampingkan peranserta masyarakat dalam Pilkada.

pemimpinnya tanpa diwakilkan pada anggota dewan karena ini hak politik warga dan tidak bisa diganggu gugat. Karena sudah sepaham, parawakil rakyat itu mengajak mahasiswa merumuskan tuntutan dan kehendak rakyat tersebut yang akan dikirimkan ke pusat.

Sementara itu pengamat

politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Asep Nurjaman mengatakan jika pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan tidak langsung dan melalui DPRD, pasti akan terjadi "kongkalikong" politik karena kepentingan fraksi yang merupakan kepanjangan partai politik (parpol) akan lebih

dominan dan lebih mendahukan kepentingan konstituen ketimbang rakyat yang lebih luas.

"Implikasi dari pilkada tidak langsung ini memang sangat luas, namun yang paling terlihat adalah dominannya legislatif daripada eksekutif sebagai pimpinan daerah, sehingga kepala daerah akan

DPRD Tantang PMII Gelar "People Power" TULUNGAGUNG - Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Jawa Timur, Adib Makarim menantang belasan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) setempat untuk membangun gerakan "people power" menentang pemberlakuan Undang-undang pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, melalui lembaga DPRD. "Silahkan teman-teman PMII melakukan konsolidasi dengan elemen pergerakan lain, ormas, LSM, maupun masyarakat yang memiliki visi sama soal perlunya mempertahankan pilkada langsung demi menjaga kedaulatan rakyat," cetus Adib saat melakukan audiensi dengan para aktivis PMII di gedung DPRD Tulungagung, Senin (29/9).

Ia secara khusus mengkritisi pola gerakan jaringan aktivis PMII Cabang Tulungagung dalam melawan pengesahan UU Pilkada yang barusan ditetapkan DPR RI, Jumat (25/9).

Menurutnya, aksi yang dilakukan para mahasiswa masih belum terkoordinasi secara rapi, baik secara horizontal dengan jaringan pergerakan maupun kelompok

masyarakat sekitar, maupun di jalur vertikal organisasi PMII. "Kalau cuma PMII (demo), itu terlalu kecil dan tidak akan memberi dampak signifikan. Kalian harus melakukan gerakan perlawanan secara masif bersama elemen-elemen lain.

Filosofinya seperti bola salju, terus menggelinding dan semakin membesar untuk melakukan gerakan 'people power'," ujarnya.

Ketua sementara DPRD Tulungagung, Supriyono menyatakan apresiasi yang sama. Politisi PDIP ini bahkan menyatakan komitmennya untuk mendukung gerakan para mahasiswa dan membantu menyampaikan aspirasi tersebut ke instansi berwenang yang lebih tinggi, DPR RI.

Namun ia menegaskan, komitmennya tersebut tidak serta-merta mewakili sikap keseluruhan anggota DPRD, melainkan pribadinya sebagai anggota dewan.

"Kalau mengharap semua setuju dengan tuntutan mahasiswa (untuk membatalkan penetapan UU pilkada melalui DPRD), itu jelas tidak mungkin. Lembaga DPRD itu memiliki banyak perwakilan dari partai politik dan mereka tentu punya sikap dan cara pandang yang berbeda, sehingga sulit mengharap semua setuju," ujarnya.

Dalam kesempatan audiensi tersebut, tercatat hanya ada enam anggota dewan yang muncul di ruang dengar pendapat dan menemui para mahasiswa.

kesulitan menjalankan program kerjanya secara maksimal sesuai kebutuhan masyarakat. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan emmunculkan para penguasa di balik layar yang punya kepentingan dengan kebijakan daerah," tegas dosen FISIP UMM tersebut. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

Selain Adib dan Supriyono selaku unsur pimpinan DPRD, ada empat anggota dewan yang muncul dan duduk di kursi depan ruang sidang, masing-masing dari Fraksi PDIP, PKB, PAN dan Fraksi Gabungan.

"Sebagian besar anggota dewan lain, khususnya masing-masing pimpinan fraksi tidak bisa hadir menemui para mahasiswa karena acara ini mendadak dan tanpa pemberitahuan sama sekali. Kalau mau ketemua semua, mari kita jadwal lain hari," ucap Supriyono.

Namun, tantangan dan penjelasan keduanya tak membuat para mahasiwa puas. Dalam kesempatan audiensi maupun wawancara dengan sejumlah wartawan, koordinator aksi PMII Tulungagung, Sistupani mengecam sikap para anggota dewan baru yang banyak membolos saat jam kerja. "Buktinya saat kami datang mereka kebanyakan tidak ada di tempat. Alasannya macam-macam tapi tidak jelas.

Bagaimana nanti diberi amanah memilih kepala daerah," kritik Sistupani disambut yel-yel aktivis PMII lain. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III

9

Warga Protes Penambangan Galian C MAGETAN - Warga Desa Sobontoro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, mendatangi kantor desa setempat guna memprotes aktivitas penambangan galian C yang meresahkan dan merusak jalan desa.

"Kami meminta aktivitas penambangan dihentikan. Karena sangat mengganggu warga," ujar salah satu warga Desa Sobontoro, Paimin, saat menggelar aksi di kantor desa setempat.

Menurut dia, truk-truk yang mengangkut hasil tambang galian C berupa pasir telah merusak jalan desa mereka, karena jalan desa yang dilalui tidak mampu menahan beban.

"Tidak hanya merusak jalan, aktivitas penambangan galian C juga dinilai merusak lingkungan.

Karena itu, kami meminta kepada perangkat desa untuk menghentikan penambangan hingga jalan desa diperbaiki," kata Paimin.

Sebelum menggelar aksi, warga sudah memprotes ke pihak pengusaha untuk menghentikan aktivitas penambangan, namun hal tersebut tidak dihiraukan.

Selain meminta kegiatan penambangan dihentikan, warga juga menuntut pihak pengusaha galian C untuk memperbaiki jalan desa yang rusak.

Jika tuntutan warga tidak diperhatikan, warga mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar lagi. Tidak hanya itu, warga juga akan membawa kasus tersebut ke pihak berwenang.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Magetan, Suratman, menanggapi hal tersebut menyatakan dukungannya agar

aktivitas penambangan galian C dihentikan.

"Galian C memang harus dihentikan, karena dapat merusak lingkungan. Selama ini belum ada sikap tegas dari Pemkab Magetan. Penutupan yang dilakukan masih sementara, setelah itu para pengusaha beraktivitas lagi tanpa ada sanksi tegas," ujar Suratman.

Ia menuturkan selama ini telah banyak protes warga tentang aktivitas penambangan galian C, di antaranya yang dilakukan warga di Kecamatan Parang dan Bendo.

Dari hasil identifikasi DPRD Magetan, semua proyek galian C di wilayah setempat adalah ilegal karena tidak memiliki izin. Apalagi sesuai dengan surat edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), proyek galian C jelas dilarang karena merusak lingkungan. Kabupaten Magetan menjadi salah satu daerah yang mendapat surat peringatan dari kementerian tersebut.

Warga berharap segera ada tindakan tegas dari pemerintah daerah setempat, sehingga proyek penambangan galian C tidak semakin marak di wilayah Kabupaten Magetan, sebab jika terus-terusan dibiarkan, maka penambangan galian C dapat merusak lingkungan dan menyebabkan bencana alam. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

ant/arief priyono

PERBAIKI LISTRIK. Petugas saat melakukan perbaikan dan mengganti trafo listrik yang rusak beberapa waktu lalu.

PER OKTOBER 2014

PLN Turunkan Tarif Listrik SURABAYA - PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) menurunkan tarif tenaga listrik (TTL) per awal Oktober 2014 karena dipengaruhi kondisi perekonomian global pada saat ini.

"Ada sejumlah faktor yang menjadi indikator penurunan TTL ini di antaranya harga minyak dunia, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS)," kata Deputi Manajemen, Komunikasi, dan Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Pinto Raharjo, ditemui di kantornya, di Surabaya, Senin (29/9).

Menurut dia, dasar diberlakukannya penurunan TTL pada awal Oktober 2014 di antaranya Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014.

"Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2014 tentang TTL yang disediakan oleh PT PLN (Persero) pasal 5," ujarnya.

Kemudian, jelas dia, ikut dilatarbelakangi oleh Peraturan Direksi Nomor 0154.K/DIR/2014 tentang Tata Cara Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Tarif Adjustment) yang disediakan PT PLN (Persero).

"Dasar lainnya, Edaran Direksi No. 006. E/DIR/2014 tentang Besaran Koefisien K Tahun 2014," katanya.

Mengenai sasaran penurunan tarif listrik, tambah dia, antara lain masyarakat yang selama ini menjadi pelanggan golongan R3, B2, P1, dan B3. Untuk pelanggan

R3 adalah pengguna listrik dari kalangan rumah tangga dengan beban lebih dari 6.600 VA. "Lalu, pelanggan B2 dengan daya antara 6.600 VA hingga 200 kVA, pelanggan B3 dengan daya di atas 200 kVA, dan P1 dengan beban antara 6.600 VA hingga kVA," katanya.

Sementara, lanjut dia, besaran penurunan tarif yang akan diberlakukan per Oktober mendatang untuk pelanggan golongan R3, B2, dan P1 menjadi sebesar Rp 1.515,82 per kWH. Ketentuan itu turun dibandingkan tarif bulan September 2014 mencapai Rp 1.531,86 per kWH. "Bahkan, tarif pelanggan B3 per Oktober 2014 menjadi Rp 1.143,59 per kWH dibandingkan penerapan selama September ini sebesar Rp 1.155,69 per kWH," katanya. = ANT/BIQWANTO/DIK

APPBI

Jatim Masih Membutuhkan Banyak Mal SURABAYA - Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur, Riza Wibowo menilai Jatim masih membutuhkan banyak mal karena besarnya minat masyarakat mengunjungi sejumlah pusat perbelanjaan di wilayah ini.

"Kondisi itu terlihat dari tingkat keterisian kunjungan mal (okupansi) sudah melebihi 80 persen," kata Riza, di Surabaya, Senin (29/9).

Ia menjelaskan, rata-rata peningkatan keterisian tenant mal di Jatim berkisar antara 10 hingga 15 persen. Hal itu menunjukan adanya pertumbuhan pengusahapengusaha baru, baik bisnis makanan maupun produk pakaian, elektronik dan barang-barang lain.

"Kini memang sudah banyak perubahan komposisi tenant di mal. Bahkan, rata-rata mal 40 persen diisi oleh tenant kuliner

dan 60 persen adalah produk," ujarnya.

Di sisi lain, jelas dia, jika disesuaikan segmen seperti Surabaya Town Square justru memiliki komposisi berbeda. Keterisian tenant dari bisnis kuliner dan hiburan mendominasi 80 persen.

"Lalu, sisa 20 persennya adalah tenant produk," katanya.

Pada tahun ini, tambah dia, pertumbuhan mal atau pusat

belanja baru diprediksi meningkat hingga 20 persen. Misalnya, proyek perluasan mal Tunjungan Plaza 5 dan 6 di Surabaya.

"Bahkan, kini pembangunan mal Marvell City sedang dalam pengerjaan," katanya.

Selain itu, sebut dia, pada tahun ini Lippo Mal juga sedang merencanakan pembangunan mal baru di kawasan Jalan Raya Gubeng Surabaya. Mal seluas 20.000 meter persegi tersebut

akan dibangun di samping Siloam Hospitals.

"Mal itu nantinya akan terintegrasi dengan rumah sakit. Pembangunannya akan dimulai tahun depan," katanya.

Dengan dibangunnya mal itu, lanjut dia, keluarga pasien di rumah sakit bisa memanfaatkan fasilitas itu sembari menunggu kondisi saudara atau kerabatnya yang opname. = ANT/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III

JELANG IDUL ADHA

Harga Jual Sapi di Ngawi Anjlok

ant/suryanto

PEMERIKSAAN HEWAN KURBAN. Petugas Dinas Pertanian & Peternakan Kota Surabaya menyuntikkan antibiotik saat melakukan pemeriksaan pada hewan ternak yang dijual di salah satu stand hewan kurban di kawasan Mulyosari, Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/9). Menjelang perayaan Idul Adha, Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Surabaya melakukan sweeping kesehatan ternak qurban di sejumlah tempat di sentra penjualan ternak.

NGAWI - Harga jual ternak sapi di Pasar Hewan Ngawi yang terletak di Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, anjlok menjelang Hari Raya Idul Adha.

Penjual ternak sapi di pasar hewan setempat, Santoso mengatakan turunnya harga sapi tersebut terjadi sejak tiga hari terakhir. Kondisi itu dinilai tidak biasanya terjadi menjelang hari raya kurban.

"Harga sapi sejak beberapa hari turun satu hingga dua juta Rupiah dari sebelumnya.

Padahal, biasanya harga malah naik menjelang Idul Adha," ujar Santoso, Senin (29/9).

Menurut dia, penurunan harga tersebut dipengaruhi oleh temuan praktik sapi gelonggongan di rumah pemotongan hewan (RPH) ilegal yang digerebek oleh Bupati Ngawi Budi Sulistyono beberapa hari yang lalu.

"Temuan tersebut langsung berimbas pada harga sapi dan daging sapi di pasaran. Keduanya sama-sama turun. warga takut membeli daging sapi di pasaran karena bisa saja merupakan daging sapi gelonggongan," kata dia.

Santoso menjelaskan, sebelum temuan itu, harga Sapi Jawa di pasaran mencapai Rp17 juta per ekor. Namun, setelah temuan praktik sapi gelonggongan, harga turun di kisaran Rp14 juta hingga Rp16 juta per ekor.

Petugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ngawi membenarkan penurunan harga sapi menjelang Idul Adha tersebut. Hal itu diketahui saat petugas setempat melakukan

pemeriksaan kesehatan hewan kurban di pasar hewan.

"Memang ada penurunan.

Kami terus memantau harga dan kesehatan hewan ternak yang dijual, terlebih menjelang Idul Adha seperti saat ini," ujar Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Ngawi, Sunito.

Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan hewan kurban masih ditemukan beberapa ternak yang sakit, seperti sakit mata. Namun, hal tersebut masih dapat ditoleransi untuk dijadikan hewan kurban.

Dalam kesempatan tersebut, warga juga meminta kepada petugas Dinas Peternakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hewan ternak sapi dengan melakukan sosialisasi. Hal itu agar harga penjualan sapi kembali stabil setelah penggerebekan rumah pemotongan hewan beberapa hari lalu.

Seperti diketahui, Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Dinas Peternakan, dan polisi setempat menggerebek rumah pemotongan hewan ilegal di Kelurahan Pelem karena diduga melakukan praktik sapi gelonggongan.

Rumah pemotongan tersebut telah beroperasi lebih dari dua tahun lalu.

Dari kegiatan itu, petugas mengamankan dua ekor sapi mati setelah digelonggong, dua ekor sapi sekarat setelah digelonggong, dan dua ekor sapi yang masih sehat. Polisi dan pemkab setempat masih menyelidiki kasus tersebut guna mencari tahu pihak-pihak bertanggung jawab dari praktik ilegal tersebut. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Mantan Legislatif Kediri Ditahan KEDIRI - Petugas Kepolisian Resor Kediri, Jawa Timur, menangkap seorang mantan legislatif di Kabupaten Kediri karena terlibat perjudian dan menyita sejumlah barang bukti.

Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polres Kediri AKP Indono Heroe Joedo mengatakan mantan anggota legislatif itu adalah SU (46), warga Desa Dungus, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri. Ia ditangkap dengan empat orang lainnya yang saat itu sedang bermain judi.

"Saat ini kasusnya masih terus dalam proses penyelidikan," katanya.

Ia mengatakan, selain SU, petugas juga menahan HA (40), warga Desa Pucangru, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, KO (41), warga Desa Kayangan, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, LA

(32), warga Dusun Kasembon, Desa Dungus, Kecamatan Kunjang dan AS (50), warga Desa/Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri.

Penangkapan pelaku, lanjut dia, dilakukan petugas setelah mereka mendapatkan laporan bahwa ada sebuah rumah kosong di Desa Dungus, Kecamatan Kunjang, yang sering digunakan sebagai tempat judi.

Petugas langsung mendatangi lokasi dan melakukan penggerebekan. Petugas mendapati tujuh orang penjudi yang saat itu berada

di lokasi kejadian. Namun, sejumlah orang ternyata melarikan diri, sehingga petugas hanya berhasil menangkap lima orang penjudi.

Petugas membawa para pelaku ke kantor polisi lengkap dengan barang bukti, yaitu seperangkat judi dadu, dan uang tunai sebesar Rp 500 ribu. Barang-barang itu saat ini masih diamankan di kantor polisi setempat.

Kepada petugas, SU mengaku baru satu pekan menggelar acara judi di rumah kosong tersebut. Uang taruhan untuk judi pun

tidak besar antara Rp 10 ribu sampai Rp 20 ribu per orang.

"Uang taruhan sebesar Rp 10 ribu hingga Rp 20 ribu. Itu pun baru saja mulai judi dadunya," kata pria yang pernah duduk di Komisi C DPRD Kabupaten Kediri ini.

Sampai saat ini polisi masih menahan yang bersangkutan. Ia akan dijerat dengan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III

DPRD Sesalkan Pernyataan Risma Soal Pilkada SURABAYA - Kalangan anggota DPRD Kota Surabaya menyesalkan pernyataan Tri Rismaharini untuk tidak kembali maju dalam Pikada Surabaya tahun depan karena tidak punya uang ketika dipilih DPRD. Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Surabaya, Agung Prasodjo mengatakan pihaknya menilai pernyataan wali kota itu sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga legislatif.

"Itu bisa membangun pandangan negatif masyarakat terhadap DPRD. Masyarakat akan menganggap, ketika Pilkada diselenggarakan DPRD, penuh dengan transaksi uang. Ini seo-

lah DPRD minta uang," katanya, Senin (29/9).

Seharusnya, ujar Agung, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak erkata seperti itu. DRPD yang sekarang ini, tidak sama dengan DPRD yang lama.

"Janganlah berasumsi seperti itu. Kalau orang itu mau tulus ingin mencalonkan, silahkan datang ke partai. Kalau mau minta rekomendasi, ya, akan kami dukung," katanya.

Dia menjelaskan ketika mengusung seorang calon, Partai Golkar memilih mekanisme tersendiri. Dalam mekanisme ini ada penjaringan calon. Calon ini bisa dari mana saja, tidak harus dari internal partai.

Ketika orang itu punya kapasitas dan elektabilitas tentu akan diterima partai. Kemudian calon

tersebut, namanya akan dikirim ke DPP untuk mendapatkan pertimbangan.

"Bu Risma tidak boleh seperti itu. Dia kan penyelenggara negara, tidak boleh asal ngomong.

Tapi, bagi kami, Risma itu orang baik. Dia sosok yang terjun langsung ke masyarakat," ujarnya.

Hal sama juga diungkapkan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Surabaya Zakariya. Ia mengatakan bahwa Tri Rismaharini tidak perlu khawatir tidak punya uang karena Pilkada dipilih DPRD akan lebih murah biayanya jika dibandingkan dengan pilkada dipilih lansung masyarakat.

"Lihat saja selama ini Pilkada langsung, berapa banyak uang yang dikeluarkan mulai dari membuat spanduk, kaos, biaya saksi, kampanye dan lainnya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengaku tidak punya uang jika harus mencalonkan lewat DPRD. Risma lebih memilih kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat karena biayanya lebih murah.

Dalam pilkada langsung, kata dia, investasi yang dia andalkan adalah investasi sosial. Selain itu, dengan pilihan langsung, dirinya bisa mendengarkan langsung aspirasi dan kehendak dari masyarakat. Selain itu juga bisa memperhatikan kepentingan masyarakat.

"Saya tidak punya uang untuk mencalonkan wali kota (ketika dipilih DPRD). Kalau pemilu langsung lebih murah karena investasi saya investasi sosial," kata Risma. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

JAMINAN KESEHATAN

Relawan BPJS Dukung Migrasi Jamkesda Surabaya SURABAYA - Relawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jawa Timur mendukung kebijakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tentang migrasi Jaminan Kesehatan Daerah Kota Surabaya dengan BPJS Kesehatan per 1 Oktober 2014.

"Itu tepat sasaran, karena migrasi Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) dengan BPJS akan membuat warga miskin kota menerima layanan kesehatan secara gratis tanpa terbatas dalam bentuk layanan dan daerah layanan," kata Koordinator Relawan BPJS Jatim Jamaluddin di Surabaya, Senin (29/9).

Menurut dia, Jamkesda itu membatasi bentuk layanan kesehatan untuk jenis penyakit tertentu, sehingga warga miskin tidak akan bisa menikmati layanan kesehatan secara gratis untuk semua jenis layanan kesehatan.

Selain itu, daerah layanan kesehatan juga terbatas, sehingga warga miskin dari daerah lain yang tinggal di Surabaya tidak akan mendapat layanan secara gratis.

"Jadi, Jamkesda itu serba terbatas, tapi kalau BPJS akan lintas bentuk dan lintas daerah layanan," katanya.

Ia menyatakan Jamkesda Kota Surabaya adalah jaminan

kesehatan yang dibiayai dengan dana bersumber dari APBD Kota Surabaya untuk rakyat miskin yang tidak terjangkau dan berada di luar skema peserta Jaminan Kesehatan BPJS (Penerima Bantuan Iuran/PBI APBN dan program Jamkesda Provinsi Jawa Timur).

Dengan integrasi itu, sebanyak 251.090 jiwa warga miskin Kota Surabaya yang selama ini dijangkau dengan Jamkesda akan dialihkan ke BPJS Kesehatan dengan tanggungan Pemerintah Kota Surabaya untuk membayar iuran Rp19.225 per jiwa per bulan.

"Itu pun sudah dengan manfaat jaminan kesehatan yang lengkap seperti pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif meliputi penyuluhan kesehatan, imunisasi, KB, rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, termasuk cuci darah

dan operasi jantung, sehingga tingkat kualitas kesehatan warga Kota Surabaya akan meningkat," katanya.

Namun, perluasan cakupan kepesertaan di Kota Surabaya itu harus diikuti penguatan dan peningkatan fasilitas kesehatan beserta tenaga kesehatannya, seperti sistem rujukan yang terstruktur, berjenjang, bertingkat antarfasilitas kesehatan berbasis zona wilayah.

Selain itu, revitalisasi puskesmas, mempunyai standar pelayanan, peningkatan kapasitas RSUD Dr Soewandi dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH), dan semua rumah sakit swasta diwajibkan melayani peserta jaminan kesehatan BPJS. "Hal lain yang penting dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan BPJS Kesehatan adalah sosialisasi kepada

masyarakat miskin yang menjadi penerima program Jamkesda untuk memastikan bahwa program tersebut tepat sasaran dan dipahami serta terealisasi.

Selain itu, update validasi data secara periodik harus dilakukan," katanya.

Hingga Agustus 2014, dari 38 kabupaten/kota di Jatim yang sudah bermigrasi ke BPJS Kesehatan baru dua daerah, yaitu Kabupaten Pacitan dan Kota Blitar dengan peserta sejumlah 16.220 jiwa.

Artinya, Pemerintah Provinsi Jatim dan 36 kabupaten/kota dengan program Jamkesda yang ada masih menanggung sekitar 4 juta penduduk miskin dan tidak mampu di Jatim.

Sementara itu, tingkat cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan di Jatim mencapai 18.286.143 dari total sekitar 41 juta penduduk.

Adapun untuk segmen kelompok masyarakat miskin, selama ini jaminan kesehatan BPJS bersifat gratis ditanggung dalam skema APBN yang disebut dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI), di Jatim berjumlah 14.001.870 orang. Pemprov Jatim menanggung sekitar 702.000 jiwa penduduk miskin dan tidak mampu melalui Jamkesda. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

11

SARANA

PKL Belum Terima Bantuan Tenda TULUNGAGUNG - Pedagang kaki lima Stasiun Tulungagung, Jawa Timur, hingga kini belum menerima bantuan tenda darurat sarana relokasi sementara mereka berjualan sebagai imbas pelaksanaan program revitalisasi asset lahan PT KAI di sekitar stasiun setempat.

"Sesuai kesepakatan dan janji mereka (PT KAI), pedagang di sini baru akan pindah ke lokasi penampungan sementara apabila sudah tersedia tenda darurat," kata Sukar, salah seorang pedagang kaki lima yang berjualan di kompleks pusat jajanan dan makanan "kaki lima" di Stasiun Tulungagung, Senin (29/9).

Ia mengatakan, komitmen penyediaan tenda sementara dijanjikan sendiri oleh pihak PT KAI saat melakukan sosialisasi ke para pedagang pada 10 September.

Pernyataan serupa disampaikan beberapa pedagang lain yang berjualan di lokasi yang sama.

Kusno, penjaja es degan dan aneka minuman mengatakan, para pedagang yang berjualan di atas aset lahan PT KAI yang akan direvitalisasi sepakat untuk bertahan sampai janji penyediaan tenda darurat disediakan pihak pengelola stasiun atau PT KAI. "Kalau kami pindah sekarang dan tidak ada tempat penampungan sementara, pedagang tentu sangat merugi karena itu artinya kami tidak bisa berjualan," ujarnya.

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop VII Madiun berencana menggusur 20 kios pedagang kaki lima dan tujuh hunian ilegal yang berdiri di atas aset lahan perusahaan negara tersebut di sekitar Stasiun Tulungagung.

Kepala Stasiun Tulungagung, Radne Anyarso Tulad mengatakan, penggusuran sejumlah PKL dan hunian liar tersebut bertujuan untuk penataan serta pengembangan tata ruang oleh Daop VII Madiun. = ANT/DESTYAN HS/DIK

KORAN MADURA KORA N 12 PROBOLINGGO 12

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III

MADURA

Probolinggo

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 No. 0452 | TAHUN III

PATOK LAHAN

Warga Pertanyakan Biaya Patok Rumah PROBOLINGGO – Warga Desa Gili, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo mengeluh soal adanya program pemasangan patok lahan atau rumah. Bahkan, mereka mempertanyakan soal besarnya biaya tersebut.

Apalagi besarnya biaya tersebut mencapai Rp.20 ribu hingga Rp.30 ribu. “Harga itu per-patok,” ujar seorang warga setempat, Buardi kepada wartawan, Senin (29/9).

Menurut dia, warga setempat mengaku tidak tahu pemasangan patok tersebut untuk apa. Semua rumah dan lahan milik warga Desa Gili dilakukan pemasangan patok oleh desa setempat. “Warga tidak tahu itu program apa. Yang melakukan pemasangan patok itu perangkat desa,” ungkapnya.

Ironisnya, saat warga meminta bukti kwitansi pembayaran patok tersebut, pihak desa tidak memberikannya. “Ini kan aneh,” terang dia.

Camat Sumberasih, Edy Suryanto saat dikonfirmasi melalui Sekcam, Abd. Rochim mengaku tidak tahu soal program tersebut. Bahkan, ia tidak bisa menjelaskan masalah itu. “Saya tidak tahu masalah itu. Silahkan saja konfirmasi pada Pak Camat langsung,” kilahnya.

Abd. Rochim menjelaskan, persoalan pemasangan patok yang ada di Desa Gili tersebut urusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak Kecamatan. Hanya saja, Abd. Rochim mengaku tidak tahu soal itu. Karena itu merupakan kewenangan Camat.

Sementara itu, Camat Edy Suryanto sedang tidak ada di kantornya.

Menurut Abd. Rochim, Camat Edy Suryanto sedang mengikuti kegiatan di Mojokerto. “Tanggal 5 Oktober Pak Camat baru ada,” katanya.

Pjs Desa Gili, Suparyono saat dikonfirmasi membantah jika tarikan per-patok itu sebesar Rp.20 ribu sampai Rp.30 ribu. “Biaya perpatok itu hanya Rp.15 ribu,” tandasnya saat dikonfirmasi melalui ponselnya.

Dia menjelaskan, pemasangan patok pada setiap rumah di desanya itu merupakan program dari masyarakat sendiri. Sehingga masalah biaya tarikan itu sudah melalui kesepakatan dari masyarakat sendiri. “Besarnya biaya itu sudah melalui kesepakatan rapat,” tandasnya.

Hanya saja, Pjs Suparyono tidak bisa menjelaskan secara detail soal program pemasangan patok itu. Alasannya, ia masih berada di luar kota. =Muhammad Sugianto

MUSIM SEMAI. Petani mulai melakukan penanaman benih padi yang berada di wilayah dataran rendah dan tidak terkena dampak kekeringan.

Harga Gabah Mulai Naik Petani Mulai Semai Bibit Padi PROBOLINGGO - Petani di wilayah dataran rendah di Kabupaten Probolinggo mulai melakukan penyemaian bibit padi yang akan ditanamnya. Sambil menunggu turunnya hujan yang diperkirakan tidak akan lama lagi.

Petani yang mulai melakukan penyemaian benih, berada di wilayah dataran rendah dan tidak terkena dampak kekeringan. Di antaranya, petani yang berada di wilayah Kecamatan Dringu, Gending Pajarakan, dan Kraksaan.

“Sebelum bibit padi ditanam petani harus menyianginya terlebih dahulu sampai berumur 45 hari,” terang Mugi (30) salah satu petani Desa Sumberkerang

Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, Menurutnya, sebelum dilakukan penyemaian, petani harus memilih biji padi yang dinilai berkualitas baik. Karena dengan kualitas baik, yang tumbuh akan baik dan tidak mudah terserang hama penyakit.“Kalau kualitas benihnya baik maka hasilnya akan banyak,” ungkap Mugi.

Sebelum memasuki musim tanam pentane, kata Mugi,

memang sudah melakukan penyemaian bibit dan pengolahan lahan terlebih dahulu.”Diperkirakan bulan depan hujan akan mulai turun, dan petani akan memulai bercocok tanam,” jelasnya.

Dia menambahkan, petani akan menanam padi pada bulan depan maka bulan satu dan dua pada tahun 2015 mendatang petani sudah mulai menanamnya untuk tahap pertama. Dalam panen tersebut harga gabah akan mengalami kenaikan.“Karena tanaman padi masih tidak seramai tanam tahap dua, Biasanya gabah basah mencapai Rp 4,5-4 ribu perkilogramnya,” ucap Mugi.

Sementara itu petani lain, Asal Desa Karang Paranti Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, Abdul Jalil (40) menjelaskan kalau pemilik sawah yang ada di desanya sudah mulai banyak yang melakukan penyemaian benih.

Karena sebentar lagi musim kemarau akan turun.“Petani mulai mempersiapkan musim tanam padinya,” paparnya.

Benih padi yang banyak ditanam petani di wilayahnya yakni benih R 64. Benih tersebut bisa menghasilkan gabah dan beras super.”Harga jualnya akan lebih mahal kalau produksinya dinilai baik,” tegas Abdul Jalil. =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III

13

RUMAH KOS

Pihak Kelurahan Buat Aturan Lokal PROBOLINGGO - Sejak tahun Kalau tidak ada aturan jelas. Kita 2010 lalu, Kecamatan Kraksaan sulit mendatanya,” ucapnya. ditetapkan sebagai Ibukota KabuPeraturan lurah tentang kospaten Probolinggo menyusul ter- kosan dan perumahan, menubitnya Peraturan Pemerintah (PP) rutnya merupakan peraturan nomor 2 Tahun 2010 Tanggal 5 Jan- kelurahan. Salah satu sandaran uari tentang Penetapan Kecamatan hukum adalah Perda nomor 07 Kraksaan sebagai ibukota. Seiring tahun 2011 tentang Retribusi dan ketetapan tersebut, kos-kosan yang Perijinan tertentu.”Salah satu paada di wilayah Kraksaan tergolong yung hukumnya itu. Karena penmenjamur. dirian rumah Menurut kos juga masuk Lurah Semamd i d a l a m n y a ,” pir Puja Kurnikata Puja Kurniawan, mengaawan.

Karena itu, banyak mahatakan pihaknya Puja Kurnisiswa kos, pekerja pabrik awan menammemberlakukan dan penjual. Kalau tidak bahkan, peratuperaturan kelurahan untuk ada aturan jelas. Kita sulit ran kelurahan mengantispasi yang ia buat mendatanya,” berkembangnya mengatur lebih kos-kosan agar teknis tentang Puja Kurniawan tidak dijadikan mekanisme ijin Lurah Semampir tempat mesum penempatan. oleh kalangan “Jika ingin ngewarga yang dinilai tidak bertang- kos harus menyertakan KTP, asal gung jawab . usul serta surat keterangan dari Apalagi, dalam kurun waktu rumah asal,” jelasnya.

4 tahun terakhir perkembangan Tujuannya, agar kelurahan Kota Kraksaan begitu pesat. “Se- mempunyai data yang jelas, siapa cara otomatis masyarakat semak- saja yang bertempat tinggal di in dinamis dan arus urbanisasi Kelurahan Semampir. “Jadi tidak tidak bisa dibendung. Maka kita sembarangan. Kita tahu asal usul perlu menyiapkan diri,” terangn- masyarakat yang tinggal di sini,” ya kepada wartawan, Senin (29/9). terangnya.

Selain itu, Puja Kurniawan, Dengan adanya peraturan juga mengatakan di Krkasaan juga kelurahan, pihaknya juga memterdapat perguruan tinggi swasta, bantu pemerintah dalam menegpasar modern Semampir dan akkan perda.”Nanti bisa ketemu. salah satu pabrik rokok nasional. Kos mana yang belum sesuai den“Karena itu, banyak mahasiswa gan perda,” paparnya. kos, pekerja pabrik dan penjual. =Mahfud Hidayatullah

SALURKAN HAKNYA. Salah seorang rakyat menyalurkan hak politiknya melalui pemilihan langsung pada pemilihan presiden beberapa waktu lalu.

Kedaulatan Politik Rakyat Dirampas Bila Kepala Daerah Dipilih DPRD PROBOLINGGO - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah memutuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menghasilkan keputusan pemilihan melalui DPRD.

MENJAMUR. Rumah kos yang menjamur di wilayah Kota Kraksaan seiring ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Probolinggo.

Namun dalam keputusan dalam RUU tersebut, nampaknya masih menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat.

Sebab keputusan tentang pilkada melalui wakil rakyat dinilai merampas politik rakyat.

Salah satu tokoh masyarakat asal Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, Mujib (57) mengataka pilkada secara tidak langsung dinilai merampas hak politik rakyat. Dan menilai DPRD merupakan kepanjangan tangan rakyat.“Tidak semua pilihan DPRD atas pilkada itu akan sesuai dengan hati nurani rakyat.

Karena kedaulatan ada ditangan rakyat,” ucapnya, kepada wartawan, Senin (29/9).

Menurutnya, jika pilkada akan dikembalikan ke DPRD ini merupakan sebuah kemunduran dalam penerapan sistem demokrasi di negeri ini. Sebab rakyat tidak secara langsung terlibat dalam menentukan pemimpinnya di lembaga eksekutif baik Gubenur, Walikota atau Bupati.

“Memang banyak versi yang mengatakan pilkada langsung dinilai banyak kekurangannya.

Namun dari segi pola kedaulatan rakyat, pilkada secara langsung memang dinilai sangat tepat,” jelas Mujib.

Sementara itu, Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Sumberasih Kabupaten

Probolinggo, Edy Haliyanto, menjelaskan bahwa pemilihan langsung merupakan bagian dari proses demokrasi yang sedang berjalan di negara ini.

Secara otomatis hak kedaulatan rakyat bisa tercover.

Memang secara tidak langsung DPRD merupakan implementasi wakil rakyat.“Tetapi dengan adanya pemilihan langsung yang dipilih rakyat jauh lebih efektif dalam menentukan pilihannya.

Dibandingkan dengan pilihan melalui DPRD,” terangnya.

Dikatakan, dalam kekurangan yang ada di dalam pilkada langsung, memang perlu untuk dilakukan evaluasi. Namun tidak harus merubah sistem pemilihannya.“Rakyat saat ini sudah mulai cerdas dengan adanya politik. Dan berharap pilkada langsung tetap akan diberlakukan,” ungkapnya. =Mahfud Hidayatullah

14

KORAN MADURA

Probolinggo

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III

Rekrutmen Dirut PDAM

Diduga Proses Tidak Transparan PROBOLINGGO – Pelaksanaan proses rekrutmen PDAM Kota Probolinggo kini sedang berlangsung. Bahkan, tahap demi tahap sudah dilalui. Namun proses rekrutmen tersebut terkesan tidak transparan karena tim seleksi tidak menyampaikan nama-nama kandidat yang mengikuti proses rekrutmen tersebut.

“Semua tahapan proses rekrutmen sudah dilakukan secara transparan. Tidak ada tutup-tutupan,” ujar seorang Badan Pengawas (BP) PDAM Kota Probolinggo, Sukardi Mitho kepada wartawan, Senin (29/9).

Menurutnya, siapapun elemen masyarakat boleh melakukan control terhadap pelaksanaan proses rekrutmen dirut PDAM tersebut. Termasuk kalangan media. “Silahkan saja dikontrol, termasuk media.

Proses rekrutmen itu dilakukan secara terbuka,” tandasnya.

Dalam proses rekrutmen itu, kata dia, Pemkot melibatkan Universitas Merdeka (Unmer) sebagai tim seleksi. Tim baru akan mengetahui nama-nama kandidat yang mengikuti proses rekrutmen itu setelah berkas dokumen dibuka.

“Hari ini berkasnya akan dibuka. Setelah itu tim baru akan mengetahui siapa nama-nama kandidat dirut baru nantinya,” terang Sukardi menjelaskan.

Setidaknya, imbuh dia, ada lima nama yang sudah mendaftar. Sayangnya, Sukardi Mitho tidak menjelaskan siapa saja kelima nama kandidat yang telah mendaftar tersebut. Hanya saja, dia mengatakan, para kandidat itu berasal dari Kota Probolinggo dan ada juga yang berasal dari luar daerah. “Pokoknya ada lima nama yang sudah mendaftar,” katanya.

Sukardi menjelaskan, proses rekrutmen Dirut PDAM memang tahapannya agak panjang. Bahkan, rencananya setelah mereka mengikuti tahapan tes, seperti tes administrasi, tes tulis dan fit and proper tes. Setelah itu, pihak tim seleksi baru akan mengumumkan dirut baru pada bulan Nopember 2014 mendatang.

Sukardi Mitho

Anggota Badan Pengawas PDAM Kota Probolinggo Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Muklas saat dikonfirmasi soal pelak-

Diduga Korban Penculikan

Bocah Lima Tahun Kembali ke Ibunya PROBOLINGGO - Warga Jalan Raya Bromo Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo sempat digegerkan dengan ditemukannya seorang bocah laki-laki bernama Muhammad Rodin (5) terlantar di daerah setempat.

Warga yang sempat curiga tentang keberadaan bocah tersebut pun langsung membawanya ke Mapolsek Kademangan. Mereka sempat menduga bocah malang itu merupakan korban penculikan yang sengaja dibuang oleh pelaku di daerah setempat.

“Mobilnya (yang membuang) itu langsung lari ke arah selatan (Lumajang),”ujar Isfandi, salah seorang warga setempat yang sempat mengatakan jika bocah malang ini ditemukan turun dari atas mobil Avansa warna Silver.

Namun, selang beberapa jam kemudian. Muhammad Rodin (5) akhirnya bertemu dengan ibu dan ayahnya yang datang ke Mapolsek Kademangan. Mereka adalah Seniman (37) dan istrinya Intifaah (27) warga Triwung Lor Kota Probolinggo.

Pertemuan yang berlangsung di Mapolsek Kademangan itu pun berlangsung haru. Mereka memeluk putranya sambil berurai air

KEMBALI. Muhammad Rodin (5) akhirnya bertemu dengan ibu yang datang ke Mapolsek Kademangan yang di duga korban penculikan.

mata.“Ini Muhammad Rodin, anak saya,”ujar Seniman di Mapolsek Kademangan.

Seniman mengaku, kalau putra ketiganya tersebut ingin menyusul dirinya yang sedang menjaga salah seorang keluarganya yang menjalani rawat inap di Puskesmas Ketapang “Saya memang sengaja tidak mengajaknya (mohammad Rodin). Saya titipkan ke ibu di rumah,”tandasnya.

Lepas dari pengawasan

neneknya, bocah tersebut ternyata menuju ke Puskesmas Ketapang dengan berjalan kaki sejauh 1 kilo meter lebih. Namun, sebelum sampai di Puskesmas Ketapang, Bocah tersebut di temukan oleh warga di Jalan Raya Bromo Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dalam keadaan kebingungan.“Untung sama warga langsung di bawa ke Mapolsek Kademanga. Kalau pas tidak di bawa, bagaimana jadinya,”serunya.

Setelah mendapat keterangan dari orang tuanya.

Polisi akhirnya mengijinkan Muhammad Rodin untuk di bawa pulang.“Sekarang ini memang lagi santer-santernya isu penculikan anak.

Kalau di buang dari mobil avanza itu tidak benar, itu omongan warga saja,”terang Kompol Dody P Iryanto, menempis anggapan warga yang menduga Rodin diculik dan diturunkan dari mobil avanza silver. =M.Hisbullah Huda

sanaan proses rekrutmen Dirut PDAM itu mengaku tidak tahu.

“Saya belum tahu perkembangannya,” katanya.

Namun, jika memang pelaksanaan proses rekrutmen itu dinilai kurang transparan, pihaknya akan membicarakannya dengan teman-teman dewan nantinya.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD, Zulfikar Imawan. Menurut dia, legeslatif memang tidak tahu soal rekrutmen Dirut PDAM Kota Probolinggo. Itu dikarenakan PDAM merupakan perusahaan derah yang kaitannya dengan otoritas Walikota dan tim seleksi serta Badan Pengawas PDAM Kota Probolinggo. =Muhammad Sugianto

SINKRONISASI

Perencanaan Pembangunan Dievaluasi PROBOLINGGO – Bappeda Kota Probolinggo menggelar sosialisasi tentang evaluasi perencanaan pembangunan. Giat itu diikuti oleh semua SKPD di lingkungan pemkot. Kepala Bapeda Kota Probolinggo, Imanto melalui Kabid Data dan Litbang (Dalit), Diah Sajekti menjelaskan, sosialisasi itu merupakan pembelajaran untuk melakukan evaluasi tentang perencanaan pembangunan Kota Probolinggo.

“Semua perencanaan itu sudah disusun oleh semua satker. Namun penyusunan perencanaan itu apakah sudah disingkronkan dengan managemen,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Sinkronisasi penyusunan dokumen tersebut sangat penting dilakukan agar pada giat tahun 2015 mendatang tidak keliru. Itulah sebabnya, melakukan evaluasi perencanaan itu sangat penting dilakukan oleh setiap Satker di lingkungan Pemkot Probolinggo.

Salah seorang narasumber, I Wayan Monoyasa mengatakan, sosialisasi itu mengambil materi “Singkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah antara RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) dan Renstra (rencana strategis ).“Perencanaan itu merupakan suatu proses untuk menentukan masa depan,” ungkapnya.

Untuk menentukan masa depan itu memerlukan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. “Makanya perencanaan itu sangat penting,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan RPJMD merupakan indikator kinerja, sedangkan aspek renstra itu merupakan target kinerja yang menjadi tujuan dari tupoksi dari masing-masing SKPD yang ada di lingkungan pemerintahan. =Muhammad Sugianto

KORAN MADURA BARCELONA - Setelah sempat memimpin klasemen sementara La Liga Spanyol sejak pertengahan pekan lalu hingga Sabtu, Valencia akhirnya hanya mampu mengekori Barcelona setelah ditahan imbang Real Sociedad pada Minggu (28/9) malam waktu setempat atau Senin (29/9) dini hari WIB. Kedua tim ini hanya bermain imbang 1-1.

Sehari sebelumnya, Barcelona menyikat Granada enam gol tanpa balas di Camp Nou sekaligus mengantarkan Lionel Messi dan kawan-kawan unggul dua poin dari Valencia. El Barca kokoh dengan 16 poin, sementara Valencia hanya dengan 14 angka.

Pada laga dini hari kemarin, Sociedad dan Valencia sama-sama mengusung formasi 4-2-3-1, tetapi Sociedad yang didukung penuh suporternya tampil lebih dominan dan agresif. Menguasai bola sebanyak 55:45 persen, Sociead tercatat mampu melepaskan 18 kali tembakan dengan lima diantaranya mengarah ke gawang. Sementara, Valencia hanya mampu melesakan tujuh tendangan dengan dua tepat sasaran.

Meski demikian, Valencia justru mampu mengambil alih keunggulan lebih dulu. Ketika laga memasuki menit ke-15, publik tuan rumah dikejutkan melalui gol Carles Gil. Striker Paco Alcacer memberikan kontribusinya melalui umpan sundulan yang

lahraga

KORAN MADURA

SELASA 30 SEPTEMBER 2014SEPTEMBER | No. 0452 |2014 TAHUN III SELASA 30

No. 0452 | TAHUN III

15 15

Hanya Imbang, Valencia Ekori Barcelona

diarahkan kepada Rodrigo Moreno. Nama terakhir melanjutkannya dengan umpan silang matang yang disontek Gil menjadi gol pembuka.

Sociedad pun langsung meningkatkan tensi serangan guna mencari gol penyama kedudukan.

Beberapa menit setelah gol, Inigo Martinez mendapat peluang ketika tandukannya sudah melewati

hadangan kiper Diego Alves, tetapi Jose Gaya mampu menghalau bola tepat di garis gawang.

Namun, pertahanan tim tamu runtuh juga pada menit ke-36. Berawal dari umpan Alberto De La Bella yang mengecoh Diego Alves, bola dengan mudah disontek Sergio Canales ke tiang jauh untuk menjadikan kedudukan seimbang sekaligus melesakan gol ke bekas klubnya.

Kedudukan seimbang bertahan hingga babak pertama usai dan laga semakin menarik jelang waktu normal tuntas. Barisan pertahanan dari kedua tim dipaksa bekerja keras untuk menghalau peluang demi peluang. Pada menit ke-89, kiper Sociedad Enaut Zubikarai mampu menghentikan sepakan mendatar Nicolas Otamendi memaksimalkan sepak pojok.

Sociedad juga berusaha mencari gol kemenangan ketika pada injury time, Canales menanduk bola ke arah gawang. Akan tetapi, bola yang terlebih dahulu memantul ke tanah berhasil diamankan bek Valencia Skhodran Mustafi ke luar gawang.

Pelatih Valencia Nuno Espirito menyatakan kepuasannya dengan raihan satu poin tersebut.

Pasalnya, tim “Kelelawar” selalu kalah dalam tiga kunjungan sebelumnya. “Kami hanya punya waktu sedikit untuk beristirahat daripada mereka (Sociedad). Selain aspek fisik, emosional juga merupakan hal yang penting,” ucap Espirito.

Pada laga lain, Deret kekalahan Deportivo La Coruna semakin memanjang menjadi tiga partai beruntun, atau yang keempat musim ini, setelah dipecundangi tim tamu Almeria dengan skor tipis 0-1 di Riazor. Kekalahan kandang itu semakin terasa menyesakkan karena Almeria melesakan gol penentu kemenangan pada menit ke-90+2 melalui aksi Edgar Menez.

Hasil itu membuat “Super Depor” semakin terperosok ke papan bawah klasemen dengan menempati posisi ke-17 dengan raihan empat angka dari enam laga. Sementara, Almeria berada di peringkat kesepuluh berkat torehan delapan poin. =ESPN/CAROL AJI

sang striker melepaskan tembakan jarak jauh. Akan tetapi, usahanya belum membuahkan hasil menyusul melambungnya si kulit bundar.

Genoa mencoba meningkatkan intensitas serangan di paruh babak pertama. Tuan rumah nyaris memecahkan kebuntuan sesaat menjelang turun minum melalui aksi Mauricio Pinilla dengan tandukannya. Namun, keadaan belum juga berubah setelah bola sukses dihalau kiper Emiliano Viviano.

Sampdoria yang bertekad meraih poin penuh terus mengalirkan bola ke lini depan. Kerja keras mereka terbayar ketika melesakan gol pada menit ke-75. Gabbiadini mengambil tendangan bebas yang diarahkan ke dalam kotak penalti.

Namun, bola tidak berhasil dijangkau siapapun dan terus meluncur ke dalam gawang tanpa bisa dihentikan kiper Genoa Mattia Perin.

Kemenangan itu disambut baik pelatih Sampdoria Sinisa Mihajlovic. Ia menyatakan timnya pantas menduduki peringkat ketiga karena menjadi tim ketiga setelah Juve dan Roma yang belum terkalahkan. Sampdoria mencatatkan tiga kemenangan dan satu hasil imbang dari empat partai.

“Saya pikir kami pantas menang dengan semangat yang luar biasa. Kami perlahan menjadi tim yang tidak bisa sepenuhnya beradaptasi dengan lawan kami dan hanya fokus kepada kekuatan kami,” ucap Mihajlovic mengenai resep sukses timnya.=ESPN/CAROL AJI

SERIE A

Sampdoria Penguasa Kota Genoa ROMA - Sampdoria memastikan diri sebagai penguasa Kota Genoa, Italia, setelah memenangi “Derby della Laterna” melawan tim satu kota, Genoa, pada lanjutan Liga serie A Italia, Senin (29/9) dini hari WIB. “Il Samp” menang tipis 1-0 sekaligus mendongkrak posisi tim asuhan mantan bek Inter Milan, Sinisa Mihajlovic ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan 11 poin, tertinggal empat angka dari Juventus dan AS Roma di posisi puncak dan runner up.

Pada laga tersebut, kedua tim bermain penuh determinasi sejak awal laga. Jual beli serangan pun terjadi dalam partai sekota tersebut. Dabbiadini membuka peluang Sampdoria pada awal babak pertama. Mendapatkan ruang tembak,

Pemain Sampdoria merayakan kemenangan atas rival sekota Genoa pada lanjutan Serie A Italia, Senin (29/9) dini hari WIB.

16BACA

KORAN MADURA

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III

KORAN MADURA

JUGA

Hanya Imbang, Valencia Ekori Barcelona Olahraga | 15

16

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 No. 0452 | TAHUN III

Hazard Kecewa, Mou Tak Khawatir

EDEN HAZARD

LONDON - Pelatih Chelsea Jose Mourinho tidak khawatir dengan ungkapan kekecewaaan Eden Hazard saat tim dari London Barat itu melumat Aston Villa 3-0 di Stamford Brigde akhir pekan lalu.

Mourinho mengaku tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh pemain internasional Belgia itu. Hanya satu yang diketahui Mourinho yaitu bahwa mantan pemain klub Prancis, Lille, ini ingin bermain lebih daripada yang dia alami saat melawan Aston Villa.

“Eden memulai musim ini dengan baik. Dia bermain bagus bersama kami.

Tetapi pada Sabtu lalu dia memang terisolasi sehingga tidak tampil seperti biasanya. Tidak ada drama dan saya tidak terlalu khawatir soal itu. Sabtu lalu memang bukan harinya Eden. Dia tidak tampil dengan performa terbaiknya,” kata pelatih asal Portugal ini.

Meski tampil buruk pada laga tersebut, Mourinho berjanji akan memberi kesempatan lagi kepada Hazard pada pertandingan Liga Champions Grup G melawan Sporting Lisbon, Selasa (30/9) malam waktu setempat atau Rabu (1/10) dini hari WIB nanti.

Dia juga berharap Diego Costa bisa diturunkan pada laga nanti. Hanya saja dia masih menunggu seberapa bugar pemain internasional Spanyol kelahiran Brasil ini setelah mengalami cedera hamstring. Akhir pekan lalu, Costa lagi-lagi mencetak gol untuk “The Blues” ke gawang Aston Villa. Ini adalah gol kedelapan Costa untuk klub barunya itu.

Kehadiran Diego Costa di kubu Chelsea sangat terasa di musim ini.

Bahkan para pemain Chelsea, seperti Oscar, menyadari pengaruh Diego Costa di dalam klub. Sebab, Costa sudah mengoleksi delapan gol dari enam laga

pertama Chelsea di Liga Utama Inggris musim ini.

“Perbedaan antara musim lalu dan sekarang adalah bahwa kami memiliki Diego Costa dan Diego mencetak gol demi gol. Saya dan dia tahu bahwa dia perlu terus melakukan itu. Saya sendiri baru mencetak dua gol, tetapi saya ingin membukukan 15 gol musim ini. Itu akan bagus buat saya,” kata Oscar.

Sejauh ini, Chelsea sangat produktif dalam hal membobol gawang lawan. Mereka sudah mencetak 19 gol dari enam pertandingan tetapi baru dua kali gawang Thibaut Courtois tidak kebobolan yaitu saat melawan Leicester City dan Aston Villa.

Sementara itu, pelatih Southampton asal Belanda Ronald Koeman yakin bek pinjamannya dari Chelsea Ryan Bertrand mendapat keuntungan dengan dimainkan secara teratur di tim utama klubnya. Bek kiri Chelsea yang tidak dimainkan sama sekali pada musim lalu oleh Jose Mourinho tampil bagus saat Southamton mengalahkan Queens Park Rangers (QPR) 2-1 akhir pekan lalu.

Berkat penampilan ciamik “The Saints” pada enam laga awal musim ini, mereka kini bertengger di tempat kedua klasemen sementara Liga Utama Inggris di bawah Chelsea. Hasil ini tidak terlepas dari peran Bertrand.

Menurut Koeman, Bertrand semakin matang berkat penampilan secara rutin di tim utama.

“Ketika Anda menjadi pemain Chelsea itu berarti bahwa kualitas Anda bagus. Tetapi, sayang, dia tidak bisa bermain secara reguler. Saya menyukaianya sebagai pemain karena dia adalah tipe bek kiri yang suka menyerang,” katanya. =SKY SPORTS/CAROL AJI

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 No. 0452 | TAHUN III

WARGA MINTA TRAFFIC LIGHT DI JALAN MANDILARAS

PELAKSANAAN PROGRAM PMTAS JADI SOROTAN

PAMEKASAN | H

KORAN MADURA

A

Muslimah SELASA 30 SEPTEMBERAimmatul 2014 | No. 0452 | TAHUN III CITA-CITA SI JELITA

SAMPANG | K

NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

ENURUT salah satu orator aksi, Naufel, pihaknya merasa prihatin terhadap petani garam di Sumenep. Selama ini, katanya, petani garam resah karena harga garam di lapangan jauh dari harga standar yang terdapat dalam Permendag. Menurut mereka, harga garam selama ini hanya dikisaran Rp. 350 ribu sampai dengan Rp. 400 ribu per ton. Sementara di Permendag disebutkan harga standar garam Rp. 750 ribu untuk KW 1.

Selain itu, tambahnya, petani juga diresahkan oleh ulah PT. Garam. Pasalnya, hingga musim panen garam sudah mulai berakhir, PT. Garam tidak membeli garam rakyat. Sebaliknya, PT. Garam justru ikut menjual garam kepada para pedagang lokal. Sehingga terjadi persaingan antara PT. Garam dan petani garam.

Untuk itu, mereka menuntut Disperindag ikut andil menangani persoalan yang dihadapi oleh petani garam. Setidaknya, kata Naufel, Disperindag ikut ambil bagian dalam meningkatkan harga garam. Misalnya bisa dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi cara bertani garam yang baik. Sehingga petani mampu menghasilkan garam sesuai kualitas yang diinginkan pembeli.

“Selama ini petani garam tidak tahu kualitas garam yang masuk ketegori KW 1, KW 2 dan

fathol alif/koran madura

SUMENEP - Belasan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Garam Sumenep (Gerpas) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep, Senin (29/9) sekitar pukul 09.30. Mereka menuntut agar Disprindag ikut berperan melakukan pengawasan terhadap harga garam di Sumenep.

Harga Garam Murah Disperindag Tak Bisa Tekan Perusahaan sebagainya. Yang tahu seharusnya Disperindag. Oleh karena itu, seharusnya pihak Disperindag memberi sosialisasi kepada petani agar mampu menghasilkan kualitas garam yang baik,” tandasnya.

Menanggapi tuntutan Gerpas, Kepala Disperindag, Saiful Bahri mengatakan bahwa persoalan harga garam itu tergantung terhadap garam itu sendiri. Ia menuturkan, mulai sejak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) itu ditetapkan, kualitas garam di Sumenep dan beberapa daerah lainnya belum

ada yang mencapai target.

“Memang, harga standarnya untuk KW 1 itu Rp 750, tetapi itu dengan catatan NaCl-nya (Natrium Chlorida, Red.) mencapai 94,7 dan butirannya mencapai 4 milimeter. Sementara selama ini, di beberapa daerah, bukan hanya di Sumenep, kualitas garam yang ada tidak mencapai itu,” terangnya.

Selain itu, pihaknya mengaku kalau Disperindag tidak bisa menekan PT. Garam dan perusahaan lainnya. Pasalnya, tambah Saiful, menurut Asosiasi Petani Garam

Seluruh Indonesia, pernah kejadian perusahaan tidak membeli garam rakyat karena ditekan oleh pemerintah. “Kita hanya bisa melakukan imbauan agar tidak membeli garam petani dengan harga yang rendah.

Jangan mempermainkan petani,” imbaunya.

Sebagai solusi, pihak Disprerindag akan membagun gugus kendali mutu. Sehingga dengan diadakannya itu, petani bisa meningkatkan kualitas mutu garamnya. Selain itu pula, pihaknya mengaku akan mendirikan koperasi.

Sehingga dengan adanya koperasi tersebut, nantinya bisa menaikkan nilai tawar garam rakyat kepada perusahaan.

Pantauan Koran Madura, para pendemo baru bubar dari kantor Disperindag pukul 10.40 Wib. setelah sebelumnya mereka melakukan diskusi dengan kepala Disperindag di kantornya. Saat diskusi, Kepala Disperindag ditemani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Mohammad Jakfar dan beberpa staf Disperindag. =FATHOL ALIF/MK

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO B B

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 No. 0452 | TAHUN III

PENDIDIKAN

Siswa Wajib Berprestasi

Resepsionis RSUD dr. H. Moh. Anwar saat melayani keluarga pasien beberapa waktu lalu.

Pelayanan Kesehatan Kembali Dikeluhkan Dewan Minta Pemerintah Serius Urus Rumah Sakit SUMENEP - Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Moh. Anwar kembali dikeluhkan oleh keluarga pasien. Hal tersebut terjadi saat pasien asal Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek yang hendak melahirkan tak kunjung diurus oleh tenaga medis RSUD, Senin (29/9). Sebab, sejak pukul 13.00 hingga magrib tak satupun dokter spesialis kandungan yang datang memeriksa.

"Ketika ditanya, dokternya masih belum datang. Emang ke mana dokternya kok tidak ada di RSUD. Seharusnya kan on time di sana. Sungguh, kami sangat kecewa dengan pelayanan yang lamban ini," kata Kafrawi, suami pasien.

Ia menuturkan bahwa sang istri sejak dari puskemas sudah kesakitan, bahkan beberapa kali teriak karena tak kuat menahan sakit. "Bayangkan sejak tadi siang ada di RSUD, tetapi belum

kunjung diperikasa sama dokternya. Kami sekeluarga khawatir dengan kondisi istri saya," ungkapnya.

Ketika ditanya lebih lanjut kapan akan dapat kepastian soal keadaan pasien, berdasarkan keterangan dari salah satu perawat, kepastian itu akan diketahui antara pukul 18.00 hingga 20.00 Wib. "Sebab kata dokter, pasien dalan keadaan normal, sebab setiap ada perubahan dari pasien akan langsung dilapor-

kan kepada dokter yang menanginya. Kami disuruh sabar," jelasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Moh Anwar, Fitril Akbar mengatakan, pihaknya sudah konfirmasi ke dokter terkait.

Bahkan, sang dokter sudah kasih obat penahan sakit. "Sudah saya konfirmasi. Memang seperti itu tanda-tanda mau lahir. Sabar, kami akan memberikan pelayanan terbaik," katanya saat dikonfirmasi Koran Madura.

Terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Darul Hasyim Fath mengaku kecewa dengan penanganan yang lambat, sebab kejadian seperti itu bukan hanya sekarang, tetapi telah terjadi berulang-ulang. "Saya sudah bosan jika berbicara pelayanan RSUD, sebab apa yang kami

usulkan hanya dianggap angin," katanya.

Hanya ada satu cara, kata Darul, jika RSUD ingin memuaskan. "Yaitu, reformasi manajemen. Baik dari pegawai maupun tenaga medis. Kapan akan baik jika resepsionisnya saja tidak murah senyum. Apalagi para pegawai dan dokter. Ingat, pasien tidak hanya butuh suplai obat, tetapi juga suplai mental dan motivasi," tegasnya.

Ia meminta kepada pemerintah agar benar-benar serius memerhatikan manajemen RSUD, biar dapat memberikan pengawasan yang memuaskan kepada pasien. "Sehingga kita benar-benar memiliki rumah sakit seperti di Bali dan yang lain. Sebab pelayanan yang baik itu adalah mimpi kita semua," pungkasnya. =SYAMSUNI/MK

SUMENEP - Salah satu tujuan pembelajaran bagaimana terciptanya perubahan pada diri siswa dalam tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tiga aspek itu tidak hanya dilakukan pada pembelajaran formal semata, tetapi juga nonformal. Sehingga dari kekuatan ketiga aspek tersebut diharapkan nantinya menjadi modal awal yang sangat berharga guna meraih apa yang dicita-citakan para pembelajar di masa depannya.

Ketua Komite Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Sumenep, K. Ach. Muzakki mengatakan bahwa faktor penghambat tercapainya tujuan esensial proses pembelajaran disebabkan oleh individu pelajar atau siswa itu sendiri. Di antaranya adalah menjangkitnya futur (lemah semangat) yang sering dialami mereka saat menjalani proses pembelajaran.

"Seringkali para pelajar/siswa merasa kurang dan bahkan tidak bersemangat dalam belajarnya, sehingga proses belajar yang dijalaninya tidak disertai motivasi tinggi dan kesungguhan yang kuat untuk benar-benar mendapatkan ilmu-ilmu yang hendak dipelajari," katanya, Senin (29/9).

Adapun fenomena seperti itu disebabkan karena sebagian dari siswa masih belum menanamkan keinginan untuk menciptakan perubahan bagi dirinya sendiri. Misal, tidak memiliki visi serta tidak ada keinginan bercita-cita tinggi untuk kemaslahatan masa depannya sendiri. Para siswa belum sepenuhnya mengerti betul efek dari pentingnya proses pembelajaran yang ditempuhnya. "Sebab terlalu sederhana jika landasan belajar hanya sekadar untuk mendapatkan ijazah agar bisa diterima bekerja.

Makanya, prestasi itu harga mati bagi siswa " jelasnya.

Kini, kata Muzakki, tahun 2014 ini, MAN terus menggodok siswa-siswinya agar punya prestasi yang gemilang.

Tak salah jika 9 piala disabet oleh siswa-siswi MAN, baik prestasi akademik maupun non akademik.

Prestasi akademik, ia menyabet 8 prestasi/piala: Juara 2 Lomba Kompetisi Sains tingkat Jatim, Juara 3 Lomba Fisika, dan Juara Umum dari 4 lomba (Kimia, B. Arab, Biologi, dan B. Inggris). Sedangkan nom akademik diraih pada pagelaran Kacong Cebbing 2014 dengan menyabet Juara 2. “Prestasi ini akan terus kami perjuangkan hingga tingkat nasional dan internasional,� tambah Kepala MAN, Drs HM Abdullah, MH, M. Pd.I. =SYAMSUNI

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III

C

PERJUDIAN

Lima Pejudi Diringkus Polisi SUMENEP – Lima warga Sumenep diringkus polisi karena ketahuan melakukan judi togel dan judi online di tiga tempat, beberapa waktu lalu. Kelimanya telah ditahan di Mapolres Sumenep.

Lima orang yang ditangkap polisi tersebut, yaitu AZ (43) dan MK (52), warga Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota Sumenep; SDN (67), warga Desa Tenunan, Kecamatan Manding; FMN (53), warga Desa Kapedi, Kecamatan Bluto; dan JT (35), warga Desa Karangduak, Kecamatan Kota Sumenep.

Keempat orang pertama ditangkap di dua lokasi, yakni Kelurahan Banselok dan di sebuah warung makan di Jl KH. Sajjad, Keluruhan Bangselok, Kecamatan Kota Sumenep. Sementara orang yang terakhir diringkus saat sedang melakukan judi online di rumahnya di Desa Karangduak, Kecamatan Kota Sumenep.

Dari lokasi penangkapan empat warga yang sedang malakukan judi togel tersebut, polisi juga menyita barang bukti berupa uang senilai Rp 185.000, lima lembar kertas hasil rekapan togel, serta 1 buah ballpoint warna bening merek Snowman, yang diduga digunakan untuk merekap togel.

Sementara dari tangan pejudi online, polisi menyita barang bukti berupa 1 buah laptop merek Lenovo warna hitam, 1 buah modem smartfren warna putih, serta buku rekening bank yang diduga sebagi alat transaksi.

”Benar, kami telah menangkap pejudi togel di sebuah warung di Jl KH Sajjad, Kelurahan Bangselok dan juga menagkap satu warga yang melakukan judi online, kemarin. Empat tersangkanya berikut barang buktinya sudah kami amankan di Mapolres untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Kapolres Sumenep AKBP Marjoko, melalui Humas Polres Sumenep AKP Jaiman, Senin (29/9).

Menurutnya, penangkapan empat orang pejudi togel tersebut bermula dari laporan Kanit

SPKT yang sedang melakukan patroli di sekitar kota. Karena petugas kepolisian tidak mau terkecoh, langsung bergerak. ”Tidak tahunya setelah kami turun, memang benar kejadian itu, makanya tim Reserse dan Kriminal Polres Sumenep langsung menagkapnya,” ungkap mantan Polsek Arjasa itu.

Kelima tersengka terancam dijerat Pasal 303 KUHP tentang Perjudian. ”Ancaman hukumnya di atas lima tahun penjara,” pungkas Jaiman. =JUNAEDI/MK

PERBAIKAN INFRASTRUKTUR

Proyek Trotoar Abaikan Perpres/Kepres

SEMANGAT. Pekerja sedang mengerjakan proyek trotoar di depan kantor Bupati Sumenep, Jalan dr. Cipto, Senin (29/9).

SUMENEP – Pengerjaan proyek trotoar sepanjang 155 meter di depan kantor Bupati Sumenep, Jalan dr. Cipto, sudah berlangsung sekitar dua pekan. Dananya diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah senilai Rp 850 juta. Namun, hingga saat ini belum ada papan namanya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 70 Tahun 2012 dan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap proyek diharuskan memasang papan nama selama pelaksanaan proyek berlangsung. ”Seharusnya rekanan mematuhi terhadap peraturan yang ada. Karena adanya aturan itu bukan hanya untuk dibaca dan dipahami, melainkan untuk diikuti,” kata aktivis Garindro, Sarkawi, Senin (29/9).

Menurut Sarkawi, keberadaan papan nama itu sangat penting.

Salah satunya sebagai bahan evaluasi. Sebab, semua elemen termasuk masyarakat umum berhak tahu proyek, baik besaran anggaran maupun sumber dana yang digunakan.

Sehingga, katanya, masyarakat tidak lagi timbul rasa curiga atas pelaksanaan proyek tersebut.

Sebab, bagaimanapun masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

Sehingga ketika dalam penilaian masyarakat pelaksanaan proyek jelek, masyarakat juga berhak untuk melakukan penolakan. ”Nah, ketika papan namanya tidak dipasang, maka bisa dibilang pihak rekanan takut, karena telah menyembunyikan identitas dirinya,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta rekanan segera memasang papan nama dan tidak harus menunggu proyek tersebut selesai.

"Untuk memasang papan nama itu kan mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Atau bisa saja dilakukan sebelum pelaksanan proyek itu berlangsung, sehingga pekerjaan tersebut ada keterbukaan bagi publik, apalagi sekarang zaman demokrasi," terangnya.

Sayangnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Rang (Cikatarung) Sumenep Bambang Iriyanto masih belum bisa memberikan keterangan, sebab saat Koran Madura berandang di tempat kerjanya, mantan Kasdisbudparpora itu sedang tidak ada di tempat kerjanya. Informasnya, Bambang Iriyanto sedang mengikuti rapat di kantor Pemda Sumenep.

Ketika dihubungi melalui telepon seluler, sampai berita ini diturunkan masih belum ada tanggapan. Pembangunan trotoar tersebut direncanakan akan menjadi pembuka bagi semua pembangunan trotoar yang lain. Sebab, pembangunan trotoar itu memang didesain cukup menarik sesuai dengan ciri khas Madura. Seperti, peletakan PJU (penerangan jalan umum) yang akan diletakkan lambang keris dan kuda terbang.

Tidak hanya itu, bahan yang akan digunakan akan menggunakan bahan yang dibuat oleh pabrikan. Sehingga, kualitasnya dapat dipertangungjawabkan. ”Jadi, setelah pekerjaan selesai, maka Sumenep akan mempunyai ciri khas tertentu,” terang Bambang. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III

MELANGGAR KEIMIGRASIAN

Barang Bawaan JCH Sudah Dipulangkan

PENAMBANG TANAH MENINGGAL. Polisi melakukan penyelidikan di tempat tewasnya penambang tanah di Dusun Basaba Desa Payudan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk, Senin (29/9).

KECELAKAAN KERJA

Penambang Tertimbun Longsoran Tanah SUMENEP – Ruji (33), warga Dusun Lebilla, Desa Bakeong, Kecamatan Guluk-Guluk, tewas tertimbun tanah saat menambang tanah di Dusun Basaba, Desa Payudan Nangger, Kecamatan GulukGuluk, Senin (29/9) sekitar pukul 7.30 Wib. Informasinya, Ruji yang sehari-hari bekerja sebagai kuli angkut tanah, sekitar pukul 6.40 berangkat dari rumahnya bersama dua temannya, yakni sopir pikap dan satu orang yang biasa menjadi teman setiap hari saat bekerja.

Sekitar pukul 7.15, Ruji bersama temannya sampai di tempat kejadian perkara, yakni di Dusun Besabe Desa Payudan Nangger. Tidak lama kemudian, Ruji langsung bekerja sebagaimana biasanya dengan menggunakan alat tradisional, yakni cangkul.

Hanya saja setelah sekitar lima belas menit bekerja, tanah di atasnya yang digali tiba-tiba longsor dan menimpa Ruji. Karena diduga tidak bisa menyelamatkan diri dan pernafasan Ruji tersumbat oleh tanah, akhirnya meninggal dunia.

”Kejadiannya sangat singkat, paling lama sekitar 10 menit ada suara mobil masuk ke lokasi, lalu berapa menit kemudian sudah terdengar teriakan minta tolong,” kata warga sekitar lokasi kejadian, Moh. Syafik (45), kemarin.

Mendengar teriakan minta tolong dari lokasi galian, masyarakat sekitar langsung datang ke lokasi membawa alat seadanya. Dan setibanya di lokasi, warga bergotong royong menyingkirkan tanah yang menimbun tubuh korban. ”Karena kami hanya memakai alat seadanya, maka evakuasi korban sangat lama, hingga memakan waktu sekitar 30 menit,” terangnya.

Setelah korban berhasil dievakuasi, tubuh korban mengalami luka lebam disekujur tubuhnya, sehingga di beberapa bagian tubuhnya

terlihat menghitam akibat terjangan tanah bercampur batu. ”Karenanya korban sudah tidak terselamatkan, maka kami bersama sejumlah warga langsung membawa ke rumahnya untuk diserahkan kepada keluarganya,” terangnya.

Pantauan Koran Madura, setelah korban selesai dievakuasi, sejumlah Muspika Kecamatan Guluk-Guluk, tiba di TKP dan petugas kepolisan langsung memasang garis polisi di lokasi galian. Setelah itu, sejumlah muspika langsung menyambangi rumah duka untuk melakukan penyelidikan terkait motif terjadinya peristiwa tersebut.

Hanya saja, Kapolsek Guluk-Guluk AKP Rasyidi belum bisa memberikan keterangan terkait kejadian tersebut.

Sebab saat dihubungi melalui telepon seluler, pihaknya sedang mengikuti rapat di Kecamatan Guluk-Guluk. ”Saya masih rapat di kecamatan ini,” katanya singkat.

Informasi lain mengatakan, aksi penambangan tersebut sudah berjalan kurang lebih tiga tahun.

Hanya saja, walaupun diduga tidak mempunyai izin penambangan, pemerintah tidak melakukan penutupan.

Mungkin saja karena tanah yang dijadikan tempat penambangan itu merupakan milik pribadi salah satu warga setempat, yakni WF. WF biasa menjual tanah galian itu sekitar Rp 35 ribu per pikap (harga di tempat). Baru setelah sampai ke pemilik angkutan ke konsumen dipatok dengan harga Rp 80-90 ribu per pikap. ”Memang kalau harga di tempat lebih murah daripada harga ke setiap konsumen.

Sebab masih dihitung dengan biaya transportasinya,” kata Mulyadi (45), warga setempat.

Pihaknya meminta pemerintah ikut andil dalam persoalan tersebut. Jika perlu maka tempat galian tersebut dilakukan penutupan. Jika tidak ditutup, dikhawatirkan akan memakan korban kembali. ”Itu mungkin yang harus dilakukan, sehingga lokasi tersebut tidak dilakukan penambangan lagi,” harapnya. =JUNAEDI/MK

SUMENEP - Ratusan obat kuat dan puluhan slop rokok milik jemaah calon haji asal Sumenep dengan kelompok terbang (Kloter) 62 yang disita petugas PT. Angkasa Pura Surabaya sudah dikembalikan. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Sumenep, Moh. Shodiq melalaui Kasubag Tata Usaha, Jono Hadi, obat kuat dan puluhan slop itu sudah dapat diambil di kantor Kemenag Sumenep.

Menurut Jono, obat-obatan dan puluhan slop rokok itu baru diketahui setelah sampai di asrama haji di Surabaya. Hal itu diketahui setelah melalui proses pemeriksaan oleh petugas PT. Angkasa Pura Surabaya dengan menggunakan sinar X. Jamu dan beberapa slop rokok itu disimpan di koper masing-masing jemaah calon haji.

Jono menceritakan, ada banyak macam obat-obatan yang di bawah oleh jemaah calon haji asal Sumenep. Bahkan, tambahnya, ada jemaah calon haji asal Sumenep yang sampai membawa sepirtus sebanyak dua liter. “Alasannya untuk dibuat jamu. Lah, jamu apa itu kalau sepertus sampai dua liter,” tandasnya.

Padahal, kata Jono, pihak Kankemenag sudah melakukan sosialisasi kepada semua jemaah calon haji agar tidak membawa barang-barang yang melanggar ketentuan keimigrasian. Pihaknya mengaku sudah melakukan sosialisasi mulai dari tingkat kecamatan hingga kebupaten.

“Saya sendiri sebagai koordinator manasik haji selalu memperingatkan agar jemaah calon haji tidak membawa cairan melebihi 200 mililiter, dua slop rokok, dan cairan lainnya, termasuk minyak goreng. Karena di Mekkah ada yang namanya minyak goreng. Tapi, mungkin karena sumber daya manusia jemaah haji ada yang kurang mumpuni, ya kami maklumi kejadian seperti ini,” terangnya.

Namun untuk saat ini, menurut Jono, obat-obatan dan puluhan slop rokok yang disita petugas PT. Angkasa Pura Surabaya sudah dikembalikan kepada Kankemenag Sumenep. Saat ini barangnya sudah ada di kantor Kemenag dan bisa diambil oleh keluarganya.

Karenanya, di masing-masing barang yang dikembalikan tersebut sudah lengkap dengan nama-nama pemiliknya. “Jadi, silakan ambil di kantor Kemenag. Ada di Kasi Haji,” tutupnya.

Untuk diketahui, pada Sabtu (26/9) terdapat 54 koper jemaah calon haji asal Sumenep berisi obat-obatan dan puluhan slop rokok yang hendak dibawa ke Mekkah. Namun obat-obatan dan puluhan slop rokok tersebut disita oleh petugas PT. Angkasa Pura karena dinilai melanggar aturan keimigrasian. =FATHOL ALIF

KEHILANGAN Syaiful Joko Efendi, Dsn. Guluk-guluk Tengah Ds/Kec. Guluk-Guluk RT/RW: 005/003, kehilangan STNK sepeda motor Honda GL Max Nopol M 6259 VM a/n. Fathul Mu’ien d/a.

Dsn. Guluk-guluk Tengah Ds/Kec. Guluk-Guluk.

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III

E

Rp 25 Miliar untuk Pilkada Pemerintah Sudah Mulai Menyiapkan Sejak 2011 SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menyiapkan dana sebesar Rp25 miliar untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada 2015.

"Penyiapan dana itu dengan asumsi Pilkada Sumenep 2015 dilaksanakan secara langsung.

Dana itu masuk kategori cadangan dan disiapkan selama lima tahun sejak 2011 hingga 2015,"

kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Hadi Soetarto di Sumenep, Senin (29/9).

Sesuai kesepakatan dengan anggota DPRD, pihaknya telah mengalokasikan dana cadangan

untuk pelaksanaan pilkada melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Setiap tahun sejak 2011, APBD menyiapkan dana cadangan pilkada, masing-masing Rp5 miliar. Kalau ditotal sejak APBD 2011 hingga nantinya APBD 2015, jumlahnya akan sebanyak Rp25 miliar," ucapnya.

Ia menjelaskan beberapa hari lalu ternyata ada pengesahan Undang Undang Pilkada di DPR RI yang salah satu klausulnya

adalah teknis pilkada menjadi tidak langsung atau dipilih oleh anggota DPRD. "Dalam konteks itu, kami tentunya wajib menyesuaikan dengan aturan main atau harus taat asas. Dana yang kami siapkan untuk kepentingan pilkada (langsung) sejak 2011 itu berstatus cadangan dan belum digunakan sama sekali. Kalau aturannya berubah tentunya akan menyesuaikan," katanya.

Warga Sumenep mengalami

dua kali pilkada langsung, yakni pada 2005 yang diikuti lima pasangan calon dan 2010 dengan delapan pasangan calon.

Hasil Pilkada Sumenep 2005 menetapkan Moh Ramdlan Siradj-Moch Dahlan sebagai bupati-wakil bupati setempat periode 2005-2010.

Sementara hasil Pilkada 2010 menetapkan A Busyro KarimSoengkono Sidik sebagai bupatiwakil bupati periode 2010-2015. =ABD AZIZ/ANT

PESAWAT CESSNA 72P

Penyebab Jatuhnya Pesawat Masih Misterius SUMENEP – Hingga memasuki hari kesebelas pasca jatuhnya pesawat latih Cessna 72P milik PT Merpati Nusantara Airlines (MNA), penyebab jatuhnya pesawat yang menewaskan satu orang itu masih misterius. Pemerintah Kabupaten Sumenep mengaku belum menerima hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Mohammad Fadilah mengaku sampai saat ini masih belum bisa memberikan keterangan terkait jatuhnya pesawat latih tersebut. ”Kami masih belum menerima hasil investigasi yang dilakukan oleh KNKT. Sehingga, kami tidak bisa menyimpulkan penyebab jatuhnya pesawat itu,” katanya, Senin (29/9).

Menurut Fadilah, walaupun dirinya sebagai pimpinan instansi yang menangani transportasi di Sumenep, namun tidak bisa mengintervensi petugas KNKT untuk mempercepat penyelidikan. ”Kami tidak bisa berbuat banyak, karena persoalan tersebut sudah dipasrahkan sepenuhnya terhadap KNKT. Jadi, kami hanya bisa menunggu saja,” ungkap mantan Kepala BPBD itu.

Fadilah memprediksi investigasi KNKT membutuhkan waktu yang lama. Sebab, hasil investigasi itu tidak turun langsung ke pihak Dishub, melainkan turun ke pihak otoritas bandara. ”Mekanismenya memang bergitu, jadi yang harus intens melakukan komunikasi dengan pihak KNKT adalah pihak otoritas bandara, dari hasil komunikasinya itu baru disampaikan pada kami,” terangnya.

MENGAMATI. Dua perempuan mengamati polisi yang berjalan di samping tempat pesawat yang jatuh, Jumat (19/9). Hingga saat ini, penyebab jatuhnya pesawat belum diketahui.

Ditanya soal aktivitas bandara saat ini, pihaknya mengatakan masih diliburkan hingga awal Oktober nanti. ”Itu sudah hasil kesepakatan yang dikeluarkan oleh PT. Merpati School selaku pemilik,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Sub Komite Keselamatan Kecelakaan Penerbangan KNKT Kapten

Masruri mengatakan, pesawat yang jatuh di areal persawahan di Desa Marengan Daya, Kecamatan Kota Sumenep itu tidak dilengkapi dengan flight data recorder (atau data rekaman penerbangan) dan cockpit voice recorder (perekam suara kokpit). Untuk itu dirinya harus benar-benar teliti.

Menurut Masruri, penggunaan alat itu memang tidak diwajibkan untuk pesawat latih seperti Cessna 72P. Namun tidak adanya benda tersebut akan memperlambat proses investigasi. ”Kerena pesawat ini tidak dilengkapi oleh FDR (flight data recorder) dan CVR (cockpit voice recorder) maka prosesnya

akan lebih lama,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pada Jumat (19/9) sekitar pukul 13.15, pesawat latih Cessna 72P jatuh di areal persawahan di Desa Marengan Daya. Dalam Kecelakaan itu salah satu siswa MPS, Haris Yondi, meninggal di lokasi kejadian. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN Bangkalan F MADURA Pamekasan

Bangkalan F

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 No. 0452 | TAHUN III

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III

UU Pilkada Menebar Ancaman?

KPU Daerah Bisa Dibubarkan PAMEKASAN – Ditetapkannya Undang-Undang (UU) tentang Pilkada yang baru oleh DPR RI, bisa merubah tatanan kelembagaan negara ini. Salah satunya, semua KPU di tingkatan daerah, baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, bisa dibubarkan. Termasuk dalam hal ini KPU Pamekasan bisa dibubarkan. Sebab dengan Pilkada dikembalikan lagi ke DPRD, maka KPU Daerah sudah tidak memiliki tugas urgen lagi.

Hal ini disampaikan Komisioner KPU Pamekasan Devisi Teknis dan Data Moh. Subhan kemarin (29/9). Menurutnya, sangat dimungkinkan nantinya KPU di daerah dibubarkan. Dengan pelaksanaan Pilkada melalui wakil rakyat, otomatis KPU di daerah

tidak akan banyak pekerjaan. Sehingga KPU tidak berfungsi maksimal karena segala persiapan hingga penetapan Pilkada ada di DPRD. Jauh berbeda ketika Pilkada dilaksanakan secara langsung selama ini. Jelang Pilkada, KPU su-

per sibuk. Sebab segala persiapan dilakukan oleh KPU di daerah.

Dari awal hingga akhir, hingga penetapan.

Dia mencontohkan, seperti pembuatan surat suara, penetapan tahapan pelaksanaan Pilkada, serta berbagai jenis kelengkapan Pilkada lainnya. Termasuk juga rekrutmen panitia penyelenggara Pilkada, dari tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan.

Semuanya dihendel KPU Daerah, khususnya KPU Pamekasan. Belum lagi menghadapi sengketa Pilkada, setelah proses Pilkada dilangsungkan.

Kalau Pilkada dilakukan oleh wakil rakyat maka semua penyelenggara pemilu dari tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan,

tidak diperlukan lagi sebagaimana pelaksanaan Pilkada langsung, yang terjadi selama ini. Namun demikian, pihaknya juga menyadari bahwa dengan kembalinya sistem Pilkada ke DPRD ini, bukan berarti KPU, terutama KPU Daerah, akan terbebas dari tugas Pilkada. Mereka masih memiliki tugas meskipun sangat minim, yaitu hanya pada penetapan pelaksanaannya. Untuk teknis lainnya, dihendel seluruhnya oleh DPRD. "Ya tugas kami nanti hanya menetapkan pelaksanaan Pilkada tersebut, tidak lebih dari itu.

Cukup simpel dan ringan memang tugas kami nanti. Padahal KPU Daerah itu juga lembaga negara," ujar Subhan.

Dengan disahkannya Undang-

Undang Pilkada yang baru ini, nantinya bisa jadi akan mengubah sebagian besar ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya kemungkinan gagalnya judicial review di MK karena pilkada tidak masuk dalam rumpun hukum pemilu, tapi pemerintah daerah. Kedua, bisa menghapus keberadaan seluruh KPU Daerah, dari tingkat I hingga tingkat II, di seluruh Indonesia. Dan hanya menyisakan satu KPU saja, yaitu KPU RI. "Memang benar dan kami akui.

Dengan Pilkada melalui DPRD ini, tidak memerlukan tenaga ekstra untuk melaksanakannya. Dan ini memang lebih simpel," pungkasnya. = SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

HUKUM

Terdakwa-Saksi Saling Tuding PAMEKASAN - Sidang keempat perkara kekerasan wartawan kembali digelar di ruang sidang Pengadilan Negeri Pamekasan, Senin (29/9) kemarin. Teman terdakwa, yaitu Gus Slamet, yang dihadirkan sebagai saksi saling tuding dengan para terdakwa.

Sidang tersebut masih dengan agenda mendengar keterangan saksi. Selain Gus Slamet yang sering disebut para terdakwa, terdapat dua orang saksi lainnya yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu Fathorahman, wartawan Radar Madura dan Syamsul Arifin, wartawan beritajatim.com.

Gus Slamet, yang sempat diperiksa sebagai terlapor di Polres Pamekasan, dihadirkan ke persidangan oleh JPU setelah dua kali sidang sebelumnya, lima orang terdakwa kasus kekerasan wartawan dengan kompak menyebut nama Gus Slamet yang paling banyak mengeluarkan bahasa ancaman saat kejadian kekerasan pada 9 Juni 2014 lalu.

Dalam penyataan para terdakwa diantaranya Yasin, Turmudi, Sukari, Abdus Salam dan Erpan, dalam sidang sebelumnya, mengungkap bahwa yang melontarkan kata-kata ancaman keluar dari mulut Gus Slamet.

Sehingga hal itu membuat JPU harus menghadirkan saksi baru lagi selain yang sudah diagendakan sebelumnya.

Dalam sidang tersebut, JPU juga menghadirkan dua orang saksi dari wartawan yang berada di lokasi saat kejadian kekerasan berlangsung. Keduanya lebih

ali sayhroni/koran madura

MEMBERIKAN KESAKSIAN. Fathorahman, wartawan Radar Madura, dalam kasus kekerasan wartawan yang terjadi pada 9 Juni 2014 lalu.

banyak ditanya mengenai kebenaran peristiwa tersebut, sementara Gus Slamet seolah dikonfrontir dengan para terdakwa.

Di hadapan sidang dengan pelapor, Amiruddin, wartawan Radar Madura, Gus Slamet mengatakan bahwa aksi kekerasan bersama puluhan orang yang menyerbu wartawan itu diawali oleh terdakwa Yasin. Gus Slamet

mengaku tidak berniat melakukan hal itu, karena Yasin hanya mengajak ke Pendopo Bupati Pamekasan, untuk mencairkan dana.

“Saya awalnya ditelepon Yasin untuk ikut pertemuan di Pendopo, tapi ternyata malah diajak ke tempat lain (menyerang wartawan). Saya berani bersumpah kalau saya benar-benar

ditelepon oleh Yasin. Saya berani taruhan pendek umur, saya ditelpon Yasin” katanya, di hadapan Majelis Hakim.

Seperti sidang-sidang sebelumnya, terdakwa Yasin dengan berlagak seolah pengacara membantah keras kesaksian Guslamet.

Menurut Yasin, gerombolannya datang dengan sendirinya ke warung yang dijadikan tongk-

rongan wartawan di pagi hari itu.

Dan dirinya tidak merasa mengkoordinatori penyerangan.

Akibat saling tuding itu sempat membuat Yasin dan Gus Slamet bersitegang, beruntung keduanya berhasil ditenangkan oleh hakim yang memimpin sidang.

Sebelum persidangan berakhir, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Syafii sempat menawarkan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi meringankan.

Namun para terdakwa sepakat tidak mengajukan. Syafii tidak banyak menjelaskan status Gus Slamet, namun dengan kesaksiannya justru lebih memberatkan para terdakwa.

“Kami sempat tanyakan kapada semua terdakwa, apakah mengajukan saksi meringankan, tapi jawaban mereka (terdakwa) tidak. Sidang selanjutnya langsung dengan agenda pemeriksaan terdakwa,” ungkapnya.

Sayangnya, setelah proses persidangan selesai. Terjadi insiden kurang menegangkan di luar ruang sidang, bermula saat dua oknum wartawan dan pemred tabloid bulanan yang sama-sama berinisial MH dan hendak mewancarai saksi Samsul Arifin.

Samsul Arifin tidak mau memberikan keterangan, yang bersangkutan justru mendorong Samsul. Aksi dorong tersebut dilakukan di depan wartawan harian dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang baru saja diwawancarai wartawan. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III

G

DAERAH TERISOLIR

Bapemas Pemdes Akan Melakukan Pendataan PAMEKASAN - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BapemasPemdes) dalam waktu dekat ini akan melakukan pendataan terhadap daerah-daerah yang masuk katagori terisolir. Baik di bidang infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan tidak terjangkau infrastruktur penerangan.

Pendataan tersebut peting dilakukan, dalam rangka mengetahui daerah-daerah terisolir, termasuk potensi yang bisa dikembangkan. Rencana itu muncul, setelah masyarakat Palengaan membeberkan beberapa daerah terisolir dan belum tersentuh pembangunan.

Kepala Bapemas-Pemdes Pamekasan, Masrukin mengakui banyak desa yang masih masuk terisolir. Sehingga daerah-daerah tersebut harus didata dan dipetakan untu disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappepda) agar dipetakan ke masing-masing dinas.

Masrukin mencontohkan, untuk infrastruktur jalan, anggaranya bisa diambilkan dari alokasi dana desa (ADD) maka yang akan bertanggung jawab yakni bagian pemerintahan pemkab pamekasan, PNPM maka yang bertanggung jawab yakni Bapemas-Pemdes, ataupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana provinsi maka yang bertanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Binamarga.

Selanjutnya, di Bidang Kesehatan, program bisa dilakukan Dinas Kesehatan Pemkab Pamekasan, ataupun PNPM Generasi Sehat dan Cerdas. Sehingga, seluruh pembangunan bisa dicapai dengan baik.

Dari beberapa infrastruktur yang diinginkan masyarakat.

Paling banyak infrastruktur jalan yang diinginkan masyarakat, selanjutnya infrastruktur kesehatan.

Di tahun 2014 ini, anggaran yang disalurkan terhadap pembangunan infrastruktur desa khususnya jalan senilai Rp 170 miliar. Anggaran bersumber dari APBD Pamekasan 2014, Bantuan Keungan (BK) Provinsi Jatim, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2014. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

ali syahroni/koran madura

DISEGEL. Rumah milik Sahrawi, yang dijadikan tempat pelacuran, di Dusun Kemasan, Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan Pamekasan, Disegel

Tempat Prostitusi Disegel Pol PP Berencana Membawa Kasus itu ke Meja Hijau PAMEKASAN - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Pamekasan menyegel rumah milik Sahrawi di Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan, karena dijadikan tempat prostitusi. Senin (29/9) kemarin, penyegelan ini dilakukan setelah aparat penegak perda itu menangkap seorang wanita yang diduga sebagai pekerja seks komersial (PSK). Dia berinisial SN. Penyegelan dilakukan setelah Satpol PP berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan (Forfimka) Larangan. Bersama polisi, TNI, dan aparat desa, serta petugas bersama-sama mendatangi rumah tersebut dan menyegelnya.

Penyegelan itu, dilakukan pada pukul 14.00 WIB. Petugas gabungan langsung menempelkan stiker pada pintu rumah tersebut, yang bertuliskan “Disegel/Ditutup, Melanggar Perda No. 18 Tahun 2004 tentang larangan terhadap pelacuran, terhi-

tung mulai tanggal 29 September 2014”, setelan itu semua kamar yang ada di rumah tersebut dikunci.

Kepala Dusun Kemasan, Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan Pamekasan, Hermanto mengatakan pihaknya sangat mendukung penyegelan tersebut. Pasalnya, selain meresahkan masyarakat, keberadaan lokasi prostitusi tersebut telah menimbulkan kesan kurang baik terhadap dusun tersebut.

Bahkan, lanjut Hermanto, pihaknya sudah berulang kali

memberi peringatan kepada Sahrawi (pemilik rumah) untuk menghentikan bisnis haramnya itu. Namun, peringatan dari aparat desa setempat itu tidak pernah dihiraukan oleh yang bersangkutan.

“Pemilik rumah (Sahrawi) sudah berkali-kali diperingati oleh aparat desa termasuk saya sendiri. Namun peringatan itu tidak diindahkan Sahrawi. Padahal, dari saking kesalnya warga terhadap aktivitas di lokasi itu, dulu pernah dibakar,” katanya.

Kasat Pol PP Pamekasan, Didik Hariadi mengatakan bahwa penyegelan tersebut adalah pembinaan terakhir terhadap pemilik rumah karena sebelumnya sudah dilakukan pembinaan terutama kepada PSK. Dengan tindakan tegas itu, pihaknya berharap rumah tersebut tidak lagi digunakan seba-

gai tempat pelacuran.

Bahkan, terang Didik, setiap Satpol PP melakukan razia dengan target pelacuran, dari tempat tersebut Satpol PP selalu menjaring PSK. Dalam catatan Satpol PP setempat sudah enam kali menangkap PSK dari tempat itu, selama dalam kurun waktu tahun 2014 ini.

“Kalau sebelumnya kami berikan pembinaan PSK dan pelanggan yang tertangkap, maka sekarang giliran pemilik rumah yang dibina dengan disertai tindakan egas berupa menyegel rumahnya,” katanya.

Apabila setelah penyegelan itu, pemilik tetap mokong menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi, maka Satpol PP akan tetap menindak. Bahkan, pihaknya akan membawa kasus itu ke proses hukum agar dijatuhi tindak pidana ringan. =ALI SYAHRONI/UZI/ RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III

ANTISIPASI LAKA LANTAS

Warga Minta Traffic Light di Jalan Mandilaras PAMEKASAN - Sejumlah warga meminta pemerintah daerah untuk memasang traffic light di Perempatan Jalan Mandiralas, akses jalan menuju Sensar Mesrul, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan. Permintaan itu disampaikan mengingat padatnya kendaraan lalu lintas yang melintas di sepanjang jalur itu. Kepadatan terjadi karena di kawasan itu terdapat beberapa rumah sakit swasta dan lembaga pendidikan.

Salah satu pengguna jalan, Hanafi, 35, Warga Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan meminta Dinas Perhubungan Komonikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pemkab Pamekasan agar jalur tersebut dipasang traffic light. Tujuannya menantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Perempatan tersebut sering kali macet. Karena banyaknya pengguna jalan yang akan masuk ke akses jalan menuju Jalan Jembatan Baru ataupun Jalan Sersal Mesrul, tanpa memperhatikan pengguna jalan yang datang dari jalur lain. Pada pagi hari menjelang masuk kerja, lalu lintas di sepanjang jalur itu sangat padat, sehingga menimbulkan keresahan warga.

Keluhan juga disampaikan Rofikoh yang mengaku ketakutan setiap melintas di perempatan jalan tersebut. Sebab tidak ada lampu merah, sehingga pengendara rebutan untuk melintas di perempatan itu.

“Seharusnya disini ada lampu merahnya mas, soalnya kalau pagi seperti ini sangat padat, bahkan disini sering terjadi kecelakaan, jadi saya takut,” pintanya.

Menanggapi hal itu, Kadishubkominfo Pamekasan, Mohamad Zakir mengatakan untuk perempatan Mandilaras itu memang telah difikirkan oleh pihaknya, dan dalam waktu dekat akan dipasangi lampu merah.

“Memang kami telah berencana untuk pasang disitu,”terangnya.

Tetapi, kata dia, sebelum di perempatan Mandilaras itu, pihaknya sudah menganggarkan pada anggaran tahun 2015 untuk memasang lampu merah di pertigaan SMA 2 menuju arah MAN Pamekasan. Selain itu juga di pertigaan Jalan Stadion menuju Jalan Bonorogo. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Seorang relawan (kiri) melakukan proses belajar mengajar saat digelar Kelas Inspirasi, di SDN IV, Blumbungan, Larangan, Pamekasan, Jatim, Senin (29/9). Kegiatan yang digelar secara serentak diseluruh daerah di Jatim oleh Kelas Inspirasi Jatim itu, melibatkan kalangan profesional, seperti dokter, Jurnalis dan profesi lainnya, untuk menggugah inspirasi siswa dalam menggapai masa depan

HMI Kaji Efektivitas UU Pilkada PAMEKASAN- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan, Jawa Timur, Senin, mengkaji efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Pilkada dengan menghadirkan Direktur Komunikasi Publik Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.

“Kami memandang perlu untuk mengkaji undang-undang tentang Pilkada yang telah ditetapkan DPR RI karena ini menyangkut keberlangsungan demokratisasi di negeri ini,” kata Ketua Umum HMI Cabang Pamekasan Moh Hofifi.

Kajian dalam bentuk sarasehan yang digelar di Kedai Baca dan Kopi Sebelas 12 ini dihadiri para aktivis perwakilan organisasi mahasiswa intra dan ektra kampus, politikus, akademisi dan perwakilan jurnalis yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan.

Dalam kesempatan itu pemateri Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, sebenarnya sistem pemilihan tidak langsung yang kini

telah ditetapkan oleh DPR RI itu tidak berpengaruh pada tatanan demokrasi yang sebenarnya.

“Hanya saja dengan pola perwakilan seperti memang mengurangi partisipasi masyarakat untuk ikut menentukan atau memilih calon pemimpinnya,” katanya.

Sebab, sambung Buhanuddin yang juga Direktur Eksekutif Indikator Opini Publik ini, dengan cara melalui perwakilan, maka penentuan calon pemimpin daerah hanya ditentukan oleh segelintir orang saja.

Ia juga memaparkan, keinginan menetukan pemilihan kepala daerah melalui wakil rakyat di DPRD itu, memang tidak lepas dari tarik ulur kepentingan poli-

tik praktis di parlemen.

“Penggagas pilkada langsung itu kan sebenarnya sebagian partai politik yang kini menginginkan pelaksanaan pilkada tidak langsung,” kata mantan aktivis HMI Cabang Ciputat ini.

Selain Burhanuddin, pembicara lain yang juga dihadirkan dalam acara kajian bertema “Undang-Undang Pilkada Antara Dinamika dan Kemunduran Demokrasi” ini adalah Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Pamekasan, Imam Rois.

Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Pamekasan ini menilai, pilkada melalui DPRD sepintas memang merupakan langkah mundur.

Namun demikian, kata dia, tidak berarti sesuatu yang dianggap mundur itu jelek, karena keinginan untuk melaksanakan pilkada melalui wakil rakyat itu sebenarnya berdasarkan fakta sosial yang ada di masyarakat.

“Tidak ada salahnya kita dianggap mundur untuk maju

lebih cepat lagi,” kata Imam Rois.

Politik uang yang terjadi pada pelaksanaan pilkada langsung di masyarakat memang merupakan persoalan yang harus mendapatkan perhatian serius. Demokrasi berkualitas harus diperhatikan dan itu akan tercapai apabila rakyat ini sudah memenuhi rata-rata, yakni minimal lulusan SLTA. Disamping itu, selama ini masyarakat cenderung menentukan pilihannya atas saran tokoh informal, sehingga para prinsipnya pemilu yang digelar dan dilakukan langsung masyarakat selama ini, bukan sepenuhnya atas kesadaran politik warga itu sendiri, akan tetapi banyak yang diarahkan oleh para tokoh-tokoh informal tersebut.

“Setiap pilihan memang ada plus-minusnya, tapi menurut hemat kami yang lebih pas untuk saat ini memang pilkada melalui wakil rakyat,” katanya menjelaskan. =ANT/ABD AZIZ

KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III

I

PEKERJA SEKS KOMERSIAL

Perempuan Terjaring di Rumah Lacur PAMEKASAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Pamekasan kembali menangkap seorang perempuan yang berada di salah satu rumah yang seringkali dijadikan tempat melayani pria hidung belang di Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan, Pamekasan.

fakihamyal/koranmadura

PSK TERJARING SATPOL PP. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Pamekasan kembali menangkap seorang perempuan yang berada di salah satu rumah yang seringkali dijadikan tempat melayani pria hidung belang di Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan, Pamekasan.

Perempuan itu berinisial SN (31), asal Kecamatan Waru Pamekasan. Saat ditangkap perempuan itu berada di salah satu kamar sendirian, tempat itu menurut catatan Pol PP, paling sering digerebek karena dijadikan eksekusi pekerja seks komersial (PSK).

Petugas curiga, karena perempuan tersebut berada di dalam kamar, sekalipun sendirian. Sehingga petugas meringkusnya dan memintai keterangan di Kantor Pol PP Pemkab Pamekasan.

Saat diintrogasi petugas, SN berdalih bukan PSK. Melainkan penyedia catering terhadap pengunjung rumah tersebut.

Dalam setiap harinya, ia menyediakan makanan selama tiga kali. Padahal rumah tersebut bukan penginapan, bukan hotel, melainkan rumah biasa yang diduga dijadikan tempat penyewaan eksekusi PSK. Setelah dimintai keterangan, tidak mengarah terhadap keterlibatan SN sebagai PSK. Maka aparat Pol PP melepasnya dan meminta agar yang bersang-

kutan tidak datang ke lokasi tersebut. Sebab lokasi tersebut terkenal tempat maksiat.

Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Pol PP Pemkab Pamekasan, Yusuf Wibisono menyatakan petugas menggerebek rumah itu berdasar laporan masyarakat yang menyampaikan ada perempuan di lokasi tersebut. Sehingga, pada saat yang bersamaan anggotanya diterjunkan untuk melakukan penertiban.

Yusuf mengaku tempat tersebut berkali-kali digerebek petugas, dan diketahui ada PSK yang tengah memberikan pelayanan kepada pria hidung belang.

Sehingga, wajar apabila petugas menaruh curiga terhadap keberadaan tempat tersebut.

Hasil berita acara pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Pol PP, SN tidak termasuk sebagai PSK. Namun, pihaknya akan terus memantau keberadaan SN tersebut, dengan bekerja sama dengan masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut serta Muspika Larangan, Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI

Banyak Guru Tak Bisa Mengaji Realisasi Perda Pandai Alquran Terancam Tak Maksimal PAMEKASAN – Banyak guru di wilayah Pamekasan tidak bisa mengaji Alquran. Itu terungkap dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) di Surabaya. Keadaan ini bisa mempengaruhi realisasi Perda nomor 14 tahun 2014 tentang Keterampilan Membaca Alquran bagi Peserta Didik.

Akademisi STAIN Pamekasan Moh. Muhlis yang juga instruktur Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) Surabaya mengaku tidak yakin perda tersebut berjalan maksimal. Sebab banyak guru berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim instruktur tidak tahu membaca Alquran. Padahal guru-guru tersebut sudah lama mengajar di salah satu lembaga pendidikan.

Ia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) maupun Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Pamekasan, agar menerapkan perda nomor 14 tahun 2014, juga diberlakukan kepada setiap guru.

Tujuannya agar perda tersebut berjalan maksimal.

Jika perlu kata Muhlis, ada tim uji yang dibentuk untuk melakukan seleksi membaca Al-Quran kepada setiap guru

yang dibuktikan dengan diterbitkanya sertifikat pandai membaca Al-Quran.

“Ironis di kota gerbang salam, banyak guru yang belum pandai membaca Al-Qur’an. Data itu kami peroleh setelah kami melakukan uji tes bagi guru yang masuk sertifikasi dan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) Surabaya, secara kebetulan kami ditunjuk sebagai instruktur,” ungkapnya.

Muhlis mendukung langkah Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan, Alwi Beiq yang berencana akan melakukan tes pandai membaca Al-Quran terhadap seluruh Pengawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Pamekasan.

Sebelumnya, Alwi Beiq mewacanakan pemberlakukan PNS harus pandai membaca Al-Quran, mengingat Pamekasan sebagai kota dengan Gerakan Pem-

bangunan Masyarakat Islam (GerbanG Salam).

Menurut Alwi, hal itu menjadi program bersama LP2SI (Lembaga Pengembangan dan Penerapan Syariat Islam) Pamekasan. Program tersebut tentunya hanya untuk PNS yang beragama islam.

Kebijakan itu akan dituangkan dalam bentuk Perda agar semua PNS muslim harus bisa baca Al Quran agar selanjutnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Program tersebut sangat menarik dan bangus sekali dan sempat diwacanakan bersama LP2SI, sehingga dalam waktu dekat bisa dikawal agar bisa dibuatkan perda. Tujuannya tentu untuk peningkatan kwalitas SDM PNS muslim di Pamekasan,” terangnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 No. 0452 | TAHUN III

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III

MADURA

J

Lomba Karapan Berujung Ricuh Salah satu peserta lomba, nyaris carok masal dengan paserta lain setelah mengeluarkan senjata tajam. Beruntung insiden itu dapat dicegah oleh pihak kepolisian yang berjaga dengan mengeluarkan tembakan peringatan.

Kejadian berawal, saat keputusan dewan juri dalam pertandingan tingkat semi final memenangkan peserta lomba karapan sapi bernama Jet Maric milik H Sahid warga Desa Ketapang.

Pendukung pasangan sapi berjuluk Bentar Alam milik Samuki warga Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang tidak terima dinyatakan kalah oleh panitia, sehingga pihak Bentar Alam protes.

Abdul (35), salah satu saksi mata, mengatakan, atas keputusan panitia inilah pihak Bentar Alam melayangkan protes dengan mendatangi dewan juri yang ada di garis finish. “Ya protes, Mas, karena dinyatakan kalah sama panitia, bahkan sempat mendatangi panitia di garis finish, tapi setelah protes tidak da-

pat diredam,” ucapnya.

Dijelaskan, apalagi dewan juri bersedia membuka video rekaman dengan syarat pihak yang memprotes membayar Rp 10 juta sesuai kesepakatan awal. Akan tetapi, pihak yang mempotes menolak dan tetap bertahan di arena lapangan. “Nah, sikap yang ditunjukkan pengerap yang berjuluk Bentar Alam membuat emosi pihak Jet Matic,” jelasnya.

Sehingga, lanjutnya, pihak Jet Matic melakukan reaksi dengan mengacungkan senjata tajam jenis pedang. Hal itu dilakukan meminta agar puluhan orang yang ada dalam lapangan bersama pasangan sapi karap yang dinyatakan kalah, keluar dari arena.

“Saat pihak Bentar Alam mengambil clurit dan masuk lapangan, polisi mengeluarkan tembakan peringatan akhirnya massa dari keduanya sontak tegang berhamburan,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar melalui Kasatreskrim AKP Hari

ryan hariyanto/koran madura

Sampang - Suasana mencekam terjadi di perlombaan karapan sapi tradisional tingkat eks kawedanan yang diselenggarakan di Lapangan Trunojoyo Desa Kesenih Kelurahan Karang Dalem Kec/Kota Sampang, Senin (29/9).

Pulang: Pasangan sapi berjuluk Bentar Alam milik Samuki warga Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang usai dinyatakan kalah oleh panitia.

Siswo membenarkan kejadian tersebut. Dirinya menerangkan, bilamana pihaknya belum bisa mengamankan peserta lomba sapi. “Setelah mendengar informasi ricuh langsung anggota ke

lokasi, tapi tidak ada yang diamankan karena sudah aman kondusif,” tuturnya.

Dirinya menambahkan, kejadian yang hampir bentrok itu dapat diredam oleh aparat kepoli-

sian setelah dikendalikan oleh aparat yang berjaga-jaga dilokasi.

Akhirnya, suasana menjadi kondusif dan karapan sapi babak final kembali dilanjutkan. =RYAN HARIYANTO/MK

PELAKSAAN JEMBATAN MALAKA

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (pgri) KABUPATEN SAMPANG Mengucapkan Selamat dan Sukses Kepada

KH Imam Ubaidillah Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sampang Periode 2014-2019 ”Semoga Amanat dan Bisa Membawa Sampang yang Lebih Baik”

M. Jupri Riyadi Ketua PGRI

PU Bina Marga Nilai Kurang Maksimal SAMPANG - Robohnya jembatan proyek PNPM 2008 di Desa Malakah, Kecamatan Jregik, Sampang, ada dugaaan teknis perencanaan proyek yang awal tidak sesuai, sehingga jembatan roboh dan menimpa lima pekerja.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Moh Zis saat dikonfirmasi menuturkan, berdasarkan pantauannya, robohnya jembatan itu karena kualitas pengerjaannya kurang maksimal, sebab pada kedua sisi jembatan itu tidak ditemukan bahan beton dan hanya sebuah tumpukan batu gunung, sehingga jembatan itu hanya bertumpu pada kedua sisi yang kurang kuat dan menyebabkan jembatan roboh.

“Namun yang perlu dipahami proyek awalnya itu merupakan proyek PNPM. Dan kalau menyangkut teknis kegiatan PNPM yang lalu bukan kewenangan kami selaku Dinas PU Bina Marga melainkan kewenangan Bapemas. Tapi kalau saya lihat dari sisa pembongkaran memang tidak ada material beton dari dua sisi jembatan, hanya bertumpu pada aquitment batu gunung. Memang tidak ada penyangga yang kuat ketika dilihat kembali teknis perencanaanya pada saat

Garis polisi masih terpasang di Jembatan Malaka yang roboh, Senin (29/9)

itu,” jelasnya Senin (29/9).

Sementara Kabid Ekonomi Rakyat Bapemas Sampang Wasaton menuturkan bahwa jembatan itu merupakan program PNPM 2008 dilaksanakan masyarakat dengan pola pemberdayaan dan sudah ada penyerahan kepada desa termasuk pelestarian dan pemeliharaannya, bahkan sebelum diserahkan sudah dilakukan pengecekan lapangan oleh konsultan dan tim untuk menentukan

layak dan siapnya untuk diserahkan.

“Sebenarnya saya kurang tahu persis, apalagi waktu awal pelaksanaan jembatan Malaka itu, sebab saya waktu itu masih belum menjabat di Bapemas.

Yang tahu persis itu kontraktualnya.

Dan yang saya tahu jembatan itu sudah dilaporkan ke kabupaten, karena keberadaanya strategis diusulkan ke APBD II dan dikerjakan tahun ini,” ujarnya. =MOHAMMAD MUHLIS

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III

K

Istri Dipukul dan Disekap Kapolres: Suaminya Sudah Kita Tangkap Sampang - Karimah (30) warga Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tanpa alasan jelas, suaminya, Subairi (35), memukul dan menyekap seharian di dalam rumah.

Kejadian berawal, saat Subairi datang dari rumah istri mudanya, Kamis (11/9) sekitar pukul 09.00 Wib. Ketika itu, suaminya meminta nasi kepada korban. Sayang, permintaan suaminya itu tidak terpenuhi.

“Suaminya menyuruh bibi saya ini (korban) beli di luar, setelah itu dipukuli tanpa ada kejelasan apa pun dan tidak ada masalah sebelumnya,” ucap Hendra Suryadi (32), keponakan Karimah di Mapolres Sampang, Senin (29/9).

Lanjut Hendra, dalam keadaan emosi dan memaki-maki korban, kemudian suaminya langsung memukul dan meninju korban hingga terjatuh. “Setelah dipukuli itu, istrinya disekap tidak boleh keluar rumah, padahal suaminya ini masih satu rumah dengan orangtua korban,” jelasnya.

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka cukup parah di bagian tubuh. Seperti wajah mengalami lebam di bagian pipi, lengan bahu kiri, dan paha mengalami luka yang diduga akibat sayatan benda tajam.

“Pengakuan suaminya sendiri memukuli istri sama sabuk atau ikat pinggang, bahkan, mohon maaf, jenis kelamin korban men-

Keluarga korban menunjukkan foto kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) saat mendampingi korban diperiksa di ruangan Kanit II Pidana Ekonomi (Pidek) Mapolres Sampang, Senin (29/9). Insert: foto korban dengan bekas pukulan di tubuhnya.

galami luka, Mas,” tuturnya.

Dikatakan, sang istri baru bisa melarikan diri saat kunci pintu rumah dalam keadaan terbuka.

Ini yang kemudian membuat korban akhirnya melapor ke Polsek Ketapang keesokan harinya, Jumat (12/9).

“Usai salat Magrib baru bisa keluar istrinya, Mas, setelah paginya disekap sama suami,” katanya saat mendampingi korban melakukan pemeriksaan tambahan di Mapolres Sampang Hal senada diungkapkan Ha-

siah (30), sepupu korban. Ia menerangkan kejadian kekerasan dalam rumah tangga itu bukan pertama kali, melainkan telah berkali-kali. Namun selama ini, korban tidak pernah menceritakan kepada orang lain.

“Sering kok, Mas, cuma korban justru melindungi suaminya dan tidak pernah cerita kepada kami selaku keluarga sendiri,” terangnya.

Ditambahkan Hendra, keluarga korban pertama kali langsung melaporkan kepada polsek setempat.

Sehingga, kasusnya langsung ditangani Satreskrim Polres Sampang.

“Sudah sekali korban diperiksa di polsek, dan saat ini pemeriksaan pertama di Polres Sampang, bahkan suaminya informasinya sudah ditangkap,” imbuhnya.

Dirinya berharap, dalam kejadian ini pihak kepolisian bisa memproses secara hukum dengan aturan yang ada agar korban mendapatkan keadilan dan supaya sang suami jera atas perbuatannya.

Terpisah Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mela-

lui Kasatreskrim Polres Sampang AKP Hari Siswo membenarkan bilamana sang suami sudah dilakukan penangkapan. Bahkan, pihaknya masih terus melakukan penyidikan atas kasus tersebut.

“Sudah kita lakukan penangkapan usai menerima laporan dari korban, dan dijerat dengan pasal RDW KUHP,”singkatnya.

Akibat perbuatan suami itu, kini dijerat Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. = RYAN HARIYANTO/MK

Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah

Pelaksanaan Program PMTAS Jadi Sorotan SAMPANG - Pelaksanaan salah satu program yang dirancang oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang menjadi perhatian legislatif.

Pasalnya, program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) yang biasa dijalankan setiap tahun dinilai janggal dan kurang sosialisasi.

Anggota Komisi IV DPRD Sampang Maniri mengaku, dirinya mendapat laporan bahwa pelaksanaan PMTAS tidak jelas.

Bahkan, di sejumlah sekolah

masih belum mengetahui adanya program PMTAS. ”Pelaksaan PMTAS akan kita sampaikan di rapat komisi, sehingga nantinya menjadi agenda komisi dan tentunya akan kita tindak lanjuti apakah pelaksaan PMTAS dikerjakan atau sebaliknya. Selain itu, nantinya kita akan lakukan pemanggilan kepada Dinas Pendidikan untuk menanyakan kepastian dan kejelasan pelaksanaan program itu. Sebab sesuai dari buku APBD program

PMTAS di setiap tahunnya sudah ada anggarannya,” ucapnya kepada Koran Madura Senin, (29/9).

Lanjut Maniri, pemanggilan kepada pihak Disdik tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut berdasarkan laporan masyarakat yang disampaikan kepadanya. Bahkan pihaknya mengaku juga akan meminta data jumlah sekolah yang menerima bantuan PMTAS untuk tahun ini dan juga tahun sebelumnya. Selain itu, agenda pemanggilan itu

untuk mengetahui pelaksanaan program PMTAS supaya program itu berjalan lebih transparan dan masyarakatpun dapat mengetahui adanya bantuan program makanan tersebut. ”Tujuan pemanggilan yang akan kita rencanakan ini bukan ingin mencari kesalahan dalam pelaksanaan PMTAS ini, namun yang perlu digarisbawahi jika murni untuk mengetahui dan sebatas fungsi kontrol agar bantuan ini benar-benar terlaksana dengan

baik dan tepat sasaran. Meski program ini hanya berbentuk makanan, namun perlu adanya pengawasan dan kontrol, sebab bisa jadi pelaksaan PMTAS ini pelaksanaannya asal-asalan,” ujarnya.

Sekadar diketahui, Berdasarkan buku Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013-2014, Dinas Pendidikan Sampang menggarkan program PMTAS yaitu sebesar Rp 942.100.000 dan Rp 939.435.600. =MOHAMMAD MUHLIS

L

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III

KEBAKARAN PASAR KEDUNGDUNG

Polisi Belum Menangkap Pelaku Sampang - Polres Sampang belum menangkap tersangka Koyyim (30), warga Desa Muktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, yang menjadi tersangka pelaku pembakaran Pasar Kedungdung Desa Sentol Kecamatan Kedungdung, beberapa waktu lalu.

Pembakaran pasar tradisonal yang terjadi pada Jumat (05/9) sekitar pukul 23.30 Wib itu, dilakukan oleh kedua orang, yaitu Koyyim, PNS di wilayah Kedungdung, dan Moh Taufik (50), mantan Kepala Desa (Kades) Muktesareh. Polisi hanya berhasil memangkap Taufik.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar melalui Ka-

satreskrim Polres Sampang AKP Hari Siswo mengatakan belum mengetahui keberadaan pelaku.

“Kita sudah memburu Koyyim untuk mengetahui keberadaannya, karena sudah kita datangi di rumahnya tapi tidak ada, kalau ada pasti kita tangkap dan dipublikasikan,” ucapnya.

Dijelaskan, keberadaan Koyyim yang masih Daftar Pencarian

Orang (DPO) itu kemungkinan berada di luar kota. “Mungkin persembunyian Koyyim di Surabaya, karena informasinya setelah melakukan pembakaran langsung lari menghilangkan jejak,” jelasnya.

Mantan Kasatlantas Polres Sampang itu menuturkan, pihaknya terus melakukan penyidikan atas terjadinya kebakaran pasar yang menghanguskan 24 kios tersebut. “Perannya ikut serta membakar pasar sama tersangka yang sudah ditangkap (Moh Taufik), tetapi intelektual pembakaran tetap si Taufik,” tuturnya.

Dirinya membantah tegas bilamana selama ini ada pihak

yang melindungi Koyyim. Dirinya berharap dalam waktu dekat pelaku bisa tertangkap. “Tidak ada namanya pihak yang melindungi, pasti kita selidiki untuk ditangkap, mudah-mudahan tertangkap,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, tersangka Moh Taufik ditangkap Satreskrim Polres Sampang pada Sabtu (06/9) diwilayah Kecamatan Omben. Hal itu dibenarkan Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar.

Menurut Imran, dugaan kuat mantan Kades Muktesareh dan Koyyim sebagai pelaku pembakaran Pasar Kedungdung, lantaran saat menjalankan aksinya diketahui oleh penjaga pasar.

Kedua pelaku, setelah berhasil membakar pasar melompati pagar pasar di ujung timur lari menuju ke arah selatan. Motif dibalik pembakaran Pasar Kecamatan Kedungdung, kemungkinan besar faktor kecemburuan sosial.

Itu dibenarkan Kepala Desa Muktesareh Moh Idi. Ia menerangkan, kebakaran Pasar Kedungdung sudah genap tiga kali.

Kejadian pertama sekitar bulan Agustus, kebakaran menimpa bahan pendirian penampungan pedagang. Kejadian kedua kalinya pada Selasa (2/9), pelaku berhasil membakar satu kios dan berhasil teratasi. “Ketiga kalinya ini (05/9) pas yang terakhir,” ujarnya. =RYAN HARIYANTO/MK

SMAN 1 SRESEH

Gedung Perpustakaan Ambruk SAMPANG - Gedung Perpustakaan SMAN 1 Sreseh Kecamatan Sreseh ambruk. Gedung yang ambruk itu diperkirakan hanya berumur selama satu tahun berjalan. Akibat kerusakan gedung itu, kegiatan belajar mengajar (KBM) terganggu.

Hanya saja, Kepala SMAN 1 Sreseh Syaifudin membantah bahwa ambruknya salah satu gedung di sekolahnya itu dapat menghambat KBM. Persoalan tersebut sudah ditangani Dinas Pendidikan Sampang.

“Saya masih baru, hanya sekitar lima bulan menjabat kepala sekolah (SMAN 1 Sreseh).

Untuk saat ini tidak ada masalah, pihak Disdik (Dinas Pendidikan) sudah menangani persoalan ambruknya gedung sekolah di sini,” tuturnya, Senin (29/9).

Sementara Wakil Kepala SMA 1 Sreseh Mohammad Junaidi menuturkan, robohnya bangunan diperkirakan sudah sebulan yang lalu. Menurutnya, gedung yang roboh merupakan gedung perpustakaan.

Dijelaskannya, pembangunan gedung itu diperkirakan pada bulan September 2012 dan rampung pada bulan Oktober 2012 melalui dana alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN. “Dulu Disdik menuturkan jika faktor robohnyanya gedung dikarenakan faktor tekstur tanah. Intinya, gedung itu berada di tanah sawah yang bergeser. Tapi yang jelas, gedung yang roboh

DARI JAUH. Gedung Perpustakaan SMAN 1 Sreseh yang kondisinya ambruk, Senin (29/9).

hanya satu ruangan saja, namun satu ruangan lainnya juga ikut tidak digunakan sebab gentingnya diturunkan karena khawatir mengancam keselamatan para siswa. Dan yang menggarap pembangunan gedung itu adalah

kepala sekolah yang lama, Untung Suharto,” tuturnya.

Salah satu wali murid yang namanya tidak mau disebutkan menuturkan, ambruknya bangunan yang masih baru itu ditengarai karena proses pengerjaan-

nya asal-asalan, sebab bangunan yang tidak berumur panjang itu ditemukan bahan material kayu yang berasal dari kayu mangga.

Selain itu, lantai bangunan juga terlihat terkelupas.

Pihaknya berharap untuk-

bangunan itu segera dibenahi, mengingat gedung yang roboh merupakan salah satu fasilitas yang sangat penting bagi para siswa untuk memperlancar proses KBM. “Saya heran, bangunan itu masih tergolong baru. Kenapa tiba-tiba ambruk begitu saja.

Apalagi banyak ditemukan lantai yang terkelupas dan jenis kayu mangga yang digunakan sebagai bahan material,” tuturnya dengan curiga.

Sementara Kasi Sarana dan Prasarana Disdik Sampang Disdik Akh Roji’un menuturkan robohnya gedung di SMAN Sreseh sudah terjadi sejak dua bulan yang lalu itu sudah dalam target pengajuan bantuan pembangunan fasilitas sekolah di tahun 2015.

“Untuk teknis penggarapannya saya kurang tahu, sebab yang menggarap itu pihak kepala sekolah yang lama dengan tim pendamping kepala sekolah melalui swakelola. Anggarannya yaitu sekitar Rp 237 juta.

Dan pada umumnya, pengerjaan pembangunan fisik seperti sekolah dikerjakan selama kurang lebih tiga bulan,” terangnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 SELASA 30 SEPTEMBER 2014||TAHUN No. 0452 |IIITAHUN III No. 0452

Pembangunan Tidak Lancar Aktivis Minta Perda Inisiatif BPKKJS BANGKALAN – Pembangunan di wilayah Bangkalan tidak berjalan lancar. Akibat peranan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) tidak maksimal. Karena itulah, kalangan aktivis menilai perlu segera diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif menyangkut pembentukan Badan Pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (BPKKJS). Hal itu untuk memfasilitasi kepentingan-kepentingan daerah ke depan.

Pembina Lembaga Kajian Sosial Demokrasi (Leksdam) Aliman Haris menilai, keberadaan BPKKJS sangat dibutuhkan masyarakat Madura, khususnya Bangkalan.

Sebab, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) selama ini kurang maksimal dalam mengembangkan Madura, terutama di kaki Jembatan Suramadu.

Pasalnya, sejauh ini belum ada pertumbuhan industrialisasi yang mencolok di kawasan kaki Jembatan Suramadu sesuai apa yang diinginkan masyarakat Bangkalan.

Apalagi, jembatan Suramadu sudah beroperasi sejak 10 Juni 2009. Namun, hingga saat ini perkembangan pembangunan be-

lum jalan. Menurutnya, jika BPWS mampu melaksanakan tugas dengan baik, dipastikan sekarang sudah banyak bermunculan industri yang bisa menyerap tenaga kerja lokal. Jika sudah begitu, secara otomatis akan mengurangi angka pengangguran di masyarakat.

Akan tetapu, kondisi di lapangan berbeda. Keberadaan Jembatan Suramadu belum bisa mendongkrak roda perekonominan warga, hanya sebatas memperlancar arus transportasi.

Dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah (otoda) sebagaimana diamanatkan UU No.35/2004 tentang pemerintah daerah, maka Pemkab Bangkalan harus mengambil alih peran yang terbukti telah gagal dalam tugasnya. Karena jika tidak diambil alih secara konstitusional, maka pembangunan wilayah suramadu

khususnya di wilayah Kabupaten Bangkalan akan terbengkalai dan jalan ditempat.

"Kami mendesak pada Dewan segera menerbitkan perda yang mengatur tentang terbentuknya BPKKJS. Supaya pembangunan di kawasan kaki Suramadu sisi Madura bisa berjalan," terang Aliman.

Menurut Aliman, berangkat dari kebuntuan dalam menyikapi perkembangan wilayah suramadu dan sampai hari ini belum jugamemberi sinyal efek positif terhadap kepentingan masyarakat.

Keberadaan BPKKJS sangat dibutuhkan masyarakat. Sebab, lembaga yang ditunjuk pemerintah pusat untuk mengembangkan kawasan kaki Jembatan Suramadu belum bekerja secara maksimal di Bangkalan. Buktinya, belum ada pembangunan di kaki Suramadu.

"Bahkan antara saat diresmi-

KECELAKAAN

anam for koran madura

Truk Bermuatan Ikan Terguling BANGKALAN - Sebuah truk dengan nomor polisi K 1792 DD yang dikemudikan Amin (40), warga Kabupaten Lamongan mengalami kecelakaan tunggal di jalan Desa Pangeleyan Kecamatan Tanah Merah, Senin(29/9), sekitar 04.30 WIB, pagi kemarin.

Kecelakaan ini terjadi karena truk bermuatan ikan tersebut menghindari bus yang melaju dari arah berlawanan. Untungnya, insiden ini tidak sampai menimbulkan

korban jiwa.

"Ya sekitar azan subuh kami melaju dengan kecepatan sedang.

Namun tiba-tiba ada bus yang melaju dari arah barat, takut terjadi tabrakan, akhirnya banting setir, dan truk kami terguling," papar Adi (35), warga Lamongan, kernet truk nahas itu.

Dirinya menceritakan truk yang ditumpangi baru saja mengambil ikan dari daerah Sumenep. Sesampai di tempat

kejadian perkara(TKP), ada sebuah bus melaju dari arah barat dengan kecepatan tinggi hendak menyalip mobil yang ada di depannya. Pada saat itu juga, jarak antara truk dan bus hanya beberapa meter saja.

Untuk menghindari benturan, supir truk terpaksa membanting setir ke ke kiri jalan.

Namun sayangnya, usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan bus justru membuat truk tersebut terguling karena

kan enam tahun silam dengan sekarang nyaris tidak ada bedanya. Belum ada pabrik yang berdiri di kawasan Suramadu. Akibatnya, angka pengangguran masih tinggi," ungkap mantan anggota DPRD Bangkalan itu.

Jika perda BPKKJS telah dibentuk, pembangunan di kaki Suramadu akan tumbuh dan para investor akan masuk. Sebab, BPKKJS tersebut konsen untuk membangun Bangkalan. Persoalannya, selama ini belum mampu menciptakan perubahan pengembangan yang signifikan bagi kehidupan masyarakat Bangkalan.

"Kami berharap perda inisiatif itu segera dibuat dan diterbitkan.

Selanjutnya dilaksanakan agar pertumbuhan ekonomi bisa meningkat drastis. Jika begini terus, kasihan masyarakat," jelasnya. =MOH RIDWAN/RAH

tak dapat dikendalikan. Apalagi muatan truk tersebut penuh dengan ikan. Tak ayal, semua muatan di bak truk tumpah dan berhamburan ke sawah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir hingga jutaan rupiah. "Ikannya tumpah dan truk mengalami kerusakan.

Jelas kami sangat rugi," sesalnya.

Sementara itu, H.Dofir (50), warga setempat yang menyaksikan kejadian itu menuturkan saat ke-

BERSERAKAN. Ikan yang tumpah saat diambil untuk dipindahkan ke truk lain.

celakaan terjadi ia mendengarkan suara seperti truk terguling. Setelah dicari sumber suara tersebut ternyata benar ada sebuah truk bermuatan ikan sudah nyungsep ke area persawahan. Menurutnya, di jalan ini memang sering terjadi kecelakaan lalu lintas.

"Ya kalau di sini memang sering terjadi kecelakaan lalu lintas, karena memang kondisi jalan yang menurun," ucapnya. =DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452 | TAHUN III

Bupati: Semoga Kinerja DPRD Lebih Bagus dan Terstruktur BANGKALAN – Keturunan Bani Cholil menguasai eksekutif-legislatif di Bangkalan. Ini tentu menjadi pertaruhan mereka di hadapan masyarakat setempat.

Jika Bangkalan maju, maka rakyat akan memberikan penilaian positif bagi pemerintahan di bawah kekuasaan Bani Cholil. Sebaliknya, apabila Bangkalan tidak mengalami kemajuan yang pro rakyat, maka rakyat pula yang akan memberikan penilaian negatif pada pemerintahan Bani Cholil.

Setelah dilantik secara definitif, RKH Fuad Amin kini resmi menjadi ketua DPRD Bangkalan periode 2014-2019. Dirinya ditunjuk menjadi ketua setelah

Eksekutif-Legislatif Dikuasai Bani Cholil partai pengusungnya Gerindra mendapatkan suara paling banyak saat pemilihan legislatif (pileg). Fuad Amin merupakan cicit dari Syaichona Moh Cholil, yang merupakan ulama Jawa-Madura.

Apalagi, putra beliau, RK Makmun Ibnu Fuad saat ini tengah menjabat sebagai bupati Bangkalan, setelah sebelumnya kepemimpinan bupati dijabat oleh ayahnya sendiri selama 10 tahun atau dua periode. Genaplah, sistem pemerintahan di kabupaten Bangkalan dikuasai keturunan Bani Cholil. Pantas, jika saat ini sistem pemerintahan antara eksekutif dan legislatif kabupaten Bangkalan merupakan pasangan duet bapak dan anak.

Parpol pimpinan Prabowo ini meraih 10 kursi di DPRD Bangkalan, sehingga menobatkan Fuad menjadi Ketua DPRD Definitif. Selain itu, Wakil Ketua DPRD dijabat oleh RK Abd Latif Amin yang merupakan adik dari Ra Fuad. Dirinya dipercaya menjadi wakil setelah partai pengusungnya PPP menda-

moh ridwan/koran madura

KOLABORASI. RK Makmun Ibnu Fuad yang merupakan Bupati Bangkalan saat bersama RKH Fuad Amin yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Bangkalan.

patkan 6 kursi di DPRD Bangkalan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim No 171.433/597/011/2014 tentang peresmian pimpinan dewan daerah Bangkalan masa bakti 20142019 memutuskan dan menetapkan RKH Fuad Amin dari partai Gerindra sebagai Ketua. Sedangkan Wakil DPRD dijabat oleh R Abdul latif Amin dari PPP, H Fat-

khurrahman dari PDIP, dan H Abdurrahman dari partai Demokrat.

"Saya tetap profesional dalam menjalankan tugas sebagai legislatif. Apalagi saya sudah berpengalaman di bidang eksekutif, jadi sudah mengerti lika-liku pengelolaan anggaran, mana yang skala prioritas dan tidak," terang Fuad Amin usai dilantik sebagai Ketua Definitif DPRD Bangkalan, kema-

rin (29/9).

Fungsi dan jabatan yang dia emban merupakan perwakilan rakyat dan mempunyai tanggung jawab besar. Oleh karenanya, sebagai ketua DPRD Bangkalan memastikan akan melakukan pengawasan terhadap eksekutif, terutama dalam menyusun anggaran dan program pembangunan ke depan agar apa yang telah dianggarkan bisa tepat sasaran.

"Kami telah diberikan amanah pimpinan DPRD, sehingga amanah yg diberikan mengandung tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kami harap ada dukungan sepenuhnya dari masyarakat," ungkapnya.

Menurutnya, mejalin kerjasama dengan eksekutif tidaklah sulit, karena pengalaman akan 10 tahun menjabat sebagai bupati merupakan proses yang bisa dijadikan pegangan. Saat ini, satu alat kelengkapan dewan sudah terbentuk, sisanya akan dilakukan nanti.

Sementara itu, Bupati Bangkalan, RK Makmun Ibnu Fuad menyatakan, semoga dalam kepemimpinan yang baru, kinerja DPRD lebih bagus dan terstruktur. Apa yang telah diamanahkan mendapat kepercayaan dan membawa makna positif terhadap perkembangan Bangkalan ke depan. =MOH RIDWAN/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 SELASA 30 SEPTEMBER 2014||TAHUN No. 0452 |IIITAHUN III No. 0452

Berharap Ruang Fiskal APBN 2015 Lebih Besar JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 diharapkan memberikan ruang fiskal kepada pemerintah baru hasil Pemilihan Umum 2014 sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan.

Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bambang Sudibyo menyatakan, sejumlah tantangan bidang ekonomi harus ditangani pemerintahan baru terutama memperbesar ruang fiskal anggaran dan memperbaiki keseimbangan eksternal.

"Saya lihat ke depan ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah baru," kata Bambang Sudibyo dalam sebuah konferensi pers di Jakarta.

Menurut Bambang, upaya memperbesar ruang fiskal antara lain dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan negara, khususnya sektor perpajakan.

Saat ini tax ratio hanya mencapai sekitar 12 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Pada tahun 2000, tax ratio kita 12 persen dan saat ini juga hanya sekitar itu saja sehingga kenaikan penerimaan pajak hanya karena kenaikan PDB saja," kata mantan Menteri Keuangan itu.

Ia menyebutkan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan India sudah mempunyai tax ratio 16-17 persen dari PDB, seharusnya Indonesia juga berada di posisi itu.

Bambang juga menyarankan agar Direkatorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai selaku penghimpun penerimaan negara dipisahkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan berkonsentrasi pada upaya menghimpun penerimaan negara.

"Ini merupakan badan yang langsung berada di bawah presiden yang khusus menghimpun penerimaan negara, tidak membuat regulasi. Kewenangan regulasi tetap ada pada Kemenkeu," katanya.

Yang terjadi saat ini, lanjut Bambang, regulasi dan penghimpunan ada di satu tangan sehingga dalam pelaksanaannya tidak maksimal dan optimal.

Ia juga mempertanyakan besarnya restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mencapai sekitar Rp30 triliun. "Ini cukup besar sehingga kemungkinan ada masalah dalam penanganannya," katanya.

Terkait dengan belanja nega-

ant/yudhi mahatma

PEMBAHASAN RUU APBN 2015. Menteri Keuangan Chatib Basri (tengah) mengikuti rapat bersama DPR membahas RUU APBN 2015 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/9). Pemerintah dan DPR menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sebesar Rp 2.039,5 triliun, terdiri dari Rp 1.392,4 triliun untuk pemerintah pusat dan Rp 647,04 triliun untuk daerah, jumlah tersebut merupakan yang terbesar dalam sejarah pembuatan RUU APBN.

ra, Bambang juga menyoroti besarnya anggaran subsidi sehingga menyandera pemerintah sendiri.

"Subsidi kok sampai lebih dari Rp 300 triliun, bahan bakar minyak atau BBM dibuang-buang karena harganya murah," katanya.

Sementara terkait dengan perbaikan keseimbangan eksternal, Bambang mengatakan, nilai ekspor Indonesia semakin kecil dari waktu ke waktu dibanding dengan nilai impor yang terus meningkat.

"Kita ekspor minyak mentah kemudian mengimpor kembali BBM, impor BBM ini menjadi penyumbang besar masalah ketidakseimbangan eksternal," katanya.

Ia mempertanyakan mengapa Indonesia tidak membangun kilang sendiri sehingga impor BBM bisa dikurangi. "Masalah ini terus terjadi tidak tertutup kemungkinan karena memang ada mafia minyak dan gas bumi," katanya.

Bambang menyebutkan ekspekstasi masyarakat terhadap pemerintahan baru di bawah presiden dab wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sangat besar. "Ekspekstasi masyarakat luar biasa besar bahkan lebih besar dibanding ekspekstasi pada hasil Pilpres 2009," katanya.

Menurut dia, pemerintah baru harus tepat mengambil langkah dan kebijakan agar dapat memenuhi ekspektasi masyarakat tersebut. "Kalau tidak, nasibnya bisa buruk," kata Bambang Sudibyo.

Sementara itu rapat kerja

Badan Anggaran DPR bersama pemerintah menyepakati postur sementara RAPBN 2015, yang sebagian besar merupakan hasil dari penghitungan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Badan Anggaran DPR. Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Andin Hadiyanto membacakan asumsi makro RAPBN 2015, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,8 persen, inflasi 4,4 persen, dan tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan 6,0 persen.

Asumsi lainnya adalah nilai tukar Rp 11.900 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 105 dolar AS per barel, lifting minyak 900.000 barel per hari serta lifting gas 1.248 ribu barel per hari setara minyak.

Sedangkan, kuota BBM bersubsidi untuk tahun 2015 disepakati sebesar 46 juta kiloliter dan "cost recovery" ditetapkan mencapai 16 miliar dolar AS. Dari asumsi tersebut, pendapatan negara disepakati sebesar Rp 1.793,6 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.039,5 triliun, dengan defisit anggaran mencapai Rp 245,9 triliun atau 2,21 persen terhadap PDB. Pendapatan negara tersebut sebagian besar berasal dari pendapatan dalam negeri Rp 1.790,3 triliun, yaitu penerimaan perpajakan Rp 1.380 triliun, penerimaan

negara bukan pajak Rp 410,3 triliun dan hibah Rp 3,3 triliun.

Sementara, belanja negara sebesar Rp 2.039,5 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.392,4 triliun dan dana transfer ke daerah serta dana desa sebesar Rp 647 triliun.

"Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja kementerianlembaga Rp 601,1 triliun dan belanja nonkementerian-lembaga Rp 791,4 triliun," kata Andin.

Pemerintah dalam RAPBN 2015 juga menyiapkan dana untuk belanja prioritas sebesar Rp 8,2 triliun yang terdiri atas cadangan perlindungan sosial kompensasi BBM sebesar Rp 5 triliun dan cadangan penyesuaian anggaran pendidikan Rp 3,2 triliun.

Sementara itu mengenai belanja subsidi BBM, rapat Panja Badan Anggaran DPR menetapkan belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam RAPBN 2015 sebesar Rp276 triliun, atau lebih rendah dari draf awal dalam Nota Keuangan RAPBN 2015 sebesar Rp 291,1 triliun.

Angka yang disepakati itu juga lebih rendah dari hasil pembahasan awal rapat panja sebesar Rp280,6 triliun.

Belanja subsidi BBM sebesar Rp 276 triliun tersebut terdiri atas belanja subsidi BBM jenis tertentu untuk premium, minyak tanah dan solar sebesar Rp 194,64 triliun serta subsidi elpiji tiga kilogram Rp 55,1 triliun.

Kemudian, PPN atas jenis

BBM tertentu dan elpiji tiga kilogram sebesar Rp24,9 triliun, perkiraan subsidi LGV Rp4,2 miliar, kekurangan subsidi tahun sebelumnya Rp46,2 triliun serta penghitungan "carry over" ke tahun berikutnya Rp45 triliun.

Sementara, kuota BBM bersubsidi ditetapkan 46 juta kiloliter atau lebih rendah dua juta kiloliter dari usulan draf awal Nota Keuangan RAPBN 2015 sebesar 48 juta kiloliter.

Rincian kuota 46 juta kiloliter tersebut terdiri atas premium dan bahan bakar nabati 29,4 juta kiloliter, solar dan bahan bakar nabati 15,6 juta kiloliter dan minyak tanah 850.000 kiloliter.

Selain itu, rapat panja juga menyepakati belanja subsidi listrik sebesar Rp68,69 triliun atau lebih rendah Rp 3,7 triliun dari usulan awal dalam nota keuangan RAPBN 2015 sebesar Rp72,4 triliun.

"Rapat belum menyetujui perkiraan kekurangan subsidi tahun 2014 sebesar Rp3,7 triliun, karena carry over baru bisa diputuskan setelah ada hasil audit dari BPK," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Tamsil Linrung.

RAPBNP 2015 Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan pemerintahan mendatang bisa mengajukan RAPBNPerubahan 2015 lebih cepat dari perkiraan semula untuk mewujudkan visi dan misi presiden terpilih hasil Pemilu 2014.

"Kalau memungkinkan pembahasan bisa dimulai sebelum Januari 2015, tapi (dilakukan) setelah 20 Oktober," kata Chairul Tanjung.

Chairul mengatakan, pembahasan dan penetapan RAPBN 2015 dilakukan oleh DPR dan pemerintah saat ini, tapi akan dilaksanakan pemerintahan akan datang. "Kita berupaya menjaga kesinambungan sebaik mungkin dan meminta fraksi DPR dari presiden terpilih untuk memperjuangkan visi dan misinya," ujar Chairul.

Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK Rini Soemarno memberikan apresiasi kepada pemerintahan saat ini yang memberikan ruang bagi pemerintahan baru untuk mengajukan RAPBNPerubahan 2015 lebih cepat dari rencana sebelumnya.

Menurut dia, ada sekitar ruang fiskal sebesar Rp180 triliun yang dapat dimanfaatkan untuk pemerintahan baru, yang belum tercantum dalam RAPBN 2015, untuk berbagai program kesejahteraan rakyat yang dijanjikan Jokowi-JK. = ANT/AGUS SALIM/DIK

KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA

Lapsus

JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0452 | TAHUN III

SELASA 30 SEPTEMBER 2014 | No. 0452SELASA | TAHUN III30 SEPTEMBER 2014

MADURA

O

aIMMATUL MUSLIMAH

Cita-cita Si Jelita Aimmatul Muslimah, akrab disapa Aim, terlihat malu-malu saat berbincang dengan Koran Madura, Jumat malam pekan lalu. Namun di balik paras jelitanya tersimpan segudang cita-cita dan impian yang ingin direngkuh.

"S

aya punya impian untuk bisa lanjut kuliah ke Timur Tengah. Kalau bisa ke Maroko," tutur mahasiswi semester tujuh Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta itu.

Juara Musabaqah Fahmi Kutubitturats 2011 di Nusa Tenggang Barat itu mengaku telah mendalami bahasa Arab sejak kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah 1 Annuqayah, Guluk-Guluk.

"Tapi sampai saat ini, saya masih fokus

pada bahasa Arab dan hal-hal yang berkaitan, termasuk kaidahkaidah, kajian Timur Tengah, dan lain-lainnya," jelasnya.

Menurut pegiat Al-Mu'thayat Arabic Debate Club itu, bahasa Arab unik dan multiestetik. Bahasa Arab dikatakan unik karena satu kata memiliki beragam makna, bahkan huruf per huruf bisa memiliki ratusan makna. Selain itu, bahasa Arab juga indah.

Terbukti, bahasa-bahasa sindiran pun bisa terdengar sangat indah.

"Ia juga bahasa peradaban Islam serta relasinya dengan agama samawi lain. Ini juga uniknya, bahasa Indonesia, Madura, dan mungkin juga bahasa-bahasa daerah yang lain sangat banyak mengadopsi bahasa Arab," ujar aktivis PMII Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga tersebut.

Untuk menunjang terwujudnya kuliah ke Timur Tengah setelah lulus nanti, saat ini ia sedang mendalami bahasa Inggris.

"Nyatanya hanya bisa bahasa Arab tak cukup menjadi jaminan untuk mewujudkan impian saya. Bahasa Inggris juga sangat perlu. Ya, saat ini, saya mulai belajar bahasa Inggris meski tertatih," ucapnya diiringi senyum manis dari bibirnya.

Anak bungsu dan satu-satunya perempuan dari lima bersaudara itu mengaku telah mendapat restu dari orangtuanya untuk me-

SRI WAHYUNI FATMAWATI

Berusaha Jadi Perempuan Hebat

S

emua orang pasti menginginkan jadi manuisia hebat. Termasuk juga Sri Wahyuni Fatmawati.

Perempuan asal Kecamatan Galis ini memiliki tekat yang tinggi untuk menggapai citacitanya.

Menurutnya, sudah bukan waktunya lagi membedakan kedudukan laki-laki dan wanita.

Saat ini sudah banyak bidang yang tidak lagi hanya dikuasai oleh laki-laki, tetapi juga para wanita. Semua wanita itu hebat.

Wanita adalah orang yang mengandung, melahirkan, dan membesarkan berbagai orang penting. Tidak sedikit kisah

wanita hebat yang bisa menjadi ibu dari seorang presiden, perdana menteri, sekjen PBB, panglima perang, polisi, dokter, insinyur, sampai guru.

Banyak perempuan hebat di indonesia. kehebatan Perempuan bukan saja melebihi pria di sekelilingnya, tetapi juga telah mengubah dunia. Sejarah juga terus menulis peran dahsyat wanita di balik kisah tokoh-tokoh besar; dari pemimpin negara sampai nabi, yang perannya bahkan menjadi penentu ketokohan si tokoh.

Ia menceritakan, wanita yang tangguh dalam menjalani hidup, punya kemampuan dan

kekuatan untuk menjadi seseorang yang hebat dalam bidangnya. wanita yang diakui dunia mempunyai kapabilitas dan dianggap berpengaruh dalam bidangnya adalah hal yang tidak gampang. Butuh perjuangan tanpa henti dan niat yang kuat.

Sehingga, tak cukup alasan, sebenarnya, untuk masih saja menyoal peran wanita yang konon tak seleluasa pria. Ya tergantung wanitanya juga. Mau terlibat dalam porsi seberapa besar, mau berkiprah seberapa luar biasa, tanpa harus meratapi nasib ketika, katakanlah, merasa pria terlalu mendominasi. Bukankah wanita memang tak harus jadi sehebat

kisah wanita Kartini untuk membuat hidupnya berguna.

Perputaran zaman tidak akan pernah membuat wanita menyamai laki-laki. Wanita tetaplah wanita dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Yang harus berubah adalah wanita harus mendapat pendidikan dan perlakuan yang lebih baik.

Wanita harus sehat jasmani dan rohani, berakhlak dan berbudi pekerti luhur, taat beribadah, yang kesemuanya hanya akan terpenuhi dengan mempunyai ilmu pengetahuan. Dan, menjadikan Anda seperti kisah wanita hebat bukanlah sebuah kemustahilan. =Fakih amyal/raH

rengkuh cita-citanya hingga luar negeri. "Memang Madura masih sangat kental dengan (budaya) patriarkhi. Tapi kalau saya cuek.

Alhamdulilah keluarga saya, terutama aba tidak terlalu mengekang putra-putrinya," tandasnya sambil tertawa.

Buktinya, lanjut alumni Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-guluk itu, dirinya diizinkan kuliah di Jogja. "Padahal dulu ketika saya di pondok, banyak kabar bahwa Jogja kota yang sangat mengerikan dengan pergaulan bebas dan semacamnya," ceritanya. Namun menurutnya, yang penting bisa jaga diri dan belajar sungguh-sungguh.

Sepulang dari Timur Tengah nanti, ia ingin jadi dosen dan pengamat Timur Tengah.

"Dengan begitu nanti saya bisa menjadi peneliti Timteng seperti Ibnu Burdah. Tapi saya juga ingin punya pengalaman menjadi duta (besar)," ucapnya.

Namun, ia mengaku tak akan lupa kampung halaman. "Pada akhirnya saya juga akan pulang, jika aba dan ummi minta saya pulang. Saya memang punya keinginan dan impian yang sangat besar, tapi saya juga akan memikirkan perasaan-perasaan beliau," tutup perempuan kelahiran Dusun Sombher Ngolbek, Gadu Barat, Ganding, Sumenep itu. =M KAMIL AKHYARI