e Paper Koran Madura 31 Oktober 2014

JUMAT

KORAN MADURA

31 OKTOBER 2014 | No. 0475 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

0328-6770024 JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475 | TAHUN III www.koranmadura.com

Hari Ini ng KIH Gelar Sida Paripurna Berita Utama hal 2 ant/vitalis

MUKTAMAR VIII PPP. Suryadharma Ali (kanan) bersama Ketua Umum PAN Hatta Rajasa (kedua kanan), Presiden PKS Anis Matta (ketiga kanan), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subijanto (ketiga kiri), Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (kedua kiri) dan Politisi PPP, Djan Faridz (kiri) menghadiri Muktamar ke VIII PPP di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (30/10).

Muktamar PPP SDA Tanpa Mbah Maimoen JAKARTA-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Suryadharma Ali (SDA) secara resmi menggelar Muktamar VIII, meski Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) sudah menerbitkan SK kepengurusan kubu Romahurmuziy. Muktamar yang digelar di Jakarta itu tanpa dihadiri Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair.

Sementara itu, seluruh petinggi Koalisi Merah Putih, yaitu Prabowo Subianto (Gerindra), Anis Matta (PKS), Amien Rais (PAN), Hatta Rajasa (PAN) dan Aburizal

Bakrie (Golkar) hadir dalam acara Mukmatar ini. Hadir juga Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshidiqqie, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan dua Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Kedatangan para tokoh tersebut langsung disambut SDA yang sudah berdiri di pintu masuk ruang Puri Putri Hotel Grand Sahid Jaya, tempat berlangsungnya muktamar. Seluruh tokoh tersebut kompak tidak memberikan komentar sedikitpun ke awak media Mbah Moen diwakili oleh anaknya, Gus Yasin Muhaimin Zubair. Dalam sambutannya, Gus Yasin menyampaikan permohonan maaf Mbah Moen tak hadir dalam Muktamar itu. “Beliau berpesan pada muk-

tamirin untuk senantiasa benar-benar ikhlas, lillahi ta’ala dalam muktamar kali ini dengan niat kepada Allah, “ ucap Gus Yasin yang mengenakan batik hijau.

“Semoga apa yang dijalankan oleh kita dapat magfirah sehingga PPP bisa kembali utuh seperti partai yang mempersatukan umat yang benar-benar menjunjung tinggi persatuan,” imbuhnya.

Sementara itu, SDA dalam pidato politiknya meminta Surat Keputusan Menkumham dicabut. Surat yang mengesahkan kepengurusan PPP versi muktamar di Surabaya itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang tentang Partai Politik.

“Karenanya saya meminta Presiden Jokowi segera mencabut SK Menteri,” kata SDA dalam pidato pembukaan Muktamar VIII

PPP di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (30/10).

SDA menyesalkan lahirnya surat keputusan tersebut. Sebab, dalam UU tentang Partai Politik, perselisihan di internal partai harus terlebih dahulu diselesaikan oleh Mahkamah Partai. SDA menilai, kasus ini merupakan torehan tinta hitam pertama buat pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

SDA mengatakan, terbitnya surat keputusan Menkumham tertanggal 28 Oktober 2014 ini merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol. Selain itu, keputusan Menkumham baru justru bertentangan dengan keputusan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham yang sebelumnya meminta konflik di PPP diselesaikan di internal partai.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, mengatakan Muktamar versi SDA belum mengantongi izin dari Mabes Polri.

Mabes Polri katanya belum menerima rekomendasi dari Polda Metro Jaya untuk mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). “Belum ada,” singkat Boy kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/10. = GAM/ABD

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475 | TAHUN III

Amnesia

Oleh : Abrari Alzael

Budayawan Muda Madura

Kadang-kadang, orangtua yang lupa diri bertindak tidak jauh lebih buruk dari anak-anak. Mereka mutung ketika kehendaknya tidak terwujud dan lupa pada sesuatu yang tidak masuk akal, lalu menabrak kelaziman.

Pada saat terjadi sayembara memanah di Bharatawarsha, ksatria menolak kemenangan Arjuna. Ksatria menganggap Arjuna sekelas brahmana dan tak berhak atas Drupadi. Arjuna adalah kstaria yang diragukan saat itu.

Sebab, Arjuna mengenakan pakaian ala kaum brahmana.

Tetapi akhirnya, Arjuna tetap berhak atas Drupadi bersama keempat saudaranya dalam pandawa lima, meski sebelumnya berdarah-darah. Karena itu, percuma ksatria lain protes karena lazim pemenang berhak atas hadiah yang dijanjikan.

Pada kisah Anggodo, ia pada mulanya ksatria. Tetapi gaya dan sikapnya, tidak berubah sebagai yang semau gue.

Ia akhirnya jadi pengkhianat dan tak peduli pada Sri Rama, Raja Pancawati. Ketika Sri Rama bangkit dari singgasana dan berjalan menuju ruang keputren, Anggodo menatap Raja dengan dada yang bergetar. Rasa marah berkecamuk karena Sri Rama menugaskan Anoman untuk memimpin balatentara, bukan dirinya.

Kecemburuan inilah yang menjadikan Anggodo tidak lega dada, tidak legowo atas kenyataan politik di sekitar Raja Pancawati. Sikap politik itu pilihan yang tidak bisa dipaksakan dengan cara-cara yang tidak lazim. Anggodo merasa perlu bersekutu dengan Rahwana dan banyak orang yang menganggap mabok sebagai menjadikan dirinya prilaku yang menyelesaikan sebagai gila yang kekecewaannya. Padahal, sesungguhnya, Rahwana adalah iblis pada satu tidak sembuh dan sisi meski pemilik hati yang baik lupa jalan pulang di waktu yang lain, di Alengka.

Situasi di republik mutakhir, karena terlalu mengarah pada jaman edan semenikmati peran bagaimana Serat Kalatida karya sebagai orang gila Ronggowarsito. Dalam Amenange Jaman Edan, zaman edan akan muncul dimana semuanya berada dalam kondisi yang serba terbalik. Sehingga, orang yang memutuskan untuk tidak ikut “edan” tidak akan mendapat bagian.

Dalam situasi itulah, Srikandi terbayang saat memadu kasih dengan Arjuna yang tidak diketahui di mana. Ia mengubah penampilan dan berpura-pura gila untuk bisa bertemu Arjuna. Untuk menutup aib kerajaan ini, Drupadi memerintahkan Trusthajuma agar mengumumkan yang sakit jiwa bukan Srikandi melainkan Emban Mablunsari.

Di akhir cerita, Mablunsari sembuh dan berubah sebagai Srikandi setelah memeluk Wara Sembadra. Sementara Arjunapati yang selama ini tak jauh darinya sebenarnya adalah Arjuna dalam penyamaran yang nyata.

Situasi mutakhir, di jaman kegilaan seperti dalam Serat Kalatida, publik hari ini tidak seperti Srikandi. Rakyat kontemporer berpura-pura menjadi gila untuk mendapatkan yang diinginkannya. Hanya, manusia kontemporer tidak berhasil sembuh seperti Srikandi karena terlanjur menusuk dan menghunjam ke kegilaan dan lupa jalan pulang.

Kondisi republiken saat ini seperti plot dalam film Who am I (dibintangi Jackie Chan). Ada pengkhianatan elit yang menyebabkan pembawa misi kebaikan ini terjatuh. Satusatunya penumpang yang selamat hanya Jackie. Meski ia selamat tetapi ia lupa pada dirinya karena kepalanya menghantam batu saat dia terlempar dari helikopter yang disabotase. Warga Afrika memberi nama pada Jackie sebagai Whoami yang diambil dari jawaban Jackie saat ditanya siapa lalu mendapat jawaban Who am I. Di negeri tetangga, amnesia hanya sebuah film. Sedang di negeri ini, lakon itu menjadi kenyataan baik di politik dan di luar politik. Seperti kata Ronggowarsito, banyak orang yang menjadikan dirinya sebagai gila yang sesungguhnya, tidak sembuh dan lupa jalan pulang karena terlalu menikmati peran sebagai orang gila. =

Berita Utama

KORAN MADURA

JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475 | TAHUN III

2

Hari ini, KIH Gelar Sidang Paripurna JAKARTA-Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak mainmain soal rencananya membentuk kelengkapan dewan. Hari ini, Jumat (31/10), KIH akan menggelar sidang paripurna pengesahan pimpinan DPR tandingan. Sidang tersebut juga akan mengundang juga kubu Koalisi Merah Putih (KMP).

“Sidang paripurna (pengesahan pimpinan DPR tandingan) yang kita undang semua anggota DPR. Rencananya pukul 09.00 WIB,” kata politikus PDI Perjuangan, Aria Bima di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Kamis (30/10).

Dia memastikan sekretariat jenderal DPR akan mengeluarkan surat undangan sidang paripurna pengesahan pimpinan DPR tandingan. Menurutnya sekretariat jenderal DPR tidak akan ikut bertindak politis dengan memihak salah satu kubu. “Sekjen ini bukan sekjennya pimpinan DPR dan KMP termasuk sekjen dari KIH juga. Tadi saya minta sekjen jangan politisasi atau pilih kasih tapi harus fasilitasi dari kawan-kawan KMP dengan undang seluruh anggota DPR yang ada,” terang dia.

Sampai saat ini KIH masih terus mencari landasan yuridis pimpinan DPR tandingan ini. Pimpinan DPR tandingan masih berstatus de facto. “Proses masih kita cari way out-nya, masih kita cari jalan payung hukumnya, normatif adalah

MA. Kita masih bicara kelembagaan, kita tak perlu awut-awutan.

Bagaimana pimpinan DPR secara de facto untuk selamatkan DPR keseluruhan,” ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, seluruh anggota DPR yang tergabung dalam KIH merasa tak terwakili dengan sikap politik pimpinan DPR yang ada saat ini.

“Karena itu kita harapkan langkah politik ini jadi sarana untuk menarik posisi tengah dan duduk bersama. Dengan kata lain, pembentukan pimpinan bukan untuk tandingan. Jauh dari kata ingin mengadu kekuatan,” kata Basarah di Gedung DPR, Senayan, Kamis (30/10).

Menurutnya, lewat langkah pengesahan DPR versi KIH, kedepan jalan musyawarah mufakat lebih dikedepankan. Dirinya juga mengaku, hal ini merupakan bentuk ikhtiar politik. “Semata-mata karena kami merasa menemui jalan buntu. Fungsi kedewanan kami tidak dapat terwakili karena pimpi-

nan DPR ngga adil,” kata Basarah.

“Kami hanya diberi lima posisi pimpinan dari total semuanya, karena itu kami merasa keberadaan kami di DPR tidak mendapatkan tempat yang baik, terhormat, dan tidak sesuai dengan mandat rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai rencana pembentukan DPR tandingan adalah bentuk ketidakdewasaan berpolitik. “Tidak ada itu tanding-tandingan. Ini sangat merugikan bangsa. Coba kamu cek undang-undang, nggak ada itu DPR tandingan,” kata Prabowo saat ditemui sesuai mengikuti Muktamar PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (30/10) Fraksi dalam KIH, yakni F-PDI Perjuangan, F-PKB, F-Nasdem, F-Hanura, dan F-PPP menggelar pemilihan komisi dan alat kelengkapan DPR (AKD) sendiri. Pemilihan itu sebagai tandingan dari pemilihan komisi dan AKD yang saat ini tengah dilakukan oleh fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih ditambah Fraksi Partai Demokrat.

Mereka juga membentuk pimpinan DPR tandingan dan menunjuk Pramono Anung sebagai ketua DPR, dan wakilnya Dossy Iskandar, Abdul Kadir Karding, Patrice Rio Capella dan Syaifullah Tamliha. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475 | TAHUN III JUMAT 31 OKTOBER 2014 No. 0475| TAHUN III

33

PARTAI POLITIK

Islah PPP Terancam Batal JAKARTA-Peneliti Senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo berpendapat islah antara kader Partai Persatuan Pembangunan melalui Muktamar VIII yang digelar di Jakarta terancam batal lantaran diterbitkannya SK Menkumham tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP.

ant/joko sulistyo

KARTU KENDALI SOLAR SUBSIDI. Petugas SPBU mengisi form pada kartu kendali solar bersubsidi di SPBU Regata, Batam, Kamis (30/10). Kartu kendali yang dikeluarkan oleh Disperindag Kota Batam sebagai antisipasi penyelewengan itu segera akan didigitalisasi menjadi Fuel Card kerjasama Pertamina dengan BRI, yang akan diberlakukan 1 November mendatang.

DPR Melompat Mundur Sejumlah Aktivis Mengecam Politisi di Senayan JAKARTA-Perebutan kursi ketua Komisi dan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR, hingga terjadi perpecahan, dikecam sejumlah aktivis. Apalagi kemudian muncul pimpinan DPR tandingan yang menyatakan mosi tak percaya kepada pimpinan DPR yang telah dilantik.

Direktur Pusat Kajian (PUSAKA) Indonesia, Yuventus Newin Bymoreno mengatakan DPR saat ini sudah melakukan lompatan mundur ke belakang. Bahkan, cara mengelola kelembagaan DPR sudah mirip tata kelola internal partai politik (Parpol) dan organisasi kemasyarakatan (Ormas. “Ini kemunduran besar. Cara-cara anggota DPR dalam mengelola lembaga lebih mirip cara parpol dan ormas mengelola dirinya. Kalau tidak sepaham bikin tandingan,” tandas Newin dalam diskusi bertajuk “Pemuda Indonesia Bersatu Untuk Membangun Nusantara”, di Cipinang Elok, Jakarta Timur, Kamis (30/10).

Newin mengingatkan para wakil raky-

at untuk menjaga kehormatan lembaga DPR sebagai simbol negara yang merepresentasikan seluruh masyarakat Indonesia. “DPR sebagai simbol negara telah direndahkan demi memenuhi syahwat kekuasaan sekelompok orang. Perebutan boleh saja terjadi, tetapi harus sehat, dan memberi ruang kepada semua elemen,” kata Newin.

Sementara itu, pemerhati budaya, Thomas Boly Latukan, dalam diskusi yang sama, mengatakan untuk membangun Indonesia, harus mengedepankan aspek nilai budaya bangsa. “Kita ini jangan terlalu terpengaruh budaya luar, lalu mengabaikan demokrasi khas budaya Indonesia. Anda harus catat, yang cocok dengan budaya kita itu adalah musyawarah untuk mufakat, bukan demokrasi yang kebablasan,” kata Boly yang aktif mengembangkan seni pencak di wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara itu.

Boly juga mengingatkan para pelaku perubahan di negeri ini agar dapat menyaring arus globalisasi dengan menjaga, memelihara serta melestarikan adat tradisi. “Boleh rebutan kekuasaan, tetapi harus cerdas rasa dan budi. Kepekaan sosial, keperdulian, dan saling berbagi, itu yang sejalan dengan budaya kita. Bukan menang sendiri,” pungkas Boly.

Thomas Boly juga meminta semua kalangan, untuk selalu mengolah kecer-

dasan budi, mengolah rasa dan mengolah raga agar mampu membangun Nusantara ke arah yang lebih baik.

Secara terpisah, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai kondisi ini sungguh memprihatinkan bagi perkembangan demokrasi. “Politisi kita belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi,” kata Yusril.

Menurutnya, seharusnya para politisi tersebut mampu mengedepankan musyawarah dalam memecahkan persoalan bangsa, bukan semata-mata main kuatkuatan dengan voting. “Kembalilah kepada kepribadian bangsa yang mengedepankan kepentingan bersama dan menjunjung tinggi kemajemukan,” ujar dia.

Dia menegaskan, negara takkan pernah berjalan baik dan sempurna kalau dikuasai oleh satu golongan saja, baik di eksekutif maupun di legislatif. Kekuasaan harus berbagi secara adil dan berimbang.

Semua harus diberi kesempatan untuk memimpin lembaga-lembaga negara secara proporsional. “Selamatkan bangsa dan negara dari kekacauan. Inti dari semua itu adalah, para politisi harus mampu menahan diri. Kedepankan kedewasaan berpolitik dan cari penyelesaian kompromi,” pungkasnya. =GAM/ABD

“Menurut saya, sebaiknya Menteri Hukum dan HAM tidak perlu mengeluarkan surat keputusan sebelum digelar Muktamar Islah pada tanggal 30 Oktober 2014,” kata Karyono di Jakarta, Rabu.

Ia menilai SK Menkumham tersebut telah melanggar aturan partai dalam hal ini bertentangan dengan keputusan Mahkamah Partai yang diatur di dalam AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurut dia, pemerintahan Jokowi-JK semestinya mendorong upaya Islah untuk memelihara persatuan, bukan malah membuat langkah sebaliknya.

“Padahal, menurut kabar yang saya terima, ada keinginan kuat dari Mbah Moen untuk merapat ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati.

Beliau ingin mendukung pemerintahan Jokowi-JK, tetapi melalui Ibu Megawati, tidak ingin melalui orang lain,” ujarnya.

Namun, dengan keluarnya SK menteri tersebut, justru dianggapnya telah membuyarkan upaya islah di internal PPP maupun dengan kubu Jokowi.

“Padahal, dari parameter politik, belum ada untungnya memberikan legalitas kepada kubu Romi. Pasalnya, suara PPP di parlemen masih belum bulat,” kata Karyono.

Kondisi PPP saat ini, kata dia, belum satu suara dan satu komando di bawah kepemimpinan Romi. Bahkan, pemandangan terbaru di sidang paripurna kemarin, PPP kembali gagal mendapatkan posisi di alat kelengkapan dewan.

“Partai Persatuan Pembangunan kembali gagal setelah tidak mendapatkan posisi, baik di pimpinan DPR maupun MPR,” ucapnya.

Kondisi demikian, menurut dia, salah satunya disebabkan karena konflik yang membelit partai berlambang Kakbah itu.

Oleh karena itu, PPP harus menerima “pepesan kosong”, baik dari KMP maupun KIH. =ANT/SYAIFUL

4

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475 | TAHUN III

Calon Ketum Golkar Desak Munas Dipercepat Priyo: Saya Sarankan Ical Tidak Maju Lagi JAKARTA- Sejumlah tokoh Partai Golkar mendesak DPP Golkar untuk menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IX selambat-lambatnya pada Januari 2015. Desakan itu termuat dalam salah satu dari lima butir kesepakatan yang ditandatangani oleh tujuh tokoh partai.

Ketujuh tokoh itu adalah Agung Laksono, MS Hidayat, Priyo Budi Santoso, Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang K, Hajriyanto Tohari, Zainuddin Amali. “Kami mendesak penetapan penyelenggaraan Munas tersebut selambat-lambatnya pada bulan November 2014. Munas IX Golkar hendaknya dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Januari 2015,” kata Agung di hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (30/10).

Agung menuturkan, semua tahapan pelaksanaan Munas IX mulai dari persiapan penyelenggaraan harus berlangsung secara demokratis berdasarkan prinsip-prinsip jujur, terbuka dan akuntabel. Menurutnya,

pelaksaan Munas harus berlaku adil terhadap seluruh kandidat. “Pemilik suara dalam Munas tidak ditekan untuk mendukung salah satu kandidat yang disertai dengan intimidasi dalam bentuk apapun, termasuk pemecatan,” tuturnya.

Masih kata Agung, penyelenggaraan Munas Golkar harus mendapat jaminan dari DPP Golkar dan seluruh kandidat Ketua Umum kandidat Ketua Umum untuk menjunjung tinggi sportifitas kontestasi demi menghindari perpecahan partai. Menurutnya, penyelenggaraan Munas harus menjaga keutuhan serta soliditas Golkar.

“Munas IX harus melahirkan kepemimpinan yang mengutamakan semangat rekonsiliasi, persatuan dan kesatuan partai, kesinambungan dan kejayaan partai Golkar,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y Tohari mendukung percepatan penyelenggaraan Munas IX Golkar. Munas, katanya, menjadi momentum Golkar memperbarui diri. “Proses regenerasi harus jalan di Golkar. Harus ada regenerasi kepemimpinan dengan jalan Munas,” kata Hajriyanto di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (30/10).

Melalui Munas, imbuhnya, Golkar dapat membuktikan sebagai partai demokratis.

Dirinya pun memiliki harapan agar Munasi IX nantinya menjunjung asas demokratis.

“Tidak mungkin Golkar ingin mendemokratiskan negara ini kalau dirinya sendiri

tidak demokratis,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Priyo Budi Santoso, merasa resah dengan dinamika politik di internal Golkar terkait keinginan Aburizal yang kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar periode mendatang.

“Saya menganjurkan pak Aburizal tidak maju lagi. Karena tidak ada tradisi di Golkar Ketua Umum mencalonkan kembali. Namun kalau tetap maju saya hormati,” kata Priyo di hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (30/10).

Dia mencontohkan para Ketua Umum Golkar terdahulu seperti Akbar Tanjung dan Jusuf Kalla tidak mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum setelah selesai menjabat. Bahkan ia bangga dengan sikap yang ditunjukkan oleh Akbar dan JK. “Kebanggan saya, di bawah kepemimpinan pak Akbar Tanjung tidak memberikan intimidasi atau tekanan pada calon yang ingin maju sebagai Ketua Umum. Pak JK pun sama tidak gunakan instrumennya pada saat itu, justru mempersilakan siapapun yang ingin maju,” tuturnyaMasih kata Priyo, suasana yang ada pada saat ini berbeda dengan kepemimpinan era Akbar dan JK. Menurutnya, sekarang harus ada langkah-langkah untuk membangun demokrasi kembali di Golkar. “Saya anjurkan jajaran pengurus Golkar tidak boleh ada cara-cara tidak sehat dan mengintimidasi calon lain.

Saya siap bertarung dengan beliau (Ical),” tandasnya. =GAM/ABD

ant/wahyu putro a

MENYONGSONG MUNAS IX GOLKAR. Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso (kedua kiri) bersama Agus Gumiwang (kiri), Zainudin Amali (kedua kanan) dan Airlangga Hartarto menyampaikan pandangan ketika silaturahami 50 tahun Partai Golkar dan menyongsong Munas IX di Jakarta, Kamis (30/10). Kegiatan yang mengangkat tema Mewujudkan Visi 2045 Melalui Regenerasi Kepemimpinan Partai Gokar tersebut sebagai ajang silaturahmi serta menyiapkan regenerasi untuk lebih memajukan partai berlambang beringin itu.

PARTAI POLITIK

Olly Dondo Ketua Fraksi PDIP JAKARTA-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan akhirnya menunjuk Olly Dondokambey menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR sementara.

Olly yang juga Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan diplot menggantikan Puan Maharani yang kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam pemerintahan Joko Widodo.

“Sementara yang menggantikan (Puan) Bang Olly Dondokambey,” kata politisi PDI Perjuangan Sukur Nababan, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10).

Ada pun, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR, kata Sukur, masih dijabat oleh Bambang Wuryanto. Sementara, jabatan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan posisi lainnya akan ditetapkan berikutnya.

Sukur menegaskan, penggantian sementara posisi Puan oleh Olly merupakan keputusan resmi dari DPP PDI Perjuangan. Ia memastikan, Fraksi PDI Perjuangan hanya menjalankan satu komando yang berasal dari DPP PDI Perjuangan. “Semua dari Fraksi di DPR ini adalah perpanjangan partai. Jadi, semua kebijakan fraksi menyambung kebijakan-kebijakan partai,” katanya.

Secara terpisah, politisi PDI Perjuangan, Aria Bima mengatakan bahwa proses pergantian anggota Fraksi PDI Perjuangan yang menjadi menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo telah berlangsung.

“Kalau proses sudah berjalan, tapi kan ada mekanisme, perlu persiapan,” kata Aria.

Seperti diketahui, tiga dari empat anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR ditunjuk sebagai menteri oleh Jokowi. Mereka adalah Puan Maharani, Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri, dan Yasonna H Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM. Posisi ketiganya di DPR akan digantikan oleh calon anggota legislatif di masing-masing dapil dengan perolehan suara yang ada di bawahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa siapapun yang nanti ia pilih menjadi menterinya harus legowo melepaskan jabatan di luar kementerian, baik itu di partai politik maupun di perusahaan. Menurut Jokowi, rangkap jabatan hanya akan membuat sesorang tidak bisa fokus bekerja. “Kerja di satu tempat aja belum tentu baik, bagiaman bila rangkap-rangkap” ujar Jokowi. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT 31 OKTOBER 2014 JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475 | TAHUN III No. 0475| TAHUN III

55

KEDAULATAN PANGAN

Jokowi Akan Bangun 47 Bendungan JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan program kedaulatan pangan menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahannya.

ant/agus bebeng

TUNTUT KENAIKAN UMK. Sejumlah buruh yang tergabung dalam “Aliansi Buruh Jabar” melakukan deklarasi UMK 2015 di halaman Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Bandung, Kamis (30/10). Dalam deklarasi yang diikuti sejumlah elemen buruh tersebut, Aliansi Buruh Jabar menuntut kenaikan nilai UMK 2015 sebesar 30 persen dari UMK 2014 dan merekomendasikan pencabutan Kepmenakertrans RI Nomor: 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengupahan Pelaksanaan Upah Minimum.

ULN Swasta Meningkat BI Khawatir Krisis 1998 Terulang JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mensosialisasikan pengaturan tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri (ULN) Korporasi Nonbank kepada perusahaan debitur ULN. Ketentuan tersebut dirilis agar korporasi nonbank dapat memitigasi risiko yang dapat timbul dari kegiatan ULN sehingga mampu berkontribusi optimal terhadap perekonomian nasional tanpa menimbulkan gangguan pada kestabilan makroekonomi.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan ketentuan ini tidak dimaksudkan sebagai upaya melarang, menghambat atau membatasi kegiatan ULN namun mendorong korporasi untuk meningkatkan pengelolaan risiko dalam melakukan ULN, terutama risiko nilai tukar, risiko likuiditas dan risiko utang yang berlebihan (overlev-

erage). Karena itu, korporasi tetap dapat melakukan ULN namun dengan disertai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utangnya, karena jika tidak, maka Indonesia bisa kembali mengalami krisis. “Kita tidak ingin situasi tahun 1997 dan 1998 terulang, saat itu bahkan kita dianggap tidak tahu utang di sektor mana saja, kita tidak tahu currencynya dan akhirnya krisis,” ujar Agus dalam acara Pertemuan CEO dan Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia di Gedung BI, Jakarta, Kamis (30/10).

Berdasarkan catatan BI, ULN Indonesia pada akhir Agustus 2014 menembus USD 290,4 miliar setara Rp 5.517 triliun. Utang luar negeri tumbuh 11,2 persen dibandingkan dengan posisi Agustus 2013.

Posisi ULN pada akhir Agustus 2014 tersebut terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD 134,2 miliar atau 46,2 persen dari total ULN Indonesia. Sedangkan ULN sektor swasta mencapai USD 156,2 miliar atau 53,8 persen dari total ULN. Menurutnya, jumlah ULN swasta cenderung terus meningkat, bahkan telah melebihi jumlah ULN Pemerintah. Dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun, jumlah

ULN sektor swasta meningkat tiga kali lipat, yaitu dari 50,6 miliar dolar AS pada akhir 2005 menjadi 156,2 miliar dolar AS pada akhir Agustus 2014. Posisi ULN swasta pada Agustus 2014 ini bahkan telah mencapai 53,8% dari total ULN Indonesia.

Hasil kajian BI menunjukkan bahwa ULN swasta tersebut rentan terhadap sejumlah risiko, terutama risiko nilai tukar (currency risk), risiko likuditas (liquidity risk), dan risiko beban utang yang berlebihan (overleverage risk). Risiko nilai tukar cukup tinggi karena sebagian besar ULN swasta digunakan untuk membiayai kegiatan usaha berorientasi domestik yang menghasilkan pendapatan dalam rupiah sedangkan pembayaran ULN dilakukan dalam valuta asing (valas). Kerentanan terhadap risiko nilai tukar semakin tinggi karena minimnya penggunaan instrumen lindung nilai (hedging) di kalangan korporasi nonbank yang memiliki ULN. “Risiko likuiditas juga cukup tinggi karena jumlah dan pangsa ULN swasta berjangka pendek terus meningkat. Sementara itu, indikasi peningkatan risiko overleverage terlihat dari semakin meningkatnya rasio utang terhadap pendapatan,” jelasnya. =GAM

Untuk mendukung program tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat banyak membangun bendungan dan saluran irigasi karena pengairan merupakan syarat utama mewujudkan program kedaulatan pangan.

Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono telah menyisir 73 lokasi yang berpotensi untuk pengairan dan pembangunan bendungan.

Dari jumlah tersebut, 47 di antaranya sudah masuk tahap perencanaan pembangunan. “Ada 73 lokasi potensi pembangunan bendungan di Indonesia yang tersebar di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, NTB, NTT dan Maluku. Dari 73 itu yang sudah terintegrasi dan sudah kita survey ada 47 bendungan. Sampai saat ini sedang dalam pembangunan ada 16,” tutur Basuki mengenai hasil rapat terbatas bersama Jokowi di kantor presiden, Jakarta, Kamis (30/10).

“Kita akan mempercepat proses pengadaannya karena sekarang masih terhenti karena tahun politik,” sambungnya.

Meski ada lima bendungan yang sudah ditandatangani kontrak pembangunannya, yakni di Nangroe Aceh Darussalam, Banten, Kudus, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur. Kementerian PU masih akan menargetkan pembangunan enam bendungan lagi.

“Untuk tahun 2015, sudah dialokasikan untuk 6 bendungan.

Sedangkan tahun 2016, pemerintah menargetkan minimal 20 bendungan lagi. “Jadi akan menambah volume tampungan air menjadi lebih dari14 miliar meter kubik,” papar Basuki.

Sementara untuk irigasinya, dari 7,3 jt hektar lahan irigasi di Indonesia, separuhnya (50%) merupakan irigasi yang berada di bawah tanggung jawab kabupaten, 30% di bawah propinsi, dan 20% menjadi tanggung jawab pusat. “Ini semua ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Kewenangannya lebih dari 3000 hektar kewenangan pusat, 3000 hektar provinsi, dan 1000 hektar kabupaten,” lanjut Basuki seraya menyebutkan, pada masing-masing cluster tadi, irigasi yang menjadi tanggung jawab pem pusat ada 500.000 hektar yang rusak. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475 | TAHUN III

TARGET PENERIMAAN APBN 2014

Hampir Pasti Tidak Akan Tercapai JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brojonegoro menegaskan target penerimaan negara yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 kemungkinan besar hampir pasti tidak akan tercapai. Hal ini karena sampai saat ini, masih agak jauh dari target penerimaan sebesar Rp 1.635,4 triliun.

ant/prasetyo utomo

PERGERAKAN NILAI RUPIAH. Petugas menata uang di cash center BNI di Jakarta, Kamis (30/10). Nilai tukar rupiah melemah 0,46 persen ke Rp12.139 per dolar AS pada Kamis (30/10) dan pergerakan rupiah di kisaran Rp12.103Rp12.179 per dolar AS.

Mabes Polri Tangkap Komisaris PT MSL Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Bodong JAKARTA-Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh tersangka, komisaris PT MSL berinisal SH alias RM. Hasil penyidikan Ditjen Pajak menemukan bukti bahwa Komisaris PT MSL diduga membantu dan turut serta melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah (faktur pajak yang tidak berdasar transaksi yang sebenarnya) melalui PT MSL. “Mereka menerbitkan faktur bodong. Perbuatan tersangka yang diduga dilakukan dalam kurun waktu 2010-2012 ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.16.193.561.662,00,” ujar Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany di Jakarta, Kamis (30/10).

Menurutnya, berkat kerjasama dengan Bareskrim Mabes POLRI, tersangka MSL berhasil ditang-

kap oleh Penyidik Bareskrim pada Kamis dini hari, 30 Oktober 2014 dan selanjutnya langsung diserahkan kepada PPNS Ditjen Pajak untuk dilakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukannya.

Sebelumnya, PPNS Ditjen Pajak telah melakukan pemanggilan terhadap SH alias RM untuk diperiksa sebagai Tersangka.

Namun yang bersangkutan melarikan diri sehingga yang bersangkutan dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Penyidikan atas tersangka SH alias RM merupakan pengembangan dari kasus penyidikan sebelumnya dengan tersangka MK alias ET, Direksi PT MSL yang sudah divonis bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara serta denda sebesar R 4 Miliar subsider kurungan 3 bulan.

Ditjen Pajak menemukan modus operandi yang dilakukan oleh tersangka. Pertama, menerbitkan faktur Pajak Pertambahan Nilai (Pajak Keluaran) atas nama PT

MSL tanpa didasarkan kegiatan/ transaksi yang sebenarnya; Kedua, menggunakan faktur Pajak Pertambahan Nilai (Pajak Masukan) dari pihak ketiga tanpa didasarkan kegiatan/transaksi yang sebenarnya; dan Ketiga, menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar.

“Terhadap perbuatan tersebut di atas, sesuai dengan UndangUndang perpajakan, tersangka SH alias RM diancam hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak,” imbuhnya.

Dia menegakasn, tindakan ini juga merupakan peringatan bagi para pelaku lainnya bahwa Ditjen Pajak dengan dukungan Bareskrim Mabes POLRI akan terus melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN. =GAM/ABD

“Kami akan fokus pada upaya untuk mengurangi gap antara target dengan kemungkinan prognosa akhir tahun tersebut,” kata Bambang dalam konperensi pers bersama Menko Perekonomian Sofyan Jalil dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono seusai rapat terbatas (ratas) di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (30/10).

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memimpin ratas bidang perekonomian ini.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya pemerintahannya menumbuhkan sebuah persepsi pasar, menumbuhkan optimisme pasar, bahwa kabinet memang sudah siap.

Tampak hadir dalam rapat tersebut antara lain Menko Perekonomian Sofyan Jalil, Mensesneg Pratikno, Menteri Kauangan Bambang Brojonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Rahmay Gobel, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri.

Menurut Bambang, dari sisi belanja dan dari sisi pembiayaan, sampai triwulan III/2014 tingkat penyerapan terlihat belum terlalu tinggi. Namun mulai ada indikasi meningkat seperti layaknya siklus dari belanja.

Dalam APBN 2014 disebutkan, dari target pendapatan sebesar Rp 1.635,4 triliun, penerimaan dari sektor perpajakan ditargetkan mencapai Rp 1.246,1 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 386,9 triliun.

Terkait masalah penerimaan pajak, menurut Menkeu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk lebih mengintensifkan sisi penerimaan karena Presiden melihat selain tidak tercapainya target dalam beberapa waktu terakhir, Presiden juga merasa potensi penerimaan pajak seharusnya jauh di atas apa yang kita kumpulkan pada saat ini.

“Oleh karena itu, Presiden tadi meminta pada kami untuk membuat langkah-langkah yang harus dilkukan untuk mempercepat sekaligus mendorong penerimaan pajak tersebut,” kata Bambang.=GAM

ant/m rusman

PENYERAHAN MIRAS SELUNDUPAN. Prajurit Satgas Pamtas Yonif Linud 433/Julu Siri menghitung jumlah minuman keras (miras) selundupan asal Malaysia sebelum diserahkan kepada Kantor Bea Cukai Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (30/10). Miras yang terdiri berbagai jenis tersebut berjumlah 1.073 dalam kemasan botol dan kaleng merupakan hasil tangkapan prajurit satgas pamtas selama sebulan terakhir di Pelabuhan Internasional Tunon Taka Kabupaten Nunukan.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Angin bertiup perlahan. Kertas berwarnawarni bergelantungan melambai-lambai di sudut-sudut ruangan. Di beberapa ruas dinding ditulis kalimat-kalimat doa dengan huruf arab.

Tulisan-tulisan itu dilukis dengan nuansa warna pelangi. Sementara di dinding lain yang agak lebar, terdapat sebuah gambar unta besar yang ditunggangi.

Kertas-kertas yang bergelantungan dengan berbagai pernakpenik indah itu terus bergerambai ditiup angin. Bergoyang-goyang mengikuti arah mata angin yang mendesir. Pada saat itulah senyum sumringah tumpah-ruah di bibir setiap orang yang berada di rumah Asripa, perempuan janda setengah tua yang kini menunaikan hajatnya ke Mekkah.

Semua tetangga yang datang ke rumah Asripa tampak senang berbunga-bunga. Mereka pada berharap, sepulang Asripa dari tanah suci membawakan oleholeh khas Mekkah untuknya.

Tetapi, tidak dengan Farida! Melihat keindahan dan kemegahan rumah Asripa, Farida menyipitkan sepasang matanya yang kalut.

Ia pandangi gerambai umbulumbul dan pernak-pernik itu dengan hati terluka. Apalagi ketika ia melihat dan mengeja huruf demi huruf yang tertera di dinding yang bertuliskan “Selamat datang Hj. Rustami dari tanah suci Mekkah.

Semoga menjadi haji yang mabrur,” seketika hati Farida hancur.

Farida memandang lekat-lekat tulisan itu. Bersamaan dengan kepalan tangannya kuat-kuat.

Ia ingin sekali merobek-robek semua gambar lukisan di dinding itu. Lebih-lebih tulisan nama tersebut yang tiba-tiba menjelma tombak menusuk-nusuk bidang hatinya. Farida tahu, nama itu adalah Asripa yang telah dirubah menjadi Hj. Fatimah di Mekkah sana. *** Sebenarnya, sebelum Asripa alias Hj. Fatimah berangkat ke Mekkah, jauh-jauh hari sebelumnya Farida telah menyetor uang haji ke Bank. Farida memang terhitung orang paling awal memiliki niat menunaikan ibadah haji. Tetapi, akhirnya gagal karena musibah menimpanya.

Sang suami diserang penyakit parah, harus operasi, sehingga memerlukan biaya besar. Lantas ia menjual semua lahan sawah dan menggadaikan emas pemberian almarhum ibunya kepada Asripa.

Budaya

KORAN MADURA

JUMAT 31 OKTOBER 2014 0475 JUMAT 31No. OKTOBER 2014| |TAHUN No. 0475 |IIITAHUN III

Niat Farida Cerpen: Marsus Banjarbarat*

Naifnya, sudah menghabiskan biaya banyak, sang suami tidak berhasil diselamatkan. Dan emas yang ia gadaikan sampai saat ini belum juga mampu ditebus. Bahkan, kata Asripa emas itu akan ia anggap menjadi miliknya jika sampai Asripa berangkat haji tidak ditebus.

Farida masih terpaku memandang gerambai umbul-umbul yang terus bergoyang-goyang ditiup angin. Bola matanya yang bundar semakin membulat menubruk lukisan-lukisan yang menempel di dinding. Semakin ia tatap tulisan itu, semakin pula hatinya terbakar api kemarahan.

Ah, bukankah seharusnya umbul-umbul, lukisan-lukisan, dan nama ‘haji’ itu tidak menempel di dinding rumah Asripa. Melainkan menempel di dinding rumahku.

Farida membatin. Pikirannya berputar-putar teringat niatnya yang gagal untuk ke Mekkah. *** “Saudara-saudara, Hj. Rustami saat ini sudah berada di Prenduan, dalam perjalanan menuju Sumenep. Bagi saudara-saudara yang hendak ikut menjemput, bersiap-siaplah. Sebentar lagi rombongan akan berangkat.” Suara Sucipto, ketua RT itu terdengar nyaring di speaker.

Satu mobil avanza dan dua pickup sewaan, serta puluhan pawai motor sudah berjajar rapi

di belakang rumah Asripa. Tidak lama berselang, hadrah mulai ditabuh dengan lantunan salawat. Di belakang rumah Asripa suara raungan knalpot motor juga bertalu-talu menggetarkan detak jantungnya. Rombongan hadrah dan pawai motor itu segera berangkat menyambut kedatangan Asripa atau Hj. Rustami dari hotel Sumekar hingga ke rumahnya.

Farida berdiri, melongok.

Orang-orang pada berduyunduyun menyaksikan hadrah dan pawai motor. Asap-asap hitam mengepul, meliuk-lingkar keluar dari lubang knalpot.

“Eh, Farida, kamu nggak ikut jemput Bu Haji?” Kata seseorang mendekatinya. Farida tersenyum pahit.

“Da, apa yang kau pikirkan, kok melamun begitu?” Lanjut orang itu melihat sorot mata Farida yang memerah. Orang itu mengira, bahwa Farida tengah meratapi nasibnya yang gagal naik haji.

Asap knalpot mengepul. Debu-debu beterbangan menempel di dedaunan pinggir jalan dan kaca mobil. Suara hadrah bertalutalu, dentuman knalpot beradu dengan suara ledakan petasan yang direnteng dengan panjang lima meter. Suara-suara itu kian saja perih menusuk-nusuk telinga dan hati Farida.

Tepat di sisi pintu gerbang

pertama menuju rumah Asripa, orang-orang sudah pada berjajar menyambutnya.

“Haja Rustami datang, Haja Rustami datang…!” teriak anakanak sambil berlarian, mengejar mobil dan pawai motor.

Tampaklah dari dalam mobil Asripa tersenyum sumringah mewarnai kegembiraannya. Sesekali tangannya ia terus-menerus dilambaikan kepada setiap orang yang berjajar di pinggir jalan.

Dengan khidmat dan penuh rasa haru orang-orang menyambut kedatangan makhluk suci itu.

Ketika hampir sampai di rumahnya, karena mobil tidak bisa masuk langsung ke halaman rumah tersebut, Asripa turun perlahan tepat di bawah pintu gerbang ke dua, dan akan dipapah hingga ke dalam rumah.

Ketika Asripa keluar dari mobil, orang-orang pada merapat membentuk lingkaran dan berusaha memeluk penuh haru. Lantas ditabuhlah hadrah dengan diiringi lantunan salawat secara serentak.

Tala al badru 'alayna.

Min thaniyatil wada' Wajaba Shukru 'alayna.

Ma da'a lillahi da….

Suara tangis pecah seketika.

Orang-orang yang telah berhasil memeluk makhluk suci itu—di dalam hatinya seperti memeluk Nabi Muhammad, nabi yang

OPINI 77

setiap waktu selalu mereka pujipuji, dingin dan terharu. Tibatiba tanpa terasa air mata mereka mengalir deras di pipinya. Dalam hatinya berharap, agar dirinya juga dapat berangkat ke tanah suci, ke tanah para nabi.

“Saudara-saudara, tenanglah!

Semuanya tetap mendapat giliran memeluk Hj. Rustami.” Sucipto mencoba mengatur orang-orang yang mulai saling dorong berebutan memeluk Asripa.

“Tenanglah, tenang..! Mari kita tertib!” tambahnya. Namun orang-orang tidak mau mendengar imbauan Pak RT tersebut.

Disela-sela orang yang saling dorong berebut untuk memeluk Asripa, Farida malah murung.

Tatapannya tajam menubruk makhluk yang katanya sudah suci itu. Ada kobaran api yang membakar hatinya. Sebenarnya Farida tidak ingin ikut-ikutan berebut memeluk perempuan itu. Namun, dari belakang orang-orang mendorongnya ke arah Asripa. Ia pun tidak bisa menghindar. Di belakangnya orang-orang pada menunggu giliran. Dengan terpaksa, Farida kemudian mendekati Farida dan memeluknya. Ketika ia memeluk makhluk suci itu, ia tidak merasakan aura apapun. Malahan dadanya semakin panas terbakar api kesedihan. Saat ia berpelukan, Asripa berbisik di telinga Farida.

“Farida, kau tidak usah bersedih. Kamu pasti juga akan naik haji. Aku telah mendoakanmu tepat di depan Ka’bah dan di depan makam para nabi. Bukankah doa di tempat itu akan terkabulkan?” Bisik Asripa di telinga Farida, hangat.

Farida diam sejenak. Ia mulai mengulum senyum. Benarkah aku akan segera ke tanah suci? Tanyanya dalam hati. Ia kembali mengulum senyum. Kali ini ia merekatkan pelukannya ke tubuh Asripa.

Ketika Asripa melepas pelukannya, Farida tiba-tiba tersentak. Tatapannya tajam membentur lengan tangan perempuan itu yang tampak indah dilingkari emas dengan ukiran intan permata. Ya, emas yang kini sebagai harta satu-satunya telah menjadi milik Asripa. Ingin sekali Farida melepas emas itu dari tangan Asripa dan menerkam tubuh perempuan tersebut, namun ia urungkan!

Yogyakarta, Oktober 2013-2014 *) Marsus Banjarbarat, menulis cerpen diberbagai media seperti; Radar Madura, Radar Surabaya, Merapi, Minggu Pagi, Kedaulatan Rakyat, Suara Pembaruan, Riau Pos, Bali Pos, Annida, Majalah Sagang, Majalah Horison, Majalah Basis, dan lain-lain. Disamping bergiat di komunitas rudal, ia juga menekuni sejarah di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KORAN MADURA Lintas Jatim KORAN 8 PROBOLINGGO Oleh: Dewanti 8 Nyi Penengah

JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475 | TAHUN III

MADURA

Puisi

KORAN MADURA

SELASA 7 JANUARI 2014 No. 0275 | TAHUN III

Bila kelak nanti Nafasku terhenti Tapi aku belum bisa melihat indah dunia ini Kuyakin Dia akan tetap mengajakku menapaki Bila kelak nanti Impian tak akan jadi nyata lagi Izinkan aku memiliki Estafet mimpi dalam taman surgawi

Saat Harus Berakhir Pedih memilin air mata Senyumku retak terbelah Apakah cinta itu telah tiada?

Secebis kenangan tak pernah singgah kah?

Di sudut kota aku masih menanti Berharap kau membelokkan arah Menghapus lelehan bening di pipi lalu memapah ketika aku hampir rebah di tanah Ya Tuhan...

Jika ini harus berakhir Jadikanlah akhir yang indah Awal kebahagiaanku dan untuknya

Sayapku yang Patah Kemarin aku mampu terbang dengan dua sayapku Mengudara membelah awan-awan Laut membiru renyah bersama tawaku Kali ini hanya mampu kupandangi gumpalan kesyahduan Karena sayapku telah patah Kusimpan rapi dalam laci kamarku Berharap suatu nanti mampu menemani terbang tinggi Satu sayap tak berfungsi Kupatahkan sendiri dengan kedua tangan ini Tinggalah sepi dan sunyi Kutatap bayanganku sendiri Sepasang itu bukan kita Sendiri itu aku dan kamu Rindu kini telah hampa Mencecap pilu sajak baitku

Nyi Penengah Dewanti

Mahasiswi Fakultas Manajemen STIE Semarang

ResensiJATIM Buku 8 LINTASLINTAS JATIM

Diponegoro sebagai Super Hero

Bila Kelak Nanti

Bila kelak nanti Aku bisa melihat lagi Kan kutatap indahnya pelangi Takkan kubiarkan gelap menjamahku lagi

JUMAT 31 OKTOBER 2014 No. 0475 | TAHUN III

Oleh: Khairul Mufid Jr* Sebagai bangsa yang besar, kita tidak perlu menciptakan tokoh-tokoh fiktif semacam super hero untuk mendidik generasi penerus bangsa. Seperti tokoh-tokoh fiktif dalam film-film holywood. Kita mempunyai banyak sekali tokoh-tokoh perjuangan bangsa, baik dari era kerajaan sampai kolonial, bahkan setelah kemerdekaan sekalipun. Banyak sekali keteladanan yang dapat kita ambil dari mereka.

Seperti Gajah Mada, Imam Bonjol, Patimura, I Gusti Ngurah Rai, Cut Nyak Dien, Dwi Tunggal (Bung Karno-Bung Hatta) dan sebagainya.

T

okoh-tokoh tersebut hidup di alam nyata selayaknya kita , mereka mengalami suka-duka, jatuh-bangun dalam kehidupan dan kadang berakhir dengan penderitaan.

Semuanya ditempuh untuk menegakkan keyakinan akan kebenaran. Sehingga lebih sesuai untuk anak-anak dan generasi penerus bangsa. Tidak seperi super hero yang selalu berakhir dengan kemenangan. Karena kita hidup di alam nyata, bukan di dunia fantasi.

Maka untuk menunjang kesejarahan dan pengetahuan kita, sangat diperlukan sumber-sumber sejarah dalam mempelajari seorang tokoh bangsa. Bisa dimulai dengan bukubuku atau majalah yang ringan lalu kemudian sumber yang lebih spesifik atau mempunyai tema khusus. Sehingga kita bisa merefleksikan perjalanan hidupnya untuk kemudian kita ambil hikmahnya.

Pangeran Diponegoro misalnya,

dia adalah sosok “super hero” bagi bangsa Indonesia. Selain dikenal sebagai tokoh dan pahlawan seperti kebanyakan, dia adalah sebagai sosok yang sederhana, adil, rela berkorban, egaliter, professional, ksatria, dan mencintai rakyatnya dengan sepenuh hati.

Dalam perjalanan panjangnya, Pangeran Diponegoro dalam melawan kolonialisme sesungguhnya merupakan titik balik krusial, perang yang berlangsung sejak 1825-1830 ini, kemudian menyeret Pangeran Diponegoro dalam kontroversi panjang, dimana ia dikagumi, dicintai sekaligus juga dibenci.

Momentum perang Jawa benar-

benar telah membawa sosok Pangeran Diponegoro dalam pusaran arus sejarah yang rumit. Meski demikian, tidak banyak orang yang kemudian mengetahui bagaimana jejak Pangeran Diponegoro dalam menghalau para penjajah. Hal ini terkait erat dengan kesaktian dan jejak spiritualitasnya yang menjadi landasan ideologis untuk tetap survive di tengah tekanan kolonialisme.

Pengeran Diponegoro adalah sosok pejuang inspiratif. Ketegasan dan laku hidupnya yang penuh dengan kesederhanaan membuatnya layak untuk diteladani. Masyarakat Jawa pada umumnya meyakini Pangeran Diponegoro dan pendukungnya memiliki kesaktian tertentu.

Banyak beredar cerita di kalangan masyarakat Jawa, mengenai jejak kesaktian dan spiritualitas Pangeran Diponegoro, namun sedikit sekali yang bisa terekam secara utuh. Kesaktian atau daya linuwih inilah yang menjadi modal Pangeran Diponegoro dalam melawan gempuran penguasa HindiaBelanda, selain kekuatan massa tentunya.

Seperti yang direfleksikan begitu detail dalam buku karya Syamsul Ma’arif ini, kita bisa mengambil hikmah dan uswah dari sosok super hero bangsa Indonesia ini, dan di dalam buku ini pula, banyak dikupas tuntas terkait teka-teki dari jejak kesaktian dan spiritualitas dari sosok inspiratif Pangeran Diponegoro. Tak hanya itu, buku ini juga mencoba untuk meluruskan kembali kontroversi seorang Diponegoro yang selama ini sengaja diburamkan oleh penguasa Belanda.

Akhirnya Selamat Membaca!.

*) Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMY Yogyakarta, dan juga bergiat di Lesehan Sastra Kutub Yogyakarta (LSKY).

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi (Plt) REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Fety Fathiyah (Plt) MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 31 OKTOBER 2014

No. 0475 JUMAT 31 OKTOBER 2014 ||TAHUN No. 0475 | III TAHUN III

99

agus setyawan/koran Madura

AKSI. Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Bersatu (GRB) menggelar aksi di depan PN Surabaya menuntut pembebasan rekannya yang menjadi terdakwa kerusuhan Dolly.

GRB Tuntut Pembebasan Terdakwa Kerusuhan Dolly SURABAYA - Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Bersatu (GRB), dengan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (30/10). Dalam aksinya, Mereka menuntut pembebasan Ari Saputro alias Pokemon, yang didakwa sebagai dalang dalam kasus kerusuhan lokalisasi Dolly.

Dalam orasinya, koordinator massa Gerakan Rakyat Bersatu (GRB), Wawan Handrianto mengatakan, jika penangkapan dan tindakan kekerasan (represif) terhadap Pokemon dan sembilan warga Dolly merupakan bukti sikap arogansi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Ini cermin ketidak mampuan Pemkot Surabaya menyelesaikan persoalan sosial di wilayah Loka-

lisasi Dolly,” ujarnya.

Selain itu, dia juga menilai tuntutan hukuman satu tahun empat bulan kepada Pokemon dan kawan-kawan (dkk) jelas mencederai rasa kemanusiaan dan rasa keadilan.

“Mereka adalah orang-orang yang menjadi bagian dari proses penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) dan Demokrasi, bukan pelaku kejahatan kriminal, maka

itu kami menuntut pembebasan Pokemon dkk,” tegas dia.

Seperti diketahui, kerusuhan yang terjadi terkait dengan penutupan lokalisasi Dolly oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, berujung dimeja hijau. Sembilan orang dinyatakan sebagai terdakwa dalam kerusuhan tersebut.

Mereka dituntut dengan hukuman yang berbeda-beda sesuai peran masing-masing.

Oleh Jaksa Penuntut Umun (JPU), Dedi Oktavianto, para terdakwa dituntut dengan hukuman berbeda. Dua terdakwa yaitu Sungkono Ari Saputro alias Pokemon dan Kanan bin Jadi dituntut dengan hukuman 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan penjara. Sedangkan 7 terdakwa lain diantaranya, Supari bin Jaelan, Jaringsari bin

Mustam, Pardi bin Panein, Mausul Hadi, Darmanto bin Tanein, Subekiyanto, dan Kusnadi dituntut dengan hukuman 1 tahun penjara.

Sembilan terdakwa kerusuhan Lokalisasi Dolly ini dituntut dengan hukuman berbeda karena mereka dijerat dengan pasal berbeda, yang dipisah dalam empat berkas dakwaan berbeda. Dalam sidang perdana ini terdakwa dijerat dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang kekerasan dimuka umum.

“Selain itu terdakwa juga dijerat dengan pasal 216 KUHP tentang mencegah dan merintangi penutupan yang dilakukan pemerintah,” ujar JPU Dedi membacakan tuntutannya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. = AGUS SETYAWAN

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475 | TAHUN III

BMKG

Jatim Masuk Musim Hujan November SURABAYA - Staf Informasi dan Data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maritim Tanjung Perak Surabaya Eko Prasetyo mengemukakan Jawa Timur memasuki musim penghujan pada dasarian ketiga November meskipun sejumlah daerah kini mulai hujan.

"Sejumlah daerah memang sudah mulai diguyur hujan. Tapi itu merupakan hujan pada masa transisi atau pancaroba. Sedangkan musim penghujan diperkirakan baru mulai pada dasarian ketiga November," katanya di Surabaya, Kamis (30/10).

Sejumlah daerah di Jatim dalam beberapa hari terakhir sudah diguyur hujan, di antaranya Jombang, Bojonegoro, Malang, Madiun dan Surabaya.

Namun demikian, hujan yang mengguyur sejumlah daerah pada masa pancaroba tersebut masih bersifat sporadis. Musim hujan di Jatim diperkirakan baru akan mulai dasarian ketiga November yang diawali dari Jatim wilayah barat menyusul kemudian wilayah selatan, utara dan timur.

Karena itu, Eko mengimbau masyarakat mewaspadai potensi munculnya angin kencang atau puting beliung yang biasa menyertai datangnya masa pancaroba.

Selain itu, menurut informasi yang diterimanya dari para nakhoda kapal, belakangan ini juga sudah mulai ada tanda-tanda datangnya musim angin barat, yakni berupa angin di perairan Jatim dan Indonesia pada umumnya yang cukup kencang.

"Tapi, berdasarkan perkiraan, musim angin barat baru terjadi pada Januari - Maret medatang. Pada musim seperti ini, biasanya memang kurang menguntungkan bagi nelayan untuk melaut karena gelombang laut cukup tinggi," katanya menjelaskan. = ANT/SLAMET HADI PURNOMO/DIK

agus setyawan/koran madura

PRAKTIK PENYIMPANAN SABU. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim I, Agus Yulianto menunjukkan cara tersangka menyimpan sabu-sabu.

Penyelundupan Sabu-sabu 1.970 Gram Digagalkan SURABAYA - Petugas Customs Narcotics Team (CNT), Kantor Pelayanaan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) tipe madya Pabean Juanda dan Kantor wilayah DJBC Jatim I berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika kelas 1 jenis sabu-sabu seberat 1.970 gram asal Hong Kong.

Ribuan gram sabu-sabu tersebut dibawa oleh Wu Chi Lung (38), Warga Negara Asing (WNA) Hong Kong, dengan menggunakan pesawat Cathay Pasifix dengan flight number atau nomor penerbangan CX 781, rute Hong Kong Surabaya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim I, Agus Yulianto memaparkan, jika tersangka mencoba mengelabuhi petugas dengan menyimpan sabu-sabu di bagian perut dan

kaki. Sabu-sabu senilai Rp 2,995 miliar tersebut dibawa dengan cara dilekatkan dibagian perut sebanyak 17 bungkus, kaki kanan empat bungkus dan kaki kiri empat bungkus.

“Petugas curiga dengan satu diantara penumpang pesawat Cathay Pasific rute Hong Kong - Surabaya. Saat diinterogasi, penumpang tersebut terlihat gugup,” papar dia. Kamis (30/10).

Dia menambahkan, penumpang tersebut kemudian dibawa ke ruang pemeriksaan dan dilakukan

pemeriksaan badan (body search).

Petugas menemukan barang bukti sabu-sabu yang disimpan dengan cara ditempelkan di perut dan kedua kakinya. Sebayak 25 bungkus diamankan, per kantong berisi 85 gram sabu-sabu.

Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba (Direskoba) Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Andi Loedianto mengatakan, jika dari penggagalan penyelundupan yang dilakukan pihak bea dan cukai, pihaknya melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Edy (27) warga Cikini, Jakarta, selaku penerima kiriman sabu-sabu asal Hongkong tersebut di sebuah hotel yang berada di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur.

“Tiga hari setelah penangkapan WNA asal Hong Kong yang

merupakan kurir sabu-sabu, kami berhasil menangkap penerima kiriman paket sabu-sabu di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur,” kata dia.

Dia menjelaskan, jika tersangka Edi mengaku hanya diperintahkan oleh seseorang untuk menerima kiriman paket tersebut.

“Kami masih mengembangan kasus ini. Dan masih berupaya untuk menangkap bandar besar yang melakukan pemesanan sabu-sabu ke Hong Kong,” ujar dia.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 113 ayat 1 dan 2 Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar. = AGUS SETYAWAN

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475 | TAHUN III

Politisi: Jangan Lihat Menteri Secara Stereotipe SURABAYA - Aktivis perempuan yang juga politisi DPRD Jatim Agatha Retnosari mengingatkan masyarakat agar jangan melihat menteri atau seseorang secara stereotipe (penilaian subjektif yang cenderung sepihak dan diskriminatif), tapi bersabar menunggu kinerja orang itu.

"Masyarakat kita sering sakit, karena sering melihat seseorang secara stereotipe, misalnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hanya dilihat dari gaya merokok, tato, atau tamatan SMP, padahal mestinya melihat kinerja," katanya di Surabaya, Kamis (30/10).

Menurut aktivis Koalisi Perempuan Parlemen Jatim itu, adanya delapan dari 34 menteri yang berjenis kelamin perempuan atau 23,5 persen merupakan langkah terobosan yang berani dari Presiden Joko Widodo, karena pemerintahan manapun belum pernah ada menteri per-

empuan sebanyak itu.

"Artinya, Presiden Jokowi tidak melihat persoalan gender dalam aktivitasnya, melainkan profesionalitas. Saya yakin Presiden Jokowi memilih mereka setelah mengumpulkan banyak data tentang mereka," ucap politisi PDIP Jatim itu.

Tapi, hal itu juga menjadi tantangan bagi kaum perempuan untuk membuktikan diri. "Para menteri perempuan itu harus mampu membuktikan kinerja yang bagus, sekaligus membuktikan bahwa banyaknya perempuan dalam kabinet bukan berarti tingginya angka korupsi,"

tuturnya.

Tentang menteri perempuan dari Jatim yakni Menteri Sosial Khofifah, ia menilai dia memiliki kapasitas sebagai Menteri Sosial, karena pengalaman organisasi dan birokrasi yang berkutat pada masalah perempuan.

"Mbak Khofifah itu tokoh perempuan dan pernah menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, sedangkan masalah sosial itu banyak dialami kaum perempuan, seperti perempuan miskin, janda, wirausahawati, jadi tepatlah kalau dia yang dipilih," ujarnya.

Namun, masyarakat juga harus bersabar untuk menunggu kinerja Khofifah dan sejumlah menteri dari kaum perempuan, karena itu jangan terburu-buru memberi penilaian, padahal kerja saja belum dilakukan. "Kalau kita sering melakukan stereotipe,

kapan bisa maju," katanya.

Senada dengan itu, pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, KH Ir Sholahudin Wahid (Gus Sholah), lewat akun twitter pribadinya @Gus_Sholah, menilai Menteri Susi betul-betul menarik perhatian.

"Menko-nya saja kalah menarik. Semoga prestasinya sebagai menteri juga sebaik prestasinya sebagai pengusaha. Dr Dwikorita yang menjadi moderator debat capres dan kawan Susi saat SMA mengakui bahwa Susi itu cerdas, bahkan jenius," katanya dalam twit.

Ditanya tentang perilaku Menteri Susi yang suka merokok, Gus Sholah menyatakan Menteri Susi pasti akan belajar dan akan memperbaiki diri, sebab dirinya sudah tidak bisa mewakili pribadi, melainkan tokoh milik publik. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

BIAYA PENDIDIKAN

120 Anak Sopir Tangki Peroleh Dana Pendidikan SURABAYA - Sebanyak 120 orang siswa SD hingga SMA yang berprestasi dari keluarga sopir atau awak mobil tangki bahan bakar minyak memperoleh bantuan dana pendidikan dari PT Pertamina Patra Niaga.

Bantuan dana pendidikan itu diserahkan secara simbolis oleh Direktur Operasional PT Pertamina Patra Niaga Gema Iriandus Pahalawan di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Instalasi Surabaya Group di Surabaya, Kamis (30/10).

Untuk siswa SD berprestasi memperoleh bantuan pendidikan dari program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibilty/CSR) itu sebesar Rp 1 juta, siswa SMP Rp 1,5 juta dan SMA Rp 2 juta.

Menurut Gema Iriandus, penerima bantuan pendidikan itu adalah anak dari AMT (awak mobil tangki) yang bertugas di sejumlah TBBM di wilayah Indonesia, seperti Cikampek, Kabil Batam, Tanjung Gerem, Plumpang, Pengapon, dan ISG Surabaya.

"Bantuan ini merupakan wujud kepedulian perusahaan dalam menunjang kesejahteraan kelu-

arga AMT yang menjadi ujung tombak pendistribusian BBM. Memang belum seluruh anakanak AMT memperoleh bantuan, karena anggaran yang tersedia jumlahnya terbatas," katanya.

Ia berharap bantuan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para AMT untuk membantu membiaya pendidikan anak-anaknya.

"Jumlah bantuan memang tidak bisa memenuhi 100 persen kebutuhan pendidikan anak-anak, tapi setidaknya bisa mendukung mereka untuk lebih semangat dalam meraih prestasi di sekolah," tambah Gema Iriandus.

PT Pertamina Patra Niaga merupakan salah satu anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak dalam bidang perdagangan atau jual beli BBM dan jasa pengangkutan BBM. Saat ini, lanjut Gema Iriandus, perusahaannya memiliki lebih kurang 1.500 armada transportasi untuk mendistribusikan BBM ke berbagai wilayah di Indonesia dengan jumlah AMT mencapai 6.000 orang. = ANT/DIDIK KUSBIANTORO/DIK

ant/noveradika

CUCI TANGAN PAKAI SABUN SEDUNIA. Sejumlah siswa melakukan cuci tangan pada acara Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia di Sekolah Dasar (SD) Ungaran 1, Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

11

GARIN NUGROHO

Sejarah Industri Kreatif dari Surabaya JEMBER - Sineas Garin Nugroho mengemukakan bahwa sejarah awal munculnya industri kreatif di Indonesia berasal dari Kota Surabaya yang ditandai dengan adanya kelompok komedi stambul.

"Komedi stambul berdiri di Surabaya sekitar tahun 1900-an.

Saat itu Surabaya juga dikenal sebagai tempat hijrah terbesar di dunia," katanya pada seminar film Indonesia sebagai industri kreatif di Fakultas Sastra Universitas Jember (Unej), Jawa Timur, Kamis (30/10).

Sutradara yang banyak mendapatkan penghargaan di ajang nasional dan internasional itu mengemukakan bahwa saat itu kapal dari berbagai penjuru dunia datang ke Surabaya.

Kemudian, kata dia, orang Arab tinggal di Surabaya dan kini dikenal sebagai Kampung Arab (Ampel) atau orang-orang Tionghoa yang juga menetap, termasuk di Jember yang kemudian melahirkan perkebunan tebu seperti saat ini.

"Pada tahun 1920-an ada transformasi dari komedi stambul ke film. Hanya saja, industri kreatif Indonesia merupakan campuran dari kebudayaan asal Turki, ludruk, wayang dan lainnya. Jadi ibarat nasi campur," katanya.

Mengenai obsesi film Indonesia bisa mengalahkan produksi Hollywood, Garin menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bermimpi seperti itu. Hal itu karena sejarah film Amerika dengan Indonesia sangat jauh berbeda.

"Sejarah film Hollywood itu adalah sejarah Amerika sendiri, karenanya saya tidak pernah bermimpi seperti itu. Sejarah film kita berasal dari nasi campur tadi," katanya dalam seminar yang juga dihadiri pembicara Prof Dr PM Laksono, MA, guru besar antropologi visual dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Pada kesempatan itu, Garin mengajak mahasiswa Program Studi Televisi dan Film (PSTF), Fakultas Sastra Unej dan insan film di Jember untuk terus mengasah sensitivitas dalam berkesenian. = ANT/MASUKI M ASTRO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

JUMAT 31 OKTOBER 2014 No. 0475 | TAHUN III

JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475 | TAHUN III

MADURA

12

DEBU PROYEK JALAN

Pemilik Warung Mengeluh

MENURUN. Hasil panen jamur tiram tidak begitu maksimal akibat panasnya cuaca.

Pembudidaya Jamur Tiram Resah

PROBOLINGGO - Sejumlah pemilik warung di sekitar proyek pembangunan jalan di Desa Tamansari Dringu Kabupaten Probolinggo, mengeluh.

Bukan hanya akibat macet, namun asap debu yang bertebaran karena tumpukan tanah untuk pengerjaan proyek jalan dinilai menggangu para pembeli.

Bahkan lokasi tersebut, selain menimbulkan asap debu yang tergolong tebal, jalan itu juga memicu kemacetan panjang yang kerap kali terjadi.”Bukan hanya debunya yang bertebaran tapi juga macet,” terang, Rusmi (45) salah tatu pemilik warung, kepada wartawan, Kamis (30/10).

Menurutnya, yang paling diresahkan oleh pemilik warung, karena debu terus berterbangan. Saat ini cuaca panas dan angin kencang.

Sehingga kondisi itu dinilai sangat mengganggu pernafasan masyarakat.“Banyak pengendara yang melintas jarang untuk berhenti hanya sekedar beristirahat,” jelas Rusmi.

Rusmi menambahkan, pengerjaan proyek peninggian jalan tak kunjung selesai dan berlangsung lama akan sangat merugikan penjualan warungnya.“Kalau sudah debunya seperti ini, gimana mau mampir kewarung,” paparnya.

Pemilik warung lainnya, Asim (35) mengatakan, agar debu tidak bertebaran dirinya berharap agar dilakukan peny-

iraman di wilayah pengerjaan proyek. Kalau tidak disiram debunya bisa bertebaran kemana - mana.“Proyek itu tidak bisa berlangsung cepat. Sebab pembangunannya lumayan panjang dan banyak,” tegasnya.

Sejumlah pemilik warung di sekitar proyek pembangunan jalan di Desa Tamansari Dringu Kabupaten Probolinggo, mengeluh. Bukan hanya akibat macet, namun asap debu yang bertebaran karena tumpukan tanah untuk pengerjaan proyek jalan dinilai menggangu para pembeli.

Situasi seperti itu, lanjut dia, omset dalam penjualanya di pastikan mengalami penurunan. Sebab tingkat kedatangan pengunjung ke warungnya tergolong menurun. Biasanya dalam sehari mendapatkan kuntungan Rp. 500 ribu.

“Sekarang dalam seharinya hanya mendapatkan uang sebanyak Rp 250-300 ribu. Kalau bisa pengerjaanya harus bisa melihat situasi disekitarnya.

Bagaimana tidak merugikan pemilik warung,” keluhanya, =Mahfud Hidayatullah

Tak Maksimal Akibat Panasnya Cuaca PROBOLINGO - Dimusim kemarau ini pengusaha jamur tiram di wilayah Kabupaten Probolinggo, sedikit resah.

Karena hasil panennya tidak begitu maksimal akibat panasnya cuaca.

Salah satu pengusaha Jamur Tiram Kecamatan Sumber, Samsul mengatakan memang dalam musim kemarau, saat ini tingkat hasil panen tidak begitu banyak dibandingkan pada musim penghujan. Karena jamur sangat sensitif dengan cuaca panas.“Kalau sudah cuacanya panas hasil jamur yang bisa dipanen tidak banyak,” terangnya kepada wartawan,Kamis (30/10).

Menurutnya, menghadapi musim panas seperti ini lokasi budidaya jamur tiram harus benar-benar dijaga betul, terutama masalah kelembabannya. Karena jamur sangat tergantung ke-

pada daerah yang lembab untuk bisa menghasilkan produksi yang maksimal.“Pembudidaya harus rajin mengontrol lokasi budidaya. Jika dinilai panas, pembudidaya untuk segera menyiram lokasinya,”tandas Samsul.

Samsul menambahkan, kalau hal itu dibiarkan maka jamur yang ada akan bisa mengalami kematian dan pengusaha bisa terancam bangkrut. Ia juga mengaku, situasi yang baik untuk budidaya jamur tiram, suhunya harus mencapai 23-27 derajat Celsius.

“Apalagi sekarang, usaha diluar sudah mencapai 35 derajat. Jadi suhu dalam lokasi budidaya akan

berpengaruh terhadap keberhasilan pembudidaya,” jelasnya.

Sementara pembudidaya lainnya, Marsum, menjelaskan hasil panen saat ini memang tidak begitu maksimal. Dalam 200 bibit jamur tiram, seharinya hanya bisa menghasilkan sekitar 5-7 kilogram. “Jika pada musim penghujan, jamur tiram bisa memperoleh dua kali lipat. Yakni hasilnya perhari antara 10-15 kilogram,”tandasnya.

Dia mengaku, penjualan jamur tiram masih dalam skala kecil. Untuk perkilogramnya, bisa menjualnya dengan harga Rp. 1215 ribu. “Tergantung dari pasaran dan permitaan akan jamur dipasaran. Kalau barangnya sedikit permintaan banyak, harganya bisa mengalami kenaikan,” ucap Samsul. =Mahfud Hidayatullah

MENGGANGGU. Asap debu yang bertebaran karena tumpukan tanah untuk pengerjaan proyek jalan.

Probolinggo

KORAN MADURA

JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475| TAHUN III

13

MENJAGA KESESUAIAN

Dokumen RTRW Direview

DIKELUHKAN. Persoalan tumpukan sampah Pedagang Kaki Lima PKL yang sering kali dibakar.

Sampah PKL Sering Dibakar Diskoperindag Langsung Gelar Rapat PROBOLINGGO – Belakangan ini sampah yang ditimbulkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Probolinggo mulai dikeluhkan. Melihat keluhan itu, Diskoperindag Kota Probolinggo langsung menggelar rapat.

Rapat yang digelar itu, tak hanya melibatkan Paguyuban PKL, melainkan juga sejumlah satker terkait. Seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH), Sat Pol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub).

Kepala Diskondag Kota Probolinggo, Zainullah saat dikonfirmasi melalui Kabid Urusan Perdagangan, Sugeng Riyadi menjelaskan, rapat yang digelar Diskoperindag itu tidak hanya membahas persoalan sampah PKL saja. Namun ada beberapa item yang akan menjadi pembahasan.“Persoalan sampah

PKL itu memang banyak keluhan,” tandasnya kepada wartawan, Kamis (30/10).

Menurut dia, sampah PKL yang seringkali dikeluhkan itu, lokasi PKL yang ada di Gedung Olahraga (GOR), A. Yani. Tumpukan sampah di tempat itu, seringkali dibakar oleh PKL. “Pembakaran sampah itu kan tidak boleh.

Makanya banyak masyarakat yang mengeluh soal itu,” ungkapnya.

Berawal dari itulah, persoalan sampah PKL ini perlu dilakukan pembahasan. Selain itu, masalah penataan PKL juga perlu dilaku-

kan pembahasan. Sehingga perlu melibatkan petugas Sat Pol PP. Sedangkan masalah parkir PKL menjadi tanggungjawab pihak Dishub.

“Makanya dalam rapat ini melibatkan beberapa satker yang membidangi,” timpal Sugeng Riyadi yang pernah menjadi staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo itu.

Saat disinggung soal adanya usulan jam istrirahat bagi PKL yang ada di kawasan alun-alun setiap hari Jum’at, Sugeng tidak banyak memberikan komentar.

Alasannya, wacana itu hanya sebatas usulan perorangan. Sehingga memerlukan pembahasan di internal rapat nantinya.

Seperti diketahui sebelumnya, PKL di alun-alun rencananya akan diberlakukan jam istirahat.

Jam istirahat itu dilakukan pada setiap hari Jum’at, ketika pelaksanaan ibadah Jum’at di masjid Agung sedang berlangsung.

Usulan itu dilakukan agar keberadaan PKL tidak terkesan mengganggu jamaah yang sedang melaksanakan ibadah. “Istirahat itu hanya satu jam saja.

Setelah usai sholat Jum’at, PKL boleh membuka dagangannya kembali,” ujar Ketua Paguyuban PKL Kota Probolinggo, Aliffurochman.

Aliffurochman menegaskan, usulan pemberlakukan jam istrirahat tersebut, agar keberadaan PKL yang dekat dengan areal masjid Agung tidak terkesan mengganggu. “Itu hanya sebuah usulan saja, tergantung dari kesepakatan saja,” urainya. =Muhammad Sugianto

PROBOLINGGO – Bapeda Kota Probolinggo melakukan penyusunan dokumen review Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penyusunan dokumen RTRW Kota Probolinggo dihadiri oleh para SKPD lingkungan Pemkot Probolinggo.

Kepala Bapeda Kota Probolinggo, Imanto melalui Sekretaris Bapeda, Gogol Sudjarwo kepada wartawan menjelaskan, penyusunan dokumen RTRW yang dikemas dengan gelar Focus Group Discuss (FGD)untuk mengetahui arah gambaran perbaikan RTRW Kota Probolinggo.

“Pelabuhan Tanjung Tembaga itu akan menjadi pelabuhan Nasional. Makanya RTRW-nya harus segera dilakukan review,” tandasnya, kemarin.

Review yang akan dilakukannya itu, imbuh dia, tentu harus sesuai dengan fungsinya. Itulah sebabnya, untuk menjelaskan tentang peruntukan dari pola ruang itu, pihak konsultan yang bisa menjelaskannya secara detail.

“Karena pihak konsultan yang bisa memberikan gambaran soal ini,” kata Gogol.

Sementara itu, pihak konsultan CV Candi Sabda Wisesa, Heti mengungkapkan, penyusunan review RTRW itu merupakan kegiatan untuk melakukan pemantauan. Tak hanya itu, namun juga bisa melakukan evaluasi.

“Dengan melakukan penyusunan review RTRW itu, kita bisa menjaga kesesuaian.

Seperti pelaksanaan pembangunan yang ada di Kota Probolinggo,” ungkapnya.

Tak hanya itu, imbuh Heti, dengan melakukan penyusunan tersebut, pemkot bisa membuat rencana tata ruang sekaligus bentuk pengendalian dan pemanfataan ruang yang ada.

Dia menambahkan, gelar Focus Group Discuss sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan. Selain itu juga melakukan evaluasi untuk meningkatkan pastisipasi SKPD. Karena perubahan pola tersebut, disebabkan laju perkembangan suatu pembangunan yang ada di daerah. =Muhammad Sugianto

14

Probolinggo

KORAN MADURA

JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475 | TAHUN III

Dua SKPD Minta Maaf Dinas Pendidikan dan Bagian Humas Protokol serta Komisi A Bertemu PROBOLINGGO – Buntut keluarnya tiga anggota DPRD Kota Probolinggo dari acara yang digelar Pemkot Probolinggo beberapa waktu lalu karena persoalan aturan protab, akhirnya dihearing dewan.

Rapat dengar pendapat yang digelar Komisi A DPRD Kota Probolinggo, Kamis (30/10), menghadirkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Dinas Pendidikan dan Bagian Humas Protokol.

Kedua satuan kerja tersebut, yang menggelar kegiatan pertemuan Komite Sekolah Se Kota Probolinggo di Gedung Puri Manggala Bhakti, Kantor Walikota Probolinggo, dan kegiatan Lounching Deklarasi Kota Probolinggo Kota Inklusi, di GOR Mastrip, Senin (27/10) kemarin.

Salah satu anggota Komisi A, H. Rano Cahyono, yang merasa tersinggung dan meninggalkan acara mengungkapkan, mengapa kejadian itu sampai terjadi. “Apa karena kami masih baru, dan kejadian itu berulang sampai dua kali. Jangan sampai ada multi tafsir. Kita bukan hanya menghadiri acara tersebut, yang jelas kami malu sampai diharuskan pindah duduk dikursi hingga tiga kali,”. kata politisi Partai Golkar ini.

Pihaknya hanya meminta konfirmasi, datang di acara Lounching Deklarasi Kota Probolinggo Kota Inklusi merupakan sebuah kebanggaan. Walaupun keadaan fisik penuh keterbatasan.

“Sebelumnya saya sudah tanya, selang lima menit disuruh pindah. Bukan kita mau dihormati, sebenarnya merasa malu karena banyak dilihat oleh pimpinan SKPD. Apa saya ini barang, saya juga manusia. Jangan sampai terjadi lagi, siapapun, rakyat harus dihargai dan dihormati.

Saya mohon maaf, habitat saya orang lapangan,”tegas H.Rano Cahyono.

Anggota Komisi A yang lain seperti, Nurhudana, mengatakan barangkali kejadian ini sebagai pembelajaran, agar selanjutnya menjadi lebih baik. “Kita hanya ingin tahu soal aturan Protab yang sebenarnya, dan tidak punya niatan untuk menghakimi,”jelas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini .

Tak hanya Politisi PKB, Mujo Wiayono politisi dari Partai Gerindra, mengungkapkan bahwa sebetulnya tidak menginginkan sesuatu yang mestinya tidak terjadi. Protab harus sesuai, tapi kenyataan dilapangan dua peris-

tiwa kejadian seharusnya diberikan tempat yang sesuai aturan protab.

“Kalau di Puri Manggala Bhakti bukan Pihak Dinas Pendidikan, tapi situasi pelakasanan dilapangan karena petugas khilaf. Mari koordinasi yang baik biar tidak terjadi miss komunikasi yang baik,”tandasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, Hendro Suroso, menyatakan kegiatan di Puri Manggala Bhakti tidak akan mengulangi kejadian.

Demikian juga, kejadian lounching Deklarasi Kota Probolinggo

Kota Inklusi, dengan tegas menyatakan sebagai penangung jawab, dan tidak ada niatan apapun.

Apalagi saling memberi maaf sudah menjadi budaya, dan kejadian itu tidak ada faktor kesengajaan. Karena mitra kerja Dinas Pendidikan adalah Komisi A DPRD Kota Probolinggo.

“Mudah-mudahan kejadian tersebut tidak akan terulang, dan akan dilakukan pembenahan. Sebagai penangung jawab pelaksanaan kegiatan memohon maaf, dan selanjutnya menjadikan evaluasi agar lebih hati-hati, serta tetap mengapresiasi untuk tujuan perbaikan,”tegas Hendro Suroso.

Senada disampaikan, Kabag Humas dan Protokol, Anwar Fanani. Pihaknya menyampaikan permintaan maaf kepada anggota dewan. Sebuah teori dilakukan, tapi prakteknya dilapangan tidak

semudah yang dibanyangkan, karena speece yang disediakan sangat terbatas.

“Kami atas nama pribadi dan rekan-rekan Humas dan Protokol, terkait ketidaknyamanan kepada anggota dewan, memohon maaf atas kehilafan dalam acara tersebut. Kita sudah berupaya dan menyadari, karena pelaksanaan kegiatan itu sudah ada proteksi. Sebagai pimpinan, petugas dilapangan bekerja sedemikian rupa menyiapkan tempat duduk diluar skenario yang diinginkan,”paparnya.

Menjawab hal itu, H, Rano Cahyono, menyayangkan penjelasan soal spece tempat duduk yang diatur dalam protab protokoler.

“Perlu ada tindakan terhadap anak buahnya agar memberikan teguran agar menjadi lebih baik,”terangnya.

Menyambung jawaban H. Rano Cahyono, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Imam Hanafi (PDIP), mengharapkan kejadian itu menjadi yang terakhir kali. “Saya menginginkan semuanya melakukan islah. Dan meminta untuk tambahan petugas agar tidak terulang, karena merupakan mitra kerja,”ujarnya.

Diakhir dengar pendapat, Ketua Komisi A, Ali Muchtar, menanyakan soal rekruitman petugas protokoler. Spontan, Kabag Humas dan Protokol, Anwar Fanani menjelaskan petugas dilapangan sudah seringg diberikan pembinaan dan pelatihan. ”Pembinaan dan pelatihan bagi petugas protokoler sering dilakukan,”ungkap mantan Kepala Kantor Arsip Kota Probolinggo ini. =M.Hisbullah Huda

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

JUMAT 31 OKTOBER 201431|OKTOBER No. 0475 |2014 TAHUN III JUMAT

No. 0475 | TAHUN III

15 15

Copa del Rey

Madrid Terlalul Tangguh untuk Cornella Dari Piala Jerman atau DFB Pokal dilaporkan, Bayern Muenchen mengemas kemenangan meyakinkan dengan skor 3-1 atas Hamburg dalam pertandingan lanjutan Piala Jerman atau DFB Pokal.

Gol-gol Bayern Muenchen dibuat oleh Robert Lewandowski, David Alaba, dan Franck Ribery. Sementara satu-satunya gol Hamburg dibuat oleh Pierre Michel Lasogga yang dihasilkan berkat kerjasama apik dengan Rafael van der Vaart. =SKY SPORTS/CAROL AJI Bek Real Madrid Raphael Varane tampil impresif dan mencetak dua gol dari empat gol kemenangan Madrid atas Cornella, Kamis (30/10) WIB.

Gelandang Juventus Paul Pogba (tengah) bertarung dengan pemain Genoa Rolando Mandragora dalam lanjutan Serie A pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Luigi Ferraris, Kamis (30/10) WIB.

Juventus Sedang Jalani Tren Buruk ROMA - Juventus memetik hasil buruk pada Kamis (30/10) dini hari WIB kemarin. Mereka kalah tipis 0-1 dari tuan rumah Genoa pada laga lanjutan Liga Serie A Italia di Luigi Ferraris Stadium. Kekalahan ini membuat nilai Si Nyonya Tua terkejar oleh rivalnya, AS Roma, yang pada pertandingan terpisah memetik kemenangan 2-0 atas Cesena di Stadio Olimpico.

RAPHAEL VARANE

MADRID - Real Madrid masih terlalu tangguh untuk tim dari kasta bawah Liga Spanyol, Cornella, saat keduanya bertemu pada babak 32 besar Piala Raja Spanyol atau Copa de Rey di Estadio Municipal de la Via Ferria, Rabu (29/10) malam waktu setempat atau Kamis (30/10) dini hari WIB. Meski tanpa diperkuat pemain bintang seperti Cristiano Ronaldo, “Los Blancos” tetap menang telak 4-1 atas tuan rumah.

Madrid langsung unggul cepat ketika pertandingan baru berjalan sembilan menit. Melalui sepak pojok, James Rodriguez mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti untuk dituntaskan oleh bek Raphael Varane dengan sundulannya.

Namun, gol itu mampu dibalas Cornella yang bertindak sebagai tuan rumah. Dukungan penuh dari suporter mereka terbukti bisa meningkatkan motivasi bertanding. Tuan rumah bangkit melalui pergerakan dari Oscar Munoz. Sang pemain dengan cerdik melewati dua bek Madrid usai melanjutkan umpan jauh dan dengan tendangan setengah voli dia membuat Keylor Navas tak berkutik.

Madrid yang tidak ingin dipermalukan klub yang lebih rendah kastanya dari mereka, kembali mengambil inisiatif serangan. Hasilnya terlihat ketika laga memasuki sepuluh menit jelang turun minum. Lagilagi gol tercipta melalui skema tendangan sudut yang dituntaskan Varane melalui tandukannnya sekaligus menutup babak pertama dengan skor 2-1.

Memasuki interval kedua, skuat asuhan Carlo Ancelotti tampil semakin sangar menyusul dua gol tambahan yang tercipta.

Memasuki menit ke-53 Javier ‘Chicharito’ mendulang gol yang semakin melebarkan keadaan.

Mantan penggawa Manchester United menyambar bola liar dengan melepas tendangan melengkung. Madrid menutup rangkaian golnya pada menit ke-74 melalui sepakan Marcelo memanfaatkan bola rebound hasil tendangan Isco.

Kedua tim ini sama-sama mengantongi 22 poin, tetapi Juventus masih berhak duduk di puncak klasemen sementara karena unggul selisih gol dari Roma yang bertengger di tempat kedua.

Kekalahan Juventus dari Genoa seakan tidak bisa dipercaya bila melihat catatan statistik pertandingan. Pasalnya, klub asal Turin mampu menguasai bola sebanyak 57% berbanding 43% persen dengan melepaskan 16 tembakan, lima diantaranya tepat sasaran. Sedangkan, Genoa yang bertindak sebagai tuan rumah hanya mencatatkan tiga tembakan dengan satu mengarah ke gawang yang berbuah gol.

Juventus yang menyerang sejak menit awal terlihat kesulitan menembus gawang Genoa kawalan Mattia Perin. Penggawa Timnas Italia itu tampil apik dengan mengagalkan empat peluang emas tim tamu.

Carlos Tevez, Leonardo Bonucci, dan Fernando Llorente masing-masing

meraih peluang untuk memecahkan kebuntuan di babak pertama.

Akan tetapi, tembakan mereka masih mampu dihalau Perin.

Juve kembali menebar ancaman begitu memasuki interval kedua. Pada menit ke-70, Angelo Ogbonna berpeluang besar membuak keunggulan timnya setelah menerima umpan silang dari rekannya. Namun sayang, bola hasil tandukannya masih berhasil digagalkan tiang gawang.

Ketika laga sepertinya akan berakhir dengan skor kacamata, Antonini tampil sebagai pahlawan kemenangan melalui golnya pada menit ke-90+4. Menerima umpan dari Alessandro Matri, Antonini melepaskan tembakan dari jarak yang sangat dekat tanpa bisa dihentikan kiper Gianluigi Buffon.

Ini adalah kemenangan kedua beruntun Genoa setelah pada laga sebelumnya sukses menjungkalkan Chievo dengan skor 2-1.

Pelatih Juve Massimiliano Allegri mengkritik kondisi lapangan Luigi Ferraris yang dinilainya tidak layak. Hal serupa juga pernah dikeluhkan

tim Roma saat ditahan imbang oleh rival sekota Genoa, Sampdoria, pada akhir pekan lalu.

Kota Genoa sebelumnya sempat dilanda banjir besar dan stadion itu menjadi salah satu lokasi yang terkena bencana.

“Kami bermain di lapangan yang benar-benar tidak layak.

Anda tidak bisa bermain sepakbola di lapangan seperti itu.

Kami sudah berjuang keras untuk menang, tapi kami kemasukan pada saat-saat mematikan,” ucap Allegri.

Pada laga lain, Roma tampil perkasa saat menggulung tim promosi Cessena dengan dua gol tanpa balas. Berlaga di Stadio Olimpico, Kamis (30/10) dini hari WIB, Roma sudah unggul ketika laga baru menginjak menit keenam.

Bermula dari serangan balik, Gervinho melakukan akselerasi dari sisi sayap untuk mengirimkan umpan silang mendatar kepada Mattia Destro. Sang bomber pun dengan tenang mengkonversi peluang tersebut dengan sepakan ke gawang yang sudah kosong. Gol kedua Roma dilesakan Daniele De Rossi pada menit ke-81.

“Saya fokus kepada kemenangan kami dan baru mengetahui gol yang dicetak Genoa (ke gawang Juve) saat di ruang ganti.

Kami harus fokus kepada pekerjaan kami dan kami kini telah memenangi tujuh laga dari sembilan partai,” kata arsitek Roma Rudi Garcia. =ESPN/SKY SPORTS/CAROL AJI

KORAN MADURA

JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475 | TAHUN III

KORAN MADURA

JUGA

Wilshere Bisa Cetak Lebih Banyak Gol Olahraga | 15

MANCHESTER - Pelatih Manchester City Manuel Pellegrini mengaku timnya semakin khawatir menjelang laga “big match” yang juga Derby Manchester melawan Manchester United (MU), Minggu (2/10) malam WIB mendatang menyusul kekalahan 0-2 dari Newcastle United pada ajang Piala Liga Inggris, Kamis (30/10) dini hari WIB di Etihad Stadium.

Kekalahan ini membuat City tersingkir dari turnamen nomor tiga di Inggris itu. Tahun lalu, Manchester City adalah juara Piala Liga, selain kampiun Liga Utama Inggris. Dengan kekalahan ini maka satu gelar mereka musim ini sirna.

Kekalahan ini membuat tingkat kepercayaan diri anak-anak asuh Pellegrini jeblok. Kekurangpercayaan diri ini membuat mereka bermain buruk saat melawan Newcastle United.

Ini adalah kekalahan kedua beruntun “The Citizen” dalam dua pekan terakhir. Sebelumnya mereka kalah di Liga Utama Inggris. Sebelumnya lagi mereka ditahan imbang CSKA Moscow di Liga Champions.

“Saya rasa kami tidak bermain bagus. Kami berada dalam siatusi sulit karena kurang percaya diri. Kami kemasukan dua gol dengan sangat mudah dan tidak menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol. Masalah tidak percaya diri harus kami segera atasi secepat mungkin karena kami harus bermain di kompetisi yang lain,” papar pelatih asal Cile itu.

City akan menjamu MU di Etihad Minggu (2/11) mendatang. Mereka dituntut menang atas rival satu kotanya itu guna mengembalikan tingkat kepercayaan diri yang sedang melorot dan menjaga persaingan dengan Chelsea dalam mempertahankan gelar juara Liga Utama Inggris musim ini. Di lain pihak MU juga mengincar kemenangan guna memastikan bahwa mereka bisa bersaing dengan timtim papan atas lainnya.

“Tentu saja kami khawatir. Kami tidak memetik kemenangan pada tiga laga terakhir dalam satu pekan ini . Kami khawatir dengan situasi itu tetapi kami harus mencari solusinya.

Saya tidak tahu apakah ini penampilan terburuk kami tetapi dalam tiga pertandingan terakhir penampilan

16

JUMAT 31 OKTOBER 2014 No. 0475 | TAHUN III

JELANG LAWAN MANCHESTER UNITED

MANCHESTER CITY

KETAR-KETIR tim ini sama. Kami kemasukan dua gol dengan sangat mudah dan pada tiga laga itu kami mimiliki banyak peluang tetapi gagal mencetak gol. Kami harus segera pulih dari melorotnya kepercayaan diri ini,” jelas mantan pelatih Malaga dan Real Madrid itu.

Dia meneruskan, “Saya kira kami tidak bermain seperti biasanya kami bermain. Kami tidak menggulirkan bola secara cepat seperti biasanya.

Kami tidak bermain sebagai tim, tetapi bermain terlalu individualis.

Saat menyerang kami terlalu banyak kehilangan kesempatan. Semua ini karena kurangnya kepercayaan diri.”

Sementara itu, pelatih Newcastle United Alan Pardew menilai, kemenangan timnya atas Manchester City pada laga tersebut sangat melegakan.

Apalagi ini adalah kemenangan kedua mereka secara beruntun dalam satu

pekan terakhir. Kemenangan ini juga semakin meningkatkan kepercayaan diri timnya menjelang lawan Liverpool akhir pekan ini sekaligus mengantar mereka ke babak perempat final.

“Kami sama sekali tidak terintimidasi melawan tim elite.

Para pemain yang mengeksekusi itu dan saya tidak bisa meminta lebih dari yang mereka berikan. Kecepatan dari sisi sayap adalah salah satu keunggulan kami dan juga disiplin dalam bermain,” kata Pardew.

Secara khusus dia memuji Ryan Taylor yang baru tampil lagi setelah absen selama dua tahun akibat cedera parah. Dia menjadi pemain yang sangat berpengaruh di lapangan. Dia ikut menciptakan dua gol Newcastle ke gawang City. =ESPN/CAROL AJI

Gelandang Manchester City David Silva (kanan) terjatuh usai berbenturan dengan pemain Newcastle United dalam ajang Piala Liga Inggris, Kamis (30/10) dini hari WIB di Etihad Stadium. Manchester City menelan kekalahan 0-2 dari Newcastle United.

MANUEL PELLEGRINI

16 BACA

JUMAT

MBA IKUTI LO PINI O MENULIS

31 OKTOBER 2014 No. 0475 | TAHUN III

SAMPANG |

L

RESIDIVIS PENCOPET ANTAR KOTA DIBEKUK SAMPANG | L

KORAN MADURA

NETER G N KOLENA

NP

HALAMA

JUMAT 31 OKTOBERMASA 2014 | No. 0475 | TAHUN III PEREMPUAN KINI

Dwi Ratna Dilla Sari bertutur, “Peremuan zaman sekarang harus pintar, punya wawasan, disiplin dan yang pasti cantik luar dalam.”

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Pasar Pakong

Jadi Arang Kerugian Diperkirakan Mencapai Miliaran Rupiah

PAMEKASAN - Setelah terbakar hampir 5 jam, semua bangunan mulai dari toko, los, kios, lapak, hingga warung yang berdiri di Pasar Pakong, di Kecamatan Pakong, Pamekasan, rata dengan tanah.

Kebakaran tersebut terjadi pada Rabu (29/10) malam sekitar pukul 23.30 WIB. Data yang dihimpun Koran Madura, sedikitnya ada 727 bangunan yang ambruk akibat kebakaran itu.

Bila dirinci sebanyak 345 los, 38 toko, 20 kios, 11 warung, dan 313 lapak. Total keseluruhan bangunan yang terbakar mencapai 727 unit dalam peristiwa tersebut.

Diduga api berasal dari kios bagian sebelah selatan dan menjalar ke bangunan lainnya. Api baru bisa padam sekitar pukul 04.15 WIB. Meskipun masih tersisa bara yang mengeluarkan asap di beberapa titik bangunan lokasi.

Menurut penuturan pedagang pakaian di pasar tersebut, Mistiyah, dari dua kios miliknya, hanya sebagian kecil barang-barang miliknya yang bisa diselamatkan.

Itu pun karena satu kios jauh dari sumber api, sedang yang dekat dengan sumber api tidak ada satu pun barang yang bisa ditolong.

“Malam tadi itu, sesampainya saya di pasar, warga sudah kocarkacir, ada yang berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, ada yang berusaha menyelamatkan dagangannya. Karena api

yang sangat besar sehingga sulit untuk dipadamkan,” katanya.

Padahal mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian diperkirakan hanya 20 menit setelah diketahui Pasar Pakong terbakar. Namun karena hanya satu mobil pemadam kebakaran yang digunakan tidak mampu melawan besarnya api yang membakar bangunan dan isi pasar.

Kerugian akibat kejadian tersebut masih belum terhitung, namun diperkirakan mencapai miliaran. Sebab barang-barang dalam satu kios nilainya antara RP 50 sampai Rp 300 juta yang tidak bisa diselamatkan. Sedang hampir semua isi dari 727 kios dan los tidak tertolong.

Hingga kemarin siang penyebab kebakaran masih simpang siur. Informasi di lokasi kejadian, sebagian warga meyakini kebakaran itu ka-

ali syahroni/koran madura

JADI ARANG. Hampir semua bangunan di Pasar Pakong, Kecamatan Pakong, Pamekasan, rata dengan tanah setelah terbakar hampir 5 jam, kemarin (30/10)

Catatan Kebakaran di Pamekasan (Agustus - Oktober 2014)

Rumah milik Sri Suhartatik, di Dusun Karang Dhelem, Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, terbakar, 17 Agustus 2014.

Gudang tembakau di Dusun Tomang Mateh, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, terbakar 21 Agustus 2014.

Dua kios Pasar Waru, terbakar pada 18 September 2014.

Dua rumah yang saling berdempetan milik Jakfa warga Dusun Trasak Daja, Desa Trasak, Kecamatan Larangan, Pamekasan, terbakar pada 9 Oktober 2014.

727 kios Pasar Pakong terbakar pada 30 Oktober 2014.

rena pembakaran sampah di dalam pasar. Namun ada sebagian warga lainnya menyebutkan karena ada ledakan tabung elpiji, karena terdengar bunyi ledakan. ”Tidak ada yang tahu apa sebabnya kebakaran ini terjadi.

Tapi, seperti ada suara ledakan dari arah kios sebelah barat. Ledakannya kayak tabung gas LPG 3 kilogram,” kata Samsullah, 58, salah satu pemilik kios.

Sementara, saat dikonfirmasi, Kapolsek Pakong, AKP Moch. Suyono mengatakan pihaknya belum bisa memastikan penyebab kebakaran tersebut. Namun dugaan sementara polisi berbeda dengan warga dan pemilik kios. Polisi meyakini kebakaran disebabkan adanya korsleting listrik. ”Kami belum bisa memastikan. Tapi dugaan sementara akibat korsleting listrik,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO B B

JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

JUMAT 31 OKTOBER 2014 No. 0475 | TAHUN III

PENYALAHGUNAAN DAK

Dewan Sarankan Tempuh Jalur Hukum SUMENEP - Anggota DPRD Sumenep Moh. Ramzi menyarankan dugaan penyalaggunaan realisasi DAK (Dana Alokasi Khusus) yang terjadi di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep tidak menjadi isu liar, tapi dilaporkan ke penegak hukum.

“Kalau itu benar, silakan laporkan saja kepada Kejaksaan atau kepada pihak kepolisian selaku penegak hukum, sehingga kasus tersebut tidak hanya jadi wacana yang tak berarti,” kata wakil rakyat asal Kecamatan Pragaan kepada Koran Madura.

Selain itu, menurutnya, juga sebagai shock trapi bagi lembaga yang lain. Sehingga lembaga yang telah menerima bantuan berupa apa pun yang bersumber dari uang negara, agar lebih berhatihati dalam melaksanakan pekerjaannya. “Ini kan bagian dari upaya untuk mengawal program pemerintah, jadi kami juga sangat mendukungnya,” terangnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Indra Wahyudi, anggota dewan yang lain. Bahkan, dirinya memcurigai di antara pengelola lembaga dengan pihak Disdik sudah ada kesepakatan terselubung.

Sebab, mulai dari awal pekerjaan dilakukan, pihak Disdik selaku penanggung jawab dan pengawasan terkesan bungkam.

“Diamnya Disdik ini, perlu kita curigai, jangan-jangan diamnya Disdik karena telah menerima fee dari lembaga tersebut.

Sehingga fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Disdik dan konsultan tidak jalan,” katanya.

Lebih lanjut Indra mengatakan, melihat dari kronologis kasus tersebut, sepertinya penyimpangan tersebut dilakukan dengan cara yang terstruktur.

Sebab, terjadinya kasus tersebut sudah berlangsung selama satu tahun suntuk. “Kalau melihat kasus ini, kami semakin yakin jika kesalahan itu dilakukan secara massif,” ungkapnya.

Koordinator Lembaga Kajian Kritis Sumenep (LKKS) Junaidi mengatakan sudah mengantongi berbagai bukti, yakni audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan sejumlah bukti yang lain. “Untuk bukti-bukti sudah kami kantongi.

Tinggal menunggu waktu yang tepat saja untuk melaporkan ke penegak hukum,” katanya.

Sebab kata mantan advokat itu, penyalahgunaan anggaran yang terjadi di dua lembaga itu, sudah tidak sesuai dengan jiknis yang ada. Sehingga, dapat mer-

ugikan negara.

“Kasus ini tidak hanya merugikan negera, melainkan juga telah membohongi publik, dengan cara merekayasa pekerjaan.

Makanya kami akan laporkan, biarkan saja nanti hukum yang berbicara,” ujarnya Kepala Disdik Sumenep A. Shadik tetap tidak bisa menjelaskan tindakan yang dilakulan dua lembaga binaannya itu. Sebab, pihaknya untuk persoalan tekhnis mengaku tidak banyak tahu.

“Yang lebih tahu itu adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Sedangkan PPK-nya itu Pak Iksan.

Jadi silakan saja ke Pak Iksan,” timpalnya.

Sementara Iksan selaku PPK dalam pekerjaan tersebut, mengaku telah melakukan kroscek ke dua lembaga tersebut. Bahkan, dirinya juga mengakui kesalahan tersebut. ”Kami sudah tahu persolan itu, hanya saja kami tahu setelah selesainya pekerjaan tersebut. Karena itu sudah salah, maka kami tetap melaporkan ke pusat sesuai kenyataan di lapangan,” akunya.

Sehingga, ketika dilakukan audit oleh BPK beberapa saat lalu, lembaga tersebut langsung mendapat teguran dan disuruh untuk mengembalikan uang tersebut. ”Alhamdulillah kalau yang SMA di Pragaan dalam waktu dekat ini sudah berjanji untuk mengembalikannya. Sedangkan yang di SMK, pihak sekolah berjanji akan menfungsikan sesuai peraturan yang ada,” terangnya.

Lebih lanjut Iksan mengatakan, kesalahan tersebut, bukanlah kesalahan yang bersifat disengaja. Sebab, berdasarkan survei awal, di dua lembaga tersebut memang layak untuk mendaptkan program tersebut. ”Seandainya kami tahu dari awal, jelas kami akan mencabut bantuan itu. Bahkan ini tidaklah murni kesalahan kami, melainkan kesalahan pihak konsultan, karena tidak memberi tahu kami sebelumnya,” tukasnya.

Realisasi DAK Disdik tak berjalan mulus. Buktinya, dana sebesar Rp 298 juta yang bersumberkan dari APBD 2013 itu disinyalir tidak tepat sasaran.

Informasinya, dana itu diberikan terhadap dua lembaga yang berada di dua kecamatan, yakni SMA yang berada di Kecamatan Pragaan sebesar Rp 158 juta dan SMK yang berada di Kecamaran Bluto senilai Rp 140 juta. =JUNAEDI

PERIKSA. Dokter Polres Sumenep, dr Basri sedang memeriksa kondisi mayat yang belum diketahui identitasnya di kamar jenazah RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep, Kamis (30/10).

Ada Mayat di Pinggir Sawah Kulitnya Hitam Pekat Seperti Keracunan SUMENEP - Warga Desa Babalan, Kecamatan Kota Sumenep menemukan mayat tanpa identitas di pinggir sawah, di Dusun Babungkok, desa setempat, Kamis (30/10) sekitar pukul 10.00. Pada saat ditemukan, kondisi mayat sudah tak bernyawa.

Mayat berjenis kelamin lakilaki tersebut, ditemukan pertama kali oleh Hadiri, warga setempat.

Sekitar pukul 08.45, Hadiri keluar dari rumah menuju sawahnya untuk menyiram bawang yang sudah lama ditanamnya. Di tengah perjalanan, melihat sosok manusia dalam posisi tergeletak di pinggir persawahan tanpa busana.

Merasa penasaran, Hadiri dengan panuh ketakutan menghampiri orang tersebut.

Alangkah terkejutnya sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP), ternyata orang tersebut sudah tidak bernyawa dan kulitnya sudah berubah menjadi hitam pekat, seperti kulit orang yang keracunan.

"Awalnya kami tidak percaya jika orang tersebut mati. Namun ketika dikroscek lebih lanjut,

kondisi korban sudah tidak bernyawa," kata Hadiri, kemarin.

Karena merasa terkejut, dirinya langsung berteriak dan minta tolong terhadap sejumlah warga, termasuk aparat desa di tempat kelahirannya tersebut.

Tidak selang lama, satu persatu sejumlah warga berbondongbondong mendatangi TKP. Pada saat itu, sejumlah warga saling berbagi tugas, salah satunya ada yang melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian Polsek Kota Sumenep.

Hanya saja, walaupun puluhan orang telah memadati TKP, tidak seorangpun yang berani mengevakuasi korban hingga polisi datang ke TKP. "Korban baru dievakuasi setelah petugas kepolisian datang, dan korban langsung dibawa ke RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep,"

terangnya.

Berdasarkan hasil outopsi yang dilakukan oleh dokter Polres Sumenep, penyebab kematian korban diduga karena akibat penyakit yang sedang diderita.

Sebab, tidak ada tanda-tanda kekerasan ditubuh korban.

"Hanya saja, dikemaluan korban terlihat mengeluarkam darah. Kemungkinan matinya korban karena penyakit kronis yang dideritanya," kata salah satu dokter Polres Sumenep, dr. Basri Untuk sementara waktu, dilihat dari ciri-cirinya, korban diduga orang gelandangan yang sering berada di Desa Babalan. Sebab, kuku tangan dan kakinya terlihat panjang dan tidak terawat. "Kukunya panjang dan kotor. Mungkin saja orang itu mengidap penyakit mental," terangnya Untuk sementara waktu, mayat tanpa identitas tersebut, dititip di kamar jenazah RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep. Itu sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut dari petugas kepolisian. =JUNAEDI/MK

C

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475| TAHUN III

PAJAK

Pasar Modern Tak Menguntungkan SUMENEP - Meskipun keberadaan pasar modern di Sumenep terbilang cukup banyak, bahkan setiap kecamatan nyaris dipastikan ada, namun ternyata keberadaannya tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. Sebab pasar modern tidak ada retribusi pajaknya.

Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Sumenep Imam Sukandi mengakui retribusi pasar modern untuk daerah sama sekali tidak ada.

Menurutnya, sumbangsih pasar modern terhadap PAD Sumenep hanya sebatas retribusi reklamereklame yang ada di swalayan tersebut.

"Retribusi reklame itu diukur permeternya. Seperti papan nama swalayan. Sesuai Perda yang ada, setiap satu meter dikenai biaya Rp. 71 ribu per tahun," ujar Imam.

Oleh sebab itu, imbuhnya, satu pasar modern hanya menyumbang tidak lebih Rp. 100 ribu per tahun. Padahal, setiap pasar modern,bisa meraup puluhan

juta setiap tahun.

Selain itu, diakuinya, pendapatan pasar modern mengalir ke pusat. Hal itu berbeda dengan pasar tradisional. Menurutnya, pasar tradisional banyak memberi sumbangsih terhadap PAD Sumenep. Karena lahan, sarana dan lainnya milik Pemkab. "Kalau pasar tradisional itu jelas, retribusinya meski hanya Rp. 500, Rp. 1000 sampai Rp. 2000 per orang setiap kali berjualan, namun keseluruhan masuk kepada PAD Sumenep," urainya.

Imam merinci, rata-rata pendapatan dari pasar tradisional di Sumenep yang meliputi 34 pasar tradisional di daratan cukup signifikan. Meski terkadang tidak mencapai target, namun penda-

Salah satu bangunan pasar modern di Kabupaten Sumenep.

Dari sektor pajak, pasar modern tidak menguntungkan.

patan dari pasar tradisional lumayan banyak. Ia menceritakan, untuk tahun 2014, pemerintah menarget pendapatan dari pasar tradisional mencapai Rp. 1,8 miliar. Namun, hingga saat ini yang masuk baru Rp 1,1 miliar.

Dikatakan, salah satu yang menjadi kendala pendapatan dari pasar tradisional tidak mencapai target karena adanya kebakaran Pasar Anom be-

PEMILIHAN KEPALA DESA

Surat Keterangan Sehat Cakades Ditengarai Dimanipulasi?

SUMENEP - Lolosnya Rasidi (33), warga Desa Poteran, Kecamatan/Pulau Raas, Sumenep, sebagai kandidat calon kepala desa (cakades) pada pemilihan kepala desa (pilkades) 2014 di Desa Poteran, terus dipersoalkan.

Cakades yang menderita lumpuh pada separuh anggota tubuhnya dan harus dipapah bila mau keluar rumah, ternyata mendapat surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Moh. Anwar Sumenep. ”Ini pasti ada kongkalikong antara pihak rumah sakit dengan calon kepala desa, masak sudah tahu orang yang meminta surat keterangan sehat itu lumpuh dan tidak bisa berjalan, masih dibuatkan surat keterangan sehat, dan ini harus diklarifikasi oleh pihak rumah sakit,” kata warga Desa Poteran, Mathani (40), Kamis (30/10).

Sementara dr. Susiyanto, selaku petugas rumah sakit yang memberikan surat keterangan sehat pada setiap calon kepala

desa, membantah dirinya ada kongkalikong dengan cakades.

Surat keterangan sehat yang diberikan pada setiap cakades yang membutuhkan, katanya, sudah sesuai prosedur, yakni pemohon harus datang sendiri dan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Selanjutnya, petugas rumah sakit akan mengecek tensi darah yang bersangkutan, kemudian menimbang berat badan serta mengukur tinggi badan.

Dan selama dirinya melakukan pengecekan kesehatan cakades, dirinya mengaku tidak pernah menemui cakades yang badannya lumpuh, atau menderita gangguan fisik lainnya. ”Tidak benar kalau kami memberikan surat keterangan pada cakades yang fisiknya bermasalah, kalaupun ada yang seperti itu ada kemungkinan ada unsur permainan di luar,” katanya saat dtemui wartawan.

Disinggung soal tanda tangan dirinya dalam surat keterangan sehat, yang dimiliki cakades lumpuh itu, Susi mengkalaim

dirinya tidak pernah memberikan surat keterangan, apalagi menandatangani surat keterangan sehat pada cakades lumpuh.

Dan selama dirinya melakukan pemeriksaan kesehatan cakades, tidak satupun yang ditemukan mengalami cacat fisik apalagi lumpuh. ”Kalau memang benar ada cakades lumpuh yang mendapat surat keterangan sehat dari rumah sakit, berarti ini pemalsuan atau ada permainan di luar sistem, bisa saja ini terjadi dan cakades memakai orang lain untuk meminta surat keterangan sehat,” pungkasnya.

Sementara cakades yang akan maju pada pilkades Desa Poteran 2014, ada tiga kandidat yakni, Adha Triardy, Sarmade, dan Rasidi. Tiga kandidat cakades tersebut sudah melengkapi adminitrasinya dan menyetorkannya pada panitia, namun oleh warga satu orang kandidat masih dipermasalahkan, karena tubuhnya lumpuh dan tidak bisa berjalan. =JUNAEDI/MK

berapa waktu yang lalu. Selain itu, imbuhnya, pasar tradisional juga terkadang mengalami paceklik. “Biasanya mulai dari bulan Desember sampai dengan Maret. Karena pada saat-saat itu musim hujan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Imam juga mengakui dalam waktu belakanga sapi sudah tidak lagi menjadi ikon petani. Akibatnya, sejumlah pasar hewan di Sume-

nep juga mulai menurun drastis.

Oleh karenanya, pihaknya mengaku harus memeras otak agar pasar tradisional tidak bubar.

Pasalnya, pasar tradisional merupakan pusat perekonomian masyarakat yang sebenarnya.

“Di pasar tradisional, baik orang yang membeli atau menjual adalah warga sekitar Sumenep sendiri,” tutupnya. =FATHOL ALIF

MUSIBAH

Ketika Pesta Berubah Jadi Duka SUMENEP – H. Syafi’ei/ Pak Mashuri (55), warga Dusun Toguluk Attas, Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, jatuh dan meninggal seketika waktu terima tamu undangan pesta pernikahan putrinya Raudah (20), Kamis (30/10) sekitar pukul 10.00.

Oleh keluarganya, ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Moh. Anwar Sumenep, untuk mendapatkan perawatan medis. Namun nyawanya tidak tertolong, karena ditemukan sudah tidak bernyawa saat hendak diturunkan dari mobil pikap oleh petugas medis di RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep. ”Tadi waktu jatuh pingsan saat menerima tamu undangan, langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, namun nyawanya tidak tertolong, karena setibanya di rumas sakit ia sudah dalam keadaan meninggal,” kata Moh. Ramli, Kepala Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng.

Akibatnya, mayat langsung dibawa pulang oleh keluarganya untuk dimakamkan di pemaka-

man desa setempat. Sementara suasana pesta pernikahan yang direncanakan berlangsung tiga hari/tiga malam itu berubah duka, karena yang punya hajatan meninggal dunia saat menerima tamu pada hari kedua.

Dikatakan, perayaan pesta pernikahan, Raudah putri korban, direncanakan berlangsung selama tiga hari/tiga malam. Dalam perayaan tersebut, korban akan menyuguhkan berbagai macam hiburan yang sudah diundang jauh hari sebelumnya.

Namun niat korban untuk menyemarakkan acara pernikahan putrinya berubah menjadi duka. Korban yang sebelumnya tidak menderita penyakit apa pun, mendadak jatuh pingsan saat menerima tamu undangan, dan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. ”Korban sebelumnya tidak mengeluh ataupun diketahui menderita penyakit apa pun, ada kemungkinan korban kecapekan karena saking banyaknya tamu undangan yang datang,” pungkasnya. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Kronika

JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475 | TAHUN III

Drs. Yayak Nurwahyudi, M.Si

Titik Suryati, SH., MH

Kepala Diskominfo

Kepala BKPP

Satuan Kerja Perangkat Daerah (skpd) & Kepala Bagian (Kabag) Pemerintah Kabupaten Sumenep Mengucapkan

Muhammad Fadillah

Ir. Eri Susanto, M.Si

Kepala Dishub

Kepala DPU Pengairan

Ir. H. Edy Rasiyadi, M.Si

dr. Fitril Akbar

Kepala DPU Bina Marga

Direktur RSUD

Febriyanto

Drs. Koesman Hadie

Kepala Disbudparpora

Kepala BPBD

Selamat Hari Jadi Sumenep 745

“Pesona Pulau Gili Iyang”

Drs. Bambang Irianto, M.Si

Drs. H. A. Shadik, M.Si

Kepala DPU Cipta Karya

Kepala Disdik

Ir. H. R. Hery Koentjoro P

Imam Trisnohadi, SH., M.Si

Drs. Carto, MM

Sofiyanto

Moh. Ramli

Setiawan Karyadi

R Syahwan Effendi

Kepala Dinsos

Kepala Diskop dan UKM

Kepala DPPKA

Kabag Humas

Kabag Pemdes

Kabag Hukum

Kabag Kesmas

Ir. Arief Rusdi

Ahmad Masuni, SE., MM

Ir. Bambang Heriyanto

Abd. Basit

Ferdiansyah

Miyanto

Ainur Rasyid

Kepala Disnak

Kepala BPMP-KB

Kepala Disperta

Kabag Organisasi

Kabag Pemerintahan

Kabag Pembangunan

Kepala Umum

KORAN MADURA

Sumenep PILKADES SERENTAK 2014

Komisi A Akan Panggil Kabag Pemdes SUMENEP - Menjelang pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahap dua tahun 2014 di Kabupaten Sumenep, mencuat berbagai persoalan di beberapa desa yang akan menyelenggarakannya. Oleh sebab itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep akan memanggil beberapa pihak untuk membicarakannya.

Ketua Komisi A DPRD Sumenep yang membidangi hukum dan pemerintahan Darul Hasyim mengatakan, pihaknya akan senantiasa melayani setiap keluhan masyarakat terkait persoalan Pilkades. Hal itu tidak lain demi memenuhi mandat undang-undang.

Menurutnya, undang-undang mengamanatkan untuk selalu melayani atau merespons setiap persoalan yang terkait dengan dinamika Pilkades.

Darul menceritakan, belum setengah hari setelah resmi menjabat sebagai ketua komisi A DPRD Sumenep, ia sudah mendapatkan laporan dari masyarakat Desa Bilis-bilis, Kecamatan Kangean. "MereDarul Hasyim ka punya beKetua komisi A berapa problem a d m i n i s t r a t i f," ceritanya kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Kamis (30/10).

Oleh sebab itu, komisi A DPRD Sumenep berencana memanggil beberapa pihak terkait untuk melakukan konfirmasi. Beberapa pihak terkait di antaranya, menurut Darul, adalah Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep dan penegak hukum lainnya.

Lebih-lebih, politisi PDI Perjuangan itu mengatakan akan memanggil leading sector yang menangani pemerintahan desa. "Tentu, Kabag Pemdes pasti akan kami panggil. Karena ia yang menjadi leading sector-nya," tegasnya.

Sebelumnya, Kabag Pemdes Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli mengakui bahwa di beberapa daerah yang akan menyelenggarakan Pilkades serentak jilid II terdapat banyak masalah. Oleh karenanya, ia meminta agar panitia penyelenggara pemilihan untuk segera menyelesaikannya. "Semua persoalan harus dikembalikan kepada aturan yang berlaku," ujarnya.

Untuk diketahui, dalam beberapa waktu belakangan, muncul beberpa persoalan terkait Pilkades. Salah satunya seperti yang terjadi di salah satu desa di Kecamatan Batang-Batang, yakni dugaan kasus pemalsuan data calon kepala desa (Cakades). Selain itu, juga adanya dugaan intimedasi kepada panitia penyelenggara dari salah satu pendukung calon untuk meloloskan calon yang didukungnya meski bukan warga setempat di Kecamtan Arjasa. =FATHOL ALIF

JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475| TAHUN III

E

BANGUNAN

Monumen Keris Tak Memiliki Nilai Filosofis SUMENEP- Selain tidak mengantongi surat izin dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sumenep dan tanpa melalui analisis dampak lalu lintas, ternyata Monomen Keris di Jl. Deponegoro juga dinilai tidak memiliki nilai filosofis.

Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Abrari.

Menurutnya, pembangunan monomen keris itu tidak memiliki nilai filisofis. Karenanya, ia menduga pembangunan monomen keris hanya merupakan program yang menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

“Dibandingkan dengan manfaatnya kepada masyarakat, pembangunan monomen keris itu pantas diduga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Dan dugaan saya ini terbukti, karena dari pihak petugas

juga menyayangkan monomen itu. Kenapa diletakkan di situ? Kalau mau membangun monomen keris, tidak di situ tempatnya seharusnya,” tandasnya, Kamis (30/10).

Bekas wartawan itu melanjutkan, pembangunan monomen keris yang diletakkan di simpang empat perbatasan Desa Pandian dan Karangduak dengan bentuk yang seperti itu menunjukkan pembangunan itu hanya asalasalan. Menurutnya, monomen itu tidak melalui kajian yang jelas, baik menurut perspektif lalu lintas maupun kebudayaan. “Kerisnya seperti itu, tidak layak menurut

saya,” tegasnya.

Seharusnya, kata pria yang akrab disapa Abe, jika memang pemerintah ingin menunjukkan bahwa Sumenep merupakan Kota Keris, pembangunan monomen itu diletakkan di perbatasan kota. Sehingga masyarakat dari luar ketika masuk Sumenep melalui jalur selatan bisa langsung tahu terhadap filosofinya.

“Namun, kalau memang pembangunan menomen itu dimaksudkan sebagai simbol Kabupaten Sumenep merupakan Kota Keris, apa indikatornya. Jika indikatornya hanya karena di Sumenep banyak pengrajin keris, saya kira masih banyak di Sumenep pengrajin-pengrajin lainnya yang juga berbau budaya,” herannya.

Seharusnya, Abe melanjutkan, kalau memang pemerintah serius ingin menunjukkan bahwa Sumenep

sebagai Kota Keris, mestinya ada indikasi lain yang juga ditunjukkan, misalnya di setiap perkantoran dihiasi dengan keris. Namun sayangnya, ia masih belum melihak hal itu selama ini. “Ini yang menjadi lucu bagi saya. Lakon apalagi yang akan dilakukan oleh Disbudparpora?” cibir politisi PDI Perjuangan itu.

Lebih dari itu, Abe juga menuding bahwa maksud pemerintah untuk menjadikan Sumenep sebagai Kota Keris tidak didasari dengan kajian-kajian yang utuh terlebih dahulu. Terbukti, meski di Sumenep sudah lama didengung-dengungkan sebagai Kota Keris, namun informasi yang didapatnya, sampai saat ini hal itu tidak memberikan dampak signifikan terhadap para pengrajin keris. Fakta itu, menurutnya, memberik kesan bahwa pemerintah terlalu tergesa-gesa. =FATHOL ALIF

TIDAK MENGANTONGI IZIN. Pengendara melintas di samping monumen keris di Jalan Depenogoro, Kamis (30/10). Keberadaan monumen tersebut dipermasalahkan banyak pihak karena tidak mengantongi izin dari Badan Pelayanan Perizinan dan analisis dampak lalu lintas.

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

JUMAT 31 OKTOBER 2014 No. 0475 | TAHUN III

JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475 | TAHUN III

MADURA

F

WAKIL RAKYAT

RAPBD dan Reses Diprioritaskan

BERAS. Untuk masyarakat miskin di Gudang Bulog, Jalan Raya Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan

DPRD Panggil Kesra dan Bulog Halili : Dewan Perlu Mempertanyakan terkait Tunggakan Raskin PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan bantuan beras masyarakat miskin (raskin), seperti Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) dan Bulog Subdivre XII Madura.

Pemanggilan itu terkait dengan tunggakan raskin Pemkab Pamekasan ke Bulog yang mencapai Rp 1.8 miliar. Sebab ada kemungkinan tingginya angka tunggakan itu akan menjadi kendala dalam proses distribusi bantuan raskin kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Pamekasan.

Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan pihak telah menandatangani surat pemanggilan pihak Kesra dan Bulog, yang diusulkan oleh komisi IV. Salah satu tujuan dari pemanggilan itu untuk mempertanyakan tunggakan

raskin dan sejumlah persoalan raskin lainnya.

“Tadi (kemarin) saya telah disposisikan surat pemanggilan, kalau tidak salah pekan depan ini mereka dipanggil ke Komisi IV. Salah satu poinnya itu terkait tunggakan yang sangat besar, sehingga nanti akan diketahui penyebabnya,” katanya.

Lanjut Halili, semestinya Kesra bisa melakukan desakan kepada kepala desa yang mempunyai tunggakan ke bulog, karena jika hal itu dibiarkan, distribusi raskin untuk selanjutnya bisa terken-

dala, sehingga masyarakat miskin yang akan menjadi korbannya.

Selain itu, pihaknya mengaku heran dengan adanya tunggakan kepala desa di Bulog. Sebab sepengtahuannya, sistem pencairan raskin itu “cash and carry”, ditebus dulu, baru raskin dikirim ke titik distribusi.

“Ini yang juga akan menjadi pertanyakan kami, bagaimana bulog itu mengeluarkan raskin, tanpa ada uang tebusan. Jadi, tunggakan yang terjadi tidak murni kesalahan kepala desa, tapi bulog juga, yang jelas ada sistem yang dilanggar,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Bulug Subdivre XII Madura, Suhariyono mengatakan semua kabupaten di Madura mempunyai tunggakan.

Kabupaten Sumenep Rp 766 juta lebih, Pamekasan Rp 1,8 M lebih, Sampang Rp 1,4 M lebih dan Bang-

kalan punya tunggakan Rp 234 juta.

“Tunggakan terendah itu Kabupaten Bangkalan, disusul Sumenep, kemudian Sampang, sedang Kabupaten Pamekasan tunggakannya tertinggi. Selain itu sejak tiga bulan terakhir juga masih banyak raskin yang belum ditebus di Madura,” katanya.

Data di Bulog Subdirve XII Madura, warga miskin penerima program bantuan raskin tahun 2014 ini, dari empat kabupaten tersebut sebanyak 396.490 rumah tangga sasaran (RTS). Jumlah penerima bantuan terbanyak adalah Kabupaten Sumenep 116.378 RTS, disusul Kabupaten Sampang sebanyak 108.647 RTS, kemudian Kabupaten Pamekasan sebanyak 86.397 RTS. Dan paling sedikit, Kabupaten Bangkalan sebanyak 85.068 RTS. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Setelah semua alat kelengkapan DPRD Pamekasan sudah terbentuk, para legislator itu sudah siap tancap gas dalam bekerja.

Tidak ada alasan lain untuk masih menunda-nunda lagi pekerjaannya. Karena itu dari keterangan Ketua DPRD Pamekasan Halili, dalam waktu dekat ini akan ada dua agenda penting yang akan segera dibahas, yaitu pembahasan RAPBD 2015 dan pembahasan terkait jadwal reses.

Untuk pembahasan RAPBD 2015 ini, lebih diutamakan. Sebab hal ini sangat urgent dan penting. Mengingat besok sudah masuk November. Seharusnya RAPBD 2015 ini sudah dibahas beberapa waktu sebelumnya.

Namun harus tertunda karena adanya keanggotaan DPRD yang baru, serta menunggu semua alat kelengkapan dewan terbentuk.

“Mungkin besok (hari ini), akan dibahas di Bamus terkait tahapan-tahapan pembahasan RAPBD 2015 tersebut,” tukas Halili kemarin (30/10).

Dijelaskan pula bahwa pekan depan rencana pihak eksekutif akan menyerahkan draf RAPBD itu ke legislatif.

Setelah menerima itu, legislatif akan melakukan telaah-telaah dan evaluasi. Yang selanjutnya juga akan disampaikan kembali kepada eksekutif.

Selanjutnya, juga akan dibahas di Bamus terkait jadwal reses bagi para anggota DPRD. Sebab masa reses ini sebenarnya penting dan perlu untuk dilakukan. Karena para anggota DPRD ini juga perlu untuk turun ke bawah, bertemu dengan para konstituennya, dan masyarakat. Dalam rangka serap aspirasi, serta menerima masukan serta keluhan-keluhan dari masyarakat.

Setelah itu, semua keluhan masyarakat, yang sudah terserap di 45 wakil rakyat ini, akan disampaikan ke eksekutif untuk segera disikapi.

Dan bisa jadi dari semua keluhan itu, dalam penanganannya, disikapi dengan cara memasukkannya dalam agenda Pemkan dalam program APBD 2015. Karena itu, Halili berharap segala proses ini berjalan lancar dan cepat. =SUKMA FIRDAUS/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475| TAHUN III

G

Petani. yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menggelar aksi damai, di Pamekasan, Jatim, Rabu (29/10). Dalam rangka Hari Petani Tembakau Sedunia yang diperingati setiap tanggal 29 Oktober dan dipusatkan di kabupaten itu, APTI mendukung penuh sikap pemerintah yang menolak aksesi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau, atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang diusung oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). karena dianggap akan mengancam mata pencaharian jutaan petani tembakau Indonesia.

PPP Masih Belum Berkelamin Merapat ke Kubu Romahurmuziy ataukah SDA? PAMEKASAN – Akibat konflik di internal Partai Persatuan Pembangunan yang berkepanjangan membuat PPP Pamekasan hingga saat ini masih belum memiliki kelamin. PPP Pamekasan begitu sulit menunjukkan sikapnya, apakah mengakui kepemimpinan Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy (yang sudah mendapat pengakuan dari Kemenkumham), atau masih setia pada Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (SDA).

Posisi PPP Pamekasan masih belum memihak salah satu kubu, dari dua kubu di atas (kubu Romi -sapaan akrab Romahurmuziy, atau kubu SDA), kata Ketua DPRD Pamekasan Halili, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PPP Pamekasan.

Menurutnya, sikap yang diambil PPP Pamekasan ini, mengikuti arahan, anjuran, dan kesepakatan para ulama PPP Pamekasan.

Hingga kemarin, bersamaan dengan dimulainya Muktamar PPP kubu SDA di Jakarta, belum ada arahan terbaru dari para ulama PPP Pamekasan. Sehingga PPP Pamekasan tetap berada di tengah, artinya belum masuk pada kubu mana pun.

“Kami, PPP Pamekasan, masih menunggu arahan dari para ulama. Bila nanti para ulama sudah mengarahkan, kesitu

DPC PPP Pamekasan akan melangkah,” ungkap Halili kemarin (30/10).

Akan tetapi, dikatakan bahwa ada kemungkinan perwakilan DPC PPP Pamekasan akan mengahadiri Muktamar PPP kubu SDA itu ke Jakarta. Hal ini kerena, dikabarkan bahwa Muktamar PPP di Jakarta itu adalah Muktamar Islah antara pihak-pihak yang saat ini tengah berseberangan.

Bahkan Halili mengkoreksi bahwa Muktamar yang akan diadakan di Jakarta pada 30 Oktober hinga 2 November mendatang itu, bukan Muktamar PPP SDA, namun Muktamar Islah PPP. Atas dasar inilah (Muktamar Islah) maka DPC PPP Pamekasan bersedia untuk hadir, dengan cara mengutus delegasinya ke sana.

Sekadar diketahui, pada Muktamar PPP kubu Romi di

Surabaya, yang diadakan pada 15-18 Oktober lalu, DPC PPP Pamekasan tidak hadir. Meskipun juga menerima undangan.

Ditanya kenapa tidak hadir dalam Mukatamar tersebut?

Dengan santai Halili menjawab bahwa itu adalah sikap dari DPC PPP Pamekasan, yang menunjukkan jika DPC PPP Pamekasan tidak memihak kubu manapun.

“Untuk rencana kami akan hadir ke Muktamar PPP di Jakarta, itu karena Muktamar itu adalah Muktamar Islah. Jadi beda konteknya. Kami bukan untuk hadir ke Muktamar SDA, tapi kami akan hadir ke Muktamar Islah,” jelasnya.

Terkait keluarnya surat Keputusan Kemenkumham, yang mengakui hasil Muktamar di Surabaya, dengan Romi se-

bagai Ketua Umum. Menurut Halili, Kemenkumham terlalu tergesa-gesa mengeluarkan itu.

Menurutnya, idealnya menunggu dulu proses Islah di tubuh PPP ini. Karena proses ini memang tengah di upayakan.

Sebab, apapun itu, munculnya dua kubu ini, sebenarnya semuanya adalah satu rumah, satu penghuni. Jadi proses islah itu harus diutamakan dulu.

Terlepas dari itu, pihaknya selalu berharap para elite PPP di tingkat pusat itu, untuk senantiasa selalu solid dan bersatu.

Dan berharap pula, proses islah ini bisa benar-benar terwujud.

“Bersatulah para elite PPP di pusat itu. Lakukan dengan kepala dingin. Sehingga kami di daerah tidak bingung, untuk ikut yang mana,” harapnya. =SUKMA FIRDAUS/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475 | TAHUN III

MORATORIUM PNS

Pemkab Tak Sepakat Lagi

PBR MELAWAN PERSIB. Pesepakbola Pelita Bandung Raya (PBR) Hermawan (kanan), menghalau bola tendangan pesepakbola Persib Bandung, M. Ridwan saat laga lanjutan Delapan besar Indonesian Super League (ISL) di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/10). Pada pertandingan tersebut, PBR berhasil mengalahkan Persib ddengan skor akhir 2-1 sekaligus memastikan posisi PBR lanjut ke babak semifinal ISL bersama Persib yang berada pada peringkat pertama.

Tenaga Kesehatan Diadukan Warga Mendatangi Dinkes untuk Perbaikan Pelayanan PAMEKASAN - Sejumlah Warga Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, mendatangi Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes ) setempat untuk mengadukan masalah pelayanan kesehatan yang ada di desanya.

Mereka mendatangi kantor tersebut karena minimnya tenaga kesehatan (bidan) yang di desa tersebut, Rabu (30/10) kemarin.

Sayangnya, pertemuan sekitar satu jam itu dilakukan secara tertutup. Pihak Dinkes beralasan terdapat hal-hal yang tidak bisa dipublikasikan atau bersifat privat. Apalagi mengenai masalah pengaduan tentang kesehatan.

Pertemuan tersebut ditemui langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Ismail Bey. Tujuan warga mengadukan persoalan tersebut, agar pihak dinkes dapat menambah bidan, yang bertugas. Sebab setelah satu bidan dipindah tugaskan, hingga saat ini belum ada penambahan lagi. Akibatnya, di desa yang berpenghuni lebih dari 4000 jiwa itu hanya dilayani oleh satu orang bidan desa saja.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Larangan Slampar, Subiato mengatakan kekurangan tenaga bidan yang terjadi di Desa

Larangan Slampar , telah membuat layanan kesehatan di desanya kurang maksimal.

“Kedatangan kami ke Kantor Dinkes itu hanya ingin ada perbaikan pelayanan kesehatan di desa kami. Sebab dengan kurangnya bidan itu telah membuat warga banyak yang minta pelayanan ke desa yang terdekat lainnya, ” katanya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala Dinkes Pamekasan, Ismail Bey mengatakan secara prinsip pihaknya siap menambah tenaga kesehatan di desa tersebut. Bahkan, hal itu tidak hanya di Desa Larangan Slampar namun di semua desa di Pamekasan. Saat ini pihaknya masih dihadapkan dengan kendala keterbatasan jumlah tenaga kesehatan.

Terang Ismail Bey, sebenarnya kekurangan tenaga kesehatan

merata semua kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Selain itu, kendala yang dialami adalah keterbatasan kuota dalam rekrutmen tenaga kesehatan. Dari 24 yang diusulkan, alokasi untuk Perawat Tidak Tetap (PTT) tahun ini hanya mendapat 4 formasi. Sehingga yang diprioritaskan pada desa terpencil yang mengalami kekosongan bidan.

“Di desa-desa terpencil bidannya kosong, seperti di Desa Batu Kalangan, Palengaan Daya, Bujur Barat. Jadi, sementara ini kami prioritaskan disana dulu, dan yang sudah ada untuk sementara jadi prioritas kedua” kata Ismail Bey. lanjut Bey Sebenarnya rasio satu bidan itu untuk satu desa dengan jumlah penduduk 5000 jiwa. Sehingga, kondisi di Desa Larangan Slampar sudah cukup.

Namun, karena secara geografis sangat luas, diakuinya pelayanan tenaga kesehatan memang butuh dimaksimalkan dengan penambahan jumlah bidan. “Jadi nanti desa yang secara geografis sulit dijangkau, kami prioritaskan untuk ada penambahan tenaga kesehatan” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Terkait wacana yang disampaikan Menpan dan RB yang baru, Yudi Chrisnandi, untuk melakukan moratorium PNS selama lima tahun (2015-2020), dianggap memberatkan. Sebab hingga saat ini Pamekasan masih sangat kekurangan tenaga PNS tersebut, terutama tenaga guru.

Karena itu, Pamekasan sangat tidak setuju jika ada moratorium PNS lagi. Apalagi sampai lima tahun ke depan.

Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala BKD Pamekasan Lukman Heidi Mahdiya kemarin (30/10). Pihaknya merasa berat, sebab moratorium atau pemberhentian sementara penerimaan PNS baru saja dilakukan.

Yaitu selama dua tahun, pada 2011 dan 2012 lalu. Dan penerimaan PNS itu baru berlangsung lagi selama dua kali, pada 2013 dan 2014 (yang sekarang tengah berlangsung). Itupun dalam penerimaan PNS di dua kali gelombang itu hanya sedikit sekali. Hanya sekitar 50 orang saja dalam setiap penerimaan.

Angka ini masih jauh dari kebutuhan PNS di Pamekasan, terutama guru, yang lebih dari 500 orang.

“Semoga wacana moratorium PNS selama lima tahun lagi ini, hanya sekadar wacana saja.

Tidak sampai terealisasi. Sangat berat, karena keadaan memang membutuhkan dan memerlukan tenaga-tenaga PNS yang baru,” tukasnya.

Akan tetapi jika ternyata Menpan dan RB memutuskan untuk tetap melakukan moratorium itu. Pihaknya

tidak bisa apa-apa. Pihaknya selaku instansi pelaksana di bawah, yang sebagai pelaksana dari kebijakan pusat, hanya bisa mengikuti dan mengerjakan saja. Karena memang itu tugasnya. Namun tetap juga menyayangkan. Sebab apa yang dihadapi di lapangan, dengan tenaga PNS yang terbatas, sangat berat dan menimbulkan banyak kendala dan kesulitankesulitan. Sehingga nantinya akan muncul sebuah problem baru. Terutama menyangkut kebirokrasian dan pelayanan terhadap masyarakat. Karena itu pihaknya berharap, Menpan bisa meninjau dan menimbang ulang jika akan mengeluarkan kebijakan semacam itu.

Meski demikian, hingga kini pihaknya mengakui jika belum menerima surat perintah atau surat keputusan Menpan atau surat edaran Menpan dan RB, terkait hal itu. Untuk melakukan penghentian sementara penerimaan PNS sejak tahun depan.

Karena itu pihaknya semakin yakin jika apa yang disampaikan Menpan beberapa waktu lalu di Jakarta, hanya sekadar wacana belaka.

Sebuah kebijakan itu dikatakan resmi jika ada dalam bentuk kebijakan tertulis. Seperti surat keputusan Menpan dan RB, atau surat edaran Menpan dan RB, yang disampaikan ke semua jajaran di daerah-daerah. Bila sudah demikian maka itu baru benar-benar perintah dan harus segera disikapi. =SUKMA FIRDAUS/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475| TAHUN III

I

DAMPAK KEBAKARAN

Gelar Dagangan di Emperan Rumah

SAWAH TADAH HUJAN. Petani membajak sawah tadah hujannya di desa Boya Baliase, Marawola, Sigi, Sulawesi Tengah, Kamis (30/10). Sawah tadah hujan di wilayah tersebut seharusnya sudah digarap sejak akhir September lalu, namun petani baru turun ke sawah karena kemarau berkepanjangan dan hujan baru turun dalam dua hari terakhir ini.

Wilayah Utara Terimbas Eksplorasi Migas Pemkab Berencana Membentuk Tim PAMEKASAN - Rencana eksplorasi minyak dan gas (Migas) di daerah pantai utara (pantura) Kabupaten Sumenep yang berdekatan dengan wilayah pantai Kabupaten Pamekasan diprediksi akan berdampak pada dua kecamatan di wilayah utara, sehingga pemkab akan membentuk tim.

Pembentukan tim itu bertujuan untuk dapat mengetahui seberapa besar dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat.

Khususnya nelayan di sekitarnya. Namun, tim itu akan dibentuk setelah eksplorasi migas itu berjalan.

Sejauh ini, rencana eksplorasi itu masih remang-remang.

Pasalnya, sosialisasi eksplorasi migas yang akan dilakukan Petronas masih belum jelas. Sementara Pemerintah Kabupaten Pamekasan hanya bisa menunggu jadwal.

Padahal, dalam eksplorasi migas itu, dampak lingkungan diprediksi akan merugikan masyarakat di dua kecamatan, yaitu di Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Pasean. Terutama warga di pesisir pantai yang bekerja sebagai nelayan. Sebab, titik eksplorasi tidak terlalu jauh dari titik pantai.

Pemkab Pamekasan bisa menjelaskan secara detail lokasi pengeboran. Hanya saja diprediksi sekitar tiga mil dari lepas pantai.

Namun, sejauh ini masyarakat se-

tempat masih belum mendapatkan sosialisasi dampak lingkungan dari Petronas.

Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia (SDA) Kabupaten Pamekasan, Shalah Syamlan mengatakan di dua kecamatan yang diprediksi terkena dampak eksplorasi migas akan membentuk tim, jika eksplorasi sudah dilakukan, agar dikatahui dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat. Khususnya nelayan, yang secara otomatis wilayah tangkapan ikan nelayan akan terbatas.

Dijelaskan Syalah, pihaknya belum mengetahui secara detail soal rencana eksplorasi migas di laut utara itu. Hanya saja diakuinya dalam waktu dekat Petronas akan melakukan sosialisasi. Namun, pihaknya masih menunggu kepastian jadwal

sosialisasi. ”Memang benar dua bulan lalu Petronas datang ke Pamekasan, memberikan sosialisasi, tapi terbatas. Mereka berjanji akan melakukan sosialisasi lagi dengan mengundang tokoh masyarakat lebih banyak lagi.

Tapi kami masih menunggu jadwal kapan sosialisasi itu akan dilakukan,” katanya.

Pemkab Pamekasan berharap ada kesamaan pemahaman, antara masyarakat setempat dengan Petronas. Sehingga tidak menyulitkan Pemkab jika eksplorasi sewaktu-waktu dilakukan di Kabupaten Pamekasan. “Eksplorasi ini akan jadi percontohan, karena selama ini belum ada eksplorasi migas di tengah laut di wilayah Kabupaten Pamekasan,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Sebagian pedagang di Pasar Pakong Pamekasan menggelar dagangan di emperan rumahnya paska kebakaran yang menghanguskan 727 bangunan di Pasar itu. Mereka adalah pedagang yang berhasil menyelamatkan sebagian barang dagangannya dan memiliki rumah di dekat pasar.

Pedagang yang menggelar dagangan di emperan rumahnya belum memiliki rencana lebih lanjut paska kebakaran pasar terbesar di Kecamatan Pakong itu. Apakah akan membangun toko baru atau tetap menggelar dagangan seadanya. Sebab kebanyakan barang dagangan sudah ludes terbakar.

Salah satu pedagang H. Irwan mengaku mengalami kerugian puluhan juta akibat kebakaran itu. Sebab, meskipun rumahnya dekat pasar, namun tak semua barang berhasil diselamatkan. Ia berharap pemerintah setempat segera mengambil langkah cepat untuk memulihkan perekonomian disana.

Ia juga meminta aparat kepolisian setempat segera mengusut penyebab kebakaran itu.

Apakah murni terbakar akibat ledakan tabung, konsleting listrik. atau ada unsur kesengajaan dari pihak-pihak tertentu.

“Harus diusut tuntas penyebab kebakaran ini. Kami sangat dirugikan karena selain dagangan kami ludes terbakar, kami juga masih kebingungan untuk kelangsungan usaha kami,” katanya.

Seperti diberitakan, sebanyak 727 bangunan yang ada di Pasar tersebut rata dengan tanah. Ke-727 bangunan yang ludes terbakar itu meliputi 38 toko, 20 kios, 345 los, 11 warung dan 313 lapak pedagang kaki lima (PKL).

Belum diketahui apa penyebab terbakarnya pasar terbesar di wilayah Kecamatan Pakong itu, kuat dugaan karena gas dari kios salah satu pedagang.

Sebelum peristiwa kebakaran itu sempat terjadi pemadaman listrik di wilayah itu.

Hingga berita ini ditulis, masih belum ada keterangan resmi dari pihak yang berwenang tentang peristiwa terbakarnya Pasar Pakong itu.

Sedangkan kerugian ditaksir mencapai Rp 4,2 miliar. =A. FAUZI M/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

JUMAT 31 OKTOBER 2014 No. 0475 | TAHUN III

JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475 | TAHUN III

MADURA

J

PARLEMEN

Semua Alat Kelengkapan Dewan Terbentuk

mohammad muhlis/ koran madura

WAKIL KETUA I. Fauzan Adima ketika menunjukkan hasil rapat paripurna terkait pembentukan alat kelengkapan dewan, Kamis (30/10).

Kadispertan Baru Diperiksa Dua Kali Sucipto: Pegawai Kejaksaan Negeri Terbatas SAMPANG – Kejaksaan Negeri Sampang baru dua kali memeriksa Kepala Dinas Pertanian Sampang Agus Santoso sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program pengadaan bibit ubi kayu, bibit bentul, dan intensifikasi tanaman 2013. Dan sampai saat ini masih belum ditahan.

Sementara bawahan Agus Santoso, yaitu Abdul Wahed Chairullah (Kabid Tanaman Pangan Dispertan), Abdurrahman (Kasi Produksi Tanaman Pangan Dispertan), dan Rosuli (Kasi Pasca Panen Pengelolaan dan Pemasaran Tanaman Hortikultura Dispertan) sudah ditahan, beberapa bulan lalu.

Kasi Intel sekaligus Humas Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang Sucipto menuturkan, Agus Santoso ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pengembangan penyelidikan. Penguna anggaran (PA) tersebut belum diperiksa lagi karena Kejari terkendala terbatasnya pegawai yang

menangani kasus korupsi.

“Memang hingga saat ini Kepala Dinas Pertanian tersebut sudah dua kali diperiksa sebagai tersangka, namun proses penyelidikan masih terus berjalan hingga saat ini. Dan kasus itu kami sudah tingkatkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan penanganan itu bertahap, apalagi Kejari Sampang pegawainya terbatas. Untuk penanganan kasus korupsi itu tidak mudah membalikkan tangan,” tuturnya.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Sampang Agus Santoso saat dikonfirmasi terkait statusnya sebagai tersangka, mengatakan tidak khawatir terhadap

yang dituduhkannya Kejari. Dirinya merasa yakin tidak terlibat dalam kasus tersebut.

“Kesalahan saya itu di mana?

Saya ini juga bingung, sebab semua bukti dan saksi-saksi saya sudah lengkap termasuk data elektronik atau transkrip, bahwa saya menolak pencairan, memblokir, dan melaporkan ke pimpinan terhadap penyimpangan bawahan saya. Jadi berdasarkan itu semua, saya merasa yakin jika saya itu tidak bersalah,” ucapnya dalam pesan singkat, Kamis (30/10).

Untuk diketahui, tiga bantuan untuk poktan dengan dana ratusan juta tidak direalisasikan oleh Dispertan pada tahun 2013, seperti bantuan bibit ubi kayu di Kecamatan Omben, bantuan bibit bentul di Kecamatan Jrengik, serta pengadaan pupuk organik.

Meski bantuan tidak terealisasi, namun anggaran yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) itu berhasil dicairkan.

Meskipun pada akhirnya dikem-

balikan oleh Dispertan ke pihak Dispendaloka, uang itu akhirnya disita oleh kejaksaan.

Dalam kasus tersebut, Kejaksaan Negeri Sampang kali pertama menetapkan dua pejabat sebagai tersangka. Mereka adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Abdul Wahed Chairullah, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Abdurrahman.

Setelah menetapkan kedua tersangka itu, Kejari Sampang kemudian menetapkan Kasi Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Hortikultura Rosuli sebagai tersangka. Nah, baru kemudian Kadispertan sendiri yang harus menjadi tersangka.

Selain menetapkan tersangka, Korps Adhyaksa juga sudah mengamankan beberapa barang bukti. Di antaranya uang senilai Rp 455.168.677, yang kemudian uang tersebut disita dari kantor Dispendaloka setelah beberapa saat diserahkan oleh Dispertan. =MOHAMMAD MUHLIS/MK

SAMPANG - Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPRD) Sampang melakukan rapat paripurna untuk membahas kelengkapan dewan, Kamis (30/10). Selama ini, yang sudah terbentuk baru fraksi, komisi, dan tatib.

Rapat paripurna menetapkan badan kehormatan (BK), badan legislasi (Baleg), badan anggaran (Banggar) dan badan musyawarah (Bamus). ”Namanama anggota yang masuk di BK, Bamus, Banggar dan Baleg sudah resmi diparipurnakan,” ujar Wakil Ketua I DPRD Sampang Fauzan Adima.

Pimpinan badan anggaran dan badan musyawarah, yaitu Imam Ubaidillah sebagai ketua, Fauzan Adima, Ahmad Hakiki, dan Abdus Salam sebagai wakil ketua. Sedangkan untuk BK dan Baleg hanya menetapkan anggota.

Fauzan menjelaskan, keterlambatan pembentukan kelengkapan dewan karena terkendala oleh tatib yang belum diparipurnakan. Jadi, pihaknya mengaku belum bisa berbuat banyak sebelum tatib disahkan. ”Kami bukan lambat, belum dibentuknya kelengkapan alat dewan karena sebelumnya terkendala oleh tatib. Karena bagaimanapun dalam pembentukan kelengkapan dewan harus mengikuti tatib DPRD Sampang yang sudah diparipurnakan,” tegasnya.

Pantauan Koran Madura, rapat paripurna kemarin dihadiri oleh wakil ketua I dan III. “Dan itu sudah sah dan dapat dipertanggung jawabkan,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/MK

Kami bukan lambat, belum dibentuknya kelengkapan alat dewan karena sebelumnya terkendala oleh tatib.

Fauzan Adima Wakil Ketua I DPRD Sampang

Sampang

KORAN MADURA

JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475 | TAHUN III

K

MDW: Harus Kita Tolak Setwan Rencanakan Pengadaan 45 Mobil Dinas Wakil Rakyat SAMPANG - Ketua Madura Development Watch (MDW), Tamsul, meminta Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang mempertimbangkan kembali rencana pengadaan kendaraan mobil dinas sebanyak 45 unit. Jumlah pengadaan kendaraan itu sesuai banyaknya anggota dewan.

“Harus dipertimbangkan dengan matang rencana pengadaan mobil dinas 45 dewan pada RAPBD 2015. Anggota wakil rakyat harus melihat kondisi rakyat yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan,” ucapnya.

Rencana pengadaan 45 kendaraan operasional dinas itu, berjenis Suzuki APV. Alasan MDW menolak rencana tersebut mengingat struktur APBD Kabupaten Sampang masih berputar di angka Rp 1,1 triliun dengan kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp 60 miliar.

“Ini harus kita tolak secara masif oleh semua elemen masyarakat, karena pengadaan mobdin (mobil dinas) dapat menyedot sebagian dana APBD kita,” tegasnya, Kamis (30/10).

Dijelaskan, keinginan anggota dewan yang baru dilantik beberapa minggu itu, menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai kepekaan sosial terhadap nasib rakyat. Padahal, menurutnya, fasilitas kendaraan dinas yang ada saat ini masih cukup dan dikatagorikan sebagai mobil mewah serta belum genap 5 tahun belinya.

Seharusnya anggota dewan yang baru dilantik itu tidak terlalu banyak menuntut fasilitas, sebelum bisa membuktikan kinerjanya.

Tamsul

Ketua MDW “Seharusnya anggota dewan yang baru dilantik itu tidak terlalu banyak menuntut fasilitas, sebelum bisa membuktikan kinerjanya, terutama upaya legislasi dalam rangka meningkatkan PAD, bahkan masih banyak pekerjaan rumah yang menjadi skala prioritas dalam upaya mensejahterakan

rakyat,” katanya.

Dirinya sangat menyayangkan jika panitia anggaran eksekutif dan badan anggaran (Banggar) legislatif tetap merealisasikan anggaran pengadaan mobdin tersebut. Jika hal itu terjadi, pihaknya menilai telah terjadi kompromi politik untuk memuluskan sejumlah kepentingan birokrasi, karena nilai anggaran yang akan dikeluarkan untuk membeli mobil baru itu mencapai miliaran rupiah.

“Coba alangkah baiknya dana APBD untuk beli mobdin baru tersebut digunakan untuk memperbaiki sarana infrastruktur jalan dan jembatan yang masih membutuhkan penanganan serius, ini pasti manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di daerah terpencil yang belum pernah tersentuh pembangunan sama sekali,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris De-

wan (Sekwan) DPRD Sampang, Sudarmanto membenarkan rencana pengadaan 45 modin. “Tetapi, hingga saat ini, masih belum masuk dipembahasan di legislatif, ini masih dalam tahap wacana dalam RAPBD 2015,” terangnya.

Namun, pihaknya telah menyampaikan rencana itu kepada pihak eksekutif. “Sudah disampaikan kepada pemerintah daerah, akan tetapi kita lihat dengan kepantasan dan situasi anggaran kita apakah mampu keuangan daerah, dan perkembangannya sampai saat ini belum ada,” jelasnya.

Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Sampang, Fauzan Adima mengatakan, tidak tahu dengan rencana pengadaan mobil dinas tersebut.

“Tidak ada rencana itu, apalagi selama ini saya jarang memakai mobdin dan setiap hari memakai kendaraan pribadi,” singkatnya. =RYAN HARIYANTO/MK

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Kedisiplinan Abdi Negara Perlu Diperketat SAMPANG - Banyaknya guru pegawai negeri sipil (PNS) yang sering kali terjaring dirazia oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sampang, membuat Komisi IV DPRD setempat angkat bicara. Hal itu dinilai contoh buruk untuk siswa.

Ketua Komisi IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana mengatakan, hal itu disebabkan lemahnya pengawasan dari atasan di sekolah tempat mengajar dan Dinas Pendidikan. Oleh karenanya, sanksi tegas perlu ditegakkan kepada PNS yang indisiplin.

“Tejadinya hal seperti itu dimungkinkan karena faktor kedisiplinan PNS yang perlu ditindaklanjuti dengan berupa sanksi-sanksi. Sebab untuk faktor kesejahteraan untuk guru, saya rasa sudah cukup, seperti tunjangan daerah terpencil, pensiunan dan semacamnya. Bahkan guru ada yang menadapat tunjangan hingga Rp 12 juta per bulan,” tuturnya kepada Koran Madura, Kamis (30/10).

Amin menuturkan, yang paling berpengaruh terhadap kedisiplinan seorang guru, yaitu kontrol pengawasan dari pihak lembaga terutama kepala sekolah. Sebab menurutnya, pihak sekolah sudah pasti mengetahui di mana guru bertugas. Sehingga, tidak ada lagi oknum

guru berkeluyuran di waktu jam kerja.

“Kalau tidak keliru di Permendikbud atau di Permendiknas itu disebutkan bahwa semua guru PNS itu pulang kerja yaitu pada pukul 14.00 WIB. Namun kebijakan untuk guru TK setelah kemarin dibicarakan, yaitu setelah selesai mengajar untuk kembali ke UPTD masing-masing, karena mungkin ada hal-hal yang perlu dibicarakan atau dibahas setelah proses mengajar. Selain itu, alasannya yaitu waktu tunggu hingga pukul 14.00 WIB. Sebab guru TK itu jam efektifnya yaitu dari pukul 09.00 hingga 10.00 WIB. Jadi kami tekankan kepada instansi terkait supaya lebih proaktif untuk mengawasinya,” pintanya.

Sementara Kabid Tendik Dinas Pendidikan Sampang Anwar Haryono mengatakan, pihaknya selama ini masih belum menerima data pemberitahuan terkait adanya indispliner guru yang sering kali berkeliaran. Sehingga, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa.

“Kami belum tahu data itu, selama ini masih belum ada surat layangan dari pihak yang merazia, sehingga kami tidak tahu harus memulai dari mana. Sebab kami juga tidak mengetahui jenis pelanggarannya,” tuturnya.

Ketua KOMISI IV DPRD Sampang, Amin Arif Tirtana menanggapi banyaknya guru yang sering berkeluyuran pada jam mengajar, Kamis (30/10).

Untuk diketahui, berdasarkan data dari Satpol PP Sampang, dalam tiga bulan terahir mulai dari bulan Agustus hingga

bulan Oktober sebayak 30 PNS sudah terjaring razia, dengan rincian, yaitu Agustus sebanyak 6 PNS, September 13 PNS, dan

Oktober sebanyak 11 PNS. Dari 30 PNS tersebut kebanyakan guru. =MOHAMMAD MUHLIS

L

KORAN MADURA

JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475 | TAHUN III

SAMPANG - Satreskrim Polres Sampang membekuk Ibnu (33), warga Dusun Anggersek, Banjar Talelah, Camplong, Sampang, Kamis (30/10) sekitar pukul 10.30 Wib. Ibnu merupakan residivis kasus pencopetan antar kota.

Ia kepergok mencopet saat beraksi di dalam Pasar Srimangunan, Sampang, kemarin. Beruntung, Ibnu tidak sampai dihakimi massa, karena langsung diamankan satpam di sekitar pasar.

Kronologis kejadian, pada saat itu, Kopsin (48) beserta saudaranya, Samsiya (36), warga Pulau Mandangin, Sampang, hendak berbelanja. “Pelaku membuntuti saya dari belakang sejak pertama masuk ke pasar. Baru ketahuan saat tas saya ngerasa ada tangan yang masuk,” ucap Kopsin. Kopsin membawa uang sebesar Rp. 2.960.000.

Samsiya menambahkan, Ibnu saat kepergok mengambil uang dari dalam tas milik kakaknya tersebut, tidak dapat berkutik. “Waktu pelaku langsung ketahuan ngambil uang, sama kakak dipegang lehernya, tapi uang sebanyak Rp 530 itu langsung di buang dan berceceran

Residivis Pencopet Antar Kota Dibekuk

Introgasi: Kasatreskrim Polres Sampang AKP Hari Regasa (kanan) saat mengintrogasi pencopet di ruang Kanit 1 Pidum Mapolres setempat, Kamis (30/10) sekitar pukul 10.30 Wib.

Sampang di luar,” ceritanya.

Pada saat itu juga, korban berteriak meminta tolong. Sehingga, seluruh pengunjung pasar terfokus kepada aksi pencopetan tersebut. Bahkan, petugas satpam yang berjaga-jaga langsung mengamankan pelaku.

Kapolres Sampang, AKBP Yudo Nugroho Sugianto melalui Kasatreskrim Polres Sampang AKP Hari Regasa, menuturkan, setelah mendapatkan laporan dari petugas satpam, pihaknya langsung membekuk residivis kasus pencopen itu.

“Ada laporan, dan anggota langsung membawanya ke Polres Sampang. Dari pemeriksaan sementara memang pelaku residivis pencopet.

Makanya, saat ini masih diperiksa dulu, dan akan dijebloskan dibalik juruji tahanan,” terangnya.

Menurutnya, pelaku sudah beraksi beberapa kali di wilayah Kabupaten Bangkalan dan Sampang.

Setiap beraksi, pelaku mengincar tempat keramaian. Bahkan, saat diintrogasi pelaku tidak mengelak perbuatannya tersebut.

Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan berupa uang tunai milik korban. Pelaku dijerat Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. =RYAN HARIYANTO/MK

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

JUMAT 31 OKTOBER 2014 JUMAT 31No. OKTOBER 2014| |TAHUN No. 0475 |IIITAHUN III 0475

doni heriyanto/koran madura

SIDAK. Jajaran Muspida saat mendatangi salah satu lokasi galian C yang tak mengantongi izin di Desa Jaddih, Desa Parseh dan Desa Jambu Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, Kamis (30/10).

OPTIMALISASI KBM

Seharusnya Kipas Angin Diberikan Merata BANGKALAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan melakukan pengadaan kipas angin sebanyak 500 unit dengan anggaran sebesar Rp 296.750.000 juta. Bantuan kipas angin itu tampaknya diperuntukkan kepada lembaga Sekolah Menengah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di setiap kecamatan di kabupaten setempat. Namun sayangnya tidak semua sekolah mendapatkan bantuan tersebut.

"Pengadaan kipas angin itu mamang untuk sekolah SD dan SMP semua kecamatan, akan tetapi namun tidak semua dapat," kata Kepala Disdik Bangkalan, Mohni melalui Kasi Inventarisasi dan Pememeliharan Ali Yusri Purwanto.

Ia menjelaskan pengadan kipas tersebut diambil dari dana insentif daerah (DID), sebab kabupaten Bangkalan mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP). Program pengadaan kipas angin itu bertujuan

untuk mengurangi tingkat kepanasan di ruang proses belajar mengajar pada anak didik dan guru, sehingga tidak mengganggu proses KBM siswa. " Ya dana itu memang mengambil dari dana insentid DID, dengan adanya dana ini, kami buat program pengadaan kipas untuk sekolah yang membutuhkan,"paparnya.

Sementara rincian jumlah sekolah yang mendapat bantuan kipas angin untuk SD 173 lembaga dan SMP 10 lembaga. sementara untuk setiap sekolah lanjutnya diberikan jatah 5 hingga 10 unit kipas. Dari itu ia berharap dangan adanya bantuan kipas angin kepada lembaga sekolah tersebut dapat menambah kenyamanan saat proses KBM berlangsung. "Ya kami harapkan, dengan adanya bantuan kipas angin ini dapat menambah kenyamanan saat KBM berlangsung," harapnya. = DONI HERIYANTO/RAH

50 Hektare Galian C Tak Berizin Ditutup Mengapa Pemkab Terkesan Setengah Hati?

BANGKALAN - Seluas 50 hektare aktivitas galian C yang terhampar di Desa Jaddih, Desa Parseh dan Desa Jambu Kecamatan Socah karena tidak berizin akhirnya dihentikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bangkalan. Galian tersebar di tujuh lokasi dan sudah berlangsung puluhan tahun sebelum akhirnya diketahui tak berizin sehingga penutupan aktivitas tersebut harus dilakukan, meskipun terkesan setengah hati.

Selain tidak ada plang tanda penghentian galian, penghentian juga masih terjadi tarik ulur.

Padahal sesuai hasil kesepakatan pada saat rapat musyawarah pimpinan daerah (Muspida) yang berlangsung tiga kali, aktivitas tersebut harus ditutup lantaran tidak ada izin dari instansi terkait.

Jika tidak dilakukan penutupan, sangat berpotensi merusak lingkungan dan merugikan sektor pendapatan kabupaten setempat.

Terlebih hasil dari galian itu dijual keluar Bangkalan.

"Langkah selanjutnya setelah kami melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan penutupan terhadap aktivititas penambangan, Mus-

pida akan menggelar musyawarah dengan para pengusaha galian C. Tujuannya memberikan sosialisasi agar mengurus izin dan mengikuti sesuai aturan," terang Bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad.

Menurut Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono, yang juga terjun ke lokasi, tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan penutupan.

Apalagi penutupan ini berdasarkan hasil kesepakatan bersama, karena memang ilegal tidak mengantongi izin. Sebab jika tidak dilakukan penutupan, pihaknya akan melakukan penegakan hukum.

"Karena ini menyangkut hajat masyarakat orang banyak di sekitar lokasi, kebijakan dari Bapak

Bupati masih memberi toleransi.

Tapi hari ini (31/10) sudah harus berhenti," ujarnya.

Menurut mantan Kasubdit Gak Kum Ditpolairud Polda Jatim itu, selama izin itu belum turun dari Pemda semua aktivitas belum diperbolehkan. Terutama yang menggunakan alat berat.

Semestinya penutupan ini ditandai dengan sebuah plang sebagai simbol dari penghentian galian.

Namun itu tidak dilakukan oleh Pemkab. "Ya kita tunggu proses selanjutnya seperti apa dalam rapat berikutnya," jelasnya.

Salah seorang pengusaha galian C, H. Mawardi mengatakan dirinya mengakui salah dan kedepannya akan patuh terhadap aturan pemerintah daerah dan setiap hari dirinya mampu mengirim 100 truk fuso ke masyarakat lokal Bangkalan dan ke wilayah Surabaya.

"Saya akui salah dan selanjutnya saya siap untuk ikut aturan yang ada," ujar pengusaha galian C yang berlokasi di Kampung Jekan, Desa Parseh itu. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475 | TAHUN III

Dua Ton Solar Ilegal Diamankan BANGKALAN - Kasus kepemilikan solar ilegal masih marak terjadi. Kali ini sebanyak 2.000 liter solar yang diangkut menggunakan pikap Mitsubishi L300 dengan nomor polisi M 8676 GC diamankan anggota Koramil Sepulu, Rabu(29/10) malam hari. Penangkapan tersebut berawal dari kecurigaan terhadap mobil pikap yang dikemudikan HM (45), warga Desa/Kecamatan Sepulu, berhenti di depan gudang kosong di Desa Prancak, Kecamatan setempat pada pukul 18.30 WIB. Di depan gudang itulah mobil pikap menampung ribuan liter solar dari pengecer yang membeli menggunakan jeriken ke Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Setelah penuh, mobil langsung meluncur ke seorang pengepul berinisial FD, warga Kecamatan Kamal sebelum dijual ke para pemilik perahu motor.

Mengetahui pikap mulai bergerak, dua anggota Koramil

Terungkap karena Dibuntuti Koramil

doni heriyanto/koran madura

DIAMANKAN. Barang bukti mobil pikap yang digunakan memuat solar ilegal saat diperiksa petugas Polres Bangkalan.

Sepulu, Sertu Sodikun dan Serda Yanto akhirnya menghentikan laju pikap di depan kantor, Jalan Raya Sepulu. Pikap yang telah dimodifikasi itu lantas digelandang ke makoramil setempat sebelum

ke makodim.

"Dari keterangan sopir HM, solar itu dibeli dari pengecer seharga Rp 5.600 per liter. Hasil pemeriksaan sementara, pikap itu mengangkut sekitar 2.000 liter so-

lar. Setelah kami proses di makodim, langsung kami serahkan ke Polres Bangkalan untuk diproses lebih lanjut," ungkap Pasi Intel Kodim 0829 Lettu Chb M Tohari.

Setelah diperiksa di Mako-

ramil Sepulu, sopir beserta pikap pengangkut bahan bakar minyak (BBM) solar ilegal diserahkan ke Polres Bangkalan oleh Danramil 0829 Letkol Inf Lucky Avianto.

Penyerahan pikap yang ditutupi terpal itu diterima langsung oleh Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Andi Purnomo.

"Kami sudah terima penyerahan dari rekan Koramil dan Polsek Sepulu sebuah pikap bermuatan solar," ujar Andi Purnomo.

Selain seorang sopir, pemilik solar tersebut TO (50), warga Desa/Kecamatan Sepulu juga diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pihaknya memperkirakan dua tandon yang ada di bak pikap berwarna cokelat itu berkapasitas masing-masing 1000 liter. Untuk mengelabui petugas, dua tandon itu ditutup dengan terpal berwarna cokelat.

"Kami masih mendalami dan menindaklanjuti apakah ada penyalahgunaan BBM jenis solar itu.

Ada dua tandon tapi kami belum bisa memastikan berapa liter solar yang ada di tandontandon itu. Jika terbukti keduanya bisa dijerat Pasal 55 jo 53 Undang-undang 22 tahun 2001 tentang minyak gas bumi. Ancaman hukuman lima tahun penjara," terangnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KETERBUKAAN INFORMASI

UU KIP Belum Dipahami Maksimal BANGKALAN - Pemberlakuan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) sejatinya sudah lama disahkan dan diberlakukan. Namun kenyataannya masih belum maksimal dipahami. Di samping masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui akan pentingnya kebutuhan informasi yang dikuasai oleh badan publik. Badan publik sendiri terkesan belum siap akan hal itu.

Padahal undang-undang tersebut sebagai payung hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan informasi publik yang menjadi haknya.

Hal itu diakui oleh Komisi Informasi (KI) selaku lembaga yang menjadi penengah akan kebutuhan informasi antara masyarakat publik sendiri dengan badan publik. Banyak badan publik yang masuk dalam sengketa informasi lantaran

dinilai menutup-nutupi kebutuhan informasi publik.

Dengan UU itu seharusnya legalitas asas-asas transparansi birokrasi atau badan publik menyangkut hak-hak masyarakat harus dipenuhi. Pentingnya untuk mengontrol dan mengakses informasi tentang kinerja birokrasi atau badan publik (badan publik negara atau badan publik selain negara) serta kinerja pejabat-pejabat publik. Otomatis, seluruh penyelenggaraan pemerintah atau badan publik dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat. Fungsinya agar badan publik semakin sulit untuk melakukan penyalahgunaan anggaran.

"Seperti contoh dalam soal pengadaan barang di suatu lembaga berdasar UU KIP, publik berhak mengetahui barang apa yang dibeli serta harganya. Dengan itu bisa mempersulit terjadinya mark up terhadap pengadaan itu," kata Aliman Haris, Komisioner Komisi

Aliman Haris

Komisioner Komisi Informasi (KI) Bangkalan Informasi (KI) Bangkalan, saat menjadi pembicara Diskursus Serikat Tani Mandiri, kemarin (30/10).

Dalam implikasinya, semua lembaga pelayanan publik memiliki tanggung jawab untuk transparan dan membuka

sebesar-besarnya kebutuhan informasi. Akan tetapi, masih ada saja badan publik yang sembuny-sembunyi menyangkut kebutuhan informasi. Meskipun, ada beberapa informasi yang dikecualikan, jika itu menyangkut keamanan negara dan hak privat yang telah diatur undangundang.

"Jadi siapapun bebas mengakses informasi kepada badan publik, untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang," jelasnya.

Kenyataannya, keengganan badan publik untuk buka-bukaan terkait informasi masih banyak terlihat. Sehingga, ujungnya masyarakat atau kelompok menyengketakan hal itu kepada komisi informasi (KI). Political will dalam setiap badan publik banyak diwarnai oleh aspek kepemimpinan. Sikap pemimpin yang belum siap atau setengah hati menerangkan informasi terutama

menyangkut anggaran.

"Itu yang menjadi hambatan dan memberi andil terhadap kebelumsiapan suatu badan publik untuk melaksanakan UU KIP. Padahal, secara yuridis formal UU itu sudah sah dan efektif berlaku," ungkapnya.

Badan publik mau tidak mau harus mampu memberikan layanan informasi kepada masyarakat sesuai ketentuan undang-undang yang telah dibuat. Apalagi, di setiap daerah suatu daerah sudah ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain itu, belum banyaknya masyarakat luas untuk menyadari hak-haknya atas informasi publik akan turut memberikan apakah UU KIP ini bisa berjalan lancar.

"Secara teknis memang masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Itu juga sangat mempengaruhi akan pengetahuan informasi publik," ucapnya. = MOH RIDWAN/RAH

Komunitas

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan OO

KORAN MADURA

JUMAT 31 OKTOBER 2014 JUMAT 31No. OKTOBER 2014| |TAHUN No. 0475 |IIITAHUN III 0475

ali syahroni/koran madura

MUSIK TRADISIONAL. Warga tampak antusias menonton musik daul Bekisar yang ada di Kabupaten Pamekasan beberapa waktu lalu.

Perjuangkan Aksistensi Musik Daul PAMEKASAN - Manusia akan terus berkarya dengan sesuatu yang ada di sekelilingnya, termasuk salah satunya karya seni di bidang musik. Semakin lama banyak tumbuh jenis musik, termasuk seni musik tradisional. Salah satu jenis musik tradisional yang muncul di era 2000 ini adalah musik daul.

Perjuangan untuk tetap memperdengarkan karya dari musik daul pada masyarakat tidak mudah, sebab tidak banyak orang yang mau terlibat langsung dalam karya seni tradisional, kendati banyak orang yang suka dengan adanya musik daul.

Salah satu komunitas dalam musik daul yang masih bisa bertahan di tengah gempuran industri musik modern dalam komunitas

daul Bekisar. Kelompok yang di isi sebanyak 33 personel ini terus bisa eksis di Kabupaten Pamekasan, bahkan pernah Berjaya di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Jalan untuk tetap mempertahankan eksistensinya komunitas, yang berdiri di tahun 2005 ini, sering dihantui bongkar pasang personel. Hal itu terjadi karena rata-rata pemainnya adalah anak sekolah, sehingga setelah lulus sekolah menengah atas (SMA) banyak yang kuliah di luar Pamekasan, namun komunitas ini tetap bertahan hingga sekarang.

Beruntung, komunitas yang bermarkas di desa Klampar, Kecamatan Proppo ini memiliki pemuda di sekitar desa tersebut yang juga minat untuk belajar mainkan musik tradisional. Bahkan, mereka yang masuk kategori personal baru kebanyakan adalah anak yang masih duduk di sekolah dasar (SD) sehingga mudah menyerap ajaran pelatih.

“Untuk bisa mempertahankan komunitas music trdisonal itu membutuhkan kesabaran yang ekstra. Karena banyak terjadi keluar-masuk personel. Tapi alham-

dullih kelompok daul bekisar bisa tetap bertahan, semoga ini tetap ada, jenis music daul yang sudah di gandrungi orang tetap eksis,� kata Abd Rahem, pembina komunitas musik daul Bekisar.

Komunitas ini patut di ajungi jempol, pasalnya tidak banyak pemuda yang suka menjadi pemusik tradisional, namun dengan keberadaan mereka musik tradisonal di Pamekasan tetap lestara dan dapat di tampilkan, utamanya saat ada karval atau pawai yang di gelar dijalan-jalan di wilayah itu.

Dalam perjalanannya, komunitas ini sudah menyabet empat kali juara dalam kejuaraan musik tradisional, baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi.

Juara pertama yang di dapat komunitas ini, yaitu juara 2 se kabupaten tahun 2006, setahun kemudian, kembali mendapatkan juara 2 se kabupaten 2007 lomba musik tradisional.

Semakin lama kemampuan

personel komunitas ini semakin matang. Terbukti, pada tahun 2009 komunitas daul Bekisar ini kembali menyabet juara. Ditahun itu, mendapatkan juara 1 lomba musik tradisional tingkat Provinsi Jawa Timur. Tidak berhenti disitu, tahun 2012 kembali mendapatkan juara 2 se Kabupaten Pamekasan.

Untuk tetap menjaga dan meningkatkan kemampuan personelnya bermain alat musik, setiap dua kali seminggu 33 personel itu berkumpul untuk latihan, yaitu pada malam Sabtu dan malam Selasa, dengan dilatih oleh Yono salah seorang pelaku kesenian tradisional Kabupaten Pamekasan. “Kami sudah jadwal rutin, seminggu dua kali latihan untuk menjaga kekompakan semua personel, agar personel kami lebih baik mainnya, kita datangkan pelatih yang memang ahli dalam musik daul,� ungkapnya. = ALI SYAHRONI/RAH

R

KORAN MADURA

JUMAT 31 OKTOBER 2014 No. 0475 | TAHUN III

JUMAT 31 OKTOBER 2014 | No. 0475 | TAHUN III

Dwi Ratna Dilla Sari

P

KORAN MADURA

Kerja Cerdas Kunci Kesuksesan Kesuksesan tidak memandang jenis kelamin, tingkat pendidikan atau latar belakang seseorang. Semua tahu bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Oleh karena itu, kesuksesan sangat dipengaruhi oleh upaya dan daya juang untuk mengubah nasib.

D

Perjuangkan Eksistensi Musik Uldaul Kelompok musik Uldaul yang beranggotakan 33 personel ini terus bisa eksis di Kabupaten Pamekasan, bahkan pernah Berjaya di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Selengkapnya KOMUNITAS | Hal. O

wi Ratna Dilla Sari begitulah disapa. Dara kelahiran 6 Juli 1991 di Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo saat ini sedang menjalani studi semester VIII di Universitas Panca Marga Probolinggo.

Dengan sedikit bergaya, mahasiswi yang aktif di Sekretariat Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Amanah di Kelurahan Kebonsari Wetan ini mulai bergaya saat wartawan membidikan kamera ke arahnya.

Menjadi wanita karir itulah obsesi dan cita-citanya.

Selaras dengan itu, dia memilih Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (Sospol) program studi Ilmu Administrasi Negara untuk meraih cita-cita tersebut.

Saat ditanya karir yang ingin dijalani, menjawab ingin menjadi pengusaha atau pembisnis. “Di masa depan kehidupan bisa tenang, terus bila punya suami nanti bisa bantu keuangan keluarga,” jawabnya sambil tersenyum renyah.

Sebagai mahasiswi yang kesehariannya bergaul dengan bermacam-macam sifat dan karakter dari teman-temann-

: Dwi Ratna Dilla Sari Tetala : Probolinggo, 6 Juli 1991 Pendidikan : Mahasiswi Semester VIII, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Panca Marga Probolinggo Orangtua : Kohar Zaifi Yusup Listari Ningsih Cita-cita : Menjadi Pengusaha Hobi : Olahraga Bersepeda Motto Hidup : Pantang menyerah sebelum sukses

dengan database. Kendala yang terberat dalam menjalani masa-masa kuliah adalah kuliah sambil bekerja dan berusaha untuk mendapatkan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal skala tiga.

Figur wanita yang paling berpengaruh dalam hidupnya

Nama

ya, tentu gadis yang hobi olahraga bersepeda dan membaca buku ini mempunyai suka duka selama di kampus.

“Saya pernah dimarahin dosen karena bantuin teman waktu itu minta di fotoin pakai kamera digital yang baru saja beli. Saat itu dosen lagi memberikan materi kuliah di depan kelas, malu tapi ya gitu deh. Walaupun demikian dia menyenangi dosen yang bersifat tegas dan bijaksana,” canda Dwi Ratna Dilla Sari.

Sesuai dengan program studi yang dijalani, mata kuliah yang paling disenangi yakni statistik dan matematika dan beberapa program komputer yang berhubungan

adalah ibunda tercinta dan kakak wanitanya. Ibunda selalu mengingatkan untuk terus belajar agar prestasinya tinggi.

Sedangkan kakak wanitanya termasuk wanita pekerja keras.

“Wanita zaman sekarang harus pintar, punya wawasan, disiplin dan yang pasti cantik luar dalam,” ucap gadis belia ini.

Dalam menjalankan hobinya di bidang olahraga bersepeda, gadis berkulit kuning langsat ini dengan modal wajah cantik yang dimiliki punya keinginan untuk menjadi seorang pengusaha dan pebisnis.

Diapun pernah mengalami saat-saat sulit dalam mengambil keputusan, menjalani hobi atau harus bekerja karena biaya kuliah lumayan besar.

Keputusan yang diambil adalah bekerja sehingga keinginannya hanya disimpan di dasar hati.

“Terserah profesi apa pun asalkan harus jadi yang terbaik dengan usaha dan kerja keras. Selain itu cintailah pekerjaan kita, dan bekerja dengan sungguh hati jangan setengah-setengah agar langkah kesuksesan pun mengikut,”tuturnya. =M.Hisbullah Huda