e Paper Koran Madura 16 Juni 2014

SENIN

KORAN MADURA

16 JUNI 2014 | No. 0381 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

0328-6770024 SENIN 16 JUNI 2014 | No. 0381 | TAHUN III www.koranmadura.com

iProyek Penerbor Ob d oi bl tan Ta iraRakyat diperk kan Rp 20 M Nasional hal 4

ant/rrosa panggabean

NONTON DEBAT CAPRES. Sejumlah warga di kawasan Setiabudi menonton acara debat capres 2014 yang ditayangkan di televisi, Jakarta, Minggu (15/6). Euforia Pilpres 2014 terjadi di semua kalangan di Indonesia.

Prabowo Tampil Sedikit Lebih Elegan Sempat Tidak Paham Saat Ditanya tentang TPID JAKARTA- Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin menilai secara obyektif bahwa Prabowo Subianto adalah pemenang debat capres Minggu malam (15/6).

“Pada sesi pertama, saya beri nilai 8 kepada Prabowo, dan 7 untuk Jokowi.

Performa Jokowi pada sesi ini memang terlihat baik sekali. Dapat saya katakan inilah penampilan terbaik Jokowi,” ujar Said Salahudin di Jakarta, Minggu.

Menurut dia capres nomor 2 itu mampu menyampaikan programnya secara lugas dan penuh percaya diri, wa-

laupun sesekali masih melihat teks yang dipegangnya.

“Tetapi rupanya Prabowo mampu tampil lebih baik lagi. Tanpa teks, Prabowo dapat menjelaskan secara sistematis programnya, lengkap dengan angka-angka yang hendak dicapainya,” kata dia.

Pada sesi kedua, lanjutnya, yaitu tanya-jawab dari moderator, Prabowo kembali unggul karena capres nomor 1 itu mampu menjawab seluruh pertanyaan dari moderator dalam waktu tiga menit, sedangkan Jokowi tidak tuntas menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya.

“Pada sesi ini Jokowi bahkan sempat kehilangan konsentrasi dan untuk beberapa saat seperti lupa pada pertanyaan

yang diajukan kepadanya. Untuk sesi ini saya beri nilai 7.5 untuk Prabowo dan 6.5 untuk Jokowi,” kata dia.

Lalu, pada sesi tanya-jawab lanjutan dari moderator di sesi ketiga, jawaban Jokowi kurang mengena dari pertanyaan yang diajukan dan lagi-lagi Jokowi tidak menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan. Sedangkan Prabowo sedikit mengulang jawabannya pada sesi kedua.

“Untuk sesi ini saya kira mereka imbang, keduanya saya beri nilai 6.5,” kata dia.

Pada sesi keempat, lanjutnya, yaitu sesi tanya jawab antar capres, Prabowo kurang mampu menjawab pertanyaan Jokowi seputar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta soal

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), tetapi Prabowo mampu menjawab secara konkret pertanyaan Jokowi soal defisit perdagangan dan defisit anggaran.

“Sementara Jokowi secara umum saya nilai mampu menjawab pertanyaanpertanyaan dari Prabowo, walaupun pemikiran Jokowi cenderung masih sekelas pemikiran kepala daerah. Disini saya beri nilai Prabowo 6 dan Jokowi 6.5,” kata dia.

Untuk sesi kelima, yaitu tanya-jawab dengan saling menanggapi antar capres secara umum nilai 7.5 untuk Prabowo dan 7 untuk Jokowi.

Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko WidodoJusuf Kalla. = ANT/AZIS KURMALA

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 16 JUNI 2014 | No. 0381 | TAHUN III

Identitas

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Mengkhawatirkan. Satu kata itu mungkin sangat pas menggambarkan suasana menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden. Ada dinamika yang terasa kurang sehat bahkan agak membahayakan terkait makin mengental dan menguatnya agama dijadikan senjata politik. Ironisnya, ajaran suci itu pada beberapa kasus justru dijadikan senjata memfitnah, menebarkan kebencian hingga pada taraf tertentu mengarah pada permusuhan. Ujungnya, bila tak terkendali dikhawatirkan melahirkan konflik antar kelompok masyarakat.

Sebenarnya bisa dipahami jika menjadikan agama sebagai katakanlah salah satu parameter kualitas seorang calon pemimpin. Namun selayaknya yang dikedepankan nilai hakiki, atau subtansi agama. Bukan sekedar identitas atau simbol keagamaan. Misalnya bagaimana kometmen moral sang calon Presiden/Wapres dalam menjalankan kepemimpinan di masa lalu atau analisa kecenderungan sikapnya jika terpilih menjadi pemimpin. Apakah dia memiliki kepedulian pada persoalan rakyat kecil, adakah muatan kesungguhan penegakan keadilan pada visi misinya dan hal-hal lain yang terkait kepentingan riil masyarakat .

Agama di sini, jika ingin dijadikan parameter tidak ditempelkan, namun diposisikan secara kontekstual, subtantif serta aplikasi obyektif. Dengan demikian yang berkembang ide, gagasan, pemikiran bagaimana misalnya menyelesaikan persoalan riil masyarakat berbasis konsepsi nilai obyektif agama.

Ini akan mempermudah titik Warni-warni itu temu semangat menyelesaikan disinergikan dan persoalan bangsa; yang akan bukan justru diko- mewujud kebangkitan semantak-dikotakkan gat kebersamaan. Sebaliknya bila sekedar identitas, simbolik, menjadi parameter yang akan berkembang luas merebaknya penguatan perbedaan; termasuk pengentalan dan penguatan identitas diri dan kelompok komunitas keagamaan.

Jika parameter keagamaan simbolik saja berpotensi menimbulkan konflik apalagi jika agama dijadikan amunisi fitnah, menyerang lawan serta memprovokasi masyarakat. Sudah tentu atmosfir yang berkembang penebaran potensi kebencian dan konflik. Masyarakat secara tak langsung diseret saling berhadap-hadapan dalam atmosfir penuh bara.

Sejarah sudah terlalu banyak memberikan pelajaran kepada ummat manusia tentang manipulasi agama sebagai legitimasi kepentingan politik terbukti lebih banyak menebarkan darah dan air mata. Karena itu perlu dihindari dalam Pilpres di negeri ini -jika belajar dari sejarah- praktek-praktek manipulasi agama melalui pengentalan simbol-simbol keagamaan yang dinisbahkan pada pihak manapun. Terlalu besar resiko yang harus dibayar bangsa Indonesia jika dalam Pilpres dikedepankan semangat bernuansa sempit itu. Pilpres sebatas hajatan dalam keluarga besar bernama Indonesia yang dari sejak awal sudah disadari penuh keanekaragaman, multikultural.

Selayaknya dalam hajat keluarga besar itu betapapun bersemangat ingin tampil memimpin negeri ini, yang dikembangkan memperkuat titik temu di antara keanekaragaman. Warni-warni itu disinergikan dan bukan justru dikotak-dikotakkan hingga mengurangi daya dobraknya dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

Indonesia itu besar. Potensi alam dan tantangan pengelolaannya memerlukan kebersamaan seluruh komponen bangsa. Kompleksitas persoalan Indonesia hampir tidak mungkin diselesaikan tanpa melibatkan seluruh anak negeri ini. Karena itu, persempit jurang perbedaaan, perkuat titik temu dan semaksimal mungkin jangan membiarkan keanekaragaman itu memiliki jarak sekecil apapun jika mengimpikan Indonesia hebat. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SENIN 16 JUNI 2014 | No. 0381 | TAHUN III

2

PILPRES 2014

ICW Tantang Capres Beberkan Pajak JAKARTA-Direktur Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menantang kedua kandidat Capres-Cawapres, Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta untuk membuka Surat Pemberitahuan (SPT) pajak pada publik.

Menurut Emerson, pihaknya pernah meminta hal tersebut, hanya saja hingga kini kedua pasangan Capres-Cawapres itu belum juga merespons. “Kami (ICW) menantang agar Jokowi-JK dan PrabowoHatta membuka SPT pajak, karena sampai sekarang hal itu belum juga dilakukan oleh mereka,” ungkap Emerson dalam diskusi ‘Membedah Visi Misi Capres 2014: Jokowi-Prabowo, Siapakah Yang Paling Bersih dari Korupsi?’ di Hotel Whiz, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/6).

Laporan SPT ini kata Emerson, sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana kepentingan kedua pasangan Capres-Cawapres tersebut. Serta apakah selama ini mereka termasuk sebagai orang yang taat membayar pajak. “Agar kita tahu SPT pajaknya sesuai atau tidak, apakah setiap tahunnya mereka selalu lapor. Dengan membuka (SPT), itu akan terlihat konflik kepentingan mereka di mana. Misalnya apakah punya saham di perusahaan tertentu, fair enggak dia di sana. Makanya saya menantang mereka (Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta) untuk buka SPT pajak,” serunya.

Bila kedua pasangan capres-

cawapres tersebut menolak untuk membuka SPT paja, Emerson menilai, keduanya tak layak untuk dipilih jadi Presiden dan Wakil Presiden 2014. “Kalau mereka semua enggak mau open atau tidak berani membuka SPT nya. Maka sepanjang mereka enggak mau membuka SPT, dua kandidat itu enggak layak dipilih oleh rakyat Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, Sidharto Danusubroto yang saat ini menjabat Ketua MPR RI mengatakan, untuk menilai tokoh bersih dari korupsi dan punya komitmen bisa dilihat dalam kehidupannya seharihari. “Bagi saya tokoh yang punya karakter jujur dan sederhana yang bisa jauh dari korupsi. Soalnya dia tidak punya banyak kebutuhan.

Kalau baru kepala daerah saja pakaiannya miliaran sudah nggak pantas,” kata tokoh senior PDIP itu.

Sidharto juga menuturkan, masyarakat Indonesia suka sekali dengan mencontoh. Jika pemimpin Indonesia ke depan bisa memberikan contoh hidup sederhana, bukan tidak mungkin korupsi lambat laun akan menghilang. “Rakyat haus keteladanan. Baju yang dulu dipakai Bung Karno sekarang ikut

dipakai. Jokowi pakai kotak-kotak itu juga dipakai. Orang Indonesia senang niru pemimpinnya kok.

Kita butuh pemimpin yang peneladani,” jelasnya.

Sementara itu, politisi Partai Demokrat Kastorius Sinaga juga pesimistis tindakan pencegahan akan lebih keras daripada penindakan. “Pernah saya tanya ke Pak Prabowo, apakah kalau ada kader Anda kena korupsi? Anda akan menindak atau membiarkan?

Dijawab, prinsip saya adalah ketika tugas negara memanggil saya, saya berhenti pikirkan partai,” terangnya.

Belum Konkrit Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Pemuda Anti Korupsi Thariq Mahmud menilai dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK belum memiliki visi misi dan program konkret untuk pemberantasan korupsi.

Dalam menyikapi masalah luar biasa di Indonesia ini, sambung Thariq, dua pasangan capres dan cawapres ini harus berani lebih dalam membeberkan agenda pemberantasan korupsi, dengan catatan dilakukan tanpa mengesampingkan agenda lainnya.

Thariq meminta siapapun yang menjadi pemimpin Indonesia lima tahun ke depan harus bisa membuat hukuman keras terhadap pelaku kejahatan korupsi. Sehingga siapapun yang berpotensi melakukan korupsi menjadi jera.

“Kami sarankan agar hukuman untuk koruptor lebih keras. Minimal seumur hidup dan maksimal hukuman mati. Tapi saya membaca di visi misi dua kandidat, tidak ada satupun rumuskan hukuman mati,” papar Thariq di Jakarta, Minggu (15/6).

Penerapan hukuman mati untuk koruptor sangat penting.

Pasalnya, dalam sepuluh tahun terakhir korupsi masih merajalela di Indonesia. Parahnya lagi, korupsi lebih marak dilakukan para legislator dan belakangan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. “Pemberantasan korupsi selama 10 tahun ini stagnan, meski ada juga beberapa capaian KPK dan pemerintah. Intinya, perlu ada implementasi yang jelas dari presiden yang terpilih nanti. Salah satunya, penerapan hukuman mati,” ujarnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 16 JUNI 2014 | No. 0381 | TAHUN III SENIN 16 JUNI 2014

No. 0381 | TAHUN III

33

Atlet Dukung Jokowi Seorang mantan pebulutangkis memegang kok dengan latar kaos bergambar Joko Widodo (Jokowi) dalam deklarasi mantan atlet nasional dukung Jokowi di Aula Bulutangkis GOR Asia Afrika, Jakarta, Minggu (15/6). Selain mendeklarasikan dukungan secara terbuka, para atlet yang pernah mencapai prestasi di tingkat dunia tersebut menyampaikan harapan-harapan terhadap Jokowi jika terpilih sebagai Presiden. ant/rosa panggabean

Perang Survei Kian Marak Puskaptis Unggulkan Prabowo, LSI Jagokan Jokowi JAKARTA-Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) merilis hasil survei terhadap elektabilitas Capres-cawapres 24 hari jelang pilpres dengan hasil yang berbeda.

Berdasarkan hasil survei terakhir yang dilakukan LSI, elektabilitas Prabowo sebesar 38,7 persen per Juni 2014, sementara elektabilitas Jokowi sebesar 45 persen atau selisih sekitar 6 persen suara.

Sedangkan Puskaptis menempatkan Prabowo-Hatta diposisi pertama dengan prosentasi 44,64 % berbanding 42,79 % untuk duet Jokowi-JK. “ Dukungan terhadap Prabowo terus menanjak. Selisih kekalahannya terhadap Jokowi terus mengecil. Kini selisih diantara kedua capres hanya sekitar 6,3 persen,” kata peneliti LSI, Adjie Alfaraby di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (15/6).

Survei ini dilakukan pada 1-9 Juni 2014 dengan metode multistage random sampling, 2.400 responden, margin error kurang lebih 2 persen dan undecided vot-

ers 16, 3 persen.

Adjie melanjutkan, jika survei sebelumnya selisih antara keduanya mencapai 13 persen. Pada bulan Mei lalu elektabilitas Jokowi-JK sebesar 35,42%, sementara elektabilitas Prabowo-Hatta sebesar 22,75%. “Mengecilnya selisih kedua capres ini di satu sisi disebabkan oleh menurunnya dukungan kepada Jokowi dan masyarakat merasa tak ada yang baru yang ditawarkan dari Jokowi.

Sedangkan kenaikan elektabilitas Prabowo disebabkan masyarakat menilai Prabowo memiliki strong leadership dan sosok tegas yang diinginkan masyarakat,” tuturnya.

Adjie melanjutkan, kedua capres masih punya peluang menang yang sama dan masih bisa saling mengalahkan. Selain itu ada satu hal yang membuat ele-

ktabilitas keduanya terhambat yakni adanya black campaign yang sama-sama menyerang Jokowi dan Prabowo. “Isu negatif dan black campaign yang menyerang Jokowo ikut mempengaruhi persepsi publik terhadap Jokowi . Sedangkan isu beredarnya surat pemecatan Prabowo atas kasus penculikan aktivis merugikan Prabowo,” jelasnya.

Secara terpisah, Pusat Kajian Kebijakan & Pembangunan Strategis (Puskaptis) mengeluarkan hasil survei keduanya. Dalam hasil survei tercatat elektabilitas, pasangan Prabowo-Hatta mengalami peningkatan.

Tercatat pasangan nomor urut satu tersebut, mendapat respons positif di 33 provinsi yakni 44,64 persen. Sedangkan duet Jokowi– Jusuf hanya 42,79 persen. Pemilih yang belum menentukan tapi akan berpartisipasi dalam pilpres sekitar 12,39 persen.

“Prabowo-Hatta unggul sekitar 1,67 persen. Data ini menunjukkan duet Prabowo-Hatta memasuki fase tren positif (naik) sekitar 5,36 persen. Sedangkan

Jokowi-JK mulai stag dan cenderung masuk fase tren negatif (turun) sekitar 1,75 persen,” kata Direktur Puskaptis Husin Yazid Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (15/6).

Husin menyebutkan, dari hari ke hari, tingkat elektabilitas Prabowo-Hatta terus meningkat.

Sebaliknya pasangan Jokowi-JK stagnan. Menurut dia, hasil survei kedua diadakan sejak 6-12 Juni, Prabowo unggul di Jawa, Sumatera, Bali dan NTT. Sedangkan Jokowi-JK unggul di Sulawesi, Kalimantan dan Papua-Maluku.

Sementara, Prabowo unggul di tiga daerah yakni Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan Jokowi unggul di Jakarta, Jawa Barat dan Yogyakarta. “Kita mengerti, pemilih terbanyak itu di Jawa di mana elektabilitas Prabowo-Hatta terus mengalami kenaikkan alias tren positif yakni 5,65 persen. Sebaliknya, elektabilitas Jokowo-JK di Jawa menurun alias tren negatif sebesar 2,75 persen. Tim Prabowo mesti mewaspadai pemilih di Jawa Barat yang terbanyak,” tutur dia.

Menyangkut alasan warga memilih Prabowo, berdasarkan survei ini ditemukan segudang argumen.

Publik menilai sosok Prabowo figur pemimpin berkarakter tegas, berwibawa, berani, pekerja keras, berpengalaman, figur militer masih menjadi harapan ke depan untuk membawa Indonesia maju dengan tingkat.

Sebaliknya warga mendukung Jokowi karena kepribadian Jokowi-JK merakyat, bijaksana, sederhana, rendah hati, punya prestasi, didukung visi-misi yang dianggap jelas. Karena tidak suka dengan figur militer, maka warga beralih ke Jokowi-JK. “Tidak bisa dibantah, sentuhan pribadi capres/ cawapres ikut mempengaruhi warga memilih,” terang Husin.

Survei ini diadakan berdasarkan data-data kuantitatif dan kualitatif yang bersumber dari survei pendapat masyarakat dengan instrumen survei. Populasi survei yakni WNI di 33 Provinsi, 115 Kab/Kota yang punya hak pilih pada 9 Juli 2014 yang diambil secara proporsional pada tingkat provinsi. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 16 JUNI 2014 | No. 0381 | TAHUN III

KAMPANYE HITAM

Rp 20 Miliar untuk Merusak Nama Baik Joko Widodo JAKARTA-Tim Sukses Jokowi-JK meyakini pemimpin redaksi Tabloid ‘Obor Rakyat’, Setyardi Budiono, telah berbohong.

Kebohongan Setyardi itu ketika mengatakan sebagian besar pembiayaan tabloid itu berasal dari kantong sendiri. Padahal biaya untuk menerbitkan tabloid itu sangat besar.

ant/agus

BEREBUT SUARA PESANTREN. Penasehat tim sukses Prabowo-Hatta, Djan Faridz saat melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Al Maghfur yang terletak di Mranggen, Demak Jawa Tengah (15/06). Selain silaturahmi Djan Faridz juga datang untuk turut merayakan Haul almarhum KH. Masruhan Ihsan yang ke-30 dan dihadiri sekitar 1000 jamaah dan menyatakan dukungannya untuk pasangan Prabowo-Hatta.

Jogja Awali Anti Politik Uang JAKARTA-Konsultan Komunikasi Politik, AM Putut Prabantoro meminta masyarakat Jogyakarta agar berada di garda terdepan gerakan anti politik uang mengingat posisinya sebagai salah satu daerah yang menjadi barometer politik di Indonesia. Demi eksistensinya sebagai kota sejarah, masyarakat Jogyakarta seharusnya merasa tersinggung dengan praktik budaya “serangan fajar”.

“Jogyakarta memiliki kekuatan moral melakukan perubahan politik bagi Indonesia untuk menuju negara demokrasi yang bersih, jujur, dan tanpa politik uang. Karena itu, masyarakat Jogyakarta secara tegas menolak politik uang serta mengawali pembaruan politik bersih serta bermartabat sebagaimana ketika memulai Orde Reformasi pada 1998,” ujar Putut, di Jakarta, Minggu (15/6).

Catatan sejarah menunjukkan bahwa setiap langkah perubahan politik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peranan Jogyakarta sebagai Kota Sejarah yang terkait dengan posisinya sebagai Kota Pelajar. Contoh yang masih hangat dalam ingatan adalah perubahan politik Indonesia dengan berakhirnya

kekuasaan Orde Baru diawali dengan Pisowanan Agung masyarakat Jogyakarta kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tahun 1998.

Menurut Putut, politik uang dengan menggunakan istilah “Serangan Fajar” diambil dari judul film karya Arifin C. Noer pada 1982 yang bercerita tentang direbutnya kembali Jogyakarta oleh gerilyawan republik dari tangan penjajah Belanda.

Para gerilya menduduki kota itu hanya selama enam jam dengan diawali serangan pagi-pagi buta.

“Serangan Fajar” pada jaman Orde Baru menjadi tontotan wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ditayangkan melalui TVRI. “Namun sejak 1998, empat bulan setelah jatuhnya Orde

Baru, film “Serangan Fajar” tidak menjadi tontonan wajib dengan alasan memanipulasi sejarah serta mengkultuskan Soeharto.

Dengan datangnya sistem politik baru serta perebutan kekuasaan dengan sistem multi partai, istilah serangan fajar digunakan untuk menjelaskan munculnya budaya politik uang,” ujar Putut Prabantoro, yang juga Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) – dari wartawan, oleh wartawan dan untuk Indonesia.

Dia menjelaskan, praktik “serangan fajar” sebenarnya mendegradasi posisi Jogyakarta dan sekaligus Sri Hamengkubuwono IX sebagai tokoh sentral dibalik suksesnya perebutan kota Jogyakarta, yang pada waktu itu sebagai Ibu Kota RI. “Oleh karena itu, jika masyarakat Jogyakarta juga permisif atas budaya politik uang “serangan fajar”, itu sama saja dengan pengingkaran masyarakatnya terhadap posisi Yogyakarta sebagai pilar NKRI sejak awal berdirinya Indonesia.

Sehingga ketika pilar ini dihancurkan atau diruntuhkan dengan serangan fajar, NKRI pasti juga akan runtuh,” tegasnya. =GAM

“Saya menerima informasi bahwa total proyek menghancurkan nama Jokowi tersebut berbiaya sekurang-kurangnya Rp20 miliar, Dia (Setyardi) itu bagian dari pemuja kekuasaan, dan memiliki kontak dengan tim pasangan capres yang menjadi rival Jokowi. Jadi, cara-caranya penuh dengan fitnah dan tidak manusiawi,” tegas Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK), Hasto Kristiyanto di Jakarta, Minggu (15/6).

Tim hukum Jokowi-JK melaporkan tabloid “Obor Rakyat” dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik dan fitnah ke Badan Reserse Kriminal Polri pada Senin (16/6).

“Setelah melakukan investigasi, kami akhirnya sepakat melaporkan Obor Rakyat kepada aparat kepolisian. Hari Senin, jam 10.00 kami akan datang ke Mabes Polri,” ujar Kuasa Hukum JokowiJK, Alexander Lay di Media Center Jokowi-JK, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Minggu (15/6).

Alex mengungkapkan, Jokowi akhirnya menempuh jalur hukum setelah adanya pernyataan Dewan Pers bahwa Obor Rakyat bukanlah produk jurnalistik sehingga bisa dibawa ke ranah hukum pidana.

Hasto menyatakan pihaknya tak habis pikir bagaimana Setyardi terlihat benar-benar tak memiliki hati nurani dan kemauan untuk mengakui kesalahannya. Dalam sebuah acara publik, kemarin, Setyardi datang mengenakan baju kotak-kotak ala Jokowi demi mencitrakan dirinya pendukung Jokowi.

“Padahal di catatan kami, di Pilgub DKI Jakarta lalu, dia (Setyardi) itu pendukung Foke (Fauzi Bowo). Jelas-jelas sudah bersalah, tetapi masih menggunakan kesempatan untuk menyerang Jokowi,” katanya.

Dia melanjutkan pihaknya mendorong Kepolisian RI harus mengusut tuntas kejahatan tersebut. Sebab bisa dibayangkan, jika Setyardi dan seluruh jaringannya yang diduga melibatkan kalangan elite kekuasaan tidak diusut tuntas, maka Indonesia

bisa menjadi lautan fitnah.

“Harus dipahami bahwa kedepan akan ada lebih dari 560 pilkada. Jika virus tabloid Obor Rakyat tersebut menjadi model penghancuran nama baik calon yang populer di mata rakyat, maka virus tabloid itu akan beredar menjadi mata rantai kejahatan pers,” jelasnya.

“Karena itulah solusinya tidak bisa lagi hak jawab. Solusinya hanya tunggal, hukum harus ditegakkan,” Hasto menegaskan.

Bagi Tim Jokowi-JK, beredarnya Tabloid Obor Rakyat tidak hanya merobek tradisi demokrasi damai, sehat dan santun. Tabloid tersebut menjadi awal hancurnya nilai-nilai kemanusiaan hanya karena nafsu kekuasaan.

Seperti diketahui, tabloid ‘Obor Rakyat’ sudah menjadi bahan pembicaraan beberapa minggu terakhir karena berisi ‘kampanye hitam’ dan fitnah atas calon presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di Edisi I, Tabloid Obor Rakyat menuding Jokowi dengan isu SARA dan tudingan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi.

Beberapa hari lalu, tabloid Obor Rakyat edisi II kembali beredar di Jember.

Berita utama yang diangkat dalam tabloid Obor edisi II adalah “1.001 Topeng Pencitraan”.

Pemberitaan tabloid tidak satu pun yang memberitakan pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Tabloid yang dicetak dan disebarluakan secara gratis itu dikirim melalui jasa Kantor Pos Pusat di Bandung dan diedarkan ke sejumlah pondok pesantren, masjid, dan surau-surau serta tokoh masyarakat di Jatim, Jateng dan Jabar.

Siapa dibalik tabloid itu kini sudah mulai terungkap. Salah satunya adalah Darmawan Sepriyossa yang bekerja di sebuah situs online. Satu nama lainnya adalah Setyardi, yang merupakan anak buah dari Staf Khusus Kepresidenan Velix Wanggai. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 2014 SENIN 16 JUNI 16 2014JUNI | No. 0381 | TAHUN III No. 0381 | TAHUN III

55

PERBANKAN

Pasar Domistik Harus Jadi Prioritas JAKARTA-Industri perbankan nasional harus menjaga keberlangsungan penetrasi di pasar domestik untuk menahan serbuan bank asing saat pasar bebas ASEAN untuk sektor perbankan dibuka pada 2020. Ketidakmampuan perbankan domestik menjaga pasar potensialnya menyebabkan sektor strategis ini akan dikuasai asing.

ant/joko sulistyo

BERAS PERSEDIAAN RAMADAN. Sejumlah pekerja sedang membongkar kapal bermuatan beras Bulog di Dermaga Magcobar, Batuampar, Batam, Minggu (15/6). Mendekati datangnya bulan suci Ramadan, Sub Divisi Regional (Divre) Perum Bulog Batam mendatangkan persediaan beras sebanyak 2000 ton.

Stok Beras Masih Aman Pedagang: Produsen Naikkan Harga, Kami Hanya Mengikuti JAKARTA-Kenaikan harga kebutuhan pokok tidak bisa dihindari menjelang musim bulan Ramadhan tiba. Hal ini terjadi karena pedagang juga harus membeli dengan harga lebih mahal dari pasar induk.

sedangkan pasokan terbatas.

Menjelang bulan puasa, harga kebutuhan pokok mulai bergerak naik. Di Palu, harga bawang merah di pasaran saat ini naik dari Rp15 ribu, kini menjadi Rp25 ribu per kilogram dan bawang putih dari Rp12 ribu, menjadi Rp15 ribu per kilogram. Begitu pula dengan harga tomat naik dari Rp5.000 per kilogram, menjadi Rp6.000.

Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Seluruh Indonesia Ngadiran mengatakan pedagang tidak akan menaikkan harga apabila pihak produsen tidak menaikkan harga. Saat ini kenaikan harga kebutuhan pokok masih belum tinggi. Namun, beberapa hari menjelang bulan puasa hingga menjelang Lebaran, harga akan terus naik karena tingginya permintaan dari konsumen. “Kalau saat ini kenaikan yang tinggi bawang merah biasanya Rp14 ribu per kilogram menjadi Rp18 ribu per kilogram. Sedangkan ayam potong besar dari Rp35 ribu menjadi Rp38 ribu. Kenaikan harga itu berasal dari sumber yaitu pasar induk jadi kami pedagang hanya tinggal mengikuti saja,” kata Ngadiran di Jakarta, Minggu (15/6).

Ngadiran menambahkan, kenaikan harga tidak bisa ditentukan besarannya.

Untuk beberapa barang, kata Ngadiran, kenaikan bisa lebih tinggi dibandingkan barang lain karena permintaan yang tinggi

Pasokan Aman Sementara itu, pemerintah telah melakukan pemantauan harga, pasokan, dan ketersediaan beras secara langsung di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) untuk mengantisipasi secara dini kemungkinan terjadinya kenaikan harga akibat permintaan masyarakat yang meningkat menjelang puasa dan lebaran. Berdasarkan hasil pemantauan disimpulkan bahwa mendekati H-15 Puasa 2014, harga stabil dan pasokan beras aman.

“PIBC merupakan salah satu barometer harga beras yang menjadi acuan harga di pasar-pasar beras di sekitar Jabodetabek bahkan secara nasional, sehingga perlu untuk terus dipantau perkembangan harga, pasokan, dan ketersediaannya,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung.

Berdasarkan hasil pemantauan, harga beberapa jenis beras di PIBC dibanding seminggu sebelumnya masih relatif sta-

bil. Harga beras premium seperti beras Cianjur Kepala, Cianjur Slyp, Sentra dan Saigon berkisar Rp 9.600/kg-Rp 12.000/ kg. Sedangkan untuk harga beras medium di PIBC terpantau mengalami penurunan harga antara 0,6%-2,4%, yaitu beras jenis IR-64 I harganya turun 1,1% dari Rp 8.800/ kg menjadi Rp 8.700/kg, IR-64 II turun 2,4% dari Rp 8.100/kg menjadi Rp 7.900/kg, serta IR-64 III turun 1,3% dari Rp 7.500/kg menjadi Rp 7.400/kg.

Selain itu, pasokan beras di PIBC per 12 Juni 2014 masih dalam kondisi normal yaitu sebesar 2.714 ton, dengan pasokan normal per hari mencapai 2.500 ton – 3.000 ton.

Sementera itu, Mendag Lutfi mengatakan pemerintah sudah berkoordinasi antar lembaga dan dengan pihak produsen serta pedagang dalam rangka persiapan menyambut puasa dan Lebaran 2014. Hasilnya, pengusaha ritel telah menambah stoknya sebsar 30%-50%; Kementerian Perhubungan akan memprioritaskan pendistribusian beras, gula, terigu, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabe, bawang, Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), susu, air minum dalam kemasan, pupuk dan ternak pada H-4 hingga H+1 Lebaran 2014; dan POLRI siap mengamankan Puasa dan Lebaran 2014. =GAM

“Bank ini kan jantung perekonomian sebuah negara. Pilihan pertama pasar dalam negeri amankan dulu. Jangan sampai tetangga nyelonong masuk ke halaman kita. Baru kalau ada peluang itu keluar negeri, kalau sudah punya outlet,” ujar Pengamat Perbankan Ryan Kiryanto, di Jakarta, Minggu (15/6).

Potensi pasar di Tanah Air masih sangat besar, karena dari sisi rasio pinjaman atau kredit perbankan terhadap produk domestik bruto yang masih sekitar 35%.

Masih sangat jauh bila dibandingkan Singapura dan Malaysia yang sudah di atas 100%. Tak heran bank-bank asing tertarik masuk ke pasar Indonesia.

“Daripada kita ngoyo woro, capek-capek buka cabang di luar, kenapa tidak jaga pasar kita sendiri. Kalau tidak kita jadi penonton,” tutur Ryan.

Sedangkan bank-bank asal Singapura dan Malaysia, lanjutnya, sudah memiliki anak usaha di Indonesia. Hal ini, kata Ryan, perlu upaya otoritas dalam mengedepankan asas kesetaraan atau resiprokalitas kala pasar bebas untuk sektor perbankan diberlakukan. “Tapi secara bilateral, G to G. Ngomongnya berdua, antar otoritas. Ini kan ada aturan sendiri sendiri, jadi nanti diharmonisasi antar regulasinya,” tutupnya Secara terpisah, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Chandra Setiawan, mengatakan perbankan asing yang masuk ke Indonesia harus mematuhi segala aturan terkait aktifitas bisnisnya, termasuk dalam hal kerja sama berbentuk bancassurance. Bank asing juga harus tunduk pada aturan yang ditentukan di Indonesia. “Dia (bank asing) tidak boleh melanggar dan harus patuh terhadap aturan di Indonesia, termasuk ketika bank asing masuk ke Indonesia lalu kerja sama dengan bentuk bancassurance“, katanya.

Menurut Chandra, langkah tegas yang dilakukan KPPU seiring dengan upaya menjamin perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk itu, bila ada bank asing yang hendak melakukan kerjas ama ekslusif harus menaati aturan yang berlaku. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 16 JUNI 2014 | No. 0381 | TAHUN III

JELANG RAMDAN

Produk Malaysia Diperkirakan Akan Banjiri Nunukan NUNUKAN-Pedagang di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara memperkirakan produk Malaysia akan membanjiri daerah itu menjelang bulan suci Ramadan 1435 Hijriyah.

Handri, agen bawang merah dan bawang putih lokal di Pasar Inhutani Kabupaten Nunukan, Minggu, mengatakan hal itu disebabkan terjadinya lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok yang cukup tinggi di wilayah perbatasan IndonesiaMalaysia tersebut saat ini.

“Kondisi ini berlangsung setiap terjadinya lonjakan harga pada kebutuhan pokok, masyarakat merasa tidak mampu membeli produk lokal meskipun bukan bulan suci Ramadhan, kata dia.

Ia mengatakan, masyarakat mulai mencari produk-produk Malaysia selama terjadinya kenaikan harga barang lokal khususnya bawang merah, bawang putih dan cabai kecil.

“Setiap terjadi kenaikan harga produk lokal pasti banyak masyarakat yang mencari barang-barang dari Malaysia dengan alasan harganya lebih murah,” kata Handri.

Menurut dia, harga eceran bawang putih asal Malaysia hanya berkisar Rp20.000 per kilogram dan bawang merah seharga Rp18.000 per kilogram

termasuk cabai kecil dari negara tetangga harganya paling tinggi Rp 25.000 per kilogram.

Handri mengaku saat ini mulai memesan bawang merah dan bawang putih dari negara tetangga untuk memenuhi permintaan masyarakat setempat karena diperkirakan daya beli akan berkurang pada produk lokal menjelang dan selama bulan suci Ramadhan nanti.

Hal yang sama dikatakan Supardi yang juga agensi bumbu masak di Pasar Inhutani, Minggu bahwa produk Malaysia khususnya bumbu masak dan kebutuhan lainnya mulai membanjiri Kabupaten Nunukan.

Untuk itu, dia mengaku akan mempertimbangkan menambah pesanan bawang merah dan bawang putih dari Sulawesi Selatan karena harganya terus meningkat.

Meskipun demikian, Supardi akan memasok bawang merah dan bawang putih dari Sulawesi Selatan untuk mengimbangi harga produk Malaysia dan sebagian masyarakat di daerah itu tetap membeli produk lokal. =ANT/RUSMAN

ant/rudi mulya

HARGA IKAN SEGAR NAIK. Pedagang menyortir ikan patin segar yang didatangkan dari nelayan Tulungagung di Pasar Setono Betek, Kediri, Jawa Timur, Sabtu (14/6). Menurut pedagang sejak sepekan terakhir harga ikan segar naik antara Rp 2000 sampai Rp 5000 perkilogramnya, kenaikan harga ikan segar akan terus melambung pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

Mendag Pro Pemilik Modal Pasar Modern Tak Ganggu Pasar Tradisional JAKARTA- Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan pertumbuhan masif pasar modern tidak akan mematikan keberadaan pasar tradisional.

Pasalnya, pasar tradisional memiliki pangsa pasar dan keunggulan tersendiri sehingga tidak akan tergerus oleh hadirnya pasar modern. Namun pernyataan tersebut ditanggapi keras oleh Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI).

Ketua umum IKAPPI Abdullah Mansuri menyatakan, pernyataan Mendag menyakiti pedagang pasar tradisional.

“Mendag terkesan melindungi segelintir pemilik modal dan mengesampingkan kondisi pedagang pasar tradisional yang lambat laun kian tersingkir,” ujarnya di Jakarta, Minggu (15/6).

Dia membantah pernyataan Mendag yang menyebutkan tidak terjadi penurunan omset pedagang pasar tradisional meski pasar modern tumbuh menjamur.

Faktanya, kata dia, omset pedagang pasar tradisional terus tergerus seiring menjamurnya pasar modern yang kini semakin sulir dikontrol.

“Apa yang disampaikan Mendag tidak jujur. Kami berulangkali menyampaikan data terhadap kementerian perdagangan tentang dampak pasar modern, dan banyaknya pedagang kelontong dan warung rumahan yang gulung tikar,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Mu-

hammad Lutfi mengatakan, pertumbuhan pasar modern bukan menjadi pesaing bagi pasar tradisional. Salah satu alasannya lantaran pangsa pasarnya berbeda. Pasalnya, pasar tradisional memiliki pangsa pasar dan keunggulan tersendiri.

Mantan dubes Indonesia untuk Jepang ini menyatakan kekhususan konsumen pasar tradisional membuat keberadaannya harus dilestarikan.

“Selama ini banyak masyarakat berpendapat tumbuhnya pasar modern akan mempengaruhi pembelian di pasar tradisional.

Anggapan itu tidak benar karena peminat pasar tradisional masih cukup banyak,” kata dia saat meninjau pasar tradisional di Palembang, dilansir dari Antara, Sabtu (14/6).

Kekhususan pasar tradisional terlihat dari waktu buka pasar itu di mana sudah

dimulai semenjak pagi. Sementara, pasar modern di atas jam 09.00 WIB. “Itu sebenarnya dapat mempengaruhi pasar modern, karena ibu rumah tangga umumnya membeli kebutuhan pokok termasuk sayur mayur sejak pagi,” tuturnya.

Catatan diberikan oleh mendag agar pasar tradisional terus berkembang ialah faktor perawatan kondisi pasar harus selalu terjaga. “Saluran air dan ruang di pasar tersebut harus selalu terjaga sehingga pembeli tidak gerah,” kata dia.

Jika cara ini berhasil diterapkan, dia yakin omzet pasar tradisional mampu tumbuh hingga 70 persen ke depannya. “Jadi pasar modern bukan pesaing tetapi tumbuh bersama dengan pasar tradisional,” tambah dia. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

enyelenggara pendidikan dan instansi terkait kian tak bertaji.

Terbukti dalam setiap pelulusan, beberapa hari sebelumnya, Disdik dan instansi terkait lainnya telah mengancam akan menindak tegas setiap pelajar kelas akhir yang memeriahkan kelulusannya dengan mencorat-coret baju dan berkonvoi. Dalam realitanya, pada setiap pelulusan, aksi corat-coret seragam dan konvoi para pelajar kelas akhir itu masih marak terjadi.

Salah satunya terlihat di Pamekasan, Madura. Juga di tempat lain di berbagai wilayah Indonesia, seperti dalam pelulusan di jenjang SMP/ Sederajat, 14 Juni kemarin. Sangat naĂŻf memang, apabila lembaga dan instansi yang menangani pendidikan sudah tidak lagi dihiraukan oleh anak didiknya sendiri. Bisa dibayangkan, apabila Disdik dan Kemdikbudnya saja sudah tidak mampu mengendalikan para peserta didik yang ditanganinya, bagaimana alumnus pendidikan di tanah air ini bisa hidup dengan baik dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejatinya, imbauan, ancaman, atau apa pun namanya yang dikeluarkan oleh pihak lembaga pendidikan, instansi terkait, dan pihak-pihak lain yang berkompeten mengawal keberlangsungan pelulusan tanpa diwarnai aksi corat-coret dan konvoi, diremehkan oleh para pelajar, karena ancaman itu dikeluarkan tak lebih dari sekadar gertak sambal. Sehingga menurunkan derajat lembaga pendidikan, Disdik, Kemdikbud, dan instansi terkait lainnya.

Sejak ancaman pelajar yang mencorat-coret baju dan berkonvoi itu akan ditindak tegas itu dikeluarkan, beberapa tahun lalu, hingga kini aksi coratcoret dan konvoi pelajar masih terus berlangsung dan tak ada seorang pun di antara mereka yang dikenai sanksi.

Ini juga yang memberikan peluang bagi pelajar kelas akhir untuk tetap mencoreng dunia pendidikan di negeri ini dengan aksi corat-coret dan konvoi di setiap momen pelulusan.

Selamatkan kewibawaan pendidikan di Indonesia dan lembaga serta instansi terkait yang kian hancur akibat dicoreng aksi corat-coret dan konvoi yang dilakukan para pelajar kelas akhir di berbagai jenjang pendidikan di tanah air. (*)

Opini

SENIN 16 JUNI 2014 | No. 0381 | TAHUN III

77

Kontribusi Nyata Pembangunan

Salam Songkem

Taji Disdik

KORAN MADURA

SENIN 16 JUNI 2014 No. 0381 | TAHUN III

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa mengalami paradok pada pemerataan memang tidak mudah. Karena dua sisi aspek ekonomi antara pertumbuhan dan pemerataan seringkali tidak sejalan. Mengedepankan pertumbuhan semata akan melahirkan kesenjangan. Sebaliknya hanya mengedepankan pemerataan, laju pertumbuhan akan terabaikan.

D

i lain pihak, hasil pembangunan tidak hanya dapat diukur dari tingkat capaian realisasi anggaran.

Pembangunan yang dilaksanakan baru bisa dikatakan berhasil apabila hasilnya dapat memberilkan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan yang tidak memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan, tidak hanya kehilangan makna, tapi juga kehilangan arah. Karena peningkatan kesejahteraan masyarakat yang seharusnya menjadi tujuan pembangunan, lepas dari manfaat pembangunan.

Lalu bagaimana dengan pembangunan di Sumenep? Apakah sudah membuahkan hasil nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat?

Dalam capaian kinerja pemerintahan selama kurun waktu tahun 2013, diketahui, bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sumenep yang semula pada tahun 2012 mencapai 3,71 persen, bisa berkurang menjadi sebesar 3,61 persen. Berkurangn-

ya tingkat pengangguran terbuka dikarenakan pada tahun 2013 pemerintah daerah berhasil menaikkan investasi hingga mencapai Rp 46.543.690.468,-.

Sementara itu IPM yang diketahui pada tahun 2012 mencapai 66,59, pada tahun 2013, berdasarkan data sementara BPS Kabupaten Sumenep, dicapai sebesar 67. Atau mengalami peningkatan sebesar 0,41 poin dalam setahun. Tingkat IPM itu terindikasi dari naiknya 3 indikator penentu, yaitu indek pendidikan, indek kesehatan dan indek daya beli masyarakat.

Pada tahun 2013, naiknya kinerja pendidikan ditandai dengan peningkatan rata-rata lama sekolah anak usia 15 tahun keatas dari 5,68 tahun pada tahun 2012, menjadi 5,72 tahun pada tahun 2013. Sedangkan penurunan angka buta huruf untuk usia 10 sampai 59 tahun diperoleh angka penurunan 12,86 persen, dari 111.124 orang pada tahun 2012, menjadi 97.024 orang pada tahun 2013.

Untuk indek kesehatan, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, pada tahun 2013 angka harapan hidup naik menjadi 65,25 tahun, dari capaian 65,07 pada tahun 2012.

Sedangkan capaian kinerja indek daya beli atau kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) masyarakat, berdasarkan data BPS Kabupaten Sumenep Tahun 2013, bahwa indeks daya beli masyarakat dari 65,57 persen pada tahun 2012 naik menjadi 66,57 persen di tahun 2013, atau naik 0,90 poin.

Kanaikan itu ditandai dengan meningkatnya rata-rata pengeluaran per kapita dari Rp 644.190,perbulan pada tahun 2012, menjadi Rp 649.290,- perbulan di tahun 2013. Faktor yang menopang terjadinya kenaikan karena adanya peningkatan pergerakan sektor riil, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM).

Semua itu terjadi karena pembangunan sarana infrastruktur hingga tahun 2013 semakin memadai.

Penting diingat, peningkatan dan pertumbuhan dicapai

ditengah populasi penduduk Kabupaten Sumenep yang semakin meningkat. Pada akhir Desember 2013 jumlah penduduk Sumenep mencapai 1.101.986 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 0,5 persen. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) pada akhir tahun 2013 mencapai 383.645 KK. Namun demikian, dari 383.645 KK jumlah keluarga miskin sebesar 116.378 KK, atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan penduduk miskin tahun 2012 yang mencapai 139.294 KK. Sementara itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi, meski sempat tertekan di kwartal III akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan tingkat inflasi 6,59 persen Year on year, namun laju pertumbuhan ekonomi bisa menembus angka 6,23 persen. Angka itu berada diatas laju pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada tahun 2013 hanya mencapai 5,5 persen.

Lain dari pada itu, kondisi PDRB yang dihitung dari jumlah nilai tambah atas barang dan jasa dari berbagai sektor, diketahui mencapai Rp 5,937 trilyun.

Kondisi itu lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012 yang tertahan di angka Rp 5,584 Trilyun.

Untuk PDRB berdasarkan harga berlaku, mengalami peningkatan dari Rp 12,616 Trilyun pada tahun 2012 menjadi Rp 14,164 Trilyun pada tahun 2013.

Terakhir dari sisi pendapatan regional perkapita, ternyata pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2012 diperoleh tingkat pendapatan regional perkapita sebasar Rp

11.419.368,86,-, pada tahun 2013 dicapai perolehan sebesar Rp 12.753.923,23,-.

Lalu bagaimana dengan pemerataan? Pemerataan pembangunan selain diupayakan melalui peningkatan UKM dan perhatian pemerintah pada pembangunan dikepulauan, secara bertahap diarahkan pada perimbangan pembangunan disegala sektor. Namun mengingat keterbatasan sumber dana dan sumber daya manusia, dalam jangka pendek skala prioritas tetap menjadi acuan.

Pada prioritas tahun ketiga, terdapat 6 basis tujuan utama, yaitu: Pengembangan UKM dan Sistem Ekonomi Kerakyatan; Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; Pengembangan wilayah dan masyarakat kepualauan; pengembangan sistem pendidikan dan kualitas sumber daya manusia; pembangunan infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat, dan pemerintahan yang profesional dan konsistensi penegakan hukum.

Adapun tema pembangunan tahun ketiga, yaitu “Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal dengan meningkatkan ketersediaan kualitas infrastruktur wilayah�. Unsur dari tema itu, yaitu : daya saing dan daya tahan ekonomi daerah; perluasan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan; peningkatan dan pemanfaatan potensi wilayah; perlindungan dan kesejahteraan sosial; peningkatan dan pemerataan kualitas infrastruktur, dan peningkatan kualitas sosial masyarakat.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail. com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SENIN 16 JUNI 2014 No. 0381 | TAHUN III

SENIN 16 JUNI 2014 | No. 0381 | TAHUN III

OPINI 8

ant/suryanto

DEKLARASI KELUARGA BESAR EKSPONEN TRI KARYA GOLKAR. Dewan Penasehat Tim Pemenangan Jokowi-JK, Fahmi Idris memberi sambutan saat Deklarasi Keluarga Besar Eksponen Tri Karya Golkar (Ormas MKGR, Soksi, Kosgoro 57) Jokowi-JK yang digelar di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (15/6). Eksponen Tri Karya Golkar, ormas pendiri Partai Golkar yang terdiri dari Ormas MKGR, Soksi, Kosgoro 57 mendeklarasikan tim pemenangan Jokowi-JK di Jawa Timur.

Fahmi Idris: 60 Persen Golkar ke Jokowi SURABAYA - Penasihat "Jenggala Center" Fahmi Idris mengaku optimistis jika 60 persen suara eksponen Golkar akan mengarah pada pasangan capres-cawapres Joko WidodoJusuf Kalla.

"Kami optimistis suara itu bisa diperoleh, mengingat ada salah satu kader terbaik Golkar di dalamnya yakni Pak Jusuf Kalla," katanya saat Deklarasi Keluarga Besar Eksponen Tri Karya Golkar (Ormas MKGR, Soksi, Kosgoro 57) pro-Jokowi-JK di Surabaya, Minggu (15/6).

Ia mengatakan untuk pemilihan presiden yang menjadi ukuran adalah sosok siapa yang akan diusung, bukan partai apa

yang mengusung.

"Hal ini berbeda dengan pemilihan legislatif dimana yang bekerja adalah partai, jadi saya tetap memilih Golkar, tetapi kalau pemilihan Presiden yang dipilih adalah sosok," katanya.

Ia mengatakan eksponen Tri Karya sendiri merupakan salah satu yang mendirikan Golkar karena keberadaannya jauh sebelum Golkar itu berdiri.

"Oleh karena itu, kami akan

Hal ini berbeda dengan pemilihan legislatif dimana yang bekerja adalah partai, jadi saya tetap memilih Golkar, tetapi kalau pemilihan Presiden yang dipilih adalah sosok,”

Fahmi Idris

Penasihat “Jenggala Center”

terus berjuang untuk menggalang dukungan dengan melakukan koordinasi dengan para pemimpin mulai dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah," katanya.

Ia mengatakan Jenggala Center sendiri merupakan salah satu tim pemenangan pasangan Jokowi-JK yang khusus mengurusi masalah relawan yang ada di Indonesia.

"Oleh karena itu, kami akan menerima deklarasi relawanrelawan yang ada untuk membantu pemenangan pasangan ini menjadi Presiden 2014," katanya.

Ia menyebutkan tugas dari para relawan itu cukup seder-

hana yaitu memastikan suara dari lingkungan yang terkecil seperti dari suami atau istri, anak, tetangga dan juga lingkungan sekitar.

"Hal itu perlu dilakukan karena kami meyakini kalau suara dari para relawan itu jumlahnya jauh lebih besar dan diharapkan bisa memberikan kontribusi yang cukup bagus," katanya.

Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 diikuti oleh dua pasangan calon masing-masing Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan nomor urut 1 dan pasangan Joko Widodod-Jusuf Kalla dengan nomor urut 2. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

Lintas Jatim JENDELA PENGETAHUAN

Perbanyak Taman Baca di Kelurahan MALANG Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, terus memperbanyak taman baca masyarakat di wilayah kelurahan untuk membangkitkan minat baca anak usia dini.

"Dari 57 kelurahan yang ada di Kota Malang, sekarang memang baru 16 kelurahan yang ada taman bacanya. Harapannya, dalam waktu dekat ini setiap kelurahan sudah memiliki taman baca dengan variasi judul buku yang diminati anak-anak usia dini," kata Kepala Perpustakaan Umum Daerah Kota Malang Penny Indriyani di Malang, Minggu (15/6).

Menurut dia, minat baca masyarakat perlu ditumbuhkan sejak usia dini, sehingga konsep mengembangkan taman baca di setiap kelurahan harus segera diwujudkan dan koleksi bukunya pun juga diperbanyak agar menarik minat masyarakat dan anak-anak setempat.

Menyinggung koleksi buku di Perpustakaan Umum Daerah, Penny mengatakan saat ini mencapai 156 ribu eksemplar dengan 94.800 judul. Ketersediaan buku tersebut masih kurang dan diupayakan setiap tahun terus ada tambahan dan dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Paling tidak, lanjutnya, setiap tahun ada tambahan sekitar 5 persen dari total koleksi buku yang ada. Tahun ini, perpustakaan mendapatkan dana dari APBD sebesar Rp 380 juta untuk pembelian buku sekitar 5.000 eksemplar dengan 1.800 judul.

Anggaran sebesar Rp 380 juta tersebut dibagi dua, yakni untuk pembelian buku guna menambah kleksi buku di perpustakaan sebesar Rp 200 juta dan Rp 180 juta lainnya untuk dialokasikan untuk menambah koleksi buku perpustakaan keliling.

Ia mengaku penambahan koleksi judul buku tersebut menyesuaikan dengan kondisi keseharian pengunjung. "Pengunjung perpustakaan ini bukan hanya pelajar dan mahasiswa, tapi juga masyarakat umum, sehingga kami juga menambah koleksi buku untuk bacaan umum, seperti resep masakan, pengetahuan umum hingga novel yang peminatnya juga cukup tinggi," ujarnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

KORAN MADURA

SENIN 16 JUNI 2014 | No. 0381 | TAHUN III

9

Risma Bantah Tak Komunikasi Warga Dolly SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membantah tidak melakukan komunikasi dengan warga di sekitar lokalisasi Dolly dan Jarak sebelum penutupan pada 18 Juni mendatang.

Tri Rismaharini di Surabaya mengatakan komunikasi sudah terjalin sejak beberapa tahun lalu. "Kami juga pernah mengundang para PSK dan mucikari buka bersama saat bulan Ramadan," katanya, Minggu (15/6).

Bahkan, dia mengali sempat diam-diam turun ke lokalisasi khusus untuk memantau kondisi anak-anak yang sekolah di sekitarnya. Namun, khusus untuk saat ini dia mengaku tidak bisa masuk karena pertimbangan situasi yang kurang kondusif.

Menurut dia, situasi sudah banyak berubah karena ada oknum-oknum yang mencoba menghalangi dan menghasut

warga sekitar.

"Kalau begini, mana HAM yang kami langgar? Apakah berupaya untuk kehidupan yang lebih baik itu dikatakan melanggar HAM? Lantas bagaimana dengan

hak-hak anak akan lingkungan tumbuh kembang yang baik di sekitar lokalisasi," katanya.

Sementara itu, warga asli di sekitar lokalisasi yang mendukung program alih fungsi kawasan Dolly dan Jarak ternyata mendapat intimidasi dari oknum tertentu. Selama ini warga yang

pro-terhadap rehabilitasi kawasan Dolly lebih memilih diam.

Itu dilakukan untuk menghindari konflik horizontal serta gesekangesekan dengan pihak yang kontra. Namun, berdasar penuturan sejumlah warga yang juga hadir dalam pertemuan di balai kota, semakin mendekati tanggal 18 Juni

mendatang, tekanan yang dirasakan semakin hebat.

Mereka yang menentang program pemkot makin frontal dengan menunjukkan berbagai tindakan yang belakangan kian meresahkan.

Ketua RT5 RW12 Kelurahan Putat Jaya Yono mengungkapkan

rumahnya pernah didatangi puluhan orang. Mereka menuding Yono menggalang dukungan terhadap upaya alih fungsi Dolly.

Padahal, sejatinya dia hanya mengajukan permohonan pavingisasi kepada Pemkot Surabaya. "Saya ini sebenarnya netral. Saya menghormati kebijakan pemkot tapi di sisi lain juga tidak pernah menentang mereka yang kontra. Tapi kalau tindakannya sudah meresahkan seperti ini kami (para RT setempat) juga tidak bisa tinggal diam," tegasnya.

Menurut Yono, banyak warganya yang setuju upaya rehabilitasi oleh pemkot, namun tidak berani bersuara karena ketakutan. Apalagi situasi di lokalisasi Dolly dan Jarak kini kian memanas.

Dia menambahkan, oknum yang mengintimidasi warga itu kebanyakan justru berasal dari luar wilayah tersebut. "Penduduk asli malah mendukung upaya pemkot agar lingkungan bisa lebih baik," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

PRODUKTIVITAS

Mampukah Mengupayakan Surplus Pangan?

MALANG - Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, terus mengupayakan setiap tahun surplus berbagai jenis bahan pangan melalui peningkatan produktivitas tanaman, seperti padi, jagung, ketela maupun singkong dan ubi.

"Setiap tahun Kabuapten Malang surplus beras. Pada tahun 2013 surplus beras kita mencapai 65 ribu ton, sedangkan bahan pangan lainnya, seperti jagung, singkong dan ubi surplusnya bisa mencapai 753 ribu ton," kata Bupati Malang Rendra Kresna, Minggu (15/6).

Untuk tahun 2014, Rendra juga meyakini jika akan surplus kembali karena berbagai terobosan dilakukan untuk mempertahankan ketahanan pangan di daerah itu, bahkan Kabupaten Malang sebagai salah satu daerah lumbung beras nasional. Upaya itu di antaranya, menggencarkan tanaman padi varietas "System Rice Intensification" (SRI) yang mampu meningkatkan produktivitas hasil

panen cukup signifikan.

Karena beberapa tahun terakhir ini Kabupaten Malang selalu surplus beras dan bahan pangan lainnya, Rendra Kresna menerima penghargaan di bidang pertanian, yakni Satya Lencana Wira Karya dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kabupaten Malang dinilai berhasil dalam bidang pertanian dan pembangunan ketahanan pangan nasional. Selain terus mengembangkan varietas tanaman padi yang produktivitasnya tinggi, kita juga memperketat alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri atau perumahan," tegas Rendra.

Sementara Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemkab Malang Ajumuddin, mengatakan produktivitas hasil panen padi varietas SRI rata-rata mencapai 8-9 ton per hektare, sedangkan tanaman padi jenis lain maksimal menghasilkan 6 ton per hektare.

Karena produktivitasnya

cukup tinggi, banyak petani di daerah ini mulai mengembangkan tanaman padi varietas SRI tersebut, bahkan pada saat perhelatan Pekan Nasional (Penas XIV) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) pekan lalu, varietas padri SRI tersebut juga dikenalkan pada peserta dari berbagai daerah di Tanah Air. Ajumuddin mengakui pada awal dikenalkan pada tahun 2007, varietas padi baru itu hanya diminati oleh beberapa petani di Kecamatan Turen dan Kepanjen.

Namun, saat ini sudah meluas hingga di sejumlah kecamatan yang ada di kabupaten itu.

Pada tahun 2014, lanjutnya, tanaman padi varietas SRI tersebut area tanamanya semakin meluas, paling tidak hingga mencapai 15 kecamatan dari 33 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang.

Selain produktivitasnya cukup tinggi, padi SRI juga hemat air, bibit dan pupuk, sehingga mulai diburu oleh petani.

Selain untuk kesejahteraan

petani sendiri, katanya, penanaman padi varietas SRI tersebut juga untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Malang, bahkan surplus beras yang dipasok ke sejumlah daerah.

Ajumuddin mengemukakan agar Pemkab Malang tetap bisa mempertahankan surplus beras dan ketahanan pangan di daerah itu, pemkab setempat telah mengucurkan bantuan dana bagi petani di daerah itu sebesar Rp 200 juta untuk meningkatkan produksinya.

Selain menanam padi varietas SRI, upaya yang dilakukan untuk mempertahankan surplus beras adalah program sekolah lapang pengelolaan tanam terpadu, benih yang ditanam adalah benih unggul hybrida maupun non-hybrida termasuk varietas unggul IP 400 yang bisa panen empat kali dalam satu tahun, survei lahan serta mengajukan peraturan yang bisa membatasi penyusutan lahan pertanian (produktif). = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 16 JUNI 2014 | No. 0381 | TAHUN III

OKP

Haries Purwoko Tetap Pimpin PP SURABAYA - Haries Purwoko kembali terpilih untuk kedua kalinya menjadi Ketua Pemuda Pancasila Kota Surabaya periode 2014-2019 dalam Musyawarah Cabang PP Surabaya VII, Minggu (15/6).

"Secara aklamasi kami memutuskan dan menetapkan Haries Purwoko untuk menjadi Ketua MPC PP Surabaya secara aklamasi untuk 4 tahun ke depan," kata pimpinan rapat Muscab PP Surabaya Rohmat Amrullah.

Keputusan memilih kembali Haries Purwoko tersebut ditetapkan secara aklamasi. Penetapan tersebut berdasarkan pada SK Muscab 004\Kpts\Muscab\MPCPP\Sby\VI\2014 menetapkan dan memutuskan secara aklamasi Haries Purwoko sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila Surabaya untuk periode 2014-2018.

Selain itu, kata dia, Majelis Pimpinan Cabang PP Surabaya menyiapkan kader terbaiknya untuk menjadi calon wali kota Surabaya periode 2015-2019 mendatang. Kini kader tersebut terus digodok dan akan dimunculkan jelang transisi kepemimpinan lokal di Surabaya.

Muscab PP VII Surabaya juga memberikan rekomendasi secara internasl, eksternal dan khusus.

Untuk rekomenadasi internal yakni melakukan penataan struktural dan lebih merapikan lagi struktur organisasi karena tantangan ke depan lebih berat.

Selain itu, kata dia, akan lebih mengaktifkan lembaga-lembaga internal seperti Srikandi, Satuan Mahasiswa Pemuda Pancasila, Lembaga Hukum, Lembaga Tani dan Nelayan serta juga akan membentuk lembaga buruh.

Selanjutnya untuk eksternal, Pemuda Pancasila akan tetap berpartisipasi di dunia politik, serta memberikan kontrol kepada pemerintah dan mensupport bila progam pemerintah itu pro masyarakat.

"Ke depan bisa lebih berkiprah untuk masyarakat," kata Haries Purwoko.

Lebih lanjut, Haries Purwoko yang terpilih dua kali berturutturut menegaskan bahwa untuk kepemimpinan Nasional mendatang harus dipegang oleh sosok yang memiliki karakter ke-Indonesiaan, tegas dan tidak disetir bangsa asing. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

ant/muhammad adimaja

SIDAK PASAR. Menko Perekonomian Chairul Tanjung (kedua kanan) bersama Menteri Perdagangan M Lutfi (ketiga kiri) dan Menteri Pertanian Suswono (kanan) berbincang dengan pedagang beras saat melakukan inspeksi mendadak di Pasar Induk Cipinang, Jaktim beberapa hari lalu. Inspeksi tersebut guna mendapatkan kepastian kabar mengenai kondisi kesiapan pasokan pangan di pasar dalam rangka memantau harga pangan menjelang puasa dan lebaran.

Beras Baru untuk 118.354 RTS BOJONEGORO - Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, memastikan jatah beras baru produksi 2014, yang akan dibagikan kepada 118.354 rumah tangga sasaran (RTS) untuk alokasi Juni, disebabkan beras lama stok Bulog Sub Divre III Bojonegoro, sudah habis.

"Stok beras lama Bulog Sub Divre III Bojonegoro sudah habis, sehingga jatah beras bagi warga miskin untuk Juni tidak ada beras lama, tetapi semuanya beras produksi 2014," kata Asisten II Bidang Perekonomian Pemkab Bojonegoro Setyo Yuliono, Minggu (15/6).

Informasi yang diterima dari Bulog Sub Divre III, katanya, stok beras lama sudah habis, karena didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia.

"Kami akan mengecek langsung ke gudang bulog untuk memastikan beras yang akan didistribusikan merupakan beras produksi baru,"

tandasnya.

Meski demikian, menurut dia, kalau memang dalam pendistribusian beras bagi warga miskin masih ditemukan beras dengan kualitas yang tidak standar, maka Bulog Sub Divre III siap mengganti dengan beras yang kualitasnya standar.

"Warga bisa langsung meminta ganti kepada petugas pembagi di desa kalau beras yang diterima tidak sesuai standar," ujarnya, menegaskan.

Ia juga menjelaskan beras jatah warga miskin untuk alokasi Nopember dan Desember sudah didistribusikan beberapa waktu lalu, karena untuk mempercepat

Stok beras lama Bulog Sub Divre III Bojonegoro sudah habis, sehingga jatah beras bagi warga miskin untuk Juni tidak ada beras lama, tetapi semuanya beras produksi 2014,�

Setyo Yuliono

Asisten II Bidang Perekonomian Pemkab Bojonegoro pendistribusian, sekaligus memudahkan pelaporan administrasi.

"Tapi kami belum tahu apakah nanti ada jatah beras bagi warga miskin ke-13," ucapnya.

Ia menambahkan penerima beras jatah warga miskin di daerahnya masih tetap sama dengan tahun lalu dengan jumlah sebanyak 118.354 RTS. Penerima terbanyak, katanya, di Kecamatan Kedungadem, dengan jumlah 8.679 RTS dan paling sedikit di Kecamatan Kedewan, sebanyak 612 RTS. "Tahun ini Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan pembaharuan data, tetapi untuk penerimaan 2015," tuturnya.

Dimintai konfirmasi terpisah, Kepala Bulog Sub Divre III Bojonegoro Efdal, menjelaskan stok beras di tempatnya yang didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia mencapai sekitar 55 ribu ton.

"Pendistribusian ke berbagai daerah itu untuk pemerataan," jelasnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

11

KORAN MADURA

SENIN 16 JUNI 2014 | No. 0381 | TAHUN III

Longsor Jalur Selatan Lumajang-Malang Diantisipasi LUMAJANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, mengantisipasi terjadinya tanah longsor di jalur selatan yang menghubungkan Kabupaten Lumajang-Malang, Jawa Timur.

"Kami terus memantau sejumlah titik di jalur perbukitan Piket Nol lereng Gunung Semeru yang rawan longsor dan menyiagakan alat berat di posko aju, apabila terjadi longsor sewaktu-waktu," kata Kepala BPBD Lumajang Rochani, Minggu (15/6).

Menurut dia, pihaknya sudah

berkoordinasi dengan muspika dan surelawan bencana untuk mengantisipasi tanah longsor karena banyak pohon besar berusia tua dan kondisi tanah labil, sehingga bisa memutuskan akses jalur yang menghubungkan Lumajang-Malang," paparnya.

Belasan titik rawan longsor jalur Piket Nol berada di Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo, bahkan di jalur selatan tersebut rawan pohon tumbang.

"Longsor terakhir terjadi di perbukitan Piket Nol di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro pada Selasa (10/6) malam dan reruntuhan tanah longsor bisa dievakuasi dengan menggunakan alat berat dan gotong royong masyarakat setempat," tuturnya.

Rochani mengimbau warga

berhati-hati saat melewati jalur Piket Nol pada saat hujan karena jalan licin, berlumpur, rawan pohon tumbang dan bukit tersebut rawan longsor berupa tanah atau bongkahan batu besar yang dapat menimbun badan jalan.

"Lebih baik warga tidak melewati kawasan Piket Nol selama hujan deras karena sangat berbahaya bagi pengguna jalan yang melewati jalur selatan LumajangMalang itu," katanya.

Ia menjelaskan beberapa perlengkapan untuk evakuasi dan

KAPASITAS PRODUKSI

SAWERAN RAKYAT UNTUK JOKOWI-JK. Sejumlah relawan melakukan penggalangan dana saat aksi dukungan terhadap pasangan JokowiJusuf Kalla di Posko Petani Dukung Jokowi-Jk diDesa Babatan, Kecamatan Ngancar, Kediri, Jawa Timur, Minggu (15/6).

Ekspansi Pabrik Thang Long Dimulai SURABAYA - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk berencana mengembangkan kapasitas produksi salah satu pabriknya di Vietnam, Thang Long Cement, guna memenuhi kebutuhan semen di negara setempat dan juga pasar Asia Tenggara.

Direktur Utama PT Semen Indonesia Dwi Soetjipto ketika dihubungi dari Surabaya mengemukakan sejak diakuisisi pada akhir tahun 2012, kapasitas produksi Thang Long yang mencapai 2,4 juta ton sudah terpakai penuh dan tidak mungkin digenjot lagi.

"Satu-satunya upaya meningkatkan kapasitas produksi adalah dengan membangun pabrik baru di wilayah Vietnam bagian selatan. Rencana itu sedang kami pelajari dan mudah-mudahan tahun depan sudah ada 'action'," ujarnya.

Menurut Dwi Soetjipto, pabrik baru di Vietnam diproyeksikan memiliki kapasitas produksi minimal 1,5 juta ton per tahun. Investasi yang dibutuhkan untuk membangun pabrik itu mencapai sekitar Rp3 triliun.

Pengembangan pabrik di Vietnam tidak hanya untuk memenuhi pasokan semen di negara setempat, tetapi juga pasar di kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura dan Filipina.

"Kondisi pasar di Asia Teng-

gara dan beberapa negara Asia lainnya sangat potensial untuk digarap. Thang Long akan menjadi salah satu andalan kami untuk masuk pasar regional," tambah Dwi Soetjipto, yang baru saja menerima penghargaan "Pena Emas" dari PWI Pusat.

Setelah mengakuisisi 70 persen saham Thang Long Cement, perusahaan pelat merah (BUMN) itu terus melakukan ekspansi bisnis di kawasan regional Asia, dengan mengakuisisi pabrik di Bangladesh dan juga Myanmar.

Untuk ekspansi ke Bangladesh, Dwi Soetjipto mengungkapkan proses pembicaraan dengan "local partner" di negara tersebut masih terus berlangsung dan diharapkan segera ada kesepakatan.

"Saya belum bisa sebutkan nama perusahaan yang di Bangladesh, tunggu sampai semuanya tuntas, kemudian diumumkan. Mudah-mudahan Juli mendatang sudah ada kepastian," tambahnya.

Sedangkan di dalam negeri, Semen Indonesia pada tahun ini memulai pembangunan dua pabrik baru di Padang (Sumatera Barat) dan Rembang (Jawa Tengah), yang masing-masing berkapasitas hingga tiga juta ton per tahun. = ANT/DIDIK KUSBIANTORO/DIK

membersihkan tanah longsor sudah disiagakan, sedangkan untuk alat berat akan dikoordinasikan lebih dulu dengan pihak Bina Marga Provinsi Jatim di Lumajang.

Data di BPBD mencatat sejumlah kecamatan di Lumajang yang merupakan daerah rawan longsor antara lain Kecamatan Pronojiwo, Candipuro, Tempursari, dan Senduro karena daerah tersebut berada di lereng gunung tertinggi di Pulau Jawa. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

ant/rudi mulya

PILPRES

Tim Optimis Jokowi-JK Menang BOJONEGORO - Tim Pemenangan Koorwil Jawa Timur (Jatim) Effendi Choirie optimistis pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menang pada Pilpres 2014 di Jatim, dengan perolehan suara mencapai 65 persen.

"Perolehan suara 65 persen pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla itu mengacu perolehan parpol pengusung di dalam pemilu legislatif lalu, juga dukungan dari berbagai pihak lainnya," katanya, usai melakukan pertemuan dengan jajaran pengurus DPC Partai Nasdem di Bojonegoro, Jatim, Minggu (15/6).

Ia menjelaskan perolehan suara PDIP, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKPI, yang jumlah lebih dari 10 juta pemilih bisa menjadi

modal pasangan Jokowi WidodoJusuf Kalla. Lainnya, dukungan dari basis massa NU, juga pemilih golput dan pemilih pemula.

"Ada istilah di kalangan pemilih pemula yaitu Jokowi itu "gue banget". Nah, saya yakin nantinya pemilih pemula akan cenderung memilih Joko Widodo-Jusuf Kalla," katanya.

Bahkan, lanjutnya, kalangan pengusaha juga akan memberikan dukungan kepada Joko WidodoJusuf Kalla, karena menganggap pasangan itu sebagai teman.

"Kami juga terus menggerakkan mesin partai koalisi untuk melakukan penggalangan kepada berbagai elemen masyarakat agar memberikan dukungan termasuk menangkal kampanye hitam pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla," tandasnya.

Pada kesempatan itu, Effendi Choirie menjelaskan kepada jajaran pengurus Partai Nasdem di daerah setempat mengenai dukungan yang diberikan Partai Nasdem kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dilandasi keingginan melakukan perubahan.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Nasdem Bojonegoro Alham bin Ubey menjelaskan pihaknya mengumpulkan jajaran pengurus Partai Nasdem mulai kabupaten sampai ranting di desa, termasuk calon legislatif (caleg) pemilu lalu untuk melakukan penggalangan di masyarakat.

Ia juga meminta jajaran di partainya untuk menangkal isu kampanye hitam yang memojokkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 SENIN 16 JUNI 2014|NO. 0381|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

SENIN 16 JUNI 2014 NO. 0381 | TAHUN III

JELANG RAMADAN

Harga Sembako Meroket Tajam

MELANGGAR, Alat Peraga Kampanye (APK) capres yang tak mengindahkan aturan, akhirnya diturunkan paksa oleh Satpol PP.

APK Capres Diturunkan Paksa Panwaslu Telah Merekom Pemda PROBOLINGGO - Alat Peraga Kampanye (APK) capres yang melanggar aturan menjadi sorotan tajam pihak Satpol PP KabupatenProbolinggo. APK yang sudah diturunkan tersebut, terpasang di pohon dengan memakai paku, tiang telepon atau tiang listrik.

Menurut Kasatpol PP Kabupaten Probolinggo, Ahmad Aruman, penurunan terhadap APK itu dilakukan, karena dinilai melanggar aturan PKPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang pemasangan alat peraga kampanye.”Apalagi di paku di pohon jelas-jelas dilarang,” katanya kepada watawan, Minggu (15/6).

Menurutnya, sikap untuk menurunkan alat peraga itu setelah pihaknya memperoleh rekomedasi dari panwaslu dan KPU setempat.

Sehingga pihaknya bertindak cepat dalam pengamanan dan penertiban atas APK yang dinilai melanggar.“Kami akan pantau seluruh pemasangan APK capres yang ada di 24 kecamatan dan 330 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Probolinggo,”tandas Ahmad Aruman.

Ahmad Aruman menambahkan, dalam penertiban pihaknya tidak akan pandang bulu bagi capres siapapun. Jika dinilai APK capres melanggar, termasuk yang dikhususkan terhadap APK yang menempel di pohon dengan dipaku, tiang telepon atau tiang listrik.“Apa pun yang nempel di pohon kita tertibkan. Kita tidak memandang atribut yang ada,”tegasnya.

Penertiban kali ini, lanjut dia, tidak hanya atribut partai. Tapi juga atribut komersil lain yang menempel di pohon. Pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak memasang spanduk atau media iklan lainnya di pohon, apalagi sampai menancapkan paku.

“Peliharalah pohon dan jangan sekali-kali memaku spanduk

di batang pohon. Kalau ingin memasang spanduk jangan tempel di pohon dan sediakan media sendiri,” ucap Ahmad Aruman.

Sementara itu, Divisi Pengawasan Panwaslu Kabupaten Probolinggo, Lukman hakim mengatakan memang banyak APK caleg yang dipasang dipohon dengan dipaku. Pemasangan tersebut dinilai melanggar aturan pemasangan APK. “Kami sudah merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan penertiban kepada APK capres yang dinilai melanggar. Bahkan, sepanjang jalan panturan APK capres banyak ditempel di pohon-pohon dengan dipaku,”ujarnya.

Dia mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan upaya peringatan kepada tim sukses capres untuk tidak segara diturunkan.“Kami sudah berikan tenggang waktu tiga hari kemarin. Tetapi tim suksenya masih bandel-bandel. Jadi terpaksa diturunkan secara paksa,”pungkas Lukman Hakim. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO – Kalangan masyarakat kini mulai mengeluh dengan naiknya harga sembako di pasaran. Bahkan, kenaikan itu meroket tajam dari harga sebelumnya. Naiknya harga sembako menjelang bulan puasa Ramadan tersebut, tidak hanya dirasakan oleh warga Kota Probolinggo, tetapi juga masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Sepeti harga bawang merah.

Sebelumnya harga bawang merah Rp15.000, kini naik menjadi Rp20.000 perkilo, bawang putih Rp13.500 perkilo, naik menjadi Rp14.0000 perkilo. Sedangkan Lombok kecil berkisar Rp12.000 menjadi Rp15.000, sementara harga buah durian naik Rp30.000 dari harga sebelumnya Rp15.000 perkilo.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Mahbub saat dikonfirmasi wartawan tidak menampik terhadap naiknya harga sembako di pasaran.

“Itu sudahhal biasa menjelang bulan puasa Ramadan,” katanya, Minggu (15/6).

Dia menjelaskan, selain beberapa bahan pokok mengalami kenaikan, ada juga yang harganya turun. Seperti wortel yang sebelumnya Rp7.000 perkilo kini turun harga menjadi Rp5.000 perkilo. Semnetara buah blimbing Rp7.000 men-

jadi Rp5.000 perkilo dan buah melon turun menjadi Rp5.000 dari harga sebelumnya Rp7.000 perkilo.

Mahbub mengatakan, faktor terjadinya kenaikan tersebut, selain karena menjelang bulan puasa Ramadan juga karena persedian stok di pasaran berkurang. Sehingga berpengaruh terhadap harga di pasaran.

Sementara itu, untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga sembako di pasar Kota Probolinggo, Diskopindag setempat terus melakukan pemantauan pasar. Pantauan pasar itu dilakukan di sejumlah titik, seperti pasar Baru, Wonoasi, pasar Kronong dan beberapa pasar lainnya.

Selain melakukan pantauan pasar, Diskopindag juga bakal menggelar pasar murah. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi kenaikan sembako tersebut.

“Ada beberapa item harga sembako yang mengalami kenaikan,” terang Kepala Diskopindag Kota Probolinggo, Zainullah. Selain menjelang bulan puasa Ramadhan ini ada sejumlah harga sembako yang naik, ada juga harga sembako yang mengalami stagnan. =Muhammad Sugianto

MEROKET, Kalangan masyarakat kini mulai mengeluh dengan naiknya harga sembako di pasaran menjelang bulan puasa Ramadan.

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 16 JUNI 2014|NO. 0381|TAHUN III

13

DPT Pilpres Bertambah 4.377 Pemilih PROBOLINGGO- Daftar Jumlah pemilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang di Kabupaten Probolinggo dipastikan akan bertambah. Angka penambahan pemilih Pilpres mencapai 4.377 Pemilih. Namun untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) pemilih berkurang dibandingkan dengan pileg kemarin.

Dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo terdapat 857.511 pemilih yang akan memiliki hak menentukan pilihan calon presiden.

Ketua KPU Kabupaten Probolinggo M. Zubaidi mengungkapkan jumlah DPT Pilpres ini jika dibandingkan dengan DPT Pemilihan Legislatif (Pileg) mengalami kenaikan sebanyak 4.377 jiwa. Sementara untuk DPT Pileg pada 9 April kemarin, hanya mencapai angka 853.134 pemilih.

“Dari hasil rekapitulasi yang kami lakukan, ada penambahan sekitar empat ribu lebih suara pemilih,” terangnya kepada wartawan, Minggu (15/6).

Sebanyak 4.377 pemilih tambahan dalam Pilpres mendatang

menurut Zubaidi, berasal dari pemilih pemula dari kalangan pelajar. Mereka yang sudah genap berumur 17 tahun.“Karena pada usia tersebut, mereka bisa memilih dalam pemilu termasuk dalam pilpres mendatang,” katanya.

Jumlah DPT tersebut dibandingkan dengan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) yang ditetapkan sebelumnya, lanjut dia, jumlahnya mengalami penyusutan data sebanyak 2.288 orang dari total DPSHP sebanyak 859.799 jiwa.

“Setelah melakukan serangkaian tahapan penetapan DPT, baik di tingkat PPS, PPK hingga tingkat kabupaten dengan seksama untuk menentukan keakuratan DPT, KPU melalui PPS telah melakukan coklit pada DPT Pileg untuk dijadikan DPS. Yaitu dengan menghapus pemilih

yang mempunyai NIK ganda dan pemilih yang meninggal dunia,”

Dukungan Mantan Kepala Daerah

Jokowi Dipastikan Menang di Probolinggo PROBOLINGGO – Capres Jokowi dipastikan bakal menang dalam pertarungan pilpres di wilayah Probolinggo. Kepastian kemenangan mantan Walikota Solo tersebut, karena adanya dukungan dari dua mantan kepala daerah. Yakni mantan Bupati Probolinggo, Hasan Aminudin dan mantan Walikota Probolinggo, HM. Buchori.

Posisi diatas anginnya capres Jokowi di Probolinggo pada pilpres 9 Juli 2014 mendatang tersebut, sudah bukan rahasia lagi. Bahkan, banyak berbagai kalangan yang mengaku optimis lebih dari 100 persen, jika capres Jokowi akan menang di Probolinggo.

“Kalau di Probolinggo capres Jokowi pasti menang,” ujar seorang tokoh masyarakat (tomas), Bambang saat bincang-bincang dengan wartawam. Minggu (15/6).

Kemenangan terhadap Gubernur non aktif DKI Jakarta sebagai capres itu, salah satunya karena pengaruh dua tokoh mantan Kepala Daerah tersebut.

“Kalau hanya dukungan dari parpol saya kira tidak seberapa, tapi pengaruh dari ketokohan dari dua mantan kepala daerah tersebut,” katanya.

Mantan Walikota Probolinggo, HM.

Buchori kepada wartawan mengatakan, pihaknya mengaku sangat optimis capres Jokowi di Kota Probolinggo bakal menang dalam pertarungan pilpres mendatang. “Saya optimis pasti menang,” katanya.

Kendati mantan orang nomer satu di Kota Probolinggo itu mengaku optimis, namun dia tidak bisa mematok berapa persen kemenangan suara capres Jokowi.

Yang jelas, suami Walikota Probolinggo tetap yakin Jokowi akan mengungguli suara Prabowo-Hatta.

Sementara itu, untuk memenangkan capres Jokowi-JK, partai koalisi pendukung di Kabupaten Probolinggo sudah membentuk tim pemenangan. Tim pemenangan itu terdiri dari Koordinator tingkat Kecamatan (Korcam) dan Koordinator tingkat Desa (Kordes).

Salah satu penasehat Tim Pemenangan Jokowi-JK Kabupaten Probolinggo, Kasiyono mengatakan, untuk memenangkan suara capres Jokowi itu sejumlah partai koalisi sudah merapatkan barisan. “Semua sudah merapatkan barisan untuk memenangkan Jokowi dalam perhelatan pilpres mendatang,” katanya. =Muhammad Sugianto

jelas Zubaidi.

Zubaidi menambahkan, PPS

juga melakukan koreksi ulang atas Daftar Pemilih Khusus tambahan (DPKTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), apakah layak untuk dimasukkan dalam DPS Pilpres. “Dalam hal ini kami sangat berhati-hati dalam melakukan verifikasinya,”tandasnya.

Sementara itu, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam piplres mendatang justru mengalami pengurangan.

Dalam Pileg kemarin jumlah TPS sebanyak 2.300 TPS. Namun pada Pilpres mendatang TPS yang akan dijadikan tempat pemungutan suara hanya mencapai 1.931 TPS saja.

Pengurangan ini dikarenakan jumlah pemilih di satu TPS meningkat. Pada Pileg, DPT yang berhak mencoblos di satu TPS maksimal 500 jiwa pemilih. Namun, pada Pilpres mencaopai 800 jiwa pemilih .

“Dalam Pilpres pemilih hanya mendapatkan satu kertas surat suara. Berbeda dengan Pileg pemilih harus mencoblos empat surat suara mulai dari DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota,” pungkas Zubaidi. =Mahfud Hidayatullah

SEREMONIAL

Ragam Budaya Daerah Marakkan Semipro 2014

PROBOLINGGO – Berbagai ragam budaya Indonesia ditampilkan dalam pawai budaya dalam rangka memeriahkan Seminggu di Kota Probolinggo (Semipro). Sebanyak 47 kontingen festival kesenian dari Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD), Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Bali turut memeriahkan pawai budaya yang digelar keenam kalinya tersebut.

Beberapa kesenian dari luar Jatim, seperti tari topeng ireng Boyolali, kesenian betawi, dan tari Gandrung

dari Bayuwangi semakin menambah semarak pawai budaya. Ribuan masyarakat Kota Probolinggo nampak antusias menyaksikan ragam budaya Indonesia tersebut.

Peserta pawai budaya yang berasal dari berbagai daerah ini menonjolkan kesenian dan kebudayaan yang mereka miliki. Beberapa di antaranya adalah tarian duk-duk dari Sampang Madura, keragaman flora fauna ditampilkan peserta dari Kota Pasuruan, yang tampil bergantian selama tiga menit.

Kontingen daerah lain, di antaranya dari Banyuwangi, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Gresik.

Acara yang ditunggu masyarakat Kota Probolinggo ini dilepas Wali Kota Hj.Rukmini sekitar pukul 12.00 di depan halam pemerintah kota Probolinggo, Minggu (15/6). Peserta melakukan kirab sejauh kurang lebih 3 km dengan rute jalan Panglima Sudirman, Gatot Subroto, dan berakhir di Alon-Alon Kota Probolinggo. =M.Hisbullah Huda

14

KORAN MADURAKORAN MADURA JUMAT 13 JUNI 2014 | No. 0380 | TAHUN III

SENIN 16 JUNI 2014 No. 0381 | TAHUN III

14

Italia dan Kosta Rika Menang Jepang Kalah dari Pantai Gading, Alberto Zaccheroni Kecewa RECIFE - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Jepang Alberto Zaccheroni mengaku kecewa dengan permainan anak-anak asuhnya saat dikalahkan Pantai Gading 2-1 pada laga Grup C di Recife, Sabtu (14/6) malam waktu setempat atau Minggu (15/5) siang WIB. Pasalnya, menurut pelatih asal Italia itu, Shinji Kagawa dan kawan-kawan sebenarnya bisa bermain lebih baik lagi seperti yang mereka tunjuk sebelum memulai Piala Dunia ini.

S

eperti dilaporkan oleh wartawan Koran Madura, Carol Aji, pada laga tersebut, Jepang unggul cepat melalui gol Keisuke Honda pada menit ke-16. Bahkan pasukan Samurai Biru ini tetap unggul hingga turun minum. Pantai Gading baru bisa menyamakan kedudukan pada babak kedua masing-masing melalui gol Wilfried Bony pada menit ke-62 dan Gervinho menit ke-64. Kedudukan 2-1 ini akhirnya bertahan hingga laga usai.

Kemenangan Pantai Gading ini tidak terlepas dari keputusan pelatih Lamouchi memasukkan Didier Drogba pada menit ke-62 menggantikan gelandang Serey Die. Mantan pemain Chelsea itu tidak dipasang sejak awal karena Lamouchi lebih memilih Wilfried Bony sebagai striker tunggal.

Kehadiran Drogba di lapangan membuat Jepang panik. Buktinya, belum sampai lima menit Drogba bermain, Pantai Gading malah berbalik unggul 2-1 lewat Wilfried Bony dan Gervinho.

Statistik Whoscored mencatat Drogba menyentuh bola 25 kali selama sekitar 30 menit di lapangan dan memenangi 50 persen duel udara serta melepaskan dua tembakan. “Ketika Didier Drogba masuk, segalanya berubah. Anda sangat beruntung punya pemain sekaliber dirinya di lapangan. Jelas saja dia merasa frustrasi karena dicadangkan, tapi Anda bisa lihat kegembi-

raannya usai laga... Dia adalah seorang juara,” ujar Lamouchi.

Sebaliknya bagi Zaccheroni, hasil ini sangat mengecewakan dan tidak puas dengan apa yang ditampilkan anak asuhnya di lapangan. Sepanjang pertandingan memang ‘Samurai Biru’ lebih banyak ditekan oleh Pantai Gading di mana mereka hanya melepaskan total tujuh shots, sementara lawan bikin total 21.

“Saya mengharapkan penampilan yang berbeda dan saya ingin menganalisa apa yang saya lakukan serta berbicara kepada para pemain besok. Sehari setelah laga saya akan tahu apakah ini soal kematangan para pemain atau hal lain. Saya tahu mereka bisa lebih baik karena mereka sudah berkali-kali tampil lebih baik sebelum ini,” kata Zaccheroni yang pernah menjadi pelatih AC Milan itu.

Jepang saat ini berada di posisi ketiga dengan poin nol dan akan menghadapi juru kunci Yunani di partai kedua hari Kamis esok. “Kami masih punya dua laga sisa dan kami harus menjaga moral tim ini tetap tinggi. Kami belum bisa tampil bagus. Kami harus bisa lebih baik di laga berikutnya,” demikian dia.

Sementara itu pada laga yang berakhir satu jam sebelumnya di Manaus, Italia berhasil menjinakkan “The Three Lions” dengan skor tipis 2-1. “Gli Azzuri” unggul terlebih dahulu melalui gelandang Marchisio sebelum disamakan Daniel Sturridge hingga turun minum.

Pada babak kedua, Italia berbalik unggul melalui gol Mario Balotelli pada menit ke-50. Dan, kedudukan 2-1 ini bertahan hingga laga usai.

Pada laga ini Wayne Rooney tidak tampil optimal karena dipasang pada tempat yang tidak sebenarnta. Pada babak pertama dia beroperasi dari sayap kiri, sedangkan di babak kedua bermain dari sayap kanan. Meskipun, gol

Sturridge pada babak pertama adalah hasil dari umpan pemain Manchester United ini.

Pelatih Inggris Roy Hodgson pun tidak mau membiarkan anak asuhnya itu dikritik. Dia justru membela pemain kelahiran Liverpool tersebut. “Menurut saya terlalu kasar untuk menyebut bahwa ia tidak nyaman di sisi kiri. Saya pikir ia tampil cukup bagus dan ia sudah membuat assist untuk gol kami.

Menyebutnya bermain tak bagus di posisi itu tidaklah berdasar karena saya pikir ia melakukannya dengan baik,” kata Hodgson.

Sementara itu pada laga sebelumnya di Grup D, Uruguay diluar dugaan dikalahkan Kosta Rika dengan skor telak 3-1. Tim asuhan Oscar Tabarez itu unggul terlebih dahulu melalui gol penalti Edinson Cavani, tetapi Kosta Rika bisa berbalik unggul 2-1 pada babak pertama dan semakin menjauh di babak kedua. Sedangkan pada Sabtu malam WIB, Kolombia menyikat Yunani dengan tiga gol tanpa balas. =CAROL AJI

KORAN MADURA

KORAN MADURA

JUMAT 13 JUNI 2014 | No. 0380 | TAHUN III

SENIN 16 JUNI 2014 No. 0381 | TAHUN III

15

15

LAPORAN EKSKLUSIF WARTAWAN KORAN MADURA, CAROL AJI DARI BRAZIL

Fans Tango Kuasai Rio de Janeiro RIO DE JANEIRO - Timnas Argentina baru bermain pada Minggu (15/6) malam waktu setempat atau Senin (16/6) pagi WIB melawan Bosnia-Herzegovina di Stadion Marcana, Rio de Janeiro. Tetapi sejak Sabtu (14/6) pagi, kota Rio da Janeiro “dikuasai’ para pendukung Argentina. Mereka memadati baik sekitar Stadion Maracana maupun sepanjang pantai Copacabana.

L

aporan wartawan Koran Madura, Carol Aji dari Rio de Janeiro menunjukkan bahwa di dua tempat itu, para pendukung Tim Tango sangat dominan di sepanjang pantai Copacabana.

Mereka meneriakkan yel-yel Argentina sambil membentangkan spanduk besar di bibir pantai. Ada yang sambil berenang, ada pula yang sambil berjemuran dengan bikini menikmati teriknya mataharai Rio de Janeiro sepanjang Sabtu akhir pekan lalu itu.

Para fans Argentina juga sangat optimis bahwa mereka akan menjuarai Piala Dunia tahun ini.

Mereka pun membawa trofi Piala Dunina dan meneriakkan “Champione”. Rafael yang ditemui di Stadion Maracana, misalnya, sangat yakin Lionel Messi dan kawan-kawan akan mencapai final. Menurut dia, Argentina akan berjumpa Brasil di final dan tim

kesayangannyalah yang akan keluar sebagai juara.

Jumlah pendukung Argentina yang datang ke Rio de Janeiro dikabarkan mencapai 50.000 orang.

Mereka datang dengan berbagai gelombang. Ada yang melalui udara, tetapi tidak sedikit pula yang menggunakan bis. Untuk mengurus warga Argentina yang membeludak ini, maka pemerintah Argentina menyediakan kendaraan khusus di Rio de Janeiro untuk melayani warganya yang sangat dominan di kota tersebut.

Dominasi fans Argentina di Fan Fest Rio de Janeiro yang berada di Pantai Copacabana membuat fans pendukung tim-tim lain tidak berarti apa-apa. Bahkan pendukung tuan rumah Brasil sendiri pun kalah dari para pendukung Albiceleste ini. Ada yang datang seorang diri, ada yang datang dengan pasangannya, tetapi

ada pula yang datang satu keluarga. “Tolong jangan foto, rombongan artis mau lewat,” seloroh seorang pria yang hendak menyeberani lampu merah bersama anak-anaknya di Pantai Copacabana dan diambil gambarnya oleh wartawan.

Argentina akan ditantang Bosnia Herzegovina di Stadion Maracana pada Minggu (15/6) pukul 19.00 waktu setempat atau Senin (16/6) pukul 05.00 pagi WIB. =CAROL AJI

Fans Argentina berfoto bersama menunjukkan ekspresi kegembiraan mereka. Mereka akan all out mendukung tim kesayangan mereka melawan timnas Bosnia Herzegovina

REVIEW

Cesare Prandelli: Taktik Kami Berhasil

DUA PELATIH. Allenatore Italia Cesare Prandelli (kiri) bertemu dengan pelatih Inggris Roy Hodgson usai pertandingan antara Italia dan Inggris yang berakhir untuk kemenangan Italia.

MANAUS - Pelatih Italia Cesare Prandelli mengatakan, kemenangan atas Inggris 2-1, Sabtu, karena taktiknya berjalan dalam mengatasi pertandingan yang melelahkan di bawah suhu panas kota Manaus.

“Secara logika, pemain-pemain Inggris lebih punya kekuatan, tapi secara teknik kami lebih baik dan dapat menguasai bola di babak pertama,” kata Prandelli.

“Dalam situasi ini, kami melakukan banyak penggantian pemain sehingga lebih bisa punya tenaga.” “Kemudian kami memperkuat lini tengah dengan Pirlo, de Rossi dan Marco Veratti. Kami harus dapat menahan

pemain Inggris yang punya spirit dan mampu melakukan serangan balik yang cepat,” katanya.

Kondisi cuaca yang kering cukup melelahkan, kata Prandelli.

Namun ia salut pada pemainnya yang bisa bertahan dalam kondisi itu.

Ia juga memuji tim Inggris yang kini tampak banyak kemajuan.

“Empat tahun lalu mereka umumnya mengandalkan serangan bola jauh. Tapi sekarang mereka adalah tim dengan teknik yang bagus, termasuk dalam umpan-umpan segitiga,” katanya. =ANT/DAR

16

KORAN MADURA

JUMAT 13 JUNI 2014 | No. 0380 | TAHUN III

KORAN MADURA

16

SENIN 16 JUNI 2014 No. 0381 | TAHUN III

PORTUGAL WAS-WAS PORTUGAL 4-3-3 Rui Patricio; Fabio Coentrao, Pepe, Bruno Alves, Pereira; Joao Moutinho, William Carvalho, Raul Meireles; Cristiano Ronaldo, Hugo Almeida, Silvestre Varela.

JERMAN 4-2-3-1 Manuel Neuer; Erik Durm, Mats Hummels, Per Mertesacker, Benedikt Howedes; Philliph Lahm, Sami Khedira; Lukas Podolski, Mesut Ozil, Thomas Muller; Mario Gotze.

Paulo Bento

Joachim Loew

L Tempat pertandingan: Fonte Nova arena, Salvador Kapasitas stadion: 51.708 orang Waktu: Senin, 16 Juni, pukul 13:00 waktu setempat (Senin, pukul 23:00 WIB) Wasit: Milorad Mazic (Serbia)

SIARAN LANGSUNG

4 PERTEMUAN TERAKHIR Jerman dominan dengan 3 kali kemenangan dalam 3 pertemuan terakhir.

Sementara kemenangan terakhir Portugal terjadi di tahun 2000 silam.

10/06/2012 Jerman 1 - 0 Portugal (Euro) 20/06/2008 Portugal 2 - 3 Jerman (Euro) 09/07/2006 Jerman 3 - 1 Portugal (Piala Dunia) 21/06/2000 Portugal 3 - 0 Jerman (Euro) 07/09/1997 Jerman 1 - 1 Portugal (Kualifikasi PD)

aga ke-18 antara kedua tim di level internasional akan menjadi pertandingan yang panas. Kedua tim samasama ingin menegaskan status sebagai kandidat juara Piala Dunia 2014.

Jerman unggul atas Portugal dalam 17 kali pertemuan terakhir. Mereka meraih sembilan kemenangan atas tim Samba Eropa. Sementara Portugal hanya mampu meraih tiga kali kemenangan atas tim asuhan Joachim Loew. Sisanya imbang.

Namun, Paulo Bento tetap menaruh asa tinggi. Dengan penampilan bintang utama sekaligus kapten mereka Cristiano Ronaldo yang cemerlang sepanjang musim 2013/2014 bersama Real Madrid, Bento berambisi menaklukkan skuat Jerman.

Ke t e rgantungan Portugal atas TVONE/ANTV PUKUL 23.00 WIB Ronaldo sangat besar. Tanpa pemain berjuluk CR7 itu, variasi serangan Portugal “nyaris tidak ada�.

Masalahnya kemudian, Cristiano Ronaldo sedang tidak dalam kondisi fisik optimal. Gangguan cedera masih menghantuinya. Dalam latihan tim pada Sabtu, CR7 masih mengenakan pelindung pada lutut kirinya. Bahkan terlihat, ia tidak mau terlalu membebani lututnya ketika rekan-rekan setimnya melakukan latihan gerakan melompat.

Jerman sendiri pun bukan tanpa masalah. Joachim Loew pernah mengatakan bahwa para pemain Jerman tidak berada dalam permainan impresif sepanjang musim lalu. Mest Ozil, misalnya. Playmaker flamboyan itu tampil inkonsisten bersama Arsenal. Sementara rekannya di lini tengah, Sami Khedira, justru baru sembuh dari cedera, meski sudah ambil bagian saat klub Khedira, Real Madrid bermain di final Liga Champions.

Jadi, siapa jagoan anda?=DAR

CRISTIANO RONALDO

MESUT OZIL

SENIN 16 JUNI 2014 No. 0381 | TAHUN III

KORAN MADURA

A

SISWA MISKIN ITU RAIH NILAI TERTINGGI SE-JATIM

POLISI ANGGOTA JUMAT 13 JUNI 2014 50 | No. 0380 | TAHUN III SENGAJA DPR TERPILIH BERBUAT ABAI MENCEMASKAN

SUMENEP | D

PAMEKASAN | I

BANGKALAN | M

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Faktor Ekonomi Dominasi Perceraian Cemburu 15

40 Kemiskinan

13

Kurang Tanggungjawab

FAKTOR PERCERAIAN (jumlah perkara)

36

Tidak Harmonis

33 Selingkuh SUMENEP – Perceraian yang terjadi sepanjang tahun 2014 didominasi oleh faktor ekonomi keluarga. Peliknya persoalan ekonomi dalam rumah tangga, membuat pasangan suami-istri mencari jalan keluar dengan bercerai.

Angka perceraian yang ditangani Pengadilan Agama (PA) Sumenep dari awal bulan Januari 2014, tercatat sebanyak 734, baik yang diajukan oleh suami maupun dari pihak istri. Sedangkan yang telah berhasil diputus 775.

Panitera Muda Bidang Hukum PA Sumenep M Arifin menjelaskan, secara umum faktor perceraian yang ditangani PA Sumenep, disebabkan ketidaksetabilan ekonomi dalam rumah tangga. Pasangan yang mengajukan perceraian karena faktor ekonomi keluarga sebanyak 40 perkara.

Faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga mencapai 36 perakara. Faktor adanya orang ketiga (selingkuh) sebanyak 33 perkara. Faktor cemburu 15 perkara. Dan faktor kurang tanggungjawab dalam membina keluarga sebanyak 13 perkara.

”Semua angka perceraian yang kami sebutkan, merupakan catatan kami selama awal tahun 2014 sampai bulan Mei 2014 yang lalu. Untuk data bulan Juni, masih belum selesai, atau masih awal bulan,” katanya.

Untuk menekan tingginya angka perceraian, PA Sumenep telah melakukan berbagai upaya untuk menggagalkan pengajuan perceraian pasangan suami-istri. Namun upaya yang dilakukan tidak membuahkan banyak hasil, karena tetap bersikeras untuk bercerai. ”Upaya kami untuk menekan angka perceraian, tidak hanya dilakukan di ruangan PA terhadap pasangan yan mau bercerai, tapi juga dilakukan penyuluhan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep, namun tetap saja pasangan yang mengajukan perceraian tinggi,” tuturnya.

Penyuluhan yang telah diberikan oleh pihak pengadilan keberhasilannya sangat minim. ”Paling hanya 5 persen keberhasilan upaya itu,” terangnya. Hal itu diyakini karena pasutri yang sudah terlanjur mendaftar cerai sudah sama-sama ngotot untuk berpisah. =JUNAEDI/MK gambar/grafis: kangsunan

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SENIN 16 JUNI 2014 | No. 0381 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SENIN 16 JUNI 2014 No. 0381 | TAHUN III

PENEGAKAN HUKUM

Kejaksaan Negeri Dinilai Tak Bertaji SUMENEP - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep belum memperlihatkan kinerja yang memuaskan dalam menegakkan hukum. Hal itu didasari pada sejumlah kasus dugaan korupsi yang sampai saat ini masih menggantung dan tidak memberikan kepastian hukum.

Pada kasus dugaan penggelembungan (mark up) harga pengadaan SMA Batuan, misalnya, Kejari hanya berhanti terhadap pemanggilan saksi-saksi. Padahal, kasus tersebut sudah dilaporkan pada tahun 2008.

Hal serupa juga terjadi pada kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) alat peraga SD 2010 dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget 2013. Kejari terkesan tidak bertaji untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Bahkan, kasus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) di Kecamatan Talango yang telah menyeret dua orang tersangka, F dan M, hingga saat ini belum tuntas.

Dua mantan bendahara UPK PNPM Talango itu hingga saat ini masih belum ditahan.

Yang semakin membuktikan kejari tak berdaya, terpidana kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Dermaga Pelabuhan Rakyat (Pelra), di Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget, hingga saat ini masih bebas berkeliaran. Hanya satu terpidana yang berhasil dijempat paksa, yaitu Andreas Srijono.

Sementara berdasarkan hasil penyidikan, bukan hanya AS yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi dua teman lainnya, yaitu Irwan Jaya Wangsa Gunawan (Direktur PT. Andika Buana Perkasa Surabaya) dan Prijonggo (Konsultan Pengawas PT. Dimensi Empat Arsigatra) masih menjadi buronan, karena mereka lenyap di permukaan.

Sarkawi, aktivis anti korupsi sekaligus pelapor salah satu kasus tersebut mengatakan, pergantian kepemimpinan korps adhiyaksa itu belum memberikan enegri baru untuk menuntaskan kasus yang telah lama mengendap.

“Orang akan bertanyatanya, apa hukum itu sudah tak sekebal dulu, tak bisa membuat orang merasa was-was saat melakukan kesalahan. Ini pertanda bahwa Kejari benarbenar tak bertaji, hanya gedung yang menjulang tinggi,” ucapnya, Minggu (15/6).

Menanggapi hal itu, Kasi Intel Kejari Sumenep N.S.A Aryartha mengungkapkan, pihaknya terus melakukan pelacakan terhadap tersangka kasus Pelra atas nama Irwan Jaya Wangsa Gunawan, Direktur PT. Andika Buana Perkasa Surabaya. “Kami masih akan terus melakukan pemburuan terhadap tersangka Irwan, sebab sampai saat ini, tersangka tak diketahui ada di mana,” katanya kepada Koran Madura.

Menurutnya, sampai saat ini kejari belum menangkap tersangka lainnya. Hanya AS yang berhasil ditangkap dan dijempat paksa di Perumahan Kepuh Permai, Waru, Sidoarjo pada bulan Februari kemarin.

“Saat sidang kemarin, kuasa hukum tersangka tak bisa menghadirkan tersangka.

Tetapi, kami akan terus melacak keberadaan tersangka tersebut. Jadi, mohon bersabar dulu,” jelasnya.

Diketahui bahwa ketiga nama itu ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2007 silam, dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Rakyat (Pelra) bersama 2 tersangka lainnya, yakni Irwan Jaya Wangsa Gunawan, Direktur PT. Andika Buana Perkasa Surabaya, dan Prijonggo, Konsultan Pengawas PT. Dimensi Empat Arsigatra.

Ketiganya divonis 1 tahun penjara dan denda 50 juta subsider kurungan 1 bulan.

Sementara proyek pembangunan Pelabuhan Rakyat (Pelra) di Kecamatan Kalianget tersebut, dilaksanakan pada tahun 2005, dengan anggaran dari APBN sebesar Rp 3 miliar.

Berdasarkan hasil pengukuran akhir oleh tim evaluasi dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, menunjukkan terjadi selisih volume 12,84 meter persegi antara hasil dengan yang tercantum dalam desain dan rencana anggaran biaya (RAB). =SYAMSUNI

KARAPAN SAPI. Joki memacu sapi saat pagelaran tradisi Karapan Sapi Madura yang digelar di Taman Ria Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (15/6). Pagelaran Karapan Sapi ini digelar untuk memperkenalkan tradisi dan budaya Karapan Sapi kepada masyarakat umum khususnya generasi muda.

Subsidi Pasar Masih Perlu Regulasi DPPKA: Kami Masih Koordinasi dengan Beberapa Pihak SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep sepakat, para pedagang mendapat subsidi harga kios pasar yang hendak dibangun oleh investor. Namun, masih membutuhkan regulasi khusus yang mengatur hal itu.

“Untuk subsidi pedagang masih perlu ada regulasi khusus, agar subsidi yang kita berikan tidak keluar dari kontraktual yang ada. Termasuk tidak salah sasaran. Artinya, kita bantu orang, namun akhirnya masuk jurang yang salah,” jelas Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi, Minggu (15/6).

Regulasi tentang subsidi itu nantinya akan menjadi patokan ketika dewan melakukan pengawasan. “Jadi, sekali lagi, soal subsidi, pasti akan kami perjuangkan untuk para pedagang, tetapi kami masih harus membuat panduan hukumnya, agar kesepakatan yang antara pemkab dan investor tidak keluar dari semangat awal, dan kami pun enak mengawasi dan melakukan kontroling,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pasar Dinas Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPPKA) Imam Sukandi mengatakan, soal subsidi, pihanya terus mel-

akukan koordinasi mediasi dengan beberapa pihak, baik investor, legislatif maupun dinas-dinas terkait.

“Soal subsidi kios pasar, saat ini kami masih terus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, terutama legislatif, dalam hal ini adalah Komisi B sebagai mitra kami. Jadi, kami memang berharap pedagang itu dapat keringanan dari investor,” katanya.

Termasuk kata Imam, pihaknya juga akan melakukan koordinas dengan beberapa instansi terkait demi menghindari beberapa hal.

“Kalau tidak dikoordinasikan ke beberapa pihak, kami dikira melakukan korupsi. Oleh karena itu, silakan kami pantau, bahkan ingatkan kami jika itu sudah keluar dari jalur yang ada,” jelasnya.

Menangapi soal maraknya calo yang telah meresahkan para pedagang, Imam menjelaskan bahwa Pemkab tak sedikit pun membenarkan dan membolehkan ada pungutan apa pun jika bangu-

nan itu belum selesai.“ Jadi, saya tegaskan, kami semua, baik legislatif maupun eksekutif tak pernah memberikan restu kepada siapa pun soal harga sebelum pembangunan itu selesai,” tegasnya.

Ditanya soal ada berapa pedagang yang sudah mengajukan untuk menempati pasar, Imam menyebutkan, sejauh ini sudah 212 pedagang. “Mereka semua adalah korban kebarakan pada tahun 2007 silam. Tetapi juga ada sebagian dari para pedagang lain, sebab ada banyak masyarakat yang antusias untuk melakukan transaksi jual beli ketika Pasar Anom itu kembali berdiri,” jelasnya.

Soal harga yang melangit, Imam menyatakan bahwa ternyata itu sudah harga yang lumayan tidak memberatkan. Sebab menurut Imam, saat pihaknya melakukan koordinasi dengan beberapa pihak soal harga kios, di Pasar Turi, 1 meter itu Rp 100 juta.

“Sementara di pasar dekat Turi, kalau gak salah Pasar Pakuwon, 1 meter Rp 50 juta. Nah, di sini, kami akan berusaha, harga pasar berada di bawah Rp 50 juta, bahkan harapan kami di bawah harga Rp 20 juta,” jelasnya. =SYAMSUNI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

SENIN 16 JUNI 2014 | No. 0381 | TAHUN III

C

96 Anggota PPS Berencana Mogok Kerja Mahmud: KPU Telah Mengendapkan Gaji Kami SUMENEP - Sebanyak 96 anggota dari 16 desa panitia pemungutan suara (PPS) di Kecamatan Batang-Batang akan melakukan aksi mogok kerja, bahkan mengancam akan memboikot pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang.

Hal demikian dilakukan karena selama 4 bulan, sebanyak 16 PPS belum menerima gaji sepeser pun dari KPU. Sehingga, mereka akan melakukan mogok kerja jika gaji mereka belum dibayar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep.

Ketua PPS Desa Dapenda Mahmud mengatakan, semua PPS di 16 desa itu sepakat akan mogok

kerja, bahkan siap memboikot Pilpres mendatang. Sebab, mereka telah melakukan kewajibannya, sementara haknya belum mereka terima.

“Ancaman ini bukan mainmain, pula bukan gertak sambal, tetapi jika KPU belum juga membayar gaji kami, maka saat Pilpres nanti kami akan mogok kerja, bahkan kami akan memboikot

pelaksanaan Pilpres,” katanya, Minggu (15/6).

Mahmud menjelaskan bahwa dari 16 PPS tersebut, setiap PPS ada 6 anggota, satu orang ketua, 5 orang terdiri dari anggota dan staf. Ketua akan menerima gaji Rp 500 ribu, sementara anggota dan staf itu menerima gaji Rp 450 ribu.

“Jadi, kalau dihitung, 16x500 ribu adalah Rp 8.000.000, berarti untuk 16 Ketua PPS sebanyak itu, dan 80x450 ribu adalah 36.000.000 untuk anggota dan staf. Berarti, Rp 44.000.000, KPU telah mengendapkan gaji kami,” sebutnya.

Menurut Mahmud, KPU maupun PPK sering beralibi ketika pihaknya mengadu. “Katanya, masih menunggu KPU yang baru.

Masak aturannya seperti itu. Ini kan tidak adil. Bagi kami, 4 bulan itu sudah keterlaluan. Seolaholah KPU itu tidak menghargai kinerja kami di lapangan,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep Abd. Warits mengatakan, pihaknya masih hendak melakukan koordinasi dengan beberapa staf di sekretariat KPU. Tapi, kata Warits, sebagian kecamatan sudah dicairkan. “Seperti

di Kecamatan Gapura, sudah dicairkan gajinya kok, Mas,” ucapnya kepada Koran Madura.

Penyebab tidak dibayar gaji tersebut, kata Warits, salah satu faktornya mungkin karena ada kesalahan teknis di laporan. “Sehingga belum dicairkan semua.

Jadi, gaji itu belum dibayar, tetapi soal itu saya masih akan menelusuri lebih jauh, sebab saya baru satu hari bekerja, masih harus berkoordinasi dengan beberapa pihak di sekretariat KPU, terutama para pegawai, kenapa gaji itu masih belum dibayar,” terangnya. =SYAMSUNI/MK

PERUNDANG-UNDANGAN

Pembahasan Raperda Bangunan Gedung Tarik Ulur?

PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA. Warga mengambil bibit pohon saat peringatan hari Lingkungan Hidup Sedunia di Bumi Patra, Indramayu, Jawa Barat, Minggu (15/6). Dalam rangka memperingati hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pertamina RU VI Balongan membagikan bibit pohon gratis untuk warga serta membuka ekowisata Mangrove.

SUMENEP - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bangunan Gedung hingga kini belum dilanjutkan. Pembahasannya terkesan tarik ulur. Legislatif mengatakan sudah mengagendakan bulan ini, sementara eksekutif berjanji bulan mendatang.

Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi mengatakan, pembahasan lanjutan raperda tentang bangunan dan gedung itu akan dilakukan pada pertengahan bulan Juni ini. ”Kami sudah mengagendakan bulan ini akan dilakukan pembahasan lagi, sebab beberapa bulan terakhir sempat tertunda,” katanya.

Sementara penyebab tertundanya pembahasan karena berbenturan dengan aktivitas lain yang tak kalah mendesak, seperti perhitungan ABPD tahun anggaran 2013 yang hingga kini juga belum selesai. ”Mungkin setelah itu selesai, baru kita akan melakukan pembahasan lagi,” ujarnya.

Disinggung lamanya waktu pembahasan raperda, politisi PDI Perjuangan itu mengaku masih dalam tahap wajar-wajar saja.

Karena sebelum menjadi perda, masih banyak hal yang perlu dikaji lebih dalam dan membutuhkan rujukan yang lumayan banyak. ”Apalagi dalam raperda bangunan dan gedung terdapat 129 pasal.

Bambang Irianto

Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jadi masih perlu adanya kajian yang mendalam,” tuturnya.

Pihaknya masih akan mendalami soal beberapa konsep yeng telah dirancang oleh pihak eksekutif itu, baik dari segi bentuk dan beberapa konsep lainnya, yang pada intinya semuanya akan berciri khas Madura. ”Nah, itu kan masih membutuhkan waktu lama untuk mengkajinya. Seperti apakah ciri khas Madura yang dimaksud, kalau tidak dijelaskan dari awal, takutnya tidak sesuai dengan ciri khas yang diinginkan nantinya.

Makanya, masih memerlukan

waktu lebih banyak lagi tentunya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Sumenep Bambang Irianto mengatakan, pembahasan Raperda Bangunan Gedung itu akan dilakukan pada bulan Juli mendatang. ”Walaupun usulan raperda itu dari kami, kami tidak bisa mendesak pihak legislatif untuk segera membahasnya. Karena kami yakin, pihak legislatif juga mempunyai kesibukan yang sangat mendesak juga. Makanya, kami tunggu saja sampai ada waktu luang kembali,” terangnya.

Menurut Bambang, raperda yang telah diajukan itu memuat nuansa-nuansa lokal. Sehingga ketika nanti sudah disahkan menjadi perda, diyakini semua bangunan baik perumahan maupun perkantoran akan seragam, tidak seperti saat ini yang model bangunannya beragam. ”Kami tidak ingin menyoal pembanguan perkantoran yang masih belum seragam itu. Namun kenyataannya, model bangunnanya masih bercampur, ada yang berciri khas lokal, dan ada pula yang bernuansa minimalis.

Sehingga bisa dibilang Sumenep masih belum punya karakteristik yang baku,” terangnya. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 16 JUNI 2014 | No. 0381 | TAHUN III

UN SLTP

PERTANIAN

Murid Miskin itu Raih Nilai Tertinggi Se-Jatim SUMENEP – Mutiatul Khoiriyah, murid MTs Miftahul Ulum Kecamatan Lenteng meraih nilai tertinggi pada ujian nasional (UN) tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) 2014 se-Jawa Timur. Di tingkat nasional, ia menduduki peringkat kelima.

Ria, panggilan akrabnya, memperoleh nilai UN 39,40, mengandaskan nilai yang diraih oleh Dita Arizona yang berasal dari SMPN 2 Bangkalan yang mencatatkan dirinya sebagai siswa dengan nilai tertinggi seMadura dengan nilai UN 38,60.

Ria mengaku kaget saat ditemui di rumahnya, karena belum mendapatkan informasi soal perolehan nilai tertinggi yang diraihnya itu. Kabar ria memperoleh nilai tertinggi sudah tersebar di internet. Menurutnya, nilai tertinggi yang diperoleh bagian dari buah usaha kerja keras dan doa.

Ditanya kiat memperoleh nilai tertinggi, Ria menjawab hanya tekun belajar. “Itu saja, Mas yang saya lakukan setiap malam. Selebihnya pada Senin dan Kamis, saya rutin menunaikan puasa. Tidak ada persipan atau kiat khusus, hampir sama seperti siswa lainnya. Ikut bimbel dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya,” katanya polos.

Meski belajar di madrasah, Ria mengaku tak gengsi untuk berprestasi. Ia mengaku tidak minder ketika harus disejajarkan dengan siswa lain yang belajar di perkotaan. “Saya memang tergolong berasal dari keluarga tidak mampu, Mas, sebab profesi ortu saya petani,” ujar siswa asal Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng itu.

Hajar Dwiantoro, ayah Ria, juga tidak menyangka jika anaknya mampu meraih nilai tertinggi se-Jatim. “Anak saya itu pemalu dan pendiam. Jadi jarang bergaul dengan temannya. Hanya memang dia rajin belajar di ru-

Prospek Harga Tembakau Masih Samar SUMENEP – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum bisa menebak prospek harga tembakau pada musim kali ini.

Pemerintah masih sangat bergantung pada pihak pabrikan.

Sementara pihak pabrikan biasanya baru mengeluarkan harga menjelang musim panen.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep Syaiful Bahri saat ditanya prospek harga tembakau mengaku belum tahu. Pihaknya belum bisa memastikan great harga tembakau yang akan dikeluarkan pihak pabrikan.

“Baru setelah menjelang musim panen baru akan ada laporan kepada kami. Kalau sekarang masih belum ada kare-

na musim tanam pun masih baru dimulai. Kami tidak bisa menyimpulkan, silakan konfirmasi ke Dishutbun yang lebih paham,” terangnya, Minggu (15/6).

Sementara itu, Kabid Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumenep, Nasah Bandi juga belum bisa memastikan prospek harga tembakau. Tanaman tembakau, menurutnya, sangat terpengaruh dengan kondisi cuaca.

Namun, cuaca saat ini cukup bagus untuk memulai masa tanam tembakau. Sehingga pihaknya berharap kondisi cuaca tetap bertahan hingga musim panen nanti.

“Semoga musim ini miliknya petani tembakau,” harapnya. =ALI RIDHO/MK

PLTD MASALEMBU

Pemkab Dianggap Tukang Obral Janji PRESTASI. Muatiatul Khoiryah, siswa kurang mampu dari MTs Miftahul Ulum, Kecamatan Lenteng, yang menembus nilai tertinggi se-Jawa Timur.

mah,” katanya.

Terpisah, Kepala Kemenag Sumenep melalui Kasi Penma Moh Rifai Hasyim mengaku belum mendapatkan informasi resmi dari Kanwil Kemenag Jatim. Menurutnya, Kemenang Sumenep hanya diminta Kanwil Kemenag Jatim untuk menyerahkan laporan terkait rilis 3 nilai tertinggi untuk masing-masing sekolah di bawah naungan Kemenag Sumenep.

Sebagai langkah antisipasi, pihaknya lantas meminta laporan dari 3 sub rayon yang berada di bawah naungan Kemenag Sumenep yakni Sub Rayon 51 MTsN Sumenep, Sub Rayon 52 MTsN Terate dan Sub Rayon 53 MTs Annuqayah. Dari masing-masing sub rayon itu, dia meminta laporan 10 besar perolehan nilai tertinggi.

“Instruksi dari Kanwil Kemenag Jatim memang meminta 3 siswa yang memperoleh nilai tertinggi dari masing-masing sekolah di bawah naungan Kemenag Sumenep. Nah setelah kita verifikasi dan kita akumulasi nilainya muncul tiga nama yang

meraih nilai tertinggi se-Sumenep yakni Mutiatul Khoiriyah dari MTs Miftahul Ulum, Kecamatan Lenteng. Peringkat kedua Azizatul Mabrurah dengan nilai 39,20 dari MTs Nurus Salam, Kecamatan Ganding. Dan terakhir diraih oleh Edi Wahyudi dari MTs Al Ghazali, Kecamatan Pragaan, dengan nilai 39,20.” terang Hasyim.

Terkait perolehan nilai yang diraih Ria yang mampu menembus nilai tertinggi se-Jatim, menurut Hasyim, dari pihak Kemenag Sumenep belum menyiapkan langkah serius seperti pemberian beasiswa gratis pendidikan pada jenjang SMA sederajat. Hanya saja kalau terkait penghargaan atau pemberian reward berupa uang pembinaan sudah pasti dapat.

“Soal kebijakan itu nanti masih akan kita musyawarahkan dengan pimpinan. Selamat!” Katanya yang mengaku bangga karena siswa binaannya telah mengharumkan Kabupaten Sumenep di kancah pendidikan Jatim. =ALI RIDHO/MK

SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menilai Pemerintah Kabupaten setempat tukang obral janji. Hal itu terkait belum beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kepulauan Masalembu, yang direncanakan sudah beroperasi pada awal 2014. ”Nah inti yang membuat kami kecewa, bahkan kami sangat tidak senang jika pemkab selama ini hanya menabur sejuta harapan terhadap masyarakat kepulauan. Namun kenyataanya nol besar,” kata Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi.

Padahal, menurut Politisi PDI Perjuangan, pihaknya telah menganggarakan sebesar Rp 1 miliar pada tahun 2013. ”Nah itu juga yang kami tidak habis fikir sampai sekarang, karena setelah kami tetepakan anggarannya, malah pemkab masih berdalih kesulitan pengelolanya. Sehingga, walaupun mesinnya sudah ada, masih belum juga bisa dirasakan oleh warga setempat,” terangnya.

Pihaknya menegaskan, pada tahun 2014 ini, tidak akan lagi menganggarkan, baik biaya perawatannya maupun biaya lainnya. ”Pada tahun ini dipastikan kami tidak akan menganggarkan kembali. Sehingga jika ada kerusakan, yang jelas jika ada

kerusakan kami tidak bertanggung jawab lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumenep Abd. Kahir menjelaskan, belum digunakannya mesin baru yang dibeli dari APBD II senilai Rp 1 miliar itu, disebabkan masih dalam tahap lelang pengelola. "Kami ingin pengelola PLTD yang baru ini benar-benar profesional, sehingga pelayanan ke masyarakat bisa optimal," katanya.

Kendati demikian, walaupun mesin baru itu masih belum bisa dioperasionalkan, pelayanan listrik untuk daerah Kepulauan Masalembu tetap. Warga bisa menikmati aliran listrik yang dikelola pemkab melalui kecamatan setempat. ”Itu biar warga tetap bisa menikmati aliran listrik, makanya mesin yang lama itu dioperasikan. Sedangkan untuk mesin yang baru kalau tendernya selesai akhir tahun 2014 ini, maka awal tahun 2015 baru bisa dioperasikan,” tukasnya.

Perlu diketahui, pemkab pada tahun 2014 telah membeli mesin diesel senilai Rp 1 miliar yang diambilkan dari dana APBD II. Sedangkan mesin itu berkapasitas 450 KVA. Namun, sampai saat ini belum bisa digunakan karena pengelolanya masih dalam tahap lelang. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 16 JUNI 2014 | No. 0381 | TAHUN III

E

TIDAK TERAWAT. Warga melintas di sekitar taman pemandian raja yang berada di Kecamatan Batuan.

Kuasa Hukum Decky Melawan Gugatan Soal Ijazah Sudah Kadaluarsa SUMENEP - Rudi Hartono, kuasa hukum Decky Purwanto yang menggugat KPU Sumenep atas ditetapkannya Ummul Hasanah sebagai caleg terpilih, tidak terima terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang menolak gugatan kliennya.

“Penetapan yang dibacakan Ketua PTUN Surabaya menyatakan gugatan Decky Purwanto tidak dapat diterima, bukan lantas ditolak. Itu lantaran objek sengketa dianggap ranah hasil pemilu.

Penetapan itu kami anggap belum final, karena masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan yakni Rapat Permusyawaratan. Belum menginjak pada pemeriksaan persiapan, apalagi sidang,” kata Rudi Hartono, kuasa hukum penggugat, Sabtu (14/06).

Karena itu, lanjut Rudi, pihaknya akan mengajukan gugatan perlawanan terhadap penetapan keputusan Ketua PTUN tersebut, setelah pihaknya menerima salinan penetapan resmi dari PTUN Surabaya. Menurutnya, putusan penetapan itu hanya dilihat dari objek sengketa, belum bicara pokok perkara.

“Posisi gugatan kami tidak berbicara ranah hasil pemilu, tapi tahapan sebelum pemilu dilaksanakan. Kami ini membicarakan tahapan verifikasi yang

seharusnya caleg Ummul Hasanah ini tidak layak lolos, tapi melalui verifikasi KPU malah dinyatakan lolos. Padahal ijazahnya lokal,” ujarnya.

Rudi memaparkan, PTUN Surabaya hanya menilai objek sengketa berdasarkan pasal 2 huruf g UU No 51/2009, tentang perubahan kedua UU No 5/1986 dan tahapan pemilu tentang pemalsuan ijazah yang tidak dan belum diketahui penggugat. Sedang berdasar pada ketentuan UU No 51/2009 tentang perubahan kedua UU No 5/1986 pasal 53 ayat (2) huruf c, Surat Keputusan yang merupakan objek sengketa.

Ditolak Pada tahap pemeriksaan pendahuluan (pra sidang), Kamis (12/6) di PTUN Surabaya dengan agenda melihat kelengkapan berkas gugatan Decky Purwanto, PTUN yang akan menyidangkan kasus tersebut menyatakan tidak bisa melakukan persidangan.

Sekretaris KPU Sumenep

Fajar Rahman mengatakan, gugatan yang diajukan penggugat Decky Purwanto, dinyatakan ditolak karena telah lewat masa tahapan pemilu. “Menurut penjelasan Ketua PTUN, gugatan soal ijazah yang terkait tahapan pemilu itu harusnya diajukan saat tahapan pengumuman daftar caleg sementara (DCS). Karena setelah pengumuman DCS kan ada kesempatan tanggapan masyarakat.

Disitu itu seharusnya kalau ada yang dianggap janggal, bisa diajukan gugatan. Kalau baru digugat sekarang, dianggap sudah lewat batas waktunya,” ungkapnya.

Fajar memaparkan, karena gugatan tersebut telah ditolak saat masa pra sidang, maka gugatan tidak bisa dilanjutkan ke persidangan di PTUN. Ketua PTUN Surabaya menyarankan pada penggugat yang diwakili kuasa hukumnya, Rudi Hartono, untuk menempuh jalur hukum lain apabila masih ingin meneruskan gugatan terkait ijazah caleg terpilih tersebut.

“Salah satunya melalui kepolisian. Artinya mengajukan laporan dugaan tindak pidana ijazah palsu, misalnya. Atau gugatan lain yang akan diproses di pengadian negeri, di luar gugatan tentang pemilu,” terangnya. =ALI RIDHO/MK

PERATURAN DAERAH

Perda Cagar Budaya Mendesak SUMENEP – Keberadaan peraturan daerah tentang cagar budaya sangat mendesak. Belum adanya regulasi yang mengatur hal itu, cagar budaya banyak dibiarkan tak terawat. Bahkan, nyaris musnah hanya menyisakan puing-puing.

Pemandangan itu terlihat pada Taman Pemandian Raja yang berada di Desa Batuan, Kecamatan Batuan. Lokasi dan sekelilingnya tampak kumuh.

Tempat persinggahan raja setelah selesai mandi, jarak 10 meter di sebelah timur taman dipenuhi rerumputan.

Pemerhati kebudayaan Lukman Hakim AG mengatakan, perda tentang cagar budaya sudah menjadi keharusan untuk melindungi cagar budaya agar tidak punah. ”Memang sudah ada undang-undang cagar budaya, hanya saja undang-undang itu tidak mengisyaratkan penekanan untuk merawat cagar budaya,” katanya.

Oleh sebab itu, ia mendesak pemerintah segera membuat perda cagar budaya. Sehingga keberadaan cagar budaya benarbenar diperhatikan. ”Dengan demikian, maka jelas perhatian pemerintah tidak akan fokus, bahkan cenderung dilupakan, seperti Taman Pemandian Raja di Batuan itu tetap kumuh. Sehingga ketika sudah ada perdanya maka semua cagar budaya tidak akan kumuh lagi,” ujarnya.

Ketika sudah ada payung

hukumnya, Lukman optimis keberadaan cagar budaya akan elok dan menarik pengunjung. ”Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi bila cagar budaya dirawat dengan baik. Itu akan menjadi potensi wisata luar biasa. Bahkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor wisata akan semakin bertambah juga,” katanya optimis.

Terpisah, anggota Komisi D DRPD Sumenep Nur Asyur menjelaskan, rancangan perda cagar budaya saat ini masih dalam tahap proses untuk dijadikan perda. ”Untuk perda itu, memang saat ini telah digodok di internal kami. Namun, sampai saat ini masih belum masuk di baleg,” katanya Untuk membuat perda cagar budaya itu, Komisi D DPRD Sumenep telah melakukan studi banding ke Kota Makassar. ”Itu sudah kami lakukan, sehingga nantinya mudah untuk merumuskannya,” terangnya.

Pihaknya optimis, jika perda cagar budaya yang sedang digodok itu sudah menjadi perda, pemerintah bisa menginventarisir semua benda atau bangunan dan bentuk lainnya yang diyakini sebagai cagar budaya, termasuk juga hak kepemilikannya. ”Terkait tentang kepemilikan tersebut, jika cagar budaya itu milik masyarakat, pemerintah bisa memberikan suntikan dana perawatan,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

SENIN 16 JUNI 2014|NO. 0381|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

SENIN 16 JUNI 2014 NO. 0381 | TAHUN III

F

PANGAN

Jelang Ramadan, Stok Beras Madura Aman

TERBENTANG. Tambatan perahu untuk transportasi laut orang dan barang di Desa Pagagan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

Pembangunan Transportasi Laut Belum Optimal Total Anggaran Telah Mencapai Rp 1 M PAMEKASAN – Tahun 2014 pembangunan Tambatan Perahu di Desa Pagagan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, yang berfungsi sebagai pelabuhan untuk transportasi laut kembali mendapat tambahan dana, kali ini sebesar Rp 750 juta. Karena sebelumnya, di tahun 2013 dana yang telah disiapkan sebesar Rp 364 juta belum bisa membuat pembangunan tambatan perahu itu selesai.

Kucuran dana tersebut berasal dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. Anggaran tahun 2014 ini lebih besar dari tahun 2013 lalu. Pada tahun lalu, anggaran tersebut terbangun tambatan sepanjang 30 meter dengan lebar 2,5 meter.

Sedang untuk melanjutkan pembangunan tersebut, anggaran dana Rp 750 juta pada tahun 2014 ini, direncanakan untuk membangun tambatan sepanjang 70 meter yang akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung lainnya.

Kemudian juga ada dana pemeliharaan sebesar Rp 250 juta, sehingga total anggaran untuk Tambatan Perahu tersebut sebesar Rp 1 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pemkab Pamekasan, Mohammad Zakir mengatakan Tambatan Perahu itu adalah pelabuhuan rakyat yang digunakan untuk transportasi laut dari Pamekasan ke Kabupaten Probolinggo.

Menurut Zakir, pemkab se-

tempat membangun tambatan tersebut untuk memberikan kemudahan saat akan menaiki perahu. Warga yang memanfaatkan tambatan untuk penyeberangan tidak perlu menceburkan diri ke laut untuk dapat menaiki perahu yang akan mengantar mereka ke Pulau Jawa.

“Dengan dibangunnya tambatan itu masyarakat tidak harus turun ke laut dan berbasah-basahan lagi untuk dapat naik ke perahu yang akan ditumpanginya.

Penyeberangan untuk orang dan barang sudah lama digunakan oleh warga, tapi baru dua tahun ini ada pembangunan di sana,” katanya.

Diakuinya, hingga saat ini masyarakat yang akan pergi ke pulau Jawa melalui tambatan itu harus turun dan berjalan ke tengah laut untuk bisa sampai ke perahu yang akan mengangkut mereka.

Tidak hanya tambatan, dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat

itu, pada tahun ini juga direncana akan dibangaun fasilitas penerangan sehingga pada malam hari aktivitas di tempat itu menjadi terang. Hal ini mengingat jadwal pemberangkatannya tergantungan pada pasang-surut air laut.

“Jadi terkadang harus berangkat malam, sehingga dalam perencanaan kami, di sana nanti akan diberikan penerangan sekitar 10 titik dengan jarak titik ke titik sejuah 10 meter. Sehingga pada malam hari mereka yang akan menyeberang ke Probolinggo tidak harus gelap-gelapan lagi,” ungkapnya.

Setelah semua fasilitas terbangun di tambatan perahu itu, Pemkab setempat baru akan menarik retribusi kepada para penggunaannya. “Pemkab tidak akan mengucurkan dana apabila Tambatan Perahu itu tidak bisa menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD), jelas nantinya ada retribusi,” katanya.

Untuk diketahui, kerjasama jalur laut antara Kabupaten Pamekasan dengan Kabupaten Probolinggo terjalin sejak tahun 2008 lalu. Pada waktu itu keluarga besar Kabupaten Probolinggo berkunjung ke Pamekasan. Dalam kesempatan itu ada pembicaraan mengenai kerjasama akses laut melalui pelabuhan yang kemudian direalisasikan dengan pembangunan tambatan perahu tersebut di tahun 2013 lalu. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Menjelang Ramadan, stok beras di Bulog Subdivisi Regional (Subdivre) XII Madura masih aman hingga 3 bulan ke depan. Untuk penyaluran beras masyarakat miskin (raskin), termasuk stok untuk ketahanan pangan.

Subdivre yang menangani stok beras untuk penyaluran bantuan raskin di empat kabupaten di pulau Madura, saat ini mempunyai stok sebanyak 19 ribu ton. Jumlah itu diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan beras saat Ramadan.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, permintaan masyarakat biasanya meningkat, sehingga membuat harganya berfluktuatif bahkan cenderung meningkat, menjelang bulan suci bagi umat Islam tersebut.

Kepala Bulog Subdivre XII Madura, Suharyono mengatakan stok beras 19 ribu ton di Gudang Bulog di Jl Raya Tlanakan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan di pulau Madura selama 3 bulan ke depan. “Stok beras yang ada di gudang saat ini kekitar 19 ribu ton. Kami memperkirakan cukup untuk tiga bulan ke depan, hingga selesai Bulan Ramadan. Kami harap harga beras tetap stabil sehingga tidak ada lonjakan harga beras nanti,” katanya.

Dia menjelaskan saat ini pihak Bulog masih terus melakukan pengadaan, termasuk mendatangkan beras dari luar Pulau Madura, seperti Bojon-

egoro dan Mojokerto. Hal ini dimaksudkan agar persediaan beras tetap stabil dan cukup untuk memenuhi kebutuhan warga di Pulau Garam itu hingga akhir tahun nanti.

Menurut Suharyono, selain persediaan untuk program bantuan bagi warga miskin di empat kabupaten di Pulau Madura.

Dalam penanganan ketahanan pangan, beras tersebut juga akan cukup apabila kemudian ada perintah untuk mendistribusikan raskin ke-14 yang biasa disalurkan pada Bulan Ramadan oleh masing-masing kabupaten.

“Tahun lalu itu jelang Ramadan stok beras di kami sebanyak 16 ton, jadi apabila dibandingan dengan stok sakarang, jelas akan cukup, termasuk untuk operasi pasar apabila nanti kemudian ada kenaikan harga beras yang harus ditangani dengan operasi,” ungkapnya.

Data pada subdivre XII Madura, warga miskin penerima program bantuan beras di Pulau Madura, tahun 2014 ini sebanyak 396.490 rumah tangga sasaran (RTS). Dari jumlah itu Kabupaten Sumenep terdata sebagai kabupaten dengan jumlah penerima bantuan terbanyak yakni 116.378 RTS, lalu Kabupaten Sampang sebanyak 108.647 RTS. Selanjutnya Kabupaten Pamekasan sebanyak 86.397 RTS, yang paling sedikit Kabupaten Bangkalan, yakni sebanyak 85.068 RTS. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

STOK PANGAN JELANG PUASA. Pekerja merapikan beras di toko sembako Pasar Lama, Tangerang, Banten. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menjelaskan pemerintah akan menstabilkan harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran sehingga tidak ada lagi gejolak harga yang berlebihan.

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 16 JUNI 2014|NO. 0381|TAHUN III

G

PEMADAMAN LISTRIK

Seharusnya Diumumkan di Media PAMEKASAN - Pemadaman listrik yang terjadi beberapa hari ini dikeluhkan sejumlah petani tembakau di Kecamatan Pademawu. Sebab, pemadaman listrik itu sangat mengganggu terhadap aktivitas petani tembakau.

Salah satunya Abdus Suhud, petani asal Dusun Malangan Barat, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, mengaku kecewa terhadap Perusahaan Listrik Negara (PLN) karena listrik di daerahnya sering padam. Akibat sering padamnya listrik tersebut, ia tidak bisa mengalirkan air ke lahan pertaniannya. Sehingga ia harus menimba air secara manual dari sumur yang jaraknya sangat jauh dari lahan pertaniannya.

Selain mengganggu terhadap aktivitas pertanian, pemadaman listrik juga mengganggu terhadap para penggemar bola yang sedang menonton perhelatan piala dunia.

Ia dan masyarakat lainnya terpaksa harus membeli generator set (genset) untuk bisa menonton aksi pesepak bola dunia.

Apalagi, pemadaman listrik itu seringkali terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pemadaman terjadi tiba-tiba, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. “Seharusnya diumumkan dulu lewat media massa, agar masyarakat bisa mempersiapkan diri sebelum terjadi pemadaman,” katanya.

Dampak lain yang dinilai merugikan konsumen PLN, yaitu kerusakan barang-barang elektronik, seperti kulkas dan bebera-

pa peralatan lainnya yang rusak akibat pemadaman listrik. Mau tidak mau, Ia harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki peralatan rumah tangganya.

Menurut Abdus Suhud, ia bersama tetangga lainya sudah memenuhi kewajibanya sebagai pelanggan PLN, yakni membayar tepat waktu dan menggunakan listrik sebaik mungkin. “Kalau kami lambat bayar kami disanksi berupa denda, tetapi bagaimana kalau PLN yang tidak profesional.

Kami sangat dirugikan,” katanya.

Kekecewaan serupa juga disampaikan salah satu pengelola lembaga pendidikan di Kecamatan Pademawu, Pamekasan, KH Abd Ghaffar.

Ia mengaku sangat terganggu dan dirugikan dengan pemadaman itu.

Kegiatan Musabaqoh di lembaganya tidak berjalan dengan maksimal, karena sering padam listrik.

Ia meminta pihak PLN untuk menunda pemadaman, karena di sejumlah desa di Pademawu sedang melaksanakan kegiatan Musabaqoh dan Haflatul Imtihan. “Ini sangat menghambat terhadap, pelaksanaan Musabaqoh, apalagi pemadamannya tanpa pemberitahuan,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak PLN Pamekasan tentang alasan pemadaman tersebut.

Hanya saja di sejumlah titik di Kecamatan Pademawu, ada spanduk bertuliskan himbauan larangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

LAMPU TEMPLOK. Salah satu warga terpaksa menggunakan lampu templok karena adanya pemadaman listrik.

Perbup PPDB Bukan untuk PSUB? AMP Kecewa karena Hanya Mengatur PPDB Reguler PAMEKASAN - Draf Peraturan Bupati tentang regulasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang akan segera disahkan menjadi peraturan Bupati (Perbup) dalam waktu dekat ini, ternyata tidak mengatur penjaringan siswa unggul berprestasi (PSUB) yang sudah terlaksana di sejumlah sekolah di Pamekasan. Namun, berlaku khusus seleksi PPDB reguler.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Yusuf Suhartono melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdik Pamekasan, Moh Tarsun. Ia menyatakan PSUB sepenuhnya menjadi kewenan-

gan sekolah dan Perbup tersebut sama sekali tidak mengaturnya.

Karena tidak diatur dalam Perbup, maka ketentuan pendaftaran hingga proses seleksinya menjadi kewenangan sekolah sepenuhnya. “PSUB ini hampir semua sekolah sudah melaksana-

kan, dan sistem seleksinya tentu berbeda-beda. Sekolah diberikan kewenangan untuk mengaturnya,” katanya.

Sekalipun tidak diatur dalam Perbup, Disdik Pamekasan sudah mewanti-wanti kepada pihak sekolah, agar biaya PSUB disesuaikan dengan kemampuan wali murid. Apabila ada siswa yang kurang mampu, agar digratiskan dari seluruh beban pembiayaan.

Mantan Kabid PLS, Disdik Pamekasan ini menjelaskan dalam waktu dekat ini Perbup tentang PPDB akan disahkan, karena drafnya sudah dilayangkan ke Bupati Pamekasan, Achmad Syafii. Jika tidak ada kendala, Se-

lasa besok Perbub tersebut sudah disahkan.

Setelah Perbup PPDB disahkan, pihaknya akan melayangkan surat ke masing-masing sekolah baik negeri dan swasta di Pamekasan. Dan semua sekolah wajib mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Perbup tersebut.

Juru bicara Aliansi Mahasiswa Pamekasan (AMP), Elman Dhuro mengaku kecewa karena Perbup tersebut hanya mengatur PPDB reguler dan tidak berlaku untuk PSUB. Seharusnya, Perbup tersebut berlaku untuk seluruh penerimaan siswa baru di Pamekasan.

Elman berencana akan

kembali mendatangi kantor DPRD Pamekasan, untuk kembali mendesak Pemkab setempat agar semua jenis penerimaan siswa baru diatur melalui Perbup. Baik seleksi khusus atau reguler.

Menurutnya, apabila pemerintah hanya memberlakukan khusus untuk yang reguler, dinilai masih mencederai rasa keadilan siswa dan wali murid.

Sehingga, ia mendesak agar sistem yang sudah berjalan itu, tidak berlaku untuk tahun depan. “Kalau masih ada perbedaan, ini mencederai rasa keadilan siswa dan orang tua siswa,” katanya. =FAKIH AMYAL/UZI

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 16 JUNI 2014|NO. 0381|TAHUN III

Mangrove Kian Terancam 60 Persen yang Tersisa Siap Menuju Mati PAMEKASAN – Tanaman mangrove di bibir pantai di sepanjang Jl Raya Tlanakan, Pamekasan, tidak pernah berkembang sejak ditanam tahun 2010 lalu. Bahkan, tanaman tersebut banyak yang sudah mati. Sisanya sebanyak 60 persen juga terancam mati.

Matinya tanaman penahan ombak itu, diduga ada kesengajaan yang menghendaki tanaman itu tidak tumbuh. Sebab di lokasi itu banyak limbah sehingga airnya tercemar dan menyebabkan tanaman tersebut tidak tumbuh. Baik limbah dari pemukiman warga maupun dari pabrik garam yang tidak jauh dari area tamanan mangrove tersebut.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kabupaten Pamekasan, Nurul Widiastuti mengakui sekitar 40 persen mangrove di bibir pantai sepanjang jalan raya Tlanakan itu sudah rusak.

Sedang 60 persen sisanya adalah mangrove yang mencoba tetap bertahan hidup di tengah gempuran limbah yang terus menerus datang.

Sampah yang berserakan di sekitar mangrove itu sebagian besar adalah sampah plastik yang tidak bisa terurai. Sampah plastik tersebut diduga berasal dari pabrik garam yang tepat berada di sebalah utara area mangrove.

Akibatnya banyak mangrove yang ditanam untuk menghambat abrasi itu sulit berkembang bahkan mati.

“Kami tengarai sampah itu sengaja dibuang di area lahan mangrove, bahkan ada yang dicabut pohonnya. Kalau yang plastik itu berasal dari PT Budiono.

Meskipun sudah kami bersihkan

program itu bukan jamannya lagi hanya tanggungjawab pemer-

intah, tapi semuanya harus berperan, masyarakat, ormas atau

pihak swasta,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

secara berkala tapi sampah yang datang lebih cepat akhirnya mengorbankan mangrove,” katanya.

Ditambahkan, 40 persen perkirananya itu berdasarkan pengamatan tanaman mangrove rusak yang terlihat dari pinggir,tidak termasuk mangrove yang tidak nampak dari daratan.

“Bisa saja yang lebih ketengah atau diujung-ujung sudah lebih rusak dari yang di pinggir,” ungkapnya.

Menurut Nurul, kerusakan mangrove itu juga mulai membuat ambrasi. Pelengsengan yang membatasi antara jalan raya Pamekasan-Sampang sudah mulai ambles lantaran diterjang oleh gelombang laut. Ini terjadi karena jumlah mangrove yang ditanam beberapa tahun lalu itu sudah berkurang drastis sehingga gelombang dengan mudah menabrak daratan.

Pihaknya tidak bertangungjawab secara langsung untuk membersihkan sampah-sampah tersebut secara rutin. Sebab yang paling bertanggungjawab adalah pihak setempat, dalam hal ini perwakilan pemerintah kabupaten seperti pihak kecamatan maupun pemerintah desa setempat.

“Kalau kami tidak berada disana setiap hari, sehingga yang paling bertanggungjawab adalah yang punya wilayah setempat. Sebenarnya, keberhasilan

SISWA BERKONVOI

Sanksi Masih Setengah Hati PAMEKASAN - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menilai Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan dan sekolah masih setengah hati memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan aksi tak terpuji berupa corat-coret baju dan konvoi saat kelulusan.

Seharusnya sanksi tegas harus dijatuhkan kepada siswa yang nakal saat kelulusan. Tujuannya agar memberikan efek jera kepada setiap siswa yang melakukannya dan tidak memberi contoh yang baik bagi adik kelasnya.

Aksi konvoi kelulusan siswa tingkat SMA beberapa waktu lalu sudah cukup dijadikan bahan evaluasi untuk tidak terjadi di kelulusan SMP/sederajat di Pamekasan. Faktanya pada kelulusan SMP masih ditemukan siswa yang melakukan aksi corat-coret baju seragam sekolah.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini mengatakan ancaman Disdik Pamekasan kepada siswa yang berkonvoi dinilai hanya sebatas gertak sambal belaka. Hingga saat ini belum ada sanksi yang dijatuhkan oleh pihak sekolah.

Menurut Juhaini, kebiasaan konvoi dan corat-coret baju saat kelulusan, harus ditangani dengan pemberian sanksi yang tegas. Karena kalau hanya ancaman, aksi konvoi tetap menjadi budaya tahunan yang dilakukan siswa.

Ia meminta agar sanksi yang dijatuhkan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Sanksinya harus mendidik dan memberi dampak positif bagi siswa. “Sanksi tidak harus menahan ijazah, ataupun menunda kelulusan, bisa dilakukan dengan cara kreatif lainya, misalnya

membersihkan sekolah, menghatamkan Alquran, meminta maaf kepada seluruh guru dan siswa di sekolah dimana ia belajar,” katanya.

Juhaini meminta Disdik segera menelusuri adanya siswa yang berkonvoi beberapa waktu yang lalu, untuk kemudian memberinya sanksi yang realistis.

Moh. Tarsun Kepala Bidang menengah Disdik Pamekasan menyatakan pemberian sanksi menjadi kewenangan sekolah.

Menurutnya, siswa berkonvoi masuk dalam kategori pelang-

garan moral dan akhlak. Sekalipun sudah diwanti-wanti agar siswa tidak melakukan konvoi, sejumlah siswa SMP di Pamekasan nekat melakukan aksi konvoi dan corat-coret baju saat pengumuman kelulusan berlangsung.

Aksi konvoi itu dilakukan, setelah para siswa mendengar siswa SMP di Pamekasan dengan jumlah 15.305, dinyatakan lulus 100 persen. Raihan prestasi ini meningkat dari tahun sebelumnya, dimana 4 siswa dinyatakan tidak lulus saat itu. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan PAMEKASAN - Sudah satu pekan dilaporkan ke polisi, namun penanganan kasus pengancaman terhadap wartawan belum ada tindak lanjut. Buktinya hingga saat ini belum ada seorang pun saksi yang dipanggil penyidik untuk dimintai keterangannya. Padahal pelapor, dua wartawan yang terkena ancaman, sudah menyampaikan dua orang saksi kepada penyidik saat di BAP 9 Juni lalu.

Keleletan petugas menimbulkan beberapa tanda tanya dari pihak pelapor dan para wartawan rekan sejawat pelapor. Mereka mempertanyakan keseriusan aparat dalam memproses laporan dan menyelesaikan perkara ini. Bahkan kemarin, dua pelapor atau korban mengaku sempat didekati salah seorang aparat dari Polres Pamekasan, yang mengajak mereka berdamai saja dengan terlapor. Sebab menurut aparat tersebut, terlapor juga dari kalangan wartawan.

Salah satu pelapor, Moh Amiruddin, 30, (wartawan Jawa Pos Radar Madura/JPRM) membantah jika dikatakan kasus ini adalah pertikaian antara wartawan. Sebab menurutnya, terlapor, yaitu Yasin, 40, dan kawan-kawan (DKK), mereka bukan wartawan.

Mereka segerombolan orang yang mengaku wartawan. Hal senada juga disampaikan pelapor lainnya, Andre Havid Rianto, 44, (wartawan RRI). Menurutnya, Yasin dkk itu adalah wartawan bodong alias wartawan yang tidak ada medianya. “Mereka itu bukan wartawan.

Jadi ini kasus kriminal murni.

Kami tidak mau damai. Kami mau Polres menangani kasus ini sampai tuntas,� ungkap Amiruddin, yang diamini Andre, kemarin (15/6).

Sementara Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman menyatakan pihaknya bukan tidak mau menyelesaikan kasus

KORAN MADURA

SENIN 16 JUNI 2014|NO. 0381|TAHUN III

I

Polisi Sengaja Berbuat Abai?

Pelapor Tidak Mau Berdamai dengan Pengancam

ini. Dia menegaskan pihaknya wajib menindaklanjuti segala laporan masyarakat yang masuk.

Lebih-lebih itu laporan sebuah tindakan kriminal, seperti yang dialami Amiruddin dan Andre.

Siapa pun yang melapor, dan laporan itu memenuhi unsur, polisi wajib mengusut. Bahkan Nanang mengungkapkan kasus yang dialami dua wartawan itu sudah memenuhi unsur tindakan kriminal. “Tentunya prosesnya kan harus meminta keterangan saksi-

saksi dulu, guna membuktikan kejadian itu. Yang mengadakan pemanggilan nantinya Kasat Reskrim, selaku penyidik, berdasarkan hasil keterangan yang sudah didapatkan,� tukas Nanang.

Terkait hingga sepekan saksisaksi belum ada yang dipanggil, perwira asli Surabaya mengungkapkan jika Kasat Reskrim bersama anggotanya yang menangani kasus ini, masih melakukan pendalaman-pendalaman. Terkait siapa-siapa saja yang harus dipanggil untuk bisa memberikan

keterangan. Serta selama sepekan ini dikatakan jika penyidik masih melihat, memeriksa, dan mendalami, barang-barang bukti yang diserahkan pelapor, yaitu berupa foto-foto dan rekaman video kejadian. Pihaknya mengungkapkan jika dalam waktu dekat, bisa saja pekan ini, beberapa saksi akan dipanggil penyidik.

Sebagaimana diberitakan, pekan lalu (9/6), Amiruddin dan Andre melapor ke SKPT Polres Pamekasan, karena tidak terima profesinya dilecehkan sekelom-

pok orang yang mengaku wartawan. Mereka melaporkan terkait pengancaman yang dilakukan sekelompok orang itu. Bahkan tidak hanya mengancam kekerasan, sekelompok orang yang dikoordinatori Yasin itu juga mengancam akan membunuh, terutama kepada Amir. Sedangkan Andre juga ikut diancam mereka karena berusaha membela Amir. Kejadian pengancaman itu sendiri terjadi di salah satu warung kopi di Jl Kabupaten. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

SENIN 16 JUNI 2014 No. 0381 | TAHUN III

SENIN 16 JUNI 2014 | No. 0381 | TAHUN III

MADURA

J

Nurmaludin Dikabarkkan Bakal Dipindah ke Sampang Sampang – Mantan Kepala Kamenag Pamekasan Nurmaludin, dikabarkan akan dipindah ke Kantor Kementerian Agama (Kamenag) Sampang. Saat ini, Nurmaludin ditempatkan di Lumajang setelah tersandung kasus dugaan korupsi pemotongan gaji pegawai dan guru sebesar Rp 100 ribu di Kantor Kamenag Pamekasan tahun 2012.

Kasus mantan Kamenag Pamekasan tersebut terus berlanjut setelah dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat oleh salah seorang wartawan harian, Sukma Firdaus lantaran diancam.

Sebab, Nurmaludin tidak terima dengan pemberitaannya.

Kepala Kankemenag Kabupaten Sampang, Mudjali saat

dikonfirmasi tidak menepis terkait pemindahan Nurmaludin ke Kota Bahari. Namun, menurutnya informasi itu belum diketahui secara resmi. “Memang informasinya seperti itu, cuma saya belum terima surat resmi,” ucapnya melalui saluran telepon.

Mudjali menjelaskan, dirin-

ya mengatahui hal itu dari beberapa rekan kerja di Kabupaten Probolinggo saat kunjungan kerja (kunker). “Dengarnya dari teman juga, malah informasi yang saya terima dia (Nurmaludin-red) sudah bersih-bersih mau pulang,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, bilamana nantinya yang bersangkutan memang benar dimutasi ke Sampang, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Hal itu, disebabkan atas perintah dari Kantor Kementerian Agama Wilayah (Kanwil) Jawa Timur. “Kalau Surat Perintah (SP)-nya sudah ada di sini apa boleh buat, sudah perintah atasan,” tuturnya.

Disinggung Kamenag Sam-

pang apakah tidak takut atas dasar permasalahan Nurmaludin?

“Ya sampean sudah tahu juga permasalahannya apa, tinggal doakan saja lah,” katanya.

Masih Mudjali, hingga kini dirinya masih belum mengetahui posisi kedudukan Nurmaludin, jika nantinya berada di Sampang. Namun, menurutnya, Nurmaludin akan ditempatkan di bagian staf.

“Belum tahu juga di bagian apa mungkin di induk Kemenag, Satker, atau di KUA dan Madrasah, informasinya nanti akan ada di staf,” ujarnya.

Mudjali menambahkan, jika kepastian Nurmaludin dipindah ke Sampang dan mendapat-

REKLAME TAK BERIJIN

JANGGAL. Keberadaan salah satu reklame yang berada di depan Pasar Srimangunan Sampang diduga tak berijin, Minggu (15/6).

KP3M Banyak Alasan

SAMPANG- Keberadaan reklame di Kabupaten Sampang saat ini perlu diperhatikan. Pasalnya beberapa reklame dengan ukuran jumbo kini diduga ilegal alias tak mengantongi surat ijin pemasangan. Salah satunya reklame iklan kartu seluler XL ukuran jumbo di depan Pasar Srimangunan Kota Sampang. Papan reklame tersebut terlihat tempelan stiker yang bersimbol X pada tiang dengan bertuliskan “Papan Reklame ini Tanpa Ijin”.

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal (KP3M) Abd Syakur banyak alasan saat ditanya keberadaan reklame tak berijin tersebut. Menurutnya, pemasangan tanda tanpa ijin di reklame tersebut dilakukan bukan oleh pihak KP3M, melainkan dilakukan oleh pihak PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), sebab area yang dipasangi papan reklame tersebut masih masuk dalam area tanah milik PT KAI. “Itu yang memasang tanda tidak berijin bukan KP3M, akan tetapi pihak PT KAI, karena disekitar tempat itu masih terdapat rel milik PT KAI,” ujarnya.

Syakur mengaku akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pihak terkait. Menurutnya

kan penolakan dari masyarakat?

“Saya kan masih belum nerima apa-apa, takut nanti tidak jadi ke Sampang,” tutupnya.

Sementara saat dikonfirmasi melalui saluran telepon, Mahfud Shodar, Kepala Kanwil Kamenag Jatim, justru meminta tolong persoalan tersebut untuk tidak dibesar-besarkan dan dipublikasikan.

Sebab, persoalan ini beralasan demi menjaga pembenahan pada sistem di Kanwil.

“Sudahlah tidak usah dimuat, kasian saja karena nanti dia (Nurmaludin-red) dari pada susah sudah jatuh ketimpa tangga, takut dan khawatir psikologisnya terganggu,” singkatnya. =RYAN HARIYANTO/MK

pemasangan tanda reklame tanpa ijin tersebut bukan hanya di satu titik lokasi saja, melainkan juga terdapat reklame di beberapa lokasi lainnya yang tertancap di tanah PT KAI. “Kita masih mengkoordinasi-

kan dengan pihak KAI, karena itu rekomendasi ijinnya bukan dari KP3M, melainkan juga dari provinsi,” jelasnya, Minggu (15/6).

Syakur mengakui hingga sejauh ini masih melakukan pendataan terkait jumlah reklame yang

berhubungan dengan reklame di tanah PT KAI. Sehingga dari hasil pendataan tersebut diakuinya akan disampaikan kepada Satpol PP selaku penegak Peraturan Daerah (Perda).

Kepala Satpol PP Sampang

Hamdani melalui Kabag Ops M. Sadik hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi terkait hal tersebut, bahkan hingga beberapa kali nomor handphonenya dihubungi juga tidak ada jawaban. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 16 JUNI 2014 | No. 0381 | TAHUN III

K

PENGUMUMAN UN SMP

Siswa Tidak Lulus UN SMP Jadi Lima Orang

mohammad muhlis/ koran madura

TAK TERAWAT. Kondisi Kolam Taman Wiyata Bahari yang tampak berlumut dijadikan kolam pemandian oleh anak-anak.

LINGKUNGAN WISATA

Taman Wiyata Bahari Tak Terawat SAMPANG- Keberadaan Taman Wiyata Bahari yang merupakan salah satu lokasi wisata yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kota Sampang tampak tak terawat. Sejumlah titiknya tampak kumuh dan kolamnya sendiri penuh lumut. Tempat duduknya yang tanpa atap juga tampak ditumbuhi rumput liar.

Sejumlah anak kecil juga tanpa asyik mandi di kolamnya yang penuh lumut itu. Tak ada yang menghalangi mereka karena memang tidak ada petugas satupun di taman wiyata tersebut. Selain itu, tampak pasangan muda-mudi yang sedang asyik ngobrol tanpa merasa terusik.

Musahlan (18), salah satu pengunjung asal Jl Pemuda mengatakan, menurutnya kondisi Taman Wiyata tersebut sebenarnya memiliki potensi yang baik, bila melihat lokasi taman yang tak jauh dari arah Kota Sampang, sehingga taman yang dilengkapi kolam itu bisa dilirik oleh banyak orang.

“Jika taman ini diurus dengan benar, saya yakin bakal banyak pengunjung dari dalam dan luar daerah yang berdata-

ngan. Tapi jika kondisinya tak terurus dan tak ada perhatian dari Pemkab, maka lambat laun tempat ini akan menjadi area tempat mesum saja oleh pemuda-pemudi yang nakal karena tempatnya sepi pengunjung, padahal tempat itu merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Sampang,” ungkapnya kepada Koran Madura, Minggu (15/6).

Musahlan juga mengungkapkan jika saat ini banyak teman-temannya yang enggan mengunjungi tempat tersebut karena kondisi yang tampak kotor, apalagi kolam ditaman tersebut juga dipenuhi oleh lumut serta airnya yang keruh.

“Tempat ini sebetulnya indah.

Tempatnya luas dan dekat dengan kota, Ya tapi ternyata

kolamnya malah dijadikan pemandian,” ungkapnya.

Pantauan Koran Madura, rumput liar di sepanjang taman yang ada di wiyata bahari mulai tumbuh dan kondisi taman wiyata bahari tersebut terlihat minim fasilitas, seperti tidak adanya atap di setiap tempat duduk dan juga tidak adanya lampu penerangan disaat malam hari.

Kabid Pertamanan dan Dekorasi Kota Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sampang saat dikonfirmasi sebelumnya berdalih bahwa tak terawatnya sejumlah taman di Kabupaten Sampang dikarenakan minim anggaran.

Sementara Kepala BLH Suhrowardi belum bisa dihubungi karena nomor handponnya tidak aktif.

Sementara Djuardi, Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) serta Kabid Pariwisata Disbudparpora R Mahtum belum bisa dikonfirmasi terkait minimnya perhatian salah satu destinasi wisata tersebut. Sebab beberapa kali nomor handphonenya dihubungi sama-sama tidak aktif. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

SAMPANG- Setelah sebelumnya memastikan tiga siswa SMP dan sederajat tidak lulus Ujian Nasional (UN) lantaran tidak mengikuti ujian susulan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang kembali mengumumkan bahwa masih ada siswa lagi yang murni tidak lulus UN lantaran nilainya tidak memenuhi batas minimal yang ditetapkan.

Namun, Disdik Sampang masih merahasiakan identitas dua siswa yang murni tidak lulus UN tersebut. Hanya saja, Kabid Kurikulum Disdik Sampang Arif Budiansor menyebutkan bahwa kelima siswa yang dinyatakan tidak lulus UN saat ini merupakan siswa yang berasal dari Sub Rayon 01 Kecamatan Kota Sampang dengan rincian dua siswa berasal dari lembaga sekolah swasta dan satu siswa berasal dari lembaga sekolah negeri.

Dan dua siswa lainnya berasal dari Sub Rayon 02 dengan satu siswa SMP yang berasal dari lembaga sekolah swasta, kemudian dari Sub Rayon 05 yang merupakan siswa SMP negeri yang berasal dari salah satu kecamatan di daerah pantura. “Yang jelas saat ini ada tambahan dua siswa yang tidak lulus sekolah, tiga siswa dikarenakan tidak mengikuti ujian susulan dan untuk dua siswa lainnya murni dikarenakan tidak lulus sekolah, saya tidak bisa menyebutkan nama-nama lembaga sekolah tersebut di-

karenakan privasi sebagai bentuk pencitraan nama baik bagi setiap lembaga yang siswanya dinyatakan tidak lulus,” jelasnya, Minggu (15/6).

Arief juga mengungkapkan bahwa jumlah siswa yang tidak lulus bisa dimungkinkan bertambah. Akan tetapi pihaknya enggang menyebutkan kepastian siswa yang dinyatakan lulus. Hal tersebut menurutnya dikarenakan sebagai proses antisipasi aksi corat-coret siswa yang nantinya akan mengganggu ketertiban umum.

“Untuk siswa yang tidak lulus bisa dipastikan bertambah, akan tetapi saat ini kami belum bisa memberikan informasi jumlah siswa yang lulus karena dikhawatirkan akan membuat siswa mengadakan aksi coratcoret,” jelasnya.

Lanjut Arief, manakala saat ini ada siswa yang tetap mokong mengadakan aksi corat-coret itu sudah diluar kendali saya, sebab kami sudah mengantisipasi aksi corat-coret dengan menginformasikan ke masing-masing lembaga sekolah sesuai dengan waktu yang direncanakan (14/6) yaitu sampai sore hari, sehingga siswa tidak dimungkinkan melakukan aksi corat-coret.

“Saya rencanakan waktunya seperti itu supaya siswa terhindar dari aksi corat coret, dan nantinya siswa bisa mengalihkan ke ha-hal yang lebih baik seperti istighosah bersama,” ujarnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

mohammad muhlis/ koran madura

PASANG. Tim sukses Jokowi-JK ketika memasang spanduk di Jl Imam Ghazali, di depan sekretariat kantor partai Nasdem. Sekitar pukul 21.57 WIB hari jumat (13/6). Pemasangan spanduk yaitu meliputi Jl Diponegoro, Jl Hasyim Ashari, Jl panglima Sudirman, Jl Jaksa Agung Suprapto, Jl Imam Ghazali, dan Jl Rajawali.

Jumlah sementara alat peraga kampanye yang dipasang sekitar lima spanduk berukuran 4 x 1 meter dan 150 bendera.

L

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 16 JUNI 2014 | No. 0381 | TAHUN III

DEWAN JADI TERPIDANA PENCABULAN

BK Belum Beri Sanksi Sampang - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Sampang, hingga kini belum memberikan sanksi terhadap terpidana A.M. Hoseh yang telah mendekam dibalik jeruji Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Sampang.

BK masih akan melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota BK DPRD Sampang dengan agenda rapat pembahasan terkait sanksi yang tepat untuk diberikan kepada DPRD aktif atas kasus pencabulan itu.

Ketua BK DPRD Sampang Akhsan Jamal mengatakan, pihaknya hingga kini juga belum menerima surat resmi ditahannya anggota dewan yang duduk di Komisi B dari Kejaksaan Negeri

Sampang.

“Belum memberikan sanksi kepada A.M. Hoseh, karena surat resmi penahanannya belum ada,” ucapnya.

Lanjut Akhsan, dengan demikian pihaknya masih akan bermusyawarah dengan anggota lainnya. Selain itu, menurutnya, tidak memberikan sanksi tindakan, lantaran tidak ingin gegabah dalam hal tersebut.

“Kami tidak mau gegabah

mengambil tindakan seperti itu, karena masih akan dirapatkan dengan anggota BK lainnya,” jelasnya.

Disamping itu, permasalahan yang terjadi diharapkan bisa diselesaikan dengan cara yang baik, tanpa merugikan salah satu pihak.

Akhsan menambahkan, pihaknya juga masih belum mengetahui apakah yang bersangkutan benar - benar kalah

dalam putusan kasasi atau tidak.

Namun, jika A.M Hoseh benar terbukti bersalah atas putusan MA, maka tetap mengikuti proses hukum yang telah dilakukan oleh pihak Kejaksaan.

“Belum tahu juga kan apakah putusan kasasi MA itu terbukti atau tidak, tapi kalau terbukti kita memilih untuk mentaati proses hukum, karena tidak akan ada bentuk intervensi,” tutupnya. =RYAN HARIYANTO

JELANG PILPRES

Dukungan Terus Mengalir untuk Jokowi-JK S am pan g - Setelah adanya dukungan dari tukang becak dan ibu rumah tangga, giliran mahasiswa menyatakan dukungan kepada pasangan Capres dan Cawapres Jokowi-JK. Jumat (13/6) sekitar pukul 10.30 Wib, sejumlah pemuda mahasiswa di Kabupaten Sampang mendeklarasikan dukungan.

Relawan mahasiswa memberikan dukungan kepada Jokowi - JK dengan cara mengamen ke sejumlah kios dan toko - toko kecil di Pasar Srimangunan Jalan KH Wahid Hasyim. Bahkan, seiring mengumpulkan uang kecil mereka menyuguhkan lagu ciptaannya sendiri.

Perwakilan pemuda relawan Jokowi-JK, Moh. Iqbal Fathoni mengatakan, hasil dari mengamen tersebut uangnya akan di transfer langsung ke rekening Jokowi-JK. Menurutnya, aksi itu tanpa diperintah oleh siapa pun alias atas inisiatif sendiri dari relawan.

“Kita mengamen ini inisiatif sendiri, untuk mendukung pasangan pilpres Jokowi-JK dengan menyuguhkan lagu ciptaan sendiri,” ucapnya.

Lanjut Fafan, panggilan akrabnya, selama mengamen di pasar banyak mengalami suka duka. Sebab, mereka disambut baik oleh orang yang mendukung Jokowi. Namun, sebaliknya mereka mengaku justru diusir ketika mengamen kepada orang yang tidak mendukung Jokowi.

“Ada suka dukanya dalam melakukan dukungan, seperti diusir kalau bukan yang dukung Jokowi, begitu juga sebaliknya,” jelasnya.

Dengan demikian, dirinya menuturkan hasil sementara

mengamen yang diporeleh dari Pasar Srimangunan mendapatkan uang sebesar Rp 150.000.

Tak henti disitu, relawan akan terus melakukan aksinya tidak hanya di tempat - tempat keramaian, tetapi juga akan melaku-

kan operasi ke setiap rumah.

“Ini akan dilakukan terus menerus sampai dua hari kedepan, dan tempatnya tidak hanya di pasar saja bahkan akan datang ke rumah - rumah warga,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

Beri dukungan kepada Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Joko Widodo dan Jusuf Kalla, relawan dari mahasiswa mengamen di Pasar Srimangunan Sampang, Jumat (13/6) sekitar pukul 10.30 Wib.

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA SENIN 16 JUNI 2014

SENIN 16 JUNI 2014| |TAHUN No. 0381 |IIITAHUN III No. 0381

LEGISLATOR KINI DAN SEBELUMNYA

50 Anggota DPR Terpilih Mencemaskan?

BANGKALAN - Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Bangun Madura (FK-MBM), Dasuki Rahmat, SH mengatakan terpilihnya 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Bangkalan, untuk lima tahun kedepan bisa dijadikan harapan yang mencemaskan.

Melihat komposisi wakil rakyat terpilih yang didomisnasi oleh wajah-wajah baru diharapkan mampu membawa perubahan. Akan tetapi mayoritas anggota terpilih diperoleh dari praktik politik transaksional pada saat pemilu legislatif lalu.

Tidak terkecuali mereka yang berlatar belakang pengusaha dan incumben.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi anggota yang baru agar bisa membawa angin perubahan di tengah-tengah pandangan negatif masyarakat terhadap para anggota legislatif,” ujar Dasuki.

Menurutnya, banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh para wakil rakyat tersebut di masa akan datang. Diantaranya, peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sebab, tidak dapat dipungkiri menjadi anggota legislatif dijadikan sebagai komoditas dalam mencari keuntungan semata. Hal itu dapat terlihat dari kualitas individu para calon yang tidak mampu mencerminkan sebagai wakil rakyat.

“Kinerja yang tidak pernah memuaskan dan cenderung tidak ada hasil itu sangat dipengaruhi oleh kualitas individu para anggota. Bagaimana mau bekerja, jika tugas dan fungsi mereka tidak dipahami secara benar,” kritiknya.

Perlu ditanamkan dalam benak anggota terpilih, mencalonkan diri menjadi wakil rakyat bukan untuk memenuhi kantong pribadi, melainkan betul-betul ingin mengabdi bagi kepentingan rakyat banyak. Akan tetapi, pada saat pemilihan waktu lalu, dapat dikatakan mayoritas mereka melakukan politik transaksional demi mewujudkan syahwat politik mereka untuk merasakan manisnya kursi legislatif.

“Kecemasan yang terjadi adalah persoalan politik transaksional itu sangat berpengaruh pada masa kerja selama lima tahun ke depan. Sebab, dalam pemilihan lalu mereka menghabiskan dana begitu besar, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka melaku-

kan praktik-praktik korupsi untuk menutupi dana yang telah mereka keluarkan,” paparnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Trunojojo Madura (UTM) M. Syafii, SH, MH mengatakan yang pasti mereka harus amanah dan jangan pernah mengkhianati aspirasi rakyat. Terlebih harus mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan amanah konstitusi perundang- undangan serta tuntutan kebutuhan masyarakat.

“Masalah praktik politik transaksional tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi anggota dewan untuk melakukan tindakan melanggar hukum dan memanipulasi aspirasi rakyat. Sejak para anggota dewan nanti dilantik, maka pada saat itu melekat tugas dan kewajiban konstitusional sebagai wakil rakyat,” tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH Wajah Baru Anggota DPRD Bangkalan Periode 2014-2019

Para Wajah Lama Anggota DPRD Bangkalan Periode 2014-2019

1. Gerindra - RKH. Fuad Amin.

- Abd. Dofir.

- Holifi.

- Moh. Sahri.

- Efendi.

- Kasmo.

- H. Mosleh.

- Fathur Rosi.

- Syamsul Arifin.

1. Gerindra - Imron Rosyadi

2. PDI Perjuangan - Jauhari - Suyitno - Agus Salim Pranoto - Husni Syakur 3. PKB - H. Moh. Jamhuri - HM. Muhajir - H. Moh. Hidayat 4. Demokrat - Fadhur Rosi - Aziz - Agus Kurniawan - H. Husni - H. Abdur Rahman 5. Hanura - Holilih 6. Golkar - Mat Juri - Mathari 7. Nasdem - Bir Aly 8. PAN - Abdur Rahman - Muhlas 9. PPP - Mas’udi - Abdullah - Abdul Latif - Subhan Aziz 10. PKS - Mukhlis

2. PDI Perjuangan - Rokib - H. Fatkurrahman - Mukaffi Anwar 3. PKB - Khotib Marzuki - Ahmad Hariyanto 4. Demokrat - Abdurrahman 5. Hanura - Mahmudi - H. Syahrum 6. Golkar - KH. Mukaffi Cholil 6. PAN - Sudarmo - Solihin 7. PPP - Hosyan - Nur Hasan 8. PKS - Mujiburrahma - H. Musawwir 9. PKPI - Shofiullah Syarif

syaiful islam/koran madura

MENGELUPAS. Proyek pengaspalan di Jalan Soekarno-Hatta mulai mengelupas. Padahal baru selesai dikerjakan.

Kawal Ketat Proyek!

Bila SKPD Tidak Berhati-hati, Bakal Ada Masalah di Kemudian Hari BANGKALAN - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan harus lebih berhatihati dalam mengerjakan sebuah proyek. Jika tidak, bisa dipastikan bakal terjadi persoalan di kemudian hari.

Misal, pengerjaan proyek tidak selesai tepat waktu.

Seandainya SKPD intens dalam melakukan pengawasan, bisa dipastikan tidak ada pengerjaan proyek yang molor. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius bagi pemkab Bangkalan.

Apalagi, dalam waktu dekat bakal ada sejumlah proyek.

Tak tanggung-tanggung nilai proyeknya sangat besar. Proyek yang bakal dikerjakan pada tahun 2014 diantaranya meliputi revitalisasi pasar tanjung bumi dengan nilai Rp 2.022.900.000 dan pembangunan RKB SDN Kemayoran 1 yang nilainya Rp 1.754.405.000.

Disusul proyek pengadaan instalasi atau jaringan listrik senilai Rp 1.747.107.300, pembangunan kantor PU Cipta Karya & Tata Ruang, PU Bina Marga & Pengairan sebesar Rp 11.200.000.000, juga pembangunan kantor BP-

KAD dan Dispenda senilai Rp 5.269.990.000.

Kemudian pembelian tanah urug (bedel) Rp 796.750.000, pengadaan alat-alat kedokteran umum Rp 1.166.000.000, pengadaan alat kedokteran kesehatan Rp 1.833.788.000, pembangunan ruang kelas baru MI Al-Ishakiyah Rp 1.047.000.000. Terakhir, pengadaan dan pemasangan jaringan listrik SUTM, SUTR, dan GTT Desa Naroan Timur, Kelurahan Mlajah, Dusun Belanah, Desa Tlomar.

"Kami memperingatkan pada semua SKPD pemkab Bangkalan agar berhati-hati dalam merealisasikan anggaran yang dikucurkan melalui APBD 2014," kata Direktur Madura Corruption Watch (MCW), Syukur, Minggu (15/6) kemarin.

Ia menjelaskan SKPD sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) tidak boleh hanya menunggu laporan dari rekanan, maupun bawahannya karena belum tentu laporan tersebut sesuai dengan fakta di lapangan. Pada tahun 2013 ada beberapa proyek yang mengalami keterlambatan dalam pekerjaan, sehingga didenda atau diputus kontrak.

Seperti pembangunan jalan kembar ke martajasah, pembangunan gedung dinas kesehatan, pembangunan pukesmas kokop, pengadaan dan pemasangan Jaringan Listrik di kecamatan Galis dan Konang, pembangunan gedung RSUD, pekerjaan jalan hotmix di desa paka’an dan lokasi

lainnya yang mengalami keterlambatan.

"Pengawasan dalam pekerjaan proyek fisik maupun non fisik sangat penting, karena jika lemah dalam pengawasan kontraktor bisa saja melaksanakan pekerjaaanya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) maupun speks yang sudah dituangkan di dalam kontrak kerja," paparnya.

MCW sangat khawatir dengan pelaksanaan beberapa proyek tahun anggaran 2014, yang angarannya sangat besar. Sedangkan pengawasan dari Dinas terkait sangat lemah. Adapun proyek besar tersebut diantaranya Pembangunan kantor pu cipta karya & tata ruang, pu bina marga & pengairan senilai Rp 11.200.000.000.

"Dibeberapa lokasi sudah dilaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan dan sebagian sudah selesai. Kami sangat meragukan pekerjaan jalan yang tidak diawasi maupun dipantau karena sesuai temuan MCW di lapangan tiga bulan, setelah pekerjaan sudah mengalami kerusakan di beberapa bagian," ungkapnya.

Sesuai temuan MCW, seperti perbaikan di Jalan Soekarno Hatta, rehabilitasi Jalan KH. Moch. Kholil. Dari permasalahan tersebut, dinas harus inten dalam melaksanakan pemantauan agar pekerjaaan kontraktor tidak hanya sekedar selesai sesuai jadwal yang sudah ditentukan di kontrak. = SYAIFUL ISLAM/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 16 JUNI 2014 | No. 0381 | TAHUN III

Peruntukan PAD Dinilai Janggal Draf Perubahan APBD untuk Dibahas, Bukan untuk Distempel BANGKALAN - Badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bangkalan menanyakan peruntukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam KUA PPAS Perubahan APBD tahun 2014. Di dalamnya ada yang dinilai janggal dan kurang dipahami secara nalar. Jumlah PAD sebesar Rp 21 miliar lebih. Namun, yang boleh diotak-atik dalam pembahasan hanya Rp 3 miliar. Sedangkan sisanya sudah diploting pada pos tertentu.

Kondisi tersebut sangat disayangkan. Sebab tim anggaran (eksekutif) mengajukan draf perubahan APBD untuk dibahas, bukan minta persetujuan. Jika begitu,

seharusnya semua pos anggaran bisa diotak-atik. Bila dinilai tidak cocok dan kurang berpihak kepada rakyat, maka bisa diganti pada pos lain, yang lebih memihak ke-

pada rakyat. Sehingga disitu adanya sebuah pembahasan. Bukan sekadar terkesan formalitas.

"Jumlah PAD Rp 21 miliar lebih, tapi yang bisa dipakai atau diotak atik dalam belanja langsung Rp 3 miliar," ujar Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Musawwir, Minggu (15/6) kemarin.

Menurutnya, jika dalam PAD sudah tercatat angka Rp 21 miliar, maka yang bisa diotak-atik juga senilai tersebut. Bukan yang bisa diotak-atik hanya Rp 3 miliar. Jika sudah begitu kondisinya, maka tidak semuanya bisa dibahas dalam

dokumen perubahan APBD. "Kami menginginkan adanya asas transparan. Jumlah PAD sekian, lalu untuk apa saja PAD tersebut. Semua jelas peruntukan dan sumbernya. Kalau seperti ini, kan kita kurang paham karena tidak dijelaskan secara detail," paparnya.

Ia menambahkan, pihaknya berharap eksekutif dalam memberikan dokumen KUA PPAS yang jelas dan gamblang. Tidak boleh diberikan separuh-separuh. Sehingga kesannya tidak bagus.

"Tidak ada maksud lain, kami mempertanyakan semua ini, me-

lainkan agar APBD kita betul-betul bermanfaat untuk rakyat. Lalu bangkalan akan maju dan rakyatnya sejahtera," paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, Eddy Moeldjono menyatakan, semua dokumen untuk perubahan APBD 2014 sudah benar dan jelas. Serta sudah memenuhi asas transparansi. "KUA PPAS ini kan secara umum, untuk detailnya bakal diberikan. Lalu soal PAD ini sudah kebijakan pemkab Bangkalan," ungkap Eddy. = SYAIFUL ISLAM/RAH

MUSIM KEMARAU

Ada 17 Kecamatan Berpotensi Kekeringan

WH Hidayat

Kepala BPBD Bangkalan BANGKALAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangkalan menyatakan dari 18 kecamatan yang ada 17 kecamatan di antaranya berpotensi dilanda bencana kekeringan. Apalagi pada bulan Juni telah memasuki musim kemarau. Sehingga kecamatan tersebut diminta untuk waspada terhadap kekurangan air bersih yang terjadi hampir setiap tahun.

"Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bulan Juni sudah memasuki musim kemarau. Akan tetapi, masih juga terjadi hujan secara fluktuatif. Tidak mengurangi rasa waspada akan terjadinya bencana kekeringan itu, maka daerah yang rawan tetap perlu mengantisipasi kekurangan air untuk dikonsumsi maupun untuk kebutuhan lainnya," ujar Kepala BPBD Bangkalan, WH. Hidayat.

Menurutnya, hanya wilayah kota Bangkalan saja yang tidak berpotensi mengalami kekuran-

gan air bersih. Sebab ketersediaan air cukup memadai. Untuk saat ini, pihaknya melakukan pendataan ke setiap kecamatan untuk mengetahui potensi di tingkat desa. Sebab, untuk di desa titik kekeringan tidak menyeluruh, namun sebagian saja.

"Misalnya di satu kecamatan itu belum tentu semua desa mengalami kekeringan. Jadi perlu adanya pendataan yang akurat, agar nantinya jika kekeringan terjadi tindakan yang dilakukan bisa cepat dan tepat sasaran," tuturnya.

Dari data tersebut, kata Dayat nantinya jika memang kekeringan melanda akan dijadikan daerah tanggap darurat kekeringan. Jadi dari sanalah dapat diketahui secara detail daerah mana saja yang perlu di tangani saat bencana melanda. Dengan pendataan tersebut, merupakan langkah konkrit dalam mewaspadai sebelum kekurangan air itu terjadi di berbagai kecamatan dan desa. "Untuk saat ini kami masih belum menentukan daerah tanggap darurat kekeringan, karena disampaing masih melakukan pendataan kondisi cuaca masih belum benar-benar kemarau," jelasnya.

Dijelaskan Dayat, dalam upaya penanggulangan bencana kekeringan, pihaknya akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menyuplai air bersih kesetiap kecamatan dan desa.

Hal itu, untuk meringankan beban masyarakat yang kekurangan air saat musim kemarau. Apalagi, air bersih merupakan kebutuhan utama setiap masyarakat. = DONI HERIYANTO/RAH

ant/nyoman budhiana

SIMULASI PENGAMANAN KAMPANYE. Personel Brimob Polda Bali mengawal calon presiden dan calon wakil presiden dalam simulasi pengamanan kampanye Pemilu Presiden 2014.

PILPRES

Polisi Jamin Netral BANGKALAN - Kepolisian resort (polres) Kabupaten Bangkalan menjamin netralitas polri dalam pengamanan pelaksanaan pemilu presiden (Pilpres) mendatang. Jika ada anggota yang tidak netral, maka bakal diproses sesuai dengan aturan yang ada.

Sebab, dalam undang-undang sudah jelas polri harus netral dalam pemilu dan tidak boleh berpihak pada golongan atau calon tertentu. Sehingga pelaksanaan pilpres bakal berjalan lancar dan aman.

Belakangan beredar informasi, yang menyebutkan ada petinggi polri bertemu dengan pendukung salah satu pasangan capres-cawapres. Sehingga diindikasi korps coklat tersebut akan berpihak pada calon tertentu masih kuat. Padahal, dalam

aturannya hal semacam itu tidak dibenarkan. Apa jadinya bangsa ini, bila aparat atau penegak hukum ikut dalam aksi dukung mendukung pada sebuah politik.

Kalau sudah begitu, dipastikan bakal kacau. Pesta demokrasi yang didengung-dengungkan untuk kepentingan rakyat, maka bakal berubah dari rel yang ada.

"Sudah jelas bahwa polri di mana pun berada pasti netral, termasuk polres Bangkalan," kilah Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono, saat dikonfirmasi, Minggu (15/6) kemarin.

Sulis menjelaskan tugas polri hanya melaksanakan PAM pilpres supaya sukses, lancer, dan aman. Buktinya, pileg kemarin berlangsung lancar dan kondusif.

Dapat disimpulkan, polri tidak kemana-mana.

Artinya, tetap berada pada tugas pokok fungsinya yakni pengamanan. Pasalnya, dalam peraturan sudah jelas, polri dilarang keras untuk terlibat dalam politik praktis. Melainkan harus berada pada posisi netral. "Kami tidak berpihak pada calon tertentu atau golongan tertentu. Kami sebagai aparat berada pada posisi netral. Tidak ikut pada si A dan si B," paparnya.

Disinggung apabila ada anggotanya yang terlibat politik praktis, ia menyatakan, akan ditindak sesuai aturan yang berlaku karena dilarang. Tapi, ia jamin anggotanya dipastikan netral karena sebelumnya sudah diingatkan.

"Kami berharap pelaksanaan pilpres nanti berjalan lancar dan aman. Sebagaimana yang diinginkan masyarakat," paparnya. = SYAIFUL ISLAM/RAH

Laporan Khusus

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan OO

KORAN MADURA SENIN 16 JUNI 2014

SENIN 16 JUNI 2014| |TAHUN No. 0381 |IIITAHUN III No. 0381

ant/hafidz novalsyah

PENJELASAN PENCEGAHAN MERS. Calon jamaah haji mengikuti manasik (latihan prosesi) haji yang diselenggarakan Pengurus Masjid Agung Surakarta di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Kekhawatiran terhadap virus MERS (Middle East Respiratory Syndrome) dapat ditepis dengan memberikan penjelasan mengenai langkah pencegahan seperti mencuci tangan sebelum makan dan tidur serta menjaga daya tahan tubuh.

Rindu Pelayanan Haji yang Lebih Baik PAMEKASAN - Dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang terendus menjelang persiapan pemberangkatan haji 2014, melibatkan Menteri Agama RI, Surya Dharma Ali (SDA), menyita perhatian masyarakat Indonesia, termasuk calon Jamaah haji (CJH) Pamekasan.

Kekhawatiran para CJH tak bisa dipungkiri, terutama menyangkut semua pelayanan haji tahun ini. Apalagi berkas pembuatan paspor haji yang belum rampung, menambah kekhawatiran mereka makin menjadi-jadi.

Para CJH sejatinya merindukan pelayanan haji yang lebih baik.

Salah satunya diakui Ach Muhlis. Salah satu CJH Pamekasan asal Desa Lancar, Kecamatan Larangan, Pamekasan, mengaku khawatir tidak bisa berangkat, sekalipun namanya masuk dalam porsi atau tercantum dalam kuota pemberangka-

tan haji tahun ini. Kekhawatiran itu muncul karena hingga kini ia belum mengantongi paspor sebagai persyaratan untuk berkunjung ke luar negeri. Sedangkan Kemenag Pamekasan sebagai penyelanggara haji di wilayah itu belum memproses sekalipun berkasnya sudah lengkap.

Muhlis semakin khawatir, karena di tingkat pusat, jajaran penyelenggara haji terbelit kasus haji. Sehingga ia bersama keluarganya sering konsultasi ke Kemenag Pamekasan.

Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Andi Suparto berkali-kali

mengingatkan kepada Kemenag Pamekasan, untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap tamu-tamu Allah SWT. Politisi PPP ini menambahkan seluruh kemampuan harus dikeluarkan oleh penyelenggara haji di Pamekasan, untuk memberikan pelayanan prima. Mulai dari pemberangkatan, saat menunaikan ibadah, hingga pemulangan haji.

Menjelang beberapa bulan pemberangkatan, komisinya berencana akan memanggil pihak Kemenag untuk membicarakan secara khusus persiapan pelayanan kepada jemaah haji.

Kepala Seksi Haji dan Umrah Kemenag Pamekasan, Abd Wafi menegaskan kasus haji yang menimpa SDA tidak akan berpengaruh terhadap pelayanan haji di Jawa Timur termasuk di Pame-

kasan. Karena panitia penyelenggara haji dibentuk secara khusus dan persiapannya sejak jauh-jauh hari sebelum kasus haji terjadi di Pusat. Sehingga ia meminta para CJH yakin dan mempercayakan kepada penyelenggara.

Ada sekitar 560 CJH yang masuk daftar porsi haji 2014.

110 diantaranya merupakan daftar tunda akibat pemangkasan 20 persen. Semua CJH itu, saat ini sedang memproses berkas pemotretan paspor haji di Kantor Imigrasi Klas 2 A Pamekasan.

Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji (BPIH) sesuai dengan keputusan DPR RI dan Pemerintah pusat, yang dituangkan dalam peraturan presiden (Perpes) dan peraturan menteri agama RI yakni sebesar Rp 3.308,9 dolar AS. Atau diperkirakan jika dikurs ke rupiah

sekitar Rp 39,6 juta. Pelunasannya dimulai sejak 11 Juni sampai 9 Juli 2014.

Ketua Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Kabupaten Pamekasan, Lukman Al-Hakim mengaku intens berkomonikasi dengan penyelenggara haji di Pamekasan, guna mempersiapkan segala hal yang berkenaan dengan pemberangkatan haji.

Pria yang juga Camat Pademawu ini mengaku sempat khawatir karena pembuatan Paspor dilaksanakan di Kantor Imigrasi Pamekasan, yang sempat tercium banyak Calo Paspor yang berpotensi merugikan CJH. Namun, komunikasi terakhir yang dilakukannya, pihak penyelenggara akan melakukan pengawalan secara khusus, pembuatan paspor haji di Pamekasan. = FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

16 JUNI 2014 SENIN 16 JUNI 2014 | No. 0381 | TAHUNSENIN III

MADURA

No. 0381 | TAHUN III

SITI ROFIATIN

Jadilah Perempuan Hebat NURUL IMAMAH

Menjadi Generasi NKRI aat ini, kita seolah hidup di tengah bangsa yang penuh dengan agenda terselubung demi kepentingan individu, kelompok, atau pun golongan tertentu.

Akibatnya, seringkali kehidupan bersama sebagai bangsa besar dan bermartabat kian terluka. Meski tak ringan, ini tetaplah tugas mulia yang harus dijalankan.

Begitulah kata Nurul Imamah, perempuan kelahiran Sumenep, 13 November 1997 itu benarbenar memiliki idealisme kebangsaan yang bagus.

Walau diumurnya yang masih belia, wawasan kebangsaannya tak boleh diragukan. Dalam hemat perempuan yang bercitacita menjadi dokter itu, sebagai manusia Indonedia, kita tak boleh berhenti untuk menularkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Pembukaan) kepada generasi muda bangsa ini. "Kita pun juga tak boleh berhenti untuk mengatakan bahwa kita adalah satu dan sama dalam NKRI, dan meski bhineka, kita ini tetap satu (tunggal ika) dalam ikatan negara-bangsa yang namanya Indonesia. Tidak berboleh terkoyak hanya gara-gara berbeda dalam segala hal," ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Oyunk, saatnya bangsa ini harus terus membangun kebersamaan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih adil, makmur, dan bermartabat. Hal ini harus dimulai dengan memberi keteladanan dalam penyelenggaraan negara dengan sikap saling menghormati dan men-

junjung tinggi martabat yang ditunjukkan oleh para penyelenggara negara itu sendiri.

Dalam posisinya yang sangat istimewa, kita sebagai manusia Indonesia harus menjadi yang terdepan dalam hal membangun kebersamaan sebagai bangsa. Inistitusi ini harus menjadi pilar yang menjaga integritas bangsa, melalui upaya yang tiada henti dalam menumbuhkan semangat nasionalisme demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Di tengah semakin terkikisnya sikap kenegarawanan para penyelenggara negara, kata dara asal Desa Ellak Daya Lenteng tersebut, ia berharap banyak kepada penerus bangsa ini agar institusi tersebut harus tetap berdiri tegak sebagai pengawal dan penjaga martabat bangsa, dan terus berjuang untuk menularkannya kepada generasi penerus. "Agar bangsa ini bisa kita titipkan kepada kita semua, sebab tak lagi yang bisa diharap selain kita,” ungkapnya.

NKRI itu adalah harga mati. Maka harus dijunjung tinggi, agar idealisme kebangsaan it uterus mengkristal dalam diri kita.

Kalau sudah dari kecil tertanam nilai agama, moral, dan cinta NRKI, generasi muda kita akan memberikan kontribusi besar bagi pembanguna bangsa dan negara ini. Nantinya, ketika dia dewasa dan menjadi politisi, birokrat, pengusaha dan lainnya, pasti NKRI dan merah putih di atas segalagalanya. =SYAMSUNI

Seorang perempuan tidak hanya mengurus keluarga semata.

Namun seorang perempuan juga tidak jarang menjadi pemimpin. Bahkan menjadi seorang yang hebat.

H

al itu dikatakan oleh Siti Rofiatin, perempuan yang memiliki etos kerja serta semangat yang tinggi ini, mengaku perempun tidak bisa di pandang sebelah mata bagi seorang pria. Namun sosok hawa juga bisa tampil menjadi pemimpin bangsa.“Saat ini sudah berbeda dengan zaman tempo dulu. Ia kalau dulu perempuan hanya berada dirumah saja,” terangnya.

Sosok yang memiliki kemampuan dan multi talenta yang tinggi ini mengatakan, dirinya memiliki pemikiran yang terinspirasi dari kiprah dan perjuangan seoerang perempuan hebat yakni Raden Ajeng Kartini.“Beliau merupakan perempuan pejuang bagi kaum perempuan dalam dunia pendidikan,” tegas Siti Rofiatin.

Bahkan perjuangannya dalam mendidik kaum wanita di waktu itu, lanjut Siti Rofiatin, sangat memberikan makna dan hikmah yang dalam bagi mereka untuk mengenyam pengetahuan.” Dengan pendidikan pengetahuan semuanya persoalan akan terjawab,”tandasnya.

Perempuan yang mengajar ilmu Kimia di lembaga pendidikan tingkatatas itu, mengaku dirinya memilih menjadi seorang guru karena berkeyakinan akan banyak bermanfaat, baik bagi dirinya maupun kepada orang lain.

“Ilmu yang didapatkan selayaknya kita harus berikan kepada orang lain, dengan jalan mentranformasikannya melalui lembaga pendidikan. Sehingga ilmu yang dimiliki justru berguna,” ucapnya Siti Rofiatin, sembari mengangkat teleponnya.

Siti Rofiatin berharap, kaum perempuan untuk tidak menjadi lemah dalam hal pengetahuan dan pendidikan. “Perempuan tidak boleh terbelakangkan. Semuanya pasti ada jalan tersendiri dalam niatan baik,” katanya singkat. =Mahfud Hidayatullah

: Siti Rofiatin : Probolinggo, 23 Juli 1983 : Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedemangan Kota Probolinggo Pendidikan Terakhir : Universitas Negeri Malang Motto : Hidup Harus Penuh Semangat Nama Tetala Alamat