e Paper Koran Madura 11 Juni 2014

RABU

KORAN MADURA

11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

0328-6770024 RABU 11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN III www.koranmadura.com

KAOS CAPRES LARIS Pekerja menyablon kaos bergambar pasangan capres Jokowi-Jusuf Kalla dan PrabowoHatta di kawasan Pasar Senen, Jakarta, Selasa (10/6). Kaos bergambar capres-cawapres seharga Rp 11.000,- hingga Rp 25.000,- tergantung bahan dan dibuat untuk untuk pengiriman ke Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Papua tersebut laris di pasaran jelang pemilihan presiden 9 juli mendatang. ant/afut syafril

Prabowo Sulit Kejar Jokowi Cyrus Network: Jokowi-JK 53,6%, Prabowo-Hatta 41,1% JAKARTA-Elektabilitas pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) kembali mengungguli Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Hasil survei Cyrus Network menempatkan pasangan Jokowi-JK sulit dikejar dengan elektabilitas sebesar 53, 6 persen, sementara pasangan PrabowoHatta sebesar 41,1 persen.

“Elektabilitas Jokowi-JK sebesar 53, 6 persen dan Prabowo-Hatta sebesar 41,1 persen tak akan berubah jauh,” ujar Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi di Jalan Wahid Hasyim 51 Jakarta, Selasa

(10/6).

Hasan memprediksi, sulit bagi Prabowo-Hatta mengejar elektabilitas Jokowi-JK sampai masa pencoblosan Pilpres 9 Juli mendatang. Kalau pun pasangan nomor satu itu ingin menyiapkan kejutan, akan sulit jika hal itu baru disiapkan sekarang.

“Pertimbangan sisa waktu sekitar tiga minggu lagi sulit bagi Prabowo membuat perubahan berarti, jika kejutan itu baru direncanakan hari ini,” katanya.

Hasan mengakui, Prabowo sejauh ini memang mengalami peningkatan suara signifikan, namun tetap belum mampu memotong elektabilitas Jokowi.

“Pada periode November 2013-Mei 2014 elektabilitas Prabowo meningkat dari

11 persen menjadi 16 persen dan sekarang 38 persen, kenaikan ini sangat drastis,” kata Hasan.

Sementara itu, kata Hasan, pada periode yang sama elektabilitas Jokowi sebesar 28 persen, 27 persen dan 51 persen. “Angka akhir kompetisi ini dapat diprediksi Jokowi-JK memperoleh sedikitnya 56,5 persen dan Prabowo-Hatta 43,5 persen,” ujarnya.

Seperti diberitakan, survei Cyrus Network pada 25-31 Mei 2014 menunjukkan elektabilitas Prabowo-Hatta sebesar 41,1 persen dan Jokowi-JK sebesar 53, 6 persen.

Sebanyak 1.500 responden di 33 provinsi diwawancara tatap muka dalam survei ini. Penarikan sampel dilakukan

Calon Jemaah Haji Diminta ng Punya Rekeni Pribadi Nasional hal 4

dengan metode multistage random sampling, dengan margin error +/- 2,6 persen.

Survei menyebut ada 30 persen calon pemilih mengaku mempertimbangkan debat capres-cawapres kemarin malam untuk memantapkan pilihan. Hasil dari debat itu berpotensi mengubah pilihan warga terhadap pasangan capres dan cawapres.

Dalam survei terbaru, angka unidentified voters tinggal 5 persen. Dari 5 persen tersebut, preferensi mereka tetap bisa dipetakan sekitar 2,9 persen dukung JokowiJK sementara 0,8 memilih Prabowo-Hatta, sisanya merahasiakan pilihan.

“Prabowo sejauh ini mengalami peningkatan suara signifikan. Namun belum mampu memotong elektabilitas Jokowi,” tuturnya. =GAM/ABD

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN III

JELANG PILPRES

700 Pengusaha Galang Dukungan Buat Jokowi-JK JAKARTA-Dukungan terhadap pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla kian meluas. Selasa petang (10/6), sebanyak 700 pengusaha dari jenis usaha apapun yang tergabung dalam komunitas Pejuang Harmoni Jokowi-JK menggalang pelaku usaha DKI Jakarta untuk mendukung pasangan capres-cawapres ini. Acara konsolidasi semua pelaku jenis usaha ini ditargetkan sebanyak sembilan kali pertemuan.

“Kita galang pelaku pengusaha sebanyak 700 dari jenis usaha apapun. Acara konsolidasi ini dijadwalkan sembilan kali pertemuan sampai Pilpres 9 Juli 2014,” kata Ruth Nina Kedang di restoran New Tawang, Jalan Batu Ceper Jakarta, Selasa (10/6).

Dia mengatakan semua pelaku usaha yang diundang dipastikan hadir dalam acara konsolidasi tersebut. Hal itu karena sebelumnya mereka sudah sering bertemu saat pemenangan Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta. “Kursi yang kita sediakan 700 orang itu dipastikan hadir semua. Ini sudah biasa kami lakukan sejak pilgub DKI Jakarta kemarin,” terang dia.

Selain itu, dia menyatakan akan hadir tiga pembicara untuk mengisi pertemuan pertama ini. Mereka adalah tim sukses Jokowi-JK dan seorang pengusaha kawakan Indonesia. “Untuk pembicara ada tiga orang hadir semua. Di antaranya Pak Hendropriyono, Pak Eriko Sotarduga, dan Ibu Sukamdani,” pungkas dia.

Sementara itu, PoliticaWave kembali merilis hasil pembicaraan di dunia maya, bertepatan dengan debat Capres-Cawapres 9 Juni kemarin. Hasilnya, Jokowi-JK mendapat simpati lebih besar dari masyarakat.

“Dari hasil monitoring PoliticaWave selama debat, periode 20.00–22.00, hashtag percakapan terbesar mengenai dukungan terhadap Jokowi-JK mengenai #PresidenNomor2 dengan jumlah 47.610 percakapan. Sementara percakapan terbesar mengenai dukungan terhadap pasangan PrabowoHatta mengenai #PilihankuSatu dengan jumlah 16.003,” kata pendiri PoliticaWave Yose Rizal, di Jakarta, Selasa (10/6).

“Kita simpulkan, bahwa penampilan Jokowi dalam acara debat ini menjawab tuntas

keraguan netizen atas kemampuan komunikasinya dan meningkatkan apresiasi terhadap pasangan Jokowi–JK dalam waktu yang sangat singkat,” beber Yose.

Tak hanya mendapat simpati netizen, Yose mengungkapkan debat kemarin merupakan debat bersejarah. Sebab, pertama kalinya di Indonesia, pada saat debat terjadi juga perdebatan di media sosial antara dua kubu pendukung Capres dan Cawapres. Selain itu, Jokowi-JK juga menjadi pembicaraan paling hangat atau trending topic. “Bahkan #PresidenNomor2 menjadi Trending Topic Worldwide nomor 2, dibawah #DebatCapres,” ujarnya.

Yose mengungkapkan, dari 1 jam sebelum debat mulai sudah bermunculan hashtaghashtag dukungan. Dari tim Prabowo-Hatta ada beberapa hashtag seperti #PilihankuSatu, #Cinta1ndonesia dan #BukanDebatCapres.

Sementara, dari tim JokowiJK ada beberapa hashtag seperti #PresidenNomor2, #JokowiJKAdalahKita dan #JokowiJK. “Selain hashtag-hashtag tersebut, terdapat beberapa materi debat yang juga menjadi Trending Topic, seperti: Lurah Susan, Pak JK, Pertanyaan JK, Bhinneka Tunggal Ika, JK Singgung HAM, Saya Mengerti Arah Bapak dan Masalah HAM. Malam ini Trending Topic Worldwide dikuasai oleh percakapan dari Indonesia,” ungkapnya.

Secara umum, dari hasil monitoring PoliticaWave terhadap percakapan di Twitter, Facebook, Online Forum, Blog, Online News dan YouTube menunjukkan dukungan netizen yang lebih besar terhadap pasangan Jokowi-JK. Selama debat juga terjadi peningkatan sentimen positif pasangan Jokowi-JK, sebesar 4 kali dari percakapan positif Prabowo-Hatta. =GAM/ABD

ant/widodo s. jusuf

KAMPANYE JOKOWI DI SUMATERA UTARA. Calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo (kiri) menemui para pengungsi korban letusan Gunung Sinabung di halaman Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di kota Kabanjahe, Kabupaten Karo Sumatera Utara, Selasa (10/6). Joko Widodo berkampanye ke sejumlah daerah di Sumatera Utara untuk menemui pengungsi korban letusan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, menghadiri Lokakarya Peningkatan Kesejahteraan Guru di Kota Medan, berbicara di depan para pengusaha soal visi dan misi ekonominya dan berkunjung ke komunitas Nelayan di Belawan.

Menag Minta Bocoran Persoalan Haji JAKARTA-Kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2012-2013 yang menjerat Suryadharma Ali ternyata memberikan tamparan keras bagi jajaran internal Kementerian Agama (Kemenag).

Untuk membenahi keadaan, Lukman Hakim, Menteri Agama yang baru ini mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meminta saran dari KPK ihwal upaya pembenahan institusi yang dipimpinnya. Pasalnya, pejabat hingga pegawai Kemenag dilanda ketakutan menyikapi proses penyidikan lembaga antirasuah itu. “Memang jujur sebagian pejabat dan pegawai alami demoralisasi, ada semacam kekhawatiran atau ketakutan terkait proses (penyidikan) KPK,” kata Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin usai bertemu pimpinan KPK di kantor KPK, Jakarta, Selasa (10/6).

Lukman sendiri menghormati

proses penyidikan yang tengah dilakukan KPK. Meski dia mengakui juga berupaya untuk mengangkat moral para pejabat atau pegawai Kemenag pascamencuatnya kasus dugaan korupsi yang menjerat SDA. “Saya tidak bisa intervensi KPK, saya hanya angkat moral bahwa kerja sesuai semboyan Kemenag yaitu ikhlas beramal, mudah-mudahan moral mereka kembali,” katanya.

Lukman mengaku tidak akan ragu untuk mencopot pejabat atau pegawai yang terindikasi terlibat dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. “Bagaimanapun juga proses hukum harus diikuti, selama bisa dibuktikan oleh penegak hukum,” imbuhnya.

Kemenag jelasnya akan memperketat pengawasan dengan cara transparansi penyelenggaraan haji harus diperluas. Hal itu, ujarnya, agar jajaran pejabat di Kemenag tidak mengulagi kasus serupa. “Kemudian kita tahu aturan mainannya yang berlaku dan kemudian kita semua tahu, saling mengawasi di antara kita,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mem-

benarkan, kedatangan Menteri Agama Lukman Hakim Sarifuddin ke kantornya untuk mengetahui penyimpangan dana penyelenggaraan ibadah haji. Kasus tersebut sebelumnya sudah menjerat Suryadharma Ali sebagai tersangka. “Tujuan utama Pak Menteri (Lukman Hakim) dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) yang baru adalah untuk memahami persoalan-persoalan yang muncul akhir-akhir ini di sektor yang terkait dengan penyelenggaraan haji,” kata Busyro saat menggelar jumpa pers di kantor KPK, Selasa (10/6).

Menurut Busyro penyelewengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 yang disangkakan ke SDA merupakan realitas yang terjadi dilapangan. Lukman kata Buysro juga meminta penjelasan secara rinci mengenai penyelenggaraan ibadah haji yang rawan penyelewengan. “Itu sebuah realitas, atas realitas itu kedua tamu kami meminta penjelasan disektor-sektor apa yang terkait dengan persoalan itu (penyelenggaraan ibadah haji),” kata Busyro. =GAM

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

33

KORAN MADURA

Nasional

RABU 11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN III RABU 11 JUNI 2014

No. 0378 | TAHUN III

PEMERINTAHAN BARU

Kabinet Harus Representasikan Profesionalisme JAKARTA-Presiden terpilih pada 2014 nanti diharapkan bisa menyusun kabinet yang merepresentasikan berdasarkan kawasan dan profesionalisme. Dengan begitu akan mewujudkan keindonesiaan. “Sebaiknya memang diisi para profesional. Apalagi profesional itu banyak yang bagus.

Jangan pertimbangannya bukan berdasarkan parpol pendukung,” kata Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida di Jakarta, Selasa, (10/06).

Kabinet kerja, kata Laode, sangat penting. Karena itu, para capres ini diharapkan punya konsep yang jelas sebelum dilantik pada 20 Oktober 2014. “Capres masih punya waktu mempersiapkan kabinetnya, guna mengatasi persoalan bangsa,” ujarnya.

Salah satu permasalah yang itu antara lain, lanjutnya, untuk pembangunan daerah, khususnya desa harus memiliki frame (kerangka) yang jelas. “Karena debat capres semalam itu belum menyinggung soal desa,” ucapnya.

Menurut Laode, pemberian anggaran sebesar Rp1 miliar untuk satu desa belum diatur dalam Peraturan Pemerintahnya (PP).

Karena itu sangat rawan untuk dilakukan korupsi. “Ini sangat penting, mengingat pertarungan pilkades akan semakin kuat.

Bahkan pertarungan itu akan menjadikan desa sebagai lokus kejahatan korupsi. Buntutnya makin memperburuk perilaku masyarakat desa,” ujarnya.

Sementara itu Petrus Salesti-

nus, mewakili Kawasan Indonesia Timur lebih menekan soal keseriusan para capres terkait pemberantasan korupsi. “Hulunya korupsi itu ada pimpinan parpol, lalu pimpinan fraksi dan komisi.

Namun yang ditindak hanya anggota DPR saja, padahal semua pimpinan parpol itu menikmati hasilnya,” terangnya.

Bahkan Petrus mempertanyakan pada kedua capres ini, soal konsep penegakkan hukum. Anehnya para capres selalu memujimuji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Pendekatan hukum sangat lemah. Karena jangkauan KPK itu terbatas, hanya pada pusat saja,” tuturnya.

Padahal, kata Petrus, penegakkan hukum di daerah, khususnya Indonesia Bagian Timur (IBT) sangat lemah. “Pemberantasan korupsi masih ada kendala besar di IBT. Mestinya presiden harus berani menggonta-ganti kapolri setiap hari, jika pemberantasan korupsi di daerah tidak berpihak pada rakyat,” imbuhnya. =GAM/ABD

ant/fanny octavianus

DUKUNGAN RELAWAN MERAH PUTIH. Capres Prabowo Subianto (kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kanan) saat menghadiri acara deklarasi dukungan relawan Merah Putih Sejati kepada pasangan capres cawapres Prabowo - Hatta di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (10/6). Acara tersebut juga diisi dengan pidato politik dari kedua tokoh tersebut serta hiburan musik dangdut.

ICW: Harus Ada UU Kepartaian Tata Kelola Keuangan Partai Diyakini Bisa Menekan Korupsi JAKARTA- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengharapkan presiden terpilih harus menginisiasi pembaruan UndangUndang Kepartaian untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pendanaan partai.

“Presiden mendatang harus meletakkan reformasi dari partai politik yang dilakukan dari proses rekrutmen, pendidikan politik, pendanaan dan pertanggungjawaban pendanaan,” ujar Peneliti ICW Donald Fariz usai konferensi pers Uji Akses Lapo-

ran Pendanaan Partai Politik di Kantor ICW, Jakarta, Selasa.

Menurut dia hal tersebut dilakukan untuk mendorong semakin baiknya tata kelola keuangan partai politik serta mencegah terjadinya korupsi politik.

“Korupsi politik berakar pada pendanaan karena itu kami mempelajari bagaimana partai mendapatkan dananya, banyak kasus kader partai politik yang terjerat kasus korupsi yang berakar pada pendanaan. Kader harus cari uang untuk partai politik,” ujar dia.

Ia mengatakan partai politik di Indonesia “manja” karena penyumbang sedikit tapi jumlahnya besar. Padahal sumbangan

dengan nominal besar itu melanggar undang-undang.

“Ujung-ujungnya dicari pendanaan instan dari proyek APBN dan APBD, inilah lingkaran setan pendanaan partai politik berdasarkan uji akses laporan pendanaan partai politik,” kata dia.

Sehingga, lanjutnya dengan belum mandirinya partai politik dalam hal pendanaan maka proyek pemerintah daerah maupun pusay menjadi rawan untuk menjadi sumber pendanaan partai politik.

“Sumber pendanaan itu berasal dari iuran anggota dan itu banyaknya dari anggota yang duduk di kursi parlemen, selebihnya itu sumbangan dari pihak yang

tidak jelas siap orangnya, bisa saja itu masuk ke bendahara atau ketua umum, biasanya anggota hanya tahu pas munas atau rakernas,” kata dia.

Karena itu, lanjutnya, banyak partai politik yang tidak melakukan kaderisasi tetapi menggaet pesohor atau artis untuk mendulang suara pada Pemilu.

“Itu dilakukan karena meman menggaet pesohor atau artis itu tidak membutuhkan biaya yang banyak,” ujar dia.

Dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. =ANT/AZIS

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN III

ant/yudhi mahatma

KOORDINASI HAJI KEMENAG - KPK. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kedua kiri) bersama Wakil Ketua KPK Buysro Muqodas (kedua kanan) dan Bambang Widjojanto (kiri) memaparkan hasil rapat koordinasi penanganan dana haji Kementerian Agama, di Jakarta, Selasa (10/5). Lukman Hakim akan bekerjasama dengan KPK untuk mengawasi pelaksanaan ibadah haji terutama dalam analisis keuangan, setelah sebelumnya mantan Menteri Agama Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dana haji 2012-2013.

Calon Haji Diminta Punya Rekening Pribadi JAKARTA- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berencana meminta setiap calon haji memiliki rekening pribadi yang dapat digunakan untuk menampung jasa bank.

“Kami punya pikiran dan akan menyempurnakan gagasan ini agar ke depan sebaiknya calon haji memiliki rekening sendiri sehingga kalau ada jasa bank atau bunga, bisa kembali ke individu masingmasing yang pada akhirnya bisa digunakan untuk melengkapi atau melunasi biaya haji,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam konferensi pers di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Selasa.

Konferensi pers tersebut dilaksanakan pascapertemuan antara Menag Lukman

Hakim Saifuddin yang ditemani dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Abdul Jamin dengan jajaran pimpinan KPK yaitu Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto.

Lukman mengaku hingga saat ini jamaah haji bahkan harus menyetorkan dana sampai belasan tahun untuk mengantre agar dapat beribadah haji.

“Nanti setorannya mungkin lebih diperkecil jumlahnya karena jangka waktunya diperkirakan akan panjang, untuk melunasi jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi prinsipnya adalah masing-masing pribadi WNI yang ingin berhaji menggunakan dana dari dirinya sendiri dan tidak seperti yang sekrang ini ada dana optimalisasi, ada sejumlah dana yang terhimpun karena jasa bank,” ungkap Lukman.

Dana optimalisasi atau “indirect cost” adalah setoran awal dari jamaah untuk

biaya penyelenggaraan ibadah haji yang digunakan untuk membiayai operasional haji, ‘service fee’, hingga pengadaan kendaraan operasional petugas haji yang rentan penyimpangan.

Dana itu berada di sejumlah bank kemudian menurut Lukman digunakan untuk mensubsidi bagian-bagian tertentu dari pembiayaan dana haji sehingga malah menimbulkan masalah.

“Di pertemuan ini banyak yang kami dapatkan, masukan. Intinya tekad kami semua sama yaitu dalam rangka upaya menyempurkan penyelenggaraan sistem ibadah haji,” tambah Lukman.

Lukman dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (9/6), menggantikan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pe-

nyelenggaraan haji 2012-2013 pada 22 Mei 2014.

Dugaan korupsi tersebut mencakup anggaran di beberapa pokok pembiayaan yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pemondokan, hingga transportasi di jamaah haji di Arab Saudi yang mencapai Rp1 triliun pada 2012-2013.

KPK menyangkakan Suryadharma berdasarkan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengindikasikan terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp80 triliun dengan bunga sekitar Rp2,3 triliun sepanjang 2004-2012. =ANT/DESCA

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 2014 RABU 11 JUNI 11 2014JUNI | No. 0378 | TAHUN III No. 0378 | TAHUN III

55

AGENDA EKONOMI

Tiga PR Pemerintahan Baru PADANG-Bank Indonesia (BI) mencatat tiga agenda prioritas yang harus dikerjakan pemerintahan baru nanti. Salah satu diantaranya adalah mengoptimalkan sumber pembiayaan fiskal.

“Setidaknya ada tiga hal paling utama yang harus dilakukan pemerintahan baru. Ini penting agar agenda ekonomi terus berkesinambungan,” ujar Deputi Gubernur Senior BI Perry Warjiyo di Kantor Perwakilan BI, Padang, Selasa (10/6).

Agenda pertama yang harus diperhatikan pemerintah katanya reformasi struktural. “Meningkatkan investasi produksi dalam negeri dengan tujuan mengurangi impor serta meningkatan nilai tambah ekspor,” ujarnya.

Prioritas kedua jelasnya, mempercepat pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur penghubung antar daerah. “Agar yang diproduksi bisa dijual, selama ini kan terhambat karena mahalnya transportasi,” imbuhnya.

Dan prioritas ketiga, mengoptimalkan sumber pembiayaan fiskal. Pembiayaan wajib ditingkatkan. “Salah satunya bisa melalui obligasi atau surat berharga,” ungkapnya.

Jika ketiga hal itu bisa dilakukan, BI berharap pertumbuhan ekonomi bisa positif, neraca transaksi berjalan tak defisit dan inflasi terjaga di level aman.

Namun dia enggan berkomentar ketika ditanya visi misi capres-cawapres mana yang sudah mendekati harapan BI. “Dua-duanya bagus,” tutup dia Dalam beberapa tahun ke depan, berbagai pihak yakin ekonomi Indonesia bisa sejajar dengan negara maju.

Sayangnya, mesin penggerak ekonomi nasional yakni ekspor masih stagnan. Hal tersebut disebabkan kurangnya permintaan dari pasar global yang otomatis menurunkan harga komoditas asal Indonesia.

Salah satu penyebabnya adalah perlambatan ekonomi China. Ekspor Indonesia semakin stagnan dengan lahirnya Undang-Undang Minerba yang melarang ekspor bahan mineral mentah.

“Ekspor manufaktur memang meningkat, tapi tidak bisa mengkompensasi yang primer. Apalagi, sisi impor terus tumbuh,” ujarnya.

Dia menuturkan, melambatnya ekspor membuat ekonomi hanya mampu tumbuh di level 5,3 persen. Konsumsi rumah tangga dan investasi masih menjadi andalan sekaligus mesin utama penggerak ekonomi nasional.

“Maka dari itu reformasi struktural harus segera dilakukan Indonesia. Harus mulai meningkatkan ekspor menjadi barang produksi,” jelas dia. =GAM

ant/rivan awal lingga

STOK PANGAN JELANG PUASA. Pekerja merapikan beras di toko sembako Pasar Lama, Tangerang, Banten, Selasa (10/6). Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menjelaskan pemerintah akan menstabilkan harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran sehingga tidak ada lagi gejolak harga yang berlebihan.

Harga Pangan Mulai Naik JAKARTA-Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengakui harga barang pangan sudah mulai naik saat ini, seperti telur ayam, daging ayam dan bawang merah. Kenaikan harga ini dirasa cukup tinggi di 30 hari menjelang Ramadan.

“Kenaikan harga tertinggi untuk telur ayam lebih dari 10 persen dan bawang merah sampai 15 persen,” kata Lutfi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (10/6).

Lonjakan harga daging ayam dan telur ayam memang dilakukan sengaja oleh Kementerian Perdagangan. Hal ini dilakukan agar kenaikan harga tidak terlalu tinggi pada lebaran Idul Fitri mendatang. Kenaikan harga juga dilakukan dengan alasan biar tidak kebangkrutan massal peternak.

Untuk, harga bawang merah diakuinya memang tinggi tetapi masih di bawah harga referensi yaitu sebesar Rp 25.700 per Kilogram. Harga hari ini sekitar Rp 21.000 sampai Rp 24.000 per kilogram. “stok cukup dan terjadi panen.”

Dia optimistis harga bahan pangan itu kembali normal menjelang puasa menyusul penurunan harga yang terjadi untuk komoditas cabai merah, cabai keriting dan

cabai rawit sampai di bawah 10 persen.

Merosotnya harga tersebut karena pasokan setelah panen mulai masuk pasar.

“Stok bagus, kami menjaga agar tidak terjadi harga naik turun seperti roller coaster seperti tahun lalu yang mencapai 5 persen sampai 10 persen sebelum puasa dan 30 hari sebelum Idul Fitri.”

Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tandjung mengakui kenaikan harga daging ayam dan telur ayam sudah di desain oleh Kemendag dan Kementerian Pertanian supaya harga stabil di masa akan datang. “Harga daging dan telur ayam seperti roller coaster. Ada bulan di mana petani dan peternak merugi, ada bulan-bulan yang mengambil keuntungan. Saat untung untuk menutup kerugian,” katanya.

Pencantuman Label Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia. Peraturan ini akan berlaku secara efektif pada 25 Juni 2014 bagi barang yang belum beredar di pasar dan tanggal 25 Desember 2014 untuk barang yang sudah beredar di pasar.

“Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013, ketentuan pencantuman label harus dilakukan dengan cara emboss, tercetak atau

melekat secara utuh pada barang dan atau kemasan, serta bersifat permanen tidak berupa stiker,” tegas Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Selasa (10/6).

Terdapat tambahan produk baru yang diatur dalam Permendag di atas, yaitu komputer tablet; dan 24 jenis tekstil dan produk tekstil, antara lain benang jahit, kain jadi, pakaian bayi, barang jadi tekstil lainnya, jersey, pullover, kardigan, rompi, track suit, ski suit dan pakaian renang, garmen yang dibuat dari kain rajutan atau kaitan, sarung tangan, mitten dan mitt, aksesori pakaian jadi lainnya (syal, scarf, muffler, mantilla, veil), mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak untuk pria atau anak laki-laki, mantel panjang, anorak untuk wanita atau anak perempuan, pakaian dalam untuk pria atau anak laki-laki, pakaian dalam untuk wanita atau anak perempuan, kutang, girdle, korset, brace, suspender, garter dan sejenisnya serta bagiannya, rajutan atau kaitan maupun tidak, sapu tangan, dasi, dasi kupu- kupu dan cravat, aksesori pakaian jadi lainnya, bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian, barang perabot lainnya, kantong dari karung, barang keperluan berkemah, barang jadi lainnya, handuk, panty hose, tight, stocking, dan kaos kaki. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN III

SURVEI

Semangat hingga Usia Senja

ant/reno esnir

PENERTIBAN PKL PASAR TANAH ABANG. Petugas Satpol PP mengangkat gerobak pedagang ke atas mobil ketika menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Jalan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (10/6). Menjelang Ramadan, satpol PP mulai melakukan penertiban sejumlah PKL Tanah Abang yang kembali turun ke jalan.

JAKARTA-Hasil survei PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) di Kuartal I-2014 menunjukkan bahwa investor di dalam negeri berharap bisa berkerja hingga 12 tahun ke depan setelah masa pensiun resmi pada usia 55 tahun.

Keinginan publik tersebut ditandai dengan hasil survei bertajuk Manulife Investor Sentiment index (MISI) yang mencatat bahwa 72 persen responden di Indonesia berharap tetap bekerja di masa pensiun.

“Meskipun mereka berharap dapat pensiun di usia 60 tahun atau lima tahun di atas usia pensiun resmi, namun mereka berharap bisa bekerja hingga tujuh tahun lagi,” kata Director of Business Development MAMI, Putut Endro Andanawarih, di Jakarta, Selasa (10/6).

Dia mengatakan, sebanyak 73 persen investor di Indonesia memandang bahwa bekerja di masa pensiun sebagai kegiatan positif untuk menjamin hari tua.

Di tempat yang sama, Chief of Employee Benefits PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Nur Hasan kurniawan mengatakan, sebesar 64 persen responden meyakini bahwa mereka bisa mempertahankan standar hidup hingga masa pensiun. =GAM

Produksi Ikan Lebih 180 Juta Ton Pertama di Dunia, Instrumen Perlindungan Nelayan Diadopsi ROMA-Sidang FAO Komite Perikanan (COFI) ke-31 berhasil mengadopsi Instrumen Internasional Perlindungan Nelayan Skala Kecil atau Voluntary Guidelines on Small-scale Fisheries (VGSSF). Ini adalah instrumen pertama di dunia yang secara khusus memberi kepastian atas kewajiban setiap negara melindungi nelayan kecil, baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari kegiatan produksi, pengolahan, hingga perdagangan.

Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) yang juga merupakan Delegasi RI untuk Perundingan VGSS M.Riza Damanik menjelaskan instrumen ini terdiri dari 13 Pasal, meliputi pengaturan: kepastian hak akses dan pemanfaatan sumberdaya perikanan bagi nelayan kecil; kegiatan pasca tangkap yang lebih mengun-

tungkan bagi nelayan kecil; dan kepastian perlindungan sosial, ekonomi, dan hak asasi nelayan kecil di dunia. Pada akhirnya bertujuan mengentaskan kemiskinan dan kelaparan di masing-masing negara. “KNTI sejak 2008 terlibat aktif dalam inisiasi, penyusunan draf, konsultasi publik, hingga terlibat aktif dalam perundingan antarnegara untuk mendorong

lahirnya instrumen ini,” ujar Riza dalam surat elektroniknya Selasa (10/6).

KNTI menilai VGSSF akan mempercepat koreksi kebijakan & prioritas Pemerintah RI dalam melindungi nelayan. Sekaligus, membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat untuk melindungi nelayan.

“Ke depan, tidak ada lagi hambatan birokrasi maupun politik, baik dari Pemerintah dan DPR terpilih pasca 2014 untuk melindungi nelayan kecil. Sebab, secara domestik, Mahkamah Konstitusi RI telah menjabarkan hak-hak konstitusional nelayan tradisional Indonesia (Juni 2011).

Dan, di tingkat Global, Indonesia sebagai anggota FAO juga sdh bersepakat dgn VGSSF (Juni 2014),” ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Organisasi Pangan Dunia (FAO) José Graziano da Silva menilai dunia belum optimal melakukan perlindungan terhadap nelayan kecil. Hal ini sekaligus memperparah kegagalan mengatasi kelaparan dan kemiskinan secara global. “Paradoks terjadi selama ini. Agenda pengelolaan belum berdampak ke nelayan kecil.

Padahal, mereka (baca: nelayan kecil) juga bagian dari usaha mengatasi masalah kelaparan dan kemiskinan,” ucap Graziano.

Laporan terakhir menyebutkan bahwa produksi ikan dunia telah mencapai lebih dari 180 juta ton, masing-masing: 90,4 juta ton dari perikanan budidaya dan 93,7 juta ton dari perikanan tangkap. Di Indonesia, diperkirakan sekitar 13,8 juta orang

menggantungkan-langsung kehidupannya terhadap sektor perikanan. Di mana 90 persen di antaranya adalah pelaku usaha skala kecil.

“Ada 3 alasan mendasar Indonesia perlu segera membenahi komitmennya melindungi nelayan kecil. Pertama, pasokan pangan dari perikanan semakin signifikan mengejar gap pemenuhan pangan domestik yang kian tumbuh sejalan pertumbuhan penduduk. Kedua, perikanan telah masuk menjadi satu dari 12 sektor yang akan dilebarilisasi di bawah kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Ketiga, nyata bahwa seperempat dari total masyarakat miskin di Indonesia tinggal di perkampungan nelayan,” tegas Riza. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

embicarakan kabinet baru memang terlalu dini. Sungguh pun begitu bukan berarti tidak penting. Meskipun pilpres masih 9 Juli dan presiden terpilih bila tidak ada perubahan baru akan dilantik 20 Oktober, kabinet baru sangat penting digulirkan, setidaknya agar caprescawapres memiliki persiapan untuk menentukan dasar rekrutmen kabinet yang akan membantunya menjalankan program pemerintahan di negeri ini.

Kabinet yang pernah ada di negeri ini, kabinet presidensial di era Soekarno, tidak ada hubungannya dengan parpol dan hanya jadi bayingbayang formalitas karena belum bisa menjalankan roda pembangunan dan pemerintahan. Di era perjuangan kemerdekaan ini sampai terjadi 8 nama kabinet, dilanjutkan 10 kabinet di era Demokrasi Parlementer, kemudian diteruskan 9 kabinet di era demokrasi terpimpin. Di era orde baru, Soeharto mengendalikan 8 kali kabinet pembangunan yang dalam perjalanannya sarat dengan KKN dan menimbun utang.

Juga di era Reformasi, diawali kepemimpinan BJ Habibie, kabinet Reformasi Pembangunan yang dijalankannya tidak mampu mengantisipasi ancaman disintegrasi, hingga Timor Timur (sekarang Timur Leste) terlepas dari NKRI. Kabinet persatuan nasional di bawah kendali Abdurrahman Wahid ternyata juga tidak memberikan kepuasan, apalagi pimpinan kabinetnya suka pasang bongkar, hingga manfaatnya tidak cepat dinikmati oleh rakyat. Kabinet gotong royong besutan Megawati Soekarnoputeri yang dijiwai semangat rekonsiliasi, nyatanya koalisi dari banyak parpol tidak mampu memberikan gebrakan perubahan yang signifikan.

Tak jauh beda dengan kabinet Indonesia Bersatu di tangan SBY pun mencekik rakyat, dengan kebijakan BBM yang berdampak pada naiknya harga semua barang di pasaran.

Kabinet Bangsa atau apa pun namanya, Prabowo atau Jokowi jadi pemimpinnya kelak, masihkah bernasib seperti kabinet-kabinet sebelumnya itu, yang tak bisa mengangkat rakyat lebih sejahtera, negara tertimbun ULN, dan pendidikan tak mampu melahirkan regenerasi bangsa yang lebih beradab? Jika ini terjadi, Indonesia siap mengubur rakyatnya di bumi subur korupsi ini. (*)

Opini

RABU 11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN III

77

Mengkritisi Visi Ekonomi Calon Presiden

Salam Songkem

Kabinet Bangsa

KORAN MADURA

RABU 11 JUNI 2014 No. 0378 | TAHUN III

Program ekonomi salah satu bidang yang merupakan sendi utama “nilai jual� setiap pasangan calon presiden (capres) baik Jokowi-JK dan PrabowoHatta. Namun jika diamati dengan seksama ada program yang saling kontradiksi satu sama lain. Misalnya setiap pasangan capres menghendaki pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi, tanpa bisa disadari akan menyedot jumlah utang luar negeri. Padahal ada program kerja lainnya yakni mengurangi utang luar negeri.

A

da lima agenda ekonomi dari pasangan Jokowi-JK yakni kedaulatan keuangan melalui kebijakan inklusi mencapai 50% penduduk, meningkatkan rasio pajak 16% GDP, pengurangan utang, pengaturan penjualan saham bank nasional kepada investor asing dan membuat layanan satu atap investasi meliputi perizinan terpusat maksimal 15 hari dan meluncurkan kebijakan insentif fiskal dan nonfiskal.

Prabowo-Hatta tidak kalah muluk berjanji dalam program yang sama. Yakni peningkatan pendapatan per kapita menjadi Rp. 60 juta dengan pertumbuhan ekonomi minimal 7% menjadi 10%. Kemudian menurunkan rasio Gini dari 0,41 menjadi 0,31 serta meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dari 75 menjadi 85. Berikutnya menjanjikan daya serap angkatan kerja 2 juta per tahun, mem-

buat kawasan ekonomi khusus (KEK) terintegrasi dengan investasi pemerintah minimal US $ 2,25 miliar-US$ 3 miliar selama 7 tahun dan terahir mendirikan bank tani dan bank nelayan.

Agenda Jokowi-JK Bau pencitraan tidak dapat dilepaskan jika menyimak setiap program kerja dua pasangan capres ini. Jokowi-JK harus menjelaskan bagaimana konkrit kebijakan keuangan inklusi karena terminilogi ekonomi ini benarbenar asing ditelinga ekonom dan mahasiswa ekonomi.

Peningkatan rasio pajak yang merupakan agenda kedua Jakowi-JK juga bukan hal baru.

Jika nanti pajak akan ditingkatkan minimal 16% dari GDP artinya berada dikisaran Rp. 1,453 triliun.

Agenda ini juga hampir mirip dengan pola APBN yang sudah berlangsung sekarang, padahal umumnya rakyat Indonesia agak alergi dengan kebijakan pajak. Ini disebabkan maraknya kasus penggelapan pajak justru dilakukan oleh oknum pejabat pajak sendiri.

Memasuki penyelesaian total utang luar negeri, tim ekonomi capres Jakowi-JK sama sekali tidak membuat program jelas.

Persoalannya sekarang utang luar negeri selalu membubung tanpa bisa dikendalikan. Akhir Desember 2013 total utang negeri ini US$ 264,1 miliar dan akhir Februari 2014 melesat menjadi US$ 272,24 miliar. Rata-rata kenaikan hasrat berutang kini minimal 7,4%.

Pengaturan penjualan saham bank nasional kepada investor asing tidak kalah mengherankan. Ini seperti terinspirasi dari kegagalan merger Bank BUMN BTN kepada Bank Mandiri pada pertengahan April lalu. Kalau yang di target tim ekonomi Jokowi-JK adalah hal-hal yang identikal dengan kasus BTNMandiri, maka Jokowi-JK tidak membawa isu dan gagasan baru.

Agenda terakhir adalah membuat pelayanan satu atap investasi. Bukankah BKPM juga sudah membuat PTSP yakni

pelayanan terpadu satu pintu sekarang ini, lengkap dengan insentif fiskal dan non-fiskalnya.

Memberikan insentif juga kontradiksi dan bertolak belakang terhadap gagasan peningkatan rasio pajak 16% ?

Agenda Prabowo-Hatta Untuk pasangan capres Prabowo-Hatta sebelumnya mengherankan membuat agenda ekonomi peningkatan pendapatan per kapita Rp. 60 juta. Gagasan ini jelas duplikasi dari gagasan visi Indonesia 2030 oleh Yayasan Indonesia Forum (YIF) pada 2007. Ada pun juga tidak jauh berbeda dengan Riset Citigroup (Maret 2014) yang meramalkan pada 2050 Indonesia menjadi negara ke-4 terkuat ekonominya setelah China, India dan Amerika Serikat.

PDB diperkirtakan mencapai US$ 45,9 triliun. Kelas menengah berjumlah 150 juta jiwa atau 3 kali lipat Filipina (47,4 juta jiwa), empat kali Thailand (39,9 juta jiwa) dan lima kali Vietnam (28,4 juta jiwa).

Arus kenaikan pendapatannya pasti naik, tetapi angkanya yang hampir mustahil. Jika kini pendapatan perkapita sekitar US 3.291 per kapita, Prabowo-Hatta menggaransi kenaikan sampai dengan US$ 5.800 perkapita 5 tahun ke depan.

Jika dihitung maka pertumbuhan ekonomi per tahun harus double digit minimal 12% per tahun. Jika sekarangpun IMF memberikan skor pertumbuhan ekonomi maksimal 5,5%, agenda Prabowo-Hatta ini jelas ngawur dan asal bunyi. Gagasan ini membalik kalkulasi Bappenas bahwa untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi 8% per tahun, diperkirakan belanja investasi infrastruktur 7% PDB untuk atau minimal Rp. 635,88 triliun.

Sekarang ini rata-rata investasi infrastruktur masih 5% PDB itupun masih sangat kembang kempis karena berbagai alasan dan ketidak mampuan pendanaan. Solusinya adalah penambahan utang baru dan ini akan membebani generasi berikutnya.

Yang ganjil dari agenda ekonomi Capres Prabowo-Hatta adalah menjanjikan skala rasio Gini dan juga IPM. Seharusnya agenda ekonomi yang konkrit lebih urgen menjadi target, karena dengan sendirinya indkes Gini dan IPM akan membaik dengan sendirinya. Pertanyaannya sekarang dari sisi mana dulu yang hendak di-drive untuk mendapatkan Gini ratio dan IPM yang lebih baik.

Sementara itu menjanjikan penyerapan 2 juta tenaga kerja baru per tahun juga mengherankan, dengan berapa persen pertumbuhan ekonomi untuk menerima jumlah ini. Jika dihitung bahwa setiap persen pertumbuhan ekonomi adalah penyerapan angkatan kerja baru 150.000, maka diperlukan minimal pertumbuhan ekonomi tidak masuk akal; 13,33% per tahun. Ini sama tidak masuk akalnya dengan rencana pendirian bank tani dan bank nelayan baru.

Persoalannya adalah keterbatasan dana, jika dipaksakan maka daya kompetitifnya akan merosot karena kaum tani dan nelayan akan terjerat dengan kredit berbunga tinggi. Sangat disayangkan sebenarnya karena program dan agenda ekonomi setiap capres dibuat asal-asalan sekedar memenuhi persyaratan KPU. Bagi pemilih cerdas hanya parameter gagasan dan program kerja yang akan dipertimbangkan pada 9 Juli nanti, bukan kampanye hitam yang marak belakangan ini.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail. com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

RABU 11 JUNI 2014 No. 0378 | TAHUN III

RABU 11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN III

Nelayan Indonesia Dipulangkan dari Australia PACITAN - Pemerintah Australia kembali memulangkan dua nelayan Indonesia asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, karena diduga melanggar perbatasan laut Negeri Kanguru tersebut di selatan perairan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, 19 Mei. Sebagaimana disampaikan Kepala Bagian Teknik Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan, Kabupaten Pacitan, Choirul Huda dari total lima ABK kapal "Babussalam 03" yang sempat ditahan otoritas keamanan laut Australia, empat di antaranya telah dipulangkan.

Dua ABK atas nama Surya dan Mustang telah dideportasi lebih dahulu pada awal Juni, dan langsung dipulangkan ke rumah

asal mereka di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Sementara dua nelayan lain yang menjadi ABK kapal Babussalam 03 atas nama Musran dan Ila menyusul dideportasi pada Sabtu (7/6) dari pelabuhan di negara bagian Darwin, menuju Indonesia dengan tujuan Sinjai, sesuai alamat mereka.

"Satu nelayan lagi bernama Nasrullah masih ditahan otoritas keamanan laut Australia. Mung-

kin karena posisinya sebagai nahkoda sehingga memikul tanggung jawab lebih besar dan proses penahanannya lebih lama," terangnya saat dikonfirmasi Antara melalui sambungan telepon seluler.

Choirul mengaku mendapat kabar pemulangan tahap kedua empat nelayan 'andon' (pendatang) di wilayah tugasnya setelah diberi tembusan informasi dari pihak pengurus kelompok pemilik kapal di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan, Kabupaten Pacitan.

Saat itu, ia menerima kabar pemulangan Musran dan Ila pada Sabtu (7/6) saat keduanya telah tiba di perairan Bali dengan

dikawal satuan koordinasi pelaksana (satkorlak) dari Kementrian Luar Negeri, Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, serta TNI AL. Menurut Choirul yang mengutip keterangan dari pihak majikan kelima ABK, empat nelayan yang telah dideportasi ke Indonesia itu sebenarnya ingin kembali langsung menuju Kabupaten Pacitan.

Namun, niat mereka dihalangi petugas imigrasi maupun otoritas keamanan laut Australia dengan alasan asal-usul kelima ABK, semuanya bekerja sebagai buruh nelayan pendatang di Pelabuhan Tamperan, Pacitan.

"Mungkin karena kesalahan

OPINI 8

yang dilakukan kelima nelayan ini tidak tergolong fatal, sehingga mereka segera dibebaskan," ujarnya.

Kelima nelayan asal Sinjai yang ditangkap otoritas keamanan laut Australia tercatat sebagai nelayan andon (pendatang) di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Para nelayan tersebut berangkat dari Pelabuhan Tamperan Pacitan menggunakan kapal mesin "Babussalam" berkapasitas enam (6) GT dengan tujuan rumpon ikan yang mereka pasang di radius di atas 180 mil dari garis Pantai Pacitan.

Aktivitas mereka di ujung Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tersebut berujung penangkapan kelima nelayan tersebut oleh otoritas keamanan laut Australia, karena dianggap melanggar batas wilayah laut negeri Kanguru yang berhimpit dengan jalur pelayaran Internasional. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

ATRIBUT PILPRES

Panwaslu Sentik Tim Kampanye

PENJELASAN PENCEGAHAN MERS. Calon jamaah haji mengikuti manasik (latihan prosesi) haji yang diselenggarakan Pengurus Masjid Agung Surakarta di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

ant/hafidz novalsyah

IBADAH HAJI

Pembuatan Paspor 16-17 Juni BOJONEGORO - Imigrasi Surabaya, Jawa Timur, akan membuat paspor haji Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang sudah memenuhi persyaratan sesuai Surat Edaran (SE) Dirjen Imigrasi dengan datang langsung ke daerah setempat, 16-17 Juni.

Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro Wachid Priyono mengatakan pembuatan parpor haji di daerahnya kemungkinan membutuhkan waktu dua hari menginat jumlah calon haji tercatat 1.000 orang.

"Berkas persyaratan pembuatan paspor haji yang kami anggap memenuhi persyaratan cukup banyak. Semuanya sudah dikirim ke Kantor Imigrasi Surabaya, tapi

kami belum tahu apakah semuanya sudah dianggap memenuhi persyaratan apa belum," paparnya.

Sesuai SE Dirjen Imigrasi, persyaratan pembuatan paspor haji, selain kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), harus ada salah satu dari akte kelahiran/surat kenal lahir, surat nikah atau ijazah.

Menurut dia, persyaratan pembuatan paspor sesuai SE Dirjen Imigrasi tersebut berbeda dengan persyaratan pembuatan paspor yang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya yang hanya cukup disahkan oleh Kemenag di wilayahnya masingmasing.

"Dulu dalam pembuatan paspor cukup dari data namanama calon haji, yang disahkan

Kemenag," tandasnya.

Selain itu, katanya, persyaratan pembuatan paspor yang mutlak harus dipenuhi calon haji yaitu melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), yang sudah ditetapkan Pemerintah sebesar 3.308,9 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp38 juta.

"Kalau BPIH belum lunas ya pembuatan paspor belum bisa dilakukan," ujarnya.

Oleh karena itu, katanya, pihaknya hari ini akan memberikan informasi kepada calon haji di daerahnya melalui kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) dan pihak terkait lainnya agar mereka melunasi BPIH, mulai 11 Juni sampai 9 Juli. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

JEMBER - Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengingatkan kepada tim kampanye kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mematuhi aturan dalam memasang atribut kampanye yang sudah tersebar di sejumlah lokasi di kabupaten setempat.

"Kami sudah kirim surat peringatan kepada tim kampanye karena banyak atribut kampanye capres dan cawapres yang melanggar aturan," kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jember Dima Akhyar, Selasa (10/6).

Menurut dia, aturan pemasangan alat peraga kampanye capres dan cawapres hampir sama dengan pemasangan atribut kampanye Pemilu Legislatif 2014, sehingga partai politik dan tim kampanye dipastikan sudah mengetahui aturan tersebut.

"Namun, ada beberapa sedikit perbedaan untuk jumlah alat peraga yang dipasang yakni pemasangan baliho maksimal tiga atribut di setiap desa, kemudian spanduk maksimal lima alat peraga di setiap rukun warga (RW), sedangkan ketentuan tempat pemasangan sama dengan pemilu legislatif," paparnya.

Meskipun sudah disosialisasikan terkait dengan aturan pemasangan atribut kampanye

capres dan cawapres, lanjut dia, masih banyak alat peraga kampanye pilpres yang tersebar di sejumlah titik yang melanggar aturan.

Ia menjelaskan beberapa alat peraga kampanye capres dan cawapres tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga Panwaslu mengingatkan kepada tim pemenangan untuk segera menertibkannya sendiri.

"Kami juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada KPU Jember, agar meminta tim kampanye untuk menertibkan atribut yang melanggar. Apabila hal itu diabaikan, maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan menertibkan atribut kampanye Pilpres dalam waktu dekat," katanya.

Saat melakukan klarifikasi pelanggaran tersebut kepada tim kampanye, lanjut dia, mereka menyampaikan bahwa atribut capres dan cawapres yang terpasang bukan berasal dari tim kampanye, melainkan tim sukarelawan tanpa koordinasi dengan tim kampanye terlebih dahulu.

Sementara Komisioner KPU Jember Habib M. Rohan mengatakan pihaknya sudah meminta kepada tim kampanye yang sudah terdaftar resmi di KPU untuk berkoordinasi dengan tim sukarelawan pendukung pasangan capres-cawapres. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN III

9

Kejari Eksekusi Djoewito Terpidana Korupsi Tukar Guling Tanah dan Gedung

ant/yudhi mahatma

LAPORAN PELANGGARAN PEMILU. Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak (kanan) dan Nasrullah (tengah) menunjukkan tabloid Obor Rakyat yang diduga melanggar aturan kampanye pilpres di Kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, beberapa waktu lalu. Selama kampanye pilpres Bawaslu telah menerima enam laporan dugaan pelanggaran kampanye, diantaranya temuan tabloid yang menyudutkan pasangan Jokowi-JK, pemaparan visi misi pasangan Prabowo-Hatta kepada internal Partai Demokrat serta ajakan memilih oleh pasangan Jokowi-Jusuf Kalla saat pengambilan nomor urut di KPU.

KAMPANYE HITAM

Tim JKW4P Lapor ke Bawaslu SURABAYA - Juru Bicara Tim JKW4P (Jokowi for President) Eva Kusuma Sundari menegaskan bahwa pihaknya sudah melaporkan pengelola Tabloid "Obor Rakyat" ke Bawaslu, karena memberitakan hal-hal yang bersifat kampanye hitam kepada Capres Joko Widodo.

"Kami sudah laporkan pengelola Tabloid 'Obor Rakyat' ke Bawaslu, kami lampirkan empat edisi sebagai bukti bahwa kampanye hitam itu fakta nyata," katanya di sela-sela deklarasi 'Alu Kembang' (Alumni Unair untuk Kemandirian Bangsa) di Surabaya, Selasa (10/6).

Didampingi koordinator "Alu Kembang" Jatim, Dandik Katjasungkana, anggota Komisi III DPR RI itu menjelaskan Tabloid "Obor Rakyat" itu sudah beredar di sejumlah pesantren dan masjid di Jatim dan Jateng, karena itu Tim JKW4P meminta Bawaslu untuk melakukan pengawasan.

"Tapi, informasi itu dipelintir bahwa kami hendak mengawasi masjid (pesantren), padahal kami tidak bermaksud mengawasi masjid, melainkan awasi kampanye di masjid, karena KPU sudah melarang kampanye di tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya," ucapnya.

Dalam deklarasi yang dihadiri puluhan alumni, seperti Saleh Mukadar, Didik Prasetiyono, Soka Handina Katjasungkana, Hari Putri Lestari, Agung Putri AK, Danu Rudiono, Joeni Arianto, Prastyadi Pancaputra, dan sebagainya itu, Eva mengharapkan Bawaslu bersikap tegas.

"Karena itu, saya mendapat dukungan dari 18 perguruan tinggi untuk penggalangan relawan dan kampanye positif tentang visi dan misi JKW4P," kata politisi PDIP yang juga alumni FE Unair itu dalam deklarasi yang juga dihadiri orang tua Bhimo Petrus, yakni Utomo Raharjo dan Misyati.

Namun, katanya, Unair belum masuk dalam 18 perguruan tinggi itu, karena itu dirinya selaku alumni Unair mengajak semua rekan-rekannya dan akhirnya terkumpul 50-an orang untuk membentuk "Alu Kembang" yang dideklarasikan di Surabaya pada 10 Juni 2014.

"Semoga 'Alu Kembang' berkembang ke seluruh Jatim, tapi alumni perguruan tinggi itu bersifat cair, jadi mungkin saja ada kelompok alumni yang lain yang mendukung capres lain. Yang jelas, memilih itu hak konstitusional untuk ikut membangun bangsa dan negara,"

tuturnya.

Secara terpisah, koordinator "Alu Kembang" Jatim, Dandik Katjasungkana mengatakan "Alu Kembang" tidak hanya menyasar kaum intelektual, tapi juga masyarakat untuk mengomunikasikan visi dan misi JKW4P. "Ada tiga visi dan misi yang kita komunikasikan yakni adili pelanggar HAM, lawan fasisme dan militerisme, serta dorong kemandirian bangsa. Kalau kita pahami manifesto dari lawan kita ada program pemurnian agama, padahal pluralisme itu fakta sejarah, karenanya kita lawan," ujarnya.

Deklarasi "Alu Kembang untuk JKW4P" itu juga dimeriahkan dengan pembacaan puisi dan diskusi visi-misi JKW4P. Puisi bertajuk "Manifesto Alumni Unair Bersama Rakyat Mendorong Perubahan untuk Kemandirian Bangsa" itu dibacakan Prastyadi Pancaputra yang merupakan aktivis/pegiat 1998.

Pilpres 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres-cawapres, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (nomer urut 1) dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (nomer urut 2). = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

JEMBER - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jember, Jawa Timur, melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Agung terhadap mantan sekretaris kabupaten setempat Djoewito yang menjadi terpidana korupsi tukar guling tanah dan gedung eks Brigif IX Jember, Selasa (10/6).

"Kami sudah mengeksekusi mantan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Jember sekitar pukul 07.30 WIB dan sudah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Jember," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jember Hambaliyanto.

Menurut dia, eksekusi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari putusan MA yang menyatakan bersalah terhadap terdakwa Djoewito dengan menjatuhkan vonis hukuman selama enam tahun penjara, dan pembacaan putusan tersebut dipimpin langsung Ketua MA Artijo Al Khatiri.

"Mahkamah Agung menerima kasasi dari jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Jember atas vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jatim di Surabaya," tuturnya.

Mahkamah Agung menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta atau subsider delapan bulan kurungan kepada terdakwa kasus korupsi tukar guling tanah dan gedung eks Brigif IX Jember senilai Rp 20 miliar.

Dalam amar putusannya, lanjut dia, Djoewito akan menjalani hukuman dengan mengurangi masa tahanan yang sudah sempat dijalaninya beberapa waktu lalu, namun ia mengaku tidak tahu detail berapa lama potongan masa hukuman yang diberikan kepada mantan Sekkab Jember itu.

"Masalah hukuman itu tanggung jawab pihak Lapas, bukan wilayah kejaksaan. Kami hanya bertugas untuk melakukan eksekusi atas putusan MA," ucapnya.

Hambaliyanto membantah tudingan sejumlah pihak yang menilai Kejari Jember terlalu lamban dalam melaksanakan eksekusi putusan MA tersebut karena pihak jaksa baru menerima salinan putusan itu pada 6 Juni 2014.

"Tidak benar kalau ada isu putusan MA sudah turun sejak lama karena kami segera melakukan eksekusi, setelah menerima salinan putusan MA," katanya.

Terkait dengan dua terdakwa kasus korupsi tukar guling tanah eks Brigif IX Jember yakni Kepala Dinas Pasar Jember Hasi Madani dan mantan Kepala Bagian Umum Pemkab Jember Sudiyanto, ia menjelaskan bahwa jaksa belum menerima putusan hakim MA. "Kami masih menunggu turunnya putusan terhadap keduanya yang saat ini masih ada di MA, karena majelis hakim masing-masing terdakwa tidak sama dan berkasnya dipisah, sehingga putusannya tidak bersamaan," ujarnya.

Dua mantan pejabat dan satu pejabat Pemkab Jember ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tukar guling tanah dan gedung eks Brigif IX Jember pada tahun 2007 senilai Rp20 miliar mantan Sekkab Jember Djoewito, Kepala Dinas Pasar Hasi Madani, dan mantan Kepala Bagian Umum Pemkab Jember Sudiyanto.

Ketiga terdakwa dijerat dengan pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN III

ant/siswowidodo

ABAIKAN KESELAMATAN

Seorang pekerja mengabaikan keselamatan dirinya dengan duduk di bagian belakang bak truk yang sarat muatan ketika melintas di wilayah Geneng, Ngawi, Jatim, Selasa (10/6). Hal tersebut selain membahayakan dirinya, juga dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.

Hari Libur Tanpa BBM Bersubsidi Tekan Kuota SURABAYA - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria optimistis rencana pemerintah memberlakukan hari libur tanpa bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mampu menekan kuota komoditas itu pada masa mendatang.

"Walau hasilnya tidak bisa langsung dan maksimal, hari libur tanpa BBM bersubsidi dapat dijadikan salah satu antisipasi oleh pemerintah," kata Sofyano di Surabaya, Jatim, Selasa (10/6).

Apalagi, ungkap dia, sampai saat ini beban pemerintah kian bertambah seiring semakin membengkaknya kuota BBM bersub-

sidi di Indonesia. Selain itu, juga dipicu pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat di Tanah Air. "Tidak ada salahnya, rencana pemerintah itu dicoba pada masa sekarang," ujarnya.

Di sisi lain, jelas dia, program pemberlakukan hari libur tanpa BBM bersubsidi diyakini mampu

menguntungkan masyarakat di penjuru Nusantara, sehingga penerapannya dapat terealisasi secara umum. Pada masa mendatang, pengaruh positifnya kian terlihat jika rencana itu dilakukan di berbagai ibu kota provinsi.

"Dengan demikian, masyarakat sebagai pengguna BBM bersubsidi dapat semakin mengerti bahwa saat hari libur penggunaan kendaraan bermotor untuk kegiatan yang produktif wajib dikurangi," tuturnya.

Ia meyakini, uji coba hari tanpa BBM bersubsidi cocok jika dilaksanakan di kota besar, misalnya,

Bandung, Jakarta, Medan, Makassar, Semarang, dan Surabaya. Apalagi selama ini, kontribusi penggunaan BBM bersubsidi di sejumlah kota tersebut menyumbang kontribusi besar. "Masyarakat di kota besar juga terdapat golongan menengah atas yang mampu membeli BBM nonsubsidi," ucapnya.

Oleh sebab itu, "Fuel Retail Marketing Regional V Manager" PT Pertamina (Persero), Ibnu Chouldun menyatakan, memiliki serangkaian langkah strategis untuk menarik minat konsumen dari kalangan menengah atas guna memanfaatkan BBM nonsubsidi.

"Salah satunya, kami mengajak kerja sama pelaku otomotif, BMW Group Indonesia. Kami selalu menyediakan Bahan Bakar Khusus (BBK) atau Pertamax Plus untuk mobil BMW produksi paling baru," ujarnya.

Di samping itu, sebut dia, Pertamax Plus memang sengaja dirancang untuk mobil kelas premium khususnya BMW X5. Dengan cara tersebut, membuktikan bahwa kualitas BBM perusahaan minyak dan gas bumi itu sangat bagus.

"Komoditas kami juga tak kalah saing dengan bahan bakar milik pesaing yang dijual di Surabaya," tukasnya.

Melalui kerja sama itu, lanjut dia, penjualan BBK Pertamina diharapkan semakin baik. Penyebabnya, performa penjualan tersebut mencapai 1.200 kiloliter per bulan. Angka itu didukung keberadaan 108 gerai dari 800 gerai BBM yang ada di Jatim. = ANT/CHANDRA HN/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN III

11

Rapat Penutupan Dolly Dibatalkan?

SURABAYA - Rapat dengar pendapat terkait rencana penutupan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara, yakni Dolly dan Jarak di Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya batal karena hanya dihadiri sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

"Rapat ini tidak bisa dilanjutkan karena yang hadir hanya para perwakilan SKPD. Paling-paling hanya bisa menjawab akan kami sampikan kepada pimpinan kami, padahal persoalan yang kami bahas adalah soal deadline wali kota Surabaya terkait penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak tanggal 18 Juni itu," kata anggota Komisi D DPRD Surabaya Masduki Toha saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi D, Selasa (10/6).

Beberapa SKPD yang diwakilkan seperti Bappeko, Dinsos, Bapemas, sedangkan Dinas Pariwisata Surabaya langsung dihadiri

kepala dinasnya Wiwik Widawati.

Masduki Toha mengatakan rapat tidak bisa di lanjutkan karena dianggap tidak bisa memberikan keputusan, sehingga ia meminta agar rapat ditunda. Tetapi, kata dia, harus diyakinkan bahwa di rapat berikutnya bisa menghadirkan para kepala SKPD-nya masing-masing.

Dalam penjelasannya, Masduki Toha juga mengatakan bahwa pihaknya selama ini tidak pernah di ajak bicara soal rencana penutupan Dolly dan Jarak.

"Kami dilibatkan pembicaraan soal penutupan lokalisasi Ban-

gunrejo dan Tambak Asri, tetapi kenapa soal Sememi, Dolly dan Jarak kami tidak pernah diajak bicara," katanya.

Ia mengatakan bahwa di DPRD tidak ada pro dan kontra soal penutupan Dolly dan Jarak.

"Kami sebenarnya hanya mau bertanya, setelah dilakukan penutupan, lokasi itu akan dibuat apa," katanya.

Sementara itu, anggota komisi D lainnya, Fatkhur Rahman spontan memberikan tanggapannya terkait penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak dengan pernyataan yang cukup keras.

"Siapapun yang waras tentu sepakat dengan penutupan, hanya saja proses, substansi dan tahapannya harus dilalui dengan benar," ucapnya.

Pernyataan keras Fatkhurrohman spontan menuai tangga-

pan keras dari salah satu warga yang meminta untuk meralat kata-kata kasarnya dan sekaligus meminta maaf, karena dianggap tidak pantas diucapkan diruang rapat dewan.

"Apa maksud anda mengatakan seperti itu, tolong anda ralat, karena seakan menganggap bahwa kami semua yang datang ini adalah orang-orang yang tidak waras, dan itu tidak pantas diucapkan oleh seorang anggota dewan seperti anda," sahutnya.

Menanggapi protes warga, Fatkhur segera memberikan penjelasan bahwa dirinya mengutarakan kata-kata waras jika penutupan lokalisasi dilakukan melalui proses dan substansi yang benar dan disepakati semua pihak, jika sebaliknya atau tiba-tiba menutup maka itulah yang tidak waras.

Mewakili warga terdampak

yang hadir, Saputra alias Pokemon, mengatakan bahwa kehadiran SKPD yang hanya menunjuk para wakilnya dianggap tidak menghargai undangan anggota dewan dan masyarakat yang sedang membutuhkannya.

"Mereka semua ini tidak menghargai undangan dewan dan kami sebagai rakyat yang sedang membutuhkannya, saya minta kepada dewan untuk memberikan peringatan atau sanksi, jangan hanya bisa menerima gaji saja, tetapi pada saat dituntut pelayanannya terhadap warga malah menghilang," katanya.

Rapat dengar pendapat yang digelar komisi D kali ini akhirnya di tunda pada hari Jumat (13/6) dengan harapan bisa menghadirkan seluruh pimpinan SKPD terkait. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

PERTANIAN

Bojonegoro Tanam Tembaku 1.000 Hektare BOJONEGORO - Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, memperkirakan tanaman tembakau jenis Virginia Voor Oogst (VO) dan Jawa, yang sudah tertanam di daerahnya, memasuki pertengahan Juni, sekitar 1.000 hektare.

"Luas areal penanaman tembakau kemungkinan akan meningkat tajam mendekati akhir Juni," kata Kepala Bidang Usaha Perkebunan Dishutbun Bojonegoro Khoirul Insan, Selasa (10/6).

Para petani yang sudah mulai menanam tembakau, katanya, di antaranya di wilayah selatan yang daerahnya lebih tinggi dibandingkan daerah utara, seperti di Kecamatan Kedungadem, Sugihwaras, Ngasem, Temayang dan di Kecamatan Kepohbaru.

"Masa tanam ideal tembakau di Bojonegoro, yaitu akhir Juni.

Di luar itu, kalau ada petani yang masih menanam tembakau tidak kami perhitungkan," katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan para petani yang sudah menanam tembakau itu, memanfaatkan benih tembakau baik Virginia VO dan Jawa hasil penangkaran sendiri bekerja sama dengan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) Malang.

Sesuai data, jelasnya, benih

tembakau, yang sudah didistribusikan kepada petani untuk Virginia VO 62,8 kilogram, sedangkan Jawa Gerompol Jatim 8,5 kilogram dan Beligon 1,2 kilogram.

"Berdasarkan benih yang kita bagikan juga benih dari luar yang dibawa pengusaha tembakau, maka luas areal tanaman tembakau di Bojonegoro bisa mencapai 7.500 hektare," jelasnya.

"Data kebutuhan pabrikan dan pengusaha yang kami terima untuk Virginia VO mencapai lebih dari 7.450 ton dan Jawa mencapai 2.000 ton," tambahnya.

Sesuai laporan, PT Djarum Kudus, akan melakukan pembelian tembakau Virginia VO 4.000 ton, dan PT Sadana Arif Nusa di Kecamatan Baureno, membeli sebanyak 200 ton.

Di lain pihak, PT Sadana Arif Nusa Bojonegoro, akan bermitra dengan petani di Kecamatan Padangan, Purwosari dan Ngraho, untuk menanam tembakau Virginia Rajangan Amil (RAM) seluas 900 hektare.

Lainnya, lanjutnya, UD Putra Bhakti Utama Bojonegoro, juga akan melakukan pembelian tembakau Virginia VO krosok 500 ton dan CV Sumber Mulyo Bojonegoro, melakukan pembelian tembakau Virginia VO 750 ton. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

NILAI TUKAR PETANI NAIK. Sejumlah buruh tani memindahkan bibit padi 64 di Desa Sedodol, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jatim, Selasa (10/6).

ant/adhitya hendra

PUPUK BERSUBSIDI

Tak Ada Tambahan Kuota JEMBER - Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum mendapat tambahan kuota pupuk bersubsidi hingga pertengahan Juni 2014, padahal pihak pemerintah kabupaten setempat sudah mengusulkan penambahan kuota karena terjadi kelangkaan pupuk di beberapa wilayah.

"Kami sudah mengusulkan penambahan kuota pupuk bersubsidi kepada Dinas Pertanian Jatim untuk diteruskan ke pusat, namun hingga kini belum ada kabarnya," kata Kepala Dinas Pertanian Jember Hari Wijayadi, Selasa (10/6).

Pemkab Jember mengusulkan tambahan kuota pupuk urea bersubsidi sebanyak 19.039 ton, SP-36 sebanyak 9.694 ton, ZA sebanyak 5.575 ton, NPK sebanyak 17.888

ton, dan pupuk organik sebanyak 7.108 ton karena di beberapa kecamatan di kabupaten setempat kesulitan mendapatkan pupuk.

"Kelangkaan pupuk yang terjadi di Jember karena alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2013 berkurang, sehingga hal tersebut berdampak pada musim tanam tahun ini," tuturnya.

Untuk mengatasi kelangkaan pupuk tersebut, lanjut dia, pihaknya bersama produsen pupuk melakukan pergeseran jatah pupuk setiap bulan dan berharap para petani melakukan pemupukan secara berimbang untuk menjaga kesuburan tanah.

"Tahun ini, alokasi kuota pupuk bersubsidi di Jember masih jauh dari rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) petani

ditambah dengan berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi tahun lalu, sehingga wajar terjadi kekurangan pupuk," paparnya.

RDKK petani di Jember tercatat kebutuhan pupuk urea bersubsidi sebanyak 91.190 ton, namun hanya diberikan kuota sebanyak 72.151 ton, kemudian RDKK untuk SP-36 sebanyak 11.672,65 ton, tetapi hanya mendapat alokasi 3,906 ton.

Selanjutnya RDKK untuk ZA sebesar 36.170 ton, namun kuotanya diberikan sebanyak 30.595 ton, RDKK untuk NPK sebesar 38.989 ton, namun mendapat kuota 21.101 ton, sedangkan untuk pupuk organik sesuai RDKK dibutuhkan sebanyak 16.916 ton, tetapi mendapat kuota 10.889 ton. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 RABU 11 JUNI 2014|NO. 0378|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

RABU 11 JUNI 2014 NO. 0378 | TAHUN III

JASMAS

Bantuan Tak Tepat Sasaran

MENGALIR, Aksi dukungan dalam bentuk pengumpulan dana kampanye untuk pasangan Jokowi – JK yang mencerminkan semangat rakyat kecil.

Koin Perjuangan Terus Mengalir Semangat Warga Begitu Kuat Jokowi-JK PROBOLINGGO - Aksi dukungan dalam bentuk pengumpulan dana kampanye untuk pasangan Jokowi – JK terus mengalir. Ratusan pendukung, yang tergabung dalam Rumah Relawan Jokowi-JK Kota Probolinggo menggalang pengumpulan koin dan membagi stiker di Jalan Pahlawan untuk mendukung pada Pemilu Presiden 2014.

“Ini adalah bentuk solidaritas rakyat Kota Probolinggo, terhadap perjuangan Jokowi-JK. Gerakan ini murni dari bawah. Mereka yang menginginkan untuk membantu perjuangan Jokowi-JK,” kata Haris Nasution, koordinator Rumah Relewan Pemenangan Jokowi –JK, kepada wartawan, Selasa, (10/6).

Haris Nasution mengatakan, gerakan tersebut mencerminkan semangat rakyat kecil untuk ikut serta memperjuangkan kemenangan Jokowi-JK. Jokowi lahir dari rakyat, jadi kami percaya dia bisa membawa aspirasi rakyat,” katanya.

Ia mengatakan koin itu akan dikumpulkan dalam beberapa hari mendatang dan uang yang terkumpul akan diserahkan kepada tim kampanye pemenangan Jokowi-JK.”Kami terpanggil melihat sosok Jokowi yang rekam jejaknya baik,” katanya.

Dalam aksinya, relawan dan simpatisan pendukung Jokowi-JK mengedar kotak sumbangan koin

perjuangan. Selain itu, mereka juga membagi-bagikan stiker Jokowi-JK kepada setiap pengguna jalan.

Tak hanya itu, relawan Jokowi-JK ini juga menggelar orasi secara bergantian. Mereka mengajak pengguna jalan agar bersimpati terhadap perjuangan Jokowi-JK. Hingga siang, jumlah dana yang terkumpul mencapai Rp 3.295.000 ribu. Dana tersebut akan di transfer langsung kepada rekening Jokowi-JK. Semangat Warga Begitu Kuat Semangat warga Kota Probolinggo untuk mendukung Jokowi – Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden begitu kuat. Warga secara sukarela mengumpulkan koin untuk dana kampanye Jokowi.

Koin demi koin dikumpulkan warga dimasukkan dalam dos bekas mie instans. Tidak sedikit yang memasukkan uang lembaran Rp 10 ribu hingga Rp.50 ribu ke dalam wadah yang sudah

disiapkan.

Tidak hanya warga yang merogoh koceknya untuk membantu dana kampanye Jokowi, beberapa pedagang dan pengguna jalan pun dengan sukarela memberikan sebagian uangnya.

Seperti Mulyani, yang memasukkan uang Rp 5.000 ke kotak yang disediakan panitia. Ia berharap uangnya bisa membantu Jokowi menjadi Presiden.

“Tidak apa apa mengeluarkan sebagian uang dagangan, yang penting Jokowi menang. Dia baik, merakyat pasti bisa memperjuangkan wong cilik seperti kita,” ujarnya.

Dimata Mulyani, Jokowi adalah orang yang bisa menjalankan amanat rakyat, selain itu bisa mengangkat martabat masyarakatnya. Dari pemberitaan di media, ia bisa melihat bukti nyata kerja Jokowi. Karena itulah untuk memastikan akan memilih Jokowi dalam Pilpres nanti.

Selain Mulyani ada juga pengguna jalan yang juga memberikan koinnya untuk dana kampanye Jokowi. “Uang ini uang rakyat untuk mendukung Jokowi – Jusuf Kalla tanpa syarat, kita tidak hanya akan menyumbangkan suara kita untuk Jokowi, tapi juga tenaga dan fikiran kita,” papar Sulaiman. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO – Bantuan Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) berupa belasan perangkat etalase yang terdapat di kantor Diskopindag Kota Probolinggo dinilai kurang tepat sasaran.

Akibatnya, belasan etalase yang terbuat dari aluminium dan kaca tersebut hingga saat ini masih tertahan di kantor Diskopindag.

Kepala Diskopindag Kota Probolinggo, Zainullah saat dikonfirmasi menjelaskan, belum di distribusikannya bantuan tersebut karena banyak warga yang mendapatkan bantuan itu tidak sesuai dengan indentitasnya.

“Makanya bantuan itu tidak kita berikan karena tidak tepat sasaran terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tandasnya kepada wartawan, Selasa (10/6).

Zainullah mengaku tidak mau memberikan bantuan itu kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan indentitasnya.

“Kita berisiko kalau tetap diberikan,” katanya.

Itulah sebabnya, belasan

perangkat etalase tersebut tetap ditahan. Etalase tersebut baru diberikan kepada masyarakat jika indentitasnya sesuai dengan proposal yang diajukan.

“Kapan saja bantuan itu diberikan asalkan indentitasnya sesuai,” timpal dia.

Zainullah mengatakan, program bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu sangat banyak.

Namun demikian, pemberian bantuan itu perlu adanya pengawasan. Karena tidak sedikit temuan di lapangan, bantuan berupa peralatan kemudian dijual lagi oleh yang bersangkutan.

“Makanya hal itu \perlu selektif. Sehingga bantuan itu benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.

Agar pemberian bantuan itu tepat sasaran, perlu pendataan di lapangan yang lebih valid.

Artinya, tidak ada rekayasa data, sehingga bantuan itu benarbenar diberikan kepada warga yang membutuhkan. =Muhammad Sugianto

IZIN PENDIRIAN AKADEMI KOMUNITAS

Berharap Izin AK Segera Turun PROBOLINGGO - Kabar mengenai surat izin pendirian Akademi Komunitas masih belum ada kejelasan. Melihat situasi itu, Pemerintah Kabupaten Probolinggo berharap agar izin dari kementerian Pendidikan segera turun dan diterima oleh pihaknya.

Izin yang diajukan kepada kementerian tersebut, dinilai sudah cukup lama. Namun sampai saat ini kepastian kabar kapan akan turunnya.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Fathur Rosi mengatakan, melihat situasi itu pihaknya berharap agar ijin itu segera diterimanya. Sehingga proses Akademi Komunitas Kabupaten Probolinggo bisa segera dimulai.“Ya kalau bisa Izin itu turun lebih cepat lebih baik,” terangnya kepada wartawan, Selasa (10/6).

Fathur Rosi mengaku, pengajuan proposal tentang Akademi Komunitas Kepada Kementrian dan Kabudayaan (Kemendikbud)

sudah terhitung lama. Yakni beberapa bulan kemarin. Namun mengenai kepastian kapan Izin itu turun, pihaknya belum mengetahui secara pasti.

“Semoga Izin itu tidak terlalu lama sudah diterima pemkab.

Karena peminat untuk Akademi komunitas termasuk dosen pengajar yang sudah mendaftar sudah banyak yang mengajukan ke Diknas,” papar Fathur Rosi.

Ketika ditanya tentang bulan penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran baru yang sudah mendekati, Fathur Rosi, menegaskan memang tahun ajaran baru untuk dunia pendidikan sudah mendekati.

Tetapi untuk akademi komunitas sedikit berbeda dengan sistem rekruitmen calon mahasiswa yang akan masuk.

“AK kapan saja bisa dibuka, tidak harus tahun ajaran baru. Karena sistem yang diberlakukan dalam Akademi komunitas yakni sistem on – Off (buka –tutup),”ucapnya. =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 11 JUNI 2014|NO. 0378|TAHUN III

13

Janji Kadis PU Hanya Isapan Jempol Banyak Temuan Proyek Tanpa Papan Nama PROBOLINGGO – Janji Kepala Dinas PU Kota Probolinggo, Nurkhamdani yang akan memperketat para rekanan agar memasang papan nama proyek, ternyata hanya sebuah isapan jempol. Terbukti, masih banyak temuan di lapangan proyek yang tidak memasang papan nama.

“Di lapangan itu masih banyak kok proyek yang tidak ada papan namanya,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya kepada wartawan, Selasa (10/6).

Salah satu contoh proyek

yang tidak ada papan namanya di Kelurahan Kareng Lor. Proyek itu merupakan proyek saluran irigasi yang berada di tengah pesawahan. “Disana tidak ada papan nama proyeknya,” terang warga itu.

Tidak adanya papan nama proyek, warga setempat tidak bisa mengetahui yang mengerjakannya rekanan siapa. Tak hanya itu, tetapi juga soal besarnya anggaran serta kapan selesainya penggarapan proyek tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Kadis PU Kota Probolinggo mengancam akan mempending dana termin bagi rekanan yang tidak melakukan pemasangan papan nama proyek. Bahkan, Nurkhamdani sendiri mengaku sudah seringkali melakukan himbauan

Tekan Lakalantas

Polisi Pasang Stiker Keselamatan

PENCEGAHAN DINI, Pemasangan stiker keselamatan untuk mobil bak terbuka dan angkutan umum, untuk mengurangi dan menekan jumlah korban laka lantas di Kabupaten Probolinggo.

PROBOLINGGO- Untuk mengurangi dan menekan jumlah korban laka lantas di Kabupaten Probolinggo, pihak Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Probolinggo terus melakukan upaya pencegahan dini. Yakni dengan melakukan pemasangan stiker keselamatan untuk mobil bak terbuka dan angkutan umum.

Menurut Kasat lantas Polres Probolinggo, AKP Ridho Tri Putranto, mengatakan upaya yang dilakukan oleh pihaknya dengan melakukan pemasangan stiker untuk mobil yang melintas.

Kegiatan ini dilakukan untuk menekan timbulnya kecelakan lalulintas.“Kalau sudah kita ingatkan terus menerus. Maka laka lantas bisa juga ditekan tingkat terjadinya di tagah-tengah

masyararakat,” terangnya kepada wartawan, Selasa (10/6).

AKP Ridho Tri Putranto menambahkan, pihaknya sebelum melakukan upaya penindakan kepada pengguna jalan yang melanggar undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang berlalulintas dan angkutan jalan, terlebih dahulu melakukan pencegahan dini.

“Sebelum ditindak kita lakukan secara preventif atau pencegahaan terlebih dahulu, termasuk dengan mamasang stiker pada anggkutan jalan,” tegasnya.

Menurutnya, upaya pemasangan stiker yang ditempel untuk angkutan jalan, seperti bus dan kendaraan bak terbuka. Secara tidak langsung masyarakat akan mengetahui atas larangan dalam

berlalu lintas seperti tidak manganggkut orang bagi kendaraan bak tebuka.

“Kendaraan bak terbuka bukan untuk mengangkut orang.

Namun kendaraan jenis tersebut dikhususkan untuk mengangkut barang,” papar AKP. Ridho Tri Putranto.

Penindakan secara preventif, lanjut, AKP Ridho Tri Putranto, juga dilakukan kepada para sopir bus yang suka ugal-ugalan saat mengemudi. Karena hal itu dapat menimbulkan terjadinya laka lantas.

“Kami juga memasang stiker himbauan, agar masyarakat bisa melaporkan kepada pihaknya jika menemukan sopir bus yang suka ugal-ugalan dalam melintasi jala raya” pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

soal papan nama proyek.

“Saya sudah himbau agar rekanan memasang papan nama proyek,” tegasnya beberapa waktu lalu.

Jika ada rekanan yang masih bandel tidak memasang papan nama proyek, maka Kadis PU tidak segan-segan akan mempending dana termin berikutnya.

“Saya akan pending dana termin berikutnya,” kata Nurkhamdani.

Sekedar diketahui, persoalan papan nama proyek itu memang menjadi sorotan public. Bahkan,

Komisi C DPRD Kota Probolinggo sudah seringkali menggelar hearing untuk membahas persoalan tersebut. Namun masih saja ada rekanan yang masih bandel tidak melakukan pemasangan papan nama proyek di lapangan.

“Kalau memang masih ada proyek yang tidak memasang papan nama, silahkan laporkan saja. Nanti kita akan memanggil Dinas terkait,” ujar Ketua Komisi C DPRD Kota Probolinggo, Haris Nasution kepada wartawan. =Muhammad Sugianto

PETANI SEMANGKA

Harga Tak Semanis Rasa PROBOLINGGO – Memasuki Kecamatan Kraksaan, tepatnya di Desa Kebonagung, mata kita akan disuguhi pemandangan buah semangka yang tergeletak di sepanjang jalan yang diapit persawahan itu. Tak jarang pula tatapan kita akan tertuju pada sungai di tepi jalan yang juga dipenuhi buah semangka yang dijual oleh petani.

Usut punya usut, ternyata sejumlah petani semangka di Kecamatan Kraksaan tak pernah putus asa dengan anjloknya harga semangka yang mendera mereka. Para petani ini mengangkut buah semangka dari ladangnya yang sudah bisa dipanen.

Begitu juga banyaknya buah semangka yang ada, sengaja dilakukan petani yang enggan membawa pulang hasil panen mereka. Meskipun sebagian dari buah yang dibuang ini memang tak layak untuk dijual dipasaran.

Harganya saat ini mengalami penururnan, namun mereka masih semangat meski dibalik semangatnya dihantui keresahan menyusul terus turunnya harga buah semangka tanpa biji tersebut.

Supriono, petani semangka asal Desa Kebonagung ini mengaku kebingungan dengan turunnya harga semangka di tingkatan tengkulak. Ia pun heran, meski harga jual semangka di sawah telah ‘terjun bebas, harganya tak semanis rasa’. ‘’Nggak tahu apa sebabnya.

Padahal saat kami mengecek harga semangka tanpa biji yang

kami tanam, harganya turun Rp.3.200 perkilogram dari semula Rp.3.500 perkilogram,” paparnya.

Ia sendiri tak habis pikir selisih antara harga jual di sawah dan di pasaran. Dan curiga, jika anjloknya harga semangka ini dipicu ulah tengkulak yang biasa mengambil semangka petani langsung dari ladang itu. ‘’Jangan-jangan kami sengaja dipermainkan tengkulak.

Padahal harga semangka dipasaran masih tinggi,’’ kata Supriono memelas.

Dikatakan pria berumur 55 tahun itu, kini hanya bisa menikmati harga semangka Rp 3.200 per kilogram dari tengkulak. Sebulan lalu, harga semangka Rp.3.500 per kilogram terus melorot hingga titik terendah. ‘’Belum pernah kami mengalami harga semangka semurah ini. Mulai sepekan terakhir yang terus melorot harganya,” aku Supriono.

Senada disampaikan, Hamid (35). Ia mengaku jika dengan harga jual sebesar itu, dirinya akan mengalami banyak kerugian. Dan mengeluh, selama ini menggunakan pupuk yang harganya relatif mahal. Ini karena ingin buah semangka yang ditanamnya tersebut berkualitas bagus.

Belum lagi lanjut Hamid, harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli air yang dipompa dari sawah. ‘’Kami belum membayar sewa lahan yang biasa kami bayar setelah panen.

Dibayar pakai apa, wong untuk biaya merawat pasca panen saja nggak ada,’’ keluhnya. =M.Hisbullah Huda

14

KORAN MADURAKORAN MADURA RABU 11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN III

PESERTA PIALA DUNIA 2014 GRUP E

RABU 11 JUNI 2014 No. 0378 | TAHUN III

PESERTA PIALA DUNIA 2014 GRUP F

PRANCIS 13 Penampilan KIPER: Hugo Lloris Steve Mandanda Mickaël Landreau Belakang: Mathieu Debuchy Lucas Digne Patrice Evra Laurent Koscielny Eliaquim Mangala

KIPER: Diego Benaglio Roman Buerki Yann Sommer Belakang: Johan Djourou Michael Lang Stephan Lichtsteiner Ricardo Rodriguez Fabian Schaer

1 Juara Bacary Sagna Mamadou Sakho Raphaël Varane Tengah: Yohan Cabaye Clément Grenier Blaise Matuidi Rio Mavuba Paul Pogba Moussa Sissoko

KIPER: Alexander Dominguez Maximo Banguera Adrian Bone Belakang: Gabriel Achilier Walter Ayovi Oscar Bagui Frickson Erazo Jorge Guagua

KIPER: Noel Valladares Donis Escober Luis Lopez Belakang: Brayan Beckeles Arnold Peralta Emilio Izaguirre Juan Carlos Garcia Maynor Figueroa

KIPER: Manuel Neuer Roman Weidenfeller Ron-Robert Zieler

Mathieu Valbuena Remy Cabella Depan: Karim Benzema Olivier Giroud Antoine Griezmann Loïc Rémy

Belakang: Jerome Boateng Kevin Grosskreutz Erik Durm Benedikt Hoewedes Mats Hummels

PELATIH: Didier Deschamps

ARGENTINA 0 Juara Philippe Senderos Steve von Bergen Reto Ziegler Tengah: Tranquillo Barnetta Valon Behrami Blerim Dzemaili Gelson Fernandes Gokhan Inler Xherdan Shaqiri

6 Ranking FIFA Valentin Stocker Granit Xhaka Depan: Josip Drmic Mario Gavranovic Admir Mehmedi Haris Seferovic PELATIH: Ottmar Hitzfeld

15 Penampilan KIPER: Sergio Romero Mariano Andujar Agustin Orion Belakang: Federico Fernandez Ezequiel Garay Martin Demichelis Pablo Zabaleta Marcos Rojo

0 Juara Juan Carlos Paredes Tengah: Segundo Castillo Carlos Gruezo Renato Ibarra Fidel Martinez Edison Mendez Christian Noboa Luis Saritama Antonio Valencia

26 Ranking FIFA Depan: Jaime Ayovi Felipe Caicedo Jefferson Montero Joao Rojas Enner Valencia Michael Arroyo PELATIH: Reinaldo Rueda

4 Penampilan KIPER: Vincent Enyeama Austin Ejide Chigozie Agbim Belakang: Elderson Echiejile Efe Ambrose Godfrey Oboabona Azubuike Egwuekwe Kenneth Omeruo

2 Juara Jose Basanta Hugo Campagnaro Tengah: Fernando Gago Augusto Fernandez Javier Mascherano Angel Di Maria Lucas Biglia Maxi Rodriguez Ricardo Alvarez

5 Ranking FIFA Enzo Perez Depan: Sergio Aguero Gonzalo Higuain Lionel Messi Ezequiel Lavezzi Rodrigo Palacio PELATIH: Alejandro Sabella

Victor Bernardez Osman Chavez Juan Pablo Montes Tengah: Luis Garrido Roger Espinoza Jorge Claros Wilson Palacios Oscar Boniek Garcia Andy Najar

33 Ranking FIFA Mario Martinez Marvin Chavez Depan: Jerry Bengtson Jerry Palacios Carlo Costly Rony Martinez PELATIH: Luis Suarez

0 Penampilan KIPER: Asmir Begovic Asmir Avdukic Jasmin Fejzic Belakang: Emir Spahic Sead Kolasinac Ermin Bicakcic Ognjen Vranjes Toni Sunjic

0 Juara Juwon Oshaniwa Joseph Yobo Kunle Odunlami Tengah: John Mikel Obi Ramon Azeez Ogenyi Onazi Reuben Gabriel Michael Babatunde

44 Ranking FIFA Depan: Ahmed Musa Shola Ameobi Emmanuel Emenike Peter Odemwingie Michael Uchebo Victor Moses Uche Nwofor PELATIH: Stephen Keshi

KIPER: Daniel Davari Rahman Ahmadi Alireza Haqiqi Belakang: Hossein Mahini Jalal Hosseini Amir Hossein Sadeqi Hashem Beykzadeh Mehrdad Pouladi

Per Mertesacker Philipp Lahm Skhodran Mustafi

Mesut Ozil Andre Schuerrle B. Schweinsteiger

Tengah: Julian Draxler Matthias Ginter Mario Goetze Christoph Kramer Sami Khedira Toni Kroos

Depan: Miroslav Klose Thomas Mueller Lukas Podolski PELATIH: Joachim Loew

5 Penampilan KIPER: Beto Eduardo Rui Patrício Belakang: Andre Almeida Bruno Alves Fabio Coentrao Joao Pereira Neto

0 Juara Pepe Ricardo Costa Tengah: Joao Moutinho Miguel Veloso Raul Meireles Ruben Amorim William Carvalho Rafa

4 Ranking FIFA Depan: Cristiano Ronaldo Eder Helder Postiga Hugo Almeida Nani Varela Vieirinha PELATIH: Paulo Bento

0 Juara Avdija Vrsajevic Mensur Mujdza Tengah: Zvjezdan Misimovic Haris Medunjanin Miralem Pjanic Sejad Salihovic Senad Lulic Izet Hajrovic Senijad Ibricic

0 Juara Ahmad Alenemeh Pejman Montazeri Steven Beitashour Tengah: Reza Haghighi Andranik Teymotian Ghasem Hadadifar Bakhtiar Rahmani Javad Nekounam Ehsan Hajsafi

9 Penampilan KIPER: Brad Guzan Tim Howard Nick Rimando Belakang: DaMarcus Beasley Matt Besler John Brooks Geoff Cameron Timmy Chandler

0 Juara Omar Gonzalez Fabian Johnson DeAndre Yedlin Tengah: Kyle Beckerman Alejandro Bedoya Michael Bradley Brad Davis Mix Diskerud Julian Green

13 Ranking FIFA Jermaine Jones Graham Zusi Depan: Jozy Altidore Clint Dempsey Aron Johannsson Chris Wondolowski PELATIH: Jurgen Klinsmann

GHANA 21 Ranking FIFA Tino Sven Susic Muhamed Besic Anel Hadzic Depan: Edin Dzeko Vedad Ibisevic Edin Visca PELATIH: Safet Susic

IRAN 3 Penampilan

2 Ranking FIFA

AMERIKA SERIKAT

BOSNIA-HERZEGOVINA 0 Juara

3 Juara

PORTUGAL

NIGERIA

HONDURAS 2 Penampilan

17 Penampilan

17 Ranking FIFA

EKUADOR 2 Penampilan

PESERTA PIALA DUNIA 2014 GRUP G JERMAN

SWISS 9 Penampilan

14

43 Ranking FIFA Depan: Khosrow Heidari Karim Ansarifard Reza Ghoochannejhad Alireza Jahanbakhsh Masoud Shojaei Ashkan Dejagah PELATIH: Carlos Queiroz

2 Penampilan KIPER: Fatau Dauda Adam Kwarasey Stephen Adams Belakang: Samuel Inkoom Daniel Opare Harrison Afful John Boye Jonathan Mensah

0 Juara Rashid Sumalia Tengah: Michael Essien Sulley Muntari Rabiu Mohammed Kwadwo Asamoah Agyemang-Badu Afriyie Acquah Christian Atsu Albert Adomah

37 Ranking FIFA Andre Ayew Mubarak Wakaso Depan: Asamoah Gyan Kevin-Prince Boateng Abdul Majeed Waris Jordan Ayew PELATIH: Akwasi Appiah

KORAN MADURA

KORAN MADURA

RABU 11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN III

RABU 11 JUNI 2014 No. 0378 | TAHUN III

PESERTA PIALA DUNIA 2014 GRUP H

15

15

Bem Vindo ao Brasil Laporan perjalanan wartawan Koran Madura, Carol Aji, dalam rangka liputan Piala Dunia Brasil 2014

BELGIA 11 Penampilan KIPER: Thibaut Courtois Simon Mignolet Sammy Bossut Belakang: Toby Alderweireld Laurent Ciman Nicolas Lombaerts Vincent Kompany Daniel Van Buyten

0 Juara

11 Ranking FIFA

Anthony Vanden Borre Thomas Vermaelen Jan Vertonghen Tengah: Nacer Chadli Mousa Dembele Steven Defour Kevin De Bruyne Marouane Fellaini Adnan Januzaj

Eden Hazard Kevin Mirallas Divock Origi Axel Witsel Depan: Romelu Lukaku Dries Mertens PELATIH: Marc Wilmots

RUSIA 9 Penampilan KIPER: Igor Akinfeev Yury Lodygin Sergey Ryzhikov Belakang: Vasili Berezutskiy Vladimir Granat Andrey Eshchenko Sergey Ignashevich Alexey Kozlov

0 Juara

11 Ranking FIFA

Dmitry Kombarov Andrey Semenov Georgi Schennikov

Victor Faizulin Oleg Shatov Roman Shirokov

Tengah: Denis Glushakov Igor Denisov Alan Dzagoev Yury Zhirkov Alexey Ionov Alexander Samedov

Depan: Maxim Kanunnikov Alexander Kerzhakov Alexander Kokorin PELATIH: Fabio Capello

KOREA SELATAN 8 Penampilan KIPER: Jung Sung-ryong Kim Seung-gyu Lee Bum-young Belakang: Hong Jeong-ho Hwang Seo-ho Kim Chang-soo Kim Young-gwon Kwak Tae-hwi

0 Juara Lee Yong Yun Suk-young Park Joo-ho Tengah: Ha Dae-sung Han Kook-young Ji Dong-won Ki Sung-yueng Kim Bo-kyung Lee Chung-yong

57 Ranking FIFA Park Jong-woo Son Heung-min Depan: Kim Shin-wook Koo Ja-cheol Lee Keun-ho Park Chu-young PELATIH: Hong Myungbo

ALJAZAIR 3 Penampilan

0 Juara

KIPER: M. Zemmamouche Rais Mbolhi Cedric Si Mohamed

Essaid Belkalem Liassine Cadamuro Djamel Mesbah Mehdi Mostefa

Belakang: Carl Medjani Aissa Mandi Madjid Bougherra Faouzi Ghoulam Rafik Halliche

Tengah: Sofiane Feghouli Saphir Taider Medhi Lacen Abdelmoumen Djabou Yacine Brahimi

22 Ranking FIFA Hassan Yebda Nabil Bentaleb Riyad Mahrez Depan: Islam Slimani Hilal Soudani Nabil Ghilas PELATIH: Vahid Halilhodzic

Perhelatan Piala Dunia 2014 Brasil sudah di depan mata.

Rombongan tim peserta Piala Dunia 2014 sudah berdatangan dan siap tampil menghibur jutaaan mata dari segala penjuru dunia. ak ketinggalan juga dengan jurnalis dari seantero dunia juga sudah tiba di Brasil. Para jurnalis ini bertugas menyampaikan laporan pertandingan bagi pembacanya di negaranya masing-masing. Koran Madura pun tak mau ketinggalan. Koran nasional berbasis lokal ini mengirimkan reporternya, Carol Aji ke Brasil. Carol berada di negeri Samba ini sebulan penuh untuk meliput turnamen sepak bola internasional ini. Koran Madura pun akan melaporkan secara berseri kegiatan Carol Aji, mulai dari Jakarta hingga Brasil. Berikut laporannya.

S

etelah menempuh perjalanan panjang nan melelahkan dari Jakarta ke Sao Paulo selama lebih dari 24 jam, akhirnya saya tiba juga di Bandar Udara Internasional Guarulhos, Sao Paulo, Senin (9/6) pukul 17.30 waktu setempat. Saya terbang dari Jakarta pukul 20.00 WIB. Sempat transit di Bandara Changi Singapura selama satu jam, kemudian dilanjutkan dengan penerbangan selama hampir 11 jam menuju Istambul.

Untunglah penerbangan malam itu tak terlalu terasa karena dihabiskan dengan tidur. Meskipun, tidur di kursi pesawat yang cukup sempit itu tidak terlalu leluasa seperti di tempat tidur. Di atas pesawat, alarm HP saya berbunyi pertanda bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 05.00 WIB, jam saya bangun pagi. Cukup lama alarm itu berdering, tetapi saya tidak menghiraukannya. Saya kira, itu alarm dari tempat lain. Sebab, sesaat sebelum terbang dari Changi, saya sudah matikan HP. Kemudian saya mencoba mengambil HP di saku dan ternyata HP saya yang berbunyi.

Sejak itu, saya mencoba untuk tidur lagi, tetapi tidak bisa. Saya membuka layar di depan kursi saya dan mencari dimana gerangan posisi pesawat yang sedang saya tumpangi ini. Begitu buka, saya menemukan, kami ternyata sedang berada di atas wilayah Irak. Artinya, perjalanan masih cukup panjang. Tetapi karena sudah tidak bisa tidur, saya lalu ke kamar mandi, gosok gigi, dan basuh muka seadanya agar sedikit segar untuk kemudian dilanjutkan dengan nonton film.

Tak lama berselang, lampu-lampu cabin pesawat dinyalakan. Disusul dengan para pramugari yang mendorong troli untuk memberikan sarapan pagi kepada para penumpang.

Kira-kira dua jam selepas itu, pesawat yang saya tumpangi pun mendarat dengan mulus di Ataturk International Airport, Istambul, Turki.

Bandara ini sangat besar dan sibuk. Jauh lebih sibuk dan padat dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. Setiap lima menit pesawat mendarat dan take off. Selepas mendarat, kami diantar pakai bus ke ke gerbang ruang tunggu. Di sini saya transit selama tiga jam.

Sempat dua kali saya menanyakan gate atau paki dalam Bahasa Turki, tempat saya menunggu untuk melanjutkan perjalanan ke Sao Paulo.

Para petugas yang saya tanyai mengarahkan saya ke tempat pemeriksaan lalu naik ke lantai atas.

Setelah lolos dari pemeriksaan yang tidak terlampau rumit, saya pun naik. Di ruang keberangkatan ini ada begitu banyak toko dan tempat makan. Tetapi saya tidak bisa duduk-duduk di sana sekedar untuk menyeruput segelas kopi karena semua harga harus dalam mata uang setempat, lira Turki. Tidak mungkin saya menukar 100 dolar Amerika Serikat, hanya untuk menikmati kopi segelas, sementara sisa duit itu tidak akan terpakai. Maka saya putuskan untuk memelototi monitor informasi penerbangan.

Lama saya perhatikan, nomor penerbangan saya tidak juga keluar.

Sempat cemas. Tetapi saya mencoba menghibur diri bahwa nomor penerbangan itu belum waktunya keluar karena yang baru ditampilkan penerbangan-penerbangan sampai jam 07.30 waktu setempat. Dan, ternyata benar. Penerbangan saya akhirnya nongol beberapa saat kemudian dan saya diarahkan ke paki 216. Begitu mengetahui gatenya, saya pun meluncur ke sana. Untuk membunuh waktu kosong, saya mengeluarkan

buku yang saya bawa dari Jakarta.

Saya membaca beberapa bab buku tersebut. Keraguan sempat muncul, apakah gate itu benar atau tidak.

Lalu saya kembali ke monitor jadwal penerbangan yang tak terlalu jauh dari situ untuk memastikan bahwa saya menunggu di tempat yang benar. Jangan sampai saya salah pesawat. Dan, tempat yang saya tunggu itu benar-benar untuk pesawat menuju Sao Paulo dan Buones Aires, Argentina.

Jam boarding ke negeri samba itu pun tiba. Saya masuk ke pesawat lalu duduk tenang di sana sambil menyelesaikan beberapa halaman lagi buku yang saya bawa sambil menunggu pesawat take off. Penerbangan ke Brasil ini menghabiskan waktu lebih lama lagi yaitu 13 jam. Duduk di atas pesawat selama 13 jam, sungguh tidak mengenakkan. Apalagi saya mendapat tempat duduk di jendela, jadi tidak bebas keluar masuk tempat duduk. Di samping saya, duduk seorang ibu tua kelahiran 1952 asal Uruguay.

Sepanjang perjalanan, untuk membunuh rasa jenuh saya mencoba membaca. Tetapi makin lama, rasa bosan membaca pun datang.

Untunglah diselingi makan siang.

Saat ditanya mau minum apa, saya lalu minta red wine/anggur merah.

Harapan saya, setelah minum anggur ini, saya bisa tidur pulas. Dan benar saja, setelah makan dan meneguk wine, saya tertidur pulas. Tetetapi saat bangun, saya perhatikan, kami masih berada di atas wilayah Aljazair melewati Padang Pasir Sahara. Perjalanan Istambul hingga Sao Paulo lebih dari 10.000 kilometer. Belum lagi menyeberangi Samudra Atlantik.

Untunglah penerbangan ini sangat mulus, nyaris tanpa guncangan sedikit pun dan tepat pukul 17.30 waktu Brasil, saya pun mendarat di Bandara Udara Guaruhlhos, Sao Paulo.

Jadwal ini agak terlambat hampir 30 menit dari jadwal semula yaitu pukul 16.55. Ini disebabkan karena kami harus menunggu hampir 30 menit untuk bisa take off di Istambul, saking sibuknya bandara tersebut.

Di Sao Paulo, saya sudah ditunggu seorang kenalan untuk diantarkan ke tempat tinggalnya yang juga menjadi tempat tinggal saya selama meliput Piala Dunia 2014 ini. “Bem Vindo ao Brasil,� kata dia. Artinya, selamat datang di Brasil. =Carol Aji

16

KORAN MADURA

RABU 11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN III

KORAN MADURA

16

RABU 11 JUNI 2014 No. 0378 | TAHUN III

Arena Pertarungan Para Juara MARIO BALOTELLI (kiri) dan LUIS SUAREZ akan saling bertarung di babak fase grup D, yang juga dihuni oleh Inggris. Pertarungan di grup ini diprediksi bakal sengit, mengingat tiga juara dunia berada di tempat yang sama.

Rio de Janeiro-Grup D Piala Dunia 2014 bakal berlangsung seru karena menjadi arena pertarungan bagi tiga tim mantan juara dunia yakni Inggris, Italia, dan Uruguay.

Pada pertandingan pertama grup D di Manaus, Sabtu, juara 1966 Inggris akan berhadapan dengan juara dunia empat kali Italia.

Pertemuan terakhir antar dua tim raksasa Eropa tersebut adalah perempat final Euro 2012, ketika itu Italia menang adu penalti.

Kiper Gianluigi Buffon dan pemain tengah Andrea Pirlo adalah pemain tersisa dalam skuad tahun ini yang pernah merasakan kegemilangan Italia meraih juara Piala Dunia 2006 di Jerman.

Namun tim asuhan Cesare Prandelli itu kini harus melalui perjuangan berat sejak di fase grup, apalagi playmaker Ricarrdo Montolivo absen karena patah kaki, sementara kebugaran Giuseppe Rossi masih diragukan.

Dengan demikian lini depan bakal banyak dibebankan pada Mario Balotelli.

“Kami sadar berada di grup berat,” kata Prandelli, yang timnya biasa menerapkan formasi 4-3-1-2 namun dapat beroperasi dengan tiga pemain di lini bertahan.

“Sasaran pertama kami adalah lolos fase grup, kemudian kita akan lihat nanti,” katanya.

Seperti Italia, Inggris juga tidak terkalahkan pada babak kualifikasi Piala Dunia 2014, namun mereka terganggu oleh kekalahan saat pertandingan persahabatan melawan Chile dan Jerman November lalu.

Manajer tim Inggris Roy Hodgson hanya memilih enam pemain yang punya pengalaman Piala Dunia, dan sisanya banyak pemain muda..

Pemain sayap Raheem Sterling, 19, bakal tampil untuk pertandingan pertama melawan Italia, setelah mengesankan bersama Liverpool, sedangkan pemain Everton Ross Barkley (20) diharapkan juga bisa berperan.

Mengenai kemungkinan Italia bakal unggul dalam penguasaan bola, Roy Hodgson harus memas-

tikan apakah tetap dengan formasi 4-2-3-1, atau memperkuat lini tengah dengan pola 4-3-3.

“Banyak pemain yang dinamis dan cepat dalam tim,” kata manajer tim Inggris itu.

Sementara itu peluang sukses Uruguay mungkin tergantung pada kondisi striker mereka, Luiz Suarez.

Jika cedera lututnya sembuh pada waktunya, striker Liverpool yang musim ini mencetak 31 gol di Liga Inggris itu akan bersama pemain Paris St Germain Edinson Cavani menjadi adalan lini depan Uruguay.

Tim asuhan Oscar Tabarez itu membuat kejutan pada Piala Dunia 2010 dengan lolos ke semifinal sebelum terhadang oleh Belanda. Namun dalam perjalanan ke Brazil 2014 ini mereka harus tertatihtatih sebelum lolos melalui babak play-off melawan Yordania.

“Tipe kami selalu sama sejak 2006, saat kami mulai bekerja bersama-sama,” kata bek Diego Godin.

“Target kami adalah lolos ke putaran kedua -- seperti target tim lainnya juga,” katanya.

Selain tiga tim mantan juara dunia, di grup D juga terdapat Kosta Rika, yang pada Piala Dunia 1990 pernah lolos ke babak 16 besar.

Pelatih asal Kolombia Jorge Luis Pinto, yang menyukai pertahanan dengan lima pemain, memiliki reputasi bagus dalam mengorganisir tim, dan kini mendapat pemain-pemain depan yang berkualitas.

Kapten tim Bryan Ruiz dan sayap Arsenal Joel Campbell akan banyak berperan.

Namun Kosta Rika tidak bisa diperkuat Alvaro Saborio, pencetak gol terbanyak di babak kualifikasi, karena cedera kaki. =ANT/DAR

IKUTI LAPORAN EKSKLUSIF WARTAWAN KORAN MADURA, CAROL AJI DARI BRASIL OLAHRAGA | 18

RABU 11 JUNI 2014 No. 0378 | TAHUN III

KORAN MADURA

5 MILIAR BELUM BISA KURANGI KEKERINGAN

MENGAPA 462 JCH BELUM LUNASI ONH?

FAIQATUS RABU ZAHRAH 11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN III TERUS BERKARYA MELALUI TULISAN

PAMEKASAN | I

BANGKALAN | O

NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

BUSYRO KE KANAN, SOENGKONO BELOK KIRI ULASAN SELENGKAPNYA DI HALAMAN B

A

Sampang B

KORAN MADURA BKORAN

Berita Utama

RABU 11 JUNI 2014 No. 0378 | TAHUN III

RABU 11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN III

MADURA

Awal tahun lalu, bertiup kabar bahwa A Busyro Karim (bupati) dengan Soengkono Sidik tidak lagi satu jalan dalam koalisi politik. Dua top figur di pemkab Sumenep ini memilih jalur politik yang berbeda. Busyro diberitakan akan maju lagi sebagai calon bupati, begitu juga Soengkono akan maju juga sebagai calon bupati pada tahun 2015. Kedua orang ini berebut simpati dan di dalam politik, tidak lagi satu hati.

Pada tahun 2010, BusyroSongkono representasi dari PKB dan PDI Perjuangan. Di bawah partai itu, kedua sosok ini bersepakat, bersekutu untuk maju dalam pemilukada. Sampai akhirnya, berdasarkan pemilukada Sumenep saat itu, de jure maupun de facto, keduanya terpilih dan resmi dilantik sebagai dua jadi satu, satu jadi dua, dalam satu kepemimpinan di pemkab Sumenep.

Belakangan, satu pada mu-

lanya dan mendua pada akhirnya.

Busyro pasti lebih hati-hati agar tidak kehilangan simpati. Begitu pula, Soengkono menganut sistem bis kota, jaga jarak agar tidak menabrak. Dua petinggi pemkab ini semakin berbeda pendapat soal politik, meskipun pada mulanya mereka satu hati untuk simpati.

Salah satu bukti yang menjadi tanda retaknya kesatuan politik Busyro-Soengkono men-

jelang pilpres ini. Busyro, selaku Ketua PKB Sumenep didapuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK. Seharusnya, Soengkono sebagai sosok yang kewakilbupatiannya dulu diusung PDI Perjuangan, sama dukungannya dengan Busyro, Jokowi-JK. Namun kenyataannya, Soengkono mengambil jurus yang lain. Dia membelakangi Busyro, kawan sekutunya saat pemilukada 2010.

Soengkono lebih tertarik mendukung Prabowo-Hatta dengan jabatan Wakil Ketua Penasihat Tim, satu level di bawah mantan Bupati Sumenep periode 20052010, KH Ramdlan Siraj sebagai Ketua Penasihat Tim. Memang, tidak ada yang salah dengan pilihan Soengkono karena setiap pribadi memiliki hak untuk berpolitik atau tidak berpolitik.

Tetapi, apa yang dilakukan Soengkono ibarat kacang lupa kulit

Kabar keluarnya jurus Soengkono yang berbeda dari Busyro, diakui A Busyro Karim. Pria yang juga Bupati Sumenep ini merasa hormat atas perbedaan itu. Dia menyadari setiap orang punya pilihan politik masing-masing. Dia tahu di duo BusyroSoengkono pemkab Sumenep, Soengkono merupakan representasi dari PDI Perjuangan. Jika PDI Perjuangan pada pilpres mendukung Jokowi-JK, seharusnya, yang direpresentasikan PDI Perjuangan mendukung pasangan Jokowi-JK. Ternyata, Soengkono tidak menjadi sekutunya dalam pilpres. Menurut

Busyro, hal ini bukan kewenangannya untuk mengingatkan. Sebab, dia merasa ada yang lebih berhak untuk mengingatkan Soengkono dalam konteks berbedanya sikap politik antara respresentasi PDI Perjuangan dalam kasus pemilukada 2010 dengan situasi politik kekinian pilpres.

Sedangkan dirinya sebagai Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, tak lain karena amanat partai dimana PKB menjadi sekutu politik PDI Perjuangan dalam pilpres 2014. Karena itu, Busyro dalam konteks pilpres hanya ingin menjalankan amanah partai semampu dan sebisa mungkin untuk memenangkan Jokowi-JK bersama sekutu lainnya termasuk PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem, dan PKPI. “Optimis memenangkan Jokowi-JK harus ada karena Jokowi adalah wajah kita,” katanya lalu tersenyum. =ABE

MOH. RAMDLAN SIRAJ

Sudah Lama Mendengar

HUNAIN SANTOSO

A. BUSYRO KARIM

dok. koran madura

Busyro Jalan Lurus, Soengkono Menikung dan hal ini lazim karena di dalam politik tak ada sekutu yang abadi. Di politik, yang kekal hanya kepentingan dan sepintas, Soengkono memilih kepentingan ini sebagai yang abadi. Bahkan, di lapisan masyarakat, Soengkono secara tersirat sudah terdengar akan berpisah dari duet dengan Busyro untuk maju sendiri sebagai calon bupati dengan menggaet Ramdlan Siradj sebagai wakil bupati.

Dalam konteks ini, Soengkono menerapkan teori pohon pisang; jika tunas selalu berada di sisi induk, ia tidak akan cepat besar, kecuali, tunas itu disapih dan dipin-

dah ke lahan lain.

Terbelahnya komunikasi politik Busyro-Soengkono ini menjadi alamah (tanda), bahwa Busyro akan mendapat pesaing dari orang terdekatnya di pucuk pimpinan pemkab Sumenep. Selain Soengkono, pemilukada Sumenep 2015 bertabur calon bupati. Di antara yang muncul selama ini, MH Said Abdullah, Moh. Sahnan, Achsanul Qosasi, Bambang Mursalin, Azasi Hasan, Dewi Kholifah, Ilyasi Siradj, Badruttamam, Ali Al Hinduan, Hunain Santoso, dr Husein Fauzi, dan Unais Ali Hisyam. =ABE

Terbukti, Disanksi Lompat pagar yang diduga kuat dilakukan Soengkono disikapi DPC PDI Perjuangan.

Jika kabar Soengkono membelakangi PDI Perjuangan benar adanya dalam kasus pilpres, Ketua PDI Perjuangan Hunain Santoso akan mengambil sikap. Dia menyadari berita tentang bergabungnya Soengkono di jajaran tim pemenangan Prabowo-Hatta sudah tersebar luas. Bahkan dalam sejumlah media, Hunain menyadari nama Soengkono terpampang sebagai wakil ketua tim pe-

nasihat tim.

Dari sisi etika politik, Soengkono menurut Hunain, telah mbalelo dan seperti ibarat kacang lupa pada kulitnya. Meski lompat pagar tidak haram secara politik, tetapi seharusnya ada etika politik yang seharusnya dikomunikasikan antara satu pihak dengan pihak lain.

Dalam kasus Soengkono yang menjadi tim capres-cawapres yang tidak didukung PDI Perjuangan bersama sekutunya.

Oleh karena itu, PDI Perjuan-

gan merasa berkewajiban untuk mengklarifikasi Soengkono yang dikabarkan lompat pagar politik. “Kalau kabar dan dokumen ini benar, PDI Perjuangan akan bersikap,” dia menegaskan. =ABE

Diajak ke Soengkono

M

antan bupati Ramdlan Siraj, tidak menampik diajak ke Soengkono untuk pemilukada 2015.

Ramdlan diajak untuk mendapingi Soengkono sebagai wakil bupati untuk masa bakti 2015-2020.

Namun, yang menemui dirinya bukan Soengkono secara pribadi tetapi orang lain atas nama Soengkono. Di luar itu, ada kandidat cabup lainnya

yang mengajak Ramdlan untuk menjadi cawabup.

Terhadap ajakan ini, dia menjawab dengan pertanyaan lain. “Tidak bolehkah saya istirahat?,” Ramdlan menguraikan desas-desus ini.

Tidak dijelaskan secara rinci, apakah yang dimaksud istirahat Ramdlan ini istirahat dari bupati tetapi tidak bisa istirahat untuk jabatan

yang lain serupa wakil bupati.

Namun demikian, Ramdlan menghormati ajakan siapa pun apakah Soengkono atau bukan Soengkono untuk menjadikan dirinya sebagai calon wakil bupati. Yang paling penting, dia menyebut Sumenep yang lebih berkualitas dari sisi apapun. Soal siapa mencalonkan jadi apa, mantan bupati dua periode ini yakin pada saatnya akan ketahuan siapa yang akan jadi calon dan siapa juga yang berpeluang menang. =ABE

KORAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Pamekasan

RABURABU 11 JUNI 2014|NO. 0378|TAHUN 11 JUNI 2014 III

NO. 0378 | TAHUN III

C C

PELANGGARAN LALIN

Sehari Capai 220 Orang

MEMOTRET MODEL. Sejumlah fotografer memotret model di Pamekasan, Jatim, Sabtu (7/6).

5 Miliar Belum Bisa Kurangi Kekeringan Proses Lelang Perlu Dilakukan Lebih Cepat PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mendapat kucuran dana sebesar Rp 5 miliar dari pemerintah pusat untuk program pengembangan kinerja pengelolaan air minum yang dikhususkan di daerah rawan kekeringan, tahun ini. Dana itu akan digunakan untuk penyediaan infrastruktur air minum berupa sumur bor di 16 titik yang tersebar di 16 desa dan 7 kecamatan. Hingga kini, proyek tersebut belum dilelang dan diperkirakan baru dapat dimanfaatkan pada akhir tahun nanti.

Data pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (PU Cikatarung) Pamekasan, proyek sumur bor itu akan ditempatkan di Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur; Desa Kaduara Barat, Larangan Luar dan Larangan Dalam, Kecamatan Larangan; Desa Palengan Daja, Potoan Daja, Rek-Kerek, Kecamatan Palengaan; Desa Nyalabu Daja, Kecamatan Kota; Desa Tampojung Tenggina, Tolonto Ares, Kecamatan Waru; Desa Candi Burung, Kecamatan Proppo; dan Desa Tanjung, Sana Laok, Pegantenan, Bulangan Barat, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan.

Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu dibagi menjadi dua kategori. Dana reguler sebesar Rp 2,515.601.000 dan dana tambahan sebesar Rp 2.509,689.600 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2014 ini.

Kepala Dinas PU Cikatarung Pamekasan, Muharram mengatakan perencanaan program air bersih di daerah rawan kekeringan sudah final. Namun, proyeknya belum dikerjakan karena masih harus melalui proses lelang di Bagian Pembangunan dan Admistarasi Pemkab Pamekasan.

“Kemungkinan sumur-sumur

ini baru bisa dioperasikan pada akhir tahun, karena semua perencanaannya sudah siap, tinggal proses lelangnya. Kami perkirakan proses lelang akan dilakukan pada akhir bulan ini (Juni),” katanya.

Dia menjelaskan pencarian titik sumber mata air dilakukan dengan menggunakan geolistrik, yaitu alat dengan metode geofisika aktif yang menggunakan arus listrik untuk menyelidiki material di bawah permukaan bumi. Dengan cara seperti itu kemungkinan untuk mendapatkan sumur bor yang debit air besar lebih presis (tepat). Sehingga diharapkan banyak melayani kebutuhan air bersih masyarakat yang berada di sekitar sumur tersebut yang selama ini menjadi langganan daerah krisis air.

“Lokasi yang kami pilih itu sesuai dengan pengajuan dari masyarakat melalui desa, yang setelah kami lakukan survei memang masyarakatnya masih kesulitan air bersih, utamanya saat musim kemarau,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pamekasan berhasil melakukan penindakan terhadap ratusan pengendara yang melanggar lalu lintas di Pamekasan. Dalam sehari Polantas Polres Pamekasan menemukan 220 pelanggar lalu lintas.

Data dari Polantas Polres Pamekasan, 220 tersebut terdapat 215 pengendara motor yang masih mendapat teguran simpatik dari aparat kepolisian.

Sedangkan 5 pengendara lainnya dalam sehari mendapat tindakan tilang. Dengan jenis pelanggaran yang bervariasi, diantaranya tidak menyalakan lampu, tidak membawa suratsurat kendaraan, dan beberapa pelanggaran lainnya.

Tingginya jumlah pelanggaran lalin adi indikasi kesadaran berlalulintas masyarakat masih rendah. Padahal rambu-rambu dan sosialisasi melalui media elektronik dan pemasangan baliho, yang dilengkapi dengan sanksi, sudah dilakukan.

Kapolres Pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman melalui Kasatlantas Polres Pamekasan, AKP Bambang Sugiharto mengatakan ratusan pengendara motor yang mendapat teguran simpatik merupakan pengendara yang dinilai melakukan pelanggaran lalu lintas ringan.

Sementara untuk kendaraan bermotor yang diberi teguran berupa surat tilang termasuk pelanggaran berat. Diantaranya yakni bisa menyebabkan kecelakaan bagi pengguna lalu lintas lainnya. ”Jadi pengguna kendaraan bermotor yang setiap harinya terpaksa mendapatkan teguran simpatik dan 5 lainnya mendapatkan tindakan tilang, karena dinilai bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan bagi pengguna lalin lainnya,” ujarnya.

Perwira dengan pangkat tiga balok di pundaknya itu berjanji akan terus melakukan upaya sosialisasi tentang pentingnya tertib berlalu lintas.

Tentunya, demi keselamatan pengguna kendaraan bermotor di jalan raya maupun pengguna jalan lainnya. ”Saya sudah perintahkan unit dikyasa untuk memberikan sosialisasi, baik langsung kepada sekolah-sekolah maupun sosialisasi di jalan, mengingatkan masyarakat tentang safety riding. Seperti penggunaan lampu di siang hari, maupun mengklik helm dan kendaraan roda empat untuk sabuk pengaman, itu yang seringkali kami ingatkan kepada masyarakat pengguna jalan, khususnya di Kabupaten Pamekasan,” paparnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

APK CAPRES TIDAK PADA TEMPATNYA. Pengendara motor melintas di samping alat peraga kampanye (APK) Capres-Cawapres nomor urut 1 Prabowo-Hatta Rajasa yang terpasang pada tiang rambu lalu lintas di sepanjang Jalan raya Gajah Mada Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu (7/6).

Alat peraga kampanye yang dipasang tidak pada tempatnya tersebut selain melanggar aturan, juga mengganggu keindahan dan menghalangi rambu lalu lintas.

D

Pamekasan

KORAN MADURA RABU 11 JUNI 2014|NO. 0378|TAHUN III

Pejabat DKP Diduga Terlibat Proyek Siluman Samsul : Setahu Saya Proyek Kolam Pendederan BBI PAMEKASAN - Sebanyak 25 paket kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pamekasan dicurigai oleh Ketua Asosiasi Kontraktor Bangunan Konstruksi Indonesia (Akbarindo), Samsul Arifin. Penunjukan langsung diduga tidak dilakukan sesuai prosedur yang semestinya.

Kecurigaan itu muncul setelah 12 perusahaan yang telah mengirimkan surat perkenalan kemitraan di bawah naungan asosiasi yang dipimpinnya, yaitu Akbarindo, tidak satu pun yang mendapatkan paket tersebut.

Ketua Badan Pimpinan Kabupaten (BPK) Akbarindo Pamekasan, Samsul Arifin mengatakan 12 perusahaan yang diajukan, persyaratannya lengkap dan sesuai dengan peraturan baru

yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Hanya sebagian belum lengkap. Sedangkan perusahaan lain di luar Akbarindo diyakini masih baru memproses SBU versi konversinya.

“Seharusnya 25 paket itu didistribusikan kepada rekanan yang mengirimkan surat perkenalan kemitraan, dan syarat-syaratnya juga harus lengkap. Tetapi saat ini 25 paket itu kata Kepala DKP sudah tidak ada, ini kan aneh,” katanya.

Tidak hanya itu yang terjadi di DKP, Samsul menuding salah satu paket kegiatan dikerjakan oleh oknum pejabat di lingkungan dinas tersebut. Caranya dengan meminjam bendera (perusahaan) milik rekanan. Terkait itu, salah satu teman Samsul ada yang mengaku dipinjam benderanya selama empat tahun oleh oknum yang diduga pejabat di lingkungan dinas tersebut. Di samping itu, ia juga menduga ada paket siluman dalam bentuk yang lain.

“Paket siluman itu dikerjakan terlebih dahulu sebelum kontrak selesai. Setahu saya itu proyek kolam pendederan BBI senilai Rp 200 juta,” ungkapnya.

Dari data yang dimiliki Akbarindo, total anggaran untuk

25 paket kegiatan yang ada di DKP itu mencapai Rp 4,5 miliar.

Dana sebesar itu ditengarai mengalir tidak sesuai peruntukannya.

Menanggapi hal itu, pejabat pengadaan barang dan jasa DKP Pamekasan, Lutfi As’ary mengatakan pihaknya sudah melakukan proses pendistribusian sesuai dengan prosedur yang semestinya. Dia menjelaskan awalnya penyedia barang dan jasa itu mengajukan perkenalan ke Dinas, kemudian dilakukan seleksi sesuai dengan sub klasifikasi dan bidang yang sesuai dengan paketpaket yang ada.

Setelah itu dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan setiap perusahaan yang mengajukan su-

rat perkenalan serta track record (rekam perjalanan) perusahaan selama ini.

Menurutnya, hasil pekerjaan yang dilakukan sebelumnya menjadi perhatian utama. Sebab, rekanan yang selama ini menunjukkan track record yang tidak maksimal tentu tidak akan diberikan paket pekerjaan tahun ini. ”Dalam surat perkenalan itu ada pernyataan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Jadi walau persyaratannya lengkap tapi mempunyai track record kurang baik sebelumnya, itu juga jadi pertimbangan kami.

Karena kami tidak mau mengambil resiko di kemudian hari,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PEMILU

DPT Pilpres Final PAMEKASAN - DPT Pilpres untuk Pamekasan sudah ditetapkan secara resmi oleh KPU Pamekasan, pada Senin (9/6) lalu. Berbeda dari perkiraan sebelumnya, justru DPT untuk Pilpres mengalami penurunan dari DPT Pileg. Yang mana DPT untuk Pilpres sebanyak 680.728 (laki-laki: 330.308, perempuan: 350.420). Sementara DPT untuk Pileg lalu 684.251.

Angka ini berubah drastis dari satu pekan sebelum penetapan.

Saat itu DPT ada di angka 692.688.

Menurut anggota KPU Nuzulul Qurnain, perubahan angka tersebut berdasarkan dari serangkaian evaluasi tim. Dari angka 692.688 itu, ternyata masih banyak DPT yang tidak valid. Seperti TNI/Polri yang masih masuk dalam data DPT itu, masih ada DPT meninggal dunia, DPT belum cukup umur, DPT pindah tempat tinggal, tidak memiliki KTP, dan DPT ganda. “Setelah dievaluasi semua, angka DPT itu menyusut menjadi 680.728,” kata Nuzulul kemarin (10/6).

Nuzulul juga menerangkan jika saat Pilpres nanti, akan ada 1.645 TPS. Jumlah TPS ini mengalami pengurangan daripada Pileg kemarin. Saat pileg ada 1.777 TPS. Penurunan jumlah TPS ini karena ada penambahan kuota pemilih di tiap TPS-nya. Jika

dalam Pileg maksimal 500 pemilih di tiap TPS, saat pilpres nanti maksimal menjadi 800 pemilih di tiap TPS. Meski demikian, Nuzulul juga mengingatkan jika penetapan DPT ini berlaku dinamis. Artinya jika pada 9 Juli nanti ada pemilih yang saat penetapan kemarin belum cukup umur, tapi pada 9 Juli nanti cukup umur, dia tetap bisa memilih sebagai DPT khusus, dengan membawa KTP-nya ke TPS terdekat. Hal ini juga berlaku jika ada warga lainnya yang tidak terdata dalam DPT, namun mempunyai hak pilih dan indentitas kependudukannya lengkap.

Sementara Anggota Panwaslu Pamekasan Ach. Huzaifi, mengungkapkan jika dalam penetapan DPT Senin 9 Juni kemarin, masih ada yang kurang sempurna. Yaitu DPT di Kecamatan Galis. Menurutnya, di kecamatan ini masih ada DPT yang belum valid. Sehingga memungkinkan jumlah DPT total, yang sudah ditetapkan itu, akan kembali mengalami pengurangan. “Saat ini kami masih melakukan verifikasi ke Kecamatan Galis. Untuk memastikan jumlah DPT yang fix, dan membuang DPT yang tidak valid, seperti DPT meninggal dunia, DPT ganda, dan lain-lain,” papar Huzaifi. =SUKMA FIRDAUS/RAH

DPT 1. Kec Tlanakan, 17 desa, 115 TPS, laki-laki: 23.132, perempuan: 24.947, total DPT: 48.079.

2. Kec Kota, 18 desa, 157 TPS, laki-laki: 31.760, perempuan: 34.805, total: 66.565.

3. Kec Proppo, 27 desa, 135 TPS, laki-laki: 31.140, perempuan: 33.397, total 64.537.

4. Kec Palengaan, 12 desa, 151 TPS, laki-laki 37.869, perempuan 37.264, total 75.133.

5. Kec Pademawu, 22 desa, 124 TPS, laki-laki 29.108, perempuan 32.080, total 61.188.

6. Kec Galis ,10 desa, 49 TPS, laki-laki 10.658, perempuan: 11.689, total 22.347.

7. Kec Larangan, 14 desa, 79 TPS, laki-laki 20.252, perempuan 22.704, total 42.956.

8. Kec Pegantenan, 13 desa, 147 TPS, laki-laki 30.274, perempuan 31.255, total 61.529.

9. Kec Pakong, 12 desa, 84 TPS, laki-laki 13.741, perempuan 14.591, total 28.332.

10. Kec Kadur, 10 desa, 111 TPS, laki-laki 18.380, perempuan 20.143, total 38.523.

11. Kec Waru, 12 desa, 145 TPS, laki-laki 25.839, perempuan 26.458, total 52.297.

12. Kec Pasean, 9 desa, 156 TPS, laki-laki 23.033, perempuan 24.748, total 47.781 13. Kec Batumarmar, 13 desa, 192 TPS, laki-laki 35.122, perempuan 36.339, total 71.461

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 11 JUNI 2014|NO. 0378|TAHUN III

E

NRG Tak Kunjung Terbit, Ada Apa? Sejumlah Guru Ramai-ramai Injak Lantai Kemenag PAMEKASAN - Sejumlah guru MI, MTs, dan MA Swasta mendatangi Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pamekasan, Selasa, (10/6). Mereka mempertanyakan nomor registrasi guru (NRG) tahun 2011 yang tak kunjung terbit. Akibatnya, mereka tidak menerima tunjangan sertifikasi selama bertahun-tahun, sekalipun sudah dinyatakan lulus dalam pendidikan latihan profesi guru (PLG).

Tidak hanya itu, para guru ini juga menyampaikan informasi bahwa ada salah satu lembaga pendidikan di Kecamatan Waru, hingga saat ini tak satu pun guru di lembaga itu tercantum dalam daftar usulan guru penerima tunjangan sertifikasi.

Salah satu perwakilan guru, Zainal Abidin menilai Kemenag Pamekasan belum maksimal memberikan pelayanan kepada para guru di bawah asuhannya.

Padahal para guru telah melaksanakan PLPG 3 tahun lalu, tetapi NRGnya belum terbit sampai sekarang.

Jika sudah tahu seperti itu, kata Zainal, seharusnya pihak Kemenag memanggil para guru yang belum terbit NRGnya. Agar diketahui apa penyebabnya.

Apakah karena faktor kekurangan berkas atau ada faktor lain.

Bukan justru sebaliknya, membiarkan guru yang menunggu tanpa ada kepastian.

Hingga saat ini pengakuan

para guru tersebut, belum menerima informasi ataupun panggilan dari Kemenag Pamekasan, untuk menuntaskan berkas pengajuannya. “Melayani itu bukan guru harus datang ke Kemenag, tetapi pihak Kemenag juga aktif memberikan informasi pada guru,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Kemenag Pamekasan, Juhedi mengaku akan berupaya bekerja secara maksimal untuk memberikan pelayanan kepada guru.

Tetapi, ia juga meminta para guru untuk bersabar dilayani, mengingat terbatasnya staf yang ada di Pendidikan Madrasah (Penma). Sedangkan guru yang harus dilayani di bawah binaannya mencapai ribuan guru.

Bagi guru yang NRG-nya belum terbit, kemungkinan ada beberapa berkas yang kurang. Sementara alur pengajuannya dari Kemenag Kabupaten, diajukan ke Keme-

nag Jawa Timur. Selanjutnya ke Kemenag RI, baru bisa diproses ke Kemendibud. Dari Kemendikbud masih diberikan ke Irjen Pendidikan, baru kembali lagi ke Kemenag Jawa Timur dan pada akhirnya disampaikan kembali ke Kemenag Kabupaten Pamekasan.

Menurut Juhedi, tidak mungkin Kemenag menunggu berkas 1 atau 3 berkas pengajuan NRG,

SISTEM AKUNTANSI BARU

Perhitungan Nilai Aset Perlu Diperbaiki PAMEKASAN - Aset Pemkab Pamekasan yang dikumpulkan sejak puluhan tahun lalu ternyata tidak mengalami penyusutan.

Bahkan aset yang sudah tidak terpakai masih dinilai dengan harga seperti barang berwujud baru. Hal itulah yang menjadikan laporan aset Pemkab Pamekasan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilainya jadi membengkak.

Barang berupa aset milik Pemkab yang tercatat tertera harga sesuai pembelian di awal, kendati pembelian itu sudah dilakukan sejak tahun 1960-an.

Laporan aset itu yang diserahkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) ke BPK melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) setempat.

Pada tahun 2015 mendatang, Pemkab Pamekasan berencana akan menggunakan sistem akuntansi baru yang menganut penyusutan barang. Dengan sistem tersebut tentunya akan mengakibatkan laporan aset milik Pemkab

Pamekasan harus mengalami perbaikan total.

Kepala BPKA Pemkab Pamekasan, Taufikurahman mengatakan sejumlah aset milik Pemkab Pamekasan memang tidak mengalami penyusutan harga, kendati barang itu sudah berumur tua dan tidak layak pakai.

“Bisa saja sekarang sudah bernilai nol tapi masih tertera harga seperti wujud barunya, sehingga kami rencanakan untuk melakukan pendataan ulang terhadap semua aset pemkab, kemudian untuk seterusnya, perhitungannya akan diubah menggunakan perhitungan akuntansi yang menyusut,” katanya.

Menurut Taufik, dengan menggunakan sistem akuntansi yang baru nanti, diharapkan nilai aset yang dimiliki oleh pemkab setempat harganya dapat menyesuaikan atau mempunyai nilai ekonomis dari tahun ke tahun. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

apabila waktu sudah sempit. Karena jika memaksakan menunggu mereka, maka ratusan guru yang sudah lengkap akan didiskualifikasi. Sehingga dirinya memilih menyelamatkan yang banyak.

Oleh karenanya, ia meminta pengertiannya kepada para guru, agar tepat waktu dalam melengkapi berkas.

Mengenai salah satu lembaga yang tidak ada satu pun

guru dipanggil sebagai penerima tunjangan sertifikasi, menurut Juhadi, kemungkinannya sekolah tersebut masih baru, atau sudah lama berdiri tetapi tidak memiliki izin operasional. “Kedepan saya harapkan ada kerja sama, antara operator Kemenag dengan para guru, dan jangan segan-segan datang ke Kemenag untuk bertanya,” katanya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PAMEKASAN

Mengucapkan SELAMAT DAN SUKSES KEPADA DRS. H. ACHMAD SYAFII, MSI ATAS DIRAIHNYA PIALA ADIPURA KATEGORI KECIL YANG KE-5

DRS. AGUS MULYADI, MSI Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan

F

Pamekasan

KORAN MADURA RABU 11 JUNI 2014|NO. 0378|TAHUN III

Apa ‘Azimat Sakti’ Kasek MAN? Giliran KALAB Turun Mendesak Kakankemenag PAMEKASAN - Gelombang protes mengalir dari guru, siswa, dan wali murid ternyata tidak membuat Kepala MAN Pamekasan tergoyahkan. Kini giliran Komite Arek Lancor Bangkit (KALAB) mendatangi Kantor Kemenag Pamekasan, Selasa, (10/6). Untuk mendesak agar polemik MAN segera dituntaskan.

Ada rasa penasaran apa sebenarnya ‘azimat’ yang membuat penghuni kursi MAN itu hingga kini masih bisa bertahan. Sebab posisinya masih kokoh tak terpelanting oleh berbagai desakan dari sejumlah pihak yang tidak lagi menghendakinya. Kekuatan azimat ini penting juga ditelu-

suri, sehingga belum ada pejabat di atasnya yang mampu menggeser kepala MAN yang tidak dikehendaki itu dari kursi yang didudukinya di MAN tersebut.

Sungguh begitu, para aktivis mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Pamekasan ini, tidak mau terburu-buru berburuk

duga. Mereka hanya ingin kembali meminta Kemenag Pamekasan serius menangani polemik MAN Pamekasan.

Usai beraudiensi dengan sejumlah pimpinan Kemenag Pamekasan, juru bicara KALAB, Maimun mengaku kecewa kepada Kemenag Jawa Timur. Sebab, meski memiliki otoritas penuh untuk memutasi Kepala MAN yang bermasalah, belum juga dilaksanakan.

Ia meminta Kepala Kemenag Pamekasan Juhedi tidak hanya berjanji untuk segara menuntaskan polemik tersebut. “Pak Juhedi ini sudah berjanji mulai sejak menjadi Kasi Penma, tapi buk-

tinya hingga saat ini belum ada,” ujar Maimun.

Apabila dalam beberapa bulan mendatang belum ada kepastian tentang MAN Pamekasan, Maimun mengancam akan melakukan aksi demostrasi ke Kanwil Kemenag Jawa Timur. Ia hanya heran beberapa kali pucuk pimpinan Kemenag diganti, tidak satu pun yang berani melengserkan Taufiqi sebagai Kepala MAN Pamekasan.

Padahal, sosok kepala sekolah ini tidak disukai oleh siswa, guru, dan mulai merambat ke wali murid.

Kepala Kemenag Pamekasan, Juhedi mengaku polemik MAN Pamekasan akan menjadi pekerjaan rumah (PR) utama, untuk

segera dituntaskan. Karena polemik ini sudah menyita perhatian masyarakat dan menganggu terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM).

Juhedi menyampaikan upaya yang sudah dilakukan yakni menyampaikan kemauan siswa, guru dan wali murid kepada Kakanwil Kemenag Jatim. Tinggal selanjutnya, menunggu proses tindak lanjutnya. Sayangnya Juhedi enggan menyebutkan target penuntasan polemik MAN tersebut. Alasannya, kewenangan Jawa Timur.

“Ditunggu saja mudah-mudahan dalam waktu dekat akan tuntas,” ucapnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

perempuan yang tinggal di rumah. Kaum pria, seperti suami dan pemuda pergi bekerja pulang sore.

Dia menduga setelah pelaku masuk dapur hendak membuka pintu belakang menuju ruang tengah. Namun tidak berhasil, sehingga menuju daun jendela dan masuk. Kaburnya pelaku, diyakini lari ke belakang rumah,

yang kebetulan tanah kosong.

Sementara Kasubag Humas Polres Pamekasan AKP Siti Maryatun mengatakan jika kasus ini tengah ditangani Polsek Kota.

“Tim di Polsek Kota sedang mendalami kasus ini. BB dan sidik jari sudah dikantongi. Semoga pelakunya cepat tertangkap,” tukasnya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

PENCURIAN

Rumah Pegawai Rutan Dibobol PAMEKASAN - Rumah pegawai rutan Sampang dibobol maling kemarin (10/6). Akibatnya perhiasan seberat 150 gram dan uang tunai Rp 2 juta raib. Rumah itu terletak di Dusun Tengah, Desa Laden, Kecamatan Kota.

Saat itu rumah dalam keadaan kosong, karena pemilik rumah Moh Zairi 45, bersama istrinya Jumiati, 46, dan anak laki-laki semata wayangnya yang masih berumur 12 tahun, pergi ke Rutan Sampang. Kemarin Zairi sengaja mengajak istrinya ke kantornya karena ada kegiatan dharma wanita. Karena di rumah tidak ada temannya, anaknya diajak sekalian.

Peristiwa ini diketahui setelah mereka pulang dari Sampang.

Mereka tiba di rumah sekitar pukul 11.30. Begitu membuka pintu depan, Jumiati kaget melihat pintu kamar depan dan kamar tengah terbuka. Padahal saat berangkat pagi hari kedua pintu itu tertutup rapat. Selain itu, lampu ke dua kamar tersebut juga dalam keadaan menyala.

Dia sudah mulai tidak tenang, dan tambah kaget setelah masuk ke kamar depan. Pintu lemari terbuka dan isinya diacak-acak.

Sejumlah baju di lemari dikeluarkan dan dibiarkan berantakan di atas kasur. Dia langsung mencari tas tempat dia menyimpan perhiasan di dalam lemari itu. “Begitu tas saya buka, semua perhiasan di dalamya ludes,” katanya terbata-

bata.

Dia langsung lemas dan shock, dan tergeletak di kamar tersebut. Sementara suami dan anaknya beranjak mengecek kamar tengah. Kondisi kamar ini juga berantakan. Baju-baju di dalam lemari sudah berserakan di luar. Dan uang tabungan anaknya, yang terbungkus amplop di dalam lemari itu, yang berisi uang Rp 2 juta, sudah raib.

Melihat kejadian ini, Zairi langsung menghubungi aparat Polres Pamekasan. Selang beberapa saat beberapa aparat datang dan melakukan olah TKP serta mengambil sidik jari.

Tidak hanya itu, beberapa tetangga Zairi mencoba berpencar di seluruh kampung untuk mengejar pelaku. Namun tidak ditemukan orang tak dikenal dan mencurigakan. Diperkirakan kejadian pembobolan ini sudah terjadi agak lama. Beberapa saat setelah pemilik rumah berangkat ke Sampang. Keluarga itu berangkat ke Sampang sekitar pukul 06.30, dan rumah dibiarkan kosong.

Pelaku yang belum diketahui identitasnya itu masih dalam pengejaran petugas Polres Pamekasan. Sebilah parang milik korban yang digunakan pelaku untuk mencongkel jendela korban diamankan petugas sebagai barang bukti.

Dugaan sementara, pelaku masuk lewat jendela samping

sebelah selatan mencongkel gerendel daun jendela menggunakan parang milik korban. Parang itu diambil pelaku dari dapur korban yang juga merusak pintu dapur.

Syaiful, 38, adik kandung Jumiati, yang tinggal di dusun sebelah mengatakan, walau rumah kakaknya berada di padat perkampungan, namun kalau pagi suasana sepi, karena hanya

HKORAN Sumenep Pamekasan PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN III

RABU 11 JUNI 2014 No. 0378 | TAHUN III

PERUMAHAN

Pemkab Dinilai Hanya Bisa Gertak Sambal SUMENEP – Belum ditertibkannya perumahan yang tidak mengantongi IMB (izin mendirikan perumahan) menuai sorotan.

Pemerintah Kabupaten Sumenep dinilai hanya bisa melakukan gertak sambal menyikapi maraknya perumahan tak berizin.

Lembaga Kajian Kritis Sumenep (LKKS) Junaidi mengatakan, penyigelan yang dilakukan oleh penegak hukum beberapa waktu lalu hanya formalitas untuk meninabobokkan masyarakat. “Kalau memang pemerintah Sumenep tegas untuk melakukan penertiban, itu tidak hanya disegel dengan diberikan papan nama larangan, melainkan harus ada tindak lanjut kembali," katanya.

Menurut Junaidi, jika hanya diberikan papan larangan tanpa ada pengawasan, larangan itu tidak akan berjalan maksimal.

"Kalau tidak ada pengawasan kapan bisa berhenti, yang ada hanya main kucing-kucingan pihak pengusaha dan pemerintah setempat," terangnya, Selasa (10/6).

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Bambang Iriyanto membantah aksi penutupan yang telah dilakukan oleh tim perizinan hanya gertak sambal. Pihaknya belum bisa bertindak lebih jauh, lantaran Sumenep masih belum mempunyai barometer atau pijakan hukum yang jelas.

Sehingga, sampai saat ini pihaknya tidak bisa memastikan keberadaan salah dan tidaknya perumahan yang nyata tidak mempunyai IMB. ”Saat ini barometernya masih abu-abu, jadi ketika kami menentukan itu salah, yang jelas kami juga akan dikena sanksi,” katanya.

Pada tanggal 19 Juni nanti, pihaknya akan menghadap gubernur. “Itu untuk mempresentasikan masalah rancangan perda itu. Jika tidak ada kendala maka bisa dipatikan bulan depan perda itu akan disahkan, dan menjadi pijakan untuk pengembangan kota selanjutnya,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

BUKTI. Warga Desa Pagerungan Besar Kecamatan Pagerungan menunjukkan surat laporan ke Bupati Sumenep atas dugaan program fiktif dari bantuan dana desa di desa setempat.

foto: moh. hayat/koran madura

Program Desa Diduga Fiktif Warga Pagerungan Besar Melapor ke Bupati SUMENEP – Sejumlah program Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken 2013 menyisakan masalah. Sebab, banyak program tahun lalu diduga tidak direalisasikan alias fiktif. Salah satunya, pembuatan rabat beton dengan luas ukuran 155x2,5 meter ditengarai tidak dilaksanakan.

Padahal, dalam laporannnya rabat beton itu sudah tuntas. Kenyataanya di lapangan tidak ada pembangunan yang dianggarkan melalui ADD (alokasi dana desa) sebesar Rp 56.709.420. ”Silakan dicek di lapangan itu tidak ada, meski anggarannya besar. Kami tidak mengada-ada,” ungkap H. Rajani, warga setempat kepada Koran Madura.

Selain itu, pembangunan jalan rabat beton melalui BKPI dan FPU juga tidak dilaksanakan. Padahal, menurutnya, dananya mencapai Rp 50 juta dengan ukuran pekerjaan seluas 150x2 meter. ”Ini juga tidak ada pelaksanaannya. Ada anggaran di desa kami, tapi masyarakat tidak bisa menikmati. Ini yang sangat menyakitkan bagi kami,” tuturnya.

Tokoh masyarakat kepulauan ini mengungkapkan, total dana untuk rabat beton saja sudah

lebih dari Rp 100 juta. Namun, pihaknya tidak tahu penggunaan anggarannnya. ”Ke mana dana itu kalau tidak direalisasikan.

Kemungkinan besar ya digunakan untuk kepentingan pribadi,” duganya.

Di samping itu, pembangunan pagar desa juga disinyalir fiktif. Sebab, dana yang seharusnya menggunakan dana bantuan keuangan percepatan pembangunan pedesaan (BKP3) sebesar Rp 50 juta tidak ada. ”Kalau yang ini ada pekerjaan, tapi bukan menggunakan dana BKP3. Melainkan menggunakan dana bantuan KEI. Otomatis kan yang dari bantuan BKP3 itu tidak ada alias fiktif. Anggarannnya gabung dengan MCK, kalau MCK ada pekerjaannya,” ungkapnya.

Padahal, sambung dia, rencana pembangunan dan anggarannnya juga sudah dicantumkan dalam Peraturan Desa (Perdes) Pagerungan Besar No-

mor 05/2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2013. ”Di Perdes memang sudah ada. Tapi, kami tidak paham mengapa tidak dilaksanakan. Ini sungguh sangat merugikan warga. Dana ratusan juga tidak jelas peruntukannya,” ungkapnya.

Menariknya, terang dia, untuk bantuan kas desa (BKD) sebesar Rp 50 juta juga tidak digunakan sama sekali. ”Kalau ini memang tidak digunakan untuk apa-apa. Sebab, persepsi kepala desa (kades) dan bendahara, bantuan ini untuk kepala desa dimanfaatkan pribadi. Mana bisa bantuan itu personal,” paparnya panjang lebar.

Pihaknya meminta pihak instansi terkait termasuk Bupati Sumenep untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Bahkan, kalau perlu kades diberikan sanksi tegas. ”Kalau ini dibiarkan tentu saja, anggaran menjadi mubazir dan dibancak. Sehingga, hanya memperkaya diri sendiri,” ucapnya.

Kendati demikian, pihaknya juga sudah menyiapkan langkah lain, apabila pihak pemkab atau DPRD tidak menggubris laporan yang diberikan pihaknya.

I GG

Pihaknya memastikan akan melaporkan kasus ini kepada penegak hukum. ”Anggaran yang tidak jelas kan sudah lebih Rp 100 juta.

Jadi, sudah cukup layak ke penegak hukum,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pagerungan Besar Ihsan Syarif mengaku semua program desa tidak ada yang fiktif. Semuanya sudah dikerjakan. ”Kalau program desa alhamdulllah sudah selesai semua, mulai dari jalan, paping , aspal, dan MCK,” katanya melalui pesan singkat kepada Koran Madura, sebab untuk telepon signal cukup sulit.

Dia mengungkapkan, soal pekerjaan rabat beton juga dipastikan sudah tuntas. Hanya saja, masalah dana dari itu masih dipegang oleh kades lama. ”Sudah selesai, Pak. Itu yang pegang dananya kades dulu, Pak,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Sapeken Sahlan mengaku belum tahun soal adanya sejumlah program di Desa Pagerungan Besar yang diduga fiktif. Kendati demikian, pihaknya memastikan untuk melakukan kroscek ke lapangan. ”Kalau sudah dilaporkan ke Bupati, pasti kami juga melakukan klarifikasi ke lapangan,” tuturnya.

Menurut Sahlan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan memanggil kades setempat. Itu untuk meminta keterangan secara lisan terkait laporan dugaan fiktif tersebut. ”Ya, selain turun lapangan kami tentu akan meminta klarifikasi dari kades. Termasuk, pihak lain yang dianggap penting,” tuturnya.

Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Setkab Sumenep Moh. Ramli mengaku masih belum mengetahui persoalan tersebut.

Sebab sampai saat ini pihaknya masih belum menerima laporan. ”Selain itu juga, untuk pengelolaan, mulai dari verifikasi, perencanaan, rancangan perdes dan rekomendasinya sudah kami pasrahkan ke camat. Sedangkan pengawaannya, itu langsung inspektorat. Jadi kami hanya menerma laporan realisasinya, itupun hanya tembusan, karena laporan itu langsung ke Bupati,” timpalnya Kendati demikian, pihaknya mengaku tidak akan lepas tangan, bahklan dirinya mengaku akan menelusuri persoalan itu. Sehingga jika nantinya benar adanya, maka pihaknya tidak akan segan untuk memberikan sanksi. ”Kami pasti akan menindak tegas, namun kami akan koordinasi terlebih dahulu dengan camat setempat. Kalau masalah sanksinya, itu merupakan kewenangan Bupati,” tukasnya =JUNAEDI /MOH. HAYAT

H

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN III

Dana KNPI Diduga Ditilap Sekretaris KNPI: Itu Tidak Benar SUMENEP – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumenep Moh. Mahsun disinyalir menilap uang sebesar Rp 50 juta. Uang tersebut merupakan suntikan dana dari DPP KNPI Pusat melalui DPD KNPI Jawa Timur untuk pembentukan tim pengawas independen Pilpres 9 Juli 2014.

Informasinya, dana sebesar Rp 50 juta itu diterima oleh tiga orang, yaitu Moh. Mahsun (Ketua), Fauzan Adhima (Sekretaris), dan Suryadi Syah (Bendahara), sekitar satu minggu yang lalu.

Sampai saat ini, ketiga pengurus teras tersebut terkesan menutup diri soal dana yang telah diterimanya itu.

Eko Wahyudi, salah satu pengurus DPD KNPI Sumenep, mengatakan, dugaan itu telah menjadi

rahasia umum. ”Memang begitu isu yang telah berkembang, baik di internal pengurus maupun di luar,” katanya, Selasa (10/6).

Menurut Eko, tidak mungkin DPP KNPI Pusat menginstruksikan terhadap semua KNPI di daerah untuk membentuk tim independen jika tidak ada anggarannya. ”Itu sudah jelas ada biayanya, karena kegiatan itu sudah di luar organisasi KNPI,” tegasnya.

Selama ini, menurut Eko, tidak

ada musyawarah tentang hal itu, padahal seharunya dirembuk dengan pengurus yang lain. ”Ini kan organisasi, jadi sekecil apa pun itu harus diputuskan melalui rapat, baik rapat harian maupun rapat pleno,” ujarnya.

Isu yang bergulir tersebut dinilai telah mencoreng nama baik KNPI Sumenep. Pihaknya akan mengadukan persoalan tersebut ke DPD KNPI Jawa Timur.

“Untuk sementara waktu, kami masih akan lakukan kajian dulu dengan pengurus lain. Setelah itu, baru kami bersama pengurus akan melakukan hearing ke DPD KNPI Jatim,” tukasnya.

Sekretaris DPD KNPI Sumenep Fauzan Adhima yang diduga ikut menerima bantuan tersebut

Moh. Mahsun

Ketua DPD KNPI Sumenep

membantah. Pihaknya mengaku, sampai saat ini masih belum menerima uang sepeserpun dari pengurus DPD KNPI Jatim. ”Itu tidak benar, hanya saja KNPI Jatim menyuruh untuk membentuk tim independen. Kalau tidak percaya silakan kroscek ke KNPI Jatim,” klarifikasinya kepada Koran Madura, saat dihubungi melalui telepon seluler.

Menurut Fauzan, belum terbentuknya tim independen di Sumenep, karena masih belum ada instruksi lebih lanjut dari DPD KNPI Jatim. ”Itu masih menunggu instruksi lebih lanjut, saat ini KNPI Jatim masih menentukan formasi di setiap kabupaten/ kota,” timpalnya. =JUNAEDI/MK

PENETAPAN CALEG TERPILIH

KPU Didugat ke PTUN

PELEPASAN UMRAH. MH. Said Abdullah (tidak berkopyah) bersalaman dengan salah seorang jemaah umrah pada pelepasan umrah, Selasa (10/6)

KILAS AKTIVITAS

Said Melepas 16 Jemaah Umrah SUMENEP - Pembina PT Sumekar Khodimul Haramain MH. Said Abdullah melepas 16 jemaah umrah yang berangkat menggunakan jasa Eskaha Tour dan Travel PT Sumekar Khodimul Haramain, Selasa (10/6). Satu di antara jemaah itu adalah pemenang juara lomba azan, Umar Faruk.

MH Said Abdullah mengungkapkan, umrah ke tanah suci harus dijadikan sebagai perjalanan mulia. Kata Said, gunakan perjalanan itu dengan penuh khidmat dan khusuk, berserah diri dan jadikan sebagai media untuk mengobati hati, pikiran dan jiwa.

Jadikan umrah sebagai terapi jiwa, pikiran dan hati.

Buang semua ego, dendam, dengki, takabbur dan mental menang sendiri demi kehidupan yang lebih baik.

MH. Said Abdullah Pembina PT Sumekar Khodimul Haramain

“Jadikan umrah sebagai terapi jiwa, pikiran dan hati. Buang

semua ego, dendam, dengki, takabur dan mental menang sendiri demi kehidupan yang lebih baik.

Berumrah itu untuk menghadap dan mengadu kepada Allah, pula untuk berserah diri kepada-Nya,” ucap dalam sambutannya.

Said berpesan, jika boleh meminta doa, dirinya dan keluarga nitip doa kepada 16 jemaah haji.

“Termasuk nitip doa Abi dan Ami di tanah suci ya. Semoga beliau senantiasa bersaman-Nya. Tapi harus ikhlas, kalau kepaksaan tak usah saja,” ujarnya sembari melempar senyum kepada para jemaah. =SYAMSUNI/MK

SUMENEP – Calon anggota legislatif Sumenep, Decky Purwanto, menggungat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia keberatan atas ditetapkannya Ummul Hasanah, sebagai caleg terpilih.

“Kami sebagai pihak tergugat, telah menerima surat pemberitahuan sekaligus panggilan dari PTUN Surabaya, untuk menghadiri pertemuan pra sidang,” kata Ketua KPU Sumenep, Thoha Shamadi, Selasa (10/6).

Menurutnya dalam surat tersebut, pihaknya dipanggil untuk mendengarkan sikap Ketua PTUN Surabaya, terkait gugatan penggugat. “Ya istilahnya semacam musyawarah lah yang mempertemukan penggugat dan tergugat. Dari pertemuan itu nanti ditentukan, apakah gugatan ini dilanjut ke persidangan atau tidak,” ujarnya.

Dalam surat pemberitahuan dari PTUN Surabaya itu, KPU diminta kehadirannya pada Kamis (12/6). Namun karena pada saat itu masa jabatan komisioner KPU Sumenep berakhir, maka pihaknya tidak bisa menghadiri panggilan PTUN Surabaya.

“Artinya bisa jadi akan diagendakan ulang pertemuan pra sidang di PTUN Surabaya, dengan komisioner KPU Sumenep yang baru. Kasus ini akan ditangani Komisioner KPU yang baru, karena lima komisioner

lama ini sudah purna tugas,” paparnya.

Penggugat menemukan ijazah caleg PDI-P terpilih dari daerah pemilihan (dapil) Sumenep II itu ada beberapa kejanggalan.

Di antaranya, ijazah yang dikeluarkan oleh Al Amien, tidak memiliki nomor seri. Kemudian stempel ijazah dengan stempel legalisir tidak sama, sehingga diragukan keasliannya.

Kasus tersebut pernah dilaporkan ke Panwaslu dan KPU Sumenep, dengan tembusan ke Polres setempat. Pelapornya adalah Ahmad Sulaiman, warga Desa Bungbungan, dan Moh Imam Syafi'i, warga Aeng Dake, Kecamatan Bluto, dengan nomor laporan 07/LP.Pileg/V/2014, tertanggal 2 Mei 2014.

Terkait hal tersebut beberapa waktu lalu Panwaslu Sumenep melakukan kroscek ke lembaga pendidikan TMI Al-Amien selaku lembaga yang mengeluarkan Ijazah. “ Kita sudah mendatangi TMI Al-Amien, dan mereka menyatakan bahwa ijazah tersebut asli dan Ummul Hasanah benar-benar pernah belajar di lembaga tersebut” ujar Azam Khan, Ketua Panwaslu Sumenep. Menurutnya, Panwaslu sudah menganggap selesai persolan ini dan tidak punya kewenangan untuk mengotakatik lagi persoalan tersebut. =ALI RIDHO/MK

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN III

I

ALAT PERAGA KAMPANYE

APK Pilpres Mulai Diturunkan

MELANGGAR. Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan alat peraga kampanye (APK) salah satu pasangan caprescawapres, Selasa (10/6). APK tersebut melanggar perda dan perbup.

SUMENEP - Ratusan alat peraga kampanye (APK) capres dan cawapres yang menyalahi aturan mulai diturunkan oleh penegak perda, Selasa (10/6). APK yang diturunkan tersebar di area zona hijau seperti Jl. Trunojoyo, Jl. Panglima Sudirman, Jl. Cokro Aminoto, Jl. Halim Perdana Kusuma, dan di Jl. Diponegoro.

“Sejak awal kami sudah sampaikan, partai pun sudah tahu.

Tempat-tempat tersebut masuk area zona hijau yang tidak diperbolehkan dipasangi APK, gambar atau baliho lainnya, jika terpaksa ya kami tertibkan," kata Abd. Majid, Kepala Satpol PP Sumenep, Selasa (10/6).

APK salah satu capres dipasang di pohon dengan cara diikat bahkan sebagian ada yang dipaku.

APK tersebut ditengarai melanggar Perbup Nomor 12 tahun 2007, tentang Zona Hijau, dan Perda Nomor 14 Tahun 2002.

BANTUAN RASKIN

JELANG RAMADHAN

Pemkab Berencana Kurangi Raskin di 8 Kecamatan SUMENEP - Beras untuk rakyat miskin (raskin) yang belum ditebus akan berdampak terhadap realisasi raskin pada tahun berikutnya. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Sumenep berencana mengurangi jatah raskin untuk beberapa kecamatan yang belum menebus, dan dibiarkan mubazir di kantor Bulog.

Hingga saat ini, dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep, delapan kecamatan belum juga menebus beras untuk warga miskin (raskin) sejak bulan Maret 2014. Delapan kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Pasongsongan, Batuputih, Batangbatang, Gapura, Arjasa, Kangayan, Batuan, dan Lenteng.

Sementara jatah raskin pada November dan Desember 2013 hingga saat ini masih tersisa di Gedung Bulog Sumenep. Sesuai data realisasi raskin yang dikirim Bulog ke Bagian Perekonomian, total tunggakan raskin yang belum ditebus hingga 31 Mei menca-

pai 4.499 ton sejak Januari 2014, dengan alokasi raskin 1.745 ton per bulan.

Kabag Perekonomian Kabupaten Sumenep Moh. Hanafi mengungkapkan, seharusnya tiap bulan raskin itu ditebus oleh kecamatan atau desa. “Mestinya tiap bulan wajib ditebus, bukan malah dibiarkan mubazir di kantor Bulog. Entahlah, saya juga tidak tahu pasti alasannya apa,” katanya, Selasa (10/6).

Menurut Hanafi, memang tak ada sanksi khusus atas terlambatnya penebusan raskin. Tetapi jatahnya akan dikurangi. “Sebenarnya tidak ada sanksi khusus

terkait tidak ditebusnya raskin.

Tetapi jatahnya saja yang akan dikurangi. Bahkan bisa dihapus.

Sebab jika mereka tidak menebus raskin, otomatis mereka tidak butuh pada raskin. Maka ada dua pilihan, mengurangi atau menghapus,” jelasnya.

Langkah Bagian Perekonomian selanjutnya adalah akan melakukan pemanggilan terhadap tim yang ada di kecamatan. “Insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan pemanggilan kepada tim yang ada di kecamatan,” jelasnya.

Menanggapi rencana pengurangan jatah raskin, Sekretaris Komisi A DPRD Sumenep Moh. Readi tidak mempermasalahkan jika sekiranya mampu menyelesaikan masalah.

“Bahkan kami juga akan melakukan evaluasi di Komisi A terkait untuk realisasi program raskin untuk bulan selanjutnya, bisa saja anggaran itu dikurangi,” jelasnya. =SYAMSUNI/MK

APK yang ditertibkan tidak hanya di zona hijau. “Semua alat peraga sudah kami tertibkan, karena dipasang di zona hijau.

Untuk APK luar ruang kami juga tertibkan karena belum mengantongi izin," tegas Majid.

Dalam penertiban APK capres, Satpol PP bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep. Mengenai APK yang dipaku di pohon, Satpol PP akan berkoordinasi dengan tim untuk mempertanggungjawabkan pelanggarannya.

Disinggung mengenai sanksi yang akan diberikan terhadap tim capres maupun cawapres, pihak Satpol PP mengaku tidan mempunyai kewenangan. “Kalau masalah sanksi bukan kewenangan kami, hal itu sudah menjadi kewenangan penuh Panwaslu," tegasnya. =SYAMSUNI/MK

Harga Kambing Turun

MELUBER. Pedagang kambing di salah satu pasar tradisonal, Selasa (10/6). Saat ini, harga kambing turun.

SUMENEP - Harga kambing di Sumenep merosot. Harga kambing yang sebelumnya Rp 1,5 juta kini menjadi Rp 1 juta.

Menjelang bulan Ramadhan, harga kambing memang biasa turun dan kembali naik menjelang hari raya.

Fauzan (37), salah satu pedagang kambing, menjelaskan, merosotnya harga kambing mengakibatkan dirinya selalu mengalami kerugian. Hal itu biasa terjadi menjelang bulan Ramadhan.

Masyarakat yang membu-

tuhkan kambing juga berkurang. ”Kalau di hari biasanya kami bisa laku sampai 10 kambing, namun saat ini paling banyak 3-6 kambing,” kata Taufik (35), pedagang kambing asal Kota Sumenep.

Ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Kambing Sumenep Samauddin mengatakan, biasanya menjelang lebaran kembali naik. ”Ini hanya berlaku sementara waktu saja. Sebab, kalau sudah menjelang lebaran, harga kambing pasti akan pulih kembali,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN III

I

ALAT PERAGA KAMPANYE

APK Pilpres Mulai Dibersihkan

MELANGGAR. Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan alat peraga kampanye (APK) salah satu pasangan caprescawapres, Selasa (10/6). APK tersebut melanggar perda dan perbup.

SUMENEP - Ratusan alat peraga kampanye (APK) capres dan cawapres yang menyalahi aturan mulai diturunkan oleh penegak perda, Selasa (10/6). APK yang diturunkan tersebar di area zona hijau seperti Jl. Trunojoyo, Jl. Panglima Sudirman, Jl. Cokro Aminoto, Jl. Halim Perdana Kusuma, dan di Jl. Diponegoro.

“Sejak awal kami sudah sampaikan, partai pun sudah tahu.

Tempat-tempat tersebut masuk area zona hijau yang tidak diperbolehkan dipasangi APK, gambar atau baliho lainnya, jika terpaksa ya kami tertibkan," kata Abd. Majid, Kepala Satpol PP Sumenep, Selasa (10/6).

APK salah satu capres dipasang di pohon dengan cara diikat bahkan sebagian ada yang dipaku.

APK tersebut ditengarai melanggar Perbup Nomor 12 tahun 2007, tentang Zona Hijau, dan Perda Nomor 14 Tahun 2002.

BANTUAN RASKIN

JELANG RAMADHAN

Pemkab Berencana Kurangi Raskin di 8 Kecamatan SUMENEP - Beras untuk rakyat miskin (raskin) yang belum ditebus akan berdampak terhadap realisasi raskin pada tahun berikutnya. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Sumenep berencana mengurangi jatah raskin untuk beberapa kecamatan yang belum menebus, dan dibiarkan mubazir di kantor Bulog.

Hingga saat ini, dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep, delapan kecamatan belum juga menebus beras untuk warga miskin (raskin) sejak bulan Maret 2014. Delapan kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Pasongsongan, Batuputih, Batangbatang, Gapura, Arjasa, Kangayan, Batuan, dan Lenteng.

Sementara jatah raskin pada November dan Desember 2013 hingga saat ini masih tersisa di Gedung Bulog Sumenep. Sesuai data realisasi raskin yang dikirim Bulog ke Bagian Perekonomian, total tunggakan raskin yang belum ditebus hingga 31 Mei menca-

pai 4.499 ton sejak Januari 2014, dengan alokasi raskin 1.745 ton per bulan.

Kabag Perekonomian Kabupaten Sumenep Moh. Hanafi mengungkapkan, seharusnya tiap bulan raskin itu ditebus oleh kecamatan atau desa. “Mestinya tiap bulan wajib ditebus, bukan malah dibiarkan mubazir di kantor Bulog. Entahlah, saya juga tidak tahu pasti alasannya apa,” katanya, Selasa (10/6).

Menurut Hanafi, memang tak ada sanksi khusus atas terlambatnya penebusan raskin. Tetapi jatahnya akan dikurangi. “Sebenarnya tidak ada sanksi khusus

terkait tidak ditebusnya raskin.

Tetapi jatahnya saja yang akan dikurangi. Bahkan bisa dihapus.

Sebab jika mereka tidak menebus raskin, otomatis mereka tidak butuh pada raskin. Maka ada dua pilihan, mengurangi atau menghapus,” jelasnya.

Langkah Bagian Perekonomian selanjutnya adalah akan melakukan pemanggilan terhadap tim yang ada di kecamatan. “Insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan pemanggilan kepada tim yang ada di kecamatan,” jelasnya.

Menanggapi rencana pengurangan jatah raskin, Sekretaris Komisi A DPRD Sumenep Moh. Readi tidak mempermasalahkan jika sekiranya mampu menyelesaikan masalah.

“Bahkan kami juga akan melakukan evaluasi di Komisi A terkait untuk realisasi program raskin untuk bulan selanjutnya, bisa saja anggaran itu dikurangi,” jelasnya. =SYAMSUNI/MK

APK yang ditertibkan tidak hanya di zona hijau. “Semua alat peraga sudah kami tertibkan, karena dipasang di zona hijau.

Untuk APK luar ruang kami juga tertibkan karena belum mengantongi izin," tegas Majid.

Dalam penertiban APK capres, Satpol PP bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep. Mengenai APK yang dipaku di pohon, Satpol PP akan berkoordinasi dengan tim untuk mempertanggungjawabkan pelanggarannya.

Disinggung mengenai sanksi yang akan diberikan terhadap tim capres maupun cawapres, pihak Satpol PP mengaku tidan mempunyai kewenangan. “Kalau masalah sanksi bukan kewenangan kami, hal itu sudah menjadi kewenangan penuh Panwaslu," tegasnya. =SYAMSUNI/MK

Harga Kambing Turun

MELUBER. Pedagang kambing di salah satu pasar tradisonal, Selasa (10/6). Saat ini, harga kambing turun.

SUMENEP - Harga kambing di Sumenep merosot. Harga kambing yang sebelumnya Rp 1,5 juta kini menjadi Rp 1 juta.

Menjelang bulan Ramadhan, harga kambing memang biasa turun dan kembali naik menjelang hari raya.

Fauzan (37), salah satu pedagang kambing, menjelaskan, merosotnya harga kambing mengakibatkan dirinya selalu mengalami kerugian. Hal itu biasa terjadi menjelang bulan Ramadhan.

Masyarakat yang membu-

tuhkan kambing juga berkurang. ”Kalau di hari biasanya kami bisa laku sampai 10 kambing, namun saat ini paling banyak 3-6 kambing,” kata Taufik (35), pedagang kambing asal Kota Sumenep.

Ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Kambing Sumenep Samauddin mengatakan, biasanya menjelang lebaran kembali naik. ”Ini hanya berlaku sementara waktu saja. Sebab, kalau sudah menjelang lebaran, harga kambing pasti akan pulih kembali,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

J

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN III

Empat Pasangan Ketahuan Mesum Orangtua Harus Mulai Was-was Terhadap Anaknya KORBAN. Hendri Kurniawan dan Luki Nur Hidayat, guru honorer di SMPN 3 Sumenep, menunjukkan surat usai menyambangi kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep, Selasa (10/6).

NYARIS DITIPU

Guru Honorer Menyambangi BKPP SUMENEP - Pengumuman hasil tes CPNS guru Honorer Kategori Dua (K-2) Sumenep 2014 masih menyisakan polemik. Pasalnya, hasil tes pelulusan CPNS K-2 itu justru nyaris memakan korban. Dua guru honorer di SMPN 3 Sumenep nyaris menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oknum Jatim Curruption Watch (JCW).

Kedua guru tersebut, yaitu Hendri Kurniawan dan Luki Nur Hidayat. Selasa (10/6) sekitar pukul 10.00, keduanya menyambangi Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep untuk meminta penjelasan terkait perilaku oknum aktivis anti korupsi tersebut.

“Ini yang kami resahkan.

Pasca lulusnya kami berdua sebagai CPNS 2014 beberapa waktu lalu itu, ada oknum JCW yang berinisial S mendatangi sekolah kami pada 18 Februari 2014. Mereka lantas mencoba menagih uang seakan kami guru honorer K-2 ini punya hutang sama mereka. Padahal kami tidak pernah merasa memiliki hutang,” tandasnya.

Dari data yang dimilikinya, lanjut Hendri, ada Berita Acara Hasil Rapat yang dikeluarkan oleh BKD Sumenep setelah menindaklanjuti hasil laporan yang dilayangkan oleh JCW. Hasil rapat itu merekomendasikan dua hal, yakni terkait dengan berkas kedua guru CPNS itu sudah memenuhi persyaratan sesuai PP 48 Tahun 2005 tentang Kriteria Tenaga Honorer K-2.

“Sudah jelas dari Berita Acara Hasil Rapat itu bahwa kami berdua yang dilaporkan oleh JCW ternyata sudah memenuhi kriteria sesuai PP tersebut. Dalam PP itu disebutkan di antaranya harus mempunyai masa kerja minimal 1 tahun sampai dengan

31 Desember 2005. Apanya bermasalah dengan hasil tes pengumana CPNS kami,” tanyanya heran.

Selain itu, jelas Hendri, rekomendasi dari BKPP juga menyebutkan secara administratif tidak ditemukan kekurangan masa kerja. Namun apabila dikemudian hari terdapat permasalahan bersifat pribadi hendaknya diselesaikan oleh kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor. “Jadi agak aneh kalau status hasil tes kami yang lulus tes masih dipermasalahkan,” tandasnya.

Dijelaskan lebih jauh, karena permintaan oknum JCW berinisial S itu tidak dipenuhi oleh kedua guru honorer itu, lantas oknum tersebut mencoba menjegal dengan berusaha menganulir dari kelulusan hasil tes CPNS itu dengan melaporkan ke Kemenpan RI. “Makanya kami juga tidak tinggal diam sebab ini sudah menyangkut hidup kami,” katanya emosi.

Semenatara Kepala Diskominfo Yayak Nur Wahyudi justru menegaskan hasil rapat BKPP itu yang merekomendasikan dua hal itu sudah termasuk laporan yang pertama. Sementara JCW melaporkan kembali ke BKPP untuk kali kedua. Tapi yang jelas pemerintah akan mengkaji terlebih dulu terkait dengan laporan JCW yang kali kedua itu.

“Kita masih akan mengkaji terlebih dahulu dan akan melakukan klarifikasi lagi. Pasalnya laporan yang kali kedua oleh JCW sudah lebih lengkap. Sehingga ini perlu diperdalam termasuk tidak menutup kemungkinan akan memanggil kepala sekolah SMPN 3 dan pihak terlapor untuk mengklarifikasi berkas laporan dari JCW tersebut,” pungkasnya. =ALI RIDHO

SUMENEP – Ada empat pasangan ketahuan sedang berbuat mesum, Selasa (10/6). Dua pasangan di antaranya masih tercatat sebagai mahasiswa dan siswa salah satu SMA ternama di Sumenep. Sedangkan yang lain merupakan pemuda.

Mereka tertangkap tim gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, dan kepolisian di Jalan Raya Lingkar Timur Sumenep dan kamar sebuah hotel di Jalan Trunojoyo.

Kasi Operasional Satpol PP Moh. Shaleh mengatakan, razia yang dilakukannya itu untuk antisipasi jelang pentupan Dolly.

Sebab, kata Shaleh, kemungkinan besar, setelah prostitusi Dolly nanti ditutup, para perempuan yang berprofesi sebagai PSK akan menyebar ke beberapa daerah.

“Jadi, razia ini adalah instruksi perda dimaksudkan untuk membersihkan kota Sumenep dari perbuatan mesum. Selama ini beberapa hotel dan rumah kos ditengarai dijadikan tempat berbuat mesum, sehingga sangat meresahkan bagi masyarakat sekitar tempat tersebut,” kata Moh. Shaleh, Kasi Operasional Satpol PP Sumenep, Selasa (10/6) dini hari.

Ia menjelaskan, khusus untuk dua pasangan yang berstatus pelajar itu tidak akan diberikan sanksi sebagaimana yang tertera dalam undang-undang. Tim akan memanggil orangtuanya agar putra-putrinya itu mendapat pembinaan dari orangtuanya.

“Semua pasangan mesum kami bawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan dan pemberian sanksi tipiring, khusus yang pelajar kami minta kedatangan keluarganya untuk menjemputnya. Termasuk kami minta kepada orangtuanya agar anak-anaknya itu selalu dalam pantauannya,” jelas Shaleh.

Selain beberapa rumah kos dan hotel yang dirazia, tim masih mengincar 28 rumah kos yang kerap dijadikan tempat mesum. Ia dengan tegas mengatakan bahwa tim akan memastikan bahwa 28 kos itu bersih dari perbuatan yang melanggar norma.

“Kami masih mengincar 28 rumah kos dan hotel, suatu saat

pasti kami datangi, apalagi sampai ada laporan dari warga sekitar, pasti kami langsung bergerak,” pungkasnya.

Sementara itu, A. Dardiri Zubairi, tokoh masyarakat Sumenep mengatakan bahwa realitas demikian telah menandakan bahwa orangtua selalu berprasangka baik terhadap anaknya.

“Seharusnya orangtua mulai punya rasa was-was ketika anaknya hendak izin keluar,” katanya.

Namun, persoalan itu tidak cukup hanya dipasrahkan kepada orangtua. Lembaga sekolah sebagai terapi moral harus selalu mengedepankan nilai-nilai afektif siswa, agar siswa terbiasa berperilaku arif dan punya mental moral yang tinggi.

“Paling utama keluarga, jangan biarkan anak memilih kemauannya sendiri, orangtua harus terus memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap anak. Sebab aneh jika orangtua tidak tahu tentang aktivitas anak di luar sekolah. Oleh karena itu, sebelum diserahkan ke sekolah, orangtua harus menciptakan lingkungan yang kreatif bagi anak, bukan malah lingkungan yang tidak sehat,” jelasnya. =SYAMSUNI/MK

BERBUAT MESUM. Salah satu pasangan pemuda-pemudi yang tertangkap sedang berbuat mesum di salah satu kamar hotel di Jalan Trunojoyo, Selasa (10/6).

Sumenep KORAN

MADURA

KORAN MADURA

Sampang

110378 JUNI 2014 RABU 11 JUNIRABU 2014 | No. | TAHUN III

No. 0378 | TAHUN III

KK

A.M. Hoseh Kalah di MA Terbukti Langgar UU Perlindungan Anak Pasal 82/2002 SAMPANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Selasa (10/6) sekitar pukul 11.00 Wib mengeksekusi A.M. Hoseh (36), warga Desa Batu Poro Barat Kecamatan Kedungdung, di gedung DPRD Sampang.

Eksekusi tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 739/K/SIP.SUS/2012. MA mengabulkan banding atau kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Sampang pada tahun 2011. PN membebaskan A.M. Hoseh dari dakwaan mencabuli M (18) warga Jalan Garuda Kec/Kota Sampang pada Desember 2010.

Pada tanggal 23 Oktober 2013, jaksa merasa tidak puas atas putusan tersebut dan melakukan banding ke MA. Surat keputusan MA baru diterima Kejari pada Senin (09/6). A.M. Hoseh terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 82 Tahun 2002 dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp 60 juta.

Pantauan Koran Madura, eksekusi dipimpin langsung Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Sampang R Wisnu Bagus Wicaksono.

Tim eksekutor hendak mengeksekusi anggota Komisi B itu di ruang rapat paripurna di kantor

DPRD Sampang Lantai II Jalan Wijaya Kusuma, namun nihil. A.M. Hoseh ditemukan di ruang pengaduan masyarakat di lantai dasar.

Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Abdullah melalui Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Sampang R Wisnu Bagus Wicaksono mengatakan, pihaknya melakukan eksekusi terhadap A.M. Hoseh, setelah mempunyai putusan hukum tetap dari Mahkamah Agung (MA).

“Kita melakukan eksekusi terhadap terpidana setelah mempunyai hukum tetap, karena yang bersangkutan melanggar Pasal 82 mengenai Perlindungan Anak atas kasus pencabulan. Kalau nantinya (A.M. Hoseh) tidak mampu membayar denda Rp 60 juta bisa diganti dengan hukuman penjara selama 6 bulan,”ucapnya didampingi Humas Kejari Sampang, Sucipto.

Namun, status terdakwa yang menjadi terpidana masih punya kesempatan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK). “Terpidana masih punyak hak untuk mengajukan PK, tetapi semua hal

A.M. Hoseh (36), anggota Komisi B DPRD Sampang asal Desa Batu Poro Barat Kecamatan Kedungdung, saat digelandang ke dalam mobil polisi, Selasa (10/6).

Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum atas putusan bebas Pengadilan Negeri setempat kepada A.M. Hoseh yang didakwa melakukan pencabulan. itu tidak menghalangi proses eksekusi, karena semua hak sudah dijamin oleh UU,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sampang Moh Hodai mengapresiasi tindakan kejaksaan, meski Kejari Sampang tidak memberikan surat pemberitahuan atas rencana eksekusi tersebut. “Saya setuju untuk dieksekusi meski be-

lum ada surat pemberitahuan,” tutur pimpinsn komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sampang Darmanto membenarkan, Kejari belum memberikan surat pemberitahuan atas rencana eksekusi. “Belum ada surat pemberitahuan. Itu kan teknis Kejaksaan,”singkatnya.

Menanggapi hal itu, R Wisnu Bagus Wicaksono menerangkan, pihaknya tidak melayangkan surat pemberitahuan untuk mengeksekusi terpidana sudah hal biasa. Pasalnya, pihaknya wajib segera melakukan eksekusi setelah terbitnya surat kutipan putusan dari MA. “Masalah surat pemberitahuan eksekusi memang tidak ada, karena berbeda dengan tata cara pemanggilan saksi atau tersangka. Begitu ada kutipan putusan kita langsung dan bisa mengeksekusi, karena secara logika kalau terdakwa mau dieksekusi untuk ditahan pasti malah menghindar dengan cara apa pun,” terangnya.

Pihaknya mengaku sempat kesulitan untuk mengeksekusi A.M. Huseh. Sebab, yang bersangkutan saat hendak dieksekusi justru sedang tidak berada di rumah istrinya yang berada di Desa Banjar Sokah Kecamatan Kedungdung.

“Kita sulit mengeksekusi yang bersangkutan, karena di rumah istrinya malah tidak ada. Mungkin sudah tahu setelah kita memberikan akte pemberitahuan keputusan, akhirnya kami cari tahu dan ketemu di kantornya memakai sepeda motor Vario Nopol M 5969 NL,” tutupnya. =RYAN HARIYANTO/MK

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Mahasiswa Tanya Minimnya Buku Perpusda PESERTA AUDIENSI. Saat mempertanyakan kinerja sistem pengelolaan Perpus dihadapan pengelola di kantor perpusda Jl Wahid Hasyim, Selasa (10/6).

mohammad muhlis/ koran madura

SAMPANG- Perhimpunan Mahasiswa Sampang (PMS) mendatangi Perpustakaan Daerah (Perpusda) yang ada di Jl Wahid Hasyim. Mereka bukan untuk membaca buku melainkan untuk mempertanyakan kondisi perpusda yang sampai saat ini dinilai minim penyediaan referensi buku dan sistem pelayanannya juga dinilai kurang memuaskan.

Mereka mendatangi pengelola Perpusda untuk beraudiensi. Aktivis mahasiswa tersebut menyampaikan keluh kesahnya terkait hal tersebut. Koordinator PMS, Muhammad Soleh menyampaikan bahwa pengelolaan perpusda masih jauh dari harapan masyarakat. Bahkan Soleh mengklaim bahwa koleksi buku yang dimiliki perpusda sangat minim. Bahkan, sistem pelayanannya saat ini diakui masih menggunakan sistem manual.

“Kondisi seperti itu akan membuat masyarakat tidak

termotivasi untuk mengunjungi perpusda. Selain itu, perpusda juga tidak bisa memberikan konstribusi banyak untuk ikut serta dalam mencerdaskan anak

bangsa,” ujarnya saat beraudiensi, Selasa (10/6).

Bahkan mahasiswa dari PMS menuding jika pengelola perpustakaan dianggap tidak profesion-

al dalam menjalankan tugasnya.

Mereka mendesak pengelola perpusda mengubah sistem pelayananya dengan komputerisasi.

Selain itu, mereka juga meminta

koleksi buku harus maksimalkan.

“Pengelolaan perpusda haruslah profesional, minimal menerapkan komputerisasi dalam sistem pelayanan, selain itu juga penambahan buku referensi harus dimaksimalkan,” ungkap koordinator PMS. Sementara itu, Kepala Perpusda Harunur Rasyid mengakui atas tudingan mahasiswa kepada instansi yang dikelolanya.

Menurutnya perpusda saat ini masih banyak hal yang perlu perbaiki dan dibenahi. Akan tetapi pembenahan tersebut menurutnya harus dilakukan secara bertahap. ”Kami berterima kasih terhadap masukan dari teman-teman mahasiswa. Karena masukan dan dukungan tersebut merupakan bahan untuk melakukan perbaikan dan sebagai motivasi untuk menjalankan tugas kami secara maksimal untuk kedepannya,” Ujarnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

L

Sampang

KORAN MADURA

RABU 11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN III

Penanganan Korupsi Dinilai Setengah Hati SAMPANG - Sejumlah aktivis mahasiswa, aliansi lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Sampang membuat “Petisi Juni 2014”. Mereka menilai penanganan kasus korupsi di Kota Bahari masih setengah hati. Penegak hukum dinilai belum berhasil memberantasnya.

Hal itu disuarakan perwakilan dari LSM Gerakan Anak Indonesia Bangkit (GAIB), Madura Development Watch (MDW), Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Skoci, Forum Kajian Publik (FKP), GPRS, SP2M, Pemuda Bahari Nusantara (PBN), Barisan Madura Bangkit (BMB), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (IKMAS), dan GMP2R. Kasus korupsi yang hingga saat ini belum tuntas, di antaranya korupsi dana pesangon ang-

gota DPRD periode tahun 19992004, penanganan kasus Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penanganan kasus pengadaan mobil pemadam kebaranan (damkar) di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta penanganan kasus program kontigensi dan demfarm.

Ketua LSM Madura Development Watch (MDW) Sampang Tamsul mempertanyakan penanganan kasus tersebut. “Ke mana kasus pesangon anggota DPRD sampai saat ini belum tuntas, bahkan kesannya diam di tempat

padahal sudah ada penetapan tersangka,” ucapnya.

Dirinya beserta aktivis lainnya mendesak Kejari untuk melakukan eksekusi dan penahanan terhadap beberapa kasus korupsi yang telah ditetapkan sebagai tersangka. “Kami harap secepatnya kejari melakukan penahanan kepada tersangka yang tersandung kasus korupsi, karena sampai saat ini kejari belum melakukan penahan,” jelasnya.

Sejumlah aktivis menilai kejari belum juga melakukan penahanan terhadap tersangka, karena Kejari lemah dalam memproses hukum yang terus bergulir.

“Kalau seperti ini sama saja lemah dalam menahan para tersangka, dan kami memang mengapresiasi kinerja Kejari yang telah menahan beberapa tersangka, sehingga kami memang perang terhadap pejabat yang tersangkut kasus tindak korupsi diling-

kungan pemerintahan Sampang,” tegasnya.

Menanggapi tudingan dari sejumlah aktivis LSM dan ormas tersebut, Humas Kejari Sampang Sucipto menuturkan pihaknya dalam menangani kasus korupsi memang butuh waktu. Hal itu, untuk memproses hukum kasus lainnya.

“Yang jelas semuanya itu nunggu giliran, kami pasti tidak akan diam menangani kasus korupsi, Pak, tapi kami juga butuh waktu untuk melakukan penahanan terhadap tersangka kasus lain,” tuturnya.

Disinggung sejauh ini Kejari telah menetapkan tersangka kasus korupsi, namun belum ada penahanan? Sucipto yang merupakan Kasi Intel menerangkan bahwa pihaknya harus berhatihati dalam menangani semua perkara korupsi. Apalagi, untuk melakukan penahanan terhadap

Kami harap secepatnya Kejari melakukan penahanan kepada tersangka yang tersandung kasus korupsi, karena sampai saat ini Kejari belum melakukan penahan.

Tamsul

Ketua LSM MDW

tersangka kasus korupsi harus disertai Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Sementara untuk beberapa kasus korupsi lainnya, BAP para tersangka belum memenuhi persyaratan, makanya kami harus melengkapi BAP. Kalau tidak rampung BAP-nya khawatir bebas demi hukum, karena kami hanya memiliki tenggat waktu selama 60 hari,” terangnya.=RYAN HARIYANTO/MK

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG MENGUCAPKAN

Selamat dan Sukses

Ir RPH Moh Zis, MT Kepala Dinas PU Bina Marga

Ir WAHYU PRIHARTONO, MM Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

Ir tony moerdiwanto, M.Si Kepala Dinas PU Pengairan

H. RUDY SETIADHY, SE, MM Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KEPADA BUPATI SAMPANG Drs. A. FANNAN HASIB

ATAS DIRAIHNYA ANUGERAH ADIPURA 2014 KATEGORI KOTA KECIL OLEH KABUPATEN SAMPANG

Sampang

KORAN MADURA

RABU 11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN III

M

DIPANGGIL DEWAN

BLH Tanggapi Santai

SIMBOL. Gabungan LSM ketika mengisi air di kolam kosong di taman bunga Jl Jamaludin Kota Sampang, Selasa (10/6).

Kinerja SKPD Disindir Tamsul: Sampang Tak Layak Dapat Adipura SAMPANG- Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berkumpul di taman bunga di depan Kantor Pemkab Sampang untuk merilis beberapa kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sampang yang dinilai sampai saat ini kurang maksimal. Sebelum rilis, sejumlah pentolan LSM sempat mengisi air kolam di salah satu taman kota yang terletak di Jalan Jamaludin.

Mereka mengisi air sebagai simbol sindiran kepada dinas terkait sekaligus bentuk apresiasi terhadap lingkungan Sampang yang dinilai bersih secara fisik sehingga mendapat penghargaan Adipura. Namun, pembersihan moral dan mental pejabat Sampang juga perlu dilakukan. Salah satu SKPD yang termasuk dalam sindirannya adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Juru Bicara Aksi Tamsul menjelaskan bahwa penghargaan Ad-

ipura yang diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang saat ini sangatlah tidak layak, Sebab bukti riil di lapangan sangat tidak sesuai untuk mendapatkan penghargaan tersebut.

“Kota Sampang ini sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan penghargaan Adipura, sebab fakta dan kondisi riil di lapangan sangat tidak sesuai, nanti itu bukan Adipura malah menjadi adi pura-pura,” ucapnya kepada Koran Madura.

Akan tetapi, Tamsul mengaku

meski demikian, apa pun alasannya sebagai putra daerah harus bangga dan mengapresiasikan terhadap perolehan penghargaan Adipura saat ini. “Kami sebagai putra daerah harus bangga dan mengapresiasi penghargaan Adipura tersebut,” jelasnya.

Sementara Kepala BLH, Suhrowardi menjelaskan sindiran yang dilakukan oleh LSM di taman bunga dengan mengisi air ke kolam. Menurutnya, penghargaan Adipura tersebut dibedakan oleh beberapa kriteria dan dibedakan oleh beberapa titik pantau yang dinilai misalnya penilaian dari sisi pemukiman. “Sindiran itu kemungkinan secara administratif tidak paham kriterianya. Sedangkan perhargaan kemarin merupakan penghargaan Adipura untuk kriteria kota kecil,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

SAMPANG- Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang memanggil Badan Lingkungan Hidup (BLH), Selasa (10/6) sekitar pukul 10.14 WIB. Pemanggilan itu terkait kinerja BLH yang dinilai tidak maksimal, terutama dalam memelihara dan mengembangkan lingkungan pertamanan di Sampang.

BLH menanggapi santai pemanggilan oleh Komisi C itu. Sebab, pemanggilan tersebut merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan oleh jajaran dewan kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bahkan pihak BLH mengaku untuk semua program saat ini sudah benar-benar dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan yang disesuaikan dengan anggaran yang ada.

“Pemanggilan tersebut wajar saja, karena anggota dewan sebagai kontrol kegiatan dari semua SKPD. Dan kami sudah menjelaskan bahwa kami sudah melaksanakan tugas kami sesuai dengan aturan dan ketentuan yang disesuaikan,” ucap Kepala BLH, Suhrowardi kepada wartawan saat keluar dari ruangan komisi C. Terkait temuan di lapangan, Suhrowardi juga mengaku bahwa tidak semua yang ada dilapangan saat ini dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak BLH. Sebab temuan-temuan tersebut saat ini tidak dianggarkan untuk tahun ini. Sehingga banyak fakta di lapangan ditemukan oleh masyarakat dengan menyimpulkan bahwa kinerja BLH tampak kurang maksimal. “Seperti kolam yang tak terisi di beberapa taman di kota, tahun ini

anggarannya tidak ada. Sehingga tahun depan kami anggarkan itu,” kelitnya.

Anggota Komisi C, Aulia Rahman menjelaskan dari pertemuan evaluasi tertutup tersebut mengaku memaklumi kepada kinerja BLH saat ini. Sebab saat ini pihak BLH untuk mengurusi semua keindahan kota Sampang terkendala oleh minimnya anggaran. Sehingga banyak keberadaan taman kota dikeluhkan oleh kalangan masyarakat dan aktivis Sampang.

“Saat ini kami memaklumi kinerja BLH yang banyak dikeluhkan masyarakat, sebab saat ini BLH digeluti keterbatasan anggaran dan tahun 2014 ini hanya menganggarkan pengadaan tanaman dan bungabunga saja,” jalasnya.

Ketika ditanya dengan adanya pengadaan alat berat oleh BLH yang dinilai pemborosan anggaran. Dalam hasil pertemuan tersebut, Aulia menjelaskan bahwa pengadaan mobil berat dikarenakan armada yang ada di BLH sudah berusia tua sehingga pihak BLH merencanakan pengadaan itu. Sehingga dengan kondisi tersebut pihak komisi C akan membantu sepenuhnya dalam hal anggaran untuk mewujudkan kota sampang yang indah.

Untuk diketahui, menurut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2014 terkait program pemeliharaan dekorasi kota dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu Rp 1,7 miliyar dengan rincian sebesar Rp 851 juta untuk pengelolaan RTH dan Rp 924 juta untuk pemeliharaan dekorasi kota. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

DUKUNGAN JOKOWI-JK. Sejumlah tukang becak dan ibu rumah tangga saat hendak menyumbangkan uang recehan di Posko Pemenangan CapresCawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla, Selasa (10/6) di Jalan Rajawali Kelurahan Kecamatan Kota Sampang.

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Bangkalan

Bangkalan N

RABU 11 JUNI 2014 No. 0378 | TAHUN III

RABU 11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN III

PENYELENGGARA PEMILU

Bersihkah Pelulusan Anggota Komisioner?

BANGKALAN - Sebanyak 10 peserta rekrutmen calon anggota KPUD Bangkalan, saat ini sedang deg-degan. Sebab hari ini nasib mereka bakal ditentukan oleh KPUD Provinsi. Lolos menjadi komisioner KPUD periode 2014-2019, atau malah sebaliknya. Meskipun dalam proses pelulusannya masih perlu ditelusuri, benar-benar bersih ataukah sarat ‘titipan’.

Tiga dari 10 calon anggota KPUD Bangkalan merupakan incumbent. Artinya, sekarang ketiga orang itu sedang menjabat sebagai anggota KPUD. Yang menentukan lolos atau tidak yakni KPU Provinsi Jatim, setelah sebelumnya mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

"Belum diketahui sekarang mas, Rabu besok pukul 12 malam baru diumumkan siapa saja yang lolos menjadi anggota KPUD," ucap Sekretaris KPUD Bangkalan, Rizal, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (10/6) kemarin.

Ia menjelaskan, KPU Provinsi yang menentukan siapa yang lolos menjadi KPUD Bangkalan.

Tugas tim seleksi (timsel) kabupaten sudah selesai sampai 10 besar. Kemudian 10 nama itu diserahkan kepada KPU Provinsi untuk uji kelayakan.

"Proses seleksi calon anggota KPUD sudah sesuai dengan

prosedur. Kita tunggu hasilnya dari KPU provinsi, siapa saja yang lolos menjadi anggota KPD nanti," ucapnya.

Menurut Rizal, pihaknya berharap lima anggota KPUD nanti yang terpilih bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelaksanaan pemilu bisa berlangsung lancar.

Di tempat terpisah, Direktur Madura Corruption Watch (MCW), Syukur menyatakan pihaknya meminta kepada calon anggota KPUD yang terpilih nanti agar independensi dalam menyelenggaraan pemilu tetap terjaga, tidak boleh masuk dalam pusaran kepentingan golongan tertentu.

"Anggota KPUD harus independen dan profesional dalam bekerja. Jangan sampai menjadi tim sukses golongan tertentu.

Jika sudah begitu, maka hanya akan menciderai jalan proses demokrasi," terang Syukur.

Menurut Syukur, dirinya tidak ingin komisioner KPUD tersangkut persoalan seperti yang terjadi pada daerah lagi.

Hal itu terjadi lantaran, oknum komisioner KPUD dalam menjalankan tugas tidak netral. Melainkan berpihak pada golongan tertentu. = SYAIFUL ISLAM/RAH

JELANG RAMADAN

Warga Wajib Waspadai Mamin Kadaluwarsa BANGKALAN – Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan menyatakan menjelang datangnya bulan suci Ramadan, masyarakat setempat diminta agar mewaspadai maraknya makanan dan minuman (mamin) kadaluwarsa yang beredar di pasaran. Tidak hanya itu, makanan dan minuman yang mengandung zat kimia berbahaya juga perlu diantisipasi.

"Sejauh ini kami memang belum menemukan makanan dan minuman yang kadaluwarsa, kamudian makanan yang mengandung rodamin B (pewarna tekstil). Akan tetapi, masyarakat perlu mewaspadai hal itu," advis Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan, dr. Yusro melalui

Kabid. Farmakmin dan Gizi, Ciptaning Tekat.

Biasanya, kata Ciptaning, pada saat bulan Ramadan seringkali bermunculan parsel dengan harga murah, namun isinya makanan yang tidak memiliki izin dan sudah kadaluwarsa. Selain itu, makanan yang tidak steril mengandung bahan pengawet juga dijual di pasaran. Tentunya, hal itu sangat merugikan masyarakat yang tidak mengetahuinya.

"Jadi masyarakat itu harus selektif dalam memilih makanan yang dijual. Pastikan makanan tersebut memiliki izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)," ujarnya. = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

PASRAH. Terdakwa Suyanto alias Toleng didampingi penasihat hukumnya saat menjalani sidang tuntutan di PN Bangkalan.

Toleng Diganjar 8 Tahun Penjara Pledoi Dijadwal Berlangsung pada 17 Juni BANGKALAN - Suyanto alias Toleng (37), warga Kecamatan Kamal, terdakwa kasus pembunuhan Syahid, (48), warga setempat, dituntut hukuman delapan tahun penjara dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan, Selasa (10/6). Sebab terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan dengan membacok korban bertubi-tubi hingga tewas di tempat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agus Budiyanto, SH menyatakan perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan.

Perbuatan terdakwa mengayunkan celurit dan bujur ke arah korban secara bertubi-tubi dan menimbulkan sejumlah luka hingga menyebabkan korban tewas merupakan perbuatan pidana.

"Berdasarkan fakta dalam persidangan unsur menghilangkan jiwa orang lain dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum," ujar JPU, Agus Budiyanto saat membacakan tuntutan.

Selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana. Sebab, terdakwa orang dewasa, normal, sehat akal pikirannya dan mampu bertanggung jawab,”

Agus Budiyanto JPU

Perbuatan terdakwa kata Agus, telah melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dengan demikian, terdakwa atas kesalahannya dituntut dengan pidana penjara selama delapan tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tanahan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

"Selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana.

Sebab, terdakwa orang dewasa, normal, sehat akal pikirannya dan mampu bertanggung jawab," imbuhnya.

Mendengar tuntutan JPU, terdakwa menyerahkan sepenuhnya terhadap penasihat hukumnya.

Penasihat hukum terdakwa, Zainal Arifin, SH memohon kepada ketua majelis hakim , Sugiharti, SH untuk diberikan waktu untuk melakukan pembelaan. Majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut, dengan menetapkan sidang lanjutan dengan agenda pembelaan (Pledoi) akan digelar pada tanggal 17 Juni mendatang. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN III

O

Mengapa 462 JCH Belum Lunasi ONH? Jatah Kursi Bisa Hangus Apabila 3 Jenjang Pelunasan Terlewatkan BANGKALAN - Jumlah jemaah calon haji di kabupaten Bangkalan yang akan diberangkatkan tahun ini ke tanah suci Mekkah mencapai 666 orang. Akan tetapi, sebanyak 462 jemaah belum melunasi ongkos naik haji (ONH).

Jemaah tersebut merupakan jemaah yang mendaftar pada tahun 2009 dengan pendaftaran awal 20 juta. Diharapkan para jemaah melunasi ONH seperti 102 jemaah lainnya.

"Jika hingga waktu akhir pembayaran belum juga lunas, secara otomatis akan diberangkatkan pada tahun berikutnya," jelas Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama ( PHU Kemenag) Kabupaten Bangkalan, Abd Hamid.

Pelunasan ONH pada tahun 2014 ini dibagi menjadi tiga tahap.

Pertama dimulai dari 11 Juni hingga 9 Juli, tahap kedua dari tanggal 14 Juni hingga 17 Juli, dan tahap tiga 20 hingga 24 Juli. Apabila dalam kurun waktu tersebut belum juga melunasi, maka secara otomatis jatah kursi haji akan hangus. Sedangkan, uang yang disetorkan sebesar Rp 20 juta akan dikembalikan lagi.

"Itu adalah ketentuan, jadi harus diikuti oleh jemaah, jika memang ingin tetap berangkat tahun ini," ucapnya.

Menurutnya, ONH tahun ini tidak sebesar tahun lalu. Kemente-

Jika hingga waktu akhir pembayaran belum juga lunas, secara otomatis akan diberangkatkan pada tahun berikutnya,”

Abd Hamid

Kasi PHU Kemenag Bangkalan rian Agama Republik Indonesia melakukan perubahan. Pada tahun 2013 ONH mencapai mencapai U$ 3.619, sedangkan tahun ini mengalami penyusutan menjadi U$ 3.308,9. Dengan demikian, penyusutan ongkos sangat meringankan para jemaah.

"Kami sangat berharap semua jemaah yang 2009 bisa berangkat tahun ini semua," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

PARAH. Kondisi jalan provinsi yang rusak, sampai saat ini belum dilakukan perbaikan.

moh ridwan/koran madura

INFRASTRUKTUR

Pemerintah Mengabaikan Jalan Pantura BANGKALAN - Jalan kawasan pantai utara (pantura) Kabupaten Bangkalan, hingga saat ini masih rusak. Pemerintah belum melakukan perbaikan pada jalan tersebut. Padahal, sebentar lagi bakal menghadapi arus mudik dan balik. Janji pemerintah untuk segera merealisasikan perbaikan jalan rupanya tak kunjung terealisasi. Tambal sulam yang pernah dilakukan hanya bertahan sementara, karena kerusakan jalan kembali tersebar di sana-sini.

Kondisi jalan yang seperti sekarang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Banyak jalan yang bergelombang dan berlubang. Jika musim hujan, jalan yang berlubang digenangi air. Sementara tidak sedikit pengguna jalan tidak tahu bahwa jalan yang digenangi air itu sangat dalam. Senigga bila mereka melintas di kubangan air

tersebut, dipastikan bakal jatuh.

Agar tidak terus memakan korban, pemerintah harus segera memperbaiki jalan yang rusak itu. Rencana perbaikan yang dijanjikan harus segera dilakukan, agar tidak menambah jumlah korban kecelakaan. Bila tidak kunjung dilakukan perbaikan, sama artinya pemerintah mengabaikan jalan pantura dan keselamatan para pengguna jalan pantura tersebut.

Jalan yang rusak terlihat mulai dari Desa Sabiyan (Kecamatan Kota), Lajing, Arosbaya hingga Tanjung Bumi. Masyarakat yang melintas di jalur pantura harus ekstra hati-hati, karena jalannya rusak parah.

“Sebenarnya, saya takut lewat di sini karena jalannya rusak parah. Tapi, karena tidak ada jalan lain, ya terpaksa lewat di sini,” ujar salah seorang pengendara motor, Sofyan, pada wartawan

saat dikonfirmasi, kemarin.

Sofyan menjelaskan jalan yang rusak sudah sejak setahun lalu. Namun, sampai detik ini belum juga diperbaiki. Padahal sudah banyak korban berjatuhan. Bahkan, ada korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan di jalur pantura tersebut.

“Saya sendiri sampai peleg motor bengkok dan tidak bisa dipakai lagi, harus diganti dengan yang baru. Jika tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan peleg yang baru dibeli bakal bengkok kembali,” paparnya.

Menurut Sofyan, pihaknya berharap pemkab segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Selain bisa memperlancar arus lalu lintas. Juga bisa memberikan keamanan kepada masyarakat. Serta perekonomian bakal tumbuh. = SYAIFUL ISLAM/RAH

PELAUT

Bantuan untuk Nelayan Seharusnya Merata BANGKALAN - Pemberian bantuan terhadap nelayan di Kabupaten Bangkalan dinilai masih belum merata. Sampai detik ini masih ada sebagian besar nelayan yang belum sama sekali menerima bantuan. Terutama nelayan yang berada di daerah Kecamatan Kwanyar. Sebagian besar dari mereka belum menerima bantuan dari pemerintah kabupaten (pemkab) setempat.

Mereka juga sebenarnya sangat membutuhkan bantuan dari pemkab itu. Mereka menginginkan dapat bantuan seperti ne-

layan lain, baik alat penangkap ikan, jarring, dan bantuan lain yang dibutuhkan para nelayan.

Agar hasil tangkapannya bisa lebih optimal. Selama ini, akibat alat tangkap kurang bagus, hasil tangkapan tidak maksimal.

Persoalan tersebut harus mendapat perhatian serius dari pemkab. Mereka sama-sama masyarakat Bangkalan. Maka bila ada pemberian bantuan harus merata. Tidak boleh ada yang diberi, sedang lainnya justru tidak pernah diberi.

“Bantuan terhadap nelayan yang disalurkan pemkab tidak merata.

Ada nelayan yang dapat, tapi banyak pula yang belum mendapat bantuan,” ucap Amas, mahasiswa yang menjadi tumpuhan keluhan dari nelayan Kwanyar.

Menurut Amas, jaring yang dipakai nelayan Kwanyar sebenarnya tidak layak. Jaring yang mereka pakai sudah beberapa kali rusak. Namun, tetap dipakai setelah diperbaiki. Akibatnya, jaring itu mudah dirusak ikan untuk meloloskan diri.

“Sebenarnya jarring dipakai nelayan sekarang sudah waktunya disimpan. Tapi, karena tidak mempunyai uang untuk membeli

yang baru, akhirnya tetap dipakai. Ia berharap, pemkab segera member bantuan pada nelayan,” paparnya.

Amas menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan persoalan tersebut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Bangkalan.

Namun, belum direspon. Padahal, dalam menyampaikan aspirasi dengan cara berorasi.

“Kami tidak tahu harus memakai cara apalagi untuk memperjuangkan nasib paran nelayan supaya dapat bantuan. Karena kami pernah sampaikan aspirasi,

tapi belum ada respon sampai sekarang,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Bangkalan, Sugiyanto, menyatakan, pihaknya memang belum bisa memberi bantuan kepada semua nelayan yang ada, melainkan hanya pada sebagian karena keterbatasan anggaran.

“Jika ada bantuan lagi nanti, maka akan diberikan pada nelayan yang belum menerima.

Kalau sudah menerima bantuan, tidak akan diberi lagi,” ujarnya. = SYAIFUL ISLAM/RAH

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

11 JUNI 2014 RABU 11 JUNI 2014 | No. 0378 | TAHUN RABU III

MADURA

No. 0378 | TAHUN III

FAIQATUZ ZAHRAH

Terus Berkarya Melalui Tulisan “Menulis adalah jiwa dan ragaku. Ia bagaikan energi dalam setiap langkahku.

Bahkan saya menjadi sosok perempuan yang hidup,” ucap Faiqatuz Zahrah. Bagi perempuan kelahiran Sumenep, 25 Juli 2000 tersebut menulis adalah proses yang ia tekuni selama ini, terutama menulis puisi dan cerpen. Dengan puisi, ia bisa bermain-main dan liar dengan imajinya.

Bahkan apapun yang ia lihat bisa menjadi sebuah inspirasi dalam menulis puisi.

B

aginya, menulis itu adalah sebuah cara untuk mengungkapkan gagasan, ide-ide, maupun perasaan yang bisa tertuangkan lewat goresan pena maupun.

Menulis memiliki urgensinya sendiri karena konten apapun yang kita tulis, entah itu fiksi, diari, artikel ilmiah adalah sebuah cerminan daripada kita sendiri.

Iya, tulisan yang kita buat adalah sebuah cerminan, tidak hanya tingkat intelegensia kita, namun bisa menjadi sebuah refleksi terhadap apa yang telah kita lakukan selama ini. Banyak penulis menyatakan bahwa fiksi merupakan kumpulan pengalaman akan hidup yang dipilih secara selektif. Sungguh sebuah hal yang cukup mengejutkan, mengingat selama ini kita mungkin mengidentikkan bahwa menulis fiksi adalah termasuk sebuah kerja otak kreatif.

Tentu saja itu tidak salah, tetapi menu-

lis puisi yang merupakan jenis karya fiksi butuh hati dan imaji. Sebab menulis puisi itu adalah sebuah ekspresi dari hati.

“Baru tulisan puisi itu akan berkualaitas. Sebab untuk menulis sebuah tulisan yang berkualitas dibutuhkan tidak hanya kapabilitas dalam berimajinasi, tetapi juga olahan perasaan, misalkan- dari apa yang kita alami, yang disajikan secara terstruktur, sehingga para pembacanya akan merasakan sensasi. Bahkan ia merasakan apa yang penulis rasakan,” jelas perempuan suka menulis puisi sejak kecil itu.

Perempuan yang sudah menuangkan imajinya lewat tiga antologi puisi dan 1 antologi cerpen tersebut mengungkapkan bahwa manfaat menulis itu san- gat banyak, selain mampu menyalurkan ide secara sistematik, pula kenangan yang pernah kita alami akan memberikan emosi, hingga bisa melahirkan puisi. “Dan, waktu pun terus berlalu, tanpa sadar, banyak kenangankenangan yang seharusnya penting, kita lupakan. Padahal, memori akan sesuatu terkadang juga sangat penting. Inilah seni menulis puisi," ungkap perempuan yang akrab disapa Zahra tersebut.

Perempuan yang selalu menjadi bintang pelajar tersebut menyatakan bahwa peradaban yang selalu tampak muda, terkadang membuaikan, sehingga dari kita pun tak sempat untuk berkarya, dan menorehkan sejarah. Sehingga kita kadang tak sempat memberikan tempat bagi diri kita untuk mengambil sejenak napas, dan menikmati kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Kini, kata Zahra, jaman moden telah merampas hidup kita dari dunianya sendiri, sehingga menjadikan diri kita layaknya robot-robot yang harus terus bekerja u n t u k terus menopang peradaban. “Sehingga kadang- kadang sulit bagi kita untuk mendapatkan ketenangan hati, se-

ANDA MAU BERIKLAN? Pasang di

lalu merasa dikejar-kejar dalam kehidupan.

Inilah mengapa seringkali kita merasa belum berkembang setelah banyak hal yang kita alami dalam kehidupan. Jawabannya, karena kitqa selalu salah mengambil keputusan untuk problem yang telah kita hadapi berulang-ulang,” paparnya.

Intinya, seiring berjalannya waktu, kita belum bisa mengambil apa yang dinamakan intisari kehidupan, dimana ting-

Kunjungi dan Unduh versi E-paper

katan pemahaman, perspektif kita terhadap hidup masihlah berada pada titik stagnan, maka dengan karya, Zahra ingin menunjukkan bahwa lewat menulis ia ingin menorehkan beberapa prestasi, terutama dalam dunia fiksi. Bahkan lewat karya, kualitas hidup kita tambah baik. Inilah seni dalam menulis fiksi. Sehingga tak salah, jika ia terus ingin berkarya tiada henti. =SYAMSUNI

www.koranmadura.com

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024