e Paper Koran Madura 06 Mei 2014

SELASA

KORAN MADURA

6 MEI 2014 | No. 0355 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Kuda Hitam Cawapres Jokowi Puan Bisa Solidkan Pendukung Soekarno di Akar Rumput JAKARTA- PDI Perjuangan terus menggodok kriteria calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi calon presiden (capres), Joko Widodo alias Jokowi. Di tengah pembahasan serius ini muncul isu hangat, Ketua Bapilu PDI Perjuangan Puan Maharani digadang-gadang menjadi cawapres Jokowi.

Pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi menilai Puan Maharani merupakan sosok yang tepat mendampingi capres, Jokowi. Puan adalah politisi muda yang apabila diusung akan menyolidkan suara PDI Perjuangan dan pendukung Soekarno di akar rumput.

“Memang Puan disebut- menjadi salah satu kuda hitam dari cawapres yang diusung sebagai pasangan Jokowi,” jelas Airlangga kepada Koran Madura di Jakarta, Senin (5/5).

Sampai saat ini, PDI Perjuangan terus menggodok kriteria cawapres pendamping Jokowi. Sejumlah nama memang sudah beredar bahkan sudah mengerucut ke beberapa nama.

Nama-nama yang muncul masingmasing memiliki pengalaman. Sosok seperti JK misalnya berpengalaman memerintah dan mampu merangkul suara-suara pemilih diluar Jawa. Mahfud MD dianggap memiliki integritas tinggi saat menjadi ketua MK. Sementara Puan katanya merupakan sosok politisi muda potensial.

Apabila PDI Perjuangan mengusungnya mendampingi Jokowi maka akan menyolidkan suara PDI Perjuangan dan pendukung Soekarno di akar rumput. “Apabila Puan diusung maka itu harus diikuti dengan gambaran umum siapa-siapa saja kabinet yang akan direkrut oleh Jokowi dengan syarat kabinet yang dihimpun adalah kabinet meritokratis muda

dan kredibel. Sehingga publik paham kemana arah pemerintahan Indonesia kedepan,” urainya.

Pengamat politik Forum Pemantuan Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus menilai, wacana menduetkan Puan

1

0328-6770024 SELASA 6 MEI 2014 | No. 0355 | TAHUN III www.koranmadura.com

Maharani sebagai cawapres untuk Jokowi bisa menjadi alternatif di antara nama-nama lain yang sudah muncul. Terlebih jika PDI Perjuangan memang mau mengusung pasangan caprescawapres dari kalangan internal seba-

gaimana yang sudah diwacanakan oleh elite partai. “Bisa saja misalnya pasangan Jokowi-Puan. Pasangan ini jadi terobosan,” katanya.

Dia mengatakan duet Jokowi-Puan menggabungkan dua karakter pemilih yang berbeda. Pertama pemilih yang pro perubahan yang direpresentasikan oleh Jokowi dan kedua pemilih tradional yang diwakili Puan. “Pemilih tradisional ini masih memiliki memori dengan Bung Karno maupun ajarannya. Kelompok tradiosional ini masih suka dengan romantisme masa lalu dan jumlahnya signifikan,” imbuhnya.

Hanya saja, PDI Perjuangan harus punya strategi jitu untuk mengemas pasangan tersebut sebagai pasangan inklusif, bukan pasangan eksklusif.

Sebab jika yang muncul di publik adalah pasangan eksklusif, PDI Perjuangan dam pasangan capres-cawapresnya akan menjadi musuh bersama dan belum tentu bisa meyakinkan partai koalisinya. “Apalagi suara PDI Perjuangan sendiri tidak bisa mengusung capres-cawapres sendirian tanpa melakukan koalisi. Sehingga kebutuhan PDI Perjuangan berkoalisi dengan partai lain membuat partai moncong putih ini tidak bisa memutuskan sendiri siapa pasangan caprescawapres yang diusungnya,” ujarnya.

Menurutnya, dalam posisi sekarang ini sebenarnya peluang bisa menang atau tidaknya capres PDI Perjuangan sangat dipengaruhi oleh bagaimana Jokowi bisa meyakinkan publik bahwa dirinya bisa memimpin Indonesia ke depan.

Sebab, sejauh ini yang terjadi bahwa naiknya elektabilitas Jokowi lebih karena faktor media darling. Adapun gagasan bagaimana membangun Indonesia ke depan justru belum muncul ke tengah publik. =GAM

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 6 MEI 2014 | No. 0355 | TAHUN III

Susduk

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

“Hilir mudik dan saling kunjung petinggi partai politik, yang marak belakangan ini mirif setrikaan,” tutur seorang kawan. “Itu tanda betapa tak pastinya perjalanan republik ini,” ungkap teman yang lain.

“Konstelasi politik pasca Pileg memaparkan nasib bangsa ini paling tidak, dari segi komposisi anatomi pemerintahan, tak akan banyak berubah. Tak ada parpol yang benar-benar dominan perolehan suaranya. Itu merupakan isyarat benderang stagnasi perkembangan pemerintahan ke depan,” tambahnya, pesimis. “Ya. Keharusan koalisi pemerintahan seperti harga mati pada siapapun yang terpilih sebagai Presiden/Wakil Presiden.

Sejatinya bangsa Indonesia sejak reformasi berjalan gamang. Konsepsi reformasi tersendat ketika ekspresi politik berjalan tanpa arah; jauh dari mengerucut menuju satu tujuan. “Multi partai di awal reformasi, yang sebenarnya hanya titik masuk dan bukan pilihan permanen, kini seakan dinikmati dan semaksimal mungkin dipertahankan sebagian elite politik atas dasar prinsip demokrasi salah kaprah,” sambung teman kedua.

Secara konsepsi, Pemilu 2014 seharusnya penyederhanaan politik paling tidak -komposisi di Dewan- sudah melewati ambang batas 5 persen. Sehingga pelan tapi pasti DPR tak lagi dipenuhi pertarungan sengit pada setiap pengambilan keputusan. Termasuk juga DPRD, yang karena kesalahan pembahasan UU Pemilu, terkondisikan seperti bola liar, tanpa ada lagi ambang batas parlemen. Bukan hal luar biasa bila pemerintaan daerah nanti mengulang kembali periode 20092014 bahkan bisa mundur ke belakang dalam proses Penegasan Capres pengambilan keputusan.

Reformasi mengalami Jokowi tentang kekemandegan bukan lagi inginan membangun tataran aplikasi. koalisi ramping layak pada Dalam konteks normatdiapresiasi. ifpun seperti tergambar dari UU Politik berjalan di tempat. Efektivitas dan efisiensi pemerintahan termasuk pemerintahan daerah sangat mungkin sulit tercapai. “Mungkin harapan saat ini, tinggal tergantung pada pembahasan UU Susduk. Jika UU Susduk mampu mengerem ekspresi politik berlebihan dengan mengatur pembatasan komposisi fraksi sangat ketat, harapan memperlancar kinerja pemerintahan sedikit terkuak,” urai teman pertama.

Sekedar perbandingan, betapa sulit pemerintah daerah tingkat II dalam pengambilan keputusan ketika harus berhadapan komposisi DPRD yang memiliki 7 sampai 8 fraksi. Hampir pasti pengambilan keputusan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan tersendatsendat. Kepala Daerah bisa jadi selalu dan selalu akan disibukkan perdebatan panjang melelahkan.

“Dengan sistem presidensil dan pemilihan langsung baik Presiden maupun Kepala Daerah, melalui legitimasi rakyat, sebenarnya ada ruang melanjutkan konsepsi reformasi. Terbuka kemungkinan terbentuk pemerintah dan pemerintah daerah relatif kuat. Namun lagi-lagi- secara normatif masih ada ruang lebar karena anatomi Dewan terlalu longgar dalam pembentukan fraksi. Sekali lagi di sinilah terasa urgensi keseriusan dalam pembahasan UU Susduk, yang akan mengatur kedudukan, anatomi dan mekanisme kerja Dewan,” papar teman kedua.

Penegasan Capres Jokowi tentang keinginan membangun koalisi ramping layak diapresiasi. Tekad itu diharapkan menjadi embrio penguatan sistem presidensil. “Namun, tentu saja, Jokowi tak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan jiwa negarawan sejenis dari seluruh elite politik, agar bangsa ini melangkah ke depan.

Tidak jalan di tempat,” tegas teman pertama, sambil menyeruput sisa kopinya.=

KORAN MADURA

Berita Utama

SELASA 6 MEI 2014 | No. 0355 | TAHUN III

2

Prabowo-Ical Belum Tentu Mulus Terancam Terganjal Konflik Internal Golkar JAKARTA- Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional Dr Umar S. Bakry menilai prospek pasangan Prabowo Subianto-Aburizal Bakrie dalam Pilpres 2014 bisa terganggu jika konflik kepentingan di internal Golkar tidak segera berakhir.

“Memang prospek pasangan Prabowo-Aburizal Bakrie menjadi terganggu jika konflik kepentingan di internal Golkar tidak segera berakhir,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Survey Nasional (LSN) Dr. Umar S. Bakry dihubungi dari Jakarta, Senin.

Dia mengatakan kubu Akbar Tanjung, Priyo Budisantoso dan Jusuf Kalla harus memberi dukungan terhadap Ical jika menginginkan mesin politik Golkar dapat bekerja optimal bersama Gerindra. Sebab sejauh ini ketiga tokoh tersebut seakan gencar mendeklarasikan kesiapannya menjadi cawapres partai lain.

Dia juga menilai jika benar Ical mengalah dan mau menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto, akan menjadi modal yang luar biasa bagi Gerindra untuk memenangkan Pilpres 2014.

Menurut dia meskipun elektabilitas Ical tidak signifikan, namun dengan Prabowo sebagai capres peluang memenangkan pilpres terbuka lebar sebab dalam pilpres faktor figur capres lebih menentukan.

“Jadi jika Aburizal Bakrie menjadi cawapres Prabowo, pengaruhnya terhadap elektabilitas Prabowo tidak terlalu negatif. Memang secara personal elektabilitas Aburizal Bakrie

agak rendah, tapi dengan tingginya elektabiltas Prabowo peluang memenangkan pilpres cukup terbuka, apalagi jika mesin politik Partai Golkar dapat bekerja maksimal, peluang untuk memenangi pilpres 2014 terbuka lebar,” ujar dia.

Pada hari ini Aburizal Bakrie melakukan kunjungan balasan ke kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor untuk membicarakan prospek koalisi antara Golkar dengan Gerindra.

Belum jelas betul apa wujud koalisi yang akan terjadi antara kedua partai karena kedua tokoh sudah secara resmi dideklarasikan sebagai capres dari partainya masing-masing.

Salah satu kemungkinan yang terjadi adalah Ical mau mengalah dengan menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. =ANT/RANGGA

ant/jafkhairi

KUNJUNGAN BALASAN. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) usai pertemuan di kediaman Prabowo di Bojongkoneng, Babakanmadang, Bogor, Jabar, Senin (5/5). Pertemuan Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto tersebut membicarakan kemungkinan koalisi Partai Golkar dan Partai Gerindra dalam Pemilu Presiden periode 2014-2019.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 2014 SELASA 6 MEI 20146|MEI No. 0355 | TAHUN III No. 0355 | TAHUN III

33

KEKERESAN SEKSUAL

Kapolres: Korban Menjadi 89 Anak SUKABUMI- Hari keempat pemeriksaan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka AS alias Emon jumlahnya bertambah 16 anak sehingga jumlah korban totalnya saat ini mencapai 89 anak.

“Hari ini jumlah keluarga yang melaporkan anaknya menjadi korban AS sebanyak 16 orang, seluruh sudah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pendataan yang dilakukan oleh petugas,” kata Kapolres Sukabumi Kota AKBP Hari Santoso kepada Antara, Senin.

Menurut Hari keluarga yang datang kepada pihaknya secara sukarela melaporkan anaknya yang menjadi korban AS. Ratarata korban berusia 8-11 tahun, namun belum ditemukan adanya korban yang tertular penyakit seks, tapi pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleg Emon.

Lebih lanjut, hari ini juga pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan lanjutan kepada tersangka dan akan melakukan evaluasi terhadap keterangan yang didapat dari tersangka untuk mengungkap kasus ini sampai ke akarnya.

Dalam pemeriksaan kesehatan terhadap korban, sebanyak tujuh anak mengalami kerusakan pada anusnya, satu diantaranya mengalami luka parah pada bagian anusnya dan masih mengeluarkan darah sementara sisanya mengalami luka lecet.

“Yang terpenting saat ini adalah bagaimana cara menghilangkan trauma korban dan mengusut siapa saja yang menjadi korban AS. Tidak menutup kemungkinan jumlah korban akan terus bertambah mengingat masih ada beberapa keluarga yang melapor bahwa anaknya menjadi korban Emon,” tambahnya.

Dikatakan Hari, sampai saat ini dari 89 anak yang melapor, 61 anak sudah menjalani proses BAP dan ada 27 anak lagi yang belum menjalani BAP karena tidak hadir. Maka dari itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh keluarga yang mencurigai anaknya maupun sanak saudaranya yang menjadi korban Emon untuk segera melapor. =ANT/ADITYA

ant/wahyu putro a

PEMERIKSAAN ANAS URBANINGRUM. Tersangka kasus proyek Hambalang Anas Urbaningrum tiba di Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/5). Kedatangan mantan Ketua Partai Demokrat itu untuk melengkapi berkas pemeriksaan yang akan rampung.

KPK Panggil SBY dan Ibas Pengacara SBY: Itu Bukan Pemanggilan, Tapi Permintaan Menjadi Saksi JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi mengirimkan surat pemanggilan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Edhie Baskoro Yudhoyono, sebagai saksi meringankan untuk tersangka penerima gratifikasi dalam proyek Pusdiklat Hambalang dan proyek lainnya Anas Urbaningrum.

“Benar, penyidik KPK telah mengirimkan surat kepada SBY dan Edy Baskoro, terkait permintaan menjadi saksi meringankan atas permintaan tersangka AU pada tanggal 28 April lalu,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi dalam pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Anas Urbaningrum setelah pemeriksaan Tim Penyidik KPK di Jakarta, Senin petang, mengatakan kesaksian Susilo Bambang Yudhoyono dan Edhie Baskoro (Ibas) merupakan saksi yang lebih bernilai dibandingkan dengan pemeriksaan saksi lain.

“Mengapa saya minta Pak SBY dan Mas Ibas sebagai saksi

meringankan? itu karena sampai hari ini Pak SBY dan Mas Ibas yang sesungguhnya sangat layak untuk dipanggil menjadi saksi fakta itu tidak dipanggil-panggil,” kata Anas kepada wartawan.

Anas mengatakan tidak perlu mengajukan nama Ketua Umum Partai Demokrat dan Edhie Baskoro sebagai saksi meringkankan jika keduanya telah dipanggil sebagai saksi fakta oleh KPK. Pengacara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono, Palmer Situmorang, ketika dikonfirmasi wartawan, mengatakan surat kepada SBY dan Edhie Baskoro bukan surat pemanggilan, tapi

surat permintaan menjadi saksi meringankan atas permintaan Anas Urbaningrum.

“Sudah dijawab pada 28 April dan substansi perkara yang disidik tidak ada relevansinya dengan Pak SBY dan Edhie Baskoro Yudhoyono,” kata Palmer.

Anas diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus penerimaan hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah (P3SON) di Hambalang dan proyek-proyek lain.

KPK menyangkakan Anas berdasarkan Pasal 12 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp200-Rp1 miliar.

Anas dalam surat dakwaan mantan Menpora Andi Mallar-

angeng mendapat Rp2,21 miliar untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat pada 2010 yang diberikan secara bertahap pada 19 April 2010 hingga 6 Desember 2010.

Anas juga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang sejak 5 Maret lalu dengan sangkaan Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 3 Ayat 1 dan atau Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2003 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP mengenai orang yang menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari kejahatan.

Ancaman pidana terhadap orang yang melanggar pasal tersebut adalah penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 6 MEI 2014 | No. 0355 | TAHUN III

PEMILU LEGISLATIF

Seluruh Dapil Yogya Harus Direkapitulasi Ulang YOGYAKARTA- Kesalahan entri data di Gunung Kidul terkait dengan perolehan suara caleg dari Partai Demokrat membuktikan bahwa kecurangan pemilu bukan hanya sekedar isu. Oleh karena itu, pembukaan C1 plano tidak hanya seperti yang diusulkan Golkar dan Nasdem, tetapi juga untuk seluruh partai dan seluruh TPS di Dapil Yogyakarta. Demikian diungkapkan Pengasuh Pondok Kebangsaan “Omah Paseduluran” Yogyakarta, Rahmad Pribadi, Senin (5/5).

istimewa

POLITIK UANG. Wakil Ketua MPR RI,Lukman Hakim Saifuddin (kiri), Pengajar Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Burhanuddin Muhtadi (kanan). Menurut keduanya, sistem proporsional terbuka dalam pemilu kita menjadi salah satu penyebab maraknya politik uang.

Politik Uang Cederai Pemilu Proporsional Terbuka Dinilai Kurang Tepat JAKARTA-Maraknya politik uang yang terjadi pada pemilu legislatif, 9 April 2014 lalu dikarenakan sistem pemilu proporsional terbuka dan elit calegnya yang memberi uang pada masyarakat. Sistem politik uang ini tidak bisa dibendung karena politik uang telah ada mulai dari pemilihan kepala daerah (Pilkada) sampai pemilihan legislatif 2014 ini.

Demikian dikatakan Pengamat Pemilu Perludem, Titi Anggaraini dalam dialog bertajuk “Refleksi dan Evaluasi Sistem Pemilu Legislatif 2014” di Gedung Perpustakaan MPR-RI, Jakarta, Senin (5/5).

Hadir pada acara tersebut, Wakli Ketua MPR-RI, Lukman Hakim Saefuddin dan Pengajar Ilmu Politik FISIP UIN Hidayatullah, Burhanuddin Muhtadi.

Menurut Titi Anggraini, evaluasi pemilu hendaknya harus komprehensif. Evalusi ini harus dimulai dari sistem, penyelenggara dan pengawas di lapangan.

Namun, anehnya, meski penghitungan suara banyak terjadi kecurangan, tapi hasilnya sampai ke KPU Pusat, tidak dapat ter-

deteksi. Oleh sebab itu, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh terhadap UU No.8 Tahun 2012 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD). “Satu-satunya UU yang dibahas selama dua tahun, dan diputuskan dalam dua hari dua malam,” ujar Titi Anggraini.

Titi menambahkan, jika memang ada upaya perbaikan dengan sistem pemilu 2014 tersebut, dengan meng-upload formulir C1 plano, ada hologram, dan pengawas pemilu harus ditambah. Sehingga dapat mengurangi kecurangan-kecurangan itu.

“Sebenarnya kecurangan itu ada dipenyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Mereka lebih tahu dalam melakukan kecurangan-

kecurangan tersebut,” katanya.

Lebih jauh Titi Anggaraini menjelaskan, apapun sistem yang dipilih, selama tanpa melakukan proses kaderisasi di internal partai, maka sistem apapun tidak akan jalan. “Sistem proporsional terbuka percuma dan menyuburkan angka korupsi yang sangat signifikan dan proporsional tertutup juga bukan solusi, apalagi tidak ada kaderisasi yang akuntabel dan tranfaran di internal partai politik,” jelasnya.

Selain itu kata Titi Anggraini, jika ada sistem pemilu di dunia yang baik dan semprna kita dapat mencontohnya untuk Indonesia.

Namun sayangnya, Mahkamah Konstitusi (MK) malah memperkuat suara terbanyak, sedangkan partai dan penyelenggara pemilu belum siap dengan proses yang akan dilakukan. “Masih banyak yang harus dievaluasi, termasuk rekrutmen caleg itu sendiri dan jangan hanya fokus mendapatkan kursi saja,” tandas Titi. =GAM/ABD

Penemuan bukti ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk membuka C1 plano di seluruh kabupaten dan kota. Rekomendasi itu dikeluarkan pada Sabtu (3/5).

Dalam pelaksanaan rekomendasi penghitungan ulang di Gunung Kidul terbukti ada kesalahan data entri untuk Partai Demokrat, antara Suhardono, yang dirugikan dan Supariyani Astuti yang diuntungkan. Dengan rekapitulasi ulang, Suhardono akhirnya mendapatkan 31 suara yang hilang. Kesalahan data entri belum diketahui penyebabnya.

“Ini merupakan bukti bahwa terjadi banyak kecurangan dalam pelaksanaan pileg di Dapil Yogyakarta. Sebenarnya tidak hanya pembukaan C1 plano tetapi Bawaslu juga menindaklanjuti laporan masyarakat yang mendapatkan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh caleg,” ujar Rahmad Pribadi yang juga caleg DPR-RI dari Partai Golkar Dapil Yogyakarta.

Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Yogya, rekapitulasi ulang ini ada di 53 TPS yang disesuaikan dengan jumlah pengajuan yang berasal dari Partai Golkar (19 TPS), Partai Nasdem (34 TPS) dan sekaligus sesuai dengan kesepakatan rapat pleno KPU Pusat. Melihat kasus yang terjadi di Gunung Kidul, sebagai contoh, seluruh perhitungan TPS di Yogya seharusnya dihitung ulang, mengingat bahwa meski Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan, kenyataannya ditemukan kasus yang menimpa partai di luar Golkar dan Nasdem.

Rahmad menjelaskan, bahwa adanya banyak kecurangan sudah jelas terbukti dengan dikeluarkannya rekomendasi itu. Harus diperjelas apakah penghitungan ulang di 53 TPS itu merupakan kesalahan pencatatan, ada pencurian suara ataukah juga

merupakan hasil dari “serangan fajar “ misalnya demikian. “Kalau ada kesalahan pencatatan yang tidak disengaja saya kira bisa dimaklumi. Namun kalau ada kesalahan pencatatan suara karena disengaja dengan berbagai motif atau juga karena pencurian suara, harus diusut tuntas. Ini seperti yang dikeluhkan oleh Roy Suryo yang belum menerima kekalahan karena mensinyalir ada permainan. Jika pencatatan suara karena kesengajaan itu artinya by design.

Karena by design, yang dibuka tidak hanya 53 TPS tetapi harus seluruhnya,” ujarnya.

Yang dipermasalahkan oleh Rahmad adalah, alasan rekapitulasi ulang dan juga sanksi yang akan diberikan akibat dari diputuskannya rekapitulasi ulang.

Menurutnya, kesalahan bisa dari caleg, bisa dari petugas pencatatan, bisa juga dari petugas rekapitulasi KPUD. Sehingga, jika kesalahan terletak dari KPUD maka seluruh TPS ditinjau ulang.

Namun kalau kesalahannya ada di petugas pencatatan TPS secara sengaja maka kesalahan itu harus dijatuhkan pula caleg juga yang nomor urutnya dimenangkan. “Kalau ada caleg DPR-RI, misalnya, melakukan penggembelungan suara dengan kerjasama pihak pencatat di salah satu TPS, maka seharusnya perhitungan suara seluruh TPS harus dibuka karena aksi itu sudah jelas itu berdampak secara sistemik pada TPS lainnya. Pelakunya sama koq… satu kecuranganpun sudah cukup untuk menggugurkan perhitungan suara di TPS lainnya,” tegasnya.

Namun Rahmad menegaskan bahwa, rekomendasi Bawaslu Yogya merupakan langkah yang tepat sebagai pijakan pertama untuk memperbaiki tata laksana pemilihan umum. Ia berkeyakinan bahwa langkah Bawaslu Yogya ini akan diikuti oleh daerahdaerah lain khususnya yang hasil pemungutan suara terindikasi ada kecurangan. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 2014 SELASA 6 MEI 20146|MEI No. 0355 | TAHUN III No. 0355 | TAHUN III

55

PERBANKAN

BI Belum Bisa Turunkan Suku Bunga

ant/diyah

PROGRAM LITERASI, EDUKASI PERBANKAN. Direktur Utama Danamon Henry Ho (kiri) disaksikan Direktur Literasi dan Edukasi OJK Agus Sugiarto (kanan), menggunting pita di depan mobil SiMOLEK menandai dimulainya rangkaian sosialisasi program Literasi dan Edukasi Perbankan di 14 kota di Indonesia pada periode 5-11 Mei 2014, di Pasar Juanda, Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/5). SiMOLEK adalah mobil yang dirancang OJK dan dioperasikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang literasi keuangan serta untuk mendorong minat dan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk jasa keuangan.

JAKARTA-Kendati Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2014 mencatatkan deflasi, namun kondisi likuiditas perbankan dan nilai tukar rupiah belum mampu mendukung Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) yang saat ini berada di level 7,5 persen.

“Belum cukup alasan untuk menurunkan BI Rate,” ujar Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Anthonius Tony Prasetiantono di Jakarta, Senin (5/5).

Tony mengatakan, meski data Badan Pusat Statistik (BPS) pada April 2014 menunjukkan terjadi deflasi sebesar 0,02 persen (month-tomonth), namun inflasi tahunan sebesar 7,25 persen belum cukup kuat untuk menopang kebijakan penurunan BI Rate.

Bahkan, menurut Tony, masih ketatnya persaingan untuk memperoleh likuiditas perbankan juga masih menjadi batu sandungan bagi BI untuk menurunkan suku bunga. “Belum saatnya BI Rate turun, karena likuiditas masih ketat. Meski BI Rate 7,5 persen, tetapi suku bunga deposito kenyataannya mencapai 10,5 persen, bahkan ada yang 11 persen,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, pada Kamis (8/5) mendatang Bank Indonesia mengagendakan untuk menggelar Rapat Dewan Gubernur bulanan yang salah satu keputusannya adalah menetapkan besaran BI Rate Mei 2014.

Selain itu, lanjut Tony, kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga belum cukup kuat untuk dijadikan alasan penurunan BI Rate.

“Kurs rupiah juga belum cukup kuat di level Rp11.500-Rp11.600/US$. Jika Bi Rate dipaksakan turun, maka dikhawatirkan bisa memperlemah rupiah,” kata Tony. =GAM

AKUISIS BTN

Dirut BTN Serahkan ke Pemerintah JAKARTA-Manajemen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyerahkan sepenuhnya rencana pengalihan 60,14% saham pemerintah di perseroan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah.

“Soal akuisisi tanyakan Kementerian BUMN, karena domain pemerintah,” ujar Direktur Utama BTN Maryono, di Menara BTN, Jakarta, Senin, (5/5).

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, Kementerian BUMN melalui Menteri BUMN Dahlan Iskan berniat mengalihkan saham pemerintah di BTN kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Hal yang dinilai akan

memperkuat daya saing Bank Mandiri di level ASEAN. Namun, selain mendapat penolakan dari Serikat Pekerja BTN, rencana akuisi ini juga dinilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpotensi meresahkan masyarakat sehingga diminta untuk ditunda.

Rencananya, pembahasan pengalihan saham Seri A dwi warna milik pemerintah akan

dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN pada 21 Mei 2014.

Namun, Maryono mengaku tidak tahu apakah agenda tersebut tetap dimasukkan atau dibatalkan menyusul adanya arahan Presiden SBY. “Kita (manajemen) tinggal melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini domain BUMN (Kementerian). Kita tunggu saja dari pemerintah,” tutupnya Secara terpisah, Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengaku, kelanjutan rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara, Tbk (BTN) akan ditentukan segera. Pasalnya, Pemerintah melalui Kementerian

BUMN selaku pemegang saham tengah melakukan rapat.

Menurutnya, penentuan dimasukkan atau tidaknya agenda akuisisi BTN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Mandiri pada 21 Mei 2014. “Sore ini (Senin, 5/5) sih paling lambat, jadi mending tanya ke Kementerian, itu domainnya pada pemegang saham, yang saya tau saat ini lagi rapat katanya, dan kalau RUPSnya sih tetap,” ujar Budi, di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin, (5/5).

Menurutnya, rencana akuisisi tersebut diinisiasi oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham, dan pihaknya hanya menunggu

komando dari pemerintah saja.

“Agenda itu berdasarkan UU PP diajukan pemegang saham ke kita. Kita masih terima surat dari Menteri bahwa itu diagendakan dan keputusannya di mereka,” tukasnya.

Lebih lanjut Budi menambahkan, pihaknya akan tetap patuh pada peraturan yang telah dibuat oleh pemegang saham. “Dari kita kalau tidak ada perubahan dari institusi tetap kita jalankan.

Tapi kalau keputusannya rapat sore ini, itu diminta agendanya ditarik, kita akan tarik. Secara formal kita diberitahukan, pemegang saham kan boleh mengusulkan agenda,” tutupnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 6 MEI 2014 | No. 0355 | TAHUN III

PERTUMBUHAN EKONOMI

BPS: Ekonomi RI di Kuartal Pertama Tumbuh 5,21% JAKARTA-Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi di Kuartal I -2014 sebesar 5,21 persen (year-on-year), sehingga produk domestik bruto (PDB) berdasarkan harga berlaku menjadi Rp2.401,2 triliun.

ant/himawan

KEMITRAAN STRATEGIS BII-GARUDA. Presiden Direktur PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) Taswin Zakaria (kanan) bersama President & CEO PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar menunjukkan simbol wayang saat menjalin program kerjasama, di Jakarta, Senin (5/5). BII melalui BII Syariah menyediakan fasilitas pembiayaan Syariah senilai 100 juta dolar AS kepada Garuda Indonesia yang merupakan pembiayaan Syariah Bilateral terbesar di Indonesia saat ini dalam mendukung ekspansi bisnis dan operasional Garuda Indonesia.

Ekonomi Indonesia Masuk 10 Besar JAKARTA-Keberhasilan Indonesia menempati posisi 10 ekonomi besar dunia berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) oleh Bank Dunia (World Bank) menunjukkan Indonesia kini sejajar dengan negara-negara maju. Namun demikian, Indonesia masih memiliki ruang untuk menempati posisi yang lebih tinggi lagi.

“Indonesia ditempatkan oleh Bank Dunia sebagai negara ke-10 dengan Product Domestic Bruto (PDB) terbesar dari 177 negara berdasarkan PPP. Hanya ada 3 (tiga) negara Asia yang masuk dalam kategori 10 besar itu, yaitu Tiongkok, India, dan Indonesia,” kata Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah, melalui surat elektroniknya dari Washington DC, Amerika Serikat, Senin (5/5).

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan telah menerima laporan dari Menteri Keuangan Chatib Basri ihwal penetapan

peringkat ekonomi negaranegara di dunia tahun ini oleh Bank Dunia. Oleh World Bank, Indonesia ditetapkan sebagai ekonomi nomor sepuluh di dunia.

Menurutnya, ekonomi terbesar nomor 1 (satu) masih ditempati Amerika Serikat (AS), yang diikuti oleh Tiongkok, India, Jepang, Jerman, Rusia, Brasil, Perancis dan Inggris. Namun ranking Bank Dunia ini sekaligus juga menunjukkan besaran GDP berdasar PPP, Indonesia lebih besar dari Meksiko, Italia, Belanda, Korea Selatan, dan Australia.

Dia menjelaskan ada lima)

faktor yang menjadi penyebab utama keberhasilan Indonesia masuk 10 negara terbesar. Pertama, Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan sustainable; Kedua, berjalan baiknya sejumlah kebijakan pengendalian inflasi dalam 5-8 tahun terakhir; Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi juga meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan multiplier effect ke sektor ekonomi lainnya; Keempat masifnya program pemberdayaan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) sangat membantu tingkatkan purchasing power dan sektor riil; dan Kelima stabilitas politik, keamanan dan ketertiban juga terus terjaga dan semakin baik. “Kelima sektor inilah yang membuat ekonomi terus tumbuh dan meningkatnya daya beli masyarakat, sehingga ekonomi domestik terus ekspansif,” paparnya. =GAM

Hal tersebut seperti disampaikan Kepala BPS, Suryamin di Jakarta, Senin (5/5). “Pertumbuhan ekonomi Indonesia di Triwulan I 2014 sebesar 5,21 persen secara year-on-year, sedangkan secara quarter-to-quarter sebesar 0,95 persen. Berdasarkan harga berlaku, PDB kita Rp2.401,2 triliun,” jelasnya.

Dia mengatakan, faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,21 persen tersebut ada pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 10,23 persen. “Ini karena ada peningkatan konsumsi telepon selular dan pelayanan data, serta meningkatnya jasa pengangkutan,” ujar Suryamin.

Pendorong kedua, lanjut dia, ada pada sektor konstruksi yang sebesar 6,54 persen dan berikutnya sektor kelistrikan, gas dan air bersih yang mencapai 6,52 persen. “Pada konstruksi, ada pembangunan pabrik-pabrik dan smelter serta adanya perbaikanperbaikan infrastruktur jalan setelah terjadinya banjir,” katanya.

Pada sektor kelistrikan, ujar Suryamin, pada kuartal pertama terjadi peningkatan penjualan tenaga listrik yang mencapai 7,58 persen, karena penyelenggaraan pemilu. “Produksi air bersih juga meningkat dan masalah pengelolaan air oleh PDAM juga bisa ditanggulangi,” imbuh Suryamin.

Sementara itu, lanjut dia, faktor pendorong tertinggi untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 0,95 persen (q-t-q) ada pada sektor pertanian, perternakan, kehutanan dan perikanan yang mencapai 22,7 persen. Berikutnya, kata dia, disebabkan oleh sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan yang menyumbang 2,19 persen.

“Penyebab ketiga adalah sektor angkutan dan komunikasi.

Pada sektor ini memang mengalami penurunan di triwulan pertama. Karena, pada Triwulan IV-2013 ada natal dan liburan panjang,” katanya.

Sementara itu, jumlah penganggur hingga akhir Februari 2014 mencapai 7,15 juta dari total angkatan kerja sebanyak 125,32 juta orang. Angka ini lebih ren-

dah dibandingkan akhir Agustus 2013 yang sebanyak 7,41 juta orang dari total angkatan kerja 120,17 juta orang. “Untuk usia 15 tahun ke atas, hingga akhir Februari ada 7,15 pengangguran dari jumlah angkatan kerja yang mencapai 125,3 juta atau bertambah 5,2 juta orang dibanding Agustus 2013,” katanya.

Menurut Suryamin, jumlah penduduk yang bekerja hingga akhir februari 2014 mencapai 118,2 juta orang atau bertambah 5,4 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2013 yang sebanyak 112,8 juta orang atau bertambah 1,7 orang dibanding februari 2013.

Ini karena ada peningkatan konsumsi telepon selular dan pelayanan data, serta meningkatnya jasa pengangkutan

Suryamin Kepala BPS

Dia menyebutkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2014 mencapai 5,7 persen atau mengalami penurunan dibandingkan dengan TPT Agustus 2013 sebesar 6,17 persen dan TPT Februari 2013 sebesar mengalami 5,82 persen.

Selama setahun terakhir (Februari 2013-Februari 2014), kata Suryamin, jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan di hampir semua sektor, terutama sektor jasa kemasyarakatan sebanyak 640 ribu orang atau 3,59 persen dan sektor perdagangan sebanyak 450 ribu orang (1,77 persen).

Suryamin mengatakan, pada Februari 2014, penduduk bekerja pada jenjang Sekolah Dasar ke bawah masih mendominasi, yaitu sebanyak 55,3 juta orang atau sebesar 46,8 persen. “Penduduk bekerja dengan pendidikan perguruan tinggi hanya 8,8 juta orang atau 7,49 persen,” ucapnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

ari ini merupakan hari kedua ujian nasional SMP/sederajat.

Namun ada catatan dari pelaksanaan UN pada hari pertama kemarin.

Ditemukan beberapa kesalahan dalam materi Bahasa Indonesia, diantaranya ada pertanyaan yang sama di beberapa nomor soal yang berbeda, ada juga nomor yang terlompati, bahkan ada paket yang tidak sampai 50 butir soal, dan kesalahan cetak lainnya.

Beberapa kesalahan tersebut konon disebabkan oleh adanya keinginan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk merevisi soal UN materi Bahasa Indonesia karena memuat nama dan profil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, yang sedang menyiapkan diri menuju RI 1. Bisa juga kesalahan akibat keteledoran percetakan. Juga mengindikasikan pemerintah pun sebenarnya tidak mampu menyelenggarakan ujian nasional, melainkan terkesan hanya siap menghabiskan anggaran UN, yang bila tidak meleset mencapai Rp 800 miliar.

Program standarisasi alat ukur kognitif untuk menguji kompetensi pelajar secara nasional melalui penyelenggaraan UN memang sudah waktunya dikaji ulang. Sebab program tersebut sangat kental terasa hanya menjadi bagian dari proyek nasional bagi pihakpihak terkait. Terbukti persiapannya amburadul. Bahkan sering diwarnai adanya dugaan kebocoran soal dan beredarnya kunci jawaban. Ini pun bukti bahwa UN SMP tak ubahnya UN SMA sebelumnya, berlangsung baik namun gagal, karena hanya bernilai proyek bagi-bagi rizeki.

Pengalaman masalah UN tahuntahun sebelumnya sepertinya tidak menstimulasi pemerintah untuk berbenah.

Agar masalah UN tidak terulang. Tetapi terbukti kesalahan dan permasalahan lain terus terjadi setiap ada pelaksanaan UN setiap tahun. Barangkali sangat tepat apabila UN SMP/sederajat maupun UN SMA/sederajat sebaiknya meniru UN SDN/sederajat yang telah ditiadakan dan diganti ujian sekolah. Ini juga untuk menyelamatkan uang rakyat. Agar bisa dialihkan kepada program lain yang lebih terasa manfaatnya bagi rakyat, terutama pengentasan kemiskinan di negeri ini.

Hanya saja, pemerintah tampaknya tidak akan bergeming. Pemerintah dapat dipastikan tetap ngotot menyelenggarakannya, meskipun dapat penentangan dari beberapa pihak. (*)

Opini

SELASA 6 MEI 2014 | No. 0355 | TAHUN III

77

Politisasi Pendidikan Gratis

Salam Songkem

UN SMP

KORAN MADURA

SELASA 6 MEI 2014 No. 0355 | TAHUN III

Pendidikan gratis laris manis jadi jualan diberbagai ajang kampanye pemilu kepala daerah ataupun nasional. Program yang berpihak pada rakyat itu memang menggembirakan.

Namun sayang, sering kali sekedar “janji manis” bernuansa politis demi menggaet simpati rakyat.

K

etika pemerintah pusat baru berani menjamin pendidikan dasar gratis di tingkat SD-SMP, sesuai amanat UUD 1945, saat ini saja tercatat 14 provinsi yang sudah mengklaim telah melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Adanya kata wajib belajar tentu sah saja jika dituntut gratis.

Ada yang memang bisa berjalan karena didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun, yang sekedar “janji manis” pada akhirnya meninggalkan beban di pundak pihak sekolah.

Masyarakat yang terlanjur percaya dengan “janji manis’ yang bertebaran saat kampanye memang berhak menuntut. Sekolah jadi serba salah. Ketidakpastian soal dukungan pendanaan inilah yang sering jadi biang masalah.

Di sisi lain, meski anggaran sekolah gratis masih bergantung penuh pada anggaran pemerintah pusat lewat bantuan oprasional sekolah (BOS), pemerintah daerah mengklaim seakan program ini milik daerah. Padahal, BOS disebut sebagai bantuan dengan harapan pemerintah daerah menambah alokasinya lewat APBD. Besaran BOS untuk SD Rp. 580.000 per siswa per tahun.

Di jenjang SMP Rp. 710.000 per siswa per tahun. Sekolah menetakan alokasi dana BOS sesuai

dengan jumlah siswa.

Bisa jadi klaim daerah ini semakin menjadi-jadi menjelang Pilpres 2014. Apalagi pemerintah pusat mulai tahun ajaran 2013/2014 bakal mencanangkan pendidikan menengah universal sebagi rintisan wajib belajar 12 tahun. Siswa SMA/SMK sederajat juga bakal dapat BOS seperti di SD dan SMP dengan besaran Rp. 1 juta per siswa per tahun.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh memang belum bisa menjamin pendidikan di SMA/SMK sederajat bakal gratis seperti SD-SMP. “Semestinya dengan adanya BOS tidak naik atau bisa lebih murah”.

Menurut Iwan Hermawan, Sekretaris Jenderal Federasi guru Independen Indonesia (FGII), hitungan ideal untuk pendidikan bermutu dijenjang SMA bisa berkisar Rp. 4 juta per siswa per tahun. “Jangan sampai masyarakat diiming-imingi wajib belajar 12 tahun gratis, tapi dananya belum cukup.

Namanya dijanjikan, ya, tidak salah masyarakat menuntut.

Namun, sekolah yang akhirnya kelabakan.

Pendidikan gratis pun tidak sekedar dimaknai siswa pergi ke sekolah dengan tidak membayar. Yang justru harus dipastikan, siswa mendapat layanan pendidikan yang semakin bermutu.

Pendidikan gratis memang dapat menimbulkan tafsir beragam dan kebijakan operasional yang beragam pula. Oleh karena itu kebijakan pada tataran operasional sangat diperlukan agar kebijakan pendidikan dasar gratis dapat dilaksanakan secara efesien dan konsisten untuk mencapai tujuannya.

Penyelenggraan pendidikan dasar gratis merupakan sebuah konsep yang dinamis, dalam arti kandungan dalam paket layanannya berevolusi sejalan dengan tuntutan daya tampung dan kualitas, dalam batas kapasitas fiskal. Pendidikan gratis dengan layanan pendidikan bermutu

itulah harapan masyarakat. Realisasinya tentu membutuhkan pendidik yang berkualitas dan terjamin kesejahteraannya, sarana dan prasarana sekolah yang sesuai standar nasional, hingga pembiayaan atau bahan alat pembelajaran habis pakai.

Namun, tampaknya pendidikan gratis yang bermutu jauh panggang dari api. Kondisi guru bukan hanya belum berkualitas seperti yang diharapkan meski sudah disertifikasi. Hampir satu juta guru berstatus honorer. Akibatnya, dana BOS pun terserap untuk gaji guru meski kini dibatasi maksimal 20 persen. Belum lagi ruangan kelas yang rusak mencapai ratus ribu. Di SD terdapat 173.344 ruangan kelas yang rusak dan di SMP sebanyak 41.027 ruangan kelas.

Dari segi kualitas sekolah, jika mengacu akreditasi juga masih memprihatinkan. Hampir 50 persen sekolah/madrasah berakreditasi C. Sekolah ini memiliki titik lemah di sektor tenaga pendidik dan kependidikan, standar kelulusan, dan sarana prasarana.

Kebijakan pendidikan gratis yang belum didukung dengan komitmen pendanaan yang memadai, sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas sekolah, memunculkan pesimisme. Dengan cap gratis, sekolah jadi terjebak sulit meningkatkan diri karena sumber dana yang terbatas dan tak pasti.

Tak heran jika sekolahpun kemudian memutar akal untuk dapat dukungan pendanaan.

Dengan adanya celah, partisipasi masyarakat diperbolehkan,

adalah menggandeng komite sekolah untuk bisa menjadi pendukung adanya pungutan kepada masyarakat.

Pendidikan gratis pun kini jadi abu-abu. Antara janji manis kampanye dan realita jadi tidak sejalan. Jika mengandalkan BOS, sekolah yang memiliki program khusus dengan penguatan siaga bencana, sekolah sehat, dan sekolah hijau ini sulit merealisasikan program. Sekolah kemudian melibatkan orang tua untuk merencanakan program yang dibutuhkan siswa, termasuk siap untuk memberikan dukungan dana.

“Jika mau bicara ideal, dengan kondisi sekolah saat ini, hitungan kebutuhan siswa Rp. 1 juta per sisiwa per tahun.

Mangandalkan dana BOS masih kurang”.

Pendidikan gratis sebenarnya bukanlah hal tabu jika dimaknai untuk melayani masyarakat, bukan untuk sekedar menarik simpati sesaat supaya menang dalam pemilu dan pilkada.

“Wajib belajar sembilan tahun itu tugas pemerintah. Itu harus diwujudkan, bukan lagi jadi jualan setiap kampanye”.

Dengan anggaran pendidikan yang semakin besar, yang semestinya tidak dimanipulasi demi pencitraan terpenuhi minimal 20 persen dengan memasukkan gaji guru, pendidikan gratis bermutu di Indonesia bukan hal yang sulit. Sayang, janji masih sering ditawarkan. Dan, korupsi tak terkendali menggerus hak rakyat menikmati pendidikan gratis. Selamat Hari Pendidikan Nasional.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail. com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SELASA 6 MEI 2014 No. 0355 | TAHUN III

SELASA 6 MEI 2014 | No. 0355 | TAHUN III

SILATURAHMI. Capres Jokowi (kanan) saat berkunjung ke Ponpes Tebuireng, Jombang, kemarin dalam rangka silaturahmi dengan KH Solahuddin Wachid (kiri).

Bergabungnya PKB Akan Perkuat Posisi Jokowi SURABAYA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan bergabung bersama dengan PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai NasDem mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden dalam putaran pilpres yang akan digelar 9 Juli mendatang.

Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio, mengaku agak kaget dengan keputusan PKB bergabung bersama dengan PDIP dan NasDem. “Sebenarnya tidak diduga juga bahwa PKB akhirnya mengambil keputusan bergabung dengan PDIP. Karena selama ini PKB sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ketika berkoalisi dengan Partai Demokrat. Sementara itu dengan PDIP dan NasDem tidak bisa seperti itu, karena kedua partai ini sudah menentukan aturan koalisinya,” papar Hendri.

Hendri menambahkan, awalnya PKB diduga akan membuat poros koalisi baru. “Namun tampaknya Muhaimin Iskandar (Ketum PKB) mulai menyadari bahwa elektabilitas dia tidak kuat untuk menjadi cawapres. Selain itu PKB juga mulai menurunkan posisi tawarnya, yang tadinya berharap menjadi cawapres, sekarang menjadi bagian yang diajak bicara untuk menentukan cawapres,” ujarnya.

Dengan bergabungnya PKB bersama PDIP dan NasDem, lanjut Hendri, ketiga partai tersebut

akan memperkuat posisi Jokowi sebagai capres dengan kekuatan sekitar 34%. “Ini sudah sangat aman untuk maju ke pilpres,” lanjut Hendri.

Sementara itu, terkait dengan cawapres, sebenarnya sebelum menyatakan bergabung dengan koalisi PDIP – NasDem, PKB telah memiliki nama-nama cawapres sendiri antara lain Yusuf Kalla, Mahfud MD, Muhaimin Iskandar dan Rhoma Irama. Meski demikian, PKB tetap akan berkoordinasi dengan PDIP untuk memutuskan.

Berbeda dengan PKB, NasDem tidak menyodorkan nama bakal cawapres Jokowi apalagi membicarakan jatah kursi menteri.

Keduanya mengklaim sama-sama mengedepankan platform dalam bekerja sama. Sebuah pertanyaan besar kemudian muncul, apakah

konsep yang ideal dalam sistem presidensial ini realistis jika diterapkan di Indonesia yang dikenal multipartai atau banyak partai?

“Dengan perolehan suara PDIP dan NasDem yang hanya sekitar 26% jika digabungkan, maka mau tidak mau poros ini masih membutuhkan tambahan suara dari partai lain,” ujarnya.

Namun siapa cawapres yang telah dipilih Jokowi baru akan diumumkan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan hasil rekapitulasi suara nasional pada tanggal 9 Mei nanti.

Pengamat Politik Wahyudi Binaryo menyoroti fenomena berbagi kekuasaan di perpolitikan Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan di setiap pemilu tingkatan apapun.

“Powersharing memang su-

OPINI 8

g armadianto semeru/koran madura

dah terlalu lama menjadi bahasa politik yang mempertemukan elit pasca pileg. Ketika ada tradisi baru untuk menjalin koalisi tanpa syarat, tentu butuh kepercayaan.

Ini strategi baru yang menunjukkan bahwa yang penting kerja dulu, dan setelah menang nanti PDIP akan berbagi,” jelas Wahyudi.

Lalu bagaimana dengan suara partai tengah yang belum menentukan sikap? Wahyudi mengatakan itu adalah sebuah hal yang wajar. “Sebenarnya ujian terbesar untuk partai tengah adalah bukan koalisi pra-pilpres, yang menjadi ujian beratnya adalah ketika koalisi pasca pilpres dimana partaipartai tengah ini akan terbagi ke tiga pilihan yakni minority coalition, minimal winning coalition atau oversize coalition seperti SBY jilid kedua,” tegasnya.

Wahyudi menambahkan, koalisi yang terlalu ramping juga memiliki resiko secara politik, bagaimanapun kebijakan politik presiden tidak berjalan secara mulus jika tidak backup dari parlemen. = G. ARMADIANTO SEMERU

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 6 MEI 2014 | No. 0355 | TAHUN III

9

Penutupan Dolly Menuai Kontroversi SURABAYA - Rencana Pemkot Surabaya yang akan menutup lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara yakni Dolly dan Jarak pada 19 Juni 2014 (beberapa hari menjelang puasa Ramadan 1435 H), agaknya menuai tentangan dari sejumlah pihak.

Tidak hanya para pekerja seks komersial (PSK), mucikari, warga setempat, dan juga para politisi, ganjalan juga datang dari perbedaan pendapat antara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan wakilnya Wisnu Sakti Buana.

Wisnu menyatakan penutupan Dolly tidak bisa dipaksakan.

Pernyataan Wisnu Sakti itu pun memberi semangat kepada para warga penghuni di kawasan Dolly, sehingga kini mulai muncul sejumlah ormas yang turut melakukan pembelaan terhadap keberadaan lokalisasi Dolly.

Misalnya, pembelaan dari sekitar 200 warga Dolly dengan menyematkan PIN Capres PDIP Jokowi di bajunya saat melakukan unjuk rasa di Gedung Negara Grahadi Surabaya dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasinal (May Day) pada 1 Mei 2014.

Arak-arakan aksi buruh yang berangkat dari gang Dolly antara lain dari Komunitas Pemuda Independent (Kopi), Gerakan Rakyat Bersatu (GRB) dan Paguyupan Pekerja Lokalisasi (PPL), yang membawa sejumlah poster dan spanduk dengan tulisan penolakan penutupan lokalisasi di Dolly.

Pernyataan Wisnu Sakti yang saat ini masih menjabat sebagai ketua DPC PDIP Surabaya terkait penutupan lokalisasi Dolly akan mendapatkan dukungan kader dan simpatisan PDIP, apalagi wilayah Dukuh Kupang dan Putat Jaya dikenal sebagai kantong massa dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

Wisnu Sakti mengharapkan untuk penutupan lokalisasi Dolly semestinya mengajak warga sekitar lokalisasi, yakni Putat Jaya, sebelum penutupan dilakukan. "Beberapa kali saya turun ke sana, ternyata warga di sana mengeluhkan belum pernah diajak berembuk soal penutupan itu," ucapnya.

Wisnu menganggap saat ini warga masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap Dolly. Warga setempat banyak menggantungkan hidupnya dari keberadaan lokalisasi ini, di

ant/m risyal hidayat

YUSTISI LOKALISASI. Sejumlah petugas dari kecamatan Sawahan melakukan pemeriksaan kartu tanda penduduk (KTP) dalam operasi yustisi penghuni wisma di kawasan lokalisasi Dolly, Surabaya beberapa waktu lalu. Operasi penertiban dan pendataan penduduk baru tanpa identitas tersebut, bertujuan untuk mengontrol penambahan jumlah penduduk dari luar Surabaya.

antaranya dengan menjadi tukang "laundry", salon, warung makanan, toko pracangan, dan lainnya.

Namun, Tri Rismaharini menjelaskan penutupan lokalisasi ini bukan hanya atas dasar Perda dan UU semata, tapi juga ingin menyelamatkan masa depan anakanak yang ada di sana.

Anak-anak di Dolly, kata dia, harus diberi wawasan yang lebih luas bahwa lingkungan tempat mereka tinggal itu tidak hanya berupa praktik prostitusi.

Terkait tidak adanya pelibatan warga dalam proses penutupan Dolly, Risma menyatakan sasaran penutupan adalah rumah-rumah yang selama ini menjadi tempat praktik prostitusi (wisma), sehingga yang dilibatkan adalah para penghuni wisma, baik itu PSK maupun mucikari.

Tapi, pihaknya tetap membuka kesempatan pada warga setempat untuk ikut dalam pelatihan keterampilan yang diadakan pemkot agar mereka juga memiliki solusi bila lokalisasi Dolly ditutup pada 19 Juni 2014.

Komitmen Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadikan Surabaya bebas lokalisasi itu dibuktikan dengan ditutupnya tiga lokalisasi selama 2013 yakni Lokalisasi Kremil Tambak Asri, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan (28 Mei), Lokalisasi Klakahrejo, Kecamatan Krembangan (20 November), dan Lokalisasi Sememi, Kecamatan Benowo (23 Desem-

ber 2013).

Rincian kondisi ketiga lokalisasi yakni Lokalisasi Tambak Asri sebanyak 96 wisma, 96 mucikari, 354 PSK; Lokalisasi Klakahrejo sebanyak 70 wisma, 65 mucikari, 219 PSK; Lokalisasi Sememi yakni 32 wisma, 22 orang, 208 PSK; dan Lokalisasi Dolly sebanyak 800 wisma, kafe dan panti pijat dan sekitar 9.000 lebih PSK dan mucikari.

Rencana menutup lokalisasi Dolly dan Jarak itu tidak boleh kendur atau terpengaruh oleh reaksi penolakan oleh warga setempat. Reaksi penolakan dan dampaknya itu sudah diantisipasi oleh pemkot. Jadi, pemkot tidak boleh terpengaruh,� �

M. Machmud

Ketua DPRD Kota Surabaya Sentra Bisnis Pandangan lain datang dari Ketua DPRD Kota Surabaya M. Machmud. "Rencana menutup lokalisasi Dolly dan Jarak itu tidak boleh kendur atau terpengaruh oleh reaksi penolakan oleh warga setempat. Reaksi penolakan dan dampaknya itu sudah diantisipasi oleh pemkot.

Jadi, pemkot tidak boleh terpengaruh," ujarnya.

Baginya, penutupan lokalisasi

dimana-mana selalu menuai banyak protes, khususnya warga yang diuntungkan dari bisnis prostitusi. "Antisipasi yang harus dilakukan pemkot sudah benar, salah satunya memberikan pesangon kepada pekerja seks komersial (PSK) maupun mucikari, memberikan pelatihan kerja serta menyiapkan lapangan pekerjaan baru. Pemerintah menjamin agar mereka tidak kelaparan atau kesulitan mencari tempat kerja," ucapnya.

Bahkan, nasib PSK ini lebih baik jika dibandingkan dengan para pedagang kaki lima (PKL) yang terkena penggusuran. Banyak PSK yang bukan warga Surabaya tetap diberi pesangon dan pelatihan serta diantar pulang ke kampung halamannya. "Beda dengan PKL meski warga Surabaya yang terkena gusur tidak diberi pesangon. Artinya, PSK mendapat perlakuan khusus," tukasnya.

Saat ini, Pemkot Surabaya telah mematangkan desain penutupan lokalisasi. Dalam desain tersebut terpapar jelas seperti apa wajah kawasan eks lokalisasi ke depan, plus alokasi anggaran yang disiapkan.

Dolly termasuk salah satu dari 12 unit pengembangan (UP) yang mendapat prioritas lebih dari pemkot. "Pemkot Surabaya memprogramkan pembangunan prioritas terhadap 12 wilayah, yang lantas disebut dengan istilah unit pengembangan (UP). Nah, Dolly yang merupakan bagian dari wilayah Sawahan masuk dalam program UP," kata Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Agus Sonhaji.

Agus menjelaskan Dolly nantinya diproyeksikan sebagai sentra bisnis dan perdagangan.

Direncanakan, Jalan Putat akan dilebarkan sekitar 25 meter dengan tujuan agar akses transportasi dan bisnis terbuka sehingga kawasan tersebut bisa lebih berkembang.

"Selain itu, tentu juga dibarengi dengan pembenahan sarana penerangan dan saluran air," ujarnya.

Untuk pembangunan fasilitas umum (fasum), pemkot menyertakan Rp5 miliar sebagai modal awal. Dana itu digunakan membeli wisma yang lantas dibangun fasum berupa taman, fasilitas olahraga dan lain sebagainya.

Masih kata Agus, rehabilitasi lokalisasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemkot, melainkan juga pemprov dan pemerintah pusat. Ketiganya bersinergi dengan melaksanakan peran sesuai porsinya masing-masing.

Mantan Kabag Bina Program Surabaya ini mengungkapkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial (kemensos) membantu anggaran sebesar Rp858 juta. Dana tersebut untuk stimulus modal para mantan pekerja seks komersial (PSK).

Selain itu, Pemprov Jatim yang mengalokasikan Rp1 miliar lebih khusus bagi keluarga rentan ekonomi (para mantan mucikari), sedangkan pemkot menggelontorkan Rp25 miliar yang digunakan kegiatan pelatihan, pembangunan fasum, dan lainnya.

"Angka tersebut rinciannya untuk lokalisasi Klakah Rejo, Sememi, Morokrembangan, dan Dupak Bangunsari. Belum termasuk Dolly karena masih dikaji lebih detail mengenai kebutuhan persisnya," katanya.

Agus menerangkan langkah pemkot merehabilitasi kawasan eks lokalisasi terbagi dalam empat hal yakni, pemberdayaan sosial, ekonomi, lingkungan, dan bantuan langsung melalui mekanisme hibah. Pemberdayaan sosial fokus kepada bagaimana mengubah perilaku PSK sehingga berimbas pada masyarakat sekitar.

Jadi, penutupan Dolly dan solusi pasca-penutupan itu merupakan "satu paket", baik untuk "penghuni" lokalisasi itu sendiri maupun warga sekitarnya, sehingga ada "win-win solution" dan tidak berkembang menjadi polemik yang bisa disulut siapa saja. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 6 MEI 2014 | No. 0355 | TAHUN III

500 Toko Modern Harus Ditertibkan SURABAYA - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya meminta Pemkot menertibkan 500 toko modern yang tidak memiliki izin usaha toko modern.

Ketua Pansus Penataan Toko Modern Komisi B DPRD Surabaya Eddi Rusianto mengatakan setelah raperda disahkan dalam waktu dekat ini, pihaknya berharap Pemkot segera melakukan aksi dengan menutup toko modern tak berizin.

"Ini ilakukan untuk memberdayakan toko kecil, pracangan, dan pasar tradisional," katanya.

Menurut dia , untuk mendapatkan IUTM harus mendapat rekomendasi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Surabaya tentang lokasi itu diperkenanakn membuka toko modern.

Selain itu, lanjut dia, dalam raperda toko modern tidak boleh berdiri di kampung-kampung.

Minimal lebar jalan di depan toko modern 6 meter.

Edy memerinci untuk toko swalayan minimal lebar jalan 6 meter, sedangkan supermarket lebarnya 8 meter. Sementara departme store dan hypermat lebarnya 10 meter.

"Prinsip bagi kami ekonomi masyarakat Surabaya tidak dikuasai toko modern. Jadi penikmat kemajuan ekonomi oleh masyarakat bukan pemodal," ujarnya.

Di samping lebar jalan, yang tidak kalah penting adalah tidak boleh berhimpitan dengan pasar tradisional. Jarak toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada

lebih dulu minimal 500 meter."Toko modern ini harus memiliki IUTM selambat-lambatnya tiga bulan setelah raperda ini digedok," ujarnya.

Sehingga mereka yang tidak mengngurus IUTM berarti mengundurkan diri. Harapannya, toko modern bisa tertata rapi. Setelah mengurus dan tidak memenuhi syarat, mereka diberi toleransi beroperasi selama 2,5 tahun, setelah itu mereka harus relokasi.

Toleransi ini diberikan karena keberadaan toko modern menyangkut hajat orang banyak.

"Mereka tetap diberikan izin sementara, setelah 2,5 tahun harus relokasi," ujarnya.

Sementara itu, Perwakilan Bagin Hukum Pemkot Surabaya Risky Y Basuki menambahkan, sesuai dengan UU nomer 8 tahun 2004 bagian jalan meliputi badan jalan saja. "Makanya di sini untuk saat ini lebar jalan 8 meter, supaya manufernya bisa dengan leluasa, kendaraan bersalipan bisa jalan," katanya.

Sementara itu, peritel menanggapi dingin Raperda Toko Modern karena pengaturan jarak minimal antara toko modern yang satu dengan toko modern ini dianggap bukan aturan baru sebab di beberapa kota lain di Jawa Timur (Jatim) juga menerapkan hal serupa. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

ant/eric ireng

PENJARA PEJUANG. Sejumlah petugas Pemkot Surabaya dan perwakilan Surabaya Heritage, melewati bangunan bekas sel tahanan penjara Kalisosok Surabaya beberapa waktu lalu. Penjara Kalisosok yang dibangun pada 1850 dan merupakan tempat ditahannya para pejuang kemerdekaan pada 1946-1949 tersebut, di tetapkan sebagai cagar budaya Surabaya.

OBJEK WISATA

Sentra UKM di Penjara Kalisosok SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan membangun sentra Usaha Kecil dan Menengah (UKM) makanan khas Surabaya di Penjara Kalisosok. Peninggalan kolonial Belanda ini, rencananya akan dibeli dan direvitalisasi.

Selain sebagai sentra kuliner, penjara bersejarah yang terletak di kawasan Surabaya Utara itu juga dijadikan tempat wisata sejarah.

"Saya ingin membuat sentra makanan, UKM di sana. Saya tertarik Kalisosok karena sejarahnya, karena dulu bapak saya pernah nyuri senjata di gudang senjatanya di sana," ujarnya usai pelantikan Wakil Ketua DPRD Surabaya di gedung DPRD Sura-

baya, Senin (5/5).

Wisata sejarah tersebut, lanjut Risma, nantinya akan dilewati jalur trem (mass rapid transit) yang menghubungkan kawasan Surabaya Utara dengan Selatan.

“Ini memudahkan pengujung untuk datang dengan menggunakan angkutan massal,” imbuhnya.

Risma menjelaskan bentuk bangunan Penjara Kalisosok tersebut nantinya akan tetap dipertahankan dan akan dikelola sendiri oleh Pemkot Surabaya.

"Nanti ada museum, karena kami tidak bisa merubah desain kan itu cagar budaya tipe A, ada sejarahnya termasuk gudang senjata akan tetap ada. Kalau jadi wisata kan bisa menghidup-

kan ekonomi," ujarnya.

Ia menambahkan Pemkot Surabaya masih menghitung pendapatan asli daerah untuk membeli penjara tersebut. Sehingga belum diketahui persis nilai beli dari bangunan bersejara itu.

"Kami kan menyewakan beberapa properti, saya harap itu bisa kembali, dan saya usahakan tahun ini bisa membeli bangunan itu," imbuhnya.

Untuk diketahui, Penjara Kalisosok masih tampak berdiri kokoh meski di bagian tertentu terlihat rusak dan tidak terawat.

Penjara yang dibangun pada 1808 itu juga menjadi saksi sejarah keberanian rakyat Surabaya melawan pasukan Inggris. = G. ARMADIANTO SEMERU

LURAH BICARA

PKK Perkuat Kebersamaan Warga SURABAYA – Pesatnya pembangunan perkotaan tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi berkembangnya kota tersebut tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang dapat mengganggu kesehatan dan lingkungan. Kebersihan kota merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dan kemajuan suatu pembangunan kota.

Di Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung sebagai lokasi permukiman perkotaan, karakteristik warga yang berbudaya gotong royong (rasa kebersamaan

yang kuat) dan kebersamaan terus dipelihara dengan baik.

“Kesadaran pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat tetap terjaga,” ujar Lurah Babatan Kecamatan Wiyung Suryanto SE, Senin (5/5).

Dihadapkan dengan kondisi tersebut, kata Suryanto, pihaknya menjalankan program khusus yang disesuaikan dengan permintaan atau kebutuhan masyarakat di wilayahnya, yakni bekerja sama dengan RT dan RW. “Adanya penggerak/motivator sangat berperan dalam

Suryanto SE

Lurah Babatan Kecamatan Wiyung proses

partisipasi

pelibatan

masyarakat,” ujarnya.

Suryanto menjelaskan, program-program yang berbasis pada masyarakat yang diawali dengan pendidikan lingkungan, disiplin dan itikad baik dimulai dari tingkat rumah tangga. “Kegiatan rutin yang dilakukan PKK dapat memberikan motivasi dan pengarahan sehingga menjadi lebih siap ketika ditunjuk menjadi kelurahan binaan,” jelasnya.

Sayangnya, lanjut Suryanto, tim penggerak PKK dalam melakukan kegiatan sering kali mengalami kendala anggaran. Se-

hingga PKK setiap kali membuat acara, khususnya menyambut hari besar nasional maupun hari besar keagamaan harus menggunakan dana dari masyarakat atau hasil swadaya kepengurusan PKK. “Ya kegiatan rutin hanya PKK, kita siasati dengan iuran mereka yang mengikuti program itu,” imbuhnya.

Suryanto menambahkan, bahwa kegiatan yang dilakukan kelurahan lebih diutamakan kebutuhan dan atas permintaan warga sendiri. Seperti pagelaran seni, kegiatan musik, dan sebagainya. = ARYANI/G. ARMADIANTO SEMERU

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 6 MEI 2014 | No. 0355 | TAHUN III

11

SUMBERDAYA DAERAH

Penggalian Potensi Belum Matang SURABAYA - Pemerintah daerah dalam menetapkan dan menggali potensi dan sumberdaya yang dimiliki daerah terlihat belum dilandasi dasar yang matang dan tepat. Padahal penggalian potensi tersebut menjadi batu pijakan awal dalam penetapan potensi dan sumberdaya daerah menjadi objek dari kerjasama antar daerah.

“Selama ini pemilihan atau pengalian sektor belum dilihat sebagai suatu upaya yang sangat memiliki pengaruh sangat besar dalam mencapai nilai keberhasilan dan nilai manfaat dalam pada setiap pelaksanaan kerja sama daerah,” ujar Pengamat Otonomi Daerah dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr. Djoko Widodo kepada Koran Madura, Senin (5/5).

Untuk diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah, membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki untuk dikelola dan diambil manfaatnya.

Selama ini pemerintah daerah sudah memiliki tujuan dalam pelaksanaan kerja sama daerah, tetapi sayangnya tujuan tersebut tidak tergambar secara nyata dalam menuntun penyelenggaraan kerja sama daerah.

Menurut Djoko, penetapan potensi atau sumberdaya daerah yang menjadi objek kerja sama daerah terlihat masih diambil berdasarkan pertimbangan struktural dan disesuaikan dengan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan. Semisal, kerja sama yang bersifat pelayanan kepada masyarakat.

“Peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setidaknya ada yang memberikan dukungan terhadap penguatan dan sekaligus menilai kebermanfaatan dalam melaksanakan kegiatan di sektor masing-masing,” jelasnya.

Pemetaan terhadap potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah, lanjut Djoko, pemerintah daerah setidaknya dimulai dari kesiapan unit kerja yang akan menjadi pelaku kerja sama daerah nantinya dengan didukung oleh unit kerja yang memiliki peran sebagai fasilitasi pelaksanan kerja sama daerah. = G. ARMADIANTO SEMERU

Lokasi Pengerukan

ist/koran madura

Proyek APBS Dorong Pelebaran Zona Labuh Kapal SURABAYA – Proyek pendalaman dan pelebaran Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) berdampak pada perombakan kawasan zona labuh kapal di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak. Semakin lebarnya alur mendorong kapal yang datang semakin besar sehingga mendesak zona sekitar pelabuhan perlu ditata ulang.

"Secara teknis zona labuh 500 meter kanan-kiri alur akan bergeser 50 meter karena lebar alur bertambah dari 100 meter menjadi 150 meter," jelas Kepala Humas Kantor Syahbandar Tanjung Perak Marzuki, Senin (5/5).

Menurut Marzuki, pergeseran tersebut akan membuat kawasan yang ada perlu ditata ulang, termasuk kemungkinan memindah area untuk kapal tak beraktivitas maupun yang mati.

Meski demikian, lokasi perpindahan belum ditetapkan mengingat masih dalam kajian.

Tim sejak tiga minggu terakhir, lanjut dia, sudah bekerja memetakan ulang perubahan zona labuh melibatkan berbagai instansi, termasuk TNI AL dan pelaku usaha. Mereka memetakan di dalam perairan maupun

permukaan terkait APBS. "Salah satu tugas mereka mencari kemungkinan ruang yang belum dimanfaatkan seperti Alur Pelayaran Timur Surabaya," jelasnya.

Marzuki menambahkan, APBS yang berada di sebelah jembatan Suramadu masih kurang dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran. Tim bertugas mengkaji daerah tersebut digunakan sebagai salah satu area labuh, termasuk mengidentifikasi kedalaman laut dan persinggungan dengan jalur kapal TNI. Adapun di sisi Bangkalan, Madura, lanjut Marzuki, juga dikaji untuk daerah terintegrasi dengan kawasan Tanjung Perak. Kawasan tersebut saat ini banyak digunakan untuk membongkar kapal bekas. "Hasil

Secara teknis zona labuh 500 meter kanan-kiri alur akan bergeser 50 meter karena lebar alur bertambah dari 100 meter menjadi 150 meter,”

Marzuki

Kepala Humas Kantor Syahbandar Tanjung Perak kajian tersebut akhir bulan ini diharapkan selesai," tegasnya.

Untuk diketahui, APBS merupakan pintu masuk menuju Pelabuhan Tanjung Perak dan sekitarnya. Kondisi APBS saat ini hanya memiliki lebar 100 meter dan kedalaman 9 meter, serta hanya terdapat satu jalur perlintasan. Bukan hanya itu saja, kapasitas APBS yang tersedia hanya 27.000 gerakan kapal.

Padahal, pada tahun 2013 lalu

tercatat 43.000 gerakan kapal di Pelabuhan Tanjung Perak dan sekitarnya.

Dengan pengembangan APBS yang dilakukan Pelindo III, maka diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Itu terjadi karena adanya efisiensi biaya, mengingat kapalkapal berukuran besar dengan volume muatan/barang yang dibawa lebih banyak dapat masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak.

Setelah pelebaran dan pendalaman, APBS dapat dilewati kapal curah kering 90.000 DWT, kapal tanker 65.000 DWT, kapal LNG 60.000 DWT, dan kapal petikemas 50.000 DWT. Dimana sebelumnya APBS hanya mampu dilewati kapal curah kering 40.000 DWT, kapal tanker 40.000 DWT, kapal LNG 20.000 DWT, dan kapal petikemas 20.000 DWT. APBS nantinya juga akan memiliki dua jalur perlintasan kapal sehingga akan memperlancar mobilitas kapal. = G. ARMADIANTO SEMERU

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 SELASA 6 MEI 2014|NO. 0355|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

SELASA 6 MEI 2014 NO. 0355 | TAHUN III

Pemilih Pilpres Bisa Saja Bertambah KPU Lakukan Tahapan Pendataan DPS PROBOLINGGO - Pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 yang akan digelar pada 9 Juli mendatang. Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo, saat ini sedang konsentrasi melakukan pencatatan Daftar Pemilh Sementara (DPS).

Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, Zubaidi mengatakan pihaknya saat sedang melakukan pendataan untuk DPS. Namun, pihaknya tetap tidak meninggalkan tanggung jawab terhadap pileg kamarin.

Karena KPU masih memiliki tugas akhir, yakni penetapan caleg terpilih periode 2014-2019 mendatang.“Kami membagi

kerja antara pileg dengan pilpres,” katanya, kepada wartawan, Senin (5/5).

Menurutnya, untuk penetapan caleg terpilih akan dilakukan KPU pada 12 Mei mendatang. Ketika ditanya, apakah ada penambahan pemilih Pilpres mendatang dengan pileg kemarin. Dia mengaku belum bisa memastikan.“Saat ini masih

Sementara dari data DPT untuk pileg kemarin, potensi pemilih kurang lebih sebanyak 850 ribu orang.

Zubaidi mengaku perbandingan pileg dengan pemilih pilpres bisa saja mengalami penambahan puntuk calon pemilih.

DPS kalau sudah DPT baru kami bisa memprediksi jumlah pe-

PTKL

Sekar Jumpai 3 Kementerian PROBOLINGGO - Setelah pihak manajemen Perseroan Terbatas Kertas Leces (PTKL) Kabupaten Probolinggo tak bisa membayar gaji karyawan selama 12 bulan. Perwakilan Serikat Pekerja (Sekar), hari ini Selasa (6/5) meluruk kepada tiga kementerian di Jakarta.

Kedatangan ke Jakarta tersebut, 40 orang perwakilan Sekar akan mengadukan nasib akibat tidak terbayarnya gaji oleh pihak PTKL. ”Kami akan mengadukan semua permasalahan karyawan ke pemerintah pusat,” kata sekretaris Sekar Arham kepada wartawan, Senin (5/4).

Arham mengaku, kedatangannya ke Jakarta merupakan bentuk usaha karyawan. Karena selama ini pihaknya belum mendapatkan upah atas kerjanya selama satu tahun. Sedangkan pihak karyawan sudah menuntut pihak managemen untuk segera memberikan upah kepada karyawan.

“Namun upaya tersebut belum ada solusi. Karena pihak PTKL tidak dapat membayar gaji karyawan. Dengan alasan kondisi perusahan saat ini sedang pailit,” terangnya.

Padahal menurutnya, PTKL

merupakan perusahaan milik BUMN secara otomatis semua asset dan tata kelola merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.“Kami akan jelaskan semua persoalan PTKL kepada tiga kementrian,” ucap Arham

Sementara itu, salah satu karyawan PTKL lainnya, Heru Eko, dengan kedatangan perwakilan karyawan ke Jakarta, setidaknya ada sebuah solusi terkait peramasalahan tidak menerima gaji. Karena bagaimana pun juga gaji merupakan hak atas upah kerja yang dilakukannya.

Selain itu, Arham juga akan mengatakan, pihaknya akan menduduki tiga kementrian selama dua hari kedepan. Pada hari Rabu (7/5) besok, sekar akan menghadap Kementrian BUMN dan Mahkamah Agung (MA). Sementara untuk hari Kamisnya (8/5), akan menghadap Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Keuangan dan DPR RI. “Pihaknya akan menuntut pemerintah agar bersedia mencarikan dana talangan untuk

segera melunasi hak-hak gaji karyawan yang tertunda selama 12 bulan,”tandasnya.

Selain itu pihaknya juga akan menjelaskan tentang adanya pelanggaran terkait dengan adanya PHK sepihak yang dilakukan oleh pihak Direksi PTKL. Karena dia menilai dalam tubuh PTKL banyak pemberangusan karyawan.“Kami bersama –bersama akan berusaha memperjuangan nasib para karyawan dan para pensiunan karyawan yang belum mendapatkan pesangon,” tegas Arham.

Sedangkan rencana awal terkait pendampingan dari pemerintah daerah ke Jakarta, menurutnya tidak jadi berangkat bareng dengan sekar. Karena pihak pemkab Probolinggo dinas terkait tidak bisa mendampinginya.“Karena ada urusan lain. Tetapi secara tersurat pemkab sudah memberikan informasi atas masalah yang PTKL kepada pemerintah pusat,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu karyawan PTKL lainnya, Heru Eko, dengan kedatangan perwakilan karyawan ke Jakarta, setidaknya ada sebuah solusi terkait permasalahan tidak menerima gaji.

Karena bagaimana pun juga gaji merupakan hak atas upah kerja yang dilakukannya.

“Apalagi PTKL merupakan perusahaan plat merah. Masak pemerintah pusat tidak mau tau terkait masalah tersebut,” pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

milih pilpres,” tandas Zubaidi.

Sementara dari data DPT untuk pileg kemarin, potensi pemilih kurang lebih sebanyak 850 ribu orang. Zubaidi mengaku perbandingan pileg dengan pemilih pilpres bisa saja mengalami penambahan puntuk calon pemilih.

“Bisa saja, pemilih pemula bisa bertambah. Awalnya pada pileg kemarin mereka tidak bisa nyoblos karena umurnya belum genap 17 tahun Namun pada juli mendatang mereka sudah pas. Bisa saja mereka dapat mencoblos pada pilpres,” tegasnya.

Secara otomatis, kata dia,

DPT pada pileg mendatang pemilih yang memiliki hak untuk menyumbangkan suaranya akan mengalami penambahan.

Sekedar diketahui, saat ini parpol mulai melakukan penjajakan koalisi antar parpol untuk mengusung figur calon dalam pilpres mendatang. Figur yang mulai muncul sebagai kandidat kuat dalam pilpres saat ini yakni Joko Widodo yang dikuatkan oleh Partai PDI perjuangan.

Sementara untuk Partai Gerindra figur yang akan dijadikan calon presiden, yakni Prabowo Subianto. =Mahfud Hidayatullah

ANGGARAN SWAKELOLA

Walikota : Anggaran Swakelola Rp 200 Juta PROBOLINGGO – Anggaran swakelola untuk pembangunan kantor Kelurahan untuk tahun 2014 senilai Rp 200 juta.

Hal ini disampaikan Walikota Probolinggo, Hj. Rukmini saat menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Bapeda bidang fisik dan prasana Kota Probolinggo, kemarin.

Dalam rakor itu, Walikota Hj. Rukmini menjelaskan, agar pemerintah menekan besarnya anggaran untuk belanja pegawai.

Sehingga dengan demikian, peruntukan anggaran tersebut lebih focus pada program yang lainnya.

Seperti anggaran untuk pemban-

gunan fisik.“Kita berharap anggaran untuk pembangunan fisik lebih difokuskan,” tandasnya.

Rukmini menjelaskan, anggaran untuk belanja pegawai seperti program yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebesar 50 persen yang anggarannya berasal dari APBN. Sedangkan untuk daerah yang banyak membutuhkan hanya sebesar 40 persen.

Sementara itu, Kepala Bapeda Kota Probolinggo, Imanto mengatakan, rakor itu dilakukan untuk mengetahui program pembangunan yang ada. Seperti pembangunan infrastuktur dan lain sebagainya.

“Sekarang itu pembangunan infrastruktur yang dulunya ditangani oleh Satker, kini sudah dilimpahkan kepada masingmasing kelurahan,” ungkapnya.

Dari hasil rakor tersebut, imbuh Imanto, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan.

Yakni bukan persoalan masalah besar kecilnya anggaran terkait pembangunan swakelola itu, melainkan masalah manfaat dan fungsinya.

Sementara itu, gelar rakor itu tak hanya dihadiri oleh Walikota Probolinggo, Hj. Rukmini, melainkan juga dihadiri oleh camat dan Lurah se-Kota Probolinggo. =Muhammad Sugianto

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 6 MEI 2014 NO. 0355| TAHUN III

13

TAK TERBUKTI: Suasana perhitungan ulang surat suara di TPS 3 dan 10 Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok, di Kantor KPU Kota Probolinggo.

Hitung Ulang Suara PKB Digelar Dugaan Mutasi Suara Tak Terbukti PROBOLINGGO - Dugaan mutasi suara sesama Caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara Nomor urut 1 (Taufiqurrahman) dan Nomor urut 3 (Nurhudana) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 dan 10 di Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, tidak terbukti.

Hal itu setelah dilakukan penghitungan ulang suara TPS 3 dan 10 dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2014, di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo, Senin (5/5).

Sebelumnya caleg nomor urut 1, Taufiqurrahman menduga terjadi migrasi suaranya ke nomor urut 3, Nurhudana. Migrasi itu berpotensi membuat Nurhudana unggul 1.606 suara dibanding su-

ara Taufiqurrahman, caleg nomor urut 1, yang meraih 1.605 suara.

Sehingga selisih 1 suara dengan Nurhudana.

Dari hasil hitung ulang yang selesai pukul 16.00 WIB, suara Toufiqurrahman di TPS 3 mendapat 1 suara, dan Nurhudana memperoleh 6 suara. Sedangkan di TPS 10, Toufiqurrahman tidak memperoleh suara, dan Nurhudana memperoleh 11 suara.

Hasil hitung ulang itu juga sesuai dengan klarifikasi Panitia

Pemungutan Suara (PPS) yang dihadirkan dalam pleno KPU sebelum dilakukan hitung ulang.

Ketua PPS Jrebeng Lor, Sutikno, menyatakan terjadinya masalah lantaran 5 surat suara sah tidak ditandatangani oleh KPPS. Dengan hasil penghitungan ulang itu, Ketua KPU Kota Probolinggo, Sukirman WHP, mengatakan dugaan mutasi suara sesama Caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara Nomor urut 1 (Taufiqurrahman) dan Nomor urut 3 (Nurhudana) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 dan 10 di Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, tidak terbukti. “Dugaan mutasi suara tidak terbukti dan kenetralan PPS Jrebeng Lor juga teruji,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Tim Kuasa Caleg Nomor urut 1, Ahmad Hanafi, mengatakan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada KPU Kota Probolinggo, Panwaslu, Panwascam, PPS, KPPS dan aparat keamanan dari Polres Probolinggo Kota yang telah mengawal proses penghitungan ulang suara di TPS 3 dan TPS 10 Kelurahan Jrebeng Lor. “Saya ucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga.

Soal legowo dan tidak legowo, kami masih ingin menganalisa hasil penghitungan ulang.

Dan untuk proses keberlanjutannya, masih melihat dulu hasiulnya,”ucapnya.

Diketahui, penghitungan ulang surat suara ini, berdasar-

kan masukan dari Caleg Anggota DPRD Kota Probolinggo, atas nama Taufiqurrahman dari Partai Kebangkitan Bangsa dan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor: 223/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, serta Rekomendasi Panwaslu Kota Probolinggo nomor: 198/PW. Kota/Prob/ PILEG/ RKM/IV2014, agar KPU Kota Probolinggo melakukan pembukaan kotak suara sekaligus Pembukaan C-1 PLANO. Permintaan Pembukaan C-1 PLANO akan dilakukan terhadap TPS 1 Jrebeng Lor dan TPS 5 Kelurahan Sumber Wetan, dan melakukan penghitungan ulang untuk TPS 3 dan 10 di Kelurahan Jrebeng Lor. =M.Hisbullah Huda

14

KORAN MADURA

Probolinggo

SELASA 6 MEI 2014|NO. 0355|TAHUN III

Kasus Kades Terlibat Pengoplosan Elpiji

Pemkab Belum Mengambil Keputusan

TAK PATUH: Kereta Kelinci tetap beroperasi di wilayah perkotaan, meski spanduk larangan sudah terpampang.

Larangan Satlantas Mandul

PROBOLINGGO - Kasus pengoplosan tabung elpiji yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo. Pihak Pemkab Probolinggo ternyata masih belum bisa mengambil keputusan kepada yang bersangkutan.

Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Probolinggo, Martinus Sjaiful Effendi, mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan keputusan atas kasus yang menimpa kades Desa Sukokerto. Melihat hal itu, pemkab sendiri akan melakukan pengkajian dan pendalaman atas kasus yang menimpa MDR (41) yang nekat mengoplos tabung elpiji .”Kami masih belum mengambil keputusan (Pemecatan, red) terkait hal itu,” terangnya kepada wartawan, Senin (5/5).

Alasan belum adanya sikap tegas pemkab mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepadanya,masih akan dikaji permasalahan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang pemerintahan Desa, dan perda pemerintahan Desa yang berlaku “Kami akan kaji dulu, kalau sudah selesai, kami akan melaporkan ke Bupati . Nantik bupati yang akan memutuskan atas sanksi itu,”ujar Martinus Sjaiful Effendi .

Martinus Sjaiful Effendi menambahkan, selama MDR mendekam di sel tahanan polres Probolinggo. Pihak Pem-

kab sendiri akan menunjuk pejabat sementara untuk memimpin desa itu.”Jika tidak di tunjuk pejabat sementara, kami kawatir pelayanan di desa (Sukokerto) itu sedikit terganggu,”tandasnya.

Alasan belum adanya sikap tegas pemkab mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepadanya,masih akan dikaji permasalahan itu sesuai dengan UndangUndang Nomor 06 tahun 2014 tentang pemerintahan Desa, dan perda pemerintahan Desa yang berlaku

Seperti berita sebelumnya, penangkapan kades yang berisial MGR (41) dibekuk bersama tiga temannya yang membantunya melakukan pengoplosan elpiji dirumahnya, yakni BDR ( 32), ASR (25) dan MAN (20).

Tersangka melakukan pengoplosan tersebut dilakukan oleh tersangkan, sudah sejak November 2013 kemarin . Hal nekat yang dilakukan oleh MGR tersebut melanggra KUHP, pasal 53, 54 dan 55 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara KUHP. =Mahfud Hidayatullah

Banyak Kereta Kelinci yang Tak Patuh PROBOLINGGO – Adanya spanduk Satlantas Polres Kota Probolinggo yang melarang kereta mini atau odongodong tidak beroperasi di wilayah perkotaan, nampaknya hanya dianggap angin lalu. Terbukti, hingga saat ini masih banyak kereta mini yang terlihat berkeliaran. Terutama pada saat malam minggu.

Padahal, spanduk larangan tersebut sudah jelas terpasang di sebelah barat alun-alun Kota Probolinggo bertuliskan “Kereta Mini atau Kereta Kelinci Dilarang digunakan di jalan”.

“Masih banyak keendaraan kereta mini yang melanggar dan beroperasi di wilayah Kota,” ujar Bambang, seorang warga Kota Probolinggo kepada wartawan, Selasa (5/5).

Dia menjelaskan, pemasangan spanduk larangan tersebut dinilai mandul, karena para pemilik kendaraan kereta mini tidak mema-

tuhi adanya larangan tersebut.

“Terus terang keberadaan kereta mini atau odong-odong itu sangat mengganggu pengendara lainnya,” katanya.

Itulah sebabnya, masyarakat Kota Probolinggo sangat mendukung dengan adanya larangan tersebut. “Kalau bisa petugas lebih tegas melakukan penertiban. Apalagi mereka tidak mengindahkan adanya spanduk larangan tersebut,” katanya.

Sekedar diketahui, untuk menurunkan angka kecelakaan di

wilayah Kota Probolinggo, jajaran Satlantas Polres Kota Probolinggo melakukan pemasangan papan himbauan berupa pemasangan spanduk di sejumlah titik. Termasuk pemasangan spanduk larangan kendaraan odong-odong atau kereta mini beroperasi di wilayah Kota.

“Kita tidak akan mentolelir terhadap adanya pelanggaran,” ungkap Kasat Lantas Polres Kota Probolinggo, AKP Mukhlason, kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Itulah sebabnya, untuk menekan angka pelanggaran tersebut, pihaknya menghimbau kepada semua masyarakat, khususnya kalangan ibu-ibu dan anak-anak agar tidak menaiki kendaraan kereta mini atau odong-odong karena sangat membahayakan di jalan. =Muhammad Sugianto

RENCANA PEMBAGIAN PAKET TABUNG GAS. Pekerja mengangkut tabung gas ke dalam kapal di Rawa Saban, Kabupaten Tangerang, Banten.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana membagikan 1,7 juta paket perdana tabung gas elpiji 3 kilogram pada tahun ini.

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

SELASA 6 MEI 2014 No. 0355 | TAHUN III

SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III

Juve Hattrick Gelar Serie A Buffon: Kami Layak Juara ROMA - Kiper dan kapten Juventus Gianluigi Buffon memuji penampilan luar biasa timnya selama musim ini sehingga mampu meraih gelar juara Liga Serie A Italia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Dengan gelar juara ini, Juventus menjadi tim yang paling dominan dalam sejarah sepakbola Italia. Bukan hanya sukses meraih 30 gelar juara Serie A, inilah untuk pertama kalinya Juventus meraih scudetto (gelar juara Liga Serie A Italia) tiga kali secara berturut-turut.

Kepastian gelar juara Liga Serie A Italia atau Scudetto itu diraih Juventus sebelum mereka melakoni pertandingan melawan Atalanta pada Selasa (6/5) dini hari WIB tadi, setelah AS Roma kalah dari Catania pada Minggu (4/5). Dengan menyisakan dua pertandingan, AS Roma dipastikan tidak mampu lagi mengejar poin Juventus.

“Gelar juara ini adalah hadiah yang sangat layak dari kerja keras dan penampilan yang bagus seluruh tim sepanjang musim ini.

Selalu indah meraih kemenangan, tetapi sangat sulit mengulangi capaian musim lalu karena kami perlu kekuatan fisik yang lebih bagus serta energi dan mental yang tangguh,” kata kapten Tim Nasional Italia itu.

Dia melanjutkan, “Kami patut merayakan hal ini karena kami sukses meraih scudetto untuk ketiga kalinya secara berturut-turut dan menjadikan kami begitu dominan di sejarah sepakbola Italia. Musim ini kami sangat fantastik. Kami memiliki sekelompok pemain yang penting dan seorang pelatih yang mempersiapkan timnya dengan sangat bagus.”

Buffon mengaku sangat senang tidak pernah meninggalkan klub ini, meski Juventus dihukum bermain di Liga Serie B karena terlibat dalam skandal pengaturan skor pada 2006. “Scudetto dua tahun lalu sangat menggembirakan kami karena gelar itu sama

sekali tidak terduka setelah kami bermain di Serie B,” imbuhnya.

Pekan depan Juventus akan menantang AS Roma di Stadion Olimpico. Si Nyonya Tua dipastikan disambut dengan tidak ramah oleh pendukung tim Ibukota Italia tersebut. Meski demikian, Buffon tetap memuji AS Roma yang juga tampil menawan sepanjang musim ini sehingga duduk di peringkat kedua klasemen. “Semua gelarakan sepakbola harus berterima kasih kepada mereka. AS Roma tampil impresif dan kekuatan mereka menjadi halangan buat kami menjuarai liga. Pujian layak dilayangkan untuk mereka,” kata Buffon.

Kunci kesuksesan Juventus dalam tiga musim terakhir adalah pelatih Antonio Conte. Mantan gelandang Juventus dan Timnas Italia ini berpeluang membuat rekor koleksi poin Juventus menjadi 100 poin musim ini. Saat ini, Si Nyonya Tua sudah mengumpulkan 93 poin. Dengan tiga laga sisa, maka peluang mereka mengumpulkan 100 poin sangat terbuka lebar.

“Conte sudah sangat memuaskan kami sejak pertama kali di menangani ntim ini. Dia seorang pemain hebat selama di Juventus dan dia juga sukses menularkan ambisinya kepada para pemain dan memberikan motivasi kepada para pemain,” kata Direktur Umum Juventus Giuseppe Moratta.

Sementara itu pada laga Senin (5/5) dini hari WIB, AC Milan sukses menaklukkan Inter Milan pada laga Derby Milan atau yang terkenal dengan Derby Della Madonnina dengan skor 1-0. Satu-satunya gol “I Rossoneri” dicetak oleh gelandang Nigel de Jong menyambut bola tendangan bebas Mario Balotelli. Dengan hasil ini, Milan berpeluang bermain di Liga Europa musim depan.

Syaratnya, mereka menyapu bersih dua laga sisa. =ESPN/AJI

LIGA PRIMER INGGRIS

Imbang, Mourinho Salahkan Norwich LONDON - Pelatih Chelsea Jose Mourinho geram dengan permainan bertahan Norwich City saat kedua tim saling berhadapan pada Liga Utama Inggris di Stamford Bridge, Minggu (4/5) tengah malam WIB. Akibat taktik bermain negatif seperti itu, Chelsea hanya mampu bermain imbang tanpa gol, meski “The Blues” menguasai jalannya pertandingan dengan 71 persen penguasaan bola dan jumlah tendangan ke gawang yang sangat banyak. Tetapi tidak ada satu pun dari peluang-peluang itu yang menghasilkan gol.

Dengan hasil ini pula, maka peluang “The Blues” menjuarai Liga Utama Inggris musim ini pupus sudah. Pasalnya, Chelsea yang bercokol di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 79 poin hanya memiliki satu pertandingan sisa. Sedangkan Manchester City dan Liverpool yang bertengger di puncak dan runner up klasemen dengan sama-sama mengantongi 80 poin masih mempunyai dua pertandingan. Peluang Chelsea akan hidup kembali bila City dan Liverpool tergelincir pada dua pertandingan terakhir itu.

Norwich membutuhkan poin dari Stamford Bridge untuk keluar dari zona degradasi. Pasalnya, Sunderland yang berada satu garis di batas zona degradasi masih memiliki satu pertandingan lebih. Bila sukses memenangkan dua laga sisa, maka Sunderland dipastikan masih bermain di Liga Utama Inggris musim depan.

“Kami melawan sebuah tim yang butuh tiga poin untuk berta-

han di Liga Utama tetapi mereka tidak bermain untuk menang.

Mereka mencoba memetik kemenangan supaya memelihara peluang bertahan tetapi mereka tidak mencobanya. Kami butuh satu poin untuk berakhir di tempat ketiga dan kami sudah melakukan segala-galanya karena kami sangat ingin menutup musim ini dengan memetik kemenangan di kandang,” kata Mourinho.

Pria Portugal itu melanjutkan, “Pada babak kedua kami mencobanya, tetapi kami tidak bisa mencetak gol. Para striker kami adalah pemain-pemain hebat, tetapi masih butuh kualifikasi khusus. Mereka bukanlah pemain yang tetap bisa menguasai bola di antara tiga atau empat pemain lawan di dalam kotak penalti lalu melepas tembakan. Karena itu, ketika tim dalam situasi yang sulit, mereka tidak mampu keluar dari situasi sulit tersebut.”

Mantan pelatih Real Madrid ini frustrasi dengan permainan anak-anak asuhnya di babak pertama. Tetapi setelah memperbaiki penampilan di babak kedua, Chelsea, kata Mourinho, seharusnya berhak memetik kemenangan.

“Kami sudah mencoba segalanya tetapi pada akhirnya kami tahu bahwa kami tidak punya peluang menjuarai liga. Kami tahu bahwa kami butuh satu poin untuk berakhir di tempat ketiga sebagai batas akhir untuk lolos langsung ke Liga Champions. Tidak ada trofi buat kami, tetapi sangat penting berakhir di tempat ketiga,” imbuh mantan pelatih FC Porto dan Inter Milan itu lagi.

Pada bagian lain, Mourinho juga mengungkapkan kekecewaan terhadap kepemimpinan wasit Neil Swarbrick yang tidak memberikan hadiah penalti kepada timnya setelah Ryan Bennett menjatuhkan Eden Hazard di kotak terlarang. “Itu terjadi di lapangan, tetapi untuk memastikannya saya cepat-cepat lari ke ruangan saya dan saya tiba pada waktu yang tepat untuk menyaksikan putaran ulangnya dan lalu kembali ke lapangan dengan tertawa karena saya tidak bisa menangis,” ucap pria yang menjuluki dirinya dengan Special One. Eden Hazard sendiri baru dimainkan pada babak kedua oleh Mourinho setelah beberapa hari sebelumnya mengkritik Jose Mourinho. Mourinho juga kemudian mengkritik Hazard dan memintanya lebih mengorbankan diri untuk tim. Masuknya Hazard di babak kedua membuat permainan Chelsea lebih bagus.

“Tim sangat bagus di babak kedua. Apakah Eden bermain di babak kedua? Ya. Apakah dia memiliki tanggung jawab di babak kedua? Ya,” kata Mourinho lagi.=ESPN/AJI

16

KORAN MADURA

SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III

lahraga KORAN MADURA

16

SELASA 6 MEI 2014 No. 0355 | TAHUN III

Madrid Buang Peluang

IMBANG. Striker Real Madrid Karim Benzema dan Gelandang Valencia Dani Parejo berduel dalam laga yang berlangsung di Santiago Bernabeu, Senin (5/5) dini hari WIB.

CHELSEA 0-0 NORWICH

37

HARI LAGI

Imbang, Mourinho Salahkan Norwich OLAHRAGA | 15

MADRID - Real Madrid membuang kesempatan menempel Atletico Madrid di puncak klasemen sementara La Liga, setelah hanya bermain imbang 2-2 atas Valencia dalam lanjutan pertandingan La Liga Spanyol di Santiago Bernabeu, Minggu (4/5) waktu setempat atau Senin (5/5) dini hari WIB. Namun, peluang juara “El Real” kembali terbuka menyusul kekalahan yang diderita Atletico pada hari yang sama. Madrid juga diuntungkan karena memiliki satu tabungan laga lebih banyak.

Dengan hanya tambahan satu angka, Madrid masih bertengger di posisi ketiga klasemen dengan koleksi 83 poin. Mereka terpaut dua angka dari Barcelona di urutan kedua dan lima poin dari Atletico di puncak klasemen.

Hasil itu juga tidak lepas dari hasil imbang 2-2 yang diraih Barca saat menjamu Getafe dan kekalahan 0-2 yang diderita Atletico dari Levante.

Menyisakan tiga laga, Madrid wajib menyapu bersih partai tersebut sambil berharap Atletico tergelincir di dua laga sisa mereka. Madrid akan melawan Real Valladolid (7/5), Celta Vigo (11/5), dan Espanyol (18/5), sementara “Los Rojiblancos” akan menghadapi Malaga (11/5) dan Barca (18/5).

Menjamu Valencia di Bernabeu, Madrid dikejutkan penampilan penuh determinasi dari tim lawan. “El Che” bahkan mampu unggul lebih dulu pada menit ke-43 melalui tandukan Jeremy Mathieu.

Namun, Madrid bangkit di babak kedua dan mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-59 melalui sundulan Sergio Ramos. “Los Blancos”

semakin gencar menggempur pertahanan tim tamu. Akan tetapi, alih-alih menyamakan kedudukan, Madrid justru kembali tertinggal.

Pada menit ke-65, Valencia kembali memimpin lewat aksi Parejo seusai menyambut umpan silang Sofiane Feghouli dengan sontekan mengarah ke pojok gawang. Ketika Madrid sepertinya akan mengakhiri laga dengan kekalahan, Cristiano Ronaldo untuk kesekian kali tampil sebagai penyelamat timnya saat laga memasuki waktu tambahan. Sang megabintang sukses mengkonversi umpan silang Angel Di Maria lewat tendangan flick-nya.

“Ini sungguh pekan yang ketat bagi ketiga tim atas klasemen. Kini, liga semakin terbuka dari sebelumnya. Saya selalu katakan penentuan gelar juara akan ditentukan hingga laga terakhir,” ucap arsitek Madrid Carlo Ancelotti.

Pada laga beberapa jam sebelumnya, Atletico dipaksa menelan kekalahan 0-2 atas Levante. Berlaga di Estadio Ciudad de Valencia, Atletico sudah tertinggal saat pertandingan baru berjalan tujuh menit. Dari situasi sepak pojok, bola memantul di dalam kotak penalti dan kemudian mengenai Filipe Luis. Bola kemudian bergulir ke dalam gawang melewati Thibaut Courtois.

Levante menambah gol di babak kedua melalui David Barral.

“Sekarang liga semakin menarik.

Tiga pekan ini intensitasnya sangat tinggi. Kami punya tiga laga final dan harus berkonsentrasi penuh dengan pertama dimulai melawan Malaga akhir pekan depan,” kata pelatih Atletico Diego Simeone. =SKY SPORTS/ESPN/AJI

Juventus Hattrick Gelar Seri A

Buffon: Kami Layak Juara OLAHRAGA | 15

SELASA 6 MEI 2014 No. 0355 | TAHUN III

KORAN MADURA

BUPATI MENDATANG HARUS PUNYA DESAIN BESAR

LENY AGUSTINA SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III MEMOTIVASI PRIBADI TERASA NYAMAN

SUMENEP | B

NETER KOLENANG |P

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Dewi Khalifah SOENGKONO SIDIK

UNAIS ALI HISYAM

MENUJU

ACHSANUL QOSASI

ILYASI SIRAJ

AZASI HASAN

PENDOPO

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 6 MEI 2014 | No. 0355 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 6 MEI 2014 No. 0355 | TAHUN III

PERUMAHAN

Tutup Saja Rumah Kos Ilegal SUMENEP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep meminta pemerintah menutup rumah kos tak berizin. Selain rawan jadi tempat tidak beretika, rumah kos tak berizin juga tak memberikan pemasukan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi mendesak pemerintah tak memberikan toleransi lagi terhadap pengembang. Selama ini, Pemkab dinilai tidak bersikap tegas sehingga pengusaha merasa enteng untuk mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). “Sehingga, ada banyak rumah kos yang masih belum mengantongi izin,” katanya, Senin (5/5).

Politisi PDI Perjuangan itu yakin, rumah kos ilegal tak hanya berjumlah 28 sebagaimana yang terdata di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T). “Saya yakin, di atas itu. Cuma itu yang terdata oleh BP2T,” tegasnya. Sementara perumahan di Sumenep berjumlah 60.

Oleh karenanya, BP2T harus tegas memberlakukan aturan. “Awasi dengan baik, bahkan kalau bisa ada sidak khusus yang rutin dilaksanakan. Jika ditemukan belum mengurus izin, maka silakan berikan sanksi tegas kepada mereka. Agar pemilik kos itu tidak menganggap aturan itu sebagai macan kertas,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, BP2T diminta melakukan sidak. “Jadi, saya minta BP2T bekerjasama dengan tim itu harus melakukan pendataan ulang. Agar status rumah kos itu menjadi jelas. Silakan mereka suruh urus izinnya, terutama izin HO-nya,” harapnya.

Rumah kos itu selain mengantongi izin dari masyarakat dan IMB pemerintah, juga harus memberikan pemasukan kepada pemerintah. “Maka rumah kos itu juga harus ada pemasukan terhadap PAD kita. Sehingga rumah kos itu berjalan tertib tanpa kecurigaan. Apalagi harus jadi sarang maksiat,” pungkasnya. =SYAMSUNI/MK

Ketua Komisi B DPRD Bambang Prayogi menanggapi maraknya rumah kos ilegal, Senin (5/5).

PANTAU UJIAN NASIONAL. Bupati A. Busyro Karim saat memantau pelaksanaan ujian nasional (UN) di MTs. Negeri Tarate Sumenep, Senin (5/5).

UN SLTP hari pertama dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia amburadul. Banyak ditemukan nomor soal sama dan pertanyaan sama pada naskah soal bercover dan yang tidak.

AUDISI MENUJU BUPATI

Bupati Mendatang Harus Punya Desain Besar SUMENEP – Menanggapi mencuatnya sejumlah nama bakal calon Bupati Sumenep periode 2015-2020, pemerhati kebijakan publik A Dardiri Zubairi mengatakan, Kota Sumekar membutuhkan pemimpin yang punya perencanaan besar (grand desain) yang jelas dan visioner.

“Bupati yang akan datang harus punya grand desain yang jelas. Seperti apa masa depan Sumenep 15 atau 20 tahun lagi. Itu saya kira yang harus dimiliki oleh pemimpin Sumenep selanjutnya,” katanya, Senin (5/5).

Sekretaris PCNU Sumenep itu menambahkan, kabupaten ujung timur pulau Madura juga butuh pemimpin yang visioner. Selama ini, seringkali pemimpin Sumenep kurang visioner dalam menjawab segala tantangan. “Sehingga program yang sering dicanangkan tidak tergarap dengan baik. Sehingga jika

ada perencanaan jelas, maka apa pun program yang dicanangkan itu pasti tergarap, tentu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Dardiri menyontohkan soal program perikanan dan pertanian. Dalam pengamatannya, dua hal itu belum tergarap dengan baik. “Di situlah sebenarnya kebutuhan rakyat yang diperjuangkan dan dipertaruhkan. Nah, semestinya, jika punya grand desain yang jelas, maka 15 atau 20 tahun yang akan datang, potensi kelautan dan pertanian itu menjadi sangat

Nah, ini yang saya maksud bahwa pemimpin Sumenep di masa datang perlu punya grand desain yang jelas,”

A Dardiri Zubairi

Pemerhati Kebijakan Publik jelas, selama ini kan belum tergarap dengan baik. Itu saya kira salah satu contoh kecil,” jelasnya.

Contoh lain adalah perihal keberadaan pasar. Kata Dardiri, pasar sebagai sentra ekonomi masyarakat ternyata belum mampu menjadi tumpuan ekonomi bagi mereka. ”Nah, ini yang saya maksud bahwa pemimpin Sumenep di masa datang perlu punya grand de-

sain yang jelas,” tambahnya.

Sejumlah nama yang mulai menggelinding sebagai bakal calon Bupati Sumenep; A. Busyro Karim (Bupati periode 2010-2015 dan matan Ketua DPRD dua periode), Soengkono Sidik (Wakil Bupati 2010-2015 dan mantan Kepala Bappeda), Unais Ali Hisyam (anggota DPR RI 2009-2014 dan mantan Ketua Komisi B DPRD), Dewi Khalifah (Ketua Muslimat NU dan mantan calon wakil bupati), Bambang Mursalin (pengusaha dan mantan calon bupati), Azasi Hasan (Bankir BNI Pusat dan mantan calon bupati), Ilyasi Siraj (mantan Ketua PCNU dan mantan calon bupati), dan Sahnan (Ketua Gerakan Masyarakat Sumenep Sejahtera), dan Achsanul Qosasi (anggota DPR RI 2009-2014 dan Manager PM United). =SYAMSUNI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 6 MEI 2014 | No. 0355 | TAHUN III

C

Retribusi Puskesmas Makin Mahal Dinkes: Akan Dilakukan Mulai Pertengahan 2014 SUMENEP – Biaya retribusi dan pelayanan kebidanan di sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep diperkirakan akan mengalami kenaikan. Itu dilakukan untuk meningkatkan pelayan kepada pasien yang akan berobat di puskesmas di sejumlah kecamatan.

Dinkes memperkirakan kenaikan itu tidak terlalu signifikan. Untuk biaya retribusi akan ditarik Rp 7.400 dari sebelumnya Rp 5.000.

Sedangkan untuk pelayanan kebidanan menjadi Rp 852.500 dari sebelumnya Rp 500.000. Biaya kebiadanan ditujukan kepada pasien yang akan melahirkan dengan cara normal bukan caesar. ”Perubahan tarif retribusi itu kemungkinan akan dilakukan mulai pertengahan 2014 mendatang. Itu apabila tidak ada halangan. Insya Allah,” kata Pelaksana

Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Fatoni.

Dia menjelaskan, kenaikan tarif retribusi itu berlaku untuk pasien umum dan gigi. Sementara untuk pelayanan lainnya masih tetap seperti biasa. Untuk pasien hamil dipastikan lain lagi, lebih mahal. ”Itu untuk masyarakat juga, sebab jika pelayanan sudah maksimal, maka masyarakat juga akan puas,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak terlalu resah dengan adan-

ya kenaikan tarif tersebut. Sebab saat ini mayoritas masyarakat Sumenep sudah ter-cover dalam program pelayan kesehatan grátis. ”Kalau yang memakai SPM atau jamkesmas tetap gratis, karena semua pembiyaannya diambilkan dari APBD semua, baik dari pemeriksaannya sampai obat-obatannya,” terangnya.

Bagi warga yang masih belum mempunyai SPM, bisa memakai surat pernyataan miskin yang diketahui oleh kepala desa dan camat setempat. Sehingga pasien hanya membawa KTP dan KSK setiap kali akan berobat. ”Itu berlaku apabila pasien menjalani rawat inap, dan mengalami penyakit sedang dan berat, kalau penyakit ringan cukup dengan membawa KTP saja,” ungkapnya. =JUNAEDI/YAT

Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

Mengucapkan

Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2014 ”Dengan semangat Hardiknas, kita tingkatkan kualitas mutu pendidikan di Sumenep untuk mewujudkan masyarakat Super Mantap”

UNJUK RASA. Komite Masyarakat Peduli Pemilu Bersih saat melakukan unjuk rasa di Kantor KPU Sumenep Jalan Asta Tinggi.

KPU-PANWASLU DIDEMO

KPU: Ijazah UH Memenuhi Syarat SUMENEP - Ratusan warga yang mengatasnamakan Komite Masyarakat Peduli Pemilu Bersih mendatangi Kantor Panwaslu dan KPU Kabupaten Sumenep, Senin (5/5). Mereka menilai Panwaslu tidak menindaklanjuti laporan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah seorang calon legislatif (caleg) di daerah pemilihan II dari PDI Perjuangan berinisial UH. "Kami melaporkan dugaan tersebut pada 11 April 2014 dan hingga sekarang belum ada tindaklanjutnya. Padahal, panwas wajib menindaklanjuti setiap laporan itu maksimal tiga hari setelahnya," kata koordinator aksi, Kamarullah di Sumenep.

Sementara perwakilan Panwaslu Sumenep, Hartono, menjelaskan, pihaknya sudah menindaklanjuti laporan tersebut dan hasilnya sudah diserahkan kepada pelapor. "Kami sudah melakukan kajian dan klarifikasi kepada lembaga yang menerbitkan ijazah caleg tersebut. Panwaslu Sumenep tidak tinggal diam terhadap laporan tersebut," ucapnya.

Setelah itu, massa melanjutkan demonstrasi ke Kantor KPU Sumenep guna meminta pertanggungjawaban komisioner KPU atas persoalan tersebut.

Massa kemudian bergerak ke Hotel Utami, karena dua komisioner KPU Sumenep menjalani tes psikologi yang merupakan rangkaian tes dalam rangka rekrutmen calon anggota KPU setempat periode 2014-2019.

Setelah melalui negosiasi dan diperkenankan oleh tim seleksi, dua komisioner KPU Sumenep, yakni Moh Ilyas dan Ali Fikri akhirnya menemui massa.

"Ketika proses verifikasi berkas administrasi persyaratan bakal caleg berupa ijazah, kami melibatkan personel dari Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Sumenep. Hasilnya, ijazah UH itu memenuhi syarat," ujarnya.

Selain itu, kata dia, pada masa verifikasi berkas persyaratan bakal caleg terdapat tahapan tanggapan masyarakat, yakni waktu yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal caleg.

"Ketika itu hingga hari 'H' Pemilu 2014, tidak ada tanggapan dari masyarakat tentang ijazah UH. Kalau masih diduga palsu, silakan laporkan kepada polisi dan kami akan menghormati hasilnya," kata Ilyas kepada perwakilan massa di Hotel utami. =ALI RIDHO/ANT

Pasang Iklan di

KORAN MADURA Drs. A. Shadik, M.Si Kepala Disdik

Call Centre (0328) 6770024

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 6 MEI 2014 | No. 0355 | TAHUN III

Pembahasan Raperda Pemekaran Desa Batal Batas Akhir Pembahasan 16 Mei 2014 SUMENEP - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pemekaran Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa yang dilaksanakan oleh Komisi A DPRD Sumenep bersama Pemkab setempat gagal digelar, Senin (5/5). Rapat dibatalkan karena peserta rapat tidak kuorum.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Moh Ali mengungkapkan, penyebab utama gagalnya rapat karena peserta tak memenuhi target. Rapat tersebut akan membahas pembentukan Desa Aeng Jambu, Kecamatan Arjasa.

“Untuk bisa melaksanakan rapat setidaknya pesertanya harus memenuhi kuorum.

Dalam tatib dewan itu sudah jelas rapat harus dihadiri separuh dari total anggota komisi A.

Lantaran yang hadir tidak mencapai kuorum atau tidak sampai separuh anggota komisi A yang hadir, rapat akhirnya gagal,” tuturnya.

Yang hadir dalam rapat hanya 5 anggota komisi A. Padahal untuk bisa melaksanakan rapat setidaknya harus dihadiri separuh dari total anggota komisi hukum dan pemerintahan itu sebanyak 11 anggota. Sebanyak 6 anggota komisi A bolos atau

tidak hadir, salah satunya Ketua Komisi A Abrori Mannan.

“Padahal kita sudah menunggu hampir dua jam. Namun yang hadir hanya 5 orang ditunda 30 menit tetap saja tidak memenuhi kuorum. Karena tetap tidak kuorum akhirnya rapat gagal digelar. Untuk rapat terpaksa akan diagendakan ulang untuk membahas pemerakaran desa tersebut,” ujarnya.

Ditanya terkait alasan ketidakhadiran anggota komisi A, Ali mengaku tidak tahu. Dia beralasan pendamping yang lebih mengetahui ketidakhadiran anggota dewan.

“Coba tanyakan ke pendamping. Kita kan tinggal hadir saja sambil menunggu teman lain-

nya,” elaknya.

Sementara anggota Komisi A lain Ach Junaidi mengatakan, pembahasan raperda itu masih ada waktu untuk dibahas ulang karena batas akhir jadwal pembahasan raperda itu tanggal 16 Mei. Sementara perwakilan Pemkab Sumenep hadir pada kesempatan tersebut.

“Tadi yang hadir dari Pemkab perwakilan Kabag Pemdes dan Kabag Hukum. Mereka sudah bertahan di ruangan komisi A sambil menunggu anggota dewan lainnya hadir. Ternyata karena tidak hadir juga, akhirnya pembahasan raperda itu digagalkan dan akan dijadwal ulang,” katanya. =ALI RIDHO/MK

Anggota Komisi A DPRD Sumenep saat menunggu anggota yang lain untuk membahas rancangan peraturan daerah terkait pemekaran Desa Kolo-Kolo Kecamatan Arjasa di Ruang Komisi A, Senin (5/5). Namun, pembahasan raperda tersebut gagal digelar karena peserta rapat tak kuorum.

UPAH KARYAWAN

Perusahaan Melanggar Kesepakatan UMK SUMENEP - Adanya sejumlah perusahaan yang tidak membayar gaji atau upah karyawan sesuai UMK (upah minimum kabupaten/ kota) disoroti dewan. Sebab, pembayaran upah karyawan sesuai UMK itu sudah diamanatkan dalam undangundang dan SE Gubernur Jatim Soekarwo.

Anggota Komisi D DPRD Dul Siam menyatakan persoalan upah karyawan sudah ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Jika masih terdapat perusahaan yang membayar gaji di bawah UMK, perusahaan tersebut harus diberi sanksi tegas.

“Beberapa waktu lalu sudah kita bahas terkait pertemuan dengan triparted. Yakni perwakilan kalangan buruh atau karyawan, pengusaha atau perusahaaan dan pemerintah.

Dalam pembahasan yang dimotori oleh kalangan dewan sudah membuat komitmen sehingga terciptalah suatu kesepakan bersama. Karyawan dibayar sesuai UMK,” katanya menegaskan.

Informasi yang beredar ada sejumlah perusahan yang tidak memenuhi upah karyawan sesuai standar UMK. Meski demikian, pihaknya belum menerima laporan terkait adanya perusahaan yang menggaji karyawan di bawah standar UMK. “Jika memang ada laporan pasti kita tindaklanjuti,” tandasnya.

Pihaknya menganggap selama belum ada laporan tidak bisa berbuat banyak. “Namun yang jelas jika perusahaan tersebut melanggar kesepakatan yang dibuat bersama, pasti kita sanksi dari peringatan sampai tindakan yang lebih tegas,” tandasnya.

Dengan gaji dibayar di bawah UMK oleh perusahaan nyatanyata terkesan ada pembiaran.

Contoh nyata gaji buruh PT Garam yang dibayar hanya dengan upah Rp 945.000, padahal standar UMK Sumenep sebesar 1.090.000. =ALI RIDHO/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 6 MEI 2014 | No. 0355 | TAHUN III

E

DISBUDPARPORA

Kios Souvenir Tidak Jelas SUMENEP – Bangunan di sekitar kantor KPU Sumenep Jalan Asta Tinggi yang direncanakan dijadikan kios souvenir hingga saat ini belum jelas. Dinas Kebudayan Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) setempat mengatakan masih akan mengumpulkan pihak Yayasan Asta Tinggi dan kepala desa setempat. Namun, hingga saat ini, pertemuan belum digelar.

“Saya masih belum mengumpulkan mereka.

Saya masih akan bertanya kepada Pak Bambang (Irianto) selaku Kadis (Kebudayan Pemuda dan Olahraga) sebelumnya. Sebab yang banyak tahu soal program itu adalah Pak Bambang. Saya hanya meneruskan,” katanya, Senin (5/5). Bangunan tersebut memang dibangun saat Kadisbudparpora dipimpin Bambang Iriyanto.

Ditanya rencana mengumpulkan kades dan Yayasan Asta Tinggi, Totok, panggilan akrabnya, masih belum memberikan kepastian. Sebab, pada hari ini hingga tanggal 8 Mei masih ada acara di Malang dan Jakarta. “Tetap saya akan kumpulkan, tetapi kalau besok sampai tanggal 8 saya ada acara ke Malang dan Jakarta,” janjinya, kemarin.

Totok mengaku masih belum tahu sumber dan besaran anggaran pembangunan proyek tersebut. “Soal anggaran saya tidak tahu pasti apa dari APBD atau APBN, karena yang tahu itu adalah Pak Bambang. Cuma yang saya tahu hanya soal pengelolaannya. Kata Pak Bambang, nanti pengelolanya akan diserahkan kepada kepala desa, baik mengurus kebersihan hingga retribusinya,” jelasnya. =SYAMSUNI/MK

PELESTARIAN BUDAYA SILAT TRADISIONAL Seorang guru dengan anak didiknya dari Perguruan Silat Kumango (Persikum) berlatih di Istano Basa Pagaruyung, Batusangkar, Kab. Tanah Datar, Sumbar. Pemerintah setempat saat ini mulai melestarikan silat tradisional Minangkabau sebagai pelajaran di sekolahsekolah.

TUNJANGAN TPG

Dewan Anggap Disdik Lalai SUMENEP – Anggota Komisi D DPRD Sumenep Dul Siam menilai Dinas Pendidikan (Disdik) setempat lalai mengabulkan hak guru berupa tunjangan profesi guru (TPG) di triwulan pertama. Alasannya, Disdik mengabaikan perintah SE Kemendikbud yang harus dicairkan paling lambat 30 April 2014. ”Kami kira Disdik memang kurang sigap dan terkesan lalai dalam memberikan hak guru.

Masalahnya, bantuan sudah terprogram, apalagi memang setiap tahun. Jadi, seharusnya tidak ada kesulitan, tinggal mencairkan saja. Ini menandakan kalau Disdik kurang proaktif,” kata politisi PKB asal Kepulauan Sapeken.

Masalah pemberkasan, menurut Dul Siam, harusnya tidak menjadi kendala. Sebab, Disdik sudah punya waktu cukup panjang untuk melakukan itu. ”Kalau pihak Disdik bekerja di belakang meja, tentu saja prosesnya lama.

Seyogyanya tidak begitu, melainkan Disdik harus jemput bola.

Atau kalau memang guru nakal,

tinggal dicairkan saja yang sudah ada,” ujarnya.

Dul Siam mengungkapkan, TPG itu memang sudah banyak ditunggu oleh pendidik. Khawatir hal itu bisa berpengaruh pada kualitas mengajar guru. ”Esensi dari TPG itu kan bagaiman bisa meningkatkan kualitas guru.

Bagaimana kalau guru menurunkan kualitasnya mengejarnya?, kan siswa yang jadi korban,” ucapnya.

Dul Siam menambahkan, seharusnya Disdik memperhatikan SE Kemendikbud itu. Jangan mengambil sikap yang tidak sesuai dengan Kemendikbud tersebut. ”Kalau SE menteri saja diabaikan, bagaimana dengan yang lain. Ini preseden buruk

bagi nasib para guru,” ucapnya.

Maka dari itu, pihaknya memastikan akan melakukan pemanggilan kepada pihak Disdik. Supaya masalah tidak cairnya dana TPG itu bisa diselesaikan dengan baik dan cepat. ”Ini masalah kesejahteraan, jadi sangat rentan. Makanya, harus segera diselesaikan. Kasihan sejumlah guru,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) Mohammad Suhaidi. Ia menyayangkan belum dicairkannya dana TPG tersebut. ”Apalagi sudah ada SE Kemendikbud. Terbilang cukup berani Disdik ini tidak menghiraukan SE itu. Kami tidak habis pikir,” katanya.

Menurut Dosen STKIP Sumenep ini, persoalan tersendat-sendatnya pencairan dana TPG sudah menjadi permalahan klasik. Di mana menandakan Disdik masih terkesan setengah hati dalam melayani guru. ”Kapan

bisa profesional guru yang sudah lulus sertifikasi itu, kalau haknya tidak dipenuhi. Mestinya juga diimbangi dengan pemenuhan haknya,” tegasnya.

Selain itu juga, Suhaidi mengaku bingung dengan tidak dicairkannya dana TPG tersebut.

Padahal sepengatahuan dirinya, dana tersebut sudah dicairkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, terlebih untuk triwulan I yang saat ini sudah diterbitkan SE Kemendikbud tersebut. ”Lalu untuk apa SE tersebut?” katanya dengan nada heran.

Untuk itu, Suhaidi mendesak Disdik segera mencairkan dana TPG tersebut, sehingga guru bisa segera merasakan haknya. ”Kami minta Disdik tidak menunda pencairan dana TPG itu. Apalagi dananya memang sudah ada. Jadi, jangan biarkan guru menunggu, jadilah pelayan yang baik,” ungkapnya.

Sementara Kepala Disdik Sumenep A. Shadik saat dihubun-

gi melalui telepon selulernya masih belum memberikan respons terkait sorotan dewan dan DPKS. Telepon genggamnya tidak diangkat, meski nada sambung pribadinya aktif. Namun, dalam keterangan sebelumnya tidak cairnya dana TPG itu, akibat adanya pemberkasan yang belum tuntas.

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (SE Kemendikbud), batas akhir pencairan dana TPG pada tanggal 30 April kemarin.

Begitu juga dengan pembayaran Kurang Bayar Tunjangan Profesi Tahun 2010-2013. Padahal disebutkan dalam SE itu juga bahwa pelaporan pembayaran dana TPG triwulan tersebut kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 5 Mei 2014 dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri. Namun, di bulan Mei ini Disdik malah belum mencairkan. =JUNAEDI/YAT

KORAN MADURA

SELASA 6 MEI 2014|NO. 0355|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 6 MEI 2014 NO. 0355 | TAHUN III

F

TAK TERIMA. Para wali murid saat melakukan protes di depan dewan guru kemarin.

Wali Murid Protes Kepala Sekolah BSM Disalurkan Tak Sesuai Juknis PAMEKASAN - Puluhan wali murid penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) mengajukan protes terhadap Kepala SD Negeri 5 Blumbungan, Kecamatan Larangan, kemarin (5/5). Protes itu mereka layangkan karena pihak sekolah menyalurkan BSM tidak sesuai petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang ada.

Pihak sekolah tiba-tiba memutuskan untuk mengalokasikan dana BSM untuk pembelian seragam siswa penerima. Keputusan ini diambil pihak sekolah secara sepihak, tanpa musyawarah dulu dengan wali murid. Hal inilah yang membuat para wali murid itu tidak terima.

Untuk diketahui, jumlah total siswa, dari kelas satu hingga kelas enam, di SD yang terletak di Dusun Tomang Mateh itu ada 166 siswa. Siswa yang tercatat menerima BSM ada 67 orang. Masingmasing siswa penerima BSM ini akan menerima Rp 405.000.

Menurut juknis dan juklak yang ada, seharusnya BSM itu diberi-

kan utuh tunai kepada para siswa penerima.

Protes itu mereka lakukan saat pertemuan khusus di sekolah yang dimulai pukul 08.00, antara para wali murid dan pihak sekolah, juga turut hadir komite sekolah. 67 wali murid itu sengaja diundang pihak sekolah untuk membicarakan hal tersebut, terkait pengalokasian dana BSM. Menurut salah satu wali murid, Kardi, 45, pertemuan itu tak ada gunanya. Karena sudah ada keputusan, baru wali murid diundang. Wali murid hanya diminta nurut begitu saja apa kemauan sekolah. Kardi mengatakan seharusnya pihak sekolah

menggelar musyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.

Seluruh wali murid sepakat dengan apa yang dikatakan Kardi ini. Acara pertemuan itu manjadi gaduh. Pihak komite sekolah yang mencoba menjelaskan dan menengahi langsung dihardik para wali murid dan diminta duduk dan diam. “Anda sebagai komite sudah sekongkol dengan pihak sekolah.

Komite tak berguna sampeyan,” kata salah satu wali murid.

Suasana gaduh ini memancing warga lainnya di sekitar sekolah, yang mayoritas wali murid di SD tersebut, berdatangan untuk menyaksikan dari dekat. Ternyata para wali murid yang baru datang itu mendukung aksi protes tersebut. “Menajemen di sekolah ini memang bobrok.

Kami orang kecil hanya mau dikibulin saja,” kata Hariyanto, 44 wali murid yang baru datang.

Suasana kisruh memaksa Kapolsek Larangan AKP Bambang

Hermanto dan Kades Blumbungan Junaidi hadir ke tempat pertemuan. Keduanya berusaha menenangkan emosi wali murid, namun tidak berhasil. Karena wali murid dan warga lainnya terus berdatangan. Ditambah mereka yang baru datang ini juga ikut memprotes dan menekan pihak sekolah. Polres Pamekasan terpaksa menerjunkan sekitar 30 anggota dalmas untuk mengurai massa.

Setelah melihat banyak polisi datang, warga mulai hati-hati dan mendinginkan emosinya.

Secara bersamaan Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Larangan, Abdul Muin datang. Dia langsung meminta pihak sekolah mengalah dulu dan mendengarkan apa sebenarnya kemauan wali murid ini. Akhirnya pertemuan dilanjutkan dengan disaksikan Abdul Muin selaku Kacabdin di wilayah tersebut, Kades Blumbungan, Kapolsek Larangan, dan beberapa perwira menengah dari Polres Pamekasan.

Pertemuan itu dimulai kembali pukul 09.30 hingga selesai pukul 10.30. Hasil pertemuan itu, uang BSM diberikan utuh berupa uang tunai kepada para murid penerima, yang diberikan melalui orang tuanya masing-masing.

Dan seragam tidak jadi diberikan.

Setelah ada keputusan ini, para wali murid menerima dengan puas dan pulang dengan tertib.

“Memang dalam aturan, BSM itu diberikan utuh berupa uang tunai kepada murid penerima.

Bukan dalam bentuk benda apa pun. Jika BSM itu dialihkan dalam bentuk benda atau barang, itu salah. Apa pun itu barangnya dan apa pun alasannya, tetap salah,” kata Abdul Muin usai pertemuan.

Abdul Muin menyatakan akan memberikan pembinaan kepada para guru di sekolah tersebut, terutama kepala sekolahnya, dalam beberapa waktu ke depan ini. Agar tidak terjadi hal serupa di sekolah tersebut. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 6 MEI 2014 NO. 0355| TAHUN III

G

Plengsengan Jebol Ancaman Banjir Membuat Warga Tak Tenang PAMEKASAN - Jebolnya plengsengan saluran irigasi yang berada di Jl Brawijaya, Kelurahan Jungcangcang, Pamekasan, mengakibatkan pemukiman warga setempat dan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan kebanjiran beberapa waktu lalu.

Saluran tersebut hingga kini tidak kunjung diperbaiki. Warga sekitar pun khawatir rumah mereka terendam banjir lagi mengingat curah hujan masih tinggi. Mereka hidup jadi tak tenang.

Pantauan Koran Madura di lokasi, panjang plengsengan irigasi yang jebol mencapai 7 meter. Jebolnya irigasi itu tepat di tepi jalan sehingga luapan air mudah masuk ke pemukiman warga.

Salah satu warga setempat, Ridwan (26) mengatakan plengsengan itu sudah lama jebol, namun belum nampak upaya pemerintah untuk memperbaiki. “Apalagi beberapa hari ini hujan deras sering terjadi, sehingga warga sekitar sini takut rumahnya kemasukan air lagi,” katanya.

Banjir yang terjadi setinggi lutut orang dewasa beberapa waktu lalu baru tahun ini terjadi. Penyebabnya saluran irigasi tersebut jebol. Selama ini, kawasan tersebut tidak pernah tergenang air. Ridwan berikut warga lainnya berharap pemerintah segera memperbaiki atau membangun kembali saluran irigasi yang lebih

pendapatan belanja daera (APBD) Pamekasan tahun 2014. Ia belum bisa memastikan kapan proyek tersebut akan digelar.

“Yang jelas tahun ini akan dibangun, pastinya kami juga belum tahu karena masih tahapan lelang. Kami berharap proyek ini

juga cepat selesai karena di lokasi itu ada kantor KPU dan lembaga pendidikan,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

memadai agar banjir yang belakangan ini sering menggenangi rumah warga segera teratasi.

Kepala Dinas Pekerja Umum (PU) Pengairan Pamekasan, Achmad Sjaifudin mengatakan saluran irigasi di Jl Brawijaya memang telah direncanakan untuk diperbaiki sebelum jebolnya irigasi itu terjadi. Dengan kejadian itu pihaknya akan segera memperbaiki saluran tersebut karena sudah masuk dalam rencana PU Pengairan tahun ini.

Menurutnya, untuk mengantisipasi terjadinya luapan air saat musim hujan, pihaknya akan membangun tembok irigasi agar kapasitas saluran lebih memadai.

Pembangunan tembok itu direncanakan akan dibangun sepajang 300 meter.

“Jadi mulai dari depan lapas sampai ke timurnya bekas kampus STAIN Pamekasan, saluran irigasi itu akan dibangun plengsengan. Mudah-mudahan tahun 2014 ini bisa terealisasi,” katanya.

Anggaran yang telah disiapkan untuk pembangunan plengsengan itu sebesar Rp 900 juta, bersumber dari anggaran

PERTANIAN UN

Bupati-Forpimda Sidak di Hari Pertama

PAMEKASAN - Bupati Achmad Syafii bersama Komandan Kodim 0826, Letkol Infrantri Armed Mawardi, Waka Polres Kompol Ihwanuddin,

Kepala Disdik Yusuf Suhartono, Kepala Kemenag Muarif Tantowi, dan Kepala Bagian Kesra Amirus Sholeh melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SMP Negeri 1 Pamekasan, SMP Negeri 2 Pamekasan, dan MTs Negeri Parteker, Pamekasan.

Di SMP Negeri 1 usai melakukan peninjauan ke sejumlah ruangan ujian, Bupati menerima keluhan dari Kepala SMP Negeri 1 Pamekasan Nur Ali dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) mengenai tiadanya pertanyaan di nomor 13. “Alhamdulillah, kendala itu sudah bisa diatasi dengan baik, sehingga tidak ada yang menghambat

pelaksanaan UN dan pengawas ruangan sudah memberikan berita acara,” katanya.

Bupati berharap pelaksanaan UN SMP tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya, terutama dari sisi kelulusannya.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdik Pamekasan, Moh Tarsun mengaku ada tambahan jumlah peserta UN, karena H-1 Kemendikbud RI membolehkan 1 siswa yang sebelumnya dinyatakan gagal ikut UN karena masalah ijazah, sehingga peserta UN seluruhnya berjumlah 15.305 orang. =FAKIH AMYAL/UZI

Minat Menanam Tebu Terus Turun PAMEKASAN – Minat masyarakat untuk menanam tebu di Pamekasan menurun. Pada musim tanam tebu tahun ini sudah ada 1.175 hektare lahan yang didaftarkan untuk ditanami tebu. Meskipun dari sekian banyak yang telah mendaftar tiba-tiba mengundurkan diri untuk menanam tebu.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Pamekasan, Ajib Abdullah mengatakan para pendaftar banyak yang mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. Padahal mereka sudah menyatakan ber-

minat dan mendaftarkan diri untuk menanam tebu.

Pihaknya tidak merinci berapa orang dan berapa luas lahan yang diurungkan untuk ditanami tebu. Padahal, menurutnya lahah-lahan yang telah didaftarkan itu merupakan lahan mati yang sebelumnya tidak bisa ditanami padi atau jagung.

“Kami belum melakukan penghitungan siapa saja yang telah mengundurkan diri, pastinya banyak. Dengan kejadian ini tentu target kita untuk tahun ini menanan tebu seluas 1.500 hektare semakin sulit tercapai,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 6 MEI 2014|NO. 0355|TAHUN III

Mayoritas Pasar Modern Tak Melengkapi Izin Operasional KPPT Mengaku Belum Mengetahui Penyebabnya PAMEKASAN - Tak hanya pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang asongan, sejumlah pengusaha kelas kakap yang memiliki modal besar dan berpendidikan tinggi pun kerap melanggar ketentuan alias nakal. Hal itu diketahui dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pamekasan.

Data KPPT Pamekasan menyebutkan jumlah pasar modern di kabupaten ini sebanyak 17. Namun KPPT tidak menyebutkan secara rinci jumlah pasar modern yang tidak mengantongi izin operasional. KPPT hanya mengaku pasar modern itu tidak hanya terfokus di Kecamatan Pamekasan

saja, melainkan juga berada di kecamatan lain, di antaranya Kecamatan Waru, Pasean, dan Pakong.

Kepala KPPT Pamekasan, Sahrul mengatakan dalam mendirikan pasar modern terdapat lima izin yang harus dipenuhi. Izin prinsip yang menyangkut lahan

atau tata ruang juga izin buka usaha, HO, IMB, Siup, dan PTT .

Ia mengakui dari 17 Pasar Modern yang ada di Pamekasan hampir dipastikan belum sepenuhnya melengkapi izin-izin diatas. Ia belum mengetahui alasan pemilik pasar modern itu belum melengkapi semua izin operasional pendirian.

Padahal pihak pemerintah sudah mempermudah proses pembuatan izin operasionalnya dan tidak ada yang dipersulit. ”Bukan tidak mengurus izin sama sekali, tapi dari lima itu masih banyak yang kurang atau tidak dilengkapi terkait izinnya.

Ada yang sudah lengkap dan ada yang masih kurang. Rata-rata se-

mua toko modern sudah berizin tapi mungkin tidak lengkap. Kami dalam hal ini masih mencari atau investigasi mana toko modern yang masih belum mengantongi izin,” ujar Sahrul.

Dari lima izin yang harus diurus, lanjut Sahrul, izin prinsip yang harus dilakukan lebih awal dalam setiap pendirian pasar modern. Sebab izin prinsip merupakan izin pemanfaatan ruang yang akan digunakan untuk usaha tersebut. Setelah izin prinsip, baru mengurus izin HO, IMB, Siup dan PTT. Mengenai sulitnya pengurusan izin, Sahrul belum bisa menanggapinya.

Disinggung mengenai sanksi

yang akan diterapkan apabila pasar modern tersebut tetap mokong tidak mengurus izin, Sahrus mengaku tidak memiliki kewenangan. Menurutnya yang memiliki kewenangan untuk menindak itu adalah satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Pamekasan.

Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Pol PP Pemkab Pamekasan, Yusuf Wibisono mengaku senantiasa akan berkoordinasi dengan KPPT untuk melakukan tindakan tegas kepada pemilik toko yang tidak mengantongi izin operasional. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

TABRAKAN

Diduga Lalai, Pengendara Motor Tewas PAMEKASAN – Adnan, 40, warga Desa Betet, Kecamatan Pamekasan, pengendara motor meninggal dunia di Rumah Sakit (RS) dr Slamet Martidirdjo, setelah menabrak seorang penyeberang di Jl Kabupaten, Pamekasan, Minggu (4/5) malam sekitar jam 19.00.

Kanit Lakalantas Polres Pamekasan, Ipda M Adnan menceritakan sebelum menabrak Imam, 38, wagra Jl Bazar no 19, pelaku sempat menabrak sesama pengendara sepada motor yang tidak diketahui identitasnya di perempatan pegadaian di Jl Diponegoro. Setelah saling memaafkan, Adnan melanjutkan perjalanannya ke arah barat dengan kecepatan tinggi.

Warga sekitar mengira yang bersangkutan sebagai pelaku curanmor karena terkesan terburu-buru.

Baru berjalan 500 meter dari tabrakan itu, kemudian Adnan menabrak Imam yang

sedang menyebarang jalan.

Sehingga motornya terseret hingga 20 meter. Akibatnya, Adnan mengalami pendarahan dari hidung, mulut, dan telinga, serta kepala sebelah kanan robek dan dahi kiri memar.

“Awalnya, keduanya dibawa ke RS Mukti Husada yang tidak jauh dari lokasi kejadian, kemudian dirujuk ke rumah sakit dr. Slamet Martodirdjo, Pamekasan. Namun, karena kondisi Adnan sudah cukup parah, sekitar jam 4 pagi tadi Adnan meninggal dunia,” katanya.

Sementara itu, Imam yang terpental sejauh 5 meter selamat dengan menderita patah kaki kanan dan pendarahan dari hidung dan sedang dirawat di RS dr.

Slamet Martodirdjo, Pamekasan.

“Adnan menggunakan motor Suzuki Satria FU warna putih dengan nomor polisi M 4542 AU, kecepatannya diperkirakan kurang lebih 80 km per jam. Kejadian ini karena kelalaian dan kurang hati-hati sehingga saat ada orang menyeberang jalan, pengendara tidak nututi ketika mengerem,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 6 MEI 2014 NO. 0355| TAHUN III

I

EKSEKUTOR NENEK

RS Bhayangkara Tak Mampu Periksa Rudi

BOLONG. Plafon salah satu ruang kelas MTs Negeri Parteker, Pamekasan, nyaris ambruk.

Ruang MTs Parteker Nyaris Ambruk

PAMEKASAN - Hingga dua pekan pasca pemeriksaan kejiwaan Rudi Hermawan, 27, di RS Bhayangkara, Surabaya, belum juga diketahui hasilnya. Maka dia waras atau mengalami gangguan kejiwaan belum bisa dipastikan. Padahal dia sudah satu pekan menjalani pemeriksaan oleh psikiater di rumah sakit Polri tersebut.

Kasubag Humas Polres Pamekasan, AKP Siti Maryatun mengungkapkan psikiater yang telah memeriksanya tak berani memberikan kesimpulan terhadap kondisi kejiwaan pemenggal leher neneknya ini. Sehingga tidak ada rekomendasi terhadap kondisi kejiwaan Rudi kepada penyidik Satreskrim Polres Pamekasan. Karena itu, hingga kemarin (5/5) Rudi masih mendekam di ruang tahanan Polres Pamekasan, tanpa status hukum yang jelas.

“Psikiater juga bingung.

Rudi ini katanya kadang waras kadang stres. Sehingga psikiater tidak bisa menyimpulkan hasil observasinya,” ungkap Maryatun.

Akhirnya, langkah selanjutnya yang akan dilakukan penyidik, terpaksa akan membawa lagi Rudi ke Surabaya. Namun kali ini akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur. Disana Rudi akan kembali dilakukan proses observasi, yang akan di-

tangani oleh tenaga ahli yang lebih berpengalaman. Sehingga kondisi kejiwaan pria lajang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini bisa cepat diketahui. “Dalam minggu ini, tersangka Rudi akan dibawa ke RSJ Menur, Surabaya,” tukas Maryatun.

Sebagaimana diberitakan, Rudi Hermawan, 27, warga Jl Trunojoyo Gang IV, pada awal April lalu, telah membunuh neneknya sendiri Sutinah, 85, dengan cara menggorok lehernya hingga nyaris putus.

Beruntung aksi nekat dan sadis Rudi ini cepat diketahui warga.

Sehingga warga langsung bisa menangkapnya dan diserahkan ke aparat yang beberapa saat setelah kejadian tiba di TKP. Saat diperiksa pertama kali oleh penyidik, keterangan Rudi ini berubah-ubah. Seperti ketika ditanya namanya, tanggal lahirnya, dan pekerjaannya. Selain itu, sikap Rudi di depan penyidik terlihat santai dan sering tertawa los, seperti lupa jika dirinya baru saja menyembelih neneknya. Dia juga terlihat tak ada beban, termasuk ketika diancam akan dihukum, Rudi terlihat tak masalah dan santai-santai saja.

Karena itu, sebelum penyidik melanjutkan pemeriksaannya, Rudi akan diperiksa kejiwaannya dulu. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Muarif Siap Mengawal hingga ke Pemerintah Pusat PAMEKASAN - Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Parteker, Pamekasan, nyaris ambruk. Plafon di ruang kelas IX-A, B, dan C banyak yang hancur dan lapuk.

Rusaknya plafon dan asbes itu ditengarai karena rendahnya kualitas bahan yang digunakan sehingga mudah dimakan rayap.

Sementara pihak sekolah terkendala minimnya anggaran perawatan gedung sekolah.

Salah satu guru MTs Negeri Parteker, Lukmanul Hakim menyatakan bangunan ruang kelas tersebut sudah tergolong tua, karena dibangun sejak 1982.

Sehingga banyak kayu plafon usang. Hampir setiap tahun, sekolah melakukan perbaikan namun tetap saja ada yang rusak. Bahkan pada 2010 lalu, plafon ruang kelas itu ambruk. Untungnya peristiwa itu terjadi malam hari sehingga tidak menelan korban. Saat itu proses kegiatan belajar mengajar dipindah ke musala sekolah.

Tidak hanya di ruang kelas IX, kerusakan serupa terjadi di Laboratorium Multimedia. Langit-langit gedung yang dibangun pada 2002 itu sudah bolong. Para guru khawatir saat KBM berlangsung gedung tersebut ambruk. Lukman berharap ada perhatian serius dari Kementerian Agama pusat atau pun provinsi, agar segera dibangun kembali.

Rusaknya langit-langit ruang kelas itu sempat mendapat perhatian Ketua DPRD Pamekasan Halili, yang melakukan sidak bersama Bupati setempat ke sekolah itu. Ia meminta kepala Kemenag Pamekasan Muarif Tanthowi untuk memberikan perhatian khusus terhadap lembaga itu karena kondisinya sangat memprihatinkan. “Kalau ini dibiarkan, bukan

tidak mungkin suatu ketika sekolah ini akan ambruk, bagaimana dengan nasib siswa, saya minta secepatnya ditangani, “ katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Kemenag Pamekasan, Muarif Tantowi menyanggupi untuk mengawal ke pemerintah pusat, agar mendapat perhatian khusus, karena kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu ia meminta sekolah agar secepatnya membuat proposal dan secapatnya diajukan ke Kemenag Pamekasan. “Nanti kepala madrasahnya akan saya panggil secara khusus ke kantor, karena ini menyangkut keselamatan siswa,” katanya.

Pengajuan gedung rehabilitasi madrasah itu nantinya akan bersamaan dengan pengajuan gedung MTs lainnya di Pamekasan.

Tetapi dari sekian sekolah yang ada, MTs Negeri Parteker akan diutamakan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

DISTRIBUSI SOAL UN. Anggota Polisi berjaga didekat soal Ujian Nasional (UN) SMPT/MTs, saat pendistribusian soal UN, di eks Mapolwil Madura, Pamekasan, Jatim. Disdik Pamekasan, akan menerapkan sistem yang sama dengan pelaksanaan UN tingkat SMA, yakni melakukan pengawasan silang serta menerjunkan tim pemantau independen dari unsur perguruan tinggi.

KORAN MADURA KORAN Bangkalan J MADURA Sampang

SELASA 6 MEI 2014 No. 0355 | TAHUN III

SELASA 6 MEI 2014 | No. 0355 | TAHUN III

Bangkalan J

ALIRAN KEAGAMAAN

Pakem Bahas LDII SAMPANG – Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Sampang menggelar rapat, kemarin, terkait kegiatan pengajian Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) setempat yang diduga menyimpang dan digerebek warga di Desa Takobuh Kelurahan Karang Dalem Kec/ Kota Sampang, Kamis (1/5) sekitar pukul 21.30 Wib. Rapat dengan agenda antisipasi cegah dini terjadinya konflik SARA dihadiri Ketua Tim Pakem yang juga Kepala Kejari Sampang Abdullah dan anggota Tim Pakem yang terdiri dari unsur Polres Sampang, Dandim 0828, MUI, Kantor Kementerian Agama (Kamenag), Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pemuda Olahraga (Disbudparpora), serta Badan Intelejen Negara (BIN). Rapat tersebut bertempat di Aula Kejari Sampang.

Kita akan turun ke bawah melihat lagi apa pokok permasalahan di situ,�

Sucipto

Wakil Ketua Tim Pakem Sampang Wakil Ketua Tim Pakem Sampang Sucipto mengatakan sesuai kesepakatan rapat, pihaknya akan turun ke lapangan guna mengetahui permasalahan yang terjadi dan mencari kesimpulan. "Kita akan turun ke bawah melihat lagi apa pokok permasalahan di situ," ucapnya.

Dari itu, nantinya, lanjut Humas Kejari Sampang itu, akan terungkap apakah dakwah LDII menyimpang atau tidak.

"Kita tidak bisa menyatakan itu sesat dan lain sebagainya," tuturnya.

Untuk diketahui, Tim Pakem Sampang dibentuk atas keputusan Kejaksaan Negeri Sampang berdasarkan surat nomor 9 tertanggal 11 Maret 2014. Tim Pakem diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya konflik antar umat beragama. = RYAN HARIYANTO/MK

ryan hariyanto/koran madura

BEBERKAN SURAT. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Sampang Ach Fauzan membeberkan surat pemanggilan empat kelompok kerja (pokja) soal BSPS.

Empat Pokja Mangkir Kejari: Kita Telah Kirimkan Surat Melalui Kades SAMPANG – Empat kelompok kerja (pokja) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mangkir dari panggilan Kejari Sampang, Senin (5/5). Dari 12 orang yang dipanggil tak satu pun yang memenuhi panggilan kejaksaan untuk melengkapi berkas pemeriksaan kasus yang telah menyeret dua orang tersangka.

Kasi Pidsus Kejari Sampang Ach Fauzan mengatakan, pihaknya telah memanggil empat pokja yang masing-masing pokja terdiri dari tiga orang, yakni ketua, sekretaris, dan bendahara. "Kita telah melakukan pemanggilan, tapi tidak ada jawaban, padahal

kita merencanakan pemanggilan pada hari ini," ucapnya.

Kejaksaan Negeri Sampang memanggil yang bersangkutan melalui Kepala Desa Daleman Kecamatan Kedungdung dengan nomor surat B.913/0.5.36/ Fd.1/04/2014. "Saya belum tahu

kenapa pokja tersebut tidak datang, tapi yang jelas kita telah kirimkan surat melalui kepala desa setempat," jelasnya.

Fauzan menambahkan, pemanggilan terhadap empat pokja tersebut untuk memastikan 1932 penerima BSPS di Kecamatan Kedundung yang terdiri dari 11 desa. Sementara dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka Sunarto Wirodo, Koordinator Bantuan Masyarakat asal Desa Tanggumong, Kecamatan Kota Sampang, dan Satrio Wahyudi, Kabid Perumahan Dinas Ci-

katarung.

Pada hari ini dan besok, kejari juga mengupayakan pemanggilan terhadap empat pokja lainya. Kasus tersebut dibidik Kejaksaan setelah muncul laporan dari warga bahwa nominal bantuan yang diterima tidak sesuai ketentuan. Seharusnya setiap penerima mendapat Rp 7,5 juta, tapi yang tersalur hanya Rp 3 juta. Bantuan ini mudah dimanipulasi karena diberikan dalam bentuk bahan bangunan, bukan uang tunai. = RYAN HARIYANTO/MK

OLAHRAGA

Manajer Persesa Akui Masih Ada Kelemahan SAMPANG - Untuk yang kedua kalinya, Persesa Sampang hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan kompetisi Divisi I Liga Indonesia. Menghadapi Surabaya Muda, di Stadion Lukajaya, Tuban, Minggu (4/5), tim yang berjuluk LaskarTrunojoyo itu harus puas berbagi angka 1-1. Sebelumnya, laga Persesa melawan Persisum Sumbawa juga berakhir imbang dengan skor 1-1.

Firman Pria Abadi

Manajer Persesa Sampang

Manajer Persesa, Firman Pria Abadi mengakui, ada beberapa kelemahan yang dimiliki timnya diantaranya karena persiapan yang singkat dan ketahanan fisik pemain yang selalu menurun di babak kedua pertandingan. Itu hal mendasar yang perlu diperhatikan dan diperbaiki.

Dengan hasil tersebut, Persesa harus puas duduk di posisi 4 klasemen sementara group 8.

"Awalnya kita menargetkan bisa

meraih posisi dua di klasemen Grup 8, tapi kenyataannya dua pertandingan berakhir imbang," ujarnya, Senin (5/5).

Firman menambahkan, untuk selanjutnya pada 8 Mei mendatang, Persesa akan bertanding melawan Persikoba Kota Batu.

Ia berharap anak asuhnya bisa bermain lebih baik, dan harus menang kalau ingin masuk ke putaran selanjutnya. = CR2/LUM

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 6 MEI 2014 NO. 0355| TAHUN III

K

HARI PERTAMA UN SLTP

Naskah Soal Bahasa Indonesia Kacau

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Madura Bangkit (BMB) saat melakukan audiensi dengan Kejaksaan Negeri Sampang terkait perkembangan kasus penerimaan gaji ganda, Senin (5/5).

AUDIENSI MAHASISWA

Apa Kabar Kasus Penerimaan Gaji Ganda?

SAMPANG - Mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Madura Bangkit (BMB), Senin (5/5) sekitar pukul 10.30 Wib beraudiensi dengan Kejaksaan Negeri Sampang.

Mereka mempertanyakan perkembangan pengusutan kasus penerimaan gaji ganda, karena dianggap tidak memiliki kepastian hukum.

Koordinator BMB Abdurrahman menengarai Kejari tidak terbuka dalam mengusut kasus tersebut. Dirinya menilai, selama ini pihak Kejari Sampang tidak memiliki taring dan nyali untuk menuntaskan masalah tersebut karena Kejari hanya menangani kasus di awal saja. “Kejari ini hanya seperti ekor tikus, yang besar di awal dan kecil di belakang,” jelasnya.

Abdurrahman mengaku sangat kecewa dalam audiensi tersebut. Lantaran, dirinya bersama teman-temanya terkesan kurang diperhatikan. “Saya ucapkan rasa kecewa kepada pihak Kejari, karena kedatangan kita di sini tidak ditemui langsung oleh pihak Kejari Sampang,” ucapnya di kantor Kejari.

Terpisah, Kasi Intel Kejari Sampang Sucipto menuturukan, untuk penanganan kasus dugaan korupsi tersebut pihaknya harus hati-hati. Menurutnya, untuk

mengungkap kasus tersebut tidak mudah karena harus melalui banyak tahapan. “Kita perlahan melakukan penanganan kasus ini, sehingga kita juga harus hati-hati, sebab menangani kasus dugaan korupsi itu tidak mudah,” katanya.

Dikatakannya, berdasarkan keterangan dari tim ahli dari Universitas Airlangga (UNAIR) dan tim ahli dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yang dimintai pendapat dalam penanganan gaji ganda, tidak ada bukti yang menguatkan untuk menaikan status delapan pegawai yang duduk dan menikmati gaji ganda.

Pihaknya akan tetap mengacu pada keterangan tim ahli, yang pada intinya tidak menyatakan adanya pidana dalam kasus BUMD Sampang. “Berdasarkan keterangan tim ahli dari Unair dan UTM, kasus ini tidak bisa kita pidanakan, karena kasus seperti ini tidak hanya terjadi di kabupaten Sampang, melainkan juga di daerah lain,” tuturnya.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 tahun 2009, lanjut

Sucipto, pegawai juga berhak untuk menerima honor. Karena berdasarkan keterangan dari tim ahli, kasus ini bukan termasuk kepada gaji ganda, melainkan hanya sebatas penerimaan honor.

Dirinya urung untuk terus melakukan proses pada kasus gaji ganda itu, karena bila berdasarkan keterangan tim ahli, kasus gaji ganda di Sampang tidak layak untuk dipidanakan. Karena tidak ada unsur kesengajaan dalam kasus tersebut, melainkan hanya kesalahan prosedur dan menejemen pada pengelolaan.

“Kami juga telah mengantongi bukti bukti yang kuat dari kedua tim ahli atas rekomendasi yang diberikan tim ahli, sehingga kami juga tidak menindaklanjuti masalah ini,” imbuhnya.

Diketahui, adapun delapan orang yang disebut sebut menerima aliran dana gaji ganda tersebut adalah, Farisun Waedi (mantan Kepala DKPP), Hary Soeyanto (Kepala Bappeda), Tony Moerdiwanto (Kepala PU Pengairan), Hermanto Subaidi (mantan Sekda), Tontowi (mantan Kepala Inspektorat), Puthut Budi Santoso, (Sekda), Noer Thahja (mantan Bupati Sampang), Sri Andoyo sudono, (Plt DKPP). =RYAN HARIYANTO/MK

SAMPANG- Hari pertama Ujian Nasional (UN) tingkat SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) mengalami kendala, Senin (5/5). Pasalnya, dalam naskah soal UN Bahasa Indonesia yang berjumlah 50 soal ditemukan sejumlah kekacauan lantaran kesalahan teknis. Diantaranya ada soal yang tidak bernomor, beberapa nomor soal yang ganda, dan ketidakcocokan soal tipe bersampul dan yang tidak bersampul.

Dari ketiga temuan tersebut siswa dan pengawas sempat mengalami kebingungan serta menunda sesaat pegerjaan soal UN untuk mencari penyelesaian. Temuan tersebut terjadi di SMPN 2 Sampang. Namun informasi yang didapat, permasalahan tersebut bukan hanya terjadi di SMPN 2 Sampang melainkan seluruh SLTP dan sederajat se-Jawa timur.

Sekretaris Panitia UN SMPN 2 Sampang Mohammad Afif Subhan menjelaskan bahwa sesaat di lembaganya mengalami kebingungan lantaran pengawas UN memanggilnya dikarenakan kebingungan ketika ada temuan yang tidak wajar di naskah soal Bahasa Indonesia tersebut. Dirinya mengaku sempat menunda pelaksanaan ujian dikarenakan masih mengkaji ulang dan mencari penyelesaian ter-

hadap tipe soal serta temuantemuan yang dinilai membingungkan tersebut.

“Soal UN Bahasa Indonesia untuk nomer 13 diketahui ada yang kosong. Kemudian tipe naskah soal antara soal yang bersampul dan yang tidak bersampul tidak sesuai, kemudian ada nomor soal yang ganda di naskah soal yang bersampul dan yang tidak bersampul seperti nomor 14, 24 dan 30. Namun temuan tersebut tidak di semua naskah soal,” jelasnya kepada sejumlah wartawan.

Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang Arief Budiansor mengakui bahwa untuk hari pertama UN tingkat SLTP dihadapi kendala di dalam naskah soal Bahasa Indonesia. Pihaknya mengaku tidak mengetahui sebelumnya bahwa naskah soal untuk Bahasa Indonesia dibuat model seperti itu. ”Dan saya juga tidak tau faktor yang mendasari pembuatan soal model seperti itu di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Saya tidak tahu jika model naskah soal Bahasa Indonesia seperti itu. Kemungkinan hanya soal yang sekarang ini yang mengalami kendala, Insyaallah besok tidak akan ada soal yang akan seperti ini lagi,” ujarnya dengan yakin. =CR2/LUM

KESALAHAN SOAL UN SMP. Pengawas Ujian Nasional SMP memperlihatkan soal yang salah di ruang kelas, di SMPN 3 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (5/5). Soal Ujian Nasional SMP dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia banyak terjadi kesalahan seperti nomor urut soal dan soal ganda sehingga siswa mengalami kelambatan dalam pengerjaan soal tersebut.

L

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 6 MEI 2014 | No. 0355 | TAHUN III

ANTRI. Peserta calon Komisioner KPU melakukan tes kesehatan di RSUD Sampang, Senin (5/5).

SELEKSI KOMISIONER KPU ANTISIPASI KONVOI DAN CORAT-CORET

Disdik Akan Melayangkan SE SAMPANG- Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang berencana melayangkan surat edaran (SE) ke masing-masing SMA/ SMK dan sederajat menjelang pengumuman kelulusan peserta UN tingkat SMA/ SMK dan sederajat. SE tersebut dimaksudkan untuk melarang siswa-siswi melakukan konvoi dan corat-coret baju.

Sebaliknya, Disdik Sampang akan merekomendasikan sekolah untuk mengarahkan siswasiswinya melaksanakan kegiatan positif menyambut kelulusan UN. Kegiatan yang positif biasanya para siswa tingkat SMA melakukan kegiatan sosial berupa memberikan bantuan sosial maupun melakukan kegiatan wisata.

Namun pada kegiatan negatif, siswa-siswi kerap melakukan kegiatan aksi hura-hura, konvoi di jalanan dan aksi corat-coret dan lain sebagainya sebagai ungkapan rasa kegembiraannya. Hal tersebut biasanya selalu ada setiap tahun kelulusan.

Menanggapi perilaku kegiatan negatif para siswa tersebut, Disdik

Sebelum pengumuman pelulusan nanti saya akan melayangkan surat edaran ke semua lembaga pendidikan di Kabupaten Sampang,”

Arief Budiansor Kabid Kurikulum

Kabupaten Sampang melalui Kabid Kurikulum Arief Budiansor berjanji akan melakukan antisipasi dari kegiatan yang dinilainya tidak memberikan manfaat.

Dirinya mengaku akan memberikan SE ke semua SMA/ SMK dan sederajat di Kabupaten Sampang sebagai tindakan antisipasi meminimalisir konvoi dan corat-coret baju yang kerap terjadi di setiap tahunnya. “Sebelum pengumuman pelulusan nanti saya akan melayangkan surat edaran ke semua lembaga pendidikan di Kabupaten Sampang,” ujarnya kepada Koran Madura, Senin (5/5).

Ditanya antisipasi aksi coratcoret, Arief menjelaskan bahwa dalam menangani tindakan aksi corat-coret, dirinya akan memberitahukan ke semua lembaga melalui surat terbut yaitu untuk melakukan kegiatan pengumpulan seragam untuk diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu.

“Dalam SE tersebut salah satunya yaitu untuk mengumpulkan seragam anak kelas tiga kemudian dipilih yang masih layak pakai untuk diinfakkan ke siswa yang kurang mampu,” katanya. =CR2/LUM

16 Calon Komisioner Menjalani Tes Kesehatan SAMPANG- 16 dari total 47 Calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang menjalani tes kesehatan di RSUD Kabupaten Sampang, Senin (5/5).

Tese kesehatan tersebut merupakan rangkaian tes lanjutan setelah semua Calon Komisioner KPU terpilih melakukan tes tulis.

Untuk diketahui, dari 49 peserta seleksi Calon Komisioner KPU Sampang, yang telah mengikuti tes tulis pada Rabu (30/4) di Gedung BPU Jalan Trunojoyo, Kelurahan Rongtengah Kecamatan Kota Sampang, ada dua peserta yang dinyatakan gugur karena tidak hadir sehingga terdapat 47 peserta yang berlanjut ke rangkaian tes berikutnya.

Pada tahap pertama, ada 16 Calon Komisioner KPU yang menjalani tes kesehatan di RSUD Sampang.

Menurut salah satu Calon Anggota Komisioner KPU Paidi, pemeriksaan tes kesehatan itu nantinya akan dibagi tiga tahap, yaitu mulai hari

Senin (5/5) sampai nanti hari Rabu (7/5) mendatang. “Semua calon anggota akan di tes kesehatan sesuai jadwal, kalau giliran saya masih hari Rabu,” ujarnya.

Ketua Tim Seleksi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang Moh. Rifai mengatakan, pelaksanaan tes kesehatan untuk calon anggota KPU Sampang akan dibagi menjadi tiga tahap sesuai dengan kelompok yang dijadwalkan. Kelompok pertama akan diikuti 16 peserta, begitu juga seterusnya hingga tiga hari.

Rifai juga menjelaskan bahwa dilakukannya tes kesehatan bagi calon anggota KPU merupakan salah satu rangkaian tes yang wajib diikuti oleh semua peserta. ”Dari semua rangkaian tes yang sudah direncanakan, nanti hasilnya akan diakumulasikan sehingga ditetapkan 20 calon kandidat dan kemudian di seleksi lagi menjadi 10 anggota,” jelasnya. =CR2/LUM

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA SELASA 6 MEI 2014

SELASA 2014| |TAHUN No. 0355 |IIITAHUN III No.6 MEI 0355

UJIAN NASIONAL

UN Dilarang Diliput, Ada Apa? BANGKALAN - Pelaksanamemang tidak ada peraturan an Ujian Nasional (UN) tingkat secara tertulis terkait larangan SMP/MTs di Kabupaten Bangbagi wartawan untuk melakukalan, secara umum berjalan kan liputan pelaksanaan Unas. dengan lancar Senin (5/5).

Akan tetapi, larangan tersebut Namun sayangnya, wartawan merupakan kebijakan setiap yang ingin meliput pelaksasekolah yang bersangkutan. naan UN di SMPN 1 setempat Dengan tujuan, untuk menjaga tidak diperbolehkan. Bahkan konsentrasi peserta ujian saat mendekat sedikit pun untuk mengerjakan soal. mengambil gambar dilarang "Itu kebijakan setiap oleh petugas sekolah. sekolah, mungkin agar siswa Para jurnalis dari media tidak terpengaruh saat mengerelektronik dan jakan jawaban. cetak sangat Yang menjadi kecewa dengan larangan adalah larangan tersememasuki ruang but. Sebab tidak ujian," jelasnya. ada peraturan Disingsatu pun yang gung mengeItu kebijakan setiap menyatakan nai larangan sekolah, mungkin agar mengambil pelaksanaan siswa tidak terpengaruh gambar yang UN dilarang diekspos media. saat mengerjakan jawa- dapat menimPetugas beralaban. Yang menjadi lar- bulkan kesan kedatangan angan adalah memasuki curigaan adamedia untuk nya sesuatu ruang ujian,� meliput ditayang diskutkan dapat embunyikan Moh Mohni mengganggu pihak sekolah, konsentrasi Kepala Dinas Pendidikan Mohni menesiswa dalam gaskan kebiBangkalan mengerjakan jakan tersebut soal. Praktis murni untuk larangan itu menimbulkan kepentingan siswa tanpa ada tanda tanya di kalangan jurhal apa pun yang ditutupnalis. Apalagi sekolah tersebut tutupi. Dan semata-mata memiliki standar nasional. bukan untuk melarang awak "Maaf mas tidak boleh media dalam liputan proses masuk ambil gambar," cegah berlangsungnya Unas. salah satu petugas di SMPN 1 "Tidak ada yang ditutupkepada wartawan yang hendak tupi. Saya yakin tidak ada hal mengambil gambar. apapun dari ujian ini yang Sementara itu, Kepala disembunyikan pihak sekolah," Dinas Pendidikan Bangkalan, kelitnya.

Moh Mohni secara ketentuan = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

KECEWA. Sejumlah wartawan kecewa menunggu di luar kelas lantaran dilarang meliput oleh pihak sekolah penyelenggara UN.

doni heriyanto/koran madura

DISOROT. Pembangunan pendidikan di Bangkalan menjadi sorotan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) karena dinilai tidak merata.

IMM Menyerang, Disdik Bertahan Terkait Pemerataan Pembangunan Pendidikan BANGKALAN - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bangkalan saat melakukan aksi demonstrasi, Minggu (4/5) waktu lalu, menilai pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten setempat tidak merata. Terbukti terjadi kesenjangan pembangunan sarana dan prasarana (sapras) pendidikan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan.

Namun Dinas Pendidikan setempat mengklaim pembangunan tersebut sudah berasaskan pemerataan.

"Anggaran yang dialokasikan untuk fasilitas penunjang di bidang sarana dan prasarana antara di kota dan desa itu tidak ada perbedaan, jadi tidak ada diskriminasi pembangunan," tegas Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Moh Mohni saat ditemui wartawan.

Menurutnya, sekalipun ada sejumlah lembaga pendidikan belum mendapatkan bantuan baik itu perbaikan maupun pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) karena masih terkendala status tanah atau lahan. Sebab masih banyak status tanah dan lahan yang dijadikan lokasi pembangunan sekolah belum sepenuhnya milik pemerintah Bangkalan (Pemkab).

"Jadi banyak status tanah dan lahan sekolah yang ada di desa, masih bermasalah, dengan kata

Anggaran yang dialokasikan untuk fasilitas penunjang di bidang sarana dan prasarana antara di kota dan desa itu tidak ada perbedaan, jadi tidak ada diskriminasi pembangunan,�

Moh Mohni

Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan lain belum sepenuhnya milik pemkab, jadi Disdik belum bisa menyalurkan bantuan," terangnya.

Namun yang jelas, kata

Mohni, pada prinsipnya tetap akan mengalokasikan anggaran perbaikan untuk sekolah yang mengalami kerusakan. Hal itu sebagai upaya agar proses belajar dan mengajar di sekolah tidak terganggu. Tidak dapat dipungkiri fasilitas bangunan yang memadai merupakan salah satu faktor penunjang suksesnya proses pendidikan.

"Dan perlu digarisbawahi, meskipun ada lembaga yang belum tersentuh pembangunan fisik bukan berarti tidak mendapatkan bantuan. Karena bisa jadi kami telah memberikan bantuan dalam bentuk pembebasan lahan," papar Mohni.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Bangkalan, menggelar aksi demonstrasi, Minggu, (4/5).

Mereka menyatakan tidak meratanya pembangunan berdampak pada kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat dalam mendapatkan hak berpendidikan.

Seharusnya, hal itu tidak terjadi, karena masyarakat memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 6 MEI 2014 | No. 0355 | TAHUN III

Pembacokan Bermotif Perampokan?

Korban Tak Mau Menyerahkan Motornya pada Pelaku BANGKALAN - Berdasarkan Pengakuan Rohman,(20), warga Dusun Bajagung Desa Astapah Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, pembacokan yang terjadi di Jalan KH Yasin Senenan Bangkalan, Sabtu malam (19/4) waktu lalu, ternyata bermotif perampokan. Pada saat kejadian, Rohman dipaksa menyerahkan motornya kepada pelaku. Namun ia menolak dan akhirnya pelaku membacok dengan sebilah senjata tajam.

"Saat kami periksa Rohman mengaku dipaksa menyerahkan motor Suzuki Satria F warna merah hitam dengan Nopol L 6562

PS. Dia tetap tidak melepas motornya, sampai akhirnya dibacok," jelas Kapolres Bangkalan AKBP Sulistyono melalui Kasat Reskrim

AKP Andy Purnomo Kasat Reskrim Polres Bangkalan

AKP Andy Purnomo.

Saat dilakukan pemeriksaan

terhadap Rohman sebagai saksi kunci yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit (RS) DR. Soetomo Surabaya, ia tidak mengenali pelaku yang berjumlah tiga orang itu. Akan tetapi, pihaknya sudah mengantongi beberapa foto wajah yang dicurigai hendak melakukan perampokan tersebut.

"Rohman mengaku ingat dengan wajah pelaku pembacokan terhadap dirinya, tapi dia mengaku tidak kenal. Untuk itu, nanti kami akan tunjukkan sejumlah foto kepada Rohman,” paparnya..

Andy menegaskan penyelidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap pelaku pembacokan tersebut. Termasuk pemeriksaan terhadap sejum-

lah saksi di lokasi kejadian. Saat ini beberapa barang bukti telah dikantongi, sebagai pendukung dalam pengungkapan kasus ini.

“Kami akan kembangkan keterangan saksi. Intinya semua tindakan kriminal akan diproses sesuai aturan hukum,” tegasnya.

Perlu diketahui, Rohman menjadi korban pembacokan orang tak dikenal di Jalan KH Yasin Bangkalan, Sabtu (19/4) sekitar pukul 21.30. Rohman harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syamrabu Bangkalan dan dirujuk ke RS DR Soetomo Surabaya, karena mengalami luka bacok cukup parah. = DONI HERIYANTO/RAH

IMB

Hentikan Bangunan Liar di Akses Suramadu!

BANGKALAN - Pemilik bangunan yang terletak di akses Suramadu dilarang melanjutkan kegiatan pembangunan karena bangunan yang terletak di desa Baengas Kecamatan Labang itu tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Oleh karena itu, pemkab melarang segala bentuk aktivitas yang tidak sesuai ketentuan.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) selaku lembaga teknis bakal menegur pemilik bangunan, karena dalam pembangunannya tanpa sepengetahuan pemkab. Apalagi bangunan yang tengah didirikan disinyalir melanggar aturan daerah.

Pemilik bangunan bernama H Sukri. Dalam aturan yang ada, sebelum membuat bangunan di lahan miliknya harus ada izin dari pemkab setempat. Apalagi menyangkut bangunan komersial yang letaknya di pinggir akses Suramadu, yang notabene merupakan kawasan strategis.

"Seharusnya pemilik bangunan mengurus IMB terlebih dulu, sebelum membangun lahannya. Bukan membangun dulu, kemudian mengurus IMB," kata Rizal Morris, Kepala KPPT Bangkalan.

Selain itu, dalam aturan pemkab Bangkalan, investor yang hendak mendirikan bangunan di sisi jalan akses Suramadu harus mematuhi peraturan Bupati (perbup) nomor 28 tahun 2009. Dalam aturan tersebut dijelaskan, jarak bangunan di akses Suramadu minimal harus

25 meter dari aluran irigasi jalan atau drainase.

Jika hal itu tidak dipenuhi, otomatis tidak akan menyetujui dan izinnya tidak bisa dikeluarkan. Berdasarkan Informasi dari Camat Labang, kegiatan milik H Sukri hanya sebatas membuat pagar saja. Setelah itu, pastinya Camat Labang akan melakukan konfirmasi kepada sang pemilik untuk mengurus izin IMB pagarnya terlebih dulu. Sebelum melanjutkan kegiatan pembangunan yang lain.

"Untuk semua masyarakat yang hendak mendirikan bangunan, selayaknya mematuhi aturan yang berlaku. IMB-nya dibuat sebelum bangunannya berdiri, bukan sebaliknya," ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan keterangan salah satu warga Labang Moh Hai, alasan yang diberikan tidak seratus persen benar. Bahkan, dia menduga hal itu hanya alibi belaka. Sebab di lapangan sudah jelas tidak hanya membangun pagar, tapi juga mendirikan bangunan lain.

Menurutnya, di sisi sebelah timur pagar ada bangunan yang tengah dibuat. Jadi, tidak mungkin kalau hanya membangun pagar. Itu hanya alibi saja untuk mengaburkan izinnya. Sebab, dirinya mengaku mengetahui secara detail bentuk bangunannya.

"Saya tahu persis pembangunan yang tengah dikerjakan.

Tidak hanya pagar saja, tetapi ada bangunan lain," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

PANTAU. Wakil Bupati Bangkalan, Mondir Rofi'i saat sidak ke MTsN Bangkalan, kemarin (5/5).

moh ridwan/koran madura

PROFESIONALISME PERCETAKAN

1 Soal UN Bahasa Indonesia Hilang BANGKALAN – Kehilangan satu soal pada lembaran soal tidak seharusnya terjadi. Sebab pelaksanaan ujian nasional merupakan momentum yang diselenggarakan negara setiap tahunnya di satuan pendidikan. Namun kesalahankesalahan setiap pelaksanaan UN sepertinya sudah menjadi lumrah setiap tahunnya. Pihak percetakan yang berwenang mencetak puluhan ribu soal disebut menjadi penyebabnya.

"Soal nomor 13 tidak ada dalam ujian Bahasa Indonesia. Setelah nomor 12 kemudian langsung ke nomor soal 14," kata Kepala Sekolah SMPN 1 Bangkalan, Anwari Anwar.

Menurutnya, penyebab tidak adanya soal nomor 13 diduga masalah percetakan. Sebab pada soal lainnya tidak demikian. Solusinya, soal yang tidak ada nomor 13, siswa saat selesai mengerja-

kan ujian kemudian menyerahkan lembar jawaban diikuti dengan lembaran soal yang bermasalah .

"Karena tidak ada soalnya, maka dikosongkan. Tidak usah dijawab oleh siswa yang mendapatkan lembaran soal yang tidak ada nomor 13-nya," terangnya.

Menurutnya, dari 18 ruang yang digunakan, rata-rata yang tidak ada soal nomor 13 sebanyak 4 siswa yang mendapatkan lembaran soal bermasalah. Itu merata di setiap ruang ujian. Kemungkinan besar juga terjadi di seluruh sekolah. Untuk itu, sekolah akan membuat berita acara mengenai kesalahan teknis tersebut.

Sementara itu, di sisi yang berbeda Wakil Bupati Bangkalan, Mondir Rofi'i melakukan inspeksi mendadak (sidak) atas pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP/ sederajat. Pada hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional (UN)

ini sidak UN di MTsN Bangkalan.

Dari hasil pantauan, orang nomor dua di Bangkalan ini mengaku pelaksanaan berjalan lancar, karena seluruh peserta mengikuti UN dengan baik.

"Dari pantauan kami, secara umum pelaksanaan UN 2014 SMP/MTs di Kabupaten Bangkalan, pada hari pertama ini berjalalan aman, lancer, dan kondusif," kata Wabup Bangkalan, Mondir Rofi’i saat dikonfirmasi.

Dia menerangkan dalam pelaksanaan ujian yang terpenting mengenai peranan guru dalam mengarahkan siswa jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan, sehingga mereka siap secara lahir dan batin. "Anak-anak mengerjakan naskah soal UN dengan mapel Bahasa Indonesia itu, tampak penuh semangat,” ucapnya. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Industri Lokal

Bangkalan OO

KORAN MADURA SELASA 6 MEI 2014

SELASA 2014| |TAHUN No. 0355 |IIITAHUN III No.6 MEI 0355

Salah seorang petani tambak udang, warga Desa Marandeng Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, H. Sumambri mengaku mampu maraup keuntungan hingga miliaran rupiah dari usaha membudidayakan udang vannamei. Apalagi dalam sekali panen dalam rentang waktu empat bulan mencapai 10-15 ton udang.

Sedangkan keuntungan yang diraih 100 persen dari modal awal yang dikeluarkan.

Area tambak seluas dua hektare yang revitalisasi pada tahun 2012 itu dirintis sejak tahun 2006. Pada awalnya, pengusaha udang yang akrab dipanggil Abah ini hanya sebatas ikut-ukutan saja. Namun seiring berjalannya waktu usaha tersebut mengalami peningkatan yang signifikan. Sehingga dari sanalah memutuskan untuk menekuni usaha budidaya tersebut.

Terbukti berkat keputusan yang tepat itu usaha yang dirintis semakin menghasilkan.

"Awalnya saya ikut-ukutan saja menekuni usaha budidaya tambak udang. Tapi setelah dijalani ternyata menghasilkan keuntungan besar, maka saya putuskan untuk menekuninya," papar alumnus Universitas 17 Agustus Surabaya ini.

Dalam perjalanan bisnis tersebut H. Sumambri sempat mengalami kerugian yang sangat besar. Akan tetapi, kerugian tersebut tidak membuatnya patah arang untuk bangkit kembali melanjutkan usaha budidaya itu.

Menurutnya, kerugian hingga miliaran menjadi resiko tersendiri dalam membangun usaha. Yang terpenting bagaimana agar bisa bangkit dan membangun kembali dalam mewujudkan usaha yang lebih baik.

"Saya sempat bangkrut, tapi saya tidak menyerah. Rugi itu sudah biasa dan dari sanalah banyak belajar bagaimana mengelolo usaha yang saya tekuni ke arah yang lebih baik," paparnya.

Budidaya udang vannamei membutuhkan perawatan selama dua bulan sebelum panen.

Mengenai harga tergantung dari ukuran udang tersebut. Yang jelas, udang vannamei memiliki harga stabil dan pangsa pasar yang signifikan. Terbukti pelanggan berdatangan dari sejumlah daerah. Sebut saja dari Banyuwangi, Gresik, dan Surabaya.

Sebab udang vannamei memiliki kualitas yang bagus.

"Udang vannamei memang banyak peminatnya. Apalagi jenis

PANEN. Para pekerja saat panen udang vannamei di Desa Marandeng Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

udang ini kebanyakan di ekspor ke luar negeri," tuturnya.

Dalam upaya budidaya udang ini, kata H. Sumambri, membutuhkan beberapa peralatan agar menghasilkan udang

dengan jumlah banyak. Diantaranya mesin pompa, mesin kincir, plastic, dan jaring yang digunakan sebagai alas saat panen. Butuh keuletan dan kesabaran dalam menekuni usaha

tambak udang. Sebab perawatan yang dilakukan harus benarbenar sesuai dengan kebutuhan udang. Bisa jadi, salah dalam perawatan dapat berpengaruh pada hasil panen.

doni heriyanto/koran madura

"Kita harus sabar dan ulet dalam membangun usaha ini, karena tidak mudah menghasilkan udang dengan jumlah banyak," jelasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

6 MEI 2014 SELASA 6 MEI 2014 | No. 0355 | TAHUNSELASA III

MADURA

No. 0355 | TAHUN III

RIA IRAWATI

Mengubah Hidup Dimulai dari Diri Sendiri anyak orang ingin berubah, tetapi tidak pernah belajar berubah. Tidak sedikit orang menuntut orang lain, pemerintah, kondisi, bahkan dunia, agar berubah mengikuti keinginannya. Meskipun tidak salah, namun itu bukanlah cara perubahan yang baik, karena yang seharusnya dilakukan adalah memulai perubahan dari dirinya sendiri sebelum meminta keadaan di sekelilingnya berubah. Prinsip inilah yang dipegang tegun Ria Irawati.

Baginya mengubah diri

sendiri jauh lebih mudah dibandingkan mengubah orang lain. Jangankan mengubah miliaran orang, jutaan, ribuan, ratusan, puluhan, bahkan satu orang pun susah. Namun, bisa mengubah diri sendiri itulah hal paling penting. Jika menyibukkan diri untuk melakukan sesuatu yang sulit, apalagi yang tidak mungkin, hakikatnya telah menjalani hidup sia-sia.

"Jangan muluk-muluk untuk menggapai perubahan hidup, cukup memulai dari diri sendiri," ujar gadis penyuka dunia model

LENY AGUSTINA

MEMOTIVASI PRIBADI Terasa Nyaman

itu.

Menurut dara kelahiran Bangkalan, 11 Agustus 1997 ini, semua apa yang dilakukan dalam hidup tergantung dari individu masing-masing. Perubahan yang diinginkan tergantung dari sejauh mana melakukan perubahan diri sendiri. Jangan berharap lebih jika tidak pernah melakukan perubahan itu.

"Berusaha dan ikhtiar itu sangat penting. Jangan hanya berharap tanpa ada suatu tindakan yang nyata," pesannya.

Tidak ada perubahan yang

bersifat instan. Semua butuh waktu dan pengorbanan. Dari sanalah perubahan akan dirasakan.

Berubah ke arah yang lebih baik itu lebih penting daripada hanya sekedar mengarapkan sesuatu yang tidak pernah akan terwujud. Orang yang bijak selalu menyelaraskan antara perbuatan dana perkataan. =DONI HERIYANTO/RAH

Memberikan motivasi kepada diri sendiri dalam menjalani hidup dapat menumbuhkan kekuatan mental dan suasana yang nyaman bagi diri sendiri, kata Leny Agustina. Gadis kelahiran Pamekasan 23 tahun lalu itu mengkhususkan pesan tersebut kepada para pelajar di tingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang saat ini sedang menjalani ujian nasional. adis yang lahir pada 18 Agustus 1990 itu merupakan tenaga pengajar di SD Negeri 2, Jarin, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

Ia ingin berbagi sukses dalam menghadapi UN agar tidak menjadi momok

menakutkan bagi siswa yang mengikutinya.

Alumni SD Negeri 5 Jungcangcang Pamekasan ini mengatakan kesiapan mental dalam menghadapi UN kerap diabaikan oleh siswa itu sendiri. Akibatnya saat dihadapkan dengan lembaran soal muncul kekhawatiran salah jawab yang terkadang menyebabkan banyak waktu habis terbuang percuma. Untuk itu memotivasi diri sendiri menjadi penting agar muncul rasa percaya diri agar materi pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya tidak sia-sia. “Jadi, motivasi itu perlu agar semua benjalan lancar,” katanya.

Kendati saat ini berprofesi sebagai penyiar di salah satu stasion radio swasta di Pamekasan, gadis yang suka makan nasi goreng ini sangat tertarik dengan dunia pendidikan, bahkan ia mengatakan banyak hal yang menarik yang ia rasakan saat berada di depan kelas memberikan pelajaran muridnya. Banyak memori masa anak-anak yang muncul yang membuatnya merasa bahagia.

Gadis yang saat ini berkuliah di Universitas Terbuka (UT) jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di Pamekasan ini mempunyai keinginan untuk nantinya menjadi seorang motivator. “Dengan harapan saya dapat memberikan semangat bagi sesama,” ungkap perempuan yang mengidolakan Najwa Shihab ini. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

: Leny Agustina : Jl. Bhayangkara III/15 Pamekasan Tetala : Pamekasan, 18 Agustus 1990 Karier : Penyiar Radio dan Guru Tokoh Idola : Najwa Shihab dan Dahlan Iskan

Nama Alamat