e Paper Koran Madua 08 Mei 2014

KAMIS

KORAN MADURA

8 MEI 2014 | No. 0357 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KPK Ciduk Bupati Bogor DPP PPP Gelar Doa Bersama, Siap Beri Bantuan Hukum

Penangkapan ini dilakukan KPK Rabu malam (7/5) sekitar jam 19.00 WIB. Saat itu KPK membawa Rahmat Yasin menggunakan empat mobil. Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, sebelum menangkap Yasin, KPK sudah terlebih dahulu mengamankan dua orang, yaitu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bogor M Zairin dan pihak swasta berinisial FXY. Keduanya dicokok KPK di sebuah restoran di kawasan Sentul, Bogor pada pukul 16.15 WIB. Selain itu, KPK juga ikut mengamankan tiga orang dari sebuah kantor perusahaan di Sentul.

Ketiganya merupakan ajudan, pengemudi dan seorang pegawai perempuan. Dari kantor itu, KPK menemukan uang miliaran rupiah. “Sekarang masih dihitung. Dalam rupiah, miliaran.

Jumlah persisnya masih dihitung,” kata Johan.

Menurutnya, transaksi ini terkait dengan izin rancangan tata ruang di lokasi Bopunjur (Bogor, Puncak dan Cianjur).

Selain itu Johan menjelaskan KPK mempunyai waktu 1X24 jam untuk menyimpulkan apakah telah terjadi tindak pidana korupsi dalam transaksi tersebut atau tidak.

Muhaimin Tak a Masalah Jagonyi Ditolak Jokow Nasional hal 3

Hingga pukul 20.00 mereka semua diperiksa petugas di KPK. “Masih ditunggu hasil pemeriksaan,” kata Johan.

DPP PPP Gelar Doa Setelah Mendengar kabar Bupati Bogor Rachmat Yasin diciduk KPK, seluruh pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) langsung menggelar doa bersama di kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu(7/5/).

“Kita sedang rapat pengurus tadi kita membaca doa bersama, kalau informasi pak Rachmat ditangkap benar, mudah-mudahan beliau diberi ketabahan dan bisa melalui masa-masa proses penyidikan di KPK sampai ada kekuatan hukum tetap,” kata Wakil Sekjen Saifullah Tamlicha kepada wartawan, tadi malam.

Menurut Saifullah, para pengurus dan petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah mendapat kabar mengenai penangkapan Bupati Bogor Rachmat Yasin yang juga Ketua DPW PPP Jawa Barat oleh KPK. Ditanya apakah PPP akan memberikan bantuan hukum buat Rahmat, Saifullah langsung mengiyakan. Menurutnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) siap memberikan bantuan hukum kepada Bupati Bogor itu. “Pastilah kita akan memberikan bantuan hukum, kita sudah bicarakan. Bagaimanapun dia tetap kader partai,” katanya. =ANT/BETH

PROFIL SINGKAT

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuat gebrakan dengan menangkap tangan Bupati Kabupaten Bogor aktif, Rahmat Yasin. Pria yang juga Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan itu dijemput KPK dari rumahnya di Perumahan Taman Yasmin, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

1

0328-6770024 KAMIS 8 MEI 2014 | No. 0357 | TAHUN III www.koranmadura.com

Drs. H. Rachmat Yasin, MM adalah Bupati Bogor pertama periode 20082013 pilihan rakyat secara langsung.

Berpasangan dengan H. Karyawan Fathurachman sebagai wakilnya, pria yang akrab di sapa RY memenangi Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Bogor tahu n 2008 dengan suara mutlak.

RY lahir di Bogor Jawa Barat pada tanggal 4 Nopember 1963. RY adalah Seorang politikus dengan bekal akademis karena beliau adalah Sarjana Ilmu Polit ik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Nasional Jakarta tahun 198 3.

Lanjutanstudinya berlangsung di Universitas Satyagama Jakarta dan berhasil meraih gelar Magister Management tahun 2001.

RY adalah putra kedua dari Sembilan bersaudara pasangan (alm) ,HM. Yasin – HJ. Nuryati.

Bakat politik RY menurun dari ayahandanya (alm), HM Yasin seorang perintis. Pendiri dan tokoh Kharismatis PPP di Bogor dan pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor dan anggota DPRD Kota Bogor.

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 8 MEI 2014 | No. 0357 | TAHUN III

KRIMINAL

Tercatat 98 Kasus Kekerasan Seksual Anak JAKARTA-Statistik tentang kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat. Data yang dimiliki Polri terkait kasus kekerasan seksual dengan korban anak di bawah umur hingga Mei 2014 sebanyak 98 kasus.

ant/andika wahyu

PENETAPAN TERSANGKA WALIKOTA MAKASSAR. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi memberikan keterangan pers terkait penetapan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/5). Ilham ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait kerja sama kelola dan transfer instalasi perusahaan daerah air minum (PDAM) di Makassar tahun 2006-2012 yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp 38,1 miliar.

Waspadai Kartel di Balik Capres JAKARTA-Keberadaan bandar hitam ditengarai sangat mewarnai arah jagat politik tanah air dalam menentukan kepala negara atau pemerintahan terpilih. Tujuannya, tak lain membentuk pimpinan boneka untuk menyetir kebijakan negara dan pemerintahan. Karena itu, masyarakat harus berpartisipasi aktif untuk menangkal masuknya kartel di bidang politik ini.

“Tidak usah heran apabila negara selama ini sulit mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak” kata pengamat hukum dan politik dari The Indonesian Reform, Martimus Amin di Jakarta, Rabu (7/5).

Bandar hitam ini dikenal sebagai kartel ekonomi dan politik Indonesia. Mereka dibesarkan dan selalu diuntungkan sistem rezim yang korup. Den-

gan kekuatan kapital dan jaringan internasionalnya, para inlander menghamba kepadanya.

“Jika rakyat tidak kritis menyikapi keberadaan para bandar hitam di balik capres 2014, niscaya kedaulatan negara kita semakin tergadaikan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Indostrategi, Andar Nubowo Hasil Pemilihan Legislatif 2014 diyakini hanya menghasilkan anggota Dewan yang tak lebih baik dari

periode sebelumnya. “Pemilih kebanyakan mendapatkan money politics. Mereka menang dengan uang, ini mengerikan sekali.

Sistem yang menghasilkan politik uang luar biasa, menghasilkan Pemilu personal, antarcaleg itu sendiri,” jelas Andar Nubowo dalam kesempatan diskusi publik bertajuk “Pilpres dan Tantangan Lokal-Global Indonesia 2014-2019” di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (7/5).

Padahal, di masyarakat masih banyak kasus intoleran yang bahkan dihembuskan oleh parpol peserta Pemilu. “Apabila parpol ini dimenangkan akan menjadi persoalan. Di mana Bhinneka Tunggal Ika? Karena Indonesia mengakui semua warga negara,” kata dia mempertanyakan. =GAM/ABD

“Data sebanyak 98 kasus untuk tahun 2014, yang terjadi di beberapa Polda (kepolisian daerah). Ada juga Polda yang tidak menangani kasus tersebut,” ungkap Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Agus Rianto, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (7/5).

Kepala Polri sudah memerintahkan kepada seluruh jajarannya agar betul-betul melakukan pendataan dengan memberdayakan dan meningkatkan peran Bintara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas).

Hal itu agar petugas keamanan bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat di wilayah penugasannya, dan dapat mengetahui fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat.

“Kami tidak ingin peristiwa yang terjadi di Sukabumi, yang saat ini ditangani oleh Polres Sukabumi kota. Itu terjadi di tempat lain,” tegas perwira melati tiga itu.

Polri berharap, kepada keluarga ataupun orang tua termasuk pihak pihak yang mengetahui adanya peristiwa serupa, agar segera menginformasikan kepada polisi terdekat.

Secara terpisah, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) yang baru terpilih dari Dapil DKI Jakarta, Dailami Firdaus mengatakan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak, pelakunya harus diganjar hukuman mati. “Biar ada efek jera, pelaku harus dihukum mati,” jelasnya di Jakarta, Rabu (7/5).

Dailami berjanji akan memperjuangkan pelaku dihukum seberat-beratnya menggunakan

kewenangannya di parlemen.

Wakil Rektor II Universitas Islam As-Syafi’iyah, Jakarta ini mengaku terkejut dan prihatin yang mendalam atas data Polri bahwa sampai bulan ini saja ada 98 kasus kekerasan seksual terhadap anakanak. Dan, dia semakin bersemangat untuk memperjuangkan hukuman mati tersebut. “Biar kejahatan seksual terhadap anakanak tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Dia melihat, maraknya kasus pelecehan tersebut mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia menghadapi degradasi moral atau darurat moral.

Dailami mencontohkan bagaimana rusaknya moral pejabat dan elite politik yang terlibat kasus korupsi. Ternyata, kerusakan moral sudah merasuk ke dunia pendidikan. Kasus JIS, kasus Sodomi Emon di Sukabumi, atau sesama guru saling membunuh di depan muridnya.

“Jadi tidak hanya pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak, pelaku atau koruptor dan bandar narkoba pun harus dihukum mati,” terangnya.

Menurut dia, semua kasus itu sangat memalukan. Untuk menghindari hal itu tidak terjadi dan sekaligus mengembalikan moral bangsa yang rusak, kata dia, kuncinya ada di penguatan agama. “Karena itu saya ingin agar kita kembali ke agama. Agama jadikan pedoman dan pegangan.

Moral harus dikedepankan. Saya meminta masyarakat terlibat aktif mengawasi dan mendidik anak dan keluarga agar kita bisa bersama-sama mencegah kejahatan seksual di lingkungan masing-masing,” ujar Dailami. =GAM/ABD

ant/reno esnir

JAKARTA INTERNASIONAL SCHOOL.Petugas Keamanan bersiaga di gerbang Jakarta Internasional School (JIS) di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (23/4).

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

2014 KAMISKAMIS 8 MEI 20148 |MEI No. 0357 | TAHUN III No. 0357 | TAHUN III

33

POLITIKA

Keputusan Koalisi PAN setelah Rakernas PALEMBANG- Ketua Umum Partai Anamat Nasional (PAN), Hatta Rajasa menjadi salah satu kandidat kuat cawapres pendamping Prabowo Subianto. Namun sebelum ada keputusan resmi, PAN ogah berpolemik terkait wacana itu.

ant/fannya octavianus

KASUS PENGHILANGAN PAKSA. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa, Poengky Indarti (Imparsial) memberi rekaman pernyataan Kivlan Zein pada Ketua Komisi Nasional HAM Hafidz Abbas saat audiensi antara kedua pihak di Jakarta, Rabu (7/5). Komnas HAM diminta untuk memanggil Prabowo Subianto dan Mayjen Purnawirawan Kivlan Zein dalam kasus penghilangan paksa yang terjadi tahun 1997-1998.

Muhaimin Tak Masalah Jagonya Ditolak Jokowi JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku sudah mengajukan beberapa nama kepada PDI Perjuangan untuk disandingkan dengan calon presiden (capres) dari partai moncong putih itu, Joko Widodo (Jokowi) pada pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) 9 Juli mendatang. Dia pun tidak mempersoalkan jika nama-nama tersebut ditolak Jokowi.

“Insya Allah, Insya Allah, enggak ada masalah,” kata Muhaimin yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu di Jakarta, Rabu (7/5).

Menurutnya, PKB saat ini sedang mempersiapkan secara matang terkait koalisi dengan PDI-P, terutama masalah pemenangan pemilu presiden. “Kita harus pastikan kalau PKB berkoalisi, presidennya harus menang,” ujar mantan Sekretaris Jenderal pertama PKB itu.

Sedangkan bakal capres PKB Mahfud MD di tempat yang sama enggan berkomentar terkait

peluangnya menjadi cawapres Jokowi. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada PDI-P. “Kita tunggu saja Bu Mega. Sabar saja,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Sementara itu, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengaku heran dengan munculnya isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kasus penculikan yang melibatkan calon presiden (capres) Partai Gerindra Prabowo Subianto menjelang pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) 9 Juli mendatang. Pasalnya,

pada pemilu lima tahun silam, saat Prabowo berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri, isu ini tidak muncul.

“Beliau sudah menjelaskan, pada prinsipnya hukum sudah dijalankan, pengadilan sudah dilakukan, vonis sudah diberikan,” ujar anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/5).

PKS sedang melakukan komunikasi yang intens dengan Partai Gerindra dalam membangun koalisi menjelang Pilpres mendatang. Mereka mendukung Prabowo karena pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh Prabowo sudah selesai.

“Semua tahu pada tahun 2009 Megawati gandeng Prabowo sebagai cawapres, enggak dipermasalahkan toh, enggak ada yang menganulir,” terang Hidayat Nur Wahid.

Dia menilai, sangat penting bagi kehidupan bangsa untuk memperjuangkan HAM. Hal ini juga akan menjadi konsen PKS

jika nanti benar-benar memerintah saat berkoalisi dengan Gerindra.

“Penting betul berikan jaminan terhadap HAM, kepastian hukum dan kebebasan beragama.

Kita tidak ridho dengan politik culik-menculik, hukum sudah pernah dilakukan, vonis pernah diberikan,” tegasnya.

Dengan alasan itu, PKS berminat untuk mendukung Prabowo sebagai capres. Apalagi, Prabowo sudah pernah menjadi cawapres dan tak pernah jadi persoalan tentang HAM itu.

“PDI-P dan hukum Indonesia tidak pernah mempermasalahkan,” tegasnya.

Sebelumnya, PDI Perjuangan mulai gerah dengan serangan yang dilakukan Gerindra kepada Jokowi. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, setidaknya ada 18 serangan secara simultan yang ditujukan terhadap Jokowi atau PDIP. =GAM/AJI

Hatta, mengaku terus melakukan komunikasi yang intensif terhadap semua partai politik (parpol) jelang pemilu presiden (pilpres) 9 Juli. Sejauh ini, Hatta enggan membuka informasi terkait dengan partai mana PAN memutuskan berkoalisi. “Semua masih dalam pembahasan. Komunikasi terus dengan Gerindra, PDI Perjuangan, Demokrat dan parpol lainnya,” kata Hatta usai memberi kuliah umum Sosialisasi Kebijakan/Program Pengembangan Kewirausahaan Nasional (Technopreneur Camp VI) yang digelar di Universitas Sriwijaya, Palembang, Rabu (7/5).

Mantan menteri di berbagai kabinet ini juga tidak mengomentari kabar yang menyebutkan PAN dan Partai Gerindra sudah menetapkan koalisi strategis di Pilpres, dengan menduetkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Hatta pun menutup mulutnya terkait pertemuan Calon Presiden Partai Golkar, Aburizal Bakrie, dengan dengan Prabowo yang intensif belakangan ini. Beredar kabar bahwa Bakrie siap menjadi cawapres Prabowo.

Hatta cuma menegaskan, keputusan koalisi PAN dan penentuan capres-cawapres akan dibahas pada Rakernas PAN dalam waktu dekat. “Intinya, nanti diumumkan setelah rakernas PAN,” tegas Hatta.

Di tempat yang sama, Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy mengaku bahwa Rakernas PAN akan dilaksanakan akhir pekan ini.”Akhir minggu ini kami umumkan, mungkin Sabtu,” ujar Tjatur.

Sementara itu, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mendukung wacana menduetkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pasangan capres-cawapres di Pilpres 9 Juli. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 8 MEI 2014 | No. 0357 | TAHUN III

BURSA CAPRES 2014

Wantim Golkar Adili Abu Rizal Bakrie JAKARTA- Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar, Akbar Tanjung tidak mempersoalkan partainya berkoalisi dengan Partai Gerindra. Koalisi yang diprakarsai Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (ARB) dan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto merupakan hal normal dalam rangka mencapai kesepakatan untuk mengikuti Pilpres 9 Juli nanti.

ant/andika wahyu

PEMERIKSAAN LANJUTAN ANAS URBANINGRUM. Tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang Anas Urbaningrum bersiap menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/5). Sebelumnya mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu bersikeras menginginkan SBY dan Ibas untuk memberikan keterangan sebagai saksi fakta atas perkara yang menjeratnya.

20 Potong Batik Anas Disita Anas: Itu Bagian Promosi Budaya Nasional JAKARTA-Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Anas Urbaningrum di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, kemarin (Selasa, 6/5). Hasilnya, 20 potong batik disita KPK dari rumahnya. Namun Anas menjawab santai saat disinggung soal baju batiknya yang disita tim KPK itu.

“Ya itu kan bagian dari promosikan budaya nasional, batik,” kata Anas berkelakar di kantor KPK Jakarta, Rabu (7/5).

Walau begitu, Anas enggan membuka harga satuan batik yang disita tersebut. Ia juga enggan mengomentari alasan batik tersebut disita.

“Masa sampean tanya saya.

Tanya yang berhak ditanya dong (KPK),” tandas Anas.

Firman Wijaya, kuasa hukum Anas Urbaningrum menerangkan, tim dari KPK hanya melakukan penyitaan terhadap 20 potong batik. Firman menyatakan batik tersebut disita berkaitan kongres

Partai Demokrat 2010 di Bandung, Jawa Barat. “Tidak ada hal baru, yang diambil baju batik, kaitannya dengan kongreslah ya.

Hampir ada 20 baju batik,” kata Firman .

Firman pun menegaskan, tidak ada barang lain yang disita selain batik tersebut. Disinggung apakah batik tersebut bagian dari gratifikasi, Firman tak mengetahuinya. Dia juga mengaku tak tahu apa merk batik yang disita.

“Saya enggak tahu. Apakah dipakai oleh pembantunya Mas Anas atau apa, nanti kita tanyakan,” jelasnya.

Sementara itu, Anas Urban-

ingrum dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Bukit Hambalang. Firman pun mengatakan, pemeriksaan kali ini hanya pelengkapan berkas.

“Pelengkapan berkas saja, kan kemarin semua sudah diperiksa,” tandasnya.

Anas Urbaningrum kembali diperiksa sebagai tersangka penerima gratifikasi proyek Hambalang dan tindak pidana pencucian uang, di Gedung KPK Jakarta, Rabu (7/5).

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini tiba di markas Abraham Samad Cs pukul 14.50 WIB. Tapi, saat ditanya soal pemeriksaannya dia malah berkilah ingin memperbaiki gigi. “Mau memperbaiki gigi, biar nanti sehat. Kalau sehat kan nanti gigitnya lebih kuat,” kata Anas. =GAM/ABD

Namun Wantim Partai Golkar akan meminta penjelasan dari calon presiden ARB, terutama isu ARB akan banting harga menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. “Kami dari Wantim perlu mendapatkan penjelasan dari DPP. Apalagi kami sebetulnya telah menyampaikan suatu saran kepada DPP apabila akan berkoalisi dengan partai lain perlu memperhatikan saran dari Wantim,” kata Akbar di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (7/5).

Wacana koalisi Gerindra dan Prabowo semakin menguat setelah digelar pertemuan kedua Prabowo-Aburizal. Bahkan, usai pertemuan di kediamannya, Prabowo menjelaskan koalisi dengan Golkar dapat berlangsung dengan cepat. “Tidak lama lagi,” demikian mantan Danjen Kopassus ini.

Saat ini, Akbar mengaku belum mendengar secara langsung kesiapan ARB menjadi cawapres untuk mendampingi calon pres-

iden dari Partai Gerindra itu.

“Saya belum dengar pernah mendapatkan keterangan langsung dari Ical,” kata dia.

Lebih jauh Akbar mengatakan bila isu itu benar, dia mempertanyakan model koalisi yang akan dibangun ARB dan Partai Gerindra. “Kalau koalisi antara partai itu normal. Saudara Ical adalah capres dari Partai Golkar.

Begitu pun Prabowo capres dari Partai Gerindra. Kalau mau melakukan koalisi, dalam bentuk apa?” ujarnya.

Akbar mengatakan keputusan ARB sebagai capres Golkar tidak bisa diganggu karena hal itu merupakan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

“Ical tetap capres dari Golkar,” tutur Akbar.

Kendati demikian, bisa saja ARB menjadi cawapres, tapi harus melalui mekanisme Rapimnas lagi. “Ini kan masih ada waktu, nanti pada Rapimnas baru akan diputuskan,” kata dia. =GAM/ABD/AJI

KPU Jangan Asal Ketuk Palu JAKARTA-Meski diburu waktu yang tersisa dua hari lagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap tak mau gegabah dalam menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani meminta KPU agar jangan terburu-buru mengetuk palu mengingat persoalan pemilu ini sangat komplek. “Kalau banyak permasalahan jangan kita langsung ketuk palu saja. Jangan hanya mengedepankan agenda Pilpres (Pemilihan presiden),” kata Ahmad Yani di kantor KPU Rabu (7/5).

Komisioner KPU Pusat, Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan rekapitulasi secara nasionak sudah clear. “Setelah ditetapkan pada tanggal 9 maka ada waktu tiga hari proses pengajuan sengketa ke MK. Komitmen kita adalah tetap clear semua di tingkat nasional, jadi dikit nanti yang mempermasalahkan di MK,” ujarnya.

Ia memastikan, pihaknya akan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil rekapitulasi yang jelas dan cermat hingga tingkat daerah. “Pokoknya komitmen kami yang ada di tingkat nasional adalah bagaimana semua tuntutan itu betul-betul terpenuhi, sehingga ketika masuk ke nasional semuanya sudah clear, kalau ada problem di daerah akan terus kami monitor dan cermati kembali,” tandasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

KORAN MADURA

Ekonomi

MADURA

2014 KAMISKAMIS 8 MEI 20148|MEI No. 0357 | TAHUN III No. 0357 | TAHUN III

55

Rencana Akuisisi Pegadaian Nasabah melakukan transaksi di Kantor Cabang Pegadaian Senen, Jakarta, Rabu (7/5). Bank Rakyat Indonesia (BRI) berencana mengakuisisi PT Pegadaian (Persero) untuk melengkapi segmen bisnisnya, hal tersebut akan memberikan imbal hasil yang tinggi, pada 2013, laba bersih Pegadaian mencapai Rp12 triliun, sementara aset Pegadaian hanya Rp33 triliun. ant/yudhi mahatma

KETAHANAN PANGAN

Indonesia, Negara Agraris yang Tergantung Beras Impor JAKARTA-Rencana pemerintah untuk mengimpor beras menuai kecaman. Karena itu, pemerintah seharusnya terbuka dan jujur kepada publik tentang produksi beras dan juga konsumsi nasional.

Tanpa adanya keterbukaan soal produksi beras, pemerintah akan selalu punya alasan untuk melakukan impor beras. Ini membuat Indonesia menjadi negara agraris yang selalu tergantung kepada beras impor.

“Tahun 2013 kan pemerintah mengatakan Indonesia sudah surplus beras, begitu juga kemungkinan itu akan terulang pada 2014. Tapi kenapa baru selesai pemilu justru muncul rencana untuk impor beras. Sampai sekarang ini kan belum pernah ada keterangan resmi tentang produksi beras nasional, pemerintah hanya mengatakan telah swasembada beras.

Ini yang seharusnya diubah,” kata Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih di Jakarta Rabu (7/5).

Menurutnya, pemerintah pernah melontarkan pernyataan bahwa Indonesia sudah mencapai swasem-

bada pangan. Namun, justru mengeluarkan wacana untuk melakukan impor beras.

Padahal dalam UU Pangan disebutkan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan impor beras apabila produksi pangan nasional mencukupi. Artinya, impor beras baru bisa dilakukan apabila produksi beras nasional memag tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan konsumsi nasional.

Rencana pemerintah untuk impor beras muncul karena Perum Bulog baru bisa melakukan pengadaan beras sebanyak 700 ribu ton hingga April 2014. Padahal, tahun lalu pada periode yang sama, Bulog berhasil melakukan pengadaan beras sebanyak 1 juta ton. Apabila hingga akhir tahun pengadaan beras yang dilakukan Perum Bulog tidak mencapai 2 juta ton, maka pemerinta berencana akan melakukan impor beras.

Senada dengan Saragih, Wakil Ketua Komisi Pertanian DPR, Herman Khaeron meminta pemerintah tidak terburu-buru untuk memutuskan melakukan impor beras. Sebab, lambatnya pengadaan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog karena mundurnya kalender tanam petani.

Kata dia, banjir besar yang terjadi pada Oktober tahun lalu membuat kalender tanam mundur. Akibatnya, masa tanam yang seharusnya bisa tiga kali pada tahun ini hanya bisa menjadi dua kali dalam setahun. “Tahun ini kan tahun basah, jadi seharusnya produksi beras bisa mencukupi. Satu-satunya kendala adalah mundurnya kalender tanam petani akibat banjir pada Oktober tahun lalu. Tetapi saya optimistis Bulog bisa memenuhi pengadaan beras pada Agustus hingga Oktober. Karena itu, saya minta pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk melakukan impor beras,” katanya. =GAM

Setoran Pajak Baru 25,38% JAKARTA-Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah merilis realisasi penerimaan pajak triwulan I-2014. Hasilnya tidak sesuai target alias anjlok. Sebab, hingga 28 April 2014 setoran ke kas negara baru terkumpul Rp 281,714 triliun atau masih sebatas 25,38% dari target APBN 2014 sebesar Rp 1.110,190 triliun.

Namun Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengaku tidak khawatir dengan anjloknya penerimaan dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurutnya, dua aspek itu tidak saling berkaitan dan memiliki solusi masing-masing.

Hingga saat ini, tingkat kesadaran pengembalian SPT Pajak yang justru turun untuk wajib pajak badan. Dari data otoritas pajak pada 5 Mei lalu, baru 8,28 juta wajib pajak menyerahkan SPT. Itu lebih rendah dari penyerahan SPT tahun lalu mencapai 9 juta wajib pajak dari pelbagai golongan.

Khusus untuk SPT, Fuad mengingatkan bahwa pihaknya kini menjalankan sistem laporan lewat Internet, alias e-filing. Kemungkinan angka dari laporan via komputer belum terkumpul seluruhnya. “Dugaan saya sih SPT enggak turun,” ujarnya.

Sedangkan untuk penerimaan

yang anjlok, Fuad mengaku jajarannya akan terus menjalankan ekstensifikasi. Artinya, target APBN tahun ini akan terus dikejar, kendati realisasi pertumbuhan triwulan I sudah dipastikan melambat. “Kita lakukan ekstensifikasi jadi penting. Itu mudah-mudahan bisa membantu mengurangi jebloknya penerimaan.

Mudah-mudahan di pajak itu pertumbuhan pajaknya tidak seburuk pertumbuhan ekonomi, “ ungkap Fuad.

Sasaran wajib pajak yang akan digenjot setorannya, kata Dirjen Pajak, bukan lagi perusahaan konvensional seperti tambang, manufaktur, atau yang berorientasi ekspor. Melainkan perusahaan non-konvensional. “Misalnya sektor perdagangan, perhotelan, restoran. Kita mulai masuk industri menengah lah,” paparnya.

Bila dibedah lagi, penerimaan hingga awal triwulan II ini terdiri atas dari Pajak Penghasilan (PPh) non-migas sebesar Rp 129,877 triliun,kemudian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 100,036 triliun. Itu masih ditambah PPh migas sebesar Rp 19,006 triliun dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 861,57 triliun. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 8 MEI 2014 | No. 0357 | TAHUN III

PERBANKAN

Peredaran Uang Mencapai Rp 3.656,4 T JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan likuiditas perekonomian uang beredar dalam arti luas (M2) pada Maret 2014 kembali mengalami perlambatan.

ant/lucky r.

TARGET GAS RUMAH TANGGA. Seorang petugas Rumah Susun Manis di kawasan Tangerang mengecek saluran pipa gas rumah tangga, Jatiuwung, Tangerang, Banten, Rabu (7/5). PT Perusahaan Gas Negara (Persero) merevisi jumlah pelanggan yang dialiri gas di rumah tangga yakni rencana awal 900 pelanggan, menjadi 2000 hingga 2.500 pelanggan untuk tahun 2014.

Minta Masyarakat untuk Belanja Masih Tinggi Sektor Konsumer Tetap Tumbuh JAKARTA-Pertumbuhan ekonomi triwulan I- 2014 tercatat 5,21% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV -2013 sebesar 5,72% (yoy). Realisasi pertumbuhan PDB ini juga lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia (BI) maupun Badan Pusat Statistik (BPS). Namun di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, investasi di sektor konsumer bisa menjadi alternatif.

Presiden Direktur PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Sandiaga S. Uno tetap optimis bisnis konsumer bakal terus melaju.

Ini karena belanja masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari tetap tinggi.

“Yang tidak terlihat dari data kemarin adalah fakta pertumbuhan sektor konsumer masih besar. Belanja masyarakat masih tinggi. Ini memperkuat tesis kita untuk mengembangkan khususnya bidang-bidang produk jasa,” ujarnya di Jakarta, Rabu (7/5).

Atas dasar itu, Saratoga akan mengarahkan investasi tahun ini ke sektor-sektor terkait konsumer. Sejauh ini, perusahaan investasi tersebut sudah memiliki lini barang dan jasa, misalnya PT Mitra Pinasthika Mustika (MPM). “MPM itu sudah tancap gas, jadi kita lakukan investasi (di sektor konsumer) melalui MPM, di finance dia gandeng Jepang, di asuransi juga ada unit,” kata Sandiaga.

Akan tetapi, Saratoga yang sempat banyak menanamkan modal di bisnis pertambangan tidak akan meninggalkan sektor tersebut. Walau harga komoditas tengah anjlok, Sandiaga optimis kebutuhan bahan mineral, termasuk batu bara, akan terus ada.

Untuk sementara, bisnis unggulan di sektor migas dijalankan anak usaha Saratoga, yakni Interra Resources Limited. “Melalui Interra ini, beberapa aset kita misalnya ada dua lapangan migas di Myanmar, dan lapangan di Indonesia, yakni Sumatera Selatan dan Papua Barat, serta satu lagi ada di Kalimantan Tengah,” ungkapnya.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bapenas Lukita Dinarsyah Tuwo mengakui pemerintah masih harus bekerja keras untuk menggenjot perekonomian nasional. Terutama agar

pemerintah mampu menghapus kegelisahan investor dan pelaku usaha yang saat ini masih menunggu kepastian terkait hasil pemilu. “Ini masih ada sisa waktu. Investasi pasti meningkat, mudah-mudahan bisa lebih tinggi lagi,” ucap Lukita Sisi Eksternal Secara terpisah, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara mengatakan perlambatan tersebut terutama terjadi pada kinerja sisi eksternal.

Pertumbuhan ekspor mencatat kontraksi, khususnya ekspor pertambangan seperti komoditas batubara dan konsentrat mineral, antara lain karena melemahnya permintaan dan penurunan harga komoditas dunia serta pengaruh temporer terkait dengan kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah.

Penurunan kinerja ekspor pertambangan juga terlihat pada pertumbuhan PDB sektor ini yang mengalami kontraksi. Perlambatan impor pada triwulan I 2014 sejalan dengan moderasi permintaan domestik tidak mampu mengimbangi kontraksi pertumbuhan ekspor. “Selain itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh konsumsi pemerintah yang melambat,” jelasnya. =GAM

Data bank sentral menyebutkan, pada Maret 2014, uang beredar tercatat sebesar Rp3.656,4 triliun atau tumbuh 10,0% (yoy). Namun, angka ini melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Februari 2014 sebesar 10,9% (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara mengatakan berdasarkan komponennya, pertumbuhan M2 tahunan yang melambat bersumber dari komponen M1 (Uang Kartal dan Giro Rupiah) dan komponen Uang Kuasi (Dana Pihak Ketiga yang terdiri dari simpanan berjangka dan tabungan baik rupiah maupun valas serta simpanan giro valas).

“Pertumbuhan komponen M1 tercatat menurun dari 6,1 persen (yoy) pada Februari 2014 menjadi 5,4 persen (yoy). Pertumbuhan uang kuasi juga menurun dari 12,1 persen (yoy) pada Februari 2014 menjadi 11,2 persen (yoy),” ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Rabu (7/5).

Sementara itu, jelasnya berdasarkan faktor yang mempengaruhi, perlambatan pertumbuhan M2 antara lain disebabkan oleh penurunan pertumbuhan kredit dan kontraksi operasi keuangan pemerintah. Kredit kepada sektor swasta pada Maret 2014 tumbuh 19,1% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan pada Februari 2014 yang sebesar 19,9% (yoy) seiring dengan perlambatan permintaan domestik.

Sedangkan operasi keuangan pemerintah kembali mengalami kontraksi sejalan dengan masih rendahnya realisasi belanja pemerintah.

Suku bunga simpanan dan kredit perbankan pada Maret 2014 masih terus meningkat. Rata-rata suku bunga deposito berjangka waktu 3, 6 dan 12 bulan masing-masing tercatat 8,27%, 8,24% dan 7,41%, meningkat dibandingkan suku bunga Februari 2014 yang masing-masing sebesar 8,05%, 8,21% dan 7,18%.

“Kenaikan suku bunga dana tersebut diiringi oleh peningkatan suku bunga kredit yang naik dari 12,55% pada Februari 2014 menjadi 12,57% pada Maret,” pungkasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

ndonesia layak disebut negeri impor.

Sebab trennya memang selalu mengandalkan impor. Bayangkan, pemerintah Indonesia kembali berencana akan mengimpor beras, karena hingga akhir April 2014 Perum Bulog baru bisa melakukan pengadaan beras sebanyak 700 ribu ton, padahal di tahun sebelumnya pada periode yang sama pengadaan beras sebanyak 1 ton.

Menyusutnya pengadaan beras tampaknya membuat panik pemerintah. Sikap panik inilah yang mendorong pemerintah mengabaikan potensi agraris negeri ini. Indonesia yang merupakan negara agraris semestinya semestinya tidak mengandalkan impor beras, andainya potensi agraria yang dimiliki bisa dikelola secara maksimal. Kecenderungan main impor itulah yang membuat potensi agraria tersebut menjadi tersia-siakan, setidak-tidaknya terabaikan sehingga tidak bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan beras nasional.

Apabila potensi pertanian dapat dikelola dengan baik, apalagi potensi petani benar-benar diberdayakan, bisa dipastikan hasil beras dalam negeri akan mencukupi kebutuhan nasional, sehingga tidak perlu lagi impor. Memang impor bisa saja dilakukan apabila hasil pertanian beras nasional tidak mencukupi, stok beras nasional kurang, dan Negara dalam keadaan krisis, namun tiga syarat dalam UU Pangan itu tidak terjadi di negeri ini, maka impor pun sejatinya belum menjadi kebutuhan.

Sebab itulah, kebiasaan pemerintah berencana mengimpor beras merupakan sikap yang terburu-buru dan tidak memerhatikan nasib petani Indonesia.

Dengan mengimpor beras sejatinya pemerintah telah berupaya menjatuhkan harga beras hasil kelola petani pribumi, sehingga berpotensi membuat petani kita merugi, masih untung kalau ada hasil tipis. Bila ini yang terjadi rakyat Indonesia yang mayoritas petani tak ubahnya tikus yang mati dalam karung.

Itu juga karena peran pemerintah yang menumbangkan nasib mereka dengan sikapnya yang terus menerus mengimpor beras.

Yang perlu dilakukan pemerintah sebenarnya berupaya meningkatkan hasil pertanian dalam negeri agar bisa mencukupi kebutuhan beras nasional, dengan begitu maka petani Indonesia diuntungkan dan Negara terbebas dari penyakit impor. (*)

Opini

KAMIS 8 MEI 2014 | No. 0357 | TAHUN III

77

Dari “Pantong” ke Aktor Politik

Salam Songkem

Negeri Impor

KORAN MADURA

KAMIS 8 MEI 2014 No. 0357 | TAHUN III

Sistem politik kita yang kelewat liberal telah meyediakan lubang bagi siapa pun untuk masuk dalam kekuasaan. Asal punya modal cukup dan “tongkat” kuasa, peluang menang lumayan lebar terbuka. Inilah yang saya saksikan pada pileg tahun ini di Sumenep dengan banyaknya mantan klebun (kepala desa) yang terpilih sebagai anggota legislatif.

M

enangnya beberapa mantan klebun menarik dikaji, tidak saja karena kecerdasannya memanfaatkan lubang tadi, tetapi yang utama telah terjadi pergeseran peran politik mereka, dari sekedar “pantong” ke aktor.

Pada masa Orde Baru klebun sepenuhnya menjadi mesin politik Golkar. Golkar yang saat itu menjadi penguasa, melalui jalur birokrasi, menjadikan klebun sebagai pemimpin birokrasi paling bawah tidak punya pilihan kecuali membebek.

Pada masa reformasi, klebun tak lagi membebek pada birokrasi. Klebun memiliki kekuasaan yang otonom untuk menggerakkan kepentingan politiknya. Ini tampak pada pergeseran peran politik klebun yang menjadi “pantong” (tim sukses inti) dari caleg yang –sekali lagi—dipilih secara otonom. Peran ini juga dilakukannya ketika ada perhelatan pilpres, pilgub, dan pilkada.

Peran itu terus bergeser dan cenderung makin kuat dari pemilu ke pemilu. Pada 2009, seiring dengan sistem pemilu yang menggunakan proporsional terbuka, peran politik klebun terus mengalami penguatan.

Puncaknya terjadi pada pileg 2014, dari 50 anggota dewan 8 orang adalah mantan klebun.

Trend baru ini menunjuk-

kan bahwa kekuatan politik klebun tidak bisa dianggap remeh. tidak seperti dulu di zaman orde baru, posisi tawar klebun sangat lemah dan perannya sekedar sub-ordinasi dari birokrasi di atasnya. Sekarang justru terbalik. Klebun malah melenggang masuk ke jantung kekuasaan, ke pusat pengambilan keputusan.

Satu permainan peran yang sangat cerdas, dengan memanfaatkan lubang sistem politik kita yang kelewat liberal.

Kenapa Menang?

Melihat trend yang relative baru ini, pertanyaan menarik yang perlu diajukan, kenapa mereka menang? Menjawab pertanyaan ini barangkali kita perlu melacak basis kelas (mantan) klebun dalam struktur sosial masyarakat Madura.

Barangkali berbeda dengan kebudayaan lain, misalnya Jawa, klebun dalam pandangan masyarakat Madura bukan sekedar kepemimpinan administratif, tetapi juga kepemimpinan budaya. Klebun memiliki kekuasaan untuk mengatur hampir segenap keperluan masyarakat pedesaan, bahkan hingga ke ruang privat sekalipun, misalnya, menjadi mediator pasangan suami-istri yang didera masalah. Bahkan perannya melampaui sekedar mediator, sering malah menjadi hakim.

Satu hal peran berat yang harus dimainkan klebun adalah memberi jaminan keamanan kepada warganya. Aib besar bagi klebun jika warganya kemalingan. Lebih-lebih barang yang hilang itu berupa sapi, hewan yang paling akrab dan disayangi orang Madura.

Karena itu syarat menjadi klebun terbilang berat. Sikap tatak (berani) menjadi keharusan.

Sikap ini penting untuk memastikan klebun masuk dalam “wilayah abu-abu”, wilayah yang dihuni oleh “jagoan” yang terkadang menjadi rantai dari segenap ketidakamanan di desa.

Bahkan, di daerah-daerah yang dominasi jagoan kuat, jagoan itu sendiri yang menjabat klebun.

Itulah salah satu faktor yang

menguatkan basis kelas klebun dalam masyarakat pedesaan di Madura. Klebun dalam struktur sosial masyarakat Madura menempati posisi elit. Posisi yang memungkinkannya memainkan sumber-sumber daya politik, bahkan ekonomi.

Melihat basis kelas klebun, menjadi mudah baginya memobilisasi warganya untuk kepentingan politik mereka. Klebun yang berpengaruh (karena sekaligus jagoan) secara perkasa bisa memperoleh dukungan dari warganya. Dalam derajat tertentu, warga yang tidak mendukung bisa mengalami kesulitan. Ini biasanya terjadi di desa-desa dimana kekuasaan klebun demikian sangat powerful. Sementara mayoritas warganya dicekam “budaya bisu” akibat tidak well-educated.

Boleh juga karena tidak ada kekuatan pengimbang. Tentu saja disamping menangnya mereka karena posisi kelasnya dan faktor jagoannya, pasti faktor “gizi” (finansial) juga harus dihitung.

Hal lain yang memungkinkan mereka memenangi pertarungan pileg, adanya konsolidasi kekuatan antara mantan klebun dengan sesama jagoan dan juga klebun aktif. Jaringan mereka sesama jagoan luar biasa solid, dan ini biasanya memang menjadi ciri dari kelompok sub-kultur. Persaudaran yang demikian kuat sesama jagoan, memungkinkan mereka bisa memobilisasi warga untuk kepentingan politik mereka yang dicekam “budaya bisu”, tentu dengan “tongkat” kuasa dan “gizi”.

Menunggu Kiprah

Sebagai anggota dewan, mantan klebun ini akan menjalankan tugas dan fungsinya dalam tiga hal; legislasi, budgeting, dan pengawasan. Tiga hal ini tentu memerlukan kapasitas dan kemampuan yang tidak ringan untuk menjalankannya. Belum lagi integritas, sesuatu yang wajib dimiliki oleh pejabat publik untuk tidak terpukau pada silau kekuasan yang cenderung korup itu.

Dalam catatan saya, tiga tugas tadi belum secara maksimal dilakukan anggota dewan pada periode-periode sebelumnya, lebih-lebih anggota dewan hasil pileg 2009. Dalam kasus budgeting misalnya, mayoritas anggota dewan mengikuti irama birokrasi yang mengusulkan program dan kegiatan yang tidak kreatif dan inovatif, serta jauh dari kebutuhan rakyat.

Fungsi legislasi juga kurang dijalankan secara baik karena dalam catatan saya, tidak ada peraturan daerah (perda) yang betulbetul menyuarakan kepentingan rakyat, misalnya perda tata niaga tembakau (meski ada tetapi lebih menyuarakan kepentingan pabrikan), perda yang mengatur pasar modern yang mengancam pasar tradisional, perda RTRW, dsb.

Lalu, bisakah kita berharap banyak pada mantan klebun yang menjadi angota dewan? Barangkali tidak adil kita berharap banyak kepada mereka, sebelum mereka betul-betul menjalankan peran dan fungsinya. Cuma jika melacak pada basis kelas, ideologi, dan resource klebun ketika menjalankan fungsi kepemimpinan di desa, tangan saya tak cukup kuat memohon banyak.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail. com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

KAMIS 8 MEI 2014 No. 0357 | TAHUN III

KAMIS 8 MEI 2014 | No. 0357 | TAHUN III

Gratis Menuju Pelaminan 87 Pasangan Mengikuti Prosesi Pernikahan

ant/rudi mulya

NIKAH MASSAL. Sejumlah calon pengantin mengikuti prosesi nikah massal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa timur, Rabu (7/5). Nikah massal yang diikuti 87 pasangan pengantin tersebut, untuk membantu masyarakat mendapatkan legalitas pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengurangi banyaknya pasangan yang kumpul kebo yang belum mempunyai akta nikah resmi.

OPINI 8

KEDIRI - Sebanyak 87 pasangan mengikuti pernikahan gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang bekerja sama dengan Kementerian Agama kabupaten setempat.

"Mereka mayoritas sebelumnya sudah menikah secara agama, tapi belum dicatatkan, padahal dalam aturan, jika ingin resmi harus dicatatkan," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, Purwanto Adi, di Kediri, Rabu (7/5).

Ia mengatakan warga yang mengikuti pernikahan massal tersebut memang mayoritas pasangan yang sudah lama menikah, tapi mereka belum mencatatkan pernikahan tersebut ke pemerintah.

Dari data yang masuk, pasangan yang menikah tertua adalah 65 tahun dan 55 tahun, sementara yang termuda berusia 17 tahun.

Pihaknya juga mengatakan pasangan yang mengikuti pernikahan massal ini mayoritas mereka yang tidak mampu. Dalam pernikahan pun, mereka juga tidak dikenai biaya dan langsung mendapatkan surat nikah.

Pemerintah juga langsung memberikan surat nikah, setelah proses pernikahan selesai, sebab jika terlambat mencatatkan pernikahan lebih dari 60 hari, maka sesuai dengan aturan bisa dikenai denda Rp 150 ribu.

Pihaknya ingin melakukan tertib adminsitrasi, serta mengetahui dengan pasti jumlah warga yang sudah berkeluarga.

Dengan begitu, pemerintah mempunyai catatan dengan jelas, tingkat perkembangan warga, baik jumlah penduduk, pereekonomian, ataupun sektor lainnya.

Sementara itu, salah satu pasangan pengantin mengaku senang bisa mengikuti pernikahan massal yang diselenggarakan oleh pemerintah ini. Mereka juga langsung mendapatkan surat nikah dari pemerintah, sehingga pernikahan mereka dicatatkan.

"Sebenarnya acara resepsi pernikahannya masih tanggal 9 Mei nanti, tapi karena ada acara ini untuk ijab kabulnya dimajukan dan nanti tinggal resepsi saja," kata salah satu pasangan Muh Zainul Mustofa didampingi istrinya Pujianingsih.

Ia mengaku diantar oleh keluarga mengikuti pernikahan massal ini. Terdapat tujuh pasangan dari Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, yang satu daerah dengannya juga mengikuti acara pernikahan massal yang diselenggarakan pemerintah ini.

Acara pernikahan massal tersebut berlangsung cukup meriah. Seluruh pasangan berkumpul di dalam satu ruangan dan mereka mengikuti proses ijab kabul sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Kegiatan pernikahan itu juga berlangsung dengan meriah. Panitia juga memasang panggung pengantin di dalam ruangan tersebut. Selain itu, juga terdapat seperangkat Gamelan Jawa sebagai pengiring acara pernikahan itu.

Para pasangan pengantin tersebut banyak yang terharu, ketika petugas menikahkan mereka, terlebih lagi saat memberikan surat nikah. Anggota keluarga yang mengatar pun juga ikut terharu, bahkan sampai ada yang meneteskan air mata. = ANT/DESTYAN HS/ASMAUL CHUSNA/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 8 MEI 2014 | No. 0357 | TAHUN III

9

JAMKESDA

Alokasi APBD 13 Persen untuk Kesehatan SURABAYA - Pemerintah "Mengapa diberi nama Provinsi Jawa Timur (Pemprov taman Posyandu, karena di Jatim) mengalokasikan dana dalamnya tidak hanya pelaydari Anggaran Pendapatan dan anan kesehatan saja tetapi juga Belanja Daerah (APBD) sebesar pelayanan pendidikan khu13 persen untuk kesehatan susnya pendidikan anak usia pada tahun 2014. dini (PAUD), dan pelayanan Gubernur Jawa Timur untuk hamil dan menyusui Soekarwo di Surabaya mengeserta kesehatan kaum manula," mukakan alokasi dana APBD paparnya. sebesar 13 persen digunakan Ia mengatakan, pelayanan untuk memberikan jaminan kesehatan yang mendapat bankesehatan daerah (Jamkesda) tuan dari APBD Provinsi Jatim masyarakat Jatim yang tidak ada sebelas item, di antaranya, mampu. menyelesaikan konsep pasung "Selain itu, untuk untuk dan mematahkan bahwa pasung meningkatkan 5.757 Polindes adalah penyakit keturunan. menjadi Ponkesdes. Dari jum"Caranya dengan memberilah itu baru terealisasi 3.338 kan pengobatan secara gratis Ponkesdes dengan tenaga dan memberikan uang sebesar kesehatannya ditambah satu Rp3,5 juta untuk keluarganya bidan dan dua orang perawat," agar bisa membuka usaha kecilkatanya saat kecilan. Kedmembuka ua, kusta dan Seminar Kerumantan kusta, mah Sakitan hemophilia, Nasional X. thalasemia, Ia kelainan mengemukakogenetal, kan, dengan gagal ginjal prosentase dan mantan yang diberilapas serta kan tersebut, T4," ujarnya. nantinya Menurut sekitar 38 dia, jumlah juta warga di masyarakat Jawa Timur Jawa Timur semuanya diyang mendaberi jaminan pat layanan kesehatan.

Jaminan Soekarwo "Untuk Kesehatan Gubernur Jawa Timur menjaga suNasional paya keseha(JKN) sebatan masyarakat Jatim mulai nyak 20 juta, dan 700 ribu lebih dari balita sampai dengan ibu mendapat layanan jaminan hamil dan ibu/bapak manula, kesehatan daerah.

Pemprov Jatim melalui Tim "Kami berharap kepada Penggerak PKK mendirikan Kepala Dinas Kesehatan Taman Posyandu Holistik," Provinsi Jawa Timur supaya ucapnya. dalam memberian pelayanan Menurut Gubernur yang kesehatan masyarakat di kadisapa Pakde Karwo, seminar bupaten/kota dilakukan denbertema "Perubahan Konsep gan baik, serta penempatan Bisnis Pelayanan Rumah Sakit seorang dokter harus merata," Setelah Pemberlakuan Akreditandasnya. tasi Versi 2012 dan Jaminan Pakde menambahkan, hamKesehatan Nasional (JKN)" ini, pir seluruh Puskemas di Jatim sangat cocok untuk peningmasih kekurangan dokter, dan katan pemberian pelayanan minimal satu Puskesmas harus kesehatan khususnya di rumah ada satu dokter umum. sakit.

"Untuk itu, ke depan harus "Tetapi, semua itu akan siaada penataan baru dalam PTT sia kalau tidak diikuti dengan dokter baru yaitu ada pada rubahan sikap dan perilaku dari setiap Puskesmas. Di Jatim SDM yang ada di 'front office' ada 960 Puskesmas, 113 Klinik serta sarana dan prasarananya," Utama dan 355 RS (Rumah tuturnya.

Sakit). Dari 355 RS yang telah Ia mengatakan, saat ini terakriditasi sebanyak 235 RS. telah berdiri 12 ribu Taman PoJadi, tinggal 31 persen yang syandu Holistik yang tersebar di belum terakriditasi," katanya. seluruh Jawa Timur. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

ant/zabur karuru

PEDULI KESEHATAN IBU DAN ANAK. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi (tengah) bersama warga memegang poster saat kampanye "survive five" Peduli Kesehatan Ibu dan Anak di Bundaran HI, Jakarta kemarin. Kampanye tersebut bertujuan mengajak masyarakat untuk mengatasi kesenjangan kesehatan ibu dan anak.

Sehat itu Turunkan Angka Kematian Ibu SURABAYA - Sanitasi, higinitas, dan ketersediaan air bersih dinilai dapat menekan angka kematian ibu melahirkan dan berkontribusi dalam pancapaian Tujuan Pembangunan Milenium di bidang kependudukan pada 2015.

Menurut Kepala Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Mojokerto Nina Soekarwo ketersediaan sanitasi, higinitas, dan air bersih yang didukung dengan program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) membantu menurunkan angka kematian ibu melahirkan.

Indonesia menargetkan menekan angka kematian bayi menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu hingga 102 per 100.000 kelahiran hidup, sebagai upaya mencapai Tujuan Pembangunan Milenium dalam bidang kependudukan pada 2015.

"Untuk menekan angka kematian ibu melahirkan ketersediaan sanitasi, higinitas, dan air bersih sangat diperlukan agar tidak terjadi kasus keracunan pada kehamilan yang berakibat pada kematian ibu melahirkan," tambah Nina dalam sambutannya dalam acara peluncuran program Air Bersih, Sanitasi dan Higienitas (WASH) guna memberdayakan masyarakat perdesaan Mojokerto di Surabaya.

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup di Indonesia pada 1992 mencapai 425.

Angka itu menurun pada 2007 menjadi 228. Pada 2015, angka

kematian ibu ditargetkan 102.

Sementara angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup di Indonesia pada 1998 adalah 68.

Angka itu turun menjadi 34 pada 2007 dan ditargetkan turun lagi hingga 23 pada 2015.

Menurut Nina, angka kematian ibu di Surabaya dilaporkan menurun sejak 2012 sebanyak 97.43 per 1000 kelahiran hidup dan pada 2013 tercatat sbesar 97.39 per 1000 kelahiran hidup.

Untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Perusahaan pertanian Monsanto bekerjasama dengan Habitat for Humanity Indonesia, sebuah LSM yang bergerak di bidang program pemberdayaan komunitas meluncurkan program program Air Bersih, Sanitasi dan Higienitas (WASH) guna memberdayakan masyarakat perdesaan Mojokerto sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). "Maka diharapkan dengan program penyediaan air bersih, sanitasi dan higinitas ini dapat membantu penurunan angka kematian ibu hingga target MDGs dapat tercapai," tambah Nina.

Untuk itu, HR Director Mon-

santo Indonesia, Rosalina Syahriar, menyatakan bahwa Monsanto Indonesia terus berupaya untuk mencari cara agar dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di wilayah sekitar perusahaannya beroperasi, pada kesempatan yang sama.

"Untuk itu, diharapkan pula peran aktif dari warga agar program tersebut dapat berkesinambungan, sehingga masyarakat dapat lebih mandiri dan lebih sejahtera dalam rentang waktu tiga tahun seiring berjalannya program tersebut," tambah Rosalina.

Rosalina juga menambahkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan dana sebesar 750 ribu dolar Amerika atau 82 milyar Rupiah dengan pembagian 40 persen untuk konsumsi dan 60 persen untuk peningkatkan kapasitas.

Selain menyediakan fasilitas air bersih dan sanitasi, program tersebut juga membantu merenovasi rumah masyarakat dan sekolah dasar, membangun toilet umum, poliklinik, instalasi biogas, serta menyediakan peralatan pertanian bagi petani, tambah Nina.

Sebelumnya program serupa juga sudah pernah diimplementasikan di Malang, Tuban dan Lampung yang telah membantu memberikan air bersih untuk lebih dari 3.000 petani dan warga desa di seluruh Indonesia. = ANT/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 8 MEI 2014 | No. 0357 | TAHUN III

Bocoran Soal UN Menyesatkan?

Disdik Sebut Anak-anak yang Menjadi Korban Kunci Jawaban KEDIRI - Dinas Pendidikan Kota Kediri, Jawa Timur, menyebut anak-anak menjadi korban dari orang yang tidak bertanggung jawab terkait dengan temuan dugaan lembaran kunci jawaban soal ujian nasional (UN) Matematika sekolah menengah pertama (SMP) 2014.

"Sebenarnya mereka itu menjadi korban dari orang yang ingin menggunakan kesempatan dalam kesempitan," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Noto, dikonfirmasi terkait dengan temuan lembaran jawaban UN SMP 2014, Rabu (7/5).

Ia mengaku menyerahkan sepenuhnya ke pihak berwajib masalah temuan lembaran yang diduga

kunci jawaban soal UN Matematika tingkat SMP yang ditemukan petugas. Sampai saat ini pun, masih belum diketahui hasil dan evaluasi apakah benar atau justru jawaban yang menyesatkan.

Ia pun mengaku, dari Dinas Pendidikan Kota Kediri sudah diminta polisi untuk mengevaluasi, tapi sampai sekarang pun, ia juga belum mendapatkan laporan se-

cara resmi. Saat ini, Dinas Pendidikan Kota Kediri hanya menunggu proses pemeriksaan.

Namun, ia berharap, proses pemeriksaan juga memerhatikan psikologis dari pelajar bersangkutan. Terlebih lagi, para pelajar tersebut saat ini masih mengikuti ujian nasional (UN), sehingga kondisi mereka menjadi lebih labil.

"Tentu kami minta agar itu (pemeriksaan memerhatikan psikologis anak-anak). Biar mereka tenang dulu mengikuti UN, tapi yang kami tegaskan mereka itu korban," tegasnya.

Noto juga mengatakan, sampai saat ini belum melaporkan

temuan polisi tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, sebab dinilai temuan itu masih belum ada kejelasan. Pihaknya baru akan memberikan laporan jika polisi sudah memberi kejelasan tentang perkara tersebut.

Sementara itu, Kepala SubBagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Kediri Kota AKP Siswandi mengatakan polisi akan memeriksa tiga orang pelajar yang diduga terlibat menggandakan lembaran yang diduga kunci jawaban soal UN Matematika.

"Rencana setelah ujian kami periksa mereka, Jumat (9/5) rencananya," ujar Siswandi.

Pihaknya ingin mengetahui dengan pasti darimana para pelajar tersebut mendapatkan lembaran yang diduga kunci jawaban tersebut. Polisi terus mengembangkan temuan ini, dan akan mengusutnya sampai tuntas.

Temuan lembaran yang diduga lembaran kunci jawaban itu ditemukan polisi pada Selasa (6/5) saat patroli di Jalan Penanggungan, Kota Kediri. Petugas memeriksa tiga orang pelajar, bagian satuan pengamanan sekolah, guru, serta orang yang bertugas menggandakan lembaran yang diduga kunci jawaban tersebut. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

KEKERASAN TERHADAP TKI

Sihatul Alfiyah Difasilitasi

ant/siswowidodo

KAYU TANPA DOKUMEN. Petugas menunjukkan kayu gelondongan di atas bak pikap di Mapolres Madiun, Jatim, Rabu (7/5). Anggota Polres Madiun menangkap tersangka Sunarto, warga Kab. Madiun yang mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen.

PENYELUNDUPAN

Pengangkut Kayu Ilegal Ditangkap MADIUN - Petugas Satuan Reskrim Polres Madiun menangkap seorang pengangkut kayu ilegal yang diduga ditebang dari wilayah hutan milik KPH Madiun di Desa Mruwak, Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Kepala Satuan Reskrim Polres Madiun AKP Edi Susanto di Madiun mengatakan tersangka adalah Sunarto, warga Desa Ngranget, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.

"Tersangka tertangkap tangan sedang mengangkut 11 batang kayu sono berbagai ukuran di mobil pikap miliknya. Saat itu petugas sedang melakukan patroli," ujarnya, Rabu (7/5).

Ia menjelaskan penangkapan tersangka dilakukan petugas patroli di wilayah hutan, tepatnya di RPH Mruwak, KPH Madiun. Diduga, kayu-kayu yang diangkut tersangka merupakan hasil tebangan oknum Perhutani setempat yang saat ini masih didalami polisi.

"Petugas mencurigai mobil tersangka yang banyak mengangkut kayu. Saat diminta surat resminya, tersangka tidak dapat menunjukkannya hingga akhirnya diamankan berikut barang buktinya," kata Edi. Sunarto mengaku nekat mengangkut kayu-kayu tersebut karena tergiur dengan upah yang diberikan.

Selain itu, ia tidak takut karena ada petugas Perhutani yang diduga terlibat dalam pengiriman kayu tersebut.

"Saya mendapat upah sebesar Rp 250 ribu untuk setiap angkutnya. Angkutan yang pertama lolos, namun yang kedua saya dihentikan oleh petugas patroli," katanya di hadapan polisi.

Ia menjelaskan kesepakatan mengangkut kayu tersebut berawal saat ia bertemu dengan si pemesan kayu, Judo, warga Kelurahan Wungu, Kabupaten Madiun, di suatu warung. Ia menyanggupi tawaran Judo karena upah angkutnya yang lumayan besar. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

BANYUWANGI - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, memfasilitasi pemulangan seorang tenaga kerja Indonesia asal daerah setempat, Sihatul Alfiyah yang selama ini sakit di Taiwan akibat perlakuan kasar dari majikannya.

Sihatul Alfiyah tiba di Banyuwangi pada Rabu (7/5), dan langsung mendapatkan perawatan lanjutan di RSUD Blambangan milik Pemkab Banyuwangi.

Kepulangan Sihatul dari Taiwan hingga ke daerah asalnya Banyuwangi disertai sejumlah dokter dan paramedis dari Rumah Sakit Tung's Taichun Medicine Center Taiwan serta relawan dari BNP2TKI, UPT P2TKI Jatim, dan Kementerian Luar Negeri Bidang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Upaya Pemkab Banyuwangi memulangkan Sihatul Alfiyah mendapatkan apresiasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan UPT P2TKI Jatim, sekaligus tercatat sebagai keberhasilan pertama pemulangan TKI yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

"Kondisi Sihatul masih koma dan sulit untuk dipulangkan. Tapi, Pemkab Banyuwangi mampu memberikan perawatan dengan standar tinggi sehingga keinginan keluarganya untuk memulangkan Sihatul bisa terpenuhi," kata Kepala UPT P2TKI Jatim Agus Heri Santoso.

Selama ini, menurut Agus,

belum ada kasus pemulangan TKI dari luar negeri yang dilakukan pemkab, sehingga keberhasilan Banyuwangi bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang warganya banyak menjadi TKI. "Pemulangan Sihatul tidak semudah yang dibayangkan. Selama proses pemulangan, kami melihat respons Pemkab Banyuwangi cukup tinggi dari caranya selalu memonitor kondisi Sihatul dan menghubungi kami setiap saat," tambah Agus Heri.

Sihatul Alfiyah bekerja sebagai TKI di Taiwan melalui perusahaan penyalur PT Sinergi Binakarya, Malang, Jatim. Ia bekerja di sebuah peternakan sapi perah di Taiwan.

Dari keterangan keluarganya, Sihatul mendapat perlakukan kasar dari majikannya beberapa bulan lalu hingga mengalami koma. Pemkab Banyuwangi kemudian berkoordinasi dengan otoritas terkait dan mengirim utusan ke Taiwan untuk melakukan pendampingan serta proses pemulangan.

"Kami akan terus mengawal kasus yang menimpa Sihatul dan mendesak agar majikan Sihatul mendapat hukuman setimpal," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, ketika menjenguk Sihatul di RSUD Blambangan.

Ia memerintah tim medis untuk memberikan penanganan medis secara maksimal kepada Sihatul hingga kondisinya membaik dan pulih. = ANT/DIDIK KUSBIANTORO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 8 MEI 2014 | No. 0357 | TAHUN III

11

ant/eric ireng

PEMBANGUNAN PELABUHAN TELUK LAMONG

Foto dari udara, mega proyek Pelabuhan Terminal Multipurpose Teluk Lamong di perairan perbatasan Surabaya dan Gresik Jatim, Selasa (6/5). Pembangunan pelabuhan Teluk Lamong yang membutuhkan dana Rp 3,29 Triliun yang ditargetkan beroperasi pada Juli 2014 ini, untuk menampung ketidakmampuan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang akan mencapai kelebihan muatan sebanyak 835.370 Teus pada 2014.

INFRASTRUKTUR

Ada Konsesi Kelola APBS SURABAYA - Geliat pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) nampaknya bakal segera terwujud.

Bertempat di Kantor Kementerian Perhubungan Kamis, (8/5) hari ini akan diselenggarakan penandatanganan kerjasama penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan Alur Pelayanan Barat Surabaya (APBS) antara Direktur Utama PT Pelindo III Djarwo Surjanto dan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya Sahat Simatupang dihadapan Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), yang merupakan pintu masuk menuju Pelabuhan Tanjung Perak dan sekitarnya, saat ini kondisinya kurang layak karena hanya memiliki lebar 100 meter dan kedalaman minus 9 meter low water spring (LWS).

Selain hanya memungkinkan terdapat satu jalur perlintasan, kondisi itu menyebabkan kapasitas APBS yang tersedia hanya 27 ribu gerakan kapal. Padahal realisasi jumlah kapal yang melintas melalui APBS pada tahun 2013 lalu telah mencapai 43 ribu gerakan. Keterbatasan ini juga menyebabkan alur tidak mampu dilewati kapal dengan draf lebih

dari 8,5 meter. “Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan setelah PT Pelindo III (Persero) dinyatakan sebagai pemenang terhadap pelelangan pengadaan Badan Usaha yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.1289 tahun 2013 tentag penetapan peserta pemenang lelang pengadaan badan usaha untuk pembangunan dan pengelolaan Alur Pelayaran barat Surabaya (APBS)�, ujar Kepala Humas PT Pelindo III Edi Priyanto.

Edi menjelaskan bahwa perjanjian tersebut pemerintah memberikan hak konsesi kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam hal kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan APBS, dengan jangka waktu selama 25 (dua puluh lima) tahun dengan rincian 12 (dua belas) bulan masa pra konstruksi, 12 (dua belas) bulan masa kontruksi dan 23 (dua puluh tiga) tahun masa operasi.

Kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan APBS diantaranya untuk membiayai, merencanakan/merancang, membangun, mengoperasikan dan memelihara APBS termasuk pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran termasuk melaksanakan pungutan jasa alur APBS. = G. ARMADIANTO SEMERU

Almisbat Deklarasi Dukung Jokowi SURABAYA - Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Kota Surabaya mendeklarasikan diri untuk mendukung bakal Capres Joko Widodo atau Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2014 2019.

Koordinator Almisbat Kota Surabaya Agus Purnomo mengatakan dukungan diberikan karena Jokowi adalah sosok yang dipercaya dan memiliki potensi paling besar sebagai nakhoda yang diharapkan dapat membawa Indonesia melewati berbagai tantangan di dalam dan luar negeri untuk menjadi bangsa yang besar.

"Jokowi memiliki sejumlah prasyarat untuk menjadi seorang pemimpin Indonesia modern.

Mulai dari komitmennya terhadap hak-hak ekonomi dan sosial budaya rakyat kecil," katanya usai deklarasi di depan Gedung

Grahadi Surabaya.

Ia mengemukakan, Jokowi dalam kepemimpinannya yang sederhana, antikorupsi, dan pluralis, serta rekam jejaknya yang bersih dari dosa-dosa warisan orde baru.

Jokowi memiliki sejumlah prasyarat untuk menjadi seorang pemimpin Indonesia modern. Mulai dari komitmennya terhadap hak-hak ekonomi dan sosial budaya rakyat kecil,�

Agus Purnomo

Koordinator Almisbat Kota Surabaya "Dibandingkan dengan para kandidat yang lain yang akan bertarung dalam pemilihan calon presiden pada Pemilu 2014, Jokowi adalah satu-satunya generasi baru yang tidak terkait dengan orde baru," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, Almisbat akan ikut mendorong Jokowi dan memenangkannya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke tujuh.

"Selain itu, kemenangan Jokowi dalam hemat kami akan memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkontribusi positif dalam proses pembangunan bangsa di masamasa mendatang yang penuh tantangan, baik dalam konteks global maupun domestik," katanya.

Almisbat sendiri, kata dia, terdiri dari beberapa elemen masyarakat yang berada di pinggiran seperti masyarakat stren kali, masyarakat stren rel dan juga masyarakat pinggiran lainnya serta aktivis tahun 1998 yang ada di Kota Surabaya.

Dalam aksinya di depan Grahadi mereka membagikan selebaran berisi dukungan kepada Jokowi kepada sejumlah pengendara yang lewat di Jalan Gubernur Suryo Surabaya. =ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 KAMIS 8 MEI 2014|NO. 0357|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

KAMIS 8 MEI 2014 NO. 0357 | TAHUN III

Rokok Tanpa Pita Cukai Ditindak Tegas Pidana 4 Tahun dan Denda 10 Kali Lipat Nilai Cukai PROBOLINGGO – Pemkot Probolinggo tidak akan mainmain terhadap pedagang yang memperjualbelikan rokok tanpa menggunakan pita cukai. Pedagang akan mendapatkan sanksi tegas dengan pidana denda maksimal 10 kali lipat nilai cukai sesuai pasal 54 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 2007.

Hal ini disampaikan Kabag Perekonomian Pemkot Probolinggo, Nelly Hindi Asuti kepada wartawan, Rabu (7/5). “Jadi pedagang yang menjual produk rokok tanpa menggunakan pita cukai akan dikenai sanksi,” tandasnya.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pedagang tidak hanya mendapatkan sanksi jika tidak menggunakan pita cukai, tetapi masyarakat yang memproduksi rokok yang tidak memiliki ijin juga akan dikenai sanksi.

“Sanksinya berupa pidana penjara selama empat tahun serta denda maksimal 10 kali lipat dari nilai cukai,” katanya.

dap kesehatan. “Tergantung dari Satker itu sendiri nanti yang mau mensosialisasikan,” imbuh Nelly.

Di Kota Probolinggo berbeda dengan daerah lainnya. Di Kota Man-

Nelly Hindi menjelaskan, tahun 2014 Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) di Kota Probolinggo sebesar Rp.9.807.436.237. sedangkan untuk tahun 2013 kemarin sebesar Rp.9.647.720.528. Anggaran DBHCT tersebut tersebar di sejumlah Satker di lingkungan Pemkot Probolinggo.

“Jadi Bagian Perekonomian itu hanya melakukan pendistribusian saja. Setelah itu disalurkan ke Satker masing-masing,” timpalnya.

Dia menambahkan, anggaran DBHCT itu peruntukannya untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang bahayanya merokok yang menggangu terha-

gga ini tidak ada pabrik atau home industri yang memproduksi rokok.

Meski di Kota Probolinggo belum ada pabrik atau home industry, namun

“Pengawasan ini dilakukan dengan metode sosialisasi terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat tidak memperdagangkan produksi

Pemkot terus melakukan pengawasan terhadap para pedagang yang memperjualbelikan rokok tanpa menggunakan pita cukai.

rokok tanpa menggunakan pita cukai, karena itu sudah diatur oleh pemerintah,” pungkasnya. =Muhammad Sugianto

MENUNGGU SURAT IZIN

Akademi Komunitas Menunggu Izin Kementerian

P RO B O L I N G G O - R e n c a n a Pemkab Probolinggo memiliki Akademi Komunitas terus berlanjut. Untuk pembukaan kampus, saat pihaknya masih menunggu surat ijin turun dari Kementerian

Pendidikan dan Kabudayaan RI. Ungkapan itu disampaikan, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina. Untuk rencana pendirian

akademi komunitas semua persyaratan sudah telah dilengakapi, termasuk penyediaan lahan perkulihan bagi mahasiswa.

“Gedung yang telah kami sediakan, yakni menempati gedung

eks pemkab Probolinggo yang ada Kecamatan Dringu,” terangnya kepada wartawan, Rabu (7/5).

Namun kapan secara resmi kampus Akademi Komunitas di buka, Dewi Korina, mengaku belum bisa memastikan.

Karena surat ijin untuk pendiriannya masih juga belum diterima oleh pihaknya.“Belum tahu kapan akan turun untuk ijin tersebut. Namun semua persyaratan sudah dilengkapi termasuk gedung dan proposal pengajuannya kepada kemendikbud,” ucapnya.

Menurutnya, untuk saat ini gedung tersebut masih ditempati perkulihaan oleh Univeritas Terbuka Cabang Jember.“Ya, nanti kalau ijin sudah turun, maka UT akan tidak menempati gedung itu.

Yang jelas gedung pemkab lama, akan dijadikan tempat perkuliahan Akademi Komunitas,” tandas Dewi Korina.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utumo, melalui Kabid Pendidikan Menengah, Fatrurrosi, mengatakan pihaknya sudah mengirimkan proposal pengajuan kepada Kementrian Pendidikan dan Kabudayaan.“Secara persyaratan Pemkab Probolinggo sudah mel-

akukaannya, dan Proposal itu sudah diterima,” katanya.

Ungkapan itu disampaikan, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina.

Untuk rencana pendirian akademi komunitas semua persyaratan sudah telah dilengakapi, termasuk penyediaan lahan perkulihan bagi mahasiswa.

Pihaknya tetap optimis ijin pendirian Akademi Komunitas akan segera diterima oleh pemkab. Namun untuk kapan ijin tersebut akan turun. Fathurrosi belum bisa memastikannya.“Kita berdo’a saja semoga, ijin tersebut bisa segera diturunkan. Sehingga akademi komunitas bisa segara dibukanya. Tetapi yang jelas, kampus tersebut akan menempati gedung secretariat pemkab lama,” pungkas Fatrurrosi . =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA KAMIS 8 MEI 2014 NO. 0357| TAHUN III

Hama PBKO Serang Tanaman Kopi

13

Jelang Puasa Ramadan

Paguyuban Imbau PKL Tak Jualan di Siang Hari

Pengaruhi Kualitas dan Kuantitas Panen PROBOLINGGO - Petani tanaman kopi yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo harus berhati-hati dalam pemeliharaan buah tanamannya. Pasalnya jenis hama penggerek buah kopi (PBKO) mulai muncul dibeberapa perkebunan warga.

Ketua Unit Pembinaan dan Pengendalian Tanaman Perkebunan dan kehutanan kabupaten Probolinggo, Rudi Trisnadi mengatakan jenis hama PBKO memang sudah mulai muncul di perkebunan kopi petani.

Hama tersebut bisa merusak buah kopi yang sudah mulai keras.“Dengan munculnya hama penyakit buah itu, petani harus bisa menjaga dan mengantisipasinya. Karena bisa mengurangi kualitas dan kuantitas panennya,” katanya kepada wartawan, Rabu (7/5).

Menurutnya, hama PBKO yang menyerang buah kopo tersebut, hewannya sejenis serangga yang hinggap di buah kopi dan mem-

buat lubangan kecil. Biasanya jenis hama itu, juga bisa bertahan lama di dalam buah kopi.“Kalau sudah bertelur di dalam buah, hama ini bisa menyebar ke buah kopi lainnya,” tandas Rudi Trisnadi.

Rudi Trisnadi menambahkan, ancaman hama jika petani tidak bisa mengatasinya akan berdampak kepada hasil panennya.

Karena hama PBKO selain menjadi pengerusak buah biji kopo juga akan menjadi hama gudang.

“Hama PBKO bisa hidup meski kopi sudah disimpan digudang penyimpanan. Secara otomatis bobot biahnya akan relatif menurun,” ucapnya.

Menyikapi munculnya Hama

PBKO itu, lanjutnya, pihaknya menyarankan petani untuk segera memetik buah tersebut. Karena cara penanganan hama tersebut memang sulit pantauannya. Karena hama itu berada didalam buah dengan membuat lubanglubang kecil.“Kalau menggunakan pestisida kimia kurang baik.

Sebab jenis buah kopi dijadikan konsumsi masyarakat,”kata Rudi Trisnadi.

Rudi Trisnadi, mengharapkan untuk kepastian berap luas tanaman kebun kopi di wilayah Kabupaten Probolinggo, mengaku belum bisa menyebutkan secara detail. Namun yang jelas menurutnya daerah penghasil kopi terluas di Kabupaten Probolinggo, yakni berada di daerah Kecamatan Tiris krucil.

“Memang hama PBKO saat ini, belum begitu banyak. Akan tetapi dengan munculnya hama itu petani kopi perlu mengantisipasi penyebarannya,”pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

WASPADA, hama penggerek buah kopi (PBKO) mulai muncul di beberapa perkebunan warga.

TERTIB, Pedagang Kaki Lima yang mangkal di Alon-alon Kota Probolinggo

PROBOLINGGO – Meski bulan puasa Ramadan masih tinggal sebulan lagi, namun jauh-jauh hari Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Probolinggo memberikan warning. Warning itu berupa himbauan terhadap para PKL agar menghormati bulan suci Ramadan.

Hal ini disampaikan Ketua Paguyuban PKL Kota Probolinggo, Aliffurohman kepada wartawan, Rabu (7/5).

“Himbauan itu seperti tahuntahun yang lalu menjelang bulan puasa Ramadan,” tandasnya.

Dia menjelaskan, para PKL diperbolehkan membuka dagangannya asalkan tertutup. Hal itu dilakukan untuk menghormati masyarakat yang sedang menjalani ibadah puasa. “Ya kita harus saling menghormati,” timpalnya.

Himbauan terhadap PKL tersebut, berdasarkan surat edaran pemkot seperti tahuntahun sebelumnya. “Kalau tahun-tahun sebelumnya Pemkot memberikan surat edaran itu. Nah, surat edaran itu nanti yang akan kita

sampaikan kepada para PKL,” terang Alif.

Sekedar diketahui, jumlah PKL di Kota Probolinggo kurang lebih 3000 orang. Jumlah PKL tersebut tersebar di beberapa tempat. Seperti di alun-alun, jalan Dr. Sutomo, Jalan Pahlawan dan Pasar Minggu (Tugu) yang diadakan setiap Sabtu dan Minggu.

Sekedar diketahui, jumlah PKL di Kota Probolinggo kurang lebih 3000 orang.

Jumlah PKL tersebut tersebar di beberapa tempat.

Seperti di alun-alun, jalan Dr. Sutomo, Jalan Pahlawan dan Pasar Minggu (Tugu) yang diadakan setiap Sabtu dan Minggu.

Agar para PKL itu terlihat tertib, Paguyuban selalu melakukan pembinaan. Pembinaan itu dilakukan dengan mengajak kerjasama dengan dinas terkait, seperti Diskoperindag Kota Probolinggo. “Bagi PKL yang tidak tertib nanti akan kita tertibkan dengan mengajak kerjasama petugas Sat Pol PP,” pungkasnya. =Muhammad Sugianto

14

KORAN MADURA

Probolinggo

KAMIS 8 MEI 2014|NO. 0357|TAHUN III

Dua Mobil Pelat Merah Saling Bertabrakan PROBOLINGGO - Dua mobil pelat merah sarat penumpang, yang berlawanan arah terlibat kecelakaan di jalur pantura Desa Curahsawo Kecamatan gending kabupaten Probolinggo. Ironisnya, kecelakaan tersebut melibatkan dua mobil pelat merah milik satuan kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Kondisi terparah, mobil dinas suzuki cary milik Badan Lingkungan Hidup yang di sopiri oleh Noval (29). Sebab, sopir dari BLH itu sendiri sempat terjepit diselasela kemudi hingga mengakibatkan ke dua kaki korban patah.

Sementara kondisi mobil dinas jenis Panther yang dikemudikan Suharto Camat Kotaanyar, mengalami kerusakan pada bagian depannya. Namun, camat yang baru pulang dari dari Gotong Royong bersama Bupati Probolinggo di desa Ngadisari Kecamatan Sukapura itu, hanya mengalami luka ringan pada bagian wajah.

Kasat lantas Polres Probolinggo, AKP Warih Hutomo menyebutkan, kalau kecelakaan bermula, saat mobil panther yang dikemudikan Suharto tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dari arah barat dan berusaha menyalip kendaraan didepannya.

Saat menyalip itulah, muncul dari arah timur mobil cary yang

dikemudikan Noval. Kemudian, tabrakan adu depanpun tak terhindarkan. Diduga kuat sopir mobil panther dalam kondisi mengantuk, pasalnya mobil melaju zig-zag saat menyalip kendaraan didepannya.

“Mobil Panther milik Camat Kotaanyar melaju dengan kecepatan tinggi, kemungkinan dia (camat) mengantuk dan menabrak mobil rombongan (BLH),”ujarnya.

Akibat kecelakaan tersebut, 7 penumpang mengalami lukaluka. Diantaranya, 3 penumpang dimobil panther, 4 penumpang dimobil cary. selanjutnya korban dirawat di puskesmas kecanatan gending. “Sopir dari mobil cary sempat terjepit,”tandas Warih.

Tiga korban yang mengalami luka parah, selanjutnya dibawa ke tiga rumah sakit yang ada di probolinggo. diantaranya rumah sakit Waluyojati, Rumah Sakit Wonolangan dan RSUD Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo. =M.Hisbullah Huda

RINGSEK, Dua mobil pelat merah sarat penumpang, yang berlawanan arah terlibat kecelakaan di jalur pantura Desa Curahsawo Kecamatan gending kabupaten Probolinggo.

PENAMBAHAN CCTV

Dishub Usulkan Tambah Dua CCTV PROBOLINGGO - Jumlah closed-circuit television (CCTV) di Kota Probolinggo dinilai Dinas Perhubungan Kota Probolinggo masih jauh dari cukup. Beberapa unit CCTV yang dipasang di beberapa titik strategis dinilai belum bisa mencover seluruh sudut kota Seribu Taman.

Idealnya, jumlah CCTV yang cukup untuk mencover seluruh kota berjumlah 12 unit CCTV. Karena itulah, Dishub berharap ada penambahan jumlah CCTV yang bisa mencover seluruh sudut kota.

Ungkapan itu disampaiakan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, A.Sudianto, kepada wartawan, Rabu (7/5). Menurutnya keberadaan CCTV ini sangat membantu tugas Dishub dan Kepolisian.

“Meskipun jumlahnya masih

minim CCTV, keberadaan kamera mini di sudut-sudut kota ini sangat membantu kita dalam memantau kondisi kota, tidak hanya kemacetan arus lalu lintas, untuk temanteman di Kepolisian juga sangat terbantu untuk mencegah adanya tindak kriminalitas,” terangnya.

Diketahui, saat ini Pemkot Probolinggo untuk membantu pemantaun keluar-masuk kendaraan, telah memasang CCTV yang berada di beberapa titik strategis.Yaitu, disimpang empat Randu Pangger, simpang tiga Ketapang, dan simpang tiga Kodim.

Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan manfaat dari CCTV saat musim liburan tiba.

Dengan keberadaan beberapa unit CCTV saat ini, Pemerintah Kota Probolinggo bersama kepolisian sangat terbantu dalam melakukan pengawasan keluarmasuk kendaraan ke kota ini.

Dari kenyataan itu, maka pada tahun ini pemkot berencana menambah lagi dua unit CCTV di beberapa titik padat kendaraan

bermotor. Maksudnya, untuk memaksimalkan pemantauan kendaraan, pemkot akan menambah CCTV di perempatan Jalan Mastrip dan Jalan KH.Abdurrahman Wahid, yang merupakan titik strategis.

Namun saat ini pemkot, masih melakukan kajian dan evaluasi terhadap lokasi tersebut. Termasuk kondisi lokasi yang nantinya akan berkenaan dengan system persinyalan. “Jangan sampai keberadaan CCTV ini tidak bisa diambil manfaatnya akibat tidak didukung dengan sinyal yang baik. Rencananya diusulkan dianggaran APBD untuk PAK 2014,”kata Sudianto.

Data dilapangan, kemacetan juga tak lepas dari banyaknya kendaraan besar, seperti truk dan bus yang melintas di jalan-jalan protokol. Laju kendaraan besar ketika membawa beban akan melambat, kondisi ini membuat kendaraan yang di belakangnya juga ikut lambat. =M.Hisbullah Huda

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

Dua Gol dari Debutan Bantu MU Kalahkan Hull City 3-1 MANCHESTER - Pelatih ad interim Manchester United (MU) Ryan Giggs berjanji bahwa MU akan segera kembali sukses, terutama karena cemerlangnya para pemain muda klub itu. Kehebatan para pemain muda Setan Merah ini diperlihatkan saat mereka menyikat Hull City 3-1 pada lanjutan Liga Utama Inggris di Old Trafford, Rabu (7/5) dini hari WIB. Ini adalah kemenangan kedua Giggs sejak ditunjuk sebagai pelatih sementara menggantikan David Moyes yang dipecat bulan lalu oleh manajemen Setan Merah. Dari tiga laga yang dipimpinnya, Giggs baru menelan satu kekalahan pada akhir pekan lalu.

Pada laga itu, Giggs juga turun sebagai pemain menjelang akhir pertandingan. Maklum Giggs masih tercatat sebagai pemain MU sekaligus sebagai staf pelatih. Sebagai pemain, Giggs turut berperan menghasilkan gol ketiga MU pada laga tersebut. Umpannya sukses diubah Robin van Persie menjadi gol ketiga “The Red Devils”. Sedangkan dua gol lainnya dilesakkan oleh pemain debutan James Wilson yang baru berusia 18 tahun.

Dia akhir laga, MU menggelar acara perpisahan dengan kapten Nemenja Vidic yang akan segera

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

KAMIS 8 MEI 2014 No. 0357 | TAHUN III

KAMIS 8 MEI 2014 | No. 0357 | TAHUN III

Giggs: Masa-masa Indah Segera Kembali meninggalkan Old Trafford untuk bergabung dengan Inter Milan.

Nemenja melakoni laga terakhirnya di Old Trafford sebagai pemain pengganti mengisi posisi Phil Jones yang cedera.

Giggs juga diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan pada acara tersebut. Pria 40 tahun yang belum pasti ditunjuk sebagai pelatih tetap MU musim mendatang berjanji bahwa MU akan segera kembali ke era keemasannya. Hal itu terlihat dari upaya Giggs memasang dua pemain muda pada laga melawan Hull City tersebut yaitu James Wilson dan Tom Lawrence. Kedua pemain 18 tahun ini tampil impresif.

Giggs menyadari bahwa capaian MU musim ini sangat buruk.

Pasalnya, mereka tidak meraih satu gelar pun dan bahkan terancam tidak bermain di Eropa musim depan. MU masih berpeluang bermain di Liga Europa kalau mereka menang di pertandingan terakhir Minggu (11/5) mendatang, sedangkan Tottenham Hotspur yang unggul tiga poin di atas mereka kalah pada laga bersamaan.

Meski gagal meraih trofi, Giggs tetap memuji dukungan kuat fans MU. “Kami tahu, musim ini menjadi yang paling kelam

setelah selama bertahun-tahun kami meraih begitu banyak trofi.

Tetapi dukungan Anda tahun ini tidak pernah berubah. Anda semua selalu mendukung tim ini dan staf. Saya yakin dalam waktuwaktu mendatang kita akan lebih sukses lagi,” kata pria yang sudah 22 tahun merumput di Old Trafford itu dalam sambutannya.

Dia melanjutkan, “Saya ingin mengatakan, teruslah mendukung kami. Anda sudah saksikan secercah harapan masa depan

dan beginilah seharusnya klub ini berada. Kami akan selalu memberi kesempatan kepada pemain muda dan kami mencoba memainkan sepakbola atraktif. Kadang kami tidak menang, tetapi kami akan memberikan seluruh kemampuan kami. Tetap dukung kami dan waktu-waktu indah MU akan segera kembali.”

Terkait Vidic yang akan segera pergi dari Old Trafford, Giggs memujinya sebagai seorang bek tangguh. “Dia seorang pemain

Arturo Vidal Dipastikan Tetap ke Brasil SANTIAGO - Gelandang Tim Nasional (Timnas) Cile yang bermain untuk klub Liga Serie A Italia, Juventus, Arturo Vidal harus menjalani operasi lutut pada Rabu (7/5) atau hanya lima minggu sebelum Piala Dunia dimulai. Namun, tim medis Timnas Cile memastikan bahwa pemain ini tetap akan membela negaranya pada Piala Dunia yang dibuka pada 12 Juni 2014 mendatang.

Hanya saja, proses pemulihan Vidal harus dilakukan cepat karena kalau tidak dia terancam absen di Piala Dunia. Ketidakhadiran pemain ini akan menjadi kerugian tersendiri bagi Cile. Dia menjadi pemain sangat penting di lini tengah Cile.

“Masa pemulihan menjadi pertan-

yaan paling penting dan inilah yang sangat mengkhawatirkan kami. Tetapi yang bisa dikatakan saat ini adalah bahwa pemain ini belum dicoret dari PIala Dunia, tetapi kami juga tidak punya waktu. Karena itu dibutuhkan perawatan yang intensif dan proses pemulihannya berlangsung cepat,” kata dokter Timnas Cile, Giovanni Carcuro, Selasa (6/5) malam.

Sedangkan Inggris terancam kehilangan Phil Jones pada Piala Dunia 2014 ini setelah pemain ini mengalami cedera bahu yang didapat saat berbenturan dengan bek Hull City Maynor Figueroa pada laga Manchester United (MU) versus Hull City di Old Trafford pada Rabu (7/5) dini hari WIB yang dimenangkan MU 3-1.

Pasca kejadian itu, Jones langsung dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. “Dia sudah dibawa ke

rumah sakit. Kita baru akan ketahui seberapa parah cederanya tetapi sepertinya tidak terlalu parah. Kalau melihat reaksinya, dia tahu dia melakukan sesuatu dan ingin diganti.

Dia minta segera diganti. Tetapi saya berharap cedera itu tidak terlalu buruk,” kata pelatih ad interim MU, Ryan Giggs.

Jones yang baru berusia 22 tahun sudah sembilan kali membela “The Three Lions” diyakini banyak pihak akan dibawa Roy Hodgson ke Brasil Juni mendatang. Meskipun, untuk menjaga jantung pertahanan tim Tiga Singa, Hodgson mempunyai pilihan utama yaitu bek Chelsea Gary Cahill dan bek Everton Phil Jagielka. Tetapi Jones kemungkinan dijadikan sebagai pelapis Glen Johnson di bek kanan atau bisa juga dimainkan sebagai gelandang bertahan.=ESPN/AJI

dan bek brilian. Dia sudah membagikan banyak kisah sukses di ruang ganti. Ini adalah waktuwaktu terindah darinya. Kami pun berharap dia tetap sukses di tempat yang baru,” kata Giggs.

Sedangkan dalam wawancara seusai pertandingan, Giggs enggan mengomentari soal posisinya di MU musim depan. Dia pun tidak tahu siapa pelatih tetap MU menggantikan David Moyes yang dipecat bulan lalu. Sejauh ini calon paling favorit adalah pelatih asal Belanda Louis van Gaal. “Saya belum disampaikan apa pun. Saya hanya fokus dengan pekerjaan saya dan saya bahagia dengan itu. Saya masih punya satu pertandingan pada Minggu nanti,” ucapnya.

Sedangkan mengenai pemain muda yang diturunkan Giggs, dia menegaskan bahwa itu adalah cara MU yang dipraktekkan selama bertahun-tahun yaitu memberi kesempatan kepada para pemain muda. Dia pun memuji dua pemain muda yang dimainkannya pada laga itu yakni James Wilson dan Tom Lawrence. “James adalah seorang pemain bagus. Dia luar biasa. Dia berlatih bersama kali dalam beberapa hari terakhir dan sangat bagus. Begitu juga dengan Tom,” tutupnya. =SKY SPORTS/AJI

16

KORAN MADURA

KAMIS 8 MEI 2014 | No. 0357 | TAHUN III

lahraga KORAN MADURA

NAPLES - Napoli mengemas kemenangan meyakinkan atas sepuluh pemain Cagliari dengan skor 3-0 dalam lanjutan Serie A Liga Italia di Stadion San Paolo, Rabu (7/5) dini hari WIB. Tambahan tiga poin itu sekaligus menggaransi tiket play-off Liga Champions musim depan setelah perolehan poin mereka tidak dapat dikejar oleh Fiorentina yang berada di posisi keempat.

Kepastian itu pun tidak lepas dari kekalahan yang diderita Fiorentina atas Sassuolo dengan skor 3-4 pada hari yang sama.

Tambahan tiga angka kini membuat Napoli nyaman berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 72 angka, unggul 11 poin dari Fiorentina yang berada di posisi keempat. Dengan hanya menyisakan dua laga, perolehan poin “Partenopei” tidak akan terkejar oleh Fiorentina meski mereka kalah di laga sisa.

Napoli tampil impresif sejak menit awal. Mendominasi jalannya pertandingan, tuan rumah sudah unggul pada menit ke-33 melalui titik putih menyusul pelanggaran terhadap Goran Pandev. Dries Mertens yang menjadi algojo sukses menjalankan tugasnya untuk membawa timnya unggul.

Selang sepuluh menit, giliran Pandev yang mencatatkan namanya di papan skor. Berawal dari umpan silang Jose Callejon, Pandev menyambarnya dengan sepakan dari jarak dekat.

Kondisi Cagliari semakin sulit begitu memasuki babak kedua.

Pada menit ke-54, mereka harus bermain dengan sepuluh orang setelah kiper Marco Silvestri menerima kartu merah karena menjegal Pandev di dalam kotak penalti. Napoli mendapatkan penalti keduanya tetapi Marek Hamsik gagal melesakan gol setelah tendangannya menerpa mistar gawang.

Callejon yang menyambut bola rebound juga gagal setelah sepakannya melebar dari gawang.

Unggul jumlah pemain, Napoli terus melancarkan serangan

35 HARI LAGI

16

KAMIS 8 MEI 2014 No. 0357 | TAHUN III

dan kembali membuahkan hasil ketika laga memasuki menit ke57. Berawal dari umpan Mertens, Pandev menyambutnya dengan sepakan yang masih bisa digagalkan kiper pengganti Vlada Avramov. Akan tetapi, masih ada Blerim Dzemaili yang sukses memaksimalkan bola muntah menjadi gol.

Seusai laga, arsitek Napoli Rafael Benitez mengatakan saat ini timnya berada di jalur yang benar, terutama setelah mereka memenangkan Coppa Italia, mengalahkan Cagliari, serta memecahkan rekor klub. Pada musim ini, Napoli mencetak sejarah klub setelah mencetak 91 gol dalam semusim di Serie A.”Saya sempat mengatakan, Final Coppa Italia tidak akan mengubah apapun, tapi jelas kemenangan itu dan tadi menegaskan kami ada di jalur yang benar,” ujarnya.

Pada laga beberapa jam sebelumnya, Sassuolo tampil mengejutkan dengan mengandaskan Fiorentina 4-3 di Artemio Franchi. Striker muda Domenico Berardi menjadi bintang lapangan setelah mencetak hat-trick bagi Sassuolo.

Berardi membuka keran golnya pada menit ke-23 via penalti menyusul handball Borja Valero di kotak penalti.

Sepuluh menit kemudian, Berardi melesakan gol keduanya menyambut umpan dari Nicola Sansone dan pemain 19 tahun ini melengkapi hat-trick pada menit ke-42 lewat sepakan terukurnya.

“La Viola” mencoba bangkit di babak kedua, dan mampu mencetak gol di menit ke-57 via penalti Gonzalo Rodriguez. Namun, Sassuolo semakin memperlebar keunggulan mereka pada menit ke-65 lewat gol Nicola Sansone.

Tuan rumah membalasnya dengan dua gol dalam interval tiga menit dari Giuseppe Rossi (menit ke-72) dan Juan Cuadrado (menit ke-75) tetapi gagal melesakan gol penyama kedudukan hingga akhir laga. Kemenangan itu membuat Sassuolo naik ke posisi 16 sekaligus mengirim Bologna ke zona merah. Sementara, Fiorentina gagal menyegel tiket ke Liga Champions musim depan dan akan berlaga di Liga Europa. =ESPN/AJI

GORAN PANDEV MANOFTHEMATCH

PIALA DUNIA 2014

MU 3-1 HULL CITY

Arturo Vidal Dipastikan Tetap ke Brasil

Masa-masa Indah MU Segera Kembali

OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

PERSELINGKUHAN DOMINASI PERCERAIAN

KAMIS 8 MEI 2014 No. 0357 | TAHUN III

SAMPANG | K

KORAN MADURA

Indah MAYA KAMIS 8 MEI 2014Kamala | No. 0357 | TAHUN III

A

BERHARAP KESUKSESAN DARI DOA ORANGTUA NETER KOLENANG |P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

STAIN Mulai Bergejolak

Demonstrasi Dipicu Sistem Kepengurusan Ormawa

ali syahroni/koran madura

PROTES. FMPK melakukan demo di kampus STAIN Pamekasan, kemarin

PAMEKASAN - Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Front Mahasiswa Peduli Kampus (FMPK) menggelar aksi unjuk rasa di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan, Rabu (7/5) kemarin. Mereka menilai STAIN Pamekasan sudah tidak lagi menganut sistem demokrasi dalam pemilihan organisasi kemahasiswaan (Ormawa).

Demo yang dilakukan mahasiswa itu menyusul pemilihan ketua pada setiap Ormawa yang ada di kampus berpelat merah tersebut dilakukan dengan secara penunjukan oleh ketua Ormawa sebelumnya. Selain itu, mereka

juga menuding sistem penunjukan tersebut diduga adanya manipulasi pimpinan STAIN dengan beberapa pihak, padahal semestinya setiap pemilihan ketua Ormawa dilakukan secara demokratis, dengan melibatkan seluruh mahasiswa.

Koordinator aksi FMPK STAIN Pamekasn, Lutfi Multatuli dalam orasinya mengatakan pihaknya sengat kecewa terhadap sistem demokrasi yang dianut oleh pihak STAIN saat ini, karena seharusnya pemilihan ketua melalui proses pemilihan seperti pemilihan ketua sebelumnya, bukan sistem penunjukan.

Menurut Lutfi, aksi unjuk rasa yang dilakukan adalah jalan yang terakhir dipilih setelah sebelumnya melakukan audiensi dengan pimpinan STAIN untuk mengklarifikasi persoalan tersebut dengan meminta bukti tertulis

hasil musyawarah yang dilakukan ketua Ormawa terkait penunjukan ketua baru.

Lutfi menilai ada yang ditutuptutupi berdasar fakta yang terjadi di kampus itu. Kondisi ini merupakan sejarah demokrasi baru di STAIN yang harus dibenahi oleh civitas akademika, utamanya mahasiswa agar kekuasaan seutuhnya kembali ke tangan mahasiswa.

“Kami juga meminta agar dilaksanakan LPJ (laporan pertanggungjawaban) terbuka bagi seluruh Ormawa, meliputi Hima Prodi, HMJ, Dema, dan Sema, agar seluruh mahasiswa tahu kinerja

Ormawa selama ini,” tuntutnya.

Menanggapi permintaan tersebut, Ketua III bidang kemahasiswaan STAIN Pamekasan, Dr. Atiqullah, M.Pd mengatakan pihaknya akan melimpahkan permintaan tersebut kepada pihak Senat Mahasiswa (Sema) yang berfungsi mengatur regulasi Ormawa agar berfungsi sebagaimana mestinya.

“Insya Allah hari ini permintaan itu akan dipenuhi, tetapi sebelumnya kami masih akan berkoordinasi dulu dengan SEMA yang berfungsi mengatur regulasinya,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 8 MEI 2014 | No. 0357 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

KAMIS 8 MEI 2014 No. 0357 | TAHUN III

1.109 Gedung Sekolah Rusak BAHAGIA. Sejumlah siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ketawang Laok, sedang bermain di sekitar gedung sekolah yang rusak sejak sekitar 7 tahun silam. Gedung sekolah tersebut hingga saat ini belum tersentuh bantuan pemerintah.

Disdik Optimis Tahun 2015 Diperbaiki Semua SUMENEP – Sedikitnya 1.109 gedung sekolah di semua tingkatan di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep kondisinya tidak layak sebagai tempat belajar mengajar. Banyak gedung sekolah dasar (SD) sampai sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) yang sudah puluhan tahun dibangun dan rusak parah hingga kini belum diperbaiki.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, gedung sekolah yang rusak berat sebanyak 868 gedung dan rusak ringan 241 gedung. "Itu berdasarkan data dari 2011 hingga saat ini di semua tingkatan (SD, SLTP, SLTA). Sementara untuk data terbarunya masih dalam proses pendataan ulang," kata Kepala Disdik Sumenep A. Shadik, Rabu (7/5).

Untuk mendapatkan data terbaru, pihaknya mengaku telah menugaskan stafnya ke sekolah di kepulauan dan daratan Sumenep.

"Kami telah menyuruh Kabid Dikmen (Bidang Pendidikan Menengah) dan Kabid Dikdas (Pendidikan Dasar) untuk melakukan pendataan ulang ke lapangan," ungkapnya.

Menurut Shadik, pendataan ulang itu sudah selayaknya dilakukan, sebab Disdik sudah lama tidak melakukan pendataan ulang. "Ini juga diperlukan, karena ketika ada program rehab ringan maupun re-

hab total tidak salah sasaran, akibat terus mengacu terhadap data lama" terangnya.

Selain untuk validasi data kondisi gedung sekolah, juga untuk melihat keberadaan siswa di setiap sekolah. Sebab, pihaknya tidak akan memberikan bantuan rehab terhadap sekolah yang siswanya sedikit.

"Itu juga menjadi pertimbangan kami, karena ketika sedikit (siswanya) dan tidak prospek ke depan, walaupun kondisi gedungnya sudah rusak, kami tidak akan memberikan bantuan, kalaupun rusak ya akan dirujuk (regrouping) ke sekolah lain yang lebih prospek," ungkapnya.

Pihaknya optimis pada tahun ini sampai akhir tahun 2015, semua gedung sekolah yang rusak ringan maupun rusak berat akan tuntas diperbaiki. "Pada tahun ini kami mendapatkan bantuan

dari pemerintah pusat, Insya Allah cukup untuk merehab sebanyak 70 gedung sekolah SD yang rusak ringan. Selain itu juga kami punya anggaran yang bersumberkan dari APBD," tandas Shadik tanpa menyebutkan besaran nominalnya.

Anggota Komisi D DPRD Sumenep Nur Asyur menyayangkan masih banyaknya sekolah rusak karena tiap tahun pasti ada anggaran perbaikan. “Kami kira setiap tahunnya anggaran untuk pendidikan sudah lebih banyak dari SKPD lainnya. Malu lah jika kualitas pendidikan di Sumenep tidak majumaju," ujarnya.

Sebab, lanjut politisi PKS asal kepulauan itu, gedung sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat memicu siswa semangat belajar. "Kondisi gedung juga bisa menjadi hambatan bagi siswa, karena ketika kondisinya kumuh, yang jelas siswa juga malas belajarnya," terangnya.

Nur Asyur mengimbau Disdik lebih selektif dalam memberikan bantuan. Sehingga anggaran yang telah digelontorkan tidak tumpang tindih. "Itu yang kami inginkan, sehingga pendidikan di Sumenep ke depan bisa lebih maju," harapnya. =JUNAEDI/MK

KELUARGA BERENCANA

Program KB Tidak Diminati SUMENEP – Program Keluarga Berencana (KB) yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk kurang diminati di Kabupaten Sumenep.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP KB) Sumenep Achmad Masuni mengaku kesulitan mengajak ibu-ibu mengikuti program KB. ”Kami telah berupaya semaksimal mungkin, namun kami masih belum mencapai target,” katanya, Rabu (7/5).

Dari jumlah perempuan sebanyak 553.575 orang pada tahun 2012 sebagaimana dilansir BPS, yang mengikuti program KB tidak sampai 50 persen. ”Kami memang sempat kerepotan, karena masyarakat masih kental dengan jamu tradisional, seperti minum jamu ramuan

penunda hamil,” terangnya.

Padahal, lanjut mantan Kepala Dinas Pendidkan Sumenep itu, penundaan kehamilan dengan memakai jamu tradisional risikonya sangat besar. ”Program KB memang seakan-akan tidak perlu bagi masyarakat, padahal risikonya kecil,” terangnya.

Sedangkan alat kontrasepsi yang dipakai perempuan ada lima macam, yakni IUD (intra uterine device) yang merupakan alat kecil terdiri dari bahan plastik yang lentur yang dimasukkan ke dalam rongga rahim, suntik, pil, dan implant atau alat kontrasepsi yang disusupkan di bawah kulit.

Sementara yang biasa dipakai kaum ibu-ibu di Sumenep selama ini adalah suntik, pil, dan implan.”Suntik dan pil punya pengaruh dalam jangka waktu yang singkat, sekitar 3 bulan. Sementara yang jangka panjang, sekitar 4 tahun, adalah implan” terang Masuni. =JUNAEDI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

KAMIS 8 MEI 2014 | No. 0357 | TAHUN III

C

Warga Mulai Resahkan Chikungunya Dinas Kesehatan: Kami Minta Masyarakat Waspada SUMENEP – Memaskui musim pancaroba (pergantian cuaca dari musim penghujan ke kemarau), penyakit chikungunya perlu diwaspadai. Belakangan, penyakit chikungunya sudah menyerang warga Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng dan Desa Rombiya Barat Kecamatan Ganding.

Penyakit chikungunya adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes Aegypti.

Biasanya penderita penyakit ini akan mengalami demam cukup tinggi hingga mencapai 39 derajat celcius, tubuh mengigil, sakit kepala, dan juga sakit perut. Penyakit ini menyerang tidak mengenal usia.

Zainullah, warga Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng mengatakan, sudah banyak warga di sekitar rumahnya yang terkena penyakit chikungunya ini. Sebab, tanda-tanda dari penyakit itu memang sudah diketahui. ”Terutama, menyerang anak-anak.

Banyak anak yang menderita kesakitan,” terangnya.

Bahkan, sambung dia, banyak warga yang sudah mulai ketakutan dan was-was dengan serangan penyakit tersebut. ”Keluarga kami juga sudah mulai was-was. Sebab, hampir setiap tahun keluarga kami terserang penyakit yang tidak mematikan ini,” ungkapnya

dengan nada tertatih-tatih.

Hal senada diungkapkan Lutfi, warga Desa Rombiya Barat, Kecamtan Ganding. Menurutnya, saat ini sudah banyak tetangganya yang menderita penyakit panas dan nyeri akibat gigitan nyamuk. ”Awalnya, hanya satu orang, namun kemudian hari, terus menjalar ke beberapa orang lainnya.

Mungkin saja, penyakit ini memang menular,” katanya.

Kendati demikian, banyak warga yang enggan untuk memeriksakan ke dokter. Mereka hanya memilih untuk menggunakan pengobatan herbal atau tradisional. ”Selain karena termasuk warga awam, juga tidak punya biaya untuk berobat ke dokter, sehingga kami hanya memakai obat tradisional seadanya. Untuk itu, kami minta kepedulian pemerintah,” katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep Fatoni mengakui, perubahan musim sangat berpotensi adanya penyakit

Moh. Yusuf (40) warga RT 4/RW 2 Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep sedang merawat putrinya yang terserang penyakit chikungunya di rumahnya, Februari lalu.

chikungunya. ”Pada dasarnya jika musim pancaroba, memang cukup rawan chikungunya itu. Itu apabila dilihat pada pengalaman sebelumnya. Kami minta masyarakat untuk waspada,” katanya Fatoni mengungkapkan, un-

tuk mengantisipasi adanya serangan penyakit akibat nyamuk itu hendaknya masyarakat memperhatikan kebersihan. Salah satunya, menguras, menutup air, dan mengubur kaleng bekas. Selain itu juga, perlu di setiap rumah

memakai horden (kelambu) atau refline (obat nyamuk, baik oles maupun bakar). ”Jika sudah ada tanda-tanda adanya penyakit itu, seperti panas, tulang nyilu segera konsultasi ke dokter,” himbaunya. =JUNAEDI/YAT

KECAMATAN ARJASA

Nelayan Hilang Belum Ditemukan SUMENEP - Addur (33), nelayan asal Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa yang dinyatakan hilang tenggelam sejak Senin (5/5) belum ditemukan sampai detik ini.

Pihak keluarga dan masyarakat sudah melakukan pencarian, menyisir sejumlah titik di kepulauan Arjasa hingga ke Kangean.

NELAYAN PERBAIKI KAPAL. Seorang nelayan memperbaiki mesin kapalnya yang rusak di sekitar Tanjung Pasir, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten. Pada saat musim paceklik seperti saat ini, dimanfaatkan para nelayan untuk memperbaiki kapal dan jaring yang rusak.

Addur dinyatakan hilang saat memasang pagan. Dia memasang pagan bersama dua temannya, Hosni (50), dan Buhari (50) di Perairan Kampung Nyaplong Ondung, Desa Kalikatak. Namun saat rumpun itu hendak dipasangi batu untuk menguatkan tubuh pagan, tiba-tiba temannya, Hosni yang sekaligus paman korban terlilit tali.

Addur bermaksud menolangnya. Namun, Addur malah terlilit tali batu, hingga batu menenggelamkannya ke laut.

Temannya yang bernama Buhari sempat hendak menolong, apalah dikata, ia tak kuasa mengejar korban.

Sejak kemarin hingga sore ini tetap kami lakukan proses pencarian. Tetapi masih belum menemukan tanda-tanda adanya korban,”

Buhari Nelayan

“Begitu kronologi kejadiannya, Mas, namun sampai saat ini kami belum menemukan Addur. Bahkan tandatanda berupa tali, pakaian dan

lainnya juga tidak ada,” kata Buhari saat dihubungi oleh Koran Madura.

Kata Buhari, proses pencarian terus dilakukan oleh pihak keluarga dan masyarakat hingga Rabu (7/5) sore. Namun, mereka belum menemukan tanda-tanda. “Sejak kemarin hingga sore ini tetap kami lakukan proses pencarian. Tetapi masih belum menemukan tanda-tanda adanya korban,” imbuhnya, kemarin.

Ketika ditanya apakah sudah melapor ke Polsek setempat, kata Buhari, keluarga sudah melaporkan. “Kita sudah melaporkan ke Polsek Arjasa, namun polisi rupanya belum bergerak, dan tak ikut melakukan pencarian,” jelasnya.

Sementara itu saat Koran Madura hendak konfirmasi ke Polsek Arjasa, Kapolsek Arjasa Iptu Jaiman masih belum bisa dikonfirmasi. =SYAMSUNI/YAT

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 8 MEI 2014 | No. 0357 | TAHUN III

DUGAAN KORUPSI DANA BERGULIR PNPM

Dua Tersangka Bisa Dijemput Paksa SUMENEP- Dua tersangka dugaan korupsi dana bergulir PNPM Kecamatan Talango bakal dijemput paksa oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep jika kembali mangkir. Tersangka berinisal F dan M sudah dua kali tidak memenuhi panggilan korp Adhyaksa itu. Kejari menilai dua tersangka dana bergulir SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) itu tidak kooperatif.

Kajari Sumenep R Adi Wibowo melalui Kasi Pidsus Kejari Sugianto menjelaskan, pihaknya sudah dua kali melayangkan surat panggilan kepada dua tersangka, namun keduanya terus mangkir tanpa alasan. Kini, pihaknya sudah melayangkan surat panggilan untuk kali ketiga. ”Apabila tidak hadir lagi, maka kami pastikan akan menjemput paksa,” katanya, Rabu (7/5).

Kendati demikian, pihaknya berharap pada panggilan ketiga kalinya kedua tersangka kooperatif dengan penyidik. Sehingga, pihaknya tidak perlu menjemput paksa. ”Pemanggilan tersangka itu memang dibutuhkan, untuk diminta keterangan guna melengkapi BAP (berita acara pemeriksaan,” Sugianto menambahkan, dalam menelusuri kasus itu pihaknya sudah memeriksa sebanyak 34 saksi. Pihaknya juga sudah mengantongi alat bukti berupa surat atau do-

kumen penting. “Hasil audit internal PNPM Provinsi bersama PNPM Sumenep menunjukkan tersangka berinisial F diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp 1.052.000.000. Tersangka F merupakan mantan Bendahara UPK PNPM Talango,” ungkapnya.

Sementara tersangka M juga diduga terlibat dalam korupsi dana SPP sebesar Rp 500 juta. Mantan Bendahara UPK PNPM Talango ini muncul setelah tersangka keluar sebagai pengurus PNPM. “Modusnya terindikasi banyak kelompok yang dibuka untuk memperoleh dana bergulir tersebut. Faktanya berdasarkan alat bukti yang ada, kelompok tersebut tidak pinjam dana SPP itu,” kata Kasi Pidsus tersebut.

Kasus ini mencuat setelah pengurus PNPM Talango pada 23 Februari 2014. Namun demikian penyidikan terus dikembangkan jika ada indikasi keterlibatan oknum lainnya. Namun sejauh ini yang bisa dipastikan sebagai tersangka baru dua orang.

“Pasti kita akan periksa jika ada oknum lain terlibat. Terkait kasus yang telah merugikan keuangan negara tersebut, untuk mengetahui secara pasti kerugian uang negara masih menunggu hasil audit BPKP Jatim,” tandasnya. =ALI RIDHO/YAT

14 Sekolah Dasar dalam Sengketa Shadik: Pemilik Lahan Minta Harga Tinggi SUMENEP- Sengketa lahan sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep masih marak. Bahkan, sengketa lahan yang belum dituntaskan sampai detik ini mencapai 14 sekolah dasar (SD). Akibatnya, proses kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak berjalan maksimal.

Kepala Disdik Sumenep, A. Shadik mengatakan, masih banyaknya sengketa lahan karena mediasi dengan pemilik lahan belum menemukan titik temu. ”Masalah harga ganti rugi yang belum tuntas. Banyak pemilik lahan malah meminta harga yang cukup tinggi,” katannya, Rabu (7/5).

Pihaknya tidak mampu mengabulkan permintaan ganti rugi yang harganya tinggi. Ganti rugi yang diminta mencapai Rp 350 permeter persegi. ”Seandainya di bawah harga Rp 50 ribu kami mampu membayarnya. Sehingga kalau mereka minta dengan nominal itu (mahal, Red) , maka kami tidak mampu,” paparnya.

Mantan Kabid Dikdas itu men-

Kepala Dinas Pendidikan Sumenep A. Shadik saat memberikan keterangan pers kepada wartawan soal sengketa lahan. Shadik menyatakan bahwa dari 44 sekolah yang dinyatakan bermasalah, 30 diantaranya sudah selesai.

gakui belum tuntasnya sengketa berdampak pada kondisi gedung SD tersebut. Shadik memastikan tidak akan melakukan rehab atau perbaikan kepada gedung tersebut.

“Sekolah yang bersamalah atau belum memiliki sertifikat tanah tidak akan direhap sebelum sengketa lahan tersebut tuntas diselesaikan,” katanya.

Umumnya, kata Shadik, sengketa lahan itu dialami oleh sekolah setingkat SD. Khusus SMP dan SMA, Shadik berdalih tidak ada sengketa.

Pasalnya, kalau pembangunan SMP, lahan dan tanahnya langsung disediakan oleh pusat. “Beda kalau SD, ada lahan, namun biaya operasionalnya dari pemerintah,” terangnya. =SYAMSUNI/YAT

PERUMAHAN

Perjelas Status Rumah Kos SUMENEP - DPRD Sumenep meminta pemerintah setempat segera memperjelas status rumah kos. Selama ini, status rumah kos dinilai banyak tidak jelas dan tak ada bedanya dengan hotel.

“Jadi, saya harap pemerintah segera ambil tindakan tegas untuk memperjelas status rumah kos yang ada di Sumenep. Oleh karena itu, langkah awal, pendataan secara detail harus dilakukan agar bisa dinventarisasi beberapa kos yang menyamai perhotelan,” kata Bambang Prayogi, Ketua Komisi B DPRD Sumenep.

Realitas di lapangan, menurut Bambang walaupun pihaknya tidak memiliki data valid, banyak rumah kos menyamai jasa perhotelan.

“Dari bangunannya hingga dari cara ia mengelola kos tersebut. Sehingga, perjelas status rumah kos.

Jika memang itu menyamai perho-

telan, maka dikenakan retribusi,” jelasnya, kemarin.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Sumenep, Herman Poernomo menjelaskan, untuk mengatur itu semua, termasuk masalah restribusi, pihaknya berencana untuk membuat paying hukum berupa perda untuk menata dan memperjelas status hukum rumah kos.

“Mengenai kapan Perda itu, nanti kita rekomendasikan kepada pihak Disbudparpora karena itu berada dalam leading sector Disbudparpora. Karena berbicara retribusi itu, kapasitas Disbudparpora sebagai pelaksana teknis, sementara soal perzinannnya BP2T,” katanya.

“Persoalan nanti Disbudparpora minta pemilahan terlebih dahulu antara kos yang tidak beri-

zin dan yang berizin serta penagihan restribusi, tentunya nanti itu dibentuk tim. Tim itulah yang akan menertibkan tempat-tempat kos yang tidak melenceng dari aturan yang sudah ditentukan,” terangnya.

Soal tehnis retribusi, Herman menyatakan bahwa pihaknya masih akan mendesak semua rumah kos agar mengantongi IMB dan Ho-nya dulu. Menurutnya, rumah kos yang dikenai dan harus menyetor restribus adalah mereka yang mempunyai IMB dan HO-nya.

“Makanya, karena ada hubungannya dengan potensi untuk PAD, maka yang akan dikenai restribusi tersebut adalah IMB dan HO-nya, sementara khusus untuk penginapannya tidak dikenai biaya,” terangnya. =SYAMSUNI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 8 MEI 2014 | No. 0357 | TAHUN III

E

Dewan Bakal Gelar Perundingan Karyawan, Pengusaha, dan Pemerintah Dipertemukan SUMENEP - Belum adanya kejelasan soal nasib penerima pemutusan hubungan kerja (PHK) SPBU di Desa Pekandangan Kecamatan Bluto ditanggapi kalangan dewan.

Dalam waktu dekat, Komisi D DPRD Sumenep akan mempertemukan pekerja yang menerima PHK, pengusaha, dan pemerintah.

Anggota Komisi D DPRD Sumenep Dulsiam merasa prihatin dengan nasib karyawan yang terkena PHK dan dikabarkan tidak menerima uang pesangon yang layak dari SPBU tempat bekerja. Untuk itu, pihaknya akan menggelar perundingan triparted.

“Triparted adalah pertemuan segi tiga antara pengusaha (SPBU), pemerintah, dan korban PHK. (Mereka) harus bisa duduk bareng untuk menyelesaikan kasus uang pesangon yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Hak-Hak Tenaga Kerja itu,” katanya.

Menurutnya, jika kedua belah pihak tidak dipertemukan, kasus tersebut hanya akan terus menjadi polemic dan akar persoalannya tidak pernah tuntas. Sementara Disnakertrans belum bisa berbuat banyak dalam memediasi karena owner SPBU tak pernah menanggapi saat dipanggil. ”Makanya, kami yang akan berinisiatif untuk melakukan pertemuan itu,” ujar politisi PKB ini.

Namun, Dulsiam belum bisa memastikan kapan pertemuan

itu akan digelar. Politisi asal kepulauan itu hanya mengatakan dalam waktu dekat. “Dalam waktu dekat,” ujarnya, Rabu (7/5).

Didik Hermawan, karyawan yang menerima PHK, mengatakan, uang pesangon yang diterima 10 karyawan yang terkena PHK tidak sesuai dengan masa kerja karyawan. Meski dirinya sudah bekerja selama hampir 12 tahun sejak 2002-2014, namun uang pesangon yang diberikan owner SPBU kala itu hanya Rp 4 juta dan kuitansinya diminta lagi tanpa berita acara.

Hal senada juga diungkapkan Doni Rusdiyanto, karyawan yang terkena PHK yang bersama Didik pada Selasa (6/5) mendatangi kantor Disnakertrans Sumenep.

Sekalipun dirinya sudah 12 tahun bekerja, uang pesangon yang diterima lebih kecil dari yang baru

bekerja di SPBU itu.

Padahal dalam Undang Undang Ketenegakerjaan sudah diatur masa kerja 5 tahun, uang pesangon yang diterima oleh karyawan sebesar Rp 6 kali gaji pokok. Dan masa kerja di atas 8 tahun akan menerima pesangon lebih dari 9 kali gaji pokok.

Artinya pesangon yang harus diterimanya mestinya di atas Rp 9 juta bukan Rp 4 juta. ”Tentu saja gaji pokok karyawan disesuaikan dengan standar UMK,” tandasnya resah.

Sementara itu, Kasi PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) Disnakertrans Bambang Sugiono mengungkapkan, pihaknya sudah memanggil pihak perusahaan SPBU untuk dimintai klarifikasi. Dua kali pemanggilan Disnakertrans tak pernah digubris oleh owner SPBU itu.

Bambang lantas menujuk Sufendi bagian mediator yang yang menagani perkara PHK karyawan. Sufendi masih akan melakukan perundingan biparted antara owner SPBU dengan karyawan yang terkena PHK. Pihaknya akan kembali memanggil owner SPBU yang ketiga kalinya.

Dari perundingan biparted nnati, jika upah karyawan SPBU dibayar Rp 825 ribu, Sufendi menegaskan menyalahi peraturan. “Namun demikian, kami sebagai mediator meminta bukti terlebih dahulu pembayaran Rp 4 juta itu terkait uang pesangon atau tidak? Selain itu apa juga ada berita acara bahwa iut sebagai uang pesangon. Ini hanya sebagai bukti saja ketika nantinya dipertemukan dengan Owner SPBU,” tandasnya. =ALI RIDHO/YAT

TUNJANGAN PROFESI GURU

Sistem Bank Ngadat, Pencairan TPG Tersendat SUMENEP – Pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sumenep di Jalan Trunojoyo tidak lancar. Banyak guru yang menggerutu karena tidak bisa mengambil haknya pada waktu yang direncanakan,bahkan sebagian harus pulang tanpa membawa uang TPG. "Kami sudah sering bolak balik dari Guluk-Guluk ke BRI, namun masih belum juga bisa dilakukan pencairan karena sistemnya masih belum membaik," kata Badri (41), salah satu guru asal Desa Bakeong, Kecamatan Guluk-Guluk, kemarin.

Informasinya, tidak lancarnya pencairan dana TPG itu disebabkan sistem layanan di BRI sedang off line, lantaran transaksi pada hari pertama pencairan, Jum'at (2/5) terlalu banyak sehingga over dan mengakibatkan server jaringan satelit BRI ngadat.

Badri meminta pihak bank sigap memperbaiki sistemnya.

Sehingga guru yang akan mencairkan bantuan itu tidak pulang dengan tangan kosong. "Dana itu sudah 7 bulan tidak cair, sehingga itu sangat diharapkan oleh para guru termasuk saya pribadi untuk bisa menyambung hidup. Sehingga perlu dioptimalkan pelayanannya,"

terangnya.

Menanggapi keluhan itu, Kepala Cabang BRI Sumenep Agus Ahdiat membenarkan pencairan dana TPG sempat tersendat karena jaringan BRI mengalami gangguan selama dua hari, pada Senin dan Selasa sampai sekitar pukul 14.00. "Itu bukan karena disengaja, buktinya hari Juma’at satu hari ful berjalan normal,” terangnya.

Selain juga, sistem pencaran dana TPG tahun 2014 megalami perubahan, yakni memakai sistem virtual account (memasukkan nomor NUPTK setiap penerima). ”Jadi ketika dimasukkan NUPTK-nya itu, langsung keluar nominal besaran yang akan dicairkan, sehingga guru tinggal menerimanya uang tunainya,” tambah Supervisor BRI Sumenep Ika Yuliana, yang mendapingi Kepala BRI Agus Ahdiyat di ruang kerjanya.

Kendati demikian, pihaknya memastikan jika pencarian dana TPG untuk 2.731 guru yang berada di BRI, dipastikan berjalan lancar hingga selesai. ”Untuk kelancaran dan kenyaman nasabah yang lain, kami telah sediakan loket khusus untuk pencairan dana TPG, bahkan sistemnya itu sudah memakai sistem manual. Sehingga semuanya bisa berjalan lancar,” terangnya. =JUNAEDI

BEBAN LISTRIK JAWA BALI. Dua petugas memperbaiki travo saluran listrik di Jalan Panglima Sudirman Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (7/5). Perusahaan Listrik Negara (PLN) berharap masyarakat menghemat penggunaan listrik setelah beban puncak listrik di sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali mengalami lonjakan dan mencapai sebesar 22.974 mega watt.

KORAN MADURA

KAMIS 8 MEI 2014|NO. 0357|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 8 MEI 2014 NO. 0357 | TAHUN III

F

BUNTUT SENGKETA PILEG

Pemeriksaan Panwascam Melebar PAMEKASAN - Setelah Panwaslu Pamekasan memeriksa dua Panwascam, Panwascam Proppo dan Panwascam Palengaan, justeru pemeriksaan melebar ke tiga Panwascam lainnya, masing-masing Panwascam Kota, Panwascam Pasean, dan Panwascam Larangan. Masing-masing Panwascam terdiri dari tiga anggota.

SIAPKAN PERAHU HIAS. Sejumlah nelayan menyiapkan perahu hias untuk memeriahkan acara “Petik Laut” di pantai Jumiang, Pademawu, Pamekasan, Jatim, Rabu (7/5). Gelaran budaya tahunan yang dilaksanakan tanggal 7-9 Mei itu merupakan ungkapan syukur atas keselamatan dan melimpahnya ikan tangkapan nelayan dalam satu tahun terakhir, sekaligus sebagai ajang pelestarian budaya warisan leluhur. (Berita terkait hal I)

DPRD Terus Mendesak Bupati Agar Secepatnya Menyelesaikan SK Kepala Sekolah PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mendesak Bupati Pamekasan Achmad Syafii segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepala sekolah (kasek) yang SK-nya sudah kadaluarsa di sejumlah sekolah di Pamekasan.

Anggota Komisi D DPRD Pamekasan, Zainal Abidin menyatakan langkah cepat penyegaran SK kepala sekolah itu harus segera dilakukan, agar tidak mengganggu keberlangsungan manajemen pendidikan atau proses kegiatan belajar mengajar. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kasek harus sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 Tahun 2013 tentang guru yang mendapat tugas tambahan tugas sebagai kepala sekolah.

Menurut Zainal, komisinya sudah mengeluarkan rekomendasi untuk menuntaskan SK kepala

sekolah kadaluarsa itu. “Misalnya saja ia masih menandatangani administrasi sekolah, sementara secara aturan jabatan kepala sekolah sudah berakhir. Itu nanti bagaimana legalitasnya, bisa dituntut itu,” katanya.

Zainal meminta agar pemerintah setempat tidak meremehkan permintaan Komisi D itu dan secepatnya bisa teratasi dengan baik, dengan cara penyegaran Kasek. Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyambut baik permintaan Komisi D DPRD Pamekasan tersebut. Pihaknya sudah menyiapkan konsep penyegaran kepala sekolah, jauh hari sebelumnya, khususnya bagi Kasek yang SK-nya kadarluasa.

Hanya saja Syafii enggan menyebutkan kapan realisasi penyegaran kasek tersebut. Alasannya pemerintah saat ini sedang melakukan sosialisasi kepada para kepala sekolah di sejumlah kecamatan di Pamekasan.

Sebelumnya, Bupati mulai menertibkan SK pengangkatan kasek yang sudah kadaluarsa.

Baik tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pamekasan. Dari data yang diperoleh Koran ini, jumlah kasek yang sudah masuk kadaluarsa mulanya sebanyak 100 kasek. Rinciannya 90 kepala SD, dan 10 kepala SMP/SMA di 13 kecamatan sePamekasan.

Angka tersebut sudah mulai berkurang seiring penyegaran yang dilakukan terhadap 33 kepala SD, 4 kepala SMP, dan 1 kepala SMA. Kini kekosongan kepala SD menjadi 57 dan kekosongan 4 kepala SMP/SMA. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pemeriksaan terkait evaluasi kinerja lima Panwascam ini dalam Pileg kemarin.

Karena banyak permasalahan yang ditemui di lima kecamatan tersebut. Mulai dari Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga TPS di wilayah Kecamatan Palengaan, juga rekapitulasi ulang beberapa TPS di empat kecamatan lainnya di atas.

Pemeriksaan ini secara estafet sudah dilakukan sejak Senin (5/5) hingga berakhir hari ini. Selanjutnya Panwaslu akan menyimpulkan hasil pemeriksaan dan menyerahkan ke Bawaslu Jatim untuk menindaklanjutinya. Pertemuan di Bawaslu Jatim itu sendiri akan dilakukan sejak Jumat (9/5) hingga Minggu (11/5).

Selain memeriksa lima Panwascam itu, Panwaslu juga memeriksa tiga PPL, yaitu PPL Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, PPL Desa Groom, Kecamatan Proppo, dan PPL Desa Tlonto Rajeh, Kecamatan Pasean.

Masing-masing PPL juga terdiri dari tiga anggota.

Sejauh ini, satu anggota PPL dari Desa Potoan Laok sudah dinonaktifkan. Sementara dua anggota PPL Desa Groom hingga kemarin (7/5) masih mangkir. Karena itu, keduanya juga terancam dinonaktifkan sebab tak mengindahkan panggilan Panwaslu selaku atasan.

Menurut anggota Panwaslu Divisi Hukum dan Tindak Lanjut Sapto Wahyono, pemeriksaan yang dilakukan mengarah pada pelanggaran kode etik para

anak buahnya tersebut.

Materi pertanyaan yang diajukan kepada mereka menyangkut kepengawasan berkaitan dengan kinerja pengawasan yang dilakukan mereka selama pileg berlangsung.

“Namun kami belum bisa memberikan penjelasan lebih jauh. Karena pemeriksaan belum selesai,” tukas pria asli Solo ini.

Dia hanya mengungkapkan jika nanti pemeriksaan semuanya sudah tuntas, pihaknya baru bisa memberikan kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan tersebut.

Hasil kesimpulan pemeriksaan itu lalu diberikan ke Bawaslu Jatim. Selanjutnya menjadi kewenangan Bawaslu. “Kami di sini hanya memberikan rekomendasi kepada Bawaslu Jatim terkait masalah ini. Apa tindakan selanjutnya terhadap para Panwascam dan PPL ini, tergantung Bawaslu Jatim,” paparnya.

Menurut anggota Panwaslu Divisi Hukum dan Tindak Lanjut Sapto Wahyono, pemeriksaan yang dilakukan mengarah pada pelanggaran kode etik para anak buahnya tersebut.

Materi pertanyaan yang diajukan kepada mereka menyangkut kepengawasan berkaitan dengan kinerja pengawasan yang dilakukan mereka selama pileg berlangsung.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, nasib para anggota Panwascam di atas sedang diujung tanduk.

Panwaslu Pamekasan telah menyiapkan sanksi tegas bagi mereka. Karena diduga melanggar kode etik pemilu, dengan membiarkan kecurangan terjadi di wilayah kerja mereka saat pelaksanaan Pileg 9 April lalu. =SUKMA FIRDAUS/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA KAMIS 8 MEI 2014 NO. 0357| TAHUN III

G

208 Peserta UN Mengundurkan Diri Indikasi Kegagalan Disdik-Kemenag Mengelola Pendidikan?

PAMEKASAN – Sebanyak 208 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat di Kabupaten Pamekasan dipastikan tidak lulus ujian nasional (UN) tahun ini, karena mereka mengundurkan diri pada pelaksanaan UN yang berlangsung sejak Senin (5/5) lalu.

Banyaknya peserta UN yang mengundurkan diri bisa dijadikan indikasi tolak ukur keberhasilan dan kegagalan dinas terkait dalam mengelola pendidikan yang ditanganinya.

Mayoritas siswa yang mengundurkan diri adalah siswa yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag)

setempat. Rinciannya, siswa MTs sebanyak 159 siswa dan siswa SMP atau siswa yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan berjumlah 49 siswa. Totalnya 208 siswa SMP/ MTs negeri dan swasta.

Ketua panitia pelaksana UN SMP/sederajat, Moh Tarsun mengatakan 208 siswa tersebut sudah

tidak mengikuti ujian sekolah, sehingga pada pelaksanaan UN dianggap mengundurkan diri.

Apalagi yang bersangkutan sejak hari pertama pelaksanaan UN sudah absen.

“Kami anggap mereka yang tidak mengikuti ujian sekolah dan UN itu sudah keluar dari sekolahnya masing-masing. Belum ada penjelasan atau alasan dari sekolah yang bersangkutan kenapa mereka mengundurkan diri,” katanya.

Selain itu juga terdapat dua siswa yang harus mengikuti UN susulan karena sakit. Dua siswa tersebut atas nama Umam dan

Lutfilhafi, keduanya merupakan siswa dari MTs Mambaul Ulum, Bata-Bata, Palengan, Pamekasan, yang seharusnya mengikuti ujian di Subrayon 52 atau di MTs Negeri Partaker, Pamekasan.

Terdapat dua mata pelajaran yang harus diikuti dalam ujian susulan oleh mereka, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia dan Metematika. Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemndikbud), pelaksanaan UN susulan dilaksanakan pada Senin (12/5) hingga Kamis (15/5) nanti.

“Hari ini, keduanya telah mengikuti ujian. Jadi nanti mereka hanya akan mengikuti ujian susulan pada hari Senin dan Selasa saja, sesuai dengan mata pelajaran yang tidak mereka ikuti, karena jadwal susulan hampir sama dengan pelaksanaannya UN,” katanya kemarin.

Berdasarkan data pada Disdik setempat, jumlah peserta UN tingkat SMP dan Mts tahun 2014 di Kabupaten Pamekasan, seluruhnya berjumlah 15.297 siswa, dengan rincian MTs sebanyak 8.615 siswa dan siswa SMP sebanyak 6.681 orang. =ALI SYAHRONI/UZI

pengunjung bisa dikenai karcis biaya masuk, sehingga dapat membantu kas desa setempat.

Menurutnya pemerintah memang sedang serius memperhatikan keberadaan tempat wisata di Pamekasan. Salah satunya, tempat wisata Pantai Talang Siring dan tempat wisata religi Batu Ampar. Khusus di wisata Pantai Talang Siring, Desa Montok Kecamatan Larangan, Pamekasan, pemerintah sudah

menganggarkan Rp 1,5 miliar dari APBD Pamekasan. Tetapi hingga saat ini tempat wisata itu belum menyumbangkan PAD ke Pemkab Pamekasan.

Disporabudpar Pemkab Pamekasan beralasan belum maksimalnya pengelolaan objek wisata itu karena fasilitasnya belum sempurna. Sehingga butuh suntikan anggaran lagi dari APBD Pemkab Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

FASILITAS OBJEK WISATA

Pantai Jumiang Memprihatinkan PAMEKASAN - Fasilitas yang tersedia di objek wisata Pantai Jumiang, Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Pamekasan sangat memprihatinkan. Di tempat wisata itu, fasilitas tempat duduk baik yang terbuat dari papan maupun dari tembok semuanya sudah rusak. Joglo, toilet, tempat ibadah, dan lapangan voli yang tersedia sudah tidak bisa dimanfaatkan karena kondisinya rusak.

Kini fasilitas yang biasa ditempati pengunjung pantai itu dimanfaatkan oleh para nelayan untuk memperbaiki jala ikan dan tempat penyimpanan beberapa peralatan nelayan, sekalipun kondisinya nyaris ambruk.

Warga sekitar meminta pemerintah setempat untuk memperhatikan kondisi tersebut dengan memperbaiki fasilitas yang ada. Moh. Zabur salah satu nelayan asal Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu meminta pemerintah setempat untuk memperhatikan fasilitas tempat wisata tersebut. Sehingga Pantai Jumiang bisa menarik simpati wisatawan.

Yang paling penting, Zabur meminta agar Pemkab Pamekasan bisa membuat jalan paving mulai pintu masuk pantai hingga ke lokasi wisata. Tujuannya selain bisa menjangkau pengunjung pantai, juga membantu nelayan.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii menyayangkan terhadap keberadaan fasilitas yang ada di tempat pariwisata Pantai Jumiang, karena kondisinya memprihatinkan dan tidak terawat. Bah-

kan tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat sekitar. Meski demikian, Ia menyatakan akan membicarakan secara khusus permintaan masyarakat nelayan dengan beberapa pihak terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), juga Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar).

Ia menyatakan akan memper-

hatikan fasilitas tempat wisata itu, sehingga bisa menguntungkan terhadap masyarakat desa.

“Nanti akan kami bicarakan dan pasti akan kami perhatikan lebih,” ungkapnya.

Perencanaan jangka panjang, kata Bupati, objek Wisata Panati Jumiang harus didesain dengan sebaik mungkin, dengan target bisa memancing wisatawan nasional maupun internasional.

Jika pengelolaannya sudah baik,

H

Pamekasan

KORAN MADURA KAMIS 8 MEI 2014|NO. 0357|TAHUN III

SELEKSI PEMAIN ASING. Pesepakbola asal Moldova, Eduard Valuta (kiri) mengikuti seleksi pemain asing Persepam Madura United (P-MU), di Lapangan SMAN 3, Pamekasan, Jatim, Selasa (6/5).

Menghadapi putaran kedua kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2014, P-MU menyeleksi pemain asing, menyusul dicoretnya dua pemain asing klub tersebut.

Hingga Kini Berkas Penggelapan Raskin Masih Dikaji Kejari Punya Waktu Selambat-lambatnya Jumat Besok PAMEKASAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan masih meneliti berkas dugaan penggelapan raskin yang terjadi di Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan. Penelitian berkas dilakukan setelah Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Pamekasan menyerahkan berkas itu beberapa waktu lalu.

Kepala Kejari Pamekasan, Sudihato melalui kasi pidana khusus (Pidsus) Samiaji Zakariya mengatakan hingga jelang dua hari batas akhir waktu pengajian pihak Kejari belum dapat menyimpulkan apakah berkas tersebut sudah lengkap atau masih ada yang kurang. Sebab hingaa kemarin (7/5) berkas tersebut masih dikaji kelengkapannya.

“Ini kan masih belum 14 hari.

Untuk hasil kajian yang telah kami lakukan sejauh ini belum bisa kami publikasikan mengingat ini berkaitan dengan barang bukti. Baru setelah selesai kami bisa publikasikan apakah P-21 (lengkap) atau P-19 (dikembalikan) ke Polres Pamekasan untuk dilengkapi,” katanya.

Untuk diketahui, berkas

penggelapan raskin yang menyeret lima orang diserahkan oleh Penyidik Tipikor Polres Pamekasn ke Kejari setempat pada hari Jumat (25/3) lalu. Sehingga waktu untuk melakukan kajian terhadap berkas tersebut tinggal satu hari lagi sampai hari Jumat (9/5) besok.

Saat disinggung apakah nanti Kejari Pamekasan akan menahan satu tersangka yang tidak ditahan karena sakit, pihaknya juga belum dapat memastikan langkah yang akan diambilnya.

Alasan masih fokus terhadap penelitian berkas.

“Sesuai dengan perundangundangan yang berlaku, penahanan itu dapat dilakukan apabila tersangka berpotensi untuk

menghilangkan barang bukti, kemudian melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya. Itu nanti yang akan kami jadikan landasan,” ungkpanya.

Berkas yang diserahkan penyidik ada empat berkas, karena masing-masing tersangka memiliki peran yang berbeda.

Untuk tersangka Khairul Kalam, Musa, dan Taqdirul Amin masing-masing satu berkas sesuai dengan perannya. Sedangkan untuk tersangka Hasan dan Hadi Murtopo berkasnya disatukan karena peran keduanya sama, yaitu tidak terlibat langsung dalam upaya penggelapan raskin, hanya mengatur dan merencanakan agar berjalan dengan sukses.

Dari kelima tersangka yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, empat orang yakni Khairul Kalam, Musa, Takdirul Amin, dan Hadiu Murtopo ditahan di sel Polres Pamekasan.

Sementara Hasan tidak ditahan karena sedang sakit berdasar bukti rekam medis dari rumah sakit PHC Surabaya dan dokter RSUD Slamet Martodirjo Pamekasan. Hasan hanya dikenakan wajib lapor, sebab kondisi tersangka tidak memungkinkan ditahan karena yang mempunyai penyakit pendarahan di otaknya. Meski demikian, Polres Pamekasan tetap memantau aktivitasnya agar tidak melarikan diri. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA KAMIS 8 MEI 2014 NO. 0357| TAHUN III

I

Himabrata Mengadu ke Dewan Menolak Relokasi Pasar di Desa Branta Pesisir PAMEKASAN – Sejumlah mahasiswa asli Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, yang menamakan diri Himpunan Mahasiswa Branta (Himabrata) mendatangi Kantor DPRD Pamekasan kemarin (7/6) pukul 13.00. Mereka mengadukan nasib masyarakat dan menolak rencana relokasi Pasar Desa Branta Pesisir seiring segera dioperasikannya Pelabuhan Branta. Rencana proses normalisasi pasar tersebut akan dilaksanakan besok (9/5).

Para mahasiswa ini diterima beberapa Anggota Komisi B dan beberapa perwakilan instansi terkait di ruang rapat paripurna hingga sore hari, diantaranya, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Camat Tlanakan, Syahbandar Pelabuhan Branta, Kapolsek Tlanakan, danramil Tlanakan, dan Kades Branta Pesisir.

Koordinator Himabrata, Abdi Fatoni menyatakan masyarakat menolak rencana relokasi pasar tersebut karena dinilai merugikan. Apalagi pasar ini akan direlokasi ke tempat yang jauh.

Pasar itu sudah menjadi pusat perekonomian masyarakat Desa Branta Pesisir dan sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka.

“Kami tidak mempermasalahkan pembangunan pelabuhan itu. Tapi kami tidak terima jika pasar harus dipindah, gara-gara pelabuhan akan beroperasi,” kata

Fatoni.

Jika memang harus merelokasi pasar, dengan tujuan penataan dan pelebaran jalan ke pelabuhan, masyarakat meminta Pemkab untuk merelokasi pasar tersebut ke daerah yang dekat. Sehingga pasar tersebut tetap ada di wilayah tersebut dan tidak membuat masyarakat, baik pedagang dan pembeli, harus berjalan jauh dengan mengeluarkan biaya transportasi lebih banyak.

Permintaan masyarakat adalah menyediakan lahan di sebelah selatan lokasi pasar yang sekarang.

Sementara Pemkab sudah menyediakan lokasi baru di utara lokasi pasar yang sekarang. Dan lokasi yang disiapkan Pemkab ini jaraknya sangat jauh dari lokasi pasar saat ini, bahkan sudah masuk wilayah desa lain. Padahal pasar itu adalah Pasar Desa milik Desa Branta Pesisir. Hal

inilah yang membuat Komisi B sedikit bingung. Namun demikian, Komisi B tetap berusaha menjadi penengah antara masyarakat Desa Branta Pesisir dan Pemkab Pamekasan.

Ketua Komisi B Hosnan Ahmadi selaku pimpinan forum, langsung meminta pihak pemkab atau eksekutif untuk menanggapi langsung. Pertama yang memberi tanggapan adalah Syahbandar Pelabuhan Branta, Suko. Ia tetap menyampaikan jika pasar itu harus dipindah. Karena jalan menuju pelabuhan harus diperlebar.

Sebab nanti setiap hari akan banyak dilalui kendaraan besar.

Sementata pihak Pemkab Pamekasan, baik Sekretaris DKP Fathorrasyid dan Camat Tlanakan Saudi Rahman menyatakan hasil penetapan lokasi ke utara itu sudah merupakan kesepakatan dengan warga.

Namun hal itu dibantah mahasiswa.

Menurut mereka pihak Pemkab belum secara maksimal mengadakan musya-

SEREMONIAL

utara.

“Meskipun hari ini belum ada titik temu dan solusi terbaik.

Kami selaku wakil rakyat akan terus menyampaikan aspirasi masyarakat ini dan tetap memantau serta berusaha mencari solusi terbaik dengan pihak eksekutif,” ucap Hosnan. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

STAIN

Bupati Tidak Ingin Petik Laut Menyangkut Aqidah

PAMEKASAN - Ketika memberikan sambutan pada acara Rokat Tasek di Dusun Jumiang, Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, yang diselenggarakan para nelayan Dusun Duku,

warah dengan warga. Pemkab hanya mengadakan musyawarah dengan segelintir orang saja di Desa Branta Pesisir. Sementara mayoritas masyarakat bawah, terutama para pedagang di pasar itu, enggan untuk direlokasi ke utara, karena terlalu jauh dari tempat asal.

“Jika besok pada tanggal 9 tetap dilakukan penggusuran. Masyarakat akan melakukan perlawanan dengan memblokir jalan menuju pelabuhan,” papar Fatoni.

Ancaman itu membuat para pejabat yang hadir terperangah, termasuk para Anggota Komisi B yang hadir. Ada empat Anggota Komisi B yang hadir.

Hosnan lantas menenangkan mahasiswa tersebut. Namun mahasiswa tetap dalam keyakinannya menolak relokasi pasar ke

Arumbasen, Sumber Wulang, Rabu (7/5) kemarin, Bupati mengingatkan agar petik laut yang menyangkut aqidah dihapus.

“Tradisi Rokat Tasek yang menyimpang dari nilai-nilai aqidah agama Islam harus dihapus dan sebaiknya diganti dengan kegiatan yang selaras dengan aqidah Islam,” katanya.

Tujuan pelaksanaan Rokat Tasek untuk mensyukuri limpahan rezeki yang diberikan Allah SWT kepada para nelayan melalui tangkapan ikan dan memohon perlindungan keselamatan saat melaut. Bukan mempercayai adanya penjaga laut yang tidak jelas siapa. Petik laut

harus diarahkan untuk menambah ibadah.

Ketua Panitia Rokat Tasek, Niwari menyatakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan tahunan sebagai wujud syukur para nelayan yang ada di tiga dusun itu. Anggaran Rp 70 juta diperoleh dari iuran 30 orang dan sponsor dari beberapa perusahaan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Petik Laut diisi hiburan dan larung sesaji ke tengah laut diawali dengan baca salawat, berupa jenis makanan dan 90 rupa buah-buahan atau madu asli dan kepala sapi dimasukkan dalam bitek (perahu kecil dari pohon pisang). =FAKIH AMYAL/UZI

Rp 3,7 Miliar untuk Pascasarjana PAMEKASAN - STAIN Pamekasan mendapat dana segar dari pemerintah pusat sebesar Rp 3,7 miliar. Dana yang berasal dari Kementerian Agama (Kemenag) RI diperuntukkan untuk pembangunan Gedung Pascasarjananya. Sejak program pascasarjana dibuka 2013 lalu, STAIN Pamekasan belum memiliki gedung khusus pascasarjana. Tempat yang dipakai sekarang masih meminjam Gedung Laboratorium Pasar Modal dan Gedung Multi Centre.

Menurut Wakil Ketua II Achmad Muhlis, lahan di sebelah selatan gedung STAIN sudah siap. Lelang proyek sudah dilakukan melalui Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pamekasan pada 1 April lalu. Proyek dimenangkan oleh rekanan luar Madura, yaitu PT Duta Karya Pratama Unggul, Jakarta Timur.

“Tahapan terakhir tinggal penandatanganan kontrak.

Memang tinggal tahapan itu yang belum dilakukan,” ucapnya kemarin (7/5).

Dia menjelaskan konstruksinya akan dibuat dua lantai. Lantai pertama akan digunakan untuk ruang kuliah, ruang direktur, dan wakil direktur. Sedangkan lantai kedua akan digunakan untuk ruang kuliah, perpustakaan, dan juga ruang sidang. =SUKMA FIRDAUS/RAH

Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

KAMIS 8 MEI 2014 No. 0357 | TAHUN III

KAMIS 8 MEI 2014 | No. 0357 | TAHUN III

MADURA

J

Addy: Kami Siap Mempertanggungjawabkan

SIAP. Ketua Panwaslu Kabupaten Sampang Addy Imansyah (kiri) dan Novita Indriyani (anggota) dilaporkan oleh caleg DPR RI dari Partai Gerindra Haryono Abdul Bari kepada DKPP. Addy menyatakan pihaknya siap dipanggil DKPP untuk menjelaskan segala bentuk kegiatan pengawasan pemilu di Sampang.

SAMPANG – Menanggapi laporan caleg DPR RI dari Partai Gerindra Haryono Abdul Bari kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Bawaslu RI, Ketua Panwaslu Kabupaten Sampang Addy Imansyah yang dicatut namanya dalam laporan tersebut mengaku siap mempertanggung-

jawabkan kinerja pengawas pemilu.

“Pada prinsipnya kami siap mempertanggungjawabkan apa pun kerja-kerja pengawas kami selama pemilu di Sampang sepanjang itu sesuai dengan prosedur secara resmi menjadi putusan kelembagaan Panwaslu Sampang,” ucapnya, Rabu (7/5).

Melalui empat kuasa hukumnya, yakni Muhammad Sholeh, Imam Syafi’I, Adi Darmanto, dan Syamsul Arifin, caleg asal Sampang itu melaporkan lima komisioner KPU dan dua pengawas pemilu.

Mereka yang dilaporkan, Abu Ahmad Dhovier Sah (Ketua KPU), Miftahur Rozaq, Hernandi Kusuma

Hadi, Elly Irawati, Zahri Sutono (anggota KPU), Addy Imansyah (Ketua Panwaslu), dan Novita Indriyani (anggota Panwaslu).

Addy siap dipanggil DKPP untuk menjelaskan tuduhan kecurangan pemilu di Sampang. “Kalau memang itu benar bahwa kami dilaporkan kepada DKPP, kami sete-

lah dipanggil akan memberikan keterangan tentu sesuai dengan laporannya,” tuturnya.

Namun hingga kini, Panwaslu Sampang belum menerima salinan laporan bernomor register 134/LP/PILEG/2014 kepada Bawaslu RI dan DKPP itu. Addy mengaku tahu dilaporkan ke DKPP dari pemberitaan media massa.

“Belum masuk dan kami juga belum menerima informasi baik dari Bawaslu maupun DKPP seperti laporan dari pelapor maupun pemohon. Kami mengetahui kalau kami dilaporkan ke DKPP melalui media,” jelasnya.

Sementara Divisi Logistik KPU Sampang Hernandi Kusuma Hadi mengaku telah mengetahui bahwa pihaknya dilaporkan ke DKPP. “Cuma sampai saat ini KPU belum menerima surat pemberitahuan secara resmi,” jelasnya (Koran Madura, 7/5).

Haryono Abdul Bari melaporkan pengawas dan penyelanggara pemilu karena ditengarai telah terjadi kecurangan pada Pemilu Legislatif 9 April kemarin, seperti pemilih hanya menerima surat suara DPRD kabupaten. Sementara untuk surat suara DPRD provinsi, DPR RI, dan DPD tidak diberikan saat pemilih hendak mencoblos.

Selain itu, telah terjadi pelanggaran pemilu, yakni rekapitulasi di tingkat TPS, KPPS tidak transparan dengan tidak menempelkan salinan formulir C! di setiap TPS sehingga dianggap melanggar PKPU No 27 Tahun 2013. Juga terjadi kesalahan saat rekapitulasi di PPS dan PPK. Caleg Partai Gerindra itu mengaku telah menyerahkan bukti-bukti pelanggaran pemilu seperti video rekaman yang dimiliki dirinya. =RYAN HARIYANTO/MK

PSU DI LIMA KECAMATAN

Panwaslu Juga Belum Terima Pemberitahuan Resmi SAMPANG – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang juga mengaku belum menerima pemberitahuan secara resmi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur maupun Bawaslu RI terkait isu pemungutan suara ulang (PSU) di lima kecamatan.

Sebelumnya, Komisioner KPU Sampang Hernandi Kusuma Hadi mengatakan belum menerima perintah pemungutan suara ulang di Kecamatan Sreseh, Kedungdung, Karang Penang, Robatal, dan Sokobanah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur maupun KPU RI.

“Kami belum menerima kabar secara resmi baik dari Bawaslu Jatim maupun Bawaslu RI (terkait PSU di lima kecamatan), karena kemarin juga waktu rekapitulasi suara di provinsi tidak ada isu seperti itu,” ucap Ketua Panwaslu Addy Imansyah, Rabu (7/5).

Jika memang ada perintah

dari Bawaslu dan KPU untuk melaksanakan PSU di lima kecamatan, Panwaslu Sampang tetap siap melakukan pengawasan.

“Kalau nanti ada perintah maupun putusan tetap kami lakukan pengawasan, atau nantinya ada amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

yang memerintahkan KPU Sampang untuk melaksanakan PSU lima kecamatan,” tuturnya.

Isu itu digulirkan calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra Haryono Abdul Bari. Ia mengaku mengetahui hal itu saat melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke DKPP. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 8 MEI 2014 | No. 0357 | TAHUN III

K

DARURAT PERLINDUNGAN ANAK

Semua Aspek Harus Dibenahi SAMPANG- Kekerasan maupun pelecehan terhadap anak yang belakangan ini marak terjadi di sejumlah daerah di tanah air, mencerminkan bahwa Indonesia sudah dalam kondisi darurat dalam perlindungan anak.

Oleh sebab itu semua aspek harus mendapat pembenahan untuk menjamin perlindungan

REKOMENDASI PANWASLU

Jangan Libatkan PPK dan PPS Bermasalah pada Pilpres SAMPANG- Semakin mendekatinya pelaksanaan Pilpres 2014, Pantia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak menggunakan PPK maupun PPS yang bermasalah dalam Pemilu.

Dikatakan Divisi Penindakan Panwaslu Kabupaten Sampang Ahmad Rifto, untuk menjaga kelancaran serta menciptakan Pemilu yang jujur dan adil, KPU harus lebih selektif dalam menentukan pelaksana pemilu dibawahnya, karena adalam pelaksanaan Pileg 9 April lalu, disinyalir PPK maupun PPS bermain untuk melakukan kecurangan. “Harus, jadi PPK dan PPS yang bermain-main atau bermasalah dalam Pemilu sebelumnya jangan dipakai lagi,” ucap Ahmad Rifto, Rabu (7/5).

Lanjut Rifto, berdasarkan adanya PPK dan PPS yang disinyalir melakukan kecurangan itu, Panwaslu akan merekomendasikan agar KPU tidak melibatkannya dalam pelaksanaan Pilpres.

“Kalau yang sudah terbukti main-main secepatnya kita akan merekomendasikan ke KPU untuk tidak dipakai lagi, karena ini sangat berbahaya untung keberlangsungan Pemilu,” imbuhnya.

Rifto mengharapkan, dalam Pilpres tahun ini, semua berjalan lancar dan tidak ada kecurangan, baik yang dilakukan penyelenggara maupun peserta Pemilu. Bahkan jika pelanggaran atau kecurangan nantinya ditemukan, Panwaslu akan menindak tegas sesuai aturan yang ada. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

tersebut.

“Pihak yang berkaitan dengan ruang lingkup anak atau perlindungan anak memang harus dibenahi, seperti di Dinas Sosial, Dinas Pendidikan serta leading sektor lainnya, sehingga prinsip perlindungan dan pemenuhan anak dapat dijalankan,” terang Pembina

Komite Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Untung Rifai, Rabu (7/5).

Menurut Untung, maraknya tindakan yang tidak sepantasnya dialami anak itu, terjadi bukan hanya lantaran kurangnya pengawasan orang tua, melainkan lingkungan yang saat ini sudah mulai meninggalkan

PERCERAIAN 2013

perhatiannya terhadap generasi muda. “Keluarga juga harus mempersiapkan dalam kondisi negara kita yang darurat dalam perlindungan anak. Selain itu lingkungan juga harus memberikan perhatian, karena saat ini lingkungan sudah mulai mengurus dirinya sendiri,” ujarnya.

“Anak sendiri merupakan generasi bangsa yang harus dilindungi dalam bentuk kekerasan apapun, dan ini menjadi tanggung jawab bersama.

Karena jika ini dibiarkan terus terjadi, bukan tidak mungkin masa depan anak bangsa anak rusak,” imbuhnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

Perselingkuhan Dominasi Perceraian SAMPANG- Masalah perceraian di Kabupaten Sampang marak terjadi.

Hal tersebut dikarekan beberapa faktor dan yang dominan adalah faktor perselingkuhan yang kerap terjadi dalam pasangan suami istri (pasutri).

Hal tersebut dibuktikan dari data laporan tahunan tentang perkara perceraian di Kantor Pengadilan Agama Sampang.

Di tahun 2013 ada sekitar 133 pasutri mengadukan gugatan perkara perceraian di karenakan ada pihak ketiga.

Selain itu, faktor usia juga menentukan tingkat keharmonisan sebuah hubungan pasutri yang baru menjalin pernikahan. Sehingga tingkat keharmonisan kian tumbuh dan tidak ada perkara yang dapat memberikan acaman perceraian.

Untuk standar pernikahan dini hendaknya dilakukan di usia 19 tahun pada kaum laki-laki dan untuk pasangan istri minimal umur 16 tahun.

Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Sampang Taufikurrahman menjelaskan bahwa untuk melakukan pernikahan hendaknya pada waktu yang tepat artinya pasangan suami istri tersebut harus benar-benar sudah saling kenal sehingga tidak ada pihak lain yang menggangu keindahan sebuah pernikan tersebut.

“Dalam menjalin suatu hubungan hendaknya benar-benar dipersiapkan baik dari mental maupun dari hal-hal lainnya supaya nantinya tidak perkara

yang dapat memutus hubungan tersebut,” ujarnya kepada Koran Madura, Rabu (7/5).

Panitera Muda Hukum Kantor Pengadilan Agama Sampang Nur Kholis menjelaskan bahwa kasus yang paling banyak terjadi di Kabupaten Sampang yaitu terkait gangguan dari pihak ketiga yaitu sebanyak 133 pasutri yang sudah mengadukan perkara gugatan penceraian, gugatan seperti itu sudah meradang dimanamana sehingga menjadi tren masa kini yang sering terjadi pada pasutri sehingga ada perselingkuhan dalam pernikahan. ”Untuk tahun 2013 saja gugatan kasus perselingkuhan juga sangat marak sudah mencapai 133 pasutri, dan sekitar 1.214 pasutri yang melakukan perceraian setelah dilakukan penuntasan perkara-perkara perceraian lainnya,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/ LUM

L

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 8 MEI 2014 | No. 0357 | TAHUN III

HARGA GARAM TAK MENCAPAI HPP

Disperindagtam Salahkan Petani PESERTA UN SMP

192 Peserta Mengundurkan Diri SAMPANG- Hingga hari kedua pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat, Selasa (6/5), Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang mencatat ada 192 peserta yang mengundurkan diri dari total 14.290 peserta.

Kepala Bidang Kurikulum dan Mutu Pendidikan Disdik Sampang Arif Budiansor menjelaskan, dari 192 peserta yang mengundurkan diri itu terdiri dari SMP sebanyak 102 siswa dan MTs sejumlah 90 siswa,

dengan alasan karena ikut orang tuanya merantau, ada yang menikah dan ada juga yang tidak jelas alasannya.

“Setelah kami turun ke lapangan, alasannya ada yang ikut orang tuanya, ada yang menikah,” ucapnya, Rabu (7/5).

Arif menambahkan, meskipun peserta sempat mengalami kendala dalam mengerjakan soal, pihaknya tetap yakin dengan kriteria yang lebih mudah tahun ini, kelulusan di Kabupaten Sampang bisa mencapai 100 persen. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

SAMPANG- Dari tahun ke tahun harga garam tak kunjung merangkak naik mencapai harga pokok pemerintah (HPP). Untuk 2013 yang lalu, harga garam di Kabupaten Sampang untuk KW I yaitu Rp 500 perkilogram, sedangkan KW 2 Rp 400 perkilogram.

Sedangkan untuk tahun 2014 harga garam di tingkat produsen tradisional mengalami penurunan yaitu Rp 350 rupiah perkilogram untuk KW I, Rp 300 rupiah per kilogram untuk KW II. Harga tersebut belum menguntungkan petani garam, padahal pemerintah telah menetapkan HPP yaitu harga garam KW 1 Rp 750 untuk KW 2 Rp 550. Dengan kondisi tersebut hendaknya instansi terkait harus berusaha mencari solusi untuk menangani ketidakstabilan harga garam yang terus anjlok.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam) Misdi mengaku bahwa harga garam saat

ini masih belum bisa mencapai HPP. Hal tersebut dijelaskan dikarenakan ada beberapa faktor yang memicu harga garam yang tak pernah mencapai HPP. Diantaranya yaitu dikarenakan kualitas garam yang dihasilkan dari petani garam Sampang tak kunjung membaik.

“Kualitas garam yang dihasilkan petani garam Sampang tak memenuhi standar pabrikan dikarenakan garam yang dihasilkan masih banyak yang bercampur dengan tanah, sehingga jika dilihat dari kasat mata garam tersebut seperti berwarna. Artinya kualitas garam tersebut masih jauh dari standar pabrikan,” jelasnya,

Rabu (7/5).

Misdi juga menuding bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Petani garam di Sampang masih sangat minim karena sistem pengelolaannya masih menggunakan sistem tradisional sehingga hasil garam yang dihasilkan masih jauh dari harapan. Menurutnya, garam hasil petani Sampang berwarna dan juga kadar airnya masih tinggi.

Hal tersebut dikarenakan oleh oknum borongan yang terlalu dini memanen garam sehingga garam tersebut tidak memenuhi kualitas pabrikan.

“Saat ini sudah ada program penggunaan geomembran dan kami sudah sosialisaikan itu kepada petani supaya hasil garamnya bagus. Dan memang biaya penggunaan geomembran tersebut mahal yaitu sekitar Rp 20 juta. Sehingga dimungkinkan petani tidak mau beralih pada program pemerintah tersebut,” ujarnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

SELEKSI CALON KPU

Hasil Tes Kesehatan Belum Diumumkan SAMPANGPelaksanaan tes kesehatan untuk 47 Calon Komisioner KPU Kabupaten Sampang yang dibagi menjadi tiga kelompok kini sudah usai dan akan memasuki ke tahapan tes seleksi berikutnya yaitu tahapan tes psikologi.

Namun untuk hasil tes kesehatan yang telah terlaksana sejuah ini Tim seleksi (Timsel) KPU Kabupaten Sampang belum menentukan hasil penilaian sementara bagi peserta yang berhak melanjutkan pada tahapan test psikologi dan wawancara.

Ke-47 Calon Komisioner KPU tersebut dinyatakan Timsel telah lolos di dua tahapan, yakni tes tulis dan tes kesehatan. Pengumuman resmi bagi 47 peserta yang nanti dikerucutkan menjadi 20 calon akan melanjutkan ke tahapan berikutnya masih belum ditentukan dikarenakan timsel masih belum menerima hasil tes dari pihak dokter RSUD Sampang.

Ketua Timsel Calon Komisioner KPU Sampang Moh. Rifai menjelaskan untuk hasil pengumuman dari tes kesehatan bagi

para calon anggota yang sudah dilaksanakan dalam tiga hari tersebut dirinya mengaku saat ini masi belum bisa memberikan keterangan resmi.

“Semua anggota lolos dalam tes kesehatan, akan tetapi belum bisa saya umumkan secara resmi dan tertulis, sebab masih menunggu laporan resmi dari dokter, dan juga kendala waktu yang sempit untuk melakukan penentuan calon yang lolos,” ujarnya, Rabu (7/5).

Dia berjanji melakukan pengumuman tes kesehatan bagi 47 calon KPU tersebut pada hari kamis besok. “Nanti kami akan saring 47 calon KPU tersebut menjadi 20 calon yang nantinya berhak melanjutkan ke tahap psikotes dan wawancara. Dan pada tahapan ini merupakan tahapan yang paling menentukan karena nanti akan di ajukan ke KPU provinsi jawa timur. Nanti juga akan mengadakan penilaian kelayakan dari masyarakat bagi peserta yang memang layak menjabat sebagai anggota KPU,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/ LUM

Seorang kuli angkut garam sedang menjahit karung garam yang bocor di kelurahan Polagan Kota Sampang beberapa waktu lalu. Harga garam di Kabupaten Sampang belum menguntungkan petani garam meskipun pemerintah telah menetapkan HPP (harga pokok pemerintah). Tahun 2013 harga garam untuk KW I Rp 500 perkilogram, KW II Rp 400 perkilogram, sedangkan untuk tahun ini, harga garam untuk KW I Rp 300 perkilogram dan KW II Rp 300 perkilogram.

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA KAMIS 8 MEI 2014

KAMIS MEI 2014| |TAHUN No. 0357 |IIITAHUN III No.8 0357

PENGEROYOKAN

Ada Pemuda Laporkan Santri ke Polisi BANGKALAN – Sifan, (26), warga Desa/Kecamatan Burneh menjadi korban pengeroyokan santri salah satu pondok pesantren wilayah setempat.

Tak terima dengan perbuatan santri tersebut, pemuda lajang ini melaporkan peristiwa itu ke Polres Bangkalan, Selasa (6/5) malam hari. Akibat pengeroyokan tersebut, Sifan mengalami sejumlah luka pada bagian muka.

“Kami kesini ingin melaporkan adanya tindakan kriminal yang diduga dilakukan santri.

Para santri disana harus bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan orang lain,” ujar Penasihat Hukum Sifan, Bachtiar saat mendampingi kliennya di Polres Bangkalan.

Sebagai bukti adanya penganiayaan terhadap kliennya, Bachtiar sudah melakukan rongten di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syamrabu Bangkalan. Pihaknya berharap agar kasus ini diproses secara

hukum, untuk mengungkap pelaku pengeroyokan. Apalagi sejumlah bukti luka yang dialami korban dan tersangka sudah sangat jelas.

“Sifan ini dikeroyok oleh santri saat melewati jalan di depan pondok tersebut. Saat mengendarai motor, Sifan mengaku hanya kena senggol santri saja. Tapi tiba-tiba santri langsung mengeroyoknya. Apa pun itu yang jelas tindakan santri tersebut adalah tindakan kriminal dan pidana. Kami berharap pelaku dapat diungkap,” harapnya.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan melalui Kaur Bin Ops (KBO) Reskim Bangkalan Iptu Sudaryanto mengaku sudah menerima laporan itu, bahkan ia berjanji akan menindaklanjuti kasus tersebut. Pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap saksi dan para terlapor untuk dimintai keterangan terkait insiden itu. = DONI HERIYANTO/RAH

HUKUM

Gugatan THL Dianggap Kadaluwarsa BANGKALAN - Menpan dan BKN mengkritik gugatan yang dilayangkan tenaga harian lepas (THL) pemkab Bangkalan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. Dalam sidang lanjutan yang digelar Rabu (6/5) kemarin, tergugat menyampaikan tiga item penolakan. THL Kategori satu melakukan gugatan perihal tidak lolosnya mereka pasca dinyatakan memenuhi syarat. Namun berdasarkan audit tujuan tertentu (ATT), ribuan THL tidak diloloskan.

Ketiga item yang menjadi kritikan BKN atas gugatan THL menyebutkan tergugat dalam hal ini BKN dan Menpan menilai gugatan tersebut sudah kadaluwarsa. Seharusnya gugatan itu disampaikan maksimal 90 hari dari diterbitkannya surat. Selain itu, yang digugat tidak hanya Menpan dan BKN, tetapi semestinya BPKP juga ikut digugat, karena yang menyebabkan para THL tidak lolos menjadi CPNS berdasarkan hasil audit tertentu merupakan dari BPKP. Terakhir, tergugat mengklaim keputusan untuk tidak meloloskan THL K-1

jadi CPNS belum final. Sehingga belum waktunya untuk disengketakan.

Juru bicara dan kuasa hukum THL K-1 Pemkab Bangkalan Syafi' menyatakan pembelaan yang dilakukan tergugat dalam hal ini BKN dan Menpan merupakan sesuatu yang biasa dalam sidang. Kondisi itu biasa terjadi di dalam persidangan, untuk melakukan pembelaan.

"Kalau tergugat mengklaim gugatannya sudah kadaluwarsa itu hak mereka. Namun dalam aturan sebenarnya 90 hari yang dimaksud pasca surat diterima, bukan dari waktu dikeluarkan," terang Syafi' saat dikonfirmasi.

Dia mengungkapkan soal kenapa BPKP tidak ikut digugat, karena BPKP melaksanakan tugas atas permintaan tergugat. Sehingga BPKP tidak perlu dimasukkan pada tergugat. Sebab BPKP hanya mengikuti perintah BKN. Hasilnya Audit Tujuan Tertentu.

"Kan yang menyuruh audit mereka (tergugat), bukan BPKP melakukan audit tertentu sendiri. Jadi, tidak perlu ikut digugat," ungkap dosen UTM ini. = MOH RIDWAN/RAH

doni heriyanto/koran madura

BERANGKAT. Sebuah bus yang mengangkut rombongan anggota dewan dan keluarganya dalam rangka kunjungan kerja ke Malang.

DPR Jalan-jalan Berkedok Kunker Untuk Apa Membawa Keluarga ke Malang?

BANGKALAN – Tidak salah bila ada yang menduga DPR jalan-jalan dengan dalih kunker, sebab mereka membawa keluarganya dalam rangka kunjungan kerja ke Dinas Pariwisata Kabupaten Malang. Perilaku anggota yang membawa serta anggota keluarga di tengah menjalankan tugas resmi kedewanan patut disayangkan. Sebab hal itu dinilai sebagai kebiasaan kurang simpatik yang sangat melukai hati rakyat, meskipun dengan dalih biaya keluarganya ditanggung sendiri. Publik bisa saja tertipu oleh dalih biaya keluarga ditanggung sendiri oleh anggota dewan bersangkutan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Ir. H. Rizki mengatakan dalam aturan yang berlaku mengikutsertakan keluarga dalam kunjungan kerja harus mendapatkan izin dari unsur pimpinan. Akan tetapi, selama menggunakan biaya pribadi hal itu tidak ada permasalahan.

"Jika menggunakan anggaran APBD itu dilarang. Mereka

membawa keluarga ya mungkin ada urusan lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kunker," kelit koordinator kunker komis D DPRD Bangkalan ini.

Menurutnya, kunker yang akan berlangsung dua hari ini memiliki tujuan ke Dinas Pariwisata Malang terkait pengembangan pariwisata kota dan upaya peningkatan pendapatan asli dae-

rah (PAD) dari sektor pariwisata.

Dengan harapan bisa diterapkan dalam proses pengembangan di wilayah setempat.

"Hasil kunker nanti dibuat laporan melalui pembahasan internal komisi D. Selanjutnya, bisa disampaikan terhadap dinas terkait pada saat hearing," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Bangun Madura (FK-MBM) Dasuki Rahmat mengecam keras prilaku anggota dewan tersebut. Sebab hal itu bisa saja termasuk tindak pidana korupsi karena anggota telah menyalahgunakan kewenangannya untuk memberikan keuntungan bagi keluarganya.

"Itu harus ditelusuri, apakah menggunakan anggaran APBD atau tidak. identifikasi anggaran untuk masing-masing anggota dewan itu sangat penting dilakukan," tegasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Nama-nama Komisi D yang Kunker ke Dinas Pariwisata Kabupaten Malang No.

Nama

Asal Parpol

No.

Nama

Asal Parpol

1 2 3 4 5

Mukaffi Cholil Imron Rosyadi Humron Maulana Ismail Hasan Mufid Shobar

PNBKI Gerindra PKB Demokrat Golkar

6 7 8 9 10

Shofiullah Ahmad Harianto Darmo Syaifullah Mas'udi Rifaiie

PKNU PKB PAN PPP PKB

N

Bangkalan

KORAN MADURA KAMIS 8 MEI 2014|NO. 0357|TAHUN III

8 Siswa Tak Ikut UN Dipicu Faktor Pernikahan Dini

BANGKALAN – Pernikahan dini atau Kawin Muda masih mewarnai dunia pendidikan di kabupaten Bangkalan.

Gara-gara memutuskan kawin muda 8 siswi SMP gagal mengikuti ujian Nasional (UN).

Kebanyakan pernikahan dini ini dialami siswi SMP swasta dan SMP terbuka yang berada di daerah pedesaan. Kondisi yang demikian menyebabkan mereka memutuskan untuk drop out atau berhenti sekolah. Padahal mereka sudah terdaftar sebagai Daftar Nominasi Tetap (DNT) peserta UN. Mereka memutuskan menikah karena pengaruh orang tua, ada juga terpaksa menikah lantaran tertangkap basah berbuat tidak sopan.

Pantauan Koran Madura di sejumlah sekolah di kabupaten Bangkalan, ada 8 siswi yang menikah sebelum UN dilaksanakan.

Seluruhnya sudah terdaftar dalam DNT peserta UN tahun 2014.

Mereka yang dinikahkan itu adalah FS dari SMP Tunas Harapan Kecamatan Socah. Selain itu, SR

warga Desa Pacangan Kecamatan Tragah. Siswi SMP lainnya yang mengalami nasib yang sama berinisial FZ, MR, dan WJ, siswi SMP Islam terpadu An-Najah Desa Soket Laok Kecamatan Tragah.

“Kalau MR ini kawin pada tanggal 23 Maret lalu, jadi tidak bisa mengikuti ujian lantaran ikut suami,” kata Kepala Sekolah SMP Islam terpadu An-Najah, Jufri, kemarin (6/5).

Sedangkan di Kecamatan Klampis, ada 2 siswi dari SMP Terbuka, MH dan NJ. Diantara keduanya berasal 1 orang siswi SMP swasta Ainul Yakin dan 1 siswi SMP terbuka.

“Kami dibantu kades, ulama, dan tokoh-tokoh masyarakat tak henti-hentinya memberi pengertian kepada orang tua siswa tentang pentingnya pendidikan, Tapi orang tua mereka tetap bersi-

KONSEN. Siswa-siswi saat mengikuti ujian nasional.

kukuh untuk menikahkan anaknya,” kata kasek SMPN 1 Klampis, Imam Syafi’i.

Sementara itu, di SMPN-1 Arosbaya, ada 2 siswi SMP Terbuka, HT dan HR yang dinikahkan oleh orang tuanya sebelum pelaksanaan UN. Hal itu menunjukkan masih banyaknya pernikahan dini yang dilakukan masyarakat sebelum mengenyam pendidikan yang tinggi.

Menurut Kepala SMPN 1 Socah, Heru Ali Wardana, kejadian semacam itu tidak seharusnya terjadi pada siswa-siswi yang masih duduk di bangku SMP. Sebab mereka masih dalam tahap belajar. Pernikahan merupakan wujud kematangan pribadi, tetapi jika dalam kondisi sekolah sudah menikah banyak faktor kerugian yang bakal terjadi.

“Peran orang tua sangat berpengaruh terhadap kondisi siswa-siswi di rumah. Pernikahan dini untuk usia SMP sebaiknya dicegah, karena mereka masih dalam tahap belajar,” ujarnya. =MOH RIDWAN/RAH

SELEKSI PENYELENGGARA PEMILU

Tes Psikologi untuk Calon Anggota KPU

KONSENTRASI. Salah satu peserta calon anggota KPU saat menjalani tes psikologi.

BANGKALAN - Sebanyak 31 calon anggota KPU menjalani tes psikologi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syarambu Bangkalan, Rabu (7/5).

Tes tersebut sebagai salah satu tahap seleksi untuk menentukan calon penyelenggara pemilu di kabupaten setempat.

Sebelumnya para peserta calon ini mengikuti tes tertulis dan kesehatan.

Ketua Tim Seleksi KPU Bangkalan, Syafi, SH, MH mengatakan tes psikologi ini merupakan salah satu prasyarat yang menentukan apakah calon tersebut bisa lulus menjadi anggota KPU atau tidak. Dari hasil tes itu, untuk menjaring 20 peserta terbaik dan layak dalam mengikuti rangkaian seleksi berikutnya yakni tes wawancara. Selanjutnya, tes wawancara untuk menentukan peserta yang lolos 10 besar.

“Kami hanya menerima hasil tes ini, karena semua yang menilai adalah tim penguji tes psikologi. Jadi bukan kompetensi Tim Seleksi KPU dalam menentukan lulus atau tidaknya peserta,” jelasnya.

Menurut Syafi, pihaknya menentukan kelulusan peserta untuk melangkah ke tahapan

berikutnya, salah satunya berdasarkan hasil dari tes psikologi. Sebab dalam hasil itu ada tiga macam rekomendasi tertulis. Diantara rekomendasi tersebut yaitu disarankan, dipertimbangkan, dan tidak disarankan.

Apabila hasil tes psikologi dari peserta itu tidak disarankan, maka secara otomatis akan gugur.

“Jadi kalau dalam tes psikologi ini sudah tidak lolos, maka akan dinyatakan gugur tanpa harus melihat hasil tes wawancara dan tes kesehatan yang telah dilakukan sebelumnya,” papar dosen fakultas hukum UTM ini.

Dijelaskan Syafi, apabila peserta dinyatakan lolos tes psikologi, maka untuk menentukan ke tahapan 20 besar itu akan dilihat dari hasil tes tertulis dan tes kesehatan. Dari hasil ketiga tes tersebut peserta akan ditentukan untuk bisa mengikuti tes wawancara guna menjaring 10 peserta terbaik.

Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lulus akan menjalani tes lanjutan di KPU provinsi dalam menetapkan 5 orang yang bakal menjadi anggota KPUD Bangkalan.

“Nanti pengumumannya tanggal 12 Mei. Tanggal 11 Mei kita penetapan peserta yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi sebanyak-banyaknya 20 orang dan sekurang-kurangnya 15 orang,” tandasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Suramadu

Bangkalan OO

KORAN MADURA KAMIS 8 MEI 2014

KAMIS MEI 2014| |TAHUN No. 0357 |IIITAHUN III No.8 0357

Penetapan Caleg Terpilih Menunggu KPU RI PAMEKASAN - Penetapan calon legislatif terpilih di Kabupaten Pamekasan masih menunggu penetapan caleg dari KPU pusat, kata Komisioner KPU Pamekasan Agus Kasianto, Rabu (7/5).

"Urutannya, dari KPU pusat dulu, lalu KPU Provinsi, baru setelah itu, penetapan caleg terpilih di KPU kabupaten," ucapnya.

Menurut Agus, sampai saat ini, KPU pusat belum menetapkan caleg terpilih, bahkan proses rekapitulasi belum selesai. Sehingga, KPU Pamekasan juga belum menetapkan caleg terpilih, kendatipun hasil rekapitulasi tingkat kabupaten telah selesai dan hasil perolehan suara partai dan caleg telah diketahui.

Menurut Agus Kasianto, ketentuan penetapan caleg terpilih yang dimulai dari KPU pusat itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tahapan pelaksanaan pemilu yang telah ditetapkan KPU pusat.

Oleh karenanya, sambung Agus, pihaknya harus menunggu penetapan caleg terpilih dari KPU pusat lebih dahulu, lalu KPU Provinsi Jawa Timur, dan terakhir KPU tingkat kabupaten.

"Kemungkinan minggu depan ini penetapan caleg dilakukan, jika tidak ada permasalah yang mendasar pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat pusat," katanya menjelaskan.

Berdasarkan hasil reka-

pitulasi tingkat kabupaten yang digelar KPU Pamekasan berapa hari lalu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan partai politik yang berhasil meraih dukungan suara terbanyak dibanding partai politik lainnya.

Partai pimpinan Muhaimin Iskandar ini mampu mendulang hasil perolehan suara sebanyak 158.610 suara mengalahkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang hanya meraih dukungan 68.996 suara.

Caleg partai yang berhasil meraih dukungan suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Pamekasan ialah caleg dari PKB nomor urut 8, yakni KH Kholilurrahman, sedangkan untuk DPRD Provinsi Jawa Timur ialah caleg dengan nomor urut 1, juga dari PKB, yakni Badrut Tamam.

Berikut rincian suara partai di Kabupaten Pamekasan berdasarkan hasil rekapitulasi manual KPU Pamekasan: Perolehan suara partai 1). Partai Nasdem = 13.139 2). PKB = 158.610 3). PKS = 15.380 4). PDIP = 18.475 5).

Partai Golkar 13.581 6). Partai Gerindra = 52.095 7). Partai Demokrat = 82.120 8). PAN = 27.418 9). PPP = 68.996 10).Partai Hanura = 9.779 11).PBB = 62.062 12).PKPI = 864. = ANT/ABD AZIZ

ant/seno

PEMBIBITAN TEMBAKAU. Sunari menyiram bibit tembakau Na Oogst di Desa Glundengan, Wuluhan, Jember, Jawa Timur. Petani mulai melakukan pembibitan tembakau menjelang musim tanam tembakau pada Bulan Mei mendatang.

PENGENDALIAN TEMBAKAU

Pemerintah Sebaiknya Tidak Aksesi FCTC SURABAYA - Asosiasi Petani Cengkih Indonesia menyatakan Pemerintah sebaiknya tidak mengaksesi Framework Convention of Tobacco Control (FCTC) atau Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau dalam upaya menyelamatkan industri cengkih nasional.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Cengkih Indonesia (APCI) HAM Dahlan Said dalam keterangan tertulis di Surabaya menegaskan bahwa aksesi FCTC berpotensi mengakibatkan sekitar 1,5 juta petani cengkih terancam kehilangan sumber penghidupan.

"Sebaiknya Pemerintah tidak mengaksesi FCTC karena baru saja mengesahkan PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan," katanya.

Menurut Dahlan, PP 109/2012 sudah mampu mengakomodasi kedua kepentingan, baik dari sisi perlindungan kesehatan maupun keberlangsungan industri tembakau nasional.

"Saat ini yang diperlukan adalah komitmen untuk melaksanakan PP 109/2012 ketimbang mengadopsi peraturan internasional yang belum tentu cocok untuk diterapkan di Indonesia," katanya.

Ia mengemukakan bahwa FCTC berpotensi mematikan industri cengkih nasional karena salah satu pedoman dari pasal FCTC melarang adanya penggunaan cengkih pada produk tembakau atau rokok.

"Ketentuan pelarangan penggunaan cengkih pada produk tembakau atau rokok ini sudah diterapkan di Amerika Serikat.

Akibat dari ketentuan itu, impor rokok kretek juga dilarang masuk

ke Amerika," tambah Dahlan.

Ia menjelaskan bahwa luas areal perkebunan cengkih pada tahun 2011 dan 2012 mencapai 485.000 hektare dengan jumlah produksi sekitar 72.000 ton. Dari jumlah tersebut, lebih dari 90 persen diserap oleh industri hasil tembakau.

"Penting untuk menjadi catatan bahwa Indonesia merupakan produsen cengkih terbesar dunia dan berpotensi untuk menguasai pasar internasional sehingga kami tegas menolak aksesi FCTC. Pemerintah harus tetap menjalankan 'roadmap' industri tembakau yang telah disepakati berlaku hingga 2025," paparnya.

Sebagai bentuk penolakan aksesi pengendalian tembakau, kata dia, sebanyak 12 perwakilan DPD APCI juga mengadakan deklarasi dan menandatangani petisi penolakan. = ANT/DIDIK KUSBIANTORO/DIK

OBJEK WISATA

Properti Malaysia Kembangkan Potensi Pariwisata Bintan SURABAYA - Pengembang properti asal Malaysia, Landmarks Berhad, mengembangkan potensi pariwisata Pulau Bintan dengan mengusung konsep tepi pantai terhadap salah satu proyeknya bernama "Treasure Bay Bintan".

"Kami yakin pengembangan tahap pertama proyek tersebut se-

lesai pada tahun ini. Bahkan, ditargetkan mampu dikenalkan kepada masyarakat pariwisata pada kuartal empat tahun 2014," kata Chief Operating Officer, Destination Development Landmarks Berhad, Paul Leong dalam siaran pers yang diterima di Surabaya, Rabu (7/5).

Ia mengungkapkan, kehadiran

"Treasure Bay" sengaja didesain menjadi salah satu ikon kota resor tepi pantai terpadu di Asia sehingga dapat menarik minat wisatawan, investor, dan pebisnis.

Pembukaan Treasure Bay pada 2014 dapat secara signifikan meningkatkan profil pulau Bintan sebagai destinasi wisata kelas satu

di Benua Asia. "Mengenai nilai pengembangan tahap pertama proyek itu tercatat mencapai 650 juta dolar AS," ujarnya.

Besaran dana itu, jelas dia, akan digunakan untuk mengembangkan area terintegrasi seluas 338 hektare. Selain itu, diharapkan dapat melipatgandakan

proyeksi kedatangan wisatawan ke wilayah tersebut hingga menjadi 1 juta orang pada 2017.

"Kalau secara keseluruhan, total investasi dalam proyek ini sekitar lebih dari 3,5 miliar dolar AS selama 10-12 tahun mendatang," katanya. = ANT/DIK

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

8 MEI 2014 KAMIS 8 MEI 2014 | No. 0357 | TAHUN KAMIS III

MADURA

No. 0357 | TAHUN III

INDAH KAMALA MAYA SHOFA

AMANATUL KHOIROH

Menjadi Pribadi yang Percaya Diri agi sebagian orang, menjadi diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Beberapa godaan seperti faktor lingkungan sosial, terkadang membuat diri seseorang menjadi goyah. Alhasil, keinginan untuk seperti orang lain pun tak jarang terlintas di pikiran kita.

Ira sapaan akrab Amanatul Khoiroh mengaku susah menjadi diri sendiri. Ia menggambarkan tips menjadi diri sendiri dengan cara sederhana dan tidak sulit seperti apa yang dibayangkan.

Terima diri apa adanya, namun itu tidak mudah dilakukan, melainkan hanya gampang diucapkan.

Menurutnya banyak orang suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang mempunyai kelebihan. Padahal cara itu adalah hal yang salah dan cara itu juga hanya membuang waktu. Seakan ia tidak percaya dengan dirinya sendiri, yang bisa jadi potensi dirinya tidak kalah dibandingkan potensi orang lain yang dianggapnya memiliki kelebihan itu.

Kadang seseorang menganggap kehidupan orang lain jauh lebih beruntung. Akibatnya, orang tersebut akan mengira hidup yang dijalaninya sangat sulit, sedangkan orang lain diberi banyak kemudahan. Tentu saja pandangan semacam ini keliru, karena Tuhan tidak memberikan kemudahan atau pun kesusahan kepada seseorang, kecuali bergantung pada pola pikir seseorang tersebut.

Meskipun tidak mudah, seseorang perlu berjuang melepaskan diri dari pola pikir yang salah sehingga berdampak pada perjalanan hidupnya. Caranya jangan terpaku pada apa yang sudah dilalui. Setiap orang memang memiliki masa lalu yang kadang-kadang sulit dienyahkan, namun itu pun bukan selayaknya dijadikan alasan untuk tidak bangkit dari keterpurukan. =FAKIH AMYAL/RAH

Berharap Kesuksesan dari Doa Orangtua Sukses merupakan hak setiap orang. Kesuksesan merupakan penghargaan terbesar yang diraih atas kerja keras, dorangan, dan doa.

Setiap orang yang mempunyai mimpi yang luar biasa akan melakukan suatu tindakan positif.

Namun tak kalah pentingnya adalah restu dari kedua orangtua. Sebab kekuatan dahsyat yang terkandung dalam doa orangtua dapat mengubah kehidupan lebih sempurna.

"Tidak ada doa yang paling ampuh selain doa kedua orangtua. Jadi restu dari keduanya menjadi modal penting," ujar Indah Kamala Maya Shofa.

Bagi gadis kelahiran 13 Juli 1993 ini orang yang mencapai kesuksesan dan telah merasakan hasil dari kerja keras serta memperoleh apa yang menjadi prioritas dalam hidupnya akan dipengaruhi beberapa faktor pendukung, diantaranya kerja keras, dorongan dan doa orang tua. Juga kesuksesan akan lebih mudah terwujud apabila kita selalu berada pada lingkungan yang baik.

"Lingkungan yang baik akan menberikan sesuatu yang positif dalam tingkah laku seseorang.

Siapa pun pasti menyadari bahwa faktor lingkungan sangat berperan terhadap sukses atau tidaknya individu," paparnya.

Bagi Maya, orangtua penyemangat hidupnya. Orangtua merupakan energi positif yang ada dalam semangatnya. Orangtua juga guru pertama karena orangtua adalah orang pertama yang mengajarkan berbicara, cara mengekspresikan rasa berkasih saying dan bersimpati pada orang lain.

"O r a n g t u a adalah

segalanya," ucapnya menyimpulkan.

Maka dari itu, kata Maya, kita tak sepatutnya menyombongkan diri di hadapan orangtua yang telah membesarkannya. Rasa sayang yang diberikan orang patut disyukuri. Perjuangan yang dilakukan oleh orangtua hanya ingin membuat anaknya tetap bertahan hidup hingga dapat menjadi sese-

orang y a n g sukses. " Pe r j u a n gan yang dilakukan orangtua tidak terlepas dengan kasih sayang yang diberikan. Betapa pengorbanan orang tua, terutama Ibu tak dapat diukur dengan materi harta benda. Ketika melahirkan ibu berkorban darah dan bertaruh nyawa antara hidup dan mati," ucapnya. =DONI HERIYANTO/RAH