e Paper Koran Madura 11 Februari 2014

SELASA

11 FEBRUARI 2014 | No. 0298 | TAHUN III ECERAN Rp. 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

KORAN MADURA

1

0328-6770024 SELASA 11 FEBRUARI 2014 | No. 0298 | TAHUN III www.koranmadura.com

Polisi Periksa bun Dirut PDTS Ke ya ba ra Su ng ta na Bi Lintas Jatim

| hal 9

BALI- Terpidana kasus narkotika Schapelle Leigh Corby yang mendapat pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A di Kerobokan, Bali, Senin pagi.

Wanita cantik dari Queensland, Australia, itu meninggalkan Lapas Kerobokan, Denpasar, sekitar pukul 08.00 Wita dengan kawalan ketat petugas lapas dan polisi.

Dengan mengenakan topi berwarna hitam dan putih, Corby melewati pintu gerbang lapas terbesar di Pulau Dewata itu.

Good Bye Lapas Kerobokan Tak terlihat jelas wajah terkini mantan terapis kecantikan itu saat keluar dari penjara karena selain dikawal ketat petugas, Corby juga menutup wajahnya.

Proses keluarnya wanita yang ditangkap di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai pada 2004 itu sangat cepat dengan

mobil khusus lapas yang telah menunggu di depan pintu gerbang. “Setelah keluar, Corby akan ke kejaksaan dan ke Bapas,� kata Kepala LP Kelas II-A Kerobokan Farid Junaedi.

Selama masa tahanan bersyarat, Corby tidak diperkenankan keluar dari wilayah

Indonesia dan diwajibkan lapor sebanyak sekali dalam sebulan.

Semula Corby dikabarkan akan tinggal di rumah kakaknya di kawasan Kuta, Bali. Namun beberapa media melaporkan ia terlihat di kawasan vila mewah sentosa seminyak beberapa jam setalah bebas. =ANT/DEWA/BETH

CORBY BEBAS BERSAYARAT. Warga Australia terpidana 20 tahun penjara dalam kasus penyelundupan mariyuana, Schapelle Leigh Corby (tengah) menutup wajahnya dengan pakaian saat melengkapi administrasi bebas bersyarat di Kejaksaan Negeri Denpasar, Bali, Senin (10/2). Schapelle Corby mendapatkan kebebasan bersyarat dari pemerintah Indonesia setelah hampir 10 tahun menjalani hukuman penjara karena kasus penyelundupan 4,2 Kg mariyuana pada tahun 2004. ant/nyoman budhiana

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 11 FEBRUARI 2014 | No. 0298 | TAHUN III

Riya

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Ketika Lembaga Cirus mengungkap tentang kepercayaan masyarakat pada partai politik hanya mencapai 9,4 persen, akhir tahun lalu, banyak kalangan menilai sebagai hal tak mengejutkan. Data itu hanya mempertegas fenomena fakta yang antara lain terlihat pada partisipasi masyarakat dalam berbagai Pilkada, yang hanya kisaran lima puluh persen. Masyarakat sudah kehilangan kepercayaan dan bahkan menganggap politisi bukan lagi solusi tapi berubah mewujud jadi sumber masalah.

Tentu saja, di luar persoalan validitas survey, persepsi masyarakat itu bila dicermati lebih arif belum sepenuhnya pararel apalagi sama dengan fakta riil sepak terjang partai politik. Sangat mungkin persepsi bertolak belakang dengan fakta. Bisa jadi juga persepsi terjebak kesalahan logika yang menyederhanakan masalah. Atau sangat mungkin persepsi lebih dipengaruhi asumsi pemberitaan dan bukan pemahaman riil kehidupan kepartaian dan sepak terjang politisi.

Masyarakat bisa jadi mengembangkan logika hanya berdasarkan satu atau beberapa kasus yang terjadi. Sebut saja, ada beberapa anggota DPR terjerat masalah hukum. Karena pemberitaan yang terus menerus, melekat asumsi dan pemikiran seluruh anggota DPR bermasalah secara hukum. Nila setitik merusak susu sebelanga; karena kesalahan beberapa anggota DPR, semua anggota DPR dianggap sama.Tentu saja ini kesalahan logika. Sama seperti pemikiran yang Politisi itu memengatakan karena sebamang harus “riya” gian orang Madura aktif dalam perdagangan besi dengan memberitahu apapun bekas, semua orang Mayang sudah diper- dura lalu dianggap sebagai besi bekas. juangkan pada pedagang Aktivitas politik memasyarakat luas mang berada di wilayah secara periodik publik; diliput berbagai media. Politik secara anatomi merupakan wilayah komunikasi. Keterlibatan publik dalam menentukan nasib seorang politisi makin mempertegas bahwa seluruh pandangan mata akan terarah pada politisi. Masyarakat bisa jadi memiliki perhatian lebih tinggi ketika seorang politisi terjerat masalah ketimbang para birokrat.

Kesan dan persepsi masyarakat pun bisa “melenceng” bahwa jika politisi melakukan kesalahan kecil terkesan besar, bila birokrat melakukan kesalahan besar terkesan kecil. Semuanya merupakan watak dan fakta belantara politik yang sayangnya kurang dipahami politisi.

Sebenarnya masih jauh lebih banyak politisi baik di negeri ini. Masalahnya, mereka kurang intens memainkan peran sebagai politisi yang mengharuskan selalu “bicara” pada masyarakat. Misalnya bahwa anggota DPR/DPRD itu tugasnya memang “bicara” bukan pelaksana langsung kegiatan pembangunan dan masih banyak yang bersih dari masalah hukum.

Masyarakat perlu memahami bahwa anggota DPR/ DPRD itu bukan yang langsung bisa memenuhi permintaan anggaran dan mengerjakan proyek. Berbeda dengan eksekutif.

Politisi itu memang harus “riya” dengan memberitahu apapun yang sudah diperjuangkan pada masyarakat luas secara periodik. Ini tak hanya menyangkut pertanggungjawaban tetapi juga agar tidak berkembang asumsi salah tentang tugas, fungsi dan peran anggota DPR/DPRD. Sayangnya, banyak politisi yang “lapor” ke masyarakat hanya saat kampanye saja. Tentu saja yang berkembang lebih banyak tudingan minor. Begitu. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 11 FEBRUARI 2014 | No. 0298 | TAHUN III

2

Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana Haji!

PP Muhammadiyah Dukung Penuh KPK JAKARTA-Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyambut positif langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit terhadap dana calon jamaah haji di kementerian agama (Kemenag).

Jika KPK sudah memiliki bukti otentik terkait adanya penyimpangan dana, maka sudah sewajibnya untuk dilakukan penyelidikan. “Setiap tahun sebanyak 80 ribu jamaah warga Muhammadiyah naik haji, karena itu didorong untuk diusut,” ungkap Din, di Kantor DPP PKPI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (10/2).

Menurutnya, apa yang ditemukan KPK ini harus diusut, terlebih ini masalalah keagamaan, dan jangan ditutup-tupi. “Kita tidak dalam posisi menyelidiki, karena Muhammadiyah bukan posisi negara,” tambahnya.

Din mengemukakan, KPK mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana ibadah haji yang dikelola Kementerian Agama, setelah adanya pengaduan dari

masyarakat. Proses penyelidikan difokuskan pada pengelolaan dana haji tahun anggaran 2012-2013.

Berdasarkan penyidikan, KPK menemukan bahwa adanya dugaan penyelewengan pengelolaan dana haji, salah satunya tidak adanya transparansi dalam pengelolaan bunga dari uang setoran calon jemaah. “Kalau ada bukti itu harus ditindak lanjuti, apalagi itu terkait dana ibadah ummat. Oleh karena itu KPK harus melakukan penyidikan semua yang ada indikasi penyimpangan, dan itu wajib diusut,” pintanya.

Namun Din enggan berkomentar lebih jauh terkait adanya dugaan politisasi dari kasus dana haji.

Pasalnya, menteri agama, Suryadarma Ali (SDA) tak lain sebagai calon presiden dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sengaja dibidik. Sebab disaat bersamaan parti yang identik dengan slogan ‘rumah besar umat islam’ itu tengah melaksanakan rapat musyawarah kerja Nasional (Mukernas) di Bandung, Jawa Barat. “Tidak ada kaitannya dengan menteri, siapapun itu dan jika layak diaudit jadi wajar diaudit,” pungkas Din. Sementara itu, pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Prof. Asep Warlan Yusuf

mendesak Dirjen Pelaksana Haji dan Umroh Kementerian Agama, Anggito Abimanyu dan juga Irjen Kementerian Agama M.Yasin ditantang untuk berani membongkar praktik dugaan korupsi dana haji. Anggito dan Yasin dikenal sebagai sosok yang bersih sehingga ditempatkan di Kemendag untuk membenahi urusan haji.

“Harusnya mereka berani mengungkapkan berbagai penyelewengan dalam urusan haji yang selama ini selalu menjadi isu yang tidak pernah terselesaikan,” katanya kepada wartawan, Senin (10/2).

Dia mengatakan, sejauh ini segudang pertanyaan dari masyarakat yang belum terjawab terkait berbagai indikasi penyelewengan yang terjadi dalam urusan haji. Tidak banyaknya manfaat yang didapatkan dari para calon jemaah haji yang sudah menyetorkan dana setoran haji jauh hari sebelum pelaksanaan haji dengan jumlah uang yang sangat besar, tentunya terus menimbulkan isu tidak baik bagi kementrian agama. “Anggito ekonom yang dikenal bersih dan juga M.Yasin mantan wakil ketua KPK ditempatkan di kemenag itu dengan tujuan untuk membersihkan urusan haji dari praktek-praktek korupsi,” demikian Asep. =GAM/ABD

SKANDAL KORUPSI KEMENLU

Tersangka Minta Megawati Jadi Saksi JAKARTA- Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Sudjanan Parnohadingra yang juga tersangka perkara korupsi penggunaan anggaran Kesetjenan Kemenlu tahun 2004-2005 meminta sejumlah tokoh untuk menjadi saksi meringankan. Setelah meminta Wakil Presiden RI 2004-2009, Jusuf Kalla, sekarang mantan Sekjen Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Sudjadnan Parnohadiningrat, juga bakal meminta Presiden RI periode 2001-2004, Megawati Soekarnoputri, untuk bersaksi dalam perkaranya.

Seperti diketahui, Sudjanan terjerat dugaan korupsi penggunaan anggaran Kesetjenan Kementerian Luar Negeri terkait penyelenggaraan seminar internasional 2004-2005.

Sudjadnan tak menyebut alasan meminta Megawati menjadi saksi dalam perkaranya. Tapi, menurut dia, salah seorang kerabatnya pernah

mengunjungi Megawati dan menanyakan alasan mengapa dirinya juga dijerat dalam perkara ini.

Dia pun mengaku sudah menyampaikan permintaan tersebut kepada Megawati. Tapi, dia belum mengetahui apa jawaban dari putri almarhum Presiden Soekarno itu.

“Ya, namanya Bu Mega, terserah beliau mau atau tidak,” kata dia.

Dalam kesempatan ini, Sudjanan kembali menyatakan bahwa dirinya sama sekali tak bersalah dalam perkara yang merugikan negara hingga Rp 18 miliar ini.

“Saya melakukan sesuatu untuk kedaulatan negara saya. Untuk harkat dan martabat negara saya. Kalau saya terkena begini, masalah harkat dan martabat negara lebih penting,” demikian Sudjanan yang mengenakan rompi oranye tahanan KPK itu.

Sudjadnan Parnohadiningrat ditetapkan menjadi tersangka sete-

lah dia ditengarai melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengakibatkan negara mengalami kerugian Rp 18 miliar. Penyalahgunaan wewenang itu berkaitan dengan sejumlah kegiatan di Departemen Luar Negeri yaitu antara lain mengenai seminar yang dilaksanakan sekitar tahun 2004 hingga 2005 lalu.

Jusuf Kalla sendiri membela Sudjadnan. Sebab, kata dia, apa yang dilakukan oleh Sudjadnan selaku Ketua Panitia saat itu adalah perintah dan keputusan pemerintah.

“Yang dilakukan Pak Sudjadnan adalah perintah dan keputusan pemerintah. Maka dari itu, tidak mungkin ditender dan diapa-apakan.

Persiapannya cuma satu minggu, bayangkan,” terangnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 11 FEBRUARI 2014 SELASA 11 FEBRUARI 2014 | No. 0298 | TAHUN III No. 0298 | TAHUN III

33

LOGISTIK PEMILU

KPU Cek Proses Produksi

ant/muhammad adimaja

TINJAU PENCETAKAN SURAT SUARA. Anggota KPU Hadar Nafis menunjukkan surat suara peruntukkan luar negeri di PT.Gelora Aksara Pratama (Erlangga), Jaktim, Senin (10/2). Peninjauan tersebut untuk memastikan kelancaran dan kesesuaian pencetakan surat suara Pemilu 2014 untuk calon legislatif peruntukan luar negeri.

Zona Bebas Korupsi, Akankah Koruptor Jera?

Suryamin: Ini Komitmen BPS untuk Memberantas Korupsi JAKARTA-Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin secara resmi menandatangani pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan instansi tersebut.

ZI dapat pula disebut sebagai area yang diharapkan bebas korupsi di masa mendatang, sebab per-definisi, ZI adalah instansi pemerintah dan pelayanan publik yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penandatanganan yang berlangsung di kantor pusat BPS tersebut, disaksikan oleh Ketua Ombudsman RI,Danang Girindrawardana, Wakil Ketua KPK,

Zulkarnain dan Asisten Deputi Sistem Evaluasi Deputi Reformasi Birokrasi KemenPAN-RB, Gatot Sugiarto. “Ini merupakan komitmen BPS untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi sebagai implementasi dari Inpres No 5 tahun 2004 tentang Perecepatan Pemberantasan Korupsi,” kata Suryamin dalam jumpa pers dengan wartawan seusai acara di Jakarta, Senin (10/2).

Menurut dia, kendati baru hari ini secara resmi dicanangkan, berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sudah dilaksanakan beberapa tahun terakhir. Sebagai hasilnya, kata dia BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BPS 2011 dan 2012 setelah sebelumnya diberi opini Wajar dengan Pengecualian (WDP).

Selain itu, penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh KemePAN-RB juga meningkat

dari sebelumnya CC menjadi B. Sementara untuk penilaian kategori utilisasi Badan Milik Negara (BMN) oleh Kemenkeu, BPS berada di peringkat kedua pada tahun 2013. Ada pun Ombudsman RI memberikan peringkat ketujuh kepada BPS dalam hal penilaian Citra Pelayanan Prima.

Suryamin mengatakan, pencanangan ZI tidak terlepas dari telah dipenuhinya 15 dari 20 indikator proses pembanguan ZI yang diharuskan oleh KemenPAN-RB. Ada pun 20 indikator menurut PermenPAN-RB nomor 60 tahun 2012, meliputi: (1) Penandatanganan Pakta Integritas, (2)Pemenuhan Kewajiban Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), (3) Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja, (4) Pemenuhan Kewajiban Laporan Keuangan, (5) Penerapan Kebijakan Disiplin PNS, (6) Penerapan Kode Etik Khusus, (7) Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik, (8) Penerapan Whistle Blower System Tindak Pidana

Korupsi, (9)Pengendalian Gratifikasi, (10) Penanganan Beturan Kepentingan, (11) Kegiatan Pendidikan, Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi, (12) Pelaksanaan Saran Perbaikan yang diberikan BPK/KPK/APIP, (13) Kebijakan Pembinaan Purnatugas, (14) Pelaporan Transaksi Keuangan yang Tidak Wajar oleh PPATK, (15) Promosi Jabatan Secara Terbuka (16) Rekrutmen Secara Terbuka, (17) Mekanisme Pengaduan Masyarakat, (18) EProcurement, (19) Pengukuran Kinerja Individu dan (20) Keterbukaan Informasi publik.

Menurut Suryamin, lima indikator yang masih dalam proses saat ini adalah no (9) Program Pengendalian gratifikasi publik, (10) Penanganan Benturan Kepentingan, (11) Kegiatan Pendidikan, Pembinaan dan Promosi antikorupsi, (13) Kebijakan Pembinaan Purnatugas dan (19) Pengukuran Kinerja Individu. =GAM

JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemantauan ke sejumlah perusahaan yang mengadakan kelengkapan pemilihan umum (pemilu) seperti tinta dan percetakan surat suara pemilu 2014 di beberapa tempat pada Senin (10/2).

Ketua KPU Husni Kamil Malik memantau pembuatan tinta sidik jari Pemilu 2014 di pabrik pembuatan tinta, CV Tridaya Pratama, Kuningan, Jawa Barat. Sementara komisioner lainnya memantau perusahaan percetakan surat suara di beberapa provinsi di Indonesia. “Kami ingin memastikan, tinta sidik jari yang diproduksi sesuai dengan spesifikiasi yang sudah kami tetapkan,” ujar Husni.

Menurutnya, perusahaan tersebut telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Untuk memastikan itu, KPU telah menempatkan dua orang analis farmasi yang bertugas menguji spesifikasi tinta. Husni mengatakan, CV Tridaya Pratama memenangkan jatah produksi tinta sebesar seperempat dari total kebutuhan Pemilu 2014.

CV Tridaya Pratama akan memproduksi kebutuhan tinta pemilu untuk 11 provinsi di Pulau Sumatera plus Bangka Belitung dan Banten. “Tinta untuk di Aceh sudah dikirim. Jadi titik yang paling rawan sudah dicukupkan,” katanya.

Direktur PT Tridaya Pratama Maman Resmana mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan 12.000 botol tinta suara yang dikirim ke Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu.

Secara keseluruhan, perusahaan ini diminta memproduksi 3 juta botol tinta sidik jari.

Smentara Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkyansyah mengatakan, peninjauan ke perusahaan percetakan ini dilakukan di beberapa provinsi di Indonesia, di antaranya, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali dan Jawa Barat. “Peninjauan kita lakukan secara pararel ya, untuk di Jakarta sudah kita lakukan kemarin, sekarang (hari ini) kami lakukan di Jawa Barat,” kata Ferry.

Percetakan surat suara yang didatangi, yaitu PT Titian Ilmu, PT Acarya Media Utama yang terletak di Ujungberung dan PT Granesia di Jalan Soekarno Hatta, Bandung. =GAM/AJI

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 11 FEBRUARI 2014 | No. 0298 | TAHUN III

PROYEK MP3EI

Presiden Diminta Turun Tangan JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta turun tangan secara langsung mengawasi pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Pasalnya, sejak programprogram MP3EI digulirkan pada 27 Mei 2011 lalu, terlalu sedikit realisasi investasi yang dicatat oleh Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI).

“Kami mendesak Presiden untuk turun tangan mengawasi proyek-proyek MP3EI. Apalagi program itu munculnya dari Presiden,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis, di Jakarta, Senin (10/2).

Mengutip data KP3EI, Harry menyebutkan, realisasi proyek-proyek MP3EI yang telah di-groundbreaking hingga akhir 2013 senilai Rp828,72 triliun.

Terdiri dari 365 proyek MP3EI yang tersebar di 6 Koridor Ekonomi (KE).

Masing-masing yaitu Koridor Sumatera senilai Rp133,16 triliun, Koridor Jawa (Rp296,34 triliun), Koridor Kalimantan (Rp176,79 triliun), Koridor Sulawesi (Rp62,72 triliun). Lalu Koridor Bali-NT (Rp53,85 triliun), dan Koridor Papua-Maluku (Rp105,86 triliun).

Artinya, selama 2,5 tahun sejak diluncurkan capaian realisasinya hanya Rp829 triliun. Atau sekitar Rp331,6 triliun per tahun.

Angka itu menunjukkan bahwa pemerintah, tepatnya presiden tidak perduli dengan program itu. Mungkin beliau sibuk dengan urusan partainya, sehingga lupa mengurusi negara dan program yang ia luncurkan,” ungkap Harry.

Menurutnya, jika saja presiden mau turun tangan langsung maka dipastikan target-target MP3EI tercapai dalam waktu singkat. Apalagi, Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan terbaik di dunia saat ini, sehingga memberikan tingkat konfidensi yang tinggi. Sebab kepercayaan kepada negara juga terwakilkan dengan kepercayaan kepada pemimpinnya. =GAM

Layanan Dasar Publik dalam Akselerasi Wapres: Ini Adalah Komitmen Pemerintah yang Harus Terlaksana JAKARTA-Kendati masa tugasnya tinggal hitungan bulan, pemerintahan SBY-Boediono tetap bekerja keras menuntaskan berbagai program termasuk di bidang perbaikan layanan dasar publik. Salah satu upayanya adalah dengan meluncurkan Program Perbaikan Layanan Dasar Publik yang mencakup layanan dari delapan instansi Pemerintah.

Wakil Presiden Boediono selaku Ketua Komite Pengarah Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) mengatakan inti program ini, dalam tempo enam bulan hingga Agustus mendatang, layanan kepada publik di bidangbidang yang masuk dalam program ini harus membaik secara signifikan. Semua parameter perbaikan itu sangat jelas terukur secara kuantitatif sehingga mudah dievaluasi oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang akan memantau dengan ketat pelaksanaan program ini. “Ini adalah komitmen Pemerintah yang harus terlaksana. Dan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Dalam beberapa bulan ini, bisa juga kita tambahkan

lagi pelayanan yang lain jika kita anggap perlu,” kata Boediono di Jakarta, Senin (10/2).

Instansi-instansi tersebut antara lain: Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Taspen, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). “Kepolisian RI, misalnya, akan memperbaikan serangkaian layanan yang langsung menyentuh masyarakat umum. Antara lain, pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), serta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan

Bermotor (BPKB). Kelak, dengan persyaratan lengkap dan telah lulus ujian mengemudi, SIM baru bisa diperoleh dalam dua jam.

Perpanjangan SIM lama bahkan lebih cepat lagi. Dengan persyaratan lengkap, SIM lama bisa diperpanjang dalam waktu 60 menit,” jelasnya.

Upaya reformasi yang tak kalah penting adalah seleksi calon pegawai negeri sipil yang akan menggunakan tes berbasis komputer atau Computer Assisted Test (CAT) yang memungkinkan peserta langsung mengetahui hasil dan kelulusannya pada hari yang sama. Jika sekarang hanya berlaku di beberapa instansi, Agustus nanti tes berbasis komputer ini akan berlaku untuk seluruh Kementerian dan Provinsi di seluruh Indonesia.

BKN juga mereformasi moda seleksi pejabat eselon I dan II sesuai amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jika sekarang sempat berlaku terbatas, antara lain di Sekretariat Negara, kelak seleksi terbuka itu berlaku bagi seluruh kementerian dan lembaga. Artinya, untuk mengisi suatu posisi pejabat eselon I

dan II, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini diperbolehkan untuk berkompetisi melalui assessment center untuk eselon I dan II di seluruh kementerian/lembaga, termasuk juga di pemerintahan provinsi.

Sementara di Kementerian Dalam Negeri, dokumen yang kini telah dibebaskan biaya pengurusannya yakni Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akte Catatan Sipil.

Untuk mengurus akte kelahiran, masyarakat juga bisa melakukan di wilayah domisili masingmasing, tidak lagi harus kembali ke tempat kelahiran seperti dahulu. Khusus di DKI Jakarta, waktu tempuh pengurusan Akte Kelahiran dan KK akan terus dipersingkat menjadi maksimal 5 hari kerja dari yang tadinya bisa melebihi 10 hari kerja. “Untuk Taspen, program-program yang masuk dalam perbaikan adalah pelayanan pengajuan klaim di kantor-kantor cabang dan selesai dalam tempo satu jam sejak berkas diterima dan memenuhi persyaratan,” imbuhnya. =GAM/ABD

ant/r. rekotomo

PERBAIKAN JALUR PANTURA. Prajurit TNI AD dan pekerja dengan bantuan alat berat melakukan penambalan jalan berlubang di jalur utama pantura, di Semarang, Jateng, Senin (10/2). Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan TNI AD melakukan perbaikkan jalur Pantura dari Jabar hingga Jatim yang rusak karena banjir.

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 11 FEBRUARI 2014 SELASA 11 FEBRUARI 2014 | No. 0298 | TAHUN III No. 0298 | TAHUN III

55

PERBANKAN

Obligasi Rp4 Miliar dari BTN

ant/suryanto

TERMINAL BARU BANDARA JUANDA. Sejumlah pekerja melintas di lorong lobby Terminal 2 (T2) Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jatim, Senin (10/2).

Terminal baru yang dibangun untuk mengurai kepadatan jumlah penumpang di Bandara Juanda Surabaya, Jawa Timur, yang terus meningkat ini akan mulai dioperasikan pada 14 Februari 2014 mendatang.

Mandiri Akuisisi BTN? BTN: Itu Hanya Isu, Belum Tentu Kebenarannya JAKARTA-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menegaskan, informasi terkait rencana akuisisi Bank BTN oleh Bank Mandiri atau Bank BRI sebagai rumor yang tidak faktual. Namun, Bank BTN mengaku akan menyikapi isu tersebut dengan mengoptimalkan upaya transformasi bisnis di 2014.

“Isu itu belum tentu benar, belum tentu salah. Kenapa kami katakan itu? Karena kalau kami menanggapi isu itu, maka (pekerjaan) kami tidak akan selesai. Karena itu bukan fakta.

Manajemen kami akan tetap meningkatkan performa kami menjadi lebih baik,” papar Direktur Utama Bank BTN, Maryono di Jakarta, Senin (10/2).

Saat ini, jelas Maryono, pihaknya justru tengah fokus pada upaya penerapan transformasi bisnis yang pelaksanaannya tentu membutuhkan proses yang panjang. ‘Kami sedang melakukan transformasi bisnis, tentunya transformasi itu tidak bisa berjalan dalam jangka pendek,” imbuhnya.

Maryono menegaskan,

berkembangnya isu akuisisi tersebut belum memiliki dasar alasan yang kuat, karena Bank BTN pun belum pernah melakukan pembicaraan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk maupun dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. “Terkait dengan isu itu, kami dari manajemen belum ada pembicaran, baik dari Mandiri maupun BRI. Bank BTN akan menjadi bank yang terbesar, menjadi bank yang fokus di bidang perumahan,” tegas Maryono.

Dia menyebutkan, sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2014, pada awal tahun ini Bank BTN akan mengoptimalkan upaya transformasi bisnis, budaya kerja maupun infrastruktur penunjang kegiatan usaha. “Ke-

mudian, kami juga akan melakukan transformasi dalam upaya menjaga dan meningkatkan market share di bidang perumahan,” ujarnya.

Naik 14,5% Sementara itu, BTN mencatat laba bersih perusahaan di Kuartal IV 2013 senilai Rp1,56 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 14,53 % dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Perolehan ini lebih besar ditopang pendapatan bunga bersih yang mencapai Rp5,63 triliun.

Bank BTN katanya terus mengupayakan perbaikan kualitas kredit. Hasilnya, lanjut dia, rasio kredit bermasalah (NPL) bisa mengalami penurunan menjadi 3,04 %. “Kami tidak hanya ingin mengejar pertumbuhan bisnis yang tinggi,” jelasnya.

Dia menyebutkan, hingga kini mayoritas portofolio kredit Bank BTN ada pada segmen perumahan sebesar 86 %. Maryono mengatakan, penyaluran kredit dan pembiayaan di kuartal keempat 2013 mengalami kenaikan

23,41% dibandingkan periode yang sama setahun lalu atau menjadi Rp100,46 triliun.

Dari total kredit yang disalurkan, kata Maryono, sebesar Rp87 triliun untuk pembiayaan perumahan, terdiri atas perumahan subsidi sebesar Rp28,42 triliun, perumahan non subsidi Rp39,54 triliun, konstruksi Rp11,82 triliun, kredit terkait perumahan Rp7,19 triliun dan segmen non perumahan sebesar Rp13,46 triliun. “Program pemerintah dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih menjadi fokus kami,” tuturnya.

Sementara itu, lanjut Maryono, pada kuartal keempat 2013 pihaknya mampu menghimpun dana pihak ketiga (DPK) menjadi Rp96,21 triliun atau mengalami kenaikan 19,24 % dibanding kuartal keempat 2012 yang hanya sebesar Rp80,68 triliun. Dia menyebutkan, aset perusahaan juga mengalami kenaikan sebesar 17,38 %menjadi Rp131,17 triliun. =GAM

JAKARTA- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menargetkan penyaluran kreditnya tahun 2014 ini sebesar Rp109,4 triliun, yang mayoritas disalurkan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang terdiri dari KPR subsidi 41,82% dan non subsidi 58,18%.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan, target tersebut ditopang atas rencana perseroan untuk menerbitkan obligasi berkelanjutan senilai Rp4 triliun pada semester I-2014.

“Penerbitan obligasi dilakukan untuk pembiayaan KPR tahun ini. Kami akan terbitkan obligasi secara bertahap Rp4 triliun, kita sesuaikan dengan market dan kemungkinan semester pertama,” ujar Maryono di Menara Bank BTN di Jakarta, Senin, (10/2).

Maryono mengakui, saat ini perseroan juga masih memiliki obligasi jatuh tempo yang senilai Rp400 miliar. “Obligasi jatuh tempo ada Rp 400 miliar tahun ini. Kami selalu membayarkan utang-utang jatuh tempo kita dengan baik,” tukasnya.

Sebagaimana diketahui, ditahun 2013 perseroan telah menyalurkan kreditnya sebesar Rp100,56 triliun atau tumbuh hingga 23,41% bila dibandingkan periode yang sama di tahun 2012 lalu sebesar Rp81,41 triliun.

“Kami tidak saja ingin mengejar pertumbuhan bisnis yang tinggi, namun pertumbuhan bisnis yang tinggi harus diikuti oleh perbaikan kualitas kredit,” ucapnya.

Pendukung Utama Lebih lanjut dia mengatakan Bank BTN telah menjadi pendukung utama FLPP sepanjang tahun 2013 dengan total kredit yang disalurkan sebesar Rp87 triliun. Adapun total kredit yang disalurkan tersebut untuk mendukung pembiayaan perumahaan.

“Yakni terdiri dari perumahaan subsidi sebesar Rp28,42 triliun, perumahan non subsidi sebesar Rp39,54 triliun, kontruksi Rp11,82 triliun, kredit terkait perumahan sebesar Rp7,19 triliun dan untuk segmen non perumahan disalurkan sebesar Rp13,49 triliun,” ujarnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 11 FEBRUARI 2014 | No. 0298 | TAHUN III

PERBANKAN

Aset Bank OCBC NISP Naik 23 Persen JAKARTA- PT Bank OCBC NISP membukukan kenaikan aset sepanjang 2013 mencapai 23% dari 2012 menjadi Rp98 triliun. Perolehan ini ditopang peningkatan laba bersih di 2013 yang mengalami kenaikan 25% atau mencapai Rp1,14 triliun.

ant/yudhi mahatma

LAYANAN BNI DEBIT ONLINE. Direktur Konsumer & Ritel BNI Darmadi Sutanto (kanan) mengoperasikan layanan Debit Online BNI dalam pameran BNI Digital Marketing Day di Kantor Pusat BNI, Jakarta, Senin (10/2). BNI menawarkan layanan terbarunya yaitu Debit Online BNI yang berbasis Transactional Banking dengan produk transfer online, RTGS, pembayaran online dengan keunggulan keamanan, kecepatan, dan kemudahan transaksi digital

Wilayah Operasi PNG Makin Luas JAKARTA-PT Medco Energi Internasional Tbk (“Perseroan”), melalui anak perusahaannya, Medco Asia Pacific Limited (MedcoEnergi”), telah menuntaskan Perjanjian Jual Beli Saham dengan Moonbi Enterprises Limited (“Penjual”), untuk mendapatkan hak kepemilikan atas sembilan puluh persen (90%) saham pada Moonbi Energi Limited, anak perusahaan dari Penjual.

JDengan transaksi ini, MedcoEnergi memiliki ijin eksplorasi yang dinyatakan dalam Petroleum Prospecting License No. 470 (“PPL 470”) untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas selama enam tahun di wilayah Juha Extension, yang terletak di Western Province, Papua Nugini (“PNG”).

PPL 470 terdiri dari empat blok onshore dengan luas wilayah kerja keseluruhan sebesar 324 km2. Wilayah ini berada di Papuan Fold Belt (Papuan Basin) yang memiliki potensi minyak dan gas, terletak berdekatan dengan lapangan gas Juha yang dioperasikan oleh perusahaan multinasional sejak tahun 2000.

Direktur Utama MedcoEnergi, Lukman Mahfoedz, mengatakan langkah akuisisi di PNG

ini sesuai dengan strategi Perseroan untuk berfokus pada kegiatan eksplorasi yang berkualitas tinggi serta memperluas operasi E&P di area internasional. PPL 470 ini menawarkan sistem fiskal Migas yang menarik, dengan sistem royalti (bukan kontrak PSC), bagian kontraktor bisa mencapai hampir 70%.

“Saya berkeyakinan kontribusi PPL 470 ini akan penting dalam memberikan nilai tambah bagi Perseroan serta juga mendukung pertumbuhan usaha MedcoEnergi ke depannya,” tegasnya.

Sejak tahun lalu katanya, Perseroan telah melaksanakan program eksplorasi yang cukup agresif. Dalam tahun 2013, kami menghabiskan belanja modal eksplorasi lebih dari USD 90

juta, untuk tahun ini kami akan menambah komitmen belanja modal hingga USD 155 juta.

“Dan sekarang kami memperluas wilayah eksplorasi hingga ke PNG,” ujarnya.

“Kemampuan operasi yang telah kami lakukan di daerahdaerah sulit dalam 10 tahun terakhir, baik di dalam negeri maupun internasional, termasuk juga kegiatan operasi pengeboran di daerah pelosok (remote) akan bisa dijadikan pengalaman yang berharga dalam pelaksanaan program eksplorasi di daerah baru ini,” urainya.

MedcoEnergi adalah perusahaan publik energi terpadu dengan fokus dalam eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

MedcoEnergi memiliki operasi di Indonesia, termasuk diantaranya 9 blok minyak dan gas, memelihara hak kepemilikan di satu blok yang dioperasikan oleh mitra kerja, dan memiliki partisipasi ekonomi di sebuah lapangan eksplorasi. Di luar negeri, MedcoEnergi beroperasi di Oman, Yaman, Libya, Papua Nugini dan Teluk Meksiko di Amerika Serikat. =GAM

Laporan kinerja tersebut seperti disampaikan Presiden Direktur OCBC NISP, Parwati Surjaudaja di Jakarta, Senin (10/2).

“Dukungan yang kuat dari segi finansial dan nonfinansial dari Bank OCBC Singapore sebagai institusi keuangan terbesar di Asia, terus mendorong kami untuk dapat memberikan pelayanan komprehensif yang lebih baik,” katanya.

Menurut Parwati, kenaikan laba bersih didorong oleh kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 22% menjadi Rp3,1 triliun di tahun 2013. “Kenaikan pendapatan bunga bersih terutama didorong kenaikan penyaluran kredit sebesar 21% menjadi Rp64 triliun,” ujar Parwati.

Dia mengatakan, dari total kredit yang disalurkan, sebesar 41% untuk kredit modal kerja,

kredit investasi 39 persen dan kredit konsumer 20%. Sementara itu, kredit yang disalurkan mencakup sektor perindustrian (25%), perdagangan (25%), jasa (22%), pertanian dan pertambangan (6%), konstruksi (2%) dan sektor lain-lain (20%).

Hingga akhir Desember 2013, jelas Parwati, kredit bermasalah (NPL) mengalami penurunan menjadi 0,7% dan NPL netto sebesar 0,4% Rasio keuangan lain, kata dia, juga menunjukkan perkembangan positif, seperti rasio kecukupan modal (CAR) 19,3 %, net interest margin (NIM) 4,1%, return on equity (ROE) 11,9% dan return on asset (ROA) 1,8%.

Sedangkan loan to deposit ratio sebesar 92,5% dan loan to funding sebesar 83,7%. =GAM

ant/rivan awal lingga

PERBAIKAN JALAN DAAN MOGOT. Pekerja menggunakan alat berat untuk menyelesaikan perbaikan jalan rusak di kawasan Samsat Barat, Daan Mogot, Jakarta Barat, Senin (10/2). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan untuk memperbaiki jalan rusak akan menggunakan teknik beton yang pengeringan sangat cepat, yaitu enam jam setelah pengerjaan.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Salam Songkem

Wibawa Negara enjaga wibawa barangkali tidak begitu penting.

Akan tetapi apabila negeri ini terus menerus dilecehkan oleh Singapura, cukup mengindikasikan betapa negara ini sudah tidak ada nilainya di negara tetangga tersebut.

Sudah berulangkali negara Singapura mencari gara-gara dengan Indonesia, mulai ‘perang urat syaraf’ antara mantan Presiden Habibie dengan mantan PM Lee Kuan Yew, perjanjian ekstradisi untuk pengembalian para penjahat ekonomi di era Gus Dur, Perbatasan Indonesia-Singapura (Kepulauan Riau), Asap, sengketa pasir, dan kini soal nama kapal perang Indonesia KRI Usman Harun.

Indonesia memang negara yang mencintai perdamaian. Inilah barangkali yang membuat negara tetangga pencari gara-gara itu ingin menguji sampai dimana kecintaan Indonesia terhadap perdamaian. Apabila meladeni keusilan Singapura, cukup sudah membuktikan kecintaan perdamaian di negeri sekedar basabasi, namun apabila dibiarkan terus negara tetangga mengusili negeri ini berarti negeri ini mati, bila tidak mau dikatakan banci. Bila sedikit mendongak menerima tantangan perang, kehancuran negeri dan penderitaan rakyat sudah pasti.

Itu semua tidak akan teratasi apabila wibawa negeri ini tak tinggi.

Barangkali tiadanya kewibawaan Indonesia inilah akar permasalahan negeri ini. Kini tidak hanya masalah di internal negeri, namun juga merah putih sedang disobek-sobek negara tetangga, tidak hanya Singapura, namun juga Malaysia dalam kasus Ambalat. Itu sebagian kecil negaranegara tetangga yang kini sedang menguji negeri ini, tidak hanya menguji kecintaan negeri ini pada perdamaian, tetapi juga menguji taji-taji TNI-Polri yang selama ini tampaknya ingin unjuk gigi di dalam negeri. Akankan taji-taji kekuatan Indonesia itu masih bergigi menghadapi besi-besi baja Singapura? Memang tidak ada salahnya negeri ini mulai menyiapkan diri menyambut insiden paling mengerikan yang tampaknya mulai diisyaratkan Singapura, apabila misi perdamaian kedua negara sulit mengatasi permasalahan bilateral, RI-Singapura.(*)

KORAN MADURA

Opini

SELASA 11 FEBRUARI 2014 No. 0298 | TAHUN III

SELASA 11 FEBRUARI 2014 | No. 0298 | TAHUN III

77

Revitalisasi Pers sebagai Pilar Demokrasi Setiap tanggal 9 Februari menjadi momentum penting bagi seluruh insan pers Indonesia, karena pada tanggal itu dijadikan sebagai Hari Pers Nasional (HPN), sebuah momentum untuk konsolidasi, refleksi, dan menyusun rencana aksi perbaikan di semua lini secara strategis. Tumbangnya rezim Orde Baru telah memberikan ruang kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi, begitupula dengan kebebasan pers dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang pers dan UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran, untuk itu harus dijunjung tinggi kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.

D

alam agenda demokrasi elektoral mendatang, pers merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan demokrasi. Bahkan pers, bisa disebut sebagai pilar ke-4 demokrasi, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Walaupun berada di luar sistem politik formal, keberadaan pers memiliki posisi strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial. Karenanya, kebebasan pers menjadi salah satu tolak ukur kualitas demokrasi di sebuah Negara.

Kebebasan pers dapat dikatakan bahwa pers bahkan mempunyai peran lebih kuat dari ketiga pilar demokrasi lain yang berpotensi melakukan abuse of power. Demokrasi akan berkembang dengan baik jika pers juga berkembang dengan baik, mel-

aksanakan secara utuh tugas dan fungsinya yaitu menyampaikan informasi kepada publik agar publik dapat mengambil keputusan dengan baik, serta sebagai verifikator dalam peredaran informasi yang berjalan di masyarakat.

Mengutip pernyataan Matt Drudge dalam Jurnal Jyesta Communication bahwa media massa memiliki power luar biasa dalam dunia modern, mengingat perannya dalam memperngaruhi opini dan kebijakan publik melalui informasi, reportase, ulasan dan investigasi yang disajikan.

Ruang Publik Salah salah satu penopang kebebasan pers dalam upaya kondolidasi demokrasi kita adalah tercipatanya ruang publik.

Sebagaimana pernyataan Jurgen Habermas bahwa ruang publik memiliki peran yang cukup berarti dalam proses berdemokrasi.

Ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingankepentingan dan kebutuhankebutuhan mereka secara diskursif.

Ruang publik adalah tempat warga berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis warga. Selain itu, ruang publik merupakan wadah yang mana warga negara dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka terhadap negara atau pemerintah. Ruang publik bukan hanya sekedar fisik, maksudnya sebuah institusi atau organisasi yang legal, melainkan adalah komunikasi warga itu sendiri.

Sebagai warga negara Presiden SBY menciptakan ruang publik melalui akun twitter pribadi pada April 2013 yang lalu, pengikut akun twitter SBY menembus angka 4 juta akun. Beragam posting yang di-tweet Pak SBY, komentarnya beragam mulai dari good, bad dan ugly. Perkembangan media kontemporer seperti internet, dan khususnya

media sosial semakin penting dalam komunikasi politik, mulai dari tingkat lokal hingga tingkat global, hal demikian yang melahirkan konsep-konsep baru seperti e-democracy dan e-government.

Kebebasan dan keterbukaan berpendapat telah menjadi agenda Presiden SBY sejak diberikan amanah oleh rakyat Indonesia menjadi Presiden. Tak salah jika ANTARA memberikan anugerah kepada SBY. SBY meraih Antara Achievement Award 2013 karena dianggap sebagai pemimpin demokratis yang menjamin kebebasan berpendapat dan paling terbuka kepada rakyat Indonesia (Tribunnews 18/12/2013).

Konstruksi Realitas Politik Media dan politik merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan karena memiliki karakteristik ilmiah masing-masing, dan berperan krusial di dalam proses penciptaan demokrasi yang berkualitas walaupun pada realitanya di Indonesia media belum betul-betul mendorong proses demokrasi yang maksimal karena secara analisis kualitatif menunjukkan bahwa apa yang ditampilkan media saat ini tidak lain karena adanya kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Disinilah letak tantangannya bahwa media sebagai pusat produksi informasi harus menjaga keobjektivannya di dalam peliputan berita-berita politik.

Untuk itu dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2014 ini, harapan penulis terhadap eksistensi media dalam mewu-

judkan suatu konstruksi realita politik yang demokratis menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) adalah dibutuhkan insan pers yang betul-betul menanamkan nilai kejujuran dalam dirinya, karena kejujuran adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam menjalani tanggung jawab.

Dalam kode etik jurnalistik di Indonesia Pasal 2 Ayat 1 tentang cara pemberitaan dan menyatakan pendapat, bahwa “wartawan Indonesia akan menempuh jalan dan usaha yang jujur untuk memperoleh bahanbahan berita“. Ketika kejujuran sudah tertanam dalam diri insan pers, maka dengan sendirinya mereka akan memegang teguh idealisme dan independensinya dalam menjalani tugas dan pada akhirnya pers berperan dalam mendorong laju pembangunan bangsa, pergerakan perekonomian, dan pendidikan.=

Ketika kejujuran sudah tertanam dalam diri insan pers, maka dengan sendirinya mereka akan memegang teguh idealisme dan independensinya dalam menjalani tugas...”

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

OPINI 8

SELASA 11 FEBRUARI 2014 No. 0298 | TAHUN III

SELASA 11 FEBRUARI 2014 | No. 0298 | TAHUN III

PENANDATANGANAN. Pakde Karwo menyaksikan Dubes Amerika Serikat Robert Blake saat menandatangani kunjungannya di Gedung Grahadi Surabaya (10/2).

e hana diman/koran madura

AS Semakin Meraja di Jatim Perdagangan, Investasi, Pendidikan, dan Kesehatan Sangat Penting SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah mempertimbangkan kemungkinan memperluas kerjasama perdagangan, investasi, pendidikan, dan kesehatan dengan Amerika Serikat mengingat negara tersebut memiliki peran penting bagi perdagangan di Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat menerima kunjungan Duta Besar AS yang baru Robert Blake di Gedung Negara Grahadi, Senin (10/2).

Gubernur mengatakan peranan AS sangat penting bagi perdagangan di Jatim, apalagi provinsi yang berada di ujung timur pulau Jawa ini merupakan pusat perdagangan Indonesia bagian timur dan menguasai sebanyak 31 persen perdagangan di Indonesia.

“Jatim sebagai pusat dan logistik di Indonesia bagian timur.

Jika kerjasama bidang perdagangan dan investasi dengan AS diperluas maka dapat meningkatkan perdagangan, bahkan pertumbuhan ekonomi di Jatim,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Ia menjelaskan, kunjungan Robert Blake ke Jatim adalah kunjungan yang pertama dilakukannya setelah menjabat sebagai Dubes AS. Ini artinya Dubes AS

menganggap Jatim itu penting.

Dubes AS melihat adanya potensi industri, perdagangan dan investasi yang cukup besar di Jatim. Di bidang ekonomi, Dubes AS akan meningkatkan investasi di Jatim.

Untuk itu, Pakde Karwo menyambut baik dengan investasi dari AS di Jatim. Namun ada kebijakan lokal yang harus diperhatikan. Jika terdapat bahan baku di Jatim yang bisa digunakan untuk industri, jangan impor bahan bakunya. Kalau ada tenaga atau skill di Jatim, bisa direkrut di Jatim. Sebagai contoh tenaga kerja unskill bisa direkrut di kabupaten/kota, sedangkan yang mempunyai kemampuan atau skill bisa direkrut dari Jatim dan Indonesia.

“Mementingkan material lokal seperti seperti bahan baku dan tenaga kerja menjadi hal yang

sangat penting. Dengan mengolah bahan baku dari Jatim, dapat menumbuhkan industri kecil menengah di Jatim,” katanya.

Lebih lanjut disampaikannya, hubungan kerjasama Indonesia dengan AS bisa langsung dilakukan dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Kerjasama tidak harus

Jatim sebagai pusat dan logistik di Indonesia bagian timur. Jika kerjasama bidang perdagangan dan investasi dengan AS diperluas maka dapat meningkatkan perdagangan, bahkan pertumbuhan ekonomi di Jatim,”

Soekarwo

Gubernur Jatim diputuskan dari pusat, tetapi bisa dilakukan dengan provinsi, kabupaten/kota. Perluasan hubungan dengan daerah menjadi penting, sehingga dapat memotong tata niaga yang panjang. Masih dalam kesempatan yang sama, Pakde Karwo berpesan agar produk dari Exx-

onmobil seperti gasnya diproritaskan bagi industri di Jatim terlebih dahulu baru diekspor. Sedangkan dari Dubes AS akan menyampaikannya kepada pihak Exxonmobil.

“Jadi ada domestic market obligation yang harus diprioritaskan. Karena itu sangat efisien bagi industri.

Mendorong pertumbuhan ekonomi dan competitiveness dengan negara lain,” jelasnya.

Pakde Karwo juga meminta Freeport untuk membuat smelter di Jatim. Namun masih dibicarakan tentang perkembangan Freeport dengan Pemerintah Indonesia, setelah selesai baru dibicarakan tentang smelter seperti tembaga di Jatim.

Selain perdagangan dan investasi, menurut Pakde Karwo, AS juga ingin memperluas hubungan kerjasama di bidang pendidikan.

Banyak perguruan tinggi di Jatim, begitu banyak peluang kerjasama dan kemudahan dari AS, tetapi tidak digunakan. Kerjasama bidang pendidikan keterampilan juga disanggupi. Selain itu, bentuk kerjasama pendidikan lainnya, seperti kerjasama antara FK Unair dengan FK Universitas Washington atau beasiswa.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar AS untuk Indonesia

Robert Blake mengatakan, kunjungan kali ini merupakan kunjungan yang pertama setelah menjabat sebagai Dubes AS. Banyak hal yang bisa dieksplor untuk dijadikan kerjasama di Jatim. Kunjungan berikutnya akan membawa delegasi bisnis dan investor dari AS. Sehingga diharapkan hubungan AS dengan Jatim bisa menjadi kuat, bertumbuh, dan luas dalam kerjasama secara komprehensif.

Ia menyampaikan, kerjasama yang dapat dilakukan yakni seperti perdagangan dan investasi. Banyak potensi perdagangan dan investasi yang dapat dilakukan antara AS dan Jatim. Ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Jatim untuk bertumbuh dan meningkat perekonomiannya. Robert menilai positif dengan hal yang dilakukan Pakde Karwo yang mengembangkan Jatim sebagai pusat connectivity dan logistic.

Dengan dikembangkannya dua hal ini, bisa semakin meningkatkan perekonomian di Jatim. Bisnis lain juga bisa berkembang di Jatim. Ia menyampaikan, Pemprov Jatim akan ditunggu pada bulan Mei-Juni untuk pertemuan bisnis di AS. Pemerintah AS memfasilitasi dan mengumpulkan investor di sana. = E HANA DIMAN

Lintas Jatim KEMATIAN MICHAEL

Polisi Periksa Dirut PDTS KBS SURABAYA - Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya memeriksa Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Ratna Achjuningrum, selama dua jam terkait misteri kematian "Michael", seekor singa yang ditemukan mati di kandangnya, awal Januari 2014.

"Pertanyaan yang diajukan banyak sekali, tapi lebih banyak soal kematian Michael," ujarnya ketika ditemui usai diperiksa di ruang Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Mapolrestabes, Jalan Raya Sikatan Surabaya, Senin (10/2).

Ia mengatakan, bahwa penyidik menanyakan standar prosedur yang dilakukan jika ada satwa yang mati, serta hasil laboratorium. Selain itu, Ratna juga dimintai jawaban tentang masalah pertukaran satwa di KBS. "Tapi lebih banyak pertanyaan seputar Singa Michael yang mati," kata dia.

Pihaknya juga tidak menampik pertanyaan seputar pergantian jabatan dari Tony Sumampaow selaku Ketua Tim Pengelola Sementara (TPS) yang dibentuk Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kepada dirinya yang ditunjuk Pemkot Surabaya sebagai Dirut PTDS pada 5 Juli 2013.

"Namun, tidak ada perpindahan jabatan dengan pelantikan secara resmi. Sehingga saya tidak tau bagaimana kondisi KBS saat itu. saya juga tidak tahu aset apa saja yang dimiliki KBS dulu, serta masalah dokumen pertukaran satwa," katanya.

Yang jelas, kata dia, Pemkot Surabaya sudah melakukan audit dan pemeriksaan dan bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, yang hasilnya sudah direkomendasikan ke Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

"Dari hasil audit dan pemeriksaan itu, memang pada massa kepengurusan sebelumnya telah terjadi pemindahan satwa yang begitu janggal," katanya.

Pihaknya menyebut sedikitnya ada beberapa poin dalam "Memorandum of Understanding" yang janggal dari perpindahan satwa itu karena ada kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan.

Salah satunya tentang penilaian kesetaraan satwa. Padahal, dalam aturan, pertukaran satwa seperti hewan dengan hewan, tumbuhan dengan tumbuhan.

Sementara di KBS sendiri ada pertukaran satwa dengan mobil.

ANT/FIQIH ARFANI/DIK

KORAN MADURA

SELASA 11 FEBRUARI 2014 | No. 0298 | TAHUN III

9

BWS Ingin Runtuhkan Wedhus Gembel SURABAYA - Prihatin dengan banyaknya korban jiwa manusia dan harta benda akibat diterjang awas panas Gunung Sinabung, Pakar Bernoulli, Ir Djaja Laksana menawarkan konsep Bernoulli Water Sprayer (BWS).

Teknologi tersebut diyakini mampu melumpuhkan awan panas atau wedhus gembel yang dimuntahkan dari perut gunung berapi sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun harta benda.

"Banyaknya korban jiwa akibat letusan Gunung Sinabung membuat hati saya tergerak untuk menciptakan teknologi ini.

Saya yakin BWS mampu meminimalisasi dampak erupsi gunung berapi yang kerap membawa korban materi hingga korban jiwa," kata Djaja kepada Koran Madura, Senin (10/2).

Ia mengatakan, sistem kerja BWS sangat sederhana, yakni dengan menyemprotkan air berkekuatan tinggi (high pressure) ke pusat semburan awan panas gunung berapi, sehingga awan panasnya turun disekitar kawah dan tidak berbahaya bagi lingkungan dan kehidupan masnusia di sekitarnya. Air tersebut dialirkan melalui pipa dengan pompa yang ujungnya diletakkan di lokasi paling dekat dengan puncak kawah gunung berapi.

"Karena air yang dibutuhkan sangat banyak, jadi diambil dari air laut. Berapapun jauhnya pipa yang disediakan harus sampai ke laut," tambah pria yang juga menemukan Teori Bendungan Bernoulli untuk menghentikan semburan lumpur panas lapindo brantas di Porong Sidoarjo.

Untuk membangun BWS, diperlukan pipa, pompa, reservoir tank (bak penampung) dan nozzle (sprayer). Pipa pertama dipasang di laut yang dalam dengan jarak sekitar 1 km dari bibir pantai. Kemudian aliran air laut dalam pipa

tersebut ditampung di reservoir tank. Agar debit airnya melimpah hingga ke dekat puncak gunung berapi, pada reservoir tank pertama dipasang juga sejumlah pompa berkekuatan tinggi menuju bak penampung yang berada di dekat puncak gunung. Dari situ kemudian dialiri ke pipa-pipa yang diujungnya telah dipasang nozzle.

"Ketika gunung berapi hendak memuntahkan awan panas, petugas yang berada di zona aman, langsung melakukan penyemprotran, sehingga awan panasnya jatuh kembali ke kawah," tandasnya.

Menurut Djaja, hasil temuan-

nya ini bisa digunakan pemerintah untuk menyelamatkan warga yang bermukim di sekitar gunung berapi yang rawan meletus. Di Jawa Timur sendiri ada lima gunung berapi yang berada pada level waspada. Yakni, Kelud, Semeru, Bromo, Raung dan Ijen. Sehingga ia mempersilakan pemerintah untuk menggunakan teknologinya tersebut.

"Saya sudah patenkan teori saya ini. Kalau digunakan tidak diakui tidak masalah. Yang penting teori saya ini berguna dan dapat menghindarkan jatuhnya korban maupun kerugian pertanian," ujarnya. = E HANA DIMAN

e hana diman/koran madura

TUNJUKKAN KONSEP. Pakar Bernoulli, Ir Djaja Laksana menunjukkan konsep Bernoulli Water Sprayer (BWS) guna melumpuhkan awan panas yang dimuntahkan dari perut gunung berapi.

LAHAN

Ketika Mafia Berdaulat atas Tanah SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismharini menyatakan banyak lahan bekas tanah kas desa (BTKD) di Surabaya yang terancam lepas dari tangan pemkot karena dikuasai mafia tanah.

Tri Rismaharini mengakui bahwa banyak lahan BTKD yang diambil alih oleh mafia tanah.

Hal tersebut bahkan menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "BPK meminta untuk segera ditangani," katanya di Surabaya, Senin (10/2).

Modus dari mafia tanah tersebut menggunakan ruilslag atau tukar guling. Dia mengatakan, dulu ada ruilslag yang belum

selesai sepenuhnya. "Tentu itu menjadi masalah tersendiri," ujarnya.

Ke depan, lanjut dia, rencananya seluruh BTKD akan digunakan untuk fasilitas publik, seperti, sekolah, puskesmas, atau taman. Dia mengatakan, dengan memanfaatkan lahan, tentu bisa melindungi dari lirikan mafia tanah.

"Dilihat dulu, kebutuhan masyarakat itu apa, sekolah, jalan, atau lainnya," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan menjelaskan, memang saat ini banyak lahan BTKD yang masih kosong dan ada pula yang

telah dihuni pihak swasta.

"Padahal, aturannya lahan BTKD itu milik pemkot," ujarnya.

Memang ada lahan BTKD yang rawan untuk diambil alih, seperti di kecamatan Rungkut dan Wiyung. Dia mengatakan, Gelora Pancasila itu termasuk lahan BTKD yang sudah diambil alih pihak ketiga.

Untuk mengantisipasi pengambilalihan lahan BTKD, Hendro mengaku sedang melakukan inventarisasi lahan BTKD tersebut yakni dengan cara pengukuran peta desa.

"Lahan BTKD setiap desa kita ukur kembali. Lalu dicatatkan

menjadi lahan pemkot," terangnya.

Soal berapa jumlah lahan BTKD tersebut, sekkota mengaku masih dalam proses penghitungan. Namun, dapat dipastikan jumlahnya bisa mencapai ratusan hingga ribuan tersebar se-Surabaya.

Langkah cukup penting adalah mensertifikatkan lahan BTKD itu.

Karena itu pemkot menempuh jalan untuk membuat memorandum of understanding (MoU) dengan Badan Pertanahan Nasional.

"Kerja sama ini mutlak diperlukan untuk mempercepat sertifikasi," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 11 FEBRUARI 2014 | No. 0298 | TAHUN III

Eskalasi pada Bencana Ekologis SURABAYA - Awal tahun 2014 sepertinya dibuka dengan duka, bencana datang silih berganti menerjang berbagai wilayah di Indonesia. Kabar duka yang paling baru terdengar dari Dusun Kopen, Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Selasa (28/01), longsor menimbun setidaknya lima rumah yang dihuni 16 orang.

Jumlah korban jiwa dalam tragedi longsor di Jombang ini menambah daftar korban akibat bencana di Indonesia hanya dalam bulan pertama tahun ini. Dalam catatan BNPB, tidak kurang 137 jiwa sudah melayang akibat bencana yang datang selama Januari 2014 ini . Itu artinya, setiap hari sekurangnya 5 orang meninggal dunia ditelan bencana.

Kondisi ini, menurut Wahana Lingkungan Hidup IndonesiaJawa Timur (WALHI Jatim) tidak akan menurun, malah WALHI Jatim memperkirakan, bencana ekologis akan terus bertambah seiring dengan semakin terdegradasinya kondisi lingkungan, terutama di Jawa Timur. Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Jatim, Rere Christanto menyebut bahwa ancaman krisis ekologis mendorong peningkatan bencana ekologis hingga tingkat yang mengkhawatirkan.

“Sepanjang tahun 2013 kemarin, WALHI Jatim mencatat sedikitnya ada 124 peristiwa bencana ekologis yang menimpa setidaknya 804 desa/kelurahan di

Jawa Timur, jumlah ini meningkat jika bandingkan dengan tahuntahun sebelumnya,” ungkap Rere.

Rere menilai bencana ekologis seperti yang terjadi di Jombang mesti disikapi secara berbeda dengan bencana alam, karenanya paradigma penganggulangan bencana juga harus bisa melihat penyebab sesungguhnya meningkatnya fenomena bencana di Indonesia.

“Selama ini, pemahaman bencana di Indonesia masih didominasi oleh pandangan bahwa bencana terjadi secara alamiah. Para pengurus publik lebih sibuk menyalahkan tingginya curah hujan dan meningkatnya tekanan udara ketimbang melihat faktor lain yang lebih sering menjadi penyebab munculnya bencana, yaitu campur tangan manusia itu sendiri,” tutur Rere.

Bencana ekologis menurut Rere adalah akumulasi krisis ekologis yang disebabkan oleh ketidakadilan lingkungan dan gagalnya sistem pengurusan alam.

Lebih lanjut dia menambahkan bahwa kegagalan pemerintah mematuhi regulasinya sendiri menyebabkan rusaknya fungsi-

fungsi ekosistem.

Menyikapi kasus longsor yang terjadi di Jombang, Direktur Eksekutif WALHI Jatim, Ony Mahardika menyebut bahwa hasil investigasi tim Walhi Jatim di lapangan menemukan bahwa alih fungsi lahan berperan besar dalam kejadian tersebut. Pemukiman yang ada, berlokasi persis di bawah bukit yang menjadi hutan produksi yang diduga telah ditebang habis sebelumnya, karena tanaman jati yang berada di lokasi tersebut baru berusia satu tahunan. Dengan tiadanya tanaman tegakan besar yang mampu menahan lahan dengan kemiringan sekitar 45 derajat, akibatnya, hujan terus menerus yang terjadi sejak sore hari menyebabkan tanah menjadi gembur dan menyebabkan longsor.

“Secara umum perubahan bioregion Gunung Anjasmoro, dimana wilayah Jombang, Batu dan Mojokerto berada di dalamnya sekarang memang telah menjadi wilayah ekologi krisis. Kebijakan mengubah wilayah-wilayah hutan lindung yang seharusnya adalah wilayah serapan menjadi hutan produksi ini mengabaikan daya dukung lingkungan yang ada, karena hutan produksi memang ditujukan untuk diambil kayunya dan tidak didesain untuk seterusnya bisa menjadi tutupan lahan. Ditambah lagi tidak adanya pembatasan

pembangunan hunian, villa, dan hotel di kawasan atas, bahkan pemerintah cenderung memfasilitasi pembangunan-pembangunan yang sama sekali tidak mengindahkan keselamatan area-area strategis ekologis. Padahal kawasan atas semacam Gunung Anjasmoro ini penting untuk mempertahankan luasan tutupan hutan dan wilayah serapan guna melindungi kawasan yang ada dibawahnya,” terang Ony. Lebih lanjut Ony menyatakan bahwa proses rehabilitasi pasca longsor di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang ini harus kembali memperhitungkan daya tampung dan daya dukung lahan sebagai bagian dari mitigasi bencana. “WALHI Jatim mendesak model kebijakan tata ruang selama ini untuk ditinjau kembali, terutama terkait pemulihan wilayah-wilayah yang memiliki nilai strategis secara ekologis, seperti penambahan luasan hutan lindung di wilayah kawasan atas untuk menjaga tutupan lahan dan wilayah serapan serta pengetatan regulasi untuk menghindari pengalihan fungsi lahan terus terjadi. Pemerintah harus berkaca dari bencana ini, jika pemerintah membiarkan situasi ini terus berlanjut, itu sama artinya pemerintah kita sedang membiarkan korbankorban baru bencana ekologis terus bertambah” pungkas Ony. = G. ARMADIANTO SEMERU

AJANG SEM ASIA 2014

Prestasi itu Ditorehkan Sapu Angin SURABAYA - Tim Sapu Angin ITS Surabaya kembali meraih juara pertama dalam ajang lomba mobil irit Shell-Eco Marathon (SEM) Asia 2014 untuk kelas Urban Concept berbahan bakar biodiesel atau FAME (Fatty Acid Methyl Ester) di Manila, Filipina, yang berakhir Minggu (9/2). Ini merupakan kemenangan tim ITS kali keempat berturut-turut di ajang yang sama dengan capaian 151,41 km/liter.

“Pada awalnya target yang terpasang mencapai 200 km/liter, namun karena sirkuit yang berbeda dari sebelumnya jadi tidak dapat melampaui target tersebut,” kata Ketua Jurusan Teknik Mesin ITS Ir Bambang Pramujati MSc PhD. Ini merupakan kali pertama ajang SEM Asia digelar di luar Sepang, Malaysia. Menurut Bambang, ada beberapa kendala yang dihadapi tim ITS. Diantaranya sirkuit race di Filipina lebih sempit dibandingkan dengan yang ada di Sepang. Sehingga lalu

JUARA. Tim Sapu Angin saat melewati garis finis dan berhasil meraih juara pertama di ajang Shell Eco Marathon (SEM) Asia 2014 di Manila, Filipina.

lintas menjadi padat dan mengakibatkan mobil sering melakukan pengereman.

"Akibat sirkuit sempit jumlah stop ditambah, yang semula empat kali menjadi 10 kali. Selain itu ada larangan mendahului ketika di tikungan, jadinya lebih banyak menggunakan rem," tambah Bambang.

Selain kendala sirkuit, hal yang paling disayangkan Bambang ada-

lah kerancuan jadwal yang dibuat oleh panitia. Pasalnya, cuaca dan temperatur di sana sangat mempengaruhi performa driver.

"Seperti yang terjadi sore tadi, tiba-tiba dibuka jadwal race lagi di mana cuaca lebih stabil, sedangkan ITS sudah melakukan race saat cuaca panas sekitar jam satu siang," cerita Bambang.

Namun, lanjutnya, beruntung persiapan yang telah dilakukan

jauh-jauh hari membuat Tim SA mampu menghadapi kendalakendala tersebut. Di mana setiap tahunnya ada pembinaan tim, juga ada kompetisi sejenis SEM tingkat nasional yang biasa dikenal sebagai Indonesia Energy Marathon Challenge (IEMC), dan tentunya ada fabrikasi maupun workshop jurusan yang semakin mematangkan kesiapan tim. = E HANA DIMAN

PIPA SUPARMA

Perizinan Tak Jelas SURABAYA - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya mempertanyakan ketidakjelasan Pemkot Surabaya yang hingga kini masih menggantung pengajuan perizinan pipa tray (perlengkapan untuk pengamanan pipa uap steam) milik PT Suparma Tbk. "Kami telah mengirim surat ke Wali Kota Surabaya untuk audiensi terkait ini," kata Ketua SPSI Surabaya Dendi Prayetno di Surabaya, Senin (10/2).

Menurut dia, pihaknya mempertanyakan izin pipa tray dari PT Suparma yang hingga kini belum ada kejelasan dari Pemkot Surabaya. "Pihak perusahaan hanya mendapatkan surat dari pemkot bahwa izin tidak bisa diperpanjang. Tapi alasannya tidak jelas," katanya.

Mestinya, lanjut dia, Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Surabaya harus tegas jika pipa tersebut dinyatakan melanggar.

"Tapi ini tidak jelas, ditolak atau tidak," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta audiensi dengan wali kota agar ada kejelasan mengenai hal ini.

Apalagi dalam Perda Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan tidak disebutkan secara spesifik bahwa pemasangan pipa di atas jalan itu masuk pelangggaran. "Ini ketimpangan landasan hukum," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya Novi Dirmansyah membenarkan adanya surat permintaan audiensi dengan wali kota.

"Tapi kami belum tahu, disposisi dari bu wali kemana dan kapan akan digelar audiensi," ujarnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Surabaya Erna Purnawati sebelumnya memberikan alasan penolakan perpanjangan izin pipa tray PT Suparma Tbk karena tanah yang ditempati pipa adalah milik warga yang sudah dijual ke PT Suparma.

"Itu sudah tidak dapat izin sejak lama. Kayaknya sudah milik warga dan sudah dibeli PT Suparma. Saya belum tahu, silakan tanya ke pak lurah," katanya.

Anggota Komisi C DPRD Surbaya Dedy Prasetyo mengatakan tidak mungkin jika tanah tersebut adalah milik warga setempat yang sudah dijual ke PT Suparma. Menurut Dedy, jika jalan kampung tersebut dijual, patut dipertanyakan. "Ada apa ini?," ujarnya. = ANT/ABDUL HAKIM

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 11 FEBRUARI 2014 | No. 0298 | TAHUN III

11

PKB

Target Berkuasa di Jatim

g. armadianto semeru/koran madura

DIRIKAN TENDA DI TENGAH JALAN. Warga menutup jalan Bukit Palma, Senin (10/2) dengan mendirikan tenda dan memasang barikade bambu.

Warga Blokir Jalan SURABAYA – Sekitar 400 orang warga RW 03 Dukuh Kendung, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo Surabaya memblokir akses jalan masuk perumahan Bukit Palma di kawasan Citraland Surabaya, Senin (10/2). Aksi tersebut merupakan bentuk protes karena pihak pengembang yang membangun jalan di atas lahan warga.

Muhammad Salki koordinator aksi mengatakan pihak warga menginginkan ganti rugi sebesar Rp 200 juta atas tanah tersebut.

Namun pihak PT Citraland hanya menyanggupi membayar kompensasi sebesar Rp 50 juta.

"Kami sudah mediasi berulang kali, lebih dari tujuh kali. Tapi hasilnya tetap sama saja. Maka dari itu, hari warga menutup jalan, sampai tuntutan ganti rugi Rp. 200 juta disepakati pihak PT. Citraland," ujar Salki, Senin (10/2).

Dikatakannya, tanah yang telah digunakan selama 15 tahun tersebut, belum ada kompensasi apapun yang diterima oleh warga. “Karena itu, warga menuntut pembayaran ganti rugi, atas lahan yang digunakan untuk membangun fasilitas umum

berupa jalan oleh PT Citraland, dengan panjang panjang 300 meter dan lebar kurang lebih 7 meter,” tegasnya.

Dia menambahkan, warga menginginkan lahan mereka seluas 468 meter persegi dari total luas 1.040 meter persegi di bayar oleh PT. Citraland. Warga menuntut PT Citraland untuk membayar dengan harga per meter persegi sebesar Rp 2 juta. Sementara tanah seluas 572 meter persegi telah ada kesepakatan tukar guling untuk lahan pemakaman.

"Tinggal 468 meter per segi lagi, yang diminta warga untuk segera dilakukan pembayaran.

Dengan harga per meter Rp 2 juta, tapi pihak PT Citraland hanya menawar Rp. 500 ribu per meter persegi. Apabila belum ada kes-

epakatan, maka warga tetap menutup jalan," ujar Salki.

Pantauan Koran Madura, aksi pemblokiran warga Dukuh Kendung, dilakukan sejak pukul 07.00 WIB tersebut dengan menggunakan bambu dan mendirikan tenda.

Selain itu, warga juga membentangkan spanduk yang bertuliskan "Jalan ditutup PT Citraland kembalikan tanah warga".

Dan dalam aksi ini, sekitar 50 personel dari Polsek Benowo yang di back up Polrestabes Surabaya disiagakan mengamankan jalannya aksi. Akibat aksi ini, polisi terpaksa mengalihkan untuk sementara arus lalu lintas dari Lakarsantri dialihkan menuju Alas Malang-Simpang tiga bringin.

“Peserta unjuk rasa berlangsung kondusif. Namun, dampak penutupan jalan oleh warga, polisi terpaksa mengalihkan arus lalu lintas, menyusul terjadi kepadatan di kawasan Sememi dan Simpang Tiga Klalah Rejo,” jelas Kapolsek Benowo, Kompol Sri Andriany. = G. ARMADIANTO SEMERU

SURABAYA – Pemilu Legislatif hanya menyisakan waktu kurang dari 100 hari. Konstelasi politik pun meningkat, karena 12 partai politik peserta pemilu sudah menjalankan mesin politiknya, kendati hasil akhir baru bisa dilihat pasca 9 April mendatang. Meski demikian peta politik sudah bisa diprediksi berdasarkan sejumlah hasil riset dan survei yang dilakukan sejumlah lembaga di beberapa daerah termasuk Jatim.

Direktur Eksekutif lembaga survey The Initiative, Airlangga Pribadi mengungkapkan dari sejumlah parpol yang menjadi peserta pemilu, PKB diperkirakan menjadi partai yang fenomenal karena mengalami kenaikan suara yang signifikan. Bahkan khusus di Jatim PKB berpotensi menguasai perolehan suara dan menjadi pemenang pemilu di provinsi paling timur di Pulau Jawa . “PKB bakal menjadi partai yang fenomenal dalam pemilu mendatang. Bahkan untuk wilayah Jatim punya potensi untuk menang. Ini menjadi momentum kebangkitan PKB pasca pemilu 1999 ” ujar Airlangga Pribadi.

Pengamat politik Unair itu juga memaparkan, pemilu 2014 momentum PKB untuk kembali mengulang kejayaan seperti pemilu tahun 1999, dimana saat itu PKB mampu meraup suara hingga mencapai 12,6 persen, sekaligus mengukuhkan PKB masuk 3 besar partai yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu saat itu. Pada pemilu 2004 meski jumlah suara berkurang namun PKB masih berada pada lingkaran 3 besar.

Airlangga Pribadi menilai, saat ini kondisi PKB jauh lebih solid dibandingkan saat menghadapi pemilu 2009 yang diwarnai konflik internal dan dualisme kepemimpinan. Situasi yang kondusif ini memberikan kesempatan pada partai yang didirikan oleh NU itu untuk melakukan konsolidasi secara masif dan menjalankan mesin politiknya.

Keputusan PKB mencalon-

kan Khofifah – Herman dalam pilgub lalu juga memberikan point positif bagi soliditas PKB untuk membangun konsolidasi.

Walaupun kalah, kader PKB dibawah makin solid. Demikian pula dengan massa NU yang selama ini tidak memilih PKB momentum pemilu 2014 akan menyalurkan suaranya melalui partai yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar tersebut.

Kondisi ini tidak terlepas dari sentimen NU yang dibawa PKB saat pilgub lalu mengingat figur Khofifah yang merupakan orang dekat Gus Dur dan representasi kader NU. Mantan staf ahli Walikota Surabaya Tri Rismaharini tidak asal bicara. Analisanya didukung data yang didapatkan dari hasil survey lembaganya belum lama ini. Dalam survei tersebut masyarakat Jatim yang memilih PKB mencapai 34 pers-

Airlangga Pribadi K.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei The Initiative en, PDIP 22 persen,berikutnya Demokrat 12 persen, Gerindra 9 persen. Sementara Partai Golkar hanya memperoleh dukungan dalam kisaran 4 persen saja.

Terpisah, Bendahara DPW PKB Jatim Badrut Tamam mengakui kondisi internal partai sangat kondusif, tidak ada lagi perpecahan seperti tahun 2009 silam. Selain itu hubungan antara PKB dengan para Kyai NU juga sangat mesra. karena itu, dengan doa dan dukungan para kyai, dirinya yakin PKB bisa kembali berjaya di Jawa Timur. = G. ARMADIANTO SEMERU

ALAT TRANSPORTASI

Dewan Minta Perpindahan Bus Pantura Direalisasikan SURABAYA - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya meminta agar perpindahan trayek bus Antarkota Antarpropinsi (AKAP) jurusan pantura dari Terminal Purabaya ke Tambak Oso Wilangun segera direalisasikan.

Anggota Komisi C DPRD Sura-

baya Agus Sudarsono menyatakan pemerintah kota Surabaya tidak perlu takut dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh ombudsman yang intinya pemindahan tidak dilakukan karena adanya pertimbangan tertentu.

"Pemkot tidak perlu takut dengan orang-orang yang ada di bela-

kang. Kalau pemkot takut, berarti ada apa-apa di belakangnya," kata Agus saat rapat dengar pendapat di DPRD Surabaya, Senin (10/2).

Menurut dia, semestinya semua pihak harus tahu sejarah berdirinya terminal tersebut. Salah satu alasan diangunya terminal Tambak Oso

Wilangun (TOW) di antaranya untuk membangkitkan perekonomian masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

"Ini terminal sudah layak.

Kalau sekarang belum beroperasi secara maksimal, terus ada apa ini," ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya ber-

harap, semua pihak mengakhiri konflik di TOW. "TOW sudah harga mati untuk dibesarkan. Saya percaya ke depan TOW pasti ramai. Apalagi, di sekelilingnya juga sudah ada beberapa proyek prestisius seperti Pelabuhan Teluk Lamong," terang Agus. = ANT/ABDUL HAKIM

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 SELASA 11 FEBRUARI 2014|NO. 0298|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

SELASA 11 FEBRUARI 2014 NO. 0298 | TAHUN III

Terusik Karena Jalan yang Rusak Terkesan ada Pembiaran PROBOLINGGO - Konstruksi jalan desa di Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo sedikit memprihatinkan.

Pasalnya kondisi jalan rusak parah. Dengan situasi itu, membuat warga sedikit mengeluh.

Syamsul (38) salah satu Warga Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo, mengatakan jalan yang rusak di daerah Sumber sudah lama. Namun sampai detik ini masih belum ada perbaikan.”Kelihatannya Kecamatan Sumber dipandang sebelah mata, padahal jalan di desa lain sudah mulai bagus,” terangnya, kepada wartawan, Senin (10/2).

Ia menambahkan, akibat rusaknya jalan di daerah desa sumber sangat berdampak kepada akses tarnsportasi bagi warga. Jika musim hujan sudah turun, batubatu jalan mulai bertaburan akibat derasnya arus hujan, dan jalan menjadi licin.“Tak jarang pelintas

jalan terjatuh, Meski dalam kejadian itu tidak sampai menelan korban,” tandas Samsul.

Kondisi jalan desa yang sudah mulai rusak parah, diantaranya Desa Cepoko, Ledok Ombo, Sumberanom, dan desa-desa lainnya. Bahkan untuk mengurangi licin dan beceknya jalan akibat angkutan berat yang melintasi jalan itu, lanjut Samsul, warga secara bergotong royong melakukan penumpukan batu.“Biasanya warga mengambil batu tersebut di daerah sungai-sunga yang ada di lokasi yang berdekatan dengan jalan yang kondisinya rusak,”ucapnya.

Menyikap hal itu, Kepala Di-

nas PU Bina Marga, Kabupaten Probolinggo, Anggit Hermanuadi, melalaui Kabig Pengendalian Operasional, Sunyoto, membenarkan rusaknya jalan di desa yang ada di Kecamatan Sumber

itu.

Pihaknya berjanji dalam tahun ini pembangunan jalan tersebut akan segera dilakukan pembangunan.“Yang jelas tahun ini jalan tersebut sudah akan

dibangun oleh pihak pemerintah daerah,”terangnya.

Rusaknya jalan di wilayah Kecamatan Sumber , kata dia, karena akibat curah hujan tinggi serta banyaknya kendaraan yang bermuatan berat melintasinya, seperti mengangkut kayu dan hasil pertanian warga Sumber.”Harap maklum jika kondisi jalannya rusak parah,” tegas Sunyoto.

Sunyoto mengungkapkan, dana untuk pembangunan jalan desa Cepoko, akan dianggarkan Rp 200 juta, jalan desa Ledok Ombo dianggarkan Rp 911 juta.

Sedangkan untuk jenis pembangunan jalan yang akan dilaksanakan di daerah sumber akan dilihat tekstur tanahnya.

“Kalau tanjakan akan dilakukan pengecoran, namun untuk jalan yang dataran datar akan hanya dilakukan pengaspalan,” pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

PEMILU

Banleg : Eksekusi UU Desa Menanti PP PROBOLINGGO – Meski sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 18 Desember 2013 lalu, UU Desa belum bisa secepatnya dilaksanakan. Begitu juga, untuk realisasi pencairan dana desa senilai Rp.1 miliar masih menunggu. Pasalnya masih ada beberapa aturan yang harus ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah (PP).

Pernyataan ini ditegaskan Ketua Badan Legeslatif (Banleg) DPRD Kabupaten Probolinggo, Dedi Suyanto kepada wartawan, Senin (10/2).

“Tidak serta merta kemudian UU desa itu bisa direalisasikan meskipun sudah disahkan oleh DPR RI,” tandasnya.

Untuk merealisasikan Undang-Undang tersebut, kata Dedi, harus menunggu terbitnya PP. Alasannya, PP itu sebagai landasan dasar hukum daerah untuk melaksanakan UU tersebut.

Dedi Suyanto memprediksi realisasi Undang-Undang tentang desa itu diperkirakan tidak bisa dilaksanakan pada tahun ini. “Untuk membahas PP itu membutuhkan proses dan waktu. Paling tidak dalam jangka satu tahun baru selesai,” timpal caleg Nasdem Kabupaten Probolinggo itu. Pria yang

sudah dua periode menjadi anggota dewan itu menambahkan, pihaknya bukan tidak mendukung dengan adanya UU tentang desa tersebut. Tetapi lahirnya UndangUndang itu sepertinya lebih sarat bernuansa politis.

Pihaknya, berharap Pemdes segera mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni guna menyambut pelaksanaan UU Desa sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis).

Pasalnya, selain berpotensi banyak penyimpangan pelaksanaan undang-undang ini juga rawan keteledoran jika tidak disertai dengan SDM mumpuni. “Kalau tidaksaya khawatir sesuatu yang tujuannya baik untuk mengembangkan masyarakat perdesaan malah kontraproduktif,” tegas Dedy Suyanto.

Sementara itu, dengan disahkannya UU desa tersebut, sejumlah kepala desa di Kabupaten Probolinggo berharap agar UU tersebut segera teralisasi. Karena dengan anggaran senilai Rp. 1 miliar setiap desa itu, pembangunan desa akan jauh lebih berkembang.

“Desa nanti bisa lebih berkreasi dan berinovasi untuk

mengembangkan pembangunan di wilayahnya,” terang seorang kades yang wanti-wanti agar namanya tidak dikorankan.

Dengan disahkannya UU tentang desa itu beragam asumsi publik muncul. Publik menilai jatah desa yang mendapatkan anggaran Rp.1 miliar dari dana APBN tersebut rawan akan penyimpangan. Bahkan, rawannya indikasi penyimpangan itu disinyalir akan banyak kades yang masuk bui nantinya.

Dengan disahkannya UU tentang desa itu beragam asumsi publik muncul. Publik menilai jatah desa yang mendapatkan anggaran Rp.1 miliar dari dana APBN tersebut rawan akan penyimpangan. Bahkan, rawannya indikasi penyimpangan itu disinyalir akan banyak kades yang masuk bui nantinya.

Salah seorang anggota dewan dari PKB, Ribut Fadillah saat dimintai komentarnya menjelaskan, jika masalah rawan tidaknya itu tergantung dari personal masing-masing. “Saya kira tidak juga karena itu tergantung dari personal masingmasing kades,” tandasnya beberapa waktu lalu.

Justru dengan anggaran sebesar itu, kata Ribut Fadillah, desa akan lebih banyak berbuat untuk membangun desanya. Namun pemberlakuaannya menunggu diterbitkannya peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri (permen) dan peraturan daerah (perda).

Jika mengacau pada aturan, UU Desa maksimal bisa berlaku dua tahun setelah undang-undang disahkan. Tapi jika PP, permen dan perda sudah diterbitkan, maka UU Desa bisa secepatkan diberlakukan.

“Kalau secepatnya dibuat aturan yang tiga itu, maka pada tahun 2015 bisa diberlakukan,” ucap Ribut Fadillah.

Menurutnya, jika UU Desa diberlakukan, setiap desa akan memperoleh anggaran 10 persen dari APBN dan juga 10 persen dari APBD dan dana perimbangan

yang dikurangi DAK. Bukan hanya masalah dana, kata dia, dalam UU tersebut juga disebutkan priodisasi kades yang hanya 6 tahun, namun masa jabatannya bisa hingga tiga kali.

Tapi hingga saat ini pihaknya belum melakukan sosialisasi, karena belum diberlakukan UU tersebut.

“Pihak desa harus bersabar, karena belum dibuat PP oleh pemerintah,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, para kades di Kabupaten Probolinggo menyambut positif disahkannya UU Desa. Mereka berharap, dengan disahkannya undang-udang tersebut, pembangunan di desa-desa akan lebih maju lagi. Karena setiap desa akan mendapatkan kucuran dana alokasi desa (DAD) 10% dari APBN. Diperkirakan, dengan adanya aturan baru ini satu desa akan memperoleh DAD antara Rp1 miliar-Rp2 miliar per tahun. Dengan demikian, ke depan pembangunan desa akan lebih maju. Meski belum mengetahui secara pasti isi dari UU Desa. Dan berharap, ada sosialiasi terhadap undang-undang tersebut, sehingga menjadi jelas. =Muhammad Sugianto

KORAN MADURA

Probolinggo

SELASA 11 FEBRUARI 2014 NO. 0298| TAHUN III

13

MASIH MISTERIUS

Teka-teki di Benda Kuno

MENCARI KERANG: Musim paceklik, masyarakat pesisir mencari tambahan penghasilan dengan mencari kerang dilaut.

Paceklik Pesisir Kian Mencekik

PROBOLINGGO - Penemuan benda kuno oleh seorang warga Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, beberapa waktu lalu, masih menjadi teka-teki banyak publik. Pasalnya Dinas Kebudyaan Pariwisata (Disbudpar) masih belum mengkategorikan penemuan benda kuno sebagai situs purbakala.

Kepala Disbudpar Kabupaten Probolinggo, Doddy Nur Baskoro, mengatakan, penemuan benda kuno oleh warga saat melakukan penggalian untuk pembuatan batu bata, seperti tengkorak kepala manusia, sepilah besi tua yang dinilai ujung tombak dan benda lain di sekitar lokasi.”Benda yang ditemukan masih belum bisa dikatakan situs purbakala,” katanya kepada wartawan, Senin, (10/2).

Untuk memastikan, apakah benda yang ditemukan merupakan sisa peninggalan kerajaan atau bukan. Menurut Doddy, pihaknya melaporkan temuan itu kepada pihak yang memang mengurusi benda sejarah Jawa Timur, yakni Badan Pusat Pelestarian Purbakala (BP3) Trowulan Mojokerto.

“Untuk menentukan benda purbakala itu butuh sebuah pe-

nelitian dan pembuktian yang dilakukan oleh seorang arkeologi sejarah,”tandas mantan Kabag Umum itu.

Mantan Kabag umum ini, menambahkan setelah dikirim informasi tentang penemuan benda kuno, secepatnya tim dari BP3 Trowulan dalam waktu dekat akan segera turun ke lokasi penemuan untuk melakukan investigasi dan penelusuran.“Mungkin dua atau tida hari ini, mereka sudah turun ke Kabupaten Probolinggo,”jelas Dody Nur Baskoro.

Selain itu, benda yang sudah ditemukan oleh warga, lanjut Doddy, telah diamankan oleh pihak Disbudpar. Untuk daerah lokasi penemuan, untuk sementara lokasi ditutup.

Dan beranggapan kalau lokasi itu memang bena-benar banyak menyimpan benda purbaka agar bisa terjaga.

“Untuk penemuan cincin mas itu, saya masih maragukan.

Karena harga jual emas itu sangat mahal. Masak pengakuan warga cincin itu hanya dihargai Rp 275 ribu saja. Kalau memang itu barang antic, harganya bisa tembus miliaran rupiah,” pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

Gadaikan BPKB dan Pehiasan untuk Menyambung Hidup PROBOLINGGO - Tingginya Gelombang air laut dan angin kencang berdampak kepada kondisi ekonomi masyarakat pesisir beberapa bulan terakhir, mereka mengalami paceklik karenanya.

Untuk menyambung kehidupannya masyarakat dilokasi tersebut, dia rela mencari utangan dengan menjaminkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan perhiasan emas yang dimilikinya sebagai jaminan gaden.

Ungkapan itu disampaikan, Zainullah (40) salah satu warga pesisir Dusun Grenting, Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Ia mengaku kehidupan masyarakat pesisir dikala musim penghujan seperti ini, sedikit paceklik. Banyak warga yang tidak melaut, akibat cuaca buruk disertai angina kencang.

“Ini sudah terjadi setiap tahun. Kalau awal tahun memang kondisi ekonomi masyarakat pesisir sedikit mengalami kesulitan,”terangnya kepada

wartawan, Senin (10/2).

Sulitnya pekerjaan sepanjang Januari-Februari bulan ini, menurut dia, banyak warga yang mencari pinjaman uang untuk kebutuhan ekonominya ke pihak pegadaian. Mereka menjaminkan BPKB dan perhiasan emas yang dimilikinya sebagai jaminan untuk mendapatkan uang.“Kalau tidak seperti itu, dari mana mendapatkan uang. Pekerjaan masyarakat pesisir sedang sepi.

Jadi meraka melakukan hal itu untuk bisa menafkahi keluarga dirumahnya,”tandas Zainullah.

Zainullah menyebutkan angka uang yang didapatkan dari hasil gadai sangat variatif, tergantung harga jual barang jaminannya.

Hal itu setiap tahun sudah menjadi rutinitas masyarakt peisisir untuk mencari pinjaman uang se-

musim angin laut kencang.

“Kalau tidak pinjam kepegadaian mau pinajam kemana. Wong masyarakat dan tetangga sekitar semuanya tidak kerja kelaut. Bulan ini biasanya dikenal dengan istilah masyarakat pesisir laepan,” ucapnya. .Senada dikatakan, Buamar (39). Untuk mengisi waktu dan mendapatkan tambahan selain menggadaikan barang rumah tangganya, masyarakat pesisir mencari nafkah dengan mencari kerang dan tiram ketika air sudah mulai surut.”Usaha seperti ini juga bisa dilakukan warga pesisir.

Hasilnya bisa dijadikan tambahan kebutuhan ekonomi,” jelasnya.

Dari hasil pencarian kerang dan tiram itu, lanjut dia, masyarakat bisa mendapatkan uang dari hasil penjualannya sekitar Rp 15-20 ribu perharinya.

Tergantung rejeki yang diperolehnya. ”Kalau rejekinya besar, untung yang diperolehnya bisa melebihi hari-hari biasanya,” pungkas Buamar. =Mahfud Hidayatullah

DITUTUP: Untuk sementara oleh Pihak Disbudpar lokasi Galian Batu di wilayah Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, yang ditemukan benda kuno.

KORAN MADURA 14 KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

PROBOLINGGO

Olahraga 14

SELASA 11 FEBRUARI 2014 | No. 0298 |SELASA TAHUN III 11 FEBRUARI 2014

MADURA

No. 0298 | TAHUN III

Durant Menangkan Thunder Atas Knicks OKLAHOMA CITY- Kevin Durant menunjukkan kepiawaiannya Minggu ketika memenangkan Oklahoma City dengan sumbangan 41 poin atas Thunder pada kedudukan 112-100 dalam lanjutan pertandingan kompetisi NBA, lawan New York Knicks.

Durant gagal melakukan lemparan “triple-double”, tapi ia menambah angka lainnya dengan membuat 10 rebound dan sembilan assists serta juga melakukan dua “blocking” sebelum pelatih Thunder Scott Brooks menggantikannya pada sisa sekitar dua

menit pertandingan akhir.

Durant mencetak 20 atau lebih poin dalam 26 pertandingan bagi Thunder, yang sebelumnya kalah 102-103 lawan Orlando Magic pada pertandingan jumat.

Reggie Jackson menambah angka 19 poin dan enam assists untuk Thunder yang sudah menang sembilan kali berurutan di kandang. Serge Ibaka menyumbang 16 poin dan sembilan rebounds.

Carmelo Anthony, pemain kedua terbanyak mencetak angka dalam laga NBA, setelah Durant,

Pellegrini Tidak Khawatir Yaya Toure Dihukum FA

LONDON - Pelatih Manchester City Manuel Pellegrini tidak khawatir dengan ancaman sanksi terhadap gelandang bertahannya Yaya Toure menyusul insiden di Carrow Road Sabtu (8/2) lalu. Ketika itu, Toure menjatuhkan striker Norwich City Ricky van Wolfswinkel pada babak kedua, saat City ditahan imbang tanpa gol oleh tuan rumah Norwich City.

Wasit yang memimpin pertandingan, Jos Moss, tidak mengambil tindakan atas aksi Toure tersebut. Padahal aksi pemain internasional Pantai Gading ini menimbulkan kemarahan Van Wolfswinkel. Namun de-

mikian, Pellegrini tidak khawatir bahwa Toure akan menghadapi ancaman hukuman larangan bermain pada tiga pertandingan bila Footbal Association atau FA menyatakan Toure bersalah dalam insiden tersebut.

“Saya tidak melihat kejadiannya dan saya tidak khawatir soal hukuman tersebut,” kata mantan pelatih Malaga dan Madrid itu.

Pelatih Norwich City Chris Hughton juga mengaku tidak melihat kejadiannya. Tetapi kejadian tersebut dilihat banyak orang dan mereka memprotesnya. “Ricky bukanlah satusatunya orang yang memprotes kejadian itu,” kata Hughton.

Gara-gara hasil imbang itu, City terlempar ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris karena pada saat bersamaan Chelsea menang 3-0 atas Newcastle United dan Liverpool melumat Arsenal 5-1. Alhasil, Chelsea naik ke puncak klasemen sementara menggeser Arsenal ke tempat kedua. =espn/sky sports/aji

membuat angka 15 poin dengan melakukan lemparan “5-of-19”.

Ketika pertandingan antara kedua pembuat angka terbanyak itu terasa agak datar, Amare Stoudemire dan Raymond Felton sama-sama mencetak 16 poin untuk Knicks, yang kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir

mereka.

Thunder memimpin 61-60 dengan sisa waktu 9:39 pada kuarter ketiga dan Thabo Sefolosha membuat lemparan tiga angka untuk mendapatkan angka 10-0 bagi Thunder.

Oklahoma City memimpin 12 poin ketika angka menjadi 86-78

pada kuarter terakhir.

New York menutup celah enam poin mereka, tetapi Durant bangkit lagi dan berhasil melakukan lemparan tiga angka pada sisa waktu 8:11 dan Knicks tidak berhasil mengatasi ketertinggalan mereka pada sisa waktu permainan. =ANT/DAR

Eden Hazard ke PSG? PARIS- Bek klub Prancis Paris Saint-Germain (PSG) Thiago Silva menyambut baik laporan yang menyebutkan bahwa gelandang serang Chelsea Eden Hazard akan hengkang ke Paris pada jendela transfer musim panas mendatang. Hanya saja, rumor ini tidak lebih dari upaya “mengetes air”.

Pasalnya, pemilik Chelsea Roman Abramovich tidak akan tanggungtanggung menggelontorkan dana untuk mempertahankan pemain internasional Belgia ini.

Hazard pun diyakini tidak akan tergoda oleh tawaran menggiurkan pemilik PSG dari Timur Tengah Nasser AlKhelaifi. Gosip soal Hazard ini kemungkinan hanya upaya “mengetes air” saat jendela transfer dibuka lagi pada Juni mendatang mengingat Chelsea memiliki stok gelandang kreatif yang berlimpah.

Meski demikian, Thiago Silva menyambut baik bila klubnya melakukan pendekatan kepada Hazard. Pasalnya sebagai jawara Prancis, PSG selalu mencari pemain potensial yang berkelas dunia. “Selalu normal bahwa seorang presiden membicarakan masalah transfer pemain. Ketika ada nama baru muncul di media masa, presiden mendiskusikan-

nya dengan kami,” kata bek asal Brasil itu tentang Eden Hazard.

Mantan bek AC Milan itu melanjutkan, “Kadang saya berbicara langsung dengan Zlatan Ibrahimovic. Normal bahwa kami bertanya kepada diri kami sendiri tentang seorang pemain yang akan membuat kami lebih kuat. Saya akan menyambut Hazard dengan tangan terbuka seperti yang kami lakukan terhadap semua pemain baru.”

“Kami membutuhkan pemain seperti dia untuk menca-

pai tujuan-tujuan kami dan memenangkan semua gelar. Secara taktis dan teknis dia sangat kuat.

Semua pemain hebat akan disambut dengan tangan terbuka di Paris,” Kapten Timnas Brasil itu.

Sementara itu, pelatih Chelsea Jose Mourinho menilai Eden Hazard adalah pemain muda terbaik dunia saat ini. Dia tampil impresif saat Chelsea menyikat Newcastle United akhir pekan lalu dengan skor 3-0. Ketiga gol “The Blues” itu diborong Eden Hazard. =espn/sky sports/aji

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

SELASA 11 FEBRUARI 2014 No. 0298 | TAHUN III

SELASA 11 FEBRUARI 2014 | No. 0298 | TAHUN III

Kemenangan Pertama Inter di 2014 Pada akhirnya, klub raksasa Italia Inter Milan menggapai kemenangan perdananya di tahun 2014. Adalah gol dari bek gaek Walter Samuel yang mewujudkan kemenangan itu.

MILAN - Sundulan Walter Samuel memberi kemenangan pertama bagi Inter Milan pada 2014 ini, saat tim dari kota mode Italia itu memetik kemenangan tipis 1-0 atas tamunya, tim yang baru promosi ke Serie A Italia musim ini, Sassuolo, pada laga Liga Serie A Italia di San Siro, Minggu (9/2) malam waktu setempat atau Senin (10/2) dini hari WIB. Inter sebenarnya memiliki sejumlah peluang menghasilkan gol baik melalui Diego Milito maupun melalui pemain anyar mereka yang baru didatangkan dari Lazio pada jendela transfer musim dingin 2014 ini, Hernanes. Sayang penampilan para pemain belakang dan kiper Sasuollo, Gianluca Pegolo cukup cemerlang sehingga

MANCHESTER - Pelatih Manchester United (MU) David Moyes tidak mengira bahwa musim pertamanya di Old Trafford berjalan begitu sulit dari yang diduganya.

Setelah mengalami serentetan hasil buruk musim ini, paling anyar, timnya ditahan imbang 2-2 oleh Fulham di Old Trafford pada Minggu (9/2) waktu setempat atau Senin (10/2) dini hari WIB. Kemenangan MU yang sudah di depan mata dirampok oleh gol Darrent Bent pada masa injury time, tepatnya pada menit ke-90 + 4, hanya beberapa detik sebelum laga usai, untuk memaksa MU bermain imbang 2-2. MU sempat tertinggal berkat gol Steve Sidwell pada menit ke-19. Robin van Persie menyamakan kedudukan pada menit ke-78. MU kemudian berbalik unggul berkat gol Michael Carrick pada menit ke-80, sebelum akhirnya diimbangi oleh gol Bent tersebut.

Kepada wartawan seusai pertandingan Moyes mengungkapkan bahwa dia tidak pernah menduga bahwa musim pertamanya di MU sekeras ini. Namun demikian, musim ini masih panjang dan peluang mereka tembus ke empat besar atau zona Liga Champions masih terbuka.

Walaupun, peluang memperta-

Bek Inter Milan Walter Adrian Samuel (kanan) mengepalkan tangannya usai mencetak satusatunya gol kemenangan timnya atas Sassuolo, di Stadion San Siro, (10/2) dini hari WIB. Kemenangan ini adalah yang pertama untuk Inter Milan di tahun 2014.

menggagalkan peluang-pelaung tim milik pengusaha Indonesia Erick Thohir tersebut.

Hingga jeda turun minum kedua tim bermain imbang tanpa gol. Kebutuan baru terpecahkan pada menit ke-48 melalui gol Walter Samuel. Gol ini berawal

dari sepak pojok yang disambut dengan sundulan pemain internasional Argentina tersebut.

Tambahan tiga poin ini mendongkrak posisi Inter ke posisi kelima klasemen sementara.

Pada pertemuan pertama di kandang Sasuollo, Inter Milan

MANCHESTER UNITED 2 FULHAM 2

Moyes Tak Menduga Musim Pertamanya di MU Berjalan Sulit

hankan gelar juara sudah hampir pasti tertutup.

“Kami perlu menjaga konsentrasi hingga laga usai. Kita bisa saja beralasan bahwa hasil seperti ini akibat mental lembek sehingga kami tidak bisa melaku-

kan yang terbaik. Dan saya setuju dengan pendapat seperti ini. Padahal, laga ini seharusnya kami bisa memenangi dengan mudah.

Tidak ada alasan untuk tidak memenangkan pertandingan ini.

Kami bermain dengan nyaman

menyikat Sassuolo dengan skor telak 7-0. Kesuksesan ini membangkitkan harapan di kalangan pendukung Inter akan timnya di musim ini. Apalagi setelah Erick Thohir membeli saham mayoritas Inter dari keluarga Moratti. Tetapi pasca pembelian tersebut, presta-

si Inter di atas lapangan jauh dari harapan. Kekalahan demi kekalahan selalu menghinggapi mereka dan posisi mereka di klasemen sementara pun terus melorot.

Sebelum laga melawan Sasuollo ini, Inter berada di posisi keenam klasemen sementara.

Berkat tambahan tiga poin pada laga itu, mereka naik satu tingkat ke peringkat kelima. Tetapi yang patut disayangkan mereka hanya mampu mencetak satu gol dan ini adalah satu-satunya gol yang sukses disarangkan anak-anak asuh Walter Mazzari itu sejak sebelum natal lalu di San Siro.

Sementara bagi Sasuollo, kekalahan ini membuat mereka terpuruk di zona degradasi. Bila tidak segera berbenah, tim ini akan kembali ke Serie B musim depan. =espn/aji

dan sama sekali tidak berada dalam tekanan,” papar Moyes.

Mantan pelatih Everton itu melanjutkan, “Saya tidak tahu kalau kami sudah melakukan pertandingan yang lebih dahsyat. Lini belakang sedikit lebih baik dan kami memiliki sejumlah peluang bagus. Kami juga menguasai jalannya pertandingan dan seharusnya bisa memenangkan pertandingan dengan mudah. Para pemain sangat terluka karena hasilnya sama sekali tidak sesuai dengan cara mereka bermain dan tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Mereka para pemain profesional dan ini yang meneguhkan saya bahwa mereka akan mendapat hasil baik. Saya sama sekali tidak ragu soal itu.”

Sementara pelatih Fulham Rene Meulesteen mengaku bahwa hasil ini pantas mereka raih.

Dia pun berharap, timnya akan terus tampil bagus dan bisa keluar dari zona degradasi. Saat ini, Fulham berada di dasar klasemen sementara.

“Kami sudah menyulitkan mereka. MU memiliki masalah dari internal mereka sendiri. Mereka menciptakan sejumlah peluang terutama dari umpan-umpan si-

lang. Tetapi kami bertahan dengan baik dan bisa menghalau bola-bola umpan silang itu. Kami nyaris berpikir bahwa kami akan segera kalah, padahal kami sudah bermain habis-habisan. Akhirnya kerja keras itu membuahkan hasil dan mencetak gol pada menit terakhir membuat kami merasa sebagai pemenang,” kata Meulesteen.

Dia menambahkan, “Bila saya melihat Manchester United hari ini saya berpikir bahwa rencana pertandingan mereka bisa dengan mudah terbaca.

Mereka bermain dari sayap dengan mengandalkan umpan-umpan silang. Serangan dari sayap ini kadang didukung dari pemain bertahan atau gelandang. Mereka melepas umpang silang ke kotak penalti, tetapi kami bertahan dengan baik. Beberapa tim datang ke sini dengan sebuah pendekatan yang berbeda dan bermain bagus serta mendapat hasil seperti West Bromwich Albion, Southampton, Swansea, Newcastle, dan Everton.”

“Kami fokus di wilayah pertahanan dan kami bertahan dengan sangat baik. Hal terpenting adalah kami mendapat poin. Banyak orang menilai kami sudah sudah mati dan terkubur,” tutupnya. =espn/aji

16

KORAN MADURA

SELASA 11 FEBRUARI 2014 | No. 0298 | TAHUN III

121

HARI MENUJU PIALA DUNIA BRASIL

INTER MILAN 1 SASSUOLO 0 KEMENANGAN PERTAMA INTER MILAN DI 2014

THUNDER KALAHKAN KNICKS

OLAHRAGA | 15

Olahraga

OLAHRAGA | 14

KORAN MADURA

16

SELASA 11 FEBRUARI 2014 | No. 0298 | TAHUN III

Lionel Messi saat mencetak gol ketiga timnya saat mengalahkan Sevilla 4-1 di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sapnyol, Senin (10/2) dini hari WIB.

BARCELONA - Persaingan tiga tim teratas klasemen sementara La Liga Spanyol yaitu Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid sangat ketat, setelah ketiganya sama-sama mengantongi 57 poin. Mereka hanya berbeda selisih gol.

Barcelona kembali ke puncak klasemen sementara La Liga Spanyol setelah sempat diambil alih oleh Atletico Madrid kemudian oleh Real Madrid pada Sabtu (8/2) lalu. Sebenarnya ketiga tim ini sama-sama mengantongi 57 poin, tetapi El Barca berhak duduk di puncak karena unggul selisih gol dari dua rivalnya tersebut. Posisi kedua ditempati Real Madrid juga karena unggul selisih gol dari Atletico Madrid.

Barcelona naik ke puncak klasemen setelah melumat tuan rumah Sevilla dengan skor telak 4-1 pada laga di Stadion Sanchez Pizjuan, Senin (10/2) dini hari WIB. Pada laga tersebut, Lionel

Persaingan Tiga Tim Teratas La Liga Super Ketat

Barcelona Kembali ke Puncak Messi tampil gemilang, mencetak dua dari empat gol El Barca serta ikut mengarsiteki gol yang dicetak oleh Alexis Sanchez.

Dengan tambahan dua gol ini, Messi sudah mengoleksi tiga gol dalam dua laga terakhir. Pekan lalu, saat timnya kalah 2-3

dari Valencia di Camp Nou, Messi juga mencetak satu gol dari titik putih. Terakhir kali Messi mencetak gol di La Liga terjadi pada 28 September tahun lalu. Setelah itu, Messi cedera dan absen selama dua bulan. Messi baru kembali merumput pada awal tahun

ini dan langsung mencetak gol di ajang Copa del Rey dan mulai pekan lalu yang berlanjut dengan dini hari tadi mencetak gol di La Liga. Musim ini Messi baru mencetak 11 gol.

Pada laga itu, Sevilla menguasai jalannya pertandingan pada babak pertama. Bermain di tengah kondisi hujan lebat membuat Barcelona tidak bisa menerapkan tiki taka dengan sentuhan bola dari kaki ke kaki. Akibatnya, tuan rumah sukses unggul terlebih dahulu pada menit ke-15. Tetapi kedudukan 1-0 ini bertahan hanya 19 menit karena pada menit ke-34, Barcelona sukses menyamakan kedudukan melalui sundulan Alexis Sanchez memanfaatkan bola hasil tendangan bebas Messi.

Messi kemudian membawa timnya berbalik unggul hanya satu menit sebelum turun minum.

Pada babak kedua, tepatnya menit ke-56, Messi mencetak gol

keduanya sekaligus membawa timnya semakin jauh unggul 3-1 memanfaatkan umpan Andres Iniesta yang juga baru dimainkan setelah absen beberapa pekan akibat cedera. Messi melepas tendangan dari jarak 18 meter untuk lagi-lagi memaksa Beto memungut bola dari jalanya.

Kemenangan telak Barcelona ditutup oleh gol Cesc Fabregas pada menit ke-88.

Menerima bola sodoran dari Alexis Sanchez, Fabregas menaklukkan Beto dengan sangat dingin. Dia mencungkil bola melewati Beto.

Menanggapi gol-gol Messi, Iniesta memuji rekannya tersebut. “Leo selalu memperlihatkan ketajamannya. Dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bisa mengubah pertandingan bila dia memiliki ruang sedikit saja di mulut gawang lawan. Dan, dia selalu melakukan hal seperti itu,� kata Iniesta. =espn/aji

SELASA

11 FEBRUARI 2014 No. 0298 | TAHUN III

KORAN MADURA

LAPORAN KHUSUS: MENGURAI ANGKA SELASA KEMISKINAN HALAMAN 11 FEBRUARI 2014 || No. 0298 | TAHUN III N

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Menjadi Orang Berpengaruh

Naskah Kuno Kurang Terawat sudah berumur raDisbudparpora diyakini tusan tahun. Belum adanya pemerintah untuk akan Kumpulkan perhatian menyelamatkan peninggalan bersejarah itu didasarSastrawan dan naskah kan pada belum tersedianya tempat khusus untuk menyimBudayawan pan benda-benda bersejarah.

SUMENEP – Keberdaaan naskah kuno yang ada di tangan masyarakat makin lapuk dan sebagian sudah tidak lagi utuh.

Naskah peninggalan nenek moyang tersebut terancam punah karena kurang terawat. Sementara perhatian Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap peninggalan nenek moyang masih minim.

Demikian disampaikan Abd. Rahim (39), pemilik Al Quran dan naskah kuno yang

“Kondisi kedua kitab ini sudah banyak yang hilang, namun kami tetap menyimpannya. Kami tidak tahu (cara) untuk merawatnya, maka kami hanya menyimpannya saja,” terang warga Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura, Senin (10/2) sambil memperlihatkan kitabnya.

Dirinya menginginkan pemerintah merawatnya, karena tidak rela jika kedua kitabnya yang diwariskan secara turun-temurun itu sampai hilang

sebab kurang terawat. ”Saya yakin, di Sumenep itu banyak yang memiliki naskah berumur tua, khususnya di pesantren lama,” jelas suami Buniya itu.

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Sumenep Febrianto mengatakan belum ada program pemeliharaan naskah kuno. Sementara untuk melakukan program pemeliharaan masih terkendala anggaran yang ada.

Terkiat dengan naskah yang makin lapuk tersebut, pihaknya masih akan melakukan kajian terlebih dahulu. ”Akan kami agendakan untuk dilihat dulu apakah itu merupakan bagian dari kewenangan kami atau bukan. Kalau merupakan dari program, saya masukkan 2015,” katanya.

Pihaknya mengaku akan segera melakukan komunikasi dengan semua elemen, termasuk sastrawan dan budayawan yang berada di Sumenep. Hal itu dilakukan dalam rangka pembuatan tim yang direncanakan berjumlah sekitar enam orang.

Dengan demikian, pihaknya berharap terbentukanya tim tersebut dapat membantu menyusun program terkait pengembangan kebudayaan ke depan. ”Ini kami lakukan agar tidak menoton dan juga karya teman-teman sastrawan dapat ditayangkan,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

Menjadi orang berpengaruh barangkali impian setiap orang. Banyak cara yang dilakukan untuk menjadi orang paling berpengaruh. Bagaimana cara AYU WANDIRA, gadis Sampang kelahiran tahun 1995 itu menjadi orang berpengaruh?

BACA DI HALAMAN | P

KUPON

LOMBA AZAN

BERHADIAH UMROH Nama Umur Alamat Nomor Kontak

: ......................................... : ......................................... : ......................................... : .........................................

• Kupon ini diserahkan ke studio Madura Channel Jl. Adirasa 6-7 Kolor Sumenep, selambatlambatnya tanggal 8 Maret 2014

Dipersembahkan oleh:

• Babak penyisihan akan disiarkan secara langsung di Radio 89.5 FM

Said Abdullah Institute

• Keterangan lebih lanjut hubungi: Abiel (087850117101) dan Susi (087850449593)

Machan Corporation

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 11 FEBRUARI 2014 | No. 0298 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 11 FEBRUARI 2014 No. 0298 | TAHUN III

Akte Kelahiran

Belum Dianggap Penting SUMENEP – Kesadaran masyarakat akan pentingnya akte kelahiran masih minim.

Sebanyak 56.000 warga Kabupaten Sumenep atau setara 50 persen dari jumlah penduduk yang ada belum memiliki akte kelahiran. ”Untuk saat ini masih banyak warga yang masih belum mempunyai akte kelahiran, bahkan sampai 50 persen,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Sumenep Akh. Zaini.

Padahal, keberadaan akte kelahiran sangat penting dan pasti dibutuhkan saat mengurus catatan kependudukan.

Dan pihaknya mengaku telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar segera membuat akte kelahiran anak.

Karena banyak yang belum tahu, masyarakat banyak yang tidak bikin. Itu wajar karena biayanya berkisar Rp 250 ribu,”

Akh. Zaini

Kepala Dispenduk Capil Dimungkinkan, warga masih enggan membuat akte kelahiran karena belum tahu bahwa anak yang umurnya melebihi 1 tahun tidak perlu lagi putusan pengadilan negeri. ”Karena banyak yang belum tahu, masyarakat banyak yang tidak bikin. Itu wajar karena biayanya berkisar Rp 250 ribu,” terang Zaini.

Saat ini, biaya untuk pembuatan akte kelahiran hanya sebesar Rp 50 ribu sebagaimana yang tertuang dalam peraturan daerah (perda). Sedangkan bagi anak yang masih berumur 60 hari untuk pembuatan akte kelahiran sudah digratiskan. ”Perda itu berlaku terhadap anak yang sudah berumur satu lebih satu tahun lamanya,” ungkapnya. =JUNAEDI/MK

MEDIA EDUKASI WAYANG KANCIL Dalang dan seniman wayang, Ki Ledjar Subroto (76) menata wayang seri kancil yang selesai dibuat di Sosrokusuman, Yogyakarta. Sebanyak 200 wayang berbentuk beragam binatang tengah diselesaikan untuk dibawa ke Jawa Timur dan Belanda guna dimainkan dan dipamerkan sebagai media edukasi bagi anak-anak sekaligus mengenalkan cerita fabel dari Indonesia yaitu tokoh kancil.

Menuntut Transparansi Anggaran Beasiswa Mahasiswa di Luar Daerah Merasa Dianaktirikan SUMENEP – Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) mendatangi rumah dinas bupati setempat, Senin (10/2). Mereka hanya ditemuni wabup. Kepada Wakil Bupati Soengkono Sidik, mahasiswa menuntut transparansi bantuan beasiswa.

Nafir, koordinator tim audiensi, mengungkapan, selama ini, penerima bantuan beasiswa tebang pilih dan terkesan ditutup-tutupi. “Akses untuk memperoleh beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah di luar daerah sangat terbatas,” tuturnya.

FKMS mendesak pemkab transparan dalam menyalurkan beasiswa. Pasalnya, dari sebanyak sekitar 500 mahasiswa yang tergabung dalam FKMS yang kuliah di UIN Maliki Malang saja, tak satu pun dari mereka yang memperoleh beasiswa.

Dalam distrubusi bantuan beasiswa dinilai sarat penyimpangan. Indikasinya, bantuan beasiswa itu hanya mengalir pada mahasiswa yang kuliah di

Sumenep saja. Sementara mahasiswa yang kuliah di luar dan lebih membutuhkan bantuan beasiswa justru tidak tersentuh.

Ironisnya lagi, menurut Nafir, bantuan untuk beasiswa justru dipangkas dari tahun sebelumnya total Rp 2 miliar menjadi Rp 450 juta. “Nah, alasan mengurangi alokasi bantuan beasiswa itu apa? Apakah dengan memangkas alokasi anggaran sangat besar itu, APBD Sumenep terancam jebol,” ia mempertanyakan.

Tak hanya soal bantuan beasiswa yang tidak transparan, FKMS juga mempertanyakan keseriusan dan komitmen pemerintah daerah untuk mahasisawa yang kuliah di luar daerah.

“Pasalnya, Pemkab Lamongan, Tuban dan lainnya memberikan fasilitas berupa base camp bagi mahasiswa yang kuliah di luar daerah. Jadi tidak hanya memberikan beasiswa saja,” tukasnya.

Menanggapi hal itu, Wabup

Soengkono Sidik mengatakan, tidak terjamahnya mahasisawa yang kuliah di luar daerah lantaran anggaran yang ada terbatas.

Apalagi proses untuk memperoleh bantuan beasiswa itu harus melalui seleksi yang ketat.

Namun Soengkono berjanji akan merealisasikan bantuan beasisawa tersebut asalkan mereka mangajukan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. =ALI RIDHO/MK

Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 11 FEBRUARI 2014 | No. 0298 | TAHUN III

C

KECAMATAN SAPEKEN

Segera Menikmati Puskesmas Keliling SUMENEP – Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep telah menganggarkan pengadaan perahu untuk warga Kecamatan Sapeken. Anggaran yang telah disediakan melalui APBD tahun 2014 sebesar Rp 198 juta. Perahu tersebut nantinya akan dijadikan puskesmas keliling laut (pusling laut) untuk daerah kepulauan terpencil.

Kepala Dinkes Sumenep Anugerah Rizka Rahadi menjelaskan, pihaknya telah merancang pembuatan perahu tersebut.

Panjang perahu tersebut 15 meter dengan lebar 2,7 meter. Kendaraan laut tersebut diperkirakan dapat mengangkut sebanyak 10-20 orang, dengan dua mesin diesel.

Namun, pihaknya belum bisa memastikan kapan pelaksaan pembutan gambar perahu itu akan selesai. Sebab, pihaknya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. ”Kami sekarang masih memulai merancangnya. Namun kalau masalah bentuknya, kami masih akan koordinasi lebih lanjut den-

gan tokoh masyarakat dan juga petugas puskesmas setempat,” terangnya.

Menurutnya, perahu yang akan dibuat tersebut bisa digunakan untuk mengangkut pasien dari pulau ke pulau, dan bisa juga melayani kesehatan warga di perahu itu sendiri.

“Ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesehatan warga Sumenep, sebab selama ini pelayanan kesehatan untuk daerah kepulauan selalu menjadi sorotan, utamanya ketika cuaca buruk,” ungkapnya, Senin (10/2).

Sementara Kepala Puskesmas Kepulauan/Kecamatan Sepeken, Syamsuri, menjelas-

kan, anggaran yang diajukan pihaknya sebesar Rp 380 juta, namun yang disetujui hanya Rp 198 juta.

“Alhamdulillah dapat respons positif dari pemerintah, walaupun tidak disetujui semua,” terangnya.

Perahu tersebut nantinya akan menjadi alat transportasi di pulau-pulau terpencil, utamanya dikala cuaca lagi buruk. Sebab, masyarakat di Kecamatan Sapeken jika cuaca buruk hanya bisa berobat ke puskesmas pembantu (pustu) yang ada di daerahnya.

Pihaknya berharap pengerjaan perahu tersebut dilakukan warga setempat dan dikerjakan oleh orang yang memang ahli dalam membuat perahu. ”Jika dibuat oleh warga Sapekan, maka kami yakin tidak akan banyak penyimpangan. Sebab, kami mudah untuk melakukan pengawasan,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pilkades Serentak Sekitar Oktober SUMENEP – Bupati A Busyro Karim mengungkapkan, pemilihan kepala desa serentak pada tahun ini akan digelar sekitar bulan Oktober. Sekalipun dewan telah mencoret anggaran pelaksanaan Pilkades 2014, pemerintah telah menyiapkan anggarannya. ”Pilkades akan tetap dilaksanakan, Oktober kira-kira, artinya usai pemilihan Presiden,” kata Busyro di Pendopo Agung Sumenep, Senin (10/2).

Menurutnya, jika pilkades tidak digelar pada tahun ini, maka harus diundur ke tahun 2016, karena pada tahun 2015 akan ada pemilihan bupati. “Apakah harus ditunda lagi ke 2016? Tidak boleh. Jadi harus 2014.

Dan anggaran pasti aman, karena sudah disiapkan,” jelas mantan Ketua DPRD tersebut.

Menggapi hal itu, anggota Komisi A DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath menilai, kehendak pemerintah untuk melaksanakan pilkades pada tahun ini menyalahi asas demokrasi. Sebab, komisinya sudah menanyakan jauh-jauh hari terkait pelaksanaan pilkades serentak. ”Dalam pembahasan itu, Kabag Pemdes menjawab bahwa

akan dilaksanakan setelah selesai mengkaji, menjawab, surat edaran menteri yang mengan-

jurkan tidak ada pilkades di tahun 2014. =SYAMSUNI

PENGERINGAN KELAPA. Perajin memisahkan batok kelapa dari buahnya sebelum dikeringkan menggunakan sinar matahari di sebuah tanah lapang Puspa Agro, Sidoarjo, Jatim. Batok kelapa ini nantinya akan dijadikan bahan arang yang dijual ke pengepul dengan harga Rp 200,-/Kg, sedangkan buahnya dijual ke pabrik pembuat minyak kelapa dengan harga Rp 500,-/Kg.

MINYAK DAN GAS BUMI

4 Perusahaan Masih Lakukan Eksplorasi SUMENEP - Sebanyak empat kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) masih aktif melakukan eksplorasi migas di Kabupaten Sumenep. Keempat perusahaan migas tersebut yakni Husky Cnooc Madura Limited (HCML), SPE Petrolium, Petro Java di blok North Kangean, dan Energi Mineral Langgeng (EML). ”Memang benar, keempat perusahaan tersebut masih aktif menjalankan eksplorsi,” tutur Kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumenep, Abd. Kahir, Senin (10/2) kepada wartawan.

Keempat perusahaan migas tersebut semakin intens melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah Sumenep.

Yang paling intens melakukan komunikasi dari keempat perusahaan itu adalah Husky yang melakukan eksplorasi di Pulau Raas.

“Dari keempat KKKS itu, yang 'on shore' SPE Petrolium dan EML. Lainnya 'off shore'," katanya.

Ia meminta perusahaan untuk tidak putus komunikasi dengan pemerintah, agar Sumenep tidak hanya dikeruk kekayaannya. "Oleh sebab itu, kami sangat tidak menginginkan Sumenep ini hanya menjadi pusat eksplorasi, namun bisa juga memberikan dampak positif bagi perkembangan sosial. Migas

ini harus bisa mensejahterakan masyarakat," ungkapnya.

Bagi KKKS yang ingin melakukan eksplorasi harus memenuhi beberapa persyaratan, utamanya bagi KKKS yang sudah sampai pada tahap ekploitasi, yakni memiliki kantor perwakilan di Sumenep, kemudian bekerja sama dengan BUMD setempat.

"Seperti yang sudah dilakukan Husky, memfasilitasi SDM PT WUS dan Kantor ESDM untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa. Ini kaitannya dengan regulasi barang dan jasa di bidang migas. Jadi nantinya ada sinkronisasi jasa-jasa yang akan ditawarkan dengan Pemkab," paparnya.

Semantara ini, perusahaan migas yang telah melakukan eksploitasi di Sumenep baru dua KKKS, yakni PT Santos dan KEI. Untuk PT Santos, ekploitasi tetap dilakukan di Blok Maleo, namun sekarang bertambah dengan blok Peluang. "Sedangkan KEI, selain di Pagerungan, juga menggarap Terang Sirasun Batur (TSB) di perairan sebelah selatan Pulau Komirian, Kecamatan Raas. Kalau yang di Sepanjang sudah ditinggal karena cadangan migasnya sudah habis," ungkapnya. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 11 FEBRUARI 2014 | No. 0298 | TAHUN III

REKRUTMEN BPD

Diduga Menyalahi Perda dan Perbup SUMENEP – Rekrutmen Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jenangger, Kecamatan Batang-Batang, dinilai menyalahi perda dan perbup. Beberapa warga desa setempat mengadukan dugaan tersebut ke Komisi A DPRD Sumenep, Senin (10/2).

Nur, salah satu warga yang ikut mendatangi kantor dewan, mengatakan, panitia rekrutmen calon BPD membuka pendaftaran hingga sebanyak 37 calon.

Padahal, dalam Perda Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Penetapan BPD, dan Perbup Nomor 24 Tahun 2007 tentang Rekrutmen BPD, kouta pendaftar calon BPD maksimal berjumlah 15 orang.

“Pendaftar sampai melampaui batas, padahal dalam aturam itu, maksimal panitia hanya boleh menerima pen-

daftar sebanyak 15 orang dari setiap unsur. Kenyataannya, malah peserta harus menerima pendaftar sebanyak 37 orang,” ungkapnya kepada wartawan.

Ditanya hasil hearing dengan komisi A dan kabag pemdes, menurut Nur, pemdes mengaku kalau rekrutmen itu sudah seuai prosedur. “Jawabannya tak jauh beda, masih tetap berdalih kalau panitia sudah melaksanakan tugasnya secara prosedural. Dan saya kecewa, karena apa gunanya ada

Bina Marga Sosialisasikan Pemeliharaan Infrastruktur

aturan kalau tidak diikuti oleh bawahannya,” terangnya.

Sementara, Kepala Bagian Pemerintah Desa (Kabag Pemdes) Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli mengatakan, panitia telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada.

“Kami tim Kabupaten telah memberikan kesimpulan kepada proses rekrutmen BPD bahwa panitia sudah bekerja sesuai dengan prosedural.

Baik dari proses pembentukan panitianya hingga tahap penjaringan lewat pengumuman penerimaan pendafta.” jelasnya.

Ia menjelaskan soal juklak juknis rekrutmen BPD, menurut Ramli, dari jumlah pendaftar, nanti hanya akan

“Kami tim Kabupaten telah memberikan kesimpulan kepada proses rekrutmen BPD bahwa panitia sudah bekerja sesuai dengan prosedural...”

Moh. Ramli

Kabag Pemdes diambil sebanyak 7 orang dari masing-masing unsur. “Soal tidak sesuai dengan ketentuan kami tadi sudah sam-

paikan kepada mereka bahwa pendaftar yang melampaui batas itu tidak melanggar aturan, bahkan bagi saya hal ini sudah membuka peluang selebar-lebarnya kepada seluruh masyarakat di desanya,” jelasnya.

Disinggung anggaran rekrutmen itu, kata Ramli pemkab mengucurkan kepada masing-masing panitia setiap desa Rp 1 juta. “Anggarannya Rp 1 juta masing-masing desa di seluruh Kabupaten Sumenep,” sebutnya.

Sementara anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sumenep, Moh. Readi meminta pemdes untuk melakukan investigasi lebih dalam lagi soal rekrutmen BPD. =SYAMSUNI

DBHCHT Ditangguhkan Peruntukannya Dinilai Tak Menyentuh Kebutuhan Petani SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menangguhkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 10,4 miliar. Peruntukan dana DBHCHT itu dinilai tidak berdasarkan kebutuhan kelompok tani.

SOSIALISASI. Bupati Sumenep A Busyro Karim dan Wakil Bupati Soengkono Sidik (tengah) saat menyampaikan Sosialisasi Bantuan Keuangan Keuangan Desa di Pendapa Agung setempat, Senin (10/2).

SUMENEP – Dinas PU Bina Marga menggelar Sosialisasi Bantuan Keuangan Desa Rehabilitasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan di Pendapa Agung Sumenep, Senin (10/2). Kegiatan tersebut diikuti perwakilan dari 330 desa yang menjadi sasaran kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur perdesaan (RPIP).

Tampak hadir pula pada kegiatan tersebut, Bupati A. Busyro Karim, Wakil Bupati Soengkono Sidik, Sekretaris Daerah Hadi Soetarto, Kepala Dinas PU Bina Marga Edy Rasiyadi. Pada kesempatan tersebut, bupati penyerahan bantuan secara simbolis kepada perwakilan Kepala Desa Manding, Kalianget, Manding, Batuan, dan Talango.

Kepala Dinas PU Bina Marga Sumenep Edy Rasiyadi mengatakan, masing-masing kepala desa akan menerima bantuan keuangan desa sebesar Rp 50 juta per desa. Dana itu bersumber dari APBD Sumenep 2014.

Total alokasi angaran untuk RPIP sebesar Rp 16,5 miliar. =ADV/ALI RIDHO

Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi mengungkapkan, pertimbangan dewan menangguhkan bantuan sebesar Rp 104 miliar karena terindikasi tidak sesuai kebutuhan poktan. Hal iItu terbukti setelah pengurus poktan dikumpulkan.

“Setelah kita kumpulkan para poktan, ternyata kebutuhan utama poktan bukan program yang disodorkan oleh instansi terkait. Justru program tersebut terkesan hanya copy paste dan tidak berdasar kebutuhan dari poktan,” jelas politisi PDI-P. Selama ini program DBHCT dinilai tidak produktif.

Banyak program yang pada dasarnya tidak dibutuhkan oleh petani seperti pembibitan, sehingga program-program yang dilahirkan dari dana DBHCT kurang membantu dan membangun perekonomian petani.

“Karena mereka tidak butuh, jadi ke depan kita tidak ingin program itu berdasar-

kan keinginan pemerintah tetapi berdasar pada kebutuhan petani. Seperti bibit, tanpa dibantu mereka sudah punya,” tandasnya.

Dari usulan yang diajukan poktan, lanjut Bambang, kebutuhan kelompok tani mengerucut pada dua item, yakni dana DBHCHT diperuntukkan pada penguatan modal untuk kelompok dan pembelian kendaraan roda tiga. “Dua item itu lebih dirasakan kebutuhan dan manfaatnya ketimbang gudang tunda jual,” tandasnya.

Pihaknya sudah mengajukan usulan poktan itu pada Pemprov Jatim. Dan berdasarkan hasil konsultasi, pemprov sepakat DBHCHT diperuntukkan untuk penguatan modal dengan mengubah alokasi anggaran. Sementara usulan satunya masih belum masuk kriteria juklak atau juknis.

Sementara sisa dari dana yang ditangguhkan senilai Rp 4 miliar sudah dibelanjakan sesuai dengan kesepakatan,

yaitu untuk sosialisasi, pembelian hand traktor dan program lain.

Sementara Kabag Pereko-

nomian Setkab Sumenep Moh HAnafi belum bisa dimintai keterangan. =ALI RIDHO/MK

KORAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 11 FEBRUARI 2014 NO. 0298| TAHUN III SELASA 11 FEBRUARI 2014

NO. 0298 | TAHUN III

E E

Pendeder Ogah Teknologi Produksi Garam

Karena Pemerintah Masih Bersikap Ambigu PAMEKASAN - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan, Nurul Widiastuti mengatakan penerapan metode geo membran dan pemakaian metode hamparan garam di bawahnya dalam pendederan garam masih sulit diterapkan oleh pendeder. Sebab metode yang dimaksudkan untuk meningkatkan nilai produksi dan kualitas garam itu membutuhkan biaya tambahan, yang diyakini akan menambah biaya produksi.

Metode geo membran sempat ditawarkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan ketika berkunjung ke Pamekasan, beberapa waktu lalu, namun hingga kini belum ada pendeder yang mengajukan untuk penerapan metode itu.

Sedangkan untuk metode dengan hamparan garam di bawahn-

ya, juga tidak diminati, karena dengan metode tersebut waktu produksi garam akan lebih lama.

Hingga untuk memanen garam dibutuhkan produksi hingga dua kali. Selain itu, tambah Nurul, sampai saat ini belum ada jaminan harga dari pemerintah, sehingga pendeder masih khawatir harga garam akan tetap turun, se-

mentara biaya produksi semakin tinggi. ”Yang perlu dilakukan pembuat kebijakan adalah membagi, untuk lahan milik PT. garam fokus pada produksi garam industri, sedang lahan pendeder khusus garam konsumsi. Dengan pembagian seperti itu persoalan garam bisa diatasi,” katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan produksi garam melalui program swasembada garam nasional dengan hingga 3,3 juta ton pada tahun 2015.

Namun target tersebut nampaknya tidak akan tercapai, karena para pendeder enggan mengikuti upaya peningkatan produksi yang ditawarkan pemerintah.

Ketua Komisi B Dewan Per-

wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Hosnan Achmadi mengatakan keengganan pendeder menggunakan metode peningkatan jumlah produksi garam itu, karena beberapa persoalan yang mereka alami belum bisa teratasi. Beberapa persoalan yang dia maksudkan diantaranya adalah pemasaran dan penyetabilan harga garam. Jika kedua hal tersebut belum selesai, diperkirakan target produksi garam nasional itu tidak akan tercapai.

Diantara penyebab kedua persoalan itu, kata dia, masih adanya sikap ambigu pemerintah dalam menyikapi garam impor. Satu kementerian mendukung peningkatan impor garam, sementara kementerian lainnya menuntut agar impor tersebut dibatasi. “Ak-

ibatnya, pendeder selalu dirugikan, karena akibat ketidaktegasan pemerintah itu, setiap musim panen garam, stok garam impor masih menumpuk di sejumlah gudang, sehingga garam produksi pendeder tidak segera terjual dan harganya anjlok,” kata Hosnan.

Karenanya, ia meminta agar pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan impor garam itu. Sebab, meskipun ada batasan waktu diperbolehkannya impor garam, namun tidak ada batasan maksimal jumlah garam impor yang boleh masuk ke Indonesia. “Sangat menyakitkan ketika di Pulau Madura yang dikenal sebagai Pulau Garam, justru dimasuki garam impor hingga ratusan ribu ton,” tandas Hosnan. =ali syahroni/muj/rah

Tindakan itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik, yang menyatakan wartawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya menggunakan cara-cara yang sopan dan tidak menakut-nakuti. Ia meminta agar masyarakat tidak takut terhadap oknum wartawan preman itu dan melaporkan mereka ke kepolisian, karena tindakan mereka sudah mengandung unsur pidana.

Para jurnalis menyatakan siap membackup (membantu) masyarakat yang menjadi korban tindakan melawan hukum yang dilakukan oknum yang menyebut dirinya wartawan tersebut dan meminta agar instansi pemerintah juga lembaga-lembaga pendidikan tidak melayani mereka.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Alwi Beiq, yang didampingi Kepala Bagian Humas dan Protokol setempat, Nur Hidayat, serta Asisten Bidang Pemerintahan, Achmad Faisol menyatakan akan berupaya memenuhi permintaan para jurnalis itu. Ia juga berjanji akan mengumpulkan seluruh kepala instansi di bawah Pemkab Pamekasan untuk menyampaikan tuntutan para jurnalis.

Ia juga mengaku kecewa dengan ulah oknum preman yang men-

gaku wartawan, karena tindakan mereka sudah sangat merugikan.

“Nanti kami akan melakukan sosialisasi kepada jajaran SKPD dan kami akan berupaya untuk memenuhi permintaan temanteman wartawan untuk tidak melayani wartawan bodong itu, termasuk memberikan kemudahan dalam konfirmasi pemberitaan,” ungkapnya.

Sementara itu, menanggapi menjamurnya wartawan yang hanya bermodalkan kartu pers (ID Card), ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan Muchsin mengaku sangat prihatin dan menyayangkannya. Sebab, dengan hanya bermodalkan kartu pers itu, oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan tindak kejahatan dengan cara menekan dan mengancam sumber berita untuk mendapatkan uang.

Ia mengingatkan para oknum yang mengaku wartawan itu bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan kode etik jurnalistik dan dapat diproses secara pidana. “Tugas wartawan sudah diatur dalam Undang Undang Pers no 40 tahun 1999 dan dibatasi oleh kode etik jurnalistik. Tidak benar jika wartawan tugasnya menakut-nakuti untuk mendapatkan uang,” katanya. =ALI SYAHRONI/MUJ//RAH

PENYAKIT PERS

Tangkap Saja Wartawan Durno itu!

PAMEKASAN – Puluhan jurnalis Pamekasan meminta masyarakat dan pejabat tidak takut menghadapi oknum yang mengaku wartawan, namun dalam tindakannya menggunakan cara-cara premanisme. Bahkan bila perlu masyarakat berkewajiban membekuk aksi jurnalis yang berlagak preman semacam itu. Sebab, apa yang mereka sebut sebagai wartawan preman itu melanggar aturan hukum dan berada di luar koridor Undang Undang Pers.

Puluhan jurnalis itu menyampaikan ajakan dan imbauan tersebut dalam sebuah aksi unjuk rasa dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang ke-27 di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. Senin (10/2) pagi. Selain ajakan itu, dalam aksi yang diikuti wartawan sejumlah media cetak, elektronik, dan online tersebut, para jurnalis juga mengangkat kasus kekerasan terhadap wartawan dan meminta diberi kemudahan akses informasi dari pemerintah setempat.

Dalam orasinya, salah satu jurnalis, Esa Arif mengatakan selama ini nama baik jurnalis di Kabupaten Pamekasan sedikit tercemar akibat ulah sejumlah oknum yang mengaku wartawan,

namun dalam melakukan tugas jurnalistik disertai tindakan melanggar hukum seperti ancaman, pemerasan, dan tidakan tidak menyenangkan.

“Mereka menakut-nakuti para

pejabat, pelaku bisnis dan pimpinan lembaga pendidikan akan membongkar kasus yang dialami, disertai dengan permintaan sejumlah uang jika tidak ingin kasusnya dibongkar,” kata Esa.

F

KORAN MADURA

PAMEKASAN

SELASA 11 FEBRUARI 2014|NO. 0298|TAHUN III

PRODUSEN AIR MINUM

Anak Perusahaan PDAM Gulung Tikar?

GERAKAN MENGAWAL PEMILU. Massa aksi yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Yogyakarta melakukan aksi Gerakan Mengawal Pemilu di Titik Nol Kilometer, Yogyakarta, Senin (10/2). Dalam aksinya mereka mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu mendatang dan menolak politik uang.

Pejabat Nakal Perlukah Dibela?

Pemakai Pelat Ganda Hanya Ditegur PAMEKASAN – Pemerintah di Pamekasan tampaknya kurang serius menindak pejabat nakal. Bahkan terkesan pejabat nakal masih dibela. Terbukti Pemerintah Kabupaten Pamekasan hanya memberikan sanksi teguran kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Pemkab Pamekasan, Al-walid yang menggunakan pelat nomor ganda.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pamekasan, Alwi Beiq menuturkan apabila fakta tersebut memang benar dilakukan oleh Kadinsosnakertrans Pamekasan Al-Walid, maka dirinya akan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Sesuai dengan jenis pelanggarannya.

Menurut mantan Kepala Inspektorat ini, dirinya belum menerima laporan resmi dari dinas terkait. Sehingga untuk memberikan teguran berupa pernyataan tertulis perlu adanya laporan dari instansi terkait. ” Kalau misalkan fakta ini benar kenyataannya, saya akan memberikan teguran.

Kalau misalkan itu merupakan pelanggaran, kami akan memberikan teguran tertulis, bukan lagi teguran lisan. Artinya tindakan tersebut harus dihentikan dan tidak boleh diulangi lagi dan ini berlaku untuk semua SKPD yang ada di Kabupaten Pamekasan. Agar bisa belajar dari kejadian ini,” tegasnya.

Alwi menyampaikan dirinya tidak bisa melakukan tindakan sebelum adanya laporan resmi dari

Kadinsosnakertrans terkait penggunaan mobdin berpelat ganda tersebut. Sebab dengan adanya pernyataan itu punggawa Pemkab Pamekasan bisa menyimpulkan duduk permasalahan dari penggunaan mobdin tersebut.

Lebih lanjut dia tegaskan untuk penindakan kedinasannya merupakan kewenangan Inspektorat Pamekasan. ”Untuk penindakan tegasnya Inspektorat yang akan menindak dari sisi kedinasannya. Saya kan hanya rencana umumnya saja. Jadi untuk kewenangannya itu ada pada Inspektorat dalam hal urusan tindakan yang menyangkut kedinasan,” ungkapnya.

Ditanya terkait apakah akan melakukan pemanggilan terhadap Kadinsos, Alwi menyatakan hingga saat ini masih belum ada rencana. Menurutnya sebelum dilakukan pemanggilan Kadinsos seharusnya memberitahukan secara resmi terhadap aparatur Pemkab Pamekasan. ”Saya berharap kepala dinas melapor terhadap saya. Kalau secara kedinasan Inspektorat yang melakukan

klarifikasi awal. Tentu kita harus mentaati aturan. Kalau misalkan itu mobil dinas dengan pelat merah seharusnya jangan dihitamkan, nambah masalah saja,” tegasnya.

Sebelumnya, Kasat Lantas Polres Pamekasan AKP Bambang Sugiarto menyatakan berdasarkan Undang-Undang no 22 tentang Penggunaan Pelat Mobdin maupun Mobil Pribadi, jika ada mobil dinas (plat merah) yang dengan sengaja dihitamkan, maka petugas bisa melakukan penilangan.

“Secara spesifik telah ditentukan dalam uu no 22 untuk plat hitam mobil pribadi. Untuk mobil dinas pelat merah. Apabila ada pelanggaran mobil dinas dengan pelat merah diberi pelat hitam, maka kita akan beri tindakan berupa tilang,” jelasnya.

Bagi pejabat tertentu harus terdaftar ke Polda Jatim untuk pelat merah yang dihitamkan.

Pasalnya kebanyakan pejabat mengganti pelat merah ke hitam hanya untuk mendapatkan premium. Sehingga lebih murah daripada menggunakan pertamak.

Penggatian pelat yang tidak sesuai dengan angka pada pelat nomor yang digunakan sudah masuk dalam kategori tindak pidana pemalsuan. Sebab jika pelat pada kendaraan tersebut diubah harus sesuai dengan surat-surat pada kendaraan mobdin maupun mobil pribadi. =FAKIH AMYAL/RAH

PAMEKASAN - Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan mempertanyakan eksistensi (keberadaan) produsen air minum dalam kemasan “Adeni”. Sebab keberadaan produsen air yang merupakan anak perusahaan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan itu dinilai tak terurus dengan baik.

Ketua Umum (Ketum) PC PMII Pamekasan, Ahmad Sidiq mengatakan perusahaan air minum dalam kemasan itu sebenarnya cukup menjanjikan keuntungan jika dikelola dengan baik. Namun keberadaannya kini dinilai kalah saing dengan produsen air kemasan lain di Pamekasan, yang merupakan perusahaan swasta atau perorangan. “Dari sisi modal, Adeni jelas tidak akan kebingungan karena ada suplay dari APBD. Tapi nyatanya malah kalah saing dengan perusahaan swasta yang modalnya masih harus cari sendiri,” katanya.

Sidiq menilai lambannya perkembangan anak perusahaan PDAM ini karena tidak adanya keseriusan pihak PDAM dalam mengelola. Bahkan dalam pengelolaannya terkesan tidak berorientasi untuk memajukan perusahaan dan memperoleh keuntungan banyak, untuk disetor ke APBD. Sebaliknya, pengelolaan perusahaan itu terkesan hanya menyerap anggaran dan bersifat formalitas semata.

Ia mencontohkan sejumlah perusahaan air dalam kemasan yang beroperasi di kecamatan Palengaan saat ini berkembang cukup pesat meski usianya baru

beberapa tahun saja. Sedangkan perusahaan Adeni, sampai saat ini dinilai tidak mengalami kemajuan bahkan hilang dari peredaran. Hal penting yang perlu dilakukan yaitu dengan memaksimalkan promosi dan pengembangan pasar, agar keberadaannya semakin dirasakan masyarakat.

Direktur PDAM Pamekasan Agus Bachtiar membantah penilaian itu. Menurutnya, perusahaan air Adeni yang masih satu menejemen dengan PDAM Pamekasan masih menunjukKan progres yang cukup bagus, meski masih fluktuatif. Kondisi tersebut tidak lepas dari pelayanan. Kedepan pihaknya berencana menambah dan memperbaharui agen air minum dalam kemasan itu, untuk memperluar jaringan pasar.

“Saya berencana menambah agen untuk memperluas pasar.

Silakan yang mau jadi jadi agen bisa datang langsung ke kantor. Untuk agen yang tidak aktif tentu mereka akan tergilas,” katanya.

Ia mengatakan pada 2013 lalu PDAM Pamekasan masih mampu menyetor APBD sebesar Rp 150 juta sesuai target pendapatan yang ditetapkan. Dana Rp 150 juta itu juga termasuk dari perusahaan Adeni.Sayangnya Ia tidak bersedia merinci besaran kontribusi PAD dari Adeni, dengan alasan masih satu menajemen dengan PDAM. “Tidak bisa dipisah-pisah begitu. Karena Adeni dan PDAM satu menajemen. Yang jelas, hasil audit akuntan publik, masih bagus,” terangnya. =ACHMAD FAUZI M/RAH

MENCUCI DI PINGGIR JALAN. Sejumlah warga korban banjir mencuci pakaian di pinggir jalan Wanea, Manado, Sulawesi Utara.

KORAN MADURA

PAMEKASAN

SELASA 11 FEBRUARI 2014 NO. 0298| TAHUN III

G

Perbaikan Jalan di Depan Mata Pelebaran Jalan 8 M di Jalan Bonorogo PAMEKASAN – Perbaikan delapan ruas jalan di wilayah Pamekasan sudah di depan mata. Tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 19 miliar untuk perbaikan jalan di delapan ruas jalan wilayah itu. Dana yang disiapkan itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan kabupaten.

Delapan ruas jalan yang akan diperbaiki itu antara lain Jalan R. Abdul Azis, Jalan Segara, Jalan Mandilaras, Jalan Amin Jakfar, Jalan Niaga, Jalan Purba, Jalan Jingga, dan Jalan Bonorogo.

Khusus untuk Jalan Bonorogo, perbaikannya direncanakan

hanya akan dikerjakan separuh, karena jalan tersebut akan dilakukan pelebaran dari 6 meter mejadi 8 meter.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Pamekasan, Totok Hartono mengatakan peningkatan kualitas dan perbaikan jalan itu direncanakan akan dilakukan

segera sehingga jalan tersebut akan lebih kuat menahan beban berat. Selama ini, perbaikan hanya dilakukan dengan sistem tambal sulam, sehingga kondisinya kurang nyaman dirasakan pengendara dan justru tidak bisa mengatasi masalah.

Saat ini, pengerjaan perbaikan jalan itu sedang menunggu penghitungan harga satuan dan jika tahapan itu sudah selesai akan segera dilakukan lelang pengadaan barang dan jasa.

“Kami menargetkan lelang barang dan jasa bisa dilaksanakan pada bulan ini. Sehingga pada musim mudik lebaran kondisi jalan sudah dalam keadaan bagus,” katanya.

Menurut Totok, delapan ruas jalan tersebut direncanakan akan dilakukan peningkatan kualitas dari jalan aspal menjadi jalan hotmix agar lebih mampu menahan beban berat kendaraan yang melintas.

Selian perbaikan dan peningkatan kualitas jalan yang bersumber dari DAK, lanjut Totok, juga akan dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan yang bersumber dari Pelaksana Kegiatan (PK) Provinsi Jawa Timur yang saat ini sedang dalam tahap perencanaan.

PK Provinsi itu, tambah dia, akan diproyeksikan untuk perbaikan dan peningkatan jalan lingkar timur, lingkar barat, Pate-

mon - Teja Timur ke arah Gro’om, kemudian Panagguan - Palengaan Laok, Pakong - Klompang Barat serta melanjutkan pekerjaan jalan Dempo Barat hingga Bindeng.

Ia mengaku tidak mengetahui berapa alokasi dana melalui PK Provinsi itu. Namun ia memastikan dana itu akan digunakan untuk perbaikan di sejumlah ruas jalan tersebut.

“Soal berapa alokasinya, kami tidak mengetahuinya, karena semua itu merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kami hanya menyiapkan lokasi yang direncanakan untuk dilakukan perbaikan,” katanya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

H

PAMEKASAN

KORAN MADURA

SELASA 11 FEBRUARI 2014|NO. 0298|TAHUN III

TUNJANGAN KEAGAMAAN

Aroma Politisasi pada Guru Ngaji

HARUS IMBANG: Gedung BLK di Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan. Pembangunan gedung tersebut harus imbang dengan matangnya konsep penanaman kemampuan keterampilan masyarakat.

Konsep Keterampilan BLK Diuji Coba Harus Bisa Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan PAMEKASAN – Konsep keterampilan BLK di Pamekasan dijajal, karena selama ini masih belum bisa memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap penanganan kasus kemiskinan dan pengurangan pengangguran di wilayah tersebut. Ini terjadi karena faktor semangat pemerintah kabupaten setempat sangat lemah dalam berupaya memberantas kemiskinan. Sehingga pemda tidak bisa memobilisasi BLK yang ada di wilayahnya agar berperan lebih aktif membantu program pengikisan kemiskinan dan pengangguran.

Ketua Lembaga Pengkajian Kebijakan Daerah (LPKD) Pamekasan, Sodiq El-Fajar mengatakan Pemkab setempat seharusnya lebih serius dalam mengurangi angka pengangguran di wilayah tersebut, agar tingkat kesejahteraan masyarakat bisa terangkat.

Salah satu program yang harus segera diwujudkan yaitu pembangunan BLK yang sampai saat ini belum selesai.

Dalam proses ini, pihaknya juga menekankan agar pemerintah setempat segera menyiapkan konsep keterampilan yang akan diterapkan bagi para pencari kerja di wilayah itu. “Ini perlu disiapkan dengan matang sejak dini.

Sehingga pada saat pembangunan selesai bisa langsung dimanfaatkan dengan konsep keterampilan yang disiapkan,” katanya.

Lebih lanjut Sodiq berharap konsep keterampilan yang akan diterapkan ini sangat penting,

agar keberadaan gedung BLK yang sampai saat ini sudah menelan biaya miliar rupiah, tidak sia-sia.

Menurutnya, harapan ini cukup beralasan, mengingat adanya beberapa program pemerintah yang menyangkut pembangunan fisik, hanya semangat saat memulai pekerjaan, namun pemanfataannya kurang maksimal.

“Konsep dasarnya sudah bagus, yakni memberikan keterampilan kepada angkatan kerja dan pengangguran, tetapi biasanya program semacam ini hanyalah formalitas dan musiman, jadi kalau sudah tidak musim ya tidak diurus,” katanya.

Ia menyatakan akan terus mengawal program ini dengan sangat serius, agar angka pengangguran segera teratasi. Dari data Dinsosnakertrans, pertumbuhan pencari kerja mencapai lebih 1. 400 orang per tahun.

Sedangkan pertumbuhan lapan-

gan kerja hanya di bawah empat persen.

Harapan senada disampaikan Khairul Kalam, wakil ketua DPRD Kabupaten Pamekasan. Menurutnya, pada tahun 2014 ini, BLK diharapkan sudah bisa dioperasikan agar mampu menciptkan angkatan kerja yang siap untuk berkerja dengan keterampilan yang mumpuni. “Selain pembangunan gedung, penyediaan sarana dan prasarana program yang dananya miliaran rupiah dari APBD itu juga harus disiapkan,” katanya.

Pembangunan gedung BLK yang terletak di Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu dan saat ini sudah memasuki tahap kedua. Pembangunan pada tahap pertama menyisakan pengecetan dan pemasangan keramik. Pada tahap kedua kali ini sedang mengerjakan pembangunan disisi utara.

Pada pembangunan tahap pertama, gedung BLK itu menghabiskan anggaran sebesar Rp 3 miliar dan pada tahap kedua dianggarkan Rp 2,9 miliar. Besaran dana pembangunan BLK tahap kedua 2014 ini diketahui berdasar pengumuman lelang melalui LPSE, yang menunjuk PT. Kapuas Faisal Bersaudara yang beralamat di Jl Raya Sumenep No 34 Buddagan, Pademawu, sebagai pemenang tender. =ACHMAD FAUZI/MUJ/RAH

PAMEKASAN - Bagian Administrasi dan Kesejehteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Pamekasan berencana akan mencairkan tunjangan tahunan guru ngaji, sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. Jadwal pencairan tunjangan guru ngaji ini lebih awal dibandingkan dengan pencairan tahun sebelumnya, yang biasanya dilakukan bulan Agustus dan September.

Tidak hanya pencairan guru ngaji, bantuan fasilitasi keagamaan, baik Musalla, Masjid, dan Pondok Pesantren juga akan direncanakan lebih awal pencairannya. Padahal Kesra selalu rajin mencairkan bantuan tersebut empat sampai tiga bulan menjelang tutup tahun.

Menurut Ketua Komite Arek Lancor Bangkit (Kalab) Pamekasan, Zainal Abidin, pencairannya tunjangan guru ngaji tersebut, nuansa politisnya sangat kuat. Jika diberikan sebelum pileg. Zainal menyarankan agar bantuan tersebut diberikan setelah pelaksanaan pileg.

Zainal menambahkan banyak cara bisa dilakukan oleh para calon legislatif, untuk menarik simpati masyarakat.

Tak terkecuali memanfaatkan pencairan bantuan guru ngaji.

“Jumlah penerima guru ngaji ini tidak sedikit, bisa saja dimanfaatkan oleh para yang memiliki kepentingan,” ujarnya.

Zainal berharap agar pencairan tunjangan guru ngaji tersebut dievaluasi kembali.

Agar tidak timbul hal-hal yang kurang diinginkan. “Kalau boleh saya sarankan ditunda saja jadwal pencairannya, karena momennya tidak tepat,” ucapnya.

Kabag Kersa Pemkab Pamekasan, Amirus Sholeh meminta realisasi bantuan guru ngaji sebelum pileg tersebut tidak dihubung-hubungkan dengan pelaksanaan pemilihan legislatif, karena memang tidak ada kaitannya. Bantuan tersebut murni agar dana tersebut bisa terserap dan bisa secepatnya dinikmati oleh para guru ngaji di Pamekasan.

Selain itu, kata Amir, di bagian Kesra banyak kegiatan yang harus dilakukan, agar tidak terbentur dengan kegiatan lain, dirinya mendahulukan pencairan guru ngaji. “Atas perintah Sekda dan anggaran sudah ada, maka insyaallah

dalam waktu dekat bantuan guru ngaji akan dicairkan,” katanya.

Amir menjelaskan anggaran guru ngaji tahun ini mencapai Rp 2 miliar, anggaran tersebut sudah termaktub dalam (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) APBD 2014 Pamekasan. Sementara mengenai perolehannya masing-masing guru ngaji akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 200.000.

Banyak cara bisa dilakukan oleh para calon legislatif, untuk menarik simpati masyarakat. Tak terkecuali memanfaatkan pencairan bantuan guru ngaji. “Jumlah penerima guru ngaji ini tidak sedikit, bisa saja dimanfaatkan oleh para yang memiliki kepentingan.

Zainal Abidin

Ketua Komite Arek Lancor Bangkit (Kalab) Pamekasan

Jumlah penerima bantuan sekabupaten Pamekasan mencapai 7.500 penerima, yang tersebar di 13 Kecamatan di Pamekasan. Jumlah ini merosot dari jumlah usalan sebelumnya yang mencapai 9000 guru ngaji. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada.

Saat ini, kata Amirus Sholeh, dirinya bersama tim tengah melakukan validasi penerima tunjangan guru ngaji. Hal itu dilakukan dalam rangka mengantisipasi penerima ganda, salah sasaran ataupun hal-hal yang kurang diinginkan lainnya. “Selama satu bulan ini kami fokus validasi penerima,” ucapnya.

Ada beberapa ketentuan guru ngaji yang berhak mendapatkan bantuan itu,yaitu guru ngaji bukan seseorang yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan memiliki santri binaan minimal 10 orang. ”Pencairan bantuan tersebut beberapa waktu lalu masih banyak kesalahan data penerima. Itu akibat terjadinya kesalahan saat verifikasi,” ucapnya. =FAKIH AMYAL/RAH

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

MENJELANG PEMILU

Pers Perlu Jaga Netralitas

Jangan tiba-tiba langsung dipublikasikan kalau (berita) belum berimbang terkait pemberitaan itu.

Puthut Budi Santoso Sekda Sampang

Sampang – Media massa sebagai lembaga penyiaran perlu menjaga jarak dengan politik praktis. Menjelang pesta demokrasi, pers sebagai wahana komunikasi massa bisa saja dimanfaatkan lembaga atau orangorang tertentu untuk kepentingan politis. Media tetap harus independen dan netral.

Seruan tersebut disampaikan Sekertaris Daerah (Sekda) Sampang Puthut Budi Santoso saat menghadiri lomba fotografi dan pameran foto dengan tema: Melihat Sampang dari Cuplikan Kamera yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Sampang (AJS), Senin (10/2).

Menurutnya, media massa melalui informasi yang disiarkan ke publik memiliki peran penting untuk memberikan dan mempengaruhi opini masyarakat. Oleh karenanya, pekerja media harus bekerja profesional. “Ini tentu demi menjaga netralitas dalan pemilu,” tuturnya.

Media harus berimbang dalam menurunkan berita seputar politik serta pemilu. Artinya, selain sesuai dengan fakta yang ada, pihak-pihak terkait dikonfirmasi terlebih dahulu. “Jangan tiba-tiba langsung dipublikasikan kalau belum berimbang terkait pemberitaan itu,”ujarnya.

Sementara Bupati Sampang A Fannan Hasib meminta media tidak hanya melihat satu sisi dalam pemberitaan. “Kalau ingin membangun Sampang bukan hanya dari sisi samping, tetapi segi lainnya juga agar tidak dipandang jelek,” tuturnya. =RYAN HARIYANTO/MK

KORAN MADURA

Sampang

11 FEBRUARI 2014 SELASA 11SELASA FEBRUARI 2014 | No. 0298 | TAHUN III

No. 0298 | TAHUN III

II

Dua Kasus Korupsi Siap ke Meja Pengadilan Negeri Sampang - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang siap melimpahkan berkas penyidikan dua kasus dugaan korupsi ke Pengadilan Negeri setempat. Kejari mengaku telah memiliki dua alat bukti yang cukup kuat untuk menyeret para tersangka.

Dua berkas kasus dugaan korupsi itu kasus pemotongan dana kelompok tani dan dugaan korupsi kasus penyimpangan dana Bantuan Langsung Mandiri Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM- PUAP) tahun 2011.

Kepala Kejari Sampang Abdullah melalui Kasi Intel Sucipto mengatakan, dua kasus yang segera dilimpahkan ke PN setempat itu, meliputi kasus pemotongan dana kelompok tani dengan tersangka Ahmadi, Kabid Sumber Daya Pertanian Dinas Pertanian, dan kasus penyimpangan Bantuan Langsung Mandiri Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) tahun 2011 di Desa Apaan Kecamatan Pangarengan dengan tersangka Adawi.

“Selama awal tahun ini kita sudah siapkan berkas penyidikan ke PN atas dua kasus dugaan korupsi, kasus pemotongan dana poktan dan kasus penyimpangan dana BLM - PUAP 2011,” ucapnya, Senin (10/1).

Sucipto menambahkan, saat

ini ada beberapa kasus dugaan korupsi yang sudah memasuki tahap penyidikan, antara lain, kasus dana pesangon DPRD Sampang periode 1999-2004, kasus dugaan pemotongan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2012-2013, dan kasus dugaan pembengkakan biaya pengadaan mobil pemadam kebakaran BPBD Sampang.

Berdasarkan data kejari, untuk kasus dugaan pembengkakan pengadaan kendaraan mobil pemadam kebakaran (damkar) milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang tahun 2012 itu, harganya melambung menjadi sebesar Rp 1,2 miliar, dari yang seharusnya Rp 600 juta. Hal ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp

600 juta.

Untuk kasus pemotongan dana BSPS dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI yang dilakukan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung). Sekitar 1.932 jumlah penerima dana tersebut mestinya mendapat kucuran dana Rp 7.500.000 per KK dari Kemenpera. Namun, berdasarkan laporan di lapangan, penerima bantuan hanya menerima sekitar Rp 3 juta jika dikalkulasikan.

Sedangkan untuk kasus dugaan korupsi dana pesangon DPRD Sampang periode 1999 2004 senilai Rp 47 juta, beberapa anggota dewan telah dilakukan penahanan. Diantaranya, KH Fahrur Rozi, Herman Hidayat, dan Ach Sayuti. =RYAN HARIYANTO/MK

JELANG PILEG 2014

Kini, Logistik Tak Kurang Lagi Sampang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang telah menerima kiriman kekurangan logistik Pemilu Legislatif 2014 dari KPU Jatim. Jumlah logistik yang diterima sesuai dengan kekurangan yang dibutuhkan KPU. Komisioner KPU Sampang Bagian Logistik, Hernandi Kusuma Hadi, menjelaskan, kekurangan logistik pemilu sebanyak 8.489 unit dan jumlah logistik yang diterima KPU sesuai dengan jumlah kekurangan itu.

“Logistik pemilu yang kami terima tadi sekitar pukul 10.00 WIB dan saat ini telah di simpang di gudang penyimpanan logistik,” kata Hernandi Kusuma Hadi, menjelaskan, Senin (10/2).

Jenis logistik pemilu yang diterima terdiri dari bilik suara sebanyak 4.734 unit, dan kotak suara sebanyak 3.755 unit.

Hanya saja, sambung dia, bahan logistik jenis kotak dan bilik suara yang diterima KPU Sampang itu berbeda dengan bahan kotak dan bilik suara yang digunakan pada pemilu sebelumnya. “Kalau yang dulu kan terbuat dari bahan jenis seng, nah sekarang ini dari bahan kardus,” ucapnya.

Sebelumnya, jumlah logistik pemilu yang ada di Sampang dan masih bisa digunakan pada

ant/siswowidodo

Jelang pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, kebutuhan logistik di Kabupaten Sampang sudah terpenuhi.

Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 1.839 unit.Rusaknya kotak dan bilik suara itu, karena beberapa hal. Selain karena memang sudah aus karena dimakan usia, juga karena logistik yang ada di Sampang sudah sejak 2009, dan tempat penyimpanan logistik

tidak memadai.

Selain itu, faktor jumlah TPS juga berpengaruh pada kebutuhan logistik pemilu di Kabupaten Sampang. Pada pemilihan kepada daerah bupati dan wakil bupati Sampang yang digelar 12 Desember 2012, jumlah TPS di

wilayah itu sebanyak 1.462 TPS, sedangkan pada pemilu legislatif nanti sebanyak 2.582 TPS. “Dengan adanya penambahan TPS ini kan secara otomatis maka kebutuhan logistik pemilu di Sampang ini juga akan bertambah,” ujarnya. =ABD AZIZ/ANT

J

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 11 FEBRUARI 2014 | No. 0298 | TAHUN III

MODA TRANSPORTASI

Mobil Bak Terbuka Bukan Kendaraan Umum

BUKAN KENDARAAN UMUM. Seorang anggota polisi memberhentikan mobil bak terbuka (pikap) yang mengakut orang saat razia kendaraan mobil pikap dan truk yang membawah penumpang di jalan raya kawasan Pare, Kediri, Jawa Timur, Selasa (21/1). Kepolisian Republik Indonesia melarang dan akan menindak tegas kendaraan dengan bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut orang menyusul banyaknya kecelakaan maut yang merenggut banyak korban jiwa di sejumlah daerah di Indonesia akibat mobil bak terbuka (pick up) dan truk di gunakan untuk mengangkut orang secara berlebihan.

MH SAID ABDULLAH ANGGOTA DPR-RI DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN DAN CALON LEGISLATIF DPR-RI DAPIL JATIM XI (BANGKALAN, SAMPANG, PAMEKASAN, SUMENEP) MENGUCAPKAN

Selamat

HARI PERS NASIONAL 2014 “PERS SEHAT, RAKYAT BERDAULAT”

Sampang - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sampang menekankan bagi setiap partai politik (parpol) maupun calon anggota legialatif (caleg) agar tidak mengangkut pendukungnya menggunakan mobil bak terbuka seperti pikap dan truk saat menggelar kampanye terbuka.

Kasat Lantas Polres Sampang, AKP Hari Regasa, mengatakan, larangan tersebut diberlakukan karena berkaca pada kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bak terbuka, yang terjadi di Probolinggo beberapa waktu lalu yang menyebabkan 18 orang meninggal dunia.

“Kami melakukan aturan tersebut untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian laka lantas mobil pikap yang mengangkut orang di Probolinggo pada 28 Desember lalu,”ucapnya mewakili Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar Pihaknya juga tidak akan segan-segan menindak tilang agar pengemudi jera. Bahkan, tak tanggung - tanggung pihaknya juga akan mengamankan mobil pengangkut barang yang dimaksud jika tetap digunakan sebagai armada untuk mengangkut simpatisan parpol maupun caleg peserta pemilu.

Berdasarkan pantuan, banyak didapati kendaraan bak terbuka mengangkut orang di jalan raya. Bahkan, tak tangung pengemudi juga menumpangi barang bawaan lebih dari kapasitas normal.

Sehingga, ketika pihak kepolisian melakukan tindakan, mereka para pengemudi terkadang menebar janji untuk tidak mengulangi lagi.

“Semua yang melanggar akan kita tindak, baik itu saat kampanye atau bukan.

Karena pada dasarnya kendaraan bak terbuka itu untuk pengangkut barang bukan orang,” imbuh Hari. =RYAN HARIYANTO/MK

KORAN MADURA

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 11 FEBRUARI 2014 NO. 0298 | TAHUN III

SELASA 11 FEBRUARI 2014 NO. 0298| TAHUN III

K K

KEBEBASAN PERS

Pelepasan Merpati untuk HPN ke-68

AKSI DAMAI MAHASISWA. Seorang aktivis mahasiswa memasang poster menuntut diungkapnya kasus pembunuhan wartawan Bernas Udin saat menggelar aksi damai di tugu Adipura Magelang, Jawa Tengah, Senin (10/2). Aksi dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional tersebut sebagai ungkapan kekecewaan aktivis pers atas tidak tuntasnya kasus pembunuhan wartawan Bernas Udin 17 tahun silam.

Mengurus TNKB Menguras Energi Profesionalitas Samsat Teruji BANGKALAN - Para pemilik kendaraan bermotor mempertanyakan pengurusan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Hingga dua bulan lebih, TNKB tak kunjung diterima oleh pemilik kendaraan. Hal itu menjadi masalah sendiri bagi pemilik kendaraan, terlebih saat perjalanan ke luar kota.

“Kami mengurus sejak bulan November lalu, namun hingga saat ini masih juga belum keluar dari kantor Samsat,” kata Usman, pemilik kendaraan.

Dirinya mengaku tidak mengetahui secara pasti, belum selesainya TNKB perpanjangan lima tahunan kendaraan miliknya.

Pihak Samsat hanya memberikan surat perpanjangan pajak saja, sedangkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) juga belum selesai. Dalam surat perpanjangan tersebut hanya diberikan stempel keterangan waktu pengambilan STNK. “Disuruh ambil bulan Mei STNK dan TNKB-nya. Kok lama

sekali mengurusnya, tidak seperti tahun-tahun lalu,” tanyanya.

Hal itu tentunya mengganggu perjalanan saat keluar daerah.

Sebab banyak juga aparat kepolisian yang menanyakan tentang TNKB-nya. Apalagi ada perubahan pada tanda kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan nomor baru yang didapat. Termasuk saat memasuki tempat parkir umum yang mewajibkan persyaratan penunjukkan STNK. “Saya perlu menjelaskan ke aparat, kalau ada pemeriksaan.

Untungnya mereka mengerti. Belum lagi, saat parkir kendaraan di tempat ramai seperti mall.

TNKB tak sesuai dengan nomor

perpanjangan STNK yang baru,” terangnya.

Sementara itu, Kasatlantas polres Bangkalan AKP Yusis Budi K melalui KBO Lantas Iptu Andy Bahtera menjelaskan belum selesainya pengurusan TNKB merupakan masalah umum. Sebab polda Jatim masih terkendala tentang pelelang. Pasalnya, saat ini dalam pengadaan TNKB dilakukan dalam bentuk lelang, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Para pemilik kendaraan bermotor yang belum menerima TNKB tak perlu khawatir, saat ada kegiatan operasi pemeriksaan . Sebab aparat kepolisian telah mengetahui akan hal itu,” jelasnya.

Apalagi di surat pajak telah diberikan stempel pemberitahuaan sebagai pengganti STNK. Pengendara tinggal menunjukkan saja sesuai apa yang menjadi ketentuannya. Karena belum selesainya proses TNKB memang berasal dari pihak kepolisian. =MOH. RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada setiap tanggal 9 Februari, tidak hanya dirayakan oleh para insan pers saja. Para siswa pun memiliki kepedulian dalam merayakan momen sakral tersebut.

Kali ini, HPN ke-68 itu dirayakan oleh seluruh siswa MAN Model Bangkalan dengan menggelar aksi melepas dua burung merpati. Pelepasan burung merpati tersebut sebagai simbol kebebasan pers.

Acara yang berlangsung di depan Stadion Gelora Bangkalan (SGB) tersebut, juga dimeriahkan oleh sejumlah siswi yang menggunakan busana terbuat dari koran bekas. Rancangan busana yang anggun terbuat dari koran itu merupakan bentuk apresiasi terhadap para jurnalis dan wartawan yang tak henti-hentinya menyajikan berbagai macam informasi kepada masyarakat.

Melalui media masyarakat dengan mudah mengakses segala pemberitaan yang aktual dan terpercaya.

Di masa yang akan datang para insan pers diharapkan agar tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik dan independensi lembaga pers. Terlebih dapat menyajikan beritaberita yang dapat mendidik masyarakat terutama para siswa dan siswi yang memang sejak dini harus dapat mengikuti segala perkembangan informasi, terutama terkait dunia pendidikan. Sebab dunia pendidikan selalu berkembang secara dinamis.

“Kami mengucapkan selamat atas HPN, semoga kedepan para

jurnalis tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai etika jurnalistik,” ujar Kepala MAN Model Bangkalan, Fatchurrahman.

Selain itu, lanjutnya, pers merupakan salah satu pendukung dalam dunia pendidikan. Sebab dengan informasi yang disajikan terutama tentang pendidikan semua siswa dapat mengaksesnya. Oleh sebab itu, pihaknya berharap agar media cetak maupun elektronik untuk lebih memperkaya segmen pemberitaan tentang dunia pendidikan.

Apalagi perkembangan pendidikan antar daerah selalu berbeda, karena sumber daya manusia (SDM) yang ada di masing-masing daerah juga berbeda.

“Informasi tentang pendidikan jika bisa ya diperkaya, untuk menunjang pengetuhuan para siswa maupun siswi,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Komunitas Wartwan Bangkalan, Buyung Pambudi menyatakan sangat bangga dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap kepedulian para siswa MAN Model Bangkalan terhadap dunia pers. Sebab tidak semua orang memiliki rasa peduli pada momen-momen semacam ini.

“Langkah yang dilakukan adik-adik kita ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kebebasan pers. Sehingga jangan lagi ada intimidasi terhadap kalangan pewarta, tugas mereka tak lain hanya sebagai penyambung informasi, untuk kemajuan bangsa,” ujarnya. =DONI HERIYANTO/RAH

LEPAS: Kepala Sekolah MAN Model Bangkalan dan Ketua PWI serta Ketua KWB saat melepas burung merpati sebagai simbol kebebasan pers.

L

BANGKALAN

KORAN MADURA

SELASA 11 FEBRUARI 2014|NO. 0298|TAHUN III

Jam Operasi Harus Setengah Hati Karena Terus Menerus Merugi BANGKALAN - Semakin berkurangnya pengguna jasa penyeberangan di pelabuhan Kamal yang menyebabkan kerugian hingga Rp 8 miliar, membuat PT. ASDP sebagai pengelola mengambil sikap tegas agar kerugian yang dialami tidak semakin membengkak, dengan mengurangi jam operasional kapal yang beroperasi selama ini. Apalagi beban hutang yang harus ditanggung terus semakin bertambah, seiring kebutuhan bahan operasional armada penyeberangan yang semakin mahal.

Terhitung mulai tanggal 10 Februari 2014, PT. ASDP Penyeberangan pelabuhan KamalUjung Surabaya resmi mengurangi jam operasional yang sebelumnya dari pukul 5.00 sampai 24.00 wib berubah menjadi dari pukul 5.00 sampai pukul 21.00 wib. Hal itu sebagai langkah untuk mengurangi beban yang selama ini memberatkan pihak pengelola. Sebab pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional.

Semenjak berfungsinya jembatan Suramadu, pelabuhan Kamal yang di kelola PT. ASDP menjadi tempat yang dapat dikatakan semakin sepi dibanding di saat Suramadu belum berfungsi.

Pelabuhan tersebut, yang dulunya ramai dengan kendaraan lalu-lalang kendaraan, kini telah kehilangan para penggemarnya.

Bahkan disaat hari-hari tertentu pun seperti lebaran, yang mana dulu selalu dihiasi kemacetan cukup panjang, kini kemacetan

itu tak lagi dapat dijumpai.

“Perubahan jam operasional terpaksa kami lakukan, karena dari hari ke hari para pengguna jasa penyeberangan semakin berkurang. Hal itu menyebabkan kerugian yang cukup besar. Sehingga solusi konkrit yang diambil adalah dengan memperpendek jam operasinal,” jelas Manager Usaha PT. ASDP Surabaya, Wildan Jasuli.

Menurutnya, untuk menutupi kerugian tersebut, lanjutnya pihak PT. ASDP harus menggunakan subsidi silang dari pelabuhan Gili Manuk Banyuangi dan pelabuhan lainnya yang dikelola PT. ASDP. Sebab jika tidak menggunakan subsidi silang pelabuhan Kamal tidak akan beroprasi lagi. Momen-momen penting sudah tidak bisa lagi dijadikan harapan dan tidak seramai dulu.

Apalagi masyarakat lebih memilih menggunakan jembatan Suramadu sebagai alternatif untuk mempercepat mobilitas mereka.

“Meskipun kita kurangi jam operasional armada yang kita gunakan tetap berjumlah empat kapal dengan dua dermaga. Sejatinya ada enam armada, namun kita gunakan empat saja. Sebab empat armada lebih dari cukup untuk

melayani para pengguna jasa penyeberangan,” paparnya.

Sementara itu, dalam kurun waktu 2013 lalu, PT. ASDP harus menanggung kerugian Rp8 miliar.

Parahnya tidak ada tindakan apapun dari Pemkab Bangkalan un-

tuk menanggulangi kerugian yang dialami. Apalagi dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), semakin membuat pelabuhan Kamal berada di ujung tanduk kebangkrutan. =DONI HERIYANTO/RAH

KADES PJS

Warga Patenteng Kembali Datangi Kantor Dewan

BANGKALAN - Puluhan warga Desa Patenteng Kecamatan Modung mendatangi kantor DPRD Bangkalan. Mereka menolak sikap Camat Modung yang memutuskan pejabat sementara (PJS) untuk desa setempat secara sepihak.

Bahkan masyarakat menuding Camat Modung telah bersikap otoriter, karena PJS telah ditentukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Patenteng.

“Kami secara tegas menolak PJS yang ditunjuk oleh Camat Modung, karena kami telah memilih atas musyawarah mufakat,” kata Ketua BPD Desa Patenteng, Kurniawan.

Menurutnya, hasil rembuk desa dengan tokoh masyarakat disepakati ada dua nama yang akan menjadi PJS Desa Patenteng, yaitu H. Sayadi dan Mahruji. Namun Camat Modung justru menunjuk PJS yang berasal dari lingkungan Kecamatan Modung. PJS tersebut merupakan Ketua BPD Desa Modung dan sebagai Pega-

wai Negeri Sipil (PNS). Tentunya, tidak tahu sama sekali permasalahan yang ada di Desa Patenteng.

“Ini aspirasi masyarakat, namun kenapa pihak kecamatan justru memilih H. Abdurrahman sebagai PJS. Masyarakat ingin dipimpin oleh orang yang mengetahui kondisi Patenteng. PJS yang sekarang itu kan bukan warga Patenteng,” sesalnya.

Penunjukan H. Abdurrahman sebagai PJS, kata Kurniawan, penuh dengan permasalahan. Sehingga perlu ada tindakan terhadap keputusan Camat Modung tersebut. Pihaknya berharap agar PJS sesuai dengan hasil musyawarah yang diselenggarakan pada tanggal 3 Januari waktu lalu. Maka segala bentuk urusan pemerinta-

han desa agar dikembalikan pada pihak yang berwenang yaitu BPD setempat. “Segala urusan kami minta kembalikan ke desa, karena itu bukan kewenangan camat,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Musawwir mengatakan akan melakukan pemanggilan terhadap Camat Modung, Kepala Bapemas Pemdes,

dan Kabag Hukum Pemkab Bangkalan. Terlebih akan meminta klarifikasi Camat Modung yang seolah-olah memiliki hak istimewa dalam menentukan calon PJS tersebut. “Camat tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan calon PJS. Maka dari itu kita akan panggil pihak-pihak terkait,” janjinya. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA

Suramadu

KORAN MADURA

SELASA 11 FEBRUARI 2014 SELASA 11 FEBRUARI 2014||TAHUN No. 0298 |IIITAHUN III No. 0298

M M

KAMPANYE PERDAPIL

KPU Diminta Tidak Diskriminatif BANGKALAN - Jadwal penentuan dan lokasi kampanye merupakan salah satu hak yang harus sama diberikan kepada partai politik (parpol). Dalam aturan yang telah ditetapkan kampanye dilakukan menggunakan sistem perdapil. Hal itu berpengaruh terhadap pemerataan jadwal kampanye yang diterima partai politik, sehingga rawan terjadinya konflik.

KPU dituntut bersikap adil dalam memberikan pembagian jadwal dan tidak diskriminatif, sehingga menghindari konflik antar partai atau pun calon legislatif. Penentuan masa kampanye, sehingga semua parpol mendapatkan jatah sama dalam menggelar kampanye.

"Penyelenggara dalam menyusun atau menetapkan jadwal kampanye harus adil. Dimana semua parpol peserta pemilu harus mendapat jatah yang sama terkait kampanye. Bila tidak dipastikan akan timbul protes dari pengurus parpol yang merasa dirugikan," kata Sekretaris DPC Hanura Bangkalan Nanang Hidayat, kemarin.

Menurutnya, intensitas yang diinginkan parpol tentunya dengan melakukan banyak kampanye.

Akan tetapi, ada batasan yang telah ditetapkan baik jumlah kegiatan maupun lokasi kampanye. Hal itu dilakukan untuk memikat hati pemilih. Oleh karena itu, jatah yang sama pada setiap parpol pemilu harus sama agar tidak terkesan adanya diskriminasi. "Pada intinya kami setuju. Apapun yang menjadi peraturan harus dipenuhi, tetapi dengan cara yang adil. Karena sebagai peserta pemilu, parpol wajib menaati hal itu," terangnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Bangkalan Fauzan Jakfar menyatakan pihaknya sudah menetapkan jadwal kampanye bagi parpol peserta pemilu. Setiap parpol mendapat jatah 10 kali berkampanye.

"Setiap parpol mendapat jatah yang sama dalam berkampanye dengan jumlah 10 kali. Adapun lokasi kampanye menggunakan sistem per dapil, bukan per kecamatan. Langkah ini diambil untuk mengurangi adanya konflik antar parpol dan caleg," ungkapnya. = MOH. RIDWAN/RAH

ant/rudi mulya

PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE Petugas Satpol PP dan Panwaslu Kabupaten Nganjuk menertibkan alat peraga kampanye (APK) bergambar calon anggota legislatif (caleg) di kawasan Jalan Gatot Subroto, Nganjuk, Jawa Tirmur kemarin. Penertiban dilakukan karena pemasangan APK berupa baliho, banner, dan spanduk tersebut melanggar peraturan KPU tentang pedoman pelaksanaan kampanye mengenai zona pemasangan di jalan protokol.

Pelanggaran Belum Terdata PAMEKASAN - sekalipun panitia pengawas pemilu (panwaslu) bersama Pol PP Pemkab Pamekasan aktif melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye (APK) di sejumlah titik di Pamekasan, tetapi hingga saat ini panwaslu belum mengantongi data pelanggaran kampanye, baik yang dilakukan partai politik maupun oleh calon legislatif yang diusung parpol.

Panwaslu belum selesai melakukan penertiban. Sehingga tidak sempat menghitung secara rinci satu persatu jenis pelanggaran yang dilakukan, berikut lokasi pelanggaran."Karena belum selesai, maka kami belum menghitungnya jumlah keseluruhan pelanggaran," kata Divisi Hukum dan Tindak Lanjut Panwaslu Pamekasan Sapto Wahyono melalui ponselnya, Senin(10/02).

Sapto juga tidak bisa menye-

butkan jumlah sementara pelanggaran APK, termasuk jumlah terbanyak pelanggaran APK yang dilakukan oleh parpol."Saya belum tahu, pelanggaran terbanyak dilakukan oleh parpol apa, karena belum menghitungnya," tegasnya.

Sapto menjelaskan besok lusa penertiban dilakukan tuntas, baik di tingkat Perkotaan, Kecamatan, maupun Pedesaan.

Selanjutnya, akan dilakukan

penghitungan secara totalitas termasuk akan dievaluasi secara utuh. Selanjutnya akan disampaikan kepada masyarakat melalui media massa.

Menurut Sapto dari evaluasi sementara pelanggaran APK merata dan panwaslu bersama Pol PP selalu memberikan peringatan kepada parpol. "Ada sebagian yang memahaminya, ada pula yang masih tetap melanggar, sekalipun sudah diberikan pemahaman," ucapnya.

Dia mengatakan penertiban terhadap alat peraga kampanye itu seharusnya tidak perlu dilakukan jika para caleg memahami ketentuan zonasi. Surat terkait ketentuan zonasi pemasangan APK itu sudah diberikan kepada masing-masing parpol.

Menyinggung tindakan Pan-

waslu terkait banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh parpol maupun caleg tersebut, Sapto berharap semua parpol maupun caleg taat terhadap ketentuan, terutama Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ia mengakui pihaknya sudah mengirimkan surat ke KPU dan Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye tersebut, khususnya yang terpasang di pohon. "Dalam penertiban itu nanti, kami juga akan mendampingi KPU serta Satpol PP, namun kapan akan dilakukan penertiban, kami masih berkoordinasi dengan kedua instansi tersebut," tegasnya. = FAKIH AMYAL/RAH

PENERANGAN

PLN Kaji Sistem Kelistrikan untuk Menerangi Kangean SURABAYA - PT PLN Distribusi Jawa Timur (Persero) siap mengkaji sistem kelistrikan untuk menerangi Pulau Kangean, Jatim, karena daerah tersebut tidak tersentuh listrik sampai saat ini.

Deputi Manajer Komunikasi Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jatim, Arkad

Matulu di Surabaya, Senin (10/2) menjelaskan belum adanya aliran listrik di Pulau Kangean dikarenakan wilayah itu merupakan daerah yang sangat jauh dari perkotaan. Apalagi, dibutuhkan anggaran yang besar untuk bisa mengaliri pulau terpencil itu.

"Kami sedang mengkaji apakah

sistem kelistrikan akan menggunakan aliran listrik milik PLN atau memakai 'CNC/Computer Numerical Control'," ujarnya.

Apabila uji coba "CNC" berhasil, ungkap dia, Pulau Kangean dapat memakai sistem kelistrikan tersebut. Namun, perseroan itu masih perlu melihat kondisi di

kawasan itu guna memberikan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat. "Kami selalu mengutamakan pelayanan daripada kebutuhan lainnya," katanya.

Pada kesempatan sama, "General Manager" PT PLN (Persero) Distribusi Jatim, Ida Bagus Gede Mardawa Padangratha, mengemukakan,

pelayanan adalah target utama perusahaan itu. Khusus di Jatim akan dilakukan dengan menggunakan strategi "ISOk-E/Image, Service, Operating Performance Execellent".

Upaya itu juga mampu meminimalkan semua keperluan listrik yang sangat besar di Jatim. = ANT/SLAMET HIDAYAT

KORAN PROBOLINGGO N KORAN MADURA N MADURA Laporan Khusus

SELASA 11 FEBRUARI 2014 No. 0298 | TAHUN III

SELASA 11 FEBRUARI 2014 | No. 0298 | TAHUN III

ali syahroni/koran madura

MISKIN. Salah satu keluarga miskin di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar. Kemiskinan menyebabkan salah satu balita di keluarga tersebut menderita kurang gizi.

Mengurai Angka Kemiskinan Heru: Penanggulangan Kemiskinan Belum Secara Kualitatif PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menyatakan jumlah warga miskin di wilayah itu dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Penurunan jumlah warga miskin itu diimbangi dengan kenaikan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasar evaluasi hasil capaian kegiatan penanggulangan kemiskinan di Pamekasan, terjadi penurunan angka keluarga miskin dari tahun ke tahun meski tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2008, jumlah keluarga miskin mencapai 213.055 jiwa atau 25,51 persen dari total penduduk di Pamekasan. Namun pada tahun 2009 angka tersebut menjadi 200.980 atau 23,60 persen sehingga terjadi penurunan sebesar 1,91 persen.

Pada tahun 2010, angka jumlah warga miskin di kota batik itu menjadi 200.897 jiwa atau 23,14 persen dari total penduduk Pamekasan, sehingga mengalami penurunan sebesar 0,46 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pamekasan, Noer Kodimmengatakan meski tidak terlalu signifikan, penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan selama ini telah menunjukkan hasil. Hanya saja perlu dilakukan perbaikan agar hasil yang dicapai bisa lebih maksimal,” katanya.

Selain mengalami penurunan angka kemiskinan, kata Noer Kodim, terjadi kenaikan angka IPM di kabupaten tersebut. Pada tahun 2008, capaian IPM sebesar 63,13 poin mampu dinaikkan menjadi 63,72 poin pada tahun 2009 atau naik 0,59 poin.

Begitu pula pada tahun 2010, angka tersebut naik 0,69 poin dibanding tahun sebelumnya menjadi 64,41 poin. Penurunan angka warga miskin dan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia itu terus terjadi hingga 2012.

Tahun 2011 angka kemiskinan kembali turun menjadi 179.200 jiwa atau 22,48 persen dari penduduk Pamekasan berarti turun 0,66 persen dari tahun sebelumnya, sedang IPM naik menjadi 65,16 poin atau naik 0,75 poin di banding tahun 2011.

“Tahun ini kami memastikan angka kemiskinan kembali turun dan IPM naik dari tahun sebelumnya. Hanya angka yang pasti masih dalam proses pengolahan data,” jelas Noer Kodim.

Untuk terus mengurangi angka kemiskinan, pemerintah

setempat pada tahun anggaran 2012 mengalokasikan dana program penanggulangan kemiskinan yang mencapai Rp 154,911 miliar. Angka tersebut mencapai 32,36 persen bila dibanding dengan nilai belanja tetap tahun 2012 yang mencapai Rp 478, 7 miliar.

Menurut mantan pimpinan di salah satu lembaga pendidikan kejuruan di Pamekasan itu, salah satu faktor penyebab kenaikan angka IPM dan penurunan angka kemiskinan belum signifikan adalah masih adanya ego sektoral dan ego program dari masing-masing pelaku. Sehingga upaya penanggulangan kemiskinan belum menjadi sebuah gerakan terpadu karena masing-masing seperti bergerak sendiri-sendiri. Seharusnya, upaya tersebut dilakukan secara terpadu, meski masingmasing sektor dan program memiliki acuan yang berbeda.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Pamekasan, Heru Budi Prayitno mengatakan ada kecenderungan pelaku program penanggulangan kemiskinan belum menjalankan programnya secara kualitatif. Program-program tersebut masih dijalankan secara kuantitatif dan parsial.

Akibatnya, meski telah banyak program yang dijalankan dan menggunakan anggaran ne-

gara yang cukup besar, hasil yang dicapai belum maksimal.

“Apabila diukur antara nilai anggaran yang dikeluarkan negara untuk berbagai program untuk mengatasi kemiskinan tersebut dengan capaian yang dihasilkan, sangatlah tidak imbang,” katanya, Jumat (8/2).

Karenanya, pemerintah melalui lembaga pengawasan yang dimiliki harus melakukan pengawasan terhadap program-program tersebut, bukan sekedar pada aspek formal, namun juga pada aspek yang lebih substansial. “Inpektorat dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus melakukan pengawasan dan audit secara kualitatif, bukan sekedar pemeriksaan terhadap angka-angka. Sebab ini adalah bagian dari peran lembaga tersebut untuk mengawal agar program pemerintah bisa mendekati capaian yang ditargetkan,” kata Heru.

Miskin itu Tidak Enak “Empat sehat lima sempurna” itulah makanan yang baik untuk asupan gizi anak. Namun bagi keluarga miskin (gakin) hal itu hanya akan menjadi harapan semata.

Adalah pasangan Sunima, 28 dan Arif, 30 warga Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar.

Betapa gembiranya Pada januari 2010 lalu, pasangan ini dianuger-

N

ahi seorang anak laki-laki. Sunima melahirkan di rumahnya dibantu oleh bidan desa setempat.

Ditengah kebahagiannya itu, jiwa keduanya sedikit dihinggapi rasa khawatir dan takut setelah mengetahui anak pertamanya lahir dengan kondisi badan tidak normal. Jika berat badan (BB) bayi normal sekitar 3,5 kilogram. Badan bayi yang kemudian di beri nama Faiq itu hanya sekitar 1 kilogram saja. Tubuhnya juga lemas, tidak seperti bayi lainnya yang lahir normal.

Meski begitu, mereka berdua begitu bersyukur dan berupaya mencarikan jalan agar dapat mengobati sang buah hati. Di tengah keterbatasan ekonomi, keduanya sering terpaksa mencari pinjaman uang pada tetangganya untuk membiayai pengobatan sang anak.

Setelah berumur 3 hari, Faiq dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Martodidjo. Setelah satu minggu dirawat berada di rumah sakit itu, Faiq dipulangkan. orang tuanya juga tidak tahu pasti penyakit apa yang menderita putra sulungnya itu. Setelah itu, hari demi hari, bulan berganti bulan ibu dan ayahnya tetap sabar merawat dengan segala keterbatasan.

Hingga berumur 4 bulan, kondisi anaknya tetap jauh dari harapan.

Akhirnya, Arif memutuskan berangkat ke Malaysia untuk bekerja.

Hingga kini Arif masih bekerja di negeri tetangga itu.

Menginjak usia tahun ke tiga badan Faig mulai menunjukkan perkembangan. Badannya dapat bergerak terbatas. Kondisi itu berlangsung hingga saat ini. Saat Koran Madura berkunjung ke rumahnya yang sangat sederhana itu, kedua tangannya masih lemas tidak mampu memegang sesuatu. Begitu juga dengan kakinya yang mengecil dan tidak mampu berdiri. Menurut Sunima, orang di desanya mengatakan anaknya menderita gizi buruk.

“Orangtua mana yang tidak sedih sedih melihat anak seusia dia masih terbaring sementara anak-anak sebayanya sudah masuk sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini),” katanya.

Dinas Kesehatan setempat sudah melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyakir yang diderita Faiq. Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga (Kesga), Abdurrahman, mengatakan, balita itu menderita kurang gizi yang disebabkan oleh berat badan lahir rendah dan kelainan saraf, sehingga mengakibatkan asupan gizi tidak bisa terserap sepenuhnya.

Berdasarkan data pada Dinkes Pamekasan, temuan gizi kurang dan gizi buruk selama tahun 2013, sebanyak 56 penderita, atau berkurang dibanding temuan tahun 2012, yakni sebanyak 113 penderita. = G.MUJTABA/ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Industri Lokal

KORAN MADURA

SELASA 11 FEBRUARI 2014 SELASA 11 FEBRUARI 2014||TAHUN No. 0298 |IIITAHUN III No. 0298

OO

LIMBAH PLASTIK JADI KERANJANG

Mengolah Limbah, Merenda Nafkah PROBOLINGGO – Limbah plastik tak hanya menjadi barang buangan. Namun bisa menjadi sebuah karya yang bernilai mahal. Bahkan, produk bahan buangan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Lihat saja di rumah Suyanto, seorang warga Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Ternyata limbah plastik yang sudah tidak terpakai bisa disulap menjadi sebuah keranjang. Bahkan, buah karyanya tidak hanya menjadi produk keranjang saja, tetapi beragam jenis produk bisa dibuat.

Seperti sketsel (pembatas ruang) dan gasibo. Semua produk yang dihasilkan sudah pasti terbuat dari limbah plastik yang tidak terpakai. Alhasil, produk milik Suyanto itu tidak hanya tembus di pasaran local, tetapi sudah tembus ke luar Jawa.

“Usaha ini saya rintis sejak akhir tahun 2008 silam,” terang dia saat Koran Madura bertandang ke rumahnya, Senin (10/2).

Dia menceritakan ihwal perjuangannya merintis usaha yang ditekuninya. Saat awal-awalnya, Suyanto mengaku sangat kesulitan untuk mencari bahan baku.

“Awalnya memang terkendala bahan bakunya,” katanya.

Namun, setelah dunia usahanya terus ditekuni, kini untuk mendapatkan bahan baku sudah tidak sesulit dulu lagi. Suyanto sudah mempunyai sebuah jaringan pabrik untuk mendapatkan limbah plastik yang diinginkannya.

Hanya saja, pria asal kelahiran Kota Probolinggo itu tidak menjelaskan pabrik mana dia dapatkan limbah plastic tersebut.

“Plastik itu bekas tali kapas yang sudah tidak terpakai,” katanya.

Dari limbah plastik tersebut, bisa membuat keranjang sampah dan keranjang untuk kurungan ayam. Bahkan, setelah disulap menjadi sebuah produk, harganya pun berbeda. Mulai dari harga Rp.15 ribu sampai Rp.17 juta. Wow…sebuah harga yang fantastis.

“Harga yang Rp.15 ribuan itu harga untuk keranjang sampah.

Sedangkan harga Rp.17 jutaan itu untuk bahan pembuatan gasibo,” terang dia menceritakan.

Dari sekian lama usaha yang dirintisnya itu, Suyanto kini sudah mempunyai karyawan sebanyak 11 orang. Bahkan, dari

DAUR ULANG. Pekerja sedang memproduksi limbah plastik, didaur menjadi keranjang yang pangsa pasarnya tembus luar Jawa.

limbah buangan itu, Suyanto mengaku mendapatkan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.25 juta.

Suyanto menjelaskan, produk yang banyak dihasilkan berdasarkan pesanan itu berupa produk keranjang sampah. Bahkan, konsumennya tidak hanya berasal dari dalam kota. Namun kini sudah merambah di wilayah Jawa Timur. “Kalau harga sketsel itu perlembar Rp.250 ribu. Jadi memang agak beda dengan produk sketsel dari bahan lainnya,” katanya.

Dapat Penghargaan dari Menteri UKM Suyanto adalah perajin limbah plastik pertama yang menerapkan teknik menganyam dalam kreasinya. Idenya itu membuat kebanjiran tawaran sebagai pelatih dalam pelatihan daur ulang di Kota Probolinggo.

Kini dia sudah membagi ilmunya ke banyak peserta pelatihan.

Selain itu, namanya pun sudah sangat dikenal di kalangan

mahasiswa dan aktivis lingkungan. Pada beberapa kesempatan, sekelompok mahasiswa datang ke rumahnya hanya untuk belajar menganyam limbah plastik menjadi tas atau keranjang.

Tidak jarang pula rombongan turis asing mengunjungi kediamannya dan membawa pulang beberapa hasil kreasi Suyanto sebagai oleh-oleh. Beberapa kali diundang untuk memajang karya-karyanya di pameran yang digelar di beberapa daerah.

Usaha yang ditekuni Suyanto memang terbilang langka.

Di Kota Probolinggo, hanya dia penghasil keranjang sampah yang terbuat dari buangan limbah plastik Tak heran, jika Suyanto panen penghargaan.

Penghargaan itu, tidak hanya diperoleh dari pemerintah Kota Probolinggo atau propinsi Jatim.

Tetapi pernah mendapatkan penghargaan dari Menteri UKM. Apalagi produk yang dihasilkannya kini sudah kian merambah ke luar Jawa, seperti Kalimantan, NTB dan lain sebagainya.

Suyanto menceritakan, untuk menyulap limbah plastik menjadi sebuah keranjang memang tidak semudah membalikkan tangan.

Semuanya membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Dengan 11 orang karyawannya itu, setiap harinya Suyanto bisa memproduksi sebanyak 75 keranjang sampah ukuran kecil. “Karena keranjang sampah ini banyak peminatnya,” katanya.

Konsumen yang memesan keranjang sampah tersebut, tidak hanya masyarakat biasa, tetapi banyak perkantoran yang memesannya. Apalagi keranjang plastik buatan Suyanto, selain elastis juga terlihat bersih dan tahan lama.

“Jadi keranjang plastik ini berbeda dengan keranjang yang terbuat dari anyaman bambu.

Sedangkan warna konsumen bisa memesannya sesuai dengan selera yang dimauinya,” tuturnya.

Begitulah Suyanto. Tidak pernah pelit berbagi ilmu kepada siapa pun yang mau berguru.

Suatu saat tamu datang bersama

muhammad sugianto/koran madura

beberapa temannya sambil membawa limbah plastik. Mereka lalu minta diajarkan membuat tempat pensil dari limbah tersebut.

Walau tidak punya pengalaman membuat benda itu sebelumnya, ia dengan sabar membimbing anak-anak itu. Tawa dan ucapan terima kasih mereka sudah cukup membuatnya puas.

Atas keputusannya untuk menyelamatkan lingkungan, ia dianugerahi penghargaan dari Wali Kota Probolinggo, beberapa waktu lalu. Bahkan, penjualan ke luar Jawa di lepas oleh Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo usai pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo yang baru.

"Saya ingin punya sanggar sendiri supaya dapat dengan leluasa melatih lebih banyak orang lagi untuk mengelola limbah plastik. Lebih banyak orang kan berarti lebih banyak limbah yang termanfaatkan,"pungkas Suyanto, tanpa peduli tentang hak cipta yang seharusnya di miliki atas ide dan hasil karyanya itu. = MUHAMMAD SUGIANTO

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

P

SELASA 11 FEBRUARI 2014 | No. 0298 |SELASA TAHUN III 11 FEBRUARI 2014

MADURA

No. 0298 | TAHUN III

AYU WANDIRA

Menjadi Perempuan Berpengaruh Menjadi orang berpengaruh barangkali impian setiap orang. Banyak cara yang dilakukan untuk menjadi orang paling berpengaruh. Diantaranya dapat dilakukan melalui berbagai aspek kehidupan, tidak melulu harus duduk pada suatu jabatan tertentu. Selain itu, tentunya membutuhkan sebuah skill maupun kemampuan yang mumpuni sebagai magnet penarik perhatian. agi gadis pemilik nama Ayu Wandira menjadi perempuan berpengaruh merupakan impiannya sejak dulu. Sebab hal itu sebagai bukti bahwa seseorang itu memiliki kapasitas kemampuan yang lebih dari pada orang lain. Sehingga dengan kemampuan yang dimiliki maka orang akan memandang sebagai sosok perempuan yang bisa dijadikan sebuah panatunan dalam segala hal.

"Menjadi perempuan yang dapat dijadikan panutan oleh orang lain itu tentunya sangat membanggakan. Sebab hanya dengan kemampuan yang dimiliki kita akan dipandang sebagai sosok yang istimewa," ujar gadis murah senyum ini.

Menurut gadis kelahiran Sampang 03 Juli 1995 itu, tidaklah mudah menjadi sosok perempuan dengan segudang kemampuan. Apalagi konstruksi sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sosok perempuan selalu identik dengan makhluk yang lemah. Dengan demikian perlu kerja keras untuk menjadi perempuan berpengaruh itu.

Selain menimba bekal ilmu pengetahuan juga harus mampu memberikan bukti konkrit bahwa pandangan yang tertanam selama ini suatu hal yang salah.

"Kita harus kerja keras untuk membuktikan itu semua, tidak cukup kita hanya pintar saja lalu dianggap sebagai orang yang memiliki pengaruh di tengan-tengah lingkungan sekitar. Orang dapat melihat kita apabila dapat mem-

buktikan dengan perbuatan yang nyata," paparnya.

Pada hakikatnya, kata Ayu, semua perempuan memiliki potensi untuk menjadi sosok yang memilki nilai lebih sebagai suatu bekal untuk dianggap sebagai perempuan berpengaruh. Namun, itu tergantung sejauh mana kemauan dalam mewujudkannya. Membutuhkan mental yang kuat, karena mental juga sebagai faktor penunjang dalam berbuat.

"Butuh mental baja agar kita bisa tampil dan diakui oleh sekitar," ujarnya seraya tersenyum.

Dikatakan Ayu, banyak perempuan yang bisa diajdikan contoh, sebut saja RA Kartini. Dia salah satu perempuan dari sekian banyak perempuan yang memiliki pengaruh luar biasa dalam catatan sejarah. Sungguhpun begitu, menjadi perempuan berpengaruh tidak lantas dijadikan sebuah alasan untuk bersikap sombong dengan melihat rendah orang-orang sekitar. =DONI HERIYANTO/RAH

RIZKY MITYA FEBRIYANTI

Menghiasi Hidup dengan Seni

izky Mitya Febriyanti, gadis yang lahir Februari, pelajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Pamekasan ini merupakan salah satu pelajar berpotensi di sekolahnya. Sejak masih di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), ia sudah tiga kali meraih juara I dan satu kali meraih juara II dalam lomba Pop Solo tingkat kabupaten. Dan tahun lalu juga meraih juara II lomba yang sama, juga tingkat kabupaten.

Gadis manis putri pasangan Fajar Yanuari Astomo dan Erlin Kusuma Ningsih itu mengaku hidup di keluarga penyanyi. Kakeknya almarhum Jamaluddin dan ayahnya dikenal sebagai penyanyi pop solo. Sehingga sejak kecil dia sudah mulai bersentuhan dengan dunia tarik suara itu.

Meski sudah menunjukkan hasil, namun ia mengaku belum menjadi yang terbaik dalam salah satu bidang kesenian tersebut, karenanya ia menyatakan akan terus berlatih dan mencari teman yang memiliki bakat dan hobi yang sama untuk saling tukar pengalaman dan pengetahuan. “Belum. Masih sangat jauh dari sempurna,� katanya merendah.

Gadis kelahiran 21 Februari 1998 saat ini vakum latihan, karena masih mengutamakan persiapan menghadapi ujian. Baginya di usianya yang ke-16, pelajaran masih lebih penting dibanding pengembangan bakat dan hobi. Setelah selesai mengikuti ujian, gadis yang bercita-cita menjadi dokter itu akan giat berlatih untuk mengembangkan bakatnya di bidang seni suara tersebut. Sebab dia ingin hobinya itu bisa terus dikembangkan dan diharapkan bisa bermanfaat untuk orang lain. =G. MUJTABA/RAH