e Paper Koran Madura 22 Agustus 2014

JUMAT

KORAN MADURA

22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

0328-6770024 JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III www.koranmadura.com

: Prabowo-Hatta dak Putusan MK Ti n Mencerminka if tant Keadilan Subs Nasional hal 4

SIDANG SENGKETA PILPRES Suasana sidang pembacaan putusan sengketa Pemilihan Presiden yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, Jakarta, Kamis (21/8). Hakim MK membacakan hasil sidang pleno setelah delapan kali proses sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dengan pemohon pasangan capres Prabowo-Hatta dan pihak termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil penetapan Pilpres yang memenangkan Pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla. ant/yudhi mahatma

BERITA TERKAIT Hal 2,3,4

MK Menolak Seluruh Permohonan Prabowo-Hatta

Finish

JAKARTA-Majelis Hakim Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruhnya permohonan pasangan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, setelah menggelar sidang secara maraton selama hampir tujuh jam. Dengan demikian, pasangan nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla tetap menjadi presiden dan wakil presiden terpilih 20142019.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (21/8) pukul 20.44 Wib. Pada saat putusan dibacakan, massa yang sore tadi ricuh di depan Gedung MK sudah mencair.

Dalam pertimbangan putusan, Mahkamah menyatakan tidak ada bukti yang dapat meyakinkan klaim Prabowo-Hatta bahwa mereka menang dengan 67.139.153 suara, sementara Jokowi-JK hanya mendapatkan 66.435.124 suara.

Menurut Mahkamah, saksi yang telah dihadirkan tidak mampu menunjukkan kebenaran hitung-

hitungan Prabowo-Hatta itu. “Dengan demikian menurut mahkamah, secara hukum dalil pemohon tidak beralasan,” kata Hakim Konstitusi Anwar.

Soal Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang dipersoalkan pemohon Prabowo-Hatta, Mahkamah justru menilai menghapusnya sama dengan melanggar konstitusi.

“DPKTb itu adalah hak yang dijamin konstitusi UU dan konsesi internasional, sehingga penghapusan itu pelanggaran,” kata Hakim Ahmad Fadlil Sumadi. =GAM/ABD/AJI

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III

Cosa Nostra Oleh : Abrari Alzael

Budayawan Muda Madura

Tahun 1859 Eduard Douwes Dekker, seorang pegawai pemerintah yang kecewa di Hindia Belanda, menulis buku dengan nama samaran, Multatuli. Buku Max Havelaar yang ditulisnya, serupa novel satire. Buku ini berisi kritik kepada Belanda yang menggunakan kekuasaannya untuk memeras agar membuatnya menjadi kaya.

Di bagian akhir buku ini, Multatuli menyampaikan permintaan kepada Raja William III (kepala negara) agar bertanggungjawab untuk kesewenang-wenangan atas nama kekuasaan terhadap rakyat.

Pada mulanya, buku ini dikritik banyak pihak karena kontennya yang mengkritisi Belanda. Tetapi akhirnya, dicetak ulang beberapa kali. Sampai saat ini, diterjemahkan ke dalam 40 bahasa. Lalu tahun 1999, Pramoedya Ananta Toer merujuk novel ini dalam The New York Times sebagai buku yang membunuh kolonialisme.

Meski novel ini lapuk dari sisi usia, tetapi kontennya kontekstual sampai hari ini. Sebab banyak pihak yang menindas justru karena ia berkuasa, kaya, dan gila.

Dalam film Rindu Purnama yang dibesut Mathias Muchus, pemeran antagonis (Titi Sjuman) begitu garang memperlakukan yang lemah karena ia merasa berada di atas situasi sekelilingnya dan berhak untuk menindih, menindas, memeras, dan culas.

Padahal dalam Amos, sebenarnya telah dibuka suatu realita; manusia hidup berada dalam dua ketegangan, Otoriter itu bukan between God and Man. Amos, saja tidak baik untuk menguliti tentang perbuatan pertumbuhan kese- jahat yang dilakukan manusia hatan mental, tetapi yang merasa dirinya hebat itu juga merusak per- serupa Yerobeam II (kejamsangat berkuasa). Pemilik kuasa adaban ini hidup dalam semesta moral yang tergerus. Siapapun yang tak sejalan, dihabisi, tentu dengan kekuasannya, sebagai raja, penguasa. Ini ada dan menjadi urusan semua bangsa (Cosa Nostra).

Fakta lainnya mengursus kehidupan, dimana ketimpangan seseorang akan diuji tiga hal. Pertama, ia akan sadar dengan sendirinya karena kematangan usia serta kedewasaan cara pandang. Kedua, akan mengerti bahwa otoriter itu bukan saja tidak baik untuk pertumbuhan kesehatan mental, tetapi itu juga merusak peradaban.

Ketiga, alam yang akan membuatnya sadar dan karena itu berhenti bukan saja dari otoritarianismenya, tetapi tidak bisa meneruskan hidupnya.

Sebagai illustrasi, Mobutu Sese Seko menjadi Presiden Kongo (1965-1967), setelah melakukan kudeta. Ia selalu tampil dengan kopiah bercorak macan tutul seakan siap menerkam yang dianggapnya lemah. Tetapi akhirnya, Mobutu bertekuk lutut di bawah pasukan Laurent Kabila.

Kemudian, Mobutu yang perkasa itu melarikan diri ke Maroko dan tewas karena kanker prostat. Ia bisa saja kejam kepada warganya namun tak berdaya melawan penyakitnya. Fulgencio Batista di Kuba mengalami hal serupa, sekuat-kuatnya pemeras pada akhirnya ia akan lemah, tak berdaya dan mati.

Hanya, realitas ini tidak membuat siapapun dalam garis keras-memeras ini terinspirasi untuk menghentikan lajunya bahkan merasa senang karena merasa bisa berbuat apa saja karena kuasa, di manapun; birokrasi atau bukan organisasi.

Ivan IV Rusia, merasa damai saja ketika Adipati Megah Muscovy ini menjadi penguasa pertama di Rusia dengan merampas hak Kaisar. Serdadu Ivan membunuh ratusan hingga ribuan orang di hadapannya. Belum puas dengan adegan ini, Ivan memukuli anak perempuannya yang sedang hamil (dan keguguran), lantaran dianggap tidak sopan. Lalu anak lelakinya, ditikam tongkat runcing hingga meninggal, hanya berbeda pendapat. Lalu pemeras kontekstual, bisa lebih kejam dari sejumlah nama yang disebutkan karena merasa dirinya telah menjadi dewa yang bertahta di atas pusara. =

Berita Utama

KORAN MADURA

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III

2

SENGKETA PILPRES

Jokowi: Putusan MK adalah Akhir JAKARTA-Keputusan Mahkaham Konstitusi (MK) menjadi pertanda akhir dari seluruh proses demokrasi Pemilihan Presiden yang telah berlangsung 9 Juli lalu.

Karena itu, semua pihak harus menghormati hasil putusan MK ini.

Hal itu diungkapkan Presiden terpilih, Joko Widodo saat ditemui di Balai Kota DKI, Kamis, 21 Agustus 2014. “Proses terakhir dari proses demokrasi yang telah kita jalani kemarin.Proses demokrasi ini, akhirnya di MK ini” kata Joko Widodo.

Mengenai pemerintahan baru, pria yang masih menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan akan melakukannya setelah putusan MK, dan meminta masyarakat bersabar.”Ya nantinya pasca pilpres ini ya menyiapkan.

Kita tunggu. Tentu saja mempersiapkan untuk pemerintahan yang baru setelah MK,” kata Jokowi.

Mengenai rencana tim Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang akan membawa masalah sengketa dalam Pemilu 2014 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung (MA), Jokowi

memilih bersikap santai. “Semua masalah itu sudah selesai di MK lah, sebagai pihak yang berwenang memutuskan perselisihan Pemilu. Ya, kita percaya MK,” tutur Jokowi Sementara itu, anggota tim hukum Jokowi-JK, Taufik Basari meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan ahli hukum untuk memberikan penjelasan yang gamblang ke publik terkait perselisihan hasil Pemilu Presiden 2014 di MK. Apapun keputusan MK itulah perolehan suara akhir sekaligus penanda presiden terpilih. “Jangan sampai kemudian publik menganggap bahwa ketika ada langkah-langkah hukum lain dari (yang disidangkan di) MK ini, mereka masih berharap Jokowi tidak jadi presiden. Yang jadi presiden adalah Prabowo-Hatta. Itu juga tidak bagus kalau kita membuat kesalahan persepsi kepada publik,” jelasnya di Jakarta Pusat, Kamis (21/8).

Menurut Taufik Basari, setelah MK memutuskan perselisihan hasil Pemilu Presiden 2014 hari ini menjadi tugas semua pihak untuk menjelaskan ke publik bahwa proses sudah berakhir. “Tidak hanya (tugas) Jokowi-JK,” jelas Taufik.

Taufik menanggapi rencana tim hukum Prabowo-Hatta yang berkeras menempuh jalan hukum lain apabila kalah berperkara di MK

tidak tepat. “Ini sangat ironis. Karena mereka sadar sebenarnya bahwa putusan MK tentang sengketa hasil Pilpres 2014 adalah final dan mengikat. Artinya tidak ada proses hukum lain yang bisa ditempuh bila tidak puas dengan putusan tersebut. Tapi kok masih ngotot akan melanjutkan perkara,” tegasnya.

Sementara itu, tim hokum Prabowo-Hatta, Didik Supriyanto tidak mau ambil pusing dengan komentar sinis sejumlah kalangan terkait upaya hokum yang dilakukannya setelah putusan MK. “Itu gugatan lain di PTUN. Kan ada yang kita laporkan ke Mabes Polri, ada persoalan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Jadi masalahnya berbeda dengan yang sekara di sini,” tegas anggota tim hukum Prabowo-Hatta ini di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (21/8).

Dia menegaskan pula bahwa Prabowo-Hatta akan menerima dan mematuhi apa pun yang akan menjadi putusan MK. Sedangkan langkah hukum lanjutan ke PTUN dan MA yang akan diambil adalah hak mereka selaku warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. “Tolong itu juga dihormati sebagai hak konstitusi pasangan capres-cawapres,” imbuh Didik. =GAM/ABD

SENGKETA PILPRES

Jokowi-JK Sah Sebagai Presiden dan Wapres JAKARTA-Selain soal DPKTb, Mahkamah juga menyatakan dalil gugatan Pasangan Prabowo-Hatta soal pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak terbukti. Menurut MK pemilihan suara ulang (PSU) yang didesak pemohon akan sia-sia.

“Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM),” kata Hakim MK Arief Hidayat.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menyambut baik keputusan MK ini.

Dengan demikian bahwa keputusan yang telah diambil KPU dalam rekapitulasi nasional tentang penetapan calon terpilih tetap berlaku. “Kita puas,” kata Husni Kamil Manik usai sidang putusan MK di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/8).

Husni menuturkan keputusan MK sudah sangat jelas. Keputusan MK

juga tak dapat diganggu gugat. “Hal itu final dan mengikat,” tegas Husni.

Sementara itu, Mantan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud MD menegaskan tahapan pemilu sudah selesai ketika MK ketok palu dalam membacakan putusannya. “Putusan MK itu sudah final dan mengikat.

Dengan demikian, Hasil pemilu itu sudah selesai ketika Pak Hamdan (Ketua MK) sampaikan putusannya,” kata Mahfud.

Mahfud kemudian mengingatkan bahwa semua pihak harus patuh terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut. “Apa pun nanti yang jadi putusan, itulah yang mengikat dan harus diikuti. Begitu diketok, harus diikuti. (Putusan itu) tidak bisa dipersoalkan benar atau salah,” papar Mahfud.

Lebih jauh, Mahfud menerang-

kan, putusan yang sudah dikeluarkan oleh MK tidak dapat dipersoalkan. Jika pun masih ada yang kurang puas, maka Mahfud menilai bahwa yang bisa dipermasalahkan bukanlah terkait dengan hasil pemilu.

“Kalau ternyata putusan itu dinilai salah, bisa saja dilakukan gugatan. Akan tetapi, bukan hasil pemilunya (yang disalahkan), melainkan yang melakukan keputusan.

Misalnya, ada tindakan tidak profesional, (gugatan) bisa ke majelis hakim konstitusi. Akan tetapi, putusan tetap berjalan,” ujarnya.

“Putusan tetap sah, meski ada tindak lanjut pidana terhadap hakimnya. Jadi, bisa ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan lain lain. Namun, hasil pemilu itu sendiri secara yuridis konstitusional sudah selesai,” pungkasnya. =GAM/ABD/AJI

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III JUMAT 22 AGUSTUS 2014

No. 0425 | TAHUN III

33

SIDANG ETIK PILPRES DKPP Suasana sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Kamis (21/8).

Dalam sidang 14 perkara terkait pilpres itu DKPP menetapkan pemecatan sembilan orang anggota Komisi Pemilu Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) daerah karena terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik, 30 orang diberi peringatan dan 20 orang bebas karena tidak terbukti melakukan pelanggaran. ant/wahyu putro a

DKPP Hanya Peringatkan KPU 30 Penyelenggara Pemilu Kabupaten Dogiyai Diberhentikan JAKARTA-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membuat putusan terkait perkara pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Dalam putusannya, DKPP tidak mengambil keputusan drastis terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Paling jauh DKPP memberi hanya memberi peringatan kepada Ketua KPU dan semua komisioner. Bahkan, anggota KPU Hadar Navis Gumay dinyatakan DKPP tidak bersalah dalam sidang kode etik tersebut.

Putusan DKPP itu dibacakan dalam sidang yang berlangsung di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (21/8) siang. Dalam sidang yang dipimpin Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie itu, DKPP hanya memberi sanksi peringatan kepada Ketua KPU Husni Kamil Manik dan enam anggota KPU yang lain, yakni Ferry Kurnia Rizkiansyah, Ida Budhiati, Arif Bu-

diman, Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, dan Juri Ardiantoro.

Putusan Nomor 255/DKPP-PKEIII/2014 itu dijatuhkan kepada Husni Kamil dkk atas aduan langsung dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terkait surat edaran KPU kepada KPU daerah tentang perintah pembukaan kotak suara. Dalam putusan Nomor 248/DKPP-PKE-III/2014, DKPP mengabulkan sebagian pengaduan yang diajukan dua advokat Tonin Tachta Singarimbun dan Eggi Sudjana terhadap teradu seluruh komisioner KPU dan anggota Bawaslu. Namun, putusan itu hanya memberikan sanksi peringatan terhadap Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Sedangkan dalam putusan Nomor 260/ DKPP-PKE-III/201, DKPP menolak seluruhnya pengaduan yang diajukan Tim Pembela Merah Putih kepada teradu seluruh komisioner KPU terkait Daftar Pemilih Khusus dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). DKPP meminta nama tujuh komisioner KPU tersebut direhabilitasi.

Dalam putusan Nomor 257/DKPPPKE-III/2014, DKPP menolak seluruhnya pengaduan yang diajukan Rizaldi Limpas (wiraswasta) dan Yusuf DJ Hasani (dosen) kepada teradu seluruh komisioner KPU terkait jadwal dan waktu yang ditetapkan

dalam Peraturan KPU tenteng Pilpres 2014.

DKPP juga meminta nama tujuh komisioner KPU direhabilitasi.

Sementara dalam putusan No. 247/ DKPP-PKE-III/2014, DKPP menolak pengaduan yang diajukan Tim Advokasi Independen Untuk Informasi dan Keterbukaan Publik, Sigop Manangihon Tambunan, kepada Ketua Bawaslu Muhammad. DKPP meminta nama Muhammad direhabilitasi.

Menanggapi putusan tersebut, Ketua KPU, Husni Kamil Manik menerima putusan tersebut. Dia mengatakan catatan-catatan yang disampaikan selama persidangan hingga putusan merupakan masukan bagi KPU. “Catatan sudah diberikan oleh DKPP, dan yang paling penting bahwa catatan itu merupakan satu bentuk edukasi yang diberikan oleh DKPP, itu kita terima saja,” kata Husni seusai sidang DKPP itu.

Husni menjelaskan putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Oleh sebab itu, KPU akan semaksimal mungkin melaksanakan putusan tersebut. “Putusan DKPP itu bersifat final dan mengikat. Jadi itu bukan soal terima atau tidak terima,” singkat Husni.

Disisi lain, sidang DKPP memecat 9 penyelenggara pemilu Kabupaten Dogiyai, memberlakukan sanksi kepada 30 orang

penyelenggara dan 20 orang penyelenggara pemilu yang namanya harus direhabilitasi.

Adapun sembilan orang yang dipecat DKPP tersebut di antaranya adalah Ketua KPUD Kabupaten Dogiyai, Papua. Didimus Dogomo beserta empat anggotanya yaitu Yohanes Iyai, Ev Emanuel Keiya, Yulianus Agapa dan Palfianus Kegau.

“Suara rakyat tidak dapat digantikan oleh suara penyelenggara pemilu dan penyelenggara harus menyelenggarakan pemungutan. Oleh karena itu kami memberhentikan penyelenggara Ketua dan anggota KPU Dogiyai, karena telah melangggar hak konstitusional warga negara,” kata anggota DKPP, Saud Hamonang Jakarta, Kamis (21/8).

Ketua KPUD Serang A. Lutfi Nuriman dan Anggota KPUD Adnan Hamsih juga dipecat oleh DKPP. Selain itu Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Rorry Desrino Purnama dan Totok Hariyanto juga terbukti melanggar kode etik dan diputuskan mendapat pemberhentian tetap.

DKPP juga memberi sanksi kepada Ketua dan anggota KPUD sebanyak 25 orang berupa sanksi peringatan. Pemberlakuan ini terkait pelanggaran pembukaan kotak suara yang melanggar kode etik. =GAM/ABD/AJI

4

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III

SIDANG SENGKETA PILPRES

Putusan MK Dinilai Tidak Mencerminkan Keadilan Substansif JAKARTA-Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan hasil Pemilihan Umum Presiden 2014 tidak mencerminkan keadilan yang substansif, sebagai sebuah esensi yang selama ini menjadi dasar pertimbangan putusan di lembaga peradilan itu.

ant/rivan awal lingga

DEMO JELANG PUTUSAN MK. Massa pendukung Prabowo - Hatta Rajasa berusaha menerobos kawat duri saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Kamis (21/8). Massa tersebut memaksa untuk memasuki gedung Mahkamah Konstitusi dan menyaksikan secara langsung proses putusan sengketa Pilpres 2014.

MK: Penghapusan DPKTb Langgar Konstitusi JAKARTA- Tim Prabowo-Hatta mempermasalahkan banyaknya Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di Pilpres 2014 dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres 2014. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) mengugurkan dalil tim Prabowo-Hatta terkait DPKTb yang dianggap illegal. Hakim MK menilai dalil gugatan itu tak relevan.

MK menyatakan DPKTb tertuang dalam UUD 1945, Putusan MK No 102 Tahun 2009 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4, Nomor 9 dan Nomor 19 yang mengatur tentang Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan DPKTb. Oleh karena itu, menghapus DPKTb sama dengan melanggar konstitusi.

“DPKTb itu adalah hak yang dijamin konstitusi, udang-undang dan konsesi internasional, sehingga penghapusan itu pelanggaran,” kata Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, dalam sidang pembacaan putusan PHPU Pilpres 2014 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (21/8).

Menurut Mahkamah, DPKTb harus dianggap masih ada dan berlaku karena sah secara hukum. “MK menilai bahwa sesuai pertimbangan itu pranata sah karena diatur oleh perundangan-undangan yang sah dan tidak dibatalkan,” kata Fadlil.

Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak ada penyalahgunaan pemilih khusus tersebut yang selama ini ditudingkan Pasangan PrabowoHatta.

“Dari fakta persidangan tidak terbukti, kalau ada termohon atau pihak terkait, atau keduanya yang menunjukkan kerjasama untuk memobilisasi untuk memenangkan salah satu pasangan calon,” kata Fadlil.

Seperti diketahui ada sekitar 2,9 juta DPKTb bermasalah yang didalilkan kubu Prabowo-Hatta dalam gugatannya.

Kuasa hukum Prabowo, Didi Supriyanto menerima putusan soal DPKTb tersebut. Namun, dia menyebut MK tidak mempertimbangkan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat DPKTb jika acuannya putusan MK nomor 102 tahun 2009.

“MK ingkari putusannya, salah satunya menggunakan KK. Itu tidak

dipertimbangkan oleh MK,” uajr Didi.

Sementara itu, Hakim MK, Muhammad Aslim menilai gugatan Prabowo-Hatta tidak memiliki bukti yang kuat. Dalam gugatannya, Prabowo-Hatta meminta MK agar menetapkan mereka sebagai pemenang pilpres karena mengklaim mendapatkan 67.139.153 suara, sementara Jokowi-JK 66.435.124 suara.

“Tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah kalau suara pemohon berkurang dan suara terkait bertambah,” kata Muhammad Alim sidang PHPU di ruang sidang pleno Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (21/8).

Menurut Mahkamah, saksi yang telah dihadirkan tidak mampu menunjukkan kebenaran hitung-hitungan Prabowo-Hatta itu. “Dengan demikian menurut mahkamah, secara hukum dalil pemohon tidak beralasan,” kata Anwar.

Seperti diketahui pasangan Prabowo-Hatta menilai hitunghitungan KPU yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla keliru. Dalam perhitungan itu KPU menetapkan Prabowo-Hatta mendapatkan 62.576.444 suara dan Jokowi-JK mendapatkan 70.997.833 suara. =GAM/ABD

“Kami menilai putusan itu tidak mencerminkan keadilan substansif yang menjadi hakikat penting dalam demokrasi,” kata juru bicara Tim Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, saat membacakan pernyataan sikap Tim Koalisi Merah Putih yang ditandatangani Prabowo-Hatta, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis malam.

Dalam kesempatan itu anggota Tim Koalisi Merah Putih yang tampak hadir antara lain, Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Gerindra), Ahmad Muzani (Sekjen Gerindra), Idrus Marham (Sekjen Golkar), Tantowi Yahya (Golkar), Fahri Hamzah (Wasekjen PKS), Romahurmuziy (Sekjen PPP), Ali Ngabalin (Golkar), Taufik Kurniawan (Sekjen PAN), Taufik Ridho (Sekjen PKS), Wibowo (Sekjen PBB).

Pasangan Prabowo-Hatta dan ketua umum partai koalisi tidak hadir dalam kesempatan itu lantaran harus menjenguk sejumlah pendukung PrabowoHatta yang menjadi korban bentrokan dengan polisi di Bundaran Bank Indonesia, Kamis petang.

Tantowi mengatakan, selama dua pekan terakhir pihaknya terus mengikuti persidangan di MK. Di sana, kata dia, sejumlah saksi fakta dan keterangan ahli yang menjelaskan telah terjadi kecurangan dan ketidakadilan dalam Pilpres 2014 telah dihadirkan.

Bahkan, kata dia, sejumlah barang bukti dalam jumlah besar dari sumber otentik juga telah disampaikan ke MK, untuk menunjukkan Pilpres 2014 dinodai kecurangan terstruktur, sistematis dan masif.

“Sistem dan proses persidangan MK ternyata tidak mengindahkan pembuktian secara mendalam dan tidak mengungkap keterangan saksi yang jumlahnya jauh lebih banyak dari yang disetujui. Atas dasar itu meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat belum tentu mencerminkan keadilan substansif bagi rakyat Indonesia,” ujar dia.

Tantowi menyatakan, Partai Koalisi Merah Putih akan terus berjuang bersama rakyat untuk memajukan kepentingan bangsa dan negara. Pihaknya akan terus mengawal langkah-langkah hukum yang telah berjalan dan termasuk juga dengan langkah politik ke depan.

Tantowi mengatakan Partai Koalisi Merah Putih mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya bagi seluruh pendukung. Dia menegaskan, kekecewaan para pendukung atas proses Pilpres yang terjadi, tidak akan disia-siakan, dan akan senantiasa diperjuangkan untuk kebangkitan Indonesia.

“Indonesia yang kita cita-citakan dan menjadi tujuan para pendiri bangsa adalah Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kita tidak akan pernah membiarkan satu detik pun perjuangan para pendiri bangsa dikhianati, kita ingin menjadi bangsa merdeka di atas kaki sendiri,” tegas dia.

“Indonesia yang kita kehendaki adalah Indonesia yang tidak kenal lelah, pantang menyerah, tidak akan berhenti dan lebih baik mati daripada tunduk dan didikte bangsa lain,” ucap dia.=ANT/RANGGA

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III No. 0425 | TAHUN III

Hantu Kemiskinan Masih Terus Mengintai ADB: Asia Akan Terperangkap Kemiskinan Hingga 2030 JAKARTA- Asian Development Bank (ADB) melakukan kajian mendalam terhadap tingkat kemiskinan di Asia.

Kajian awal Bank Pembangunan Asia menyebutkan bahwa kemiskinan di Asia akan bisa diberantas sebelum 2030 mendatang dengan pendapatan atau pengeluaran USD 1,25 per orang per hari. Namun patokan ini sudah tidak bisa lagi dipakai.

Principal Economist ADB, Guanghua Wan mengatakan patokan USD 1,25 tidak bisa lagi dipakai. Sebab ada perubahan data konsumsi kelompok miskin di Asia.

Alasan lain, banyaknya biaya yang bergejolak dan terus meningkatkan kerawanan pangan. Maka patokan pendapatan harus ditingkatkan menjadi USD 1,51 per orang per hari. “Kita harus merevisi patokan dan garis kemiskinan di Asia,” ucap Guanghua di Energy Tower, Jakarta, Kamis (21/8).

Jika menggunakan asumsi pendapatan masyarakat miskin USD 1,51, maka angka kemiskinan Indonesia otomatis naik. Pada 2010, dengan mengguna-

kan patokan USD 1,25, angka kemiskinan Indonesia 18,1 persen. Namun jika menggunakan patokan USD 1,51 angkanya melonjak menjadi 28 persen di tahun yang sama. “Penggunaan garis kemiskinan USD 1,51 menjadikan tingkat kemiskinan Asia pada 2010 bertambah 9,8 persen dari 20,7 persen menjadi 30,5 persen. Jumlah orang mengalami kemiskinan ekstrem di Asia juga bertambah 343,20 juta orang,” tegasnya.

“Jadi yang harus dilakukan adalah jangan hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi. Masyarakat rentan miskin harus dijaga risiko bencana dan ketahanan pangan. Ini salah satu strategi menurunkan kemiskinan,” tutupnya.

Sementara itu, Asisten Koordinator Kelompok Kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Ari Perdana mengakui tantangan pemberantasan kemiskinan di Indonesia semakin besar. Karena alasan itulah maka penurunan angka kemiskinan melambat.

Saat ini dan ke depannya pemerintah perlu berusaha lebih keras untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. “Kita sekarang menghadapi kemiskinan di area terpencil. Tantangannya lebih tinggi sehingga butuh usaha lebih besar,” ujar Ari dalam Seminar Poverty in Asia: A Deeper Look diselenggarakan ADB di Energy Tower, Jakarta, Kamis (21/8).

Dia menuturkan, salah satu yang harus diperhatikan dalam konteks penanggulangan kemiskinan adalah kondisi geografis Indonesia. Dari pengakuannya, kemiskinan semakin sulit diberantas karena kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Banyak daerah-daerah terpencil yang sulit diraih. Ari mengatakan, Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif untuk meyakinkan agar setiap daerah mendapatkan bantuan penanggulangan kemiskinan merata.

Dalam lima tahun terakhir, kata dia, pemerintah mengklaim berhasil mengentaskan 4,25 juta penduduk dari kemiskinan dengan bantuan sosial, seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM), raskin, PNPM dan KUR. Dia meyakini bantuan sosial itu meningkatkan konsumsi masyarakat miskin. Karena itu bantuan-bantuan sosial dari anggaran negara perlu dilestarikan terus. “Butuh lebih dari bantuan sosial untuk menanganinya,” ujarnya.

Masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan membutuhkan pekerjaan yang layak. Namun, program yang menyediakan akses pendapatan bagi masyarakat miskin belum berkembang. “Dalam hal ini, kebijakan penciptaan lapangan kerja formal tidak sesuai karena masih banyak yang tinggal di pedesaan dan belum berpendidikan,” tutupnya. =GAM

ant/dedhez anggara

PRODUKSI KERUPUK. Sejumlah pekerja menjemur kerupuk ikan di sentra kerupuk Kenanga, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (21/8). Produksi kerupuk menurun akibat sedikitnya pasokan ikan remang serta naiknya harga tepung tapioka.

55

PERBANKAN

Tiga BUMN Bentuk Bank Pensiunan JAKARTA-Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk usaha bank joint venture untuk pensiunan.

Kerjasama pendirian bank ini akan dileburkan dengan Bank Sinar Harapan Bali (BSBH).

“Melalui bank joint venture ini kami ingin meningkatkan peran aktif dalam mendukung program pemerintah,” kata Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin, Jakarta, Kamis, (21/08).

Adapun BUMN yang bersinergi itu, antara lain, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) bersama PT Pos Indonesia dan PT Taspen (Persero).

Pada bank joint venture ini, Bank Mandiri akan menjadi pemegang saham mayoritas, sementara kepemilikan Pos Indonesia dan Taspen masing-masing sebesar 20,2%.

Kesepakatan pemegang saham dalam mengimplementasikan pembentukan bank ini dilakukan oleh Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro, Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama PT Pos Indonesia Budi Setiawan yang disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Sebelumnya pada April 2013, Bank Mandiri, Taspen dan PT Pos Indonesia telah menandatangani kesepahaman untuk membentuk bank joint venture. Pada bank joint venture ini, Bank Mandiri akan menjadi pemegang saham mayoritas, sementara kepemilikan Pos Indonesia dan Taspen masing-masing sebesar 20,2%.

Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengatakan, realisasi pembentukan bank joint venture ini akan memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.

Terlebih bank ini akan fokus mengembangkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehinga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. “Melalui bank joint venture ini kami ingin meningkatkan peran aktif dalam mendukung program pemerintah dan Bank Indonesia dalam memberikan akses layanan keuangan yang luas bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia,” ujarnya di Gedung Taspen.

Di tempat yang sama Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro menambahkan, bahwa dalam kajian yang dilakukan dalam membentuk bank joint venture, tercatat sebagian besar pensiunan masih membutuhkan pendanaan untuk menjalankan usahanya dalam membantu membiayai kebutuhan hidup maupun pendidikan anak.

“Kami berharap, dengan sinergi antar perusahaan BUMN ini pasa pensiunan dapat terbantu dalam mendapatkan akses pendanaan dan murah,” tukasnya.

Dia menjelaskan, selain memudahkan akses pensiunan, bank joint venture ini juga menyasar pembiayaan ke Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif. Hal tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, bahwa dari 118,2 juta pekerja di Indonesia, sebanyak 4,4 juta orang adalah PNS.=GAM

6

KORAN MADURA

Laporan Khusus

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III

TELATEN BERKARYA Seorang pengrajin rotan sedang memoles hasil karyanya dengan pernis. Ini ia lakukan untuk membuat karyanya tersebut makin tinggi nilai tambahnya.

D

i belahan dunia mana koperasi bisa berkembang pesat menjadi usaha besar yang disegani?

Jangan kaget bila jawabannya justru di negara-negara liberal yang kapitalistik.

Di Amerika Serikat lebih dari 30 koperasi punya penghasilan tahunan lebih dari 1 miliar dolar AS. Beberapa koperasi pertanian yang sangat maju di AS adalah Agrilink, Cenex Harvest States, Dairy Farmers of America, Farmland, dan Land O’ Lakes.

Tercatat sebanyak 100 koperasi terbesar di AS, di peringkat menurut omzet, secara individu menciptakan paling sedikit 346 juta dolar AS dan dalam total mencapai 119 miliar dolar AS pada tahun tersebut.

Sementara di Kanada, empat dari setiap 10 orang atau sekitar 33 persen dari jumlah populasinya adalah anggota paling sedikit satu koperasi.

Gerakan koperasi the Desjardins (koperasi tabungan dan kredit) di sana dengan lebih dari lima juta anggota adalah pencipta kesempatan kerja terbesar di Provinsi Qubec.

Bahkan, penelitian pada tahun 2001 yang dilakukan oleh Menteri Industri dan Perdagangan Qubec (dikutip dari ICA), tingkat survival jangka panjang dari perusahaan-perusahaan koperasi hampir dua kali lipat dari perusahaanperusahaan nonkoperasi.

Itu belum termasuk koperasi yang menjelma menjadi perusahaan raksasa di Belanda, Prancis, Spanyol, Jepang, bahkan hingga Singapura.

Lalu, bagaimana kondisi terkini koperasi di Indonesia pascapembatalan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi (MK)? Faktanya di Indonesia koperasi justru menghadapi masalah baru pascapembatalan UU itu oleh MK. Koperasi harus menyesuaikan anggaran dasarnya kembali pada payung hukum lama, yakni UU Nomor 25 Tahun 1992 yang dinilai sudah tidak adaptif dengan kondisi terkini.

Undang-undang lama salah satunya tidak memuat ketentuan pengawasan terhadap koperasi sehingga dalam perkembangannya banyak oknum menyalahgunakan badan hukum koperasi untuk menghimpun dana masyarakat dalam praktik penipuan berkedok investasi.

“Jadi sesungguhnya, menurut saya, putusan MK itu kemarin baiknya tidak usah menunjuk pada UU lama, tetapi biarkan saja dalam kondisi anomali sampai muncul UU baru yang memang lebih representatif,” kata pengamat perkoperasian Suroto yang juga Ketua Koalisi Ornop untuk Demokratisasi Ekonomi (pemohon uji materi UU Perkoperasian).

Sebab, menurut dia, perkembangan koperasi di banyak negara liberal justru terjadi karena minimnya intervensi yang kerap kali justru mengungkung tumbuh kembang koperasi, seperti yang terjadi di Tanah Air.

Revolusioner Koperasi di Indonesia yang kini jumlahnya lebih dari 200 ribu unit dinilai banyak pihak membutuhkan gerakan revolusi untuk membuatnya maju sekaligus menemukan peran idealnya sebagai soko guru perekonomian negara.

“Untuk membangun koperasi di Indonesia saat ini memang kita butuh sebuah revolusi, ya, semacam revolusi mental,” kata pengamat dan praktisi perkoperasian Suroto.

Suroto mencontohkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM harus tegas mencabut badan hukum bagi koperasi yang tinggal papan nama dan rentenir berkedok koperasi yang jumlahnya 70 persen dari total jumlah koperasi yang lebih dari 200.000 unit.

“Cabut saja agar masyarakat tahu mana koperasi yang benar sama tidak,” katanya.

Kementerian Koperasi dan UKM sendiri ketika dikonfirmasi menyatakan telah menyiapkan anggaran Rp3,5 miliar untuk menyusun naskah akademik Undang-Undang (UU) Perkoperasian yang baru pascapembatalan UU No. 17/2012 tentang Perkoperasian oleh MK. “Kami siapkan anggaran sekitar Rp3,5 miliar untuk menyusun naskah akademik UU Perkoperasian baru karena ini amanat,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram.

Menurut dia, penyusunan naskah akademik wajib segera dilaksanakan sebagai pemenuhan atas amanat dari Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan hasil rapat kerja Komisi VI DPR RI.

“Kami sudah bertemu dengan instansi terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan, untuk kepentingan pembuatan naskah akademik ini,” katanya.

Pihaknya menekankan pada pentingnya masalah pengawasan bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) yang selama ini rawan penyimpangan karena menggalang dana dari masyarakat.

OJK sendiri, kata Agus, akan mengikuti UU Perkoperasian sebelum memutuskan bisa atau tidaknya menjadi pengawas bagi KSP dan USP. Sehatkan Koperasi Praktisi koperasi sendiri menanggapinya beragam, bahkan ada yang menuntut pemerintah atas kerugian material dan imaterial yang harus mereka tanggung atas UU yang sempat berlaku positif, kemudian dibatalkan MK itu.

Sejumlah peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana UU pun harus dirombak dan yang pasti koperasi harus berulang kali menyesuaikan anggaran dasarnya dengan payung hukumnya yang baru.

“Yang merepotkan adalah karena perubahan anggaran dasar ini harus diputuskan melalui rapat anggota dan dilaporkan ke Pemerintah. Kemudian, soal pembuatan akta oleh notaris berarti perlu perubahan yang pasti juga perlu biaya,” kata Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa (KUD) Pahlevi Pangerang.

Meski begitu, pihaknya berupaya mengambil momentum itu untuk merevitalisasi KUD di Indonesia agar ke depan bisa dijadikan model ideal koperasi di Tanah Air. “Kami ingin menjadikan KUD ini sebgai ‘role model’ koperasi yang baik di Indonesia,” kata Pahlevi Pangerang.

Jika jumlah KUD di seluruh Indonesia yang tercatat 10.677 KUD disehatkan dan disatukan dalam satu jaringan, KUD potensial mengalahkan bisnis retail yang dimiliki modal besar.

“Ini sesuatu yang bagus, ke depan kita akan lakukan pemetaan sehingga kita punya program yang bagus untuk menjadikan KUD sebagai role model,” katanya.

Payung hukum positif dinilai Pahlevi hanya satu dari sekian banyak faktor yang bisa mendorong suksesnya koperasi.

“Faktor utamanya adalah tekad dan kemauan koperasi itu sendiri untuk berkembang. Teruslah semangat koperasi Indonesia,” katanya. =ANT/HANNI

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Budaya

KORAN MADURA

JUMAT 22 AGUSTUS 2014

JUMAT 22No. AGUSTUS 2014||TAHUN No. 0425 |IIITAHUN III 0425

OPINI 77

Cerita yang Kubaca Cerpen: Restoe Prawironegoro Ibrahim* Kota Jakarta baru saja ditidurkan hujan. Aspal-aspal jalan menggeliat menghamburkan uap. Mataku yang meriap-riap terpaku menatapnya. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa hari memang masih sore.

Semestinya aku berkemaskemas seperti jua temantemanku mencoba mematut diri dan menunggu sang Arjuna tiba. Maklum, malam ini ‘kan malam Minggu. Malam yang kata banyak orang merupakan taburan lalu-lintas cinta.

“Tetapi tidak,” aku seperti memberontak. Cinta toh bisa direfleksikan di mana saja. Di taman, di gedung bioskop, di trotoar-trotoar yang membatasi jalan-jalan beraspal itu. Aku tersenyum. Aku ingat puluhan pasangan muda yang sibuk mengukur trotoar-trotoar jalan kota Jakarta - ketika mereka bercinta.

Tangannya saling menggandeng, merefleksikan kesetiaan. Entah, kesetiaan yang sampai kapan akan mereka lalui untuk mengubur masa remaja ini.

“Tetapi aku telah tua,” kataku sambil kembali menimangnimang usiaku. Seperempat abad hitungan tahun telah mengurung diriku. Apakah aku harus menyesal, sekalipun gelar sarjana telah tersandang di depan namaku?!

Kupikir tidak. Toh ribuan gadis masih punya nasib sepertiku.

Mereka kawin terlambat.

Kemudian aku terperanjat.

Aku ingat kalimat yang terlontar dari bibir Ibu kemarin. Sekalipun dikemas dengan kalimat persuasive, ibuku yang berada di kampung itu seperti menyesalkan nasibku. Terlebih ketika ibu member isyarat bahwa Linda, adikku, akan bertunangan - mata letih ibu seperti mencoba menghardikku.

“Bagaimana Rin, lagi-lagi kamu ingin pamitan ke kota. Sepertinya kamu sudah tidak kerasan lagi di sini, di kampung kita.

Kamu sudah tidak tergerak lagi merawat bunga, membersihkan pagar, membrongsong buah-buah jambu seperti dulu,” bibir Ibu bergetar, mirip sebuah monolog dalam permainan sebuah drama.

Aku tertunduk. Aku melirik garisgaris ketuaannya. Ya, ibu dan bapak sudah pension. Mereka tetap rukun dan masih sempat bercinta.

Aku bangga punya bapak dan ibu yang selalu bergandengan berdua manakala menyadong pensiunan di kantor pos.

Sia-sia aku membayangkan kesetiaan yang ditunjukkan ibu, ketika ibu kembali menegurku.

“Kita kan sudah hidup di kota.

Kampong di tengah kota. Kalau pun nanti ada lowongan, kamu kan masih bisa mendengar. Bisa ramai-ramai melamar seperti teman-temanmu. Percayalah Rin, sarjana ekonomimu akan tetap laku di kota ini. Ibu senang kalau kamu kerasan di sini. Menunggu Bapak, menunggu Ibu,” bujukan Ibu berubah jadi desakan. Niatnya untuk menahanku agar tidak meninggalkan kotaku Bogor - tercermin benar dari sorot matanya yang tiba-tiba iba. Kalau sudah begitu aku hanya terdiam.

Tetapi, maaf saja, aku memang tidak bisa dicencang dengan katakata Ibu. Bukannya aku menafsirkan kata-kata ibu telah kehilangan tuah, tetapi aku lebih risi dengan banyaknya pertanyaan dari sementara orang. Yu Yah, Yu Kalis, Yu Asih yang dulu menimang-nimang masa kecilku - sering membujuk masa rentang panjang gadisku. Aku merasa terusik dengan cara-cara semacam itu. Aku lebih merasa sreg untuk menunggu. Kota Jakarta yang kata ibu garang. Sambil memperpanjang masa kost, aku mencoba menunggu-nunggu lowongan pekerjaan.

Tetapi sungguh lucu, yang kini kutunggu hanyalah malam Minggu kelabu. Dalam usia yang kian menua - aku merasa seperti seorang janda yang memberi sekian pemanjaan kepada teman-teman

kost. Mereka memang masih muda.

Baru dua semester atau empat semester menikmati masa kuliah.

Mereka sibuk menikmati masa bercintanya - sedangkan aku sering bertindak sebagai konsultannya.

Aneh, mereka menganggap aku seperti orang jenuh bercinta.

Mereka berhasil aku beri kebohongan-kebohongan yang menyakitkan. Aku memang sering berbohong banyak dengan mereka - agar mereka tidak menganggapku ramah. Padahal, sungguh mati, aku hanya bermaksud menutupi masa remaja yang hancur saja. Aku malu untuk merentang kepahitan hidup dalam arti sebenarnya kepada mereka.

Aku tiba-tiba dengan malam Minggu yang terus-terusan menenggelamkanku. Aku tidak sudi menunggu deretan kamar kost seorang diri. Ketika letupan keinginan ini kuberitahukan kepada Lilik, sahabatku sekamar --- gadis asli Tegalan itu hanya tersenyum. Matanya mengerling penuh keheranan. Mungkin dia takut bertanya, begitu melihat perubahanku yang tiba-tiba.

“Ada pacar baru Mbak Rini?”

Aku tersenyum. Kutoleh dia sekenanya.

“Cari pacar lama saja sulit, apalagi pacar baru Lik.” “Ah, Mbak Rini - terus Mbak Rini mau bermalam minggu ke mana?”

“Aku ingin menyepi. Aku ingin menikmati malam Minggu di sebuah taman. Aku ingin menyaksikan orang-orang memilih tempat cinta di sana,” sahutku mencoba mencegah minat Lilik kalau mungkin akan ikut.

Lilik mengangguk-angguk.

Matanya berkaca penuh tanda tanya. Berbarengan itu juga, aku terus sibuk membolak-balik kulot hitam baru milikku. Baju lengan panjang warna krem berkembang-kembang sengaja kupilih jadi paduan. Aku memutar di muka cermin itu. Sudah harmonis sekali, menurut penilaianku. Lantas kutarik sebuah tas, lipstick,bedak, sisir, wewangian ala kadarnya. Aku takut bahwa hawa dingin malam kota Jakarta kalau mungkin mencoba memporak-porandakan dandananku.

Keluar dari pagar besi yang membatasi kost, benakku tidak terlalu rumit untuk memutar rencana. Tempat hiburan rahasia sengaja kupilih. Aku ingin membuktikan sebuah cerita pendek yang kubaca dalam majalah kemarin. Di sana digelar sebuah setting indah mengenai orang-orang putus asa ketika dililit cinta.

Aku bayangkan sebuah lampu berpandar, membagi sinar untuk ruang remang-remang. Aku tidak terlalu sulit mencari tempat begitu di kota besar ini. Dengan sebuah taksi, kupinta bang sopir mengantarku tempat yang kumaksud. Bang sopir tersenyum.

“Kok sendirian?” tanyanya mencoba ramah.

Aku tersenyum. Bang sopir lantas tahu akan kerahasiaanku yang tidak boleh ngabar untuk orang lain.

Di sebuah simpang empat dekat pusat hiburan, aku meminta untuk dipinggirkan. Beberapa ratus meter aku masih harus melangkah, menuju ke sana. Masuk ruang, menyerahkan beberapa

lembar ribuan - aku naiki tangga lantai dua. Sekedar pengisi perut. Kupesan sebotol minuman dan makanan kecil untuk ngemil nanti.

Sambil memilih memojok, kurasa lebih aman untuk mengeliarkan mataku ke segenap penjuru. Nah, dengan leluasa, aku mulai bisa mengamati mereka.

Berpuluh-puluh pasang orang muda mengalir tanpa henti.

Mereka membiak arena. Matanya jelalatan mencari mangsa. Ah, mereka ingin mencari pasangan untuk diajak berduaan menikmati alunan musik merdu. Menikmati alur malam yang makin menikam.

“Mbak menunggu siapa?” Meski aku sudah mencoba menyembunyikan diri - masih juga ada seorang lelaki ganteng bertanya. Aku tersenyum. Sekalipun dia ganteng, aku tidak boleh mengimbanginya.

Apalagi menyeret lebihn jauh dan mengarahkan dia dalam kencan bercinta. Aku tidak ingin memperoleh jodoh dari seorang lelaki di tempat hiburan begini.

“Bisa turun berdua?”

“Terima kasih. Malas. Capek,” jawabku sopan. Dia mengangguk begitu simpatik. Aku trenyuh, tetapi hanya sebentar. Kulihatlihat dia mulai mencari pasangan. Ah, dapat juga dia akhirnya.

Kembali aku tersenyum. Betapa mudah di tempat ini orang-orang menerkam kesetiaan. Kalau saban hari mereka bisa begini, berapa kali pasangan bisa berganti?!

Malam makin larut. Jarum jam telah menyeret angka dua belas.

Aku tidak bersalah kalau menunggu pagi sendiri di sini. Toh peraturan tidak melarang. Kemudian kutoleh ke sebuah arah. Aku terpengaruh. Aku gemetar. Kukucak-kucak mataku. Tetap saja aku repot menduga.

Di sana, di pojok arena, di bawah remang lampu. Bisa kulihat sahabat-sahabatku satu kost.

Mereka sibuk bercakap-cakap dengan pasangannya. Ada Yanti, ada Lela, ada Wulan - yang berpasangan dengan oomp-oom. Aku trenyuh tiba-tiba - sambil terus menyaksikan mereka bercinta. Tidak bisa tidak aku harus mengurut dada.

Kesetiaan, ternyata sulit didapatkan. Kesetiaan harus kita susun dengan rentangan waktu, kalau tidak ingin kesetiaan palsu.

Tidak ada salahnya, kalau aku belajar setia menunggu. Menunggu kesetiaan entah sampai kapan.

Jakarta, 2014 *) Penulis adalah cerpenis, penyair tinggal di Jakarta

KORAN MADURA Lintas Jatim 8 PROBOLINGGO Oleh: 8 Narudin KORAN

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III

MADURA

Puisi

Kini

KORAN MADURA

SELASA 7 JANUARI 2014 No. 0275 | TAHUN III

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 No. 0425 | TAHUN III

ResensiJATIM Buku 8 LINTASLINTAS JATIM

Sisi Gelap Politik dan Cinta

Kini, rambutku berguguran bagai pejuang di gelanggang perang,

Oleh: M Kamil Akhyari* Novel Burung Terbang di Kelam Malam memotret sisi gelap politik dan cinta berlatar Aceh. Kisahnya mengandung satire dan jenaka dalam balutan intrik politik dan kisah cinta yang unik. Tak kalah asyik dari novel Arafat Nur yang lain, Lampuki (Serambi, 2011).

jatuh di situ, luruh di pelupuk mataku, di antara pacuan saat, di lapisan hati yang padat, barangkali, karena memikirkanmu, Gadis, atau memikirkan-Mu? O, Dunia Manis…

Kalimat ini seperti ingin keluar dari rangkungan lain: “Engkau, pergilah, Kau!”

Kuasa

Bila malam telah Merekatkan jemarinya yang lentik, Selimut tebal—kalau tersedia—boleh ditarik, Semoga aku mudah istirah.

Ternyata dengan tidur, aku Kuasa memperpendek umur malam; Tak ada mimpi indah itu, pun kali ini, mimpi buruk turut diam.

Dalam kesepian langit, kuremas-remas bantal, lalu bangkit untuk sekadar menegaskan bahwa tubuhmu telah dihirup kenangan.

Di sudut kamar, tiada suara, Dunia ingin berhenti di situ.

Lemari terbuka, tempat tidur kusut, kipas anginnya Tak henti-hentinya mendengungkan namamu.

Walaupun begitu, mungkin aku Masih kuasa tersenyum kecil Ketika kulihat bekas darahmu mengering, di atas seprai dekil.

Kita Saksikan “Biarkan jendela itu terbuka, Ibu!” katamu.

“Izinkan bulan berlari, mengunjungi waktu.”

Sebab, dari semula, aku telah dipastikan bahwa bulan-bulan akan habis atas nama keabadian.

“Biarlah aku merasuki bulan itu sebentar, Ibu,

agar kutahu bahwa pengembaraan malam itu sia-sia belaka!” Bukankah tak ada keelokan malam itu, Ibu? Selain tidur sempurna seraya menebak keabadian semu?

narudin

Lahir di Subang, 15 Oktober 1982. Lulusan Sastra Inggris, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada 2006.

O

bjek ceritanya lebih banyak tertuju pada perjalanan Fais, pria lajang yang suka bermain mesra dengan perempuan. Wartawan Warta itu berpetualang untuk mencari bukti-bukti dan menuliskan kemunafikan Tuan Beransyah, kandidat Wali Kota Lamlhok yang dikenal alim, dermawan, dan pandai agama.

“Tekadku ini muncul tidak lain karena omongan Tuan Beransyah sendiri. Dengan pongahnya, dia menampik semua semua kabar seputar dirinya yang suka memelihara perempuan dan menentang siapa pun untuk membuktikannya. Dia membalikkan segala serangan itu sebagai senjata, menuding lawan-lawan politiknya telah dengan sengaja memburuk-burukkan citra....” (hlm. 6) Fais memulai petualangannya dengan menemui Kak Aida, gundik Tuan Beransyah yang ada di Panton. Selama tiga puluh tahun terakhir, Tuan Beransyah tidak pernah lagi pulang menemui perempuan berusia 38 tahun yang masih butuh kehangatan tersebut.

“Baginya, aku ini hanyalah umpan telur-nya. Tapi bagiku, landok tua itu tidak lebih daripada telur busuk.

Cuih!” ucap Aida, kesal. Seperti itulah sosok kandidat wali kota yang diangung-agungkan media di mata gundiknya (hlm. 12).

Fais melanjutkan penelurusannya ke Sigli. Di sana, pria hidung belang tersebut memiliki gundik bernama Haliza. Dia bertutur bahwa Tuan Beransyah bukan semata pedagang emping, melainkan saudagar ganja paling berjaya. Tuan Beransyah menjalin hubungan dengan banyak mafia di sejumlah wilayah sampai ke Jakarta.

Saudah, satu-satunya gundik Tuan Beransyah yang tinggal di daerah pedalaman, Peureulak, saat ditemui malah menantang Fais untuk membawanya. Dia akan memotong kelaminnya untuk kemudian diberikan pada kucing. “Akan kuberikan anu-nya pada kucing!” katanya berulang-ulang (hlm. 170).

Di Langsa, Tuan Beransyah memiliki istri simpanan bernama Laila. “Dia (Tuan Beransyah) itu lelaki banyak akal. Kalau ingin menemuiku, dia akan mencari sebuah penginapan di dekat sini, lalu seseorang diutusnya untuk menjemputku dengan mobilnya. Setelah itu kami tidur sebentar, aku pun di antar pulang. Aku ini hanya barang pemuas nafsunya, tidak lebih!” Laila berterus terang tentang kehidupan keluarganya dari hasil pernikahan di bawah tangan (hlm. 190).

Tuan Beransyah memelihara 15 perempuan. Yang memberikan testimoni positif tentang Tuan Beransyah hanya Rahmah, istrinya kedua. Rahmah tahu suaminya telah mengawini banyak perempuan, tapi dianggap

hal wajar karena memiliki banyak kekayaan. Lagi, katanya, Tuan Beransyah, tak suka mengasari perempuan.

“Kalau dibilang dia laki-laki tidak bertanggung jawab, kukira salah besar.

Dia selalu mengirimkan uang untukku setiap bulan, menyekolahkan anakanak kami, dan tiga anak kami telah menjadi pegawai negeri. Ayahnyalah yang mengusahakan dengan cara menyogok.” (hlm. 125) Kemunafikan Tuan Beransyah itu hanya menjadi buah bibir dan tertulis dalam buku catatan Fais. Tak ada wartawan yang berani menyentuh borok pantatnya. Malah wartawan ikut mengangkat telur-nya, dengan bangga menulis kepongahan sang kandidat wali kota yang penuh kepura-puraan.

Fais pernah sekali mengangkat borok pantat sang Tuan setelah terpilih sebagai wali kota. Tapi keberanian tak yang menghasilkan apa-apa tersebut harus dibayar dengan seluruh jiwa hidupnya; rumahnya diobrak-abrik orang tak dikenal, dipecat oleh perusahaan, dan dikejar polisi karena dituduh telah melakukan pembubuhan.

Dalang di balik itu semua sang Tuan.

Tuan Beransyah memang tidak menunjukkan kejengkelannya atas tulisan Fais dan tidak menuntut ke pengadilan. Banyak cara lain baginya untuk balas dendam dengan pembalasan tanpa ampun.

Fais marah dan muak dengan kelakuan Tuan Beransyah. Tapi, ia malah tak jauh beda peragainya; suka memainkan “telur”-nya dan menjadi sosok “Tuan Beransyah” baru, memberikan kehangatan kepada gundikgundik sang Tuan yang tegatelan.

Cerita ditutup dengan minggatnya Fais dari kampung halaman, Kota Lamlhok, karena jiwanya sedang terancam. Fais mencari aman ke rumah Diana, kekasihnya, yang pada akhirnya terungkap bahwa dia buah hati Tuan Beransyah.= *) Jurnalis. Pegiat Literasi.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, Moh. Hayat, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 22 AGUSTUS 2014

0425 JUMAT 22No. AGUSTUS 2014||TAHUN No. 0425 |IIITAHUN III

99

PERATURAN DAERAH

Legislatif Setujui 68 Perda

ant/seno

ANGGOTA DEWAN TERPILIH DITAHAN. Sukarso (kedua kiri) terdakwa dugaan kasus korupsi, yang juga anggota DPRD terpilih periode 2014-2019 dikawal petugas kepolisian usai pelantikan di DPRD Jember, Kamis (21/8). Sukarso menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 235 juta saat menjabat Kepala Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa tahun 2012, setelah dilantik dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan Jember.

Terdakwa Korupsi Dilantik Jadi Anggota DPRD JEMBER - Seorang terdakwa kasus dugaan korupsi alokasi dana desa (ADD) Sukarso bersama 49 legislator terpilih lainnya dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, periode 2014-2019 di ruang sidang utama DPRD setempat, Kamis (21/8).

Sukarso yang merupakan legislator terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan berangkat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Jember dengan mendapat pengamanan yang ketat saat mengikuti prosesi pelantikan di gedung dewan.

"Kami melaksanakan perintah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Sukarso, hanya untuk mengikuti pelantikan DPRD Jember," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember M. Hambaliyanto di sela-sela

pelantikan anggota dewan.

Sukarso dijemput petugas dari Kejari Jember sekitar pukul 08.30 WIB dengan pengawalan ketat dari petugas Lapas dan aparat kepolisian yang bersenjata lengkap, sehingga hal tersebut menarik perhatian sejumlah tamu undangan.

"Jaksa menerima surat permohonan penangguhan penahanan terdakwa pada Rabu (20/8) malam dan pihaknya menjalankan perintah majelis hakim Tipikor. Setelah prosesi pelantikan, terdakwa akan dibawa kembali ke Lapas Kelas II-A Jember dengan mobil polisi,"

tuturnya.

Sementara kuasa hukum terdakwa Ahmad Subhan membenarkan kliennya mendapatkan izin dari majelis hakim Tipikor untuk mengikuti pelantikan anggota DPRD Jember periode 20142019, sehingga pihaknya tetap mendampinginya saat prosesi pelantikan.

"Klien saya punya hak untuk dilantik menjadi anggota dewan karena menjadi calon legislator terpilih dalam Pemilu Legislatif 2014 dan SK Gubernur Jatim juga sudah turun, sehingga sejak awal kami melakukan berbagai upaya agar beliau bisa dilantik hari ini," katanya.

Ia juga membantah kabar terkait dengan pemecatan kliennya dari Partai Persatuan Pembangunan karena hingga kini tidak ada surat yang dite-

rima Sukarso terkait pemecatan tersebut.

"Kita hormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah, namun saya optimistis klien saya tidak bersalah dalam kasus dugaan korupsi ADD dan tim kuasa hukum akan membuktikan hal itu dalam persidangan," ujarnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 di Jember, Partai Gerindra mendapatkan sebanyak sembilan kursi di DPRD Jember, disusul PKB (8), PDIP (7), PKS (6), kemudian Partai Nasdem dan Partai Golkar masing-masing (5), Partai Hanura dan PPP masing-masing (3), Partai Demokrat dan PAN masing-masing mendapat dua kursi. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

KEDIRI - Kalangan legislatif Kota Kediri, Jawa Timur, selama periode 2009-2014 telah menyelesaikan sebanyak 68 peraturan daerah untuk penunjang penyelenggaraan pemerintahan.

"Selama lima tahun, kami sudah bahas dan menyetujui 68 peraturan daerah, baik untuk pendapatan anggaran daerah, maupun penunjang penyelenggaraan pemerintahan lainnya," kata Ketua DPRD Kota Kediri Wara S Reni Pramana di Kediri, Kamis (21/8).

Reni yang ditemui dalam kegiatan peresmian, pemberhentian, dan pengangkatan anggota DPRD Kota Kediri itu mengatakan, keberhasilan untuk suksesnya periode kepengurusan DPRD tersebut bukan diukur dari sedikit atau banyaknya peraturan yan disetujui, namun bagaimana menyikapi peraturan tersebut agar bisa sejalan dan berhasil.

Ia juga berharap, berbagai macam aturan yang sudah dibahas dan disetujui itu bisa ikut mewujudkan Kediri yang aman serta kondusif.

Sementara itu, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan segala peraturan daerah yang dibahas oleh legislatif harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat serta demi menciptakan pemerintahan yang positif.

"Kami mengajak DPR, unsur pimpinan, agar ke depan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, bisa menciptakan terobosan di pemerintahan yang orientasinya berdampak positif ada masyarakat," ujarnya.

Ia juga mengatakan, legislatif juga harus menyelesaikan sejumlah peraturan daerah yang sampai saat ini belum selesai. Dengan peraturan itu, diharapkan ada perbaruan sistem, demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebanyak 30 legislatif Kota Kediri periode 20142019 telah resmi dilantik.

Dari jumlah itu, 10 di antaranya adalah anggota legislatif yang lama, dan terpilih kembali, sementara sisanya adalah anggota legislatif yang baru. = ANT/DESTYAN HS/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III

Warga Ajukan Tuntutan ke DPRD BOJONEGORO - Sejumlah warga di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, membagikan selebaran yang berisi berbagai tuntutan yang disampaikan kepada DPRD bersamaan rapat paripurna istimewa DPRD dan pengucapan sumpah anggota DPRD periode 2014-2019.

ant/rudi mulya

PELANTIKAN DPRD. Sejumlah anggota DPRD Kota Kediri periode 2014-2019 menunggu prosesi pelantikan di Gedung DPRD Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (21/8). Sebanyak 30 anggota DPRD Kota Kediri yang dilantik.

"Kami tidak menggelar demo, tapi hanya membagikan selebaran yang berisi tuntutan kami yang belum diselesaikan DPRD yang lama," kata Koordinator Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Bojonegoro Aiun Na'im, didampingi anggota lainnya Mugito, di luar gedung DPRD, Kamis (21/8).

Ia menyebutkan ada sekitar 10 anggota OMS yang merupakan gabungan LSM, juga mahasiswa datang ke Gedung DPRD untuk membagikan selebaran.

"Tapi kami tidak masuk ke Gedung DPRD. Selebaran kami titipkan kepada salah satu Ketua LSM yang memperoleh undangan sidang paripurna, agar dibagikan kepada anggota DPRD yang baru," jelas Mugito.

Sementara itu, anggota OMS lainnya juga membagikan selebaran kepada berbagai kalangan yang ada di luar Gedung DPRD. "Ada juga petugas polres yang ikut meminta selebaran," ujarnya.

Sesuai isi selebaran, OMS meminta DPRD yang baru harus segera membahas dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah

(Raperda) Tanggungjawab Sosial Perusahaan menjadi Perda 2014.

OMS juga meminta DPRD membuat ketentuan mengenai studi banding yang tepat agar bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat.

Selain itu, lanjutnya, OMS juga menuntut DPRD mengawal musyawarah rencana pembangunan di kecamatan yang berpihak kepada masyarakat.

"Semua tuntutan yang kami ajukan kepada DPRD itu demi kesejahteraan masyarakat Bojonegoro," ujarnya, menegaskan.

Sebelumnya, puluhan petugas polres sempat bersiaga melakukan penjagaan di depan kantor pemkab, lengkap dengan senjata gas air mata, setelah menerima informasi akan ada demo ke gedung DPRD. Dimintai konfirmasi, Kabag Operasi Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro Kompol Agus W, sebelumnya, memastikan tidak ada pemberitahuan ada demo bersamaan dengan sidang paripurna istimewa DPRD dan pengucapan sumpah anggota DPRD periode 20142019. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

PENCURIAN

Ruang Bagian Umum Pemkot Malang Kebobolan MALANG - Ruang penyimpanan barang di Kantor Bagian Umum Pemkot Malang, Jawa Timur, dibobol pencuri dan uang tunai sebesar Rp 21 juta yang disimpan di brankas ruangan itu raib.

Pencurian tersebut diketahui tukang sapu di lingkungan Balai Kota Malang sekitar pukul 06.00 WIB. Pada saat akan membersihkan ruangan, tukang sapu itu melihat jendela ruangan Bagian Umum terbuka, karena curiga, tukang sapu itu mengecek kondisi di dalam ruangan tersebut.

"Di dalam ruangan penyimpanan barang ini ada brankas untuk menyimpan uang dan dokumen penting. Ketika kami cek, brankas dalam kondisi rusak dan uang tunai sebesar Rp 21 juta dibawa kabur pencuri," kata Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Bagian Umum Pemkot Malang, Agung H Buana, Kamis (21/8).

Ia mengatakan pihaknya sudah melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan telah dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Sementara Kepala Bagian

Umum Pemkot Malang, Zulkifli Amrizal, mengatakan uang sebesar Rp21 juta dalam brankas itu merupakan uang rapelan gaji pegawai negeri sipil (PNS) Sekretariat Pemkot Malang. Uang rapelan tersebut baru diambil Bagian Umum dari Bank Jatim, Rabu (20/8).

Rencananya, kata Zulkifli, akan dibagikan ke PNS yang menerima hari ini (Kamis, 21/8).

Uang rapelan yang diambil dari Bank Jatim jumlah seluruhnya sebanyak Rp 25 juta, namun yang Rp4 juta sudah dibagikan pada sebagian PNS yang berhak,

sedangkan sisanya Rp 21 juta disimpan di brankas ruang bagian umum.

Menurut dia, uang rapelan itu untuk sisa gaji pegawai yang belum terbayarkan. Beberapa pegawai ada yang naik pangkat dan dapat tambahan gaji dan tambahan gaji yang belum dibayarkan itu baru cair sekarang.

Pegawai yang menerima rapelan, katanya, rata-rata adalah eselon II dan eselon III. Jumlah pegawai yang menerima rapelan sekitar 200 orang dari sembilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Sekretariat

Pemkot Malang.

Dalam kejadian itu, pencuri hanya mengambil uang tunai yang ada di dalam ruangan tersebut. Sedangkan barangbarang lainnya, seperti barang elektronik, yakni laptop dan ipad tetap utuh, namun sudah berpindah tempat.

"Mungkin barang-barang ini juga akan di bawa, tapi emtah kenapa akhirnya ditinggalkan.

Mungkin pelaku pencurian juga seorang diri, sehingga kesulitan untuk membawa barang-barang tersebut," ujarnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III

11

AKSI

Pelantikan DPRD Diwarnai Demo Mahasiswa JEMBER - Pelantikan 50 anggota DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, diwarnai demonstrasi puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia (GMNI) di Halaman Gedung DPRD setempat, Kamis (21/8).

"Kami minta anggota dewan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal untuk mengawasi kinerja Pemerintah kabupaten (Pemkab) Jember, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran dengan mengutamakan kepentingan rakyat," kata koordinator aksi Ferio Ekananda.

Menurut dia, kinerja anggota dewan Periode 2009-2014 tidak maksimal dan selama lima tahun tidak ada produk hukum berupa rancangan peraturan daerah inisiatif yang dihasilkan, sehingga fungsi legislasi tidak berjalan alias mandul.

"Banyak pekerjaan yang menunggu anggota dewan baru di antaranya rancangan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Perda Pasar Modern, dan Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang kini masih belum juga disahkan karena tarik ulur kepentingan politik," tuturnya.

Dalam aksinya, mahasiswa meminta kepada anggota DPRD Jember Periode 2014-2019 untuk melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat secara profesional dengan mengutamakan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan partai politik.

"Mereka dipilih sebagai wakil rakyat, sehingga harus melakukan tugas dan fungsinya secara profesional, jangan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat tanpa ada kinerja yang bermanfaat bagi warga Jember," ucap mahasiswa FISIP Universitas Jember itu.

Ia mendesak anggota dewan yang baru tidak melakukan praktek transaksional dalam membuat sebuah produk hukum, sehingga diharapkan para wakil rakyat di Jember segera mengesahkan Raperda RTRW dan RPJP tanpa ada pasal eksploitasi atau eksplorasi pertambangan. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

ant/seno

KARNAVAL ANAK-ANAK

Sejumlah anak mengikuti karnaval anak-anak (Kids Carnival) dalam Jember Fashion Carnaval (JFC) ke-13 di Jember, Jawa Timur, Kamis (21/8). JFC Kids diikuti oleh sekitar 200 anak mulai dari TK, SD, dan SMP yang memakai kostum sesuai defile di JFC.

Polisi Bongkar Kuburan Korban Penganiayaan BONDOWOSO - Tim kedokteran Kepolisian Resor Bondowoso, Jawa Timur, bersama dokter forensik dari RSUD dr Koesnadi Bondowoso membongkar kuburan Yansi Isiandi Eka Marhiantoni (16), korban penganiayaan yang dilakukan ayah tiri.

Pembongkaran makam di tempat pemakaman umum (TPU) Kelurahan Badean, Kota Bondowoso itu dilakukan untuk keperluan autopsi jenazah, melengkapi proses penyidikan dengan tersangka ayah tiri Yansi, Sumar Subigio (44).

"Pembongkaran ini dilakukan untuk mencari alat bukti lain dalam proses penyidikan.

Hasil dari pemeriksaan tim forensik tersebut nantinya akan digunakan untuk pengemban-

gan penyidikan lebih lanjut sehingga bisa jelas semuanya," kata Kapolres Bondowoso AKBP M Sabilul Alif.

Pembongkaran makam itu dilakukan setelah 12 hari mayat korban dikebumikan. Korban meninggal dunia pada Minggu, 10 Agustus 2014 saat dirawat di RSUD Bondowoso.

Meninggalnya Yansi, siswa sebuah SMK negeri di Bondowoso itu bermula ketika pada Jumat, 8 Agustus 2014 sekitar pukul

11.00 WIB sepulang kerja, Sumar mendapati istrinya menangis dan bercerita bahwa Yansi akan dikeluarkan dari sekolah akibat sering membolos.

Seketika tersangka marah dan memukuli Yansi dengan menggunakan sandal di bagian kepala.

Tersangka juga menjambak dan menyeret korban keluar rumah. Korban juga dipukul dengan menggunakan potongan bambu.

Pada Sabtu, 9 Agustus 2014 pagi korban berangkat sekolah, tetapi pingsan di perjalanan.

Korban selanjutnya dirawat di Puskesmas Tegal Ampel.

Dari hasil pemeriksaan dokter diketahui bahwa sekujur tu-

buh korban mengalami memar.

Saat itu korban dibawa pulang paksa oleh tersangka.

Karena tidak ada perkembangan terhadap kesehatannya, Minggu, 10 Agustus 2014 korban dibawa ke RSUD Bondowoso dan sekitar pukul 04.00 WIB korban meninggal dunia.

Polisi kini menahan dan memeriksa Sumar Suabgio sebagai tersangka. Polisi menjerat pelaku dengan Pasal 44 (3) UU 23/2004 tentang KDRT, subs. Pasal 80 (4) UU 23/2002 tentang Kekerasan terhadap Anak dan Pasal 351 (3) KUHP mengenai penganiayaan dengan pemberatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. = ANT/MASUKI M ASTRO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 No. 0425 | TAHUN III

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III

MADURA

12

LINGUIFIED PETROLEUM GAS

Harga Elpiji Kian Menggigit

GRATIS. Panduan buku kurikulum pelajaran tahun 2013 untuk siswa yang tidak dipungut biaya apa pun.

Jual Buku Kurikulum

Diknas Berencana Panggil Pihak Sekolah PROBOLINGGO – Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tidak akan main-main terhadap sekolah yang melakukan pungutan atau menjual buku kurikulum 2013 kepada siswa. Jika hal itu dilakukan, pihak Diknas tidak akan segan-segan memanggil pihak sekolah dan menjatuhkan sanksi.

“Jangan sampai hal seperti ini terjadi,” ujar Kepala Diknas Kota Probolinggo dikonfirmasi melalui Kabid Pendidikan Dasar (Pendas), Asin, Kamis (21/8).

Dia menjelaskan, buku kurikulum mata pelajaran tahun 2013 itu merupakan bantuan dari pemerintah provinsi Jawa Timur yang peruntukannya untuk kalangan siswa. Panduan buku kurikulum pelajaran tersebut diberikan secara gratis dan tidak dipungut biaya apapun. “Setiap siswa nanti akan mendapatkannya secara gratis,” kata dia.

Di Kota Probolinggo buku kurikulum itu sudah didistribusi-

kan ke setiap sekolah. Pendistribusian tersebut sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Bahkan pihak Diknas sendiri melakukan pemantauan pada setiap sekolah yang belum menerima bantuan buku kurikulum itu. “Semua sekolah se- Kota Probolinggo sudah menerima,” kata Asin menjelaskan.

Asin menambahkan, dana anggaran untuk pengalokasian buku kurikulum tersebut berasal dari pemerintah. Jika ada sekolah yang mengalami kekurangan, dana anggaran bisa diambilkan dari pos dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Tidak ada masalah diambil-

kan dari pos itu, kalau memang ada sekolah yang mengalami kekurangan,” tandasnya.

Selain buku kurikulum itu di distribusikan dengan gratis kepada siswa, buku tersebut juga bukan untuk umum. Artinya, tidak diperjualbelikan di tokotoko buku. “Karena memang itu tidak diperjualbelikan,” timpalnya.

Lalu bagaimana untuk mengantisipasi buku kurikulum 2013 itu beredar di pertokoan? Menurut Asin, pihaknya tidak melakukan upaya pengawasan karena memang buku tersebut bukan untuk dijual, tetapi diberikan secara gratis oleh pemerintah kepada siswa di sekolah. Itulah sebabnya, pihaknya tidak akan main-main terhadap sekolah yang memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan terhadap pendistribusian buku kurikulum itu. =Muhammad Sugianto

PROBOLINGGO – PT Pertamina rencananya akan menaikkan harga elpiji 12 kg. Rencana tersebut sudah disetujui oleh pemerintah yang akan diberlakukan sebelum 30 Oktober 2014 mendatang.

Meski harga elpiji itu bakal mengalami kenaikan, namun tidak mempengaruhi kalangan ibu rumah tangga (RT).

Pasalnya, mayoritas kalangan ibu RT menggunakan elpiji yang berukuran 3 kg.

“Tidak masalah harga elpiji 12 kg naik. Yang penting bukan 3 kg,” ujar seorang ibu RT, Endang, asal warga Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan kademanga, Kota Probolinggo saat dimintai komentarnya, Kamis (21/8).

Menurut dia, kalangan ibu RT sangat jarang menggunakan elpiji yang 12 kg. Mayoritas masyarakat lebih cenderung menggunakan elpiji yang ukuran 3 kg. Itulah sebabnya, kendati pemerintah berencana akan menaikkan harga elpiji 12 kg, kalangan ibu RT adem ayem.

“Tapi tetap saja rencana kenaikan itu akan ngefek,” timpal perempuan beranak satu itu.

Efek pengaruhnya tersebut, imbuh dia, terhadap para pengusaha dan warung-warung yang kebanyakan menggunakan

elpiji 12 kg.

Salah seorang pemilik warung di kawasan terminal Bayuangga, Kota Probolinggo, Ny. Misna mengatakan, rencana kenaikan elpiji 12 kg tersebut bakal berpengaruh terhadap kalangan pelaku bisnis. Terutama bagi kalangan pemilik warung dan rumah makan.

“Jelas nanti akan berpengaruh,” ucap dia.

Meski Ny. Misna mengaku tidak setuju dengan rencana tersebut, namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Salah satu upaya guna mengimbangi terjadinya kenaikan tersebut, tentu dia akan menaikkan harga makanan yang dijualnya. “Ya kita naikkan juga nantinya. Karena untuk mengimbangi kenaikan harga elpiji,” terang dia.

Hal senada juga diakui pemilik warung lesehan, Rifa’i.

Selama ini warungnya menggunakan elpiji 12 kg. jika pemerintah nanti menaikkan harga, pihaknya juga akan mengaku menaikkan harga makanan yang dijualnya.

“Ini kan masih rencana.

Saya kira lebih bijak pemerintah mengkaji ulang. Karena dengan kebijakan menaikkan harga elpiji 12 kg tetap akan berpengaruh terhadap masyarakat,” ucapnya. =Muhammad Sugianto

TAK BERPENGARUH, Rencana kenaikan harga elpiji 12 kg yang disetujui oleh pemerintah, akan diberlakukan sebelum 30 Oktober 2014 mendatang.

Probolinggo

KORAN MADURA

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III

13

PERENCANAAN

Kantor Satker Akan Berdiri di Ibu Kota

DIWAJIBKAN. Calon jemaah haji mendapatkan arahan dari Dinas Kesehatan Kabuapten Probolinggo , setelah datang diwajibkan untuk memeriksakan kesehatan tubuhnya.

Jemaah Haji Bisa Terserang Virus Dinkes Wajibkan Mereka Periksa Kesehatan PROBOLINGGO - Maraknya penyebaran virus ebola dan Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (Mers CoV) di bebarapa negara di belahan dunia membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo juga mewaspadai akan penularannya di tanah air. Bagi jemaah haji setelah datang diwajibkan memeriksakan kesehatan tubuhnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Shodiq Tjahjono mengatakan sesuai dengan seruan Kementerian Kesehatan bagi jemaah haji yang sudah melaksanakan ibadah haji dari tanah suci untuk memeriksakan kesehatannya.

“Mereka dikhawatirkan terjangkit adanya virus Ebola dan Mers. Karena virus tersebut saat ini sedang menyerang negara-negara yang ada di dunia,” terangnya kepada wartawan, Kamis (21/8).

Menurutnya, upaya pemerik-

saan kesehatan bagi jamaah yang sudah pulang ketanah suci, agar mereka diketahui akan perkembangan kesehatannya setiba di tanah air. Sebab mereka berada di tanah suci tergolong lama.

Bahkan mereka juga berkumpul dengan jutaan orang dari negara-negara yang ada di dunia.

“Pemeriksaaan kesehatan merupakan bentuk antispasi penularan virus itu bagi jamaah haji dan masyarakat,” jelas Shodiq Tjahjono.

Shodiq Thajono menambah-

kan, virus Ebola ini berkembangan di daerah negara Afrika, Jenis virus ini tidak akan menyebar melalui udara dan menular lewat batuk atau bersin. Jadi, tidak mudah bagi manusia ke manusia tertular virus ini seperti penyakit demam.“Virus Ebola menular jika terjadi kontak langsung dengan darah, lendir, atau cairan tubuh orang yang terinfeksi,” katanya.

Sementara itu, Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (Mers CoV) . Virus ini pertama berkembang di Arab Saudi pada tahun 2012 kemarin. MERS-CoV adalah penyakit sindrom pernapasan yang disebabkan oleh virus Corona yang menyerang saluran pernapasan mulai dari yang ringan sampain dengan yang berat.

Gejalanya adalah demam, batuk dan sesak nafas, bersifat akut, biasanya pasien memiliki penyakit

komorbid.“Penyebarannya melalui udara dan ini sangat rawan bagi jamaah haji,” ucapnya.

Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo jumlah CJH yang akan berangkat tahun ini sebanyak 568 CJH. Angka terdiri CJH yang memang murni akan berangkat tahun ini sebanyak 476 orang, ditambahkan dengan CJH yang gagal berangkat tahun kemarin jumlahnya mencapai 92 orang Pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada jemaah haji yang akan berangkat.

Mereka juga telah diberikan vaksin menigitis agar daya tahan tubuhnya bisa mengalami kekebalan.“Vaksin ini mampu melemahkan bakteri dan kuman yang akan menyerang tubuh manusia,” ucap Shodiq Tjahjono. =Mahfud Hidayatulllah

PROBOLINGGO- Pembangunan Kraksaan sebagai ibu kota Kabupaten Probolinggo nampaknya terus diseriusi.

Terbukti secara bertahap, kantor satker lain bakal dipindah ke Kraksaan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina mengatakan pihaknya sedang merencanakan proses perpindahan satker yang lain. Bahkan, studi kelayakan dan rencana lokasi satker yang pindah sudah selesai dikaji.

Perempuan yang menjabat sejak 2011 lalu ini mengatakan, berdasarkan studi kelayakan arah pembangunan dipusatkan di Kelurahan Sumberlele dan Asembakor, Kecamatan Kraksaan. Dipilihnya dua desa itu, lantaran pada dua desa tersebut pemkab memiliki lahan yang luas.

“Disamping secara akademis, juga memenuhi syarat untuk proyeksi pembangunannya ,” katanya kepada wartawan, Kamis (21/8).

Di desa Sumberlele, pemkab mempunyai lahan seluas 11,3 hektar dengan 9 bidang tanah. Seluas 3,3 hektar sudah bersertifikat, yang lainnya ditargetkan akhir tahun ini sudah tuntas. “Semuanya ini lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan pemkab,” jelasnya.

Sementara itu untuk di Desa Asembakor, pemkab mempunyai lahan pertanian seluas 5 hektar berbentuk hamparan. Pada hamparan itu, pemkab berencana akan membangun komplek pusat olahraga lengkap dengan Stadion Gelora Merdeka (SGM) .

“Untuk SGM yang ada akan dijadikan hutan kota.

Jadi kami tidak perlu mengalokasikan anggaran pembebesan lahan lagi,”tandas Dewi Korina.

Berdasarkan studi kelayakan 2013-2018, pemindahan satker lebih difokuskan yang secara administrasi berlokasi di Kota Probolinggo. Satker dimaksud, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

“Rencana tersebut masih dalam tahap usulan, kebijakan tetap ada dipimpinan dengan mempertimbangkan usulan yang ada ,” ucapnya. =Mahfud Hidayatullah

14

Probolinggo

KORAN MADURA

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III

TERKENA DAMPAK. Bangunan yang kini sedang ditempati sebagai usaha bengkel, rencananya akan digusur setelah adanya pembangunan proyek pembangunan gedung kelurahan.

Bangunan Milik Warga Terancam Digusur Dampak Proyek Relokasi Pembangunan Gedung Kelurahan PROBOLINGGO – Sejumlah bangunan milik warga di Jalan Mastrip, Kota Probolinggo, terancam digusur. Penggusuran itu dilakukan terkait adanya proyek relokasi pembangunan kantor Kelurahan Jrebeng Wetan yang kini sedang dalam proses penggarapan.

Berdasarkan data, pembangunan gedung kantor Kelurahan Jrebeng Wetan itu senilai Rp488.09.000 dengan menggunakan alokasi dana DAK tahun 2014. Diperkirakan pembangunan gedung tersebut bakal rampung

pada 13 Desember 2014 mendatang. Sedangkan pelaksana proyek pembangunan tersebut CV Citra Tehnik Baja.

Salah seorang pemilk bangunan, Safi’ mengatakan, bangunan yang kini sedang ditempati seba-

gai usaha bengkel itu rencananya memang akan digusur setelah adanya pembangunan proyek tersebut. “Katanya sich begitu,” ungkapnya saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (21/8).

Meski rencana akan digusur, namun dia mengaku tidak tahu kapan upaya penggusuran itu akan dilakukan. Bahkan, dia mengaku tidak keberatan jika bangunan tempat usaha bengkelnya digusur. “Saya tidak keberatan meskipun digusur, tapi kan harus ada ganti ruginya,”

katanya.

Menurut dia, tanah yang ditempati usaha bengkel tersebut memang statusnya sewa.

Namun ia berharap Pemkot tidak sewenang-wenang melakukan penggusuan, tanpa memberikan ganti rugi.

Menurut warga sekitar, rencana pengusuran itu tidak hanya akan dilakukan pada bangunan bengkel milik Safi’ saja, tetapi ada beberapa warung yang nantinya akan digusur. Seperti bangunan warung yang terdapat di sebelah

selatan bengkel milik Safi’. “Infonya bangunan warung sebelah selatan itu juga akan gusur,” ujar Bambang.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Kota Probolinggo, Nurhamdani saat dikonfirmasi sedang tidak ada di kantor. Menurut salah saeorang stafnya, ia sedang keluar dinas. “Beliaunya sedang keluar,” kata seorang staf Dinas PU Kota Probolinggo yang enggan disebutkan namanya. =Muhammad Sugianto

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 No. 0425 |2014 TAHUN III JUMAT 22|AGUSTUS

No. 0425 | TAHUN III

15 15

Indonesia Optimistis Lolos dari Fase Grup JAKARTA - Berada di grup ringan pada Asian Games 2014 yang dimulai pertengahan bulan depan, pelatih sepakbola Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 Aji Santoso yakin pasukannya bisa lolos dari babak grup di ajang Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan.

Dalam pengundian Kamis (21/8), dari 8 grup Indonesia masuk Grup E bersama Thailand, Timor Leste, dan Maladewa. Juara dan runner-up grup berhak tampil di babak 16 besar. Hanya Thailand yang akan menjadi lawan berat Indonesia. Meski demikian, pasukan Aji Santoso itu tidak boleh menganggap enteng Maladewa dan Timor Leste.

“Mau lawan siapapun, kami harus siap. Karena memang persiapan kami saat ini berbeda, komposisi berbeda dan materi tim juga berbeda. Ya kami harus tetap optimistis. Jadi menurut saya pe-

luang sebenarnya merata. Tapi kalau melihat saat ini, peluang cukup besar untuk kami bisa lolos,” kata mantan pemain Timnas Indonesia itu.

Terkait lawan-lawan di Grup E, Aji memiliki penilaian sendiri.

Thailand misalnya, bisa dibilang menjadi lawan terberat mengingat ketika masih menjabat menjadi asisten pelatih di SEA Games lalu, timnya mengalami kekalahan.

Tapi menurutnya, dengan kondisi timnya saat ini dia yakin pasukannya tampil lebih maksimal. Dia juga akan meminta

bantuan kepada tim High Performance Unit (HPU) untuk melakukan pemantauan terhadap caloncalon lawan lainnya.

“Saya ini pelatih yang tidak percaya sejarah. Kalau kemarin kita kalah misalnya, semua kondisi bisa berubah. Justru ini membuat kami berjuang bagaimana untuk memenangkan pertandingan.

Sekarang fokusnya bagaimana

tim HPU juga bisa melakukan pemantauan terhadap calon-calon lawan ini. Tidak harus saya yang mencari. Tim HPU kan dibentuk untuk membantu kami mencari data,” ucapnya.

Asian Games digelar 19 September sampai 4 Oktober 2014.

Cabang sepakbola mulai dimainkan pada 14 September, dan finalnya 3 Oktober. =CAROL AJI

MANCHESTER UNITED

Van Gaal Ogah Bangun Tim dengan Pemain Bintang MANCHESTER - Pelatih anyar Manchester United (MU) Louis van Gaal tidak ingin membangun timnya dengan para pemain bintang. Sebaliknya, dia ingin membangun tim yang solid dengan mengoptimalkan skuat yang ada saat ini.

Itu sebabnya, Setan Merah tidak terlalu aktif mendatangkan pemain bintang pada jendela transfer musim panas ini.

Sejak bursa transfer pemain musim panas dibuka, MU digosipkan bakal mendatangkan pemain-pemain kelas dunia seperti Toni Kroos dan Thomas Mueller dari Bayern Muenchen, Mats Hummels dari Borussia Dortmund, dan Angel di Maria dari Real Madrid. Belum lagi Arturo Vidal dan Paul Pogba dari Juventus. Tetapi hingga menjelang jendela transfer ditutup belum satu pun pemain-pemain itu yang berhasil dibeli.

MU hanya sukses mendatangkan “pemain kelas dua” seperti Ander Herrera, Luke Shaw, Vanja Milinkovic, dan yang paling baru adalah bek kiri Timnas Argentina dari Sporting Lisbon, Marcos Rojo. Padaha, para fans MU ingin agar Van Gaal bisa mendatangkan pemainpemain bintang ke Old Trafford guna mengangkat kembali prestasi Setan Merah dari keterpurukan musim lalu.

Meski demikian, Van Gaal ternyata lebih suka membangun tim dengan mengoptimalkan pemain yang ada, dan bukan membangun tim untuk menyokong seorang superstar. “Jika Anda tidak tahu bagaimana mengeluarkan yang terbaik

dari masing-masing talenta yang ada di skuat Anda, maka Anda membuangbuang waktu Anda. Saya terus bertanya pada diri saya sendiri - bagaimana caranya saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari pemain saya? Kenapa satu pemain bisa memberika lebih baik dibanding pemain yang lain? Dan bagaimana sebagai manajer saya bisa memengaruhi itu?” Ucapnya.

Mantan pelatih Timnas Belanda ini melanjutkan, “Jika saya ingin membangun tim pemenang, saya harus memastikan masing-masing individu dilatih dengan cara yang sempurna. Jadi saya menghabiskan lebih banyak waktu pada pengembangan individu ketimbang pengembangan tim. Karena akumulasi dari perkembangan yang dicapai masing-masing indvidu akan menentukan sukses tim.”

Memiliki satu orang pemain bintang yang bisa jadi pembeda disebut Van Gaal berisiko besar. Jika cedera mendatangi pemain tersebut maka keseimbangan tim bisa terganggu. “Inilah kenapa saya bukan orang yang percaya dengan pemain berkelas dunia dalam satu tim.

Saya tidak akan pernah membangun tim dengan berdasar pada satu pemain kelas dunia. Karena itu hanya akan membawa bencana. Apa yang terjadi saat satu pemain itu cedera? Itu artinya seluruh tim akan kolaps, karena mereka tidak akan bisa jika tanpanya.”=SKY SPORTS/CAROL AJI

KORAN MADURA 16 BACA JUGA

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III

g Indonesia Optimistis Lolos

Dari Fase Grup | Halaman 15

g Van Gaal Ogah Bangun Tim

Dengan Pemain Bintang | Halaman 15

lahraga KORAN MADURA

16

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 No. 0425 | TAHUN III

DANIEL D’AMBROSI0 89’

DODO 47’

Satu Kaki Inter di Fase Grup

REKJAVIK - Peluang Inter Milan tembus ke fase grup Liga Europa terbuka lebar setelah menghempaskan tuan rumah, Stjarnan, klub Islandia, pada leg pertama play off yang berlangsung di Stjornuvollur, Kamis (21/8) dini hari WIB, dengan skor telak 3-0.

Leg kedua pekan depan akan berlangsung di kandang Inter Milan, Giuseppe Meazza.

Pada laga leg kedua nanti, anakanak asuh Walter Mazzari ini hanya butuh hasil imbang atau kalah maksimal 0-2 untuk lolos ke fase grup. Tetapi kalah di hadapan pendukung sendiri bagi Inter adalah sesuatu yang mustahil, apalagi menghadapi tim lemah dan tidak terkenal seperti Stjarnan. Karena itu, hanya mukjizat yang bisa menolong Stjarnan untuk menggantikan posisi Inter Milan di fase grup.

Pada laga yang berlangsung di bawah cuaca dingin itu, Inter nyaris unggul cepat ketika pertandingan baru berjalan dua menit. Sayang sundulan Mauro Icardi menyambut bola sepak pojok Dodo masih melayang tipis di

atas mistar gawang lawan. Inter memiliki peluang kedua pada menit ke-24 melalui tandukan Andrea Ranocchia.

Sayang pemain tuan rumah Olaful Karl Finsen masih bisa menghalau bola tepat di garis gawang.

Inter juga masih memiliki peluang lain melalui Dodo, Mateo Kovacic, Jonathan, dan Ruben Botta, tetapi semuanya gagal menghasilkan gol. Kebuntuan akhirnya terpecahkan hanya lima menit sebelum turun minum melalui Icardi.

Gol ini berawal dari umpan silang Dodo ke kotak penalti. Bola yang tak sempurna dibuang oleh bek Stjarnan lalu diteruskan Icardi ke dalam gawang lewat sepakan dari jarak 10 meter.

Memasuki babak kedua, Inter Milan langsung menekan tuan rumah.

Hasilnya, ketika pertandingan babak kedua baru berjalan tiga menit, Inter kembali unggul melalui gol Dodo menyambut umpan silang Jonathan yang

0 3 STJARNAN

INTER MILAN

mengarah ke tiang jauh.

Stjarnan sendiri bukan tidak memiliki peluang, meskipun sangat jarang. Mereka baru mendapat peluang pada menit ke-60 ketika tembakan Arnar Bjorgvinsson masih melayang di atas mistar, menyusul kesalahan yang dilakukan Dodo. Peluang kedua diperoleh tuan rumah melalui tendangan jarak jauh Finsen pada menit ke84 yang memaksa Samir Handanovic, penjaga gawang Inter, melakukan penyelamatan gemilang dengan menepis bola keluar lapangan.

Beberapa saat kemudian, Inter nyaris menjauh kalau saja tendangan pemain anyar mereka yang dipinjamkan dari klub Liga Utama Inggris Southampton pada jendela transfer musim panas ini, Pablo Osvaldo, tidak membentur mistar gawang. Upaya anak-anak “Biru Hitam” menambah gol akhirnya datang dua menit sebelum waktu normal usai. Pada menit ke-88, Daniel D’Ambrosio melepas tendangan keras ke pojok bawah gawang tuan rumah memanfaatkan bola umpan Zdravko Kuzmanovic. Kedudukan 3-0 ini menjadi hasil akhir laga.

Dengan hasil ini, langkah klub milik taipan asal Indonesia Erick Thohir itu ke fase grup kompetisi nomor dua di Eropa itu makin ringan. Sebab mereka akan menjamu Stjarnan di San Siro pekan depan. =SKY SPORTS/CAROL AJI

MAURO ICARDI 40’

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 No. 0425 | TAHUN III

ADA KERICUHAN DALAM PEMBAGIAN LAHAN SAMPANG

C

PENGURANGAN RASKIN MENYALAHI ATURAN SUMENEP

F

KORAN MADURA

MK DIKAWAL POLDA BANGKALAH

N

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

BERITA TERKAIT HALAMAN E DAN M

A

JUMAT 22PENGAMANAN AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III PUTUSAN

MAHASISWA TERLANJUR KECEWA

DPRD Baru Disambut Demo | HALAMAN E DPRD Dipaksa Menandatangani Pernyataan | HALAMAN M

KORAN MADURA KORAN Bangkalan B MADURA Komunitas JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III

Bangkalan B

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 No. 0425 | TAHUN III

risky for koran madura

BERKUMPUL. Komunitas Barca Angel dan Cules saat berkumpul dalam sebuah acara di Bangkalan beberapa waktu lalu.

Komunitas Bidadari Pecinta Barcelona BANGKALAN - Sebagai olahraga paling favorit di jagat raya, sepak bola mampu memikat perhatian semua kalangan, termasuk kaum wanita. Bahkan, saat ini tak jarang mereka membentuk satu komunitas tersendiri yang secara khusus mendukung tim atau pemain kesayangannya. Salah satunya, Barca Angel, komunitas tempat wanita-wanita pecinta klub sepakbola FC Barcelona. Dengan berada di bawah naungan Indo Barca, sebutan untuk komunitas suporter Barcelona khusus Indonesia, Barca Angel mampu membuktikan eksistensinya dalam dua tahun ini.

"Barca Angel sebutan bagi fans Barcelona. Sekarang anggotanya selalu bertambah," ucap anggota Barcelona Angel Bangkalan, Ayu Wandira, Kepada Koran Madura, Ayu mengatakan terbentuknya Barca Angel tidak terlepas dari berdirinya komunitas PBIB (Penya Barcelonista Indobarca Bangkalan) tanggal 23 Februari 2013 lalu.

Memang di komunitas pecinta Barca ini masih didominasi oleh kaum Adam. Namun, juga memberi ruang bagi perempuan yang memiliki kesamaan hobi dalam mendukung salah satu klub sepak bola ternama dijagad raya.

"Kaum perempuan juga terpikat dengan klub asal Spanyol itu, makanya kami juga bergabung di

dalamnya. Kami juga ingin menjadi pewarna dalam komunitas ini," ungkap gadis yang bercitacita menjadi Polwan ini.

Kegiatan yang dilakukan Barca Angel selain memberikan dukungan untuk tim kesayangan mereka lewat acara nobar (nonton bareng). Seperti contohnya, menonton setiap pertandingan yang dilakoni oleh Barcelona, terlebih saat pertandingan elclasico Barcelona Vs Real Madrid.

Kemudian mereka juga sering ikut dalam kegiatan kopi darat (kopdar) satu minggu satu kali di tiga cafe di wilayah setempat.

"Kegiatan kami dapat dilakukan secara rutin karena memiliki struktur yang kuat. Sehingga setiap acara dapat dilakukan se-

cara terorganisir. Kami yang cewek juga bisa melakukan seperti apa yang dilakukan para cules (sebutan bagi fans cowok)," tuturnya.

Dengan adanya Barca Angel, hubungan para anggota yang cewek-cewek jadi lebih erat. Seperti sekarang saja, saat kompetisi mulai bergulir intensitas pertemuan antar fans Barca semakin meningkat. Pastinya, ini sangat positif demi keberlangsungan Barca Angel dan Cules kedepannya. Mereka semakin akrab dalam naungan PBIB. Selain nonton bareng, acara bertema sosial juga menjadi menu kegiatan yang telah dirancang. Seperti saat penggalangan dana untuk korban bencana Gunung Sinabung dan Kelud.

Untuk jadi anggota Barca Angel, Ayu menyebut tidak ada registrasi apapun untuk masuk ke dalamnya. Yang penting memiliki kesamaan hobi dalam dalam mendukung Barcelona. Semua kaum hawa asalkan dia fans Barcelona berhak menjadi anggota Barca Angel. Namun, guna memiliki kartu ekspresi komunitas yang berguna untuk membayar transaksi keuangan di swalayan ataupun mini market akan dikenakan biaya administrasi.

"Untuk bergabung dengan kami tidak harus menjadi member. Semuanya sama yang penting sama-sama pendukung klub asal katalan Spanyol tersebut. Bagi kami, we are one," ucapnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA

KORAN MADURA

Sampang

22|AGUSTUS 2014 JUMAT 22JUMAT AGUSTUS 2014 No. 0425 | TAHUN III No. 0425 | TAHUN III

C CC

Ada Kericuhan dalam Pembagian Lahan Sampang – Pembagian lahan benjualan di Pasar Srimangunan Sampang, Kamis (21/8) sekitar pukul 17.30 Wib berakhir ricuh. Pedagang menilai pengelola pasar tebang pilih.

Pedagang banyak yang tidak dapat bagian, meski sudah memiliki izin berjualan.

Saqiyah (45), pedagang ikan asal Jalan Permata Indah Kelurahan Banyuayar Kecamatan/Kota Sampang, mengatakan, aksi protes dikarenakan pedagang tidak bisa menempati blok C pasca kebakaran pada 11 Agustus lalu.

“Kami ini mau jualan, Mas, masak cuma mau menempati saja tidak boleh, lalu buat apa surat resmi ini dimiliki pedagang. Sementara ini kan kami di depan, makanya mau masuk ke blok C tidak boleh, karena takut runtuh bangunannya,” ucapnya saat berada di depan kantor pengelola pasar.

Hal senada disampaikan Maysaroh (38), penjual daging asal Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan/Kota Sampang.

Ia menuturkan, keinginan pedagang tetap menempati blok C1 sebab pendapatannya cukup be-

Ratusan pedagang Pasar Srimangunan ricuh dengan pihak pengelola pasar, karena pembagian lokasi berjualan ditengarai tidak merata, Kamis (21/8) sekitar pukul 17.30 Wib. sar dibandingkan menempati lahan sementara.

“Daripada di luar yang beli malah tidak banyak seperti di dalam, Mas, makanya kami ingin

tetap di blok C1,” tuturnya.

Sementara itu, Kasi Pasar Dispendaloka Sampang Damanhuri saat dikonfirmasi tidak bisa memberikan keterangan terkait aksi

protes pedagang. Sebab, nomor yang biasa digunakan tidak bisa dihubungi.

Sejak terjadi kebakaran di Pasar Srimangunan, sejumlah

pedagang hingga kini dilarang menempati kios dan lahan khususnya di blok C1 dan C2. Hal itu disampaikan Asisten III Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, A Rohim Mawardi.

Rohim menerangkan, larangan pedagang menempati blok dimaksud karena dikhawatirkan ambruk bangunannya. Sehingga, Pemkab Sampang masih menunggu hasil Laboratorium Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, guna pedagang bisa kembali menempati lahan di blok C. “Dua blok C ini pedagang tidak boleh ditempati sama sekali, sampai kapan pun sebelum ada rehab, karena dikwatirkan rawan ambruk bangunannya pasca kebakaran,” katanya. =RYAN HARIYANTO

DANA BANSOS CJH

Dinsos Bantah Tudingan Tidak Transparan SAMPANG- Ketidakjelasan rincian penggunaan anggaran dana Bantuan Sosial (Bansos) bagi Calon Jemaah Haji (CJH) tahun 2014 di Kabupaten Sampang tampaknya menjadi buah bibir kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sebab sebagian LSM menilai dana Bansos merupakan ladang penyalahgunaan anggran.

LSM Lira Nurhasan menuturkan bahwa pelaksanaan bansos di tahun sebelumnya banyak ditengarai oknum-oknum tertentu yang melakukan kongkalikong dalam program-program CJH. Sebab menurutnya, kegiatan yang tidak pernah terduga seperti sangat rentan dilakukan di luar kontek aturan yang berlaku.

“Saya minta pihak terkait untuk lebih jelas penggunaan alokasi anggaran proses pelaksanaan program bansos tersebut, sehingga nantinya CJH tahun 2014 dapat menikamati bantuan itu dengan semestinya dan juga tidak lagi oknum-oknum tertentu yang akan bermain dibalik pelaksanaan CJH,” jelasnya, Kamis (21/8).

Sementara Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan (Dinsosnakertrans) Kabupaten Sampang Malik Amrullah dengan tegas membantah bahwa dalam pelaksanaan Bansos merupakan ladang untuk mencari keuntungan. Dijelaskannya bahwa anggaran bantuan kegiatan bansos saat ini dialokasikan

Untuk kegiatan yang diatas Rp 200 juta dilakukan secara kontraktual, melalui mekanisme pelelangan di LPSE Kabupaten Sampang

Malik Amrullah

Kepala Dinsosnakertrans sesuai dengan kebutuhan CJH. “Minggu kemarin kepastian jumlah CJH untuk tahun ini

sebanyak 400 orang yang dianggarkan sebesar Rp 429 juta yang disesuaikan dengan jumlah data CJH yang diterima dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sampang. Sebelumnya kami menganggarkan Rp 600 juta untuk 750 CJH, jadi sisanya kami kembalikan lagi ke Badan Anggaran Keuangan (BAK) sebagai dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) LKPJ APBD 2013,” jelasnya, Kamis (21/8).

Malik juga menjelaskan rentetan kejelasan alokasi penggunaan anggaran dana Bansos CJH tahun 2014. Menurutnya, dana tersebut juga digunakan untuk kebutuhan biaya konsumsi yang dianggarkan sebesar Rp 45 juta,

pembuatan seragam Rp 132 juta.

Sedangkan transportasi mencapai Rp 204 juta untuk pengadaan armada menggunakan 10 bus dan 6 truk. Selain itu, sisa dana akan digunakan untuk honor pengamanan, PPTK, panitia lelang, publikasi dan administrasi.

“Untuk kegiatan yang diatas Rp 200 juta dilakukan secara kontraktual, melalui mekanisme pelelangan di LPSE Kabupaten Sampang. Sementara kegiatan yang di bawah itu dilakukan melalui penunjukan langsung.

Dan penganggaran tersebut sudah disesuaikan dengan petunjuk operasional (PO) kegiatan dari Kemendagri,” terangnya. =MOHAMMAD MUHLIS

D

Sampang

KORAN MADURA

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III

PENUNTASAN KEMISKINAN

Pemkab Diminta Serius Tuntaskan Desa Tertinggal SAMPANGPemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang diminta lebih serius menuntaskan desa tertinggal dan kemiskinan. Selama ini, Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menilai Pemkab tidak punya data riil tentang desa tertinggal dan kemiskinan. Sehingga penanganannya dinilai tidak tepat sasaran.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sampang Amin Arief Tirtana mengatakan, Pemkab selama ini kurang memperhatikan kondisi-kondisi riil di lapangan. Menurutnya, Pemkab seharusnya telah mengantongi data-data riil terkait desa-desa yang termasuk kategari desa tertinggal. Dan Pemda juga harus mengkoordinasikan dengan semua pihak terkait untuk melakukan perencanaan program yang nantinya dapat mengangkat taraf hidup masyarakat

desa tersebut.

“Selama ini program pemerintah untuk peretasan angka kemiskinan tidak jelas dan ukuran keberhasilannyapun juga tidak jelas. Seharusnya program-program itu berbasis data dan angka sesuai dengan apa yang ada di lapangan, sehingga nantinya peretasan kemiskinan bisa terukur,” ujarnya kepada Koran Madura, Kamis (21/8).

Selain itu Amin juga mengungkapkan bahwa Pemda selama ini hanya sebatas melakukan sebuah program saja tanpa ada pengukuran tingkat keberhasilannya, terutama pembangunan bagi daerah tertinggal yang ada di pelosok Kabupaten Sampang.

Bahkan diakuinya jika di Kabupaten Sampang bukan hanya ada 19 desa tertinggal melainkan ada sekitar 30 persen penduduk tertinggal dari penduduk yang ada.

“Sejauh ini pemerintah

hanya melakukan program peretasan kemiskinan hanya sebatas pemerataan saja, dan itupun semuanya tanpa ada kejelasan yang sifatnya monoton pada program sebelumnya. dan seharusnya dengan keterbatasan penganggaran untuk peretasan kemiskinan, Pemerintah harus menjalankan program yang benar-benar menyentuh dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Untuk diketahui, 19 desa yang masuk katagori desa tertinggal versi Bapemas yaitu diantaranya Desa Krampon, Taddan, Darma Camplong, Sejati, Palampaan, Karang Anyar, Tolang, Morbatoh, Batioh, Banyuates, Sawah Tenga, Karangpenang Onjur, Karangpenang Oloh, Pancor, Pangereman, Birabarat, Sokobana Laok, Tamberu laok, dan tamberu barat. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang tampak dari samping.

KETUA DPRD WARNING SKPD

Kerjakan Proyek Secepatnya!

SAMPANG- Pengerjaan proyek fisik di Kabupaten Sampang yang tak kunjung dikerjakan terus menuai sorotan dan kecaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebelumnya, Komisi C DPRD Sampang memanggil sembilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait pengerjaan proyek fisik 2014.

Ketua Dewan DPRD Kabupaten Kabupaten Sampang Imam Ubaidillah mengaku sudah gerah atas lambatnya pengerjaan proyek di Kabupaten Sampang.

Bahkan dirinya menilai jika selama ini peran dan kinerja SKPD tak serius karena perencanaan proyek pembangunan sejauh ini masih kurang matang. ”Sampai saat ini kita belum melihat pengerjaan proyek fisik di Kabupaten Sampang, padahal APBD sudah disahkan pada bulan Januari, jika mereka (SKPD) serius tentu pada bulan April sudah dikerjakan. Namun kenyataannya sampai saat ini nihil, jadi lambatnya pengerjaan ini bisa dikatakan perencanaan tidak matang,” tuturnya, Senin (21/8).

Imam menekankan agar persoalan tersebut betul-betul diperhatian, karena dia khawatir proyek tersebut tidak sesuai rencana, karena saat ini musim tak menentu. ”Sisa waktu pengerjaan tinggal 4 bulan, kalau nanti pengerjaann bertepatan dengan hu-

jan, tentu pengerjaannya akan terganggu atau bisa jadi molor.

Padahal dewan sudah berulang kali melakukan pemanggilan dan teguran kepada SKPD, namun tetap saja hal itu kurang diperhatikan,” ujarnya.

Terpisah, Kabag Pembangunan Pemkab Sampang Abd Hannan menepis jika pengerjaan proyek 2014 dikatakan lambat. Bahkan dirinya mengklaim jika pengerjaan proyek saat ini akan lebih cepat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “kita sudah jalankan semuanya, saat ini sebagian proyek sudah proses pengumuman lelang, sebagian pelelangan dan sebagian lagi sudah penetapan. Jadi tahun ini lebih cepat dari tahun sebelumnya,” ujarnya.

Hannan menambahkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan saat ini yaitu pengerjaan proyek radiologi di RSUD Sampang.

Selain itu, pengerjaan proyek yang statusnya sudah tinggal menunggu SPK seperti PU Cikartarung dan PU pengairan. ”Dalam bulan ini selain radiologi mungkin ada lagi yang proses penetapan, jadi tinggal menunggu surat perintah kerja (SPK), jadi jangan hawatir meski musim saat ini tidak menentu karena kita yakin pengerjaan proyek 2014 akan selesai semua,” ujarnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

KORAN MADURA

Sampang EE

KORAN MADURA

Sumenep

22|AGUSTUS 2014 JUMAT 22 JUMAT AGUSTUS 2014 No. 0425 | TAHUN III No. 0425 | TAHUN III

DPRD Baru Disambut Demo Mahasiswa: Dewan Harus Lebih Baik dari Kemarin SUMENEP – Pengambilan sumpah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep periode 2014-2019 di Pendopo Agung setempat, Kamis (21/08) disambut unjuk rasa dari dua kelompok mahasiswa yaitu PMII dan FAM’S. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep dan Front Aksi Mahasiswa Sumenep (FAM’S) meminta anggota DPRD yang baru lebih profesional dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Sementara DPRD petahana yang kembali dilantik, kemarin, sebanyak 21 orang.

Anggota DPRD Sumenep periode 2009-2014 dinilai telah gagal membawa aspirasi masyarakat.

Dewan perwakilan rakyat daerah yang baru menerima warisan berupa delapan raperda yang tak berhasil diselesaikan pada tahun 2014.

Pantauan Koran Madura, dua kelompok demonstran itu datang ke kawasan tempat pelantikan tidak bersamaan. PMII memulai aksinya dari Taman Adipura menuju depan Pendopo Agung sekitar pukul 9.00. Sekitar 30 menit kemudian, FAM’S melakukan aksi serupa. Namun, demonstran tidak bisa menebus Pendopo Agung.

Mereka hanya bisa berorasi sampai di depan Gedung Nasional Indonesia.

Selain berorasi, mereka membentangkan sejumlah poster, seperti “Segera Bentuk Perda Migas dan Perda Garam”,”Tingkatkan Profesionalisme Anggota DPRD”, dan “Anggota DPRD Harus Bekerja Sesuai Fungsinya”.

Aksi FAM’S diwarnai pembakaran poster dan baju milik demonstran, meneriakkan yelyel, serta memetik gitar sambil

bernyanyi lagu Wakil Rakyat dan Bongkar yang dipopulerkan Iwan Fals. Sementara demonstran PMII menggelar tahlil.

Andreas Firman, korlap aksi FAM’S, menuntut 50 anggota DPRD Sumenep periode 2014-2019 lebih profesional dalam mengawal kepentingan masyarakat umum. “Siapa pun anggota dewan yang baru ini, kami minta untuk bersikap lebih profesional dan memperjuangkan kepentingan rakyat, seperti kami rela membakar kaos-kaos,” katanya.

Kata Andreas, pembakaran kaos itu merupakan bentuk keperdulian dan kesungguhan masahasiswa dalam mengawal komitmen anggota DPRD yang baru dilantik itu. ”Kami tidak mau kinerja anggota DPRD yang baru sama dengan kinerja anggota DPRD yang lama,” katanya.

Setelah itu, dua kelompok mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sumenep Jalan Raya Trunojoyo. Di antara mahasiswa ada yang melempar telur ke gedung legislatif sebagai simbol busuknya kinerja dewan periode 2009-2014.

“Kami ke sini untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Anggota dewan yang dilantik sekarang harus lebih baik dari kemarin.

Tunjukkan kinerja yang baik. Dan kami menuntut agar anggota dewan bersedia mengundurkan diri apabila tidak mampu menunjuk-

DATA DAN FAKTA Dari 50 anggota DPR, hanya ada tiga perempuan, yaitu Dwita Andriani (PAN), Ummul Hasanah (PDI-P), Zulfah (Gerindra).

Ada 21 anggota DPR petahana yang kembali dilantik Akis Jasuli dari Partai NasDem tercatat sebagai anggota termuda. Pada saat dilantik dia berusia 24 tahun (14 Februari 1990).

Iskandar dari PAN menjadi anggota tertua dengan usia 82 tahun (kelahiran 13 TERMUDA TERTUA Desember 1958)

SRIKANDI PARLEMEN

Dwita Andriani

Ummul Hasanah

Zulfah

Sumenep, 20 Desember 1965 Jl. KH. Mansyur 31 Sumenep

Sumenep, 5 Januari 1975 Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng

Sumenep, (usia 41 tahun) Desa Lengkong Kecamatan Guluk-Guluk

DPRD Sumenep Periode 20014-2019 DAPIL I

DAPIL II

DAPIL III

DAPIL IV

Aqis Jasuli Herman Dali Kusuma Moh Yusuf Bambang Prayogi Iwan Budiharjo Nurus Salam Djoni Tunaidy Dwita Andriyani Ahmadi Said

Moh. Ruqi Abdillah Jubriyanto Ummul Hasanah AF Hari Ponto Jonaidi A. Kurdi Faisal Muhlis Moh. Subaidi

Abrori Mannan Abrari Zulfah A Jazuli Hosaini Adhim Ahmad Salim M. Ramsi

Rozah Ardhi K Hamid Ali Munir Zainal Roekminto Indra W Agus Rahman B Syaiful Bari

Keterangan: Huruf tebal adalah penanda untuk anggota DPRD petahana

kan kinerja yang baik,” kata Ketua Cabang PMII Sumenep Imam Syafi’ie, kemarin.

Ketua Sementara DPRD Sume-

DAPIL VII

DAPIL VI

DAPIL V

Dul Siam A. Mukhlis Moh Hanafi Suharinomo M. Syukri Imran Badrul Aini

Risnawi Darul Hasyim Fath A. Zainur R Farid Affandi Mas’ud Ali

Nayatullah bin Superang Umar Fathor Rozi Suroyo Masdawi Iskandar Juhari

nep Abrori Mannan mengatakan, dirinya menargetkan pada bulan Oktobr 2014 akan menyelesaikan pekerjaan rumah yang telah ditinggalkan oleh anggota DPRD pereode 2009-2014, termasuk raperda yang masih belum diselesaikan itu. ”Kalau tatib (tata tertib) dan alat kelengkapan dewan selesai pada bulan September, maka semua PR (pekerjaan rumah) yang telah ditinggalkan itu akan terselesaikan semuanya,” terangnya.

Masuk Kantor Abrori Mannan mengatakan, semua anggota DPRD yang baru dilantik itu, pada hari ini diwajibkan masuk kantor. ”Karena itu sifatnya sidah definitif, mulai besok (hari ini) wajib sifatnya masuk kantor,” katanya, kemarin.

Disinggung masalah sanksi

bagi yang tidak masuk, pihaknya masih belum bisa memberikan kejelasan. Sebab, saat ini masih belum terbentuk tata tertip di internal dewan. =JUNAEDI/MK

PEMBETULAN Pada infografik Yang Terjungkal dan Yang Kembali DPRD Sumenep (21 Agustus 2014) tertulis... “DPRD terpilih Sjamsul Maarif” dan DPRD tak terpilih “Ir. H. Akhmadi Said”. Semestinya DPRD terpilih “ Ir. Akhmadi Said”. Demikian perbaikan.

Redaksi

F

Sumenep

KORAN MADURA

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III

Pengurangan Raskin Menyalahi Aturan Aparatur Desa: Silakan Jika Hendak Melapor ke Bulog SUMENEP - Distribusi raskin yang diduga kuat dikurangi di Desa Lapak Laok, Kecamatan Dungkek, menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sumenep. Pasalnya, hal tersebut sudah menyalahi aturan yang sebenarnaya.

Diketahui, beberapa waktu lalu, warga mengeluhkan distribusi raskin di Desa Lapa Laok.

Sebab, penerima hanya menerima raskin 12 kilogram (Kg). Sementara jatah raskin yang harus diterima 15 Kg, Kabag Perekonomian Moh. Hanafi mengatakan, kalau pengiriman bantuan raskin dari Bulog ada pengurangan harus dikembalikan kepada gudang agar tidak terjadi percekcokan di bawah.

“Jadi kalau pengiriman beras dari Bulog tidak sesuai dangan data yang ada di desa harus dikembalikan,” tegas Hanafi.

Jika distribusi bantuan raskin tidak sampai utuh kepada penerima, pihaknya mengharapkan kepada kepala desa untuk mengembalikan ke gudang Bulog guna menghindari masalah anatara masyarakat dangan pemerintah desa, karena yang jelas kalau terjadi pengurangan seperti ini masyarakat pasti terus mengomel mencari cela.

“Masyarakat sekarang tidak mau dibodohi oleh pemerintah, makanya jika terjadi pengurangan jumlah beras di dalam karung segara dikembalikan kepada Bulog,” pintanya.

Menurutnya, kepala desa atau warga sekalipun berhak untuk mengembalikan raskin apabila kualitas beras jelek dan uang transport akan ditanggung oleh Bulog. “Kami tidak meng-

inginkan ada persoalan di desa terkait raskin disunat. Karana itu masalah besar bagi masyarakat setempat. Makanya kami beri keringanan kepada pemerintah desa yang mempunyai kewenangan dalam menagani bantuan raskin,” tuturnya.

Lebih tegas Hanafi mengatakan, jika itu benar-benar dikurangi oleh salah satu oknum baik dari aparat desa atau pihak Bulog maka akan berhadapan dengan hukum atau akan di sanksi seberat beratnya. “Kejadian ini tidak boleh terulang di desa manapun khusunya diwilayah Sumenep, karena sudah masuk katagori penipuan terhdapa rakyat. Makanya jika terjadi kasus seperti ini segera laporkan agar diketahui siapa pelakunya,” katanya.

Semenata itu, aparatur desa yang bertugas di bagian distribusi raskin, Moh. Bisri, mengatakan bahwa hari ini sudah ada protes dari masyarakat setempat soal pengurangan raskin tersebut, semenatara pihak aparat desa tidak pernah mengurangi beras tersebut. “Kami menerimi apa adanya yang dikirimkan Bulog,” jelas Bisri.

Katika ditanya apa akan dikembalikan ke gudang Bulog, pihaknya memang mempunyai niat untuk mengembalikan tetapi sudah terlanjur didistribusikan kepada penerima. “Sehingga ter-

paksa distribusi beras ini dilanjutkan. Yang penting masyarakat tidak memprotesnya,” ujar Bisri.

Menurut Bisri, apa yang terjadi sudah disampaikan kepada masyarakat bahwa bantuan beras itu sesuai dengan pengiriman Bulog, kalau sekiranya ada masyarakat hendak protes ke kan-

tor Bulog dipersilakan, pihaknya tidak akan menghalangi, sebab itu adalah haknya mereka. “Tetapi yang jelas dari aparatur desa tidak mengurangi raskin tersebut,” tegasnya.

Memang benar dari jumlah penerima bantuan raskin di Desa Lapa Laok sebanyak 312 orang

dari 1800 KK dengan jumlah total bantuan beras 4,680 ton, seharunya penerima mendapatkan bantuan baras 15 Kg per KK, namun sampai ke penerima hanya 12 Kg, “Kami menerima apa adanya dari Bulog, tidak menambah dan tidak mengurangi, “ pungkasnya. =SYAMSUNI

TATA RUANG WILAYAH

Batuan Diplot Jadi Pusat Pengembangan Kota SUMENEP – Kepadatan penduduk dan seiring dengan berkembangnya aktivitas masyarakat, maka pengembangan Kota Sumenep hanya bisa dilakukan ke arah barat atau masuk wilayah Kecamatan Batuan, Sumenep.

Kecamatan tersebut diang-

gap layak menjadi wilayah pengembangan pusat kota dan senada dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah diterjemahkan dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Kepala Dinas PU Cipta Karya Sumenep Bambang Irianto men-

gungkapkan, bila merujuk pada RTRW dan RDTR, maka pengembangan kota itu ke wilayah Kecamatan Batuan. “RDTR itu merupakan implementasi dari RTRW. Untuk pengembangan pusat kota memang ke arah barat atau ke wilayah Batuan. Dari Asta Tinggi ke barat,” jelasnya kepada

Koran Madura.

Salah satunya, untuk pengembangan Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep sudah dipersiapkan lahan seluas 30 hektare dan ada di wilayah Batuan. “Kalau pengembangan pusat kota ke arah selatan sulit dilakukan, karena banyak lahan

produktif yang harus diselamatkan,” tegasnya.

Sementara, untuk pengembangan perumahan ada di wilayah Desa Parsanga, Desa Paberasan dan Desa Bangkal.

“Dalam aturan, maksimal hanya delapan persen lahan yang bisa alih fungsi,” terangnya. =SYAMSUNI

Kronika

G

KORAN MADURA

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III

Mengucapkan

Selamat dan Sukses Atas Dilantiknya DPRD Sumenep Periode 2014-2019 Semoga bisa mengemban amanat rakyat dalam memajukan dunia pendidikan”

Pemerintah Kabupaten Sumenep

Mengucapkan Selamat dan Sukses

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP PGRI SUMENEP

Dr. Musaheri, M.Pd., MM

Ketua

SEGENAP DIREKSI DAN KARYAWAN BPRS BHAKTI SUMEKAR

Atas Dilantiknya DPRD Sumenep Periode 2014-2019

Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Dilantiknya DPRD Sumenep Periode 2014-2019

“Semoga bisa mengemban amanat rakyat untuk Sumenep Super Mantap”

Semoga bisa mengemban amanat rakyat untuk Sumenep Super Mantap”

Novi Sujatmiko HAIRIL FAJAR

Direktur Utama

Direktur Bisnis

KH. A. Busyro Karim, M.Si Bupati

Ir. Soengkono Sidik, M.Si Wakil Bupati

CAHYA WIRATAMA Direktur Operasional

DPC. Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sumenep

Mengucapkan

Selamat dan Sukses

Atas Dilantiknya DPRD Sumenep Periode 2014-2019

HADI SOETARTO

Sekretaris Daerah

Semoga bisa membawa aspirasi ummat”

Bahrul ulum

Sekretaris DPC

H

Kronika

KORAN MADURA

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III

SEGENAP PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (skpd) PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Dilantiknya DPRD Sumenep Periode 2014-2019

“Semoga bisa mengemban amanat rakyat untuk Sumenep Super Mantap”

Titik Suryati, SH., MH

Drs. Carto, MM

Ir. H. Edy Rasiyadi, M.Si

Abd. Kahir

Drs. Koesman Hadie

Ir. Eri Susanto, M.Si

Drs. Bambang Irianto, M.Si

Imam Trisnohadi, SH., M.Si

Kepala BKPP

Kepala DPPKA

Kepala DPU Bina Marga

Kepala Kantor ESDM

Kepala BPBD

Kepala DPU Pengairan

Kepala DPU Cipta Karya

Kepala Diskop dan UKM

Drs. M. Idris, MM

Ir. Arief Rusdi

Ir. Bambang Heriyanto

dr. Fitril Akbar, M.Kes

Drs. H. A. Shadik, M.Si

Mohammad Fadillah

Febrianto

dr. Ach. Fatoni

Kepala Bappeda

Kepala Disnak

Kepala Disperta

Direktur RSUD

Kepala Disdik

Kepala Dishub

Kepala Disbudparpora

Kepala Dinkes

SUMENEP CORRUPTION WATCH (SCW)

Pengawas Pendidikan Agama Islam Dasuk & Manding dan Madrasah Aliyah Misbahul Munir Pragaan Daya Drs. Mahsul, S.Pd., M.Pd

JUNAIDI

PPAI Dasuk dan Manding

Koordinator Penelitian dan Investigasi SCW

Moh. Jufri, S.Pd.I

Kepala MA Misbahul Munir

Mengucapkan

Mengucapkan

Selamat dan Sukses

Selamat dan Sukses

Atas Dilantiknya m. RAMZI, SP

Atas Dilantiknya abrari, S.ag., M.Psi

Sebagai Anggota DPRD Sumenep Periode 2014-2019 “Semoga bisa mengemban amanat rakyat”

Sebagai Anggota DPRD Sumenep Periode 2014-2019 “Semoga bisa mengemban amanat rakyat”

KEPALA DESA DAN TOKOH PEMUDA PRAGAAN DAYA

DPd. Partai Keadilan sejahtera Kabupaten Sumenep Moh. Imrah

Mengucapkan

Selamat dan Sukses

Kades Pragaan Daya

Atas Dilantiknya DPRD Sumenep Periode 2014-2019

Semoga bisa membawa aspirasi ummat”

MOH. MUDHAR

Ketua DPD PKS

Moh. Dedy Masrul

Tokoh Pemuda dan LSM SI

Mengucapkan

Selamat dan Sukses Atas Dilantiknya m. RAMZI, SP Sebagai Anggota DPRD Sumenep Periode 2014-2019 “Semoga bisa mengemban amanat rakyat”

Kronika

KORAN MADURA

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III

KASI PRODUKSI HOLTIKULTURA DISPERTA KABUPATEN SUMENEP MUHAMMAD SUTO WIJAYA, SP., M.Si Kasi Produksi Holtikultura

Mengucapkan

Selamat dan Sukses

Atas Dilantiknya Hj. UMMUL HASANAH Sebagai Anggota DPRD Sumenep Periode 2014-2019 “Semoga bisa mengemban amanat rakyat”

KH. A. Busyro Karim, M.Si Bupati

Ir. SOENGKONO SIDIK, M.Si Wakil Bupati

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN SUMENEP

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

Mengucapkan

Selamat & Sukses Atas Dilantiknya DPRD Sumenep Periode 2014-2019

Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Dilantiknya DPRD Sumenep Periode 2014-2019

“Semoga bisa membawa aspirasi rakyat” “Semoga bisa mengemban amanat rakyat untuk Sumenep Super Mantap”

A. WARITS

RAHBINI

MALIK MUSTAFA

ABDUL HADI

AHMAD ZUBAIDI

Ketua KPU

Komisioner KPU

Komisioner KPU

Komisioner KPU

Komisioner KPU

tokoh masyarakat sentol daya kecamatan pragaan NAWARI

Tokoh Masyarakat

Mengucapkan

Selamat dan Sukses

Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si Kepala Diskominfo

Atas Dilantiknya abrori mannan

Sebagai Anggota DPRD Sumenep Periode 2014-2019 “Semoga bisa mengemban amanat ummat”

I

J

KORAN MADURA

ADVERTORIAL

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN PAMEKASAN

Mengucapkan SELAMAT DAN SUKSES ATAS DILANTIKNYA ANGGOTA DPRD KABUPATEN PAMEKASAN PERIODE 2014-2019

Semoga Menjadi Wakil Rakyat yang Dapat Mengemban Amanat dalam Membangun Pamekasan yang Lebih Baik

Drs. Taufikurrachman, M.Si

Ir. H. Totok Hartono

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan

Ir. H. Bahrun, MM

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan

Drs. Moh. Ismail Bey, Apt. MM

Ir. Isye Windarti

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan

Basri Yulianto, SH. MSI

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Pamekasan

Kabag. Admn. Pembangunan Kabupaten Pamekasan

Rahmat Kurniadi S, S.SOS, MSI

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pamekasan

Kabag. Umum Kabupaten Pamekasan

Semoga Bisa Mengemban Amanat Menuju Kabupaten Pamekasan yang Lebih Baik

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PAMEKASAN Mengucapkan SELAMAT DAN SUKSES ATAS DILANTIKNYA ANGGOTA DPRD KABUPATEN PAMEKASAN PERIODE 2014-2019

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

Mengucapkan SELAMAT DAN SUKSES ATAS DILANTIKNYA ANGGOTA DPRD KABUPATEN PAMEKASAN PERIODE 2014-2019

Semoga Menjadi Wakil Rakyat yang Dapat Mengemban Amanat dalam Membangun Pamekasan yang Lebih Baik Semoga Menjadi Wakil Rakyat yang Dapat Mengemban Amanat dalam Membangun Pamekasan yang Lebih Baik DRS. AGUS MULYADI, MSI Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan

Drs. H. Achmad Syafii, M. Si

Drs. Khalil Asy’ari

Bupati Pamekasan

Wakil Bupati Pamekasan

Dr. ALWI, M. Hum Sekda Pamekasan

Iklan ini Dipersembahkan oleh Humas dan Protokol Setdakab Pamekasan

KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Pamekasan

222014 AGUSTUS JUMATJUMAT 22 AGUSTUS | No. 0425 2014 | TAHUN III NO. 0425 | TAHUN III

K K

PJU Liar Bukti Kelalaian Pemerintah Dishubkominfo Salahkan Masyarakat PAMEKASAN - Penertiban lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan Pamekasan dinilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan petugas terhadap masyarakat kecil, yang harus dilawan oleh masyarakat setempat. Penilaian ini didasarkan pada tingkat kebutuhan masyarakat yang tak kunjung dipenuhi oleh pemerintah setempat, sehingga harus memasang PJU secara swadaya. Mereka rela urunan untuk memenuhi penerangan jalan umum karena pemerintah setempat dinilai tidak peka dalam merespon kebutuhan masyarakat pedesaan.

Meski gagal ditertibkan, masyarakat setempat menganggap bahwa pemasangan PJU ilegal itu sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, yang tidak tanggap akan kebutuhan PJU di jalan desa mereka. Pasalnya, jalan tersebut merupakan akses anakanak menuju masjid tempat mengaji saat malam hari.

Salah satu tokoh masyarakat setempat, Abd Aziz mengatakan jika dianggap ilegal, seharusnya pemerintah setempat memfasilitasi masyarakat untuk melegalkan PJU itu secara administratif.

Ia beranggapan, pemasangan PJU secara swadaya itu sudah membantu tugas pemerintah

dengan keterbatasan anggaran yang tersedia untuk pengadaan PJU, pihaknya belum merencanakan untuk memasang peneranagan jalan desa.

Yang menjadi fokusnya adalah jalan raya kecamatan dan kabupaten.

Hal itu sebagai upaya untuk melakukan pemerataan PJU di

kecamatan yang ada. Namun, pemerataan penerangan jalan itu tidak bisa dilakukan sekaligus, tetapi akan dilakukan secara bertahap karena pemerataan PJU tersebut harus disesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya.

“Karena itu liar, sudah se-

harusnya ditertibkan. PJU yang kami rencanakan tahun ini itu hanya di jalan raya kecamatan dan kebupaten, karena untuk jalan desa anggarannya belum cukup,” katanya.

Dijelaskan, pada tahun 2014 ini, anggaran penambahan PJU yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat nilianya hanya sedikit, yaitu Rp 750 juta. Dan dana pemeliharaan sebesar Rp 250 juta, sehingga total Rp 1 miliar untuk LPJU. Dengan besar anggaran tersebut, pihaknya merencanakan akan menambah PJU yang akan dipasang 70 titik. Titk-titik PJU tersebut akan disebar di Kecamatan Galis, Proppo dan Kecamatan Pagantenan.

Dengan kondisi tersebut, pihaknya tetap menyalahkan masyarakat yang menyambung listrik secara ilegal pada jaringan PLN. “PJU dangan swakelola itu bagus, tapi aliran listriknya jangan nyantol ke kabel PLN, bisa menggunakan aliran listrik milik warga, yang dibayar bersama-sama, sehingga tidak melanggar aturan dan tidak merugikan negara,” ungkapnya. =ALISYAHRONI/UZI/RAH

dari PAN. Menurut Sekwan Bambang Prayogi, pimpinan sementara DPRD Pamekasan ini adalah pertama, untuk segera membuat Pansus guna membahas Tata Tertib (Tatib) DPRD Pamekasan 2017-2019. Kedua, memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi termasuk penentuan ketua-ketua dari fraksi-fraksi tersebut. Ketiga, menyiapkan pelantikan untuk Ketua DPRD definitif.

“Itu tugas pokok Pimpinan Sementara DPRD Pamekasan ini.

Pimpinan Sementara ini, paling tidak bertugas selama dua bulan ke depan. Setelah itu sudah ada Pimpinan Definitif-nya, sekaligus tugas Pimpinan Sementara berakhir,” ucap Bambang pasca pelantikan.

Mantan Kepala Dinas Peternakan Pamekasan ini juga mengungkapkan jika setelah Anggota DPRD baru ini selesai dilantik,

mereka semua tidak langsung kerja. Mereka akan mulai bekerja pada Senin pekan depan. Pada Senin besok ini, mereka langsung melakukan rapat perdana di ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Pamekasan, dengan dipimpin Pimpinan Sementara.

Agenda terdekat lainnya, 45 wakil rakyat itu pada awal September besok, akan menerima orientasi tentang tugas-tugas kedewanan, yang akan dilakukan di Surabaya selama kurang lebih lima hari. Orientasi itu sendiri akan dilakukan oleh Badan Diklat Provinsi Jatim. “Harapannya setelah menerima orientasi itu, para wakil rakyat ini bisa langsung lebih mantap lagi dalam bekerja, sebagaimana tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat di DPRD Pamekasan,” tukas Bambang. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

karena tidak perlu lagi menganggarkan dana pengadaan lampu. Sehingga pemerintah tinggal menganggarkan tagihan tiap bulannya.

“Kalau itu dianggap melanggar, tidak usah diturunkan. Lampu jalan kan urusan pemerintah, jadi silakan bagaimana cara terbaik antara PLN dan pemerintah, agar lampu yang di depan lembaga ini tidak melanggar. Selian itu baik bagi masyarakat, pemerintah tidak perlu lagi mengeluarakan anggaran untuk pengadaan,”katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Perbuhungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Pamekasan, Mohammad Zakir mengatakan

PELANTIKAN DPRD

Sempat Diwarnai Interupsi PAMEKASAN - Berbeda dengan pelantikan biasanya, pelantikan Anggota DPRD Pamekasan periode 2014-2019 kemarin (21/8), diwarnai dengan interupsi di tengah-tengah acara. Saat itu Calon Anggota DPRD dari PAN, Moh. Tharmom menginterupsi Sekretaris Dewan (Sekwan) Bambang Prayogi. Saat itu Bambang tengah membacakan SK Gubernur Jatim terkait 45 orang Anggota DPRD Pamekasan yang akan dilantik.

Sekwan membacakan satu persatu nama-nama Anggota DPRD berikut partainya. Dia membacanya berurutan dari nomer 1. Namun sampai nomor 30, tiba-tiba Moh. Tharmom mengacungkan tangan dan dengan lantang mengatakan interupsi.

Dalam interupsinya Tharmom mengatakan, “Moh. Tharmom dari PAN belum dibacakan.”

Lantas tanpa menjawab, Bambang langsung mengulang dan mundur ke nomor 28, dan membacakan Moh. Tarmom dari PAN. Kemudian dilanjutkan ke nomor 29, 30, 31, dan seterusnya.

Rupanya dalam membaca sembelumnya, Bambang ada yang terlewat, dari nomor 27 langsung ke nomor 29.

Atas adanya interupsi ini, mengundang perhatian para hadirin, yang dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Forpimda, para pejabat pemerintahan, pejabat swasta, perguruan tinggi, para Ketua Parpol, dan tamu undangan lainnya. Setelah sempat kaget, para tamu undangan akhirnya tertawa.

Termasuk Bambang yang ada di depan forum, tampak tersenyum sambil terus membacakan SK Gubernur tersebut. Namun setelah itu, acara pelantikan itu berjalan lancar. Pelantikan sekaligus

pengambilan sumpah anggota legislatif ini dipimpin oleh Ketua PN Pamekasan, atas nama Ketua Mahkamah Agung (MA).

Dari semua kursi para tamu undangan, ada satu kelompok kursi undangan yang terlihat kosong. Yaitu kursi undangan dari para Anggota DPRD Pamekasan yang purna tugas saat itu pula.

Dari 28 kursi yang ada (karena yang 17 orang, melenggang kembali ke parlemen Pamekasan), yang terisi hanya 9 kursi. Artinya 19 Anggota DPRD periode 20092014, tak hadir ke acara tersebut, untuk menyaksikan pelantikan Anggota DPRD yang baru. Acara pelantikan itu dimulai pukul 09.00 dan berakhir pukul 11.30 WIB. Dalam acara itu, juga ditetapkan Ketua DPRD Sementara yaitu Halili dari PPP, dan Wakil Ketua DPRD Sementara Moh. Hosnan

L

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III

CURANMOR

Pelaku Babak Belur Dihakimi Massa

DISKUSI. Aktivis AIMP saat melakukan audiensi dengan Dinas PU Pamekasan menyoal kelanjutan pembangunan trotoar di Pamekasan.

AIMP Desak PU Tuntaskan Proyek Trotoar Totok Tidak Menyebutkan Total Anggaran yang Dikucurkan PAMEKASAN - Aliansi Insan Muda Pamekasan (AIMP) mendesak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Pamekasan untuk menuntaskan pekerjaan proyek trotoar yang ada di sejumlah titik di Pamekasan. Desakan AIMP tersebut disampaikan saat audiensi dengan Kadis PU Bina. Marga Pamekasan, Totok Hartono, Kamis siang, (21/08) di Aula kantor tersebut.

Tosan, juru bicara AIMP mengatakan pada dasarnya pembangunan trotoar tersebut, disambut positif masyarakat, karena dianggap dapat memperindah kawasan kota. Sayangnya, proyek tersebut tidak dikerjakan hingga tuntas, padahal trotoar lama sudah kadung dibongkar.

“Selain itu, kualitas keramik yang digunakan diduga menggunakan kualitas sedang dan bukan kualitas terbaik, hingga di beberapa titik sudah banyak yang pecah,” katanya.

Untuk itu kelompok aktivis itu

meminta Dinas tersebut memanggil rekanan yang dipercaya melaksanakan proyek trotoar untuk diminta pertanggungjawabannya.

Meliputi kualitas pekerjaan dan bahan yang digunakan.

Mereka juga meminta transparansi anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut dan memastikan kapan target waktu yang ditetapkan untuk penyelesaikan pekerjaan pembangunan trotoar itu.

Kepala Dinas PU Bina Marga Pamekasan, Totok Hartono menyampaikan pekerjaan proyek terse-

but dilakukan secara bertahap, mengingat terbatasnya anggaran yang tersedia di APBD Pamekasan. Alokasi pembangunan infrastruktur tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan trotoar, namun juga untuk pembangunan infrastruktur lainnya yang juga dibutuhkan.

Totok juga memastikan pelaksanaan proyek itu dilakukan dengan baik, bahkan pihak rekanan sudah bersedia melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi di beberapa titik.

Dia memastikan pekerjaan proyek trotoar akan tuntas pada bulan Desember 2014 ini.

Tetapi sayangnya, Totok tidak menyebutkan total anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan trotoar pada tahun 2014 ini. Ia hanya mengaku akan melaksanakan proyek tersebut sebaik mungkin dan akan memberikan pertanggungjawaban dengan baik dan benar sesuai dengan kenyat-

aan.

Pekerjaan proyek trotoar di Pamekasan berada di delapan titik di Kecamatan Tlanakan dan Kecamatan Pamekasan. Delapan titik itu antara lain Jalan Kabupaten, Jalan Dipenegoro, Jalan Jokotole, Jalan Trunojoyo, Jalan Balai Kambang, Jalan Agus Salim, dan Area Monomen Arek Lancor serta di pintu masuk Kota Pamekasan di Kecamatan Tlanakan.

Untuk pengerjaan proyek tersebut dianggarkan pada APBD 2012 tahap pertama sebesar Rp 5,5 miliar, sementara tahap kedua dalam perubahan APBD 2012 dianggarkan Rp 3,1 miliar. Tahun 2013, dana untuk program tersebut kembali dianggarkan sebesar Rp 3,1 miliar, sehingga total anggaran untuk pembangunan trotoar ini kurang lebih mencapai Rp 11,7 miliar . Itu belum lagi anggaran tahun 2014 yang belum disebutkan jumlah totalnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAHt

PAMEKASAN - Dua pelaku pencuri sepeda motor (curanmor), Joko Purnomo dan Haris Anwar, warga Desa Plakpak, Kecamatan Pagantenan, babak belur dihakimi massa, setelah ditangkap warga saat akan melakukan pencurian, di Jalan Jokotole, Rabu (20/08) malam, sekitar pukul 21.00 WIB. Kedua pelaku dikeroyok warga saat akan mencuri motor jenis Yamaha Vixion bernopol M 2632 XX (pelat putih) yang diparkir di depan ATM BCA Pamekasan. Kedua pelaku kini ditahan di Mapolres Pamekasan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya yang melanggar hukum.

Salah satu Satpam BCA Pamekasan, Ahmad Heriyono menceritakan awalnya proses antrean di depan ATM BCA berlangsung tertib dan aman, para nasabah bergantian masuk ke box ATM dengan pengawasan petugas keamanan yang stan by di Pos Satpam.

Dari dalam pos, lanjutnya, gelagat kurang baik dari kedua pelaku sudah terlihat yang mulai melancarkan aksinya mengambil motor yang sedang parkir tepat di depan ATM dengan mendekati motor incarannya untuk dibawa lari.

“Saat tahu pemilik motor keluar dari ATM, pelaku langsung kabur dengan berusaha mengambil helm diatas sepedanya, karena tertali ke stir, jadi tidak bisa dibawa.

Dengan sigap pemilik motor itu mencegat dari teras depan ATM, setelah itu baru saya menghampirinya,” katanya.

Kemudian, pihaknya mengamankan kedua pelaku dan menanyakan identitas masing-masing. Namun, kedua pelaku tersebut tidak dapat menunjukkan identitas dirinya.

Pelaku mengaku sebagai mahasiswa di salah satu Perguruan Tinggi (PT) di Pamekasan.

“Titanya kartu mahasiswanya juga tidak ada. Saya langsung menelepon anggota Reskrim, Pak Taufiq. Dia menyuruh saya agar pelaku diamankan dan dia mau datang,” ungkapnya.

Mengetahui dilaporkan ke polisi, kedua pelaku tersebut berusaha kabur. Namun, usahanya dapat digagalkan dengan kesigapan petugas keamanan bank, yang segera menarik baju pelaku hingga akhirnya datang petugas dari Reskrim. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III

M

Gudang Tembakau Ludes Diduga Api Berkobar Berasal dari Puntung Rokok PAMEKASAN - Sebuah gudang tembakau di Dusun Tomang, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Pamekasan, terbakar Kamis (21/8) kemarin. Kebakaran gudang tembakau di tempat tersebut merupakan kebakaran yang kedua kalinya terjadi. Hampir semua isi gudang, di antaranya tumpukan tembakau grusuk, tembakau yang sudah terbungkus, dan beberapa alat pengepakan tembakau yang berada di gudang tersebut hangus jadi arang.

Setidaknya 1 unit mobil pemadam kebakaran (PMK) milik Pemkab Pamekasan dan 1 unit tangki milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan dikerahkan untuk menjinakkan api. Tetapi karena stok air dalam tangki maupun damkar terbatas, maka petugas membutuhkan waktu lama untuk menjinakkan api.

Dibantu warga, petugas damkar berusaha untuk memadamkan api yang menjalar ke beberapa bagian gudang.

Kawatir menjalar ke gudang yang berdampingan dengan gudang tersebut, maka petugas damkar

menambah jumlah tangki dari BPBD. Sehingga jumlahnya menjadi 3 unit. 1 unit mobil damkar dan 2 unit mobil tangki BPBD. Salah satu saksi mata, Aminullah mengatakan terbakarnya gudang tembakau tersebut diduga karena adanya puntung rokok yang dibuang ke lokasi sekitar gudang oleh salah satu warga yang melintas di dekat gudang tersebut. Kemudian api menjalar ke sejumlah pohon kering yang berada di lokasi.

Karena panas matahari dan tiupan angin, api cepat menjalar ke dalam gudang dan membakar isi gudang. Hingga menghanguskan

sejumlah peralatan tembakau di dalam gudang tembakau tersebut.

Hal serupa juga disampaikan salah satu tokoh warga Dusun Tomang, Desa Blumbungan, Larangan Pamekasan, Moh Nurdi.

Ia menyatakan kebakaran terjadi diakibatkan puntung rokok, yang sengaja dibuang di sekitar gudang tembakau. Akibatnya, seluruh isi gudang hangus terbakar.

Nurdi tidak mengetahui jumlah tembakau yang terbakar dan tidak bisa diselematkan. Hanya saja ia mengungkapkan gudang tersebut sering terjadi kebakaran, khususnya di musim kemarau tiba.

Pemilik gudang yang tidak diketahui namanya diduga belum mengetahui gudangnya terbakar, karena jarang berkomonikasi dengan warga sekitar.

Polisi dari Polsek Larangan datang 30 menit setelah kejadian dan belum bisa memberikan pernyataan, karena masih mengumpulkan bukti dan keterangan saksi yang mengetahui kebakaran tersebut. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

TAK PERCAYA SUMPAH PELANTIKAN

DPRD Dipaksa Menandatangani Pernyataan PAMEKASAN - Sejumlah aktivis yang mengatasnamakan dirinya Kesatuan Aksi Lintas Masyarakat (Kalam) melakukan unjuk rasa di Jl Kabupaten Pamekasan, Kamis (21/8) kemarin. Semula mereka berencana menemui anggota Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) Pamekasan, yang tengah menjalani prosesi sumpah jabatan di Pendopo Ronggosukowati, namun dikhawatirkan akan mengganggu, sehingga pendemo dihadang puluhan polisi yang mengamankan jalannya aksi di Jl Kabupaten, tepatnya di depan SMK Negeri 3 Pamekasan.

Di lokasi itu sejumlah orator menyampaikan orasi tujuan aksi untuk menemui anggota DPRD baru dan tuntutan terhadap para wakil rakyat baru Pamekasan. Tidak bisa menembus brigade polisi, akhirnya pendemo menyerah dan membubarkan diri.

Setelah pendemo mengetahui acara pelantikan selesai, pendemo kembali ke lokasi semula untuk mencegat anggota DPRD yang telah dilantik. Mereka meminta anggota DPRD menandatangani tuntutan pendemo, yang juga menjadi tuntutan rakyat terhadap para legislator itu.

Kendaraan sejumlah anggota DPRD yang melintasi jalan tersebut dihentikan.

Anggota legislative yang ada di dalam mobil itu lalu diminta untuk membubuhkan tanda tangan. Hingga akhir aksi, dari 45 anggota DPRD, hanya 21 anggota DPRD periode 2014-2019 yang membubuhkan tanda tangan.

Korlap aksi, Elman mengatakan aksi yang dilakukannya agar DPRD baru mau menandatatangani pernyataan, bahwa dalam menjalankan tugasnya tidak akan melakukan korupsi, kolusi, nipotisme (KKN), tidak akan terlibat dalam pengadaan barang/jasa baik langsung maupun tidak langsung.

Tidak hanya itu, lanjutnya, para wakil rakyat harus berjanji akan membuat dan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang hanya berpihak kepada masyarakat, bukan perpihak kepada pengusaha atau kelompok tertentu.

“Terakhir mereka (DPRD) dalam menjalankan tugasnya, dalam legislalsi, penganggaran dan pengawasan, harus berjanji tidak akan menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun yang bersumber dari siapa pun, serta sungguh-sungguh akan mementingkan kepentingan masayarakat,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KEBAKARAN. Salah satu gudang tembakau di Dusun Tomang, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan dilalap si jago merah.

SEREMONIAL

PDIP Utamakan Kualitas di Parlemen

PAMEKASAN - Partai Politik (Parpol) pemenang Pemilu nasional PDIP berbanding terbalik dengan di Pamekasan. Di Pamekasan PDIP merupakan partai paling bawah dari parpol-parpol lainnya. Paling sedikit yang mengutus kadernya duduk di kursi DPRD Pamekasan. Hanya dua kader PDIP, Agus Su-

karmadi dan Haeri, yang ikut dilantik bersama 43 Anggota DPRD Pamekasan lainnya, kemarin (21/8).

Ketua PDIP Pamekasaan, Zaiful Bahri menyatakan yang terpenting adalah kualitas bukan kuantitas. Meski hanya dua orang kader PDIP di parlemen, akan tetap semangat dan bekerja keras dalam memperjuangkan, mengupayakan, dan melakukan segala hal demi pembangunan dan rakyat Pamekasan.

“Terutama memberikan akses dalam mengaspirasi semua suara rakyat Pamekasan. Akan kami tunjukkan, bahwa kami adalah wakil rakyat yang berkualitas,” tukasnya.

Agus Sukarmadi yang juga menjabat Sekretaris PDIP Pamekasan ini telah berkomitmen dan bersumpah, sebagaimana diucapkannya saat pelantikan, untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan partai. “Jadi rakyatlah yang utama.

Kami ini adalah para wakil mereka.

Pengabdian kami dan PDIP hanya untuk rakyat Pamekasan, tanpa terkecuali,” paparnya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA KORAN JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III N Bangkalan MADURA

Bangkalan N

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 No. 0425 | TAHUN III

RELOKASI TPA

Mengapa Tak Kunjung Terealisasi?

SIAGA. Kapolda Jawa Timur saat meninjau langsung pengamanan di Jembatan Suramadu sisi Madura, Kamis (21/8).

doni heriyanto/koran madura

Pengamanan Putusan MK Dikawal Polda Tersiar Kabar Akan Terjadi Gelombang Massa Besar-besaran BANGKALAN - Guna memastikan kesiapan pasukan dalam pengamanan di wilayah Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan, Kapolda Jawa Timur turun langsung untuk meninjau kondisi keamanan sebagai bentuk antisipasi kemungkinan terjadinya pengerahan massa besar-besaran saat pengumuman putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/8). Apalagi, tersiar kabar akan terjadi aksi demonstrasi di jembatan Suramadu.

"Secara keseluruhan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, kami menerjunkan 1/3 kekuatan atau sebanyak 14.120 personel khusus tersebar di 10 zona termasuk Madura. Di

Kabupaten Bangkalan, kami tempatkan pasukan Brimob sebanyak 1 SSK (satuan setingkat kompi)," jelas Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Unggung Cahyono.

Menurut Unggung, penem-

patan personel Polda tidak hanya di Bangkalan saja. Akan tetapi, di Sampang juga terdapat 2 SSK Brimob, kemudian Pamekasan 1 SSK, dan Kabupaten Sumenep 1 SSK Sabhara. Yang jelas untuk pengamanan wilayah Madura di pertebal. Sebab, hal itu mengacu dari pengalaman pada saat pelaksanaan pemilihan legislatif (Pileg)9 April lalu.

"Memang untuk wilayah Madura pengamanan, kami pertebal dengan pasukan Brimob dan Shabara. Terutama di wilayah Sampang itu. Setelah pembacaan selesai dan kondisi tetap aman, maka pasukan langsung kami

tarik kembali," paparnya.

Sementara itu, Polres Bangkalan juga mensiagakan personelnya sebanyak 100 pasukan yang ditempatkan di Jembatan Suramadu. Mereka dengan pasukan dari Polda ditugaskan menghadang massa yang akan melakukan aksi demonstrasi di KPU Jawa Timur.

"Kami siapkan pasukan 1 SSK itu, ini memang sesuai dengan instruksi dari Kapolda untuk mewaspadai aksi unjuk rasa pada saat MK mengumumkan hasil sengketa Pilpres," kata Kapolres Bangkalan, AKPB Sulistyono. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Sejak tahun 2010, rencana relokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Buluh, Kecamatan Socah tak kunjung terealisasi. Padahal tempat yang ada saat ini kondisinya sudah overload, sehingga tak mungkin untuk terus menjadi tempat pembuangan. Sebab TPA Buluh merupakan tempat pembuangan sampah dari kota, yang seluruhnya akan masuk ke tempat tersebut.

Proses relokasi membutuhkan biaya yang besar, sehingga selama ini terkendala anggaran.

Untuk kebutuhan ruang yang baru saja membutuhkan tanah seluas 10 hektare. Itu baru direncanakan kembali pemindahannya pada tahun ini.

Meskipun begitu, letak yang akan menjadi tempat peralihan TPA yang baru, belum bisa dipastikan. Ada 4 lokasi yang direncanakan, yaitu kecamatan Tragah, Tanah Merah, Galis, dan Arosbaya.

"Masih belum tentukan bakal direlokasi kemana, karena kita masih akan melakukan studi lanjutan khususnya kecamatan Tragah dan 3 kecamatan yang lain," jelas Kabid Kebersihan BLH Bangkalan, Imam Syafri, kemarin.

Menurutnya, sesuai hasil studi relokasi yang dilakukan di empat lokasi kecamatan yang berbeda, kecamatan Tragah dinilai menjadi tempat yang paling layak. Alasannya, jarak yang tidak lebih dari 15 kilometer dari pusat kota. Selain itu, jauh dari permukiman warga serta luas lahan yang sesuai kebutuhan berkisar 10 hektar.

Apabila relokasi di Kecamatan Tragah bisa terlaksana, berarti perencanaan telah sesuai dengan aturan. Sebab, jaraknya yang lebih dekat dari pusat kota. Sebelum proses itu terlaksana, BLH Bangkalan mengaku hanya bisa memanfaatkan TPA di Desa Buluh. Dengan konsekuensi harus sering-sering melakukan pemadatan sampah.

Pihaknya pun enggan menyebutkan jumlah nominal anggarannya, karena baginya penghabisan anggaran bersifat relatif, yang dalam eksekusinya nanti pihaknya masih akan membentuk tim. Namun, relokasi rencananya menggunakan anggaran dari dana alokasi umum (DAU).

Sayangnya, Imam tidak bisa menyebutkan berapa anggaran yang disiapkan untuk program yang sudah lama direncanakan itu. = MOH RIDWAN/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III

Disperindag Belum Lakukan Kajian Khusus

PEREDARAN NARKOBA

Orangtua Siswa Mulai Resah

Dampak Keberadaan Alfamart dan Indomaret BANGKALAN - Keberadaan pasar modern memang masih menjadi polemik dalam masyarakat. Apalagi perda yang dibuat untuk mengatur perlindungan pasar tradisional itu masih belum disahkan. Hal itu berdampak pada tuntutan masyarakat mengenai keberadaannya yang dinilai mengganggu perekonomian masyarakat kecil.

Ambil saja keberadaan Alfamart dan Indomaret yang baru-baru ini menjadi keluhan masyarakat. Bahkan, berujung pada permintaan penutupan usaha waralaba tersebut. Anehnya, selama ini masih belum pernah ada pengkajian mengenai dampak yang ditimbulkan bagi ekonomi kerakyatan atas adanya kedua perusahaan itu.

"Kami belum pernah melakukan kajian. Apalagi, tidak pernah ada keluhan dari masyarakat sebelumnya mengenai keberadaan pasar-pasar modern," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Abd Razak, kemarin.

Meskipun begitu, secara pribadi dirinya tidak menampik adanya dampak positif dan negatif adanya pasar modern. Sebab dalam industrialisasi terjadinya perubahan ekonomi masyarakat kerap terjadi. Akan tetapi, cara untuk meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan harus dilakukan.

Menurut Razak, dengan adanya Indomaret dan Alfamart itu menyebabkan masyarakat yang asalnya sering belanja ke pasar tradisional banyak beralih ke pasar modern, itu namanya dampak negatif dan tidak baik.

Nyatanya, tidak demikian karena

masyarakat yang masih berbelanja ke pasar tradisional masih banyak.

"Minat konsumen terhadap pasar tradisional masih banyak, karena harga yang ditawarkan lebih murah. Tentunya hal itu dikembalikan kepada konsumen," terangnya.

Secara ekonomi kerakyatan dampak positif dari adanya Alfamart dan Indomaret geliat industrialisasi juga semakin meningkat. Apalagi dengan adanya pasar modern, pasar tradisional juga dituntut lebih kreatif dalam mengembangkan produk dan pelayanannya. Sehingga menciptakan daya saing yang lebih. Apalagi Indomaret dan Alfamaret menjual barang-barang lokal.

Dalam aturannya, konsepsi pasar modern menjual produk lokal sebanyak 80 persen. Ketika itu masih minim, harus ada penambahan produk. Selain itu, jarak antara pasar modern dan

tradisional telah diatur. Oleh karena itu, pada dasarnya hadirnya pasar modern, sifatnya mutualisme dengan pelaku usaha. Ketika itu terpenuhi, maka perkembangan industri di Bangkalan juga semakin berkembang.

Menurutnya, bagi masyarakat kecil tentunya hal itu dianggap mengganggu karena merupakan saingan di antara sesama pedagang. Akan tetapi, komoditi yang dijual pun tidak sama dengan pedagang di pasar tradisional. Untuk itu, butuh kerja kreatif sesama pedagang agar tidak kalah saing dengan pasar modern seperti Alfamart dan Indomaret.

"Tahun 2015, berlaku pasar bebas. Artinya pihak luar bebas untuk menanamkan modalnya.

Kalau masyarakat kita tidak siap tentunya akan tergerus dengan perkembangan perdagangan yang semakin baik. Kerja kreatif sangat diperlukan agar bisa saling bersaing secara sehat," ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH

ANJAL

Dinsosnakertrans Kian Tak Berdaya BANGKALAN – Keberadaan anak jalanan (anjal) di Kabupaten Bangkalan tak dapat dikendalikan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat. Penyebabnya, kedua instansi itu tidak mampu memberikan solusi berupa pembinaan seperti yang dijanjikannya. Akibatnya, di sejumlah titik anjal begitu leluasa beroperasi di jalanan.

Kepala Satpol PP Bangkalan, Bambang Setiawan, melalui Kasi Ketentraman Ketertiban Umum (Trantibum) dan masyarakat, Hamzah Suryanto mengakui kesulitan dalam memberantas keberadaan anjal, sekalipun telah dilakukan razia berulang kali.

Sebab pihaknya hanya melakukan razia saja, sedangkan pembinaan merupakan kewenangan Dinsosnakertrans. ”Memberantas anjal sangat sulit. Kalau razia ya gampang, tapi kami masih menunggu sikap dari Dinsosnakertrans, karena harus ada koordinasi yang jelas.

Sampai saat ini masih belum ada

NEKAT. Salah satu anjal tetap nekat beroperasi kendati berulang kali terjaring razia.

permintaan razia,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Bangkalan, Ismet Effendi mengatakan razia anjal itu merupakan wewenang Satpol PP. Maka tidak harus menunggu permintaan dalam razia anjal tersebut. Satpol PP sebagai aparat penegak perda seharusnya sigap dalam merespon

maraknya anjal. ”Ya, seharusnya Satpol PP terus sigap untuk terus melakukan razia dan setelah itu tinggal serahkan kepada kami,” paparnya.

Ismed berjanji, jika para anjal kembali terjaring akan dilakukan pendataan untuk kemudian diserahkan kepada Di-

O

nas Sosial Provinsi Jawa Timur yang berada di Sidoarjo. Terkait pembinaan akan tetap dilakukan sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi anjal di wilayah setempat. ”Kalau pembinaan pasti kami lakukan, namun diserahkan ke Dinsos Jatim,” tuturnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Bahaya peredaran narkoba dan penyalahgunaan obat-obat psikotropika di Kabupaten Bangkalan sudah semakin meresahkan kalangan orangtua siswa. Para orang tua sangat mengkhawatirkan buah hati mereka. Khususnya bagi remaja-remaja yang memasuki tahap pubertas. Sebab remaja di usia ini memasuki tahap rawan pergaulan dan pencarian jati diri.

Terlebih faktor lingkungan sangat berpengaruh.

"Kalau orang tua dulu mungkin yang paling dikhawatirkan adalah aspek perilaku anak. Namun orang tua sekarang beda. Pertanyaan besar para orang tua saat ini adalah apakah anak-anak saya terlibat narkoba atau tidak ya, " kata Faisol (40), warga Perumahan Pengeranan, salah satu orangtua siswa yang berhasil ditemui Koran Madura.

Menanggapi begitu derasnya arus peredaran narkoba jenis sabu di wilayah setempat, Dinas pemuda olahraga budaya dan pariwisata (Disporabudpar) Bangkalan pun memiliki inisiatif untuk melakukan pembinaan di kalangan siswa SMA. Dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kerawanan sosial sebagai dampak obat terlarang.

"Mereka kalangan pelajar harus tahu bahaya akibat penggunaan obat-obat terlarang dengan segala macam jenisnya," kata Kepala Disporabudpar Bangkalan, Drs. M. Gufron Jakfar.

Seperti diketahui, peredaran narkoba di daerah setempat memasuki tahap rawan dan sangat meresahkan. Hal ini dipicu dari arus distribusi Surabaya Bangkalan yang semakin lancar akibat selesainya pembangunan Jembatan Suramadu dan ditemukannya sebuah perkampungan narkoba di Desa Rabasan, Kecamatan Socah, Bangkalan, beberapa waktu lalu. Meski diawasi ketat, kampung tersebut disinyalir masih beroperasi dengan cara sembunyi-sembunyi.

"Tapi kami bertekad untuk terus memberantas peredaran narkoba di kabupaten Bangkalan seperti janji awal saya saat mulai bertugas disini. Kampung narkoba menjadi prioritas perhatian kami," janji Kapolres Bangkalan, AKBP. Sulistyono. = DONI HERIYANTO/RAH

P KORAN MADURADewan Perwakilan Rakyat Daerah PROBOLINGGO JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III

SUMENEP- Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep periode 2014-2019 dilantik, Kamis (21/8).

Sumpah sebagai wakil rakyat tersebut dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, Hj. Eni Sri Rahayu di Pendopo Agung Sumenep.

KORAN MADURA

JUMAT 22 AGUSTUS 2014 | No. 0425 | TAHUN III

O

50 Anggota DPRD Sumenep Dilantik Bupati Optimis Formasi DPRD yang Baru Bawa Perubahan

P

antauan Koran Madura, Kamis (21/8), pelantikan 50 anggota DPRD berjalan lancar. Terlihat, dengan seksama para wakil rakyat yang siap membawa perubahan Sumenep tersebut mendengarkan dan mengikuti secara seksama sumpah yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep.

Rapat istimewa DPRD itu dipimpin langsung Ketua DPRD KH. Imam Hasyim, sedangkan acara pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep atas nama Mahkamah Agung RI. Rapat paripurna pemberhentian DPRD periode 2009-2014 sekaligus pelantikan 50 anggota DPRD periode 2014-2019 berlangsung khidmat. Dihadiri oleh forum pimpinan daerah (Forpimda) dan ketua partai politik (parpol).

“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota DPRD Sumenep periode 20092014, atas semua jasa-jasanya.

Dan saya ucapkan pula selamat dan sukses kepada 50 anggota DPRD Sumenep masa keanggotaan 20142019, semoga bermanfaat dan dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik,” kata Imam.

50 anggota DPRD Sumenep itu berasal dari beberapa partai politik yaitu dari Persatuan Pembangunan (PPP) 7 orang, Demokrat 7 orang, PAN 7 orang, PBB 1 orang dan PKB juga 7 orang. Kemudian dari Golkar 4 orang, Nasdem 2 orang, Gerindra 5 orang, PKS 2 orang, PDI Perjuangan 6 orang, dan Hanura 2 orang.

Imam menambahkan bahwa “tak ada gading yang tak retak”.

Sebab itulah, ia menyadari bahwa dalam mengemban amanah melaksanakan tugas - tugas kedewanan selama ini, tentunya masih terdapat hal yang kurang berkenan dan belum memenuhi harapan dan keinginan masyarakat.

“Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumenep, men-

gucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, kepada seluruh komponen masyarakat, sebab kami sadari hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf. semoga dedikasi yang telah kita perbuat, akan diterima dan diridai Allah Yang Maha Kuasa,” ucapnya.

Tentunya, lanjut Imam, upaya yang telah kami lakukan merupakan wujud kami menjalankan tugastugas mengemban amanah rakyat.

“Karena kami sadar bahwa DPRD Sumenep, terlahir dari rakyat, maka harus juga oleh rakyat, pula kembali untuk rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Sumenep, A. Busyro Karim optimis dengan formasi anggota DPRD yang baru. Sebab dalam hemat Bupati, pileg 9 April kemarin telah menjadi bukti bahwa demokrasi telah berjalan dengan baik. “Tentu saya optimis melihat anggota Dewan yang baru, sebab mereka terlahir dari rahim rakyat, sehingga akan membawa Sumenep menjadi lebih baik,” ucap dalam sambutannya.

Busyro kian optimis ketika 50 anggota dewan, jiwa raganya untuk kepntinhgan Sumenep. “Bapak dan Ibu kini tidak lagi mewakili partai dan kelompok, tetapi mewakili rakyat Sumenep. Maka je-

las jiwa dan raganya untuk Sumenep lebih baik,” jelasnya.

Ia berharap kepada 50 anggota dewan untuk menjadi mitra eksekutif. Sebab katanya, UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa legislatif dan eksekutif harus saling melengkapi, sebab itulah kekuatan birokrasi.

“Sistem yang kuat akan menjadi senjata ampuh untuk membangun daerah yang lebih mapan. Baik di bidang ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, kesehatan, dan lain sebagainya,” tambah bupati.

Selama 4 tahun, lanjut Bupati, 25 penghargaan tingkat provinsi dan nasional telah diraih Sumenep.

Itu berkat kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Namun, tantangan kita semakin berat, sebab PR kita masih banyak yang harus diselesaikan. Agar tidak ktinggalan dengan daerah-daerah lain.

Abrori Mannan, Ketua DPRD sementara, mengatakan bahwa pihaknya dan bersama 49 anggota yang lain siap mengemban tugas dan amanah yang diberikan kepadanya serta siap mengawal perubahan Sumenep lebih baik.

“Saya siap mengemban tugas dan amanah yang diberikan,” katanya usai dilantik, pada Kamis (21/8) kemarin. =ADV/SYAMSUNI

DILANTIK. Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Periode 2014-2019 sedang mengucap sumpah jabatan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, Hj.Eni Sri Rahayu ,SH, MH, Kamis (21/8) di Pendopo Agung Sumenep (foto atas). Sementara Bupati Sumenep, A. Busyro Karim mengucapkan selamat kepada 50 anggota DPRD terlantik.