13122012

KORAN MADURA KAMIS 13 DESEMBER 2012 NO.0014 | TAHUN I

@KoranMadura

KAMIS

Satu Hati untuk Bangsa

13 DESEMBER 2012

PENDUKUNG IMAM-ZAIN TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH Dicoretnya pasangan Imam-Zein sebagai calon bupati dalam pilakda Bangkalan membuat para pendukungnya memilih tidak memberikan hak suaranya.

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

Masyarakat indonesia diminta tidak terprovokasi

SEJUMLAH MAHASISWA GELAR KAMPANYE PEMILU DAMAI DI PAMEKASAN

Komentar Mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainudin Maidin yang dinilai melecehkan Pre-siden ke tiga Indonesai Bj. Habibie diminta tidak ditanggapi serius.

Forum Mahasiswa Cinta Damai (FORMACIDA) dan DEMA STAIN Pamekasan menggelar kampanye pilkada damai dengan menyebarkan selebaran pada para pengendara di jalan-jalan kabupaten setempat.

>> halaman 07

>> halaman 02

>> halaman 05

sai/koranmadura

RKB Undang Koran Madura PAMEKASAN – Ruang Kegiatan Belajar (RKB) PNPM mengundang Koran Madura untuk hadir di auditorium PKPN Jalan Kemuning kemarin (12/12). Dalam acara ini, panitia meminta kesediaan Koran Madura untuk melatih SDM-RKB terkait dengan peace jornalism. Sebab, mereka memandang jurnalisme damai lebih dewasa dan tidak membuat orang marah, melainkan belajar menertawakan diri sendiri.

Ketua Pokja RKB-PNPM Wahid Hasyim mengatakan, SDM di PNPM perlu mendapat pendidikan dan latihan. Sejauh ini, Wahid menjelaskan PNPM juga memiliki media sebagai wahana komunikasi. Tetapi, media yang kemudian diberinama Derab, hanya berisi informasi yang dibuat seadanya, sekedar dokumentasi agar momentum yang dikerjakan tidak hilang begitu saja. Karena itu, Wahid minta pemimpin redaksi Koran Madura turun tangan. “Biar berbagi pengalaman, Mas Abe (Abrari, pemimpin redaksi Koran Madura) kan wartawan senior dan tulisannya mencerdaskan,” dia memuji sesaat sebelum acara dibuka secara resmi.

Saat acara berlangsung, Pemimpin Redaksi Koran Madura, Abrari, mengatakan dirinya merasa perlu hadir untuk berbagi pengalaman. Menurut aktivis di era 1990-an ini, kecendrungan media modern tidak lagi menyerang tetapi menyejukkan. Pria yang pernah memimpin Forum Komunikasi Wartawan Pamekasan itu mengurai, masyarakat pembaca harus lebih jeli dan tidak terprovokasi media yang hanya menyerang tanpa memberikan solusi dari adanya permasalahan.

“Perlu ada media alternatif sebagai penyeimbang yang jujur bersuara, mencerdaskan, dan memberikan pencerahan,” katanya dalam dialog yang dipandu Mohammad Gozi dari surat kabar Media Indonesia. (muj)

TANGGAL 12-12-2012

Empat Bayi Lahir Normal di Pamekasan

fawaid/koranmadura

TANGGAL CANTIK- Seorang bayi yang lahir pada tanggal 12-12-2012 kemaren sedang dirawat oleh dokter di Pamekasan PAMEKASAN – Sedikitnya, empat bayi terlahir di angka cantik, tanggal 12, bulan 12, tahun 2012. Mereka dilahirkan ibunya masing-masing di Rumah Sakit Dr.Slamet Martodirjo Pamekasan kemarin (12/12) Rukmini, salah seorang ibu dari bayi yang lahir di angka serba 12 ini, mengaku tidak sengaja melahirkan bayi yang dikandungnya di angka yang serba 12. “Yang penting bukan angkanya, kami ingin bayi ini selamat dan memberi keselamatan,” katanya.

Seorang perawat di rumah sakit setempat, Aan, mengatakan jumlah bayi yang lahir biasa saja, seperti hari-hari biasa. Dia menganggap tidak ada yang istimewa dengan angka serba 12, kecuali sedikit cantik karena ada pengulangan angka 12 (tanggal, bulan, dan tahun). “Biasa saja,” dia berkata pendek.

Di hari yang serba 12 juga, kemarin tercatat ada 4 pasangan yang bercerai di angka cantik itu. Sedangkan untuk pernikahan belum nedapat konfirmasi dari instansi yang berwenang. Tetapi merujuk pada tradisi, yang tidak tercatat belum tentu tidak terjadi. Angka kelahiran, kematian, dan perceraian boleh jadi terjadi juga di angka serba 12 itu namun tidak tercatat.

Bahkan, jumlahnya bisa lebih banyak. (afa/ abe)

LA BHEDE BHEI Pada acara Pameran Pembangunan di Sumenep, seorang pria yang sedang mencari istrinya karena terpisah bertemu anak kecil yang menangis kehilangan ibunya.

Pria itu bertanya, “Ibumu ciri-cirinya seperti apa, nak?”

“Ibu saya tinggi semampai, wajahnya cantik, badannya seksi seperti Julia Perez, kulitnya putih, pakai sepatu hak tinggi.”

“Wow,” guman si pria.

“Kalau istri Om ciri-cirinya seperti apa?”

“Sudahlah, lupakan saja Istri Om, lebih baik kita cari dulu ibumu. Itu jauh lebih penting.”

Cak Munali

1

Koran Madura

PAMANGGI Curhat Oleh : Moh. Dimas Kaisar Yazahiro Pelajar, tinggal di Madura

S

s.bachri/koranmadura

GARAMA

- Harga garam yang baru-baru ini anjlok tidak menyurut petani garam untuk terus berusaha. Mereka berharap tahun depan pemerintah tidak lagi mengimpor garam agar harga garam di dalam negeri tetap stabil dan tidak membuat mereka merugi.

2 Menko, 4 Mentri Layak Direshufle JAKARTA- Episode mundurnya Andi Alfian Mallarangeng dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) diyakini akan bersambung.

Bahkan terendus khabar dalam jangka waktu dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melakukan reshuffle kabinet terbatas.

Rumor tersebut menyebutkan, 2 Menko dan 4 Mentri diperkirakan akan reshuffle. Alasanya kinerjanya benarbenar parah. “Reshuffle kabinet ini tidak terhindarkan. Ada beberapa pos menteri yang kinerjanya sangat di bawah rata-rata,” kata Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Iberamsjah saat dihubungi Koran Madura di Jakarta, Rabu (12/12).

Menurut dia, Menko yang kurang menunjukkan kinerja secara significant, yakni Menko Kesra dan Menko Perekonomian. Karena itu, harus diganti. Sedangkan Menkopohukam, masih lumayan bagus sehingga harus dipertahankan.

“Tetapi masalahnya saat ini, mayoritas semua menteri kinerjanya buruk. Artinya, kalau semuanya buruk, ya buat apa dilakukan reshuffle, jadi ya percuma saja,” tegas dia.

Kendati demikian kata dia, SBY masih punya kesempatan untuk melakukan perombakan jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, sebelum akhir masa jabatan pada 2014. Ini penting agar memastikan kinerja pemerintahan terjaga hingga akhir masa jabatanya. “Saya kira masih ada kesempatan merombak. Karena itu memang hak prerogative presiden,” tambah dia.

Saat didesak selain dua Menko itu, menteri mana saja yang juga tak naik kinerjanya, Iberamsjah menyebut Menakertrans dan Menpera. Selain itu, Meneg BUMN dan Sekab, Dipo Alam juga layak diganti. “Mereka juga tak banyak melakukan apa-apa,”ucap dia.

Namun demikian, kata Iberamsjah,

wacana reshuffle ini memang sengaja dihembuskan parpol koalisi yang merasa tidak puas dengan jatah kursi menteri yang ada saat ini. “Itu cuma kegenitan parpol koalisi saja. Mereka tidak puas dengan kekuasaan yang ada. Padahal kemampuan parpol itu sangat terbatas,” tutur dia.

Intinya, sambung Iberamsjah lagi, presiden tak perlu susah-susah merombak. Kursi menteri yang kosong digantikan saja dengan tokoh yang lain.

Masalahnya, sumber kelemahan dari kinerja para menteri itu berasal dari sikap kepemimpinan yang tidak tegas.

Iberamsjah menilai, sebaiknya Presiden SBY kembali merekrut orang untuk mengisi kekosongan jabatan Menpora saat ini.

Menurut Iberamsjah, orang tersebut harus berasal dari kalangan profesional, bukan dari internal Demokrat atau partai koalisi, untuk mencegah terulang kembali korupsi di tubuh Kementerian Pemuda dan Olahraga. “Soalnya kalau dari kalangan partai, baik dari partai sendiri maupun partai koalisi, orang sudah malas karena kecenderungannya cari duit saja,” imbuhnya.

Sinyal bakalan reshuffle cabinet juga disampaikan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok. “Ada beberapa kementerian yang akan direshuffle. Siapa saja menterinya, saya belum mau komentar,” tutur dia.

Namun reshuffle perlu dilakukan tidak hanya di posisi Menpora, namun sejumlah kementerian lain juga. “Kemungkinan ada. Tidak hanya pada Menpora saja,” ungkap dia.

Guru Besar Fisip UI, Muhammad Budyatna memperkirakan, kursi Menpora kembali diisi politisi dari Partai Demokrat. Sejauh ini, kata dia, sosok muda yang paling ideal untuk mengisi jatah kursi tersebut tertuju pada Ramadhan Pohan. “Karena posisi menteri sekarang ini sifatnya lebih ke penjatahan di masing-masing partai, maka yang akan menggantikan Andi kemungkinannya adalah Ramadhan Pohan,” kata Budyatna kepada Koran Madura di Jakarta, Rabu (12/12).

Perkiraan bakal terpilihnya Ramadhan sebagai Menpora, kata dia, tidak terkait dengan kecakapan maupun kemampuannya untuk memimpin di kementerian. “Ini lebih dikarenakan oleh tidak adanya pilihan. Karena, sebagian besar kader Demokrat banyak yang cacat.

Jadi, nama itu yang paling memungkinkan,” tutur dia.

Budyatna mengatakan, jika pengunduran Andi Mallarangeng akan dijadikan momentum oleh Presiden SBY untuk merobak kabinet, maka ada sejumlah nama yang patut dipertimbangkan.

“Kalau mengesampingkan penjatahan atau mencari sosok di luar partai, Anis Baswedan dan Saldi Isra merupakan orang yang tepat untuk menjadi menteri,” ujar dia.

Sementara itu, lanjut dia, sosok dari Partai Golkar yang diperkirakan akan menjabat menteri adalah Idrus Marham.

“Tetapi, kalau mencari sosok dari PAN, PPP dan PKB, saya kira saat ini tidak ada orang yang ideal untuk menjabat menteri,” kata dia.

Momentum Ditempat terpisah, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengakui reshuffle kabinet merupakan momentum bagi Presiden SBY memperbaiki kinerja pemerintahan. “Ya reshuffle ini bisa menjadi momentum bagi presiden untuk memperbaiki kinerjanya karena kalau kemarin hitung-hitungannya politik akomodasi dan perimbangan orang-orang yang ada dalam setgab, tetapi ternyata kan hal itu tidak jalan,” ujarnya di DPR Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini menilai reshuffle kabinet penting karena beberapa menteri saat ini disibukkan dengan urusan partai politik masing-masing, sehingga tidak fokus untuk kinerja di pemerintahan. “Sehingga dengan demikian Presiden bisa mengambil posisi tegas untuk membuat kabinet yang katakanlah dalam dua tahun waktu tersisa yang menteri-menterinya lebih banyak waktunya mengurus partainya masingmasing, maka kinerja pemerintah tidak akan lebih baik,” pungkas dia. (gam/cea/ bud).

Kapal DBS II, Dijual Atau Docking?

SUMENEP - Kapal Darma Bhakti Sumekar (DBS) II milik PT. Sumekar sudah lama tidak bisa digunakan, sebab kondisi kapal ini sudah sangat memperihatinkan. Direktur PT. Sumekar, Rasul Djunaidy yang melakukan peninjauan langsung ke dalam kapal Rabu siang (12/12) mengatakan, mesin kapal DBS II ini sebenarnya kondisinya masih 75 persen, namun badan dan perangkat-

perangkat lainnya sudah mulai keropos dan tidak layak layar.

Detemui setelah melakukan peninjauan, Rasul mengaku sedang mempertimbangkan dua opsi untuk kapal DBS II ini. “Pertama harus doking atau diperbaiki, dan yang kedua dijual” ujar Rasul.

Namun demikian ia mengaku pihaknya masih harus meminta persetujuan Pemerintah Kabupaten, sebab PT. Sume-

kar adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep.

“Saya tidak ingin kalo kapal ini dipaksakan berlayar, nantinya hanya akan menyebabkan kecelakaan yang tidak kita inginkan, sebab bagi kami kenyamanan dan keselamatan penumpang adalah yang utama”. ujar Direktur Utama PT Sumekar yang baru dilantik beberapa bulan lalu ini. (den/abe)

aya tidak tahu narasi ini untuk siapa. Saya hanya ingin menulis dari sudut pandang saya, bagian dari ABG di republik ini dan masih duduk di bangku sekolah. Di negeri ini saya takut, takut sekali. Di tempat saya belajar, guruguru lebih banyak bicara soal sertifikasi dibanding bagaimana caranya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka saling memberi tahu tengang dana yang diterima tunjangan sertifikasi itu. Ada yang beli rumah, mobil, ada juga yang cerita sudah dua kali umroh.

Pertanyaan saya sederhana dan belum tuntas sampai saat ini. Bagaimana saya harus mengaitkan rumah, mobil, dan umroh dengan peningkatan mutu pembelajaran. Saya sebenarnya tahu mereka bukan guru yang cakap, punya inovasi dan dedikasi yang tinggi di ruang belajar. Mereka, para guru, di ruang kelas saya lebih banyak duduk dan kami diminta menulis dengan cara dikte. Saya berontak karena saya tidak ingin menjadi diktator dalam usia dini.

Pernah suatu ketika, dua orang guru, berlainan jenis berduaan. Mereka terlihat mesra meski saya tahu mereka bukan suami istri. Mungkin dua guru itu menduga saya belum akil balig. Tetapi saya paham bagaimana cara memberi arti pada tatapan yang tidak biasa. Saya menduga, dua orang itu sedang memadu kasih karena di rumah tidak mendapatkannya. Atau mendapatkannya tetapi tidak berhasil memuaskannya. Saya menyadari saya hanya pelajar dan belum boleh seperti itu karena saya bukan guru.

Saya mungkin berdosa kepada guru saya karena di kelas tidak mendengarkan penjelasannya saat kegiatan belajar mengajar. Mungkin saya terlalu egois tetapi guru bagi saya nyaris tanpa cela, yang benar-benar fokus, setidaknya di dalam kelas. Saya tidak suka ada guru mengajar, tiba-tiba ponselnya bunyi, dan guru mengangkatnya setelah minta ijin sebentar dan ternyata lama kami menanti. Saya baru tahu ukuran sebentar bagi orangtua dengan remaja seusia saya berbeda. Semakin tua umurnya, dalam logika saya, semakin lama durasi sebentarnya.

Saya juga menjadi malas belajar, tidak semangat. Saya ingat teman saya yang belajar, sekuat tenaga, tetapi di ujung akhir tahun pelajaran justru sia-sia. Saat ujian akhir sekolah, saya tahu persis anak-anak mendapat bocoran kunci jawaban. Guru meminta kami tenang, jangan bersuara. Dengan santai guru mendikte kembali kunci jawaban itu. Saya bergumam, ini guru dan sekolah macam apa. Saya tidak terlalu idealis, namun saya bisa membedakan bagaimana seorang guru yang baik.

Di sekolah saya terganggu, tidak merasa kehilangan saat jam pelajaran berakhir. Bahkan, bel tanda istirahat dan pulang yang saya tunggu biar terbebas dari belenggu pembelajaran di sekolah. Kelas kami sudah seperti penjara. Saya masih ingat, waktu itu kelas I SD, tetapi guru saya menulis satu papan penuh dan kami diminta mencontohnya. Guru saya mungkin lupa, dia mengajar anak-anak dengan cara pandang orang dewasa. Waktu itu, saya pulang, protes, saya tidak kuat. Sempat terpikir, apakah jika menjadi anggota DPR nanti, saya akan selalu walk out, saya tersenyum sendiri.

Ketika di rumah, saya sebenarnya juga tidak kerasan. Orangtua, nenek, dan hampir semua keluarga selalu marah, dalam anggapan saya. Tetapi mungkin saya memang salah saat mengambil arang di dapur lalu menempelkan ke tembok putih untuk seterusnya membuat garis panjang.

Saya juga menggambar dua buah gunung dan di tengahnya ada matahari terbit.

Pada saat saya nonton televisi, saya melihat orangtua mengambil hak orang lain yang belakangan saya dengar istilah baru untuk perbuatan itu, korupsi. Saya hanya heran tak ada yang marah seperti orangtua saya marah ketika saya membuat garis panjang yang tidak lurus, di tembok rumah saya. Sedang pelaku korupsi itu, saya juga heran pembelanya banyak sekali. Saya tidak ingin dibela, tetapi saya hanya ingin diarahkan oleh orang yang hidupnya benar-benar terarah, setidaknya tidak menjarah. Saya tidak ingin marah tetapi lingkungan di sekitar saya tak ramah. =

Caca Colo 2 Menko, 4 Menteri Layak Direshufle Gasak aja, ngapain dipelihara Indonesia diharap jangan terprovokasi ungakapan Zainudin Maidin Emang Gua Pikirin Penghitungan cepat: Pasangan Ra Momon-Ra Mondzir menang telak Aih, sudah terduga sejak 3 bulan lalu

2

NASIONAL

KAMIS 13 DESEMBER 2012 NO.0014 | TAHUN I

DPR Kembali Ultimatum Dahlan Iskan JAKARTA-Ketidakha-diran Menteri BUMN, Dahlan Iskan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR kembali memantik amarah politisi Senayan.

Mereka menilai Dahlan Iskan meremehkan undangan legislative.

Buntutnya, beberapa anggota Komisi XI mengusulkan pembubaran Kementerian Negara BUMN dan selanjutnya dibentuk Direktorat Jenderal BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan. “Ini tidak bisa. Dia mengabaikan dan meremehkan undangan komisi XI untuk membahas persoalan sepenting ini.

Kita bisa saja mengajukan surat ke Presiden untuk diganti,” kata Ketua Komisi XI Emir Moeis dalam rapat yang akan membahas soal privatisasi PT Semen Baturaja dengan mekanisme Initial Public Offering (IPO) di DPR, Jakarta, Rabu (12/12).

Seperti diketahui Meneg BUMN itu tidak hadir karena menemani Presiden SBY saat kunjungan ke

Bali hari ini. Akibat ketidakhadiran Dahlan itu, maka rencana privatisasi Semen Baturaja jadi ditunda.

“Secara substansi kita sudah menyetujui, tapi secara tanggung jawab, kita masih menunggu kedatangan Pak Dahlan. Untuk itu rapat ini kita tunda,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin yang mewakili Dahlan di Komisi XI DPR menyatakan, Dahlan Iskan siap menghadiri rapat dengan Komisi XI pada esok hari. “Pak Dahlan sudah konfirm, sampai di Jakarta jam 14.00, mungkin jam 15.00 sudah bisa ikut rapat,” ujarnya.

Emir mengatakan, sangat memungkinkan Kementerian Negara BUMN untuk dibubarkan dan selanjutnya membentuk Direktorat Jenderal BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan. “ Ini memang patut untuk dipertimbangkan dan bisa saja di lakukan,” katanya.

Pernyataan Emir ini terkait dengan adanya usulan dari Anggota Komisi XI DPR, Nurdin Tampubolon yang menginginkan agar Kemeneg BUMN dibubarkan.

“Sekarang ini Meneg BUMN bek-

ICW Duga e-KTP Langgar Kontrak JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri dan konsorsium pengadaan e-KTP diduga melakukan pelanggaran kontrak dan anggarannya disetujui DPR. Alasannya bentuk fisik e-KTP yang sudah dibagikan ke masyarakat ternyata tidak menggunakan chip seperti yang sudah disetujui bersama. “Dalam kontrak PNRI dan konsorsium sebagai pelaksanan e-KTP harus mengacu pada kontrak untuk mengerjakan KTP berbasis NIK secara nasional. Pasal 1 soal lingkup pekerjaan yang paling utama yang berhubungan dengan pengadaan blanko KTP berbasis chip seperti yang termuat dalam perjanjian pasal 1 ayat 2.Jadi kalau sekarang bentuknya tidak ada chipnya maka itu merupakan bentuk pelanggaran kontrak,” ujar Peneliti Indonesian Coruption Watch (ICW), Tama S Langkun di Jakarta, Rabu (12/12).

Penggunaan chip seperti yang telah dipaparkan itu telah dilakukan dengan kajian.”Jadi tidak bisa karena alasan apapun maka bentuknya dirubah di luar dari kontrak yang disepakati.

Siapapun itu baik dari kementrian dan penerima pekerjaan harus mematuhi kontrak,” tambahnya.

Selain itu jangka waktu yang terus dilanggar untuk penyelesaian e-KTP menurutnya tidak rasional, dimana dalam kontrak sudah tertulis mengenai pendistribusian yang wajib dilakukan sampai tingkat kecamatan dari jangka waktu yang sudah disepakati. “Dalam rentan waktu yang ada harusnya semua kecamatan sudah menerima e-KTP. Selain itu di beberapa tempat pemda harus merogoh APBD juga sendiri yang digunakan untuk membayar lembur pegawai pemda, listrik dan sebagainya,” tambahnya lagi.

Sementara itu Praktisi Informasi dan Telekomunikasi Adi Dharma mengatakan sepengetahuan dirinya program e-KTP itu memang menggunakan smart card yang ditanamkan pada kartu.

Namun smart card itu jelas sekali tidak terlihat di e-KTP yang sebagian sudah dibagikan kepada rakyat Indonesia. “Untuk penyimpanan data selain smart card juga bisa digunakan pita magnet, radio frequensi identification (RFID). Tapi seperti juga smart card harusnya pita magnet seperti yang kerap terlihat dibelakang kartu ATM yang berbentuk garis tebal hitam juga tidak terlihat,” tegasnya.

Sementara untuk RFID menurut Adi memang biasanya ditanamkan dalam kartu dan tidak bisa terlihat mata. Namun biasanya kartu itu pasti lebih tebal dan selama ini belum ada dipasaran kartu tipis yang bisa ditanamkan RFID. “Tapi mungkin juga eKTP menggunakan RFID seri terbaru yang sama sekali belum dikenal saya kenal sehingga bisa tipis seperti yang digunakan kemendagri,” ujar Adi. (cea)

erja tidak sesuai dengan fungsinya, hanya melakukan pencitraan saja. BUMN dibubarkan saja dan perusahaan-perusahaannya nanti di bawah Kementerian Keuangan,” kata Nurdin.

Keinginan pembubaran tersebut, tambah Nurdin, juga terkait dengan minimnya kontribusi perusahaan BUMN terhadap perkembangan Indonesia. “Di China, perusahaan-perusahaan BUMN-nya mampu memberikan kontribusi hingga 40 persen terhadap APBN. Sedangkan, BUMN di kita (Indonesia) tidak ada fungsi dan manfaatnya,” imbuhnya.

Kritik keras Nurdin ini berkenaan dengan tidak hadirnya Meneg BUMN Dahlan Iskan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR yang membahas rencana privatisasi PT Semen Baturaja (Persero). “Rapat ini sangat penting bagi keberlangsungan BUMN, apalagi rapat kali ini untuk mengambil keputusan tentang IPO (initial public offering) Semen Baturaja,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, secara substansi Komisi XI telah sepakat dengan rencana IPO Semen Baturaja. Namun, persetujuannya masih harus menunggu kehadiran Dahlan

Iskan sebagai penanggung jawab aksi korporasi Semen Baturaja tersebut. “Kami tetap mewajibkan Meneg BUMN untuk datang. Kalau dia (Dahlan Iskan) tidak mau datang juga, maka kami bisa menyurati

Sekarang ini Meneg BUMN bekerja tidak sesuai dengan fungsinya, hanya melakukan pencitraan saja. BUMN dibubarkan saja dan perusahaanperusahaannya nanti di bawah Kementerian Keuangan

Nurdin Tampubolon Anggota Komisi XI DPR

Presiden untuk memberhentikannya,” terang Emir.

Kalau pun Dahlan beralasan sedang mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata Emir, tentunya Meneg BUMN bisa mengatakan kepada Presiden untuk tidak mendampinginya. “Seharusnya Meneg BUMN bilang ke Presiden. Kare-

na rapat ini sangat penting dan untuk kepentingan negara,” kata Emir.

Tolak IPO Sementara itu, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Sadar Subagyo secara tegas menolak rencana Semen Baturaja untuk melakukan initial public offering (IPO) secara langsung di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain disebabkan oleh ketidakhadiran Dahlan, Sadar menilai bahwa untuk mendapatkan dana ekspansi bisa dilakukan melalui backdoor listing.

Sadar mengatakan, aksi korporasi Semen Baturaja bisa dilakukan melalui skema backdoor listing dengan diakuisisi oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk. “Kalau Semen Baturaja diakusisi oleh Semen Gresik, pasti akan lebih bagus dan akan mendapatkan lebih dari Rp1 triliun,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Semen Baturaja berharap bisa mendapatkan dana senilai Rp1 triliun melalui penawaran saham perdana sebesar 35 persen.

Dana ini sedianya akan digunakan sebagai tambahan modal pembangunan pabrik yang menar-

getkan total produksi 1,5 juta ton per tahun. Menurut Direktur Utama Semen Baturaja, Pamudji Rahardjo, perusahaan membutuhkan dana sebesar Rp2,5 triliun untuk membangun pabrik baru. “Dana dari IPO diharapkan sebesar Rp1 triliun, dari pinjaman sebesar Rp500 miliar dan dana sendiri sebesar Rp1 triliun,” kata Pamudji di Gedung DPR Jakarta.

Lebih lanjut Sadar mengungkapkan, aksi korporasi dengan membentuk holding diyakini akan lebih baik, jika dilihat dari sisi peningkatan produksi. “Semen Baturaja bisa mengikuti best practice yang selama ini sudah dijalankan Semen Gresik. Karena, Semen Gresik juga sudah merangkul Semen Padang dan Semen Tonasa,” ujarnya.

Harapan tersebut, kata Sadar, tidak terlepas dari harapan DPR yang menginginkan ada salah satu perusahaan semen milik BUMN yang bisa melakukan ekspansi ke luar negeri. “Kami tegas mengatakan, menolak Semen Baturaja menjual saham di bursa efek secara langsung, tetapi harus melalui backdoor listing,” kata Sadar. (bud/ cea/gam/abe)

PASCA PELECEHAN TERHADAP HABIBIE

Indonesia Dinilai Lebih Berbudaya, Malaysia Jauh dari Demokratis JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie meminta masyarakat Indonesia untuk tidak terlalu menanggapi tudingan Mantan Mentri Penerangan Malaysia, Zainudin Maidin terhadap Mantan Presiden BJ Habibie. Sebab tudingan bukan sikap resmi pemerintah Malaysia yang justru menggambarkan ketidaktahuannya akan pemahaman demokrasi. “Itu pendapat pribadi dan cermin ketidaktahuannya soal demokrasi di Indonesia. Karena itu, masyarakat jangan terprovokasi.

Protes boleh saja kita lakukan dan DPR pun telah menyatakan sikapnya dalam paripurna untuk mengirimkan surat protes,” ,” ujar Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/12).

Menurut dia, dalam surat protes itu, DPR meminta agar pemerintah Malaysia menjaga keharmonisan hubungan kedua negara dengan mendidik masyarakatnya untuk bersikap layaknya negara yang bersahabat dan memiliki budaya ketimuran. “Negara kita dan rakyat Indonesia jauh lebih berbudaya karena tidak pernah mengurusi apa yang menjadi urusan negara lain,” jelas dia.

Indonesia yang menganut demokrasi jelas dia siap dikritik oleh siapapun. Namun berbeda dengan Malaysia yang tidak akan menerima kritik, meski itu dari warga negaranya sendiri.

Malaysia kata dia nampaknya masih merasa minder dengan Indonesia sehingga terus melakukan provokasi-provokasi yang justru menunjukkan rasa minder itu. “Rakyat mereka merindukan demokrasi seperti di Indonesia. Pemerintahnya sangat alergi terhadap kritik, berbeda

nota protes kuat kepada pihak yang bersangkutan dan pemerintah Malaysia,” ujarnya.

Dia menilai, pihak penguasa Malaysia telah memanfaatkan Habibie untuk menyudutkan Ketua Partai Keadilan Rakyat, Anwar Ibrahim untuk kepentingan politik. Sebab, penghinaan ini disampaikan menyusul kehadiran Habibie di negeri jiran itu atas undangan Anwar Ibrahim untuk ceramah di Universiti Selangor.

dengan kita.Jangankan menerima kritik dari kita, dari Anwar Ibrahim saja mereka tidak terima,” imbuhnya.

Media mereka pun masih dikontrol oleh pemerintahnya dengan sangat ketat, sehingga pemberitaan yang muncul memuji keberhasilan yang telah dicapai pemerintah. Sementara ketidakberhasilan yang disampaikan melalui kritik tidak akan pernah muncul. ”Jadi jangan harapkan membaca berita kritik media Malaysia terhadap pemerintahnya apalagi dengan tudingan.Tapi kalau lawan politik, ditulis setan pun tidak masalah, media mereka dibebaskan,” jelasnya.

Marzuki menilai pada dasarnya mereka sangat alergi terhadap perubahan yang ikonnya disana adalah sosok Anwar Ibrahim, Habibie menurutnya hanya disangkut-sangkutnya saja dengan upaya mereka untuk terus mendeskreditkan Anwar. Mungkin mereka menurut Marzuki sudah

kehabisan akal membendung Anwar Ibrahim sehingga harus menyinggung-nyinggung rakyat Indonesia. ”Rakyat mereka masih belum berani menurut seperti rakyat kita.

Kalaupun saat ini kondisi demokrasi Indonesia belum seperti yang diharapkan, tapi kondisi politik Indonesia masih jauh lebih baik dari Malaysia.

Kita masih dalam proses dan tentunya akan mencapai hasil.Sementara Malaysia masih jauh,jangankan berdemokrasi, memulainya saja mereka belum,” tandas Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini.

Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mendesak pemerintah untuk melayangkan nota protes kepada mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainudin Maidi dan pemerintah Malaysia atas hinaan kepada mantan Presiden Indonesia, BJ Habibie.

“Ini penghinaan yang besar terhadap mantan presiden Indonesia.

Pemerintah harus menyampaikan

Menyakiti Rakyat Anggota Komisi I, Nurhayati Ali Assegaf menambahkan, pernyataan Zainuddin Maidi telah menyakiti hati rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia harus meminta maaf kepada Indonesia dan berkomitmen untuk bersikap santun kepada Indonesia. “Apabila pemerintah Malaysia tidak segera melakukannya, maka kami akan membawa masalah ini ke International court of justice,” imbuhnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi PPP, Hasrul Azwar yang meminta pemerintah segera melayangkan nota protes kepada pemerintah Malaysia. Menurutnya, Indonesia jangan terlalu sabar menghadapi Malaysia, karena Malaysia telah menganggap Indonesia sebelah mata terutama pasca jatuhnya Sipadan dan Ligitan.

“Seharusnya presiden lebih tegas dalam menghadapi perilaku Malaysia yang kerap menghina Indonesia.

Presiden selalu bimbang. Presiden harus tegas apalagi tinggal setahun saja, jangan beraninya sama gubernur saja,” pungkasnya. (mun)

JELANG PILKADA JABAR

Megawati Tatar Rieke -Teten JAKARTA-Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri memberikan pembekalan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki (Paten) di Kantor DPP PDI Perjuangan. Dalam wejangannya, Presiden RI Kelima ini meminta kepada pasangan Paten agar benarbenar memperhatikan rakyat.

“Ya ibu Rieke dan Mas Teten datang ke DPP PDI Perjuangan membahas soal pilkada Jabar. Ibu Ketum juga memberikan pembekalan,” kata salah satu kader PDI Perjuangan Dewi Aryani melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu, (12/12).

Rieke dan Teten secara resmi diusung PDI Perjuangan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat 2013.

Rieke merupakan kader PDI Perjuangan yang selama ini duduk di Komisi IX DPR RI, sementara Teten merupakan mantan aktivis antikorupsi.

Informasi yang beredar menyebutkan, kedatangan Rieke dan Teten untuk melakukan konsolidasi internal dengan partai pengusungnya yakni PDI Perjuangan dan sekaligus menggalang kekuatan untuk mendukung pasangan ini di daerah.

“Tentu juga membangun silaturahmi dengan sejumlah kader daerah. Di sini mereka sampai sore, bertemu sama ibu Megawati, dan rapatnya dihadiri seluruh kader PDI Perjuangan yang ada di DPR RI,” ungkap staf humas DPP PDI Perjuangan Antho di Jakarta, Rabu (12/12). (cea/abe)

INVESTASI ASING

Perilaku Pejabat Turunkan Nilai Demokrasi JAKARTAPerilaku pejabat pemerintah membuat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2010 menjadi turun. Ini terlihat dari nilai indeks demokrasi tahun 2010 mencapai 63,17 poin atau mengalami penurunan sekitar 4,13 poin dibandingkan tahun 2009 sekitar 67,30 poin. “Selain ulah pejabat, begitu juga perilaku masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi dengan cara kekerasan menyebabkan perilaku demokrasinya menurun,” kata Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Maswadi Rauf Maswadi Rauf di Jakarta, Rabu (12/12).

Tak hanya itu, sambung Guru Besar FISIP UI ini, pejabat pemerintah yang melakukan ancaman kekerasan yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat juga menyebabkan penurunan indeks demokrasi. Turun artinya disini adalah dalam praktek demokrasinya.

“Semakin banyak perilaku demokra-

si yang baik, maka semakin baik nilai demokrasi. Semakin banyak demokrasi yang diwarnai kekerasan, maka semakin buruk demokrasinya. Kalau orang berdemo bersifat kekerasan bukan karena pemerintah, tetapi kita semua,” terangnya Maswadi yang juga sebagai tim penyusun buku IDI itu, menambahkan, demokrasi itu sifatnya fluktuasi.

Kalau pun turun, turunnya jangan terlalu tajam. Intinya IDI ini turun dalam perilaku demokrasi bukan dalam demokrasinya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Lukito Dinarsyah Tuwo mengatakan, adanya unjuk rasa yang diwarnai kekerasan dan “sweeping” yang dilakukan salah satu ormas merupakan salah stau faktor turunnya indeks demokrasi Indonesia. “Ini jauh dari budaya kita yang toleransi dan gotong royong,” katanya.

Lebih jauh kata Menurut dia, ke-

beradaan IDI merupakan alat untuk mengukur dinamika demokrasi dan praktek-praktek demokrasi di masyarakat. “Buku IDI ini diterbitkan, setelah sebelumnya IDI pada tahun 2009 telah terbit dan diluncurkan di tahun 2011. Kita punya ukuran IDI sendiri, bahwa demokrasi kita berakar dari kita sendiri tanpa pengaruh dari luar. Negara yang demokratis dan berbasis sosial budaya, berdasarkan semangat toleransi dan gotong royong, dengan kelompok menengah yang kuat,” ujarnya.

Indeks Demokrasi Indonesia komulatif tahun 2010 mengalami penurunan dari tahun 2009. Dari buku IDI yang diluncurkan hari ini, nilai Indeks Demokrasi Indonesia yang merupakan agregat dari kinerja seluruh provinsi di Indonesia adalah 63,17. Nilai ini merupakan angka komposit 28 indikator dan 11 variabel yang dikelompokkan ke dalam aspek Kebebasan Sipil, Hak-hak politik dan Kelembagaan Demokrasi dari

33 provinsi di Indonesia.

Lukito menambahkan, dengan adanya buku IDI ini setidaknya Indonesia bisa menatap masa depan demokrasi dimana pemerintah bekerja sama untuk tumbuh dan maju, menuju demokrasi yang dicitacitakan dengan berbasis Bhinneka Tunggal Ika dan mengedepankan demokrasi yang peduli pada rakyat.

IDI 2009, kata dia, telah menjadi ‘banchmark’ dan dipakai sebagai indikator tahun-tahun berikutnya, sehingga hasil dari serial IDI ini bisa diperbandingkan dari tahun ke tahun. “Sekarang kita dapat ketahui kondisi di suatu daerah mengalami peningkatan atau penurunan, IDI juga dirancang untuk sensitif supaya naik dan turun terlihat jelas. Melalui hasil IDI pemerintah pusat bisa memahami tingkat demokrasi Indonesia yang dinamis, dan hal-hal demokrasi yang dicita-citakan tersebut bisa sejalan dengan koridor,” pungkasnya. (cea/abe)

JAWA TIMUR

3

KAMIS 13 DESEMBER 2012 NO.0014 | TAHUN I

Hanura Usung Soekarwo, Gerindra Pilih Gus Ipul SURABAYA– Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dipastikan akan mengusung Gubernur Jawa Timur Soekarwo sebagai calon gubernur Jawa Timur periode 20132018 mendatang. Hal itu disampaikan Wiranto kepada wartawan usai membuka Rapimnas II Gema Hanura di Surabaya.

“Partai kami sudah salaman (bersepakat) dengan Pakde (Soekarwo) dan sama-sama mendukung untuk maju pada Pilgub mendatang. Komunikasi juga sudah sering kita lakukan dalam mematangkan hal ini, sedangkan untuk calon wakilnya kita percayakan sepenuhnya pada Soekarwo untuk memilih yang terbaik,” ungkapnya.

Mengapa Hanura memilih Soekarwo? Menurut Wiranto, partainya sangat terkesan dengan prestasi pakde Karwo selama 5 tahun menjadi gubernur Jawa Timur. Karena itu, DPD Partai Hanura mengusulkan ke DPP agar memberikan rekomendasi kepada pakde Karwo. Sebab partainya

siap bekerja sama dengan tokoh yang memiliki prestasi untuk membangun daerahnya. “Dan kami melihat pakde berprestasi membangun daerah yang dipimpinnya,” tambahnya.

Berbeda dengan Hanura, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengusung Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf sebagai calon gubernur Jawa Timur periode 20132018. Meski belum ada pernyataan resmi dari partai tersebut, namun sejumlah pengurus DPD Partai Gerindra mengungkapkan hal tersebut.

“Partai kami mengusung Gus Ipul.

Memang belum diumumkan secara resmi, tapi sinyalnya sangat kuat,”

kata pengurus DPD Gerindra yang meminta namanya dirahasiakan.

Menurutnya, sinyal yang menguatkan dugaan bahwa Gerindra mengusung Gus Ipul sebagai calon gubernur selama ini ditunjukkan melalui keharmonisan Gus Ipul dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia mengatakan, setiap ada kegiatan Gerindra di Jawa Timur, Gus Ipul selalu hadir. Bahkan dalam setiap kesempatan, mantan Ketua Umum PP Ansor ini menyatakan dirinya telah bergabung ke gerindra. Jika itu benarbenar terjadi, itu artinya, Pakde Karwo-Gus Ipul benar-benar berpisah. (han/abe)

BURSA CAPRES

Wiranto Siap jadi calon Presiden pada Pilpres 2014 SURABAYA– Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto menyatakan dirinya siap maju lagi dalam bursa pemilu presiden 2014 meski dalam dua pemilu sebelumnya gagal menjadi pemenang.

Kali ini, Wiranto diusung partainya, bukan sebagai calon wakil presiden melainkan calon presiden.

Kepada wartawan disela-sela kegiatannya membuka Rapimnas II Gema Hanura di Hotel Bumi Jalan Basuki Rahmat Surabaya, Rabu (12/12) siang, mantan panglima ABRI tersebut mengungkapkan berdasarkan hasil keputusan Rapimnas Partai Hanura yang di hadiri Ketua DPD Partai Hanura se Indonesia, seluruhnya sepakat mendukung Wiranto sebagai calon presiden pada pilpres 2014 mendatang.

“Saat Rapimnas yang lalu di Jakarta, saya tanya kepada seluruh pengu-

rus Partai Hanura di Indonesia yang di wakilkan Ketua DPD, bagaimana kedepannya, mereka menyatakan aklamasi meminta saya maju lagi sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2014 mendatang,” katanya.

Wiranto mengaku tidak kapok dengan dua kali kegagalan yang terjadi sebelumnya Justru pengalaman masa lalu dijadikan pelajaran untuk meraih hasil maksimal pada Pilres 2014.

Sebagai seorang prajurit dan pejuang yang tidak pernah mati berbakti, tentu siap menjadi pemimpin di Indonesia. “Saya punya pengalaman mendampingi 3 Presiden di negeri ini mengatasi massa krisis 1998 lalu dan sebagai seorang muslim yang taat terhadap ajaran Rosulullah, saya siap merubah negeri ini dengan tangan, perkataan dan doa saya,” ungkap Wiranto.

Saat ditanya wartawan mengenai dengan siapa ia berpasangan dalam pilpres 2014, Wiranto menegaskan hingga kini masih belum ditentukan.

“Pasangannya belum ada, gandenggandengan belum waktunya sekarang. Nanti setelah Pemilu legislatif baru bisa ditetapkan, karena gandengan itu harus memliki visi dan misi bersama yang sejalan,” paparnya.

Sementara itu, dihadapan peserta rapimnas II Gema Hanura, Wiranto meminta agar ajang tersebut dijadikan momen untuk curahan hati (curhat) atau membahas strategi memenangan Pemilihan Umum Legislatif 2014. “Rapat pimpinan wajib dan harus digelar. Jadikan ajang ini sebagai tempat curhat dan diskusi untuk kepentingan partai,” ujarnya.

Menurut Wiranto, gerakan pemuda adalah agen perubahan yang

harus cerdas untuk memikirkan nasib bangsa. Para pemuda seharusnya tidak segan memberikan sumbangan saran dan pemikiran kepada organisasi untuk memperoleh ide cemerlang, sehingga mengarah ke pemenangan Pemilu. Para pemuda harus agresif dan pekerja keras, sehingga mampu membawa perubahan. Hanya saja, membangun perubahan itu tidak mudah, karena harus jeli menghadapi semua masalah yang dihadapi, yakni persoalan akhlak dan moral.

Dalam kesempatan itu, Wiranto meminta agar Rapimnas ini mampu memberikan rekomendasi dan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, serta membawa perubahan positif bagi bangsa. Para pengurus baru juga harus solid untuk memenangkan pemilu 2014 mendatang. (han/abe)

PESTA NARKOBA

Lima pemuda Pamekasan Ditangkap Polresta Sidoarjo Sidoarjo – Lima pemuda asal Pamekasan ditangkap Polresta Sidoarjo karena kasus narkoba. Mereka ditangkap saat pesta sabu-sabu (SS) di sebuah rumah di Desa Jeruk Gamping, Krian, Sidoarjo. Kelima terssangka tersebut adalah, Moch.

Toha bin Asman (18), mat Sahri bin Saru’I (25), Moch. Majid bin H. Maggi (22), Amir Salim bin H. Munayin (19),

dan Moch. Yusuf bin H. Seniji (21). ’’Mereka ditangkap petugas karena kedapatan sedang pesta sabu di salah satu rumah tersangka yang kosong. Mereka ini arisan untuk membeli SS paket hemat,’’ ungkap AKP Chotib, Kasat Narkoba Polresta Sidoarjo, Rabu (12/12).

Ceritanya, kelima tersangka ini mengumpulkan uang masing-masing

sebesar Rp 50 ribu untuk dibelikan SS. Saat asyik berpesta inilah sekitar pukul 22.00 WIB petugas Polresta Sidoarjo menggelandang mereka. ’’Menurut pengakuan tersangka baru dua kali ini mereka menggelar pesta sabu,’’ lanjutnya.

Dari keterangan tersangka diperoleh informasi tiga pemuda tersebut bekerja di rumah jagal. Sedangkan

dua lainnya adalah pemuda drop out dari sekolah.

Hingga berita ini di tulis belum ada hasil Labfor dari Polda terkait kandungan zat psikotropika dan adiktif di dalam darah kelima tersangka. ’’Mereka masih fly. KTP saja belum ada. Tapi dari hasil tes urin kami (Polresta Sidoarjo, red) semuanya positif menggunakan SS,’’ pungkasnya. (yun)

KONFLIK PARTAI

Yenny Tegaskan Tidak Ada Dualisme PKBIB JAKARTA-Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) Yenny Wahid menegaskan tidak ada dualisme atau kepengurusan ganda dalam tubuh PKBIB yang sebelumnya bernama Partai Perjuangan Indonesia Baru (Partai PIB). Kepengurusan PKBIB yang sah hanya satu yakni yang berada dibawah kepemimpinannya. “Tidak benar ada dualisme kepengurusan.

Berita yang mengatakan ada dualisme dengan narasumber Alex Messakh tidak benar,” kata Yeny dalam keterangan pers yang dikirim kuasa hukumnya Edi Danggur di Jakarta, Rabu (12/12).

Edi menjelaskan Alex Messakh tidak lagi menjadi Sekjen tetapi mantan Sekjen Partai PIB. Hal itu berlaku sejak Kongres Partai PIB, 12 Juli 2012 di Jakarta. Dalam konggres itu, seluruh pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai PIB sudah dinyatakan demisioner setelah Ketua Umum Kartini Sjahrir menyampaikan pidato pertanggungjawaban. “Kami menolak dengan tegas pernyataan Alex Messakh yang menyatakan Yenny Wahid tidak pernah menjadi Pengurus Partai PIB. Sebab Kongres Partai PIB, 12 Juli, selain telah menyetujui perubahan nama Partai PIB menjadi PKBIB, secara aklamasi pula telah menetapkan Yenny Wahid sebagai Ketua Umum,” ujar Edi. Ia menjelaskan kongres telah memberikan mandat dan wewenang kepada Yenny Wahid untuk mengambil langkah-langkah strategis termasuk mengubah AD/ART, Nama dan Lambang Partai, termasuk melaporkan perubahan-perubahan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mendapatkan pengesahan sebagai Partai berbadan hukum.

Alex Messakh sebenarnya sudah mengetahui semua mekanisme dan proses yang terjadi selama Kongres karena dia menjadi salah satu pimpinan sidang selama Kongres, termasuk pemilihan Yenny Wahid sebagai Ketua Umum secara aklamasi dan bahkan Yenny Wahid diberi kesempatan berpidato di depan peserta Kongres. “Alex Messakh tidak pernah mengajukan keberatan apapun atas semua hal yang diputuskan secara aklamasi dalam Kongres tersebut. Tidak ada dasar hukum bagi Alex Messakh untuk tetap mengaku-ngaku sebagai Sekjen Partai PIB. Sebab Sekjen PKBIB yang sah hanya Imron Rosyadi Hamid,” tuturnya. (gam)

PDI Perjuangan Klaim Menangan di 3 Pilkada SURABAYA-Berdasar pada hasil hitung cepat Data Center PDI Perjuangan Jawa Timur yang bekerjasama dengan lembaga survey Proximity, mencatat kemenangan sementara untuk pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan. Dari data ketiga Pilkada, pasangan yang diusung PDI Perjuangan pada Pilkada Kabupaten Nganjuk H.Taufiqurrahman-KH.Abdul Wachid Badrus meraih 31,91%, pada Pilkada Kabupaten Bangkalan pasangan Makmun Ibnu Fuad-Mondir Rofii berhasil meraih suara 92,06% serta pasangan KH Fannan Hasib-Fadhillah Budiono yang berlaga di Pilkada Kabupaten Sampang berhasil meraih 32,36%. Hasil lengkap perolehan suara dapat dilihat Box Diagram dibawah.

“Terimakasih kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Nganjuk, Sampang dan Bangkalan yang mempercayakan suaranya kepada Pasangan yang kami usung dan untuk sementara memimpin perolehan suara,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Drs H Sirmadji Tj saat dihubungi melalui ponselnya, Rabu (12/12/2012) sore.

Politisi asal Trenggalek ini berharap kepada seluruh tim pemenangan di ketiga Kabupaten tersebut tetap melakukan pengawalan proses penghitungan suara yang masih berjalan hingga penetapan Komisi Pemilihan Umum pada saatnya nanti. “Saya berharap seluruh tim, pengurus partai maupun kader partai tetap menjaga kondusifnya masing-masing Pilkada, dan tidak melakukan perbuatan yang dapat mencederai berjalannya proses demokrasi ini,” urai Sirmadji.

Kepada ketiga pasangan calon yang memimpin perolehan suara sementara, Sirmadji berharap agar nantinya mampu bekerja keras memimpin dan membangun daerah untuk kesejahteraan rakyatnya. “Kemenangan Pilkada bukan semata diartikan perebutan kekuasaan semata, tapi juga mampu mewujudkan seluruh aspirasi rakyat di masing-masing wilayah serta mampu bekerjasama dengan partai pengusung dan partai pendukung lainnya,” pungkas Wakil Ketua DPRD Jawa Timur tersebut. (aven)

OLAHRAGA

Bima Ragil Resmi Berbaju Ijo PESTA SHABU - Lima orang pemuda asal Kabupaten Pamekasan ini ditangkap petugas Polresta Sidoarjo saat menggelar pesta shabu Rabu (12/12).

yuyun/koranmadura

INFRASTRUKTUR

Bupati Sidoarjo Minta Rp 9 M untuk Lingkar Timur SIDOARJO – Usulan warga Sidoarjo dan DPRD setempat agar Jalur lingkar timur (JLT) diperlebar guna mengurangi angka kecelakaan akhirnya direspon Bupati Sidoarjo. Menurut Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah, S.H.,M.Hum, pihaknya telah meminta dana bantuan kepada pemerintah pusat melalui APBN untuk pelebaran jalan di wilayah tersebut sebesar Rp 9 milyar. ’’Wilayah lingkar timur memang rawan kecelakaan. Makanya saya telah meminta bantuan dana kepada pemerintah pusat untuk membuat jalur tersebut double way (dua jalur, red). Insya Allah tahun depan cair,’’ terang Bupati Sidoarjo kemarin.

Menurut Kepala Dinas PU Bina Marga Kab Sidoarjo, Sigit Setyawan, dana yang diminta oleh Pemkab Sidoarjo kepada ke balai besar pelaksana jalan nasional kementerian PU untuk proyek lingkar timur 2013 bernilai Rp 9 milyar. Dana ini nantinya diperuntukkan untuk meninggikan jalan mulai Candi hingga desa Prasung sekitar 8,88 km. ’’Dana ini hanya cukup untuk meninggikan saja, belum sampai diperlebar apalagi jadi dua jalur,’’ ungkap Sigit.

Bupati Sidoarjo mengusulkanpun mengusulkan jalan diberi marka dan pembatas jalan di tengah untuk mengurangi angka kecelakaan di wilayah

lingkar timur. “Paling berapa sih, tidak membutuhkan banyak dana,’’ kata Bupati yang kemudian disetujui oleh Kepala Dinas PU Bina Marga.

Dari pengamatan, JLT memiliki dua ruas. Namun hanya terbatas di kawasan Desa Prasung, Buduran ke utara hingga simpang tiga Maspion, atau sekitar 1 kilometer. Selebihnya dari Prasung ke Candi, hanya satu ruas.

Menurut Sigit, JLT memang berstatus jalan kabupaten. Namun pihaknya minta bantuan ke pemerintah pusat karena jalan ini fungsinya sangat dibutuhkan untuk mendukung akses jalan nasional, yaitu Ahmad Yani, yang membentang antara Waru sampai Porong. ’’Untuk mengurangi

kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas di jalan nasional,” katanya.

Sementara itu, jalur lingkar barat tahun depan tidak banyak mengalami perubahan. Sebab, pelebaran jalan di wilayah tersebut terhambat pembebasan lahan yang belum rampung.

Rencananya, Pemkab Sidoarjo melakukan pelebaran jalan di arteri Porong hingga Taman Pinang sepanjang 22 km. ’’Pembebasan lahan ini gampang-gampang susah ya. Jadi kami lakukan bertahap sesuai lahan yang ada,’’ terangnya.

Hingga saat ini, jalur lingkar barat baru diperlebar sepanjang 4 km mulai Taman Pinang hingag Simokali. (yun/ abe)

SURABAYA- Pasca tingginya tekanan dari publik sepakbola Jombang, hingga mendorong gerakan pengumpulan koin untuk Bima Ragil, akhirnya Resmi Bima Ragil dikontrak oleh Persebaya IPL. Kepastian kontrak tersebut disampaikan oleh CEO Persebaya, Gede Widiade, Rabu (12/12/2012) pagi.

Dalam siaran persnya, pihak Persebaya IPL sudah berkomunikasi dengan Pengcab PSSI Jombang untuk menuntaskan administrasi Bima. “Kami sudah berkomunikasi dengan mereka dan sudah mendapatkan kata sepakat terkait dengan masa depan Bima di Persebaya,” terang Gede.

Saat ditanya tentang nominal yang dikeluarkan Persebaya IPL, Gede menutup keterangan tersebut. “Soal berapa besar uang pembinaan yang kami keluarkan tidak bisa kami sebutkan, yang penting saat ini PSSI Jombang sudah sepakat,” lanjutnya.

Persebaya sendiri sebetulnya sempat menemui kesulitan mendatangkan Bima. Kabarnya, Pengcab PSSI Jombang meminta dana pembinaan yang cukup besar, sehingga Persebaya sempat beberapa kali melakukan negosiasi ulang.

Saat ini, Pemain Timnas U-23 tersebut bisa melanjutkan latihan bersama rekan-rekannya di Karanggayam. “Bima adalah pemain muda yang memiliki skill bagus, dan semoga dapat meningkat saat bergabung dengan Persebaya nantinya,” harap Gede.

Pada kesempatan terpisah, Pelatih Bajul Ijo, Ibnu Grahan mengaku girang dengan bergabungnya Bima. Menurutnya, sudah lama ia menginginkan Bima, sebab karakter bermain pemuda 20 tahun ini pas dengan karakter Persebaya IPL. “Bima Ragil adalah pemain serba bisa, bisa bermain di gelandang tengah maupun sayap, skillnya diatas rata-rata pemain muda lainnya,” puji Ibnu. (aven/abe)

4

SUMENEP

KAMIS 13 DESEMBER 2012 NO.0014 | TAHUN I

Pemasaran Usaha Kecil Menengah

APARATUR DESA

Perajin Batik Kesulitan Memasarkan Hasil Produksinya SUMENEP – Perajin batik (pemula) di Kabupaten Sumenep merasa kesulitan dalam memasarakan hasil produksinya. Sebab, perajin batik belum memiliki akses pasar dan pemerintah hanya berhubungan dengan perajin batik yang sudah mapan.

Itulah keluhan para perajin batik pemula di sentra batik Sumenep yang terpusat di desa Pakandangan Kecamatan Bluto. Ketua Kelompok Batik Seroja, Helmiyanto mengaku, selama ini hasil produksinya hanya disalurkan pada pedagang batik lokal dengan harga yang tidak begitu tinggi. Tidak ada penyaluran hasil produksi batik yang bisa mengangkat harga yang lebih tinggi lagi. “Padahal hasil produksi kami relatif bagus dan siap bersaing dengan perajin batik lain,” kata

Helmi kemarin (12/12).

Menurut Helmi, pembuatan batik kelompoknya tersebut mulai berjalan lancar dan bisa bersaing dengan kelompok yang lebih awal berdiri. Namun, yang menjadi keluhan bagi kelompoknya adalah cara pemasaran hasil produksinya.

“Pemerintah perlu untuk membantu dalam pemasaran agar kelompok usaha tersebut bisa berjalan lebih lancar,” dia berharap.

Sementara itu, Anggota Tim monitoring dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Suhermanto memaparkan, melalui bagian perekonomian sudah menyediakan lahan untuk memasarkan hasil produk lokal. Diantaranya, pemerintah menyediakan pasar lokal yang berlangsung setiap Minggu di stan Pasar Minggu di sepanjang Jalan Dr Soetomo, sebelah timur Taman Adipura menuju Museum Kraton Sumenep.

Dengan pasar minggu tersebut, semua hasil produksi perajin termasuk perajin batik bisa dipasarkan kepada masyarakat karena di momentum Pasar Minggu tersebut sangat diminati masyarakat

MEMBATIK - Seorang pengrajin batik sedang menggambar alur batiknya. banyak. “Di sana (Pasar Minggu) banyak pengunjung dan para perajin batik bisa memasarkannya. Kami pasti akan mem-

rifin/koranmadura

bantu meski tidak harus dengan modal terus-menerus,” Suhermanto memberikan jaminan bantuan. (rif/abe)

Perangkat Desa Minta Dijadikan PNS SUMENEP - Delapan puluh kepala desa yang terhimpun dalam AKD (Asosiasi Kepala Desa) minta dijadikan PNS. Kemarin (12/12) mereka bertolak ke Jakarta untuk menggugat Rancangan Undang-undang Desa di DPR RI. Kepala desa menganggap RUU tersebut tidak mewakili aspirasi.

Ketua AKD Sumenep menjelaskan bahwa draft UU tersebut telah menggergaji hak, fungsi maupun wewenang kepala desa. Hal itu antara lain terlihat dari tidak dipenuhinya masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Selain itu, mengenai dana blockgrant 10 persen dari APBN yang tidak dimuat dalam RUU dimaksud. Menurutnya, dana itu sangat berarti untuk membantu mengentaskan kemiskinan, mempercepat proses pembangunan infrastruktur desa dan lainnya.

Parqi menjelaskan, yang paling penting gugatannya soal kesamaan hak-hak birokrasi. Perangkat desa harus diangkat sebagai Pegawai negeri sipil/ PNS. “Apabila tuntutan kami tidak didengar, kami tidak akan mencontreng semua jenis pemilihan (pilbup, pilgub, dan pilpres) mendatang,” Parqi mengancam. (sal/athink)

TENAGA KERJA INDONESIA

Mayoritas TKI di Malaysia Ilegal

ANTRE

fawaid/koran madura

- Puluhan TKI saat meunggu giliran untuk mendapatkan rekomendasi dari Disnakertran.

DEMAM BOLA - Para siswa saat bermain sepak bola dengan riangnya, selain hobi, mereka terobsesi untuk menjadi pemain hebat yang bergaji tinggi.

s.bachri/koranmadura

Pemkab Bentuk Tim Pengaduan Tipikor SUMENEP – Pemkab membentuk tim pengaduan tipikor. Tim ini bertugas menerima laporan atas terjadinya dugaan korupsi dan perbuatan melawan hukum.

Bertindak sebagai ketua tim, Moh Saleh selakui sekretaris daerah. Pembentukan tim ini untuk menciptakan zona bebas korupsi.

Moh Saleh mengatakan, pembentukan tim penanganan pengaduan korupsi itu dilatarbelakangi sistem pelaporan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah selama ini tidak jelas.

Tiba-tiba, penyidik langsung menangani

tanpa diketahui terlebih dahulu di lingkungan pemkab. “Selama ini kan tidak jelas, tiba-tiba sudah di penyidik bahkan ada yang menjadi tersangka,” katanya.

Dia meminta setiap daerah membentuk lembaga khusus yang menangani pengaduan tindak pidana korupsi sesuai kehendak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Lembaga tersebut akan menangangi semua persoalan yang berkaitan dengan laporan atau pengaduan tindak pidana korupsi dilingkungan pemkab. “Ini kami bentuk guna meminimalisasi terjadinya tindakan menyim-

pang tersebut. Karena, kami tidak ingin di Sumenep ini menjadi sarang koruptor,” Saleh menjelaskan.

Pria yang pernah menjabat kepala inspektorat ini menambahkan, pihaknya juga akan membuat sistem pengelolaan keuangan secara elektronik. Dia melakukan ini agar seluruh pengelolaan keuangan bisa terdeteksi dan terpantau. Jika pengelolaan uang tersebut sudah dilaksanakan secara elektronik, kemungkinan terjadinya tidakan melawan hukum bisa ditekan. “Keluar masuknya uang di setiap instansi itu yang rawan terjadi tin-

dak pidana korupsi. Makanya kami akan membuat sistem pengelolaan keluangan secara elektronik, agar pemantauannya lebih mudah,” paparnya.

Pengelolaan keuangan secara elektronik akan bermula dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rumah Sakit Moh. Anwar Sumenep. Pihaknya berharap, lembaga khusus itu bisa membantu zona bebas korupsi. Selain itu, pelaksanaan managemen pemerintahan lebih transparan dan memiliki akuntabilitas publik. (rif/abe)

Pengadaan Kantor Panwaslu

Panwas Berkantor di Dalam Laptop SUMENEP – Panwas pemilu di Kabupaten Sumenep masih berkantor di dalam laptop alias tidak punya kantor. Padahal, panwas dan pemerintah telah berulang kali musyawarah untuk pengadaan kantor panwas baik membangun permanen maupun kontrak.

Tetapi, musyawarah tersebut belum berhasil melahirkan keputusan di mana panwas akan berkantor, dengan cara apa, dan bagaimana melunasinya.

Ketua Panwas Zamrud Khan mengakui

pihaknya belum mendapat informasi terbaru dari pemkab terkait kantor serta personel termasuk di dalamnya sekretaris dan bendahara panwas. Meski tetap bekerja, sementara ini anggota Panwas tidak memiliki kantor sebagai tempat admnistrasi sehingga secara surat-menyurat masih kebingungan. “Sampai saat ini belum ada kabar lagi, kesepakatan waktu itu (pertemuan) permintaan kami akan segera ditindaklanjuti, tetapi kenyataannya sampai sekarang belum terealisasi,” kata Zamrud kemarin (12/12).

Menurut Zamrud, kebutuhan kantor dan personel panwas itu sangat mendesak karena saat ini proses persiapan pemilu utamanya pemilu legislatif pada tahun 2014 sudah dimulai sejak beberapa bulan yang lalu. Meski demikian, pihaknya ber-

s.kurniawan/koranmadura

ZAMRUD KHAN

Kabupaten Sumenep

- Ketua Panwaslu

sama anggotanya tetap bekerja sesuai tugasnya. “Tapi yang jelas kerja kami tidak maksimal karena tidak mempunyai kantor dan personel pun tidak memadai,” jelasnya.

Panwas mendesak pemerintah agar segera merealisasikan respon baik bupati untuk memberikan kantor dan personelnya di panwas. Sebab, kantor beserta personel tersebut sangat dibutuhkan meski tidak sampai mengurangi kinerja panwas.

Dia berharap, kinerja panwas bisa lebih maksimal lagi dengan adanya kantor dan personel (sekretaris dan bendahara). Saat ini, pihaknya mengaku sedang melakukan pengawasan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2014 mendatang. (rif/ abe)

SUMENEP – Sebagian besar TKI asal Sumenep di Malaysia ilegal. Mereka dipulangkan paksa dari tempat kerjanya (Malaysia). TKI itu diperlakukan tidak wajar, dicambuk, dipenjara bahkan diperkosa sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia.

Peristiwa tersebut belum menjadi pelajaran bagi warga kabupaten ujung timur Madura ini.

Mereka tetap saja berangkat ke luar negeri karena tergiur dengan gaji yang besar atau pun memang karena tidak ada pekerjaan di negeri tercinta ini.

Salah satu bukti warga Sumenep yang masih memaksakan diri menjadi tenaga kerja di luar negeri, pada dua bulan terakhir ini sekitar 30 orang TKI asal Sumenep. Mereka dideportasi dan pulang tanpa membawa apa-apa selain baju yang dipakainya.

Sebab, mayoritas mereka dipulangkan karena ilegal.

Saiful Bahri, salah satu TKI asal Kecamatan Arjasa kabupaten Sumenep mengatakan, pihaknya berangkat dari Indonesia menjadi TKI di Malaysia hanya berbekal paspor dan permit yang dipegang majikannya. Sehingga dipulangkan paksa karena ketahuan polisi Malaysia. “Tapi sebelum dipulangkan kami bersama teman-teman masuk penjara dulu. Di dalam penjara, kami dicambuk mejadi TKI tidak memiliki dokumen yang lengkap hanya paspor dan permit. Saat kami berangkat tidak melalui jalur legal,” kata Saiful Rabu (12/12).

Pihaknya mengaku, alasan menjadi TKI tidak melalui prosedur yang legal karena jasa tekong dinilai lebih mudah dan biayanya murah. Padahal, resiko yang harus ditanggung di negeri orang tersebut sangat besar jika mereka melalui jalur tekong.

Menurutnya, di Indonesia utamanya di Sumenep tidak cukup menampung tenaga kerja yang hanya memiliki ijazah rendah. Hal itu yang menjadi alasan warga Sumenep yang menjadi TKI memilih mengadu nasib di negeri tetangga meski harus nyawa sebagai taruhannya. “Soalnya kami mencari kerja di sini (Sumenep) sangat sulit,” jelasnya.

Sementara itu, kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertans) Kabupaten Sumenep, Didik Untung Samsidi mengatakan, sejak beberapa tahun terahir ini, TKI asal Sumenep memang banyak yang dipulangkan paksa karena memang tidak memiliki dokumen resmi. “Pada tahun 2010 saja, TKI asal Sumenep yang di pulangkan paksa itu mencapai 500 orang, pada tahun 2011 hingga ahir 2012 ini mencapai 800 orang lebih,” ungkapnya.

Didik menambahkan, pihaknya heran dengan jumlah TKI asal Sumenep yang dideportasi itu.

Sebab, setiap TKI yang dideportasi terkait ratarata bahkan semuanya tidak memiliki surat resmi.

“Mereka berangkat melalui tekong, hanya memailiki paspor melancong. Padahal mengurus surat resmi itu tidak sulit dan biaya pun tidak terlalu mahal,” jawabnya. (rif/abe)

PAMEKASAN

5

KAMIS 13 DESEMBER 2012 NO.0014 | TAHUN I

RENCANA PILKADES SERENTAK

Pilkades Serentak Tak Miliki Konsideran

fawaid/koran madura

SEBAR SELEBARAN - Forum Masyarakat Cinta Damai (FORMACIDA), kemarin (12/12), menggelar aksi kampanye pemilu damai. Aksi dilakukan dengan cara pawai dan penyebaran

PAMEKSAN – Pilkades yang bakal dilaksanakan secara serentak di Kota Gerbang Salam, belum memiliki konsideran. Sebab, sejauh ini pemerintah setempat belum membuatregulasi yang memayungi pelaksanaan pilkades serentak ini. Meski secara konseptual pilkades serentak efektif, tetapi melaksanakannya tanpa aturan dianggap riskan.

Ketua komisi A DPRD Suli Faris mengaku, regulasi pilkades serentak dipasrahkan sepenuhnya ke Bapemas dan Pemdes. ‘’Regulasi pilkades kami pasrahkan ke eksekutif,’’ Suli memberi amanat.

Suli menambahkan, setelah membicarakan regulasi dan penentuan jadwal, hasil pembahasan tersebut akan disampaikan ke dewan. Kemungkinan besar, pelaksanaan pilkades serentak tersebut masih membutuhkan Peraturan Bupati (Perbup) guna memperkuat landasan hukum pelaksanaan pilkades serentak.

Seperti yang diwacanakan sebelumnya, pilkades serentak akan dilakukan satu hari di 92 desa. Jika ini tidak bisa dilakukan, pilkades digelar di masing-masing kecamatan yang bisa menggelar di hari yang sama. (afa/abe)

selebaran kepada pengguna jalan di Pamekasan.

Mahasiswa Gelar Kampanye Pemilukada Damai

PAMEKASAN – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Cinta Damai (FORMACIDA) bekerja sama Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pamekasan, kemarin (12/12), menggelar kampanye pemilu damai.

Aksi dilakukan di sekitar Monumen Arek Lancor, Pamekasan de-

ngan menggelar pawai dan penyebaran selebaran berisi seruan untuk pemilu damai. Sebanyak 10 ribu lembar selebaran yang mereka sebarkan kepada pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki yang melintas di sekitar monumen perjuangan rakyat Pamekasan tersebut.

Selebaran juga disebar di beberapa titik persimpangan jalan, antara lain perempatan Jalan Kabupaten, Perempatan Jalan Trunojoyo dan Perempatan Jalan Jokotole.

Dalam kegiatan itu, para mahasiswa mengajak agar masyarakat menyikapi setiap perbedaan dalam pemilu, termasuk Pemilukada

Pamekasan yang bakal segera digelar dengan sikap arif dan bijaksana tanpa mengedepankan emosi.

Koordinator aksi, Elman, dalam orasinya mengatakan sebagai masyarakat agamis dan berada di daerah yang dikenal agamis, setiap perbedaan haruslah disikapi dengan kacamata agama, bukan dengan cara-cara yang justru menjauhkan diri dari nilai agama.

“Agama mengajarkan kita untuk menyikapi setiap perbedaan bukan dengan kekerasan. Karenanya, kami mengajak warga Pamekasan untuk melaksanakannya,” kata Elman.

Selain itu, pihaknya juga ber-

harap, para penyelenggara pemilihan umum di kota Gerbang Salam itu untuk menjunjungtinggi asas kejujuran dan kenetralan dalam melaksanakan pemilihan umum.

Sebab, komitmen masyarakat untuk melaksanakan pemilu secara damai, tidak akan terlaksana jika dikotori oleh sikap ketidak jujuran dari penyelenggaranya.

“Kejujuran dan netralitas penyelenggara pemilu, akan menjadi salah satu kunci bagi legalitas hasil pemilu. Hasil yang diperoleh dengan cara curang merupakan hasil yang tidak memiliki legalitas dari masyarakat,” katanya. (yin/aid/ muj/abe)

Hari Perjuangan Kartika

250 Pendonor Sumbangkan Darah PAMEKASAN – Komando Distrik Militer (Kodim) Pamekasan, Madura, kemarin (12/12), menggelar donor darah. Kegiatan yang bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) setempat itu digelar di pelataran Monumen Arek Lancor, Pamekasan.

Sedikitnya 250 orang pendonor ikut dalam kegiatan social tersebut.

Diantara mereka merupakan anggota TNI dan Polisi, anggota Satuan Polisi Pamong Praja, dan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Pamekasan. Mereka dilayani petugas donor di tenda-tenda yang sudah disiapkan.

Kepala Staf Kodim, Mayor (Inf ) M Sujadi, mengatakan bersamaan dengan peringatan Hari Juang Kartika, pihaknya ingin ikut membantu warga yang membutuhkan darah dengan menggalang penyumbang darah di Pamekasan.

“Kalau dulu, para pejuang Ambarawa yang patriotismenya diperingati saat ini rela mengorbankan darah mereka untuk kemerdekaan.

Saat ini, karena tidak mungkin men-

gorbankan darah, setidaknya menyumbangkan darah untuk mereka yang membutuhkan,” kata Mayor Sujadi.

Ia berharap, kegiatan social berupa donor darah menjadi kegiatan rutin di masyarakat. Sebab, selain dapat meningkatkan kesehatan aksi itu merupakan aksi sosial yang dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. “Ini pasti sangat bermanfaat karena sama dengan menyumbangkan nyawa untuk mereka yang lemah dan sangat membutuhkan,” kata Sujadi.

Ia sangat mengapresiasi kepedulian masyarakat yang masih mau mendonorkan darahnya. Sebab, kegiatan itu mustahil terlaksana jika tidak ada masyarakat yang peduli dengan sesamanya yang membutuhkan darah. “Mereka masih mau menyumbang, meski mereka tidak tahu darah mereka akan dibawa kemana dan siapa yang akan menggunakannya. Yang penting nyumbang dengan niat untuk kebaikan bersama,” jelasnya dengan nada bergetar. (aid/muj/abe)

PAMEKASAN — Penertiban baleho pasangan calon bupati dan wakil bupati Pamekasan oleh Polisi Pamong Praja Pamekasan masih belum merata sampai ke pelosok-pelosok desa.

Hingga menjelang pelaksanaan kampanye, masih banyak ditemukan baleho calon yang dipasang liar di beberapa ruas jalan protokol dan jalan kecamatan.

Kepala Badan Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja Pamekasan Masrukin, Rabu (12/12/2012) mengaku, untuk penertiban baleho liar pasangan calon bupati dan wakil bupati masih terbatas di daerah selatan saja khususnya di perkotaan.

Sebab hal itu berkaitan degan terbatasnya personel Pol PP untuk melakukan penertiban.

“Kalau di daerah selatan sudah 90 persen sudah ditertibkan, khususnya yang ada di beberapa Jalan Protokol,” katanya.

Masrukin mengakui, untuk di wilayah pantai utara

memang belum ada penertiban baleho calon. Namun demikian, pihaknya meminta bantuan kepada masingmasing tim sukses pasangan calon untuk menurunkan balehonya. Sebab, rata-rata baleho yang dipasang tidak mengantongi ijin dan menempati lokasi yang dilarang.

Di sejumlah lokasi, baleho berukuran besar lebih didominasi pasangan Achmad Syafii-Kholil Asyari. Bahkan baleho berukuran kecil, banyak dipaku di pepohonan di sepanjang jalan, baik di dalam kota maupun di pelosok desa.

“Kalau baleho yang dipasang dengan paku di pohon, kami prioritaskan untuk ditertibkan karena hal itu jelas melanggar peraturan dan bisa merusak pohon,” tandasnya.

Mantan Camat Pademawu ini menegaskan, sebelum tanggal 22 Desember 2012 mendatang dimana jadwal kampanye akan dimulai, semua baleho sudah tuntas ditertibkan. (teef/abe)

Kota Gerbang Salam Kekurangan Guru mujtaba/koran madura

AKSI SOSIAL - Seorang pendonor sedang melakukan donor darah di Monumen Arek Lancor, Pamekasan, kemarin (12/12). Kegiatan yang dilaksanakan Kodim Pamekasan bekerjasama dengan PMI setempat itu digelar dalam rangka Hari Perjuangan Kartika.

YSW Berikan Pendidikan Kesetaraan Gender

SERAH TERIMA

Pol PP Belum Bersihkan Baliho Pantura

KEBUTUHAN TENAGA PENDIDIKAN

Peresmian Gedung Yayasan Sahabat Wanita

PAMEKASAN - Yayasan Sahabat Wanita (YSW) meresmikan kantor Community Learning Center (CLC) Darul Falah di Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batu Marmar. Gedung pendidikan tersebut diresmikan Direktur Utama YSW Cabang Pamekasan Eko herfiyanto, disaksikan pejabat dan sejumlah tokoh masyarakat di Kecamatan Batu Marmar.

Saat sambutan, Direktur YSW Cabang Pamekasan Eko Herfianto menyebut 3 program pokok yang menjadi fokus kinerja sahabat wanita dalam pemberdayaan perempuan di desa Ponjanan Timu. Diantaranya, dia menyebut program peningkatan pengetahuan dan taraf kesehatan masyarakat. Selain itu, dia juga mengurai program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan program peningakatan kesadaran hak-

PENERTIBAN ALAT PERAGA PEMILUKADA

fawaid/koran madura

- Derektur Yayasan Sahabat Wanita Pamekasan Eko Herfianto Menyerahkan berkas peresmian kepada ketua CLC Darul Fallah Zainuddin.

hak perempuan dan kesetaraan gender.

“YSW hanya memberikan support dengan target peningkatan harkat martabat kaum perempuan,’’ fis mrmbrikan semangat.

Eko mengatakan, selama tahun 2012 ini YSW telah melakukan 4 kali program penyuluhan kesehatan yang diikuti 892 peserta. Lima kali program pemeriksaan kesehatan gratis bagi balita dan ibu hamil.’’ Telah banyak program yang kami lakukan,’’ urainya .

Ketua Sanggar CLC Darul Falah, Zainuddin mengakui adanya YSW di desa Ponjanan Timur telah membantu masyarakat desa. Khususnya dalam hal peningkatan taraf hidup sehat masyarakat.’’YSW telah banyak membantu masyarakat ponjanan timur,’’ dia menanadaskan. (afa/abe)

PAMEKASAN — Kabupaten Pamekasan mengalami kekurangan guru. Total jumlah guru (PNS) yang diperlukan saat ini mencapai 700-an orang. Mereka akan didistribusikan ke sejumlah sekolah SD, dan sisanya SMP da SMA. Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Pamekasan Ahmad Nawawi mengatakan, daerah yang paling banyak kekurangan guru terjadi di wilayah pantai utara dan wilayah tegah meliputi Kecamata Batumarmar, Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean, Kecamatan Pegantenan dan Kecamatan Pakong. Padahal, setiap kali ada peluag pengajuan penambahan guru PNS, Disdik Pamekasan terus melakuka tambahan ke pemerintah pusat. “Kekurangan guru yang sangat besar di bagian utara meskipun di daerah selatan juga ada dan jumlahnya tidak begitu banyak,” terangnya kemarin (12/12).

Sementara waktu, untuk menutupi kekurangan ratusan guru PNS, Disdik Pamekasan mengoptimalkan Guru Tidak Tetap (GTT) yang jum-

lahnya mencapai puluhan ribu di Pamekasan. Dengan memanfaatkan GTT, peroses belajar mengajar di suatu lembaga pendidikan tidak berpengaruh.

Namun demikian, untuk mengoptimalkan GTT masih terkendala dengan persoalan kesejahteraan mereka. “kami prihatin dengan kesejahteraan GTT, khususnya yang belum menerima tunjangan sertifikasi. Tunjangan mereka kita usahakan melalui dana-dana tunjangan lain yang sumbernya berasal dari Pemprov Jatim ataupun dari Pemerintah Pusat,” imbuhnya.

Untuk itu, Disdik Pamekasan membuka kesempatakan luas kepada guru dari luar Kabupaten Pamekasan yang berminat untuk mutasi ke Pamekasan akan diterima.

Asalkan sesuai dengan persyarata dan kebutuhan guru.

Di samping itu, Disdik akan mengupayakan tambahan guru PNS melalui rekrutmen guru kepada pemerintah pusat setelah meratorium pengangkatan PNS dihapus.

6

SAMPANG

KAMIS 13 DESEMBER 2012 NO.0014 | TAHUN I

Sebelum Nyoblos, Fannan Nyekar ke Makam Orang Tua SAMPANG - Menjelang saatsaat pencoblosan kemaren, salah satu Calon Bupati Sampang KH. Fannan Hasib yang berpasangan dengan Fadilah Budiono, melakukan ziarah ke makam orang tua dan kakenya, serta meminta restu terhadap ibu mertuanya.

Ziarah ini dilakukan Fanan bersama istrinya Anik Aminullah dan tiga putraputrinya.

Setelah itu rombongan keluarga ini menuju tempat pemungutan suara (TPS) 11 Kelurahan, Kecamatan Kota Sampang, yang berada di jalan Bahagia, tepatnya di SDN Rongtengah II. Mereka tiba di TPS 11 sekitar pukul 10.30 WIB dan langsung menuju bilik suara.

Ditemui setelah melakkan pencoblosan, Calon Bupati dengan nomor 01 ini mengaku optimis bisa merebut kursi nomor satu di kabupaten Sampang. “Insyaallah jika dilihat dari animo masyarakat Sampang atas pencalonan saya bersama pak Fadhilah, saya yakin bisa menang dalam satu putaran saja,” ujar Fannan sesaat setelah menggunakan hak pilihnya, Rabu (12/12).

Tanggal 12 Desember kemaren rupanya hari yang sangat istimewa buat Fanan.

Bukan hanya karena hari tersebut adalah hari pemilihan bupati sampang,

namun karena tanggal 12 bulan Desember 2012 bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke 51. “Alhamdulillah, mungkin ini sudah rencana Allah, Pemilukada bertepatan dengan ulang tahun saya. Selain itu juga bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW,”

pungkasnya.

Di TPS dengan daftar pemilih tetap (DPT) 385 jiwa tersebut, pasangan KH. Fannan Hasib-Fadillah Budiono (Alfalah) mengungguli lima kandidat lainnya dengan perolehan 195 suara. Sementara pasangan yang lain Yamfak

memperoleh 2 suara, Tjahaja Purnama 39 suara, Ba Yono-Ra Hamdud 16 suara, Faiq 4 suara, dan Hejaz 55 suara.

Di TPS ini sebanyak 3 suara tidak sah dan 71 suara golput atau tidak memilih. (ryn/msa/beth)

ryan hariyanto/koranmadura

FANNAN HASIB - Pasanagan nomor urut 1, menurut perhitungan cepat disejumlah lembaga survey menduduki peringkat tertinggi.

Penghuni Rutan Mencoblos di TPS 24 SAMPANG - Proses Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Rumah Tahanan Sampang, tidak berbeda dengan Tempat Pemilihan Suara (TPS) lainnya.

Sebanyak seratus tujuh jumlah tahanan sudah mendapatkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Rutan Sampang saat mengikuti pemungutan suara, Bahkan mereka sebelum mencoblos untuk

memilih para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tersebut para tahanan diingatkan kembali cara yang baik saat pencoblosan.

“Jumlah DPT rumah tahanan sampang 107 orang, anak-anak 2 orang, kemudian yang pindah ke LP Pamekasan 7 orang” Ujar Zubir,SH ketua KPPS TPS 24 dan Kasubsi Pengelolaan Rutan Sampang.

Mohammad Nur Arifin (30) tahanan asal Desa Sogian kec.Omben Sampang mengaku saat pemilihan berbeda dengan tahun sebelumnya karena masih dengan keluarga, Bahkan Arifin berharap ke depannya lebih baik dari tahun .”Ya,saya seneng masih bisa mencoblos, meski saya masih ada ditahanan” Ungkapnya.

Untuk surat suara sah di rumah ta-

hanan sampang sebanyak 54 dan yang tidak sah 1 suara. Sedangkan perolehan suara di TPS 24 tersebut untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 34 suara, nomor urut 2 dan 3, kosong, nomor urut 4, sebanyak 15 suara, nomor urut 5, 1 suara dan nomor urut 6, sebanyak 4 suara.

Dengan demikian pasangan yang unggul di TPS 24 ini adalah pasangan Al-falah. (ryan/abe)

PEROLEHAN SUARA

Incumbent Takluk di TPS Sendiri SAMPANG – KH. Fannan Hasib, Hermanto Subaidi, dan KH. Faisol Muqoddas memperoleh suara terbanyak di TPS tempat mereka menyalurkan suara. Namun tidak demikian dengan calon incumbent, Noer Tjahja, ia kalah telak di TPSnya sendiri.

Noer Tjahja menggunakan hak suaranya di TPS 08 Kelurahan Gunung Sekar dengan DPT 404 jiwa, namun perolehan suaranya di TPS tersebut, justeru kalah dengan perolehan suara pasangan calon nomro 1. Pasangan calon nomor 1 memperolah 186 suara, sementara Noer Tjahja yang bernomor urut 3 hanya memperoleh 83 suara. Selain itu pasangan nomor 2 memperoleh 2 suara, pasangan nomor 4 memperoleh 8 suara, pasangan nomor 5 memperoleh 4, dan nomor 6 memperoleh 30 suara. Semenatara suara tidak sah berjumlah 7 suara.

Di TPS Hermanto Subaidi mencoblos ini pasangan calon nomer 1 mendapatkan 85 suara, nomer 2 dengan 3 suara, nomer 3 dengan 26 suara, nomer 4 memperoleh 17 suara, nomer 5 dengan 3 suara, dan golput 30 orang. “Saya yakin dua ratus ribu suara milik Hejaz, dan yakin menang di TPS sini,” ujarnya sesaat setelah menggunakan hak suaranya di TPS dimaksud, Rabu (12/12).

Sementara itu Cabup pasangan nomor urut 1 KH. Fannan Hasib mendatangi TPS 11 Kelurahan Rongtengah sekitar pukul 10.30 wib. Di TPS dengan DPT 385 jiwa tersebut pasangan Alfalah mengungguli lima kandidat lainnya, yakni 195 suara, Yamfak 2 suara, Tjahaja Purnama 39 suara, Ba Yono – Ra Hamdud 16 suara, Faiq 4 suara, dan Hejaz meraih 55 suara, dengan 3 suara tidak sah dan 71 suara golput atau tidak memilih.

Cabup lainnya, Haryono Abdul Bari menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Kelurahan Dalpenang, dengan DPT 471, dirinya unggul dengan perolehan suara 276, sedangkan calon lainnya nomer 3 (14 suara), 1 (91), 2 (1), 5 (2), 6 (38) dengan suara tidak sah 3, jumlah total suara 425. “Saya optimis bisa memenangkan pemilihan bupati Sampang kali ini, dengan catatan tidak ada kecurangan,” tandas Ba Yono, panggilan akrabnya.

Sedangkan di TPS 01 Kelurahan Gunung Sekar, Cabup KH. Ach. Faisol Muqoddas juga menang telak di TPS tempatnya nyoblos. DPT di TPS ini berjumlah 443, dengan perolehan suara nomer 1 (85 suara), 2 (8), 3 (7), 4 (43), 5 (209), 6 (12) dan suara tidak sah 8. “Saya tetap optimis bisa menang, tetapi akan tetap legowo apabila kalah.” paparnya. (msa/abe)

Berita Kehilangan Selembar STNK sepeda motor merk Honda NC11DID a/t, No.Pol: M 4833 VZ, warna putih hitam, Tahun 2011, Atas nama Nur Asyur.

Harap menghubungi: Hedi Yaturrahman Telp/HP: 082332818442.

Gempita Pemilukada Sampang

BANGKALAN

7

KAMIS 13 DESEMBER 2012 NO.0014 | TAHUN I

Pelaksanaan Pemilukada

PASCA PUTUSAN PTUN

Gambar Paslon Imam – Zein Ditutupi

Massa Pro Imam-Zain Enggan Datang ke TPS BANGKALAN – Kelompok massa pendukung Imam-Zein pada hari pencoblosan pemilukada kemarin (12/12) ogah datang ke TPS. Mereka justru mendatangi kediaman Imam (Imam Buchori Cholil), calon bupati yang didiskualifikasi KPU. Di rumah ini, pro Imam-Zein menyerahkan surat undangan dan kartu pemilih yang biasanya diserahkan kepada KPPS di masing-masing TPS. Pro Imam-Zein yang mendatangi rumah Imam Buchori ini datang dari semua penjuru Bangkalan. Diantaranya, mereka mengaku dari Desa Jaddih Kecamatan Socah, Kecamatan Burneh, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Galis hingga Kecamatan Kamal. Sebagian besar, mereka datang dari Kecamatan Kota Bangkalan.

Para pro Imam-Zein ini melakukan itu sebagai bentuk dukungan moral terhadap pasangan calon bupati yang didiskualifikasi KPU. Gelombang massa ini datang secara bergiliran mulai dari pagi hingga siang hari menjelang penutupan TPS pukul 13.00.

Imam Buchori mengatakan, warga datang sendiri ke kediamannya. Dia hanya mengatakan kepada dirinya sendiri sebagai pribadi yang golput karena hak-haknya tidak dipenuhi KPU untuk menjadi calon bupati. Imam tidak menyangka ada pihak lain yang mengikuti dirinya sebagai pribadi yang golput juga.

Dia mengatakan sama sekali tidak memaksa pendukungnya untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Namun, kebanyakan pendukungnya ternyata memilih

yoyonk/koran madura

NUMPUK - Surat undangan pencoblosan para pendukung Imam-Zain nampak menumpuk saat dikumpulkan. mereka lebih memilih golput. untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Ra Imam menyatakan sama sekali tidak punya target jumlah. “Sebagai bentuk dukungan saya tidak target,” ujarnya.

Namun, dia yakin undangan dan kartu pemilih akan terus berdatangan.

Hingga menjelang tengah hari Ra Imam memprediksi sudah sekitar 100 ribu lebih undangan dan kartu pemilih yang sudah terkumpul. “Ini akan terus berdatangan hingga nanti malam,” tutur Ra Imam.

Bagi Ra Imam, gerakan golput tersebut selain sebagai dukungan baginya, juga sebagai bentuk kesadaran masyarakat. “Sikap saya sejak awal gol-

put. Bagi saya Pilkada Bangkalan ilegal dan inkonstitusional,” tegas Ra Imam.

Dia kembali menjelaskan pihaknya akan menuntut KPUD Bangkalan dengan tuduhan telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Yaitu, penempelan gambar dirinya dan pasangannya di surat suara. “Kami juga akan lapor MK (Mahkamah Konstitusi) terkait sengketa pilkadanya,” jelasnya.

Terkait tindakan pendukung Ra Imam tersebut, Ketua KPUD Bangkalan Fauzan Djakfar menyatakan hal tersebut sebagai dinamika demokrasi. “Itu hak mereka.

Angka golput tidak memengaruhi hasil

pilkada,” ujarnya saat saat ditemui di Kantor KPUD Bangkalan.

Dijelaskan, pemenang pilkada akan dimenangkan oleh pasangan calon yang memeroleh sedikitnya lebih dari 30 persen suara sah untuk satu putaran. Terkait rencana kubu Imam- Zain akan melaporkan KPUD Bangkalan pada yang berwajib maupun MK, Fauzan mengaku siap dengan risiko jabatannya. Fauzan yakin telah mengambil langkah yang benar selama ini. Mantan aktivis ini yakin jumlah suara sah akan lebih banyak dibanding golput. (mad/abe)

Penggagalan Pemilukada Hanya Isu

Pemungutan Suara Berlangsung Lancar

BANGKALAN - Pemilukada yang berlangsung kemarin (12/12) memang berjalan aman. Isu penggagalan pelaksanaan pemilu tidak terbukti. Surat suara pun terdistribusi dengan aman hingga TPS-TPS terpencil. Kondisi ini berbeda jauh dengan yang terjadi di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi yang sudah siap mengambil ancang-ancang uji materi terhadap keputusan-keputusan penyelenggara pemilu daerah.

Meski DKPP merekomendasikan KPU Bangkalan tetap menyelenggarakan pemilukada tepat waktu, namun pertimbangan ini diambil atas dasar “mepet”nya jadwal pelaksanaan pemilukada. Mekanisme “penempelan” stiker pada surat suara untuk menutup gambar pasangan nomor urut (1) seperti yang disarankan KPU Jatim pun secara konstitusi masih debateable. Membuka segel untuk menempel stiker secara konstitusi perundangan juga disoal kubu Imam-Zain sebagai tindakan “pelanggaran” UU Pemilu.

“Seharusnya kotak suara masih dalam kondisi ter-segel saat dibuka di depan para pemilih,” kata Imam Buchory Cholil.

Logikanya, bila surat suara yang diterima pemilih nantinya sudah terpasang stiker penutup gambar pasangan nomor urut (1), maka indikasinya adalah petugas PPS atau KPPS telah membuka segel kotak suara terlebih dahulu dan melakukan penempelan sebelum dilaksanakannya pencoblosan.

Tetapi versi Ketua Panwaskab, Mashuri, mekanisme dibukanya segel kotak suara disaksikan oleh saksi dan para pemilih. “Saya sudah dilapori anggota saya di kecamatan, bahwa pembukaan segel kotak suara memang disaksikan oleh para saksi dan pemilih,” jelasnya.

Kemarin pagi, KH. Imron Abdul Fatah melaporkan KPU Bangkalan atas mekanisme penempelan stiker pada wajah pasangan nomor 1. “Kertas suara yang

COBLOS - Pemilih memasukkan surat suara usai melakukan pencoblosan. tertempel stiker ini menurut UU dikategorikan sebagai “kertas suara rusak”.

Oleh karena itu Imron Fatah melaporkan jenis pelanggaran ke panwaskab Bangkalan.

Daniel Pardede, Anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Pusat pun merasa kesulitan mendefinisikan surat suara rusak ini. “Ini kan kejadian baru di Indonesia. Jadi mekanisme penempelan stiker pada surat suara ini pun masih bisa diperdebatkan,” jawabnya.

Memang dalam UU Pemilu yang dikatakan surat suara rusak apabila dicorat coret, ditempeli atau dirobek. “Tapi kategori tersebut seandainya dilakukan oleh pemilih. Bukan penyelenggara atau petugas PPS/ KPPS,” urai Daniel usai meninjau jalannya pelaksanaan pemilukada, kemarin (12/12).

Belum lagi konsekuensi hukum saat uji materi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berpihak pada KPUD Bang-

yoyonk/koranmadura

kalan? Kalau memang terjadi, maka semua tahapan pilkada bakal diulang. Hasil pemilukada hari ini (kemarin) bakal sia-sia. Ditinjau dari sisi stabilitas keamanan, maka ini bakal menimbulkan konflik horisontal lanjutan.

Aktornya bukan lagi pendukung Imam-Zain yang tidak puas, tapi beralih ke pendukung Momon-Mondir yang merasa sudah di atas angin. Kerusuhan lebih besar mengancam Bangkalan. Personel keamanan bakal lebih sibuk dibandingkan kemarin. Jumlah personelnya pun harus disiapkan lebih banyak lagi. Biaya pemilu pun semakin besar dihabiskan.

KPU menjadi pihak paling disalahkan. “KPU cenderung ceroboh sejak awal dalam menetapkan pasangan calon,” ujar Mashuri, Ketua Panwaskab Bangkalan. Pasalnya sejak awal KPU tidak melakukan verifikasi ke DPP PPN terhadap pergantian pengurus Partai Tingkat Kabupaten. Yang diverifikasi justru pergan-

tian nama Partai dari Partai Persatuan Daerah (PPD) ke Partai Persatuan Nasional (PPN). Ternyata, justru titik lemah dari Keputusan KPU Bangkalan dalam meloloskan pasangan Imam-Zain adalah transformasi pergantian pengurus lama ke pengurus baru yang tidak sesuai dengan AD/ART Partai. “Dengan diterbitkannya SK Pengurus baru, maka logika hukumnya adalah tidak berlakunya SK pengurus lama,” ujar Oesman Sapta, Ketua DPP PPN. Namun, menurut Fauzan Jakfar, S.Ag, Ketua KPU Bangkalan, tidak semua logika hukum compair dengan AD/ART partai. “Secara hukum KPU tidak berhak memasuki wilayah internal masing-masing partai,” jelasnya. Itu urusan internal partai, tegasnya.

KPU hanya mempertanyakan pergantian nama partai saja karena belum diatur dalam UU Pemilu di Indonesia.

“Verifikasi dengan DPP PPN yang kami lakukan adalah verifikasi seputar pergantian nama Partai saja,” tutur Fauzan.

Sedangkan urusan internal Partai kami anggap sudah tuntas karena tidak mungkin sebuah Partai akan melanggar AD/ ART-nya sendiri sebagai konstitusi tertinggi Partai. Bila kemudian ditemukan fakta pelanggaran AD/ART Partai yang dilakukan para Pengurus DPP PPN, maka keteledoran jelas berada di para pengurus. “Bukan KPU yang tidak cermat,” tegas Fauzan.

Tapi meski begitu, KPU menyarankan pihak Imam-Zain untuk menempuh jalur hukum yang disediakan Undangundang. Uji materi di Mahkamah Konstitusi masih bisa ditempuh. “Dan kami (KPUD Bangkalan red.) akan menerima dan melaksanakan setiap konsekuensi hukum dari lembaga peradilan lainnya,” tekad Fauzan. Kita tunggu saja kelanjutan Pemilukada Bangkalan Tahap II yang bakal menampilkan lakon yang berbeda. (dit/abe)

Calon Bupati Nomor Urut III

Momon Gunakan Hak Suara di TPS 14 BANGKALAN¬ - Pemilukada Bangkalan Rabu (12/12) berjalan dengan kondusif. Semua masyarakat menggunakan hak politiknya untuk menentukan pemimpin Bangkalan masa depan. Tak terkecuali dengan Makmun Ibnu Fuad (Momon ) sebagai calon no urut 3 juga menggunakan hak pilihnya di TPS 14 kelurahan Pangeranan yang tidak jauh dari kediamannya.

Makmun datang ke TPS didampingi oleh istrinya Hj. Nailurrahmah beserta Hj. Hasiah, ibu Momon.

Dalam pemungutan suara, Momon menjadi pemil-

ih yang terdaftar dalam urutan ketiga ratus sembilan belas dari tigaratus enam puluh enam DPT di TPS 14 yang berdiri tepat di depan samping kanan rumahnya tersebut. Momon bersama keluarga hadir di TPS pada pukul 09:40 WIB. Usai menggunakan hak pilihnya, Momon menjawab beberapa pertanyaan yang sudah menunggu kedatangannya di TPS. “Saya sangat optimis bahwa akan menang, karena masyarakat Bangkalan membutuhkan sosok pemuda yang energik” tegasnya. (dn/abe)

yoyonk/koranmadura

SIBUK- Suasana di kantor tim pemenangan Makmun Ibnu Fuad.

BANGKALAN - Keputusan KPU untuk menempel stiker pada pasangan calon nomor urut 1 rupanya terlaksana. Pada perayaan pemilukada Bangkalan kemarin (12/12), terlihat stiker ditempel diatas gambar pasangan nomor urut 1 ( Imam - Zain). Stiker tersebut mulai dipasang di masing-masing TPS yang ada, sebelum surat suara dibagikan kepada pemilih.

Pemasangan stiker di bagian gambar pasangan calon (paslon) Imam - Zain dimaksudkan agar pemilih tidak mencoblos pasangan tersebut, setelah keputusan KPU mendiskualifikasi pasangan nomor urut satu. Seperti yang diberitakan selama ini, KPU kalah gugatan di PTUN Surabaya, sehingga harus mencabut berita acara yang telah meloloskan pasangan tersebut. Sebab, pencalonan Imam - Zain dinilai cacat hukum.

Dijelaskan dalam tulisan stiker yang ditempel bahwa, “Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dinyatakan Gugur Berdasarkan Putusan PTUN No 136/6/2012/ PTUN.SBY tanggal 5 Desember 2012”. Di dalam seluruh surat suara yang ada hanya ada 2 gambar pasangan calon, yaitu nomor urut 2 Nizar Zahro berpasangan dengan Dzulkifli. Sedangkan gambar yang lainnya, nomor urut 3 Makmun Ibnu Fuad berpasangan dengan Mundir A Rofi’i.

Pasangan nomor urut 2 sendiri selama ini maju atas dasar dukungan partai Republikan, PBR dan PNBKI. Sedangkan pasangan nomor urut 3 diusung oleh partai besar yang mendominasi kursi di DPRD seperti Demokrat, PKB, PAN, PDIP, PPP, PDP, Gerindra, Hanura, dan Golkar.

Seperti yang terlihat TPS 8 di perumahan Griya Abadi, desa Bilaporah Kecamatan Socah tempat Nizar Zahro mencoblos, sebanyak 557 pemilih ditempel stiker. Selain itu, di TPS 7 dan 8 kelurahan Kraton kota Bangkalan, petugas menempelkan stiker satu persatu terhadap pasangan nomor urut satu, yakni Imam - Zain. Menurut Ketua PPS TPS 7, Misrail, penempelan stiker pada calon nomer 1 yang didiskualifikasi KPU lebih awal tidak lain untuk menghemat waktu. Stiker dipasang sebelum undangan datang. Namun, disaksikan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon.

Sementara jumlah pemilih di TPS 7 341 dan 425 pada TPS 8. Kedua TPS ini bertempat di kantor dinas PU Bina Marga. Meskipun mendung, dan hujan pencoblosan tampak berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Para pemilih cukup antusias untuk datang mencoblos calon kepala daerah.

Akan tetapi, dari penempelan stiker tersebut menimbulkan pertentangan oleh pasangan Imam Zain tersebut. Secara langsung Imam Buchori menyatakan bahwa hal itu merupakan pelecehan. Dirinya menganggap itu sebuah pelanggaran. “Saya akan menuntut KPU, atas perbuatan yang tidak menyenangkan,” tegas Imam.

Keputusan KPU terkait pendiskualifikasian terhadap dirinya, dia akan menggunakan jalur hukum.

Menurutnya, untuk sebuah keadilan tidak akan pernah menyerah. Terkait hal itu, pihaknya akan terus berjuang. Sementara itu, panwas Bangkalan sudah menerima laporan terkait penempelan surat suara, yang dianggap melecehkan pihak Imam - Zain.

Sejauh ini, Ketua Panwas Bangkalan Mashuri, belum bisa memberikan keputusan. Dirinya mengaku, hanya bisa mengikuti kebijakan yang telah diambil oleh KPU mengenai penempelan stiker. “Kami telah menerima laporan yang dianggap melecehkan pasangan calon urut 1, yang telah didiskualifikasi.

Sebab, semua laporan mengenai pemilukada, kami tampung,” katanya.(ori/abe)

REAL COUNT TIM MAKMUR

Momon – Mondir Tak Terkejar BANGKALAN - Tim pemenangan pasangan calon Makmun Ibnu Fuad- Ir. H. Mondir Rofii dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melaksanakan real count di posko pemenangan Jalan RE. Martadinata, Bangkalan. Input data dilakukan berdasarkan kiriman dari saksi-saksi calon Ra Momon- Ra Mondir di seluruh tempat pemungutan suara.

Sejak real count dimulai pukul 13.30 pasangan calon nomor urut 3 Ra Momon-Ra Mondir langsung memimpin perolehan suara. Kemenangan telak diperoleh pasangan calon tersebut di setiap input data TPS-TPS. Persentase kemenangan di setiap TPS mencapai 91 persen dari suara sah.

Ketua Tim Pemenangan Ra Momon- Ra Mondir, H. Abdul Kadir Rofii menjelaskan, real count tersebut mewakili perolehan suara sebenarnya calon nomor 3 di setiap TPS. Sebab, data langsung dikirim para saksi pasangan nomor 3 melalui pesan singkat sambungan telepon. “Kami sudah membekali para saksi kode-kode untuk mengirimkan data ke posko,” jelas Ra Kadir (sapaan H. Abdul Kadir Rofii).

Dia memprediksi real count selesai kemarin (12/12) malam untuk selanjutnya dilakukan verifikasi ke tingkat panitia pemungutan suara (PPS) dan Pengurus Anak Cabang (PAC) PKB di desa-desa.

Hingga pukul 17.00, data yang masuk ke tim pemenangan sudah sebanyak 31 persen. Hasil perolehan sementara, nomor urut 3 sebanyak 91,95 persen dengan perolehan suara sebanyak 152.501. Selanjutnya disusul pasangan nomor 2 dengan persentase 7,94 dengan perolehan suara 13.173. Kendati telah didiskualifikasi pasangan nomor urut satu tetap ada dalam sistem real count dengan perolehan suara 171 atau 0,10 persen.

Ra Kadir mengatakan, perolehan suara sementara yang sudah masuk itu membuktikan bahwa pasangan Ra Momon dan Ra Mondir mendapatkan dukungan rakyat. “Meski pun kami tahu ada pihak yang tidak menghendaki hal tersebut,” tandasnya. (mad/abe)

8

Utang Swasta Capai Rp 1.000 T JAKARTA-Peningkatan jumlah utang luar negeri swasta saat ini sudah perlu diwaspadai. Jumlahnya sudah menyamai posisi seperti pada saat krisis moneter 1998 dan krisis global 2008. “Kita perlu mewaspadai potensi risiko yang timbul. Apakah ada mismatch currency, apakah ada mismatch waktu jatuh tempo-nya, harus dicermati karena jumlahnya sudah sampai pada kondisi seperti krisis lalu,” kata Agus Martowardoyo, ketika berbicara di hadapan sekitar 250 bankir pada hari ulang tahun ke-5 Ikatan Bankir Indonesia (IBI) di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (12/12).

Dewasa ini kata Agus, tidak ada kontrol terhadap utang luar negeri swasta. Hal ini menyebabkan, swasta bebas melakukan pinjaman ke luar negeri. “Kalau swasta mau pinjam cukup hanya lapor. Tapi ini harus kita kendalikan,” tutur dia.

Namun demikian, Agus mengingatkan pihak swasta agar berhati-hati. Sebab utang luar negeri swasta akan bermasalah bila tidak dicermati. “Pinjam dari luar negeri tapi digunakan untuk beli tanah dan lain-lain. Atau pinjam dollar AS untuk investasi yang menghasilkan rupiah, itu tidak benar,” tambah dia.

Potensi risiko utang luar negeri semakin besar, jelas dia, karena pasar valuta asing di Indonesia masih tipis.

Akibatnya, sedikit saja terjadi mismatch dalam pasok dan permintaan valuta asing, langsung berpengaruh pada kurs rupiah. “Hanya karena impor pesawat, atau impor BBM, pasar valasnya langsung goyang,” kata dia lagi.

Karena itu dia mengingatkan kepada para bankir untuk turut bekerjasama menangani hal ini. “Nasabahmu yang ekspor tapi tidak menyimpan dollarnya di Indonesia, tolong dong kendalikan. Kalau kita sudah tahu risikonya di tahun 1998, juga sudah belajar dari krisis 2008, sekarang seharusnya diperbaiki,” kata Agus Marto.

Sayangnya, Agus Marto tidak memberi jawaban ketika ditanya soal jumlah utang luar negeri swasta tersebut.

Demikian juga, Menkeu bungkam ketika dikonfirmasi soal seberapa besar ancaman risiko yang ditimbulkannya.

Secara terpisah, Direktur Intitute Global Justice, Salamudin Daeng mengatakan total utang swasta saat ini berjumlah sekitar 1.000 triliun rupiah. Sebagian besar komponen utang swasta ini bersumber dari luar negeri. “Dan ini akan sangat menganggu pemerintahan kalau utang swasta ini tidak mampu dibayar,” jelas dia.

Selain utang swasta kata dia, total utang pemerintah juga perlu diwaspadai. Saat ini, utang luar negeri pemerintah mencapai angka 2.000 triliun rupiah. Pemerintah dan swasta membayar bunga dan cicilan utang pokok lebih dari 350 triliun rupiah. Padahal, pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang dari Rp 100 triliun berdasarkan harga konstan tahun 2000,” ujar dia.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia sama sekali tidak cukup untuk membayar bunga utang dan cicilan utang dan pokok, baik milik pemerintah maupun swasta. (gam/abe)

BI Bentuk Forum Komunikasi Advokasi Ekonomi Syariah JAKARTA-Asosiasi praktisi dan pemerhati ekonomi syariah membentuk Forum Komunikasi dan Advokasi Ekonomi Syariah (ForKAES) dalam rangka pencapaian target sosialisasi ekonomi/keuangan syariah di Indonesia.

Rencananya, ForKAES ini akan diluncurkan pada 19 Desember 2012 di Kantor Pusat BI Jakarta.

Direktur Grup Hubungan Masyarakat Bank Indonesia (BI) Difi A Johansyah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (12/12), menyebutkan acara tersebut juga diisi dengan peluncurkan kembali Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) yang telah menggagas terbentuknya ForKAES. Pembentukan ForKAES merupakan amanat dari hasil Konvensi Nasional Anggota (KNA) PKES pada 13 Juli 2012.

“Acara tersebut bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan “IDB Regional Lecture Series: General Lecture on Global Islamic Finance Development” kerja sama BI dengan Bank Pembangunan Islam (IDB),” jelas dia.

ForKAES kata dia bertujuan mengkoordinasikan dan mensinkronkan program atau kegiatan sosialisasi, publikasi, komunikasi yang dilakukan oleh berbagai asosiasi seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Asosiasi BMT Se-Indonesia (ABSINDO), Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dan PKES. Sebagai langkah awal, imbuh dia ForKAES beranggotakan enam lembaga/asosiasi yang direpresentasikan secara ex-officio oleh ketua umum dan sekjen masingmasing lembaga/asosiasi tersebut. “Keenam lembaga/asosiasi itu selanjutnya akan menyusun program bersama, khususnya yang terkait dengan program-program komunikasi/publikasi ekonomi/keuangan syariah, yang dapat menjadi agenda nasional untuk mendorong pengembangan ekonomi/keuangan syariah di Indonesia. Pelaksanaan program tersebut dilakukan bersama dengan dikoordinasikan oleh PKES,” tutur dia.

Sebagai pre-event kegiatan peluncuran ForKAES, diselenggarakan kegiatan “Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah” selama November-Desember 2012.

Kegiatan tersebut diisi dengan seminar, forum riset, stadium generale, pelatihan, pameran dan kegiatan sosialisasi lainnya di beberapa kota di Indonesia seperti Pekanbaru, Denpasar, Padang, Jambi, Bandar Lampung, Bandung, Surabaya, Banjarmasin, Tasikmalaya dan Jakarta.

Kegiatan Bulan Ekonomi Syariah itu dimulai dengan pelaksanaan Pekan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Pekanbaru pada 19-23 November 2012. Selain itu digelar Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) pada 21-22 November 2012.

Kegiatan Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah diharapkan mendorong peningkatan perkembangan ekonomi syariah nasional, khususnya industri perbankan syariah. (gam/abe)

EKONOMI

KAMIS 13 DESEMBER 2012 NO.0014 | TAHUN I

BII Sediakan Fasilitas Kredit kepada Sintesa Group JAKARTA- Bank Internasional Indonesia (BII) menyediakan fasilitas kredit senilai USD 100 juta kepada Sintesa Group.

Fasilitas tersebut akan digunakan untuk pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) ramah lingkungan berkapasitas total 110 MW. Penandatanganan fasilitas kredit dilakukan oleh Presiden Direktur BII Dato’ Khairussaleh Ramli dan CEO Sintesa Group Shinta Widjaja Kamdani dengan disaksikan oleh CFO Sintesa Group Soekarman Wiraatmadja Kusnadi dan Direktur Global Wholesale Banking BII Rahardja Alimhamzah di Jakarta, Rabu (12/11).

Menurut Dato’ Khairussaleh Ramli,

penyediaan fasilitas pinjaman di bidang energi ini sejalan dengan misi humanizing financial services, yang merupakan wujud dari komitmen BII untuk mendukung upaya pemerintah di bidang pengembangan sektor energi di Indonesia, termasuk pengembangan perusahaan listrik baik swasta maupun nasional. “Lebih dari itu, kami mengapresiasi komitmen Sintesa Group yang secara konsisten telah berhasil mengembangkan proyek listrik ramah lingkungan secara efisien sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi kebutuhan sumber energi listrik dalam negeri dengan mengedepankan aspek konservasi energi,” tambahnya.

Dia mengatakan, pembiayaan bidang energi (minyak dan gas) merupakan salah satu sektor kekuatan yang dimiliki BII di bidang Global Wholesale Banking. Sebelumnya, sebagai Mandated Lead Arrangers, BII juga telah menyalurkan kredit sindikasi kepada dua perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas industri yang terkait dengan program pemerintah

untuk mereduksi beban subsidi terhadap penyediaan energi ke masyarakat dan juga kredit sindikasi kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan multifinance dan properti.

Kredit Global Whosale Banking telah memberikan kontribusi sebesar Rp 27.8 triliun atau sebesar 37.9% terhadap total kredit BII pada 30 September 2012.

Secara keseluruhan BII membukukan pertumbuhan kredit yang kuat pada sembilan bulan pertama 2012 dengan portofolio kredit naik 22% dari Rp62,0 triliun pada September 2011 menjadi Rp75,9 triliun pada September 2012.

Sementara itu, CEO Sintesa Group, Shinta Widjaja Kamdani, menegaskan komitmen perusahaannya dalam mengembangkan pembangkit listrik yang ramah lingkungan sekaligus berkontribusi pada peningkatan kapasitas listrik negara untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Sintesa Group merupakan grup yang bergerak di bidang energi, dimana salah satunya adalah penyediaan lis-

trik, properti, industri manufaktur dan produk konsumer. PLTGU berkapasitas 110 MW ini merupakan pengembangan dari pembangkit yang sebelumnya berkapasitas 2 x 40 MW dan sudah beroperasi secara komersial semenjak 2007. Dengan upaya penambahan steam turbine 1 x 30 MW, PLTGU ini menjadi Combined Cycle Power Plant.

Emisi panas sisa hasil pengolahan turbin gas ini selanjutnya akan diberdayagunakan untuk menghasilkan tenaga uap melalui boiler guna menggerakkan turbin uap HRSG (Heat Recovery Steam Generator) sehingga nantinya dapat menghasilkan total kapasitas listrik 110 MW. Dengan memanfaatkan emisi panas sisa pengolahan turbin gas, maka operasional tambahan turbin uap 1 x 30 MW tersebut menjadi lebih efisien karena dibutuhkan hanya sedikit sekali gas tambahan atau bahkan bisa tidak diperlukan tambahan gas sama sekali sebagai bahan bakarnya dibanding bila digunakan untuk menghasilkan listrik 30MW secara langsung. (gam/abe)

INVESTASI ASING

PMA Enggan Masuki Industri Padat Karya JAKARTA-Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan, sepanjang 2012 minat investor asing untuk menanamkan modal di industri padat karya berangsur-angsur mengalami penurunan. Eksposur penanaman modal asing (PMA) justru lebih mengarah kepada pengelolaan sumber daya alam dan industri padat modal.

Hal ini seperti diungkapkan Kepala BKPM, M Chatib Basri saat ditemui dalam acara Seminar Nasional Ikatan Bankir Indonesia (IBI) bertajuk Economic Outlook 2013 dalam Perspektif Ekonomi Global yang Penuh Ketidakpastian di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Rabu (12/12).

Chatib mengakui, minat investor asing ke industri padat karya semakin hari kian berkurang. “Sejak Januari hingga September tahun ini, investasi asing langsung ke industri padat karya hanya sembilan persen. Sedangkan ke sumber

daya alam mencapai 30 persen, sisanya adalah investasi ke industri padat modal dan manufaktur, seperti logam dasar dan yang lainnya,” papar Chatib.

Dia mengatakan, sejauh ini investor asing yang menggarap industri padat karya umumnya berasal dari sejumlah negara yang sudah lama menekuni industri tersebut di Indonesia. “Negaranegara yang ke industri padat karya, misalnya Korea Selatan, Taiwan dan Jepang,” imbuhnya.

Kondisi ini, jelas Chatib, telah mampu meyakinkan pemerintah pusat bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak berpengaruh banyak terhadap investor asing. Pasalnya, sejak lama mereka memang menekuni sektor industri yang padat modal. “Mereka masih mampu untuk membayar UMP yang dinaikkan,” ujarnya.

Lebih lanjut Chatib mengatakan, sampai saat ini BKPM masih meyakini

bahwa realisasi investasi di sepanjang 2012 akan mampu menembus angka Rp300 triliun. Bahkan, lanjut dia, nilai investasi di tahun ini diperkirakan bisa mencapai angka Rp310 triliun. “Jumlah investasi 2013 diperkirakan akan mencapai Rp390 triliun, karena investasi yang masih terus mengalir,” ucapnya.

Sikap optimistik Chatib ini kiranya cukup beralasan, mengingat hingga Kuartal III-2012 realisasi investasi sudah mencapai Rp290 triliun. “Jika melihat jumlah investasi yang masuk selama ini, target investasi tahun depan yang diharapkan bisa sampai Rp390 triliun bisa tercapai. Komitmen investasi sudah mencapai Rp676 triliun, sehingga akhir tahun ini sepertinya bisa sampai Rp310 triliun,” papar Chatib.

Memburuknya kondisi perekonomian global, jelas dia, juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi derasnya aliran investasi asing ke In-

donesia. “Kondisi krisis di Eropa dan Amerika Serikat akan mendorong peningkatan aliran investasi ke negara-negara emerging market,” katanya.

Menurut dia, saat ini Indonesia menjadi negara yang paling diincar investor untuk menanamkan modalnya.

“India ternyata sedang memiliki persoalan transaksi berjalan dan pelambatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Vietnam dan China tengah mengalami pelemahan ekonomi, sehingga potensi masuknya investasi asing lebih mengarah ke Indonesia,” ucapnya.

Terkait dengan situasi ini, Chatib berharap, Indonesia bisa memanfaatkan momentum tersebut. “Setiap hari saya kedatangan paling tidak enam investor. Karena itu saya agak optimis.

Mereka akan beradda di pihak kita, jika reformasi birokrasi dilakukan dengan baik dan juga soal infrastrukturnya,” terang Chatib. (bud/abe)

fotografi.blog.gunadarma.ac.id

DEMAM INTERNET- Sejumlah mahasiswa di Universitas Gunadarma sedang browsing internet. Kini penggunaan internet sudah merambah desa dan bahkan sekolah-sekolah terpencil.

PASAR INTERNET

Pengguna Internet Naik 30 Persen JAKARTA-Penetrasi pasar internet kian berkembang di Indonesia. Data Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) menyebutkan pertumbuhan pengguna internet pada 2013 mencapai 30%. “Kalau kita jaga terus pertumbuhannya, pengguna internet Indonesia bisa melebihi 50 % populasi pada 2015,” kata Ketua Umum APJII, Samuel Abrijani Pangerapan di Jakarta, Rabu (12/2).

Diakui Samuel, berdasarkan hasil survei APJII, diketahui saat ini ada 63 juta pengguna internet di Indonesia.

Maka pada 2013, APJII memprediksi pengguna internet Indonesia akan menjadi 82 juta.

Lebih jauh Samuel menambahkan dengan pertumbuhan 30 % pada 2013, pengguna internet akan terus meningkat pada 2014 sebanyak 107 juta pengguna dan akan menjadi 139 juta pada 2015.

Peningkatan itu, kata Samuel, akan terjadi seiring tranformasi dan perkem-

bangan teknologi 4G, termasuk Wimax dan LTE, Fiber to the Home (FTTH), dan spektrum tambahan 3G untuk operator. “Peluang bisnis pun makin terbuka lebar karena juga semakin dibutuhkannya akses internet, lokalisasi konten, aplikasi, e-commerce, dan data center.

Untuk itu, kita harus berupaya bagaimana semua hal itu tadi bisa dibangun dengan rata,” paparnya.

Pertumbuhan pengguna internet, secara langsung juga menghadirkan isu-isu penting seperti keamanan dan privasi pengguna. “Seiring pertumbuhan internet juga muncul isu-isu lain yaitu kebebasan berekspresi di internet, keamanan, dan privasi. Pertumbuhan pengguna juga membutuhkan IP lebih banyak, mulai dari IPv4 ke IPv6,” terangnya lagi.

Namun demikian, sambung Samuel, meski peggunaan internet di Indonesia capai 63 juta pengguna, dari jumlah tersebut, hanya 22,8 % yang melakukan belanja online dalam tiga bulan terakh-

ir pada periode April hingga Juli 2012.

Diungkapkan National Internet Registry Department Head (IDNIC) APJII, Valens Riyadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya penetrasi belanja online di kalangan pengguna internet. Faktor utama ialah pengguna internet masih takut dengan maraknya penipuan yang kerap terjadi. “Hambatan belanja online itu sebenarnya ialah mental barrier. Faktor utama itu penipuan, lalu juga karena tidak bisa melihat barang secara langsung, harga yang dianggap masih mahal, dan tidak praktis seperti belanja offline,” ujar Valens.

Dari hasil survei APJII, diketahui 77,2 % yang tidak belanja online diantaranya 34,6 % beralasan takut terjadi penipuan, 21,5 % tidak bisa melihat barang secara langsung, 13,8 % menganggap harga barang mahal. Sedangkan sisanya pengguna internet beralasan antara lain belum berminat, kualitas belum terjamin, tidak tahu caranya, dan tidak praktis.

Meski aktivitas belanja online belum tinggi di Indonesia, namun Valens menegaskan bahwa bukan berarti orang Indonesia belum mengenal teknologi.

“Tapi orang Indonesia itu sudah tidak gaptek (gagap teknologi), tapi hanya karena masalah mental barrier itu tadi, jadi bukan karena kendala teknis,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Valens mengungkapkan bahwa meski penetrasi belanja online belum mencapai 50 % dari pengguna internet, tapi tetap memberikan peluang bisnis bagi para pedagang offline untuk melebarkan bisnisnya ke Internet. Artinya dari 22,8 % dari 63 juta pengguna internet, para pedagang offline bisa menggaet sekira 14 juta pengguna internet. “22,8 % itu angka yang tinggi dan bagus bagi para pedagang karena dari 63 juta pengguna internet, ada sekira 14 juta yang melakukan belanja online. Maka peluang pasarnya cukup besar untuk yang jualan agar go online,” pungkasnya. (gam/cea)

OPINI Salam Songkem

Belajar dari Masa Lalu

Menyiram Pohon, Merawat Kehidupan Oleh: M Mushthafa|Pria Asal Madura, Pernah Tinggal di Belanda

S

udah berapa banyak menteri yang diduga terlibat dalam masalah bangsa. Ada yang mundur dan ada juga yan perlahan-lahan teratur. Keyakinan ini adalah modal utama bagi siapa saja untuk menjadi lebih baik. Termasuk walau seseorang harus rela lepas dari komunitasnya sebagai pejabat negara.

Saat ini diperlukan jiwa besar untuk mengakui yang salah itu keliru dan yang benar memang betul. Secara prinsip diperlukan pejabat yang lega hati, bersedia dikritik dan menerima masukan.

Pejabat di negeri ini bukan akhir melainkan sasaran antara. Tujuan utamanya adalah menjadikan negara ini lebih maju, bukan memajukan kepentingan diri. Kisah Menetri Andi Malarangeng menarik dikaji, bahkan ditiru.

Mungkin masih ingat pada sosok Seiji Maehara. Menteri Luar Negeri ini terpaksa harus mengundurkan diri jabatannya pada 6 Maret 2011 karena dituduh menerima suap sebesar 50.000 yen atau sekitar Rp 5,3 juta. Uang itu ditengarai merupakan sumbangan politik dari seorang warga Korea Selatan yang tinggal di Jepang.

Barangkali juga perlu dihadirkan kembali tentang sosok Omar Chehade. Wakil Presiden Peru ini mengundurkan diri pada 17 Januari 2012 karena diduga menyalahgunakan kewenangannya untuk membantu bisnis pertanian seorang konglomerat Wong.

Dalam kasus ini, Chehade dituduh membantu pemindahan para pekerja pabrik gula agar lahannya dapat dikuasai Wong. Chehade sempat membantah tuduhan ini, namun demi tidak mempengaruhi stabilitas pemerintah, wakil presiden yang juga anggota kongres ini mengundurkan diri karena harus menjalani pemeriksaan secara intensif oleh pihak berwajib.

Cerita yang lain juga begitu. Pedro Novais, Menteri Pariwisata Brasil ini mundur dari jabatannya pada Januari 2012 karena saat menjadi anggota kongres, dia diduga menggunakan dana publik untuk mempekerjakan seorang pelayan dan sopir bagi istrinya.

Pengunduran diri Novais menyebabkan ketegangan dalam koalisi pemerintahan yang beranggotakan lebih dari sepuluh partai. Novais, 81 tahun, merupakan anggota dari partai pendukung koalisi terbesar, Partai Gerakan Demokratik Brasil PMDB. Hal yang sama dilakukan Mario Negromonte, Menteri Urusan Perkotaan Brasil ini mengundurkan diri pada 2 Februari 2012 karena dituduh melakukan KKN terkait proyek transportasi di Kota Cuiaba. Koran Folha de Sao Paulo, koran yang pertama mengungkap skandal itu mengungkapkan, Negromonte ber-KKN karena memberikan proyek itu kepada perusahaan yang mendanai partainya.

Orlando Silva, mengalami hal yang sama. Menteri Olahraga Brasil ini mundur dari jabatannya pada 26 Oktober 2011 karena dituduh menggelapkan dana negara sebesar US$ 23 juta (Rp 204 miliar) dari dana promosi olahraga bagi anak-anak miskin. Menurut majalah Veja, salah satu majalah terkemuka di Brazil yang pertama kali mengungkap skandal tersebut, dana itu digunakan Silva untuk memperkaya diri dan dimasukkan ke dana cadangan Partai Komunis, salah satu partai dalam koalisi Rousseff. Silva sempat membantah tuduhan yang dianggapnya tidak berdasar itu.

Itu pula yang dilakukan Shahrizat Abdul Jalil, Menteri Pembangunan Perempuan, Keluarga dan Masyarakat Malaysia ini meletakkan jabatan pada 11 Maret 2012 karena dituduh mengorupsi dana proyek Pusat Pakan Ternak Nasional senilai 250 juta ringgit atau USD 83,07 juta. Pasalnya, dana yang seharusnya digunakan untuk proyek ternak dari pemerintah dalam bentuk pinjaman lunak itu ternyata digunakan keluarga Menteri berusia 59 tahun itu untuk membeli apartemen, mobil Mercedes terbaru serta berlibur. Shahrizat sempat diperiksa Badan Anti Korupsi Malaysia sebelum meletakkan jabatan.

Seharusnya, pejabat di Indonesia melakukan hal yang sama.

Setidaknya nawaitu-nya seperti itu, berkualitas. Mundur dari jabatan tidak perlu terlalu lama bila dengan mundur segala sesuatunya menjadi lebih baik. Tetapi sayang, jangankan untuk mundur, meminta maaf saja di tanah ini seringkali dilakukan dengan cara dipaksa. =

S

ejak pertengahan Juni lalu, saya punya kegiatan tambahan di sela bermacam kegiatan utama saya. Kegiatan tambahan itu adalah menyiram pohon. Ceritanya, Juni lalu, di akhir acara Kemah Lingkungan yang diadakan oleh komunitas peduli lingkungan di sekolah tempat saya mengajar (Pemulung Sampah Gaul [PSG] SMA 3 Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep), ada penanaman pohon di halaman sekolah. Pohon yang ditanam bermacam. Ada pohon nangka, disusul dengan rambutan, melinjo, dan mangga. Pohon-pohon inilah yang sesekali saya siram.

Sudah lebih tiga bulan kegiatan ini saya lakukan. Pagi-pagi sekali, atau kadang sore hari, saya mengangkut air-air dalam timba ke paling tidak enam titik utama di halaman sekolah. Sebenarnya perawatan pohon ini ditangani oleh anak-anak anggota PSG. Namun saya ingin turut menyiram dan merawat pohon-pohon ini. Pada saat liburan puasa dan lebaran, saat

Resensi

emilukada, menguras tenaga, melelahkan. Jika dirunut dari awal, mulai dari pendaftaran, penetapan, diskualifikasi, kampanye, dan pemilihan, butuh waktu panjang, perlu tenaga berjenjang. Ini belum menghitung sengketa sebelum pemilihan. Perseteruan sesudah pencoblosan. Perkara setelah kemenangan : benar-benar membuat letih.

Bagi calon dan tim pemenangan, lelahnya lebih dahsyat baik dari segi daya dan dana. Letih inikian terasa ketika pemilukada harus dilakukan dua kali, dua putaran pada saat calon tidak mendapatkan suara setara atau lebih kecil dari 30 persen. Tidak adakah konsep selain pola manual dengan cara seperti ini.

Indonesia memiliki 240 jutaan jiwa. Dari sekian ratus juta jiwa itu, tidak adakah yang berhasil menemukan formulasi untuk mewujudkan pemilihan yang tidak seperti ini? Apa yang terjadi pada sebagian besar pemilihan selalu ada api dan kerusuhan.

Kemungkinan dan potensi ini jika dihitung betul, maka betapa lelahnya perjuangan ini. Toh kepala daerah yang dipilih, yang dibela setengah mati dengan daya dan dana itu, tidak menjamin kelangsungan hidup menjadi lebih baik.

Selain soal hutang, agenda reformulasi pemilukada harus diselesaikan dan ini agenda yang mendesak bangsa. Orangorang saat ini, sebagian besar tak peduli pada siapa calon yang bertarung, apa visinya, dan apa pula misinya. Yang ada di kepala makhluk tuhan terseksi ini hanya uang, dan uang. Tidak semuanya begitu memang, tetapi sebagian besar memang seperti itu.

Maka habislah anggaran pembangunan hanya untuk mensukseskan pemilukada, yang tidak ada jaminan, yang tidak pasti.

Lebih dari itu ada konflik tak berkesudahan, dan penanaman kebencian pun tertanam rapi. Bila pemilukada tetap seperti ini, apa substansinya?

Perlu dicarikan cara agar running pemilukada ini tidak seperti ini. Benar-benar melelahkan, tidak mendidik, dan merepotkan. Tenaga seakan-akan diarahkan ke pemilukada. Polri dan TNI juga lelah bila setiap hari dan malam ronda hanya untuk menjaga pelaksanaan kepada daerah. Pemilukada dengan model seperti ini pasti akan mencapai puncak kebosanan. Suatu ketika pemilukada tidak lagi menjadi isu seksi dan akhirnya oranag-orang tidak peduli.

Tentang pemilukada ini hanya satu aspek daripada keseluruhan rangkaian yang melelahkan. Belum dihitung dana pemilukada yang mencapai miliaran rupiah, dari manakah sumber dana itu, untuk siapa da nmulai kapan pemilu tidak seperti ini.

Ini baru satu kepala daerah, bagaimana kalu dua, tiga dan seterusnya? Sampai kapan wajah rebuklik ini akan seperti ini baik secarea konotatf maupun denotatif? Tetapi intinya kan peace, damai, sebelum, setelah terpilih atau tidak terpilih. Pemilukada, sudah saatnya dianggap cukup kecuali updata sesuai yang diamui peruahaan dan sebagainya. =

sekolah libur dan santri-santri pulang, tugas menyiram saya catat dengan garis tebal di agenda saya.

Maklum, di tengah cuaca yang sangat panas, pohon-pohon itu tentu sangat membutuhkan air.

Saat cukup lama tak disiram, beberapa daun pohon nangka, misalnya, sempat tampak mengering.

Mungkin juga karena terus diterpa terik matahari. Akhirnya, saya meletakkan semacam pelindung di atas pohon nangka itu agar tak langsung diterjang sinar matahari di siang hari. Suka duka menyiram pohon juga saya rasakan. Pernah suatu kali bibit pohon trembesi yang sudah ditanam dan disiram selama sekitar dua pekan dipatahkan orang. Bahkan ada yang dicabut oleh entah siapa. Tentu saya sedih.

Juga bercampur marah. Saya bertanya-tanya: ke manakah kini airair yang telah saya siramkan dan diserap pohon trembesi itu?

Mencari sumber air terdekat untuk diangkut ke titik penyiraman juga menjadi bagian dari kisah saya. Jika saya harus mengangkut air dari rumah saya yang memang bersebelahan dengan sekolah, saya harus berjalan sekitar 70 meter ke titik terdekat pohon di sekolah itu. Dari sumber yang sama, ke titik paling jauh saya berjalan sekitar 120 meter. Di lingkungan sekolah sebenarnya ada keran air. Hanya saja ia tidak mengalir sepanjang waktu. Karena itu, saat saya tahu keran air itu sedang mengalir, dan di rumah air sedang relatif terbatas, dan pohon-pohon itu sudah cukup lama tak disiram sehingga tanahnya sangat kering, saya tak bisa menyia-nyiakan kes-

empatan itu. Saya pun mengangkut air-air dalam timba dari keran air yang berjarak 40 meter ke titik terdekat pohon yang ditanam di sekolah.

Menjalani kegiatan baru ini, saya jadi teringat esai Dewi Lestari yang dimuat di Pikiran Rakyat, 23 Juli 2006. Menanam pohon, dalam pemaparan Dee, panggilan akrab Dewi Lestari, adalah sebentuk tanggung jawab kita untuk membayar suplai oksigen yang kita hirup setiap hari. Saya berpikir bahwa melalui pepohonan itu, Allah telah memberikan oksigen untuk kita secara gratis. Jadi betapa tak tahu dirinya jika manusia hanya bisa menebangi pohon.

Bagi saya, menyiram pohon pada akhirnya adalah rasa syukur kepada Allah dan keinginan untuk ikut merawat kehidupan. Sesungguhnya, kaum muslim setiap hari senantiasa menegaskan sebutir gagasan penting yang sangat terkait dengan hal ini setiap kali shalat, paling tidak 17 kali sehari: bahwa Allah itu rabb alam semesta. M. Quraish Shihab menerjemahkan ayat kedua surat al-Fatihah itu sebagai berikut: “Segala puji hanya bagi Allah pemelihara seluruh alam.”

Lebih dari sekadar menanam, menyiram adalah sebuah kegiatan yang saya pikir cukup menantang.

Saya cukup sering membaca berita di media massa tentang kegiatan penanaman sejumlah pohon di beberapa tempat. Frasa penanaman seribu pohon tampaknya sudah begitu populer untuk menunjukkan kecintaan pada alam atau lingkungan hidup. Akan tetapi, setiap kali

mendengar kabar tentang kegiatan semacam ini, pikiran saya selalu dipenuhi dengan tanda tanya: setelah ditanam, lalu siapa yang merawatnya?

Saya cukup percaya bahwa kehidupan kita saat ini tampaknya memang telah banyak dikuasai oleh paradigma produksi. Orang-orang didorong untuk menghasilkan sesuatu sebanyak mungkin, termasuk juga untuk menorehkan catatan prestasi yang sifatnya produktif.

Namun cukup banyak orang yang lupa pada paradigma konservasi.

Kita kadang abai untuk merawat hal-hal berharga yang telah menjadi milik kita. Merawat hal yang berharga kadang diremehkan sehingga tak digolongkan sebagai sebentuk prestasi.

Pada titik ini, menyiram pohon, merawat kehidupan, bagi saya adalah juga melatih menjaga hal-hal berharga yang saya miliki saat ini.

Kehidupan adalah hal mendasar yang sangat berharga yang melandasi kegiatan peradaban lainnya. Untuk itu, meski dalam tingkat yang sederhana, saya ingin menjadi bagian dari mereka yang ikut menjaga hal-hal berharga yang telah diraih manusia.

Dengan gagasan seperti ini, rasa lelah saat mengangkut air-air dalam timba itu tak begitu terasa.

Saya tahu bahwa air-air itu tak akan sia-sia. Delapan liter untuk tiap pohon akan tercatat bersama tunastunas hijau yang akan merimbunkan halaman. Kemudian kelak kicau burung akan lebih sering terdengar di halaman sekolah kami, seolah ikut mengucap syukur atas anugerah kehidupan untuk kami semua. =

Membaca Sastra Indonesia Oleh: Edy Firmansyah|Kerani di Sanggar Baca Kita (SBK) Madura

Pemilukada yang Melelahkan

P

9

KAMIS 13 DESEMBER 2012 NO.0014 | TAHUN I

J

urnal itu cuma sekedar coratcoret di toilet. Begitulah kirakira komentar Goenawan Mohammad (GM) ketika menanggapi terbitnya Djoernal Boemipoetra (selanjutnya disingkat BP). Malah saking tak bergunanya BP di mata penyair yang juga pernah jadi pemimpin redaksi Majalah Tempo itu, ia sempat meramalkan, dalam sebuah wawancara, bahwa BP tak akan bertahan lebih dari enam bulan.

Tapi ‘’ramalan’’ salah satu penandatangan manifes kebudayaan (manikebu) itu keliru sama sekali.

BP terus terbit. Dicetak 1000 eksemplar tiap edisinya, meski dananya berdasarkan patungan antar redakturnya dan hasil sumbangan dari sukarelawan. Bahkan pada Oktober 2011 lalu BP memasuki usianya yang genap lima tahun.

Nah, buku ini adalah salah satu bentuk perayaan awak redaksi BP. Jurnal BP yang bertebaran selama lima tahun itu kemudian dikumpulkan ulang kemudian dijadikan buku. Tujuan sebagai pelajaran bagi kesusastraan Indonesia bahwa di mana tumbuh rezim sastra, disitu akan lahir pejuang-pejuang yang menentangnya. Tidak untuk menjadi pahlawan atau pecundang. Yang terpenting dari perlawanan adalah

A

mengangkat bendera tinggi-tinggi.

Pena dilesatkan.

Lalu apa yang membuat GM memandang rendah BP hingga menganggap isinya sekedar corat-coret di toilet? Kalau membaca pengantar di cover belakang buku ini ( yang diambil dari “tajuk rencana” BP edisi kedua 2007) kita akan mengerti mengapa GM memandang sinis BP. Sebab BP tanpa tedeng aling-aling menuding GM sebagai pecundang bangsa, penipu rakyat dan pelacur budaya.

Buktinya? Pertama, GM yang selama ini mencitrakan dirinya sebagai orang yang pro demokrasi ternyata prilakunya sangat anti demokrasi. Contoh kongkretnya adalah kasus DKJ (Dewan Kesenian Jakarta). Nyaris hampir semua pengurus DKJ adalah orang-orang KUK ( Komunitas Utan Kayu) yang dipilih dengan cara amat tidak demokratis.

Kedua, GM yang selama ini mencitrakan dirinya pro-rakyat nyatanya tidak berpihak pada rakyat.

Ia dan antek-anteknya secara nyata mengiklankan dirinya mendukung kenaikan BBM melalui iklan sehalaman penuh di berbagai koran nasional. Mereka dibiayai Freedom Institute milik keluarga Bakrie yang kini menenggelamkan Sidoarjo dengaan lumpur lapindo.

Ketiga, alih-alih menghargai keberagaman, justru ia dan antekanteknya memaksakan keseragaman pikiran dan nilai-nilai barat yang diimpornya ke dalam kebudayaan Indonesia. Termasuk upayanya menyeragamkan warna kesusastraan Indonesia dengan sastra kelaminnya.

Bukan hanya GM yang diserang oleh BP. Komunitas Utan Kayu (KUK) dan Salihara, dua ‘lembaga’ yang menjadi wadah kesenian yang didirikan GM juga tak luput dari tajam pena BP. Termasuk juga karya yang dikeluarkan anggota komunitas tersebut. Kritik sastra dan sastra kritik dilancarkan BP baik melalui esaiesai, cerpen, dan puisi. Misalnya esai yang ditulis kritikus sastra Indonesia asal Jerman, Katrin Bandel, berjudul “Politik Sastra Komunitas Utan Kayu di Eropa” ( BP edisi Mei-Juni 2008),

atau esai “Seksualitas dalam Sastra Indonesia” untuk mengkritik Novel Saman karya Ayu Utami (BP edisi Januari-Maret 2010).

Apa reaksi mereka yang dituduh BP secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling itu? Seorang Sitok Srengenge dalam suatu kesempatan pernah mengatakan bahwa BP hanya berisi fitnah belaka. Tapi salah seorang redaktur BP yang dikenal sebagai presiden penyair buruh, Wowok H Prabowo, justru menantang balik Sitok. ”Jika benar ada isi BP fitnah, silahkan tunjuk tulisan mana yang berisi fitnah. Bila perlu melalui jalur hukum” tulis peraih penghargaan Yin Hua tahun 2001 itu di BP edisi Agustus-Oktober 2011.

Tantangan Wowok terhadap Sitok menunjukkan bahwa BP tidak digarap main-main dan asal-asalan untuk sekedar meraih popularitas dalam jagad sastra Indonesia. Banyak sastrawan ternama yang menjadi kontributor di BP. Mulai dari D. Zawawi Imron, Katrin Bandel, Beni Setia, Kusprihyanto Namma, Saut Situmorang, Ahmadun Y. Herfanda, untuk sekedar menyebut beberapa nama. Dengan lain kata tudingan GM bahwa BP sekedar corat-coret di toilet makin menunjukkan bahwa komentar penulis catatan pinggir itu hanya sekedar asal bunyi belaka.

Sulit dibantah misalnya, esai-esai Katrin Bandel dalam BP sekedar corat-coret di toilet belaka, meskipun beberapa tulisan istri Saut Situmorang itu di BP itu sebelumnya pernah juga diterbitkan dalam buku kumpulan esainya ”Sastra, Perempuan dan Seks” oleh penerbit Jalasutra tahun 2006 silam.

Nyatanya bukan hanya GM dan antek-anteknya di KUK dan Salihara saja yang diserang BP. Taufiq Ismail dan Seno Gumira Adjidarma juga tak luput dibahas BP. Pasalnya, keduanya terlibat kasus plagiasi.

Taufiq Ismail diduga kuat melakukan plagiasi dalam puisinya berjudul “Kerendahan Hati” atas puisi salah satu penyair Amerika, Douglas Malloch (May 5, 1877 – July 2, 1938). Sedangkan Seno Gumira

Adjidarma diduga kuat melakukan plagiasi atas cerpen Tiga pertama karya sastrawan legendaris Rusia, Leo Tolstoy, dalam cerpennya berjudul “Dodolitdodolitdodolibret.

Ironisnya, cerpen penulis buku kumpulan cerpen “Saksi Mata” yang juga peraih SEA Write Awars itu justru mendapatkan anugerah cerpen terbaik pilihan Kompas 2010. (BP, edisi Januari-Juni 2011).

Karena itu, bagi mereka yang ingin tahun perkembangan sastra Indonesia dengan berbagai intrik politik yang terjadi di dalamnya selama lima tahun silam buku setebal 272 halaman ini layak dibaca.

Dalam buku ini kita diajak membuka mata lebar-lebar bahwa sastra bukanlah dunia suci yang turun dari kepala dewa-dewa langit. Sastra adalah produk kebudayaan. Sebagai sebuah produk kebudayaan sastra tidaklah netral. Disamping itu, buku ini penting bagi mereka (terutama sastrawan di daerah yang mengtahui hiruk-pikuk sastra “nasional” dari media mainstream) yang memitoskan sastrawan KUK dan Salihara sebagai ‘dewa’ sastra untuk menata ulang pikirannya tentang mitos-mitos yang telah disebarkan melalui media massa.

Dibandingkan buku lain buku BP ini ”unik”. Selain tidak dilengkapi halaman (karena sekedar mengkliping 22 edisi BP selama lima tahun), buku ini juga terbilang besar; 21 x 29,5 cm. Pembaca akan membaca versi asli BP yang dibeberapa edisi masih banyak typo di sana-sini. Meski begitu hal tersebut tak mengurangi manfaat buku ini. Hanya saja buku ini tidak dijual bebas di toko buku di Indonesia. Mereka yang berminat harus memesannya lewat akun twitter @ indiebookcorner atau melalui situs www.bukuindie.com yang kabarnya saat meluncurkan buku BP ini situs tersebut diserang hacker. Meski demikian, buku tersebut telah melanglang buana ke benua eropa (Belanda, Jerman dan Prancis) dibawa salah satu redaktur BP, Saut Situmorang dalam perjalanan sastranya pada akhir November 2012 lalu.=

Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah Pimpinan Redaksi Abrari, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Slamet HD, Sekretaris Redaksi Fety Fathiyah, Design Grafis Zeinul Ubbadi, Ahmed David, Hariri Em-Noer, Sumenep M. Kamil Akhyari (plt Kepala), Junaidi, Faisal ER, Syah A. Latief, Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Mohammad Fawaid, Ahmad Musayyin Akh, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Abd. Rahiem, Ryan H Bangkalan R. Aditya (Kepala) N Rahmat, Rustam Efendy, Surabaya Hana Diman (Kepala), Avent Januar, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Fotografer S. Bachri, S. Kurniawan Manajer Pemasaran Djunaidi, Accounting Ekskutif Ahmad Yani, Hepi S Pribadi (Sumenep), Mohammad Muslim, Husnan (Pamekasan) Siti Farida, Ariek Sofiana (Sampang), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), A. Faqih Kadafi (Yaman), Penerbit PT. Koran Madura, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, Telepon (0328) 674374, Fax (0328) 661719, Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

10

KAMIS 13 DESEMBER 2012 NO.0014 | TAHUN I

ADVERTORIAL

Gegap Gempita Pilkada Bangkalan

OPINI

KAMIS 13 DESEMBER 2012 NO.0014 | TAHUN I

11

12

KAMIS 13 DESEMBER 2012 NO.0014 | TAHUN I

ETALASE