02122012

KORAN MADURA

SENIN

1

SENIN 03 DESEMBER 2012 NO.0006 | TAHUN I

@KoranMadura

Satu Hati untuk Bangsa

03 DESEMBER 2012

iNDONESIA NO. 1 PENYEBARAN HIV AIDS DI ASIA TENGGARA

GURU DI KEPULAUAN TERIMA TAMBAHAN SATU KALI GAJI

Jumlah penderita HIV /AIDS di Indonesia setiap tahun meningkat sehingga negara kita menduduki peringkat pertama penularan virus HIV/AIDS tertinggi di Asia Tenggara

Keluhan para guru di kepulauan jauh di Kabupaten Sumenep terkait biaya oprasional yang tinggi saat bertugas, direspons positif oleh pemerintah pusat. >> halaman 04

>> halaman 03

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

RUMAH KETUA KPU PAMEKASAN MASIH TERUS DIJAGA KETAT Penjagaan di rumah Ketua KPU Pamekasan hingga kini terus dilakukan oleh petugas. Hal ini menyusul aksi anarkis yang dialukukan oleh beberapa oknum warga beberapa waktu lalu. >> halaman 03

hanadiman/koranmadura

DPR Siap Tambah Kuota BBM Bersubsidi JAKARTA-Kalangan DPR tidak perlu berlebihan dan berjanji siap mempercepat jor-joran dalam membeli permintaan tambahan kuo- BBM subsidi, jadi cukup ta BBM bersubsidi sekitar sesuai dengan kebutuhan 1,2 juta kiloliter (KL). Bah- saja. “Jika pembelian juga dikan DPR mengaku tak mau lakukan secara normal, kami memperlambat proses terse- yakin BBM bersubsidi cukup but. “Jika untuk kepentingan untuk memenuhi kebutuhan rakyat selesai 1 hari. Saya masyarakat. Sehingga sekali juga mengingatkan bagi lagi kami mengharapkan yang tdak berhak jangan masyarakat membeli BBM menggunakan BBM subsidi,” bersubsidi sesuai dengan kata Wakil Ketua Komisi VII kebutuhan saja, tidak perlu DPR Achmad Farial di Jakar- membeli secara berlebih kata,2/12/2012 rena BBM bersubsidi cukup Lebih jauh kata Farial, tersedia di SPBU, dan Persaat ini pihak Komisi VII tamina menjamin pasokan DPR belum menaman,” terangnya. erima permohoSejak kebijakan BERITA nan penambahan pemerintah unTERKAIT jatah BBM subtuk menjatah BBM sidi tersebut dan bersubsidi dicabut Halaman 8 Pemerintah melsementara pada 25 alui Kementerian November 2012, Energi Sumber Daya Mineral Pertamina telah melaku(ESDM). “Jadi sampai kema- kan normalisasi pasokan rin belum ada surat permo- BBM bersubsidi. “Normalhonan,” tambahnya. isasi pasokan tersebut meDiakui Farial, adalah mang memerlukan waktu langkah yang sah bila per- tidak cukup sehari, apalagi mohonan pemerintah un- di daerah-daerah luar Jawa tuk meminta tambahan yang minim infrastruktur kuota sebesar 1,2 juta KL atau di Jakarta yang kerap adalah untuk kepentingan terkendala oleh kemacetan,” masyarakat. “Kalau nanti imbuhnya. kita bahas di dewan alasan Sebelumnya diberitaka, mengapa kita setujui, karena Laporan Badan Pengatur kasihan masyarakat. Kita Hilir Minyak dan Gas (BPH (DPR) pro terhadap rakyat,” Migas) sempat menyebutujarnya. kan seringkali terjadi peSebagaimana diketahui, nyelundupan BBM subsidi anggaran subsidi BBM di yang jumlahnya lumayan.

2012 meningkat dari Rp 137 Terakhir, ada sekitar 1.700 triliun menjadi Rp 219 trili- KL BBM subsidi diduga yang un akibat adanya tambahan diselundupkan di Kalimankuota BBM subsidi dari 40 tan. Bahkan ada juga oknum juta KL menjadi 4,4 juta KL. aparat keamanan yang juga Tapi ternyata jatah tersebut membekingi BBM subsidi belum cukup dan pemerin- untuk diselundupkan ke intah minta tambahan lagi 1,2 dustri. juta KL dengan nilai sekitar Bahkan Menteri ESDM Rp 6 triliun. Dalam APBN- Jero Wacik mengakui, selaP 2012 disetujui anggaran ma ini penyelundupan BBM subsidi energi Rp 225 triliun, subsidi makin banyak karena dengan rincian subsidi BBM harga BBM subsidi yang terRp 137 triliun, subsidi listrik lalu murah yaitu Rp 4.500 Rp 65 triliun, dan cadangan per liter dibandingkan BBM risiko fiskal energi Rp 23 non subsidi sekitar Rp 9.700 triliun. per liter.

Ditempat terpisah, Vice Jero Wacik tak menampik President Corporate Com- adanya penyelundupan BBM munication LT Pertamina, subsidi. Bahkan menurut Ali Mundakir meminta Jero, aksi penyelundupan masyarakat tak cemas terkait BBM subsidi makin banyak isu menipisnya jatah atau walaupun sudah banyak kuota BBM subsidi saat ini. yang tertangkap. Hal ini BUMN migas ini akan terus salah satunya disebabkan menjaga pasokan BBM sub- oleh makin lebarnya persidi. “Pasokan BBM bersubsidi bedaan harga antara BBM kepada masyarakat semakin subsidi dengan BBM non pulih dan pasokan diperta- subsidi. “Kita sudah tangkap hankan tetap di atas rata-rata mereka, tapi yang menyenormal untuk memastikan lundup makin banyak lagi, kebutuhan masyarakat dapat semakin banyak akal-akalan terpenuhi,” ujarnya. mereka,” pungkasnya. (gam/ Menurut Ali, masyarakat cea/bud/abe)

La Bhede Bhei

Lho, kok bayar?

Sesaat setelah jembatan Suramadu diresmikan, Badruddin, ingin mencicipi jembatan ini dengan naik sepeda motor.

Mendekati gerbang pembayaran, Badrudin agak terperangah.

Katanya jembatan, tapi kok pakai pintu. Badrudin pun bergerak dan tiba di gerbang pembayaran.

“Tiga ribu rupiah pak,” kata petugas.

“Lho, kok bayar pak,” tanyanya.

“Ya bayarlah. Jembatan ini, dibangun pakai uang. Bukan pakai daun,” ujar petugas, rada kesal.

“Saya kan cuma lewat jembatan ini, masak bayar.”

“Sampeyan, kalau naik kapal ferry, kan bayar juga,” kata petugas mulai kesal.

“Lho, itu lain pak?”

“Lain gimana?”

“Lha, kalau saya naik kapal, kan kapalnya yang jalan, saya diam; wajar bayar. Lha, kalau saya lewat jembatan ini, kan sepeda motor saya yang jalan; jembatannya diam. Masak, harus bayar?”

“Gini saja. Sampeyan suruh jalan ini jembatan. Tunggu saja, di pojok sana; biar sampeyan jamuran,” kata petugas tol Suramadu, kesal.

M. HUSEIN

Koran Madura

PAMANGGI Timpang Oleh: MH. Said Abdullah Anggota DPR RI dari Dapil Madura

Adalah nyata bahwa ketimpangan sosial tengah mewarnai pola kehidupan masyarakat di negeri ini. Untuk melihatnya, tidak perlu pusing dengan bercermin pada indeks Gini Ratio yang kian melebar. Ambil gampangnya saja dengan melongok ke arah kelompok borjuis, lalu tengok kalangan terbawah. Sangat jelas ketidakseimbangan sosial-ekonomi yang sedang terjadi. Si kaya hidup berlebih, sedangkan jutaan orang hidup melarat.

EKSOTIS

- Seorang jurnalis sedang mengabadikan suasan sore di Pantai Jumiang Pamekasan

s.bachri/koranmadura

PENGELOLAAN OBJEK WISATA

Anggota DPRD Nilai Pemkab Kurang Serius PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan dinilai kurang serius mengelola objek wisata di wilayah tersebut. Beberapa lokasi yang sebelumnya diproyeksikan menjadi objek wisata andalan dibiarkan terbengkalai.

Bahkan, dua obyek wisata yang sebelumnya diproyeksikan sebagai lokasi wisata andalan, seperti Pantai Talang Siring di Kecamatan Larangan dan Pantai Jumiang di Pademawu, terlihat kumuh.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Juhaini mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya

telah melakukan penataan di dua obyek wiisata tersebut.

Namun, penataan yang tidak disertai dengan pengelolaan serius itu mengakibatkan dua lokasi wisata tersebut terkesan mangkrak. “Tidak ada tata laksana yang baik dan pengelolaannya terkesan apa adanya. Kondisi tersebut mengakibatkan dua lokasi itu tidak seperti objek wisata pada umumnya,” kata Juhaini, kemarin (2/12).

Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)

Pamekasan Kholifaturrahman mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan penataan ulang Pantai Wisata Talang Siring.

Anggaran penataan ulang itu sebesar Rp. 1,5 miliar yang bersumber dari APBD 2012 Pamekasan. Penataan ulang dua objek wisata itu meliputi perbaikan sarana yang rusak, pembangunan fasilitas utama, dan fasilitas pendukung.

“Berdasar kesepakatan dengan rekanan pelaksana proyek, disepakati penataan itu akan berakhir pada April 2013,” katanya. (yin/ muj/abe)

Mahfud MD Pimpin Presidium KAHMI JAKARTA-Musyawarah Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) memilih Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Ketua Presidium untuk periode 2012-2017.

Mahfud MD yang juga putra Madura ini berjanji akan membawa KAHMI membangun Indonesia ke depan agar menjadi lebih baik. “Saya akan ajak KAHMI membangun masa depan Indonesia yang bermartabat. KAHMI tak akan masuk ke arena politik praktis,” kata Mahfud MD di Jakarta, Minggu, (2/12).

Diakui Mahfud, pihaknya memberi apresiasi yang tinggi kepada peserta Munas KAHMI dan telah memberikan amanah untuk memimpin KAHMI. Apalagi dirinya tak memiliki tim sukses.

“Saya datang apa adanya, tak ada tim sukses yang menggalang agar saya menang, tetapi secara obyektif para peserta Munas memilih

saya dengan suara terbanyak,” Dimana peserta mengharapkan tambahnya. agar KAHMI jangan dimpimpin Menurut Mantan Menhan era seorang politisi,” kata Ketua Gus Dur ini, proses pemilihan pre- Pelaksana Daerah Munas KAHMI sidium KAHMI berlangsung secara di Riau, Johar Firdaus.

Diakui Johar, peserta Mufair. “Ini Munas yang bergairah dalam suasana demokratis. Ada nas menginginkan ketua dari kontes yang terbuka tapi fair, tak unsur birokrasi atau akademisi. ada isu kecurangan atau pun poli- Sehingga kepengurusan KAHMI tik uang,” terangnya. bisa lebih independen. Intinya, Namun Mahfud tak menampik KAHM berupaya menghindari adanya kemajuan yang tarikan-tarikan kepenttinggi dan kedewasaan ingan. “Para peserta BERITA menilai, jika pucuk KAHMI dalam berTERKAIT pimpinan dari politisi, demokrasi. “Ya, benar.

Saya terpilih. Saya bermau tidak mau, nantinHalaman 2 syukur bahwa KAHMI ya KAHMI juga terkemasih bagus, dewasa san ikut dalam partai tersebut. Menghindari dalam berdemokrasi,” hal itulah, kami rasa Mahfud tegasnya.

Lebih jauh kata Mahfud, hasil MD sudah paling pas memimpin Munas KAHMI merupakan cermin KAHMI, karena dia dari kalangan bahwa warga KAHMI masih punya akademisi,” tambahnya.

Munas KAHMI ke-IX digelar kepekaan hati nurani. Buktinya dirinya diminta jadi calon ketua. sejak Jumat (30/11) hingga MinYang jelas terpilihnya Mah- ggu (2/12) dini hari di Kabupaten fud MD dianggap merefleksikan Kampar, Riau. Selain dihadiri 1000 keinginan seluruh peserta Munas anggota KAHMI dari seluruh Inyang sejak awal tak ingin KAHMI donesia, Munas ini juga dihadiri dipimpin politisi. “Jadi kepimpi- Jusuf Kalla. Berdasarkan Munas nan Mahfud MD ini sudah dapat tersebut, terpilih 9 orang presidimewakili apa yang diharapkan um yang menjadi anggota Majelis peserta Munas pada umumnya. Nasional KAHMI. (cea/abe)

Anehnya, jurang kesenjangan ini justru semakin dalam di saat pertumbuhan ekonomi kita dianggap paling stabil sedunia. Kata banyak orang, sekarang Indonesia negara hebat. Pertumbuhan ekonominya masih di atas 6 persen atau berada di ranking kedua Asia, setelah China. Namun, kenapa penurunan jumlah orang miskinnya tidak signifikan? Dan mengapa angkatan kerja yang mutlak menganggur masih 7,2 juta orang?

Mudah saja untuk menarik kesimpulan terkait dengan kondisi ini. Tegas saya katakan, ada kesalahan fundamental dalam pengelolaan negara.

Soalnya, pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan bagi segenap masyarakat. Artinya, pertumbuhan ekonomi kita tidak berkualitas. Faedahnya cuma pro buat kelompok tertentu, sementara komunitas wong cilik praktis tidak bisa menikmati.

Sebagian orang hidup mewah di pemukiman elit, gaya hidup serba menjiplak Barat dan mainannya pun Ferrari 458 Spider. Kontras dengan saudaranya yang bermukim di lingkungan kumuh, kesehariannya masih berkutat dengan menanak nasi aking. Miris. Tetapi apa mau dikata, fenomena ini yang sedang berlangsung.

Padahal, Pembukaan UUD 1945 salah satunya mengamanatkan agar Pemerintah bisa memajukan kesejahteraan umum. Kini wasiat historis tersebut berangsur-angsur luntur. Nilai-nilai Pancasila pun menjadi terabaikan. Tak ada lagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jika kondisi ini tidak segera dibenahi. Perlu peran besar dari pengelola negara untuk merapihkannya.

Bukan cuma sekadar terhanyut dengan ramalan manis McKinsey.

Negara seharusnya merencanakan perbaikan kesenjangan di masyarakat dengan mengacu pada target yang ditetapkan secara tahunan. Perlu kiranya asumsi makro ekonomi pada APBN menyertakan sasaran untuk meminimalisir kesenjangan. Katakanlah dengan menggunakan alat ukur statistik hasil temuan sosiolog Italia, Corrado Gini. Karena Badan Pusat Statistik (BPS) pun memakai metode ini untuk menakar tingkat ketimpangan kesejahteraan.

Sejak tujuh tahun terakhir, angka Gini Ratio kita berangsur-angsur meningkat dari 0,32 menjadi 0,41 pada 2011. Peningkatan ini justru bukan lebih baik, tetapi menunjukkan ketimpangan kesejahteraan yang semakin melebar. Tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang sedang membaik. Ini menandakan negara tidak mampu mendistribusikan pendapatan secara merata kepada masyarakat.

Bukan tidak mungkin dampak negatif di masyarakat bakal muncul dari keadaan ini. Kriminalisasi meningkat, sikap egosentris tidak terelakan, bahkan ketimpangan yang semakin jomplang bisa menciptakan benturan antarkelompok. Rasa cemburu yang melandasi semua ini. Pancasila sebagai perekat keutuhan NKRI seolah tak pernah ada seiring makin dalamnya jurang perbedaan akibat negara salah urus. Ingatlah, APBN bukan untuk APBN, tapi APBN untuk kesejahteraan rakyat. (*)

ANGIN PUTING BELIUNG

Tujuh Belas Rumah Warga Rusak Sumenep – Angin puting beliung melanda wilayah Dusun Pangelen Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, kemarin (2/12), dan mengakibatkan 17 rumah warga setempat mengalami kerusakan.

“Itu sesuai laporan sementara yang kami terima dari relawan.

Dari 17 rumah itu, satu rumah rusak berat dan 16 rumah lainnya rusak ringan,” kata Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Sumenep R Syaiful Arifin.

Angin puting beliung tersebut bersamaan dengan hujan deras yang mengguyur wilayah Dusun Pengelen kemarin siang.

“Kejadiannya sekitar pukul 13.00 WIB. Sesuai laporan yang kami terima, tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, angin puting beliung merupakan salah satu bencana alam yang kerap terjadi di Sumenep pada musim

hujan.

Data di BPBD Sumenep, wilayah rawan angin puting beliung tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya Batang Batang, Ganding, Kalianget, Ambunten, Saronggi, dan Bluto.

Warga yang bangunannya mengalami kerusakan biasanya mendapat bantuan berupa uang yang sifatnya stimulan dari pemerintah daerah, dan besarannya menyesuaikan dengan tingkat kerusakan. (sai/abe)

Caca Colo Penyebaran HIV Indonesia No 1 di Asia No. 1 kok HIV? Wacana Mega-JK makin menguat Ada lainnya yang justeru jadi pening!

2

NASIONAL

SENIN 03 DESEMBER 2012 NO.0006 | TAHUN I

PEMILIHAN PRESIDIUM KAHMI

Mahfud Kalahkan Anas Urbaningrum JAKARTA-Musyawarah Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Munas KAHMI) ke IX akhirnya memilih Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD sebagai Ketua Presidium untuk periode 2012-2017. Mahfud MD yang juga putra Madura ini unggul atas pesaing lain seperti politisi PAN, Viva Yoga Mauladi dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Berdasarkan hasil perhitungan suara, Mahfud meraih 347 suara, Viva Yoga Mauladi yang meraih 334 suara dan Anas Urbaningrum meraih 320 suara, kemudian disusul Muhammad Marwan 313 suara, , Anis Baswedan 308 suara, Bambang Soesatyo 260 suara, Reni Marlina 192 suara, mantan Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban 156 suara dan Taufiq Hidayat 153 suara. “Dalam pemilihan presidium yang berakhir pukul 03.30 WIB dini hari tadi, Mahfud berhasil mengungguli Vina dan Anas dalam menempati posisi teratas presidium KAHMI,” ujar Koordinator Media Munas KAHMI ke-IX Riau Asril Darma di Pekanbaru, Ahad (2/12).

Berdasarkan hasil Munas KAHMI ke-IX, katanya melanjutkan, terpilih sembilan orang presidium yang menjadi anggota Majelis Nasional KAHMI. Asril yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris KAHMI Riau mengatakan, pimpinan dalam KAHMI bersifat kolektif dimana Majelis Nasional KAHMI bersifat presidium yang bersifat kolektif kolegial. Walaupun Mahfud meraih suara terbanyak atau tempat teratas, bukan berarti Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi ketua umum karena tidak ada istilah ketua umum dalam KAHMI. “Jika kalau jabatan ketua umum, maka organisasinya dengan sistem presidensil. Kalau KAHMI memakai sistem presidium, jadi kesembilan orang yang terpilih dapat menjadi ketua. Karena kepemimpinan dalam KAHMI bersifat kolektif kolegial,” jelasnya.

Sebelumnya akademisi Anis Baswedan mengatakan, sosok Presiden Indonesia yang ingin dicari dalam Munas KAHMI ke-IX di Riau seharusnya mengandung karakter yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW. “Kahmi tidak perlu susah-susah mencari lagi, karena kita seharusnya sudah cukup berkaca dari sifatsifat Rasulullah,” katanya.

Rektor Universitas Paramadina itu menjelaskan, cerminan empat sifat Rasulullah yang selayaknya dimiliki oleh pemimpin Indonesia yakni jujur (siddiq), dapat dipercaya (amanah), cerdas (tabligh) dan rajin (fathonah). Sosok pemimpin yang ideal bagi Indonesia adalah, yang mau untuk dikritik dan tak cepat terbuai sanjungan. “Pemimpin itu ketika dikritik tidak tumbang, dipuji tidak terbang,” katanya.

Munas KAHMI ke-IX di Riau berlangsung mulai dari tanggal 30 November - 2 Desember 2012 di Hotel Labersa, Kabupaten Kampar yang dihadiri sejumlah tokoh diantaranya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung dan Penasehat KPK Abdullah Hehamahua. (gam/ cea/abe)

Komisioner Daerah Tak Pahami Kebijakan KPU JAKARTA-Kebijakan yang dibuat KPU Pusat dinilai banyak yang tidak dipahami oleh sebagian komisioner di daerah. Akibat ketidakpahaman ini, komisioner daerah membuat penafsiran sendiri terhadap kebijakan yang dibuat KPU pusat. “Ketidakprofesionalan yang bisa berbuntut panjang,” kata Sekretaris Jenderal Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKBIB) Imron Rosyadi Hamid di Jakarta,30/11/2012 Salah satu contoh ketidakprofesional KPU daerah kata dia terlihat dari sikap mereka yang tidak mau memverifikasi data yang diserahkan melebihi batas waktu yang ditetapkan. “Mungkin itu memang betul dan wajar. Masalahnya, komisioner daerah juga tidak mau menerima data pada proses perbaikan dengan alasan instruksi dari KPU,” tambahnya Padahal, sambung Imron, instruksi dari KPU itu hanya berlaku pada tahap verifikasi, bukan masa perbaikan. Sebab, partai politik memang diberi kesempatan untuk memperbaiki data yang belum dilengkapi pada tahapan verifikasi. “Karena itu, kami mendorong KPU supaya lebih membina KPU daerah supaya kerjanya lebih efisien. Komisioner daerah juga sebaiknya terbuka dalam menyikapi kebijakan KPU,” katanya.

Ditanya soal dampak putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Imron mengakui ada dampaknya bagi Partai Kedaulatan Banga Indonesia Baru (PKBIB). Masalahnya ketika 18 parpol itu tak lolos, sebagian kadar parpol itu siap menyatakan gabung dengan PKBIB. “Pasca-pengumuman tidak lolosnya 18 partai, banyak kader partai itu yang berbondong-bondong ingin bergabung dengan kami, tidak hanya dari Partai SRI. Sudah kami tampung,” paparnya.

PKBIB, lanjutnya, malah sudah melakukan revisi surat keputusan (SK) partai-partai itu di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Beberapa kader partai-partai itu sudah ditempatkan dalam struktur PKBIB sebagai wakil ketua ataupun wakil sekretaris. “Begitu ada putusan DKPP, mereka ragu lagi. Kami sebenarnya welcome kalau mau balik lagi ke partai mereka. Tapi, dengan begitu, struktur kami berubah lagi.

Jadi, keputusan DKPP ini tidak bisa dianggap sederhana,” tuturnya. Adapun kedelapan belas parpol tersebut adalah:

grafis by david

Mewacana, Duet MegaJusuf Kalla JK : Saya Biasa Dengan Megawati JAKARTA - Wacana menduetkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri-Jusuf Kalla (Mega-JK) terus mengelinding. Wacana ini kiat menguat setelah keduanya seringn tampil bersama dalam beberapa kali kesempatan.

Namun JK mengaku belum ada pembicaraan resmi mengenai hal itu.

“Saya bicara biasa saja, biasa,” kata JK sambil mengumbar senyum saat meninggalkan acara resepsi pernikaan anak Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo di Jakarta, Sabtu (2/12).

Mega dan JK sama-sama hadir dalam pernikahan putri Tjahjo Kumolo. Keduanya akrab bercengkrama dalam satu meja makan bundar di ruang pesta pernikahan, sambil menyantap hidangan makan siang. Tak jelas apa yang menjadi pokok perbin-

cangan keduanya, namun sesekali terlihat gelak tawa dari Presiden RI Ke-5 dan mantan Wakil Presiden itu. Di meja yang sama juga terlihat Menteri Perumahan Rakyat sekaligus politikus Partai Persatuan Pembangunan Djan Faridz dan Gubernur DKI Jakarta Jokowi Tak pelak, maka banyak kalangan menduga keseriusan kedua tokoh tersebut. Namun JK menegaskan tidak membahas soal capres, dalam perbincangan akrab dengan Mega selama hampir satu jam. “Enggak, enggak bicara survey, bicara biasa saja,” kata JK. Popularitas dan elektabilitas JK maupun Mega untuk maju dalam Pilpres 2014 masih tinggi, menurut hasil survey. “Hasil survei ya saya berterima kasih atas semua dukungan itu,” katanya.

Sementara itu, Direktur “Center for Election and Political Party” (CEPP) Universitas Indonesia Reni Suwarso, PhD menyatakan pada 2014 nanti Indonesia dalam persimpangan. “Kalau 2014 mendatang Indone-

sia memilih jalan yang benar, maka negeri ini akan selamat. Namun, jika sebaliknya, memilih jalan yang salah, pasti negeri ini akan semakin memburuk kondisinya,” ungkapnya Namun demikian, lanjutnya, masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir, pasti bangsa ini mampu melewati masa-masa “kritis” seperti halnya Amerika Serikat pada akhir abad XVIII, Eropa Barat pada akhir abad XVII serta Australia pada awal abad XIX. Kondisi bangsa Indonesia pada tahun 2014 nanti, katanya, kurang lebih seperti itu. Oleh karenanya, masyarakat harus pandai-pandai memilih pemimpin, jangan sampai terjebak yang pada akhirnya justru memporak porandakan bangsa Indonesia.

Reni menambahkan pada 2014, bangsa Indonesia memiliki “gawe” besar dan jumlah pemilih pemula cukup besar hingga mencapai 50 juta.

Namun, para pemilih pemula ini jika tidak dikenalkan dengan partai politik dan diarahkan yang benar, maka mereka akan terjebak.

Bahkan, lanjutnya, para pemilih pemula dan masyarakat jangan sampai apatis terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi di Tanah Air, baik dalam pemilihan wali kota atau bupati, gubernur maupun presiden.

Dikatakan Reni, CEPP tidak akan terjebak oleh parpol tertentu karena parpol CEPP adalah merah putih.

“Kami membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat luas, baik yang sudah berkecimpun dalam dunia parpol, para calon pemilih pemula maupun calon anggota legislatif,” ujarnya.

Apalagi, kata Reni, sudah lebih dari 50 universitas negeri dan swasta sudah bergabung dengan Jaringan CEPP University Link yang akan membantu memperkuat partai politik dan sistem pemilu. “CEPP ini satu-satunya lembaga yang membantu memperkuat parpol secara legal formal dan mengarah pada acuan akademik. Kami juga memobilisasi massa, namun bukan untuk parpol tertentu, tapi untuk penyusunan program yang relevan di daerah masingmasing,” pungkasnya. (gam/cea/abe)

SURVEI CAPRES LSI

Puan Bangga Mega Masuk 5 Besar JAKARTA-Fraksi PDI Perjuangan mengaku bangga dengan hasil hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputeri dalam daftar lima besar calon Presiden 2014. Survey ini mengukuhkan nama Megawati sebagai tokoh yang diperhitungkan dalam kancah perpolitikan nasional saat ini.

“Tentu PDI Perjuangan bersyukur ketika mendapat pengakuan dari para opinion leaders Indonesia sebagai salah satu tokoh yang dapat berdiri di atas semua kelompok atau golongan,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani di Jakarta, Jumat (30/11).

Menurut dia, kapasitas Megawati menjadi pemimpin nasional tidak perlu diragukan lagi. Salah satu contoh kesuksesan Mega adalah terbukanya keran demokrasi di Indonesia.

“Seorang calon presiden memang seharusnya bisa menempatkan kepentingan masyarakat dan mengenyamping kepentingan kelompok. Dalam arti tokoh pemimpin nasional memang sudah seharusnya memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan rakyat,” tambahnya.

Setidaknya, sambung Puan lagi, seorang capres harus memahami konstitusi. Sehingga tahu apa yang harus diambil demi kepentingan bangsa.

“Apalagi untuk posisi presiden yang menjadi pemimpin pemerintahan, yang tugas konstitusionalnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sesuai pembukaan UUD 1945,” tuturnya.

Alumnus FISIP UI ini mengaku, seorang calon presiden tidak hanya cukup dengan popularitas dan elektabilitas saja. Tetapi harus memenuhi syarat konstitusional yakni memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang. “Nah karena mempunyai tugas konstitusional maka kita tidak boleh lupa bahwa capres/cawapres itu juga harus memenuhi syarat konstitusional saat pertama maju yaitu diajukan oleh parpol atau gabungan parpol sesuai dengan threshold di UU Pilpres,” tuturnya.

Menurut putri Megawati ini, pemimpin harus bisa mewujudkan harapan rakyat dan mensejahterakan bangsanya. “Ini penting agar rakyat tidak diberi harapan semu dengan berbagai retorika yang kedepankan rakyat tapi tumpul secara konstitusi yang menjadi dasar hukum kita bersama. Rakyat Indonesia butuh harapan nyata dan bukan harapan semu,” jelas dia.

Yang tak kalah penting adalah, tegas Puan, pemimpin harus bisa menjaga keutuhan NKRI. “Dan perlu diingat bahwa posisi RI 1 dan RI 2, adalah jabatan yang harus bisa menjaga, menjalankan, dan melaksanakan empat pilar kebangsaan, sebagai satu kesatuan yang utuh,” paparnya.

Sementara itu, Mahfud MD mengakui saat ini memang sudah banyak parpol yang berkomunikasi terkait pencapresan 2014. “Banyak, banyak sekali (yang meminang). Sebelum survei malahan, survei itu keluar kan karena banyak juga kontak-kontak dari parpol,” ucapnya

Namun demikian, kata Guru Besar Hukum UII ini, hingga kini belum memberikan jawaban atas pinangan parpol-parpol. Mahfud akan berbicara setelah masa tugasnya sebagai Ketua MK berakhir pada April 2013 mendatang. “Sampai saat ini belum satu pun saya iyakan. Jawaban saya sama nunggu April,” terangnya Pesanan Ditempat terpisah, Ketua DPP bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Andi Harianto Sinulingga mencurigai survei LSI “berbau pesanan”.

Alasannya, ada kesalahan dalam surveinya. Masalahnya, survei dengan variabel yang memotret perolehan suara partai politik dalam Pemilu Legislatif—bila dilakukan 25 Februari-5 Maret 2012—hasil keseluruhannya berjumlah 105,3%.

Berikut hasil survei yang dirilis LSI Maret lalu: Golkar 17,7 %, PDIP 13,6 %, Demokrat 13,4 %, Nasdem 5,9 %, PKB 5,3 %, PPP 5,3 %, PKS 4,2 %, Gerindra 3,7 %, PAN 2,7 %, Hanura 0,9 %, Nasrep 0,5 %, Lain-lain 8,7 %, Belum tahu 23,4 % (Total: 105,3 %). “Sangat patut diduga bahwa survei tersebut adalah pesanan politik, dan LSI sepertinya kurang jeli dalam mengutak-katik jumlah prosentase, sehingga hasil akhirnya lebih dari 100 %,” ungkapnya Dari kesalahan itu, Andi menilai survei mengenai 18 tokoh yang dianggap lolos uji untuk masuk sebagai calon presiden, juga beraroma pesanan. Dia juga menduga LSI menerapkan kaedah-kaedah keilmuan yang dikapitalisasi sebagai instrument politik semata. (gam/cea) grafis by david

VERIFIKASI PARTAI POLITIK

KPU Minta 18 Parpol Lengkapi Administrasi JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan 18 partai politik (parpol) yang dinyatakan bisa mengikuti verifikasi faktual oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak otomatis lolos verifikasi administrasi. Artinya, tetap harus melengkapi kekurangan dalam verifikasi faktual. “Dalam tindak lanjut 18 parpol yang lolos verifikasi faktual, putusan itu tidak disebutkan bahwa 18 itu lolos administrasi. Jadi ke-18 parpol itu faktual dan administrasi akan dilakukan bersamaan,” kata Komisioner KPU, Sigit Pamungkas dalam diskusi di DPD RI bertema ‘Bagaimana Kelanjutan Verifikasi Parpol’, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (30/11).

Hadir dalam diskusi itu, Direktur eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti.

Oleh karena itu, kata Sigit lagi, 18 parpol juga harus melengakapi dulu persyaratan adminsitrasi yang dinya-

takan kekurangan dokumen seperti bank account partai, data kepengurusan, dan jumlah keterwakilan perempuan. “Semua itu juga harus dilengkapi,” tambahnya Nantinya, sambung Sigit, proses verifikasi faktual itu sama dengan tahapan parpol yang sudah lolos verifikasi dokumen sebelumnya. “Dalam ranah itu maka KPU harus mengubah peraturan KPU terkait jadwal dan tahapan verifikasi 18 parpol,” terangnya.

Menyinggung soal tambahan dana, Sigit mengaku membutuhkan anggaran guan memverifikasi 18 parpol tersebut. “Dampak yang pasti menyesuaikan alokasi anggaran untuk verifikasi faktual 18 parpol. Ini menjadi kesulitan tersendiri yang perlu dikonsultasikan dengan DPR karena biaya verifikasi faktual sudah terserap,” paparnya Menurut Sigit, KPU membutuhkan anggaran sekitar Rp 60 miliar untuk memverifikasi 18 parpol

sebagaimana rekomendasi DKPP tersebut. Anggaran itu akan diambil dari anggaran yang sudah ada, yaitu alokasi lain dari program KPU. “Kita lebih pada merealokasikan anggaran yang sudah ada (untuk verifikasi 18 parpol hasil keputusan DKPP), ini yang perlu dikomunikasikan dengan Komisi II DPR. Oleh karena itu konsultasi dengan DPR, selain berkaitan perubahan tahapan dan jadwal, juga realokasi anggaran. Besarnya Rp 2060 miliar,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti khawatir mengaku khawatir dengan langkah DPR yang akan memanggil KPU. Karena bisa saja rapat konsultasi itu akan dimanfaatkan untuk melakukan tekanan karena adanya kepentingan partai-partai politik yang duduk di parlemen. “Perlu kami ingatkan ke Komisi II DPR, jangan sampai mereka mulai berpikir memainkan model

konsultasi ini untuk menekan putusan DKPP. Ada kesan DPR mau coba mementahkan putusan DKPP dengan mewacanakan putusan itu di luar kewenangan DKPP,” ungkapnya Lebih jauh kata Ray, wacana yang dilontarkan DPR itu jangan sampai mengganggu kelanjutan eksekusi putusan DKPP oleh KPU. Keputusan untuk mengeksekusi putusan DKPP tetap berada di tangan KPU. Jika ada anggota Dewan yang menekan KPU untuk tidak menjalankan putusan DKPP, maka DPR justru yang melampaui kewenangannya sendiri. Selain itu, Ray juga mengkhawatirkan rapat konsultasi Komisi II DPR dengan KPU nantinya akan menjadi perpanjangan tangan partai-partai besar. “Ada bahaya karena Komisi II melakukan intervensi. Asumsi partai eksis berusaha menghalang-halangi partai baru. Jangan sampai rapat konsultasi ini menggagalkan keputusan DKPP,” pungkasnya. (cea/abe)

JAWA TIMUR

3

SENIN 03 DESEMBER 2012 NO.0006 | TAHUN I

Indonesia Juara I Asia Tenggara Penularan HIV SURABAYA – Jumlah penderita HIV /AIDS di Indonesia setiap tahun meningkat sehingga negara kita menduduki peringkat pertama penularan virus HIV/AIDS tertinggi di Asia Tenggara. Hal tersebut diungkapkan Ketua Institute of Tropical Disease (ITD) Universitas Airlangga Surabaya Profesor Nasronudin, M.D.,Ph.D kepada kota disela-sela kegiatannya mengikuti symposium “Cara Deteksi dini Leukimia’ di Kampus C Unair, Minggu (2/12) kemarin.

Menurut Prof Nasron—sapaan akrabnya—sejak tahun 2004 lalu, terjadi lonjakan jumlah penderita HIV/ AIDS dan saat ini penderita paling banyak adalah ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak. Kondisi ini terjadi karena ketidakterbukaan pasangan (suami) .

Mestinya orang-orang yang rentan terkena virus HIV/AIDS harus sedini mungkin memeriksakan kondisinya sehingga tertangani dengan segera serta dapat melindungi pasangannya agar tidak terinfeksi.

Mereka yang tertular virus ini ratarata yang memiliki aktivitas seksual tinggi dan pemakai narkoba intravena yang berganti-ganti jarum suntik dan secara vertical dari ibu ke anak.

Di dalam tubuh manusia, virus HIV masuk kedalam sirkulasi darah, kemudian setelah satu atau dua minggu akan masuk kedalam sel-sel sasaran dan menginfeksi sedikit demi sedikit. Akibatnya, sel-sel yang dipapari HIV jumlahnya akan semakin sedikit karena sel tersebut akan mati.

Kemudian seseorang terinfeksi virus

Aids apabila jumlahnya terus turun yang normalnya diatas 1000 menjadi dibawah 200 disertai gejala klinis seperti panas tinggi, berat badan turun akibat diare kronis, kelainan kulit seperti herpes, timbul bintik-bintik putih disekitar area mulut karena terinfeksi jamur, TBC, infeksi toksoplasma dan rambut rontok.

Prof Nasron menambahkan, HIV/ AIDS memiliki 4 stadium, stadium pertama, virus HIV tidak menimbulkan gejala yang terlalu nampak dan penderita masih dapat beraktifitas dengan normal, stadium dua, virus sudah menimbulkan gejala tetapi penderita tetap dapat beraktifitas.

Stadium tiga, gejala dan keluhan sudah mulai nampak seperti jamur mulut, ruam kulit, gangguan faal tubuh, lemas, hilang nafsu makan, dan aktifitas mulai terganggu sehingga harus tidur selama 12 jam dari 24 jam di tempat tidur, dan stadium empat, gejala dan keluhan sudah terjadi dan penderita tidak berdaya karena banyaknya IO ( Infections Oportunities) .

Saat ini, kata Prof Nasron pihaknya membantu pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus HIV/ AIDS atau yang bisa disebut dengan Human Imunno Viruses – Acquired Immune Deficiency Syndrome. Selama ini terbentuk stigma dalam masyarakat bahwa penyakit ini sulit disembuhkan. Namun dengan pola hidup sehat serta menjaga asupan makanan bergizi 4 sehat 5 sempurna serta didukung dengan obat- obatan yang di formulasikan untuk HIV dalam hal ini ARV (Anti Retroviral) akan mampu mereduksi jumlah pertumbuhan virus tersebut dengan signfikan.

Sementara itu dari informasi yang berhasil dihimpun setidaknya jumlah peningkatan pasien yang terinfeksi HIV/ AIDS terus mengalami peningkatan. Untuk tahun 2012 ini saja, tercatat setidaknya terjadi peningkatan sebanyak 8 kali lipat pasien yang terjangkit virus tersebut.

Peningkatan ini dikarenakan imbas dari mulai terbukanya kesadaran masyarakat akan bahaya serta pengetahuan virus HIV/AIDS itu.

Setidaknya dukungan media, LSM, maupun pengetahuan masyarakat yang semakin terbuka mengenai bahaya virus ini semakin mantap. Kepada wartawan, Profesor yang sering dijuluki pasiennya sebagai “Profesor AIDS” ini menuturkan bahwa semakin berkembangnya teknologi, dan mapannya masyarakat dalam memahami virus mematikan tersebut, dewasa ini penyembuhan virus HIV/AIDS semakin cepat. Deteksi dini dengan pengambilan sampel darah dengan alat yang super canggih pun sudah mampu memprediksikan apaapa saja yang harus dilakukan untuk meminimalisir perkembang- biakan virus tersebut agar tidak semakin mengganas.

Prof Nasron-pun menyampaikan kiranya jika terdapat masyarakat yang sudah terjangkit virus tersebut tidak perlu khawatir dan cemas, terlebih disudutkan sebab penularan virus tersebut sekali lagi tidak semerta- merta langsung menjangkiti manusia lain terlebih jika “calon” yang akan terinfeksi tersebut dalam kondisi yang prima.

Diperlukan masa transisi virus atau biasa disebut dengan masa jendela antara 2- 3 minggu untuk v i r u s tersebut

merasuk kedalam sistem kekebalan tubuh manusia, dan diperlukan antara 2- 3 tahun bahkan dari informasi terbaru 1 tahun virus tersebut untuk dapat terdeteksi.

Dalam wawancara, Prof Nasron menyampaikan kekhawatiran penularan yang berlebihan yang ada saat ini sangatlah tidak manusiawi, mengingat selain dikarenakan stigma buruk yang ada jauh lebih memberatkan para ODHA ( Orang Dengan HIV/ AIDS) ketimbang derita klinis yang dirasakan oleh si penderita penularan yang adapun tidak langsung mampu menginfeksi si calon penderita.

“Dukungan keluarga, serta kerabat dekat untuk memotivasi sangatlah diperlukan untuk mampu mengembalikan kondisi serta motivasi para penderita HIV/AIDS” tutup Profesor Spesialis Penyakit Infeksi tersebut. (han/wir/abe)

Penderita HIV Wajib Makan Ayam dan Kurma SURABAYA - SIAPA bilang HIV/ AIDS tidak bisa disembuhkan?

Ternyata, makan satu ekor ayam setiap hari serta minum jus apel ijo mampu membantu menghilangkan virus HIV/AIDS dari tubuh orang dengan HIV/AIDS (odha).

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya Prof. Nasronudin, M.D., Ph.D yang sejak 11 tahun lalu bergelut dalam upaya penanggulangan virus HIV/AIDS kepada Koma, di kantornya Minggu, (2/12) kemarin mengungkapkan, penderita HIV/ AIDS bisa sembuh total asalkan minum obat teratur dan mengkonsumsi makanan bergizi.

“Minum obat teratur dan konsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, bisa menghilangkan virus dari tubuh ODHA (orang dengan HIV/ AIDS),” kata Prof Nasron—begitu ia biasa di sapa.

Obat yang dikonsumsi oleh penderita HIV/AIDS adalah ARV (anti retrovirall) dan diminum dalam jangka waktu 12 jam sekali.

Jika diminum teratur maka akan menekan jumlah virus dan mengurangi populasi virus dalam darah dari 100 ribu menjadi 500

virus dan kemudian sisa 5. Untuk menghilangkan 5 virus tersebut, ODHA kata Prof Nasron harus makan makanan bergizi seperti 1 kg ayam dan 1 kg kurma setiap hari, minum jus apel ijo di campur dengan wortel ,susu, makan ice cream dan berbagai makanan sehat lain, yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. “Memang tidak sehat untuk kantong, tapi memperhatikan pola makan sehat akan baik buat odha,” katanya sembari terkekeh.

Profesor yang lahir di desa Kaponan, Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, 3 November 1956 berkomitmen untuk membantu mereka-mereka yang tertular penyakit ini . Semasa kecilnya, Prof Nasron memang sudah bercita-cita ingin membantu orangorang miskin. Prof Nasronudin lebih memilih menjalani pendidikan atau profesi sebagai dokter karena ingin membantu menyembuhkan penyakit pasien yang kurang mampu. Hal ini semakin membuka jalan internist spesialis infeksi ini, dalam memberikan pelayanan yang menyeluruh dalam ITD. (han/abe)

WISATA IDEOLOGIS

Pemkot Kenalkan Perpustakaan Bung Karno BLITAR - Kota Blitar yang akrab di dunia internasional sebagai Kota Proklamator Bung Karno (BK) mengingat di Kota Blitar bersemayam makam Proklamator Bung Karno. Hingga saat ini hampir jutaan orang telah mengunjungi Kota Blitar dalam rangka berziarah ke makam BK atau sekedar berkunjung di Makam BK. Dalam rangka melengkapi serta menunjang wisata ideologis Makam BK, maka Pemerintah Kota Blitar mendirikan Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Perpustakaan yang terletak di Jl Kalasan Barat No 1 Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar ini, telah diresmikan oleh Presiden RI Kelima Hj Megawati Soekarnoputri selaku Presiden Republik Indonesia pada waktu itu, tanggal 3 Juli 2004.

Kepala Bidang UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, Purwodarsono menjelaskan bahwa kehadiran perpustakaan tersebut bertujuan untuk memberikan sumbangsih wawasan bagi generasi muda tentang Bung Karno pemimpin rakyat Indonesia pada masa perang kemerdekaan. “Hingga saat ini lebih dari 50.000 judul buku pada koleksi pustaka, sedangkan koleksi non pustaka terdiri dari puluhan jenis barang ataupun benda yang terkait dengan Bung Karno,” jelas Purwodarsono, kemarin(02/12/2012).

Kompleks Perpustakaan Proklamator Bung Karno terbagi 3 gedung utama yang terdiri dari Gedung A yang berisikan koleksi non pustaka dan koleksi pustaka. Gedung B yang memiliki buku jenis Koleksi buku referensi, permainan anak serta koleksi audio visual CD pidato dan Film Bung Karno. Serta Gedung C yang berisikan fasilitas penunjang seperti ruangan audio visual yang pada peringatan Bulan Bung Karno. Pada bulan Juni setiap tahun diputar Film Pidato Bung Karno. “Untuk koleksi Audio Visual, bisa digandakan pengunjung atas ijin petugas jaga di ruang koleksi pustaka,” urai Purwodarsono.

Para pengunjung perpustakaan BK selain menambah wawasan dengan koleksi pustaka, juga selalu penasaran dengan adanya mitos tentang lukisan Bung Karno yang bisa berdetak pada areal gedung koleksi non pustaka. Mereka tertarik dan ingin membuktikan langsung tentang detak yang mitosnya terletak di bagian jantung itu. Tentang adanya mitos itu, rupanya menjadikan magnet tersendiri bagi perpustakaan Bung Karno. “Lukisan itu dibawa dari Istana Bogor oleh Megawati Soekarnoputri dalam memperingati 100 tahun haul Bung Karno pada 2001 lalu. “Tentang mitos jantung berdetak tersebut kami serahkan pemahamannya pada masing-masing pengunjung perpustakaan Bung Karno,” jelasnya.

Menurutnya, fenomena alam jantung berdetak pada lukisan tersebut tidak bisa dijelaskan dengan ilmu. Hanya fenomena tersebut telah menjadikan keunikan tersendiri bagi para pengunjung. “Pengunjung bebas mengambil foto pada lukisan tersebut, akan tetapi dalam rangka menjaga keunikan lukisan diharapkan pengunjung tidak menyentuh lukisan baik dengan tangan maupun benda apapun,” pungkas Purwodarsono. (aven/abe)

KONTAK LANGGANAN Satu H ati untuk Bangs a

081703353339 (Iwan)

4

SUMENEP

SENIN 03 DESEMBER 2012 NO.0006 | TAHUN I

Disperta Klaim Pupuk Aman

LOPER CANTIK

david/koranmadura

- Sejumlah model menjadi loper dadakan saat bertandang ke rumah dinas Bupati Sumenep.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2013

Guru Kepulauan Terima Tambahan Satu Kali Gaji SUMENEP - Keluhan guru di wilayah kepulauan Sumenep terkait biaya oprasional yang tinggi, mendapat respons positif dari Pemerintah Pusat.

Melalui APBN 2013, sebanyak 68 guru pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah kepulauan akan mendapat tunjangan berupa gaji tambahan sebesar satu kali gaji pokok.

Tunjangan bagi guru kepulauan itu didasari tingginya operasional selama bertugas, salah satu contohnya harga kebutuhan pokok lebih mahal dibanding daratan. ”Sangat logis dan memang seharusnya guru kepulauan mendapat gaji tambahan.

Kalau hanya mengandalkan gaji pokoknya, mereka tentunya akan membandingkan dengan rekannya yang bertugas di daratan. Jangan sampai mereka berpikiran seperti itu supaya tidak berpengaruh pada kelancaran proses pendidikan di wilayah kepulauan,” kata anggota Komisi D DPRD Sumenep Dulsiam, akhir pekan lalu (30/11).

sai/koran madura

NAIK PERAHU - Sejumlah guru yang bertugas di Pulau Talango naik perahu Selain tunjungan gaji pokok, guru kepulauan akan disediakan rumah singgah yang akan

dibangun melalui alokasi dana dari APBN 2013.

“Pada 2013, banyak program

PENDAFRATAN BACALEG PKB

dari Pemerintah Pusat yang peruntukannya ke wilayah kepulauan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep Ahmad Masuni membenarkan guru kepulauan akan mendapat tunjangan berupa gaji tambahan satu kali gaji pokok guna mendorong para guru benar-benar melaksanakan tugasnya.

“Itu merupakan salah satu bentuk kepedulian dan perhatian dari Pemerintah Pusat.

Semoga berupa gaji tambahan maupun rumah singgah itu menambah motivasi dan semangat para guru untuk melaksanakan tugasnya di wilayah kepulauan,” ujarnya. (sai/abe)

PUTUSAN DKPP

KPU Tunggu Petunjuk Teknis dari KPU RI SUMENEP – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep menunggu petunjuk teknis dari KPU RI guna menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang 18 partai politik (parpol) lainnya yang wajib diikutsertakan dalam verifikasi faktual.

Hingga kemarin (2/12), KPU Sumenep belum menerima pedoman resmi dari KPU RI untuk melakukan verifikasi faktual terhadap 18 parpol tersebut.

“Untuk sementara petunjuk teknis guna menindaklanjuti putusan DKPP itu belum kami terima. Namun, secara internal, kami siap melaksanakan putusan itu dan sudah melakukan persiapan

awal,” katanya.

Persiapan awal yang telah dilakukan KPU Sumenep, di antaranya meminta staf untuk mengecek kembali berkas persyaratan yang diajukan pimpinan parpol beberapa waktu lalu.

“Dari 18 parpol yang wajib diikutsertakan dalam verifikasi faktual sebagaimana putusan DKPP tersebut, tujuh di antaranya memiliki kepengurusan di Sumenep.

Kami sudah membuka lagi berkas persyaratan dari tujuh parpol itu sebagai persiapan awal melakukan verifikasi faktual,” ujarnya.

Tujuh dari 18 parpol yang memiliki kepengurusan di Sumenep adalah Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Partai Buruh, Partai

Damai Sejahtera (PDS), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dan Partai Republik.

“Kami belum bisa bicara terlalu banyak tentang realisasi putusan DKPP, karena hingga sekarang kami belum menerima petunjuk resminya dari KPU RI,” kata Ilyas.

Ia juga menjelaskan, untuk tahapan verifikasi faktual terhadap 16 parpol yang sebelumnya telah dinyatakan lolos administrasi oleh KPU RI, telah memasuki masa perbaikan bagi delapan parpol yang persyaratannya dinilai kurang lengkap. (sai/abe)

dok ilyas/koran madura

MOH. ILYAS

- Anggota KPU Sumenep

DAK BIDANG PENDIDIKAN

Realisasi Bantuan DAK 2012 Baru 30 Persen SUMENEP – Realisasi bantuan dana alokasi khusus bidang pendidikan di Kabupaten Sumenep yang secara keseluruhan sebesar Rp 36,3 miliar, hingga akhir 2012 ternyata baru 30 persen.

“Penerima DAK 2012 sebanyak 207 lembaga pendidikan, baik sekolah dasar baik negeri maupun swasta. Hingga sekarang yang sudah terealisa-

si sebanyak 30 persen dari total anggaran sebanyak Rp 36,3 milyar,” kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Sumenep Moh Sadik, akhir pekan lalu (30/11).

DAK yang diperuntukkan kepada ratusan sekolah itu diwujudkan untuk melakukan rehabilitasi, membangun gedung perpustakaan, dan pengadaan peralatan pendidikan.

“DAK yang belum terserap itu sudah siap dicairkan melalui rekening sekolah penerima bantuan. Saat ini, uangnya sudah ada di kas daerah,” ujarnya.

Menurut Sadik, pencairan dana bantuan DAK dari Pemerintah Pusat itu memang secara bertahap melalui Kas Daerah

dan saat itu dana yang dicairkan melalui rekening Kepala Sekolah baru sekitar 30 persen atau Rp 10, 8 miliar, sedangkan 70 persennya atau sekitar Rp 25, 5 miliar direncanakan akan cair pada minggu ini sebab dananya sudah masuk ke Bank.

“Untuk 70 persendanya atau Rp 25, 5 miliar itu akan dimasukkan kerekening sekolah penerima bantuan itu pada minggu-minggu ini,” ujarnya.

Disinggung terkait sejumlah sekolah penerima DAK yang terancam tidak bisa dilaksanakan karena terkendala lahan, pihaknya menyatakan, sesuai laporan yang masuk ke Dinas Pendidikan hanya ada dua lembaga pendidikan yaitu

SDN Sapeken 9 Saebus dan SDN Duko Arkasa. “Memang ada laporan bahwa ada dua SD yang belum bisa terealisasi karena terkendala lahan, tapi kami akan membicarakan itu dengan pemilik lahan lagi dalam waktu yang tidak lama ini,” jawabnya diplomatis.

Pihaknya menambahkan, dalam persoalan sengketa lahan yang berkaitan dengan realisas bantuan DAK 2012 ini, disdik akan menangani secara proposional dengan mendatangi pihak warga yang mengklaim lahan tersebut sekaligus mencari solusi mengenai penyelesaiannya.

“Kami pasti mendatangi warga yang mengklaim pemilik

SUMENEP – Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) kabupaten Sumenep mengklaim persediaan pupuk anorganik maupun organik, aman dan bisa memenuhi kebutuhan petani menjelang awal musim tanam 2012-2013.

Data di Disperta setempat, sisa kuota pupuk bersubsidi pada tahun ini mencapai 34.696 ton dari jatah 61.048 ton.

Sisa pupuk tersebut meliputi 16.662 ton urea, 1.704 ton ZA, 7.005 ton SP-36, 4.889 ton phonska, dan 4.436 ton organik.

Kepala Disperta Sumenep Bambang Heriyanto mengatakan, persediaan pupuk menjelang awal musim tanam tahun 2012-2013 dalam kondisi aman dan dipastikan tidak akan terjadi kelangkaan.

“Kami sudah melakukan persiapan awal dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para distributor. Salah satu hasilnya, distributor menyatakan distribusi pupuk ke wilayah daratan maupun di kepulauan berjalan lancar. Hingga sekarang tidak ada masalah, apalagi kelangkaan pupuk,” katanya, kemarin (2/12).

Salah satu fokus koordinasi dengan distributor adalah kelancaran distribusi ke wilayah kepulauan, karena ada potensi kendala berupa kondisi geografis.

Selain itu, kata dia, pemerintah daerah memberikan subsidi biaya transportasi dalam distribusi pupuk bersubsidi supaya harga eceran tertinggi (HET) tidak ada perbedaaan, antara wilayah kepulauan dengan daratan.

“Besaran subsidi biaya transportasi pupuk ke wilayah kepulauan, tidak sama atau tergantung jarak dengan daratan (Kalianget). Kebijakan ini untuk menekan harga pupuk di kepulauan supaya sama dengan HET di daratan,” jelasnya.

Bambang juga menjelaskan, sesuai hasil evaluasi internal, tingkat penyerapan pupuk yang paling rendah pada tahun ini adalah organik.(rif/abe)

lahan itu dan itu pasti selesai, kalau memang harus ganti rugi kami sudah siap, tinggal berapa kami harus menggantinya,” jelasnya.

Pihaknya berharap, semua dana bantuan DAK untuk rehap kelas dan pembangunan perpustakaan ditahun ini bisa terealisasi secara maksimal sehingga lembaga pendidikan di Sumenep bisa lebih maju dan berkembang sebagaimana diharapkan bersama.

“Harapan kami semua dana bantuan itu bisa terserap 100 persen, meski hingga sekarang masih ada kendala seperti lahan tersebut,” harapnya. (rif/ abe)

Dua Puluh Warga Daftar Bacaleg PKB SUMENEP – Jumlah pendaftar bakal calon legislatif di DPC PKB Sumenep terus bertambah. Hingga kemarin (2/12) tercatat sebanyak 20 orang, dari sebelumnya 16 orang pada awal masa pendaftaran pada Jumat (23/11) pekan lalu.

Sekretaris DPC PKB Sumenep AM Bahrul Ulum menjelaskan, pihaknya membuka pendaftaran bacaleg sejak Jumat (23/11) pekan lalu dan akan berakhir hingga 31 Desember mendatang.

“Kami sengaja melakukan penjaringan bacaleg melalui mekanisme pendaftaran sebagai konsekuensi PKB sebagai partai politik (parpol) terbuka.

Siapa pun bisa mendaftar dengan catatan memenuhi persyaratan. Dari 20 pendaftar, sebagian bukan kader PKB,” katanya.

Sesuai hasil rapat, kuota bacaleg yang berasal dari nonkader PKB ditetapkan sebanyak 50 persen, dengan rincian 25 persen dari kalangan profesional dan 25 persen dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

“Jumlah bacaleg yang kami tetapkan sesuai dengan penetapan kursi DPRD oleh KPU Sumenep.

Kalau 50 kursi seperti saat ini berarti 25 bacaleg adalah kader sendiri dan 25 lainnya adalah nonkader, baik dari kalangan profesional maupun NU,” ujarnya.

Para pendaftar bacaleg PKB akan menjalani tes kepatutan dan kelayakan, setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Tes kepatutan dan kelayakan itu dijadwalkan pada Januari 2013 dan para pengujinya adalah pihak ketiga yang diundang oleh panitia pendaftaran bacaleg PKB Sumenep.

“Kami sengaja melibatkan pihak di luar PKB sebagai penguji supaya tes kepatutan dan kelayakan itu benar-benar objektif. Kami ingin para bacaleg PKB yang bertarung pada Pemilu 2014 adalah orang-orang yang kapabel dan mumpuni,” kata Ulum.

PKB Sumenep berencana menetapkan sekaligus mengumuman nama-nama bacaleg pada Februari 2013. (sai/abe)

PEMBAHASAN RAPERDA SUMENEP

Baleg Desak Raperda RTRW SUMENEP - Sudah beberapa bulan terahir ini pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumenep terkesan fakum, pasalnya tidak ada sama sekali aktifitas pembahasan raperda tersebut.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Sumenep, Ahmad Mawardi mengatakan, karena sudah berbulan-bulan pembahasan raperda tentang RTRW itu tidak ada pembahasan kembali, pihaknya akan mendesak Pansus kembali melanjutkan pembahasan Raperda tersebut, minimal pembahasan lanjutan itu dimulai kembali pada awal tahun 2013 mendatang.

“Kami akan mendesak agar Pansus RTRW itu segera dilanjutkan, minimal awal tahun 2013 mendatang,” kata Mawardi, Minggu (02/12). (rif/abe)

PAMEKASAN

5

SENIN 03 DESEMBER 2012 NO.0006 | TAHUN I

Polisi Masih Jaga Ketat Rumah Ketua KPU PAMEKASAN - Meskipun gelombang demostrasi menurun, namun penjagaan dari aparat kepolisian resort di rumah Ketua KPU Mohammad Ramli di Jalan Panglegur tetap dilakukan secara ketat.

Hal itu Kata Kasubag Humas Polres AKP Maryatun dilakukan untuk mengantisipasi kejadian yang kurang diinginkan sepanjang pelaksanaan tahapan Pemilukada. ‘’Ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang kurang diinginkan’’, katanya.

Lebih lanjut perempuan yang pernah menjabat Kasatlantas Polres

Sampang ini menegaskan, anggota kepolisian yang berjaga di rumah ketua KPU, setiap hari sebanyak 16 porsonel. Masing-masing 10 orang dari Dalmas Polres dan 6 porsonel dari Polsek Tlanakan. Selain itu, Pengamanan di titik tertentu dilakukan secara tertutup dan terbuka. Sementara petugas lainya melakukan patroli setiap saat. Diantaranya di gedung DPRD, kantor dan rumah ketua KPU. Penjagaan di rumah ketua KPU di Jalan Panglegur tersebut dilakukan menyusul aksi yang dilakukan sejumlah oknum masyarakat yang

tidak terima atas kebijakan KPU Pamekasan atas penetapan calon bupati dan wakil bupati yang dinilai sepihak.

Sesuai data yang dihimpun, aksi penyerangan dan demostrasi di depan rumah ketua KPU Pamekasan Jalan Panglegur sudah berlangsung 3 kali. Pertama, penyerangan pada tanggal 9 November lalu saat penetapan bacabub-bacawabub usai sholat magrib. Kedua, aksi pemblokiran jalan di malam hari dan tiga hari kemudian aksi pocong kembali terjadi di depan rumah KPU Pamekasan.

Pengetatan penjanggaan juga

Program KF Belum Maksimal

dilakukan di sejumlah rumah milik anggota KPU Pamekasan. Seperti yang terlihat di depan rumah Ali Wafa anggota KPU pokja verivikasi parpol yang berada di Jalan Gazali.

Di sini, saat ini dijaga 10 sampai 15 anggota kepolisian yang berpakaian dinas dan preman dari Polsek Kota Pamekasan. Rumah milik anggota KPU bagian teknis penyeleggaraan Atnawi yang berada di Desa Murtajih Kecamatan Pademawu dan tidak anggota KPU lain -nya juga dilakukan pengamanan yang sama.(afa/ abe)

DPRD Mencium Dugaan Pemotongan Dana Bosda

PERTANIAN GARAM DI PAMEKASAN

Harga Garam Rakyat Rendah

pendederan dan biaya angkut.

“Jadi kalau rata-rata dalam satu musim satu hektar tambak menghasilkan 70 ton garam, petambak akan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 38,5 juta.

Itu jika garam yang dihasilkan dinyatakan K1. Padahal, garam rakyat selalu dihargai dengan harga K2,” kata Zainullah, petambak garam di Desa Lembung, Kecamatan Galis, kemarin (2/12).

Para petani menduga, rendahnya harga garam itu karena adanya permainan di tingkat pengusaha. Sebab, pada awal hingga pertengahan musim panen garam, para petambak seringkali merasa kesulitan menjual hasil produksi mereka karena pengusaha belum membuka pembelian.

Akibatnya, persediaan garam di tingkat petani melimpah hingga harga turun.

“Hampir setiap musim panen garam, selalu saja yang menjadi alasan turunnya harga adalah melimpahnya stok. Padahal kondisi ini terjadi karena mereka sengaja menunda pembelian karena masih memiliki persediaan garam impor,” kata Zainullah.

Ketua Lembaga Pengkajian

Ia meminta agar Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara program tersebut memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk mencapai target pengentasan buta aksara.

Sehingga, Pamekasan yang menyatakan diri sebagai kota pendidikan benar-benar bebas dari buta aksara.

Ketua Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), Pamekasan, Heru Budi Prayitno, menilai pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional telah menjukkan hasil yang positif, meski kurang maksimal. Menurutnya, angka capaian itu dapat lebih tinggi jika pelaksanaan program pengentasan buta aksara itu bisa lebih dimaksimalkan.

Selain itu, untuk mencapai hasil yang lebih baik, seharusnya Dinas Pendidikan juga memaksimalkan monitoring atas penyelenggara progaram keaksaraan di masing-masing desa.

“Sementara ini yang kami tangkap, Dinas Pendidikan terkesan masih terlalu percaya dengan lembaga pendidikan penyelenggara program Kejar Paket. Akibatnya, monitoring yang dilakukan juga kurang maksimal,” kata Heru.

Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pamekasan, Halik, mengaku pihaknya sudah maksimal dalam melaksanakan program Keaksaraan Fungsional. Capaian pengentasan 790 warga dari buta aksara, menurutnya, merupakan hasil yang maksimal.

“Tidak mungkin kami melakukan pengentasan terhadap semua warga buta aksara. Tahun ini 790 warga belajar sudah dientaskan, sisanya secara bertahap,” kata Halik. (muj/abe)

fawaid/koran madura

SIAGA - Aparat kepolisian berjaga-jaga di depan rumah Ketua KPU Pamekasan Moh.Ramli di Jalan Panglegur.

PAMEKASAN - Sejumlah petambak garam di Kabupaten Pamekasan mengeluhkan rendahnya harga garam. Di banding tahun lalu, musim panen garam tahun ini harga komoditas tersebut mengalami penurunan cukup tajam.

Para petambak garam di sentra produksi garam Pamekasan, antara lain Kecamatan Galis, Pademawu dan Tlanakan, mengatakan harga garam saat ini belum memberikan keuntungan pada petambak. Sebab, hasil penjualan hanya mampu menutupi biaya operasional yang harus mereka keluarkan.

Saat ini, harga garam rakyat untuk K1 (kualitas prima) dijual dengan harga Rp. 550 perkilogram, K2 (kualitas sedang) Rp. 450 perkilogram dan K3 (kualitas rendah) Rp. 380 perkilogram.

Harga tersebut sudah termasuk biaya angkut dari gudang penyimpanan ke truk.

Padahal, ongkos produksi untuk satu hektar tambak garam dalam satu musim atau 11 kali panen, bisa mencapai Rp. 30 juta.

Biaya tersebut meliputi biaya penggarapan lahan, pengeringan,

PAMEKASAN - Dinas Pendidikan Pamekasan, Madura, dinilai kurang maksimal dalam melaksanakan Program Keaksaraan Fungsional.

Sehingga, sampai saat ini penurunan jumlah warga buta aksara di kabupaten tersebut belum signifikan.

Data yang dimiliki Koran Madura menyebutkan, pada 2011 lalu jumlah buta aksara mencapai 61.762 orang. Dan pada tahun ini jumlahnya turun 790 orang menjadi 60.972 orang atau mengalami penurunan sekitar 1,28 persen.

Angka itu cukup kecil bila dibanding dengan jumlah penurunan yang ditargetkan sebesar 50 persen.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Khairul Kalam, Minggu (2/12), mengatakan kecilnya angka penurunan itu disebabkan kurang maksimalnya Dinas Pendidikan melaksanakan program Keaksaraan Fungsional.

Dinas tersebut terkesan hanya sekedar melaksanakan program KF, namun tidak memaksimalkan program tersebut untuk mencapai target pengurangan angka buta aksara.

“Dari hasil evaluasi kami, penyelenggara program tersebut kurang maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga hasilnyapun kurang maksimal,” kata Khairul Kalam.

Khairul mengatakan program Keaksaraan Fungsional terkesan dilaksanakan tanpa ada target capaian. Padahal, program tersebut menggunakan dana sebesaar Rp. 284,9 juta yang bersumber dari APBN dan masih akan ditambah dengan dana yang bersumber dari APBD Jawa Timur sebesar Rp. 4,3 miliar.

dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Pamekasan, Heru Budi Prayitno menilai rendahnya harga garam rakyat juga disebabkan oleh lemahnya peran pemerintah.

Saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur masalah tersebut.

“Seharusnya pemerintah yang memiliki sentra produksi garam membuat regulasi khusus yang memihak pada petani garam. Sebab, mereka adalah aset yang harus dibela dan diayomi agar tidak selalu menjadi perahan pengusaha,” katanya.

Melalui regulasi itu, tata niaga garam bisa dikendalikan. Para pengusaaha tidak serta merta menentukan harga dan mutu garam secara sepihak, namun ditentukan bersama kelompok petambak garam dan pemerintah.

Selain itu, masalah ini juga disebabkan oleh lemahnya peran petambak garam sebagai pemilik barang produksi. Mereka seringkali tidak memiliki kekuatan ketika pengusaha menunda pembelian dengan alasan masih melimpahnya stok, karena terbentur oleh kebutuhan rumah tangga. (muj/abe)

s.bachri/koran madura

POTENSI LOKAL

produksi di lahan.

- Petani mengangkut garam hasil

PAMEKASAN - Meskipun bantuan operasional daerah (Bosda) untuk madrasah diniyah di belum dicairkan, namun, komisi D sudah mengedus adanya tencana pemotongan setiap siswa sebesar Rp.5000 dan untuk guru swasta sebesar Rp.600 oleh pengawas pendidikan agama islam melalui kelompok kerja madrasah diniyah (KKDT).

Wakil Ketua komisi D DPRD Djuhaini membenarkan adanya laporan dari sejumlah kepala madrasah diniyah yang merasa keberatan atas kebijakan rencana pemotongan tersebut. ‘’Kita sudah menerima pengaduan dari kepala madrasah, terkait pemotongan tersebut,” terangnya.

Djuhaini menjelaskan rencana pemotongan itu dilakukan di salah satu kecamatan wilayah timur dan barat Pamekasan. Sementara kecamatan lainya modusnya menggunakan persentase

setia pendapatan Bosda. Untuk itu dirinya meminta agar rencana pemotongan tersebut di urungkan karena semua madrasah keberatan. Hal itu juga dilarang atau tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. ‘’Kami minta rencana itu digagalkan’’. Ungkapnya.

Untuk itu saat proses pencairan Bosda, Komisi D akan melakukan pemantauan di sejumlah kantor pos. Ini berguna untuk memastikan apakah dana itu diterima oleh masing-masing kepala madrasah atau tidak.

Sebelumnya ada empat kepala madarasah datang ke komisi D DPRD. Mereka mengadukan dugaan terjadinya pemotongan dan Bosda aat pencairan bosda madin. Pencairan Bosda madin tersebut akan dilakukan di kantor pos.

Namun, hingga kini masih tersendat-sendat. (afa/abe)

KISRUH SUTAN BHATOEGANA

Banom NU Ingatkan Partai Demokrat PAMEKASAN - Lembaga Otonom (Banom) NU Pamekasan yang tegabung dalam komunitas Pecinta Gus Dur (Banser, Ansor, IPNU, IPPNU, Lembaga Dakwah NU, dan Organisasi Mahasiswa PMII Pamekasan) bersilaturrahim ke kantor DPC Demokrat Jalan Trunojoyo.

Mereka memberikan nasehat kepad Demokrat agar berhati-hati dalam hal memberikan pernyataan kepada publik.

Komonitas pecinta Gus Dur itu datang dengan mengendarai motor dari kantor NU di Jalan R.Abdul Aziz. Begitu sampai di kantor Demokrat mereka ditemui petinggi DPC Partai Demokrat.

Diantaranya Fariduddin Tamim, Khairul Kalam dan Suharto.

Juru bicara komunitas pecinta Gus Dur Pamekasan Mohammad Dahlan mengingatkan DPP Demokrat melalui DPC Demokrat Pamekasan. Ini terkait pernyataan Sutan Bhatoegana yang menuding Gus Dur berhenti dari presiden karena terkait Buloggate dan Bruneigate.

Dia menjelaskan, kader Demokrat atas nama Sutan Bhatoegana kurang cakap dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat karena mengatakan kalimat

AUDIENSI

fawaid/koran madura

- Pimpinan DPC Partai Demokrat menemui para peserta audensi dari organisasi pecinta Gus Dur Pamekasan.

yang dianggap tidak santun oleh nahdliyyin. “Sutan pantas diingatkan sebagai anggota dewan,’’ katanya.

Menanggapi hal itu Fariduddin Tamim perwakilan petinggi Partai Demokrat menyambut baik gerakan yang dilakukan komunitas pecinta Gus Durdi Kabupaten Pamekasan. Farid juga tidak terima jika Gus Dur dilecehkan. Sebab, Gus Dur adalah guru bangsa yang harus dihormati oleh segenap warga dan masyarakat indonesia, apalagi Gus Dur sebagai presiden Indonesia ke IV (empat). ‘’Keinginan pecinta Gusdur sudah sampaikan kepada DPP Partai Demokrat’’. Dia menjelaskan. (afa/abe)

6

SAMPANG

SENIN 03 DESEMBER 2012 NO.0006 | TAHUN I

KPU Ajak Warga Binaan Rutan Gunakan Hak Pilih SAMPANG - Semua warga yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) bisa menggunakan menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) setempat pada Pemilukada Sampang, 12 Desember mendatang.

Dengan tujuan menekan terjadinya kesalahan dalam mencoblos surat suara (SS), KPU Sampang dengan gencar dan rutin mengadakan sosialisasi secara langsung maupun melalui panitia pemilihan kecamatan (PPK) hingga panitia pemilihan suara (PPS) di tingkat desa atau kelurahan.

Bahkan, anggota KPU Sampang turun langsung ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIb Sampang akhir pekan lalu

SOSIALISASI

(1/12), untuk melakukan sosialisasi tentang tata cara mencoblos SS yang benar supaya nantinya dinyatakan sah.

“Kami melakukan sosialisasi kepada warga binaan Rutan Sampang tentang tata cara mencoblos yang sah pada surat suara guna menghindari suara terbuang akibat salah atau tidak tepat mencoblos,” kata anggota KPU Sampang Miftahur Rozaq.

Sosialisasi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu tidak hanya berupa pemaparan atau teori, akan tetapi juga simulasi tata cara mencoblos hingga memasukkan ke dalam kotak suara yang dilakukan langsung warga binaan rutan.

Simulasi pencoblosan surat suara

pemilukada itu diikuti oleh 86 warga binaan rutan, yakni 83 laki-laki dan tiga perempuan, denga dibimbing tim personel tim KPU dibantu pegawai rutan.

Ketika melakukan sosialisasi pemilukada di rutan, tim KPU Sampang membawa contoh surat suara bergambar enam pasang calon bupati/wakil bupati beserta bilik dan kotak suara.

“Kami berusaha memberikan pemahaman dengan mudah kepada warga binaan Rutan Sampang. Makanya, kami sengaja menggunakan Bahasa Madura ketika melakukan sosialisasi,” ujarnya.

Anggota KPU Sampang juga mengenalkan enam kandidat Pemilukada Sampang kepada warga binaan rutan.

“Kami menginformasikan kandidat secara lengkap, mulai nama hingga partai politik (parpol) pengusungnya.

Mereka berhak tahu,” paparnya.

Rozaq juga menjelaskan, sosialisasi di rutan merupakan bagian dari langkah KPU guna menekan angka golongan putih atau warga yang tidak memanfaatkan hak pilihnya pada 12 Desember mendatang.

“Kami akan berusaha secara maksimal untuk meningkatkan partisispasi pemilih dari berbagai elemen masyarakat yang mempunyai hak pilih supaya memanfaatkannya secara bijak dan arif,” pungkasnya. (msa/abe)

mahardika surya abrianto/koranmadura

- Anggota KPU Miftahur Rozaq (pegang mik) memberikan teori tata cara mencoblos surat suara yang benar dan sah.

Dambakan Pemimpin Tak Lupa Janji

Azizah Aziz

Ibu Rumah Tangga

SAMPANG - Pemilukada Sampang yang akan digelar pada 12 Desember mendatang sangat ditunggu oleh warga, dengan harapan berjalan lancar dan melahirkan pemimpin yang mengerti keinginan rakyatnya.

Forum Masyarakat Cinta Damai (Formacida) beberapa waktu lalu melakukan aksi damai dengan membagikan selebaran dan bunga kertas kepada pengguna jalan yang melintas di depan Monumen Trunojoyo Sampang guna

mengajak warga mendukung pemilukada aman dan damai.

Tak hanya Formacida saja yang mengharapkan pesta demokrasi itu berjalan lancar dan kondusif.

Azizah Azis (30), warga Desa Tanggumong, Kecamatan Kota, juga mengharapkan hal yang sama.

“Selain lancar, aman, dan damai, semoga saja pemilukada juga memunculkan pemimpin yang bisa mengerti nasib rakyat kecil, bahkan bisa men-

gangkat ekonomi masyarakat secara keseluruhan,” katanya, kemarin.

Ia juga berharap agar bupati-wakil bupati terpilih tidak melupakan janjijanji politiknya setelah dilantik sebagai pemimpin daerah.

“Tolong jangan pernah maupun pura-pura lupa pada janjinya selama masa kampanye. Seorang pemimpin harus merealisasikan janjinya, meskipun tidak ada yang mengingatkannya ,” pungkasnya. (ryn/msa/abe)

JELANG PEMILUKADA SAMPANG

PPK Sokobanah Rakor Pemantapan Kinerja PPS SAMPANG – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dan jajarannya terus bekerja guna memastikan pelaksanaan pemilu kepala daerah setempat yang dijadwalkan pada 12 Desember mendatang, berjalan lancar.

Salah satunya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sokobanah yang menggelar rapat koordinasi (rakor) pemantapan kinerja panitia pemilihan suara (PPS) di wilayahnya, akhir pekan lalu (30/11).“Kami ingin PPS tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilukada di tingkat desa. Oleh karena itu, rakor seperti merupakan hal yang wajib dilakukan sebagai bagian dari mempersiapkan jajaran sekaligus evaluasi,” kata anggota PPK Sokobanah Mahmud.

Rakor yang digelar oleh PPK Sokobanah tersebut diadakan di SDN Bira Tengah I, Jumat (30/12). Berdasarkan data

dari PPK, Penduduk di Desa Biratengah merupakan yang terbanyak di Kecamatan Sokobanah, ini bisa dilihat dari jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa tersebut, yakni sebanyak 15 TPS, dengan kisaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak tujuh ribu jiwa lebih.

Dalam kordinasi tersebut, PPK melakukan sosialisasi tata cara pengisian form model C-KWK.KPU, hingga pengisian berita acara dan tata kerja pelaksanaan pemungutan suara, beserta prosedur-prosedur lain yang harus dilakukan ketua KPPS dan anggotanya saat pemilihan, sesuai dengan yang tertera dalam dokumen Model C tersebut.

Menurut Mahmud, salah satu anggota PPK Kecamatan Sokobanah, nantinya pada saat pelaksanaan Pemilukada dimaksud, masing-masing TPS akan mendapat pengawalan ketat satu personil kepolisian bersenjata lengkap dibantu dua Linmas. “Untuk pendistribusian logistik seperti surat suara dan kotak suara, semuanya sudah diterima PPK nanti pada H-7.” Jelasnya.

Mahmud juga mengungkapkan, salah satu hal yang dianggap paling penting diantaranya, sebelum pelaksanaan pemilihan dimulai, KPPS beserta anggotanya Harus menghitung surat

RAKOR

mahardika surya abrianto/koranmadura

- PPK dan PPS rapat koordinasi mengenai persiapan Pemilukada Sampang 2012.

suara terlebih dahulu. “Sebelum pencoblosan, KPPS harus menghitung surat suara terlebih dahulu, dan harus sesuai yang berada dalam kotak dengan DPT, dan ada tambahan surat suara cadangan di dalamnya,” ungkapnya.

Masih kata Mahmud, dirinya menghimbau kepada KPPS agar melakukan penghitungan surat suara terlebih dahulu sebelum dibukanya waktu pen-

coblosan. “Kami selaku PPK menghimbau kepada seluruh KPPS yang berada di Sokobanah agar melakukan penghitungan jumlah surat suara sebelum acara pencoblosan dimulai, dan jika ditemukan ada ketidak sesuaian dengan jumlah DPT di TPS tersebut, diharapkan KPPS segera menghubungi PPK,” pungkasnya. (roy/msa).

Trend Penyebaran HIV AIDS Meningkat JAKARTA - Penyebaran HIV di Indonesia semakin meluas di 33 provinsi dan 341 kabupaten/kota. Jika upaya pencegahan tidak dilakukan, dikhawatirkan jumlah orang yang terinfeksi HIV akan terus meningkat.

Perkembangan penularan HIV-AIDS menunjukkan tren memprihatinkan. Jika biasanya kasus HIV-AIDS banyak menginfeksi orang dengan risiko tinggi seperti pengguna narkoba, dan pekerja seks komersial, kini bergeser ke kalangan ibu rumah tangga, bahkan anakanak. “Jumlah kasus istri yang rentan terinfeksi HIVAIDS semakin tinggi, sekitar 5.000-6.000 ibu rumah tangga,” kata Kemal Idris, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, di Jakarta, Sabtu (1/12).

Kondisi tersebut disebabkan banyak ibu rumah tangga yang tidak menyadari bahwa dirinya berisiko tinggi akibat perilaku seks bebas yang dilakukan suaminya di luar rumah. Berbeda dengan PSK, meski memiliki perilaku seks bebas, namun PSK lebih memiliki kesadaran tinggi akan risiko pekerjaannya. “Istri tidak sadar akan risiko yang dihadapinya karena dia tidak mengetahui perilaku menyimpang suaminya di luar rumah,” terang Kemal.

Untuk itu, kesadaran akan risiko dan bahaya HIVAIDS di kalangan perempuan, terutama ibu rumah tangga, perlu ditingkatkan. “Karena ternyata seks dalam ikatan pernikahan tidak lagi menjadi zona aman ketika salah satu pasangan memiliki perilaku seks berisiko tinggi,” jelasnya.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan peningkatan terjadi karena kurangnya pemakaian kondom di kelompok yang berisiko seperti pekerja seks PSK.”Prevalensi pada PSK perempuan, laki-laki, waria itu meningkat, ini mengkhawatirkan, dan salah satu penyebabnya karena penggunaan kondom yang kurang,” kata Nafsiah.

Kementerian kesehatan menyebutkan jika pencegahan tidak dilakukan diperkirakan kasus baru HIV bisa mencapai 76.000 per tahun.

Jumlah orang dengan AIDS sampai September 2012 mencapai 3.541 orang, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 6.187 orang. Sementara jumlah pengidap HIV turun dari 21.031 orang menjadi 9.883 orang.

Nafsiah menyebutkan sekitar 10 persen pekerja seks perempuan sudah terinfeksi, dan karena mereka tak bisa memaksa pelanggan untuk menggunakan kondom. “Tidak seperti Thailand no kondom no sex, Indonesia belum bsia memaksakan penggunaan kondom, saya baru ngomong kondom saja sudah didemo, tetapi ini harus dilakukan untuk melindungi kaum perempuan,” kata Nafsiah. “ Laki-laki dia pergi beli seks dan penyakitnya tidak pusing, lalu dia menularkan kepada perempuan lain, bahkan kepada istrinya sendiri,” tambah dia.

Mata Rantai Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Agum Gumelar, menambahkan situasi memprihatinkan tersebut menempatkan anak pada posisi rentan HIV-AIDS. Prosesnya terjadi karena orang tua anak yang bersangkutan merupakan pengidap HIV-AIDS. “Menjadi rantai penularan, HIV-AIDS pada anak terjadi dalam proses kehamilan hingga persalinan, menyusui dan media lain seperti transfusi darah,” ujar Linda.

Kondisi semakin diparah karena perempuan berada di posisi lemah secara gender sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol perilaku seksual menyimpang dari suaminya tersebut. “Telah terjadi ketimpangan gender yang membuat perempuan semakin lemah dan berisiko tinggi,” papar dia.

Ditambah lagi perempuan memiliki beban ganda karena stigma buruk akan lebih berat dirasakan pada perempuan pengidap HIV-AIDS. Kerentanan perempuan terhadap HIV-AIDS inilah yang mendorong peringatan kampanye HIVAIDS Sedunia 2012 di Indonesia mengangkat tema “Lindungi Perempuan dan Anak dari HIV dan AIDS”. (gam/abe)

Mahasiswa STAIN Pamekasan Ajarkan Kitab SAMPANG – Sebanyak 16 mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat (KPM) di Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.

Program KPM yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa tersebut dilaksanakan di Ponpes Al Sirojul sejak 28 Oktober lalu dan akan berakhir pada hari ini (3/12).

“Kegiatan yang telah kami laksanakan selama KPM di antaranya mengisi ceramah kepada santri, agar suatu saat ketika mereka sudah berada dimasyarakat tidak merasa canggung dalam berinteraksi di depan orang banyak,” ujar kata seorang mahasiswa STAIN Pamekasan A Kadir, kemarin (2/12).

Selain mengisi ceramah santri, Kadir bersama rekan-rekan mahasiswa lainnya juga memberikan materi pelajaran Mutaallimul Qur`an, yakni mengajar kitab Nurul Iman, Sullam Syafina dan lainnya.

“Kami juga membuat dan memperbaiki sarana dan prasarana yang dinilai perlu, seperti papan struktur kepengurusan pondok pesantren, dan sarana lainnya,” pungkasnya. (roy/msa/abe)

KONTAK LANGGANAN S at u H at i u n t u k Ban g s a

Ardi 081703452525 (Sampang)

BANGKALAN

7

SENIN 03 DESEMBER 2012 NO.0006 | TAHUN I

BPBD Imbau Warga Waspadai Bencana Alam

s.bachri/koranmadura

PENYAMBUNG - Pulau Madura dan Pulau Jawa tersambung pasca beroperasinya jembatan Suramadu.

Madura Butuh Rp. 0,6 Triliun Untuk Jalan dan Pengairan BANGKALAN- Tahun depan Madura bakal banyak menerima dana dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) melalui fasilitasi Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (Bapel BPWS).

Sedikitnya Rp 570 miliar akan dialokasikan untuk Madura.

Dana itu akan digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan se Madura. Selain itu, dana juga akan digunakan untuk meningkatkan sumber daya air di Madura.

Kepala Bapel BPWS, Moh. Irian saat diwawancarai Koran Madura mengungkapkan dana Rp 570 miliar itu akan dibagi dua untuk jalan dan sumber daya air. Berdasarkan surat dari Kemen PU, dana untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan

sebesar Rp 230 miliar. Sedangkan Rp 340 miliar lainnya untuk meningkatkan sumber daya air di Madura.

Dana Rp 230 miliar tersebut akan digunakan untuk pemeliharaan jalan di semua jalur Madura. Yaitu, jalur tengah, jalur utara dan jalur selatan. “Pada tahun-tahun sebelumnya, yang tersentuh pemeliharaan dan perbaikan jalan hanya di jalur tengah. Tahun 2013 semua jalur akan didanai,” Irian.

Untuk jalan di Madura, lanjut Irian, dana dari Kementerian PU biasanya hanya sebesar kurang lebih Rp 70 miliar saja.

Karenanya jalan di jalur utara dan selatan tidak tersentuh sama sekali. Sebab, dana itu hanya cukup untuk jalur tengah saja.

Peran fasilitasi BPWS berhasil meningkatkan pendanaan untuk lintas tengah sebesar Rp 105 miliar. Lintas utara yang sebelumnya tak pernah mendapat alokasi dana, 2013 mendatang akan digerojok dana Rp 50 miliar. Demikian pula jalur selatan yang tak pernah tersentuh sebelumnya akan mendapat alokasi dana Rp 75 miliar.

BPWS mengusulkan kepada Kementerian PU bahwa untuk menarik percepatan investasi swasta di Madura, setidaknya perlu percepatan peningkatan pelayanan infrastruktur jalan.

“Alhamdulillah, apa yang kami sampaikan mendapat perhatian dan didanai ,” ujar Irian.

Menurut dia, dana yang dialokasikan Kementerian PU ke Madura khusus infrastruktur

jalan meningkat lebih dari tiga kali lipat dari sebelumnya.

Dengan dana yang akan dialokasikan Kemen PU tersebut direncanakan akan ada pelebaran jalan di jalur utara. Jalan yang saat ini lebarnya kurang lebih hanya 5 meter itu akan dilebarkan menjadi 20 meter.

Sebab, jalur itu akan menjadi jalan yang sibuk jika pelabuhan internasional peti kemas sudah dibangun dan beroperasi. “Mudah-mudahan nanti berjalan lancar semua proses perbaikannya,” harapnya.

Terkait dana Rp 340 miliar untuk peningkatan sumber daya air, Irian menjelaskan dana itu akan dibagi untuk seluruh Madura. Dana itu akan dipakai untuk pembuatan sumur, embung, saluran irigasi dan berbagai

infrastruktur lain untuk meningkatkan ketahanan air di Madura. Masalah air dinilai salah satu yang perlu diperhatikan di Madura. Terutama di musim kemarau. ”Pemerintah pusat mengucurkan dana yang cukup besar untuk pembangunan Madura.

Namun, tidak hanya di bidang fisik tetapi juga prioritas mengembangkan SDM Madura,” tambah Irian. Dia juga mengungkapan berbagai pelatihan telah dilaksanakan BPWS di Madura. Kegiatan saat ini merupakan salah satu kegiatan pengembangan SDM Madura.

Peningkatan kualitas SDM Madura akan berdampak positif pada pembangunan Madura. (mad/adit/abe)

MUSIM HUJAN

Banjir Ancam Kota Bangkalan BANGKALAN - Sejak pertengahan November 2012 hujan mulai turun di Bangkalan. Pada pekan terakhir November, curah hujan pun makin tinggi.

Nyaris setiap hari Kota Bangkalan diguyur hujan deras. Lama hujan bervariasi, terkadang cukup lama.

Jika hujan deras turun dan tak berhenti selama 15 menit saja, sudah banyak tempat digenangi air. Terutama di jalan-jalan protokol, perumahan dan pemukiman warga. Tak jarang, genangan air bertahan lama setelah hujan reda.

Setiap hujan deras turun, warga Kota Bangkalan mulai dihantui kebanjiran.

Bukan hanya hujan yang menyebabkannya, tapi juga karena sejumlah fak-

tor penyebab banjir sebelumnya di Kota Bangkalan. Setidaknya 5 tahun terakhir faktor yang bisa jadi penyebab banjir di Bangkalan bertambah.

Faktor penyebab banjir di Kota Bangkalan yang sudah lama ada di antaranya, makin sedikitnya pohon penahan air karena ditebang, sampah, pendangkalan atau penyumbatan saluran air, dan berkurangnya resapan air karena peralihan fungsi lahan.

“Kawasan resapan harus dipertahankan guna mencegah terjadinya banjir,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Bangkalan Taufan Zairiansyah.

Di samping itu, kata Taufan, hal terpenting adalah peran masyarakat dalam

mencegah banjir. Sebab, sampah dan limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai atau saluran air lainnya juga menjadi penyebab banjir di wilayah perkotaan.

“Banjir bisa disebabkan oleh banyaknya sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai,” ujarnya.

Faktor terus berkurangnya resapan air tak bisa dipungkiri, seiring dengan perubahan fungsi lahan yang sebelumnya sawah dan potensial sebagai kawasan serapan, saat ini telah menjadi kawasan pemukiman maupun pertokoan.

Buruknya perencanaan saluran air di perumahan-perumahan baru juga men-

jadi penyebab banyak genangan air di Bangkalan saat dan setelah hujan reda.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebenarnya telah berupaya mencegah banjir. Sejumlah program atau kegiatan telah dilakukan, seperti pengerukan di sungai di kawasan jalan lingkar dan beberapa titik lainnya supaya bisa lebih banyak menampung aliran air saat hujan.

“Kami berharap peran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan makin meningkat,” kata Taufan. (mad/abe)

KETERSEDIAAN PUPUK BAGI PETANI

Petani Andalkan Hujan di Musim Tanam

BANGKALAN Seiring musim hujan yang sudah melanda sebagian besar wilayah Indonesia, musim tanam petanipun dimulai. “Rata-rata petani disini menggunakan sistem pertanian tanah hujan,” ungkap Puguh Santoso, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan.

Sawah-sawah yang dulunya (musim kemarau red.) ditanami cabe, kacang, dan tanaman palawija yang lain, saat ini sudah mulai disemai bibit padi. Diperkirakan pada Maret mendatang, panen raya petani di Kabupaten Bangkalan dimulai. Stok bahan kebutuhan jenis padi dan beras selama memasuki musim tanam hingga panen raya “aman”.

Hal ini ditegaskan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Gudang Bulog sebagai dua lembaga penyangga ketersediaan pangan. Kabupaten Bangkalan

sendiri merupakan Kabupaten penyangga bagi kebutuhan beras Madura.

Luas lahan yang cukup besar (29.230 Ha) dengan curah hujan paling tinggi di Madura membuat Kabupaten Bangkalan menjadi Kabupaten penyangga dan lumbung beras Madura. Namun ketersediaan bibit murah dan pupuk bersubsidi-pun kerapkali dikeluhkan para petani.

Padahal regulasi Pemerintah terhadap ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi ini sudah sangat baik.Kerjasama dengan pabrik pupuk Sriwijaya dan Kaltim demi ketersediaan pupuk murah bersubsidi bagi para petani sudah dijalin sejak lama.

Harga Eceran Tertinggi (HET)-pun sudah ditetapkan.

Namun masih saja banyak distributor “nakal” yang memainkan HET ini sehingga ada “mark-up” harga pupuk di tingkatan pengecer.

Menurut Saleh Farhat, SH, Distributor Pupuk Kaltim, persoalan kenakalan “oknum” ini terjadi di level pengecer. “Dis-

.... Praktik penimbunan BBM yag biasa terjadi, saat ini mulai menular pada praktik penimbunan pupuk murah tributor pupuk rata-rata sudah menerapkan regulasi HET kepada tingkatan distribusi di bawahnya, yaitu para pengecer,” jelas Saleh.

Namun saat demand (permintaan) petani meningkat, seiring memasuki masa tanam saat ini terkadang harga menjadi “liar”. Dari penelusuran dilapangan, ternyata bukan hanya pengecer yang rata-rata adalah lembaga kelompok tani (daftar kelompok tani sudah ditetap-

kan Dispertanak red.), tapi para penerima manfaat langsung (petani red.)-pun seringkali memanfaatkan situasi ini.

Praktek penimbunan pupuk murah bersubsidi seperti laiknya penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM)-pun menular hingga pada level ini. Pemerintah seringkali kesulitan melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi ini. Semua sudah tertata secara sistemik dan administratif. Mulai dari Distributor pupuk, pengecer (kelompok tani) hingga namanama para petani penerima manfaat langsung sudah tercover secara administratif.

“Bahkan jumlah pagu pupuk yang bisa dibeli oleh para petani disesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki-pun sudah diatur dengan sangat detil,” ungkap Saleh Farhat.

Regulasi ini dimaksudkan untuk menghindari praktek

“penimbunan” dan “mark-up” HET di level petani. Namun terkadang up-date data tiap tahun peng-anggaran dan penditribusian pupuk menjadi titik lemah sistem ini. Rata-rata data yang digunakan saat ini adalah data 5 tahun lalu yang tidak pernah di-update.

Akibatnya, sajian data yang tidak upto date ini menjadi titik masuk pelanggaran. Banyak lahan sawah yang sudah beralih fungsi masih tercatat sebagai lahan persawahan aktif. Banyak pula petani yang sudah alih profesi menjadi selain petani, masih tercatat sebagai petani aktif dan produktif. Pembenahan dan verifikasi data tiap tahun ternyata sangat penting dilakukan. Sajian data faktual sangat berpengaruh terhadap distribusi kebutuhan petani sekaligus peng-eliminir-an praktek “penimbunan pupuk”. (dit/mad/abe)

BANGKALAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, mengimbau warga untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya bencana alam selama musim hujan.

“Ada beberapa bencana alam yang harus diwaspadai warga pada musim penghujan ini, di antaranya angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor.

Bencana alam tersebut berpotensi terjadi di semua wilayah di Bangkalan,” kata Kepala BPBD Bangkalan Nurwahid Hidayat, akhir pekan lalu (30/11).

Wahid menghimbau warga untuk segera melaporkan ke aparat pemerintahan desa setempat atau langsung ke BPBD jika terjadi bencana alam di wilayahnya supaya cepat ditangani.

Bencana alam terkini yang melanda Bangkalan adalah angin puting beliung. Pada awal musim hujan ini telah terjadi angin puting berliung di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Burneh, Tanah Merah, dan Galis.

Sementara itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kabupaten Bangkalan akhir pekan lalu (30/11) menerima bantuan dari BPBD Provinsi Jawa Timur berupa 12 tandon air bersih.

“Bantuan tersebut disiapkan untuk menghadapi potensi kesulitan air bersih pada masa kemarau mendatang sebagai bagian dari percepatan tanggap darurat,” kata Kepala BPBD Bangkalan Wahid H Hidayat.

Nantinya, 12 tandon dengan ukurannya masing-masing 2.200 liter itu akan dikirim ke sejumlah wilayah yang rawan kesulitan air bersih pada masa kemarau.

Namun, untuk teknis penyerahannya, BPBD masih menunggu petunjuk dan koordinasi dari Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin.

“Untuk sementara tandon-tandon tersebut disimpan di gudang hingga ada jadwal pendistribusian ke sejumlah wilayah yang warganya membutuhkan keberadaan fasilitas itu,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, sejumlah wilayah di Bangkalan memang terpantau mengalami kesulitan air bersih pada masa kemarau.

“Bantuan berupa tandon ini sangat dibutuhkan warga untuk bisa menampung air bersih selama masa kemarau,” kata Wahid. (dit/abe)

Gizi Buruk Intai Warga BANGKALAN - Selama ini kontribusi pemerintah daerah dalam menekan angka gizi buruk yang ada di Bangkalan sudah dilakukan.

Namun, upaya tersebut haruslah terus digalakkan. Pada tahun ini, jumlah penderita gizi buruk hanya berjumlah 4 orang.

“Semuanya bisa sembuh total dengan penanganan yang maksimal dari masing-masing klinik gizi yang ada di puskesmas,” kata Kepala Bidang Gizi Dinkes Bangkalan Eni Mardiani, kemarin (2/12).

Penekanan terhadap angka gizi buruk terus dilakukan dengan beberapa cara oleh pemerintah daerah, di antaranya mendirikan klinik gizi di puskesmas serta memfasilitasi pendirian klinik gizi tersebut.

Ia menjelaskan, persoalan gizi buruk tidak bisa diselesaikan, jika dari pihak keluarga tidak mau berusaha untuk memperbaiki gizi anak. “ Hal yang paling berperan dalam penanganan kasus gizi buruk adalah pola asuh orang tua atau pengasuh dari balita tersebut, bukan faktor kemiskinan,” ungkapnya.

Dinkes Bangkalan juga akan terus berusaha maksimal untuk menambah pusat pemulihan gizi di setiap puskesmas yang ada di Bangkalan, dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap balita yang mengalami gizi buruk.

“Pada intinya, kasus gizi buruk harus ditangani bersama-sama. Penanganan yang akan dan sedang dilakukan oleh kami dalam kasus gizi buruk, tak akan maksimal, jika tidak didukung oleh keluarga penderita gizi buruk,” kata Eni. (ovi/abe)

Kominfo Dukung Jurnalisme Damai BANGKALAN – Kepala Dishubkominfo Abd Hamed mendukung jurnalisme damai yang memuat berita menyejukkan dan santun. Dia yakin masyarakat masa depan akan memilih bacaan yang tidak memberatkan dan enjoy tetapi mengenai sasaran.

Hal tersebut disampaikan Abd Hamed saat beramah tamah dengan aktivis dan wartawan di acara selamatan kantor perwakilan Koran Madura di Bangkalan Jalan Sidingkap No.11 Bangkalan. Dia menandaskan, Dishubkominfo yang dimpinnya bersinergi dengan insan pers.

Menurutnya, kata perhubungan di belakangnya terdpat komunikasi dan informatika. Karena itu, Hamed tetap meminta para jurnalis tetap menjaga komunikasi-jurnalistik yang selama ini dibina dengan baik.

Sebelumnya, pemimpin redaksi Koran Madura, Abrari, menyatakan kulo nuwun terhadap “pemangku adat” Bangkalan. Jurnalis senior Madura ini meminta saran dan dukungan atas terbitnya Koran Madura. Dia menilai, koran mengedepankan peace jurnalism, tanpa halaman sambungan, dan menggabungkan berita lokal, regional, nasional, bahkan internasional. “Konsep kami jurnalisme berbasis data dan peristiwa,” urainya. (mad)

8

EKONOMI

SENIN 03 DESEMBER 2012 NO.0006 | TAHUN I

Penambahan BBM Bersubsidi Langgar UU JAKARTA-Pemerintah berpotensi melanggar UndangUndang (UU) jika menyesuaikan belanja subsidi BBM tanpa melakukan perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 4 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2012. Pasal 7 ayat 1 UU APBNP 2012 mencantumkan belanja subsidi BBM senilai Rp 137,4 triliun dengan volume BBM sebanyak 40 juta kilo liter (KL). “Namun pemerintah sedang melakukan penyesuaian volume BBM bersubsidi, dari 40 juta KL menjadi 44 juta KL dengan meminta persetujuan di Komisi VII tanpa dilakukan perubahan UU. Ini berpotensi melanggar UU,” ujar anggota Komisi XI DPR RI, Dolfie OFP di Jakarta, Minggu (1/12).

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UU APBNP subsidi BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (liquified petroleum gas (LPG) tabung tiga kilogram tahun anggaran 2012 diperkirakan sebesar Rp137,4 triliun dengan volume BBM jenis tertentu sebanyak 40 juta kiloliter.

Menurutnya, pemerintah memang dapat menyesuaikan kebutuhan realisasi belanja subsidi, sebagaimana diatur dalam pasal 15 UU APBN-P 2012. Akan tetapi penyesuaian tersebut tidak memberikan mandat kepada pemerintah untuk menyesuaikan volume BBM bersubsidi. “Oleh karena itu, penyesuaian belanja subsidi dengan melakukan perubahan volume BBM bersubsidi seharusnya dilakukan dengan mengajukan usulan perubahan UU APBN. Tanpa ada perubahan UU maka itu pelanggaran,” ujar Dolfi yang juga anggota FPDI Perjuangan ini.

Karenanya, FPDI Perjuangan akan terus mencermati keputusan pemerintah. Bila tetap dilaksanakan, maka FPDI Perjuangan tentunya akan mempertanyakan hal tersebut ke menteri ESDM dan menteri Keuangan.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan manajemen pengelolaan serta perencanaan konsumsi energi itu di tahun ini sangat buruk. Ini ditandai dengan habisnya kuota BBM subsidi sebesar 44 juta KL. Menurutnya, dalam melakukan proyeksi kebutuhan BBM tiap tahun, pemerintah selalu salah target dalam pengelolaan dan penyaluran. Kejadian serupa pernah terjadi pada 2011 lalu. Setiap tahun, pemerintah juga selalu menambah alokasi BBM subsidi. “Harusnya pemerintah belajar dari tahun lalu, karena pembengkakan pemakaian telah terjadi. Sejak tahun lalu berakhir, pemerintah sudah bisa konsesi dan seharusnya melakukan proyeksi lebih baik, bukan mengulang hal yang sama,” katanya.

Dengan demikian wajar bila kuota BBM subsidi kembali jebol. Sebab, pemerintah tidak memiliki strategi yang matang dan alternatif rencana dalam melakukan pengelolaan energi ini.

Pemerintah, lanjut dia, tidak melakukan kalkulasi atas pertumbuhan konsumsi pengguna BBM subsidi yang saat ini 80 persennya digunakan untuk kebutuhan kendaraan bermotor. “Dari awal 40 juta KL kemudian ditambah 4 juta KL, dan dialokasikan kembali 1,2 juta KL. Ini namanya sudah deras sekali konsumsinya,” ucapnya.

Dia menambahkan bahwa konsistensi kebijakan pemerintah sampai saat ini belum mengarah pada suatu solusi riil jangka panjang. Jadi wajar saja bila hal yang serupa akan terjadi di tahun-tahun berikutnya.

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan kuota BBM dipastikan segera ditambah 1,2 juta kilo liter untuk mengendalikan kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah daerah. “Sesuai rapat koordinasi kemarin BBM jumlahnya 44,02 KL itu tidak mencukupi, tanggal 11 (Desember) itu solar akan habis, tanggal 23 premium akan habis juga, untuk itu perlu antisipasi (dengan tambah kuota 1,2 juta KL),” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (30/11).

Dia juga mengharapkan masyarakat tetap tenang dan tidak perlu ada kekhawatiran atau keep buying sambil tetap melakukan penghematan. Untuk jumlah biaya realisasinya, kata Hatta, akan digunakan melalui APBN-P 2013 dan tentu melalui audit BPK. “Karena ini kewenangan pemerintah dan DPR, Maka menteri ESDM ini harus segera mengajukan dan dibahas. Mengenai anggaran itu nanti dibahas di Komisi VII (DPR),” ujarnya.

Upaya penghematan dan pengendalian dilakukan pemerintah karena penggunaan atau konsumsi BBM di beberapa daerah tidak lagi memakai sistem jam operasi seperti yang terjadi di Kutai Barat. Maka menurut Hatta daerah-daerah yang rawan konflik perlu dilakukan pengendalian BBM bersubsidi. “Karena ini (BBM bersubsidi) diperkirakan tidak cukup dan tidak boleh ada ketidakpastian terjadi,” imbuhnya. (gam/abe)

Dahlan Dipanggil Lagi JAKARTA - Masalah inefisiensi PT PLN sekitar Rp37 triliun tampaknya belum selesai bagi DPR. Karena itu mantan Dirut PT PLN Dahlan Iskan akan dipanggil guna memberikan penjelasan lebih lanjut soal inefisiensi. “’Rapat lanjutan masalah ini akan dimulai besok pagi (Senin) sekitar pukul 10.00 WIB,’’ kata Anggota Komisi VII DPR F-PD, Sutan Bhatoegana di Jakarta, Minggu, (02/12).

Pemanggilan Dahlan kata dia merupakan langkah lanjutan dari rapat sebelumnya yang sempat digelar pada 13 November 2012 lalu. Hal ini karena DPR menganggap penjelasan Dahkan kurang memuaskan. Ketika itu, rapat sempat diskors karena Dahlan dinilai kurang menguasai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ’’Jadi (Dahlan) diberi kesempatan lagi untuk membaca temuan BPK secara utuh,” tambahnya.

Sementara itu, Dahlan memastikan kesediaannya untuk hadir di DPR besok. “Iya (akan) datang. Undangannya sudah benar ditujukan untuk mantan Dirut PLN,” tegasnya.

Sebelumnya Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menilai, Panja Sektor Hulu Listrik Komisi VII belum berhasil mengorek informasi dari mantan Dirut PLN Dahlan Iskan, soal potensi penghematan Rp 37,6 triliun yang hilang saat PLN dipimpin Dahlan, seperti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Uchok menyarankan Panja meminta data mentah dari BPK sebagai ‘amunisi’.

Menurut Uchok, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan anggota Panja relatif normatif, sehingga sangat mudah dijawab secara diplomatis oleh Dahlan. “Iya, antiklimaks dan juga memperlihatkan DPR ‘mati langkah’ untuk meminta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan PLN. Sebab DPR hanya (bertanya) berdasarkan hasil audit BPK sehingga semua pertanyaan bisa dijawab oleh Dahlan dan dinyatakan bahwa Rp 37,6 triliun bukan penyimpangan tapi hanya substitusi gas ke minyak solar,” ujarnya. (gam/cea/abe)

s.bachari/koranmadura

BUBU - Seorang pekerja membopong bubu (keramba) udang menuju tambak di senja hari. Udang biasanya tersesat di malam hari dan saat pagi tiba pekerja menangkapnya dan membawa pulang hasil tangkapan.

Redenominasi Bisa Memicu Hiperinflasi JAKARTA- Pemerintah harus benar-benar mengaji untung ruginya menerapkan kebijakan redenominasi atau menyederhanakan denominasi (pecahan) rupiah. Sebab kebijakan redenominasi ditengah ketidaksiapan masyarakat justru berdampak negative bagi ekonomi Indonesia.

“Persiapannya haruslah sangat matang. Jangan sampai keuntungan yang didapat lebih sedikit daripada kerugian yang harus ditanggung,” ujar pengamat ekonomi Ec-Think Indonesia, Telisa Feliyanti di Jakarta, Minggu (2/12).

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan Agus Martowardojo telah menyampaikan rencana mengusulkan RUU Redenominasi rupiah ke DPR RI pada Kamis (29/11). RUU ini telah melewati serangkaian pembahasan dengan pemangku kepentingan antara BI dan pemerintah.

Kendati demikian, masih dibutuhkan konsultasi dengan publik, untuk mengetahui respons masyarakat atas wacana ini. “Konsultasi publik ini untuk sosialisasi sekaligus untuk mengantisipasi ekses negatif jika kebijakan tersebut diterapkan,” katanya.

Redenominasi Rupiah adalah penyederhaan pecahan mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut.

Misal Rp 1.000 menjadi Rp 1. Hal yang sama secara bersamaan dilakukan juga

pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat tidak berubah.

Secara umum, ujar Telisa, redenominasi mendorong efisiensi mata uang lokal. Nilai nominal yang lebih sederhana akan memfasilitasi perkembangan bisnis, memudahkan membawa uang kertas/koin, serta mengurangi risiko pencurian atau perampokan. Namun potensi gagal tetap masih besar.

Apalagi kalau masyarakat belum siap.

“Memang, redenominasi dapat membantu mengurangi ekpektasi inflasi masyarakat. Selain itu, redenominasi bisa menyederhanakan transaksi akuntansi. Dalam jangka bisa panjang meningkatkatkan posisi nilai tukar rupiah.

Tetapi persiapan harus betul- betul matang,” jelas dia.

Sebab kalau dipaksakan maka akan membawa resiko bagi ekonomi Indonesia. Dampak paling buruk adalah

memicu hiperinflasi dan redenominasi berkali kali sehingga sangat meresahkan di masyarakat. Karena itu kata dia dibutuhkan sebuah skema atau prosedur yang bisa menjamin hak-hak masyarakat terlindungi selama proses transisi dari uang kertas/koin lama ke baru. “Indonesia mungkin perlu belajar dari pengalaman redenominasi di Argentina dan Chili yang gagal. Akhirnya bisa menjalar ke kestabilan politik juga karna instabilitas mata uang dapat mempengaruhi kredibilitas pemerintah,” ujar dia.

Dari sisi makroekonomi, jelas dia penetapan redenominasi bisa menimbulkan shock di pasar dalam jangka pendek yang diakibatkan oleh ketidakpastian akan dampak yang mungkin timbul pasca penetapan redenominasi. “Pada negara-negara berkembang ketidakpastian kebijakan ekonomi da-

PREDIKSI INFLASI

November Diperkirakan Naik Jadi 0,2 Persen JAKARTA - Sejumlah lembaga kajian ekonomi memperkirakan, angka inflasi selama November 2012 akan mengalami kenaikan menjadi 0,2 persen dari sebulan sebelumnya yang sebesar 0,16 persen. Meningkatnya angka inflasi ini disebabkan kenaikan harga daging sapi, kelangkaan Premium di sejumlah daerah dan kenaikan harga telur ayam.

“Kalau untuk inflasi bulan November ini, diperkirakan angkanya akan berada di kisaran 0,18-0,2 persen. Atau lebih tinggi sedikit dari inflasi sebulan sebelumnya yang hanya sebesar 0,16 persen,” kata pengamat Macro Economic Specialist EC-Think, Telisa Falianty kepada Koran Madura di Jakarata, Minggu (2/12).

Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan angka inflasi November pada Senin (3/12).

Perkiraan Telisa tersebut berbeda dengan prediksi inflasi yang sempat diutarakan Gubernur BI, Darmin Nasution saat ditemui di Kompleks Perkantoran BI Jakarta, Jumat (30/11). Darmin mengatakan, berdasarkan hasil survei Bank Sentral, inflasi bulanan untuk November 2012 akan sebesar 0,1 persen, sehingga inflasi tahunannya akan berada di angka 4,35 persen. “Inflasi lebih rendah, karena beberapa harga volatile foods menurun. Harga cabai menurun, tetapi memang ada yang naik, seperti bawah. Untuk beras masih relatif stabil,” kata Darmin.

Sementara itu, kata Telisa, kenaikan inflasi November 2012 lebih disebabkan oleh kenaikan harga daging sapi, telur ayam dan harga emas pada awal November. “Belakangan ini harga daging sapi sudah mulai naik, telur ayam juga

naik dibandingkan sebulan sebelumnya dan juga harga emas,” kata Telisa.

Selain itu, jelas Telisa, kenaikan ini juga dipengaruhi oleh ekspektasi publik yang memperkirakan kalau inflasi akan mengalami kenaikan. Perkiraan masyarakat tersebut, tambah Telisa, sejalan dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif tenaga listrik (TTL) di 2013. “Pemicu kenaikan inflasi juga disebabkan oleh aksi pemogokan buruh yang menuntut kenaikan upah minimum regional (UMR). Namun, sejumlah faktor pemicu inflasi tadi terbantu harga beras yang relatif stabil,” kata Telisa.

Inflasi Pasti Naik Perkiraan Telisa tersebut senada dengan prediksi lembaga kajian ekonomi dan keuangan, INDEF yang

memastikan bahwa inflasi November 2012 akan mengalami kenaikan. “Inflasi November sudah pasti naik, karena masyarakat sudah ancang-ancang untuk menghadapi bulan Desember,” kata Direktur Indef, Enny Sri Hartati kepada Koran Madura di Jakarta, Minggu (2/12).

Namun demikian, jelas Enny, harga bahan pokok tidak memberikan pengaruh banyak terhadap kenaikan inflasi November. “Harga bahan pokok masih relatif stabil,” ujar Enny.

Lebih lanjut Enny menjelaskan, kenaikan inflasi November sudah masuk ke dalam ekspektasi masyarakat terkait akan adanya kenaikan harga BBM dan TTL pada 2013. “Inflasi Desember 2012 juga akan naik, selain karena siklus musiman, juga dipengaruhi oleh ekspektasi kenaikan UMP,” kata Enny. (bud/abe)

ANGGARAN DAERAH

APBD Harus Prioritaskan Pelayanan Publik JAKARTA-Pemerintah meminta agar dana APBD lebih banyak digunakan untuk pelayanan publik. Karena selama ini realitasnya dana ini kebanyakan digunakan untuk menaikkan gaji PNS. “Saya kira Pemerintah Pusat hanya mengimbau Pemda agar dana-dana itu lebih banyak ke pelayanan publik, pendidikan, transportasi, irigasi, waduk dan lainnya,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa di Jakarta, Jumat, (30/11).

Dia menekankan perlunya program-program yang berorientasi pada kesejahteraan dan peningkatan pelayanan. Karena itu APBD harus diarahkan ke sector tersebut. “Jadi itu daerah lebih besar Dana Alokasi Daerah (DAD)

nya dibandingkan Dana Alokasi Umum (DUD) untuk lebih berpacu melalui cara-cara yang sehat,” ujarnya Sebelumnya, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dzulfian Syafrian menyarankan untuk mempercepat stimulus kebijakan fiskal, pemerintah diminta untuk memecahkan masalahmasalah pada penyerapan dana APBN dan APBD. Alasannya, Indonesia tengah memasuki momentum pertumbuhan ekonomi tinggi. “Kalau stimulus kita sangat baik, tapi konsumsi enggak diapa-apain akan tambah, sekarang tugas pemerintah mengakselerasinya,” paparnya Lebih jauh Dzulfian menambahkan

penyerapan juga harus memperhatikan masalah dana-dana APBN dan APBD yang mandek di perbankan. Menurut dia, dana idle tersebut harusnya dapat digunakan dengan lebih baik. “Sangat ironi dana-dana dikandangi (idle) di bank jadi penyerapan juga mohon diperhatikan. Kita sudah capek-capek utang, itu harus di bayar, maksudnya jangan sampai capek berutang tapi dimandaatkan (hambat) orang lain,” kata dia.

Menurutnya, ketiga efektifitas kerangka tersebut akan menggiring pertumbuhan ekonomi dari investasi, karena efektifitas pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi terus bergerak, maka pertumbuhan Indonesia akan terus pada konsumsi. “Sedangkan saat

dunia recovery, di sini saja karena kita mengandalkan konsumsi terus. Padahal, dunia mengandalkan investasi dan perdagangan,” jelasnya Dikatakan Dzulfianm jika pemerintah tidak segera melakukan perbaikan, maka akan kehilangan momentum. Hal ini akan menyebabkan pemulihan dan ekonomi Indonesia menjadi terhambat. “China pun sekarang sedang ada masalah demografi, ekonomi domestik dengan middle income growing karena kebijakan pertambahan penduduknya dampaknya mulai terasa usia lanjut mulai lebih besar dari produktif maka pertumbuhan di China terus menurun ini kesempatan bagi Indonesia,” imbuhnya. (cea/abe)

OPINI Salam Songkem

Wajah Lama Pemilukada Tak lama lagi Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan akan menyelenggarakan pemilukada. Calonnya wajah lama, baru, dan wajah lama yang diperbarui. Dalam sosialiasi yang disampaikan selalu baik dan hampir tidak ditemui sesuatu yang buruk. Ini mengulangi lagu lama dimana hampir semua calon menyampaikan hal yang baik. Meski mungkin terdapat hal yang tidak cukup syarat disebut baik, tentu yang seperti tidak akan disampaikan kepada publik.

Seperti tahun-tahun sebelumnya juga, masyarakat terbagi tiga. Pertama, terdapat warga yang percaya atas janji politik. Kedua, terdapat warga yang tidak yakin dengan janji politik. Ketiga, ada warga yang ragu-ragu, antara percaya dan tidak yakin.

Tetapi baik yang percaya, yang tidak yakin dan yang raguragu sama-sama menginginkan yang terbaik untuk kemajuan daerahnya masing-masing. Tinggal yang menang nanti maunya seperti apa; apakah mau menjadi lebih baik atau tidak jauh lebih baik dari waktu yang telah ditidurkannya.

Hanya, melihat dari biaya pemilukada yan gdikeluarkan sangatlah besar jumlahnya. Bangkalan misalnya yang mencapai Rp 30 Miliar itu yang bersumber dari APBD. Begitu juga dua kabupaten lainnya pasti jumlahnya tidak jauh ari pemilukada Bangkalan. Belum lagi biaya calon masing-masing. Bila di Bangkalan jumlah DPT mencapai 1 juta jiwa, maka andai setiap calon mengeluarkan dana pemilukada Rp. 20 ribu, maka uang dari satu pasang calon sudah mencapai Rp 20 Miliar. Itu baru satu pasang, bila dua pasang atau enam pasang seperti di Sampang, berapa banyak yang berputar? Ini belum menghitung bila terjadi sengketa pemilukada maka cost yang keluar akan bertambah banyak.

Pertanyaannya, jika calon tersebut terpilih, bagaimana caranya mengembalikan modal yang dikeluarkan? Tidak mungkin rasanya untuk tidak menarik modal, tetapi dengan cara apa bila salary kepala daerah hanya bernilai di bawah Rp 10 juta per bulan? Jika jabatan kepala daerah 5 tahun, maka Rp 10 juta x 12 x 5 = Rp 600 juta. Atau katakanlah salary kepalda daerah Rp 20 juta maka selama menjabat normal lima tahun tanpa halangan dari sisi salary kepala daerah mendapat Rp 1,2 Miliar. Bandingkan dengan modal yang ditanam bila Rp 20 ribu per pemilih dikalikan jumlah pemilih 1 juta = Rp 20 miliar.

Ini memang rumit karena politik tidak selalu matematik.

Tetapi bohong besar apabila pemilukada tanpa biaya dari calon.

Sebab calon pasti membuat baliho, stiker, pertemuan, dan seterusnya. Lalu dari mana sumber dananya? Mungkin dari donatur, tetapi tanpa kepentingan, donatur agak berat karena yang punya uang biasanya lebih memiliki perhitungan secara ekonomis. Tak ada makan siang gratis, begitu kira-kira kalimat yang bisa mewakili. (*)

HIV/AIDS dan Kita

A

gak mengejutkan ketika Indonesia menjadi juara pertama dalam penyebaran HIV/AIDS di Asia Tenggara. Itu artinya begitu mudah penyakit membayakan ini menjalar di tanah tercinta. Mengapa bisa seperti ini, Indonesia terlalu longgar dalam sirkulasi barang maupun orang dari dan ke Indonesia.

Menrik kiranya belajar ke Singapura, negri berpenduduk tidak lebih dari enam juta jiwa. Di Negeri Singa itu pendatang tidak boleh kelihatan suspect. Jika terlihat membawa penyakit, langsung diperiksa, dianggap datang ke Singapura untuk berobat meski kedatangannya untuk melancong. Selain itu, diSIngapura tidak boleh meludah sembarangan. Begitu pula merokok, membuang puntung, menyeberang jalan dan sebagainya, di Singapura tidak begitu mudah, ada tempatnya.

Di Indonesia lain lagi ceritanya. Apa saja bisa terjadi ketika hal yang seperti itu dilarang ketat di luar negeri. Jika negara ini bisa dijual sekali pun, itu pasti dilakukan karena yang dipikirkan oleh sebagian pihak. Tetapi apakah harus dengan seperti itu. Lalu di manakah martabat bangsa?

Saat MS Kaban dulu menjadi Mentri Kehutanan, ia bercerita di salah satu hutan di Kalimantan penjarah kayu di hutan dengan mudah membawa kubikan kayu diangkut tronton. Tronton itu melintas di depan kantor polisi dan TNI salah satu kecamatan. Tetapi aparat serasa tidak melihat iring-iringan tronton yang mengangkut kayu itu.

Mengerikan rasanya ketika republik ini menjadi monster, menakutkan dan sosok kejam itu justru lahir di sini, di tanah ini. Anakanak kita menjadi generasi yang berpotensi terjangkit HIV/AIDS. Ini persoalan besar karena bangsa secara keseluruhan tidak selalu menghormati warganya di dalam negeri.

Narkoba dan seks bebas begitu mudah dijumpai karena alasan duit. Di Bali, Surabaya, Jogjakarta, Jakarta, dan kota besar lainnya wajah penjaja seks itu terlalu muda untuk menanggung akibat besar seperti seks yang berdampak pada HIV/AIDS. Generasi muda bangsa ini haus uang karena sebagian uang negara masuk ke pemilik kantong yang tak pernah penuh.

Pendapatan orang yang paling tinggi penghasilannya tidak berimbang dengan penduduk yang berpenghasilan sangat rendah.

Potret ini menjadi tanda bahwa negara dengan konstruk seperti ini tidak memiliki keadilan secara ekonomi. Ketidakadilan ini melahirkan ketimpangan. Ketimpangan memunculkan prilaku menyimpang. Seks bebas dan narkoba merupaka nsalah satu bentuk deviasi atau abnormalitas.

Indonesia dengan model yang tidak jelas ini tidak berjalan datar.

Ada indikasi dan skenario besar untuk menjadikan Indonesia tidak populer. Salah satunya dengan cara merusak mentalitas bangsa bagi yang muda-muda. Sementara bagi kalangan tua dipancing dengan ajaran sesat dan beragama yang beragam serta rawan konslik atas nama isu ini.

Sampai akhirnya, Indonesia tidak memiliki generasi yang berkualitas. Bangsa yang tidak memiliki anak bangsa yang bermutu akan sangat mudah dikalahkan. Masuknya narkoba dan pelayanan seks bebas dari yang paling muda hingga paling tua terus bertambah sampai akhirnya negeri ini menjadi juara yang tidak diharapkan. (*)

A

9

SENIN 03 DESEMBER 2012 NO.0006 | TAHUN I

Madura, Mahfud MD, dan Fenomena Politik Oleh: Anwar Anggasoeta | Wartawan Koran Madura di Jogjakarta

M

ahfud MD, kini ketua MK, merupakan sosok yang menarik untuk dikaji. Perjalanan politik yang dibangun cukup menggelitik. Terutama ketika pria kelahiran Madura itu hengkang dari Jogja menuju Jakarta, menjadi menteri di era Abdurahman Wahid.

Gus Dur, saat itu, mempercayakan jabatan Mentri Pertahanan RI kepada Mahfud MD. Mahfud saat itu menolak halus karena mentri itu bukan bidangnya. Tetapi Gus Dur juga mengatakan kepada Mahfud sebagai sosok yang tidak berpengalaman menjadi presiden.

Dari sini, Gus Dur maupun Mahfud MD sama-sama yakin pada sesuatu yang baru meski dari awal tidak mengalaminya baik sebagai presiden maupun mentri.

Di kemudian hari, Mahfud menjadi anggota DPR RI dari PKB untuk beberapa wakt. Selanjutnya, Mahfud menjadi Ketua Mahkamah sampai saat ini. Dengan demikian, Mahfud sudah melampaui trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif : suatu hal yang tidak semua orang mengalaminya.

Belakangan ini, Mahfud disebutsebut sebagai kandidat presiden atau wakil presiden. Tidak tahu

persis kabar ini awalnya dari mana, tetapi jika hal tersebut dianggap baik untuk masa depan bangsa, mungkin taqdirnya bisa mengarah ke sana. Tetapi sejauh ini, Mahfud dikenal sebagai sosok yang bersih dan memberi kesan ikhlas dalam menjalankan tugas.

Di luar itu, jika diperhatikan, salah satu tokoh Madura yang berdiallek dan logat Madura sangat kental antara lain Mahfud. Dari sisi geografis-kultural, Mahfud menegaskan dirinya sebagai Madura tanpa mengurangi keasliannya sebagai Madura. Namun kompetensi Mahfud bukan karena ia Madura tetapi kemauan untuk belajar menjadi lebih baik dan berkualitas. Soal ikhtiar ini mengispirasi pemuda

MH Said Abdullah dan pasti terdapat banyak nama lagi.

Ada hal penting yang bermanfaat bagi warga Madura khususnya untuk tidak melupakan kemaduraan dengan hadirnya sosok yang membawa Madura ke pentas nasional. Setidaknya, Madura itu ada dan dibuktikan dengan orang yang berkiprah. Ini semakin menegaskan juga bahwa berkarir di politik itu tidak selalu berkonotasi pada kekuasaan.

Sebab Mahfud dalam beberapa kali kesempatan menyatakan dirinya sebagai sosok yang mengalir saja dalam hidupnya. Ia menjadi dosen, pembantu rektor, dan terus menanjak ke kursi tertinggi di Mahkamah Konstitusi. Inipun tidak direncana-

Dari sisi budaya, sosok Mahfud dan tentu beberapa orang asal Madura yang juga berkiprah di pentas nasional memberikan jawaban bahwa Madura tidak hanya berisi orang-orang lugu. Tetapi banyak orang Madura yang mumpuni di bidangnya.

Madura dan siapapun untuk maju dan ikut berkiprah dalam mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif.

Dari sisi budaya, sosok Mahfud dan tentu beberapa orang asal Madura yang juga berkiprah di pentas nasional memberikan jawaban bahwa Madura tidak hanya berisi orang-orang lugu. Tetapi banyak orang Madura yang mumpuni di bidangnya. Dari perspektif ekonomi, Didik J Rachbini semua orang sudah banyak yang tahu. Begitu juga dari sisi ke-NU-an terdapat Malik Madani, dari sisi militer terdapat Hartono, dari sisi politik terdapat

kan kecuali jalan itu menjadi pijakannya. Ini yang sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa.

Madura sejauh ini diidentikkan sebagai pulau yang berpenghuni lugu, seolah-olah hanya berisi orang-orang lucu. Sebagian publik menduga di Madura hanya berisi Kadir, Doyok, Buk Bariyah, dan Broedin. Kita tidak bisa melawan arus dugaan tersebut dengan menegaskan diri bahwa Madura tidak seperti yang didugakan orang.

Yang bisa menjelaskan Madura adalah prestasi dan kompetensi dari orang-orang Madura. Mahfud adalah satu contoh disamping contoh-

contoh lainnya.

Berkait dengan meroketnya nama Mahfud belakangan ini, ada dua hal yang bisa dihadapi Mahfud. Pertama, Mahfud seperti yang diisukan, maju menjadi capres/ cawapres dan menang. Untuk ini tidak jadi soal jika hal ini memang yang dimaui Mahfud. Kedua, Mahfud bisa anjlok justru karena ini.

Misalnya, dia digadang-gadang untuk menjadi RI 1 atau RI 2 tetapi sesungguhnya bukan ini yang diinginkan pengusungnya. Apalagi, di jalur politik cukup berliku dan pasti Mahfud sudah menghitungnya menjadi atau tidak menjadi RI 1 atau RI 2.

Politik, dari sisi personifikasi ibarat jalan jalan yang licin, gelap, dan sempit. Itu saja tidak cukup.

Tetapi di sisi jalan tersebut terdapat sungai. Tergelincir sedikit saja seseorang akan jatuh ke jurang. Sekedar menyebut contoh, Yahya Zaini adalah salah satu dari sekian politisi yang tergelincir. Belakangan, karena dianggap kurang hati-hati, Sutan Bhatoegana jadi “bulan-bulanan” kalangan Nahdliyyin sampai bersimpuh di hadapan Shinta Nuriyah.

Namun demikian, wacana Mahfud ini menjadi menarik bukan karena ia menempati trias politika dalam waktu yang berbeda.

Tetapi ia sebagai Madura dari sisi geografis menjadi berbeda. Apalagi, dalam pilgub Jatim empat tahun lalu, gubernur Jatim ditentukan Madura. Sebab, Mahfud MD selaku Mahkamah Konstitusi memerintahkan pengulangan pemungutan suara di Madura khususnya Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan.

Apakah presiden mendatang juga akan ditentukan Madura, jawabannya trgantung Mahfud apakah benar-benar mau maju dan menang atau ada “hidayah politik” lain yang dianggapnya lebih pas. (*)

Sportivitas dan Publik Sepakbola Oleh: Massida | Pengamat Sepak Bola, Tinggal di Sumenep

K

alau harus dikatakan kecewa ya memang harus kecewa.

Tidak berarti pemain timnas menegcewakan saat bertanding dengan Malaysia di stadion Bukit Jalil Kualalumpur Sabtu (1/12) lalu.

Indonesia tertinggal 0-2 dari Malaysia itu sudah lebih baik dibanding kalah 0-3 bahkan lebih banyak dari itu.

Mengapa Indonesia kalah? Ini pertanyaan sederhana. Secara sederhana pula jawabannya, tidak terbiasa menang. Mengapa tidak terbiasa menang? Sebab Indonesia tidak memiliki totalitas dalam bermain sepakbola, tidak fokus, bahkan mungkin juga tidak disiplin. Ini tidak hanya soal sepakbola, tetapi terkait dengan sepak terjang yang lain. Namun demikian, permainan Mungkin masih ingat dalam hampir setiap pertandingan sepakbola di Indonesia yang selalu nyaris diwarnai rusuh dan kisruh. Pemain jadi wasit, penonton jadi wasit, dan wasit jadi amukan massa. Bahkan pengurus induk organisasi ini pun

pecah meski sudah diketahui di dalam tata surya tak akan ada dua matahari. Tetapi dalam beberapa hal di Indonesia selalu begitu. Politik ya begitu dan kadang-kadang sepakbola juga dianggap politik.

Untuk kebaikan, tidak ada salahnya sepakbola berguru kepada siswa TK di Jepang. Di Negeri Sakura ini pelajaran tentang tahu diri dimulai sejak usia sangat dini.

Ketika bermain sepak bola, mereka tunduk kepada aturan main. Saat diminta berlatih jadi wasit, ia benar-benar berlatih menjadi wasit pertandingan sepakbola, bukan menjadi wasit dalam pertandingan lain di lapangan sepakbola.

Karena itu sebagai warga negara juga harus arif terhadap sepak bola.

Arif itu tidak hanya mendukung untuk menang tetapi juga harus menang menguasai keadaan. Pertama, harus berprasangka baik terhadap pemain bahwa pemain memang bermain dengan baik, benar, dan berusaha semampu tenaga. Kedua, harus yakin bahwa pemain dengan sekuat tenaga untuk bermain cantik tanpa pelanggaran dan menang.

Sepanjang tidak memiliki prasangka baik, ada kecendrungan penonton bersuara melampaui pemain di lapangan. Bahkan mungkin kata-katanya kotor dan tidak laik didengar. Padahal semua orang tahu yang bermain itu kaki, dada, kepala dan anggota tubuh lainnya, tetapi tidak termasuk mulut.

Poin paling penting dalam permainan itu sportivitas dari segala aspek. Kedisiplinan juga menjadi juru kunci. Bukan berarti pemain timnas tidak disiplin tetapi kekalahan harus disikapi dengan sportif dan tidak perlu menyesal karena

kekalahan ini. Selain itu, sepak bola itu kerja kelompok dimana satu orang tidak harus merasa paling wah di satu timnya.

Seberapun hebatnya Andik, ia hanya seorang diri dan butuh Andik-Andik yang lain di dalam lapangan. Itu saja belum cukup karena Malaysia sangat kuat karena

Untuk kebaikan, tidak ada salahnya sepakbola berguru kepada siswa TK di Jepang. Di Negeri Sakura ini pelajaran tentang tahu diri dimulai sejak usia sangat dini punya pengalaman mengalahkan Indonesia. Kuat juga karena Malaysia bermain di kandangnya sendiri.

Salah satu pemain Malaysia Safe memperkuat salah satu tim di liga Indonesia ini membantu Malaysia mengetahui karakter pemain timnas. Tetapi untuk menghindari dari kegalauan, kita katakan saja bola itu bulat. Kemenangan atau kekalahan tim tidak saja ditentukan oleh pemain, lapangan, atau pengalaman.

Namun juga keberuntungan tim itu ditentukan oleh “nasib”.

Dalam banyak pertandingan, eringkali dijumpai permainan yang kuat dan ancaman ke mulut gawang dari pihak lawan bertubi-tubi. Tetapi di adegan permainan yang lawan,

pemain yang kuat kadang-kadang melakukan kesalahan di lapangan dan dapat mengakibatkan kekalahannya. Hanya, bila disiplin yang kuat dari berbagai sisi kemudian tetap kalah, inilah yang disebut dengan takdir dan nasib.

Dalam kekalahan dengan Malaysia, sepintas tak ada yang cela dari permainan Indonesia. Oleh karena itu, bila pada akhirnya kalah, harus dipahami itulah yang terbaik walau kita berharap yang terbaik bukan kekalahan itu. Ini sebabnya meratapi kekalahan tentu akan semakin membenarkan Ada Band, Manusia Bodoh.

Indonesia masih punya waktu untuk memrbaiki diri menjadi lebih baik. Seperti matahari, Indonesia ditunggu banyak orang untuk membawa kecemerlangan meski dalam keadaan mendung sekalipun. Kalah adalah satu hal dan menang pasti hal lain dan semua itu ada dalam permainan yang sportif, disiplin, dan memposisikan diri di garis orbitnya masing-masing.

Bisa dibayangkan bila pemain tidak berada di garis orbitnya dan hanya mengikuti bola, maka kekalahan pasti akan hadir di setiap saat.

Karena itu, pelajaran menarik dari pemain timnas yang bermasalah, Diego. Dia pada akhirnya lebih terkenal bukan sebagai pemain sepakbola tetapi pemain di bidang yang lain, dan bukan di lapangan sepakbola. Kita sudah malu untuk meraih kemenangan sampai diolok-olok agar komposisinya diubah menjadi 3 – 3 – 4. Tiga pemai depan, tiga pemain tengah, dan empat lainnya menjadi kiper bersama satu orang penjaga gawang yang ada. (*)

Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah Pimpinan Redaksi Abrari, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Slamet HD, Sekretaris Redaksi Fety Fathiyah, Design Grafis Zeinul Ubbadi, Ahmed David, Hariri Em-Noer, Sumenep M. Kamil Akhyari (plt Kepala), Junaidi, Faisal ER, Syah A. Latief, Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Mohammad Fawaid, Ahmad Musayyin Akh, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Abd. Rahiem, Ryan H Bangkalan R. Aditya (Kepala) N Rahmat, Rustam Efendy, Surabaya Hana Diman (Kepala), Avent Januar, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Fotografer S. Bachri, S. Kurniawan Manajer Pemasaran Djunaidi, Accounting Ekskutif Ahmad Yani, Hepi S Pribadi (Sumenep), Mohammad Muslim, Husnan (Pamekasan) Siti Farida, Ariek Sofiana (Sampang), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Syahidah (Malaysia), A. Faqih Kadafi (Yaman), Penerbit PT. Koran Madura, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ ymail.com, Telepon (0328) 674374, Fax (0328) 661719, Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

10

Bagi Koran dan Peresmian Kantor Biro Bangkalan

S

epekan Koran Madura Turun Jalan. Jajaran redaksi dan kru Koran Madura selama sepekan terakhir ini menyelenggarakan aksi turun jalan. Mula-mula, diawali di Surabaya untuk memperkenalkan koran baru dari Madura, Koran Madura. Koran ini terbit di lokal tetapi memuat berita regional, nasional, bahkan internasional selain lokal itu sendiri. Selain itu, Koran Madura mengususng jurnalisme damai, santun dan mengedepankan data dan peristiwa. Koran Madura tidak saja beredar di Madura tetapi juga di Surabaya dan Jakarta.

Sebagai sesuatu yang baru dan inovatif, Koran Madura menampilkan berita di masing-masing halaman yang tanpa sambungan. Sehingga, saat pembaca menyimak beritanya tidak usah membuka halaman lain untuk mencari sambungannya.

Setelah sukses turun jalan di Surabaya bersama sejumlah model, Koran Madura mengelar acara sejenis diKabupaten Sumenep. Di kabupaten ujung timur Madura ini, kru Koran Madura bersama sejumlah model lokal bergerilya menyapa pembaca di sejumlah jalan protokol, gedung DPRD, rumah dinas bupati dan titik lainnya dimana kru Koran Madura bisa berinteraksi dengan orang yang diam maupun yang berlalu lalang.

Usai di SUmenep, kru Koran Madura dan model bergerak ke Bangkalan, di kota ujung barat Madura ini kru bersilaturahim dengan jajaran terkait, Dishubkominfo. Dinas ini yang paling kompeten menyangkut urusan komunikasi. Jajaran redaksi juga bersilaturahim dengan wartawan di Bangkalan. Beberapa agenda yang masih akan dilakukan antara lain bertemu dengan sejumlah pengusaha di Surabaya , Jogjakarta, dan Jakarta. Koran Madura selain mengedepankan lokalistik juga berkomitmen terhadap masalah kebangsaan. Karena itu wajar apabila motto Koran Madura Satu Hati untuk Bangsa. Keterangan foto 1, Pimpinan DPRD Sumenep berfoto bersama dengan model dan kru Koran Madura di SUmenep. Foto 2, Pemimpin Redaksi Koran Madura Abrari saat serah terima tumpeng dalam acara selamatan kantor perwakilan Koran Madura di Jalan Sidingkap No.11 Bangkalan. Foto 3, model dan kru Koran Madura memperlihatkan Koran Madura di sela-sela penyebaran Koran Madura di Sumenep, Foto 4, sejumlah pejabat dan staf saat foto bareng di rumah dinas Bupati Sumenep di Jalan Panglima Sudirman. (mad)

SENIN 03 DESEMBER 2012 NO.0006 | TAHUN I

SHUTTER

foto-foto ahmed david/koranmadura

OPINI

SENIN 03 DESEMBER 2012 NO.0006 | TAHUN I

11

12

SENIN 03 DESEMBER 2012 NO.0006 | TAHUN I

ETALASE