e Paper Koran Madura 1 April 2015

RABU

KORAN MADURA

Agung-Ical Diberi Waktu untuk Mediasi Berita Terkait |2

1

RABU 1 APRIL 2015 |0328-6770024 No. 0578 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

1 APRIL 2015 | No. 0578 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

u Abu alam sidang kedua tuntan kub Rizal Bakrie kepada kubu Agung Pengadilan Laksono dan Kemenkumham di erikan mb Negeri jakarta Utara, Hakim me ukan kedua belah pihak untuk melak h hakim I ole ai ars rak mediasi yang akan dip Made Sukadana.

D

pat Madura Menda a es D a an D Rp 286.430 M l Berita Nasiona hal 4

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578 | TAHUN IV

DENNY INDRAYANA TERSANGKA

KPK Rekomendasikan Stop Payment Gateway JAKARTA-Dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek payment gateway pembuatan paspor di Ditjen Imigrasi, Kemenkumham semakin terang benderang. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah melarang Wamenkumham, Denny Indrayana melanjutkan proyek tersebut lantaran rawan korupsi.

ant/m agung rajasa

SIDANG GUGATAN KETUA DPP GOLKAR. Simpatisan dan pengurus DPP Golkar versi Munas Bali menghadiri sidang kedua gugatan ketua DPP Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) atas kubu Agung Laksono di PN Jakarta Utara, Selasa (31/3). Kuasa Hukum Partai Golkar Kubu Ical, Yusril Ihza Mahendra menyetujui dengan proses mediasi dan kuasa hukum tergugat dari pihak Agung Laksono, Lawrence Siburian menyerahkan semua proses mediasi kepada majelis hakim.

JK Minta Ical-Agung Cooling Down JAKARTA-Kisruh dualisme kepemimpinan di tubuh internal Partai Golkar belum juga menemui ujungnya. Babak demi babak konflik kembali disuguhkan ke hadapan publik.

Terakhir, terjadi drama perebutan ruang Fraksi Partai Golkar di gedung DPR, Jakarta antara kubu Aburizal Bakrie atau Ical dengan jajaran Agung Laksono.

Kubu Agung akhirnya berhasil menguasai ruangan fraksi setelah melewati serangkaian drama mendebarkan.

Kondisi itu pun membuat mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla kecewa. Menurut pria yang karib disapa JK itu, situasi akan semakin mencoreng nama besar Partai Golkar. “Otomatis memberikan nama Golkar kurang bagus dilihat,” ucap JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (31/3).

Karena itu, pria yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden itu pun meminta agar kedua kubu menahan diri. Seharusnya, kubu yang memiliki legalitas yang semestinya diikuti. “Ya memang kalau saya lihat prosesnya, kegaduhannya, harus menahan

diri. Mudah-mudahan islah. Tapi kan sudah diputuskan mereka.

Saya pikir satu-dua hari ini akan kembali baik,” ujarnya.

Dalam mediasi yang dilakukan kemarin, Senin 30 Maret 2015, baik Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono sepakat, pengurus Fraksi Golkar berstatus quo atau tidak berubah hingga paripurna DPR dilaksanakan.

Kedua kubu juga telah bersepakat untuk menghindari aksi saling klaim dan aksi saling menduduki masing-masing fraksi. Mereka pun telah sepakat untuk membuka kantor fraksi bagi siapapun kader yang ingin memakainya.

Namun demikian, kedua kubu saling melaporkan ke Bareskrim Polri. Agus Gumiwang dilaporkan kubu Ical karena dianggap melanggar Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Data.

Kubu Agus Gumiwang dianggap memalsukan dokumen dengan memakai kop surat milik Fraksi Partai Golkar tanpa izin.

Surat tersebut intinya meminta Ade Komaruddin dan Bambang Soesatyo untuk mengosongkan ruangan di lantai 12, Gedung Nusantara I DPR. Sementara itu, sidang lanjutan gugatan kubu Ical terhadap pihak Agung dan Menteri Hukum

dan HAM Yasonna H Laoly kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara setelah sempat tertunda pada Rabu (25/3) lalu karena kubu Agung dan Menkum HAM tidak hadir.

Dalam sidang kali ini tampak hadir lengkap kuasa hukum kubu Agung dan Menkum HAM. Majelis Hakim Lilik Mulyadi menetapkan untuk adanya mediasi di antara kedua kubu dengan waktu 40 hari.

Lilik menjelaskan bahwa mediator penggugat atau tergugat boleh memilih di luar atau yang disediakan di pengadilan.

“Kami setuju adanya mediasi, tapi kalau bisa kurang dari 40 hari,” ujar Yusril selaku Kuasa hukum Golkar Kubu Ical, Selasa (31/3).

Lain dengan Yusril, Laurens Siburian, selaku kuasa hukum Agung Laksono menyatakan, bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis soal mediasi ini, begitu pun dengan tergugat 2 dan tergugat 3.

Majelis hakim kemudian menjelaskan waktu pemanggilan sidang berikutnya akan menunggu sesuai dengan hasil dari hakim mediator. “Prinsipnya akan menunggu hasil dari hakim mediator I Made Sukadana, ada kesepakatan perdamaian atau tidak,” ujar Lilik Mulyadi. =GAM/ABD

Pengakuan disampaikan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Eko Marjono saat memberikan keterangan kepada penyidik Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri.

“Intinya, dia bilang hati-hati karena ini memiliki peluang dan kerawanan untuk penyalahgunaan wewenang,” kata Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrachman usai menerima laporan dari Eko Marjono di Jakarta Pusat, Selasa (31/3).

Rekomendasi Eko dalam sosialisasi payment gateway pada Juni 2014. Selain KPK juga dihadiri perwakilan Kemenkominfo, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Bank Indonesia. Menariknya, saat itu KPK sudah pernah memperingatkan Denny Indrayana bahwa proyek pembayaran paspor via online itu berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

“Direktur Pengaduan Masyarakat Karena Eko Marjono, sekitar Juni 2014 sudah sempat memberikan penjelasan (warning) dari aspek hukum proyek itu (payment gateway) saat memenuhi undangan dalam pertemuan membahas sosialisasinya.

Pertemuan dilakukan sebelum PG (payment gateway) itu diluncurkan,” jelas Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha.

Ia menjelaskan, KPK melihat proyek itu berbenturan dengan program paspor online yang sudah ada lebih dulu. Indikasi yang lahir jika ada dua program berjalan bersamaan tanpa ada integrasi, juga adanya rantai transaksi keuangan yang mengikutsertakan pihak swasta. “Dia (Eko) bilang, program baru pertama kali harus diperhatikan dulu aspek hukumnya,” tegasnya.

Lantaran dianggap mengetahui, Bareskrim Mabes Polri kemudian memanggil Eko sebagai saksi untuk Denny Indrayana.

Ruki menyebut, Bareskrim meminta izin kepadanya untuk memeriksa Eko. “Yang jelas ketika itu Bareskrim meminta izin kepada saya untuk meminta keterangan dari direktur pengaduan masyarakat untuk konfirmasi apakah benar Direktur Dumas telah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka program payment gateway,” jelas Ruki.=GAM/ABD

ant/herman

LA NYALA DIPERIKSA KEJATI. Ketua Kadin Jawa Timur La Nyala Mataliti (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (31/3). La Nyala diperiksa selama 8 Jam oleh Kejati Terkait dengan kasus dugaan korupsi di Kadin Jawa Timur.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABURABU 1 APRIL 2015 | No. 0578 | TAHUN IV 1 APRIL 2015

No. 0578 | TAHUN IV

33

ant/yusuf nogroho

KUNJUNGAN KERJA MENKO PMK. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memilih jamu saat kunjungan kerja di Klinik Saintifikasi Jamu “Hortus Medicus” Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah (31/3). Dalam kunjungan Itu Puan Maharani memanen tanaman obat, menanam tanaman obat langka serta meluncurkan 5 jamu saintifik secara nasional.

Puan Penerus Tongkat Estafet Megawati PDI Perjuangan Sepakat Pertahankan Trah Soekarno JAKARTA-Nama Megawati Soekarnoputri tercatat sebagai ketua partai politik paling senior di kancah perpolitikan nasional. Hampir 4 dekade, putri proklamator RI ini menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan yakni sejak orde baru hingga sekarang.

Seiring dengan usianya yang sudah tidak muda lagi, suksesi kepemimpinan di partai moncong putih ini mulai diwacanakan.

Dari sejumlah kader PDI Perjuangan, Puan Maharani berada di barisan terdepan

bersama tokoh-tokoh muda PDI Perjuangan yang digadang-gadang sebagai penerus Megawati nantinya.

“Puan Maharani ada di deretan depan pemimpin masa. Dia pantas menjadi Ketua Umum. Apalagi hanya untuk menduduki jabatan Wakil Ketua Umum (Waketum),” kata Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon di Jakarta, Selasa (31/3).

Seperti diketahui, PDI Perjuangan akan menggelar kongres ke IV pada 9-12 April 2015 mendatang di Bali. Namun perhelatan akbar PDI Perjuangan sekedar seremonial pengukuhan Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Ketokohan putri proklamator ini tidak tertandingi sehingga semua kader partai sepakat mengusung Megawati menjadi orang nomor 1 di PDI Perjuangan.

Namun berbeda dengan kongres sebelumnya, kali ini akan dibahas posisi baru

di partai berlambang banteng gemuk itu yakni Waketum. Lagi-lagi, nama Puan Maharani disebut-sebut sebagai kandidat kuat mengisi posisi Waketum. “Jangankan waketum, ketum saja dia cocok kok,” kata Effendi.

Dia mengatakan, Puan adalah trah Soekarno. Lebih dari itu, dia juga kapabel dalam berorganisasi. Loyalitasnya kepada Banteng Moncong Putih tak usah diragukan lagi.

“Kapasitas Puan tidak bisa diragukan lagi, kemampuan manajerialnya sangat bagus, dan loyalitas terhadap partai tinggi.

Dia pantas meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Bu Mega,” tegasnya.

Effendi mengatakan, wacana posisi baru di struktural yakni Waketum sudah lama terdengar di internal partai. “Di kalangan kader ada obrolan informal soal posisi Waketum,” tukasnya.

Pengamat Politik dari Charta Politica, Arya Fernandez mengatakan partai moncong putih ini tengah menyiapkan Puan untuk jadi penerus Megawati. “PDI Perjuangan akan mempertahankan identitas Soekarnois di partai, dan yang berpeluang serta kualitas itu ya Puan Maharani,” ujarnya.

Menurutnya, pacsa meninggalnya Taufiq Kiemas, PDI Perjuangan kehilangan sosok yang bisa diterima oleh semua golongan di luar partai. “Dan Puan menjadi tokoh tengah yang diterima semua pihak,” imbuhnya.

Secara terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengaku tak mengetahui jika namanya masuk dalam bursa Waketum DPP PDI Perjuangan pada kongres mendatang. Dia juga mengaku tak mengetahui adanya kabar bahwa dirinya siap mundur dari jabatan menteri jika namanya benar-benar masuk dalam posisi baru di kepengurusan partai pimpinan ibunya.

“Saya sudah tidak mempunyai kapasitas untuk menjawab seputar Kongres PDI Perjuangan tersebut. Tanyakan ke DPP dong, jangan ke saya,” ujar Puan saat ditemui wartawan, di sela peninjauan Balai Pengembangan Tanaman Obat Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (31/3). =GAM/ABD/ANT

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578 | TAHUN IV

HARGA BBM

Luhut Tantang Debat Pengeritik BBM JAKARTA-Pemerintah telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar untuk daerah di luar Jawa, Madura dan Bali. Kenaikan untuk Premium dan Solar masing-masing sebesar Rp 500 per liter.

Akibat kebijakan menaikkan harga BBM ini, lagi-lagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan kritik keras dari berbagai kalangan. ant/ampelsa

ORIENTASI POLWAN BARU BERJILBAB. Anggota Polisi Wanita (polwan) berjilbab meneriakkan yel-yel dalam kegiatan orientasi di Banda Aceh, Selasa (31/3). Orientasi polwan yang baru bertugas usai menyelesaikan pendidikan kepolisian di Aceh itu dalam rangka pengenalan tugas dan penguasaan wilayah keamanan kota di daerah yang memberlakukan Syariat Islam tersebut.

Madura Mendapat Dana Desa Rp 286, 403 M Tertinggi untuk Kabupaten Sumenep JAKARTA-Pemerintah dalam waktu dekat akan mencairkan Dana Desa yang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp 20,766 triliun.

Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyebutkan, Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak menerima Dana Desa yaitu sebesar Rp 2,228 triliun, disusul Jawa Timur Rp 2,214 triliun, Aceh Rp 1,707 triliun, Jawa Barat Rp 1,589 triliun, Sumatera Utara Rp 1,461 triliun, dan Provinsi Papua sebesar Rp 1,433 triliun.

Sementara itu 4 Kabupaten di Wilayah Madura mendapat alokasi dana desa sebesar Rp 286.403.194.000 Dari dana desa itu, Kabupaten Sumenep mendapat alokasi dana desa tertinggi dengan nilainya mencapai Rp 94.880.517.000, Kabupaten Bangkalan Rp 79.115.023.000, Kabupaten Sampang Rp 58.384.564.000 dan Kabupaten Pamekasan sebesar Rp 54.023.090.000.

Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015, pemerintah pemerintah telah mengalokasikan dana transfer ke daerah sebesar Rp664,6 triliun.

Dalam lampiran V Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Maret 2015 disebutkan, dana transfer ke daerah sebesar Rp 664,6 ttiliun itu terdiri atas Dana Perimbangan sebesar Rp 521,760 triliun; Dana Otonomi Khusus Rp 17,115 triliun; Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta sebesar Rp 547,450 mili-

No

Kabupaten

ar; Dana Transfer Lainnya Rp 104,411 triliun; dan Dana Desa sebesar Rp 20,766 triliun.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada Kamis (26/3) lalu, telah mengeluarkan data resmi penerima alokasi dana desa, yang dirinci menurut kabupaten/kota.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar memastikan mengenai cairnya dana desa pada April 2015. Ia menyebutkan, nantinya setiap desa rata-rata akan menerima dana sebesar Rp 750 juta yang meliputi Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. =GAM

Dana

Jumlah Desa

1

Sumenep

Rp 94.880.517.000

332 desa/kelurahan

2

Pamekasan

Rp 54.023.090.000

189 desa/kelurahan

3

Sampang

Rp 58.384.564.000

186 desa/kelurahan

4

Bangkalan

Rp 79.115.023.000

281 desa/kelurahan

Kritikan itu bervariasi mulai dituding tidak membuat kebijakan memihak rakyat kecil hingga proneoliberalisme.

Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Pandjaitan geram dengan pengeritik BBM yang menyebut pemerintah pro-neoliberalisme.

Dia pun menantang para pengeritik berdebat soal itu. “Saya ingin mengundang, kalau ada yang mengatakan program Pak Jokowi neolib, ngerti nggak dia neolib itu apa? Saya pingin tahu definisi neolib dan yang mana program yang neolib itu,” kata Luhut di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (31/3).

Luhut menegaskan, tak ada satu pun program pemerintah berkiblat pada paham ekonomi neoliberal. Program Jokowi, tambah dia, justru pro-kepentingan rakyat. “Saya sudah mengalami pemerintahan dari jaman Pak Harto sampai sekarang. Jadi saya bisa melihat ada satu keistimewaan yang diberikan Jokowi,” terangnya.

Menurut Luhut, kebijakan kenaikan BBM mengacu kepada Undang-Undang APBN-Perubahan.

Di sana diatur jumlah kenaikan ditentukan dari subsidi tertentu, bukan dari konteks kenaikan atau penurunan rupiah. “Tapi, dalam konteks kita harus menjaga jumlah subsidi itu harus seperti itu. Ya angka itulah ke luar, kenapa bisa terjadi tiap bulan penyesuaian,” urainya.

Pemerintah kembali mengerek harga BBM akhir pekan kemarin.

Harga solar naik Rp300 menjadi Rp6.900 per liter. Harga premium naik dari Rp6.900/liter menjadi Rp7.300 setiap liter =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi 55

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 1 APRIL12015 | No. 0578 | TAHUN IV RABU APRIL 2015

No. 0578 | TAHUN IV

SUKU BUNGA ANTAR BANK

BI Terbitkan PBI No.17 JAKARTA-Bank Indonesia (BI) melakukan penyempurnaan sistem penetapan suku bunga penawaran antarbank, atau yang selama ini dikenal sebagai Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR).

ant/audy alwi

APLIKASI MOBILE KERETA API. Managing Director Tiket.com Gaery Undarsa (kanan), dibantu Chief Technology Officer Natali Ardianto (kiri), menjelaskan kepada seorang wanita cara mengunduh aplikasi mobile terbaru Tiket.com berplatform iOS, Android, dan Windows Phone secara gratis untuk layanan reservasi tiket kereta api online, di Jakarta, Selasa (31/3). Layanan yang diluncurkan guna mengantisipasi lonjakan pengguna kereta api mudik Lebaran tersebut sekaligus untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pemesanan tiket kereta api secara online untuk perjalanan ke luar kota.

BI: Pesantren Inkubator Bisnis Berbasis Syariah Industri Syariah Diyakini Akan Terus Tumbuh JAKARTA-Bank Indonesia (BI) akan menjadikan pesantren sebagai basis pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Hal ini merupakan bentuk tanggungjawab bank sentral untuk ikut mendorong peran seluruh elemen masyarakat dalam pengembangan ekonomi nasional khususnya ekonomi dan keuangan syariah.

Gubernur BI, Agus Martowardoyo mengatakan pesantren merupakan bagian dari peradaban Islam di Indonesia yang sudah melahirkan banyak pemikiran jauh sebelum berdirinya lembaga pendidikan formal.

“Tidak hanya dari segi khazanah keilmuan, keberadaan pesantren juga bermanfaat untuk pengembangan ekonomi kerakyatan mengingat sudah mulai banyak pesantren yang mendirikan koperasi, mengembangkan berbagai unit usaha berskala Mikro Kecil dan Menengah, dan inkubator bisnis berdasarkan prinsip sya-

riah,” ujar Agus disela-sela acara Bincang Nasional “Sinergi Nasional Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Pemberdayaan Pesantren” di Jakarta, Selasa (31/3).

Dalam pengembangan ekonomi syariah, BI memiliki 5 pilar pengembangan strategi utama dengan berasaskan kesejahteraan sosial dan berkeadilan. Pilar pertama adalah pembangunan Sumber Daya Insani (SDI) dan peningkatan nilai tambah dari pelaku ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Kedua, penciptaan tata kelola yang baik (good governance) melalui formulasi kebijakan yang berdampak positif langsung kepada institusi terkait.

Ketiga, pengembangan infrastruktur utama dan aliran informasi sehingga terciptanya pasar yang efisien.

Keempat, pengembangan produk/instrumen dan pasar keuangan syariah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dan kelima adalah pembentukan struktur industri berlandaskan nilai Islami dengan memperhatikan keterkaitan antar otoritas sesuai dengan fungsi target pasarnya.

“Diharapkan, kelima pilar tersebut,

dapat digunakan sebagai alat untuk pemberdayaan pesantren agar dapat mencapai titik optimalnya dalam kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional serta menguatkan peran pesantren untuk mengedukasi masyarakat baik dalam hal keagamaan maupun etika bisnis sejalan dengan tujuan nilai luhur syariah,” imbuhnya.

Sementara itu, Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah mengatakan secara global, industri keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang cukup cepat terutama dalam sepuluh tahun terakhir.

Tingkat pertumbuhan secara global mencapai 17,3 persen per tahun yang berarti hampir dua kali lipat tingkat pertumbuhan sistem keuangan konvensional.

Selain pertumbuhannya yang cepat, industri keuangan syariah telah memiliki nilai aset yang cukup besar. “Saat ini diperkirakan aset yang dikelola industri keuangan syariah telah mencapai USD2 triliun,” ucapnya.

Halim juga meyakini, pertumbuhan industri syariah akan terus berlanjut dengan menyandarkan pada lima mesin pertumbuhan. =GAM

Penyempurnaan dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/2/PBI/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Suku Bunga Penawaran Antarbank. PBI ini mengatur penetapan bank kontributor yaitu bank yang menyampaikan suku bunga penawaran untuk tenor satu tahun ke bawah, serta mengatur kewajiban bank kontributor untuk meminjamkan rupiah pada tingkat suku bunga yang disampaikan bank tersebut sepanjang memenuhi batasan waktu dan batasan lainnya, seperti jangka waktu dan jumlah nominal peminjaman.

“PBI ini diharapkan akan meningkatkan kredibilitas JIBOR sebagai suku bunga acuan pasar untuk tenor satu tahun ke bawah,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara di Jakarta, Selasa (31/3).

Menurutnya, PBI tentang Suku Bunga Penawaran Antarbank ini akan diikuti dengan Surat Edaran Ekstern, dan mulai berlaku sejak 1 April 2015. Selain itu, sejalan dengan yang terjadi di negara lain, sejak 1 April 2015 BI menghentikan JIBOR dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

“Pelaku pasar dapat menggunakan LIBOR (London Interbank Offer Rate) sebagai suku bunga acuan dalam valuta asing,” jelasnya.

Dia berharap JIBOR dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas transaksi keuangan karena seluruh pelaku pasar/pelaku ekonomi akan menggunakan suku bunga acuan yang sama untuk setiap tenor.

Pembentukan suku bunga acuan pasar uang untuk tenor satu tahun ke bawah juga akan melengkapi imbal hasil (yield) Surat Utang Negara yang berjangka waktu 2 hingga 30 tahun, sehingga Indonesia akan memiliki kurva imbal hasil (yield curve) yang lengkap antara O/N sampai dengan 30 tahun.

Kurva imbal hasil yang lengkap sangat penting bagi berjalannya transmisi kebijakan moneter (monetary transmission channel), karena kurva imbal hasil yang lengkap mengandung faktor ekspektasi pasar terhadap arah inflasi, suku bunga, dan prospek ekonomi ke depan. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578 | TAHUN IV

EKONOMI GLOBAL

Skema Ekonomi Dunia Tak Sejalan Nawacita JAKARTA-Skema pengelolaan sektor ekonomi termasuk model investasi ala Bank Dunia dinilai tidak sesuai dengan visi Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

ant/sahrul manda tikupadang

AKSI TOLAK KENAIKAN HARGA BBM. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam menahan mobil tangki Pertamina saat berunjuk rasa di depan kampus Universitas Islam Negeri Alauiddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (31/3). Dalam aksinya mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) karena dianggap akan berdapak pada masyarakat ekonomi lemah.

MMM Cari Mangsa Baru OJK Bentuk Satgas Waspada Investasi JAKARTA-Meski masuk dalam kategori investasi bodong, model bisnis penggalangan dana, Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) kembali mencari mangsa baru. Perusahaan investasi ini pernah kolaps pada tahun lalu saat ini kembali muncul dan berani beriklan di surat kabar sampai televisi.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad meminta masyarakat hati-hati dalam melakukan investasi di program tersebut, karena hingga saat ini izin kegiatannya belum jelas.

Sebagai pengawas lembaga jasa keuangan, OJK belum pernah memberi izin penggalangan dana kelolaan oleh perusahaan tersebut. Namun, belum bisa dipastikan program itu melakukan kegiatannya secara ilegal. “Kami akan follow up kalau

memang ada hal-hal yang perlu difollow up. Apakah sudah ada pelanggaran hukum atau tidak,” ungkapnya kepada wartawan usai Pembukaan Islamic Financial Services Board (IFSB) Annual Meetings 2015 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (31/3).

Muliaman mengatakan, kerjasama dengan penegak hukum juga dilakukan jika terbukti ada penyalahgunaan izin yang dilakukan. Saat ini, OJK sedang mempelajari dan mengkaji izin usaha MMM melalui Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi.

Penelusuran ini bekerjasama dengan kepolisian dan aparat penegak hukum serta para pakar.

“Yang penting jangan ada penyalahgunaan izin, izinnya apa tapi realitanya ngapain. Siapa pemberi izin, praktiknya sesuai tidak dengan izinnya, ini yang sedang kami teliti, apakah ada aspek implikasi hukumnya,” tambahnya.

Dia memastikan, MMM belum mengantongi izin dari OJK. Namun pemberian izin bukan saja wewenang OJK saja, tapi juga bisa berasal dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Izin OJK belum, tapi tidak mesti dari OJK karena pemberi izin ada dari Departemen Perdagangan, Departemen Koperasi

di mana ada Undang-undang (UU) yang mengaturnya. Terpenting jangan ada penyalahgunaan izin, izinnya apa realitanya ngapain, siapa pemberi izin, praktiknya sesuai tidak dengan izin. Ini yang sedang kami teliti, apakah ada aspek implikasi hukumnya,” terangnya.

Muliaman mengaku, OJK akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat dapat lebih selektif dalam memilih produk investasi di bidang keuangan.

Hanya saja kata dia, bermunculan produk investasi dengan imbal hasil menggiurkan ada karena permintaan.

“Jadi dari sisi suplai ada upaya hukumnya, evaluasinya akan kita lihat. Edukasi supaya masyarakat bisa lebih selektif,” tukasnya.

Sebenarnya, di tahun lalu OJK telah melakukan penelusuran dan menghasilkan kesimpulan bahwa program MMM merupakan suatu social financial networking dan bukan termasuk cakupan investasi karena tidak ada underlying investasinya.

Berdasarkan data Layanan Konsumen OJK, hingga 8 Agustus 2014, terdapat 117 pertanyaan dan 28 laporan terkait program MMM Indonesia. Adapun pertanyaan yang paling banyak disampaikan adalah mengenai aspek legalitasnya dan apakah program MMM diawasi oleh OJK. =GAM

Ketua Asosiasi Kader SosioEkonomi Strategis (AKSES) Suroto di Jakarta, Selasa, mengatakan karena tidak sesuai dengan prinsip Nawacita maka intervensi bank dunia harus ditolak dan ekonomi domestik harus menjadi bahan konsentrasi.

“Visi Nawacita Jokowi-JK sepertinya akan layu sebelum berkembang.

Komitmen untuk membangun dari pinggiran dan juga konsentrasi ke pemenuhan kebutuhan domestik untuk lepas dari ketergantungan impor pangan dan energi hanya akan menjadi pepesan kosong,” katanya.

Menurut dia, hal ini terbukti dari beberapa skema model investasi dan juga pola penanggulangan kemiskinan lama yang menurut terus pada nasehat dan kebijakan kuno Bank Dunia (World Bank).

Suroto memandang Bank Dunia tak henti-hentinya bekerja dengan modus kuno dengan model ekonomi ujung menjadi pangkal dan pangkal dijadikan ujung akan tetap terus dijalankan.

Mereka terus menekan negara berkembang dengan skema dukungan komitmen utang untuk membangun infrastruktur pendukung dan paket input lain untuk mengembangkan sektor komoditas,” katanya.

Ia berpendapat, pola lama proyek yang gagal mengentaskan kemiskinan model pro poor dan pro job akan terus diskemakan.

“Semua itu untuk mengendalikan politik dalam negeri berikut pengorganisasianya. Proyek pemberdayaan dengan kriteria dan target terbatas,” katanya.

Ia menilai harga komoditas yang sepenuhnya mereka kendalikan di pasar dengan kecenderungan harga relatif yang berkecenderungan terus jatuh menyebabkan negara berkembang tetap miskin dan terus berkelanjutan.

Kemudian konversi lahan yang terus terjadi akan membuat kemiskinan terus berkelanjutan. “Dan kita jatuh dalam posisi ketergantungan akut terhadap impor kebutuhan domestik kita,” katanya. =ANT/HANNI

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA RABU 1 APRIL 2015

RABU 2015 | No. 0578|IVTAHUN IV No.1 APRIL 0578 | TAHUN

CEGAH ISIS

Pemprov Siapkan Ustaz Gaul SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan ratusan ustaz gaul yang usianya masih muda dan mudah berinteraksi dengan masyarakat untuk mencegah berkembangnya paham "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS) di wilayah setempat.

"Dinamakan ustaz gaul karena masih muda dan lebih spesifik, serta juga mampu berkomunikasi di media sosial," ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Selasa (31/3).

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf dan Pangdam V/ Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko untuk pembentukan ustaz gaul ini.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Jawa Timur.

"Ustaz yang sekarang ini hampir sama dengan Ikatan Dai Lokalisasi (Ideal) yang dinilai berhasil mengurangi prostitusi dengan cara komunikasi dan interaksinya langsung ke yang bersangkutan," katanya.

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrabnya, deklarasi pembentukan ustaz gaul ini akan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Jatim, Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya pada 7 April 2015 di Malang.

"Sejumlah tokoh nasional seperti Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Syafi'i Ma'arif, serta kiai sepuh lainnya akan diundang dan kami ajak koordinasi sekaligus memberikan gambaran seperti apa nantinya," tukasnya.

Para ustaz yang ditunjuk, lanjut dia, terlebih dahulu di ikutkan diklat untuk diberikan pelatihan terkait teknis kerja termasuk pemetaan wilayah di bawah arahan langsung Densus 88.

"Ustaz-ustaz ini nantinya berputar dari satu daerah ke daerah lain dan meyakinkan masyarakat bahwa jika ingin bergabung dengan ISIS lebih banyak menyesalnya. Terbukti ada beberapa orang yang kembali ke Tanah Air karena ternyata tidak sesuai yang diharapkan," tuturnya. = ANT/FIQIH ARFANI

ant/siswowidodo

JEMBATAN RUNTUH. Warga berada di dekat jembatan yang runtuh di Desa Kedondong, Kebonsari, Madiun, Jawa Timur, Selasa (31/3). Jembatan tersebut ambrol akibat diterjang banjir dan mengakibatkan terganggunya aktifitas warga di sejumla desa.

Banser Nyatakan "Perang" Melawan ISIS TULUNGAGUNG - Ketua Banser Tulungagung, Jawa Timur, Yoyok Mubarok (35) secara terbuka menyatakan "perang" melawan gerakan radikal yang berafiliasi langsung dengan Negara Islam Iraq dan Suriah (ISIS) di wilayah tersebut, karena dianggap sebagai ancaman nasional Bangsa Indonesia.

"Banser berdasarkan landasan UUD 1945 dan (restu) kiai siap sewaktu waktu berada di garis depan untuk berjuang melawan gerakan apa saja yang mencoba menggoyahkan NKRI, termasuk ISIS," tegas Yoyok Mubarok kepada wartawan, Selasa (31/3).

Penegasan itu disampaikan Yoyok menanggapi penangkapan Ridwan Sungkar alias Abi Bilal Alias Ewok, terduga anggota ISIS asal Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, Jumat (27/3).

Menurutnya, penangkapan Ridwan Sungkar yang masih memiliki keturunan Arab TimurTengah tersebut membuktikan

bahwa pengaruh ISIS sudah menjadi ancaman nyata di Tulungagung.

Tidak hanya sekedar isu, pengaruh ISIS yang diusung Ridwan Sungkar diduga juga sudah menyebar ke sejumlah aktivis muslim lain di wilayah tersebut.

Indikasi itu mencuat karena sebelum Ridwan alias Abi Bilal alias Ewok ditangkap di sebuah jalan tak jauh dari rumahnya di Desa Mangunsari, Jumat (27/3) pagi, terduga ISIS yang pernah mendalami pelatihan di Suriah tersebut diketahui aktif dalam kelompok diskusi Islam di kota tempat tinggalnya.

"ISIS bukan hanya sekadar isu saja kita harus mewaspadai

keberadaannya," imbuh Yoyok.

Secara fisik, lanjut dia, banser memang belum berencana melakukan penyisiran terhadap keberadaan simpatisan maupun anggota ISIS di Tulungagung.

Namun ia berjanji akan mengerahkan seluruh elemen banser di wilayah tersebut untuk mengendus keberadaan setiap gerakan radikal Islam, khususnya ISIS. "Yang mau menjadi (anggota) ISIS silahkan, tapi jangan coba-coba tinggal atau menyebar ajaran sesat di negara kami (Indonesia)," ancam Yoyok.

Sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap Ridwan Sungkar alias Iwan alias Abi Bilal alias Ewok (43), warga Dusun Grobokan RT/RW 04, Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

Agen tiket pesawat ini diduga terlibat jaringan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Petugas menangkap Iwan di

pinggir jalan tidak jauh dari rumahnya.

Saat ditangkap, informasinya yang bersangkutan hendak pergi ke Suriah untuk bergabung ISIS. Iwan begitu ia biasa disapa, ditangkap sekitar pukul 09.15 WIB tidak jauh dari rumahnya.

Pria yang diduga juga anggota Jamaah Islamiah (JI) itu tidak melawan.

Ia langsung dibawa menuju markas Polda Jawa Timur. Petugas Polres Tulungagung memasang garis polisi mulai dari gang masuk sampai tempat tinggal Iwan.

Sejumlah anggota Sabhara juga disiagakan menjaga tempat penangkapan itu selama proses penggeledahan dan pengambilan sejumlah barang bukti seperti dua bilah samurai, satu dus buku dan CD berisi pengajian dan ajaran jihad, serta sejumlah gambar/lukisan berlambang gerakan Islam radikal dari dalam rumah Iwan. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578| TAHUN IV

Karyawan RS Manu Husada Tuntut Gaji Layak MALANG - Puluhan karyawan Rumah Sakit Manu Husada Kota Malang, Jawa Timur, menggelar unjuk rasa menuntut gaji layak di balai kota setempat, karena gaji mereka masih di bawah upah minimum kota sebesar Rp 1.882.250/bulan.

Juru bicara aksi, Mudjiati, mengatakan selain belum digaji sesuai UMK yang berlaku di daerah itu, karyawan juga belum menerima gaji selama lima bulan terakhir. "Oleh karena itu, kami meminta Pemkot Malang turun tangan karena kondisi ini sebagai kakibat dari konflik manajemen yang berkepanjangan," kata Mudjiati di sela-sela aksi, Selasa (31/3).

Ia mengemukakan manajemen RS Manu Husada sudah tidak lagi memberi gaji kepada karyawan, padahal sesuai perjanjian, saat terjadi konflik di tubuh manajemen, pekerja tetap akan digaji selama enam bulan.

Namun, kenyataannya sekarang baru bulan kedua karyawan sudah tidak menerima gaji lagi.

Padahal, lanjutnya, rata-rata

karyawan sudah mengabdi selama 10 hingag 15 tahun. Seharusnya, masa pengabdian yang cukup lama itu manajemen memberikan penghargaan yang pantas untuk karyawan, bukan sebaliknya, gaji masih di bawah standar UMK, bahkan sekarang sudah lima bulan belum terbayarkan.

Karena kondisi seperti ini, katanya, karyawan juga menuntut agar pemilik atau pengusaha RS Manu Husada dipidanakan karena manajemen tidak memberlakukan UMK sesuai standar yang ditetapkan. Berdasarkan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana salah satu poin kewajiban perusahaan adalah memenuhi standar UMK. RS Manu Husada sudah berhenti beroperasi sejak 6 Januari

2015 dan pada 22 Januari 38 karyawan dirumahkan, bahkan saat ini nasibnya terkatung-katung.

Sebelum benar-benar tidak beroperasi, manajemen dengaan karyawan mengadakan pertemuan yang salah satu hasilnya, manajemen akan membayarkan gaji karyawan selama enam bulan, namun faktanya menginjak bulan kedua, karyawan sudah tidak menerima gaji.

"Jangan gantung nasib kami, kalau memang kami di putus hubungan kerja (PHK), kami menuntut pesangon. Jika tidak ada PHK, kami juga butuh kejelasan nasib," tegasnya.

Sebenarnya, kata Mudjiati, karyawan sudah mengadu ke DPRD maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Malang, terkait konflik internal manajemen RS Manu Husada. Namun, sampai sekarang belum ada solusi.

Kepala Disnakertrans Kota Malang, Kusnadi mengakui jika karyawan RS Manu Husada sudah sering dipertemukan dengan

wakil rakyat, namun memang secara prinsip sampai detik ini memang belum ada titik temu.

"Disnakertrans akan segera memanggil pihak yayasan sebagai langkah awal menyelesaikan konflik internal RS Manu Husada," kata Kusnadi.

Sementara itu Komite Pusat Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) dan Forum Mahasiswa Peduli Keadilan (Formah PK) mengkritisi kinerja Pemkot Malang yang tidak peduli terhadap nasib buruh, baik karena belum mendapat gaji sesuai standar UMK, kesejahteraannya maupun pelayanan kesehatannya.

"Kami juga minta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang mengusut perizinan RS Manu Husada, sebab sejak tujuh tahun lalu sudah dilarang beroperasi karena berbagai hal, namun faktanya sampai Januari lalu masih tetap buka dan menerima pasien," kata Ketua SPBI Malang Lutfie Chafid. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI

ant/ari bowo sucipto

BURUH TUNTUT UPAH. Sejumlah pekerja dan buruh Rumah Sakit Manu Husada membawa poster saat berunjuk rasa di depan Balaikota Malang, Jawa Timur, Selasa (31/3). Mereka manajemen rumah sakit memenuhi hak normatif para buruh termasuk gaji yang sesuai Upah Minimun Regional (UMR) terutama terkait kenaikan harga BBM.

ILEGAL

Penertiban Swalayan Tanpa Target Waktu SURABAYA - Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya menilai penertiban ratusan toko swalayan tak berizin yang sudah dimulai pada Senin (29/3) tidak memiliki target waktu.

"Idealnya penertiban ada target penyelesaiannya sampai berapa lama. Tapi saya belum tahu itu," kata Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina, Selasa (31/3).

Menurut dia, pihaknya menyadari tidak mungkin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya menertibkan 396 toko swalayan dalam satu hari.

"Katakanlah dalam dua minggu, semua toko swalayan yang ada di daftar harus tuntas ditertibkan," ujarnya.

Hal ini, lanjut dia, dilakukan agar tidak menimbulkan rasa iri atau timbul fitnah di antara toko swalayan yang tidak berizin lainnya. "Ketika toko swalayan di kawasan ini duluan ditertibkan, kenapa di kawasan lain baru belakangan," katanya.

Saat ditanya apakah dalam dua minggu bisa tuntas, Herlina mengatakan bisa saja target itu meleset. "Ini cuma memotivasi saja, agar tidak ada tebang pilih," katanya.

Selain itu, lanjut dia, Satpol PP tentunya harus memiliki skala prioritas toko swalayan mana saja yang perlu ditertibkan, seperti halnya toko swalayan yang tidak memiliki sama sekali perizinan.

Ketua DPRD Surabaya Armuji mengatakan pihaknya mendukung upaya yang dilakukan Satpol PP untuk menertibkan toko swalayan tak berizin.

"Pokoknya maju terus. Tapi jangan terlalu lama nanti masuk angin," ujarnya.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan untuk saat ini tidak ada penertiban toko swalayan.

"Belum ada, masih kita evaluasi," ujarnya.

Sedikitnya 16 toko swalayan yang tidak memiliki kelengkapan perizinan di Kota Surabaya, Senin (29/3), ditertibkan Satpol PP. = ANT/ABDUL HAKIM

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578| TAHUN IV

9

SPT

Tulungagung Keluarkan 44.000 Surat Teguran Wajib Pajak TULUNGAGUNG - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tulungagung, Jawa Timur telah mengeluarkan lebih dari 44 ribu surat teguran terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan setoran pemberitahuan tahunan (SPT) pajak pribadi maupun badan usaha miliknya pada periode tahun lalu.

"Wajib pajak yang tidak melaporkan SPT pada tahun lalu, (semua) sudah kami layangkan surat teguran agar tidak mengulangi hal serupa tahun ini," kata Kepala KPP Pratama Tulungagung I Ketut Jelantik, di Tulungagung, Selasa (31/3).

Langkah pemberian surat teguran itu merupakan salah satu upaya KPP Pratama Tulungagung dalam meningkatkan target perolehan pajak di wilayah tugas mereka di Tulungagung dan Trenggalek, sebesar Rp 511,5 miliar pada kurun 2015.

Kendati pelaporan SPT tahunan hanya bersifat administratif dan tidak berdampak langsung terhadap perolehan pajak, peningkatan partisipasi wajib pajak dalam melaporkan SPT sekaligus menjadi ajang kampanye tertib pajak di masyarakat maupun kalangan pengusaha.

"Kalau wajib pajak terima surat teguran itu biasanya respon. Mereka datang ke kantor pajak dan mengkonsultasikan kewajibannya," imbuhnya.

Jelantik tidak mengurai kelompok wajib pajak yang mendapat surat teguran karena tidak melaporkan SPT 2013 ke KPP Pratama Tulungagung maupun kantor perwakilannya di Trenggalek, hingga akhir 2014.

Namun, ia mengisyaratkan mayoritas yang tidak melaporkan SPT didominasi kelompok wajib pajak perorangan/pribadi.

Selebihnya, tidak memungkiri masih banyak badan/unit usaha yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak.

"Untuk kelompok badan/ unit usaha, kebanyakan yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak dari kegiatan usaha yang dilakukan adalah sektor UKM (usaha kecil dan menengah). Selebihnya ada pula yang berasal dari sektor usaha menengah dan besar," ungkapnya.

Berbeda dengan SPT pajak pribadi yang diberi tenggat hingga 31 Maret, lanjut Ketut, untuk SPT pajak badan usaha diberi toleransi hingga 30 April atau empat bulan setelah tahun SPT dinyatakan berakhir.

"SPT pajak yang dimaksud di sini dan wajib dilaporkan adalah laporan pajak tahun 2014.

Pelaporannya untuk pribadi adalah tiga bulan setelah tahun SPT berakhir pada 31 Desember 2014," terangnya. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO

ant/sahlan kurniawan

PEMUSNAHAN ALAT KESATRIAN. Petugas Puslatdiksarmil Kobangdikal Juanda Sidoarjo membakar alat kesatrian tidak layak pakai di Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (31/3). Sebanyak 300 unit kasur dan lemari siswa prajurit TNI Angkatan Laut di musnahkan karena sudah tidak layak pakai.

ant/siswowidodo

TERSANGKA PERUSAK ATM. Polisi menunjukkan barang bukti kartu ATM yang digunakan tersangka Redi (berpenutup wajah) di Mapolsek Dolopo, Madiun, Jatim, Selasa (31/3). Tersangka Redi warga Ponorogo berpura-pura melakukan transaksi menggunakan kartu ATM, namun ternyata berusaha mencuri uang dalam brankas dengan mencongkel mesin ATM milik BRI di Mlilir, Dolopo menggunakan kunci kontak sepeda motor, namun gagal dan mengakibatkan mesin ATM rusak dengan kerugian Rp 50 juta.

Pembobol ATM Diamankan MADIUN - Petugas Kepolisian Resort Madiun, Jawa Timur, mengamankan seorang tersangka pembobol mesin anjungan tunai mandiri milik salah satu bank di Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Selasa (31/3).

Kapolsek Dolopo, AKP Sumantri, mengatakan tersangka adalah Rendy Syahroni, warga Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Tersangka telah merusak mesin ATM namun gagal membawa uang karena tidak dapat membuka kunci brankas ATM. "Pelaku kami tangkap karena melakukan percobaan pembobolan mesin ATM. Pelaku bisa membuka kunci lemari penyimpan brankas dengan kunci sepeda motor, namun setelah itu kesulitan membuka kunci brankas dan

meninggalkan TKP tanpa membawa hasil apa pun," ujar AKP Sumantri kepada wartawan.

Menurut dia, pelaku ditangkap polisi di rumah orang tuanya yang berada di Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Ulah tersangka terekam kamera pengintai yang ada di bilik mesin ATM. Kepada polisi, tersangka mengaku sudah pernah melakukan hal serupa di wilayah Kabupaten Ponorogo. Ia terpaksa melakukan hal itu karena membutuhkan uang untuk membayar cicilan motor.

Kini tersangka harus berada di penjara polres setempat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP jo pasal 53 KUHP tentang percobaan pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Sementara, pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Mlilir, Dolopo, mengaku mengalami kerugian hingga Rp 50 juta akibat kerusakan mesin ATM dan bran-

kas dari peristiwa tersebut.

Sebelumnya, kasus pembobolan mesin ATM juga terjadi di Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Polsek setempat berhasil mengamankan dua tersangka asal Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dari aksi pencurian tersebut.

Kedua tersangka, Sigit (21) dan Anton (18), batal melakukan aksinya karena ketahuan oleh satpam bank setempat. Mereka lalu kabur tanpa berhasil membawa uang, malah motor mereka tertinggal di lokasi kejadian.

Kedua tersangka ditangkap polisi di rumah indekos mereka di Jalan Pisang, Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan. Polisi juga mengamankan sebuah linggis yang digunakan tersangka untuk beraksi.

Akibat perbuatannya, mereka dijerat dengan pasal 53 KUHP tentang percobaan pencurian serta pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara maksimal tujuh tahun. = ANT/SLAMET AS/LOUIS RIKA

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578| TAHUN IV

UPAH MINIMUM KOTA

PILKADA

KPU Ajukan Tambahan Dana

Tak Semua Pengusaha Bayar Gaji Sesuai UMK KEDIRI - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Kediri, Jawa Timur, mengatakan belum semua pengusaha di Kota Kediri, memberikan gaji sesuai dengan upah minumum kota (UMK) yang telah ditetapkan pada 2015.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Kediri Dewi Sartika, mengatakan, banyak faktor yang membuat pengusaha memberikan gaji di bawah UMK, di antaranya kondisi perusahaan.

"Mereka belum mampu memberikan upah. Yang mengikuti UMK, sekitar 40 persen," katanya, Selasa (31/3).

Ia mengatakan mayoritas pengusaha yang belum memberikan upah pada pegawainya tidak sesuai dengan UMK adalah pengusaha toko. Di Kediri, banyak pertokoan yang berdiri dengan berbagai sektor, baik busana, ataupun usaha lainnya.

Pihaknya juga mengaku sudah melakukan pemantauan terkait pelaksaanaan UMK di Kota Kediri. UMK 2015 di Kota Kediri sebesar Rp 1.339.750.

Penetapan UMK itu sudah kesepakatan di dewan pengupahan, setelah sebelumnya sempat dilakukan revisi.

Namun, ia mengatakan, kesulitan untuk memberikan sanksi, sebab antara pekerja dengan

pengusaha bisa saling menerima.

Pekerja tidak keberatan dengan upah yang diterimanya.

Dewi mengatakan sebenarnya pekerja bisa mengadukan jika merasa keberatan ke Disnakertrans Kota Kediri terkait dengan tidak sesuai dengan UMK gaji yang diterimanya. Dengan aduan itu, pihak pemkot bisa melakukan klarifikasi, bahkan bisa memberikan sanksi.

Dewi juga mengatakan saat ini sudah ada sejumlah perusahaan yang memasukkan penangguhan terkait dengan pembayaran gaji sesuai dengan UMK. Data mereka sudah ada di dinas dan tim juga sudah melakukan klarifikasi terkait dengan penangguhan itu.

"Perusahaan yang belum mampu diperbolehkan memasukkan penangguhan, bahkan setiap tahun boleh," ujarnya.

Jumlah perusahaan ataupun UMKM di Kota Kediri cukup banyak, hampir 650 unit. Perusahaan itu meliputi berbagai macam sektor, baik perhotelan, pertokoan, bangunan, dan sebagainya.

Perusahaan itu tersebar di tiga wilayah Kota Kediri, yaitu Kecamatan Pesantren, Mojoroto, dan Kota Kediri. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO

ant/zabur karur

AKSI MAHASISWA SURABAYA. Seorang mahasiswa yang tergabung dalam Forum Aksi Mahasiswa dan Alumni UPN Veteran Jawa Timur berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (31/3). Dalam aksinya mereka menyerukan sejumlah tuntutan yakni turunkan harga BBM, stop impor, lindungi pangan lokal dan selamatkan sejumlah pulau dari klaim pihak asing dan stabilkan harg kebutuhan pokok.

Gubernur Berhentikan Anggota DPRD Jember JEMBER - Gubernur Jawa Timur Soekarwo memberhentikan tidak dengan hormat anggota DPRD Jember periode 2014-2019, Sukarso, yang menjadi terpidana kasus korupsi alokasi dana desa di Kabupaten Jember.

"Kami sudah menerima surat keputusan (SK) dari Gubernur Jatim dan dalam surat itu disebutkan secara resmi pemberhentian politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sukarso dari keanggota dewan," kata Ketua DPRD Jember, Thoif Zamroni, di Kabupaten Jember, Selasa (31/3).

Surat keputusan Gubernur Jatim itu tertanggal 26 Maret 2015, namun baru diterima oleh Ketua DPRD Jember M Thoif Zamroni

pada Selasa (31/3).

Dari salinan SK itu tertulis Gubernur Jatim yang akrab dipanggil Pakde Karwo memberhentikan tidak dengan hormat Sukarso dari keanggotaan di DPRD Jember periode 2014-2019 dan SK tersebut berlaku sejak 4 November 2014.

"Setelah menerima surat itu, pimpinan DPRD Jember akan menggelar rapat untuk meneruskan surat dari gubernur ke Komi-

si Pemilihan Umum (KPU) Jember," ucap politisi Partai Gerindra Jember itu.

Ketika ada anggota dewan yang diberhentikan di tengah jalan, lanjut dia, maka akan ada penggantinya dan siapa orang yang akan mengganti posisi Sukarso itu menjadi kewenangan KPU. "Kami tidak akan terlibat dalam konflik partai dan KPU yang memiliki kewenangan untuk menentukan penggantinya berdasarkan hasil perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2014," paparnya.

Ia menambahkan, SK tersebut berlaku sejak 4 November 2014, sehingga sejumlah hak yang telah diterima Sukarso berupa

gaji dewan harus dikembalikan, setidaknya mulai Desember 2014 hingga Maret 2015.

Sukarso adalah anggota DPRD Jember terpilih di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Jember dari PPP, namun sejak dilantik menjadi anggota dewan pada Agustus 2014, ia sudah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Jember.

Politisi PPP itu divonis satu tahun penjara oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi karena terbukti bersalah dalam kasus korupsi alokasi dana desa pada saat Sukarso menjabat sebagai Kepala Desa Arjasa. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

BLITAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar, Jawa Timur, mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp 2 miliar untuk persiapan pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak, Desember 2015.

"Ada aturan baru terkait dengan pembiayaan kampanye, jadi kami mengajukan tambahan anggaran Rp 2 miliar," kata Ketua KPU Kota Blitar Setio Budiono, di Blitar, Selasa (31/3).

Ia mengatakan, KPU awalnya telah mendapatkan alokasi dana dari APBD Kota Blitar untuk pilkada sebesar Rp 6,5 miliar.

Dana itu lebih sedikit dari pengajuan awal Rp 7,7 miliar. Namun, terdapat aturan baru, yaitu UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Dalam UU, dikatakan penyebaran dan pemasangan alat peraga kampanye difasilitasi dan ditanggung oleh KPU. Pasangan calon tidak diperbolehkan membuat alat peraga sendiri.

Namun, untuk desain dibuat oleh pasangan calon.

"Untuk bahan kampanye, seperti brosur, ataupun pemasangan alat peraga kampanye seperti umbul-umbul, pasangan calon tidak diperbolehkan membuat sendiri dan ditanggung oleh KPU. Pasangan calon menyerahkan desain saja," tuturnya.

Selain untuk pembuatan alat peraga, dana itu juga untuk kampanye di berbagai media massa serta kampanye secara terbuka.

Pasangan calon yang hendak maju di pilkada nantinya akan mendapatkan jadwal pembagian kampanye dengan durasi serta jumlah massa.

Untuk saat ini, pihaknya mengatakan belum melakukan sosialisasi terkait dengan aturan untuk pilkada tersebut. KPU masih melakukan persiapan dan bahan sosialisasi pada semua pihak termasuk pada partai politik.

Pihaknya juga mengatakan, sampai saat ini tahapan pilkada juga belum dilakukan. Dimungkinkan, sosialisasi baru dilakukan pada Mei mendatang, tujuh bulan sebelum pelaksanaan pilkada, Desember 2015. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578 | TAHUN RABU IV 1 APRIL 2015

MADURA

No. 0578 | TAHUN IV

Potret Buram Hukum Indonesia

Salam Songkem

Deputi Gemuk

W

akil Presiden Jusuf Kalla mengatakan struktur lembaga staf kepresidenan seharusnya tidak gemuk. Akan tetapi, Kepala Staf Kepresidenan Luhut B Panjaitan memperkenalkan stafnya pada presiden. Diketahui ada lima Deputi dalam Staf Kepresidenan, yaitu De-puti I Bidang Monitoring dan Evaluasi (Darmawan Prasodjo), Deputi II Bidang Pengelolaan Program Prioritas (Yanuar Nugroho), Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis (Purbaya Yudhi Sadewa), Deputi IV Bidang Komunikasi Politik (Eko Sulistyo), dan Deputi V Bidang Prediksi dan Analisis Informasi Strategis (Brigjen Andogo).

Ketika dihadapkan dengan pernyataan JK, tentu lima deputi tersebut sangat relatif, masih dapat dibilang gemuk ataukah sudah cukup ramping, bergantung pada sudut pandang masing-masing. Tentu yang jelas, bagi Luhut, lima deputi tersebut sudah cukup ideal dan tidak gemuk.

Sungguhpun begitu orang lain, bisa jadi ditanggapi lain, misalnya terlalu ramping, atau justru dianggap masih terlalu gemuk. Semua itu masih terbuka dan layak menjadi perdebatan.

Tentu saja, tidak hanya masalah gemuk atau ramping, masalah deputi juga layak dinilai dari sisi urgenitasnnya. Masih layakkah deputi-deputi itu dipertahankan, karena presiden sudah memiliki setneg (sekretariat negara) dan setkab (sekretariat kabinet), bahkan presiden juga telah dibantu oleh para menteri. Tentu keadaan ini perlu dikaji lagi lebih mendalam, agar tidak ada lembaga yang dihapus namun ada juga lembaga gemuk yang dipertahankan saat pemerintah lagi menerapkan upaya berhemat yang sangat ketat.

Memang menurut Luhut, deputi-deputi ini tidak tumpang tindih dengan kelembagaan lain, karena deputi-deputi yang diasuhnya hanya bertugas melakukan evaluasi, monitoring, memberikan laporan dan masukan pada presiden, bukan berwenang memberikan penilaian apalagi mengambil keputusan. Dari pernyataan tersebut, keberadaan staf kepresidenan masih berpeluang diperdebatkan, karena dikhawatirkan hanya menguras anggaran saja. Tak bisakah dibuat lebih ramping lagi? (*)

I

C 11

Ada fenomena yang unik dan menggelitik namun sudah menjadi fenomena biasa di Negeri ini. Fenomena ini berkaitan erat dengan hukum di Indonesia yang selalu menjadi bahan perbincangan yang selalu hangat dibicarakan. Yakni, terkait fenomena pencurian terhadap tujuh kayu Jati yang dilakukan oleh nenek asal desa Jatibanteng bernama Nenek Asyani.

N

enek enam puluh tiga tahun ini terbukti oleh pihak perhutani telah mengambil kayu jati di hutan yang terdapat di Situbondo Jawa timur. Menurut Humas KRPH Perhutan Bondowoso, Abdul Ghani, kasus pencurian ini dilakukan pada tanggal 14 juli tahun lalu. Kejadian ini bermula ketika petugas perhutani sedang melakukan patroli rutin dan menemukan dua tunggak bekas pencurian di area hutan.

Akhirnya, pihak dari Perhutani melakukan penyelidikan terkait masalah ini. Ternyata, pihak perhutani mendapat laporan dari masyarakat setempat bahwa ada penimbunan kayu disalah seorang warga setempat bernama Cipto. Mendapat laporan dari masyarakat, pihak Perhutani pun melaporkan kasus ini ke Mapolsek Jatibanteng untuk ditindak lanjuti.

Setelah melakukan pemeriksaan ke rumah Cipto, penyidik mendapati barang bukti berupa kayu jenis kayu Jati yang sudah berbentuk papan. Menurut keterangan dari Cipto, kayu ini bukan miliknya, melainkan milik nenek Asyani. Disitulah awal mula penangkapan nenek Asya-

ni sebagai tersangka kasus pencurian tujuh batang kayu jati.

Dalam kejadian ini, terdampak kesan yang terburuburu dari Mapolsek untuk membuat putusan tersangka kepada nenek Asyani. Padahal, apabila Mapolsek mau mendengar penjelasan dari nenek Asyani, mungkin kejadian ini tidak akan terjadi. Menurut penjelasan dari nenek Asyani, tumpukan kayu jati tersebut bukanlah hasil curian, melainkan hasil tebangan pohon yang dilakukan oleh suaminya lima tahun yang lalu di tanah milik sendiri. Yang itu bisa dibuktikan dengan sertifikat tanah yang dimilikinya.

Akibat kasus ini, nenek tua asal Jatibanteng ini terjerat Pasal 12 juncto pasal 83 UndangUndang tahun 2013 tentang illegal loging atau perusakan hutan lindung dengan ancaman hukuman selama lima tahun penjara.

Nenek Asyani pun mulai merasakan pahitnya hidup dipenjara terhitung mulai dari tanggal 15 Desember tahun lalu.

Selain nenek Asyani, kasus ini pun menyeret beberapa nama yang dianggap terlibat dalam kasus ini. Seperti, Ruslan yang tidak lain adalah menantunya, Cipto yang notabene sebagai tukang kayu, dan pengemudi pikap, Abdul Salam.

Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah Keluar dari konteks pencurian kayu yang dilakukan oleh nenek Asyani, fenomena hukum tumpul keatas tajam kebawah nampaknya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum di Indonesia. Sebab, hukum di Negeri ini dengan ‘gampang’ bisa dipermainkan oleh merekamereka yang memiliki jabatan tinggi di Pemerintahan. Bahkan, hukum di Indonesia pun bisa dibeli oleh uang.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia sedang terjangkit ‘penyakit’ yang sangat akut dan sangat mengerikan. Yakni penyakit korupsi. Banyak sekali koruptorkoruptor yang berkeliatan di Indonesia. Mulai dari para pejabat negara, sampai para karyawan

kantor pun terlibat kegiatan yang haram ini. Namun, ironisnya hukum di Indonesia yang seharusnya menjadi tembok dalam praktek haram ini, justru menunjukan keterpihakannya kepada para koruptor.

Sebagai contoh kasus beberapa waktu lalu yang sempat menggemparkan masyarakat Indonesia. Yakni kasus yang menjerat Gayus Halomoan Tambunan yang terbukti telah menggelapkan dana pajak negara sebesar Rp. 5 milyar. Namun, beberapa saat dari jatuhan vonis yang diberikan oleh pengadilan, sang terdakwa (Gayus) malah tertangkap media massa sedang berlibur di Bali.

Ini jelas menunjukkan ketidakberesan dalam hukum di Indonesia. Yang seharusnya mendapat hukuman yang sangat berat karena bisa merugika negara, namun justru seolah-olah hukum tidak berdaya kepada mereka yang memiliki jabatan tinggi ataupun uang yang banyak.

Sedangkan, ketika kita melihat fenomena hukum yang menerima nenek Asyani yang notabene orang miskin, hukum seolah sangat tajam dan sangat kejam.

Mungkin, kasus tentang Gayus Tambunan adalah salah satu dari banyaknya potret buram hukum di Indonesia.

Masih banyak kasus-kasus hukum yang senada dengan kasus Gayus Tambunan yang sangat memperlihatkan hukum tumpul keatas tajam ke bawah.

Rehabilitasi Dari fenomena-fenomena diatas, seharusnya ada sebuah tindakan revolusioner yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Jangan sampai masyarakat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban dari ketidakberesan kasus di Indonesia. Tindakan revolusioner ini

dikhususkan bagi pihak-pihak atau lembaga yang terlibat langsung dalam sistem hukum di Indonesia.

Pertama, menegakkan kembali hukum sebagai panglima dalam negeri ini. Secara idealnya, semua orang itu sama dihadapan hukum. Tidak terkecuali bagi mereka-mereka yang memiliki jabatan tinggi di pemerintahan dan yang memilki uang yang banyak. Hukum tidak memandang status. Ketika bersalah, harus dihukum.

Kedua, mengkaji secara mendalam setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Jangan sampai mereka yang seharusnya tidak terbukti bersalah dalam kaca mata hukum, menjadi korban karena kesalahan dalam menganalisis suatu permasalahan.

Seperti yang bisa kita lihat pada kasus yang menerima nenek Asyani yang di vonis oleh pengadilan karena mencuri tujuh batang kayu jati di Hutan Lindung situ bondo. Padahal, vonis itu jelas tidak benar dan sangat terkesan terburu-buru.

Sebab, menurut penjelasan dari nenek berusia 63 tahun itu, ketujuh kayu itu merupakan hasil dari tebangan yang dilakukan oleh suaminya lima tahun yang lalu. Dan yang ditebang juga merupakan pohon dari tanah miliknya.

Ketiga, adalah yang paling sulit untuk dilakukan oleh pemerintah. Yakni merealisasikan dua langkah diatas. Namun, harapan pun tetap bersemi kepada pemerintah untuk memperbaiki hukum di Indonesia menjadi lebih baik dan lebih mementingkan kepentingan bersama, bukan hanya satu pihak.

Jangan sampai kejadian hukum tumpuk keatas tajam ke bawah menjadi sesuatu hal yang wajar di Indonesia. Wallahu a’lam bi al-showab=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

RABU 1 APRIL 2015 No. 0578 | TAHUN IV

RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578 | TAHUN IV

MADURA

12

PSKS

Tetap Mengacu Data PPLS 2011

KEWALAHAN. Satpol PP Kabupaten Probolinggo merazia Keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK)

Satpol PP Kesulitan Tertibkan PSK Meski Kerap Kali Dirazia PROBOLINGGO - Keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK) di wilayah Kabupaten Probolinggo, nampaknya tidak bisa dihitung dengan jari. Sayangnya dengan angka PSK yang fantastis, pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Probolinggo mengaku kewalahan.

Meski kerap kali dilakukan razia PSK tak pernah ada efek jera menjalankan bisnisnya.

Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Ahmad Aruman mengatakan pihaknya memang sering melakukan razia prostitusi seperti pengamanan PSK di tempat-tempat yang disinyalir dijadikan lokai bisnis haram tersebut.”Kami sudah rutin melaksanakan pengamanan untuk PSK,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (31/3).

Menurutnya, upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan operasi PSK untuk penegakan perda Nomor 5 tahun 2015 tentang laragan prostitusi. Pihaknya menyayangkan meski sudah sering dilakukan razia. Tetapi keberadaan PSK yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo tetap saja masih tinggi.“Mereka kerap kali tidak jera meski petugas sudah menangkapnya,” tandas Ahmad Aruman.

PSK yang sudah terjaring oleh pihaknya, kata Ahmad Aruman, menegaskan mereka tidak serta merta dilepas. Namun masih diberikan pemahaman dan pengarahan oleh dinas terkait. Mereka tak jarang dikirim ke panti rehabilitasi sosial untuk diberikan pelatihan dan keterampilan.

“Agar para PSK kehidupannya lebih mandiri dan lebih layak, serta enggan untuk menjalankan bisnis haramnya,” tegasnya.

Pihaknya menambahkan, adanya pengiriman PSK ke panti rehabilitasi dinilai lebih efektif.

Dibandingkan dengan dilakukan sidang di pengadilan. Mereka lebih lama untuk diberikan pemahaman hidup disana.

“Kalau disidang mereka akan diberikan sanksi. Bahkan dari PSk

lebih senang disidangkan dari pada harus di kirim kepanti,” ucap Ahmad Aruman.

Ahmad Aruman menambahkan, pihaknya delematis terhadap mereka yang kerap kali kembali ke lokasi PSK.Terbukti, dari data yang pernah dilakukan razia yang diamankan kebanyakan wajah lama.

“PSK tersebut kebanyakan dari wilayah Kabupaten Probolinggo.

Untuk derah lain memang juga ada,”imbuhnya.

Sementara itu, Yuli (25) salah satu PSK yang kerap kali mangkal di wilayah embong miring Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, mengaku kalau dirinya kerap kali terjaring razia Satpol PP.”Bukan sekali mas, kalau nggak keliru sudah tiga kalinya,” celetuknya.

Meski sudah tertangkap petugas, dirinya masih tetap kembali untuk menjadi PSK. Dengan menggeluti bisnis tersebut, omset yang diperolehnya lebih besar.”Kalau untuk bisnis lainnya kan membutuhkan modal besar, itupun kalu tidak rugi,”papar Yuli. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 yang tergolong banyak kerancuan, nampaknya tetap akan digunakan untuk tahun ini.

Data tersebut akan digunakan untuk pencairan dana penerima bantuan langsung tunai (BLT) dengan Program simpanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) tahun 2015.

Hal tersebut dikatakan Kabid Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Soejianto, kepada wartawan, Selasa (31/3).

Menurutnya, data PPLS tahun 2011 tetap akan menjadi acuan penerima. Sebab, hingga saat ini pendataan atau validasi data tahun 2015 belum juga rampung.”Tetap data yang lama dipakai sebab untuk data yang baru dalam proses,” jelas Soejianto.

Untuk pencairan dana PSKS tahun ini, kata Soejianto, masih belum ada kejelasan. Sesuai dengan rencana pemerintah pusat, pencairan akan dilang-

sungkan setiap tiga bulan.

“Jika merujuk pada rencana itu, seharusnya hari ini sudah dicairkan. Tapi petunjuk pencairan sendiri belum ada,” katanya.

Dia sendiri tidak tahu alasan pasti mengapa pencairan itu tidak kunjung dilakukan.

Namun, pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak.

Sumber pendataan bantuan berupa uang cash yang biasanya dicairkan lewat kantor pos itu merupakan dana APBN. “Kami hanya memfasilitasi.

Sejauh ini kami selalu melakukan koordinasi jelang pencairan saja,”tandas Soejianto.

Berdasarkan data PPLS tahun 201, jumlah penerima bantuan sebanyak 139.137 penerima yang tersebar di 330 desa dan kelurahan untuk 24 Kecamatan se Kabupaten Probolinggo. Totalnya Rp.125.233.000.000, dan setiap penerima mendapat Rp.900.000,”paparnya. =Mahfud Hidayatullah

BPBD

Prediksi Musim Hujan Lebih Pendek PROBOLINGGO Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo memperkirakan musim penghujan tahun ini tidak sepanjang tahun 2014 kemarin. Untuk tahun ini, diperkirakan akan berakhir pada awal April.

Kepala BPBD Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi, mengatakan perkiraan puncak hujan ini akan berakhir pada bulan Maret. Hal tersebut sesuai dengan surat edaran Badan Meteorologi Kimatologi dan Geofisika (BMKG). ”Jadi hujan untuk bulan April sudah tidak akan terjadi lagi,” katanya kepada wartawan, Selasa (31/3).

Menurutnya, tahun ini hujan kalau dilihat tidak sepanjang tahun lalu. Hujan mulai turun sejak awal Desember lalu. Sedangkan tahun kemarin, puncak hujan terjadi pada bulan Juli- Agustus.

“Apalagi pada bulan Maret tahun lalu, hujan masih kerap kali turun setiap harinya,” jelas Dwijoko Nurjayadi.

Dengan perkiraan puncak

hujan tersebut, kata Dwijoko Nurjayadi, pihaknya mengharapkan kepada warga masyarakat agar tetap siaga. Karena perkiraan cuaca tidak berlaku surut, dan bisa jadi ada perubahan lagi.“Karena untuk musim setiap tahunnya tidak sama perkem bangannya,” ujarnya.

Meski situasi hujan sudah akan berakhir, pihaknya masih tetap tanggap akan terjadinya bencana yang akan datang. Kedatangan bencana tak bisa diukur dengan nalar manusia. “Semoga bencana tidak lagi melanda, seiring dengan berkurangnya volume hujan,”tandas Dwijoko Nurjayadi.

Dwijoko Nurjayadi menambahkan, untuk bencana yang terjadi sepenjang tahun ini tidak separah dengan tahun-tahun sebelumnya, termasuk adanya bencana bajir. Semua dam dan aliran sungai yang ada sudah dilakukan normalisasi oleh pihak pemkab.“Saya berharap angka terjadinya bencana tidak sebesar tahun lalu,”pintanya. =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578 | TAHUN IV

13

ISTIGASAH

Ribuan Warga Berselawat

MENGELUH. Naiknya harga solar menjadi kendala turunya tangkapan ikan nelayan di wilayah Kabupaten Probolinggo.

PROBOLINGGO- Pemerintah kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk jenis solar. Nampaknya dengan naiknya harga solar membuat nelayan di wilayah Kabupaten Probolinggo mengeluh.

Sebab hasil tangkapan ikan tidak begitu maksimal.

Salah satu nelayan asal Desa Pesisir Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, Sugiono mengatakan dengan naiknya harga solar nelayan sedikit mengalami kendala termasuk biaya pembelian bahan bakar kapal yang dimilikinya.

“Sebelum kenaikan harga solar mencapai Rp 6.400 perli-

Nelayan Keluhkan Naiknya Harga Solar Tangkapan Ikan Cenderung Sedikit ternya. Namun empat hari yang lalu harganya sudah mengalami perubahan menjadi Rp 6.900 perliternya,” jelasnya kepada wartawam, Selasa (31/3).

Dengan naiknya harga solar, nelayan harus mengeluarkan kos pembelian bahan bakar kapal.

Dalam seharinya membutuhkan asupan solar sebesar tiga puluh liter. Jadi nelayan harus mengeluarkan biaya solar sebesar Rp 207. 000 ribu perharinya.“Jenis kapal yang dimiliki memang

berukuran besar,” tandas Sugiono.

Nelayan lainnya, Akid (45) mengatakan, untuk harga solar yang terus mengalami kenaikan, nampaknya tidak diikuti dengan hasil tangkapan ikan di laut. Saat ini ikan yang diperoleh nelayan cenderung lebih sedikit.

“Saat ini hasil tangkapan ikan tergolong sepi. Sebab cuaca laut masih senderung memburuk.

Terkadang nelayan harus merugi,

dan tidak dapat memperoleh ikan saat melaut,” kataya.

Menurutnya, biaya pembelian solar bagi nelayan tidak bisa kembali. Nelayan merasa lesu dengan naiknya harga solar yang tidak dimbangi dengan cuaca baik. Oleh karena itu, nelayan harus rela bersabar untuk memperoleh rejeki dari laut.“Kalau seperti ini kondisinya bisa jadi nelayan mengalami paceklik,”keluh Akid. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO – Ribuan warga Nahdliyin bersama Habib Syech Bin Abdul Qodir As Segaf mengumandangkan selawat nabi Muhammad SAW, di Alun-Alun Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo, kemarin.

Karena khawatir tak kebagian tempat, sejumlah warga rela datang lebih awal meski gema sholawat nabi akan dimulai dua jam berikutnya.

Tak hanya dari Probolinggo, para Syecher mania juga datang dari berbagai kota di Jawa Timur.

Atmari (30), salah satu anggota Muslimat Kota Probolinggo, mengatakan meski gema sholawat nabi baru akan di mulai pukul 18.00 WIB, namun sebagian warga nahdliyin telah hadir dua jam sebelum acara di mulai.

“Sejumlah persiapan, seperti buku saku sholawat nabi, dan bendera NU tak dilupakan. Usia lanjut tak menjadi soal bagi saya, agar bisa berselawat bersama ribuan warga lainnya,”katanya.

Sementara itu, Sandi Zainullah (12) Syeckher mania cilik, mengaku tak mau ketinggalan bergabung bersama warga Nahdlyin lainnya dalam mengumandangkan gema sholawat.

“Syecher mania tak hanya datang dari dalam Kota Probolinggo. Ribuan warga nahdliyin lain juga datang dari sejumlah kota, seperti Lumajang, Jember, Situbondo dan Banyuwangi,” ucapnya.

Gema sholawat nabi tersebut, kata dia, digelar pemerintah Kabupaten Probolingo sebagai puncak peringatan Maulid nabi Muhammad SAW. ”Seluruh pengurus NU mulai tingkat ranting hingga cabang, serta badan otonom (Banom), lembaga, dan lajnah juga dilibatkan,”terang Sandi Zainullah.

Diketahui, ratusan personil gabungan TNI-Polri yang dibantu Barisan Serbaguna (Banser) GP. Ansor diterjunkan untuk mengamankan jalannya acara tersebut.

Semarak dari antusisme warga bersholawat, hingga membahana dari Alun-Alun Kota Kraksaan. Acara tersebut berlangsung aman dan tertib tanpa adanya gangguan apapun. =M.Hisbullah Huda

14

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578 | TAHUN IV

Honor GTT/PTT

Pencairan Molor

DIBAHAS. Bahsul Masail yang dilakukan musyawirin nahdliyin yang membahas pemberlakuan hukuman mati oleh pemerintah terhadap bandar Narkoba.

Bandar Narkoba Boleh Dihukum Mati Kondisinya Lebih Banyak Mudaratnya PROBOLINGGO – Pemberlakuan hukuman mati oleh pemerintah terhadap bandar Narkoba yang sempat menuai kontroversi, disikapi lembaga Bahtsul Masail PCNU Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Para musyawirin sepakat memperbolehkan pemerintah menghukum mati bandar narkoba dengan alasan sebagai Tazir atau efek jera bagi bandar narkoba lain. Karena sudah termasuk Liddaruroh atau dalam kondisi darurat narkoba yang lebih banyak mudarat dan tidak memberi kemanfaatan bagi umat.

Menurut Muhamad Syakur Dewa, perumus bahtsul masail mengatakan, keputusan hasil musyawarah para musyawirin pada sisdang batsul masail mengikuti hasil muktamar NU Ke 31 di Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah beberapa tahun yang lalu.

“Dalam muktamar tersebut,

NU membolehkan hukuman mati bagi bandar Narkoba dengan alasan menimbulkan Mafsadah atau kerugian yang sangat besar. Sedangkan para musyawirin Konfercab NU Kota Kraksaan, sepakat hukuman mati bagi bandar narkoba,”ujarnya kepada wartawan, Selasa (31/3).

Keputusan Bahtsul Masail, kata dia, merupakan salah satu bentuk dukungan NU kepada pemerintah serta kepeduliannya dalam menyelematkan generasi penerus bangsa, Namun ketegasan pemerintah dalam pemberlakukan hukuman mati

terhadap bandar narkoba, baik terpidana mati warga indonesia maupun warga asing perlu ditingkatkan.

“Karena dampak dan kerugian dari narkoba tersebut, telah masuk dalam kondisi darurat. Hukuman mati bagi bandar narkoba ini dinilai NU. “Ini merupakan langkah yang tepat dalam menyikapi darurat narkoba yang semakin banyak menjerumuskan moral dan masa depan penerus generasi bangsa,’papar Muhammad Syakur Dewa. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO - Nasib sekitar 1.331 Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) lembaga sekolah swasta di Kota Probolinggo, harus bersabar. Ditengah perjuangan keras agar dirinya selama tiga bulan terakhir, kenyataannya masih belum menerima gaji atau honor. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan ekonomi.

“Ya pokoknya susah lah.

Wong tiga bulan belum menerima honor. Apalagi setiap hari harus masuk sekolah. Pergi ke sekolah mengajar itu kan perlu bensin. Kalau honor belum diberikan kan bingung kami ini,” ujar salah seorang GTT yang enggan disebutkan namanya, kepada wartawan, Selasa (31/3).

Karena belum terima honor tersebut, menyebabkan, banyak GTT dan PTT yang harus ngutang dulu, untuk menopang kebutuhan ekonomi.

Selain itu, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka harus nyambi kerja lain.

“Jadi tenaga GTT itu harus pandai-pandai cari obyek lain.

Kalau mengandalkan honor GTT tidak cukup. Honor GTT cukup untuk makan,” tandasnya.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) yang diwakilkan kepada Kabag Humas Sekretariat Kota Probolinggo, Anwar Fanani, mengatakan terlambatnya honor untuk pegawai tidak tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) lembaga sekolah swasta yang seharusnya diberikan paling akhir bulan Maret ini tertunda karena terkendala oleh persyaratan rekening yang harus dilengkapi setiap lembaga sekolah swasta.

“Verifikasi proposal yang masuk sudah dilakukan, tapi karena rekening lembaga belum dibuat maka menjadi kendala untuk pencairannya.

Meski deadline DPRD Kota Probolingo harus selesai akhir Maret ini,”terangnya.

Menurutnya, molornya pencairan honor GTT/PTT di lembaga sekolah swasta merupakan dampak dari ketidaksiapan menejemen sekolah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi persyaratan.

“Untuk mengantisipasi dampak negatif molornya pencairan honor GTT/PTT pihaknya meminta lembaga sekolah swasta agar segera memperbaiki kelengkapan dan persyaratan yang telah ditentukan,” ucap Anwar Fanani. =M.Hisbullah Huda

lahraga

KORAN MADURA

KORAN MADURA

RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578 |2015 TAHUN IV RABU 1 APRIL

No. 0578 | TAHUN IV

15 15

Van Gaal: Saya Bukan Diktator MANCHESTER Pelatih Manchester United (MU) Louis van Gaal menegaskan bahwa dirinya bukan seorang diktator, melainkan seseorang yang sangat fleksibel. Dia akan mengubah metode dan pendekatannya bila staf pelatih dan para pemain memintanya melakukan itu.

“Saya adalah orang yang sangat fleksibel. Orang-orang mengira saya adalah seorang bos, mungkin yang lain menilai saya sebagai seorang diktator.

Saya bukan tipe orang seperti itu. Saya sangat fleksibel. Istri saya sangat mengetahui hal itu,” tegas Van Gaal.

Van Gaal sudah memenangkan berbagai gelar di tiga negara berbeda dan membawa Belanda berada di peringkat ketiga Piala Dunia 2014 lalu di Brasil. Sejak dipilih menggantikan David Moyes di Old Trafford, Van Gaal melakukan sesuatu secara berbeda.

“Saya harus mengevaluasi dan menyesuaikan diri dengan budaya klub. Cara kerja saya di Manchester United beda dengan caya saya bekerja di Bayern Muenchen atau Timnas Belanda,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, “Ada begitu banyak aspek dalam filosofi saya yang tidak bisa diubah tetapi banyak juga bagian lainnya yang akan saya ubah hanya karena anggota staf dan pemain saya.

Mereka bisa mengubah pikiranpikiran saya. Tetapi kami harus menunggu berapa banyak aspek yang sudah berubah itu setelah satu tahun.”

Van Gaal mengungkapkan, dia pernah didekati agar bertahan di AZ Alkmaar sebagai pelatih pada 2008 saat dia hendak mundur dari klub tersebut.

Hasilnya, AZ Alkmar kemudian menjuarai Liga Belanda sebelum akhirnya dia melatih di Bayern Muenchen. “Selama empat tahun saya berada di sana (AZ Alkmaar), tahun pertama kami berada di peringkat kedua klasemen akhir, tahun kedua masih juga di peringkat kedua

dan tahun ketiga melorot ke peringkat ke-13 dan setelah itu saya ingin hengkang. Tetapi para pemain datang ke rumah saya dan meminta agar saya bertahan. Hasilnya, tahun berikutnya kami menjadi juara,” kisah Van Gaal.

Meski orang lain menilai Van Gaal arogan, kapten MU Wayne Rooney memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, pria Belanda itu adalah seseorang yang sangat menyenangkan dan mau mendengar orang lain.

“Dia seorang pelatih yang mudah didekati.

Dia selalu bilang kepada para pemainnya, Anda bisa datang dan berbicara kepadanya baik mengenai sepakbola maupun hal-hal lainnya. Dia memang orang yang sangat serius ketika berada di tempat latihan, tetapi bila Anda berbicara dengannya tentang hal lain, dia menjadi orang yang sangat asyik. Dia menjadi seorang pelatih yang sangat dipercaya oleh pemain,” tutup Rooney. =espn/carol aji

LOUIS VAN GAAL

Pemain muda tim nasional Inggris Harry Kane akan segera merasakan pertandingan melawan tim elite Eropa seperti Spanyol, Jerman dan Belanda dalam laga persahabatan yang bakal dijadwalkan FA.

TIMNAS INGGRIS

Inggris Akan Tantang Jerman dan Spanyol LONDON - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Inggris Roy Hodgson membenarkan bahwa Football Association (FA) akan melawan tim-tim elite Eropa seperti jawara Eropa Spanyol, jawara dunia Jerman, dan Belanda pada laga persahabatan bila lolos ke putaran final Piala Eropa 2016 di Prancis.

Spanyol, Jerman, dan Belanda menjadi ujian yang pas untuk Inggris, setelah Wayne Rooney dan kawan-kawan memetik lima kemenangan pada lima laga pertama Grup E kualifikasi Piala Eropa dan menempatkan mereka sebagai pimpinan grup.

Tetapi sebelum laga lawan tim-tim berat itu, “The Three Lions” akan menjamu Prancis di Wembley pada 17 November 2015 dan pada akhir bulan melawan Spanyol. Lalu pada Maret tahun depan sebelum terbang ke Prancis untuk putaran final Piala Eropa, Rooney dan kawankawan menjajal jawara dunia, Jerman. Sedangkan, laga persahabatan melawan Belanda masih didiskusikan.

“Kami akan memiliki empat atau lima pertandingan sebelum melawan Prancis, dan calon-calon lawan itu adalah tim-tim papan atas.

Kami akan melawan Jerman, Prancis, Spanyol, dan Belanda yang masih didiskusikan,” kata Hodgson pada jumpa pers di Turin menjelang laga melawan Italia.

Sementara itu, penyerang Liverpool Daniel Sturridge diyakini bisa

membela klubnya pada laga big match melawan Arsenal di ajang Liga Utama Inggris akhir pekan ini. Hanya saja, pelatih Liverpool Brendan Rodgers masih akan melihat perkembangan pemain ini. Dia tidak akan memaksanya bermain bila belum fit 100% guna menghindari risiko yag lebih besar.

Pemain ini gagal membela Inggris pada kualifikasi Piala Eropa 2016 melawan Lithuania dan pertandingan persahabatan melawan Italia, Rabu (1/3) dini hari WIB tadi karena cedera yang diderita saat Liverpool kalah 1-2 dari Manchester United di Anfield dua pekan silam.

Kehadiran Sturridge pada laga ini sangat penting guna mendongkrak posisi Liverpool di klasemen sementara. Mereka masih bertengger di peringkat kelima, di bawah MU, dengan jarak lima poin. Menang atas Arsenal akan memangkas jarak dengan MU dalam perebutan posisi empat besar. =espn/carol aji

16

KORAN MADURA

VAN GAAL:

RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578 | TAHUN IV

SAYA BUKAN DIKTATOR

KORAN MADURA

16

RABU 1 APRIL 2015 No. 0578 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15 LONDON - Penyerang Barcelona Lionel Messi dinobatkan sebagai pemain depan terbaik sepanjang 2015, berdasarkan analisis Key Performance Indicators (KPI) atau Indikator Kunci Penampilan yang dilakukan oleh CIES Football Obsevatory. Sedangkan penyerang Real Madrid Cristiano Ronaldo berada di urutan ke29. Tempat kedua, ketiga, dan keempat masing-masing ditempati oleh pemain sayap Bayern Muenchen Arjen Robben, pemain Wolfsburg Bas Dost, penyerang Chelsea Diego Costa.

Demikian hasil studi yang dilakukan CIES Football Observatory. Mereka melakukan analisis terhadap enam indikator kunci penampilan atau Key Performance Indicators (KPI) terhadap semua pemain yang merumput di La Liga Spanyol, Liga Utama Inggris, Bundesliga, Ligue 1 Prancis, dan Liga Serie A Italia.

Enam hal yang dianalisis itu adalah, pertama, tembakan ke gawang yaitu kemampuan memanfaatkan peluang mencetak gol melalui tendangan yang akurat. Kedua, penciptaan peluang berarti kemampuan menempatkan rekan satu tim dalam posisi yang bagus untuk mencetak gol. Ketiga, take on (menghentikan lawan) yaitu kemampuan menciptakan situasi yang berbahaya dengan berhasil menahan lawan. Keempat, distribusi yaitu kemampuan mengatur permainan melalui umpan-umpan yang efisien. Kelima, pemulihan (recovery) yaitu kemampuan mengecil peluang lawan mencetak gol dengan melakukan intersepsi bola-bola pemain lawan. Keenam, kemampuan memmperkecil kesempatan bagi lawan dengan memenangkan duel dengan pemain lawan.

Berdasarkan analisis lembaga ini terhadap enam indikator tersebut, Messi yang sudah mencetak 17 gol sejak 1 Januari lalu ditetapkan sebagai pemain depan yang paling efektif dengan nilai 100. Sedangkan tandemnya di lini depan Barcelona, Luis Suarez dan Neymar menempati posisi keempat dan ke-12. Suarez mendapat poin 71 sedangkan Neymar 51.

Pesaing terdekat Messi adalah Arjen Robben dan Bas Dost dari Wolfsburg yang mencetak 11 gol di Bundesliga sejak jeda musim dingin lalu. Keduanya masing-masing mengumpulkan nilai 92 dan 77. Sedangkan Cristiano Ronaldo yang hanya mencetak enam gol sejak 1 Januari berada di peringkat ke-29. Partnernya di lini depan Real Madrid yang membentuk trio BBC (Benzema, Bale, Cristiano) hanya menduduki peringkat ke-35 dan 37.

Di sektor tengah, gelandang Chelsea Eden Hazard terpilih sebagai gelandang terbaik diikuti oleh gelandang Arsenal Mesut Oezil di tempat kedua. Sedangkan posisi ketiga diisi oleh pemain sayap Manchester City Jesus Navas.

Gelandang Wolfsburg asal Belgia Kevin De Bruyne berada di tempat keempat dan posisi kelima dihuni gelandang Borussia Dortmund asal Jepang Shinji Kagawa.

Di posisi bek kiri, Gael Clichy dari Manchester City tercatat sebagai bek terbaik diikuti bek kiri Real Madrid Marcelo dan bek Bayern Muenchen, Rafinha. Sedangkan di bek tengah, pemain Bayer Leverkusen Emir Spahic dinobatkan sebagai yang terbaik diikuti Martin Demichelis (Manchester City), Mats Hummels (Dortmund), Chris Smalling (MU), Thiago Silva dan David Luiz (Paris Saint Germain). =espn/carol aji

Lionel Messi Terbaik 2015 Berdasarkan analisis Key Performance Indicators (KPI), Lionel Messi menampilkan permainan paling impresif pada tahun 2015. Messi mengungguli Cristiano Ronaldo yang berada di urutan ke-29. Analisis KPI meliputi akurasi tembakan ke gawang, penciptaan peluang, kemampuan menghentikan lawan, efektifitas umpan, recovery dan kemampuan memenangi duel dengan lawan.

RABU

KORAN MADURA

1 April 2015 No. 0578 | TAHUN IV

A

MADURA SPORTIV | HAL. O Jadwal Kompetisi Belum Final RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578 | TAHUN

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

DEMONSTRASI. Puluhan aktivis saat orasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Selasa (31/1).

Puluhan Aktivis Tuntut Kajari Mundur Jika Main-main dengan Kasus, Abdullah Siap Sumpah Pocong SAMPANG- Puluhan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB), Selasa (31/3) kemarin melakukan aksi demo ke Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Sampang. Mereka datang ke korp adhyaksa tersebut menuntut Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sambang, Abdullah mundur dari jabatannya. Pasalnya, aktivis menilai, selama menahkodai Kejari Abdullah belum menunjukkan kinerja yang bagus dalam menuntaskan beberapa kasus korupsi. Terutama kasus korupsi dana pesangon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Setelah Slot Time, Giliran Skep Dirjen Jadi Alasan sumenep | HAL. B

(DPRD) Sampang Periode 1999-2004.

Koorlap Aksi, Habib Yusuf mengatakan, pihaknya mendatangi kantor Kejari Sampang untuk menagih komitmen Kajari dalam menuntaskan kasus korupsi. Namun, kenyataannya, sampai saat ini kasus tipikor pesangon anggota DPRD Sampang belum juga tuntas. “Kami hanya minta Kejari segera menahan sembilan tersangka dalam kasus tersebut. Namun, ternyata kejari masih lelet dengan alasan dokumen masih PK di MA,” teriak dalam orasinya.

Jika memang Kepala Kejari tak becus, lanjut Habib, lebih baik turun dari tampuk kepemimpinan Kejari. “Biar diganti saja kepada orang yang lebih tepat dan tangkas dalam menuntaskan kasus. Bayangkan, sudah 11 tahun kasus ini tak kunjung selesai,” lanjut Habib dalam orasinya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang mengungkapkan bahwa dirinya siap sumpah pocong jika dirinya melanggar hu-

kum, apalagi bermain-main dalam menuntaskan korupsi pesangon DPRD. "Saya siap sumpah pocong, jika dinilai melakukan tindakan melanggar hukum dalam menegakkan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Sampang," tegas Abdullah, saat menemui puluhan aktivis Selasa (31/3) Menurut Abdullah, tim penyidik sudah melakukan penyidikan dan pengembangan serta menetapkan sembilan tersangka yang tidak memiliki iktikad baik mengembalikan uang pesangon yang diterima. Dan saat ini sembilan tersangka masih dalam proses peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). Sehingga untuk menahan tersangka perlu dokumen atau hasil audit dari BPKP. “Dalam Kasus pesangon itu, Kejari sudah putus inkrah 3 orang, dan kembali menetapkan 9 tersangka baru. Namun sampai saat ini masih proses PK di MA," katanya.

Dikatakan, proses penyidikan tindak

Dana Wajar Dikdas Rawan Penyimpangan PAMEKASAN| HAL. H

pidana korupsi tidak semudah menangani kasus tindak pidana umum. Sebab, data yang dibutuhkan dalam penyidikan harus benar-benar akurat, sehingga untuk membuktikan itu secara detail harus menunggu hasil audit dari BPKP. Apakah ada kerugian negara atau tidak dalam kasus tersebut.

“Kalau hasil audit BPKB nanti menunjukkan kerugian negara, pasti tersangka akan ditahan, dan kami akan tetap memproses sembilan mantan DPRD yang sudah ditetapkan tersangka sampai tuntas,” tegasnya.

Untuk diketahui, kasus pesangon anggota DPRD Sampang melibatkan 45 orang anggota dewan, masing-masing anggota menerima uang senilai Rp 47 juta. Sementara yang di eksekusi hanya tiga orang. Pada tahun 2013 Kejari Sampang kembali menetapkan sembilan tersangka, namun sampai saat ini tidak ada kepastian proses hukumnya. =RIDWAN/LUM/SYM

Chikungunya Serang Warga Klampis BANGKALAN | HAL. L

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

RABU 1 APRIL 2015 No. 0578 | TAHUN IV

PKPU Belum Selesai

Anggaran Pilkada Masih Belum Jelas

BELUM BEROPERASI. Pesawat Susi Air di Bandara Trunojoyo Sumenep. Hingga saat ini, penerbangan komersil bandara tersebut belum beroperasi.

Bahkan memasuki pertengahan tahun, penerbangan itu belum jelas.

Setelah Slot Time, Giliran Skep Dirjen Jadi Alasan Dishub Pastikan Penerbangan Perintis Bulan April SUMENEP- Meski secara teknis Bandara Trunojoyo Sumenep sudah dinyatakan layak dipergunakan, namun untuk pengoperasiannya tak kunjung menemukan titik kejelasan. Pemerintah setempat selalu mencari alasan. Jika sebelumnya pemerintah beralasan penerbangan perintis sempat terkendala slot time, kali ini pemerintah beralasan masih menunggu Skep Dirjen Kementerian Perhubungan untuk operasional penerbangan perintis di Kabupaten Sumenep.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep, Mohammad Fadillah mengatakan, pada tanggal 25 Maret lalu, pihaknya mengikuti rapat di Bogor bersama 25 kabupaten lain se Indonesia yang juga mendapat alokasi layanan transportasi udara dengan Kementerian Perhubungan. Dari hasil rapat itu, lanjutnya, rencana operasional penerbangan perintis masih menunggu Skep Dirjen Kementerian Perhubungan.

Fadillah menegaskan, sebenarnya sudah tidak ada kendala lain terkait pengoperasian penerbangan perintis di Sumenep.

Saat ini, menurutnya, murni hanya tinggal menunggu Skep Dirjen Perhubungan. “Tapi Skep Dirjen itu tentunya tidak bisa langsung. Karena, Dirjen Perhubungan tidak hanya mengurus persoalan penerbangan udara,” jelas Fadillah, Selasa (31/3).

Menurutnya, Skep Dirjen Perhubungan itu nantinya akan

bersamaan dengan kabupaten lain. “Saat ini mungkin dari kabupaten lain ada yang run waynya masih belum siap. Karena yang akan diterbangkan itu bukan hanya di Sumenep. Tapi ada kabupaten lain, misalnya Kupang dan Meraoke. Skep saya tidak hanya untuk penerbangan di Sumenep, katanya Pak Dirjen,” katanya, menyampaikan hasil koordinasi dengan Dirjen.

Namun demikian, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, operasional penerbangan perintis paling cepat bulan April. Namun, ia tidak memastikan apakah penerbangan itu akan dilakukan pada awal, pertengahan atau akhir April. “Yang pasti bulan April,” tegasnya.

Terkait dengan kesiapan bandara, Fadillah menegaskan bahwa secara teknis sudah layak. Pasalnya, sudah selesai

dilakukan verifikasi oleh Dirjen Bandar Udara (DBU), bahkan sudah mendapat sertifikat kelayakan. Apalagi hanya pesawat kecil, yaitu jenis grand caravan dengan kapasitas penumpang 12 orang. “Kalau untuk pengembangan ke depan, nanti akan ada program lain,” paparnya.

Selebihnya, ia mengaku bahwa pemerintah Sumenep memang tidak bisa berbuat terlalu banyak terkait kepastian penerbangan perintis. Pasalnya, penerbangan perintis sepenuhnya kewenangan Kementerian Perhubungan. Pemerintah daerah, katanya, hanya bisa menunggu dan berharap.

“Memang posisi kita menunggu. Kita bisanya hanya bisa berharap. Karena, meskipun Gubernur sekalipun tidak bisa mendesak. Karena kewenangan untuk itu sepenuhnya ada di Kementerian Perhubungan,” pungkasnya. =FATHOL ALIF/SYM

SUMENEP – Meskipun pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah ditetapkan oleh pemerintah pada Bulan Desember 2015 mendatang, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep hingga saat ini masih belum menetapkan anggaran pelaksanaan pesta akbar tingkat kabupaten itu.

Pasalnya, anggaran yang telah disepakati Rp 4,3 miliar dipastikan ada perubahan. ”Kami telah mengajukan perubahan, tapi angka pastinya masih belum ada kepastian. Itu karena PKPU-nya masih belum final juga,” kata Ketua KPU Sumenep, Abd. Waris.

Menurutnya, perubahan anggaran itu disebabkan banyaknya kegiatan yang tidak tercover pada pengajuan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satunya adalah pembutan spanduk di setiap calon itu akan dibebankan kepada KPU Daerah. Termasuk pembiyaan kampanye terbuka maupun kampnye tertutup juga menjadi tanggung jawab pihaknya. Tak hanya itu, tahapan pilkada yang sebelumnya dijadwalkan sebanyak dua putaran, kini dijadwalkan satu putran. ”Ini yang menjadi faktor utama.

Sebab sesuai draf PKPU yang ada, untuk pembuatan spanduk calon itu ditanggung oleh KPU Daerah, bukan calon itu sendiri. Makanya anggarannya akan berubah sesuai PKPU yang baru,” jelas Warist.

Hanya saja menurut Warist, perubahan anggaran itu diyakini tidak akan membengkak dari anggaran yang telah ada. ”Kami yakin, akan lebih kecil dari pada anggaran yang telah diajukan sebelumnya. Karena ada pengurangan tahapan, yang sebelumnya dijadwalkan dua tahapan, namun tahun ini berubah menjadi satu tahapan saja,” ungkapnya.

Ketika disinggung soal proses tahapan selanjutnya, KPU Sumenep masih belum bisa melakukan persiapan apapun terkait pelaksanaan pilkada. Hal itu dikarenakan PKPU belum kelar diselesaikan oleh KPU Pusat. ”Sesuai draf yang ada, tahapan akan dimulai bulan depan.

Tapi kami tidak mungkin mengacu pada draf itu, melainkan menunggu selesainya PKPU yang baru,” tandas Waris. =JUNAEDI/SYM

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578 | TAHUN IV

Pembahasan Belum Final

HET LPG untuk Kepulauan Bervariasi SUMENEP- Kepala Bagian Perekonomian Pemeritah Kabupaten Sumenep, Mohammad Hanafi mengatakan, pembahasan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG kemasan 3 Kg. untuk kepulauan sampai saat ini masih belum final. Namun sebagai gambaran, hasil pembahasan sementara, HET LPG untuk kepulauan bervariasi.

Menurut Hanafi, pembahasan HET LPG kemasan 3 Kg untuk kepulauan sebenarnya sudah dibahas beberapa waktu lalu. Namun, hingga kini pembahasan tersebut masih belum final.

Menurutnya, jika tidak ada aral melintang, finalisasi pembahasan HET LPG untuk kepulauan itu akan dilakukan pekan depan.

Dalam proses finalisasi HET LPG untuk kepulauan itu akan dilakukan bersama tim dan beberapa pihak lainnya. Tim yang dimaksud adalah tim kabupaten yang meliputi, bagian perekonomian, Polres, kejaksaan, Dandim

dan dari DPRD. Sementara ongkos kuli. “Karena biaya yang dimaksud pihak terkait, transportasi dalam pendisadalah pengecer, pangkalan, tribusiannya itu tidak sama. kecamatan dan pertamina.

Tergantung kepada jarak Hanafi menjelaskan, tempuh antara kepulauan meski sampai saat ini pem- dengan darat,” jelasnya. bahasan HET Dikatakan LPG untuk Hanafi, hasil kepulauan pembahasan masih besementara, lum selesai LPG keTapi, ini masih semen- HET sepenuhnya, masan 3 Kg. tara. Khawatir nanti, untuk Kepusehingga ketika pembahasan masih belum lauan Gili ada perubahan,” bisa diterapGenting, Gili kan, namun Iyang, Nong pihaknya Mohammad Hanafi Gunong, Gamengaku suyam dan Raas Kabag Perekonomian dah memiliki sama, yaitu gambaran Rp 23.500. sementara dari hasil pemba- Sementara khusus Kepuhasan sebelumnya. “Tapi, ini lauan Arjasa Rp 24.000 dan masih sementara. Khawatir untuk Kepulauan Sapeken Rp nanti, ketika pembahasan 24.500. “HET LPG yang paada perubahan,” tukasnya. ling tinggi adalah Kepulauan Dijelaskan, berdasar- Masalembu, yaitu mencapai kan hasil pembahasan se- Rp 25.000,” sebutnya. belumnya, HET LPG untuk Disinggung mengenai kepulauan itu bervariasi. HET LPG untuk kepulauan Pasalnya, dalam penentuan yang dekat dengan wilayah HET LPG itu yang jadi per- daratan, seperti Keputimbangan adalah jarak dan lauan Talango, kata Hanafi

mengikuti HET LPG wilayah daratan, sesuai keputusan Gubernur, yaitu Rp 16.500.

“Karena, di aturannya, radius 60 km dari SPBE, itu harus ikut keputusan Gubernur,” paparnya.

Selebihnya, ia mengungkapkan bahwa tahun ini Pemkab Sumenep telah minta tambahan kouta LPG 30 persen lebih besar dari tahun sebelumnya. Namun demikian, ia mengaku bahwa hingga saat ini permintaan tersebut masih belum terealisasi. “Tapi Pertamina sudah menjamin, bahwa tahun ini tidak akan sampai terjadi kelangkaan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data yang diperoleh dari bagian perekonomian, jika pada tahun 2014 lalu kouta LPG yang diminta Pemkab Sumenep hanya sebanyak 4.436.240 tabung atau 13.308.720 kg. Namun pada tahun 2015 ini, kuota LPG yang diminta mencapai 5.767.250 tabung atau 17.301.600 kg. =FATHOL ALIF

Petani sedang panen garam di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget. Seharusnya, kenaikan harga BBM membuat garamnya terjual mahal, namun sampai saat ini, garam mereka masih berada di bawah HET.

C

EKONOMI

BBM Naik, Harga Garam Anjlok SUMENEP– Naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium ternyata membawa malapetaka terhadap petani garam. Pasalnya, di tengah naiknya harga BBM berubsidi, sejumlah petani garam di Kabupaten Sumenep terus mengalami kerugian yang sangat tinggi. Pasalnya, harga jual garam hasil panen masih dihargai di bawah harga pokok penjualan (HPP) yang ditetapkan pemerintah.

Informasi yang dapat dihimpun oleh Koran Madura dari beberapa petani, saat ini harga garam di kalangan petani untuk KW I Rp 450.000 pertonnya. Sedangkan untuk jenis garam KW II Rp 350.000 pertonnya.

Padahal, sesuai HPP harga garam untuk kualitas 1 dipatok Rp 750 perkilogram, kualitas 2 adalah Rp 550 perkilogram. Kini, harga anjlok itu membuat para petani kian buntung. Ibarat jatuh ditimpa tiang, BBM naik, harga garamnya dibeli murah. Padahal logika ekonomi, ketika BBM naik, maka bahan-bahan pokok juga ikut naik. ”Saat ini harga garam lagi tidak bersahabat.

Karena pengusaha membeli garam selalu di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Padahal semua kebutuhan naik mas ketika BBM naik,” kata Busaid salah satu petani garam asal Desa Karang Anyar, Kecamatan Kalianget.

Menurutnya, meskipun memasuki musim kemarau tiba, pengusaha tidak pernah membeli garam sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemrintah. ”Jika memasuki musim kemarau tiba, pengusaha hanya membali garam Rp 450 ribu perton untuk KW I, sedangkan untuk garam KW 2 hanya dibeli Rp 350 ribu pertonnya,” ungkapnya.

Meskipun demikian, petani garam tidak bisa berbuat banyak, dirinya terpaksa menjual garam dengan harga murah, dibandingkan tidak laku terjual. "Alasan pengusaha pun masih tetap.

Mereka berdalih, stok garam sudah banyak di gudang, sedangkan petani yang panen masih sedikit,” terang Busaid.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep Syaful Bahri belum bisa dikonfirmasi terkait langkah yang akan ditempuh selanjutnya. Sebab, saat dihubungi melalui telepon selulernya sedang tidak aktif. =JUNAEDI/SYM

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578 | TAHUN IV

Pencairan Dana Desa Bertahap Sumenep Dapat DD Tertinggi Dibanding Kabupaten Lain di Madura SUMENEP- Berdasarkan Peraturan Pemerintah, pencairan dana desa akan dilakukan pada bulan April mendatang.

Namun, pencairan dana ratusan juta rupiah tersebut direalisasikan secara bertahap.

Hal demikian disampaikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag-Pemdes), Moh. Ramli. Ia mengatakan bahwa sesuai amanat Peraturan Pemerintah, pusat harus menunaikan kewajibannya mencairkan dana desa kepada daerah bulan April ini. Namun demikian, untuk pencairan itu belum tentu bisa dilakukan bulan April semua.

Menurut Ramli, sesuai pera-

turan yang ada, dana desa tidak langsung akan dicairkan seratus persen. Namun, pencairan dana desa tersebut akan dicairkan dalam tiga tahap, yakni bulan April, Agustus, dan Oktober. Untuk tahap pertama, tiap desa akan mendapat 40 persen, sama dengan tahap kedua. Sedangkan tahap ketiga, desa akan mendapat 20 persen dari dana desa yang ada.

“Jadi, secara bertahap, tidak

langsung 100 persen. Tahap pertama adalah bulan April ini. Tapi, yang perlu dipahami, tiap tahapan itu tidak serta merta tiap desa langsung bisa menerima. Pencairan dana desa itu akan dilakukan kalau desa sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan,” jelasnya, Selasa (31/3).

Untuk mengajukan permohonan agar dapat dana desa, kata Ramli, tiap desa harus memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terlebih dahulu.

Namun, untuk dapat merancang APBDes, tiap desa harus memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

“Makanya, tidak serta merta April harus cair. Silahkan desa mengajukan dulu. Kalau persyaratan tersebut selesai bulan April, DD bisa cair. Tapi kalau persyaratannya baru selesai bulan Agustus, berarti dana desa itu cairnya bulan Agustus ,” tegasnya saat dihubungi.

Disinggung mengenai Kabupaten Sumenep mendapat dana desa tertinggi dibanding tiga kabupaten lain di Madura, Ramli mengaku tidak tahu, tertinggi atau tidak. Namun, menurutnya, yang pasti Kabupaten Sumenep mendapat dana desa lebih be-

sar hampir 100 persen dari pagu sebelumnya. Jika pagu semula Sumenep mendapat 49 miliar lebih, ternyata pada perkembangannya, dana desa yang didapat Sumenep menjadi 94 miliar lebih.

Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang dihimpun Koran Madura, dari empat kabupaten yang ada di Madura, Sumenep mendapat dana desa tertinggi dengan nilainya mencapai Rp 94.880.517,000. Sedangkan Kabupaten Bangkalan Rp 79.115.023,000, Kabupaten Sampang Rp 58.384.564.000, dan Kabupaten Pamekasan sebesar Rp 54.023.090.000. =FATHOL ALIF/SYM

SEPI. Sejak sepekan ini, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep sering sepi. Keterangan dari salah satu pimpinan anggota DPRD, reses selama sepekan, yakni dari tanggal 30 Maret - 30 April 2015.

Kabupaten Sumenep.

Semua kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota dewan di berbagai lokasi sesuai konstituennya, dan hasilnya akan diparipurnakan. Sehingga, setiap anggota dewan diwajibkan menyusun laporan setiap kegiatan yang telah dijalanan selama sepekan ke depan. ”Kalau tidak salah, hari Senin atau Selasa mendatang laporannya sudah masuk. Karena akan segera diparipurnakan,” terang Politisi Partai Demokrat itu.

Ditanya soal besaran anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk pelaksanaan reses selama ini, dirinya enggan untuk menyampaikan secara rinci. ”Saya kira anggaran pelaksaan reses ini sudah sangat jelas, mulai konsumsi, sewa tempat, honor nara sumber dan biaya yang lain. Kalau tidak salah, anggaran setiap acara sebesar Rp 3,4 jutaan,” jelasnya.

Lanjut Hanafi, selama sepekan ini agenda reses dibagi mejadi tiga kali tatap muka dengan jumlah peserta sebanyak 225 orang.

Sehingga, setiap kali acara reses itu dilakukan, maka jumlah peserta sebanyak 75 orang. ”Nah biaya sebesar 3,4 juta setiap acara itu, masih dipotong pajak 10 persen. Tapi potongan pajak itu hanya berlaku untuk dana konsumsi. Karena dana untuk konsumsi sangat besar, sementara untuk biaya yang lain tidak,” tukas Hanafi. =JUNAEDI/SYM

Reses

Gedung DPRD Tampak Lengang

SUMENEP – Suasana gedung kantor DPRD Sumenep, sejak hari Senin (30/3) kemarin tidak terlihat seperti biasanya. Bahkan gedung wakil rakyat yang berada di jalan Trunojoyo Sumenep itu tampak lengang, dan tidak ada sedikitpun kegiatan kedewanan.

Pantauan Koran Madura, Se-

lasa (31/3), hanya bisa dihitung dengan jari anggota dewan dan abdi negara yang berada di ruang fraksi dan ruang komisi, namun di beberapa rungan lain, banyak tak terlihat batang hidungnya.

Salah satunya di lantai I, ruang fraksi dan ruang komisi tidak terlihat satupun keberadaan wakil

rakyat. Sementara di lantai 2, yang meliputi ruang rapat paripurna, kantor Sekretaris Dewan, Kabag Hukum DPRD Sumenep dan juga kantor Ketua Dewan hanya dihuni oleh staf yang berstatus PNS. Anehnya meskipun selama sepekan terakhir, yakni dari tanggal 30 Maret 2015 hingga tanggal

6 April 2015 mendatang semua wakil rakyat sedang ada agenda reses, namun sebagian warga masih berdatatangan ke kantor DPRD untuk menemui wakilnya. ”Jadi, selama enam hari ke depan anggota dewan menjalankan reses. Yakni dari tanggal 30 Maret sampai tanggal 6 April,” kata Wakil Ketua DPRD Sumenep Moh. Hanafi.

Dirinya menjelaskan, tujuan dilakukan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat kecil yang nantinya akan dijadikan acuan dalam pembahasan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) selanjutnya.

Selain itu, sebagai kontrol terhadap tugas kepemerintahan dan juga pembangunan yang dilakukan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di berbagai wilayah yang ada di lingkunan

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578 | TAHUN IV

E

MUBAZIR. Gudang Resi Beras yang berada di Kecamatan Ganding dibiarkan rusak meskipun tidak pernah digunakan. Anggaran pembangunan silo jagung dan resi gudang tersebut sebesar Rp 5 miliar dari dana APBN.

SUMENEP – Keinginan sejumlah warga Gili Raja, Kecamatan Giligenting, untuk melakukan demonstrasi besar-besaran ke kantor PT. Santos perihal dana CD (community development) tahun 2015 yang tidak dialokasikan ke pengembangan kelistrikan langsung mendapat respon dari pemerintah setempat.

Respon tersebut dikonkretkan oleh pemerintah daerah dengan pihak legislatif dalam bentuk penandatanganan kepakatan (MoU). MoU itu disepakati oleh dua elemen pemerintah itu agar pengembangan kelistrikan di pulau yang dihuni oleh empat desa itu tidak memakai dana CD, tetapi menggunkan sumber dana APBD tingkat II. ”Kami telah membuat kesepakan dengan anggota DPRD kalau pengembangan kelistrikan di Gili Raja akan ditanggung oleh APBD, bukan dana yang lain,” jelas Kepala Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumenep,

Kelistrikan Gili Raja Akan Menggunakan ABPD Alokasi Dana CD Bukan untuk Kelistrikan Abd. Kahir.

Sebab kata Kahir, dana CD yang dikeluarkan oleh PT Santos untuk Kecamatan Giligenting dinilai sangat kecil, yakni hanya sebesar Rp 2 miliar setiap tahunnya. Sehingga tidak cukup jika dialokasikan untuk pengembangan kelistrikan.

Apalagi lanjut Kahir, dana tersebut masih dibagi dua dengan kepuluan lain di Kecamatan Giligenting. Sehingga, alokasi dana CD untuk pulau Gili Raja setiap tahunnya hanya Rp 1 miliar. ”Jadi, hasil kesepakatannya, dana 2 miliar itu masih dibagi rata, yakni pulau Gili paling timur mendapatakan dana sebesar Rp 1 miliar dan untuk Gili Raja sendiri Rp 1 miliar,” terangnya.

Menurut Mantan Kabag Humas Setkab Sumenep itu, ang-

garan 1 miliar dinilai tidak bisa dialokasikan untuk kelistrikan secara keseluruhan. Sebab, alokasi dana tersebut masih digunakan untuk dana program pembangunan yang lain.

Sementara saat ini dana yang terkumpul untuk pembiayaan pengembangan listrik dari APBD mencapai Rp 3 miliar, sementara kebutuhan untuk pengembangan kelistrikan di pulau Gili Raja membutuhkan anggaran sebesar Rp 17 miliar. ”Dana yang sudah terkumpul itu akan dialokasikan untuk pengadaan tiang. Sementara untuk pengadaan yang lain menyusul,” paparnya.

Menurut Kahir, kebutuhan tiang listrik di pulau Gili Raja sekitar 450 tiang. Dari anggaran yang telah disedikan pada tahun 2014 lalu sebesar Rp 1,4 miliar.

Dana itu hanya mampu membeli tiang sebanyak 216 buah, sisanya akan diambilkan pada anggaran tahun 2015 sebanyak Rp 1,6 miliar.

Dengan demikian, pengembangan kelistrikan di pulau Gili Raja membutuhkan waktu selama lima tahun. ”Pengembangan kelistrikan itu akan kami lakukan secara bertahap sesuai anggaran yang ada. Jadi, pada tahun pertama kami akan fokus untuk pengadaan tiang, sementara pada tahun kedua akan dialokasikan untuk pembangunan rumah listriknya, dan pada tahun ketiga kami akan fokus pengadaan jaringannya. Baru pada tahun keempat dan kelima kami fokus pada pengadaan mesin gensetnya,” tukasnya.

Sebelumnya, warga Gili Raja, Kecamatan Giligenting, yang

tergabung dalam Pergerakan Pemuda dan Masyarakat Gili Raja (P2M2) mengancam akan melakukan demo di kantor PT Santos jika dana CD tahun 2015 yang dikelola oleh Kelompok Masyarakat Kecamatan (Pokmascam) setempat tidak dialokasikan pada pembangunan kelistrikan.

Alasan mereka, karena semua warga Gili Raja sangat membutuhkan adanya penerangan. Sebab, meskipun ada penerangan, tapi tidak maksimal. Selain itu, mereka tidak mau, dana kelistrikan itu terlalu bergantung kepada APBD tingkat II. Rasionalisasi mereka, jika bergantung pada APBD tingkat II akan membutuhkan waktu yang sangat lama dengan alasan kekuatan APBD setiap tahunnya dinilai sangat kecil. =JUNAEDI/SYM

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 1 APRIL 2015 No. 0578 | TAHUN IV

RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578 | TAHUN IV

MADURA

F

DIANGKUT. Dagangan dan para PKL kawasan pertokoan CLM Jl Kabupaten diantarkan ke rumah para PKL menggunakan mobil Satpol PP Pamekasan

PAMEKASAN - Para pedagang kaki lima (PKL) yang bandel menempati trotoar di kawasan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) Jl Kabupaten, Pamekasan, tidak berkutik saat sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menaikkan dagangannya ke mobil petugas, untuk diantar ke rumah masing-masing.

Penertiban yang dilakukan kali ini berbeda dengan sebelumnya, karena setiap kali usai ditertibkan, para PKL kembali ke lokasi itu sehingga menjadi biang kemacetan lalin di jalan protokol Pamekasan itu.

Dengan diangkutnya barang-

PKL yang Ditertibkan Diantar ke Rumahnya Pol PP Tak Mau Menyita Barang Milik Pedagang barang milik PKL itu diharapkan penertiban kali ini lebih efektif.

Karena pedagang tidak lagi bisa kembali penempati trotoar setelah petugas meninggalkan lokasi tempat manggkalnya para PKL. Sebab barang dagangannya sudah dikembalikan ke rumahnya.

Kepala Seksi Penyidik dan Penyelidikan, Satpol PP Pamekasan, Yusuf Wibiseno mengatakan Satpol PP sudah sering kali melakukan penertiban PKL di lokasi terlarang

itu. Namun, para PKL membandel karena usai ditertibkan kembali menempati kawasan itu.

“Kami berharap dengan cara seperti ini mereka (PKL) tidak kembali setelah kami tertibkan.

Sekarang (kemarin) mereka tidak bisa jualan lagi, karena dagangannya sudah kami antarkan ke rumahnya. Tapi besok (hari ini) akan kami jaga lagi, khawatir mereka kembali,” kata Yusuf.

Dia akui pihaknya bisa saja

bertindak lebih tegas dengan melakukan penyitaan pada barang dagangan PKL. Namun, hal itu tidak dilakukan karena pertimbangan kemanusiaan. Sebab, para PKL itu juga mencari nafkah untuk keluarganya. Makanya tindakan yang dilakukan diharapkan tidak merugikan para PKL. Lanjutnya, dalam penertiban yang dilakukan Satpol PP kerap terjadi aksi kucing-kucingan dengan para PKL. Saat patugas datang para

PKL bergegas pergi. Namun, saat tidak dijaga petugas, para PKL kembali menempati trotoar sehingga mengganggu para pejalan kaki.

“Hampir tiap hari kami kucing-kucingan sama mereka. Di sana (lokasi PKL) itu kawasan terlarang, PKL menempati fasilitas umum dan kegiatan jual-belinya juga menyebabkan kepadatan, sehingga pengguna kendaraan terganggu,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578 | TAHUN IV

G

Regulasi Dana Desa

Masih 80 Persen

PAMEKASAN – Menjelang pencairan Dana Desa pada awal bulan April ini , Pemerintah Kabupaten Pamekasan masih sibuk menyusun regulasinya. Sebab, Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) yang akan dijadikan landasan hukumnya masih selesai sekitar 80 persen.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kabupaten Pamekasan Alwi Beiq. Menurutnya, Pemkab Pamekasan sudah mendengar informasi dan menerima surat dari Kementrian Dalam Negeri, bahwa akan dilakukan pengiriman dana desa. Sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentag desa, yang memerintahkan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan dana ke Desa di seluruh Indonesia.

Dijelaskannya, Raperbup yang sedang dirancang adalah tentang Alokasi Dana Desa (ADD), tentang Dana Desa, tentang Bagi Hasil. Dalam raperbup itu juga akan diatur tentang mekanisme penggunaannya, mulai dari beban gaji perangkat desa, pembangunan fisik dan kebutuhan anggaran desa lainnya.

Secara umum, terangnya, dalam regulasi itu akan diatur beberapa poin pencairan dana.

Diantaranya, sebelum Desa bisa menerima pencairan dana, harus sudah menyelesaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Kebijakannya, dana akan diturunkan total bukan per program.

“Kami masih berupaya menyelesaikan Perbupnya, diharapkan kalau sudah selesai dana itu bisa dicairkan.

Nanti pencairannya langsung gelondongan (total anggaran APBDes), dan desa yang menggunakan berdasarkan perencanaan di APBDes,” kata Alwi.

Namun, lanjutnya, yang menjadi ke khawatirannya adalah adanya kader pendamping desa, yang seleksinya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sebab, menurutnya, jika berkaitan dengan anggaran, akan sangat sensitif, sehingga harus ada kepaduan antara pendamping dengan kepala desa (kades) Untuk itu, pihaknya akan berupaya bagaimana nantinya, para kader pendamping desa terpilih bisa diterima dan sejalan dengan pemerintahan desa yang dipimpin kades. Salah satu calon kader pendamping desa , minimal bisa direkomendasi Pemkab Pamekasan. =ALI SYAHRONI/RAH

DIALOG. Suasana mediasi penyelesaian perseteruan antara Gasper dengan pihak Masjid Ridwan, di Peringgitan Dalam, Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan

Mediasi Gasper vs Masjid Ridwan Tak Mulus Relay Radio Tidak Dilarang, Anggota Gasper Walk Out PAMEKASAN - Mediasi antara massa Gerakan Santri dan Pemuda Rahmatan Lil Alamin (Gasper) Pamekasan dengan pengurus Masjid Ridwan, Pamekasan, yang digelar di Peringgitan Dalam, Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan, tidak berjalan mulus, bahkan diwarnai walk out (WO), Senin (30/3) malam.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam itu dihadiri sejumlah ulama yang tergabung dalam Forum Komunikasi Umat Islam (FOKUS), Forum Musyawarah Ulama (FMU), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pamekasan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan, Wakil Bupati Pamekasan, Khalil Asyari, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), dan beberapa pejabat Pemkab Pamekasan.

Dalam mediasi itu, Ketua Gasper Pamekasan, Matkur Rozak dan beberapa anggotanya meninggalkan ruang pertemuan ka-

rena tidak terima atas pernyataan Dandim 0826 Pamekasan, Letkol Armed Mawardi, yang meminta Matkur Rozak keluar dari acara pertemuan sebab dinilai tidak menghargai ulama.

Hal itu terjadi karena saat itu Matkur beberapa kali instrupsi dan memprotes K Abdurrahman, dari FOKUS, yang meminta berhenti berbicara, karena dianggap sudah lebih waktu dari 5 menit.

Padahal waktu yang diberikan pada K Abdurrahman sesuai kesepakatan selama 20 menit.

Setelah anggota Gasper keluar, acara mediasi terus dilan-

jutkan, dengan dipandu Dr Zahid, dari Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI), Pamekasan. Dalam mediasi itu diperoleh kesepakatan, ke depan pihak Masjid Ridwan tidak akan mendatangkan penceramah yang dianggap mengundang keresahan bagi masyarakat.

Sementara permintaan agar Masjid Ridwan tidak merelay (meneruskan) siaran Radio Rodja, tidak masalah dan tetap diperbolehkan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang diatur Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Sebelum Matkur Rozak keluar, ia menuntut pihak Masjid Ridwan, tidak merelay atau meneruskan siaran Radio Rodja dan tidak mendatangkan penceramah yang dinilai memiliki catatan hitam.

Namun permintaan itu ditolak Herman Hadi Sucipto, perwakilan dari Masjid Ridwan, karena selama penceramah yang diundang

tidak pernah menyinggung soal larangan ziarah kubur, larangan memperingati mauled, dan larangan tahlil.

“Kami sudah belasan tahun mengadakan pengajian rutin di Masjid Ridwan. Selama ini penceramah tidak menyinggung masalah perbedaan itu. Buktinya, jemaah yang hadir juga banyak dari warga sekitar, karena penceramah kami tidak mencela dan menghina orang lain,” kata Herman Hadi Sucipto.

Seperti diberitakan, sekitar 1.500 massa Gasper Pamekasan berunjuk rasa dari monumen Arek Lancor, menuju Masjid Ridwan, di Jl Diponogoro, Pamekasan, Jumat (20/3) lalu. Mereka menolak kedatangan tokoh wahabi yang hendak mengisi ceramah di Masjid Ridwan, karena dianggap mengusik ketenangan umat Islam di Pamekasan. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578 | TAHUN IV

Dana Wajar Dikdas Rawan Penyimpangan Berpotensi Ada Program Titipan Kelompok Tertentu PAMEKASAN - Besarnya anggaran untuk program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun di Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan menarik perhatian sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Besarnya mencapai Rp 30 miliar lebih sehingga rawan terjadi penyimpangan. Dikhawatirkan tidak direalisasikan dengan baik dan hanya menjadi ladang korupsi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, untuk memperkaya diri dan mengabaikan kepentingan pendidikan yang menjadi salah satu program unggulan di wilayah itu.

Tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan program ini juga dikhawatirkan tidak bekerja maksimal dalam mengawasi pelaksanaan program. Pada monev BOS dan beberapa kegiatan lainnya beberapa tahun lalu dinilai tidak maksimal, meskipun sudah disiapkan anggaran tersendiri dalam pelaksanaan monev kegiatan.

Lembaga Partisipasi Pembangunan Daerah (LP2D) Pamekasan meminta Dinas Pendidikan (Disdik) tidak main-main dalam mengelola program ini, agar tujuan pemerintah dalam program ini bisa tercapai. Baik dalam capaian kuantitas, kualitas maupun mutu pendidikan.

Sekretaris LP2D Pamekasan, Sofyan mencontohkan dari dana Rp 30 miliar lebih itu, Rp 28 miliar lebih di antaranya untuk peningkatan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan dasar dan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK). Rinciannya Rp 16.976.267.000 untuk sarpras SD dan Rp 11.314.897.000 untuk

peningkatan sarpras SMP. Dalam pelaksanaan program peningkatan sarpras ini, Disdik Pamekasan harus hati-hati dalam menentukan lokasi kegiatan dan tidak semata-mata berdasar pesanan pihak-pihak tertentu, apalagi karena adanya imingiming persentase. Disdik harus melakukan verifikasi dan kroscek agar tidak tumpang tindih dengan program yang sama dari sumber pendanaan lain seperti dari pusat maupun provinsi yang diterima lembaga dimaksud. Jika ini tidak dilakukan, maka rawan terjadinya kegiatan pembangunan fiktif.

Yakni, dua sumber pendanaan, tetapi hanya dilaksanakan satu kegiatan saja.

“Ini rawan terjadi pembangunan fiktif jika tidak diverifikasi dengan baik dan teliti. Jika terjadi demikian, maka Disdik harus bertanggungjawab. Yang paling rawan, jika program ini titipan atau pesanan kelompok tertentu,” katanya.

Selain harus diverifikasi se-

cara ketat, Disdik Pamekasan juga harus menunjuk konsultan yang memiliki komitmen sesuai tujuan pembangunan. Sebab jika konsultan yang ditunjuk “main mata” dengan pelaksana kegiatan maka masyarakat sangat dirugikan.

Sofyan juga mempertanyakan adanya program yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) berupa pengadaan tanah SD senilai Rp 600 juta karena nomenklaturnya ada kemiripan dengan program peningkatan sarana SD sebesar Rp 500 juta, termasuk dengan program peningkatan sarpras. Ia mengingatkan agar program ini tidak disalahgunakan dan benar-benar terealisasi karena persoalan sengketa tanah di Pamekasan banyak yang belum disertifikasi atas nama pemkab setempat dan rawan sengketa.

Sementara itu, rencana belanja rapor SD senilai Rp 415 juta juga harus direalisasikan. Karena rencana belanja ini rawan jadi bancaan dengan memanipulasi dana BOS atau menarik biaya yang memberatkan siswa.

Ia menambahkan, sengaja memberi peringatan dini kepada Disdik Pamekasan agar hati-hati dan serius dalam mengelola program dan tidak hanya senang dengan penyediaan anggaran yang besar.

Sampai berita ditulis, pihak Disdik Pamekasan belum bisa dimintai konfirmasi terkait realisasi program ini. Baik dalam ploting DAK maupun realisasi program lainnya. =A. FAUZI M/RAH

NARAPIDANA

Mayoritas Napi Narkotika Huni Lapas Umum PAMEKASAN - Kendati Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II Pamekasan telah difungsikan, masih banyak narapidana (napi) kasus narkotika yang masih menempati Lapas Kelas II A (umum) Pamekasan. Bahkan, mayoritas penghuni di Lapas Umum merupakan tahanan kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Dari jumlah penghuni sekitar 800 napi, 700 napi merupakan tahanan kasus narkoba, sedang sisanya kasus kriminal.

Kepala Lapas Kelas II A Pamekasan, Kusmanto Eko Putro mengatakan masih banyak napi kasus narkoba yang menjadi binaannya, karena masih membutuhkan waktu dalam memindahkan napi narkoba ke Lapas Khusus Narkotika.

Proses pemindahannya dilakukan secara bertahap. Jika dilakukan dalam satu kali pemindahan, dikhawatirkan pengamanannya tidak mampu.

Namun, pihaknya memastikan semua napi kasus narkoba akan dipindah ke Lapas Narkotika, yang saling berdekatan itu.

“Kalau dipindahkan sekaligus, bisa jebol. Makanya proses pemindahannya kami lakukan secara bertahap, karena itu demi keamanan. Saat ini yang sudah berhasil kami pindahkan ke Lapas Narkotika sekitar 100 napi,” kata Eko, sapaan Kusmanto Eko Putro.

Dia akui saat ini penghuni lapas umum itu sudah over (melebihi) kapasitasnya. Standart

daya tampung lapas itu hanya dihuni oleh 675 napi. Sementara saat ini ada sekitar 800 orang napi yang menghuni Lapas Umum.

“Makanya kami senang lapas sebelah (narkotika) sudah dioperasikan, sehingga para napi sudah bisa sedikit lega. Nanti lapas umum ini hanya akan dihuni kasus kriminal saja,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Urusan Umum Lapas Narkotika Pamekasan, Syaiful Bahri mengatakan kapasitas Lapas Narkotika bisa menampung narapidana sebanyak 1.235 orang. Namun, sejak lapas ini dioperasikan pada Februari lalu, telah dihuni sebanyak 166 napi.

Mereka merupakan pindahan dari Lapas Medaeng Surabaya dan Lapas Kelas II A Pamekasan, yang pemindahannya dilakukan secara bertahap.

Selama Lapas Narkotika digunakan sudah ada tiga tahap pemindahan. “Nanti akan ada tambahan lagi, karena sebagian besar masih menempati di Lapas Kriminal,” kata Syaiful.

Lapas yang dibangun tahun 2011 lalu itu memiliki empat blok, terdiri dari blok A sampai D. Lapas Narkotika ini berbeda dengan Lapas Umum. Sebab Lapas Narkotika akan menjadi pusat rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Sehingga juga dibangun ruang terapi dan rehabilitasi agar saat keluar tidak lagi mengonsumsi narkoba. =ALI SYAHRONI/UZI/rah

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578 | TAHUN IV

I

PUTUS. Jembatan yang baru dibangun tahun lalu ambruk pada bagian gorong-gorong yang dipasang di belakang pondasi. Sejak dua minggu terakhir akses jalan ini tak bisa digunakan.

Jembatan Ambruk di Bujur Timur BPBD Menerjunkan Tim Reaksi Cepat ke Lokasi PAMEKASAN - Akses jalan Dusun Songlessong, Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar terputus akibat jembatan ambruk, Senin (31/1). Ambruknya jembatan terjadi pada gorong-gorong yang dipasang pada bagian oprit jembatan untuk memperlancar aliran air sungai itu.

Ambruknya jembatan ini diduga karena kesalahan perencanaan yang tidak menyesuaikan dengan kondisi alam sekitar terutama karakter air di sungai itu.

Sumber Koran Madura menyebutkan, debit air di sungai itu cukup deras dan sering meluap saat hujan. Kondisi ini seharusnya dipelajari terlebih dahulu sehingga perencanaannya bisa menyesuaikan. Yakni dengan

menambah tinggi dan lebar jembatan agar aliran air lancar. Bukan menambah gorong-gorong pada bagian oprit jembatan untuk memperlancar aliran air sungai itu.

Gorong-gorong itu rawan pe-

cah akibat tekanan pondasi yang menahan beban gelagar dan plat beton serta pengaman jembatan yang juga terbuat dari cor. Biasanya, pengaman samping jembatan menggunakan pipa besi, namun pada jembatan ini menggunakan cor sehingga menambah beban pada pondasi.

Salah satu warga setempat, Abdullah menduga kerusakan jembatan ini terjadi karena pondasi bergeser sehingga goronggorong yang terpasang di oprit pecah. Kondisi ini sangat membahayakan badan jembatan yang dapat ambruk jika pondasi terus bergeser. Bahkan saat ini mulai nampak miring. Sebab gelagar be-

ton yang menjadi tumpuan plat beton sewaktu-waktu bisa terlepas dari balok poor dan ambrol.

Selain karena kesalahan perencanaan konstruksi bangunan juga diragukan. Hal ini dapat diketahui dari pecahan plesteran yang ambruk serta plesteran pondasi yang mulai mengelupas tergerus air.

Warga lainnya, Fatimah berharap kerusakan jembatan segera diperbaiki. Sebab jembatan ini sudah tidak bisa digunakan sejak 15 hari lalu. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas pertanian, perekonomian warga dan akses pendidikan di wilayah itu.

Mengetahui kejadian ini,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) langsung menerjunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk mengecek ke lokasi. Tim melakukan pemetaan awal dan hari ini akan kembali ke lokasi bersama dengan instansi terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) Binamarga.

Kepala BPBD Pamekasan Akmalul Firdaus belum bisa menentukan tanggap darurat yang akan dilakukan dan menunggu hasil kajian tim teknis. “Kami belum bisa menentukan langkah lanjutan dan menunggu kajian teknis dari dinas terkait,� katanya. =A. FAUZI M/RAH

KORAN J RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

RABU 1 APRIL 2015 No. 0578 | TAHUN IV

J

Puluhan Siswa Terancam Ikut UN di Rumah Warga SAMPANG- Akibat terjadinya pergesaran tanah pada gedung SDN II dan SMP Satu Atap Kotah Kecamatan Jrengek, Kabupaten Sampang, puluhan siswa terancam ikut ujian nasional (UN) di rumah warga. Pasalnya, sampai saat ini, gedung sekolah belum mendapat bantuan rehabilitasi atau perbaikan dari dinas setempat.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Jrengek, Ester mengatakan, bahwa puluhan siswa dari SDN II dan SMP Satu Atap Kotah dipastikan tahun ini ikut UN di luar gedung sekolah. Sebab, dua gedung sekolah mengalami pergeseran tanah tersebut sudah dirobohkan beberapa hari sebelumnya. “Dan itu atas kesepakatan Disdik dengan UPTD serta tokoh masyarakat setempat. Oleh karena itu, sementara ini pelaksanaan KBM di rumah warga. Bahkan dipastikan pelaksanaan UN juga di tempat yang sama mengingat ruangan kelas sudah dirobohkan,” kata Ester pada Koran Madura, Selasa (31/3).

Dikatakan, pihak UPTD sudah menentukan tempat siswa melaksanakan KBM serta persiapan UN yang akan dilaksakan dalam waktu dekat ini. Diantaranya, rumah ketua komite, rumah kepala desa, dan rumah warga yang dekat dengan gedung sekolah tersebut. “Memang selama ini siswa melaksanakan KBM di rumah warga sambil lalu menunggu proses bangunan gedung sekolah yang baru,” jelasnya.

Kendati akan dilakukan per-

baikan dan pembangunan gedung baru, Ester tidak bisa memastikan kapan pembangunan gedung sekolah yang baru akan dimulai. Sebab, yang merencanakan itu atas dasar kebijakan dari Disdik. Sementara UPTD hanya menunggu intruksi dari atasan.

“Ya, menunggu pembangunan gedung yang baru dik, soal kapan akan dilaksanakanya,kami belum tahu,” jelasnya.

Dilain pihak, tokoh masyarakat setempat H. Sahid (50) mengungkapkan, memang sudah ada upaya dari Disdik untuk melakukan pembangunan gedung baru. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan yang pasti. Sehingga, dengan kondisi siswa yang terlantar saat ini terpaksa melaksanakan UN di rumah warga. “Kalau upaya Disdik untuk membangun gedung sekolah yang baru memang sudah ada, cuma belum ada kepastian. Tapi yang jelas, siswa dipastikan UN di rumah warga mengingat gedung sekolahnya sudah dirobohkan,” paparnya.

Sahid sapaan akrabnya, mengharapkan Dinas Pendidikan memberikan kepastian terkait rencana ingin membangun gedung sekolah

baru untuk SDN II dan SMP Satu Atap sebagai pengganti gedung yang sudah dirobohkan itu. Sebab, kalau pembangunan itu tidak dipercepat akan menghambat pada KBM siswa. “Kami sangat mengharapkan pembangunan dua gedung sekolah itu dipercepat,” harapnya.

Sekadar diketahui, dua gedung sekolah itu ambruk parah akibat pergesaran tanah yang terjadi saat

hujan deras dimalam hari. Akibatnya, sebagian gedung sekolah itu ambruk dan mengancam keselamatan sisiwa jika melanjutkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di ruangan kelas. Namun, pada waktu itu, semua guru sepakat KBM dilaksanakan di rumah warga sekitar.

Kemudian, Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang mengintruksikan kepada masyarakat untuk mem-

bumi ratakan semua gedung sekolah tersebut. Mengingat kondisi gedung sudah tidak bisa digunakan lagi. Bahkan, akibat pergeseran tanah itu, Disdik tidak berani untuk melakukan pembangunan di tempat yang sama karena takut roboh kembali. Sehingga, solusi yang akan ditempuh Disdik adalah membangun gedung sekolah itu di lokasi lain. =RIDWAN/LUM/SYM

Sampang

KORAN MADURA

RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578 | TAHUN IV

K

Polisi Tangkap Maling Burung SAMPANG- Mamad (29), warga Jl. Imam Ghozali, Kabupaten Sampang diringkus oleh aparat Kepolisian Resor (Polres) setempat, Selasa (31/3).

Mamad terpaksa diseret ke jerusi besi lantaran diketahui mencuri burung milik Amir (37), warga Jl Syamsul Arifin. Tindak pencurian burung tersebut menjadi urusan polisi ketika ada laporan dari perkumpulan Pelestarian Burung Indonesia (PBI).

Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Hari Siswo menjelaskan, tersangka dilaporkan perkumpulan PBI karena diduga telah mencuri burung milik anggota PBI. Pencurian itu diketahui, setelah tersangka menjual burung itu ke salah satu temannya, yakni Budi seharga Rp 1,5 juta. Kemudian, setelah Budi hendak menjual lagi, burung tersebut akhirnya oleh pemiliknya diketahui dengan beberapa bukti kemiripan pada burung. “Setelah burung itu diketahui pemiliknya, langsung dilaporkan oleh PBI ke aparat kepolisian, kemudian, petugas langsung menindak lanjuti laporan tersebut,” katanya kepada awak media.

Dikatakan, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa seekor burung cucak ijo dengan sangkarnya di rumah tersangka saat petugas kepolisian mengamankan. “Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, tersangka akan di jerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun penjara,” paparnya.

Dilain pihak, Sekretaris PBI

Sampang Arif mengatakan, anggotanya saat ini resah dengan adanya kejadian pencurian burung yang menimpa anggota PBI selama ini. Bahkan dari jumlah ratusan anggota PBI 50 persen mengalami kehilangan burung tercintanya, terutama burungburang untuk lomba. “Selama ini kami terus diresahkan adanya

pencurian burung di rumah anggota PBI. Kebetulan, burung milik Amir diketahui di rumahnya tersangka, anggota PBI langsung melaporkan ke aparat kepolisian,” tuturnya.

Arif menjelaskan, harga burung yang hilang terbilang sangat mahal, yaitu antara rata-rata Rp 3 juta hingga Rp 17 juta. Semen-

tara yang dicuri tersangka senilai Rp. 17 juta. Bahkan Arif sendiri juga pernah mengalami kehilangan burungnya yang seharga Rp. 3.500.000. “Rata-rata anggota PBI pernah kehilangan burung, terutama burung untuk lomba.

Biasanya hilangnya malam hari,” jelasnya.

Sementara tersangka Mamad

mengaku mendapatkan burung itu dari saudaranya di daerah Surabaya. Dan akan dijual ke temannya senilai Rp. 1,500.000. bahkan Mamad merasa tidak mencuri. “Burung itu dikasih saudara saya di Surabaya, saya tidak merasa mencuri,” ucapnya dengan nada sedih sambil menutup wajahnya. =RIDWAN/LUM/SYM

Penginapan Terbatas

Peserta Kejuaraan Bulutangkis Kontrak Rumah Warga SAMPANG- Peserta turnamen Bulutangkis Bupati Sampang Cup Open 2015 terpaksa mengontrak rumah warga di wilayah perkotaan. Pasalnya, rumah penginapan atau hotel yang ada tidak mencukupi kebutuhan peserta.

Salah satu atlet bulutangkis kontingen pasuruan, Ulul Albab mengatakan, pihaknya terpaksa sewa rumah warga di daerah perkotaan. Sebab, semua hotel

yang ada di Sampang sudah penuh dari kontingen dari berbagai kota. Bahkan, bukan hanya dirinya yang memilih mengontrak rumah warga, atlet lain juga melakukan hal serupa.

“Sejak hari pertama saya datang kesini langsung mencari kontrakan di Perumahan Selong.

Dari kontingen lain juga banyak yang mengontrak rumah,” kata Ulul Albab pada Koran Madura, Selasa (13/3).

Dikatakan, Ulul dan kontingen lainya terpaksa sewa rumah warga sebagai tempat penginapan, lantaran tidak mendapat kamar hotel yang disediakan panitia. “Ya gimana lagi mas kalau sudah tidak dapat bagian hotel, ya terpaksa sewa rumah,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Bulutangkis Bupati Sampang Cup Open 2015, Djuardi mengakaui bahwa

rumah penginapan untuk kontingen dari berbagai kota tidak mencukupi. Sebab, fasilitas hotel yang ada di Sampang terbatas. “Memang ada sebagian yang tinggal di hotel, dan juga ada yang mengontrak rumah di wilayah kota,” kata Djuardi.

Djuardi menjelaskan, panitia tidak menyediakan penginapan khusus untuk kontingen, namun koordinasi dengan pihak hotel telah dilakukan, agar atlet

yang menginap diberi pelayanan maksimal. “Meski kondisi seperti ini, kita akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua peserta,” imbuhnya.

Turnamen Bulutangkis Bupati Sampang sendiri dimulai dejak 28 Maret dan akan berakhir 3 April 2015. Selain diikuti atlet bulutangkis dalam negeri, atlet dari negara lain juga ikut andil. =RIDWAN/LUM

KORAN KORAN MADURA Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

RABU 1 APRIL 2015 No. 0578 | TAHUN IV

RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578| TAHUN IV

BANGKALAN - Sudah satu bulan terakhir, penyakit chikungunya menyerang warga Kecamatan Klampis.

Hingga kini setidaknya sudah berpuluh-puluh orang menderita penyakit yang menyerang persendian itu.

Penyebarannya pun hampir terjadi secara bergantian.

Chikungunya merupakan penyakit sejenis demam yang disebabkan alphavirus, yang disebarkan oleh gigitan nyamuk dari spesies Aedes Aegypti. Efek dari penyakit ini menyebabkan rasa nyeri pada lutut, pergelangan kaki, persendian tangan dan kaki.

Penyakit ini tidak menyebabkan kematian bagi penderita. Hanya saja, rasa nyeri dahsyat dirasakan oleh penderita.

"Banyak warga di daerah sini yang terkena virus chikungunya. Hampir setiap orang terkena penyakit ini secara bergantian.

Umumnya orang dewasa," kata Wardi (49), warga Desa Tenggun, Kecamatan Klampis.

Menurutnya, ada puluhan orang yang menderita penyakit

Chikungunya Serang Warga Klampis Belum Ada Tindakan dari Puskesmas Setempat ini. Biasanya mereka mengalami gejala sakit dan nyeri pada daerah persendian. Namun sayangnya, belum ada tindakan dari puskesmas setempat untuk memberantas sistem penularan penyakit ini di daerah ini. Padahal, korbannya sudah banyak dan hampir merata.

"Penderita chikungunya biasanya bergantian.

Gejala utamanya tiba-tiba tubuh terasa demam diikuti linu di persendian. Ayah saya yang saat ini sakit, awalnya saya juga terkena penularan penyakit ini. Di desa ini hampir setiap warga terkena penyakit akibat nyamuk ini," terangnya.

Diketahui, virus ini dipindahkan dari satu penderita ke penderita lain melalui nyamuk,

kemudian akan berkembang biak di dalan tubuh manusia. Virus ini rupanya menyerang semua lapisan usia baik anak-anak maupun dewasa di daerah endemis.

Secara mendadak penderita akan mengalami demam tinggi selama lima hari.

Pada orang dewasa gejala nyeri sendi dan otot sangat dominan sampai menimbulkan kelumpuhan sementara, karena rasa sakit saat berjalan. Sebaliknya, pada penderita anak kecil pemicunya dimulai dengan demam mendadak disertai warna kulit kemerah-merahan. Ruam-ruam merah itu muncul setelah 3-5 hari.

Bedanya dengan demam berdarah, penyakit ini tidak sampai terdapat perdarahan hebat, shock,

ataupun kematian.

Antisipasi yang dilakukan, sama halnya dengan mengatasi peredaran penyakit demam berdarah. Sebab, sistem penyebarannya serupa, hanya saja jenis virus yang dibawa yang berbeda. Oleh karena itu, pengasapan melalui fogging bisa dilakukan untuk membunuh jenis nyamuk pembawanya.

"Upaya yang kita lakukan sejauh ini hanya bisa melakukan Fogging, sama halnya seperti memberantas penularan demam berdarah. Selain itu, pengobatan massal untuk memberikan pelayanan kepada penderita," terang Kepala puskesmas Klampis, Suroso saat dikonfirmasi, kemarin (31/3).

Namun, pihaknya mengaku

belum mengetahui kasus penyebaran Chikungunya di desa Tenggun. Sebab, penderita cikungunya banyak berasal dari desa Ko'ol kecamatan Klampis. Jumlahnya pun mencapai puluhan dan sudah dilakukan upaya pengasapan fogging. Namun, pihaknya menyarankan agar tidak mengkawatirkan penyakit tersebut, karena penyakit ini tidak berbahaya bagi jiwa.

"Bagi yang mengalami penyakit chikungunya segera periksakan ke Puskesmas terdekat, agar bisa segera tertangani dan mendapatkan perawatan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan, Nur Aida Rachmawati mengaku belum mengetahui secara pasti perihal penyebaran penyakit Chikungunya di kawasan Klampis. Namun, berdasarkan pengalaman pada tahun sebelumnya saat dirinya pernah bertugas di kecamatan Klampis memang sering terjadi penyebaran penyakit tersebut.

"Memang efeknya terlihat parah, seperti lemas dan tidak bisa jalan. Namun, hal itu tidak akan bertahan lama. Masa penyakit ini sekitar 4-5 hari," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

BANTUAN HUKUM

Seharusnya Orang Miskin Dapat Perlindungan Hukum BANGKALAN – Bantuan hukum seharusnya diberikan pada setiap orang, baik itu orang kaya maupun miskin, karena itu sudah diatur oleh UUD 1945. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Namun ternyata, hingga kini bantuan hukum masih belum merata. Juga pemerintah provinsi dan daerah belum menerapkan perintah UU tersebut, sehingga hukum masih berpihak pada kalangan tertentu.

Baru-baru ini, banyak kasus yang melibatkan rakyat miskin justru kurang tertangani dengan baik. Tidak adanya bantuan hukum bagi mereka sehingga dalam proses persidangan kurang mendapatkan perlindungan hukum.

Padahal, kejadian semacam itu tak perlu terjadi di negara hukum seperti di Indonesia.

Seiring terbitnya UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dan ditindaklajuti dengan PP nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum dimungkinkan setiap daerah dapat mem-

Kabag Hukum Setda Bangkalan, Joko Supriyono saat memberikan keterangan.

berikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Selama ini, belum semua daerah menerapkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Terbukti dengan tak adanya alokasi dana

untuk program bantuan hukum semacam itu.

Saat dikonfirmasi mengenai bantuan hukum bagi keluarga miskin, Kabag Hukum Setda Bangkalan Joko Supriono membenarkan

moh ridwan/koran madura

belum adanya bantuan hukum bagi masyarakat miskin dari pemerintah daerah. Padahal prinsipnya masyarakat miskin pun berhak dapat bantuan hukum sesuai undang-undang. Untuk itu, pihaknya

akan berupaya untuk mengusulkan kepada pimpinan agar undangundang tentang hukum kepada masyarakat miskin dapat disediakan anggaran melalui APBD. "Ada beberapa instansi penegak hukum yang sudah melakukan penyediaan dana untuk masyarakat miskin seperti Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM. Namun, untuk dukungan bantuan hukum dari pemerintah daerah masih belum. Tentunya, anggaran akan disedikan setelah ada perdanya terlebih dahulu," ujarnya.

Selama ini, bantuan hukum pada keluarga miskin ditangani langsung melalui anggaran kementerian. Perihal bantuan miskin ini harus disediakan oleh pemerintah daerah karena munculnya peraturan pemerintah. Seiring dengan itu, muncul juga perda provinsi nomor 9 tahun 2012 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang saat ini dalam proses perubahan raperda, tapi belum dilaksanakan.

"Pengajuan bantuan secaral teknis belum diatur, karena harus menunggu peraturan gubernur.

Sebab, perda provinsi sendiri baru diubah dan belum diterapkan," ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Madura

KORAN MADURA RABU 1 APRIL 2015

No.1 APRIL 0578 | TAHUN RABU 2015 | No. 0578|IVTAHUN IV

M M

KINERJA PETUGAS PLN

Tunggakan Listrik Capai Rp 3,1 M PAMEKASAN - Tunggakan pelanggan listrik di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, saat ini mencapai Rp 3.188.943.777. "Tunggakan sebesar itu, merupakan tunggakan khusus untuk Rayon Pamekasan saja, belum termasuk PLN Rayon Waru yang juga ada di wilayah Kabupaten Pamekasan ini," kata kepala Bagian Teknis PLN Rayon Pamekasan Tedi P Kurniawan, Selasa (31/3).

Dari tunggakan sebesar lebih dari Rp 3,1 miliar itu, sebanyak Rp 2,2 miliar di antaranya merupakan tunggakan dari pelanggan umum, sedangkan sisanya dari pelanggan khusus.

"Yang dimaksud pelanggan umum adalah pelanggan rumah tangga, bisnis, industri, dan sosial, sedangkan pelanggan khusus adalah kantor pemerintahan," ujarnya.

Banyaknya tunggakan pelanggan listrik di Pamekasan ini, salah satunya karena kurangnya kesadaran pelanggan listrik itu sendiri, katanya.

Tedi menjelaskan PLN telah melakukan berbagai upaya untuk menekan tunggakan tagihan listrik pelanggan PLN di Pamekasan itu. Antara lain dengan memperbanyak kios-kios pembayaran di berbagai kecamatan di wilayah itu.

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mudah untuk membayar tagihan rekening listrik mereka, sehingga tidak harus datang ke kantor PLN secara langsung.

Jumlah pelanggan PLN dibawah Rayon PLN Pamekasan saat ini sebanyak 106.473 pelanggan. Mereka itu terdiri dari pelanggan rumah tangga sebanyak 97.849 pelanggan, sosial 3.837 pelanggan, industri 53 pelanggan, bisnis 4.273 pelanggan dan pemerintah sebanyak 461 pelanggan.

"Yang terbanyak menunggak pembayaran tagihan rekening listrik ini adalah pelanggan rumah tangga. Yang lain juga ada, tapi jumlahnya sedikit," kata Tedi.

Saat ini, PLN Pamekasan memiliki sebanyak 38 cater (pencatat meter) dengan jumlah pendapatan Rp 10.059.225.558 pada Januari 2015 dan pada Februari menurun menjadi Rp 9.109.554.187 karena banyaknya pelanggan yang menunggak tagihan rekening listrik itu. = ANT/AZIZ/RAH

ant/didik

Petugas kepolisian (kanan) memeriksa kelengkapan kendaraan bermotor polisi di Mapolrestabes Surabaya, Jatim, Selasa (31/3). Operasi Penegakan, Penertiban dan Disiplin (Gaktiplin) yang digelar Sipropam Polrestabes Surabaya ini untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh polisi selaku aparat

Potensi Penyelewengan Prona di Tingkat Desa Ada Warga Mengaku Diminta Biaya Rp 1,5 Juta BANGKALAN - Program Operasional Nasional (Prona) dalam pembuatan sertifikat tanah gratis rawan terjadi penyelewengan di tingkat desa. Dalam program tersebut tidak jelas biaya paten yang dipatok oleh pemerintah, meskipun secara penerbitan sertifikat tanah digratiskan.

Namun, dalam pembelian materai dan tanda batas ukur harus tetap mengeluarkan biaya sendiri. Apalagi, yang menjadi koordinator dalam program Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut adalah pihak aparatur desa.

Dalam Prona, masyarakat gratis dalam mengurus sertifikat tanah. Biayanya menjadi tanggungan pemerintah melalui subsidi APBN. Namun ada kekhawatiran mengenai pungutan di luar batas kewajaran. Seperti pembiayaan pemberkasan yang dibebankan kepada masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanahnya.

Seperti pengakuan salah satu warga yang tengah mengurus sertifikat tanah di Kecamatan Klampis melalui aparatur desa

dipatok biaya sampai Rp 1,5 juta.

Padahal, kuat dugaan pembuatan sertifikat tersebut melalui program prona, yang seharusnya tak sampai jumlah tersebut.

"Saya mengusulkan pembuatan sertifikat pada tahun 2014 kepada kepala desa, tetapi masih dikenakan biaya Rp 1,5 juta. Saya membuat sertifikat secara kolektif. Tidak hanya itu saja, ada saudara saya yang diminta dengan harga yang sama," kata salah satu warga yang tak mau disebutkan namanya.

Seperti yang pernah diucapkan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelumnya, dalam pembuatan Prona, masyarakat hanya dibebani biaya pemberkasan dokumen. Sebab pemohon sendiri yang membayar seperti pembiayaan fotokopi KTP, KSK, dan SPTPPBB. Selain itu, biaya petok. Selain itu, untuk poin yang dibiayai oleh negara meliputi biaya pendaftaran, pengukuruan, pemeriksaan tanah hingga penerbitan sertifikat tanah.

Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan BPN Bangkalan, Suprijo mengatakan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat saat ini kembali melaksanakan program legalisasi aset melalui prona. Ada tujuh kecamatan pada tahun 2015 yang mendapat program legalisasi aset yakni pembuatan sertifikat tanah yang dibiayai oleh negara tersebut.

Ketujuh lokasi yang mendapatkan program sertifikat gratis

tersebut yakni wilayah Kecamatan Modung sebanyak empat desa, Blega sebanyak tiga desa, Konang empat desa, Galis empat desa, Klampis satu desa, Socah satu desa, dan Kecamatan Geger juga satu desa.

Menurutnya, sebenar program prona ini sangatlah penting mengingat mayoritas masyarakat belum memiliki bukti hukum terkait kepemilikan tanahnya.

Sehingga dengan tidak memiliki bukti hukum yang kuat dapat menyebabkan perselisihan ataupun sengketa antara masyarakat.

"Itulah poin yang dibiayai negara dan yang tidak dibiayai negara, untuk ini target penyelesaiannya yakni 40 persen di bulan Juni, 70 persen bulan September, dan 100 persen di bulan Desember 2015. Dengan adanya sertifikat ini masyarakat akan punya kekuatan hukum atas lahan yang dimilikinya, sehingga dapat menekan terjadinya sengketa," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN KORAN MADURA Bangkalan N MADURA Industri Lokal

RABU 1 APRIL 2015 No. 0578 | TAHUN IV

RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578| TAHUN IV

SIBUK. Muhammad Ahdi, warga Dusun Tengah, Desa Teja Barat, kecamatan kota, Pamekasan dengan sejumlah karyawannya sedang mengolah kedelai menjadi tahu.

N

ali syahroni/koran madura

Usaha Tahu Untung Besar PAMEKASAN – Masyarakat sehari-hari sering kali menggunakan menu makanan tempe dan tahu.

Makanan yang merakyat ini memang banyak sekali dibuat aneka jenis makanan dan camilan. Peluang usaha tahu pun menguntungkan mengingat banyaknya permintaan dari masyarakat.

Makanan yang dibuat dari olahan kedelai ini memang sudah mengakar di tanah air. Makanan ini selalu menjadi hidangan saat makan. Tidak heran juga banyak kuliner yang dibuat dari olahan tahu ini. Sebut saja cilot, tahu isi, tahu kress, dan lain-lain.

Mengingat banyak manfaat yang dimiliki dari tahu, membuat

industri pembuatan tahu banyak didirikan di tengah masyarakat.

Meski hal ini justru membuat persaingan bisnis tahu makin meningkat, namun permintaan pasokan tahu justru terus meningkat.

Hal itu dipengaruhi dengan pertumbuhan bisnis kuliner yang makin pesat, yang juga menjadi faktor terpenting dalam usaha ini. Banyak rumah makan, warung maupun restoran yang memakai tahu dalam setiap sajian menunya.

Keuntungan dalam memproduksi tahu sudah dirasakan Muhammad Ahdi warga Dusun Tengah, Desa Teja Barat, kecamatan kota, Pamekasan. Bahkan, saat ini ia sudah mempunyai 3 orang karyawan untuk dapat memenuhi permintaan tahunya.

Dijelaskannya, dalam satu kali produksi ia bisa mendapatkan untung antara 10 sampai 15 persen.

Bahkan, dalam beberapa hari

terakhir ia mendapatkan keuntungan hampir 50 persen. Sebab, harga bahan baku kedelai impor yang bisa ia gunakan turun.

“Kedelai yang saya gunakan itu kedelai impor, karena saripatinya lebih banyak. Kalau harga kedelai impor masih Rp 8 ribu, keuntungan sekitar 10 sampai 15 persen.

Tapi setelah harganya turun ke Rp 7.300, keuntungan yang saya mencapai 50 persen,” kata Ahdi.

Diakuinya, untuk bisa memulai usaha pembuatan tahu, harus didukung dengan pengetahuan campuran bahan bakunya, yaitu kedelai dan cuka. Sebab, jika salah dalam takaran campuran tersebut, hasil olahan tahu tidak akan bagus.

Selain itu, yang perlu juga untuk dapat diketahui dalam cara mengatur ketebalan tahu. Sebab, dalam kondisi harga kedelai naik, bisa mengurangi ketebalan tahu, tanpa menurunkan harga tahu.

Sehingga usaha yang dijalankan tetap bertahan.

Untuk itu, Ahdi menyarankan sebelum membuka usaha tahu terlebih dahulu bekerja di salah satu pembuatan tahu, untuk mencari pengetahuan dan pengalaman dalam membuat tahu.

Apalagi dengan bekerja di perusahannya tahu akan banyak mengenal relasi bisnis tahu.

“Kalau soal cara pembuatannya itu mudah. Yang paling penting itu mengetahui ukuran mencampur kedelai dengan cukanya. Lalu, harus tahu juga cara mengukur ketebalan tahu dalam setiap prosesnya. Sehingga tahu yang dihasilkan ketebalannya sama,” ungkapnya.

Lanjutnya, harga jual tahu yang dihasilkan diupayakan untuk selalu stabil atau tidak dipengaruhi dengan naik-turunya harga bahan bakunya. Salah satunya dengan bermain pada ukuran ke-

tebalan tahu. Jika kedelai sedang murah, hasil tahu bisa tebal. Sedang, sat mahal, ketebalan tahunya dikurangi, sehingga harga tahu bisa tetap stabil.

Ia mencontohkan, kendati saat ini ada penurunan harga kedelai, ia tidak serta merta menurunkan harganya. Saat ini ia tetap menjual dengan harga Rp 21 ribu untuk satu papan. Namun, ukuran tahu diperbesar.

“Ini antisipasi saya kalau tibatiba harga kedelai naik lagi. Jadi saya tidak perlu kerepotan bermain harga, tetapi hanya bermain pada ukuran tahu saja. Dengan cara ini pelanggan tetap setia membeli tahu buatan saya,” katanya.

Ahdi berharap harga kedelai impor tidak kembali naik mengikuti fluktuasi dolar karena keberlangsungan usaha pembuatan tahu sepenuhnya bergantung pada harga kedelai impor. = ALI SYAHRONI/RAH

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578 |2015 TAHUN IV RABU 1 APRIL

No. 0578 | TAHUN IV

O O

ant/zabur karuru

PERSIAPAN MENUJU KOMPETISI. Sejumlah pesepakbola Persebaya Surabaya mengikuti latihan di lapangan Brigif-1 Marinir, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (13/3). Latihan tersebut merupakan bentuk persiapan menjelang kompetisi Liga Super Indonesia 2015

Jadwal Kompetisi Belum Final PAMEKASAN - Meski PT Liga Indonesia (PT LI) selaku operator kompetisi Divisi Utama (DU) sudah menetapkan pembagian grup dan kick off DU pada 26 April mendatang, namun jadwal kompetisi untuk masing-masing grup belum final.

Sehingga 60 klub peserta DU yang terbagi dalam 6 grup masih menunggu ketetapan jadwal itu.

Yang pasti, semua klub akan bertanding pada hari pertama (kick off ) dan opening ceremony-nya akan dilaksanakan di Solo. Kompetisi DU menerapkan home-away.

Persepam Madura Utama (Persepam MU) salah satu peserta DU asal Madura juga masih menunggu ketetapan jadwal sekaligus penentuan lokasi pertandingan. Namun demikian, Laskar Sape Ngamok (julukan tim ini) sudah siap menjalani kompetisi dimana pun lokasi yang akan ditentukan PT LI, terutama pada laga home. Sebab dari dua stadion yang diajukan, yaitu Stadion Gelora Bangkalan (SGB) maupun

Stadion A. Yani Sumenep, sangat layak. Apalagi, para suporter dari empat kabupaten di Madura, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep siap mendukung tim kesayangannya dalam setiap laga termasuk saat menjalani laga tandang.

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi menjelaskan dari pertemuan klub perserta DU yang dilaksanakan beberapa hari lalu, penentuan jadwal kompetisi akan disampaikan pada manager meeting yang akan dilaksanakan pada 20 April nanti. Meski demikian, pelaksanaan pertandingan sudah diketahui akan dilaksanakan pada sore hari dan tidak menutup

kemungkinan pada malam hari. “Jadwal pertandingan belum kami terima, namun sudah ada kepastian akan disampaikan pada manager meeting 20 April nanti.

Dua stadion sudah kami ajukan yaitu Stadion Gelora Bangkalan dan Stadion A. Yani Sumenep dan kami siap menerima keputusan PT LI dari dua stadion ini untuk digunakan sebagai lokasi pertandingan,� katanya.

Nadi yakin, fanatisme suporter Persepam MU tak akan luntur dengan alasan apa pun. Karena para suporter di Madura memiliki keinginan dan semangat yang sama agar Persepam MU kembali ke kasta tertinggi ISL. Mengenai ketentuan degradasi yang akan menggusur 5 klub urutan 6-10 pada penyisihan grup memang diakui cukup berat terutama bagi klub-klub yang persiapannya kurang maksimal. Namun bagi Persepam MU, ini dijadikan motivasi dan tantangan agar tim yang disiapkan semakin matang dan harus menang pada setiap laga. =A. FAUZI M/RAH

Asisten Manajer Persepam Madura Utama Nadi Mulyadi.

dok. ist

P

KORAN MADURA

RABU 1 APRIL 2015 No. 0578 | TAHUN IV

P

KORAN MADURA

RABU 1 APRIL 2015 | No. 0578 | TAHUN IV

Pemain Persepam Madura Utama berlatih di Lapangan Kowel Pamekasan beberapa waktu lalu. Terkait dengan status dua pemain yang sedang menjalani seleksi, manajemen berjanji akan segera memutuskan begitu mendapatkan rekomendasi dari tim pelatih.

Nasib Pemain Seleksi Segera Ditentukan MADURA UTAMA

JADWAL KOMPETISI BELUM FINAL MADURA SPORT | O

PAMEKASAN - Manajemen Persepam Madura Utama (Persepam MU) belum mengikat kontrak dua pemain seleksi untuk menambah kekuatan klub kebanggaan Madura ini dalam mengarungi kompetisi Divisi Utama (DU), yang akan bergulir sejak 26 April nanti.

Keduanya Rudi Rega (Persepam MU musim lalu) dan Yohanes Karet (Perseman Manokwari).

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi mengatakan kedua pemain ini diproyeksi untuk menambah kekuatan tim di berbagai lini karena keduanya merupakan pemain serba bisa (all round). Meski demikian, pihaknya belum menjajaki keduanya untuk diikat kontrak karena menunggu rekomendasi tim pelatih, yang akan ditentukan secepatnya.

“Keputusan untuk dikontrak atau tidak ada di tangan tim pelatih disesuaikan dengan kebutuhan tim. Yang jelas kedua pemain ini serba bisa ditempatkan di berbagai posisi. Dengan masa kompetisi yang panjang, karakter pemain ini cocok untuk Persepam, namun demikian kami tetap menunggu rekomendasi tim pelatih,” ujarnya.

Jika dianggap layak dan

sepakat kontrak, keduanya akan segera didaftarkan ke PT Liga Indonesia (PT LI), menyusul 23 pemain yang lebih dulu didaftarkan. Sehingga skuad asuhan Widodo C Putro ini bertambah menjadi 25 pemain. Sebab peluang menambah pemain masih terbuka dalam beberapa hari kedepan.

Yohanes Karet asal Bumi Cendera Wasih, Papua ini sudah menjalani seleksi di Persepam MU selama sepekan. Sedangkan Rudi Rega (pemain lokal) lebih dulu bergabung dengan Laskar Sape Ngamok, terhitung sejak dua minggu lalu.

Dengan masuknya Rudi Rega, jumlah pemain lokal kini bertambah menjadi 6 orang. Yaitu Budi Hargo (belakang), Ahmad

Sofwan (striker), Rivaldi (back kiri), Syaiful Choiri (gelandang), Ahmad Rifai (stoper), dan Rudi Rega (all round, seleksi).

Nadi belum memastikan apakah 25 pemain termasuk dua pemain seleksi sudah dianggap cukup untuk menjalani kompetisi karena akan disesuaikan dengan kebutuhan tim, yang nantinya ditentukan tim pelatih. Namun dari batasan pemain yang boleh didaftarkan maksimal 30 pemain, Persepam MU masih memiliki peluang menambah 5 pemain lagi. “Sampai saat ini belum ada rekomendasi dari tim pelatih untuk menjajal pemain baru. Yang pasti rekrutmen pemain akan disesuaikan dengan kebutuhan tim,” ujarnya. =A. FAUZI M/RAH