e Paper Koran Madura 2 Maret 2015

SENIN

KORAN MADURA

Amien Rais Dinilai Kurang Bijaksana Kongres PAN Ricuh.

Zulkifli Hasan Ketua Umum.

NUSA DUA-Pernyataan Amien Rais dalam Kongres Partai Amanat Nasional di Bali bahwa Ketua Umum PAN berbohong dinilai beberapa pihak kurang bijaksana.

Bahkan salah satu media online nasional dengan gamblang mengutip pernyataan Pengurus DPW PAN Papua yang mengatakan Amien Rais kekanak-kanakan.

Sebelumnya pada minggu pagi (1/3) Ketua Majelis Pertimbangan PAN itu menyebut ketua umum PAN sebagai pembohong. Sebab beberapa saat setelah MK mengumumkan kemenangan pasangan Jokowi-JK, ketua umum pan tiba-tiba pamit untuk menjumpai para pimpinan Koalisi Merah Putih. Namun ternyata sang ketua umum justru ke kediaman Surya Paloh untuk bertemu Jokowi.

“Siapa nama ketua umum tersebut, saya lupa namanya” ujar Amien BERITA Rais sembari mengakhiri pidato yang TERKAIT ia sampaikan dalam pembukaan Hal 2 Kongres PAN di Nusa Dua, Bali itu.

Pada Kongres PAN kali ini ada dua calon kuat yang muncul yakni Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan. Dalam hal ini Amien Rais mendukung Zulkifli hasan.

Dingin Sementara itu Hatta Rajasa menanggapi dingin pernyataan Amien Rais ini. Menurutnya sebagai calon wakil presiden yang menjadi pasangan calon presiden Prabowo Subianto, setelah mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan pemenang pemilu presiden 2014 adalah pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dirinya mengucapkan selamat sebagai bentuk etika dan sikap ksatria.

Setelah pertemuan itu, menurut Hatta, dirinya segera melaporkan hasilnya ke Koalisi Merah Putih KMP. “Saya bertemu Pak Jokowi saat itu untuk mengucapkan selamat dan tidak ada deal apa pun” kata Hatta di depan para wartawan. =ANT/BETH

1

SENIN 2 MARET 2015 |0328-6770024 No. 0556 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

2 MARET 2015 | No. 0556 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

g

Netizen Galan Dukungan untuk Ahok Nasional hal 3

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 2 MARET 2015 | No. 0556 | TAHUN IV

Mitra

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Di tengah frekuensi hujan yang masih relatif tinggi, atmosfir politik di Jakarta justru memanas. Hujan yang membawa aroma dingin ternyata tak mampu menebarkan kesejukan pada hubungan Gubernur Ahok dan DPRD DKI Jakarta. Kedua institusi itu terkait penetapan APBD DKI Jakarta tahun 2015 saling berhadapan pada tingkatan serius.

Ahok mendatangi KPK melaporkan manipulasi yang disebutnya “anggaran siluman” pada RAPBD yang diduga dilakukan DPRD. Sementara seluruh fraksi DPRD kompak menggunakan hak angket karena Ahok dianggap menyampaikan RAPBD untuk evaluasi ke Kemendagri bukan yang disepakati bersama antara pemerintah dan DPRD. Siapa yang benar dari langkah kedua institusi itu, sejauh ini belum ada kejelasan. Yang sudah jelas adalah keterlambatan pengesahan APBD DKI Jakarta bernilai sekitar 73 trilyun itu sehingga berdampak tersendatnya proses pembangunan. Ujung-ujungnya sudah pasti rakyat menjadi korban perseteruan itu.

Kemendagri dan Kementerian keuangan sejauh ini sudah mengantisipasi berbagai fenomena sejenis yang potensial terjadi di berbagai daerah. Pemberian sanksi berupa penundaan dana transfer dan pemberian reward pada pemerintah daerah yang tepat waktu dalam mengesahkan APBD merupakan sebagian kebijakan meredam potensi konflik. Lalu apa persoalan sebenarnya sehingga fenomena sejenis -perseteruan kepentingan DPRD dan pemerintah daerah masih sering terjadi di berbagai Sikap saling main daerah? “petak umpet” Di luar aroma konflik inilah yang sering kepentingan, perseteruan DPRD menjadi pemicu dan pemerintah sejauh ini lebih perseteruan dalam banyak disebabkan kurangnya komunikasi dan kerja sama. Ini pembahasan jelas sangat ironis terutama RAPBD terkait posisi dua institusi itu yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan mitra. Bagaimana mungkin mitra sejajar, yang harus berjalan berbarengan justru kurang komunikasi dan kerja sama.

DPRD bukanlah legislator murni seperti posisi DPR dengan Presiden (pemerintah). DPRD merupakan patner pemerintah daerah. Karena itu dalam UU Pemerintahan Daerah, yang disebut pemerintahan daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah (eksekutif). Tidak terpisah. Menjadi bagian melekat seperti dua sisi mata uang logam.

Kesadaran seperti inilah yang masih belum melekat menjadi sikap dari seluruh unsur pemerintahan daerah di negeri ini. Mereka yang secara normatif bermitra, justru saling berhadap-hadapan dalam menyelesaikan persoalan di daerah. Yang berkembang lebih pada semangat menjatuhkan bukan bersinergi layaknya kemitraan. Bahkan sudah jadi rahasia umum, dua institusi itu seringkali saling mensiasati dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah.

Contoh paling kongkrit kebiasaan pemerintah daerah menyerahkan RAPBD pada batas waktu sangat sempit, menyalahi ketentuan Kementerian Dalam Negeri sehingga DPRD memiliki waktu sangat terbatas. Sudah umum terjadi “perselingkuhan” ini dikembangkan agar DPRD tidak memiliki waktu membahas RAPBD. Demikian pula DPRD kadang mengulur waktu dalam membahas karena merasa kepentingannya, yang biasanya mengatasnamakan konstituen kurang terakomodir.

Sikap saling main “petak umpet” inilah yang sering menjadi pemicu perseteruan dalam pembahasan RAPBD. Dua institusi yang seharusnya bersinergi kadang saling berusaha menelikung hingga berakibat ketegangan. Padahal jika dari sejak awal sudah ada keterbukaan, saling komunikasi, diikuti kesedian pemerintah diawasi DPRD, proses pembahasan dan pengesahan APBD tidak akan menimbulkan hiruk pikuk, ketegangan mubazir, yang dapat menyebabkan tersendatnya proses pembangunan daerah.

Dua pihak memang harus meredam ego lalu mengedepankan kepentingan masyarakat daerah. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SENIN 2 MARET 2015 | No. 0556 | TAHUN IV

2

Kongres PAN Ricuh Zulkifli Hasan Terpilih Sisihkan Hatta Rajasa NUSA DUA-Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) di Westin Hotel, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/3) diwarnai kericuhan.

Panitia pun memajukan agenda pemilihan ketua umum dan akhirnya Zulkifli Hasan terpilih mengalahkan Hatta Rajasa.

Wakil Ketua Steering Comittee Kongres IV PAN, Farhan Hamid mengatakan kericuhan bermula dari adanya protes yang dilayangkan anggota DPD PAN dari Maluku Utara yang mempertanyakan status kepesertaan dan hak suara mereka.

Menurut Farhan, dari hasil rapat antara OC dan SC akhirnya diputuskan ada delapan anggota DPD dari Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur yang didiskualifikasi status kepesertaanya. Hal itu disebabkan karena terjadinya dualisme kepemimpinan di tubuh mereka.

Berdasarkan catatan awal jumlah pemilik suara sah sebanyak 593 orang yang terdiri dari DPP, DPW dan DPD. Namun, kini pemilik sura yang sah tinggal 584 orang setelah

delapan anggota DPD itu didiskualifikasi dan ada satu orang meninggal dunia.

Zulkifli Menang Untuk meredam kericuhan, Ahmad Farhan Hamid menjelaskan, pemilihan Ketum PAN periode 2015-2020 akhirnya dipercepat. Keputusan ini diambil setelah organizing comittee dan steering comittee duduk bersama dengan dua calon ketua umum, Zulkifli Hasan dan Hatta Rajasa, membahas masalah ini.

Atas kesepakatan tersebut maka panitia menggelar pemilihan ketua umum yang pada akhirnya dimenangkan oleh Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan terpilih sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2015-2020 mengalahkan Hatta Rajasa dalam kongres keempat di Nusa Dua, sekitar 40 kilometer dari Denpasar, Bali, Minggu malam.

Zulkifli mengungguli Hatta dengan selisih tipis enam suara.

Zulkifli meraih 292 suara, sementara Hatta memperoleh 286 suara dari total 578 suara. Sementara ada empat suara dianggap tidak sah.

Pemilihan ketua umum PAN periode 2015-2020 yang dilakukan melalui voting atau pemungutan

suara secara tertutup hanya diikuti dua kandidat, yakni Hatta Rajasa sebagai calon petahana dan Zukifli Hasan sebagai penantang.

Penghitungan suara sempat dihentikan sementara karena ada peserta kongres yang protes ketika petugas pencatat perolehan suara via komputer yang ditayangkan di monitor lebar diminta menghapus satu suara untuk Hatta karena dianggap salah, seharusnya suara itu untuk Zulkifli.

Sempat terjadi kericuhan, akhirnya disepakati penghitungan dimulai lagi dari awal dan tidak ditayangkan di monitor. Saat insiden itu terjadi, Zulkifli memimpin dengan 75 suara, sementara Hatta memperoleh 55 suara.

Ketua Steering Committee Taufik Kurniawan sebagai pimpinan sidang pemilihan umum mengetok palu penetapan Zulkifli sebagai ketua umum setelah meminta persetujuan peserta kongres atas hasil penghitungan suara.

Pemilihan ketua umum semula dijadwalkan dilangsungkan pada Senin (2/3), namun akhirnya dimajukan pada Minggu malam untuk menghindari kisruh antarpendukung kandidat karena memanasnya persaingan. =GAM/ANT/SIGIT/BETH

ant/rosa panggabean

LANJUTAN KONGRES PAN 2015. Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan (kanan) menemui para pendukungnya usai terjadi keributan dalam Kongres IV Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/3). Keributan tersebut terjadi saat membahas tata tertib kongres.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 2 MARET22015 | No. 0556 | TAHUN IV SENIN MARET 2015

No. 0556 | TAHUN IV

33

KONFLIK KPK-POLRI

Abraham Terancam Sanksi KPK JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari sangkaan Bareskrim Polri terhadap pimpinannya yang non aktif, Abraham Samad. Samad berstatus tersangka dalam dugaan pelanggaran Pasal 36 ayat (1) UU 30/2002 tentang KPK.

ant/agung rajasa

BBM NAIK. Warga mendorong motor sebelum mengisi bahan bakar minyak Premium (Self Service) di SPBU di Jakarta, Minggu (1/3). Pemerintah memutuskan harga BBM jenis premium RON 88 di wilayah penugasan luar Jawa, Madura, Bali yang sebelumnya Rp 6.600 per liter, naik menjadi Rp 6.800 per liter per 1 Maret 2015 pukul 00.00 WIB.

Harga Premium Naik Di Luar Jawa, Bali, dan Madura Menjadi Rp 6.900 JAKARTA-Pemerintah memutuskan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium menjadi Rp 6.800 per liter untuk wilayah di luar Jawa, Madura dan Bali.

Sementara, harga premium di Jawa, Madura dan Bali ditetapkan Rp 6.900 per liter. Keputusan tersebut mulai berlaku pada 1 Maret 2015 pukul 00.00 WIB. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bhaktiar pun menyesalkan langkah pemerintah menaikkan harga premium tersebut. Pasalnya, di tengah kenaikan harga barang pokok seperti beras, elpiji dan lainnya, pemerintah justru memberikan beban tambahan kepada masyarakat. “Seharusnya harga BBM jenis Premium RON 88 tidak perlu naik. Pemerintah tidak bijak

kalau menaikkan harga BBM premium saat ini”, ujarnya di Jakarta, Minggu (1/3).

Ia mengatakan, harga minyak dunia dan harga rata-rata MOPS (Mean of Platts Singapore) memang mengalami kenaikan, namun kenaikannya tidak siginifikan sehingga seharusnya pemerintah belum perlu untuk menaikkan harga premium.

Pada Januari 2015, harga minyak dunia turun hingga US$ 44 per barel. Seharusnya, pada awal Februari 2015 harga BBM turun lagi. Namun, saat harga minyak dunia turun di awal tahun lalu, pemerintah tidak segera menurunkan harga BBM. Sebaliknya, saat harga minyak dunia naik, pemerintah langsung menaikkan harga premium. “Bahkan saat itu, Menteri ESDM telah menyepakati bersama DPR RI bahwa harga BBM solar akan turun berkisar Rp 200 sampai Rp 400 per liternya mulai 15 Februari 2015, tetapi ternyata pemerintah tidak tepati. Dalam konteks ini, pemerintah tidak konsisten,” tambahnya.

Untuk diketahui, pemerintah memutuskan untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak jenis Premium menjadi Rp 6.800 per liter pada awal Maret 2015 ini. Sedangkan untuk BBM jenis Solar, pemerintah tak mengubahnya sehingga tetap di harga Rp

6.400 per liter.

Pengamat Energi Mamit Setiawan menilai kenaikan harga BBM jenis premium bakal memberikan keuntungan bagi pihak PT Pertamina (Persero) selaku pemegang otoritas atas pasokan minyak di dalam negeri. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM terbilang masih terlalu dini. Hal tersebut tak lepas dari harga minyak mentah dunia yang masih berada pada kisaran USD60 per barel.

Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Saleh Abdurrahman mengatakan, keputusan pemerintah untuk menaikan harga premium tersebut diambil atas beberapa pertimbangan.

Salah satu pertimbangan tersebut adalah rata-rata harga indeks minyak di Singapura atau Mean of Platts Singapore (MOPS) yang selama ini menjadi patokan bagi RI untuk menentukan harga BBM. Saleh menjelaskan, harga patokan untuk solar (MOPS Gasoil) sepanjang Pebruari mengalami kenaikan menjadi di kisaran US$ 62 per barel hingga US$ 74 per barel. “Sementara MOPS Premium mengalami kenaikan menjadi di kisaran US$ 55 per barel hingga US$ 70 per barel,” katanya. =GAM

Pasal itu menyebutkan, “Pimpinan KPK dilarang, mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apa pun”.

Saat ini, Samad disangka menyalahgunakan wewenang saat menemui para petinggi PDI Perjuangan semasa masih aktif menjabat pimpinan di lembaga tersebut.

Kepala Biro Hukum KPK, Chatarina Muliana Girsang, menyatakan, pihaknya juga berharap bahwa sangkaan tersebut tidak benar dan tidak dilakukan secara sengaja oleh Samad. “Kami berharap semoga ini bukan suatu kesengajaan. Jika itu pun benar maka secara kode etik KPK juga tidak dibenarkan. Dan proses etik saat ini masih berjalan,” terangnya.

Dia mengatakan, hukuman etik tergantung dari jenis pelanggarannya. Mulai dari teguran sampai usulan pemberhentian dengan tidak hormat. “Kalau memang ada unsur pidana maka usulannya ditindak ke aparat yang berwenang,” ujarnya.

Ketika sudah dipidana oleh Bareskrim, apakah etik di KPK akan gugur? “Gugur sih tidak, karena ada ranah etik. Idealnya diproses etik dahulu. Jika ada unsur pidana baru diproses pidana,” imbuhnya.

Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP, mengatakan, akan memberikan bantuan hukum ke Samad setelah enyidik Bareskrim Polri menetapkan Abraham Samad, sebagai tersangka pidana. “KPK akan memberi bantuan hukum, dari Biro Hukum,” terangnya.

Bantuan hukum ini diberikan ke Samad karena saat kasus ini bergulir dia masih menjabat sebagai Ketua KPK aktif.

Penetapan tersangka Samad berawal dari laporan aktivis LSM, Muhammad Yusuf Sahide, pada 26 Januari lalu terkait pertemuan Abraham dengan politisi DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelang Pemilu Presiden 2014.=GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 2 MARET 2015 | No. 0556 | TAHUN IV

KISRUH APBD DKI

Netizen Galang Dukungan untuk Ahok JAKARTA- Sekelompok anak muda pengguna jejaring sosial (netizen) twitter yang tergabung dalam akun @ temanahok, bergerilya turun ke jalan demi menggalang dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam kisruh dana APBD 2015.

“Berawal dari satu pikiran di sosial media twitter ‘@temanahok’, kami membuat gerakan mendukung Ahok. Kita sepakat membuat petisi menyalurkan aspirasi Jakarta untuk Ahok lewat tema ‘Gue Ahok Lawan Aksi Begal APBD’,” kata Koordinator gerakan @temanahok Aditya Yogi Prabowo melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (2/3).

Aditya mengatakan pihaknya turun ke jalan melakukan aksi membuat petisi di area Bunderan HI, Jakarta, dalam kesempatan hari bebas kendaraan bermotor (“car free day”), Minggu.

Menurut Aditya, gerakan sukarelawan ini dibuat masif agar warga Jakarta berani melawan mafia-mafia atau koruptor yang bercokol di kantor dewan rakyat DKI Jakarta.

Dalam aksinya mereka membagikan topeng bergambar wajah Ahok kepada warga Jakarta, dan surat petisi sebagai simbol bahwa Ahok tidak sendiri dalam kisruh APBD. “Jangan sampai Ahok takut dan dia mundur atau kena hak angket,” kata Aditya.

Selain itu, @temanahok juga membentangkan “banner” sepanjang empat meter di areal bundaran HI untuk mengajak warga Jakarta membubuhkan tandatangan dukungan bagi

Ahok dalam menjegal mafia APBD di DKI Jakarta.

Aditya menegaskan anggaran yang disebut sebagai “dana siluman APBD” untuk pengadaan alat UPS (Uninterupted Power Supply) senilai Rp12,1 triliun itu harus diselamatkan.

“Gerakan @temanahok saat ini sudah beranggotakan 500 orang relawan. Kami berpatungan untuk membuat topeng, banner dan surat petisi,” jelas dia.

Saat ini polemik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta masih berlangsung. Polemik ini bermula dari pengajuan anggaran APBD 2015 melalui e-budgeting yang dilayangkan Ahok ke Kemendagri tanpa adanya tanda tangan persetujuan DPRD DKI Jakarta.

DPRD menilai pengajuan anggaran e-budgeting itu bak surat bodong. DPRD DKI Jakarta kemudian menggunakan hak angket terkait keputusan Ahok itu.

Ahok sendiri menekankan e-budgeting bisa diajukan tanpa tanda tangan DPRD DKI Jakarta. Ahok juga menyatakan sengaja tidak meminta persetujuan dana APBD ke DPRD DKI Jakarta, agar “dana siluman” pengadaan alat UPS senilai Rp12,1 triliun yang telah dicoretnya tidak muncul lagi. =ANT/RANGGA

ant/sigid kurniawan

AKSI DUKUNGAN KEPADA AHOK. Warga dengan topeng berwajah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melakukan aksi damai bertajuk Lawan Begal APBD di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (1/3). Aksi tersebut sebagai wujud penggalangan dukungan menyelamatkan Ahok dalam hak angket DPRD DKI terkait dugaan adanya dana siluman pada APBD.

ant/sigid kurniawan

AKSI DUKUNGAN KEPADA AHOK. Warga dengan topeng berwajah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berfoto selfie dalam aksi damai bertajuk Lawan Begal APBD di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (1/3).

Aksi tersebut sebagai wujud penggalangan dukungan menyelamatkan Ahok dalam hak angket DPRD DKI terkait dugaan adanya dana siluman pada APBD.

Projo Dukung Ahok Warga: Rakyat Sudah Bosan dengan Perilaku Korup JAKARTA-Ormas Pro Jokowi mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok yang melaporkan dugaan korupsi APBD DKI Jakarta periode 2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Rakyat sudah bosan dengan perilaku korup elit politik. Kepada partai pendukung Jokowi, Projo mengimbau secara serius agar mengamankan program Nawacita khususnya program pemberantasan korupsi. Rakyat sudah cerdas dan merindukan perubahan,” kata Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi dalam siaran pers di Jakarta, Minggu.

Ia menyayangkan bila dugaan penyimpangan ini benar-benar terbukti.

“Jangan main- main dengan uang rakyat. APBD DKI itu berasal dari pajak rakyat. Baik direct mau-

pun indirect tax. Karena itu, sebaiknya digunakan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan rakyat, “ ujarnya.

Menurut Budi, Jakarta sebagai ibukota negara harus menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal pengelolaan keuangan daerah. “’E-budgeting’ dan transparansi mutlak dibutuhkan. Apa yang sudah dilakukan dan dipelopori di era Gubernur Jokowi jangan dibonsai,” katanya.

APBD DKI Jakarta pada 2015 senilai Rp73,08 triliun yang sudah diserahkan pemda kepada Kementerian Dalam Negeri, tapi tidak ditandatangani oleh satu pun pimpinan DPRD DKI karena dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan pada waktu pengesahan.

Basuki juga menemukan anggaran siluman sebesar Rp12,1 triliun setelah konsep APBD yang disahkan dikirimkan ke Kemdagri.

Anggaran sebesar Rp12,1 triliun yang disebut-sebut sebagai “dana siluman” itu antara lain

untuk membeli UPS di tiap kelurahan di Jakarta Barat.

Pengadaan itu memakai anggaran sebanyak Rp4,2 miliar per kelurahan.

Basuki pun tidak setuju dengan hal itu, sehingga mengirimkan konsep APBD versi pemda ke ke Kemdagri.

DPRD yang tidak terima APBD yang dikirim ke Kemdagri bukan hasil pembahasan, pun menggunakan hak angketnya pada Kamis (26/2).

Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta secara resmi mengajukan hak angket kepada Basuki.

Ahok sendiri menekankan “ebudgeting” bisa diajukan tanpa tanda tangan DPRD DKI Jakarta.

Gubernur juga menyatakan sengaja tidak meminta persetujuan dana APBD ke DPRD DKI Jakarta, agar “dana siluman” pengadaan alat UPS senilai Rp12,1 triliun yang telah dicoretnya tidak muncul lagi. =ANT/ANITA

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi 55

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 2 MARET | No. 0556 | TAHUN IV SENIN 2 2015 MARET 2015

No. 0556 | TAHUN IV

JASA KEUANGAN

GCG Kunci Stabilitas Sektor Keuangan JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta agar industri jasa keuangan terus mengedepankan nilai-nilai tata kelola organisasi yang baik (good corporate governance/GCG) untuk meningkatkan kredibilitas bisnis jasa keuangan, sehingga mampu menjaga dan memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan di Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto meminta industri jasa keuangan perlu melakukan inovasi manajemen risiko dengan pendekatan baru untuk mengidentifikasi risiko perusahaan, mitigasi risiko tersebut dan menyeimbangkan antara risiko dan kebutuhan.

“Inti dari bisnis jasa keuangan adalah kredibilitas. Kredibilitas yang tinggi akan semakin meningkatkan stabilitas sektor jasa keuangan kita,” katanya.

Rahmat mengatakan, Indonesia berpengalaman untuk keluar dari dampak tekanan keuangan seperti pada tahun 2008 dan 2013 karena kemampuan untuk mengelola ketahanan di sektor jasa keuangan.

Ke depan, dinamika sektor keuangan global harus terus diawasi secara mendalam tidak saja oleh OJK, tetapi stakeholder sektor keuangan lainnya termasuk seluruh pelaku industri jasa keuangan.

Kerjasama yang sinergis antara OJK, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, stabilitas moneter dan fiskal harus terus ditingkatkan untuk menjawab berbagai kemungkinan ancaman krisis di sektor keuangan.

Dengan interaksi yang kondusif antara pengambil kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, upaya mendorong ketahanan sektor jasa keuangan dan pertumbuhan ekonomi pada kondisi normal ataupun krisis dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. =GAM

ant/sigid kurniawan

KESELAMATAN KERJA WARTAWAN. Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri (tengah) didampingi istri, Marifah (tengah berjilbab) berfoto dengan para pewarta foto di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/3). Hanif Dhakiri berdiskusi dengan para wartawan seputar ketenagakerjaan khususnya perlindungan keselamatan kerja bagi awak media yang hingga kini dinilai masih kurang diperhatikan.

BI Cermati Indikasi Praktik Oligopoli BANDUNG-Bank Indonesia (BI) mencermati indikasi oligopoli di tingkat pedagang untuk produk pangan di dalam negeri. Pemerintah diharapkan untuk segera membenahi tata niaga pasar.

“Ada indikasi oligopoli tingkat pedagang untuk berbagai produk pangan termasuk aneka cabai, daging ayam, dan sapi. Ini masalah dalam jangka menengah dan panjang,” ujar Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Solikin M. Juhro dalam acara pelatihan wartawan di Bandung, Minggu (1/3).

Dalam struktur pasar oligopoli, beberapa penjual memasarkan produk yang sama. Namun, para penjual memberikan harga jual yang terbatas sehingga kompetisi harga di antara pelaku usaha yang melakukan praktik oligopoli menjadi tidak ada.

Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999, oligopoli dikelompokkan ke dalam kategori perjanjian yang dilarang. Pasalnya, praktik

oligopoli identik dengan kartel.

Apabila praktik ini dibiarkan, kata Solikin, target penurunan inflasi dapat terganggu. Laju kenaikan harga barang dan jasa tahun ini diarahkan pada rentang 3%-5%.

“BI masih tetap mewaspadai tekanan inflasi.

Untuk menjaga inflasi, BI dapat menggunakan instrumen BI rate,” imbuhnya.

Seiring dengan perbaikan struktur pasar, lanjut dia, pemerintah terus melanjutkan operasi pasar. Hal ini dapat meredam gejolak harga dalam jangka pendek, misalnya operasi pasar beras.

“Sesuai hasil survey BI, Februari terjadi deflasi 0,2%. Meski harga beras naik, tapi harga komoditas lainnya turun karena pengaruh penurunan harga BBM.” Kendati begitu, Solikin menyatakan, kenaikan harga beras masih mungkin memberi tekanan inflasi di Maret 2015. “BI dan pemerintah harus cermati kondisi ini.

Secara terpisah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa pemerintah memiliki andil dalam masalah kenaikan harga beras yang diduga akibat adanya ulah kartel. “Pernyataan Menteri Perdagangan terkait dengan adanya kartel beras, lalu agenda penggantian raskin

(beras untuk masyarakat miskin) dengan emoney sangat berpengaruh pada tindakan para pelaku usaha,” kata Komisioner KPPU Syarkawi Rauf di Jakarta, Minggu (1/3).

Dia menduga, jika memang benar ada sejumlah oknum yang bersekongkol dalam memainkan stok dan harga beras, hal tersebut akibat tindakan pemerintah yang dianggap kurang tepat dalam rencana penghapusan raskin. Selain itu, menurut dia, jalur suplai beras yang dimiliki Indonesia juga dinilai sebagai salah satu faktor kenaikan harga beras.

“Jalur suplai kita masih oligopolistis. Pada beberapa rantai distribusi, khususnya di penggilingan beras dan pedagang besar, masih dikuasai oleh segelintir orang,” ujarnya.

Menurut dia, karena kecilnya jumlah pengusahan penggilingan dan pedagang besar, mereka bisa dengan bebas memainkan pasokan dan harga jual beras di pasar. Akibat lainnya, lanjut dia, ialah Bulog yang berperan sebagai stabilisator harga beras menjadi tidak berjalan. Peran tersebut justru berpindah ke pemilik penggilingan beras dan para pedagang besar. “Kalau masalah ada kartel atau tidak, hingga saat ini kami belum melihat adanya indikator tersebut,” terangnya. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

SENIN 2 MARET 2015 | No. 0556 | TAHUN IV

MEDIA MASSA

Bisnis Informasi Harus Beretika JAKARTA-Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, mengingatkan tentang pentingnya menjaga etika sosial dalam berbisnis terkait teknologi dan informasi.

ant/ampelsa

NELAYAN ACEH KUMPULKAN KOIN. Nelayan bersama pedagang ikan mengumpulkan koin di atas spanduk bergambar Perdana Menteri Australia (PM) Tony Abbott di TPI Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Minggu (1/3). Masyarakat Aceh selain mengecam pernyataan Tony Abbot mengenai bantuan Australia untuk tsunami Aceh dikaitkan dengan vonis mati gembong narkotika asal negara tersebut, juga akan terus menggalang dana guna mengembalikan dana bantuan Australia.

Nelayan Kumpulkan Koin untuk Tony Abbott Warga: Jangan Mau Lagi Terima Bantuan Australia ACEH-Nelayan Aceh mengumpulkan uang koin untuk memprotes ucapan PM Australia Tony Abbott yang ketika meminta Indonesia tidak menghukum mati dua warga Negeri Kanguru,mengungkit-ungkit bantuan untuk pemulihan korban tsunami Aceh 2004.

Pengumpulan koin ini berlangsung Pelabuhan Samudra Lampulo Banda Aceh, Minggu (01/3). Dalam aksi itu, terkumpul ribuan keping koin dari nelayan maupun pedagang ikan yang hadir di pelabuhan

tersebut.

Dalam aksinya, nelayan berteriak “cok pulang, cok pulang, cok pulang.” Artinya ambil kembali seraya melemparkan koin ke gambar gambar Perdana Menteri Australia Tony Abbott.

Hamdani, seorang nelayan Aceh, menuturkan aksi pengumpulan koin sebagai bentuk kekecewaan nelayan dan masyarakat korban tsunami terhadap pernyataan Pemerintah Australia yang mengungkitungkit bantuan mereka terhadap korban tsunami.

“Koin yang terkumpul ini akan kami serahkan ke Australia. Koin ini sebagai bentuk kekecewaan kami kepada Australia yang ternyata tidak ikhlas membantu korban tsunami,” kata Hamdani yang dikenal dengan nama Pawang Abang.

Lain halnya dengan Muhammad, nelayan lainnya. Ia meminta Pemerintah Indonesia jangan lagi mau menerima ban-

tuan Austalia karena bantuan itu nanti diungkit-ungkit kembali.

“Australia ini seperti anak-anak, meminta kembali apa yang pernah mereka berikan. Mereka tidak ikhlas memberikan sesuatu, termasuk bantuan kemanusiaan korban bencana alam,” ungkap Muhammad.

Tsunami Aceh terjadi 26 Desember 2004. Gelombang dahsyat tersebut dipuci gempa 8,9 skala richter. Bencana dahsyat sepanjang masa tersebut menyebabkan ratusan jiwa meninggal dunia dan hampir satu juta masyarakat Aceh mengungsi karena kehilangan tempat tinggal.

Tidak hanya Australia, hampir seluruh negara di dunia turut membantu Aceh yang saat itu porak-poranda. Negara-negara yang membantu Aceh tersebut bisa dilihat di Blang Padang, lapangan yang berada di pusat Kota Banda Aceh. =ANT/GAM

“Jangan sampai ada ‘animal bisnis’ (Usaha yang tidak mempunyai tanggung jawab sosial) dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi, semua memerlukan Undangundang,” kata Rusdiantara ketika menghadiri temu alumni UNPAD di salah satu kawasan bermain Golf, Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan selain memerlukan undang-undang yang mengatur bisnis tersebut, pengawasan secara langsung juga perlu diterapkan bagi para pebisnis yang bergerak di bidang media.

“Harus ada kontrol dari pemerintah secara langsung, tidak boleh pengusaha asal punya modal besar lalu bisa menjalankan bisnisnya semaunya sendiri, manfaat secara pendidikan dan materi harus jelas,” katanya.

Dalam konteks teknologi dan informasi, ada beberapa kaitan telekomunikasi, penyiaran serta media terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Kaitannya adalah, hampir sebagian besar masyarakat Indonesia sekarang mempunyai perangkat informasi yang sudah maju teknologinya atau biasa disebut smartphone.

Menurutnya dengan adanya kemajuan tersebut, baik pengguna dan pebisnis telekomunikasi harus mengetahui aturan dan kebijakan yang berlaku.

“Ya penyedia layanan harus mendukung dari aturan dan program pemerintah, sedangkan pengguna juga harus mengetahui aturan yang ada, jangan ada yang memanfaatkan untuk tindak kejahatan atau hanya untuk kepentingan golongan,” tuturnya.

Oleh karena itu, ada kebijakan yang sebagian besar akan diatur oleh Kemenkominfo dalam mengatur kepentingan teknis dan regulasi etika sosial telekomunikasi.

Namun secara teknis belum ada pembicaraan dengan pihak-pihak terkait. “Maka dari itu kami bekerjasama dengan pihak universitas dari segi penelitian dan riset-riset yang akan menentukan kebijakan aturan sosial dari kominfo, salah satunya melalui UNPAD,” tuturnya. =ANT/AFUT

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

SENIN 2 MARET 2015

SENIN 2 MARET 2015| TAHUN | No. 0556|IVTAHUN IV No. 0556

PASAR

Kota Malang Miliki Pasar Tani MALANG - Kota Malang, Jawa Timur, kini memiliki pasar tani yang beroperasi setiap Minggu di Lapangan Rampal mulai pukul 06.00 hingga 11.00 WIB yang dikelola Tim Penggerak PKK kota itu berkerja sama dengan Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 0833.

Pasar tani yang baru beroperasi mulai Minggu (1/3) itu dibuka Wali Kota Malang, Moch Anton, yang didampingi Kepala Dinas Pertanian setempat Hadi Santoso serta sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Malang.

Selain membuka Pasar Tani, Wali Kota Moch Anton juga mengukuhkan kepengurusan kelompok kontak tani nelayan andalan (KTNA) Kota Malang masa bhakti 2014-2019 yang sebelumnya SK kepengurusan KTNA tersebut dibacakan oleh Ketua KTNA Jatim, Suyanto.

"Kami berharap KTNA Kota Malang mampu mendorong kemajuan sektor pertanian di daerah itu dan petani yang saat ini memiliki lahan pertanian padi maupun palawija serta jenis tanaman pangan lainnya, tetap mempertahankan lahannya guna menguatkan program ketahanan pangan daerah maupun nasional," tegas Wali Kota Malang, Moch Anton.

Pasar Tani yang dibuka setiap hari Minggu di lapangan Rampal itu di antaranya menjual produk olahan berbagai hasil pertanian, sayuran organik segar, hasil perikanan dan peternakan, hasil olahan buah-buahan serta hasil budidaya anggrek.

Setelah peresmian dan pembukaan Pasar Tani itu usai, acara dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pembembangan budidaya tanaman ubi jalar antara Sentra Pengembangan Agribisnis Terpadu dengan Dinas Pertanian Kota Malang.

Selain itu, pengembangan sayuran organik antara Yon Bekang 2 Divisi Infantri 2 Kostrad dengan Dinas Pertanian serta Pengelolaan Pasar Tani antara Persit Kartika Chandra Kodim 0833 dengan Tim Penggerak PKK Kota Malang. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI

ant/m risyal hidayat

KEDATANGAN KAPAL PERANG INDIA

Sejumlah penari membawakan tarian Remo ketika menyambut kedatangan kapal perang Angkatan Laut India yang bersandar di Dermaga Jamrud Utara, Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, Minggu (1/3). Kedatangan tiga kapal perang Angkatan Laut India terdiri dari INS Tir A-86, INS Kesari L-15 dan ICGS Varuna (Sail Training Ship) selama lima hari tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan antara Angkatan Laut India dengan TNI AL yang sudah berlangsung sejak lama.

Pencurian Air PDAM Meningkat 30 Persen SURABAYA - Jumlah kasus pencurian air milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surabaya pada tahun ini meningkat 30 persen dari tahun sebelumnya.

Manajer Penertiban PDAM Kota Surabaya Nanang Adi Sucipto, mengatakan, kenaikan pencurian air itu terhitung pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013.

"Untuk tahun 2015 juga akan terjadi lonjakan pencurian air

karena Januari hingga Februari telah berhasil kami bongkar pencurian air dengan nilai kerugian mencapai Rp 280 juta," katanya, Minggu (1/3).

Berdasarkan data PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dari Januari hingga Desember 2014, telah terjadi 1.613 kasus pencurian air yang dilakukan masyarakat.

Dari kasus tersebut, PDAM kehilangan air sebanyak 583.790 meter kubik, sedangkan potensi kerugian mencapai Rp 2,1 miliar atau Rp 2.123.247.100.

Adapun modusnya dengan melakukan penyambungan pipa secara ilega1 sebelum meter air atau model T. Selain itu ada juga dengan cara merusak gigi meter

sehingga meter air berjalan lambat dan juga dengan cara membuka paksa meter air.

Nanang mengatakan dari operasi yang dilakukan, kebanyakan yang melakukan pencurian air adalah orang kaya. Hal ini bisa dilihat dengan temuan di lapangan dengan lokasi di perumahan mewah seperti di kawasan Kertajaya, Mayjen Sungkono, Darmo Grand. Tidak itu saja, rumah musik dan pemilik kos kerap melakukan pencurian air.

"Jika dilihat persentasenya, orang kaya sebanyak 75 persen yang melakukan pencurian air, sedangkan sisanya adalah masyarakat bawah. Orang kaya melakukan pencurian air ini sendiri dengan harapan bisa

membayar lebih murah," katanya.

Nanang mengaku terkejut dengan maraknya pencurian air di Surabaya, sebab tarif PDAM yang dikenakan sangat murah dibandingkan dengan tarif PDAM di daerah lain.

Disinggung soal sanksi terhadap pencurian air, Nanang mengaku saat ini masih berupa penindakan administrasi.

Artinya mereka dikenakan denda saja dan penyitaan alat bukti.

"Tidak menutup kemungkinan kami akan menjerat mereka dengan tindak pidana yang merugikan negara, karena itu kami menjalin kerja sama pihak kejaksaan," tegasnya. = ANT/ABDUL HAKIM

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 2 MARET 2015 | No. 0556| TAHUN IV

Ketua PKB Surabaya Siap Bersaing dengan Risma SURABAYA - Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Surabaya Syamsul menyatakan siap bersaing dengan dua calon Wali Kota Surabaya yang sempat dilirik PKB yakni Tri Rismaharini dan Arzeti Bilbina dalam Pilkada Surabaya 2015.

"Saya siap maju, jika elemen di PKB setuju saya maju.

Tapi, saya masih mau konsultasi denga para sesepuh dan tokoh

masyarakat Surabaya, utamanya juga dari DPW dan DPP PKB," katanya di Surabaya, Minggu (1/3).

Menurut Syamsul, dirinya mendapat dukungan dari organisasi sayap PKB yakni Garda Bangsa.

Ia mengatakan, Ketua Garda Bangsa Surabaya Amin Azhari sempat mendukung dirinya maju dalam Pilkada Surabaya dengan alasan untuk kriteria calon wali kota dan wakil wali kota harus figur yang punya kontribusi pada partai.

Istilahnya, figur calon kepala daerah yang diusung, kata dia, haruslah orang yang sudah

berkontribusi dan berkeringat untuk partai.

"Tidak bisa tiba-tiba orang luar dan bukan kader datang begitun saja," kata Syamsul menirukan perkataan Amin Azhari.

Selain itu, lanjut dia, pesan Amin adalah jika PKB sebagai satu-satunya partai politik yang dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), maka harus selalu mendengar nasihat para kiai dan ulama.

Seperti halnya mengingatkan pendapat PWNU yang sempat menolak wacana PKB mencalonkan anggota FPKB DPR RI Arzeti Bilbina sebagai

calon Wali Kota Surabaya, dengan alasan figur yang dicalonkan harus yang sudah berkeringat untuk partai.

Karena itu, bila merujuk pendapat kiai dan ulama itu, pihaknya jelas menolak calon dari luar PKB, sekalipun calon itu populer seperti Wali Kota Surabaya Tri RismaHarini.

Alasannya, Risma tidak pernah berkeringat di PKB dan juga sulit diajak berkoordinasi.

"Kalau soal saya berkeringat atau tidak di PKB, saya serahkan kepada kader PKB untuk menilainya," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM

PILKADA MALANG

Gerindra Mengusung Calon Sendiri MALANG - Partai Gerindra bakal mengusung calon sendiri, baik dari kader partai maupun dari luar partai dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang, Jawa Timur, pada 2018.

Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Malang Bambang Taufiq DHT mengatakan, saat ini ada empat wakil Gerindra di parlemen dan mungkin berkoalisi dengan partai politik (parpol) lain.

"Harapan kami ada kader baru, pada waktunya nanti pasti mengusung calon sendiri," ujar Bambang Taufiq di selasela perayaan HUT ke-7 Partai Gerindra di kantor DPC parpol tersebut, Minggu (1/3).

Selain bakal mengusung wakil (calon) sendiri, pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, Partai Gerindra Kota Malang juga memasang target untuk lebih "menguasai" parlemen.

Jika pada periode lima tahun ini (2014-2019) hanya menempatkan wakilnya di kursi parlemen sebanyak empat politisi, periode mendatang ditargetkan mampu meraih sembilan kursi.

Pada pemilu sebelumnya (2009), Partai Gerindra hanya mampu menempatkan dua wakilnya di gedung parlemen dan periode ini (2014-2019) bertambah dua kursi atau men-

jadi empat kursi.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Malang Widya Farid Iskandar menegaskan target itu bukanlah hal mustahil, sebab capaian saat ini adalah bukti keberhasilan Gerindra dalam menggaet konstituen yang lebih banyak dan target sembilan kursi nanti pasti bisa tercapai.

"Banyak hal yang akan kami lakukan nantinya. Salah satunya adalah penguatan basis massa hingga ke tingkat paling bawah, yakni dengan membentuk anak ranting, sebab selama ini masih belum mempunyai struktur anak ranting untuk kaderisasi simpatisan sekaligus sebagai upaya konsolidasi serta menyolidkan seluruh kader," ujarnya.

Selain itu, katanya, penguatan platform partai sesuai dengan pesan DPP juga pasti dijalankan, sehingga target akan terpenuhi. Bahkan, sosok Prabowo Subianto, masih layak "dijual" kepada publik guna mendongkrak suara partai di masa mendatang.

"Saya yakin ketokohan Pak Prabowo masih sangat kuat dan kondisi itulah yang nanti akan kami manfaatkan dengan amksimal untuk mendulang suara dan menjaring massa lebih banyak," tegasnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI

ant/sahlan kurniawan

BLITAR ADVENTURE. Dua pengendara motor trail peserta “Blitar Adventure� berusaha melewati tanjakan ekstrem di kawasan perbukitan Desa Doko, Blitar, Jawa Timur, Minggu (1/3). Sebanyak 2000 peserta pencinta motor trail dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Bali itu mejelajah kebun cengkeh yang berjalur ekstrem.

PILKADA JEMBER

6 Orang Daftar Cabup Lewat Nasdem JEMBER - Sebanyak enam orang mendaftar lewat Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah Jember, Jawa Timur.

"Hingga hari ini sebanyak enam calon yang sudah mendaftar, namun masih satu orang, yakni dr Faida yang sudah mengembalikan formulir pendaftaran," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Jember M. Eksan di Jember, Minggu (1/3).

Enam kandidat yang mendaftar ke Partai Nasdem yakni mantan Wakil Bupati Jember Bagong Sutrisnadi, Rektor IKIP PGRI Jember M. Arifin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember M. Rasyid Zakaria.

Kemudian Ketua DPD Partai Nasdem Jember M. Eksan, Direktur Rumah Sakit Bina Sehat dr Faida dan Ubaha.

"Pengembalian berkas formulir pendaftaran para calon diserahkan ke partai paling lambat pada Selasa (3/3) dan selanjutnya dilakukan verifikasi berkas pada Rabu (4/3)," tuturnya.

Menurut dia, pihaknya akan menggelar rapat pleno DPD untuk menentukan tiga nominator yang akan diajukan kepada DPP Partai Nasdem melalui DPW Jatim.

"Maksimal lima nama calon yang diajukan kepada DPP dan sepenuhnya rekomendasi itu berada di tangan DPP Partai Nasdem," ucap mantan komisioner KPU Jember itu.

Ia menjelaskan DPP akan melakukan survei terhadap elektabilitas calon yang akan maju dalam pilkada dengan menggunakan lembaga survei yang independen dan terpercaya.

"Jadi hasil survei sangat objektif sesuai standar yang terukur karena prosesnya sangat transparan," ujarnya.

DPD Partai Nasdem Jember, lanjut dia, akan mematuhi sepenuhnya rekomendasi DPP untuk menentukan calon bupati yang diusung dalam pilkada mendatang.

"Kami siap mematuhi keputusan apapun yang diberikan DPP terkait rekomendasu bacabup yang akan diusung dalam Pilkada Jember," ujarnya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 2 MARET 2015 | No. 0556| TAHUN IV

9

SARANA OLAHRAGA

Menpora Tinjau Pembangunan Stadion Lengis GRESIK - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi meninjau proses pembangunan Stadion Lengis di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Minggu (1/3).

Tinjauan dilakukan untuk melihat dari dekat proses pembangunan stadion yang dibiayai dengan anggaran bersama antara Pemkab Gresik, Pemprov Jatim dan pemerintah pusat.

Imam Nahrawi

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Nahwari berharap setelah selesai pembangunan Stadion Lengis, bisa dilanjutkan dengan beberapa pembangunan pendukung tambahan di sekitar stadion, agar Stadion Lengis bisa menjadi stadion terbaik di Indonesia.

"Untuk saat ini, sepertinya Stadion Gunung Lengis ini yang terbaik di Jawa Timur, dan setelah selesai semoga ada pembangunan sarana pendukung tambahan, sehingga bisa menjadi stadion terbaik di

Indonesia," katanya.

Dalam kunjungan itu, Menpora mengakum kagum dengan kemegahan proses Stadion Lengis, dan berharap sepak bola di Indonesia bisa semakin maju.

"Melihat kemegahan stadion ini, saya bermimpi piala dunia bisa diselenggarakan di Indonesia," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik, Bambang Isdianto yang menyertai kunjungan Menpora mengatakan, proses pembangunan Stadion Gunung Lengis sudah mencapai 80 persen, seperti halnya pemasangan rumput yang dilakukan secara vertikal.

"Pola pemasangan rumput secara vertikal sesuai yang diinginkan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, dan sudah ditanam sejak awal pembangunan, serta kini masih dalam kondisi baik," katanya.

Ia menjelaskan beberapa penyelesaian yang masih dalam taraf pekerjaan akhir adalah pembangunan tribun serta atap.

"Kami masih menyelesaikan 18 ribu trap dari total target 23 ribu trap seluruhnya. Dan mudah-mudahan Stadion Lengis selesai sesuai target, yakni sekitar Juni 2015, dan pada Juli sudah bisa dipakai untuk pertandingan," katanya.

Rencananya, peresmian stadion akan dilakukan dengan menggelar pertandingan internasional dengan mengundang kesebelasan dari beberapa negara tetangga untuk menjajal kualitas stadion. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM

DIJUAL RUMAH PERUM. PONDOK MUTIARA INDAH Blok F.4/20 Dengkol Singosari - Malang Ukuran: 8x 12 M3 / Tipe 36 Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863 AGUNG BAROKAH KOMPUTER MENERIMA: Komputer, Laptop, Printer, LCD/LED, Monitor, Proyektor (Peripheral Komputer), Pemasangan Warnet, Setting LAN Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863

ant/suryanto

MENSOS PANTAU STOK RASKIN. Mensos Khofifah Indar Parawansa memeriksa kualitas raskin di gudang Bulog Subdivre Surabaya Utara, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (1/3). Mensos selain memastikan stok raskin cukup untuk tujuh bulan ke depan, juga menghimbau kepala daerah segera menyerahkan Surat Perintah Alokasi (SPA) raskin di wilayah masing-masing agar pembagian raskin untuk Maret bisa dilakukan di awal bulan.

Belum Jadwalkan Operasi Pasar MALANG - Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, hingga saat ini belum menjadwalkan operasi pasar dengan menjual beras murah untuk menekan harga beras yang terus naik dalam beberapa pekan terakhir.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar) Kabupaten Malang, Helijanti Koentari, mengakui harga beras di sejumlah pasar di wilayah Kabupaten Malang masih tinggi, namun pihaknya belum menjadwalkan untuk menggelar operasi pasar.

"Meski kami belum menjadwalkan untuk menggelar opearsi pasar, sebagai gantinya, pemkab akan mempercepat pendistribusian beras bagi warga miskin (raskin) dari Bulog untuk rumah tangga sasaran (RTS). Harga raskin per kilonya hanya Rp1.600 dan setiap RTS mendapatkan jatah 15 kilogram," katanya, Minggu (1/3).

Menurut dia, dengan menggelontor raskin kemungkinan harga beras di pasaran bisa ditekan, bah-

Meski kami belum menjadwalkan untuk menggelar opearsi pasar, sebagai gantinya, pemkab akan mempercepat pendistribusian beras bagi warga miskin (raskin) dari Bulog untuk rumah tangga sasaran (RTS).

Harga raskin per kilonya hanya Rp 1.600 dan setiap RTS mendapatkan jatah 15 kilogram,�

Helijanti Koentari

Kepala Disperindagsar kan turun. Beras raskin yang akan distribusikan untuk RTS di Kabupaten Malang sebanyak 4.448 ton.

Meski belum ada jadwal operasi pasar, Disperindagsar sudah menyiapkan lokasi untuk kegiatan tersebut, yakni di Pasar Kepanjen dan Singosari, sebab kenaikan harga beras di wilayah itu sudah lebih dari 10 persen.

"Jika sewaktu-waktu memang dibutuhkan operasi pasar, kami

sudah siap, baik lokasi maupun teknis distribusinya," ujarnya.

Sementara itu di Kota Malang, sudah dilakukan dua kali operasi pasar, yakni di kawasan Pasar Besar Malang pada Sabtu (28/2), di Pasar Merjosari pada Minggu (1/3), dan di Pasar Kebalen, Bunul serta Sukun pada Senin (2/3).

Untuk kebutuhan operasi pasar tersebut, Bulog menyediakan beras sebanyak 30 ton, namun jika masih kurang ada beras cadangan yang bisa dipakai.

Menurut Kepala Bulog Sub Divre Malang, Arsyad, beras yang digunakan untuk operasi pasar bukan beras cadangan yang diplot untuk raskin.

"Untuk kebutuhan raskin sudah kami siapkan sendiri dan pada awal pekan bulan ini sudah mulai distribusikan pada RTS," katanya.

Beras operasi pasar yang digelar di dua titik di wilayah Kota Malang tersebut seharga Rp 7.300 per kilogram dan setiap pembeli diberi jatah 5-25 kilogram.

Beras yang dijual dalam opearsi pasar tersebut sudah dikemas dalam plastik yang berisi 5 kilogram. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 2 MARET 2015 | No. 0556| TAHUN IV

SEMBAKO

Trenggalek Siap Gelar Operasi Pasar Beras

ant/suryanto

SIDOARJO EXOTIC CARNIVAL 2015. Sejumlah penari peserta pawai budaya menampilkan tari "Banjar Kemuning" saat melintas di Jalan Ahmad Yani, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (1/3). Pawai budaya bertema "Sidoarjo Exotic Carnival 2015" ini selain untuk memperingati HUT ke-156 Kabupaten Sidoarjo juga bertujuan menggali potensi budaya yang ada di Sidoarjo.

Legislator Geram Ancaman PHK Karyawan Toko Modern SURABAYA - Legislator Kota Surabaya geram dengan ancaman salah satu manajemen toko modern yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya akibat rencana pemkot yang akan menyegel toko modern tidak berizin.

"Saya ingin menyampaikan bahwa sekiranya manajemen Alfamart merasa dipersulit dalam proses perizinan, maka silakan beliau menyampaikan keluhannya itu kepada kami, sebagai wakil rakyat," kata anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya Vinsensius Awey kepada Antara di Surabaya, Minggu (1/3).

Hanya saja, lanjut dia, manajemen PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (pemilik jaringan minimarket Alfamart dan Alfamidi) beberapa kali diundang rapat dengar pendapat untuk menyelesaikan masalah tidak datang. Tercatat, tiga kali rapat, tiga kali pula mangkir dari panggilan dewan.

Ia mengaku kecewa dengan manajemen toko modern seperti Alfamart, Indomart maupun manajemen toko modern lainnya

yang tidak pernah sekalipun menghadiri undangan.

"Padahal tujuan rapat dengar pendapat ini untuk mengetahui dan mencarikan solusi segala persoalan tentang keberadaan toko modern, baik dari sisi kesulitan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemkot maupun penyalahan peruntukan yang dilakukan oleh manajemen," katanya.

Ia menyatakan seharunya manajemen toko modern sejenis lainnya paham benar tentang peran penting lembaga wakil rakyat. rapat itu bertujuan untuk mempertemukan pihak-pihak yang terkait. Hal ini penting untuk mengurai semua persoalan yang terjadi sehingga bisa ditemukan solusi untuk menyelesaikan persoalan perizinan.

Menurutnya, Kota Surabaya

sangat terbuka dengan para investor yang ingin berinvestasi.

Keberadaan investor tersebut penting untuk menggerakkan roda perekonomian Surabaya.

Selain itu, lanjut dia, juga menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan iklim investasi di kota Surabaya. Hanya saja, bukan berarti boleh semena-mena menabrak perda aturan yang ada.

"Kalau benar semua perizinan telah diurus namun bertahu-tahun tidak terselesaikan, maka silahkan datang ke dewan bawa semua berkas tersebut.

Sejauh prosedural telah ditaati benar dan tidak direspons baik atau dikondisikan berlarut larut penyetujuan perizinannya oleh pemkot, maka kami yang akan kawal terus dan berada digarda terdepan memperjuangkan haknya mereka," katanya.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, sebelumnya menilai langkah Pemkot Surabaya kurang tepat ketika hendak menutup toko modern yang tidak mengantongi izin karena keberadaan toko modern

ini telah menyerap banyak sekali tenaga kerja. "Untuk pembukaan satu gerai toko modern saja minimal bisa membuka lapangan kerja bagi 8-10 orang," kata General Manager (GM) Corporate Communication PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Nur Rachman.

Karena itu, jika toko modern ditertibkan, maka tidak akan segan-segan melakukan PHK massal. Sejauh ini, perusahaan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi semua persyaratan perizinan yang diminta Pemkot. Sayangnya, selalu saja ada hambatan.

Di Surabaya terdapat 667 toko swalayan yang tidak mengantongi Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Dengan 15 karyawan per gerai, maka jumlah total karyawan minimarket seluruh Surabaya menyentuh angka 10.000 orang.

Jumlah total gerai yang masuk jaringan Alfamart 270 lebih. Jika tiap gerai mempekerjakan 15 karyawan, maka total karyawan Alfamart mencapai 4.000 orang. = ANT/ABDUL HAKIM

TRENGGALEK Pemkab Trenggalek, Jawa Timur, berencana menggelar operasi pasar beras di sejumlah pasar tradisional untuk menekan harga beras di daerah tersebut yang kini tembus Rp 13 ribu per kilogram.

"Kemarin sudah dikoordinasikan dengan bagian perekenomian. Pekan ini operasi pasar beras akan digelar," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Trenggalek Joko Surono di Trenggalek, Minggu (1/3).

Ada tiga pasar tradisional yang menjadi lokasi pelaksanaan operasi pasar beras, yakni Pasar Pon yang terletak di pusat Kota Trenggalek, Pasar Pogalan di Kecamatan Pogalan, dan Pasar Tugu di Kecamatan Tugu.

Pelaksanaan kegiatan itu sendiri, kata Joko, akan dilakukan Pemkab Trenggalek bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik Subdivre Tulungagung.

Beras yang menjadi komoditas operasi pasar, lanjut dia, diprioritaskan untuk kelas medium dan premium, dengan harga dikisaran Rp 7.600-Rp7.800 per kilogram.

"Untuk tahap awal, operasi pasar beras akan dilakukan dalam sepekan. Pelaksanaan berikutnya menyesuaikan perkembangan harga beras di pasaran setelah dilakukan operasi pasar," jelasnya.

Joko berharap kegiatan tersebut mampu mempengaruhi harga beras di pasaran tradisional yang kini tembus hingga Rp13 ribu per kilogram.

Kenaikan harga beras selama tiga pekan terakhir diakui Joko Surono sebagai situasi abnormal.

Sebab, kata dia, produksi beras ataupun gabah kering giling di wilayah tersebut hingga akhir 2014 mengalami surplus cukup banyak.

Dari target produksi gabah kering giling sebanyak 120 ribu ton selama kurun 2014, daerah ini mampu memproduksi bahan pangan pokok tersebut hingga 128 ribu ton lebih.

Selama dua bulan terakhir, kata Joko, produksi beras juga tidak terjadi pengurangan. "Petani masih ada yang panen. Bulan ini bahkan ada tiga wilayah (kecamatan) yang panen padi," ujarnya. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO

PRO

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SENIN 2 MARET 2015 | No. 0556 | TAHUN IV SENIN 2 MARET 2015

MADURA

No. 0556 | TAHUN IV

Lunturnya Simbol Kemenangan Rakyat

Salam Songkem

Dagelan Jokowi

B

aru beberapa bulan lalu, pemerintah merebut hati rakyat, kini pemerintah kembali mencekik rakyat. Setelah sempat melejitkan harga BBM, hingga harga premium dari Rp 6500 menjadi Rp 8.500 per liter pada 18 November 2014, kemudian menurunkannya dari Rp 8500 menjadi Rp 7.600 per liter pada 1 Januari 2015 dan terus memulihkan nyaris ke harga semula menjadi Rp Rp 6.700 pada 19 Januari 2015 karena kenaikan harga BBM ditolak keras rakyat, mulai 1 Maret 2015 kembali pemerintah menanjakkan harga premium menjadi Rp 6.900 per liter.

Strategi ini memang cukup bagus. Setidaknya kenaikan harga Rp 200 per liter itu tidak begitu terasa oleh mereka yang kaya dan memiliki pendapatan tetap, namun sebaliknya kenaikan itu masih cukup membebani rakyat yang berekonomi rendah.

Apalagi diperkirakan kenaikan harga BBM itu sedikit demi sedikit akan terus membukit, hingga pada akhirnya kembali lagi mencapai kenaikan Rp 2000 per liter seperti di November tahun lalu. Kalaupun ada bedanya kirakira tak begitu meleset jauh, bahkan diyakini akan terus naik lebih tinggi.

Inilah dagelan BBM di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, bila tidak mau dikatakan dagelan Jokowi di hadapan rakyatnya sendiri.

Tak bisa menjaga kepastian stabilitas harga BBM, bahkan cenderung labil hingga mempermainkan rakyat.

Memang cukup mengiris-iris sisi terdalam rakyat, apalagi kenaikan harga premium itu tak diimbangi dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

Apa pun alasannya, seharusnya pemerintahan Jokowi memberikan sosialisasi secukupnya di hadapan rakyat Indonesia mengenai adanya rencana kenaikan harga BBM. Akan tetapi, dalam menaikkan harga premium kali ini sikap Jokowi justru berbeda daripada sebelumnya.

Tidak sedikit rakyat yang dibuat terkaget-kaget dan diam-diam mencibir kepemimpinan Jokowi.

Jika dalam pemerintahannya, Jokowi-JK tidak mempu mengerem kenaikan harga BBM, popularitas Jokowi-JK lambat namun pasti akan memburuk di mata rakyat. Dagelan semacam ini kiranya tak begitu menguntungkan Jokowi. (*)

I

C 11

Pasca Joko Widodo (Jokowi) ditetapkan sebagai Presiden ketujuh Republik Indonesia, publik menunjukkan wajah gembira karena sosok pemimpin yang diidamkan telah berhasil memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) 2014.

B

ersamaan dengan itu, media elektronik maupun cetak pun santer membicarakan hal itu dengan memberikan penekanan bahwa kemenangan Jokowi merupakan simbol kemenangan rakyat. Sebab, berdasarkan berbagai penelitian, pemilih Jokowi mayoritas berasal dari rakyat kalangan menengah ke bawah, terutama wilayah pedesaan.

Berbagai kalangan menyebut bahwa kemenangan Jokowi merupakan kehendak dari rakyat, bukan kehendak para elite.

Berdasarkan hitungan matematis dukungan partai politik (parpol) yang diberikan kepada Jokowi lebih sedikit daripada dukungan kepada Prabowo Subianto. Jokowi hanya mendapatkan dukungan 37% dari parpol, sedangkan Prabowo mendapatkan dukungan sebanyak 63% dari parpol. Seharusnya, jika memang 63% suara partai mendukung Prabowo sepenuhnya, maka beliaulah presidennya. Namun faktanya, Jokowi yang menang dalam pilpres, karena mendapatkan banyak dukungan rakyat.

Kemenangan tersebut juga mengindikasikan bahwa rakyat memiliki keinginan yang sangat kuat untuk memiliki presiden yang jujur, bersih, sederhana, dan merakyat. Karena baru Jokowi satu-satunya pemimpin Indonesia yang digadang-gadang memiliki sikap yang seperti itu.

Gaya blusukan yang menjadi ciri khas Jokowi telah menjadi magnet tersendiri bagi rakyat. Maka tak heran apabila Jokowi mampu mendapatkan dukungan yang sangat besar dari rakyat, sehingga dapat memenangkan pilpres

2014 dengan mudah.

Oleh karena Presiden Jokowi didukung oleh rakyat, maka beliau harus memaksimalkan hak-hak rakyat. Jangan sampai amanah yang telah diberikan oleh rakyat hanya dianggap angin lalu oleh presiden. Simbol kemenangan rakyat yang digambarkan oleh berbagai kalangan idealnya harus dibuktikan dengan membuat kebijakan yang menguntungkan rakyat. Sebab, selama ini rakyat sudah bosan melihat pemimpin yang hanya pintar mengobral janji, tetapi minim realisasi. Simbol kemenangan rakyat akan tidak berguna kalau hanya sebatas wacana utopia. Maka dari itu, Presiden Jokowi harus cerdas untuk menetapkan kebijakan selama lima tahun ke depan yang tentu akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan.

Simbol Kemenangan Rakyat?

Ya. Apabila Jokowi presiden, maka itu merupakan simbol kemenangan rakyat. Namun, kemenangan itu nampaknya hanya dirasakan sesaat oleh seluruh rakyat Indonesia, tepatnya pasca diumumkannya pemenang pilpres hingga pelantikan presiden berlangsung. Terbukti ketika dilaksanakan Pelantikan Presiden Jokowi, rakyat berbondong-bondong merayakannya di jalan dengan berbagai cara.

Namun, setelah kepemerintahannya berjalan lebih dari satu bulan bahkan 100 hari kepemimpinannya, apa yang dirasakan oleh rakyat terutama kalangan menengah ke bawah? Masihkah kita menyebut Jokowi sebagai simbol kemenangan rakyat?

Belum genap 100 hari Presiden Jokowi memimpin Indonesia, setidaknya ada beberapa program kerja yang tidak ditepati. Pertama, beliau berjanji akan membentuk kabinet menteri yang berasal dari professional dan bebas unsur partai politik (parpol).

Program ini tidak dijalankan oleh Presiden Jokowi. Padahal sebelum terpilih, beliau telah berulangulang mengemukakan bahwa apabila menjadi presiden, tidak akan ada politik transaksional,

termasuk di dalamnya bagi-bagi kursi kementerian kepada partai pendukung (koalisi), atau yang biasa disebut sebagai koalisi tanpa syarat.

Pertanyaannya, apakah hal tersebut dilakukan Presiden Jokowi? Seluruh elemen bangsa pasti sepakat mengatakan tidak, karena memang realitanya demikian. Sebab, dari 34 menteri, ada 15 di antaranya berasal dari parpol pendukung Jokowi. PDIP mendapatkan jatah lima menteri, PKB mendapatkan jatah empat menteri, Hanura mendapatkan dua menteri, NasDem mendapatkan tiga menteri, sedangkan PPP mendapatkan jatah 1 menteri.

Tidak cuku di situ, Jokowi juga telah memilih H.M. Prasetyo sebagai Jaksa Agung, padahal H.M. Prasetyo merupakan sosok yang berasal dari parpol pendukungnya, yaitu kader partai NasDem. Janji kedua yang tidak ditepati Presiden Jokowi adalah melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi. Program yang terlihat sangat menjanjikan ini justru juga tidak ditepati oleh Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu sudah diketahui seluruh rakyat di penjuru nusantara bahwa Presiden Jokowi telah memilih Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri, padahal Budi Gunawan telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus korupsi. Akan tetapi, pada waktu Jokowi tetap keras kepala untuk melantiknya. Meskipun kini Jokowi membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, tetapi sebelumnya keras

kepala untuk melantiknya, itu merupakan bukti bahwa Jokowi masih belum berani memutuskan susuatu kebijakan. Masih takut kepada Megawati.

Ketiga, menaikkan harga BBM pada 18 Oktober 2014.

Padahal harga minyak dunia mengalami penurunan secara signifikan. Kenaikan harga BBM tersebut membuat seluruh harga kebutuhan pokok merangkak naik secara drastis, bahkan berlipat ganda, sehingga menyulitkan masyarakat menengah ke bawah.

Meskipun kemudian Jokowi menurunkan kembali pada 1 Januari 2015 dan 19 Januari 2015 hingga harganya hampir seperti sebelum dinaikkan, akan tetapi harga kebutuhan pokok sulit untuk turun.

Lagi, 1 Maret 2015 Jokowi menanjakkan harga premium menjadi Rp 6.900 per liter. Hal ini merupakan rekor buruk yang ditorehkan Jokowi selama 100 hari kepemimpinannya untuk Indonesia.

Janji pemimpin yang tidak ditepati dipastikan akan mencoreng sekaligus memperburuk keadaan politik di dalam negeri.

Secara berangsur-angsur rakyat akan tidak mau tahu tentang perpolitikan di Indonesia, karena mereka menganggap pemimpinnya tidak ada yang benar.

Sebab, selama ini banyak kebohongan-kebohongan yang disodorkan. Meskipun pada tahap awal kepemimpinan Jokowi rakyat bahagia, dan dengan lantang mengatakan bahwa kemenangan Jokowi merupakan simbol kemenangan rakyat, namun sekarang tidak lagi karena Jokowi telah melukai hati rakyat. Sungguh disayangkan.

Wallahu a’lam bi al-shawab=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SENIN 2 MARET 2015 No. 0556 | TAHUN IV

SENIN 2 MARET 2015 | No. 0556 | TAHUN IV

MADURA

12

PILKADES

Pastikan Satu TPS

WASPADA. Salah satu air terjun di wilayah Kabupaten Ptobolinggo yang rawan terjadi banjir ketika hujan turun.

Wisata Air Terjun Rawan Banjir Disbudpar Pakai Sistem Tutup Buka Wisata PROBOLINGGO – Peningkatan curah hujan saat ini rentan terjadi bencana banjir. Melihat situasi tersebut, tujuh lokasi wisata yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo rawan terjadi bencana. Untuk mengantipasi terjadinya hal terburuk, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Probolinggo melakukan sistem buka tutup.

Kepala Disbudpar Kabupaten Probolinggo, Anung Widiarto melalui Kabid Wisata, Soejito mengatakan ada tujuh lokasi wisata air terjun yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo. ”Dari jumlah itu, memang rawan akan terjadinya banjir ketika hujan turun,” katanya kepada

wartawan, Minggu (1/3).

Menurutnya, ketujuh lokasi wisata itu yakni, wisata air terjun Madakaripura Kecamatan Lumbang, Arung Jeram Tiris, Air terjun Darungan, Kalimendati, dan Air terjun hiang yang ada di Kecamatan Tiris, dan air terjun serat satu di Pakuniran, “Lokasi

itu kerap kali terjadi banjir,” tandas Soejito.

Soejito menambahkan, pihaknya terus melakukan antisipasi agar tidak terjadi korban bagi pengunjung dengan melakukan buka tutup wisata.

Untuk saat ini, pihaknya sudah memberikan informasi kepada pengelola wisata air terjun untuk lebih berhati-hatt jika ada pengujung yang datang. “Kalau sudah cuaca mendung, biasanya hujan turun dan banjir tiba-tiba datang,” jelasnya.

Selain itu, jika situasi sudah tidak memungkinkan pihaknya juga tidak mengijinkan wisatawan untuk masuk kelokasi. Sebab

kondisi di lokasi air terjun sangat tidak memungkinkan dan bisa datang banjir bandang.

“Kalau banjir yang biasanya datang volume air, langsung meninggi. Jadi wisatawan agar lebih berhati-hati jika sudah air naik dan segera meninggalkan lokasi.”

Tegas Soejito.

Untuk lokais air terjun memang banyak peminatnya, kata Soejito, disebabkan lokasinya tergolong bagus dan tempatnya sejuk dengan pemandangan alami. ”Ketertarikan wisatawan memang sangat banyak untuk mendatangi air terjun,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Momen pilkades di wilayah Kabupaten Probolinggo memang tergolong sangat dinanti oleh masyarakat. Untuk pelaksanaan pilkades tahun ini sudah dipastikan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya satu unit yang sebelumnya tersiarkan kabar bisa lebih dari satu lokasi.

Kepastian itu diungkapkan Asisten Tatapraja dan Pembangunan Kabupaten Probolinggo, Hadi Prayitno kepada wartawan, Minggu (1/3).

Ia mengatakan, untuk pilkades dalam waktu dekat akan digelar secara serentak di 252 Desa yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo.

“Saat ini tahapan pilkades sudah mulai dipersiapkan,” terangnya.

Menurutnya, pihaknya memang telah menyelesaikan perda tentang desa. Bahkan juga tengah menyiapkan anggaran untuk pilkades. ”Semua kebutuhan terkait pilkades sudah dipersiapkan,” kata Hadi Prayitno.

Untuk saat ini, lanjut Hadi Prayitno, pihaknya tengah mengusulkan pelaksanaan pilakdes kepada Gubernur Jatim.

Selain itu, pelaksanaan pilakdes nantinya TPS yang akan dijadikan sebagai lokasi pemilih hanya satu lokasi. “TPS itu tidak perlu lebih dari satu, satu saja sudah cukup,” ucapnya.

Dia menambahkan, dalam pelaksanaan pilakdes calon yang akan maju menjadi Kades dalam hari pelaksanaan harus ada di lokasi TPS. Sistemnya, pemilih bisa melihat langsung kepada calon kades yang ada di desanya. “Pemilih akan lebih jelas dan lebih tepat, jika calonnya datang dan menunggu di TPS yang sudah ditunjuk,” terang Hadi Paryitno.

Lebih lanjut, Hadi Prayitno, mengatakan anggaran untuk pilkades sudah disiapkan.

Namun kebutuhan biaya tidak bisa mengcover semua hanya sebagian.

“Kalau nantinya biaya pilkades membutuhkan dana sekitar Rp 50 juta, pemkab hanya mampu memberikan dana sebesar Rp 35 juta. Sisanya bisa dimusyawarahkan dengan calon yang ada. Jadi tidak gratis total,” paparnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 2 MARET 2015 | No. 0556 | TAHUN IV

13

KRIMINALITAS. Polres Probolinggo Kota mengungkap kasus selama Operasi Sikat Semeru 2015.

PROBOLINGGO – Kriminalitas di wilayah Kota Probolinggo seakan tak ada habisnya. Hanya kurun waktu empat belas hari, dua puluh enam penjahat ditangkap jajaran Polres Probolinggo Kota Berbagai barang bukti dengan nilai total mencapai puluhan juta rupiah turut diamankan polisi.

Kapolres Probolinggo melalui Kabag Ops Kompol Suparlan, kepada wartawan, Jumat (27/2) mengatakan, delapan belas kasus tindak kejahatan tersebut merupakan hasil ungkap pelaksanaan Ops Sikat Semeru 2015.

“Operasi itu di mulai tanggal

Dua Minggu Ungkap Delapan Belas Kasus Amankan Dua Puluh Enam Tersangka 12 sampai dengan 25 Februari 2015, yang dilakukan oleh Polres beserta Polsek di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota,” ucapnya.

Pihaknya merinci, sebanyak delapan kasus hasil ungkap Polres, Polsek Mayangan tiga kasus, Polsek Kademangan tiga kasus, Polsek Wonoasih satu kasus, Polsek Tongas satu kasus dan Polsek Wonomerto sebanyak dua kasus.

Dari 18 kasus tersebut, jenis tindak kejahatannya adalah curanmor tiga kasus dengan jumlah tersangka lima orang, pencurian hewan empat kasus dengan tiga tersangka, Bondet dua kasus dengan tersangka tiga orang.

Kemudian curat jambret empat kasus dengan tujuh orang tersangka, orang, curas jambret tiga kasus dengan lima tersangka, permainan judi satu kasus dengan tiga tersangka dan pencurian

biasa satu kasus denga satu tersangka.

“Sejumlah kasus tindak kejahatan yang paling menonjol pada akhir-akhir ini adalah pelaku tindak kejahatan curat/curas jambret atau begal. Yang mana pelaku dalam melakukan tindak kejahatan membawa sajam jenis clurit juga bondet,” tandas Kompol Suparlan.

Selain itu, lanjut Kompol Suparlan, barang bukti yang dia-

mankan oleh petugas dari para tersangk, diantaranya satu ekor sapi, empat unit motor, tujuh buah hand phone, satu buah linggis, satu buah clurit, tiga buah bondet dan satu buah kunci berbentuk T. “Dalam melakukan aksi tindak kejahatan pelaku juga tidak segan-segan melukai bahkan membunuh korbannya,” paparnya. =M.Hisbullah Huda

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 2 MARET 2015 | No. 0556 | TAHUN IV

Dua Kecamatan

Jadi Replikasi Program IBW

SEPI PEMBELI. Operasi pasar yang digelar untuk mengimbangi tingginya harga beras.

Operasi Pasar Sepi Pembeli Imbangi Kenaikan Harga Beras PROBOLINGGO – Operasi pasar di depan Pasar Semampir Kraksaan Kabupaten Probolinggo digelar. Sebanyak lima ton beras disediakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo bekerjasama dengan Bulog Probolinggo, namun sepi pembeli dan warga enggan memperoleh beras murah.

Dalam operasi pasar tersebut dijual seharga Rp7.300 perkilogram. ”Saya rencananya belanja sayuran di pasar. Saat lewat depan pasar, ternyata ada operasi pasar. Akhirnya saya ikut membeli dulu,” ujar Narti (47), warga Semampir Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Narti antusias ikut membeli karena harga beras di pasaran melambung tinggi. Beras medium di tingkat pengecer harganya sudah mencapai Rp10.500 hingga Rp11.500 perkilogram. “Kalau ada yang murah begini mendingan membeli di operasi pasar sehingga uang lainnya bisa digunakan untuk belanja sayuran,” tandasnya.

Sebaliknya disampaikan Halima (38) mengatakan meski pemerintah Kabupaten Probolinggo telah menyediakan beras dengan harga murah. Sebagian warga justru eng-

gan membeli beras bulog tersebut.

Dengan alasan kualitas beras rendah namun dijual dengan harga terlalu mahal.

“Warga memilih membeli beras jenis lain dengan kualitas lebih baik, meski harganya jauh lebih mahal. Terlalu mahalnya beras yang dijual pemerintah tersebut, membuat stand penjualan beras itu sepi pembeli,” ucapnya.

Menurutnya, harga yang dibandrol lebih mahal daripada harga raskin. Jika raskin hanya dengan harga Rp6.500 perkilogram. Sedangkan pada operasi pasar, beras bulog di jual dengan harga Rp7.300 perkilogramnya.

“Saya berharap, pemerintah lebih serius dalam memberikan solusi terkait melambungnya harga beras saat ini. Saat harga beras mengalami kenaikan, terpaksa mengurangi biaya pembelian lauk pauk dan dialihkan untuk mem-

beli beras,” terang Halima.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo, Sidik Wijanarko mengatakan kegiatan operasi pasar khusus beras ini disediakan beras jenis medium dengan harga yang jauh lebih murah bila dibandingkan dengan harga di pasaran.

Tujuannya, untuk menekan harga beras di pasaran yang saat ini untuk jenis medium sudah mencapai harga Rp10.500 perkilogram. Mereka menyediakan lima ton beras jenis medium khusus untuk kegiatan operasi pasar ini. ”Kami ingin masyarakat tidak panik dan kesulitan akibat kenaikan harga beras. Operasi pasar ini akan terus dilaksanakan hingga harga beras kembali normal. Persediaan beras yang kami miliki sangat mencukupi un-tuk kegiatan operasi pasar,” katanya.

Dia menambahkan, operasi pasar khusus beras ini ditujukan langsung kepada masyarakat konsumen. “Dengan adanya operasi pasar ini, diharapkan bisa menekan ulah spekulan yang akan memanfaatkan keuntungan dari kondisi yang ada saat ini,” papar Sidik Wijanarko. =M.Hisbullah Huda.

PROBOLINGGO – Sukses menjalankan Program Iptek Bagi Wilayah (IBW) di wilayah Kecamatan Kanigaran dan Mayangan tahun 2014 yang merupakan hasil kerjasama dengan perguruan tinggi, kini Pemkot Probolinggo menambah wilayah sasaran tahun 2015, yakni Kecamatan Kedopok dan Kademangan.

Kepala Bappeda Kota Probolinggo, Ir.Imanto, MM, melalui Kabid Sosial dan Budaya, M.Sonhadji mengatakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemkot Probolinggo telah memfasilitasi program Iptek Bagi Wilayah (IBW).

Dimulai tahun 2013 di kecamatan Wonoasih, dan tahun 2014 di wilayah Kecamatan Kanigaran dan Kademangan.

“Tahun 2015, hasil kerjasama Pemkot Probolinggo bersama Perguruan Tinggi, seperti Universitas Muhammadiyah, Unisma, Polinema dan Universitas Brawijaya yang tergabung dalam Forum Pelayanan Iptek Bagi Masyarakat akan mereplikasi di wilayah Kecamatan Kedopok dan Kademangan,”ujarnya kepada wartawan, Minggu (1/3).

Menurutnya, konsep program perencanaan pembangunan kota yang berbasis partisipasi masyarakat di Kota Probolinggo dapat membantu keberlanjutan program untuk mempercepat pembangunan.“Saya berharap, program IBW ini bisa bermanfaat untuk kemajuan Kota Probolinggo,”tandas M.Sonhadji.

M.Sonhadji menambahkan, Kota Probolinggo secara integral program akan memberikan pemahaman Iptek

Bagi Wilayah (IBW). Kalangan perguruan tinggi bisa memberikan transformasi alih teknologi, pengetahuan dan IPTEK untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya di wilayah kecamatan Kedopok dan Kademangan.

“Adanya perguruan tinggi bisa mendorong percepatan pembangunan di wilayah selatan. Masyarakat masih beranggapan pembangunan masih di wilayah utara. Padahal pembangunan sudah mengarah pada pemerataan,”terangnya.

Dikatakan, empat perguruan tinggi akan besinergi dengan Pemkot Probolinggo melalui program Iptek Bagi Wilayah (IBW), diantaranya Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Polinema, Unisma, dan Polinema.

Perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dra. Afida, mengatakan Program IBW tidak terlepas dari rencana pembangunan Kota Probolinggo. Selain itu, meningkatkan kebutuhan dunia usaha, dan masyarakat, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan sebagai subyek pembangunan melalui proses pengembangan metode ilmiah. ”Ini bentuk pengabdian perguruan tinggi untuk masyarakat. Pengabdian masyarakat untuk menjadikan sebagai subyek pembangunan,”katanya.

Disisi lain, soal pemberdayaan UMKM sudah pasti dilaksanakan. Karena program Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI) sebelum program dilaksanakan telah melakukan investisigasi dan sudah mempresentasikan hasil programnya. =M.Hisbullah Huda

SINERGIKAN. Program Iptek Berbasis Wilayah yang difasilitasi Bappeda dan perguruan tinggi dikenalkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

lahraga

KORAN MADURA

SENIN 2 MARETSENIN 2015 |2No. 0556 |2015 TAHUN IV MARET

No. 0556 | TAHUN IV

El Barca Pangkas Jarak GRANADA - Barcelona merapatkan jarak dengan rival utamanya, Real Madrid hingga hanya terpaut satu angka menyusul kemenangan 3-1 atas tuan rumah Granada pada lanjutan La Liga Spanyol, Sabtu (28/2) malam WIB di Los Carmenes. Minimal jarak ini bertahan selama 24 jam karena Madrid baru bermain melawan Villarreal, Minggu (1/3) malam waktu setempat atau Senin (2/3) dini hari tadi.

Barcelona bertengger di tempat kedua klasemen sementara La Liga dengan 59 poin. Akhir pekan sebelumnya, mereka kalah 0-1 dari Malaga di Camp Nou yang membuat mereka tertinggal empat poin dari Madri di puncak klasemen.

Pada laga Sabtu malam itu, Luis Suarez lagi-lagi menjadi bintang Barcelona. Selain mencetak satu gol, pemain yang dibeli dari Liverpool pada musim panas lalu itu juga menjadi pelayan Lionel

Messi yang mencetak satu gol lainnya. Sedangkan satu gol lagi yang menjadi gol pembuka El Barca dicetak Ivan Rakitic. Sementara gol tunggal Granada tercatat atas nama Fran Rico dari titik putih.

Bagi Suarez ini adalah gol ketiganya dalam dua laga terakhir. Pertengahan pekan lalu dia mencetak dua gol ke gawang Manchester City di leg pertama babak 16 besar Liga Champions.

Total, Suarez sudah mencetak 10

gol untuk Barcelona di semua kompetisi dari 20 laga musim ini, sejak menjalani debut pada akhir Oktober tahun lalu.

Menanggapi kemenangan itu, pelatih Barcelona Luis Enrique sangat senang karena anak-anak asuhnya bisa mencapai target memetik tiga poin guna merapatkan jarak dengan Madrid.

Dia juga memuji penampilan timnya yang bagus meski bermain di atas lapangan yang dinilai kurang ideal.

“Kemenangan tandang ini sangat penting setelah pertandingan yang sulit di Liga Champions. Target kami adalah kembali memangkas jarak menjadi satu poin dengan pemimpin klasemen, dan itulah yang sudah kami lakukan,” ujar Enrique.

Dia meneruskan, “Saya sangat senang dan puas dengan kinerja dan apa yang para pemain lakukan di kondisi yang sangat spesial. Tim harus diberi pujian untuk permainan yang mereka tampilkan di lapangan seperti itu.

Mereka mencoba untuk memainkan bola dan itu layak disorot.”

“Lawan melakukan hal berbeda di setiap pertandingan. Di laga ini, kami mencoba untuk lebih direct. Dan tim memahami dengan baik apa yang harus mereka lakukan,” imbuhnya.

Secara khusus Enrique memuji penampilan impresif Luis Suarez. “Sejak pertama kali bermain untuk kami, dia sudah menunjuk-

kan kualitas luar biasa.

Sekarang, dengan golgolnya, dia membuat dirinya menjadi lebih disukai oleh pendukung kami.

Tapi, buat kami dia selalu tampil spesial dan berkontribusi positif,” kata Enrique lebih lanjut.

Februari sendiri jadi bulan yang spesial untuk Suarez. Lima dari 10 gol yang sudah diciptakannya untuk Barca lahir di Februari. Satu gol dia ciptakan ke gawang Athletic Bilbao, satu lainnya diciptakan ke gawang Levante, dua ke gawang City, dan terakhir satu ke gawang Granada. =espn/carol aji

15 15

LUIS SUAREZ

KORAN MADURA

SERIE A

AC Milan Kembali Tampil Tidak Konsisten VERONA - Setelah akhir pekan lalu memetik kemenangan meyakinkan atas Cesena, langkah AC Milan kembali tertahan setelah hanya bermain imbang tanpa gol melawan Chievo Verona di Stadio Marc’Antonio Bentegodi, Minggu (1/3) dini hari WIB. Hasil ini menunjukkan ketidakkonsistenan Milan sepanjang musim ini.

Tambahan hanya satu poin inti membuat posisi mereka akan semakin melorot di papan klasemen sementara Liga Serie A Italia.

Meski demikian, pelatih Milan Filippo Inzaghi tetap melihat sisi positif dari timnya. Minimal karena “I Rossoneri” lebih banyak menguasai bola. Walaupun lini depan mereka tumpul karena gagal membongkar pertahanan lawan.

“Saya pikir kami mencoba untuk bermain dan tentu lebih bagus di babak kedua, menciptakan peluang dengan Honda yang membentur mistar dan serangan balik tiga lawan dua,” kata Inzaghi.

Dia meneruskan, “Kami harus lebih tajam dalam menyerang, membuat operan akhir yang tepat dan memaksimalkan peluang, karena tidak mudah melawan Chievo yang bertahan dengan seluruh tim.”

Sepanjang pertandingan, penguasaan bola Milan mencapai 60%. Jeremy Menez dkk. tercatat melepaskan 11 upaya mencetak gol, namun hanya dua yang mengarah ke gawang.

Dengan hasil imbang di kandang Chievo, Milan tercatat tak

pernah menang di laga tandang sejak pertengahan Oktober. Sampai saat ini, Milan tak pernah mampu merangkai lebih dari dua kemenangan di Serie A musim ini.

Kendati demikian, Inzaghi tetap berpikir positif. Milan disebutnya menunjukkan perkembangan meski di sisi lain menyesali kegagalan mencetak gol. “Saya melihat gelas ‘setengah isi’, karena ini adalah clean sheet kedua secara beruntun, tapi sekali lagi kami kehilangan dua pemain penting karena cedera dan membuang peluang mencetak gol,” lajut Inzaghi.

Dia menambahkan, “Saya yakin kami sudah meningkat dalam penguasaan bola dalam dua laga terakhir.” =sky sports/carol aji

KORAN MADURA 16 EL BARCA

JUMAT 27 FEBRUARI 2015 | No. 0555 | TAHUN IV

PANGKAS JARAK DARI MADRID

KORAN MADURA

16

SENIN 2 MARET 2015 No. 0556 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15 MANCHESTER UNITED 2-0 SUNDERLAND

Kapten tim Manchester United Wayne Rooney tampil gemilang pada laga melawan Sunderland.

Dia memborong dua gol kemenangan timnya.

Rooney BORONG GOL, UNITED MENANG MANCHESTER Kapten dan striker Manchester United (MU) Wayne Rooney bersinar saat timnya menjinakkan Sunderland dua gol tanpa balas pada lanjutan Liga Utama Inggris di Old Trafford, Sabtu (28/2) tengah malam WIB. Kedua gol itu diborong oleh Rooney pada babak kedua. Dua gol ini menggenapkan jumlah golnya menjadi 10 butir musim ini.

engan jumlah gol tersebut, Ronney telah memecahkan rekor sebagai pemain yang selalu mencetak 10 atau lebih gol dalam satu musim selama 11 tahun terakhir.

Pada laga tersebut, Setan Merah bermain buruk pada babak pertama, meski menguasai jalannya pertandingan hingga 70% penguasaan bola. Tetapi serangan-serangan mereka tidak efektif. Akibatnya mereka gagal mencetak gol sepanjang 45 menit pertama ini, padahal, mereka memiliki banyak peluang.

Memasuki babak kedua, permainan MU lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari keputusan pelatih Louis van Gaal memainkan Adnan Januzaz sejak awal babak kedua menggantikan An-

ma Rooney, terutama keputusannya dalam menendang penalti.

“Dia bilang kepada saya, dan dia benar, bahwa biasanya dia menendang penalti ke sebelah atas.

Tetapi hari ini, dia menendang ke sebelah bawah karena kiper lawan punya postur tinggi dan saya senang mendengar keputusannya,” kata Van Gaal.

gel Di Maria yang bermain buruk sepanjang babak pertama. Serangan demi serangan anak-anak Van Gaal itu baru membuahkan hasil pada menit ke-66 melalui eksekusi penalti Rooney.

Berawal dari umpan dari sisi kanan pertahanan lawan, Radamel Falcao menahan bola dengan kaki di kotak penalti dan berusaha menjebol gawang Sunderland. Tetapi pemain Kolombia itu ditarik hingga jatuh oleh mantan pemain MU, John O’Shea.

Wasit Rodger East menunjuk titik putih, tetapi justru mengusir mantan pemain MU lainnya, West Brown keluar lapangan, bukan O’Shea. Rooney yang menjadi algojo penalti menyelesaikan kesempatan tersebut dengan baik.

Sedangkan gol kedua lahir pada menit ke-84. Kali ini, Rooney menyambar tendangan

Adnan Januzaj yang diblok oleh kiper Sunderland, Costel Pantilimon, dengan sebuah sundulan. Kedudukan dua gol tanpa balas ini pun bertahan hingga akhir laga dan memastikan MU meraih tiga poin sehingga kokoh di empat besar.

Louis van Gaal memuji perfor-

Van Gaal Bela Di Maria Pada bagian lain, Van Gaal membela pemainnya Angel Di Maria yang bermain buruk. Perannya sebagai penyuplai bola lambung dari samping selalu tidak berjalan mulus. Demikian juga, umpan-umpan trobosannya selalu salah pengertian dengan temannya sendiri sehingga tidak terlalu menyulitkan pemain belakang lawan. Karena bermain buruk, di awal babak kedua, mantan pemain Real Madrid ini pun ditarik keluar.

Dengan terus terang Van Gaal menjelaskan pergantian tersebut. Dia mengakui, Di Maria tidak tampil bagus, namun menyebut si pemain memang membutuhkan adaptasi dengan tempo cepat Liga Utama Inggris.

“Kami harus memberikan Angel lebih banyak waktu untuk beradaptasi dengan Liga Inggris.

Tidak mudah beradaptasi dengan permainan tempo tinggi. Saya ingin memberinya lebih banyak waktu. Ini bukan sesuatu yang gampang untuk pemain sekaliber dirinya, tapi saya juga harus membuat keputusan itu,” kata Van Gaal.

Sejak didatangkan dari Santiago Bernabeu pada jendela transfer musim panas lalu dengan harga 59,7 juta poundsterling atau menjadi rekor transfer tertinggi di Inggris sejak Fernando Torres dibeli Chelsea dari Liverpool 2011 lalu, Di Maria sudah tampil 19 kali di liga musim ini. Tetapi pemain internasional baru mencetak 3 gol dan 8 umpan. Tetapi ini belum cukup untuk pemain semahal Di Maria. =sky sports/espn/aji

4SENIN 2 Maret 2015 No. 0556 | TAHUN IV

KORAN MADURA

Ada Bibit Korupsi dari Kementan

8 Kendaraan Balap Liar Diamankan

BANGKALAN | L

SAMPANG | J

SENIN 2 MARET 2015 | No. 0556 | TAHUN IV

A

Proyek Drainase Melebihi Batas Waktu Toleransi pamekasan | G

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Potensi Gizi Buruk Lebih Rawan di Kota

tuhan tiap penderita gizi buruk tidak sama.

Fatoni mencontohkan susu.

Menurutnya, bagi satu penderita susu itu bisa saja dibutuhkan, namun bagi penderita yang lain tidak. Bahkan justru alergi. "Kalau keadaannya tetap belum membaik, bantuan itu akan diteruskan," pungkasnya. =FATHOL ALIF/MK

Dinkes: Gizi Buruk Bukan Faktor Kemiskinan SUMENEP – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, A. Fatoni menyebutkan bahwa potensi gizi buruk lebih rawan terjadi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan.

Menurutnya, salah satu faktor yang membuat potensi gizi buruk lebih besar di wilayah kota daripada desa karena pada umumnya, para ibu di wilayah kota adalah wanita karier yang waktunya banyak tersedot untuk pekerjaan. Sehingga, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan saat bekerja anak mereka dititip kepada neneknya yang kurang paham tentang asupan gizi.

Namun begitu, secara umum,

S

UMENEP – Bupati Sumenep, Busyro Karim, memperoleh gelar doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 17 Agustus 1945 Surabaya, Jumat (27/2). Ia memperoleh nilai sangat memuaskan.

Di hadapan 12 tim penguji, mantan Ketua DPRD Sumenep dua periode itu berhasil mempertahankan disertasi berjudul “Corporate Social Responsibility (CSR) dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial” dengan studi kasus di Kecamatan Sapeken.

Ia memaparkan sejumlah temuan, salah satunya tidak adanya transparansi dalam penganggaran CSR dari perusahaan. Selain itu, pelaksanaan program CSR dinilai hanya sebatas pengamanan perusahaan

menurut Fatoni, penyebab gizi buruk ada empat hal, yakni asupan makanan bayi yang kurang bergizi; faktor keturunan; disebabkan penyakit lain, seperti diare akut; dan kelemahan ekonomi. “Jadi, gizi buruk itu bukan hanya faktor kemiskinan,” tegasnya, Minggu (1/3).

Berdasarkan data yang dikantonginya, pada tahun 2014 di Kabupaten Sumenep, jumlah penderita gizi buruk sebanyak 27 bayi.

Hal itu menurutnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang berjumlah 43 penderita.

"Semoga tahun ini terus mengalami penurunan," harapnya.

Disinggung mengenai upaya Dinkes untuk menekan angka penderita gizi buruk, pihaknya telah sering melakukan sosialisai agar masyarakat bissa memahami hal-hal yang bisa menyebabkan gizi buruk.

Pihaknya mengaku juga telah memberikan bantuan uang sebesar Rp. 3.500 per hari selama 3 bulan kepada para penderita. Dikatakan olehnya, pemberian bantuan dalam bentuk uang itu karena kebu-

Bupati Sumenep Raih Gelar Doktor SELAMAT. Bupati Sumenep A. Busyro Karim (kanan) menerima ucapan selamat dari penguji usai mempertahankan disertasinya dengan nilai sangat memuaskan, Jumat (27/2) di Untag Surabaya.

demi kelancaran operasi dan produksinya.

Atas keberhasilannya menyandang gelar doktor itu,

Busyro mengaku sangat bersyukur kepada Allah Swt. yang telah memberinya kemudahan di tengah kesibukannya

sebagai pejabat publik dan memberinya petunjuk di tengah kebingunangan yang terkadang menimpanya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian program doktornya itu. Salah satu di antaranya adalah istri tercintanya, Nurfit-

riana dan anak-anaknya yang senantiasa mendukung dirinya, terutama dalam menyelesaikan disertasinya tersebut.

Selain itu, atas capaiannya tersebut, ia berharap dapat menginspirasi masyarakat Sumenep untuk lebih peduli lagi kepada pendidikan. Dalam hal pendidikan, menurutnya, kesibukan tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan studi.

“Saya berharap, apa yang saya capai ini bisa menginspirasi masyarakat Sumenep untuk lebih peduli lagi kepada pendidikan. Tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada seluruh jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep,” harapnya. =ADV/FATHOL ALIF

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SENIN 2 MARET 2015 | No. 0556 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

SENIN 2 MARET 2015 No. 0556 | TAHUN IV

PEMBALAKAN LIAR

Penebangan Pohon Diduga Tanpa Izin

ANTRE. Sejumlah pemohon SIM sedang antre untuk mengikuti uji teori di depan kantor Satlantas Sumenep.

100 Pemohon, Lima yang Lulus

SUMENEP – Penebangan sejumlah pohon besar yang berada di bahu jalan di jalan poros Kecamatan Ganding-Lenteng, tepatnya di sebalah barat Kantor Koramil di Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, ditengarai tidak mengantongi izin.

Sekitar sembilan pohon yang terdiri dari pohon jenis mahoni, nyamplung, dan pohon asam, yang telah berumur puluhan tahun itu ditebang pada bulan Januari lalu oleh orang tidak dikenal.

"Sungguh ironis penebangan pohon itu, karena masih sangat layak untuk dipertahankan. Apalagi kondisi pohon mahoni jauh dari perumahan. Kami kira itu tidak membahayakan," tutur tokoh masyarakat Kecamatan Ganding, Zaenuri.

Menurut Zainuri, pohon yang ditebang itu kualitasnya bagus, juga sering dijadikan tempat berteduh oleh masyarakat. Baik, saat warga selesai membajak sawah, maupun warga yang sedang menunggu taksi untuk pergi ke Kota Sumenep.

Selain itu, pihaknya menilai,

siapa pun pelakunya, penebangan pohon tersebut telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 tahun 2009 tentang Perlindungan Pohon Teduh.

"Mestinya pemerintah daerah atau satker yang membidangi, sebelum melakukan penebangan melakukan survei dulu. Kalau memang dinilai membahayakan, kenapa tidak dipangkas saja rantingnya" terangnya.

Pihaknya meminta Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) Kabupaten Sumenep bertanggungjawab. Sebab, dirinya ‘mencium’ dibalik penebangan sejumlah pohon itu ada salah satu pegawai KKP yang tetlibat di dalamnya.

"Ketegasan Kepala KKP kami tunggu. Karena sesuai Perda (Perda nomor 18/2009 red.) sudah jelas, siapa pun yang telah menyalahi atau melanggarnya, bisa dijatuhkan sanksi berupa kurungan selama 3 bulan dan denda sebesar Rp 5 juta," pintanya.

Sementara Kepala KKP Sumenep, R. Abd. Wahid belum bisa dikonfirmasi. =JUNAEDI/MK

Satlantas Dituding Tak Sosialisasikan Perubahan Masa Perpanjangan SIM SUMENEP – Kasat Lantas Polres Sumenep, AKP Musa Bakhtiar mengungkapkan, sebagian besar pemohon surat izin mengemudi (SIM) tidak lulus. Pemohon SIM dinilai tidak memiliki bekal yang cukup saat mengikuti ujian praktik.

Kata mantan Kapolsek Kerek, Polres Tuban itu, jumlah pemohon SIM setiap harinya sekitar 60 sampai 100 orang. ”Rata-rata yang lulus hanya sebanyak tiga sampai lima orang setiap harinya,” ungkapnya.

Pihak kepolisian mengaku sudah berupaya untuk memberikan pemahaman terkait proses pembuatan SIM yang baik. Salah satunya dengan cara menyediakan bimbingan belajar (bimbel).

“Kami sudah siapkan bimbel, tapi minat masyarakat masih kecil. Tiap minggunya hanya satu atau dua orang saja yang mengikuti,” terangnya.

Musa menerangkan, orang yang telah mengikuti bembel rata-rata saat mengikuti tes selanjutnya lulus semua. "Bisa di-

dapatkan setelah ikut tes selanjutnya, semuanya bagus. Bahkan ada yang nilainya hingga mencapai 75 hingga 80," tukasnya.

Selain itu, pihaknya kerap melakulan sosialisasi di berbagai sekolah. Sosialisasi tersebut dilakukan minimalnya satu kali dalam seminggu secara bergiliran. "Kalau ditingkat SMA, kami sosialisasikan tentang cara mengemudi yang baik, tapi kalau untuk SMP, kami sosialisasikan tentang pengenalan rambu-rambu lalu lintas," akunya.

Sumber Koran Madura yang hendak memperpanjang SIM mengaku kecewan kepada Satlantas Polres Sumenep, karena tidak menyosialisasikan Surat Telegram Kapolda Jawa Timur Nomor ST/368/II/2015/Ditlan-

tas/tertanggal 11 Februari Tahun 2015 tentang masa toleransi permohonan perpanjangan SIM dari satu tahun menjadi tiga bulan.

“Saat saya mau memperpanjang SIM pada pertengahan Februari 2015, tiba-tiba petugas pengatakan tidak bisa karena masa akhirnya melebihi tiga bulan. Padahal setahu saya, selama masih belum satu tahun bisa diperpanjang sesuai PP Nomor 50 Tahun 2010,” tuturnya dengan nada kecewa.

Katanya, sebagaimana dikatakan petugas, saat ini ada perubahan regulasi, tapi dirinya tak pernah mendengar Satlantas Polres Sumenep menyosialisasikan perubahan peraturan itu kepada masyarakat. “Lantas apa kerjaan Satlantas selain menilang kendaraan?” tanyanya.

Ia harus membuat SIM baru.

Sementara untuk membuat SIM amat sulit, karena ujian praktik sangat ideal, tidak seperti yang dihadapi saat mengendarai motor di Kabupaten Sumenep. =JUNAEDI/MK

BERSIH. Pengendara melintas di Jalan Raya Kecamatan Ganding di Desa Ketawang Karay, tempat penebangan sejumlah pohon mahoni yang dinilai tanpa izin.

Sumenep

KORAN MADURA

SENIN 2 MARET 2015 | No. 0556 | TAHUN IV

C

DISTRIBUSI RASKIN

Bagian Perekonomian Belum Mampu Awasi Raskin SUMENEP - Kepala Bagian Perkonomian Pemerintah Kabupaten Sumenep, Mohammad Hanafi mengaku kesulitan mengawasi pendistribusian raskin hingga ke daftar penerima manfaat. Pemkab hanya menjamin distribusi raskin sampai ke balai desa.

Hanafi mengakui bahwa selama ini memang sering terjadi penyimpangan raskin. Menurutnya, hal itu tak hanya terjadi di Sumenep, melainkan terjadi di banyak daerah di Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya mengaku

masih mencari cara yang tepat bagaimana mengawasi pendistribusian raskin hingga sampai kepada yang betul-betul berhak.

Menurut Hanafi, pendistribusian raskin dari Bulog sampai ke tinggat desa tidak ada masalah.

Bahkan, dirinya menjamin untuk tahun 2015 pendistribusian raskin dari Bulog sampai kepada balai desa. “Kalau pendistribusian sampai ke desa, saya kira sudah tidak ada kendala,” tukasnya.

Namun, imbuhnya, yang masih perlu dipikirkan adalah cara mengawasi pendistribusian raskin dari tingkat desa kepada warga yang berhak menerima bantuan beras untuk masyarakat miskin tersebut.

“Kami masih cari cara agar raskin itu sampai dari balai desa

ke penerima,” ungkapnya.

Pasalnya, pihaknya tidak mungkin turun ke desa-desa mengawasi pendistribusian raskin. Namun, sergahnya, ia mengaku telah memiliki kepanjangan tangan, baik tim yang ada di kecamatan ataupun di desadesa.

“Sehingga, andai kata ada penyimpangan, laporkan saja kepada kepolisian. Karena kalau ada penyimpangan itu domainnya kepolisian. Kita akan dukung kalau ada masyarakat yang

TRANSPORTASI LAUT

Tarif Tongkang Mahal SUMENEP – Tarif tiket penumpang penyeberangan Kalianget-Talango, hingga saat ini tidak kunjung ada perubahan sekalipun pemerintah telah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 dan 19 Januari 2015, dan kembali naik sejak Minggu (1/3).

Sejak Presiden RI Joko Widodo menaikkan harga BBM pada 18 Oktober 2014, tarif angkutan penyeberangan Kalianget-Talango untuk sepeda motor kelas 5 Rp 4.000, jika boncengan Rp 5.000.

Sedangkan untuk mobil rombongan dihitung berdasarkan jumlah penumpang. Setiap penumpang dikenakan tatif Rp 2.500.

"Saya setiap kali menyeberang, tidak pernah dikenakan biaya sampai Rp 50 ribu. Tapi saat ini kami dikenakan Rp 50 ribu. Padahal jumlah penumpangnya hanya 14 orang," kata salah satu sopir rombongan, Suli.

Kenaikan tersebut juga diakui oleh salah satu warga Desa Padike Kecamatan Talango, Syaiful Anwar. Menurutnya, tingginya tarif tongkang sangat memberatkan bagi warga seperti dirinya. "Ini sangat mencekik warga yang setiap hari pergi ke kota seperti saya,” terangnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Mohammad Fadillah melalui Kabid Perhubungan Laut Dishub Sumenep M. Choyroni Argoto menjelaskan, saat ada kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM beberapa bulan yang lalu, para operator mengajukan kenaikan tarif angkutan hingga sebesar Rp 10 persen.

"Berdasarkan usulan itu, kami menghadap ke Pak Bupati untuk ditindak lanjuti. Tapi sayangnya sebelum itu diperbubkan, harga BBM sudah turun.

Sehingga tarifnya direvisi menjadi enam persen," katanya.

Dengan revisi itu seharusnya tarif tongkang untuk penyeberangan Talango-Kalianget sebesar Rp 2200 untuk golongan 5. Namun, sampai saat ini perbup tentang perubahan tarif baru itu masih belum dikeluarkan. "Jika Perbup itu sudah keluar maka tarif baru diberlakukan,” ungkapnya. =JUNAEDI/MK

REBUTAN. Penumpang berebutan turun dari salah satu tongkang di Pelabuhan Talango, Minggu (1/3).

melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan penyimpangan,” tandasnya.

Disinggung di tengah-tengah melonjaknya harga beras di pasaran, namun per bulan Februari raskin masih belum cair, Hanafi mengatakan masih menunggu dari Bulog. “Sementara ini Bulog masih belum siap. Mungkin pengadaannya. Kalau soal kendalanya, saya kurang tau. Karena Pemkab hanya menfasilitasi,” pungkasnya. =FATHOL ALIF/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 2 MARET 2015 | No. 0556 | TAHUN IV

Balai Desa Tak Layak Huni Legilatis Minta Eksekuti Merehab SUMENEP – Aktivis Jatim Corruption Watch (JCW) Abd. Rahman mengatakan, sejumlah balai desa di Kabupaten Sumenep, tidak layak ditempati, sehingga kepala desa tidak menempatinya.

RUSAK. Bagian belakang Balai Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, Minggu (1/3).

"Disadari atau tidak, banyak kantor balai desa yang tidak ditempati karena kondisinya sangat memprihatinkan," katanya menanggapi imbauan Bupati Sumenep A Busyro Karim kepala kepala desa untuk menempati balai desa pada pelatikan kades, beberapa bulan lalu.

Pantauan Koran Madura, di antara beberapa balai desa banyak yang rusak, Balai Desa Cangkreng, Kecamatan Lenteng; Balai Desa Ketawang Larangan, Kecamatan Ganding; dan Balai Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk.

Kerusakan Balai Desa Cangkreng, terletak di bagian pendoponya. Beberapa sisi gedung Balai Desa Ketawang Laok retak, dan kumuh dengan dipenuhi rerumputan yang mulai menjalar di bagian pendoponya. Bahkan, di bagian belakang pojok barat laut, gedungnya sudah ambruk.

“Dulunya balai desa itu sudah diperbaiki memakai dana ADD (Anggaran Dana Desa) tahun 2013. Tapi

sejak akhir tahun 2014 kondisinya sudah nyaris ambruk lagi. Makanya tidak ditempati," kata salah satu perangkat desa Ketawang Laok, Taufiq.

Anggota Komisi A DPRD Sumenep, Abrori Mannan menyayangkan banyaknya kantor balai desa yang tidak layak pakai. Menurutnya, keberadaan balai desa sangat penting sebagai tempat pelayanan publik.

Politisi PKB itu meminta pemerintah daerah pro-aktif melakukan rehabilitasi balai desa yang kondisinya sudah tidak layak pakai. "Itu harus dilakukan demi keberlangsungan pelayanan pemerintahan di tingkat desa," pintanya.

Terpisah, Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Sumenep, Moh. Ramli mengaku sudah mengetahui kondisi beberapa balai desa yang kondisinya rusak. Katanya, bahkan sejumlah desa hingga saat ini belum mempunyai balai desa.

Terkait banyaknya balai desa yang belum ditempati sekalipun layak, Ramli memaklumi. “Ternyata ada banyak warga itu tidak hanya dilayani secara formal. Jika terus formal, maka muncul kesan minor, kalau aparatur desa mempersulit pelayanan, kenapa tidak dilayani dengan mudah ketika malam-malam datang minta tanda tangan atau hajat lain.

Jadi, memang dilematis melihat beragam permintaan masyarakat,” jelasnya. =JUNAEDI/MK

HADAPI MEA

Pemuda Harus Inovatif SUMENEP – Kepala Biro Koran Madura Sumenep, Syamsuni mengatakan, pemuda harus terus meningkatkan kemampuannya dalam segala bidang. Menurutnya, menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), persaingan akan lebih ketat dan berat.

Hal itu diungkapkan saat menjadi pembicara pada Dialog Terbuka “Quo Vadis Pemuda dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN” yang diselenggarakan Sanggar Nacita Ikatan Pelajar Kreatif Desa Pakamban Laok, Kecamatan Pragaan, Minggu (1/3). Hadir pula sebagai pembicara Camat Pragaan, Abd.

Halim, dan Sekdes Pakamban Laok, Hakam bin Asari.

Para pemuda tidak boleh lambat dalam menghadapi pasar bebas ASEAN itu. Pasalnya, setiap negara akan berlomba-lomba agar hasil produksi mereka laku di pasaran.

“Oleh karena itu, mau tidak mau, kita harus siap bersaing dengan mereka dengan bekal kreativitas

Kepala Biro Koran Madura Sumenep Syamsuni (kanan) saat menjadi pembicara pada Dialog Terbuka, Minggu (1/3).

yang kita miliki," tandasnya.

Sementara itu, Sekdas Pakamban Laok mengatakan akan selalu memberikan dukungan kepada semua pemuda Desa Pakamban Laok untuk terus berkreativitas. Pasalnya, kata dia, jumlah pemuda di Desa Pakamban Laok mencapai 16 ribu pemuda.

“Jika semuanya kratif dan selalu berinovasi, saya yakin meski hanya sebagai pemuda desa tak akan kalah bersaing dengan para pemuda yang ada di kota-kota atau di luar negeri kaitannya dengan MEA ini,” tukasnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 2 MARET 2015 | No. 0556 | TAHUN IV

E

NAIK LAGI. Mobil tangki premium mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Paberasan Gapura Sumenep. Pemerintah memutuskan harga BBM jenis premium RON 88 di wilayah penugasan luar Jawa, Madura, Bali yang sebelumnya Rp 6.600 per liter, naik menjadi Rp 6.800 per liter per 1 Maret 2015 pukul 00.00 WIB.

BANTUAN PERAHU

Segera Serahkan pada Nelayan SUMENEP – Setidaknya ada lima buah perahu milik Dinas Kelauatan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumenep yang sampai Minggu (1/3) belum didistribusikan kepada nelayan Kepulauan Sapeken.

Pantauan Koran Madura di sekitar gudang klaster rumput laut yang sampai kemarin juga masih belum digunakan, di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, ada lima buah perahu yang terbengkalai. Empat perahu di depan sebuah gudang, sedangkan satunya ada di samping gudang.

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Ahmad Mukhlis menyayangkan perahu tersebut tak segera diberikan kepada nelayan.

Menurutnya, seharusnya lima perahu tersebut segera didistribusikan. Sebab, khawatirkan kondisinya akan rusak sebelum sampai kepada nelayan.

Menurut anggota dewan asal kepulauan itu, nelayan sangat membutuhkan bantuan tersebut. ”Karena, secara logika, kalau tidak dibutuhkan, tidak mungkin Pemkab akan memberikan bantuan,” katanya, Minggu (1/3).

Ia menilai kinerja DKP Kabupaten Sumenep lamban dalam hal pendistribusian perahu tersebut. Sebab, menurutnya, persoalan bantuan harusnya dijadikan sebagai persoalan yang perlu diprioritaskan. ”Kalau perahu mungkin besar, tapi bantuan jaring saja lambat,” ujarnya.

Dikatakan Mukhlis, pihaknya akan akan segera memanggil dinas terkait untuk membicarakan

BELUM DISERAHKAN. Seorang jurnalis berjalan di samping perahu bantuan yang belum diserahkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Gudang Klaster Rumput Laut di Batuan.

persoalan perahu tersebut. Sebab, lanjutnya, bantuan perahu tersebut merupakan bantuan tahun

anggara 2014 yang sudah ada laporan pertanggungjawabannya. ”Jangan sampai jadi ‘program

siluman’ itu,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala DKP Kabupaten Sumenep, Mohammad Jakfar mengaku telah merencanakan perahu itu disampaikan kepada nelayan pada bulan Desember 2014. Namun, lanjutnya, upaya tersebut gagal karena tidak ada kapal yang mau mengangkut.

Menurutnya, jika sudah ada kapal yang bersedia mengangkut perahu-perahu tersebut, pihaknya akan segera mendistribusikannya. “Jangankan besok, nanti sore kalau ada kapal (yang mau menganggkut 5 perahu itu, red.) akan saya kirim,” tuturnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SENIN 2 MARET 2015 No. 0556 | TAHUN IV

SENIN 2 MARET 2015 | No. 0556 | TAHUN IV

MADURA

F

DITANGKAP. Polisi membubarkan unjuk rasa aktivis Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM) karena membahayakan beberapa waktu lalu

Polisi Ancam Tak Berikan Izin Sugeng Muntaha: Unjuk Rasa Hanya Dipicu Niat-niat Kurang Baik PAMEKASAN - Polres Pamekasan mulai gerah atas tindakan melanggar hukum oleh massa pengunjuk rasa saat melakukan demonstran. Bahkan lembaga penegak hukum ini mengancam tidak akan memberikan izin pada kegiatan unjuk rasa yang dinilai mempunyai niat-niat kurang baik, kata Kapolres Pamekasan, AKBP Sugeng Muntaha.

Menurutnya, di saat ada pemberitahuan unjuk rasa, pihaknya akan mencari tahu tujuan dan apa kepentingan melakukan unjuk rasa tersebut.

Maraknya unjuk rasa di Pamekasan terkesan tidak lagi untuk kemajuan Kabupaten Pamekasan, akan tetapi hanya dipicu oleh niat-niat yang kurang baik. Sehingga pihaknya akan menganti-

sipasi unjuk rasa yang hanya untuk kepentingan tertentu.

“Jadi, kami akan cari tahu motivasinya dalam melakukan unjuk rasa. Kalau hanya sekadar mencari popularitas, bermaksud balas

dendam dan hanya akan menimbulkan kerusakan saat berunjuk rasa, kami tidak akan berikan izin,” katanya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga akan mencari tahu orangorang di balik kegiatan unjuk rasa.

Dengan adanya unjuk rasa yang tiba-tiba dibatalkan, terkesan ada permainan dari orang-orang tertentu yang memanfaatkan persoalan yang terjadi. “Kami punya beberapa catatan tentang kelompok-kelompok pengunjuk rasa, tapi tidak bisa kami sampaikan ke publik,” ungkapnya.

Secara aturan kegiatan untuk rasa itu dilakukan 500 meter dari objek yang dituju. Namun,

Polres Pamekasan telah memberikan toleransi agar penyampaian pendapat itu dekat dengan objek. Sehingga jika toleransi itu disalahgunakan dengan membahayakan massa pengunjuk rasa, orang lain dan aset negara, maka akan dilakukan tindakan tegas.

Untuk itu, pihaknya berharapan tidak ada lagi unjuk rasa yang akan menimbulkan keonaran dengan tindakan-tindakan yang bisa merugikan berbagai pihak.

Karena, unjuk rasa itu telah diatur dalam Undang-Undangan (UU) Nomor 9 tahun 2008 tentang menyampaikan pendapat.

“Kegiatan unjuk rasa itu

dilindungi undang-undang dan ada larangannya juga. Yang terjadi di Pamekasan ini kadang bukan menyampaikan pendapat tapi sudah memaksakan pendapat. Sehingga ketika tidak puas langsung melakukan tindakan yang melanggar hukum,” ungkapnya.

Kapolres menambahkan jika memang ada yang salah dan menemukan kegiatan yang melanggar hukum oleh pejabat negara, hendaknya langsung melaporkan pada penegak hukum. Sebab pelanggaran yang terjadi tidak akan selesai hanya dilakukan unjuk rasa. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 2 MARET 2015 | No. 0556 | TAHUN IV

G

Proyek Drainase Melebihi Batas Waktu Toleransi Agus: Rekanan Sudah Pasti Dijatuhi Denda PAMEKASAN - Proyek normalisasi saluran air (drainase) senilai Rp 3,6 miliar di Jalan Jokotole, Kelurahan Barurambat Timur, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, masih dikerjakan. Padahal batas waktu toleransi pengerjaan proyek tersebut berakhir tanggal 28 Februari lalu.

Pantauan Koran Madura, kemarin (1/3), sejumlah pekerja masih melanjutkan pengerjaan proyek tersebut kendati secara aturan semestinya pekerjaan tersebut harus diputus kontrak, karena rekanan sudah tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya hingga habis batas waktu toleransi.

Menurut Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Pemkab Pamekasan Rahmat Kurniadi Suroso. sesuai ketentuan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah bisa memutus kontrak dengan PT Pembangunan Makmur Santoso selaku pemegang proyek.

Kontrak pekerjaan drainase tersebut selesai pada 28 Desember 2014 lalu. Namun, dengan konsekuensi denda keterlambatan, rekanan yang bersangkutan sanggup melanjutkan pekerjaan dalam waktu toleransi. Sehingga dalam waktu toleransi itu pekerjaan harus diselesaikan.

“Batas toleransi pengerjaan proyek sampai tanggal 28 Februari. Apabila tidak selesai, menurut ketentuan putus kontrak. Kemudian dihitung berapa

jumlah pekerjaan yang selesai, sisanya penunjukan langsung,” kata Rahmat.

Namun, pihaknya mengaku tidak punya kewenangan untuk mengambil kebijakan pemutusan kontrak tersebut. Sebab yang berwenang melakukan penghentian kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena PPK yang melakukan kontrak dengan rekanan.

“Kalau pemutusan kontrak itu bukan kewenangan kami, tapi di PPK. Sampeyan lebih baik komunikasi langsung dengan PPK, bagaimana sikap PPK dan SKPD yang membidangi,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) proyek saluran dari Dinas Pengairan Pamekasan, Agus Prio. Menurutnya, Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan Ismail, selaku PPK, yang paling berwenang menyikapi atas belum selesainya pekerjaan tersebut.

Agus mengatakan pihaknya menegaskan bahwa rekanan sudah pasti dikenakan denda keterlambatan. Proyek pemasangan box culvert di depan kantor pemkab dan kantor PLN Area Madura itu molor dari yang seharusnya selesai 28 Desember 2014.

“Denda keterlambatan itu sudah pasti. Tapi soal kontrakkontrak itu yang berwenang Pak Ismail dari BPBD selaku PPK,” kata Agus.

Sayangnya, Ismail belum bisa dikonfirmasi. Sambungan telepon selulernya pun tidak aktif. =ALI SYAHRONI/RAH

TERLAMBAT. Proyek drainase di Jl Jokotole Pamekasan, yang sudah melebihi batas toleransi masih dikerjakan, kemarin (1/3)

Menuju Alumni Mandiri dan Berkualitas PAMEKASAN - Ikatan Keluarga Alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IKA STAIN) Pamekasan periode 2015-2019 resmi dikukuhkan oleh ketua STAIN Pamekasan Dr. Taufiqurrahman. M.Pd, di salah satu rumah makan di Jl Niaga, kemarin (1/3), bertajuk “Menuju Alumni Yang Mandiri, Alumni Yang Berkualitas”. Dinobatkan sebagai Ketua IKA STAIN Pamekasan, Ismail, S.HI, yang kini menjabat Ketua Komisi I DPRD Pamekasan.

Menurut Ismail, organisasi ini merupakan wadah berkumpulnya seluruh alumni dari berbagai angkatan untuk melepas rindu dengan teman, juga punya tanggungjawab menjaga nama baik almamater dan menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan STAIN. “Kami atas nama pengurus IKA STAIN Pamekasan memohon dukungan pada alumni yang ada di luar kepengurusan IKA STAIN periode ini.

Kami berharap seluruh alumni bisa bersatu dan berkontribusi terhadap kemajuan STAIN,” katanya.

Pengurus IKA STAIN Pamekasan dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep menggelar rapat dan menyusun program kerja, baik program jangka pendek maupun jangka pan-

jang.

Hadir Wakil Bupati Pamekasan Halil Asy’ari, Mantan Rektor UIM Pamekasan Shohibuddin, Kepala Kemenang Pamekasan Juhedi, Anggota Komisi A DPRD Sumenep Abrori Mannan, dan Kasi Haji Kemenang Bangkalan Abd Hamid, serta civitas akademika STAIN. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

DIKUKUHKAN. Pengurus IKA STAIN Pamekasan periode 2015-2019 mengucapkan sumpah dan janji IKA kemarin (1/3)

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 2 MARET 2015 | No. 0556 | TAHUN IV

HARGA BERAS

Disperindag Belum Siap OP

DIKLAT IT. Sejumlah Guru RA Kecamatan Pademawu Tengah Fokus Mengikuti Diklat Mellek IT.

Sekolah Belum Siap UN Online Madura Observer Of Edocation Forum Minta Pusat Tak Memaksakan Kehendak PAMEKASAN - Keinginan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk melaksanakan ujian nasional (UN) online, ternyata tidak diiringi dengan pemenuhan fasilitas yang harus diterima sekolah. Akibatnya, banyak sekolah di Pamekasan yang belum siap melaksanakan UN Online, karena terkendala fasilitas komputer.

Untuk tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dari 7 SMK negeri di Pamekasan, hanya 2 SMK yang siap melaksanakan UN Online yakni SMKN 2 dan SMKN 3 Pamekasan. Itu pun belum diketahui, apakah dua sekolah itu lolos verifikasi atau layak melaksanakan UN Oline atau tidak. Sementara sisanya yakni SMKN 1 dan SMK negeri yang berada di kecamatan, belum siap melaksanakan UN Oline. Itu belum SMK swasta di Pamekasan.

Tingkat SMA, dari puluhan SMA Negeri ataupun swasta di Pamekasan.,hanya SMAN 1 Pamekasan yang dinyatakan siap melaksanakan Computer Based Test (CBT). Sisanya belum siap melaksanakan.

Hal serupa juga terjadi di tingkat SMP. Dari puluhan SMA negeri ataupun swasta di Pamekasan, hanya SMPN 1 Pamekasan yang dinyatakan siap melaksanakan UN Online. Sisanya, belum siap.

Pembina Forum Pemerhati Pendidikan Madura (Madura Observer Of Edocation Forum), Maskurotus Syarifah meminta pemerintah pusat untuk tidak memaksakan pelaksanaan UN Online. Sebab, banyak sekolah yang belum sepenuhnya siap melaksanakan program itu karena terbentur fasilitas.

Seharusnya Kata perempuan yang juga dosen STIT-NAT Sampang ini, pemerintah pusat memenuhi dulu seluruh fasilitas berupa komputer di masingmasing sekolah, baru melangkah mewacanakan CBT. Sehingga, apa yang ditargetkan oleh pemerintah pusat yakni UN berkualitas, tanpa manipulasi, bersih serta terbuka bisa berjalan dengan baik.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Pamekasan, Mohamad Tarsun membenarkan

tetang permintaan UN Online dari Disdik Provinsi Jawa Timur.

Yang diajukan hanya SMKN 2 dan 3 yang siap melaksanakan UN online. Sisanya masih terkendala fasilitas.

Sekalipun dinyatakan siap, verifikasi dua sekolah itu hingga saat ini belum turun. Sehingga, dirinya belum bisa melangkah lebih jauh, terhadap sekolah yang akan melaksanakan UN secara Online itu.

UN Online terang Tarsun, tidak jauh beda dengan pelaksanaan tes CPNS. Artinya, peserta mengerjakan soal melalui komputer, dan nilainya akan keluar pada saat itu pula.”Jadi UN Online ini tidak jauh beda dengan tes CPNS yang sudah diketahui bersama beberapa waktu yang lalu,” ujarnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN – Kendati Kenaikan Harga Beras sudah dirasakan di Kabupaten Pamekasan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan mengaku masih belum bisa melakukan operasi pasar (OP) untuk mengendalikan kenaikan harga yang terjadi.

Hal itu disampaikan Kepala Disperindag Pamekasan, Bambang Edy Suprapto. Menurutnya, kenaikan yang terjadi masih dalam kategori wajar.

Sementara ini, pihaknya masih terus melakukan pemantauan dan analisa harga beras di Pasaran.

Di sejumlah pasar tradisional telah terjadi kenaikan harga beras untuk beras kualitas medium. Jika pada pertengahan Februari lalu pada kisaran Rp 8.250 per kilogram.

Kini di wilayah Kecamatan Kota Pamekasan naik Rp 9000 per kilogram.

Untuk mengendalikan harga beras agar bisa kembali stabil maka perlu melakukan OP, yang kebutuhan stok beras yang cukup besar.

Sementara kualitas persediaan beras medium di Bulog Subdivre XII Madura masih kosong.

“Kami memang telah diperintahkan oleh Disperindag Jawa Timur, untuk melakukan koordinasi dengan Bulog untuk stok beras yang khusus dipakai operasi pasar. Tapi di Bulog belum siap, kalau sudah siap baru kami lakukan operasi pasar di pasar Kolpajung,” kata Bambang.

Menurutnya stok beras di gudang Bulog Pamekasan bukan untuk kegiatan OP karena kualitasnya rendah. Sementara untuk beras dengan kualitas medium masih diajukan ke Pemerintah pusat, sambil menunggu hasil pantauan Disperindag.

Jika memang harus dilakukan OP, pihaknya tidak bisa mematok jumlah stok beras yang akan dipakai untuk OP. Sebab, menurutnya, untuk tingkat kebutuhan itu harus dicoba dengan OP awal sehingga diketahui tingkat kebutuhan, yang dilihat dari animo masyarakat. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 2 MARET 2015 | No. 0556 | TAHUN IV

I

TINJAU. Bupati Pamekasan, Achmad Syafii saat meninjau pelaksanaan pencoblosan Pileg 2014.

Ketika Kiai Mencegah Politik Uang Fauzi Mahfud: Harus Dimulai dari Pilkades PAMEKASAN - Sejumlah kiai dan tokoh masyarakat di Kecamatan Pademawu terus berupaya menghilangkan politik uang (money politics) dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi. Pemberantasan money politics tersebut diawali dari Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Salah satunya di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, para kiai dan tokoh masyarakat memanggil seluruh bakal calon kepala desa, untuk diambil sumpahnya di salah satu musala di Dusun Mor Laok, Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, meminta untuk menandatangani pernyataan di atas materai Rp 6000. Isinya bersedia tidak melakukan politik uang menjelang pilkades dan bersedia untuk didiskualifikasikan

apabila diketahui melakukan politik uang.

Selanjutnya, para kiai ini hadir dalam setiap pertemuan masyarakat, seperti kegiatan tahlil malam Jumat, istigasah malam Selasa, dan beberapa pertemuan lainnya, menyerukan agar masyarakat menolak politik uang.

Juru Bicara Forum Kiai dan Tokoh Masyarakat Pademawu, K. Fauzi Mahfud mengatakan politik uang selain melanggar ajaran

Allah SWT, melanggar ajaran Rasulullah SAW, dan melanggar aturan negara, juga sudah merusak tatanan bermasyarakat. Akibat politik uang dalam setiap pesta demokrasi, sesama masyarakat terjadi gesekan, silaturahmi berkurang, dan sudah menghancurkan generasi bangsa.

Itu belum lagi dosa akibat memakan uang hasil politik uang tersebut. Namun kadang sebagian masyarakat mengabaikan hal itu. ”Misalnya diberi Rp50 ribu, sudah berapa ratus pahala yang terhapus akibat memakan uang sogok,” tegas K. Fauzi di hadapan masyarakat Pademawu dalam kegiatan Deklarasi memberantas politik uang dalam Pilkades, Minggu,(1/3).

Sehingga kata K. Fauzi Mah-

fud, ia harus mampu memerangi politik uang diawali dari Pilkades yang akan digelar di Desa Majungan Kecamatan Pademawu tersebut. ”Paling tidak saya memulai dari desa saya sendiri, ini nanti jika sukses bisa berkembang ke tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat,” ungkapnya.

Ia mengaku mendukung Pemkab Pamekasan yang melaksanakan pilkades serentak, dengan tujuan untuk menghindari perjudian dan terjadinya aksi anarkisme antar sesama pendukung.

Tetapi pemerintah juga diminta tegas dalam menyikapi politik uang. Artinya harus ada sanksi tegas bagi pelaku yang melakukan politik uang, tidak hanya mengimbau, melainkan harus

memberi tindakan.

Langkah puluhan kiai se-Kecamatan Pademawu ini mendapat dukungan dari Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan, Nur Faisal. Menurutnya, seruan itu sangat tepat dilakukan oleh para kiai, di tengah kemerosotan moral masyarakat, khususnya menjelang pesta demokrasi. Baik Pilkades, Pilbup, Pilgub, Pileg hingga Pilpres.

Pihaknya juga sudah meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan mengeluarkan fatwa haram money politics jauh sebelum pelaksanaan Pileg. ”Saya dukung penuh langkah para kiai di Kecamatan Pademawu, untuk memberantas politik uang tersebut,” katanya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN J JUMAT 27 FEBRUARI 2015 | No. 0555 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

SENIN 2 MARET 2015 No. 0556 | TAHUN IV

J

MDW: Legislatif-Eksekutif Sama-sama Bodoh SAMPANG - Ketua Madura Development Watch (MDW) Kabupaten Sampang, Tamsul menuding eksukutif dan legislatif sama-sama bodoh dalam menjalankan tugas masing-masing.

Tudingan itu menyusul adanya tudingan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Abdus Salam kepada Sekretaris (Daerah) Putut Budi Santoso yang menyatakan bodoh di depan publik.

Kata Tamsul, adanya tudingan dari legislator yang ditujukan kepada Putut itu menandakan bahwa lagislatif juga bodoh. Sebab, yang disampaikan itu sangat tidak etis mengingat DPRD adalah lembaga terhormat dan harus menjaga

hubungan baik dengan eksekutif.

“Apa pun yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Abdus Salam harus mempunyai dasar yang kuat dan seharunya kata bodoh itu tidak terjadi di lingkungan eksekutif-legislatif,” Kata Tamsul pada Koran Madura, Minggu (1/3).

Menurutnya, di legislatif dan eksekutif saat ini ada sistem yang lemah sehingga menyebabkan persoalan yang ada di Kota Bahari tidak berjalan

sesuai harapan rakyat dan simpang siaur. Terbukti, tudingan DPRD kepada Sekda itu menandakan dua lembaga tersebut tidak ada koordinasi dengan baik sehingga terjadi gejolak yang seharunya tidak terdengar oleh publik.

“Jadi komunikasi pemerintahan antar lembaga di Sampang kurang bagus, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam banyak hal. Kalau legislatif punya iktikat baik dan mengerti secara kelembagaan pasti memanggil atau meminta keterangan kapada eksekutif untuk diproses lebih lanjut,” ucapnya.

Tamsul lebih detail memaparkan, eksekutif dan legislatif saat ini terkesan berjalan sendi-

ri. Sebab, saat diamati koordinasi antara dua lembaga tersebut sangat nihil. Sehingga, timbul persoalan saling menyerang.

Pria asal Sokobenah itu juga mengharapkan lembaga eksekutif dan legislatif belajar saling memahami fungsi lembaga masing-masing. Sebab, masih banyak anggota DPRD tidak tahu fungsinya seperti apa. Dan sadar diri untuk saling memahami untuk memajukan Sampang.

“Sebenarnya tudingan DPRD ke Sekda itu menandakan legislatif juga bodoh. Karena, tidak memahami fungsinya sebagai apa. Cuma, saya harapkan kepada eksekutif dan legislatif bisa saling memahami dan menjalin koordinasi dengan baik. Agar tidak terjadi gesekan yang tidak

diinginkan masyarakat,” harapanya Sekadar diketahui, Wakil Ketua DPRD Sampang Abd Salam menuding Sekda Bodoh di depan Bupati A. Fannan Hasib dan Kelapa Kejaksaan Negeri (Kejari) Abdullah, Kapolres Sampang AKBP Yudo Nugroho S dan masyarakat Sampang yang menyaksikan diskusi massa aksi dengan jajaran pejabat Pemda di Aula Pemkab Sampang Abdus Salam mengatakan, Putut adalah pejabat paling bodoh. Hal itu diungkapkan saat sekda berbelit-belit memberikan keputusan diterima atau tidak terkait tuntutan masyarakat Sampang wilayah pantura. Sehingga, terjadi perdebatan yang memanas. =RIDWAN

OPERASI PENERTIBAN

8 Kendaraan Balap Liar Diamankan SAMPANG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kabupaten Sampang melakukan razia balap liar, Sabtu malam (28/2) di Jl. Kusuma Wijaya. Razia dilakukan menyusul laporan atau keluhan dari masyarakat sekitar.

Dalam razia yang dilakukan pada pukul 21:00 hingga 00:00 WIB, Satlantas berhasil mengamankan delapan unit kendaraan bermotor (ranmor) balap liar.

Bahkan sepeda motor yang digunakan balap liar tersebut tercatat bodong atau tidak dilengkapi dengan surat-surat.

Kasatlantas Polres Sampang AKP Aditia Kusuma mengatakan, pihaknya melakukan razia terhadap balap liar yang ada di Kota Bahari menyusul laporan dan keluhan dari masyarakat. Sebab, adanya balap liar itu mengganggu kenyamanan masyarakat di malam hari. ”Beberapa pekan ini banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya balap liar di Sampang. Sehingga, kami langsung bertindak tegas bergerak untuk melakukan razia. Dan Kami berhasil mengamankan delapan kendaraan roda dua sekaligus langsung dibawa ke Mapolres,” katanya.

Kata Adita, ada dua lokasi yang marak dijadikan tempat balap liar, yaitu Jl. Syamsul Ari-

MOTOR: Delapan Kendaraan roda dua diamankan di halaman Mapolres Sampang.

fin dan Jl Kusuma Wijaya. Dua lokasi tersebut menjadi target utama dalam razia yang dilaksanakan malam Sabtu kemarin. ”Razia yang dilakukan polantas pada waktu kurang lebi lebih 4 jam. sepeda motor yang ber-

hasil diamankan langsung ditindak tegas dengan memberikan sanksi,”paparnya.

Lebih lanjut Aditia memaparkan, untuk mencegah adanya balap liar di Kota Bahari harus terus menurus dilakukan razia

agar pelaku balap liar tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Dan razia itu juga menekan terjadinya kriminal. ”Kami akan terus-menerus melakukan razia balap liar. Karena untuk mencegah itu tidak

cukup satu kali atau dua kali.

Kami akan melakukan razia nanti berdasarkan pantauan di lokasi.

Jika ada, pada waktu itu juga kami akan bertindak tegas dan akan memberikan sanksi kepada mereka,” tegasnya.= RIDWAN/LUM

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 2 MARET 2015 | No. 0556 | TAHUN IV

K

Bupati Pasrah kepada Dirut PT GSM SAMPANG - Bupati Sampang, A. Fannan Hasib menampakkan kepolosannya di depan publik saat menemui ribuan masyarakat dari wilayah pantura yang menuntut Bupati membatalkan kontrak dana penyertaan modal (Participating Interest /PI), beberapa waktu lalu.

Kepolosan itu terlihat saat dirinya ceplas-ceplos menyampaikan bahwa dirinya takut berurusan dengan jeruji besi terkait kontrak PI. “Saya pasrah kepada Direktur PT. GSM soal PI dimenangkan orang asing.

Sebab, PT. GSM yang menye-

lenggarakan,” katanya.

Orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Sampang itu terkesan tidak mempunyai tanggung jawab atas lelang PI yang dimenangkan oleh PT. Nagatek dan PT Petrogas untuk mengelola migas di blok Bukit Tua, Katapang.

Setelah menyampaikan bahwa dirinya tidak mau dihukum, Bupati tidak lagi memberikan keterangan apa pun hingga acara ditutup oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang, Putut Budi Santoso.

“Dalam waktu 60 hari yang diminta masyarakat, pemerintah daerah bermasa DPRD akan segara mencarikan solusi seperti yang diharapkan masyarakat Sampang,” kata Sekda Putut Budi Santoso.

Akan tetepi, kata Putut, pemerintah tidak bisa menanggapi PT. Nagatek yang memenang-

kan proses lelang itu. Sebab, pada prinsipnya, pemerintah hanya mencarikan solusi yang diminta oleh masyarakat.

“Pada prinsipnya pemerintah bersama DPRD berkomitmen untuk mencarikan solusi permintaan masyarakat untuk membatalkan kontrak PI dengan PT.

Nagatek,” paparnya.

Katika disinggung soal DPRD tidak pernah diberi tahu soal kontrak PI tersebut oleh BUMD? Putut membantah keras. “Kalau BUMD dibilang tidak pernah koordinasi dengan DPRD itu salah, yang jelas ada koordinasi dengan legislatif dan itu pasti,” ucapnya.

Sementara untuk pembentukan pansus dalam menyelesaikan persoalan tersebut, eksukutif masih menunggu agenda atau undangan dari DPRD. “Kalau pembentukan pansus, kami masih menunggu proses selanjutnya dari DPRD,” tutupnya. = RIDWAN/LUM

ASUSILA

Ada Pasangan Mesum di Wijaya Kusuma SAMPANG - Pasangan muda-mudi di Jl Wijaya Kusuma, tepatnya di depan kantor DPRD Sampang ada yang memanfaatkan untuk dijadikan tempat bercumbu rayu, Minggu (1/3) pukul 11:55.

Pasangan tersebut terkesan bebas berekspresi tanpa rasa malu meskipun di ruangan terbuka.

Di Jl Wijaya Kusuma memang tempat berkumpulnya masyarakat mencari angin segar dan beraktivitas olahraga.

Namun, adanya masyarakat di lokasi tersebut tidak menjadi penghalang bagi pasangan pemuda untuk bermasraan.

Mereka tampak bahagia dan tersenyum saat ada orang yang melihatnya. Bahkan, terkesan tidak ada orang disekitarnya.

Padahal, 10 meter dari tempat mereka bercumbu adalah kantor DPRD dan warung kopi yang setiap harinya ramai dengan masyarakat.

Masyarakat yang ada di sekitar tampak enggan menegurnya.

Sebab, mereka merasa tidak mempunyai tanggung jawab penuh untuk menghalangi mereka saat berlangsung menikmati

hidupnya. Akan tetapi, di sisi lain masyarakat sangat resah adanya pemuda bercumbu masra di depan kantor DPRD.

NAKAL: Dua muda mudi saat becumbu mesra di jalan Wijaya Kusuma, yang tepat berada di depan kantor DPRD Sampang.

“Saya tidak mengerti kegiatan pasangan pemuda saat ini.

Di tempat terbuka saja mereka bermasraan dan ciuman,” kata JN (35) (inisial) yang turut menyaksikan perilaku pemuda tersebut Namun, berselang 15 menit dari mereka bermasraan, kata JN, mereka langsung membubarkan diri. Sebab, ada pemuda lainnya yang sempat ingin menganggunya dengan tujuan agar mereka tidak bermasraan di tempat terbuka.

“Meraka bubar saat ada pemuda yang menghampiri.

Namun, sebelumnya mereka bermasraan meskipun banyak pengguna jalan yang melihatnya,” papar JN menyuruh menggunakan nama inisal itu.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sampang, Hamdani tidak merespons dengan baik. Bahkan, Koran Madura berulang kali menghubungi yang bersangkutan tetap tidak ada respons. = RIDWAN/LUM

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

SENIN 2 MARET 2015 No. 0556 | TAHUN IV

SENIN 2 MARET 2015 | No. 0556| TAHUN IV

Ada ‘Bibit’ Korupsi dari Kementan Awasi Ketat Program Pertanian BANGKALAN - Ada bibit korupsi dari Kementerian Pertanian. Sedikitnya Rp 11,4 miliar dana bantuan Pemerintah Pusat akan turun untuk peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Bangkalan. Dana dari Kementerian Pertanian itu langsung dikirim ke rekening kelompok tani (poktan).

LANGKA. Salah satu agen menunjukkan tabung kosong gas elpiji bersubsidi 3 kilogram.

doni heriyanto/koran madura

ELPIJI MELON

Agen Mengaku Kehabisan Stok BANGKALAN - Sejumlah agen elpiji melon di Kabupaten Bangkalan mengaku kehabisan stok elpiji bersubsidi tabung 3 kilogram. Stok elpiji bersubsidi tersebut langsung habis diserbu pembeli walaupun jatah mereka dari SPBE (Stasiun Pengisian Bahan bakar Elpiji) tidak terlambat. Kebutuhan masyarakat saat ini sangat tinggi sehubungan dengan musim hajatan, seperti pernikahan.

Menurut Lukman, salah seorang pengelola agen elpiji CV Loka Jaya Mario Gas di kelurahan Pejagan Bangkalan, jatah supplai dari SPBE datang 2 hari lalu sebanyak 600 tabung. Belum genap tiga hari jatah elpiji tersebut langsung habis diborong pengecer. Sehingga pihaknya

tidak bisa berbuat-apa karena memang kebutuhan tidak bisa dibendung.

“Permintaan konsumen sangat tinggi, dan itu tidak sebanding dengan jatah kami dari Pertamina masih tetap tidak ada penambahan,” ujar Lukman.

Hal senada juga disampaikan oleh agen lain. Rini, salah seorang staff PT Elmas, agen elpiji yang ada di jalan Ki Lemah Duwur (KLD) Bangkalan mengaku stok elpiji bersubsidi di gudangnya habis saat itu.

Pihaknya berharap agar kuota elpiji bersubsidi dari pemerintah bisa ditambah. Walau demikian, para agen tersebut sadar hal itu tak mudah mengingat kaitannya dengan Anggaran Pendapatan

Belanja Negara (APBN) yang dikelola pemerintah.

“Hari ini kosong Mas, kalau yang 12 kilogram, tabung biru, banyak masih sisa satu truk.

Kami berharap ada penambahan biar kebutuhan bisa dipenuhi,” terangnya.

Menurutnya, jika stok sudah kosong hanya bisa menunggu kiriman sesuai dengan jatah.

Sementara, tabung 12 kilogram tidak banyak diminati, karena persoalan harga yang terpaut cukup jauh. Sehingg, menjadi tidak laku dijual. Akibatnya, ia merasa rugi karena banyak mengeluarkan dana untuk membeli elpiji non subsidi. "Ya rugi kalau gak laku, tapi mau bagaimana lagi," keluhnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Bantuan tersebut dinilai paling rawan dikorupsi, karena tidak termaktub dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Dana Rp 11,4 miliar itu merupakan alokasi dari dua program pusat. Yakni, Gerakan Penerapan- Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) dan Peningkatan Areal Tanam-Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP). Kegiatan dari dua program tersebut adalah penanaman kedelai dan jagung," ujar Humas Serikat Tani Mandiri (STM) Bangkalan, Nur Rahmad Akhirullah.

Menurut pria yang akrab disapa Yoyonk itu, untuk sektor penanaman kedelai di Bangkalan mendapat bantuan untuk total 5.500 hektare (ha). Dari program GP-PTT 3.000 ha dengan alokasi dana Rp 1.934.000 per ha, dengan total alokasi Rp 5,8 miliar. Selanjutnya bantuan dari program PAT-PIP seluas 2.500 ha dengan alokasi dana Rp 1.804.000 per ha, maka total alokasinya Rp 4,5 miliar. Total bantuan untuk penanaman kedelai dari dua program tersebut Rp 10,3 miliar. Kegiatan penanaman kedelai ini tersebar di 15 kecamatan se Bangkalan.

Sedangkan penanaman jagung mendapat bantuan dari program GP-PTT untuk lahan seluas 500 ha. Alokasi dana untuk setiap ha sebesar Rp 2.178.000. Maka total bantuan untuk penanaman jagung sebesar Rp 1.089.000.000.

Kegiatan penanaman jagung ini tersebar di 7 kecamatan se Bangkalan.

"Jika ditotal, dana penanaman kedelai dan jagung sebesar Rp 11,4 miliar. Dana-dana itu berdasarkan pedoman teknisnya (pednis) bukan hanya untuk pembelian bibit. Tapi juga untuk pem-

belian pupuk dan pestisida. Pada titik pembelian bibit, pupuk, dan pestisida inilah kerawanan korupsi terjadi," jelasnya.

Dalam hal ini, jurnalis, aktivis, mahasiswa, dan aparat berwenang harus memelototi pelaksanaan program bantuan tersebut agar terlaksana dengan baik sebagai fungsi pengawasan. Sebab pola bantuan langsung dari pusat ini begitu rawan dikorupsi oleh pelaksana di lapangan. Apalagi pihaknya sudah menemukan modus korupsi bantuan pertanian ini pada tahun-tahun sebelumnya dan berharap hal itu tak terjadi lagi pada tahun ini dan akan datang.

"Karena bantuan tersebut bersifat nasional, kami yakin kabupaten lain di Madura juga mendapat bantuan yang sama meski dalam jumlah yang berbeda. Kami mengimbau semua pihak bisa mengawal pelaksanaan bantuan tersebut," imbuhnya.

Pihaknya berharap, bantuan tersebut benar-benar bisa sampai di petani dan dapat meningkatkan produksi pertanian.

Misalnya, asumsi rata-rata Jawa Timur, produksi rata-rata kedelai per ha adalah 1,2 ton. Jika benar ada penanaman 5.500 ha kedelai, maka produksi kedelai akan bertambah 6.600 ton tahun 2015 ini. Demikian juga dengan jagung.

"Sudah saatnya kita semua mengadvokasi petani. Bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peningkatan produksi guna swasembada atau kedaulatan pangan. Tapi juga untuk menjaga keberlangsungan hidup. Kita akan makan apa jika petani sudah tak mau bertani lagi," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

SENIN 2 MARET 2015 No. 0556 | TAHUN IV

SENIN 2 MARET 2015 | No. 0556| TAHUN IV

Ada Bibit Korupsi dari Kementan Awasi Ketat Program Pertanian BANGKALAN - Ada bibit korupsi dari Kementerian Pertanian. Sedikitnya Rp 11,4 miliar dana bantuan Pemerintah Pusat akan turun untuk peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Bangkalan. Dana dari Kementerian Pertanian itu langsung dikirim ke rekening kelompok tani (poktan).

LANGKA. Salah satu agen menunjukkan tabung kosong gas elpiji bersubsidi 3 kilogram.

doni heriyanto/koran madura

ELPIJI MELON

Agen Mengaku Kehabisan Stok BANGKALAN - Sejumlah agen elpiji melon di Kabupaten Bangkalan mengaku kehabisan stok elpiji bersubsidi tabung 3 kilogram. Stok elpiji bersubsidi tersebut langsung habis diserbu pembeli walaupun jatah mereka dari SPBE (Stasiun Pengisian Bahan bakar Elpiji) tidak terlambat. Kebutuhan masyarakat saat ini sangat tinggi sehubungan dengan musim hajatan, seperti pernikahan.

Menurut Lukman, salah seorang pengelola agen elpiji CV Loka Jaya Mario Gas di kelurahan Pejagan Bangkalan, jatah supplai dari SPBE datang 2 hari lalu sebanyak 600 tabung. Belum genap tiga hari jatah elpiji tersebut langsung habis diborong pengecer. Sehingga pihaknya

tidak bisa berbuat-apa karena memang kebutuhan tidak bisa dibendung.

“Permintaan konsumen sangat tinggi, dan itu tidak sebanding dengan jatah kami dari Pertamina masih tetap tidak ada penambahan,” ujar Lukman.

Hal senada juga disampaikan oleh agen lain. Rini, salah seorang staff PT Elmas, agen elpiji yang ada di jalan Ki Lemah Duwur (KLD) Bangkalan mengaku stok elpiji bersubsidi di gudangnya habis saat itu.

Pihaknya berharap agar kuota elpiji bersubsidi dari pemerintah bisa ditambah. Walau demikian, para agen tersebut sadar hal itu tak mudah mengingat kaitannya dengan Anggaran Pendapatan

Belanja Negara (APBN) yang dikelola pemerintah.

“Hari ini kosong Mas, kalau yang 12 kilogram, tabung biru, banyak masih sisa satu truk.

Kami berharap ada penambahan biar kebutuhan bisa dipenuhi,” terangnya.

Menurutnya, jika stok sudah kosong hanya bisa menunggu kiriman sesuai dengan jatah.

Sementara, tabung 12 kilogram tidak banyak diminati, karena persoalan harga yang terpaut cukup jauh. Sehingg, menjadi tidak laku dijual. Akibatnya, ia merasa rugi karena banyak mengeluarkan dana untuk membeli elpiji non subsidi. "Ya rugi kalau gak laku, tapi mau bagaimana lagi," keluhnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Bantuan tersebut dinilai paling rawan dikorupsi, karena tidak termaktub dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Dana Rp 11,4 miliar itu merupakan alokasi dari dua program pusat. Yakni, Gerakan Penerapan- Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) dan Peningkatan Areal Tanam-Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP). Kegiatan dari dua program tersebut adalah penanaman kedelai dan jagung," ujar Humas Serikat Tani Mandiri (STM) Bangkalan, Nur Rahmad Akhirullah.

Menurut pria yang akrab disapa Yoyonk itu, untuk sektor penanaman kedelai di Bangkalan mendapat bantuan untuk total 5.500 hektare (ha). Dari program GP-PTT 3.000 ha dengan alokasi dana Rp 1.934.000 per ha, dengan total alokasi Rp 5,8 miliar. Selanjutnya bantuan dari program PAT-PIP seluas 2.500 ha dengan alokasi dana Rp 1.804.000 per ha, maka total alokasinya Rp 4,5 miliar. Total bantuan untuk penanaman kedelai dari dua program tersebut Rp 10,3 miliar. Kegiatan penanaman kedelai ini tersebar di 15 kecamatan se Bangkalan.

Sedangkan penanaman jagung mendapat bantuan dari program GP-PTT untuk lahan seluas 500 ha. Alokasi dana untuk setiap ha sebesar Rp 2.178.000. Maka total bantuan untuk penanaman jagung sebesar Rp 1.089.000.000.

Kegiatan penanaman jagung ini tersebar di 7 kecamatan se Bangkalan.

"Jika ditotal, dana penanaman kedelai dan jagung sebesar Rp 11,4 miliar. Dana-dana itu berdasarkan pedoman teknisnya (pednis) bukan hanya untuk pembelian bibit. Tapi juga untuk pem-

belian pupuk dan pestisida. Pada titik pembelian bibit, pupuk, dan pestisida inilah kerawanan korupsi terjadi," jelasnya.

Dalam hal ini, jurnalis, aktivis, mahasiswa, dan aparat berwenang harus memelototi pelaksanaan program bantuan tersebut agar terlaksana dengan baik sebagai fungsi pengawasan. Sebab pola bantuan langsung dari pusat ini begitu rawan dikorupsi oleh pelaksana di lapangan. Apalagi pihaknya sudah menemukan modus korupsi bantuan pertanian ini pada tahun-tahun sebelumnya dan berharap hal itu tak terjadi lagi pada tahun ini dan akan datang.

"Karena bantuan tersebut bersifat nasional, kami yakin kabupaten lain di Madura juga mendapat bantuan yang sama meski dalam jumlah yang berbeda. Kami mengimbau semua pihak bisa mengawal pelaksanaan bantuan tersebut," imbuhnya.

Pihaknya berharap, bantuan tersebut benar-benar bisa sampai di petani dan dapat meningkatkan produksi pertanian.

Misalnya, asumsi rata-rata Jawa Timur, produksi rata-rata kedelai per ha adalah 1,2 ton. Jika benar ada penanaman 5.500 ha kedelai, maka produksi kedelai akan bertambah 6.600 ton tahun 2015 ini. Demikian juga dengan jagung.

"Sudah saatnya kita semua mengadvokasi petani. Bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peningkatan produksi guna swasembada atau kedaulatan pangan. Tapi juga untuk menjaga keberlangsungan hidup. Kita akan makan apa jika petani sudah tak mau bertani lagi," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan BANGKALAN - Semakin menipisnya hasil energi bumi menjadi permasalahan dunia. Bahkan pada tahun 2056 diprediksi dunia dalam permasalahan krisis energi, karena penghasilan energi bumi sudah terkuras habis. Oleh karena itu, negara-negara di dunia saling berlombalomba untuk mencari energi alternatif berupa bioenergi, yang bukan lagi berasal dari fosil dalam bumi. Kondisi tersebut mengancam posisi Indonesia di mata dunia. Indonesia tepat berada di garis katulistiwa yang menjadi incaran negara asing untuk mengelola sumber daya alam yang ada.

"Kelebihan di negara katulistiwa, matahari bersinar sepanjang tahun. Jika kita tidak berjuang

KORAN MADURA

SENIN 2 MARET 2015 | No. 0556| TAHUN IV

M

Krisis Energi, Indonesia Jadi Incaran Dunia Petani Harus Mandiri dan Sejahtera dari sekarang, kondisi Indonesia akan terancam di masa depan.

Sebab Indonesia menjadi sasaran tepat negara lain, karena berada di garis katulistiwa dunia," terang Dandim 0829 Bangkalan, Letnal Kolonel Inf Lucky Avianto.

Dengan prediksi habisnya pasokan energi dunia di tahun 2056, negara di dunia berlomba menciptakan energi baru yang berasal dari tumbuh-tumbuhan berupa bioenergi. Dalam bioenergi memerlukan pasokan air yang besar, dan itu dimiliki negara Indonesia yang juga sebagai negeri kepulauan. Di samping negara Brazil dan lainnya

juga berada di daerah katulistiwa, tetapi kondisi kebutuhan airnya masih kurang.

"Bioenergi membutuhkan padanan pasokan air besar. Indonesia mempunyai segalanya. Jika tidak disadari dan diantisipasi sedini mungkin, tentulah itu akan menjadi ancaman di masa depan," terang pria mantan Kopassus ini.

Apalagi dengan jumlah penduduk dunia yang mencapai 8 miliar pada saat ini, di tahun 2056 peningkatan penduduk dunia bisa mencapai 12 miliar. Untuk itu, antisipasi pemerintah untuk swasembada pangan merupakan salah satu solusi dalam mena-

ngani krisis energi dan pangan ke depan. Fungsinya agar bangsa Indonesia kuat dan berdaulat.

Sebab, pengaruh dari krisis energi akan berdampak pada krisis pangan.

"Saat ini saja, harga bahan pangan di pasaran sudah melambung mahal. Kenaikannya variatif.

Tentunya, ke depan akan semakin menjadi tantangan negara-negara di dunia menyangkut krisis energi dan krisis pangan ini," urainya Di sinilah petani harus bisa memainkan peran agar bisa mengatasi krisis pangan dunia di masa datang. Petani harus mandiri dan sejahtera. Oleh kare-

na itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk ke arah menjaga stabilitas pangan dengan mendorong masyarakat bisa menjadi negara yang berdaulat dari segi energi dan pangan.

"Bantuan ini hanya berupa tenaga, pengawasan dan motivasi. Sebab, untuk bantuan anggaran tidak pernah melalui TNI. Pembangunan langsung dilakukan oleh pemerintah. Dengan koordinasi yang baik, kesejahteraan petani akan bisa di raih. Indonesia akan bisa menjadi negara yang kuat di masa mendatang," jelasnya. = MOH RIDWAN/RAH

MENUJU PROVINSI MADURA

Mengapa Madura Harus Mendukung Program Pusat?

BANGKALAN - Menurut Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ahmad Mawardi, ketika menggelar reses di Desa Pernajuh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, jika ingin Madura menjadi sebuah provinsi, maka Madura harus mendukung program pembangunan dari pemerintah pusat, bukan malah menghambat pembangunan seperti yang terjadi di pelabuhan MISI di pesisir pantai Kecamatan Socah. Seharusnya rencana pembangunan pelabuhan peti kemas ini didorong karena sangat berpotensi meningkatkan perekonomian.

"Bagaimana mau mewujudkan menjadi provinsi, kalau sumbersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tergarap. Kemudian pos-pos strategis yang bisa menjadi penunjang perekonomian masyarakat belum juga terlihat," ujar pria asal Kabupaten Sampang tersebut.

Apalagi sarana pendukung seperti perekonomian, infrastrukur, maupun area industrialisasi hingga saat ini di pulau Madura belum terbangun. "Pada tahun 2009, saya ikut merancang Rencana Tata Ruang dan Wilayah RT/ RW pelabuhan MISI, tapi sudah 5 tahun, jangankan pembangunan pelabuhan, pembebasan tanah warga pun belum dilakukan,"

doni heriyanto/koran madura

TINJAU. Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ahmad Mawardi, saat mendatangi lokasi pelabuhan MISI yang sampai saat ini belum dibangun.

sesalnya.

Mawardi tidak memungkiri jika keinginan Madura menjadi Provinsi sangat terbuka lebar, dengan catatan sarana dan prasarana penunjang serta infrastruk-

tur sudah terbangun. Sehingga bisa meningkatkan pendapatan pertumbuhan ekonomi. Berikutnya, melakukan pemekeran wilayah. Pilihanya ada dua, yakni kabupaten kepulauan atau kabu-

paten di wilayah utara.

"Kalau sumber ekonomi bisa meningkatkan PAD, baru Madura bisa jadi provinsi, tapi kenyataannya sampai saat ini kita bergantung ke pemerintah

pusat. Sebenarnya, di wilayah utara sangat berpotensi dilakukan pemekaran, tapi belum tersentuh pembangunan," ungkapnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN KORAN MADURA Bangkalan N MADURA Laporan Khusus SENIN 2 MARET 2015 | No. 0556| TAHUN IV

N

SENIN 2 MARET 2015 No. 0556 | TAHUN IV

ali syahroni/koran madura

BERBARIS. Siswa SMP sedang mengikuti upacara di lapangan pendopo Rongosukowati, Pamekasan, Agustus lalu.

Mencari Rencana Masa Depan Kota Pendidikan PAMEKASAN – Sejak 2010 Kabupaten Pamekasan telah mencanangkan sebagai Kota Pendidikan di pulau Madura.

Namun, setelah melewati 4 tahun pencanangan itu, laju pendidikan masih jalan di tempat. Bahkan, rencana pendidikan ke depan masih belum jelas.

Sejauh ini Pamekasan belum mempunyai perencanaan (masterplan) tentang masa depan Kota Pendidikan. Di balik prestasi yang tidak bisa dinafikan, sejumlah permasalahan sejatinya tengah dihadapinya. Salah satunya kurangnya PNS guru. Juga pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) sebagai PNS yang tak kunjung ada kepastian.

Kondisi kekurangan guru itu mengakibatkan ketimpangan tenaga pengajar di sekolah di wilayah utara dan selatan Kabupaten Pamekasan. Cukup membuat Pemerintah Pamekasan kesulitan melakukan pemerataan guru.

Bupati Pamekasan, Ach Syafii mengatakan pencanangan Kota Pendidikan untuk Kabupaten Pamekasan, harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah dari SKPD terkait. Salah satunya membuat perencanaan pendidikan

di Kabupaten Pamekasan.

“Walaupun yang ada itu sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang, tapi paling tidak itu jadi rujukan. Tahun 2015 ini saya sudah minta kepada SKPD terkait untuk membuat masterplan pendidikan Pamekasan,” kata Syafii.

Sementara itu, terkait minimnya tenaga pengajar, Dinas Pendidikan Pamekasan telah bergerak cepat dengan menerapkan konsep pemerataan peran guru. Sebab dalam perkembangan pendidikan, peran guru tidak hanya mengajar di satu sekolah saja tapi juga bisa di sekolah lainnya.

Dengan konsep baru itu, diharapkan ketimpangan guru antara sekolah bagian utara dengan selatan, tidak begitu berdampak pada rendahnya mutu pendidikan di wilayah tersebut, kata Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan,

Suryanto. Menurutnya, memaksimalkan peran ganda guru tersebut sebenarnya sudah dilaksanakan.

Namun, sejauh ini hanya diberlakukan bagi guru mata pelajaran di tingkat SMP dan SMA. Program tersebut belum bisa diterapkan di Sekolah Dasar (SD), karena gurunya bertugas sebagai guru kelas. Sejauh ini untuk tingkatan SD baru diberlakukan pada guru mata Pelajaran Olahraga, yang juga bisa melakukan peran ganda ke sekolah lain.

Kekurangan guru SD sebanyak 571 orang di Pamekasan, hingga saat ini masih belum bisa tertutupi oleh guru PNS. Bahkan, masih ada satu sekolah, yang hanya diisi oleh 4 guru sehingga satu orang guru harus menangani beberapa kelas.

Juga terdapat guru PNS yang diwajibkan mengajar di sekolah lain untuk memenuhi kewajiban mengajar 24 jam dalam seminggu.

Jika tidak, akan mendapat tanda merah dalam daftar guru penerima Tunjangan Profesi Pendidik (TPP), itu juga berlaku pada guru mata pelajaran pada tingkat Sekolah Dasar.

“Kalau tingkat SD khususnya

guru kelas belum bisa, karena masih banyak sekolah yang kekurangan guru, tapi kalau ada guru yang tidak memenuhi 24 jam dalam seminggu tunjangan TPP-nya akan dicabut karena masuk dalam daftar merah,” ungkap Suryanto.

Selain itu, hal yang harus bisa dipecahkan untuk perbaikan pendidikan di Pamekasan adalah adanya sekolah-sekolah yang siswanya sudah tidak sesuai aturan, karena dalam satu rombongan belajar (rombel) atau kelas tidak sampai 20 siswa.

Seperti di SMPN 2 Batu Marmar, sejak membuka penerimaan siswa baru pada tahun ajaran 2012-2013 lalu, jumlah peminatnya sangat sedikit. Terbukti, kini sekolah itu hanya memiliki 26 siswa, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9.

Akibatnya, muncul desakan kepada Dinas Pendidikan Pamekasan, agar sekolah tersebut ditutup. Selain kurang diminati, letak sekolah dinilai kurang pas, sebab di lokasi tersebut juga ada sekolah setingkat SMP yang sudah berdiri puluhan tahun lalu.

Hal itu disampaikan Ketua

Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik.

Menurutnya, dengan kondisi di lapangan, perlu ada perencanaan pendidikan jangka menengah dan jangka panjang. Sehingga, tidak lagi muncul persoalan dalam pemilihan lokasi pendirian sekolah.

“Dengan kondisi seperti itu, seharusnya sudah tidak lagi dilanjutkan pengoperasiannya. Disana jumlah siswanya hanya 26 orang, ini perlu dievaluasi. Bahkan, jam 10 pagi sudah tidak ada guru dan siswanya,”kata politisi Partai Nasional Demokrat ini.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Yusuf Suhartono mengatakan pendirian sekolah tersebut terhitung baru sehingga belum layak untuk ditutup pengoperasiannya. Namun, pihaknya mengakui ada yang kurang tepat dalam penempatan dan pemilihan lokasi gedung sekolah.

“Saya kira tidak perlu ditutup, kami akan dievaluasi dulu.

Kalau kita bicara tempat, hanya perlu penanganan saja, buktinya di perkotaan juga banyak sekolah yang berdekatan, tapi bisa samasama maju,” kata Yusuf. = ALI SYAHRONI/RAH

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

SENIN 2 MARETSENIN 2015 |2No. 0556 |2015 TAHUN IV MARET

No. 0556 | TAHUN IV

O O

Jadwal Kompetisi Tak Jelas, Persepam MU Diliburkan Lagi PAMEKASAN-Manajemen Persepam Madura Utama (Persepam MU) kembali meliburkan pemainya, akibat belum jelasnya jadwal resmi kompetisi divisi utama dari PT. Liga Indonesia sebagai pengelola kompetisi.

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi mengatakan pemain diliburkan sejak 1 Maret 2015, sampai ada pemberitahuan resmi tentang kompetisi divisi utama dari PT. LI. ‘’Pemain diliburkan, sampai

batas waktu keluarnya jadwal resmi dari PT. Liga Indonesia,’’ ujarnya.

Nadi menambahkan, pihak manajemen akan segera menghubungi pemain, jika jadwal kompetisi menemui titik terang.

Selanjutnya, para pemain akan kembali dilatih untuk mematangkan tim.

Lebih lanjut Nadi menerangkan pemain diliburkan kuatir timbul rasa jenuh dan bosa jika hanya diisi latihn karena jadwal resmi belum terbit. Sekalipun demikian pihak manajemen tetap meminta pemain untuk tetap menjaga kesehatan dan mempertahankan kemampuannya masing-masing, seperti yang sudah digenjot oleh tim

pelatih.

Penundaan jadwal kompetisi ini berdampak terhadap program yang sudah direncanakan klub-klub di Indonesia. Tidak sedikit klub yang mengalami kerugian akibat penundaan ini.

Khususnya kerugian secara finansial serta kerja sama dengan sejumlah sponsor.

Manajemen Persepam MU memilih tidak ikut dalam polemik di tingkat elit dan memilih fokus untuk memompa kemam-

puan para pemainnya. Sekalipun diakui Nadi, ada rasa kecewa terhadap penundaan jadwal kompetisi tersebut.

PT. Liga Indonesia, BOPI dan Kemenpora sudah menyepakati kick off ISL pada 4 April 2015 mendatang. Jika tidak ada perubahan lagi, maka kompetisi dibawahnya akan kick off sekitar 15 Apri 2015, atau seminggu setelah kick off Liga Super Indonesia. =FAKIH AMYAL/UZI

PENDUKUNG SEPAK BOLA

Jimhur: Suporter Madura Harus Solid Dukung Madura PAMEKASAN-Presiden K-Conk Mania Bangkalan, Jimhur Saros mengajak seluruh elemen suporter yang ada di Madura solid memberikan dukungan terhadap kemajuan sepakbola Madura. Bentuk dukungan itu bisa berupa langsung maupun tidak langsung.

Sepakbola Madura dari tahun ketahun mulai ada perkembangan yang siginifikan. Itu dimulai dengan masuknya Persepam MU ke Indonesia Super Liga (ISL), yang mampu mengangkat namaMmadura di mata Nasional. Diikuti beberapa klub tetangga, yang mulai masuk ke level liga professional.

Menurut Jimhur, prestasi klubMmadura ini harus mendapat dukungan yang tinggi dari masyarakat Madura, khususnya komunitas suporter yang sudah terbentuk di masing-masing kabupaten di Madura.

Perjuangan para klub di Madura untuk masuk ke liga profesional Indonesia tidak semudah membalikkan telapan tangan. Membutuhkan proses panjang dan perjuangan yang lama. Sehingga, suporter Madura harus betul-betul solid memberikan dukungan, demi kemajuan sepakbola Madura.

Jimhur menambahkan, KConk Mania sebagai komunitas suporter tertua di Madura, siap pasang badan untuk kemajuan sepakbola Madura. Artinya, dukungan K-Conk Mania akan diberikan sepenuhnya kepada seluruh klub yang akan bertarung di kompetisi sepakbola Indonesia.”Suporter solid, sepa-

kbola Madura maju dan berkembang,” ungkapnya.

Persepam MU yang bermarkas di Pamekasan adalah salah satu klub yang pernah mencicipi pa-

nasnya kompetisi tertinggi yakni Indonesia Super Legue (ISL), sekalipun, kali ini harus turun kasta ke Divisi Utama.

Ditambah lagi dukungan

dalam setiap pertandingan yang dilakukan oleh suporter Madura mulai K-Conk Mania, Trunojoyo Mania, Taretan Mania hingga Peccot mania, selalu hadir di

tribun stadion untuk memompa semangat pemain, dan menjadi sorotan kamera televisi, dengan warna loreng merah-putih. =FAKIH AMYAL/UZI

KORAN MADURA

JUMAT 27 FEBRUARI 2015 | No. 0555 | TAHUN IV

SENIN 2 MARET 2015 No. 0556 | TAHUN IV

P

KORAN MADURA

P

SUPORTER MADURA HARUS SOLID DUKUNG MADURA MADURA SPORT | O

Jadwal Kompetisi Tak Jelas, Persepam MU Kembali Diliburkan

Manajemen Persepam Madura Utama (Persepam MU) kembali meliburkan pemainya, akibat belum jelasnya jadwal kompetisi Divisi Utama dari PT. Liga Indonesia.

Manajer Persepam MU Said Abdullah, melalui Asisten Manajer Nadi Mulyadi mengatakan pemain diliburkan sejak 1 Maret 2015, sampai ada pemberitahuan resmi pelaksanaan kompetisi dari PT. Liga Indonesia.

ant/saiful bahri