e Paper Koran Madura 3 Maret 2015

SELASA

3 MARET 2015 | No. 0557 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

SELASA 3 MARET 2015 |0328-6770024 No. 0557 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

an KPK Limpahk e k G B s Kasu Kejagung Nasional hal 3

BERITA

TERKAIT Hal 2

SYAHRINI

Akui Tak Kenal Abraham Samad

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 3 MARET 2015 | No. 0557 | TAHUN IV

Begal

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Kata begal lebih sepekan menghiasi hampir seluruh media di negeri ini. Sumber muasalnya dipicu kasus pembakaran hidup-hidup pelaku pembegalan di daerah Tangerang.

Tindakan luar biasa ini kontan memicu berbagai kalangan baik dalam bentuk perbincangan maupun tindakan pihak berwenang. Aparat hukum Jabodetabek sempat melakukan operasi pemberantasan tindak pembegalan.

Kasus yang juga ramai diperbincangkan jejaring sosial itu sebenarnya bukan hal baru. Pembegalan pengendara sepeda motor kerap kali terjadi di negeri ini. Di kawasan Depok dan Bekasi misalnya, sebelum kasus pembakaran di Tangerang, ada tiga kasus pembekalan dengan korban nyawa. Namun pemberitaan dan perhatian kalangan berwenang seperti setengah hati sampai kemudian terjadi pembakaran pembegal.

Tampak di sini ada hal ganjil. Selama ini kasus pembegalan yang dalam faktanya sangat sadis, membunuh pengendara sepeda motor, jauh dari perhatian. Pemberitaan jatuhnya korban seperti tak cukup menggenjot tindakan.

Walikota Depok Nur Mahmudi misalnya, ketika disinggung kejadian pembegalan di Depok justru menjawab klise dengan mengatakan Depok tergolong sangat rendah kasus tindakan kriminalitas. Sangat jelas kasus pembegalan yang menyebabkan jatuh korban kurang mendapat perhatian memadai.

Bukti kongkrit lainnya, pasca pembakaran di media elektronik bermunculan kampanye agar masyarakat tidak main hakim sendiri. Ini artinya, perhatian lebih fokus pada para pembeAkumulasi kemara- gal yang menjadi korban pembahan yang tertahan karan dari tindakan main hakim masyarakat. Bukan keseriusan itu sudah tentu bagaimana mengkampanyekan mudah mewujud perang terhadap tindakan brutal ekspresi jauh dari para pembegal. Seakan, moganormal. moga ini tidak benar- masyarakat korban pembegalan yang tewas mengenaskan, dibantai habis lalu dicuri sepeda motornya kurang mendapat perhatian dan perlindungan.

Tak ada seorangpun manusia yang berpikir waras dapat membenarkan tindakan pembakaran hidup-hidup manusia. Selalu jika ini terjadi, apalagi dilakukan sekelompok masyarakat tentu ada latar belakang panjang. Tindakan sadis yang muncul spontan sudah pasti memiliki dasar rasional walaupun tindakan pembakaran sendiri sangat emosional. Ada fakta-fakta obyektif–tanpa bermaksud sebagai pembenaran- yang menyebabkan masyarakat bertindak brutal itu. Apalagi kalau bukan kebrutalan para pembegal yang memperlakukan pengendara sepeda motor dengan sangat sadis seperti dibacok, dipenggal, ditusuk dan mayatnya dibiarkan tergeletak di pinggir jalan sementara sepeda motornya di bawah lari.

Tindakan kriminal sadis itu diperparah kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat bahwa para pembegal telah ditangkap dan ditindak aparat hukum. Masyarakat berpikir –bisa jadi karena kurang informasi- para pembegal bebas berkeliaran setelah melakukan tindakan brutal. Ada nuansa ketakpuasan masyarakat pada proses hukum sehingga akhirnya melakukan penghakiman sendiri.

Akumulasi kemarahan yang tertahan itu sudah tentu mudah mewujud ekspresi jauh dari normal. Bahkan, secara sosial dapat dianggap sebagai penyakit sosial yang proses penyembuhannya perlu diarahkan pada sumber masalahnya: pencegahan tindakan dan hukuman berat pelaku pembegalan sadis. Termasuk di sini tindakan hukum pada penadah dan pemakai kendaraan bermotor bodong alias tanpa surat-surat.

Tindakan kekerasan masyarakat pada akhirnya memang merupakan resultan dari sebuah kekecewaan, rasa takut sekaligus juga kemarahan. Jika masyarakat mengetahui dan mendapat informasi bahwa para pembegal sadis tertangkap serta mendapat hukum setimpal, kemungkinan tindakan penghakiman sendiri dapat dicegah. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 3 MARET 2015 | No. 0557 | TAHUN IV

2

Syahrini Mengakui Tak Kenal Abraham Polri: Sejauh ini Belum Ada Indikasi Keterlibatan JAKARTA- Polri belum melihat adanya keterlibatan penyanyi Syahrini dalam kasus pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad.

“Kaitan dengan Syahrini belum ada,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto, di Jakarta, Senin.

Menurutnya, penyidik Bareskrim hanya memintai keterangan seputar foto-foto Feriyani Lim bersama Syahrini yang diunggah ke akun instagram Feriyani.

Senin kemaren merupakan panggilan kedua pelantun lagu “Sesuatu” itu, setelah pada panggilan pertama tidak hadir karena sibuk.

“Panggilan pertama tidak hadir karena banyak kegiatan, sehingga dijadwal ulang. Hari ini, Senin, akhirnya dia datang,” katanya lagi.

Terkait rencana panggilan pemeriksaan berikutnya terhadap Syahrini, Rikwanto mengatakan belum ada rencana pemeriksaan berikutnya.

“Saya sudah konfirmasi ke penyidik, belum ada,” ujarnya pula.

Syahrini dicecar dengan 15 pertanyaan oleh penyidik Bareskrim Polri seputar hubungan pertemanannya dengan Feriyani Lim (FL).

Pemeriksaan ini untuk menyelidiki kasus pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan Samad.

“Ada 15 pertanyaan terkait laporan polisi terhadap Abraham Samad,” kata kuasa hukum Syahrini, Hotman Paris Hutapea.

Diakui Syahrini, dia dan FL pernah bertemu secara tidak sengaja di luar negeri, seperti di Las Vegas, New York dan Singapura.

Meski pernah beberapa kali bertemu di luar negeri, ia dengan tegas membantah berteman dekat dengan FL. Syahrini mengaku mengenal FL dengan nama Fransiska.

Penyanyi berambut panjang itu mengenal FL sebagai pedagang baju, dan mereka berteman di aplikasi pesan Blackberry Messenger (BBM). “Saya kenal dia namanya Fransiska, pedagang baju,” kata Syahrini.

Meski pernah membeli pakaian dari FL, Syahrini tidak pernah mengetahui lokasi butik dan rumah FL. Syahrini juga menegaskan bahwa dia tidak mengenal Samad.

Diserahkan ke Kejagung Sementara itu terkait kelanjutan kasus ini, Jaksa Agung HM Prasetyo mengungkapkan bahwa kemungkinan besar akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

“Kasus-kasus yang ditangani Polri yaitu saudara AS (Abraham Samad) dan BW (Bambang Widjojanto) yang nantinya akan diserahkan ke Kejaksaan juga untuk menjalani tahapan-tahapannya,” katanya dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Senin.

Dilain sisi, pada kesempatan tersebut juga diungkapkan bahwa kasus BG akan diserahkan pula kepada kejaksaan Agung.

Konferensi pers itu dilakukan bersama dengan Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edi Purdijatno.

Selain itu, hadir pula Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(Menkumham) Yasonna H Laoly, Wakapolri yang juga calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Badrodin Haiti, serta lima orang pimpinan KPK yaitu Taufiquerachaman Ruki, Johan Budi SP, Indriyanto Seno Adji, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja. =ANT/DESCA

ant/sigid kurniawan

CABUT DUKUNG HAK ANGKET. Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella (tengah), Ketua Fraksi NasDem DPR RI Victor Laiskodat (kiri) dan Ketua DPP Partai NasDem Enggartiasto Lukita (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan terkait hak angket anggota DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (2/3). DPP Partai NasDem memerintahkan seluruh anggota Fraksi NasDem di DPRD DKI Jakarta mencabut pengajuan hak angket terkait polemik APBD 2015.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 3 MARET32015 | No. 0557 | TAHUN IV SELASA MARET 2015

No. 0557 | TAHUN IV

33

Polisi Gagalkan Transaksi Uang Palsu Rp1,5 Miliar JAKARTA-Jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara berhasil menggagalkan transaksi jual beli uang palsu (upal) dengan tersangka inisial ARD dan AMS. Uang palsu yang akan diperjualbelikan diperkirakan sebesar Rp1,5 miliar.

ant/hafidz mubarak a.

KPK LIMPAHKAN PERKARA BG. Plt pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki (kiri) bersama Jaksa Agung HM Prasetyo (kedua kiri), Wakapolri Komjen Badrodin Haiti (kedua kanan) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (kanan) melakukan kenferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/3). KPK melimpahkan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi mencurigakan Komjen Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung.

KPK Limpahkan Kasus BG ke Kejagung Sangat Terbuka untuk Akhirnya Diserahkan ke Polri JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan dengan tersangka Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung dan terbuka kemungkinan untuk diserahkan kepada Bareskrim Polri.

“Kasus Komjen BG (Budi Gunawan) yang ditangani KPK dan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan diserahkan ke Kejaksaan. Kejaksaan akan melanjutkan ke Polri karena dinilai penangannya akan lebih efektif karena sudah pernah menangai kasus ini sebelumnya,” kata Jaksa Agung

HM Prasetyo dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Senin.

Konferensi pers itu dilakukan bersama dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edi Purdijatno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, Wakapolri yang juga calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Badrodin Haiti, serta lima orang pimpinan KPK yaitu Taufiquerachaman Ruki, Johan Budi SP, Indriyanto Seno Adji, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja.

“Supaya lebih efektif, saya sebagai Jaksa Agung akan menyerahkan berkas perkara dari Kejaksaan dan akan diserahkan ke Polri untuk diselesaikan sebagaimana mestinya,” ungkap Prasetyo Menurut Prasetyo, Mabes Polri memang sudah pernah melakukan penyelidikan terkait dugaan rekening gendut Prasetyo pada 2010. Hasil penyelidikan itu oleh Bareskrim Polri dinilai wajar.

“Untuk penanganan perkara KPK karena sudah ada putusan hakim praperadilan yang disebutkan bahwa saudara Budi

Gunawan sebagai tersangka KPK dinyatakan tidak sah, karenanya penanganannya harus ditinjau ulang. Persoalannya, KPK sesuai UU No 30 tahun 2002 tentang KPK tidak mungkin menghentikan perkara yang disidik KPK sendiri, sementara putusan pengadilan adalah final dan mengikat dan harus dipatuhi dan dilaksanakan,” ungkap Prasetyo.

Sebagai solusinya, menurut Prasetyo maka KPK menyerahkan kasus tersebut ke Kejaksaan.

“Atas dasar kesepakatan rapat kami bersama karena KPK tidak mungkin menghentikan penyidikannya, KPK menyerahkan penanganan perkara Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung. KPK akan menyerahkan berkas-berkas hasil penyelidikan dan penyodikan ke Kejaksaan Agung dengan disertai catatan KPK bahwa nampaknya kepolisian pun sudah pernah menangani kasus yang sama. Kami akan kaji, Kejaksaan akan mempelajari dan bagaimana tindak lanjut penangannya ini untuk kasus BG,” tambah Prasetyo.=ANT/DESCA

“Penangkapan bermula dari adanya laporan masyarakat yang memberitahukan akan adanya transaksi uang palsu di wilayah Tanjung Priok,” ujar Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Amanta Wijaya di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (2/3).

Terungkapnya kasus upal ini, Sabtu (26/2) berawal dari laporan masyarakat bahwa ada seorang pria dicurigai akan melakukan transaksi upal di pelabuhan. Petugas kemudian menangkap seorang pria bersama rekannya di pinggir jalan.

“Kami geledah dan kami temukan uang palsu Rp 150 juta pecahan Rp 100 ribu di simpan dalam tas selempang,” tukasnya.

Selanjutnya anggota Reskrim melakukan penggeledahan di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok dan didapatkan uang palsu di tas selempang ARD. “Kami masih mendalami kasus ini dan tersangka yang diamankan merupakan bagian dari sindikat upal. Upal tersebut dari rekannya di kawasan Bogor,” katanya.

Dia menjelaskan, rencananya upal tersebut dijual ke pekerja di pelabuhan dengan harga satu banding tiga. Uang asli Rp 100 ribu, ditukar menjadi Rp 300 ribu uang palsu. “Ternyata upal ini banyak peminatnya karena jika dilihat sepintas mirip aslinya dan mereka juga menawarkan tukaran mata uang asing bagi pelaut yang mendarat di pelabuhan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penanggulangan Uang Palsu Bank Indonesia (BI) Aswin Kosotali mengatakan uang palsu yang disita polisi yakni pecahan uang Rp 100 ribu sebanyak 1.500 lembar.

Menurutnya, uang palsu tersebut dapat dengan mudah dikenali dengan 3D (dilihat, diraba, dan diterawang). Saat diperiksa, uang palsu tersebut masih jauh tingkat kemiripannya dengan uang asli karena mudah dikenali. =ANT/DESCA

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 3 MARET 2015 | No. 0557 | TAHUN IV

Tak Ada Ampun bagi Pengedar Narkoba 18.000 Orang Mati Sia-sia Setiap Tahun JAKARTA-Presiden Joko Widodo kembali menegaskan komitmennya memberantas peredaran narkoba dengan tidak mengabulkan grasi yang diajukan tiap terpidana mati.

Hukuman mati tetap akan dilakukan meskipun mendapat protes dari sejumlah negara, termasuk sejumlah lembaga internasional. Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi saat menerima kunjungan sekitar 300 siswa SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3).

Presiden Jokowi kembali mengingatkan tentang daya rusak narkoba ini. Bahkan setiap hari, kurang lebih 50 orang generasi muda yang meninggal karena narkoba. Jika dikalikan per tahun maka ada 18.000 orang mati karena narkoba. “Ada 4,5 juta yang harus direhabilitasi, 4,5 juta pada tahuntahun kemarin kita hanya mampu merehabilitasi 18.000 orang. Tahun ini saya targetkan langsung 5 kali minimal 100.000 yang

bisa direhabilitasi,” ungkap Presiden seraya mengakui, target tersebut kalah cepat dengan banyaknya generasi muda yang menjadi korban narkoba.

Meski banyak generasi muda yang menjadi korban narkoba, Presiden Jokowi optimis persoalan tersebut sedikit demi sedikit bisa diatasi.Karena itu, hukumnya harus tegas.

Eksekusinya juga harus tegas. “Setuju anakanak?” tanya Presiden, yang langsung dijawab, “Setuju” oleh para siswa SMA Taruna Nusantara itu.

Presiden menegaskan, tidak ada pengampunan untuk pengedar narkoba. Termasuk tidak akan memberikan grasi untuk pengedar narkoba, kendati ada permintaan dari sejumlah negara maupun lembaga internasional.

“Tidak ada pengampunan-pengampunan seperti itu. Jangan ada yang coba-coba untuk mengintervensi kedaulatan hukum kita, kedaulatan politik kita dalam masalah eksekusi mati narkoba ini,” tegasnya.

Presiden Jokowi mengajak para siswa Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) di tanah air, terutama siswa-siswa SMA Taruna Nusantara, agar berpikir positif (positive thinking), dan bersikap optimistis terhadap masa depan. “Negara ini, kalian harus yakin itu. Kita masih memiliki sumber daya manu-

sia relatih jauh lebih baik,” katanya.

Presiden menyebutkan, ada dasar mengapa anak-anak Indonesia harus optimistis. Ia menyebutkan, dari sisi ekonomi, Indonesia berada di urutan 16 besar dunia, dengan skala 45 juta kelas menengah adalah 55 juta tenaga terampil, dan stabilitas makro ekonomi dan perkiraan ekonom, Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada tahun 2030.“Ini perkiraan dan ramalan ekonomi dan harus kita buktikan,” ujar Jokowi.

Dia mengaku, masih banyak kekurangan dan tantangan di negara ini, seperti masih adanya 28 juta penduduk miskin, di samping 7,2 juta penduduk yang harus dicarikan lapangan pekerjaan. Namun, dengan perkembangan yang ada, termasuk target pertumbuhan dari 5,1% menjadi 5,7%, Presiden Jokowi mengaku optimis semua persoalan itu bisa diselesaikan.

“Kalau target kita ini tercapai dari 5,1% menjadi 5,7% pertumbuhan ekonomi, kepercayaan itu akan timbul baik dari masyarakat maupun dari dunia luar bahwa ekonimi kita ini kokoh, bahwa ekonomi kita ini kuat. Ini juga sebagai suatu kesempatan, landasan yang akan kita pakai untuk ke depan agar Negara kita akan lebih baik lagi,” ujarnya. =GAM/ABD

ant/nyoman budhiana

BESUK BALI NINE. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan, Sudjonggo (kiri) menyambut Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Momock Bambang Sumiarso (kanan) saat membesuk dua warga Australia terpidana mati, Muran Sukumaran dan Andrew Chan di Lapas Kerobokan, Denpasar, Senin (2/3).

Kejaksaan Tinggi Bali memastikan sudah tidak ada kendala dalam persiapan pemindahan dan eksekusi terhadap kedua terpidana namun, masih belum memastikan waktu pelaksanaannya.

Ketua MPP PAN

SB Terpilih Aklamasi NUSA DUA-Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PAN. Namanya dipilih dan diminta langsung oleh ketua umum yang baru terpilih, Zulkifli Hasan sebagai pengganti Amien Rais dalam Kongres IV PAN di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali.

“Agenda kita selanjutnya penetapan calon ketua MPP untuk disahkan jadi ketua MPP. Apakah ada satu calon atau calon lainnya?” tanya Ketua Steering Commitee Kongres PAN Taufik Kurniawan di Nusa Dua, Bali, Senin (2/3).

Para peserta yang mayoritas pendukung Zulkifli Hasan pun kompak menjawab, “Satu calon.”

Taufik pun menyambut, “Kalau begitu kita putuskan Ketua MPP aklamasi, oleh karena itu, kita persilakan Soetrisno Bachir untuk memberikan kesediaan,” ujar Taufik.

Soetrisno lalu menerima mandat sebagai Ketua MPP PAN, karena diminta konstituen dan diminta langsung oleh Amien Rais. “Ada permintaan dari Pak Zulkifli, dan yang tidak bisa ditolak adalah permintaan imam besar kita, Pak Amien Rais,” ungkap Soetrisno.

Meski Soetrisno menjadi Ketua MPP PAN, Amien tidak kehilangan jabatan penting di partai berlambang matahari putih ini. Ia diangkat jadi Ketua Dewan Pakar PAN. Posisi itu merupakan jabatan baru di partai.

Sebelumnya jabatan ini juga ditawarkan kepada Hatta Rajasa.

Namun, calon ketua umum yang dikalahkan oleh Zulkifli itu menolak tawaran tersebut. “Iya, Pak Zulkifli memang ingin ketemu saya siang ini, dan kemarin juga menyampaikan ingin meminta saya jadi Ketua MPP,” ujar Hatta, di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Bali, Senin (2/3).

Atas tawaran itu, Hatta memberikan keleluasaan kepada Zulkifli untuk menentukan caloncalon Ketua MPP. Namun, setelah lengser dari kursi nomor satu PAN, Hatta hanya ingin menjadi kader PAN tanpa jabatan apapun.

“Sudahlah. Cukuplah saya. Tapi, saya tetap keluarga besar PAN. Jadi, silakan nanti dipilih saja ketua. Siapapun MPP akan kita hormati,” jelas Hatta. =GAM/AJI

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi 55

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 3 MARET | No. 0557 | TAHUN IV SELASA 3 2015 MARET 2015

No. 0557 | TAHUN IV

ant/zabur karuru

BADAN PESAWAT AIRASIA QZ8501. Petugas memeriksa badan pesawat AirAsia QZ8501 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (2/3). Badan pesawat tersebut selanjutnya diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk dilakukan penyelidikan.

Rupiah Melorot ke Rp13.000/USD Agus Martowardodjo: Tidak Usah Khawatir JAKARTA- Nilai tukar Rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) kembali melemah. Pada perdagangan Senin (2/3), nilai tukar rupiah semakin loyo di angka Rp 13.000 per USD. Inilah level terendah mata uang garuda dalam 17 tahun terakhir.

Gubernur Agus Martowardodjo berjanji akan mewaspadai kekuatan ekonomi Amerika Serikat yang membuat nilai tukar Rupiah melemah. Pelemahan nilai tukar Rupiah kali ini banyak dipengaruhi faktor eksternal. “Secara umum, kita waspada kekuatan AS yang menguat. Tapi di Indonesia yang bisa kita lakukan pengendalian subsidi BBM dengan baik dan pengendalian inflasi ber-

jalan dengan baik,” ucap Agus di Jakarta, Senin (2/3).

Namun, secara umum Agus menyebut pelemahan Rupiah kali ini masih ‘aman’ untuk anggaran negara. Pasalnya dalam APBNP 2015, pemerintah dan DPR telah sepakati asumsi nilai tukar Rupiah sepanjang tahun sebesar Rp 12.500. “Itu adalah rata rata selama satu tahun dan sangat mungkin bahwa di Rp 12.500 itu bisa menguat atau melemah 3-5 persen. Tapi kondisinya di atas 12.500 atau di bawah itu, ada penguatan atau pelemahan 3-5 persen,” tegasnya.

Agus yang merupakan mantan menteri keuangan ini berjanji akan melakukan intervensi pasar jika nilai tukar Rupiah anjlok tidak normal. “Kita selalu ada di pasar, kita jaga volatilitas, sehingga tidak perlu dikhawatirkan,” katanya.

Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadiwibowo mengatakan, pelemahan nilai tukar Rupiah menguntungkan neraca perdagangan Indonesia, khusus ekspor. Nilai

ekspor Indonesia mengalami peningkatan lantaran harga barang-barang dari Indonesia yang kompetitif di luar negeri. “Saya kira dengan Rupiah melemah, ekspor kita mungkin akan menguat karena harga barangbarang kita akan kompetitif di luaran. Itu artinya kita punya peluang untuk menguat,” ujar dia di Jakarta, Senin (2/3).

Meski demikian, Sasmito belum bisa memperkirakan kenaikan nilai ekspor lantaran pasar dunia belum juga stabil. Belum lagi, dia berharap masalah hukuman mati dengan negara Brazil tidak berlangsung terus sehingga tidak mengganggu kerjasama ekspor impor Indonesia dan Brazil.”Ya, meskipun perdagangan kita dengan Brazil enggak terlalu besar, cuma tetap saja kita harus menjaga semua pasar internasional kita agar terjalin dengan baik,” urainya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan, pelemahan nilai tukar lebih disebabkan sentimen negatif perekonomian global. “Memang kondisi hari ini ada proyeksi yang negatif

terhadap pertumbuhan China, jadi mata uang negara-negara yang punya kaitan dengan China yang besar termasuk Indonesia ya melemah,” ujar Bambang di kantor wapres, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (2/3/).

Bambang mengatakan, pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia agar fluktuasi Rupiah terhadap USD tidak terus berlanjut. Dia yakin BI akan melakukan intervensi apabila diperlukan. “Bukan masalah nggak apa-apa, cuma kondisi seperti itu, nanti BI yang intervensi di pasar kalau diperlukan,” imbuhnya.

Secara terpisah, pengamat ekonomi dari CORE Indonesia, Hendri Saparini meminta BI melakukan intervensi secara terbatas.

Langkah ini ditempuh untuk menjaga pergerakan rupiah agar volatilitasnya tidak terlalu tinggi. “BI memang harus intervensi, demi menjaga level rupiah untuk sesuai target pada 2015 yang secara rata-rata akan berada di kisaran 12.500-12.700 per dolar AS hingga akhir tahun,” ujarnya. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

SELASA 3 MARET 2015 | No. 0557 | TAHUN IV

NILAI UANG

Deflasi Februari Tertinggi selama 50 Tahun Terakhir JAKARTA-Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi yang terjadi pada Februari 2015 sebesar 0,36 persen, merupakan deflasi kedua tertinggi yang pernah terjadi dalam 50 tahun terakhir, untuk bulan yang sama.

“Deflasi di Februari sebesar 0,36 persen ini adalah kedua tertinggi selama 50 tahun terakhir,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo di Jakarta, Senin.

Sasmito menjelaskan sebelumnya deflasi tertinggi pada Februari terjadi pada 1985, yaitu mencapai 0,5 persen. Kondisi deflasi pada Februari termasuk jarang terjadi, karena hanya tercatat selama lima kali dalam 50 tahun.

“Dari 1966 hingga 2015, atau selama 50 tahun terakhir hanya terjadi empat atau lima kali deflasi (pada Februari). Ini sangat jarang terjadi,” ungkapnya.

Sebelumnya, BPS mengumumkan pada Februari 2015 tercatat deflasi 0,36 persen, yang dipengaruhi oleh turunnya harga bahan makanan seperti cabai dan daging ayam serta rendahnya harga bahan bakar minyak (BBM).

Dengan terjadinya deflasi Februari, maka sepanjang tahun kalender Januari-Februari 2015

masih tercatat deflasi 0,61 persen, karena pada Januari juga sempat mengalami deflasi sebesar 0,24 persen.

“Ini termasuk jarang terjadi, karena biasanya tren awal tahun pada Januari dan Februari mengalami inflasi,” ucap Sasmito.

Komoditas penyumbang deflasi pada Februari adalah cabai merah, bensin, cabai rawit, tarif angkutan dalam kota, daging ayam ras dan telur ayam ras, semen, solar, tomat sayur, cabai hijau dan bawang merah.

“Cabai merah harganya turun karena pasokan berlimpah dan distribusinya lancar, sedangkan harga bensin dipengaruhi turunnya harga minyak internasional dan kebijakan pemerintah terkait BBM,” ujar Sasmito.

Sementara, komoditas yang menyumbang inflasi adalah beras, tarif listrik, tarif angkutan udara, tarif sewa rumah, emas perhiasan, rokok kretek filter, mobil, upah tukang bukan mandor, tarif kontrak rumah dan nasi dengan lauk.=ANT/SATYAGRAHA

ant/david muharmansyah

PRODUKSI IKAN ASIN MENURUN. Seorang nelayan menjemur ikan asin di kampung nelayan Cilincing, Jakarta Utara, Senin (2/3). Jumlah produksi ikan asin menurun hingga 30% dikarenakan nelayan yang enggan melaut karena cuaca yang buruk dan mengakibatkan stok ikan yang menipis.

Harga Beras Turun Di Jakarta Turun Tipis Rp200 Per Kg JAKARTA- Harga beras di beberapa pasar di Jakarta sudah mengalami penurunan rata-rata Rp200 per kilogramnya seperti yang terjadi di Pasar Mayestik dan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

ant/david muharmansyah

BISNIS TAKSI HELIKOPTER. Sebuah helikopter milik salah satu operator taksi helikopter melaju usai lepas landas di kawasan Helipad Kemang, Jakarta, Senin (2/3). Taksi helikopter menjadi salah satu alternatif transportasi yang cepat dan efisien bagi para pebisnis di Ibukota Jakarta karena menghemat waktu hingga beberapa jam dibandingkan dengan memakai mobil pribadi yang sering terkena kemacetan yang semakin parah.

“Baru kemarin (Minggu, 1/3) rata-rata harga beras di sini sudah mulai turun,” kata Fauzi, salah satu pedagang beras di Pasar Mayestik, saat ditemui Antara, Senin.

Berdasarkan pantauan Antara, harga-harga beras yang mengalami penurunan di Pasar Mayestik antara lain jenis IR I (64) yang semula Rp10.000 menjadi Rp9.800 Kemudian beras IR II (64) yang semula RP9.500 menjadi Rp9.300 Selanjutnya beras IR III (64) dari harga semula Rp9.000 turun menjadi Rp8.800 “Walaupun turunnya baru sedikit, saya harap harga beras bisa kembali normal karena kami juga kasihan sama para

pembeli,” katanya.

Menurut Fauzi, kemungkinan penurunan tersebut juga disebabkan adanya penurunan harga yang juga terjadi di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

“Kemungkinan imbas dari operasi pasar Bulog yang terus memasok beras di Cipinang dan bulan ini sudah mulai masuk panen raya,” tuturnya.

Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, bahwa harga beras mulai mengalami penurunan sejak kemarin dengan rata-rata penurunan Rp200.

“Rata-rata turun harganya tetapi tidak terlalu besar, saya harap harga stabil lagi,” kata Johan, pedagang beras di Pasar Kebayoran Lama.

Ia menjelaskan, kisaran harga beras turun rata-rata Rp200 tergantung dari jenis berasnya.

Harga beras yang mengalami penurunan di Pasar Kebayoran Lama antara lain jenis IR I (64) yang semula Rp9.800 menjadi Rp9.600.

Kemudian beras IR II (64) yang semula RP9.400 menjadi

Rp9.200. Selanjutnya beras IR III (64) dari harga semula Rp9.000 turun menjadi Rp8.800.

Menurutnya, semenjak kenaikan beras banyak pelanggan yang masih membeli beras di tokonya, namun mereka biasanya mengurangi porsi beras yang mereka beli.

“Misalnya, ada yang biasa beli 2 kilogram tetapi ketika ada kenaikan hanya membeli 1 kilogram,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Rabu (25/2), Presiden Joko Widodo meninjau langsung gudang penyimpanan beras Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Ia menyampaikan, stok beras cukup sampai masa panen Maret-April 2015 sebanyak 1,4 juta ton dan akan menyalurkan beras 300.000 ton untuk menjaga harga beras melalui operasi pasar.

Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan beras bersubsidi untuk masyarakat miskin (raskin) dengan harga Rp1.600 perkilogram dan harga operasi pasar beras medium dengan harga Rp7.400 perkilogram. =ANT/BENARDY

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

SELASA 3 MARET 2015

SELASA 3 MARET 2015 | No. 0557|IVTAHUN IV No. 0557 | TAHUN

PASCAPENAIKAN HARGA

Konsumsi BBM Jatim Normal SURABAYA - Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) masyarakat Jawa Timur normal pascapenaikan harga komoditas tersebut per tanggal 1 Maret 2015 pukul 00.00 WIB, karena tidak adanya gejolak pasar pada periode itu.

"Berdasarkan ketentuan itu kini harga premium menjadi Rp 6.900 per liter untuk wilayah Jatim, Bali, dan Madura dibandingkan sebelumnya Rp 6.700 per liter," kata Assistant Manager External Relation Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V, Heppy Wulansari di Surabaya, Senin (2/3).

Menurut dia, dikeluarkannya kebijakan penaikan harga BBM itu dipicu oleh fluktuasi harga minyak dunia per Maret 2015 meningkat menjadi antara 59-70 dolar Amerika Serikat per barel.

Sementara, harga minyak dunia pada Februari lalu berada di posisi 49-50 dolar AS per barel.

"Meski Pertamina adalah perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, kami tidak mengambil untung dari kejadian ini. Dengan penaikan itu toh penaikan harga premium hanya Rp200 per liter dibandingkan sebelumnya," ujarnya.

Walau demikian, jelas dia, pada awal Maret 2015 berdasarkan pantauan tim Pertamina di lapangan konsumsi normal Jatim untuk premium mencapai 10.000 Kiloliter (KL) per hari. Besaran itu stabil dengan posisi akhir Februari 2015.

"Kemudian, untuk BBM lainnya seperti solar juga stabil karena pengumuman penaikan harga BBM itu tidak terekspos banyak media massa. Saat ini konsumsi solar di Jatim mencapai 4.600 KL per hari atau sama dengan 28 Februari lalu," tuturnya.

Di sisi lain, tambah dia, stok BBM di wilayah Jatim aman.

Misalnya premium aman hingga 10,3 hari mendatang, solar 23 hari, dan pertamax 14,5 hari.

"Untuk itu, masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya kelangkaan BBM di daerah tersebut," ucapnya.

Apalagi, lanjut dia, setelah periode itu Pertamina MOR V akan menambah stok di masingmasing komoditas. Bahkan, saat ini ada sejumlah kapal tanker yang posisinya sudah berada di laut dan dipastikan merapat ke Jatim. = ANT/DIK

ant/sahlan kurniawan

ANTISIPASI BEGAL MOTOR TULUNGAGUNG. Polisi memeriksa kelengkapan surat pengendara saat razia di Jalan Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur, Senin (2/3). Razia tersebut untuk mempersempit ruang gerak para pelaku begal motor serta berupaya mengamankan kendaraan bermotor yang diduga sebagai hasil pencurian maupun pembegalan.

LSI: Warga Malang Inginkan Bupati Jujur MALANG - Hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan warga Kabupaten Malang, Jawa Timur, menginginkan bupati yang jujur, perhatian kepada rakyat dan mampu memimpin serta memecahkan masalah yang dihadapi daerahnya.

Juru bicara dan peneliti LSI, Ardian Sofah, mengemukakan dari 440 responden berbagai kalangan yang disurvei, 43,2 persen menginginkan bupati yang jujur.

Sedangkan kriteria lainnya yang patut memimpin Kabupaten Malang adalah yang perhatian kepada rakyat dengan suara sebanyak 19,1 persen serta mampu memimpin dan memecahkan masalah sebanyak 18,2 persen.

"Survei ini kami lakukan dalam rentang waktu 15-20 Februari dengan metode sampling atau multi stage random sampling, yakni teknik survei dengan wawancara tatap muka secara langsung dengan responden.

Dari teknis yang diterapkan itu, muncul 17 nama yang diunngulkan warga untuk maju dalam pertarungan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Desember mendatang," katanya, Senin (2/3).

Dari 17 nama yang muncul itu, lanjutnya, nama bupati petahana, Rendra Kresna masih unggul dari calon-calon lain dengan meraup 40,2 persen suara, disusul Ahmad Subhan (wakil bupati petahana) dengan raihan suara sebanyak 4,5 persen.

Berikutnya, Geng Wahyudi dan Sri Rahayu (kader PDIP) masing-masing meraih suara 3,2 persen dan 2,3 persen serta Abdulrahman (Ketua PKB Kabupaten Malang) 2,3 persen.

Dari sejumlah kriteria yang ditanyakan dalam survei, katanya, Rendra Kresna tetap unggul di segala segmen.

Ada lima alasan pemilih mengunggulkan nama Rendra, yakni tingkat pengenalan Rendra dianggap paling tinggi, kesukaan pemilih, mayoritas publik puas dengan kinerja Rendra selama lima tahun pertama sebagai kepala daerah, mayoritas publik menginginkan kembali kepemimpinannya, dan publik menilai Rendra Kresna berhasil merealisasikan janji kampanye.

"Kalau melihat hasil survei ini, warga Kabupaten Malang masih berharap dan menginginkan Rendra Kresna terpilih untuk memimpin wilayah itu selama lima tahun ke depan karena memenuhi segala unsur yang diinginkan pemilih," ujarnya.

Hanya saja, lanjut Ardian, perkembangan politik di Kabupaten Malang sangat dinamis, sehingga untuk ke depannya

masih bisa diprediksi, namun untuk saat ini Rendra masih tetap diunggulkan dan yang diinginkan warga setempat, apalagi suara mengambang saat ini masih cukup tinggi, yakni 43 persen.

"Sampai saat ini calon dari partai lain memang belum ditetapkan, seperti dari PDIP yang baru pada tahap membuka pendaftaran dan belum tahu siapa yang direkom. Dan, proses pilkada masih panjang, diperkirakan nanti akan ada penurunan persentase suara mengambang jika nama-nama bakal calon bupati mulai bermunculan," tegasnya.

Hingga saat ini baru nama bakal calon bupati petahana, Rendra Kresna yang sudah muncul dan kemungkinan besar tetap diusung Partai Golkar. Pada pilkada 2010, Rendra Kresna berpasangan dengan Ahmad Subhan (Partai Demokrat) dan memenangkan pertarungan pilkada tersebut. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 3 MARET 2015 | No. 0557| TAHUN IV

Disperindag Telusuri Indikasi Penimbunan Beras MALANG - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang, Jawa Timur, melakukan inspeksi mendadak di sejumlah gudang beras yang ada di daerah itu guna menelusuri kemungkinan adanya indikasi penimbunan beras.

"Selain untuk mengetahui penyebab kenaikan harga beras di pasaran yang cukup signifikan selama dua pekan terakhir ini, kami juga ingin menelusuri apakah ada upaya penimbunan beras oleh pedagang," kata Kepala Disperindag Kota Malang, Tri Widyani, di sela-sela inspeksi mendadak di gudang beras di kawasan Blimbing, Senin (2/3).

Berdasarkan hasil pantauan dan inspeksi mendadak di sejumlah gudang beras tersebut, katanya, kenaikan harga beras terjadi karena kekosongan stok beras di gudang.

Kekosongan stok beras di gudang itu disebabkan harga beras dari pabrik penggilingan cukup mahal, sehingga distributor pun enggan membeli beras dan ter-

jadi kekosongan stok di sejumlah gudang.

Menyinggung adanya indikasi penimbunan beras yang dilakukan pedagang atau pemilik gudang, Tri Widyani yang akrab dipanggil Yani itu, mengaku masih belum bisa memastikan, sebab pihaknya masih akan melakukan inspeksi mendadak lebih lanjut guna membuktikan ada tidaknya penimbunan beras.

Jika ada pelanggaran, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada pihak kepolisian.

"Jika ada pelanggaran pidana kami tidak punya kewenangan, sehingga kami serahkan sepenuhnya kepada polisi untuk diproses lebih lanjut. Kami hanya memeriksa administrasinya saja," tegas Yani.

Yani mengaku pihaknya belum menemukan adanya kejanggalan ataupun dugaan penimbunan beras yang dilakukan distributor. Setiap pedagang mempunyai pangsa pasar tersendiri, dimana pengiriman antara satu dengan yang lainnya tidak sama jumlah stoknya.

"Pemasoknya pun lain dan tidak sama, ada pangsa pasar sendiri, kebanyakan mereka ambil dari petani atau pabrik secara langsung," tegasnya.

Padahal, di gudang yang menjadi sasaran inspeksi mendadak ditemukan ada timbunan stok beras hingga 50 ton sampai 60 ton. Bahkan, Disperindag masih akan berkordinasi dengan kepolisian yang turut dalam inspeksi mendadak tersebut dan apabila ditemukan kejanggalan, selanjutnya akan diproses aparat berwenang.

Sementara itu, pemilik gudang beras Sunandar Priyo Sudarmo, Lilik, mengakui pihaknya sengaja tidak mengambil beras dari pabrik karena harganya sangat mahal.

"Saya tidak pesan beras karena harga naik, sehingga otomatis stok beras kosong dan biasanya petani juga ada yang menawarkan beras ke kami, tetapi saat ini sepi tawaran," ujarnya.

Jika di gudang beras di kawasan Blimbing kosong, UD Taruna Jaya di kawasan Mergosono yang juga di inspeksi mendadak Disperindag, ditemukan adanya stok beras sebanyak 50 ton. Stok beras sebanyak itu, yang baru datang sebanyak 30 ton dan stok lama 20 ton.

Pemilik UD taruna Jaya, Budianto, mengaku saat ini pengiriman beras sudah mulai ramai, berbeda dengan kondisi tiga pekan lalu. "Kalau 2-3 pekan lalu stoknya memang kosong dan pengiriman beras di Kota Malang kebanyakan berasal dari luar kota," katanya.

Inspeksi mendadak dilakukan di lima kecamatan yang ada di wilayah Kota Malang, dengan menerjunkan puluhan personel gabungan dari Disperindag maupun kepolisian. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI

ant/rudi mulya

OPERASI PASAR BERAS MURAH. Sejumlah warga antri untuk membeli beras murah seharga Rp 7.300 Perkilogramnya saat Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah (OP-CBP) yang diselenggarakan oleh Perum Bulog Sub Drive Kediri di Pasar Setono Betek Kota Kediri, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Kegiataan Operasi Pasar Beras dengan harga murah tersebut untuk menstabilkan harga beras yang terus melambung tinggi di pasaran hingga mencapai Rp 11.000 sampai Rp 12.000/Kg di pasar tradisional maupun modern.

OPERASI SIKAT

Puluhan Preman Diamankan MADIUN - Petugas Kepolisian Resor (Polres) Madiun Kota, Jawa Timur, menangkap puluhan preman di wilayah hukumnya yang meresahkan masyarakat selama "Operasi Sikat" berlangsung.

"Hasil Operasi Sikat, kami berhasil menangkap sekitar 67 preman dan sejumlah tersangka lain kasus pencurian kendaraan bermotor, dan perjudian," ujar Kepala Satuan Reskrim Polres Madiun Kota, AKP Tatang Panjaitan, kepada wartawan di Madiun, Senin (2/3).

Menurut dia, penangkapan dilakukan menyusul adanya keluhan dari masyarakat yang sering dimintai uang secara paksa oleh sejumlah preman tersebut.

Tak jarang, modus operandi para preman tersebut adalah berpura-pura menjadi juru parkir di beberapa area jalan raya. Saat tidak diberi uang mereka marah dan berlaku tidak menyenangkan.

Atas laporan dari masyarakat tersebut, polisi lalu melakukan penyelidikan dan patroli. Saat dirazia, para preman yang menyaru sebagai juru parkir tersebut tidak dapat menunjukkan surat resmi dari pemerintah kota setempat.

"Karena tidak dapat menunjukkan surat resmi sebagai juru parkir, mereka lalu kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata dia.

Dari tangan para tersangka tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti.

Di antaranya, kartu remi, sejumlah uang tunai, serta kendaraan bermotor yang diduga hasil dari curian.

"Mereka masih diperiksa petugas. Dalam waktu dekat ini, kasus mereka segera dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya," tambahnya.

Selain karena informsi masyarakat, penangkapan para preman tersebut juga berdasarkan kerja sama anggota dari Polres Madiun Kota dan lima polsek yang ada di wilayahnya.

Ia berharap peran serta masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan di lingkungan masing-masing terus ditingkatkan. Sebab, untuk menjaga kondisi yang kondusif tidak dapat dilakukan sendiri oleh polisi. = ANT/SLAMET AS/LOUIS RIKA

Lintas Jatim

9

KORAN MADURA

SELASA 3 MARET 2015 | No. 0557| TAHUN IV

Pengamat: Zulkifli Wajib Damaikan Amien-Hatta SURABAYA - Pengamat politik lembaga konsultan politik dan SDM Bangun Indonesia Agus Mahfudz Fauzi menilai Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) terpilih Zulkifli Hasan wajib mendamaikan Amien Rais dan Hatta Rajasa yang sempat berseberangan menjelang kongres partai tersebut.

"Peran Zulkifli sangat dibutuhkan untuk menyatukan keduanya karena kongres sudah selesai sehingga harus melupakan semua perbedaan yang menjadi dinamika," ujarnya di Surabaya, Senin (2/3).

Pihaknya juga memprediksi Amien Rais dan Hatta Rajasa tidak akan konflik berkepanjangan dan segera damai karena keduanya pernah sama-sama saling dukung.

"Kongres 2010, Amien yang merekomendasi Hatta. Pemilihan Presiden 2014 juga demikian.

Konflik ini saya melihatnya hanya sementara dan akan bersatu kembali," katanya.

Mantan Komisioner KPU Jatim tersebut juga menilai Amien Rais dan Hatta Rajasa tidak menutup kemungkinan duduk di satu posisi yakni Majelis Pertimbangan Partai (MPP) dengan harapan lebih memperkuat kondisi internal.

Bahkan, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan Sutrisno Bachir juga akan diberi kesempatan duduk di posisi sama, mengingat sama-sama pernah menjabat sebagai ketua umum partai berlambang matahari tersebut.

"Kalau mereka bertiga boleh duduk di posisi sama dan ada dalam

aturan partai maka PAN diyakini bisa bersaing di Pemilu Legislatif 2019. Yang penting, Zulkifli harus merangkul semuanya dan tidak terpengaruh kelompok-kelompok sebelum kongres," tukasnya.

Sementara itu, menilai jalannya Kongres PAN di Bali, Agus Mahfudz mengapresasi dan melihat proses demokrasi yang dewasa, salah satunya sikap legawa dari pihak kalah serta tidak berlebihannya dari kelompok pemenang.

Menurut dia, pelukan dan ucapan selamat dari Hatta Rajasa ke Zulkifli Hasan yang kalah dalam proses pemungutan suara terbanyak dengan selisih enam suara, dinilai sebuah sikap kepemimpinan ksatria dan layak dicontoh elit politik manapun.

"Selisih suara sangat tipis, tapi tidak ada upaya melawan atau tidak terima dari kelompok kalah.

Mereka bahkan saling memberi semangat, dan itu menunjukkan proses berdemokrasi di Indonesia semakin dewasa," tuturnya.

Terkait adanya aksi "kursi terbang" saat pembahasan tata tertib, pihaknya menilai itu tidak lebih dari proses dinamisasi partai politik meski seharusnya bisa dihindari. = ANT/FIQIH ARFANI

DIJUAL RUMAH PERUM. PONDOK MUTIARA INDAH Blok F.4/20 Dengkol Singosari - Malang Ukuran: 8x 12 M3 / Tipe 36 Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863 AGUNG BAROKAH KOMPUTER MENERIMA: Komputer, Laptop, Printer, LCD/LED, Monitor, Proyektor (Peripheral Komputer), Pemasangan Warnet, Setting LAN Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863

anta/adeng bustomi

SIMULASI UJIAN NASIONAL ONLINE. Siswa SMPN 5 Tasikmalaya mengerjakan Ujian Nasional (UN) melalui online dalam simulasi UN di ruang multimedia, Mitra Batik, Tasikmalaya, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Meskipun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberlakukan teknis ujian baru yaitu pengerjaan soal secara online, namun beberapa sekolah di Tasikmalaya masih terkendala dengan infrastruktur seperti ketersediaan komputer dan jaringan internet.

UN ONLINE

Kepesertaan Tuntas Minggu ini SURABAYA - Pelaksana tugas Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud Dr Ir Ari Santoso DEA menegaskan kepesertaan ujian nasional dalam jaringan (daring/online) atau "computer base test" akan tuntas pada minggu ini.

"CBT itu bersifat opsional, karena itu Dinas (dinas pendidikan) yang usul (peserta), insya-Allah akan diputuskan pada akhir minggu ini, jadi jumlah peserta akan diketahui pada akhir minggu ini atau awal minggu depan," kata Ari yang juga Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) Kemendikbud itu di Surabaya, Senin (2/3).

Di sela Sosialisasi Pelaksanaan UN 2015 bersama Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Balitbang Kemendikbud Prof Ir Nizam MSc DIC PhD, ia menjelaskan tim survei yang turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi telah menyelesaikan tugas pada Minggu (1/3). "Kami membutuhkan waktu agak lama karena banyaknya usulan, seperti Surabaya, Kemendikbud sudah menunjuk 29 sekolah, namun Dinas Pendidikan Surabaya mengusulkan 54 sekolah yakni 24 SMA dan 30 SMK, termasuk swasta," katanya.

Menurut dia, survei itu tidak mudah, karena tim juga melakukan uji coba. "Kita akan melihat antara ambisi dan kondisi riil,

apalagi se-Indonesia ada 329 sekolah yang diusulkan melaksanakan CBT," katanya.

Dalam survei itu, katanya, ada dua hal penting yang diverifikasi yakni kesiapan perangkat dan kesiapan siswa. "Kesiapan perangkat itu minimal 1/3 dari jumlah siswa, misalnya ada 300 siswa, maka harus ada 100 komputer, karena ujian akan dilaksanakan tiga gelombang," katanya.

Khusus untuk kesiapan siswa, ia mengharapkan sekolah mengusahakan kenyamanan siswa. "Karena ujian ada tiga gelombang yakni jam 7, jam 10, dan jam 13, maka jangan sampai siswa yang CBT-nya jam 13, tapi datang jam 7, sehingga dia bisa stres," katanya.

Di depan kepala SMA/SMK se-Surabaya dalam sosialisasi itu, Kepala Puspendik Balitbang Kemendikbud Prof Nizam menjelaskan CBT merupakan salah satu bentuk UN, karena UN dengan pola lama yakni paper base test (PBT) juga tetap dilaksanakan.

"Kita mengadakan CBT karena mengikuti perkembangan zaman, sebab generasi sekarang merupakan generasi digital.

Selain itu, UN secara CBT itu lebih efektif dan fleksibel. CBT lebih efektif karena menghemat kertas, sedangkan CBT bisa fleksibel karena bisa diulang bagi yang tidak lulus," katanya.

Namun, katanya, UN sekarang

bukan lagi menjadi penentu kelulusan seperti UN-UN sebelumnya, karena kelulusan sepenuhnya diserahkan kepada dewan guru (sekolah). "Kalau dulu UN itu penentu kelulusan, sekarang siswa bisa saja tidak lulus, meski lulus UN, karena komponen kelulusan sekarang tidak hanya satu, melainkan UN, US (ujian sekolah), keterampilan, dan sikap (perilaku)," katanya.

Sementara itu, Kepala SMAN 2 Surabaya Kasnoto mengatakan pihaknya telah memulai US pada Senin (2/3) hingga Rabu (10/3), meski POS (prosedur operasional standar) tentang US dari pemerintah pusat belum ada.

"Kita tidak menunggu POS, karena waktunya mepet, tapi kita ikuti standar UN, di antaranya ujian dilaksanakan dengan satu ruang ada dua pengawas untuk 20 siswa, sehari ada dua mata pelajaran yang diujikan, dan guru mata pelajaran yang diujikan tidak boleh menjadi pengawas pada hari itu," katanya.

Dalam sosialisasi yang juga dihadiri Koordinator Pengawas SMA/SMK di Dinas Pendidikan Jatim Drs Soeparno MM itu, Kepala PIH Kemendikbud Ari Santoso menjanjikan POS sebenarnya sudah ada dan tinggal menunggu tanda tangan presiden. "Isinya tidak jauh beda dengan draft," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 3 MARET 2015 | No. 0557| TAHUN IV

PENYIKSAAN TKI

Keluarga Erwiana Kecewa Vonis Hukuman Majikan

ant/ari bowo sucipto

KETERANGAN BAMBANG WIDJOJANTO. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif, Bambang Widjojanto (BW) menandatangani spanduk dukungan terhadap KPK usai menghadiri Seminar Nasional dan Gelar Perkara-Konflik KPK dan Polri dalam Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di gedung Fakultas Hukum, UB, Malang, Jawa Timur, Senin (2/3). Dalam keterangannya, BW berjanji akan memenuhi panggilan Bareskrim mabes Polri setelah sebelumnya tidak hadir dalam pemeriksaan penyidik Polri terkait kasus dugaan saksi palsu dalam Pilkada Kota Waringin.

Dugaan Penyelundupan Satwa Digagalkan SURABAYA - Aparat Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berhasil menggagalkan dugaan penyelundupan satwa dilindungi dari sebuah kapal KM Gunung Dempo jurusan JakartaPapua yang bersandar di pelabuhan setempat.

"Kami menerima informasi adanya dugaan penyelundupan satwa di atas kapal yang sedang 'transit'. Kami turunkan personel menggeledah dan menemukannya," ujar Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Ajun Komisaris Besar Polisi Arnapi kepada wartawan di Mapolres, Senin (2/3).

Penemuan satwa yang mayoritas burung dilindungi itu ditemukan di sebuah ruangan, antara lain 36 ekor burung kakak tua jambul kuning, lima ekor burung kakak tua raja hitam (2 dalam keadaan mati) dan seekor burung nuri (juga mati).

"Semua burung ini ditemukan di kamar ruang mesin kapal

dalam dalam keadaan tak bersangkar," kata perwira menengah tersebut.

Saat ini pihaknya masih menyelidiki pemilik satwa-satwa itu dan memeriksa sejumlah saksi, di antaranya anak buah kapal dan beberapa saksi lainnya.

"Belum ada yang berstatus sebagai tersangka karena masih dilakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksisaksi," tukasnya.

Diperkirakan, kata dia, jika satwa-satwa tersebut gagal diungkap dan diselundupkan maka kerugian negara mencapai miliaran rupiah.

Sebelumnya, pada Jumat

(27/2), pihaknya juga telah mengungkap dugaan penyelundupan satwa berbagai jenis dilindungi yang diangkut menggunakan kapal sama, yakni KM Gunung Dempo jurusan Papua ke Jakarta, yang transit di Surabaya.

Saat itu, hampir 200 ekor satwa ditemukan, antara lain 100 ekor tupai terbang, 11 ekor burung cendrawasih, 4 ekor kakak tua hitam, 4 ekor bayan hitam dan hijau, 5 ekor burung nuri kepala hitam, 30 ekor ular, serta 25 ekor biawak.

"Untuk penangkapan kali ini hasil penggeledahan ulang kapal sama yang kembali transit di Pelabuhan Tanjung Perak.

Kami menggeledah setelah ada informasi masih adanya burung dilindungi yang diselundupkan," ucap Kasubbag Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Lily Djafar.

Untuk mengantisipasi hal se-

rupa, polisi akan semakin ketat mengawasi upaya penyelundupan maupun peredaran satwa dilindungi dan meminta kepada pihak terkait turut aktif serta tidak ragu melaporkan ke petugas.

Seluruh satwa ini, lanjut dia, akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur untuk ditindaklanjuti perawatannya.

Menurut dia, sesuai aturan berlaku, pelaku yang terbukti menyelundupkan satwa dilindungi diancam hukuman berat karena melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a dan d jo pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya jo pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. = ANT/FIQIH ARFANI

NGAWI - Keluarga TKI asal Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Erwiana (23), yang menjadi korban penyiksaan, merasa kecewa atas vonis terhadap majikan yang dijatuhkan pengadilan Hong Kong dengan hukuman enam tahun penjara dan denda senilai Rp 24 juta.

Kekecewaan itu disampaikan ayah Erwiana, Rohmad Saputro, yang merasa hukuman enam tahun penjara dan denda sebesar 15.000 dolar Hong Kong atau sekitar Rp 24 juta itu, tidak sebanding dengan tindakan penyiksaan sang majikan terhadap anak perempuannya. "Akibat siksaan tersebut, anak saya mengalami cacat permanen pada tubuhnya.

Hukuman enam tahun pejara tidak setimpal dengan luka fisik dan jiwa pada anak kami," ujar Rohmad kepada wartawan, Senin (2/3).

Menurut dia, kabar mengenai vonis pengadilan terhadap mantan majikan diketahui keluarga di Desa Pucangan, Kecamatan Ngrambe, Ngawi, melalui pesan singkat Erwiana yang mengikuti proses berlangsungnya sidang di Hong Kong pada 27 Februari kemarin.

Dalam sidang tersebut, mantan majikan Erwiana, Law Wan Tung, dinyatakan bersalah karena telah menganiaya Erwiana. Law Wan Tung dinyatakan bersalah atas 19 dakwaan kriminal hingga divonis hukuman enam tahun pejara dan denda 15.000 Dolar Hong Kong oleh pengadilan setempat.

Di antaranya dakwaan kriminal karena menganiaya Erwiana, tidak membayar gaji, mengancam, dan menyiksa TKI lain sebelum Erwiana.

Atas vonis hukuman tersebut, keluarga Erwiana berharap agar penasihat hukum yang mendampingi anaknya melakukan banding, sehingga mantan majikannya, Law Wan Tung, dapat dihukum seberat-beratnya.

Seperti diketahui, Erwiana Sulistyaningsih warga Dusun Kawis, Desa Pucangan, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, menjadi korban penganiayaan majikannya saat bekerja di Hong Kong selama 13 Mei 2013 hingga awal tahun 2014. = ANT/SLAMET AS/LOUIS RIKA

PRO

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SELASA 3 MARET 2015 | No. 0557 | TAHUN IV SELASA 3 MARET 2015

MADURA

Salam Songkem

Ahok Melawan

P

olemik perang urat saraf antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak kunjung berakhir. Bahkan Ahok berusaha melawan dengan berencana melaporkan dugaan adanya ‘dana siluman’ yang dimainkan DPRD DKI Jakarta ke KPK. Kira-kira itu wujud bargaining dengan pihak DPRD setelah DPRD menyepakati menggunakan hak angket terhadapnya.

Hak angket yang diajukan DPRD menempatkan posisi Ahok berada di ujung tanduk. Apalagi yang menghendaki Ahok melepaskan jabatannya sudah menguat di DKI Jakarta, terutama massa FPI yang memang menghendaki Gubernur DKI Jakarta bukan Ahok, membuat Ahok kian tak aman.

Meskipun begitu, dukungan terhadap manta Wagub DKI Jakarta di era Joko Widodo itu juga masih cukup besar, setidak-tidaknya itu dibuktikan dalam pantauan media yang menjadi trending topic teratas di Twitter untuk wilayah Indonesia. Hanya saja dukungan itu tidak fokus pada warga DKI Jakarta. Dukungan itu juga datang dari Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuagan, AP Batubara, bahkan dia mendesak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri segera menginstruksikan kader partai tersebut di DPRD setempat agar mencabut hak angket yang diajukan kepada Gubernur DKI Jakarta itu, jika tidak mantan Presiden RI ke-5 itu menarik kadernya dari DPRD. Ini wujud dukungan yang nyaris menyerupai sebuah intervensi, yang seharusnya lebih baik tidak dilakukan oleh seorang Ketua DPP PDIP. Karena kader PDIP di DPRD telah bertindak sesuai dengan aspirasi konstituennya di dapil masing-masing, sehingga mereka harus mengawal aspirasi itu ke dalam wujud hak angket untuk Ahok.

Perlawanan Ahok terhadap DPRD melalui upaya pelaporan dugaan ‘dana siluman’ boleh saja dilakukan.

Meskipun DPRD juga tak akan mudah bergeming dengan perlawanan Ahok, kecuali bila dugaan ‘dana siluman’ di DPRD itu nyata adanya.

Jika ini terjadi, maka pola bargaining Ahok itu bisa dipastikan manjur dan konflik Ahok-DPRD akan berakhir happy ending. (*)

No. 0557 | TAHUN IV

I

C 11

Menuju Otonomi dan Transformasi Desa Pada tahun 2015 ini segenap harapan tertuju pada proses implementasi Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disahkan pada pertengahan tahun 2014 yang lalu.

K

eberadaan UU tersebut tentunya membawa angin segar bagi desa yang selama ini mendambakan adanya otonomi desa agar segenap potensi yang dimiliki benar-benar bisa dikelola dan dioptimalkan, utamanya demi mewujudkan desa yang sejahtera, mandiri, dan demokratis.

Keberadaan UU Desa bagi Kabupaten/Kota sedikit banyak bergayung sambut dengan arah kebijakan dan pengarusutamaan program kerja, tentunya dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan desa yang mandiri serta menjunjung tinggi akar kebudayaan.

Mewujudkan otonomi serta tranformasi desa, mungkin ini sekilas harapan dengan keberadaan (pengesahan) UU Desa.

Secara substansi UU Desa bertujuan untuk memberdayakan segenap potensi yang dimiliki oleh Desa sehingga menjadi wilayah yang mandiri, kuat, maju, serta demokratis, demi terwujudnya pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian adanya pengarusutamaan atas konsep ‘catur sakti’ dimana desa harus memiliki kekuatan dalam ranah sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Segenap impian dan harapan tersebut tentunya menjadi keinginan kita bersama agar desa tidak lagi diidentikkan dengan daerah yang ‘ndeso’, tertinggal, gagap teknologi (gaptek), dan sebagai kantong kemiskinan.

Melalui UU Desa sekiranya cukup jelas tergambar adanya proses perubahan (tranformasi) yang nantinya akan terjadi di desa. Pun, proses perubahan tersebut juga didukung dengan adanya alokasi dana desa

sebesar 1 miliar. Secara umum, political will dari negara atas keinginannya untuk memajukan dan memandirikan desa perlu kita apresiasi, namun pada sisi yang lain, adanya regulasi baru atas proses pengelolaan serta penyelenggaraan Pemerintahan Desa juga menyisakan persoalan yang tidak mudah.

Pada ranah regulatif, keberadaan UU Desa sedikit banyak akan bersinggungan dengan peraturan daerah (Perda) yang selama ini dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Pun juga tidak menutup kemungkinan akan beririsan (berbenturan) dengan peraturan yang ditetapkan oleh desa lain, karena dengan UU Desa ini setiap desa diberikan hak untuk mengatur dan me-manage wilayahnya. Situasi ini tak ayal akan memicu konflik di antara desa jika tidak terkomunikasikan dengan baik. Pada titik ini perlu kemudian struktur pemerintahan yang lebih tinggi mampu menjembatani dan membangun kesepakatan yang saling menguntungkan.

Adapun implikasi atas UU Desa ini juga berimbas pada wilayah kewenangan maupun garapan dari Pemerintah Daerah. Secara geografis, desa lah yang secara de facto memiliki wilayah, selama ini jika kita mengenal istilah jalan kabupaten secara de jure, maka pada kenyataannya jalan tersebut melewati salah satu wilayah dari suatu pedesaan. Singgungan kepentingan seperti inilah yang perlu juga dikomunikasikan agar kemudian semangat kedaulatan desa yang tergambar dalam tubuh UU Desa tidak kemudian memberangus prosedural pengelolaan pembangunan (SOP) yang sudah ada. Artinya, perlu adanya pembagian atas wilayah kerja maupun garapan, karena multi tafsir atas implementasi UU tersebut masih sangat dimungkinkan.

Adapun agar harapan atas transformasi desa melalui UU Desa bisa terealisasikan dengan baik, kiranya ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama,

sosialiasasi UU, selama ini yang seringkali terlewatkan yakni persoalan sosialisasi atas penerapan UU. Mekanisme ini menjadi sangat penting karena melalui forum-forum seperti inilah negara bertanggungjawab untuk memberikan pemahaman berikut dengan kewenangan, tugas, serta fungsi dari desa. Dengan harapan ada kesatuan pandangan atas tafsir suatu UU. Kedua, pendampingan, Pemerintah Daerah perlu secara berkala dan terencana melakukan pendampingan atas pelaksanaan UU Desa di ranah praksis.

Hal ini dilakukan untuk melihat sampai sejauh mana aparat desa mampu menjalakan mandat dari UU Desa tersebut. Langkah tersebut menjadi bagian dari proses monitoring dan evaluasi jika didapatkan ada persoalanpersoalan missing link, sehingga perlu diselesaikan.

Ketiga, penyiapan kapasitas sumber daya manusia. Bagi desa-desa yang selama ini terbiasa mengelola Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) sebesar 1 miliar atau lebih tentunya bukan suatu masalah, namun bagi desa yang APBDesnya kurang dari pemasukan tersebut tentunya akan merasa sangat kesulitan, terutama dalam hal serapan dana atas program-program desa.

Jika ketiga hal tersebut dapat dikawal dengan baik niscaya akan mengurangi gesekan yang terjadi dilapangan. Pun harapan atas transformasi desa yang mengarah pada optimalisasi otonomi desa akan terwujud dengan baik.

ini dibangun dari premis-premis praksis yang memang tidak bisa dipungkiri terbangun dalam realitas kita, contoh sederhana saja persoalan pekerjaan atau indikator seseorang atas kesejahteraan ekonomi.

Keberadaan UU Desa sejatinya ingin merubah mindset yang selama ini terlanjur salah kaprah. Desa selalu dikesankan dengan sesuatu yang tertinggal, kehidupan yang sederhana, akses yang sulit, dan tidak mencerminkan modernitas.

Pada titik inilah negara perlu campur tangan untuk mengembalikan pemahaman yang sebenarnya bahwa desa adalah ibu, desa adalah pusat peradaban, dan desa adalah inti kehidupan dari masyarakat.

Adanya stimulan dana desa sebesar 1 miliar patut diapresiasi, namun demikian, jangan sampai dana stimulan tersebut justru menimbulkan ketergantungan di satu sisi dan sengkarut pengelolaan di sisi yang lain. Desa harus mandiri dan berdaya dalam mengelola segala potensi yang dimiliki. Untuk itulah penyiapan sumber daya manusia (SDM) jauh lebih dibutuhkan oleh desa untuk menjawab tantangan dan upaya pertumbuhan desa menuju desa yang transformatif dan otonom. Dan konsep penyiapan SDM inilah yang harus dipikirkan serta diregulasikan dengan baik serta transparan, jangan sampai SDM yang nantinya mengelola desa tidak memiliki visi dan pemahaman secara filosofis atas desa itu sendiri.

Sebagai Ibu Pemahaman bahwa desa sebagai ibu dari kota selama ini telah tereduksi dengan massifnya wacana dan konstruksi pemikiran bahwa kota lah sentral dari kehidupan manusia.

Cara pandang yang demikian

Epilog Desa harus tumbuh menjadi pusat kehidupan dan peradaban, untuk itulah tugas negara untuk mengembalikan khitah kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memulainya dari membangun desa=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SELASA 3 MARET 2015 No. 0557 | TAHUN IV

SELASA 3 MARET 2015 | No. 0557 | TAHUN IV

MADURA

12

PUNCAK HUJAN

Ingatkan Potensi Bencana

PERLU WASPADA. Minimnya penerangan di jalan Ronggojalu Kabupaten Probolinggo yang kerap kali terjadi aksi kriminalitas terhadap pelintas jalan.

Ronggojalu Rawan Kriminalitas Minim Penerangan dan Jauh Pemukiman PROBOLINGGO- Aksi kriminalitas kerap kali menimpa pelintas jalan di wilayah Kabupaten Proibolinggo. Aksi tersebut sering dilakukan di sepanjang jalan Ronggojalu yang menghubungkan antara Kecamatan Dringu dengan Kecamatan Tegalsiwalan. Kondisi jalannya minim penerangan untuk malam hari dan jauh dari pemukiman warga.

Salah satu warga yang sering melintas, Budiono (30), warga Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, mengatakan di daerahnya sering terjadi tindak kriminalitas terhadap pelintas jalan. ”Beberapa hari kemarin ada warga sepedanya diambil dan nyawanya melayang,” terangnya kepada wartyawan, Senin (2/3).

Menurutnya, yang paling mengkhawatirkan pelintas jalan ketika malam hari karena minimnya lampu penerangan. Tidak hanya itu, letak pemukiman warga antara satu dengan yang lainnya jaraknya berjauhan. “Yang jelas kondisi jalan sangat sepi dan gelap ketika malam hari,” kata Budiono.

Minimnya penerangan lampu di jalan Ronggojalu, Budiono, ber-

harap agar pemerintah bisa melakukan pemasangan lampu agar tidak terjadi lagi korban kriminalitas hingga melayangnya nyawa menimpa warga. ”Sepanjang jalan kondisinya gelap, Warga tetap merasa khawatir ketika melintas malam hari,” pintanya.

Menanggapi hal itu, Kasat Reskrim Polres Probolinggo, AKP Roy Suryo Triputranto mengakui kondisi jalan itu minim penerangan lampu ketiika malam hari. Apalagi jarak rumah warag berjauhan yang dibatasi pematang sawah.

“Kondisi itu bisa menimbulkan banyak aksi kriminal yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan,” ujarnya.

Pihaknya menegaskan, aksi

yang dilakukan oleh pelaku kriminalitas dengan melihat beberapa kejadian yang ada tergolong sadis. Tidak hanya merampas motor pelaku, tapi tidak segansegan melukai dan menghabiskan nyawa korban.

“Saya berharap agar, pelintas jalan untuk lebih berhati-hati terutama di malam hari,” harap AKP. Roy Suryo Triputranto.

Kepada masyarakat, AKP Roy Suryo Triputranto meminta pelintas jalan tidak berangkat secara sendirian melainkan harus ada temannya. Sehingga pelaku kejahatan tidak mudah melakukan aksinya. “Tetap waspada dengan maraknya aksi kriminalitas yang kerap kali beraksi,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Berdasarkan surat edaran Badan Meteorologi, Kimatologi, dan Geofisika (BMKG) Provinsi Jawa Timur untuk puncak hujan diperkirakan akan turun dalam bulan Maret. Situasi tersebut diharapkan warga masyarakat tetap harus waspada dengan potensi timbulnya bencana.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nurjayadi mengatakan intensitas hujan memang tidak sebesar tahun kemarin. Tetapi warga tetap harus waspada dengan memasuki puncak hujan tahun ini.

“BMKG memperkirakan hujan akan mengalami puncaknya dalam pertengahan bulan ini,” terangnya, kepada wartawan, Senin (2/3).

Menurutnya, dampak hujan yang menyebabkan banjir terjadi dilokasi daerah rawan banjir lebih besar dibandingkan dengan tahun ini. Bahkan, beberapa minggu kemarin terjadi banjir, seperti di wilayah Kecamatan Sumberasih dan Tongas. Tetapi banjirnya tidak begitu meluas.

“Kami sudah menyiapkan tim tanggap bencana. Ini dilakukan agar penanganan bencana banjir dan bencana lainnya bisa segera tertangani. Terutama masalah kselamatan jiwa warga.

Untuk pendeteksi banjir, sudah ada yang terpasang dialiran sungai meski alatnya masih sangat minim,” tegas Dwijoko Nurjayadi.

Dwijoko Nurjayadi memperkirakan bencana banjir tidak separah tahun lalu. Karena pemkab sudah melakukan upaya pencegahan banjir, diantaranya melakukan pembangunan tanggul sungai serta melakukan upaya reboisasi dibeberapa lahan yang dinilai kritis.

“Persiapan sudah dilakukan BPBD Kabupaten Probolinggo untuk masalah pra bencana guna menekan potensi bahaya banjir yang sewaktu-waktu terjadi,” paparnya. =MAHFUD HIDAYATULLLAH

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 3 MARET 2015 | No. 0557 | TAHUN IV

13

KRIMINAL

Rumah Dokter Dibobol Maling

BUTUH PERHATIAN. Salah satu rumah warga di wilayah Kabupaten Probolinggo yang masih belum layak huni.

Ribuan Rumah Tak Layak Huni Berlantai Tanah dan Berdinding Gedek PROBOLINGGO - Keberadaan rumah warga yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo masih banyak yang belum layak huni. Bahkan angkanya tembus puluhan ribu rumah. Rata –rata rumah yang dinilai tak layak masih berlantaikan tanah dan berdinding gedek.

Berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo, menyebutkan tahun 2012 mecapai 18.000 ribu rumah, tahun 2013 angkanya turun menjadi 17 ribu rumah. Sedangkan tahun 2014 mencapai 16.000 ribu rumah tidak layak huni (RTLH).

“Setiap tahun pemkab melakukan pembangunan RTLH yang ada. Jumlahnya masih tergolong tinggi, yakni tembus dari 10 ribu RTLH yang tersisa,” kata Kepala Bappeda, Dewi Korina kepada wartawan, Senin (2/3).

Menurutnya, jumlahnya memang tergolong banyak. Namun pihaknya tidak akan tinggal diam untuk menuntaskan RTLH yang ada. Setiap tahunnya, pihaknya

hanya mampu melakukan pembangunan sebanyak 1.000 rumah warga yang dinilai sangat memprihatinkan.

“Pembangunan RTLH sudah dilakukan , tapi secara bertahap disesuaikan dengan anggaran yang ada,” tegas Dewi Korina.

Untuk pembangunan RTLH yang ada, lanjut Dewi Korina, pihaknya hanya menganggarkan pembangunan setiap rumah sebesar Rp 8-10 juta. Yang paling penting, dana itu bisa membantu memperbaiki rumah yang awalnya tidak layak akhirnya bisa menjadi layak huni dan tergolong sehat.

“Memamng rumah yang menjadi prioritas untuk pembangunan RTLH, diprioritaskan untuk

rumah yang masih berlantaikan tanah dan berdinding gedek,” ucapnya.

Jumlah RTLh yang ada tersebar di 24 Kecamatan dan 330 desa dan kelurahan yang ada, pihaknya mengaku untuk mempercepat pembangunannya pemkab berencana akan melakukan pembangunan dengan menggandeng pemerintah desa untuk bisa membantu membangun.

“Karena desa sebentar lagi akan mendapatkan anggaran yang dinilai tinggi. Sehingga upaya percepatan pembangunannya bisa dicapai dalam waktu yang relatif singkat,” kata Dewi Korina.

Dengan data RTLH tersebut, kata Dewi Korina, secara otomatis angka kemisknan di wilayah Kabupaten Probolinggo masih tergolong tinggi. ”Pemkab terus menekan angka dengan menekankan hasil pendapatan perkapita penduduk setiap tahunnya,” paparnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

PROBOLINGGO - Ketenangan warga Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo terusik. Rumah milik Suwignya Widodo (50) di jalan Pahlawan RT 01 RW 04, ketahuan dibobol pencuri, Senin (2/3).

Belum diketahui pasti, kapan dan jam berapa komplotan pencuri masuk rumah yang lagi kosong itu. Pemilik mengetahui rumahnya diobok-obok maling, saat dirinya hendak mengambil seragam putri bungsunya.

“Saya curiga pintu gerbang, gemboknya tidak bisa dibuka.

Saya kemudian melompat pagar masuk ke halaman, dan lalu masuk lewat pintu garasi. Setelah masuk, saya lihat kamar sudah berantakan,” katanya.

Lelaki yang menjadi PNS di lingkungan Pemkot Probolinggo itu bertambah yakin rumahnya diobok-obok maling, setelah tas jinjing yang berisi laptop tidak ada di tempat. Begitu juga dengan perhiasan milik istrinya beserta Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak ada di almari.

BPKB mobil tidak ada, tapi masih akan kami tanyakan dulu ke keluarga. Barangkali dipindah. Kami tidak pernah meletakkan uang di rumah. Uang dari mana, saya pegawai biasa kok,” tandas Suwignyo Widodo.

Suwignyo Widodo menjelaskan berapa gram perhiasannya yang hilang. Atas kejadian itu, kemudian memberitahukan ke

rekannya yang menjadi polisi lalu lintas kalau dirinya kemalingan. Tak beberapa lama petugas membawa anjing pelacak dan tim identifikasi tiba di tempat kejadian perkara (TKP) dan langsung melakukan olah TKP. Sesaat kemudian putri bungsu Suwignyo datang, dengan menangis dan dibopong oleh saudaranya. Ditambahlkan, pintu gerbang bisa dibuka setelah dirinya berhasil meluruskan gembok yang dibengkokkan oleh pelaku. “Saya luruskan dengan batu. Lalu pintu bisa dibuka,” tambahnya.

Menurutnya, sejak Sabtu rumahnya kosong karena bersama istri dan seorang putrinya tidur dirumah barunya di perumahan PNS pemkot, tepatnya di jalan Supriadi Kelurahan Kanigaran.

Setelah itu, Minggu paginya bersama keluarganya menjenguk ibunya di salah satu rumah sakit di Surabaya.

Setelah pulang Minggu malam sekitar pukul 00.00 WIB dari Surabaya, ia tidak mampir di rumah di jalan Pahlawan yang biasa ditempati ibunya, tetapi langsung ke rumah di utara Perumahan Asabri.

“Diperkirakan pelaku masuk ke halaman rumah dengan cara melompat pagar sisi timur. Pencuri yang belum diketahui jumlahnya itu masuk rumah dengan cara mencongkel pintu depan.

Pelaku kabur lewat pintu gerbang,” papar Suwignyo Widodo. =M.HSIBULLAH HUDA

DILACAK. Petugas dengan Anjing pelacaknya menyisir rumah yang dimasuki komplotan pencuri.

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 3 MARET 2015 | No. 0557 | TAHUN IV

POMPA AIR

Kondisinya Sangat Buruk PROBOLINGGO - Keberadaan pompa air yang dimiliki PDAM Kabupaten Probolinggo nampaknya sangat memprihatinkan.

Sebab umur pompa yang ada tergolong tua dan tidak layak untuk segera dilakukan perubahan.

Terkait hal itu, tahun ini akan segera melakukan pergantian terhadap pompa yang dinilai membutuhkan perbaikan. Pompa PDAM yang dinilai sudah umurnya lanjut usia sebanyak tujuh unit yang tersebar di beberapa daerah.

Diantaranya unit pompa yang ada di Kraksaaan, Maron, Besuk, Bantaran, Maron, Tiris dan Leces.

“Khusus untuk pompa PDAM yang ada diLeces sebanyak dua unit yang harus diganti,” kata Bambang Lasmono Direktur PDAM Kabupaten Probolinggo, kepada wartawan, Senin (2/3).

Menurutnya, pompa PDAM yang umurnya sudah melewati batas dengan rata-rata diatas 10 tahunan, dan sudah ada yang mendekati setengah abad. Padahal, idealnya pompa itu seharusnya diganti jika sudah mencapai umur 5-10 tahun.

“Kalau umur pompa sudah melebihi, berarti sudah tidak bisa ditangguhkan lagi dan layak untuk diganti yang baru,” tandas Bambang Lasmono.

Jika pompa tidak segera dilakukan pergantian, lanjut Bambang Lasmono, dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan air yang distribusikan kepada pemakai.

“Bisa saja volume air yang dikeluarkan tidak begitu cepat. Karena semua peralatan mesinnya sudah mulai lembek,” ucapnya.

Dia menambahkan, untuk tahun ini pihaknya sudah mendapatkan bantuan untuk mesin pompa Air dari pemerintah pusat. Dan akan segera melakukan pembangunan pompa air yang dinilai sangat membutuhkan perubahan.“Pemasangan pompa itu tidak dibiayai pemerintah pusat. Hanya mesinnya yang dibantu,” papar Bambang Lasmono. =MAHFUD HIDAYATULLAH

DIKELUHKAN. Biaya tanam padi semakin tinggi, dan harga jual gabah hasil panen tidak menunjukkan kenaikan.

Petani Mengeluh, Harga Bibit Padi Naik Dipicu Naiknya Harga Beras PROBOLINGGO – Naiknya harga beras selama beberapa hari terakhir, memicu kenaikan harga bibit padi di wilayah Kabupaten Probolinggo. Lonjakan harga terjadi hampir untuk segala jenis bibit padi. Petani pun mengeluh karena biaya tanam padi semakin tinggi, dan harga jual gabah hasil panen tidak menunjukkan kenaikan.

Pada musim tanam padi periode kedua tahun 2015 ini, sejumlah petani di Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo mulai merasa terbebani. Penyebabnya, saat ini harga bibit padi mengalami kenaikan harga sampai sepuluh persen.

Yakni antara lima ribu rupiah per-

sak yang berisi sepuluh kilogram.

Kenaikan harga tersebut terjadi pada jenis padi yang biasa.

Salah seorang petani padi, Arifah (30), mengatakan harga bibit padi jenis international rice (IR) 64 yang sebelumnya berkisar Rp 85.000 hingga Rp 90.000, kini naik menjadi Rp 95.000 persak.

Kenaikan harga juga terjadi pada bibit padi jenis Mambramo, Bondoyudo, serta Ciherang.

Sementara harga bibit padi jenis IR 66 naik Rp 5.000 dari harga awal Rp 80.000, kini menjadi Rp 85.000 per sepuluh kilogramnya. Lonjakan harga bibit padi, diduga terjadi akibat dampak kenaikan harga beras sejak tiga pekan terakhirini.

Kios dan toko penjual bahan pertanian ramai-ramai menaikkan harga bibit padi, seiring kenaikan harga beras tersebut,” ujarnya kepada wartawan, Senin (2/3).

Menurutnya, tingginya harga bibit padi saat ini semakin me-

nambah beban biaya untuk proses tanam padi di sawahnya. Mahalnya harga bibit padi tersebut, berbanding terbalik dengan harga jual gabah. ”Justru harga panen gabah petani tetap rendah, hanya dihargai sebesar Rp 600.000 perkwintalnya,” tandas Arifah.

Sementara itu, pihak kios penjual bahan pertanian mengaku tidak tahu menahu perihal penyebab kenaikan harga bibit padi.

Mereka terpaksa menaikkan harga jual bibit padi, lantaran harga belinya juga naik. “Meski mengalami lonjakkan harga, pasokan bibit tetap lancar,” paparnya. =M.HISBULLAH HUDA

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SELASA 3 MARET 2015 |3No. 0557 |2015 TAHUN IV SELASA MARET

No. 0557 | TAHUN IV

15 15

LIGA PRIMER INGGRIS

Rooney Bela Angel Di Maria

Para pemain Villareal dan Real Madrid berjibaku berebut bola pada pertandingan yang berlangsung di Santiago Bernabeu, Senin (2/3) dini hari WIB.

Madrid Gagal Jauhi Rival MADRID - Real Madrid gagal menjaga jarak empat poin dengan rival terdekatnya Barcelona setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Villarreal di Santiago Bernabeu, Minggu (1/3) malam waktu setempat atau Senin (2/3) dini hari WIB. Dengan hasil ini, kedua tim kini hanya terpaut dua poin.

Sehari sebelumnya, Barcelona membantai tuan rumah Granada dengan skor 3-1.

Pada laga tersebut, kedua tim bermain kaca mata pada babak pertama. Tuan rumah Real Madrid baru memecah kebuntuan di babak kedua, tepatnya pada menit ke-52 melalui gol tendangan penalti Cristiano Ronaldo.

Berawal dari upaya pemain internasional Portugal ini melewati sejumlah pemain Villarreal sebelum mengirim kepada Gareth Bale di sisi kiri pertahan lawan.

Bale lalu mengirim umpan silang ke mulut gawang. Di sana sudah ada Ronaldo yang siap menyundul bola, tetapi bek Villarreal Eric Bailly terlebih dahulu menjatuhkannya. Wasit pun menunjuk titik putih. Ronaldo sendiri yang mengambil eksekusi penalti sukses menaklukkan Sergio Asenjo di bawah mistar gawang Villarreal. Ronaldo menempatkan bola di sisi kiri gawang, sedangkan Asenjo

bergerak ke kanan.

Ini adalah gol ke-30 Ronaldo di La Liga musim ini dan menjadi top skor sementara. Dia unggul tiga gol dari Lionel Messi di tempat kedua dengan 27 gol. Sehari sebelumnya, Messi juga mencetak satu gol kemenangan Barcelona atas Granada.

Dua belas menit berselang, Gerard Moreno sukses menyamakan kedudukan. Berawal dari kesalahan Toni Kroos yang kehilangan bola di luar garis 16 dan berhasil diambil Moreno. Pemain ini kemudian melepas tendangan kaki kiri ke pojok kiri bawah gawang Madrid yang tidak bisa dihentikan kiper Iker Casillas.

Kedudukan 1-1 ini pun bertahan hingga laga usai.

Bagi Madrid, hasil imbang ini sangat tidak adil. Pasalnya, mereka menguasai jalannya pertandingan dengan 62% pen-

guasaan bola dan 25 tendangan ke gawang, tujuh di antaranya tepat sasaran. Sedangkan Villarreal hanya mencatat 38% penguasaan bola dengan 9 tendangan ke gawang dan hanya empat yang tepat sasaran.

Pelatih Madrid Carlo Ancelitti tentu saja tidak puas dengan hasil ini karena bermain dengan tempo yang lambat di babak pertama dan tidak efisen di babak kedua. “Dua babak pertandingan ini sangat berbeda. Di babak pertama kami bermain dengan tempo yang lambat dan kami harus melakukan banyak umpan silang karena kami tidak memainkan bola dengan cepat. Sedangkan di babak kedua, temponya sudah beda, memiliki banyak peluang tetapi tidak efisien,” ujar pelatih asal Italia itu.

Sedangkan, pada laga satu jam sebelumnya, tim elite lainnya dari Madrid, Atletico Madrid juga hanya bermain imbang tanpa gol melawan tuan rumah Sevilla di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Hasil ini membuat Atletico yang adalah juara bertahan La Liga dan menduduki posisi ketiga klasemen sementara terpaut lima angka dari Barcelona dan tujuh poin dari Madrid di puncak klasemen.

Catatan statistif ESPN menunjukkan, Atletico kalah segalagalanya dari Sevilla. Tuan rumah

menguasai 65% penguasaan bola dengan 13 tendangan kegawang, empat di antaranya tepat sasaran.

Sedangkan Atletico hanya diberi 35% penguasaan bola dengan sembilan tendangan ke gawang, hanya dua yang menemui sasaran.

Napoli Buang Kesempatan Sementara itu dari Liga Serie A Italia, Napoli membuang kesempatan menyingkirkan AS Roma dari peringkat kedua klasemen sementara setelah kalah 0-1 dari Torino pada lanjutan Liga Serie A, Senin (2/3) dini hari WIB di Stadio Olimpico Grande Torino. Gol tunggul Torino diceak oleh Kamil Glik pada menit ke-68. Hasil ini membuat Napoli tetap tertinggal tiga poin dari AS Roma yang baru akan bermain melawan Juventus pada Senin (2/3) malam atau Selasa (3/3) dini hari WIB nanti.

Pelatih Napoli Rafael Benitez mengaku sangat kecewa dengan permainan anak-anak asuhnya.

“Sya tidak puas dengan pertandingan ini. Saya tidak suka babak pertama dan masih ada banyak hal lain yang saya tidak sukai.

Saya kecewa karena kami kalah.

Saya tidak ska dengan permainan pada babak pertama. Saya lebih suka dengan penampilan babak kedua sampai terjadi kesalahan dan memberi gol untuk lawan,” kata pria asal Spanyol itu.=espn/ sky sports/carol aji

MANCHESTER - Kapten Manchester United (MU) Wayne Rooney mendukung rekannya Angel Di Maria yang tampil buruk saat MU menang 2-0 atas Sunderland di Old Trafford akhir pekan lalu. Menurut Rooney, Di Maria boleh saja kadang-kadang tampil buruk, tetapi satu hal yang tidak pernah hilang dari diri Di Maria adalah kelas permainnnya.

Selama di Real Madrid musim lalu, Di Maria membuat 17 umpan dan dinobatkan sebagai man of the match pada final Liga Champions musim lalu. Tetapi kehadiran Toni Kroos dan James Rodriguez di Santiago Bernabeu membuat Di Maria harus segera pergi. MU pun harus merogoh kocek hingga 59,7 juta pound untuk mendatangkan pemain internasional Argentina itu.

Tetapi penampilan pada musim pertamanya di Old Trafford belum memuaskan. Meski demikian, Wayne Rooney percaya Di Maria akan sukses besar bersama klub barunya ini. “Laga Sabtu lalu untuk Di Maria pasti pernah dialami semua pemain. Tetapi dia tetaplah seorang pemain besar.

Bakat seseorang tidak bisa hilang begitu saja hanya dalam satu malam,” kata Rooney.

Dia menambahkan, “Saya kira dia akan bisa mengatasi kesulitan ini. Kami semua pernah mengalami seperti itu. Dan setiap pemain memiliki caranya masing-masing untuk mengatasi hal itu dan saya yakin dia akan menjadi pemain besar untuk kami hingga akhir musim nanti.”

Sedangkan terkait koleksi golnya yang tidak sebanyak musim sebelumnya, Rooney tidak mepersoalkannya. Rooney baru mencetak 10 gol di Liga Utama Inggris musim ini. “Semua orang tahu bahwa sepanjang musim ini saya bermain sebagai gelandang tetapi rekor gol saya menunjukkan bahwa saya masih mencetak gol. Karena itu saya tidak khawatir tentang rekor gol itu,” kata Rooney.

Dia meneruskan, “Saya sangat senang, pelatih bisa memainkan saya lagi sebagai penyerang dan saya gembira bisa mencetak dua gol. Saya menghormati keputusannya dimanapun saya akan dimainkan. Diharapkan mulai dari sini saya bisa terus mencetak gol seperti pada musim-musim sebelumnya.” =espn/carol aji

KORAN MADURA 16 MADRID

JUMAT 27 FEBRUARI 2015 | No. 0555 | TAHUN IV

GAGAL JAUHI RIVAL

KORAN MADURA

16

SELASA 3 MARET 2015 No. 0557 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

RASA LAPAR GELAR MOU TERPENUHI LONDON-Pelatih Chelsea Jose Mourinho sangat senang dan bahagia karena rasa laparannya akan gelar terpenuhi setelah menjadi jawara Piala Liga Inggris menyusul kemenangan 2-0 atas Tottenham Hotspur pada laga final di Stadion Wembley, Senin (2/3) dini hari WIB. Ini adalah gelar pertama Mourinho sejak kembali ke Stamford Bridge untuk periode kedua. ua gol kemenangan Chelsea dicetak oleh John Terry menjelang turun minum menyambut bola tendangan bebas Willian dan gol bunuh diri Kyle Walker yang berusaha membendung bola tendangan Diego Costa. Bagi Terry, ini adalah gol pertamanya di final Piala Liga, tetapi bukan yang terakhir. Sebab dia berharap masih akan datang lagi ke Wembley dan mencetak gol kemenangan untuk Chelsea.

Ini adalah trofi ke-10 dalam 12 laga final terakhir Mourinho. Secara keseluruhan, ini adalah trofi ke-21 Mouirnho selama 15 tahun karier kepelatihannya. “Saya baru mulai tahun 2000. Saya memenangi Piala UEFA pada 2003, Liga Champions 2004, kemudian memenangi Liga Champions lagi bersama Inter Milan. Saya tidak punya banyak waktu untuk memproses itu,” kata ourinho.

Trofi pertamanya di Inggris diraih pada 2005 dari Piala Liga kemudian diikuti dengan trofi Juara Liga Utama Inggris. Ini dalah juara liga pertama Chelsea dalam 50 tahun terakhir. Selama empat tahun di Stamford Bridge pada periode pertama kepelatihannya, dia mempersembahkan dua gelar Piala Liga, dua Liga Utama Inggris, dan Piala FA. Musim ini, dia juga berpeluang mempersembahkan gelar juara Liga Utama Inggris untuk pertama kalinya kepada Chelsea dalam lima

tahun terakhir. Dan, trofi Piala Liga Inggris dini hari kemarin adalah gelar pertama Mouirnho dalam dua tahun terakhir yang selalu berakhir tanpa satu trofi pun.

“Sangat sulit untuk saya hidup tanpa gelar. Saya selalu ingin hidup saya diisi dengan berbagai gelar. Ini penting untuk saya dan anak-anak.

Bagi klub, gelar ini tentu saja jauh lebih berarti, tetapi ini adalah gelar pertama dengan tim yang baru dibentuk,” kata Mourinho.

Dia melanjutkan, “Kami punya Petr Cech, John Terry, dan Didier Drogba. Tetapi setelah itu kami memiliki generasi pemain baru. Jadi sebagai sebuah tim, ini sangat penting.”

Sedangkan terkait pertandingan final tersebut, Mourinho menilai, strategi dan taktiknya berjalan sempurna.

“Secara strategi, para pemain saya sangat fantastik. Saya punya konsep yang jelas tentang laga final. Meskipun kami tidak bisa memenangkan semua laga final, tetapi setiap pertandingan final dimainkan untuk menang.

Kami memiliki tim yang tidak bisa diduga oleh banyak orang. Tim kami memiliki keseimbangan yang luar biasa, sangat kompak di lapangan tengah dan menekan lawan,” kata Jose Mourinho.

Dia melanjutkan, “Kami praktis tak menemukan banyak masalah pada laga ini. Spurs memiliki sejumlah peluang, termasuk tendangan bebas Christian Eriksen yang

membentur mistar gawang. Tetapi selebihnya, kami mengontrol pertandingan dengan sangat baik.

Kami tahu bahwa kami akan sangat berbahaya dalam serangan balik.

Sebenarnya, saya masih mengharapkan lebih, tetapi saya kira kami sudah bermain sebagaimana layaknya sebagai laga final.”

Pada bagian lain, Jose Mour-

inho memuji penampilan anakanak asuh Mauricio Pochettino. Walaupun, di babak kedua, mereka tidak lagi membahayakan Chelsea. “Tottenham dan Maurico fantastis. Dia membangun sebuah tim yang hebat dan cukup menyulitkan kami,” papar mantan pelatih Real Madrid itu lagi.

Mauricio Pochettino juga

bangga pada pemainnya. “Kami bermain sangat bagus di babak pertama dan kami sangat bangga dengan gaya dan filosofi sepakbola kami. Kami lebih baik dari Chelsea. Kami hanya tidak beruntung karena kami kemasukan gol dan ini cukup menyulitkan kami,” kata pelatih asal Argentina itu. =espn/ sky sports/carol aji

4SELASA 3 Maret 2015 No. 0557 | TAHUN IV

KORAN MADURA

Ada Apa dengan Proyek Drainase?

PAMEKASAN | G

SELASA 3 MARET 2015 | No. 0557 | TAHUN IV

Promosi Kasek Diperjualbelikan?

A

APMS Permainkan Harga BBM?

SAMPANG | J

SUMENEP | C

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Giliran KPK Periksa

Tiga Kontraktor Terkait Pembayaran Fee sampai 10 Persen pada Fuad BANGKALAN - Pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait kasus yang menimpa ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin terus berlanjut. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga kontraktor di Jakarta. Ketiga kontraktor tersebut seluruhnya berasal dari Bangkalan yakni Saleh Farhat, Suparman, dan Humaidi.

Pemeriksaan tersebut seputar permainan proyek yang ada di Kabupaten Bangkalan selama Fuad Amin menjabat sebagai bupati. Selama itu pula beredar kabar setiap proyek harus membayar fee sampai 10 persen pada Fuad.

"Saya datang ke kantor KPK di Jakarta pada hari ini, karena dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan mengenai proyek di Bangkalan," ujar Direktur CV Karya Alhaba, H Humaidi, saat konfirmasi melalui telepon selulernya, Senin (2/3).

Di samping soal proyek, dirinya juga ditanya terkait dengan migas. Tetapi, dirinya tidak mengetahui persoalan migas karena tidak pernah terlibat. Dalam pemeriksaan kali ini, KPK juga menanyakan soal ijazah Fuad Amin.

Menurutnya, dirinya diperiksa KPK sekitar 8 jam lebih.

Dirinya masuk ke kantor KPK sejak pukul 08.30 wib dan baru keluar pukul 17.00 wib.

"Penyidik KPK menyodorkan sejumlah pertanyaan terkait Fuad Amin, mulai dari fee proyek, migas (minyak dan gas) serta ijazah. Namun, untuk migas saya tidak tahu," ungkapnya.

Dirinya pun mengakui KPK menanyakan soal fee 10 persen setiap proyek yang ada di Bangkalan. Namun, dirinya secara pribadi mengaku tidak pernah membayar fee sebesar itu, tetapi hanya di bawah itu.

"Tadi saya ditanya soal fee 10 persen setiap proyek yang ada di Bangkalan. Kalau saya pribadi tidak pernah membayar fee sebesar itu, paling di bawah itu. Sebab bila tidak membayar fee dana untuk proyek tidak cair," terang Humaidi.

Dirinya pun mengakui jika kasus dugaan ijazah palsu pernah dilaporkan ke Mabes Polri atas nama Mabando. Selain dirinya, KPK mengenai proyek sekarang, juga ada kontraktor lain seperti Saleh Farhat, dan Suparman.

"Kalau yang melaporkan dugaan ijazah palsu Fuad Amin ke Mabes Polri, saya atas nama Mabando. Selain saya yang diperiksa KPK mengenai proyek sekarang, juga ada kontraktor lain seperti Saleh Farhat, dan Suparman. Sekarang saya sudah selesai diperiksa KPK dan menuju bandara untuk pulang," paparnya. =MOH RIDWAN/RAH

H Humaidi

Direktur CV Karya Alhaba

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 3 MARET 2015 | No. 0557 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

SELASA 3 MARET 2015 No. 0557 | TAHUN IV

Petani Desa Essang Kecamatan Talango Pulau Poteran panen sorgum beberapa waktu lalu. Dinas Kesehatan Sumenep menyatakan makanan pengganti beras itu tudak bisa dikonsumsi seperti beras atau jagung.

Petani Poteran Panen Sorgum Dinas Kesehatan: Tak Bisa Dijadikan Makanan Pokok SUMENEP – Bersamaan dengan naiknya harga beras, petani Desa Essang, Kecamatan Talango, Pulau Poteran, memanen sorgum. Memang, disela-sela tanaman jagung, petani biasa menanam sorgum di lahan pertaniannya.

Petani Pulau Poteran menjadikan buah tanaman tersebut sebagai makanan pokok pengganti beras dan jagung. Warga Talango biasa memakan nasi sorgum dicampur dengan sayur daun kelor dan lauk pauk ikan laut.

Penuturan petani, tidak semua tanah bisa ditanami tanaman sargum. Hanya daerah kering dan mengandung tanah pasir yang bisa ditanami. Petani memanennya setelah buah sorgum berwarna kemerahan.

Untuk bisa dikonsumsi, ditumbuk secara tradisional menggunakan lesung untuk mengupas kulit dari buliran sorgum. Lalu dicuci seperti halnya memasak nasi pada umumnya.

Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Sumenep, Bambang Herianto mengatakan, bahwa salah satu terobosan yang

diambil pihaknya dalam mengantisipasi melambungnya harga beras dengan sentuhan teknologi, menjadikan sorgum sebagai makanan manusia.

“Jadi, sorgum ini awalnya memang makanan ternak. Tapi setelah melalui sentuhan teknologi, sorgum bisa dijadikan beras sorgum. Itulah antisipasi teknologi. Sehingga kalau terjadi hal seperti ini (harga beras mahal, red.), bisa menggunakan tanaman alternatif, yaitu sorgum,” tukasnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, A Fatoni mengatakan, kandungan gizi sorgum sama dengan beras. Namun, kandungan seratnya tinggi. Sehingga tidak bisa dijadikan makanan pokok seperti beras dan jagung.

Fatoni mengungkapkan, ditinjau dari kesehatan, makanan

A Fatoni

Kepala Dinkes sorgum tidak kalah dengan makanan yang terbuat dari beras atau jagung. Menurutnya, salah satu kelebihan sorgum dibanding beras dan jagung adalah kadar kalori.

Kadar kalori atau gula dalam sorgum itu lebih rendah daripada beras dan jagung. Sehingga, sorgum baik dikonsumsi oleh

penderita penyakit kencing manis atau diabetes. “Jadi sorgum itu baik apabila dikonsumsi oleh penderita kencing manis,” tuturnya, Senin (2/3).

Namun begitu, dia juga menjelaskan bahwa bagi seseorang yang tak terbiasa mengonsumsi sorgum harus beradaptasi terlebih dahulu. Proses adaptasi membutuhkan waktu sekitar tiga bulan. “Dari segi pencernaan, mungkin kita masih belum siap.

Butuh adaptasi. Tapi kalau sudah diadaptasikan sejak kecil, tidak akan ada masalah,” jelasnya kemarin di kantornya.

Menurutnya, setelah melewati masa adaptasi sekitar tiga bulan, seseorang tidak akan ada masalah mengonsumsi sorgum. Hanya saja, imbuhnya, sorgum tetap tidak bisa dikonsumsi seperti halnya makanan beras atau jagung.

Menurutnya, dalam mengonsumsi sargum tidak bisa dilakukan secara kontinyu. Pasalnya, jika dikonsumsi secara kontinyu, akan menyebabkan lambung bermasalah, seperti mengalami sakit maag. “Misalnya, sorgum hanya

dijadikan sebagai menu makan malam. Makan siang dan makan pagi harus nasi beras. Agar pencernaan itu dapat istirahat,” tandasnya.

Selain itu, menurutnya, sorgum mengandung serat yang lebih tinggi dibandingkan dengan beras dan jagung. Sehingga, akibat terlalu tingginya serat tersebut, seseorang yang tidak terbiasa mengonsumsi sorgum akan kembung.

Selebihnya, Fatoni mengatakan bahwa penganekaragaman makanan memang penting. Menurutnya, masyarakat tidak boleh sepenuhnya tergantung hanya kepada beras atau jagung. Hal itu bertujuan apabila terjadi kelangkaan beras atau harga beras melambung masyarakat bisa berpindah kepada jenis makanan lain.

Begitu juga sebaliknya, menurut dia, masyarakat juga tidak boleh tergantung dengan sorgum.

Ketergantungan kepada sorgum juga berbahaya. Karena sorgum hanya bisa tumbuh pada musim-musim tertentu, dan tidak semua daerah bisa ditanami sorgum,” pungkasnya. =FATHOL ALIF/AHMAD SAI/MK

Sumenep AGEN MINYAK

APMS Permainkan Harga BBM? SUMENEP - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Syaiful Bari mengungkapkan, dua Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) ditengarai mempermainkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dugaan itu sudah disampaikan saat komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan tersebut mengadakan pertemuan dengan Kabag Perekonomian Pemkab Sumenep, Pertamina, dan beberapa perwakilan masyarakat dari Kecamatan Masalembu, Raas, Sapeken dan Kangayan.

Saat itu, pihaknya menyampaikan kepada Pertamina bahwa di wilayah kepulauan Sumenep mengalami kelangkaan BBM. Syaiful Bari juga mengaku telah menyampaikan APMS yang ada di Masalembu dan Kangayan menjual BBM dengan harga di atas ketentuan pemerintah.

Merespons dugaan tersebut, Pertamina mengancam akan memutus penyaluran BBM kepada APMS yang ditengarai telah melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat itu. Namun, sampai sekarang Pertamina masih memberi kesempatan kepada APMS itu untuk beroperasi.

“Tapi, jika APMS itu tetap melakukan pelanggaran, artinya tetap menjual BBM atau LPG di atas ketentuan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah, akan dilakukan pemutusan pasokan BBM kepada APMS itu oleh Pertamina,” katanya.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang dikantongi pihaknya dari masyarakat, harga BBM di Kepulauan Kangayan kurang lebih Rp. 12 ribu per liter. “Tapi itu di pengecer. Tapi kalau ternyata APMS memang menjual BBM atau LPG di atas harga yang ditentukan pemerintah, itu sudah pelanggaran. Sehingga perlu ditindak,” tandasnya.

Sementara terkait dengan pengawasan terhadap LPG, pihaknya menyarakan agar sistem pendistribusian LPG dilakukan secara tertutup. Sehingga, dalam pengendalian dan pengawasan harga dapat dilakukan dengan mudah. “Lebih dari itu, agar kebutuhan masyarakat kepada LPG dapat terpenuhi,” pungkasnya. =FATHOL ALIF/MK

KORAN MADURA

SELASA 3 MARET 2015 | No. 0557 | TAHUN IV

C

KBM SDN 1 Kalebbengan Lumpuh Orangtua dan Siswa Keberatan Guru Dimutasi SUMENEP – Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Sekolah Dasar Negari (SDN) 1 Kalebbengan, Kecamatan Rubaru, lumpuh. Sebanyak 193 siswa sekolah tersebut mogok belajar sejak beberapa waktu lalu.

“Sejak hari Jumat kemarin, separuh siswa yang masuk ke sekolah. Tapi pada hari Sabtu hingga hari ini, semua siswa memilih tidak masuk sekolah,” kata salah satu wali siswa SDN 1 Kalebbengan, Daniji (37), Senin (2/3).

Mogok belajar tersebut sebagai protes setelah guru Kelas VI SDN 1 Kalebbengan, Sunawi, dimutasi ke SDN Pakondang, Kecamatan Rubaru.

“Pak Sunawi ini sudah 20 ta-

hun mengajar. Jadi sudah menyatu dengan siswa-siswi. Apalagi Pak Sunawi ini guru yang paling rajin, dan komunikasinya bagus dengan siswa dan orangtua siswa,” tuturnya.

Katanya, ratusan siswa tersebut mengaku tidak akan mengikuti KBM sebelum guru favoritnya itu kembali bertugas di SDN 1 Kalebbengan. "Kami semua ingin Pak Sunawi tetap mengajar di Kalebbengan. Ma-

kanya, orangtua dan siswa semuanya keberatan ketika Pak Sunawi dipindah," terangnya.

Daniji memaparkan, berdasarkan pertemuan para wali siswa, apabila Pak Sunawi tidak kembali ke SDN 1 Kalebbengan, siswa-siswa akan dipindahkan ke sekolah lain. "Ini sudah kesepakatan para wali siswa. Anakanak akan dipindah ke sekolah lain kalau Pak Sunawi tidak kembali mengajar di Kalebbengan," tandasnya.

Sementara Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Sumenep, Fajar Santoso mengaku belum mengetahui persoalan tersebut. Sebab, be-

lum menerima laporan. “Soal itu, pasti kami akan kroscek nanti. Tapi kalau menyangkut mutasi jabatan, itu sudah di luar tanggungan kami,” katanya.

Ditanya soal keinginan wali siswa mengembalikan guru yang telah dipindah, pihaknya mengaku tidak bisa memaksakan kehendak tersebut. Ia menyarankan wali siswa melayangkan surat permohonan keberatan mutasi kepada Bupati Sumenep melalui Kepala Dinas Pendidikan.

"Silakan wali siswa berkirim surat ke Bupati, menyampaikan keinginan agar guru itu kembali lagi ke sekolah asalnya," tukas Fajar, kemarin. =JUNAEDI/MK

BERMAIN. Siswa sekolah dasar bermain ayunan di Rumah Pintar Sumenep, Senin (2/3). Tempat tersebut menjadi arena bermain siswa sepulang sekolah ataupun ketika hendak berangkat sekolah, selain itu menjadi tempat diskusi pemuda dan mahasiswa.

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 3 MARET 2015 | No. 0557 | TAHUN IV

KRIMINALITAS DITERTIBKAN. Menara tower yang ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep di Jalan Adirasa Kolor, Senin (2/3).

Dibacok Saat Tonton Sabung Ayam SUMENEP – Surawi (37), warga Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh tetangganya sendiri, Sunama (33).

Akibatnya, jempol tangan kanannya putus terkena sabetan celurit.

TANPA IZIN

Menara Tower Ditertibkan SUMENEP – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep, Selasa (2/3) sekitar pukul 16.00, menertibkan menara tower di Jalan Adirasa, Kolor, Sumenep. Menara itu diturunkan karena tidak mengantongi izin dari pemerintah.

“Awalnya, kami telah melayangkan surat kepada pemiliknya.

Tapi imbauan kami tidak diindahkan. Sehingga, terpaksa ditertibkan,” kata Kasi Ops Satpol PP Sumenep Moh. Saleh, kemarin.

Pihaknya sebelum melakukan penertiban, terlebih dahulu konsultasi dengan perusahaan pemilik tower tersebut. Sebab, sebelumnya, perusahaan tersebut mengaku masih dalam proses jual beli menawa tower itu.

“Janjinya perusahannya dua minggu yang lalu akan menertibkan. Tapi kenyataannya hingga saat ini masih belum diturunkan.

Makanya, kami tertibkan secara paksa saja,” tuturnya.

Kepala Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BBPT) Sumenep, Herman Poernomo berjanji akan memperketat proses izin pembangunan menara tower yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi.

“Ke depan, kami akan melakukan pemantauan terhadap semua pembangunan menara tower.

Apalagi sesuai aturan yang ada, setiap tiga tahun sekali izinnya harus diperpanjang,” janjinya.

Jika pembangunan tower ilegal tetap dibiarkan, pemerintah daerah

yang akan rugi. Sebab, menara tower tersebut tidak akan membayar retribusi. ”Pasti ke depannya, kami akan menindak semua pembangunan menara yang tidak punya izin.

Jika mokong pasti kami tertibkan paksa,” tegasnya.

Disingngung soal lambannya penertiban, pihaknya mengaku sudah lama melakukan koordinasi dengan perusahaan tersebut.

Perusahaan dimaksud mengaku sanggup untuk segera memproses izinnya.

“Menara ini sudah kemarin yang tidak berfungsi. Dayanya sudah dicabut oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara). Itu dilakukan karena masih belum mengantongi izin dari pemerintah daerah,” terangnya. =JUNAEDI/MK

Laki-laki paruh baya itu saat ini sedang dirawat di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Arjasa.

Sementara pelaku melarikan diri setelah membacok Surawi, karena menjadi incaran warga.

Berdasarkah informasi yang dihimpun Koran Madura, kejadian tersebut bermula saat korban datang dari salah satu rumah familinya yang tak jauh dari rumahnya. Di tengah jalan, korban melihat sekumpulan warga yang sedang ramai berada di pinggir hutan, tepatnya di Desa Kalingayar, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean.

Korban menghampiri kerumunan warga tersebut. Sesampainya di lokasi, ternyata tempat berkumpulnya orangorang tersebut adalah arena judi sabung ayam. Warga saat itu sedang asyik melakukan judi sabung ayam.

Tidak lama kemudian, suasana gembira menjadi ricuh. Kondisi seperti itu membuat korban sedikit demi sedikit menghindar dari lokasi. Namun tidak disangka, setelah menghindar, celurit milik Sunama yang awalnya mengadu ayam tiba-tiba disabetkan ke tangan korban hingga putus.

“Persisnya saya tidak tahu, karena saya pada saat kejadian tidak di tempat. Tapi berdasarkan cerita korban, tangan korban putus akibat sabetan sajam milik Sunama,” kata salah satu tokoh masyarakat Desa Kalikatak, Mustari.

Ia meminta agar pihak kepolisian serius menangani persoalan tersebut. Sebab, di lokasi tersebut juga kerap dijadikan sebagai tempat judi sabung ayam. ”Lokasi itu kerap dijadikan sebagai lokasi judi sabung ayam.

Namun, tidak pernah ada operasi dari pihak kepolisian,” jelasnya.

Kata Mustari, judi sabung ayam di tempat tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan juga kerap dilakukan oleh anak kecil. “Ini yang menjadikan kami resah. Makanya, kami minta aparat kepolisian menangkap semua pelaku di sana,” pintanya.

Kapolres Sumenep AKBP Rendra Radita Dewayana melalui Kapolsek Arjasa AKP Syakrani mengaku belum mengetahui kejadian tersebut. Sebab, saat ini masih ada di daerah daratan dan belum mendapatkan laporan dari anggotanya ”Kami masih mengantar tersangka pemakai sabu di Polres. Nanti, kami cek terlebih dahulu,” timpalnya singkat, kemarin. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 3 MARET 2015 | No. 0557 | TAHUN IV

E

Komisi C Akan Sidak Marak Aksi Penambangan Liar di Gili Raja SUMENEP – Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Dwita Andriyani mengatakan, komisinya dalam waktu dekat akan melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke Desa Lombang, Kecamatan Giligenting, Pulau Gili Raja.

“Beberapa hari yang lalu, kami telah mendapat laporan jika di Desa Lombang ada aksi penambangan pasir yang diduga liar. Informasinya, penambangan pasir itu dilakukan oleh salah satu ok-

PASANG IKLAN

num yang mengaku masyarakat setempat, kemudian hasil tambangnya itu dijual ke desa lain,” tuturnya, Senin (2/3).

Dalam sidaknya nanti, komisi bidang pembangunan itu akan

melibatkan sejumlah pihak mulai dari unsur pemerintah tingkat kabupaten sampai tingkat desa. “Nantinya, kami juga akan mengajak dari BLH (Badan Lingkungan Hidup). Kemudian kami akan mempertemukan dengan sejumlah pihak, termasuk Camat, Polsek, Danramil, para kepala desa (kades) serta tokoh masyarakat di sana,” terangnya.

Anggota Komisi C DPRD Sumenep, Indra Wahyudi menuturkan, aksi penambangan pasir

ilegal tidak bisa dibiarkan, karena akan merusak lingkungan. ”Tujuan kami ini, untuk mencarikan solusi alternatif. Sehingga aksi tersebut tidak semakin merajalela,” katanya.

Informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura, penambangan pasir yang dilakukan oleh salah satu warga Desa Lombang kerap dijadikan bahan bangunan tempat ibadah dan rumah warga.

Kepala Satpol PP Sumenep Abd. Madjid mengaku sudah

lama mendapatkan informasi terkait aksi penambangan pasir tersebut. Bahkan, dirinya sudah menyampaikan kepala BLH (Badan Lingkungan Hidup) Sumenep, untuk ditindak lanjuti.

Penegak perda mengaku tidak bisa berbuat sendirian dalam menertibkan penambangan pasir di daerah kepulauan. Untuk area kepulauan, penertiban juga menjadi tanggung jawab Pol Airut. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA Advertorial

Berita Kehilangan

Display

Iklan Baris Bergambar

Call Centre (0328) 6770024

BELUM DIPARANI. Tumpukan buku Kurikulum 2013 menumpuk di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep, Senin (2/3). Ratusan buku itu untuk madrasah yang ada di daerah kepulauan yang belum diparani.

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 3 MARET 2015 No. 0557 | TAHUN IV

SELASA 3 MARET 2015 | No. 0557 | TAHUN IV

MADURA

F

PANEN LEBIH AWAL. Warga memanen jagung yang rebah akibat disapu angin kencang di Grujugan, Larangan, Pamekasan, Jatim, Jumat (27/2). Angin kencang disertai hujan lebat itu menyebabkan puluhan rumah di tiga desa rusak dan seorang warga luka akibat ditimpa bangunan.

Menyampaikan Pendapat Harus Mengikuti Aturan Suli Minta Polisi Telusuri Pengunjuk Rasa yang Tiba-tiba Batal PAMEKASAN – Menyampaikan pendapat terhadap pemerintah harus dilakukan sesuai peraturan. Sejauh ini penyampaian pendapat di wilayah Pamekasan dinilai tak berjalan sesuai yang seharusnya, seperti yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Materi aspirasi yang dibawa oleh pengunjuk rasa tidak didahului dengan dilakukan dalam diskusi berupa audiensi. Padahal unjuk rasa merupakan jalan keluar terakhir yang perlu dilakukan jika aspirasi yang dibawa menemui jalan buntu. Ini aturan yang dimiliki Pamekasan, kata Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris.

Menurutnya, banyak unjuk

rasa di Kabupaten Pamekasan karena telah terjadi penyimpangan dalam menyampaikan pendapat.

Dianggapnya, unjuk rasa cara satu-satunya dalam menyampaikan aspirasi. Padahal memberikan pendapat melalui audiensi lebih baik daripada aksi turun jalan.

Kendati demikian, diakuinya, unjuk rasa bagian dari hak masyarakat bila ada sesuatu yang memang perlu diperbaiki, de-

ngan tujuan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan Pamekasan ke depan. Apalagi menyampaikan pendapat dengan audiensi lebih efektif karena kedua belah pihak baik pendemo dan yang di demo bisa sama-sama menyampaikan pendapatnya.

“Sepanjang bisa dilakukan dengan cara selain unjuk rasa, semisal audiensi. Ini jauh lebih efektif. Apalagi lembaga pemerintahan baik pemkab maupun DPRD, sangat welcome (menerima) aspirasi dari masyarakat maupun mahasiswa. Baiknya audiensi, agar tujuan untuk kepentingan Pamekasan tercapai,” kata politisi PBB ini.

Selain itu, lanjut Suli,

pihak-nya juga menyayangkan penyampaian aspirasi yang terkadang tidak menggunakan adat ketimuran. Ia mencontohkan menyampaikan orasi yang mengumpat dan mencaci-maki, sehingga tidak menunjukkan sebagai aktivis yang kental dengan orang berpendidikan.

“Kami kira pengunjuk rasa yang didominasi mahasiswa itu mengenyam pendidikan. Jadi tentunya mereka lebih paham, mana yang sopan dan mana yang tidak,” ungkapnya.

Tidak hanya sampai di situ saja, Suli juga meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kelompok pengunjuk rasa yang secara tiba-tiba batal menyam-

paikan aspirasi. Pasalnya, pembatalan tersebut diduga karena sudah diselesaikan di bawah tangan.

Menurutnya, jika dalam sebuah unjuk rasa yang berujung barter jelas akan mencederai demokrasi, mengkhianati masyarakat dan akan mengganggu aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Pamekasan.

“Jika hal itu memang terjadi, kami sangat prihatin karena itu akan menghilangkan idealisme kelompok lainnya, yang memang mempunyai niat untuk memajukan Pamekasan. Bagaimana pun panji pergerakan jangan sampai bertuliskan dengan angka 86,” kata Suli. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 3 MARET 2015 | No. 0557 | TAHUN IV

G

Ada Apa dengan Proyek Drainase?

BPBD Anggap Selesai Proyek yang Belum Kelar PAMEKASAN – Kendati telah melebihi batas waktu toleransi, pengerjaan proyek normalisasi saluran air (drainase) di Jl Jokotole, Pamekasan, tidak ada pemutusan kontrak. Bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menganggap proyek tersebut sudah selesai.

Hal itu disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek dari BPBD Pamekasan, Ismail. Menurutnya, pekerjaan yang dilakukan saat ini merupakan penyempurnaan. Sebab secara teknis volume kontrak, pemasangan Box Culvert sudah terpasang seluruhnya.

“Semua Box Culvert untuk saluran air itu sudah dipasang.

Jadi, secara teknis volume kontrak sudah selesai. Kalau yang dikerjakan hari ini, sebenarnya cuma penyempurnaan saja,” kata Ismail.

Proyek tersebut adalah salah satu paket yang anggarannya berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPM) sebesar Rp10 miliar. Selain untuk saluran air, sebagian anggarannya untuk pembangunan Bronjong.

Sementara normalisasi saluran air berupa pemasangan Box Cluivert sebesar Rp3,6 miliar.

Pada kontraknya, proyek yang dikerjakan PT Pembangunan Makmur Santoso itu, pengerjaannya dimulai akhir tahun 2014 dengan batas waktunya hingga 28 Desember 2014 lalu. Namun, karena belum selesai, rekanan diberikan toleransi hingga 50 hari berikutnya, dan jatuh temponya pada tanggal 28 Februari 2015.

tetap kewenangan BPBD. Rekanan hanya dibayar berdasar-

kan volume yang terselesaikan.

Sisanya akan diambil alih oleh

Pemkab,” kata Rahmat. =ALI SYAHRONI/RAH

Menurut Ismail, mengenai keterlambatan itu, pihaknya sudah memberi catatan khusus bagi rekanan tersebut. Namun, hal itu masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan kepala BPBD Pamekasan dan Pemkab Pamekasan.

“Karena terlambat. Jadi selama pengerjaan di waktu toleransi yang kami berikan, rekanan sudah dikenai sanksi berupa denda.

Tapi kalau soal penilaian khusus terkait keterlambatan pengerjaan masih dalam pembahasan kami,” ungkapnya.

Denda yang dimaksud, tambahnya, rekanan dikenakan per hari 1/1000 dari nilai proyek. Sehingga 1 hari rekanan dikenakan denda sebesar Rp 3,6 juta. Dengan jangka waktu pengerjaan selama 50 hari itu, total denda yang sebesar Rp180 juta.

Sebelumnya, Kabag Pembangunan Rahmat Kurniadi Suroso mengatakan dalam aturannya, pekerjaan yang sudah melebihi batas toleransi harus dihentikan dengan melakukan pemutusan kontrak. Selanjutnya Pemkab hanya membayar biaya pengerjaan yang terselesaikan. Kemudian sisa pekerjaannya diambil alih Pemkab Pamekasan.

“Pemutusan kontrak itu

DPD RI Harus Bantu Percepatan Pembangunan Pamekasan PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii meminta bantuan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari daerah Jawa Timur membantu pembangunan Madura, khususnya Pamekasan. Paling tidak ikut serta mengawal usulan infrastruktur yang diajukan ke pemerintah pusat, kata Bupati Pamekasan Achmad Syafii saat menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI wilayah Jawa Timur, Nawardi di ruang peringgitan Rumah Dinas Bupati Pamekasan, Senin (2/3).

Ada beberapa infrastruktur yang saat ini tengah fokus dikawal oleh pemerintah daerah. Di antaranya pembangunan transportasi laut berupa pem-

bangunan dermaga kapal di Desa Batu Kerbuy, Kecamatan Pasean, pembangunan RS Tipe D Waru, juga beberapa pembangunan infrastruktur lain yang butuh sokongan APBN. Ia berharap kehadiran salah satu DPD RI dari Jawa Timur Nawardi ke Pamekasan membawa sinyal positif untuk percepatan pembangunan di kabupaten ini. ”Mudah-mudahan saja Pak Nawardi bisa membantu kami,” harapnya.

Dalam sambutannya Anggota DPD RI, Nawardi berjanji akan berusaha mengawal seluruh pembangunan di Madura, termasuk di Pamekasan. Khususnya dalam hal tersedianya infrastruktur yang baik.

Menurutnya Madura belum layak jadi provinsi. Infrastrukturnya saja kurang memadai.

Fasilitas pelayanan umum juga menjadi kendala. Salah satunya belum ada rumah sakit umum bertaraf nasional apalagi internasional. Tenaga pembangkit listrik pun masih bergantung pada wilayah Jawa.

Usai melakukan pertemuan dengan Bupati Pamekasan Syafii dan seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Pamekasan, Nawardi bergegas melakukan peninjauan terhadap sejumlah infrastruktur di Pamekasan, di antaranya ke RS Waru dan dermaga di Kecamatan Pasean. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

SAMBUTAN. Anggota DPD RI, Nawardi saat memberikan sambutan di hadapan seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Pamekasan.

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 3 MARET 2015 | No. 0557 | TAHUN IV

KEBAKARAN

Toko Bangunan Ludes PAMEKASAN - Toko bangunan milik H. Sulaiman yang berada di depan Pasar Pakong, Pamekasan, ludes terbakar Senin (2/3).

Dugaan sementara penyebab kebakaran itu karena korsleting listrik di dalam toko.

Api diketahui sudah membumbung tinggi, sekitar pukul 17.30 WIB. Sontak asap dan api yang besar itu menarik perhatian warga sekitar, termasuk warga yang sedang melintas di jalan depan pasar itu.

Semakin lama api semakin terus membesar, karena toko bangunan itu berisi bahan-bahan yang mudah terbakar. Bahkan ledakan hebat berulang kali terdengar dari toko yang sudah diselimuti si jago merah itu. Hal itu

membuat warga ketakutan. Ledakan hebat itu berasal dari puluhan tabung gas ukuran 3 kilogram.

Sebab selain menyediakan bahan bangunan, toko itu juga menjual tabung gas LPG. Selain itu, upaya untuk menyelamatkan barang isi toko cukup kesulitan, karena toko sedang terkunci. Pemiliknya sedang berada di rumahnya yang berjarak sekitar 1 km dari toko, tepatnya bersebelahan dengan Mapolsek Pakong.

Akibatnya, hampir semua barang dagangan H. Sulaiman tidak bisa diselamatkan. Sementara mobil pemadam kebakaran milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan baru tiba di lokasi kejadian setelah 1 jam kemudian atau seki-

tar pukul 18.30 WIB, setelah semua bahan toko tersebut nyaris jadi arang tanpa sisa.

Kapolsek Pakong, Pamekasan, Iptu Tirto mengatakan dari hasil penyelidikan sementara kebakaran tersebut akibat korsleting listrik. Sebab toko tersebut baru saja ditutup dan orangnya pulang ke rumahnya.

“Dugaan sementara karena hubungan arus pendek listrik.

Kalau barang-barang tidak bisa diselamatkan, karena toko itu sudah ditutup. Pemiliknya sedang di rumahnya di sebelah Mapolsek itu. Isi di dalamnya ada tabung gas, paralon, dan bahan-bahan bangunan lainnya,” kata Iptu Tirto. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

DPRD Minta Dishutbun segera Update Poktan Verifikasi Kelompok Tani Terjadwal Tahun 2016 PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) setempat segera meng-update keberadaan kelompok tani (Poktan) di wilayah itu. Permintaan ini disampaikan menyusul tidak adanya verifikasi ulang terhadap Poktan di tahun 2013 lalu.

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan realitas yang terjadi di bawah terdapat sejumlah kualifikasi poktan. Terdapat poktan yang memang bagus karena ada pertemuan rutin antara anggotanya.

Kalau poktan itu bagus, maka pastinya manfaat adanya poktan itu akan sangat dirasakan oleh anggotanya. Misalnya saja dalam kebutuhan pupuk, pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada petani melalui poktan,”

MENEGANGKAN. Warga berupaya memadamkan api yang membakar toko milik H. Sulaiman, yang berada di Depan Pasar Pakong, Pamekasan.

Namun, ada juga poktan yang hanya muncul saat ada program pemerintah. Juga terdapat poktan yang hanya selalu meminta bantuan kepada pemerintah. Sehingga perlu adanya verifikasi ulang poktan dalam setiap tahunnya.

“Mungkin secara aturannya memang verifikasi itu per periode tertentu. Tapi kami berharap pemkab (Dishutbun) agar selalu meng-update

poktan yang ada. Karena kalau tidak diverifikasi sekian tahun, akan banyak perubahan yang terjadi,” kata politisi PAN ini.

Dalam verifikasi itu, tegas Hosnan, dalam satu dusun hanya ada satu poktan saja, agar pendataannya lebih mudah. Terkecuali untuk desadesa yang wilayahnya luas, bisa dibentuk Sub Poktan, seperti yang terjadi di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan.

Setiap kelompok harus bisa mengorganisasi diri, termasuk poktan. Sebab pada akhirnya, setiap program dari pemerintah akan disampaikan melalui poktan. Sehingga poktan akan jadi sumber informasi untuk menjalankan program pemerintah.

Bahkan, jika memang diperlukan poktan bisa mengundang penyuluh saat ada pertemuan rutin kelompok, sehingga penge tahuan dalam bidang pertanian akan lebih luas. Khusus saat ada permasalahan dengan tanaman di masyarakat, anggota bisa tahu apa yang harus dilakukan dalam menyelesaikannya.

“Kalau poktan itu bagus, maka pastinya manfaat adanya poktan itu akan sangat dirasakan oleh anggotanya. Misalnya saja dalam kebutuhan pupuk, pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada petani melalui poktan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dishutbun Pamekasan, Ajib Abdullah mengatakan setelah dilakukan verifikasi di tahun 2013 lalu, pihaknya baru kembali akan melakukan verifikasi ulang poktan pada tahun 2016 mendatang.

“Dalam verifikasi tahun 2013 lalu, di Kabupaten Pamekasan ada 1.015 poktan.

Nanti di tahun 2016 yang akan datang akan diverifikasi lagi,” kata Ajib. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 3 MARET 2015 | No. 0557 | TAHUN IV

I

TERIMA PENGHARGAAN. Sejumlah PNS di lingkungan Disdik Pamekasan saat menerima penghargaan dari bupati setempat.

Tak Ada Rekrutmen CPNS di Tengah Krisis PNS Kuota Pengangkatan Selalu Tak Sebanding Kebutuhan di Daerah, Ada Apa? PAMEKASAN - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) belum membuka peluang rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk Kabupaten Pamekasan. Padahal kabupaten ini sedang mengalami krisis PNS. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pamekasan, Lukman Hedi Mahdiya mengaku hanya mendapat permintaan usulan kebutuhan PNS di ling-

kungan Pemkab Pamekasan. Bukan permintaan melaksanakan rekrutmen CPNS 2015. Sehingga dirinya tidak mengetahui apakah tahun ini akan ada rekrut-

men CPNS atau tidak.

Pihaknya sudah berupaya mencari informasi dan menunggu surat dari KemenpanRB tentang ada tidaknya rekrutmen CPNS 2015. Terlebih saat rapat koordinasi nasional, selalu menyempatkan diri menanyakan perihal rekrutmen CPNS. Jika pada perjalanannya BKD menerima surat permintaan dari Kemenpan-RB untuk melakukan

rekrutmen CPNS 2015, maka BKD akan segera memberikan informasi kepada masyarakat setempat. Termasuk kebutuhan formasi yang diminta dan jenjang pendidikannya.

Saat ini, Pemkab Pamekasan membutuhkan 2 ribu PNS. Itu berdasarkan hasil laporan dan kebutuhan yang diterima BKD Pamekasan dari semua SKPD di lingkup pemkab setempat. Dari jumlah kebutuhan ini, paling

banyak usulan dan kebutuhan di lingkungan Disdik, khususnya tenaga guru kelas sekolah dasar (SD).

Kekurangan PNS ini terus bertambah setiap bulan, seiring dengan ada PNS yang masuk masa pensiun. Sementara kuota pengangkatan CPNS yang diberikan pemerintah pusat tidak sebanding dengan kebutuhan di daerah. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN J JUMAT 27 FEBRUARI 2015 | No. 0555 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

SELASA 3 MARET 2015 No. 0557 | TAHUN IV

J

Promosi Kasek Diperjualbelikan?

SAMPANG - Aktivis Madura Development Watch (MDW) Kabupaten Sampang melakukan demonstrasi di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, Senin (2/3). Mereka membongkar dugaan adanya jual beli promosi jabatan.

“Kalau bicara fakta hukum masuk pada pembuktian sangat susah dipastikan, karena ini masuk gratifikasi atau penyuapan kecuali tertangkap basah. Akan tetapi itu betul-betul terjadi. Namun, saya tidak mau menyebutkan nama lembaganya. Sebab, potensi tidak baik kepada yang bersangkutan. Saya bisa pastikan kejadian itu benar-benar terjadi,” kata Ketua MDW Tamsul.

Tamsul mengaku pernah bertemu dengan salah satu calon kepala sekolah yang saat ini jadi kepala sekolah. Dia mengaku membayar Rp 15 juta untuk memuluskan keinginanya kepada pejabat dilingkungan Disdik Sampang.

“Yang sering terjadi promisi jabatan kepsek yang diperjualkan seperti Kecamatan Sokobenah dan Kecamatan Tambelangan.

Namun, saya tidak bisa memberikan data nama lembaga dan nama calon kepsek,” tuturnya.

Selain itu, kata pria asal Sokobenah itu, terjadi pungutan liar pada bagian operator kabupaten yang melakukan verifikasi data faktual. Besaran pungutan bervariasi tergantung zonasi yang ada.

Zona 1 yang terdiri dari empat kecamatan, yaitu Kecama-

tan Sampang, Camplong, Torjun, dan Pengarengan, pungutan liar senilai Rp. 25.000 per individu.

Untuk zona 2, yaitu Kecamatan Jrengik, Robatal, Tambelangan, Kedungdung, dan Omben, paling tinggi. “Sementara zona 3 yang terdiri dari Kecamatan Sokobenah, Karang Penang, Katapang, Banyuates dan Sreseh dengan nilai pungli Rp. 100.000,” ungkapnya.

Lebih detail Tamsul memaparkan, Disdik Sampang juga

melakukan pemotongan dana tunjungan bagi guru terpencil sebesar 20 persen dari nilai tunjangan sesuai dengan kepangkatan masing-masing penerima.

Sementara penerima tunjungan khusus golongan guru 3C dengan gaji pokok Rp. 2.800.000 dipotong Rp 560.000.

“Jadi setiap penerima dipotong Rp 6.720.000 per orang dalam jangka waktu satu tahun.

Dan yang masuk ke Disdik setiap tahunnya Rp. 336.000.000 dari

14 penerima dengan variasi guru kepangkatan yang berbeda yang ada di Kecamatan Sokobanah, dan di Kecamatan Tambelangan dengan jumlah penerima sebanyak 36 dari 12 SDN yang ada,” tuturnya.

Kabid Tendik Disdik Sampang, Haryono membantah keras tudingan yang diungkapkan LSM MDW. Sebab, Disdik Sampang mengaku tidak pernah menerima suap terhadap calon kepala sekolah.

“Posisi saya saat ini sulit dipercaya. Mau bilang tidak mer-

ima pasti mereka tidak akan percaya. Silakan tunjukkan kalau ada datanya. Saya akan bertanggung jawab kalau ditemukan ada calon kapsek membayar ke saya atau ke kepala dinas,” singkatnya.

Terkait dugaan pungli yang disampaikan MDW, Haryono juga membatah. “Semua tudingan aktivis MDW tidak ada yang benar.

Kalau misalnya ditemukan ada oknum yang melakukan pungli pasti akan dipanggil dan akan diproses lebih lanjut,” kilahnya. =RIDWAN/LUM

DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Penanganan Kasus Pesangon Dewan Kembali Disoal SAMPANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang Periode 19992014 menyoal kasus penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pesangon Dewan Jilid II Tahun 1999-2004. Pasalnya, penyidikan kasus tersebut belum ada kejelasan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang.

Anggota DPRD Sampang Periode 1999-2004, Puji Raharjo, mengatakan, pihaknya akan mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Timur untuk

kembali melakukan audit terhadap laporan keuangan terkait uang pesangon DPRD periode 1999-2004.

Sebab, kasus yang sudah menyeret sembilan tersangka itu masih belum dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahkan, terkesan mandek mengingat sembilan tersangka itu tak kunjung diproses. ”Hari ini saya akan mengirimkan surat ke BPK Jawa Timur untuk kembali melakukan audit terkait pesangon dewan tersebut,” katanya pada awak media saat berkunjung ke kantor DPRD,

Senin (2/3).

Menurutnya, dari sembilan orang yang statusnya sudah dijadikan tersangka oleh Kejari Sampang memang sudah mengembalikan uang pesangon tersebut. Akan tetapi, uang yang dikembalikan tersebut perlu diperjelas kembali. Apakah ada kerugian negara atau tidak. ”Saya mengirimkan surat ke BPK hanya untuk memperjelas, apakah ada kerugian negara atau tidak dalam kasus tersebut pasca dikembalikan uang pesangon itu,” paparnya.

Dikatakan Puji, saat ini status sembilan tersangka terkesan mandek dan berjalan di tempat.

Sebab, penyidikan yang dilakukan Kejari Sampang sampai saat ini tidak ada perkembangan yang signifikan. Kejari diminta serius melakukan penyidikan lebih lanjut agar status sembilan tersangka tersebut jelas.

“Saya meminta audit kembali agar dijadikan dasar oleh Kejaksaan untuk melanjutkan atau mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Agar status yang menyeret sem-

bilan tersangka dalam dugaan kasus korupsi pesangon dewan yaitu KD, FM,UF,AKS, MB, AH, SI, AS, JMD tidak menggantung,” imbuhnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Sampang belum bisa memberikan komentar persoalan kasus uang pesangon tersebut.

Sebab, saat hendak ditemui awak media Wahyu sedang sakit. ”Pak Wahyu tidak bisa ditemui sekarang, Mas. Pak Wahyu lagi migrain. Besok disuruh datang lagi, Mas,” Kata Penjaga Loket Kejari Sampang. =RIDWAN/LUM

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 3 MARET 2015 | No. 0557 | TAHUN IV

K

SEREMONIAL

Pemkab Serahkan 59 SK CPNS K2 SAMPANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Jumat (27/2), membagikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari hasil seleksi tes tenaga honorer katagori dua (K2).

Pembagian SK dilakukan diruang aula PKK Pendopo Sampang, diberikan langsung oleh Bupati Sampang A Fannan Hasib, terhadap 59 tenaga honorer yang dinyatakan lulus formasi umum tahun 2104. Bupati Sampang A Fannan Hasib berharap peneriman SK pengangkatan CPNS tersebut mampu bekerja lebih maksimal dan mengutaman kewajiban dan tanggung jawab dari pada tuntutan dan hak.

Terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Menjalankan tugas nantinya mampu menjaga budaya yang

luhur dan penuh kesadaran serta keiklasan untuk menunjang pelaksanaan tugas secara kondisional dan beretika,” ucapnya.

Sementara sesuai dengan pengusulan yang diajukan BKN, Pemerintah Kabupaten Sampang memprioritaskan untuk formasi guru di daerah pantai utara (Pantura).

Mengingat wilayah tersebut sangat membutuhkan terutama tenaga pendidik.

Kepala BKD Sampang Slamet Terbang melalui Kabid Pengadaan Pegawai Abd Adim, menjelaskan dari 59 orang diantaranya, 20 tenaga kesehatan, 20 tenaga guru dan 19 teknis adiministrasi. Sedangkan kenaikan pangkat periode 1 April 2015 mendatang bagi PNS di lingkungan Pemkab Sampang sebanyak 692 orang, terdiri dari golongan 1, 74 orang golongan 2, 270 dan golongan 3 sebanyak 348 orang. =TIM/LUM

RAZIA: Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) Taman Sareh saat terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang, Senin (2/3).

Bupati A. Fannan Hasib menyerahkan SK Pengangkatan CPNS K2

Hasil Razia Satpol PP Minim SAMPANG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang, kembali melakukan razia kalangan pelajar, Senin (2/3). Razia dilakukan berdasarkan patroli yang dilakukan penegak perda setiap harinya untuk memantau siswa bolos sekolah.

Namun, razia yang dilakukan puluhan petugas Satpol PP Sampang, kemarin pukul 9:00 hingga 11:00 WIB, tidak membuahkan hasil maksimal. Sebab, siswa dinilai bersembunyi saat melihat mobil patroli yang digunakan saat razia oleh Satpol PP. Satpol PP hanya berhasil menangkap satu pelajar dan santri di lokasi wisata Gua Lebar.

Staf Penyedikan dan Penindakan Satpol PP Sampang, Syamsi mengatakan, razia yang dilakukan penegak perda itu merupakan kegiatan rutin yang dilaksakan setiap hari di dua titik yang dinilai sering dijadikan tempat bolos para pelajar di Sampang, yaitu Wisata Gua Lebar dan terminal.

“Sebenarnya ini kegiatan rutin yang dilakukan Satpol PP. Dan razia kali ini kami berhasil mengamankan pelajar saat duduk santai bersama temannya yang berstatus santri,” katanya, kemarin.

Sesuai keterangan, kata Syamsi, murid tersebut dari MTs Taman Sareh Ke-

camatan Omben atas nama Abdullah.

“Santrinya kami lepaskan, semantara Abdullah langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan,” paparnya.

Hasil introgasi petugas Satpol PP, kata Syamsi, murid itu diketahui hanya berniat untuk bertemu dengan temannya yang berstatus santri tersebut. Abdullah mengaku akan kembali ke sekolahnya setelah bertemu.

Kemudian, Abdullah diberikan pembinaan tanpa ada sanksi dari Satpol PP. “Kami hanya bisa memberikan pembinaan saja, untuk sanksinya dipasrahkan langsung ke sekolah yang bersangkutan,” ujarnya.

Lebih lanjut Syamsi memaparkan, siswa yang terjaring razia Satpol PP akan diantarkan langsung ke sekolahnya. Agar mereka jera bolos. Sebab, kalau dibebaskan di kantor berpotensi mengulangi kembali.

“Seperti Abdullah, kami langsung antarkan ke sekolahnya dan dipasrahkan langsung ke kepala sekolahnya,” jelasnya.

Dikatakan, jika pelajar yang sudah tercatat namanya di Satpol PP masih ditemukan bolos, maka petugas Satpol PP akan bertindak tegas akan melaporkan ke Bupati A. Fannan Hasib sekaligus membawa palajar itu untuk diproses lebih lanjut.

Dengan begitu, pelajar bolos sekolah akan jera melakukan tindakan bolos.

“Kalau dua kali terjaring razia. Satpol PP akan membawa pelajar itu ke hadapan Bapak Bupati,” tegasnya. =RIDWAN/LUM

ePaper Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

Terbit Petang! kunjungi dan unduh dari issuu.com/koranmadura

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

SELASA 3 MARET 2015 No. 0557 | TAHUN IV

SELASA 3 MARET 2015 | No. 0557| TAHUN IV

Empat Petugas Sipir Bisa Dipecat Napi yang Kabur Masih Belum Ditemukan BANGKALAN - Empat petugas sipir Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Bangkalan terancam mendapatkan sanksi atas kaburnya salah satu nara pidana (napi), Anton Purwanto (23), Minggu (15/2) sekitar pukul 11.51 WIB waktu lalu. Penghuni rutan kasus pencurian dan kekerasan (curas) itu, berhasil lolos karena kelalaian empat petugas jaga tersebut. Kasus kaburnya napi sedang diproses oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Sampai saat ini keempat petugas itu masih diproses di kantor wilayah Kemenkumham Jawa Timur, setelah itu baru diserahkan ke pusat," ujar Kepala Rutan kelas II B kabupaten Bangkalan, Harry Winarca, SH MH saat dikonfimasi oleh Koran Madura.

Menurutnya pemberian sanksi terhadap petugas yang lalai membutuhkan proses yang cukup

panjang. Pasalnya, serangkaain pemeriksaan harus dilalui. Setelah semua tahapan diselesaikan baru Kemenkumham pusat memutuskan terkait sanksi yang akan diberikan. Bentuk sanksi yang diterima nantinya, tergantung tingkat kelalaian petugas hingga menyebabkan salah satu penghuni rutan meloloskan diri.

"Pemberian sanksi ini pros-

Harry Winarca, SH MH. Kepala Rutan kelas II B Kabupaten Bangkalan

esnya tidak singkat. Sebab terdapat prosedur maupun mekanisme yang harus dilakukan. Bisa saja sanksinya berujung pada pemecatan. Tapi itu semua keputusan final di tangan Kemenkumham," imbuh Harry.

Harry mengaku sampai saat ini napi asal Desa Durin Barat, Kecamatan Konang itu belum juga berhasil ditemukan. Namun pihaknya sudah mengajukan bantuan pencarian kepada polres setempat. Sehingga petugas rutan yang awalnya turun langsung ke lapangan kini ditarik untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Upaya pencarian terus dilakukan, karena apa pun alasannya napi tersebut harus ditemukan.

"Berhubung petugas rutan

sangat terbatas jadi proses pencarian kami meminta bantuan kepada polres. Namun, bukan berarti sepenuhnya dipasrahkan ke polres. Kami juga tetap berusaha," paparnya.

Sekadar mengingatkan, Anton Purwanto (23) yang divonis 2 tahun 2 bulan pada November 2013 oleh Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan atas kasus curas melarikan diri dari Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Bangkalan, Minggu (15/2) sekitar pukul 11.51 siang hari waktu lalu. Kaburnya napi penuh tato di tubuhnya itu memanfaatkan kelengahan regu petugas jaga dengan memanjat tembok rutan menggunakan tali sumur yang disambung dengan kain sarung sepanjang 1,5 meter. = DONI HERIYANTO/RAH

BIAYA PENGAMANAN PILKADES

Bergantung Tingkat Kerawanan Desa

doni heriyanto/koran madura

HEARING. Diskusi publik terkait Rancangan Peraturan Daerah Pemilihan Kepala Desa (Raperda Pilkades) di RM Ramayana Bangkalan.

RAPERDA PILKADES

Belum Layak Diajukan ke DPRD BANGKALAN - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Bangkalan yang diusulkan eksekutif kepada legislatif dinilai belum layak karena ada beberapa pasal yang tidak harmonis dengan undang-undang dan Permendagri. Hal itu disampaikan dosen fakultas Hukum UTM Syafi', SH saat diskusi terbuka tentang Raperda Pilkades.

Dia menilai dalam raperda yang diusulkan eksekutif tersebut sama

sekali tidak ada konsep pilkades serentak, sebagaimana amanat UU, selain itu juga adanya pasal-pasal yang tidak ada cantolan hukumnya.

Oleh karena itu, sebelum raperda itu disahkan menjadi perda harus disempurnakan terlebih dahulu.

"Raperda yang ada sekarang tidak layak diajukan ke DPRD, karena dalam raperda itu tidak ada konsep tentang pilkades serentak," ujar Syafi', kemarin (2/3).

Selain itu, dia mengkritisi bahwa raperda Pilkades yang ada

merupakan konsep lama (perda yang lama) yang dimasukkan ke dalam raperda yang baru. Bahkan ada pasal-pasal yang tidak ada cantolan hukumnya, sehingga hal itu perlu ditinjau kembali.

"Muncul penyelundupan hukum dalam Raperda Pilkades itu, yaitu pasal 22 dan pasal 23, yang bertentangan dengan UU No. 6 Th. 2014 dan Permendagri 112 th.

2014, jadi harus dilakukan evaluasi total," urainya. = MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Besaran biaya pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) menjadi topik hangat terkait Rancangan Peraturan Daerah Pemilihan Kepala Desa (Raperda Pilakdes). Sejumlah pihak menyebut biaya pengamanan untuk kepolisian sangatlah besar dan menyedot anggaran pilkades. Namun hal itu diluruskan Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono. Menurutnya, biaya pengamanan pilkades bergantung pada tingkat kerawanan sebuah desa. Terlebih, hingga saat ini, pihaknya belum mengetahui pemetaan desa mana saja yang rawan dalam pelaksanaan pilkades. Dengan demikian, total anggaran yang dibutuhkan belum bisa dikalkulasi secara pasti.

"Biaya pengamanan terkait tergantung tingkat kerawanan.

Oleh sebab itu perlu pemetaan terlebih dahulu," jelas Sulistiyono.

Menurut mantan Kasubdit Gak Kum Ditpolairud Polda Jatim itu, berdasarkan hasil koordinasi Polres Bangkalan dengan Polres Sumenep yang telah menggelar pilkades serentak, biaya pengamanan diketahui setiap orang (polisi) memperoleh uang makan Rp 15 ribu sekali makan atau

Rp 45 ribu per hari (3x makan).

Kemudian uang saku setiap polisi terhitung Rp 20 ribu. Begitu juga uang transport sebesar Rp 20 ribu.

"Jika pelaksanaan pilkades hingga tiga hari, uang transpor terhitung satu hari. Kecuali uang makan dan uang saku," paparnya.

Perwira dua melati ini menegaskan Pemkab Bangkalan jangan tergesa-gesa melaksanakan pilkades serentak kendati Raperda Pilkades disahkan. Hal itu dikarenakan masyarakat belum memahami aturan jelas terkait pilkades. Jika pilkades dilakukan sesuai prosedur, diyakini biaya pengamanan bisa ditekan.

"Namun, kalau sudah ditunggangi kepentingan, kami pasti menerjunkan banyak anggota karena tingkat kerawanannya tinggi," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan Mahmudi menyatakan, semua biaya pilkades ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan APB-Desa sesuai Pasal 34 ayat 6 Undang - Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. "Secara utuh ditanggung oleh APBD. Jika tidak cukup diambilkan dari APBDes," ujar politis Hanura ini. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Madura

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SELASA 3 MARET 2015

SELASA 3 MARET 2015 | No. 0557|IVTAHUN IV No. 0557 | TAHUN

KOMODITAS

Kenaikan Harga Beras Hampir Setiap Hari BANGKALAN - Harga beras di tingkat pengecer di Kabupaten Bangkalan mengalami kenaikan sepekan terakhir. Menurut sejumlah pedagang di Pasar Ki Lemah Duwur (KLD) kenaikan harga itu terjadi hampir setiap hari selama sepekan dengan kisaran Rp 2.500 hingga Rp7.500 per karung (25 Kg).

"Saya gak tahu sebabnya apa Mas, tapi yang kami tahu hampir setiap hari ada kenaikan saat kami beli di agen," kata Mustofa, pemilik toko Sembako di pasar Ki Lemah Duwur (KLD) Bangkalan.

Menurutnya, dalam sepekan terakhir, kenaikan terjadi di kisaran Rp 2.500 hingga Rp.7.500 per karung yang berisi 25 Kg. Hari ini kenaikannya langsung Rp 7.500 per karung, sebelumnya hanya naik sekitar dua ribu, tiga ribu.

Atas melonjaknya harga pedagang memilih menaikkan harga beras per karungnya. Rata-rata kenaikan terjadi dalam kisaran Rp 10.000 hingga Rp 20.000 per karungnya.

"Saya jual per kilo sekarang Rp 11.000 dari yang sebelumnya Rp 10.000. Kalau yang sebelumnya Rp 9.000, sekarang dijual Rp 10.000. Tapi kalau penjualan ya tetap Mas, yang biasa beli 5 Kg ya tetap, semuanya juga gitu, pembeli belum terpengaruh," ujar Siti Fatimah, pengecer lainnya.

Sekalipun harga beras terus melambung, kata Fatimah, tidak sampai mengurangi nilai jual karena saat ini lagi musim hajatan. Sehingga konsumen tetap membeli beras sesuai kebutuhan karena tidak ada pilihan lain. Namun demikian, pihaknya berharap pemerintah bisa mengendalikan harga.

Masalahnya, jika terus melambung dikhawatirkan penjualan menurun drastis yang berikabat pada kerugian. "Kalau bisa harga stabil, jangan naik terus," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat, Ir. Puguh Santoso tidak bisa dikonfirmasi hingga berita ini diterbitkan. = DONI HERIYANTO/RAH

ali syahroni/koran madura

TEATERIKAL. Pengunjuk rasa memperagakan penangkapan pengunjuk rasa oleh aparat kepolisian.

Pengunjuk Rasa Ancam Lapor ke Komnas HAM Kapolres Tak Gentar Mahasiswa Menempuh Jalur Hukum PAMEKASAN – Sejumlah kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Pamekasan untuk Rakyat (Kapur) berunjuk rasa ke Mapolres Pamekasan, Senin (2/3).

Dalam unjuk rasa yang menyikapi penangkapan sejumlah aktivis saat berunjuk rasa di Kantor Bupati Pamekasan pada 26 Februari lalu itu, pengunjuk rasa mengancam akan melaporkan tindakan aparat kepolisian ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Propam Polda Jawa Timur.

Menurut mereka tidak pantas aparat polisi yang mengamankan aksi unjuk rasa bertindak keluar

dari Standart Operating Prosedure (SOP). Apalagi mengejar mahasiswa satu per satu. Semestinya polisi sebagai pengaman demonstran dilarang keluar barisan dan bertindak secara perorangan.

Orator aksi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pamekasan Makruf Malaka mengatakan jika Kapolres Pamekasan, Sugeng Muntaha, selaku pimpinan tidak melakukan tindakan tegas pada anggotanya yang menangkap dan melakukan kekerasan terhadap mahasiswa, maka pihaknya akan melaporkannya ke Komnas HAM dan Propam Polda Jawa Timur.

Lanjut Makruf Malaka, dalam unjuk rasa yang dilakukan Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM) waktu itu, tidak ada alasan yang krusial untuk dilakukan pembubaran paksa. Sebab aksinya belum mengancam keselamatan

orang lain.

“Seharusnya sebelum dibubarkan dan ditangkap, perlu dilakukan rembuk dengan pendemo. Makanya, kalau Kapolres Pamekasan tidak segera menindak anggotanya yang semenamena terhadap mahasiswa, kami akan bawa kasus ini ke Propam Polda dan Komnas HAM. Kami sekarang sudah mengumpulkan bukti-buktinya,” kata Makruf Malaka.

Di hadapan pengunjuk rasa, Kapolres Pamekasan, AKP Sugeng Muntaha mengatakan secara hukum tindakan anggotanya itu, sudah sesuai prosedur. Sebab bila aksi mengarah pada tindak pidana dan membahayakan keselamatan pengunjuk rasa dan orang lain harus dihentikan.

Dikatakan AKBP Sugeng, pihaknya tidak keberatan bila mahasiswa mempersoalkan masalah tersebut secara hukum.

Sebab pihaknya yakin tindakan-

nya sudah benar dan sesuai dengan prosedur tetap (Protap) serta undang-undang yang berlaku.

“Kami tidak melarang masyarakat menyampaikan aspirasinya, tapi lakukan secara damai. Kami ini penegak hukum, bertindak sesuai hukum.

Kalau anggota saya salah, pasti dikenai sanksi dan itu sudah pernah terjadi di sini. Tapi, kalau yang keliru dari pendemo, mohon dimengerti,” kata AKPB Sugeng.

Unjuk rasa tersebut menyusul penangkapan 5 peserta aksi dari Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM) di halaman Kantor Pemkab Pamekasan pada 26 Februari lalu. Penangkapan itu dipicu oleh ancaman orator aksi, Moh Jailani, yang akan membakar Kantor Pemkab Pamekasan, dengan menuangkan sebotol bensin ke lantai halaman kantor tersebut. = ALI SYAHRONI/RAH

KORAN KORAN MADURA Bangkalan N MADURA Laporan Khusus SELASA 3 MARET 2015 | No. 0557| TAHUN IV

SELASA 3 MARET 2015 No. 0557 | TAHUN IV

N

Honor GTT/PTT Dideadline Tuntas Akhir Maret PROBOLINGGO – Molornya pencairan bantuan honor guru tidak tetap (GTT dan pegawai tidak tetap (PTT) tahun 2015 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, akhirnya mendapat respon dari Komisi A DPRD Kota Probolinggo dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP), Senin (2/3).

Rapat dengar pendapat menghadirkan Dinas Pendidikan (Diknas), Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset (DPPKA), Kementerian Agama (Kemenag), dan Dewan Pendidikan Kota Probolinggo.

“Kami meminta penjelasan kepada Dinas Pendidikan, soal keterlambatan pencairan bantuan honor untuk GTT dan PTT yang seharusnya sudah diselesaikan untuk bulan Januari dan Pebruari 2015. Apa kendala dan hambatannya sehingga ada keterlambatan membayar?” tanya Ali Muhtar, Ketua Komisi A DPRD Kota Probolinggo.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, Adi Suhermanto, mengatakan jumlah GTT sebanyak 376 orang yang tersebar di lembaga negeri, yakni TK sebanyak 186 orang, PTT 145 orang, tenaga dinas 45 orang. Sedangkan yang bertugas dilembaga swasta sebanyak 1.331 orang. Total keseluruhan GTT dan PTT sebanyak 1.707 orang.

“Permasalahan molornya bantuan honor GTT/PTT tahun 2015 ada dua hal, yakni untuk sekolah negeri masuk dinas pendidikan, sekolah swasta masuk di DPPKA melalui mekanisme hibah,” tandasnya.

Menurutnya, GTT dan PTT yang bertugas dilembaga SD/MI menjadi urusan bidang pendidikan dasar (Pendas) berupa kegiatan, SMP/SMA/ SMK menjadi urusan bidang pendidikan menengah (Dikmen) dan lembaga TK/PAUD menjadi urusan bidang pendidikan non formal dan informal (PNFI).

“Dasar pemberian honor tidak ada dasarnya, antara SD/SMP/ SMA sebesar Rp 400 ribu untuk yang ijazah sarjana. Tahun 2015 ini, rekomendasi BPK harus riil dan payung hukumnya harus jelas,”terang Adi Suhermanto.

Dalam tahun 2014, lanjut Adi Suhermanto, masih ada toleran dan tahun 2015 tidak ada tolerensi.

“Kita harus puya payung hukum,

m. hisbullah huda/koran madura

TEGANG. Suasana rapat dengar pendapat soal molornya pencairan honor GTT dan PTT di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Probolinggo.

dan perwali. Selain itu ada surat tugas nota dinas dari kepala dinas pendidikan. Untuk 2015 berdasarkan nota dinas walikota,” katanya.

Apalagi, sesuai aturan PP 48/ 2008 ada larangan pengangkatan tenaga baru. Meskipun kekurangan guru di sekolah negeri sekitar 200 orang dari jumlah guru yang ada sebanyak 172 orang.

“Kalau swasta berapapun masuk untuk pemberian honor.

Keberadaan mereka sudah sesuai UU Sisdiknas, PP 74/2008 dan Permendiknas 28/2008. Bagaimana secara regulasi sistem pembayarannyaagar tidak berbenturan dengan aturan. Untuk lembaga swasta dialihkan pada DPPKA,” tegas Adi Suhermanto.

Disisi lain, bantuan untuk sekolah negeri berupa kegiatan. Hanya tinggal selangkah, data-data sudah ada dan tinggal dasar hukum. “Entah itu perwali atau nota dinas walikota. Kalau tergesa-gesa bisa kita mencairkan, akan tetapi kita kuwatir ada permasalahan dibelakang hari,” ucapnya.

Mendengar penjelasan itu, Ketua Komisi A, Ali Muhtar, menegaskan normatifnya seperti itu, akan tetapi dilapangan timbul masalah. Padahal persoalan itu sudah lama ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Probolinggo.

“Sekarang kalau dari data yang ada, bagi GTT yang di negeri dan

swasta, apakah ada perlakuan yang ada dan belum menerima. Bahkan sudah ada yang mengajukan proposal tapi pemerintah belum juga mencairkan. Kalau sudah ada aturan, pasti nantinya harus ada ‘by name by addres’. Apakah memang kendalanya hanya pada nota dinas walikota,” tegas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Pihaknya melihat DPPKA sudah menyiapkan anggaran, tinggal persyaratan yang belum mencukupi. “Apa ada toleransi waktu, kapan dana GTT/PTT bisa dicairkan. Karena hal ini mengenai hak dan kewajiban seseorang,” kata Ali Muhtar.

Menaggapi pertanyaan itu, Kepala DPPKA Kota Probolinggo, melalui Kabid Anggaran, Wawan, menjelaskan pencairan honor GTT/ PTT ada perbedaan tahun 2014 dan tahun 2015. Perbedaan itu ada kaitannya pemberian bantuan kepada lembaga swasta untuk tenaga pendidik masuk di pos hibah. Sedangkan untuk negeri ada program kegiatan di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo. “Kita mengharapkan di belakang hari tidak ada permasalahan, baik lembaga yang menyalurkan dana hibah ataupun lembaga penerima,” terangnya.

Melengkapi hal itu, Sekretaris DPPKA, Hery Astuti, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan peng-anggaran dengan melam-

pirkan persyaratan berbentuk proposal yang diajukan oleh lembaga, dan akan dievalusi oleh Diknas.

Kemudian dari hasil verifikasi akan diterbitkan rekomendasi dari Walikota, sebagai dasar pencairan anggaran. “Intinya pihak DPPKA siap, tapi masih ada proses penerbitan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD),” ucapnya.

Menjadi Keprihatinan Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Probolinggo, melalui Kabag Tata Usaha (TU), Didik Heriadi, mengatakan ikut prihatin soal belum cairnya honor GTT dan PTT. Secara normatif pihaknya hanya menunggu seberapa jauh nota dinas akan segera diberlakukan.

Berdasarkan realitas informasi yang didapat, bahwa penerima manfaat honor GTT/PTT mayoritas ada di naungan lembaganya.

Ketika itu menjadi informasi publik, honor GTT/PTT menjadi sangat prihatin atas kelangsungan lembaga swasta, dan meminta kepada Pemkot segera merealisasi.

Jika tidak segera direalisasi akan menimbulkan dampak proses belajar mengajar. “Saya mewakili Kemenag meminta ada kebijakan yang secara arif, karena total penerima hampir tujuh puluh lima persen penerima manfaat lembaga pendidikan swasta sejumlah 1.089 orang. Sedangkan GTT sebanyak

138 orang yang ada dilembaga swasta yang bertugas sebagai tata usaha (TU),” paparnya.

Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Kota Probolinggo, Abdul Aziz, RM, mengapresiasi langkah Komisi A yang telah melakukan upaya mensejahteraan para GTT/ PTT sebagai perwujudan dari Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, sehingga Dewan Pendidikan punya kiat untuk mendorongnya.

Bahkan, akan segera dicarikan payung hukum yang kuat agar nasib mereka tidak terkatung-katung.

“Metode pendidikan lebih penting dari materi pendidikan, tetpai guru lebih penting daripada metode pendidikan. GTT/PTT menjadi klausul Raperda Penyelenggaran Pendidikan, sehingga tidak ada kesenjangan. Profesi GTT/PTT masuk klausul dalam ayat-ayat dalam Raperda Penyelenggaran Pendidikan yang sudah masuk pembahasan di dewan,”pintanya.

Mengakhiri RDP, Komisi A DPRD Kota Probolinggo memberikan rekomendasi, diantaranya penerima honor GTT dan PTT segera mendapatkan haknya paling lama akhir Maret 2015, dan segera menerbitkan nota dinas atau perwali. Selain itu, GTT dan PTT akan masuk kedalam klausul pembahasan Raperda penyelenggaraan pendidikan. = M. HISBULLAH HUDA

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

SELASA 3 MARET 2015 |3No. 0557 |2015 TAHUN IV SELASA MARET

No. 0557 | TAHUN IV

O O

Sejumlah pesepak bola Tim Nasional Indonesia U23 melakukan latihan di Gelora Delta Sidoarjo, Jatim, Selasa (17/2). Menurut data dari “Federation Internationale de Football Association (FIFA)” atau Federasi Sepak bola Internasional per 12 Februari 2015, peringkat Indonesia naik satu peringkat menjadi 158 dari 159 dunia.

Kualifikasi Putaran Kedua Pra Porpov Diundur PAMEKASAN-Tim sepakbola pra porprov Pamekasan memiliki waktu cukup panjang untuk mempersiapkan tim. Ini setelah Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Timur melakukan perubahan terhadap jadwal pertandingan kualifikasi putaran kedua Pra Porprov cabang olahraga (cabor) sepakbola.

Sedianya, cabor sepakbola akan melaksanakan kualifikasi kedua Pra-Porprov Jatim 2015, mulai Minggu (8/3) mendatang.

Namun, rencana ini ditunda menjadi Senin (16/3).

Pelatih Kepala Cabor Sepakbola Pra Porprov Pamekasan, Wenedy Purwito menyambut baik perubahan jadwal itu karena dapat melakukan persiapan yang lebih matang. Dan berkesempatan untuk memperbaiki kelemahan timnya, serta membaca kelemahan calon lawan.

Fokus latihan lebih banyak ditekankan pada penyelesaian akhir, kerja sama tim serta men-

jaga pertahanan. Sebab, evaluasi sementara tim sepakbola porprov kelemahannya pada sisi pertahanan. Sehingga, ia bersama tim pelatih akan terus membenahinya.

Wenedy mengaku akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja timnya. Sehingga, misi untuk lolos ke Porprov Banyuangi mendatang bisa diraih.

Sementara itu, Sekretaris Askab PSSI Pamekasan, Muhammad Arif membenarkan sudah menerima surat dari Asprov Jatim, bahwa putaran kedua yang diagendakan mulai pada 8 Maret, diubah menjadi tanggal 16 Maret 2015.

Pada 4 Maret besok, pihak-

nya diundang untuk datang ke Surabaya, dalam rangka meeting teknis pelaksanaan putaran dua (kualifikasi Pra-Porprov cabor sepakbola.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada babak kedua kulaifikasi, tim sepakbola Kabupaten Pamekasan bakal tergabung di Grup XII bersama tim Kota Batu, Kabupaten Kediri, dan Kota Kediri. Grup ini disinyalir sebagai grup ‘neraka’, karena dihuni oleh tim-tim yang memiliki kapasitas pemain dengan kualitas di atas rata-rata.

Sehingga, sebelum kick off putaran kedua digelar, tim sepakbola Kabupaten Pamekasan mengagendakan uji coba sebelum melakoni laga kualifikasi kedua.

Mereka juga berharap, agenda kualifikasi tidak lagi berubah, karena berdampak pada persiapan tim. “Untuk uji coba, Insya Allah tidak ada perubahan. Pelatih yang lebih tahu, kapan waktu yang pas,” katanya.

Fokus ke Tim Porprov Sementara itu, tiga pemain Tim Sepakbola Porprov Pamekasan yang tergabung di skuat Persepam-MU memilih konsentrasi pada turnamen Pra Porprov Jawa Timur.

Ketiga pemain tersebut masing-masing, Dayat (striker), Faris (midfilder) dan Nanda (keeper).

Merupakan pemain porprov Pamekasan, yang berhasil lolos seleksi di skuat berjuluk Sape Ngamok, yang diikuti sebanyak 120 pemain lokal Madura, beberapa waktu lalu.

Manajer Tim Sepakbola Porprov Pamekasan, M Farid mengatakan, Rabu (25/02). Pihaknya bersama Askab PSSI dan pihak PersepamMU, sudah membicarakan terkait tiga pemain tersebut di skuat Persepam-MU. Sehingga diputuskan bila ketiga pemain mereka untuk sementara tetap konsentrasi pada turnamen Pra Porprov.

“Kesepakatan dari pembic-

araan itu, ketiga pemain harus konsentrasi di Porprov hingga turnamen (Porprov Jatim) usai.

Mereka kan sifatnya magang di Persepam-MU,” kata M Farid.

Sementara Asisten Manajer Persepam MU Nadi Mulyadi mengungkapkan bila ketiga pemain tersebut masih di Persepam-MU. Tetapi pihaknya belum menjelaskan secara detail terkait tiga pemain yang berhasil mengantarkan tim sepakbola porprov Pamekasan, lolos fase pertama kualifikasi Pra Porprov Jatim.

Sebelumnya, manajemen Persepam-MU memastikan bila ketiga pemain tersebut merupakan bagian dari skuat asuhan Widodo Cahyono Putro. Bahkan pelatih keeper Edy Harto, juga menegaskan bila Nanda bagian dari timnya dengan status magang. Demikian juga dengan dua pemain lainnya. =FAKIH AMYAL/UZI

KORAN MADURA

JUMAT 27 FEBRUARI 2015 | No. 0555 | TAHUN IV

KORAN MADURA

P

SELASA 3 MARET 2015 No. 0557 | TAHUN IV

P

Pelatih kepala Persepam MU Widodo C. Putro (kanan) saat memimpin latihan tim. Saat ini Widodo ditarik ke timnas untuk mendampingi pelatih Benny Dollo. ant/saiful bahri

“Kekosongan (pelatih kepala) ini akan ditangani oleh asisten pelatih” Nadi Mulyadi

PAMEKASAN – Pelatih kepala Persepam Madura Utama (Persepam MU) Widodo Cahyono Putro kembali dihubungi PSSI untuk mendampingi Benny Selvianus Dollo (Bendol) dalam jajaran kepelatihan tim nasional Indonesia.

Terkait panggilan tersebut, Widodo mengaku tidak bisa menolak. Apalagi, tugas tersebut hanya sementara.

“Tugas ini hanya sementara, sampai akhir Maret saja. Saya siap menjalankannya,” kata Widodo.

“Resminya mungkin kalau sudah ada surat dari PSSI ke Persepam-MU. Hingga saat ini (surat) resminya belum masuk ke Persepam-MU,” lanjut pelatih kelahiran Cilacap itu.

Manajer Persepam MU Said Abdullah, melalui Asisten Manajer Nadi Mulyadi, membenarkan perihal permintaan PSSI kepada Widodo tersebut. Sebab, sebelumnya Widodo sudah membicarakan hal tersebut kepada manajemen.

Disampaikan Nadi, pria yang

Widodo Kembali ke Timnas Dampingi Bendol Sampai Akhir Maret pernah menjadi asisten pelatih Alfred Riedl itu akan mendampingi Benny Dollo sejak 12 Maret hingga 30 Maret 2015 dalam proses pembentukan tim nasional senior.

Persepam MU sendiri tidak akan menggandoli permintaan tersebut. Apalagi, hingga saat ini jadwal kompetisi Divisi Utama 2015 belum jelas. Widodo sendiri menyatakan akan tetap bertanggung jawab terhadap tim Laskar Sape Ngamok.

Lebih lanjut Nadi menjelaskan selama Widodo menangani timnas, program latihan tim Laskar Sape Ngamok akan dipimpin oleh asisten pelatih teknik, asisten pelatih fisik, dan asisten pelatih kiper, sehingga program latihan juga beberapa program lainnya tetap akan berjalan seperti yang direncanakan. Nantinya, para asisten pelatih akan tetap berkoordinasi dengan Widodo terkait program pengembangan tim. ”Jadi kekosongan (pelatih kepala) ini akan ditangani oleh asisten pelatih dengan tetap berkoordinasi dengan pelatih

kepala,” kata Nadi Mulyadi.

Saat ini, kata Nadi, Widodo sudah berada di Jakarta untuk mempersiapkan segala hal yang berkenaan dengan posisinya di Timnas Indonesia.

Sementara manajemen Persepam MU meliburkan pemain

sampai ada kepastian pelaksanaan kompetisi. Sekalipun demikian pihak manajemen tetap meminta pemain untuk tetap menjaga kesehatan dan meningkatkan kemampuannya seperti yang sudah diprogramkan oleh tim pelatih. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH