e Paper Koran Madura 4 Maret 2015

RABU

4 MARET 2015 | No. 0558 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

RABU 4 MARET 2015 |0328-6770024 No. 0558 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

dan Ical pun

Tersingkir Mahkamah Partai Golkar akhirnya memutus sengketa kepemimpinan antara kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie (Ical). Hasilnya, kubu Agung memenangi pertarungan atas kubu Ical.

Kasus p Pim inan KPKli Distop, Kecua BW & AS Nasional hal 3

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 4 MARET 2015 | No. 0558 | TAHUN IV

GEJOLAK GOLKAR

Kubu Agung Menang atas Aburizal Bakrie Majelis Hakim Minta Kubu Agung Mengakomodir Kubu Ical JAKARTA-Mahkamah Partai Golkar akhirnya memutus sengketa kepemimpinan antara kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie (Ical). Hasilnya, kubu Agung memenangi pertarungan atas kubu Ical.

Dengan demikian, kepengurusan Munas Ancol yang dianggap sah oleh Mahkamah Partai Golkar namun harus tetap mengakomodir kepengurusan hasil Munas Bali.

“Menerima hasil Munas Ancol di bawah Agung Laksono dengan kewajiban mengakomodir dari DPP Partai Golkar ha-

sil Munas Bali. Akomodir ini secara selektif harus memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, dan sikap yang tidak tercela,” kata majelis hakim Mahkamah Partai, Djasri Marin, di Gedung Graha Widya Bhakti I, DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (3/3).

Dia menambahkan, selanjutnya DPP Golkar harus segera melakukan konsolidasi partai mulai dari musyawarah daerah tingkat kota, provinsi. Konsolidasi ini harus dilakukan dilakukan paling lambat Oktober 2016.

“Demikian diputuskan rapat Mahkamah Partai tanpa dihadiri Aulia Rahman, anggota masing-masing pada hari Selasa 3 Maret 2015 dan pleno tanggal 3 Maret,” ujar Ketua Mahkamah Partai Muladi.

Dalam putusan ini terjadi perbedaan pendapat antara empat hakim. Hakim Muladi dan Natabaya merekomendasikan

empat hal. “Satu, menghindari the winners takes all. Dua, rehabilitasi kader yang dipecat. Tiga, apresiasi pihak yang kalah dalam kepengurusan. Empat, yang kalah berjanji tidak membentuk partai baru,” ujar Muladi.

Adapun hakim Djasri Marin dan Andi Mattalatta berpendapat kalau Munas IX Bali yang menetapkan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar secara aklamasi adalah tidak demokratis. Hal ini berbeda dengan Munas IX Ancol Jakarta yang pelaksanaanya dinilai sangat terbuka.

Putusan Mahkamah Partai ini langsung disambut sorak gembira oleh pendukung Agung Laksono yang berada di ruangan sidang. Mereka berteriak menyambut putusan yang mengisyaratkan ‘kemenangan’

untuk kubu Agung.

Namun, di sisi lain kubu Ical menganggap putusan itu tidak memenangkan pihak mana pun. Menurut Wakil Ketua Umum kubu Ical, Aziz Syamsudin hasil putusan ini berlanjut ke pengadilan.

“Enggak ada yang menang. Sama, skornya dua-dua. Seri jadinya. Profesor Natabaya dan Muladi memiliki pendapat berbeda dengan Djasri dan Andi Matalatta.

Kan tadi lihat langsung putusannya,” sebutnya Kubu Golkar hasil Munas IX di Bali mengisyaratkan ketidakpuasan terhadap hasil putusan Mahkamah Partai yang lebih mengakui kepengurusan yang dipimpin Agung Laksono. Wakil Ketua Umum kubu Ical, Fadel Muhammad mengatakan kalau putusan itu belum bisa mengakomodir kedua pihak.

“Dari awal kan kami sudah katakan kalau Mahkamah Partai bukan solusi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah Partai Golkar. Bukan hasil yang terbaik, Makanya Pak Ical tidak mau hadir,” sebut Fadel usai persidangan di Gedung Graha Widya Bhakti I, DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (3/35).

Karena tidak ada solusi maka, kata Fadel, selanjutnya kubu Ical tetap akan melanjutkan persoalan ini dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan yang kurang mengakomodir ini terlihat adanya perbedaan suara empat hakim Majelis Mahkamah Partai. =GAM/ABD

Perseteruan Ahok-DPRD

Jangan Hambat Layanan Kesehatan JAKARTA- Perseteruan yang berlarut-larut antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan kalangan DPRD jangan sampai menghambat layanan kesehatan di ibukota karena terlambatnya pengesahan APBD tahun 2015.

ant/brenda

SAVE AHOK. Warga yang tergabung dalam Pijar Indonesia membentangkan poster ketika aksi save Ahok di teras Balai Kota Jakarta, Selasa (3/3). Mereka mendukung Ahok untuk membongkar dan menyeret ke meja hijau mafia anggaran di DPRD DKI Jakarta.

“Saya melihat pertikaian antara Gubernur Ahok dan para anggota DPRD yang berujung belum turunnya APBD 2015 harus segera dihentikan.

Terlambatnya APBD 2015 membuat tunjangan pegawai Pemda dan berbagai proyek pembangunan khususnya bidang kesehatan menjadi tertunda,” kata Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia DKI Jakarta (Papdi Jaya) Ari Fahrial Syam.

Menurut Ari Fahrial Syam, sebagai seorang praktisi klinis di Jakarta, dirinya merasakan bahwa kondisi perseteruan yang terus berlarut itu sungguh berbahaya bagi pembangunan ibukota.

Ari berpendapat, apa yang sedang terjadi saat ini membuat pembangunan Jakarta menjadi “terhenti” karena belum turunnya dana APBD

2015.

Ia mengingatkan bahwa peran DKI Jakarta dalam menyukseskan Sasaran Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDG’s) juga belum terlalu baik.

Angka kematian bayi di DKI Jakarta masih cukup tinggi yakni 22 per 1.000 kelahiran hidup serta angka kematian anak balita provinsi DKI Jakarta yaitu 31 kematian bayi per 1.000 kelahiran menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SKDI) 2012.

Selain itu, DKI Jakarta masih menduduki tempat tertinggi di antara provinsi lain di Indonesia yaitu 32,782 kasus berkontribusi 20 persen dari jumlah kasus HIV di Indonesia.

Untuk penyakit TBC sendiri DKI Jakarta masih menempati 5 besar. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABURABU 4 MARET42015 | No. 0558 | TAHUN IV MARET 2015

No. 0558 | TAHUN IV

33

ant/m agung rajasa

TOLAK PUTUSAN PIMPINAN KPK. Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan aksi damai di halaman gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/3). Aksi yang diikuti seluruh pegawai KPK tersebut menolak putusan pimpinan KPK yang melimpahkan kasus BG ke kejaksaan dan meminta untuk mengajukan upaya hukum PK atas putusan praperadilan kasus BG.

Kasus Pimpinan KPK Distop, Kecuali AS & BW Wakapolri: Tidak Ada Barter Penanganan Kasus JAKARTA- Wakapolri Komjen Badrodin Haiti membantah adanya barter dalam penanganan kasus-kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditangani Polri dengan kasus Komjen Budi Gunawan (BG) yang semua ditangani KPK dan kemudian dilimpahkan ke Kejagung.

Kendati demikian, calon Kapolri itu membenarkan telah mengeluarkan instruksi agar seluruh kasus-kasus yang melibatkan oknum KPK untuk dihentikan

dan di-pending, kecuali untuk kasus Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW). “Semua kami pending dulu, seperti kasus Novel Baswedan, dan yang belum, kami hentikan seperti dalam kasus dugaan kepemilikan senpi (oleh penyidik KPK) dan Tempo (yang membeberkan rekening BG),” kata Badrodin di Gedung STIK, Jakarta Selasa (3/3).

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, mengenai adanya kepastian hukum bagi pelapor sebelum menghentikan perkara. “Ya, kami terus berikan satu pemahaman pada pelapor, memberikan satu kepastian. Untuk bisa, kalau masih dalam penyelidikan, kalau belum ditemukan unsur pidananya untuk dihentikan,” jawab Badrodin.

Saat dikejar tentu tidak akan ditemukan pidananya karena kasusnya sudah dihentikan, Badrodin menjawab, “Ya kalau tidak

ditemukan, ya. Jadi kasus-kasus KPK yang dalam proses penyelidikan itu diupayakan untuk tidak diteruskan.”

Karena tidak diteruskan, mantan Kapolda Sumut itu melanjutkan, karena ada pelapor, maka polisi akan memberikan langkah penjelasan dan koordinasi pada pelapor.

“Tetapi kalau sudah masuk penyidikan, lanjut terus. Itu yang harus kami lakukan, karena solusi yang diambil adalah dalam koridor hukum,” bebernya seraya menambahkan, kasus yang di-pending memang bisa saja dibuka di kemudian hari.

Dengan demikian, hanya kasus Bambang Widjojanto terkait mengarahkan kesaksian palsu dan Abraham Samad terkait pemalsuan dokumen dan larangan bertemu pihak yang berperkara di KPK yang dilanjutkan. “Ya, hanya dua itu yang lanjut.

Kasus Novel itu masih dalam pembicaraan

apakah ini akan dilanjutkan. Kalo tidak, maka tidak akan dilanjutkan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, selain Samad dan BW, dua pimpinan KPK lainnya, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja juga dilaporkan ke Bareskrim Polri. Bareskrim langsung memproses laporan tersebut. Kasus yang menjerat Zulkarnain dan Adnan masih dalam tahap penyelidikan.

Zulkarnain dilaporkan atas dugaan gratifikasi saat menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sementara Adnan dilaporkan kuasa hukum PT Daisy Timber di Berau Kalimantan Timur. Dia dituding merampok perusahaan dan kepemilikan saham secara ilegal.

Sementara itu, Bareskrim Polri mencokok seorang pria yang diduga sebagai tersangka kasus dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu terkait sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Kasus ini terkait dengan Wakil Ketua KPK nonaktif, Bambang Widjojanto yang sebelumnya sudah dijadikan tersangka. Informasinya, pria berinisial Z itu ditangkap di Jepara, Jawa Tengah, Senin (2/3) malam.

“Infonya seperti itu, ditangkap di Jawa Tengah. Sekarang lagi di bawa (ke Bareskrim),” ujar Kabag Penum Polri Kombes Rikwanto di PTIK Jakarta, Selasa (3/3). =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 4 MARET 2015 | No. 0558 | TAHUN IV

Jokowi Minta TNI-Polri Waspada Terorisme

FATWA MUI

Presiden: Stabilitas Keamanan Betul-betul Harus Kita Jaga JAKARTA- Presiden Joko Widodo mengingatkan terorisme masih akan menjadi ancaman tidak hanya di Indonesia tetapi di negara-negara lain di dunia. Karena itu, peran intelijen sangat penting sehingga dapat melakukan pencegahan terhadap segala hal yang berkaitan dengan terorisme.

“Saya kira tidak hanya Indonesia tapi juga negara lain, semua menghadapi mazhab yang sama terkait terorisme terutama Islamic State of Iraq and Syria (ISIS),” papar Jokowi saat memberi pengarahan kepada peserta Rapimnas TNI-Polri di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Jakarta, Selasa (3/3).

Acara Rapimnas TNI-Polri diikuti oleh 246 perwira tinggi (pati) TNI dan Polri, yang terdiri dari 119 orang pejabat utama Mabes TNI dan Panglima Komando Utama (Pengkotama), dan 122 orang pejabat utama Ma-

bes Polri, termasuk para Kapolda itu, dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Partikno, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman.

“Jangan sampai kejadian dulu baru kita selesaikan. Pencegahanlah yang paling baik,” tutur Presiden.

Dengan demikian, kata Presiden Jokowi, intelejen jadi peran penting dari sisi pencarian data-data yang ada di lapangan.

Jokowi juga meminta jajaran TNI – Polri agar betul-betul bisa menjaga stabilitas keamanan, agar target-target pembangunan yang kita laksanakan bisa dicapai.

“Stabilitas keamanan betul-betul harus kita jaga, agar target-target pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang ingin kita lakukan dapat dikawal dan nantinya target tersebut bisa dicapai,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mensinyalir, saat ini ada banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang secara diam-diam berangkat ke luar negeri untuk bergabung dengan gerakam radikal ISIS. “Memang ada WNI yang keluar negeri tetapi mereka menghilang. Ini sudah kita

waspadai data-data dari Polri sudah masuk, data dari BIN,” katanya.

Menko menegaskan, akan berupaya menangkal mereka-mereka yang berangkat ke luar negeri untuk bergabung dengan gerakan radikal itu.

Mengenai data yang pernah diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Aqil Siraj bahwa sudah ada 514 WNI yang menjadi anggota ISIS, Menko Polhukam mengemukakan adanya modus baru berangkat melalui perusahaan wisata (tur) ke tempat tertentu lalu menghilang.

“Ini salah satu modus, data ini ada di Kepolisian maupun BIN. Sampai kapan mereka kembali itu kan ada dari tour travel, kita cek siapa saja yang tidak kembali,” terangnya.

Dia menyebutkan, dalam upaya mewaspadai ancaman terorisme, pemerintah menempuh banyak jalur untuk melakukan pencegahan, baik melalui agama, budaya, dan pendidikan.

Namun dia menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan pembatasan WNI terutama pelajar yang akan berangkat ke negara-negara di Timur Tengah. “Tidak. Jelas kalau mereka di sana memang pelajar terdata dengan baik menurut kedutaan yang ada di sana,” pungkasnya. =GAM/ABD

ant/widodo s. jusuf

RAPIM TNI POLRI. Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi (kedua kiri), Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kiri) dan Wakil Kapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti (kanan) memberi salam usai memberikan keterangan pers tentang Rapim TNI dan Polri Tahun 2015 di Gedung STIK, Jakarta, Selasa (3/3). Rapim TNI dan Polri tersebut mengambil tema Sinergitas TNI-Polri Penggerak Revolusi Mental.

Pelaku Sodomi Terancam Hukuman Mati JAKARTA- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram bagi prilaku gay, lesbian, sodomi, dan pencabulan. Penetapan fatwa ini didasari maraknya kasus-kasus kejahatan seksual yang dalam perspektif Islam merupakan tindakan luar biasa.

Wakil Ketua MUI KH Maruf Amin menegaskan penyimpangan seksual seperti homoseksual, lesbian, sodomi, dan pencabulan jelas dilarang dalam ajaran Islam. Bahkan, pelaku sodomi dapat dikenakan hukuman mati. Apalagi, jika anakanak masih dalam usia sekolah yang menjadi korban dalam kejahatan tersebut.

“Sodomi hukumnya haram dan perbuatan keji yang merupakan dosa besar. Pelaku sodomi akan dikenai (hukuman) sampai tingkat hukuman mati,” ujar KH Maruf Amin di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (3/3).

“Hukum Islam menegaskan (sodomi) ini menyimpang. Dan dalam hukum Islam, kegiatan sodomi diberikan ganjaran hukum yang lebih berat daripada zina,” katanya.

Selain itu, MUI pun telah mengeluarkan fatwa bahwa lesbian dan gay atau hubungan sesama jenis serta pencabulan adalah haram. Sehingga, MUI meminta kepada pemerintah untuk menindak tegas pelaku lesbian, gay dan pencabulan di negara ini.

Bahkan, pemerintah juga harus menindak tegas pelaku yang melegalkan aktivitas seksual sesama jenis karena MUI telah mengeluarkan fatwa haram terhadap perlakuan tersebut.

“Kemudian aktivitas seksual terhadap lain maupun sesama jenis tanpa ikatan pernikahan hukumnya haram. Melegalkan aktivitas seksual sesama jenis dan orientasi menyimpang lainnya adalah haram. Kita minta pemerintah supaya tidak melegalkan hal-hal seperti itu,” pungkas dia. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi 55

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 4 MARET | No. 0558 | TAHUN IV RABU 4 2015 MARET 2015

No. 0558 | TAHUN IV

EKSPOR

HPE Tambang Periode Maret Turun JAKARTA-Fluktuasi harga internasional mempengaruhi penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) produk pertambangan hasil pengolahan yang dikenakan Bea Keluar (BK) periode Maret 2015.

ant/fb anggoro

SITA PRODUK IMPOR ILEGAL. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, Indra Ginting menunjukkan produk makanan impor ilegal yang disita dalam penggerebekan di sebuah rumah toko di Jalan Tanjung Jati, Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (3/3). Razia gabungan BBPOM dan Polda Riau menyita barang bukti ratusan kotak berbagai produk makanan dan kosmetik impor dari Malaysia yang masuk secara ilegal dan tidak memiliki izin edar.

Raskin Diganti E-Money Jumlah Pengangguran Bisa Bertambah JAKARTA- Program penggantian beras miskin (raskin) dengan uang elektronik (e-money) diperkirakan akan menambah jumlah pengangguran di Indonesia.

Tak tanggung-tanggung, potensinya bisa mencapai 750 ribu orang akibat kebijakan tersebut.

“Raskin mau diganti e-money, ada 700 ribu sampai 750 ribu orang akan kehilangan pekerjaan karena terhentinya mata rantai penyaluran raskin,” ujar Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria dalam Diskusi ‘Tantangan Penciptaan Lapangan Kerja di Era Kabinet Kerja’ di Warung Bejo, Jakarta, Selasa (3/3).

Perhitungannya, kata Arif, merujuk pada data basis Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang ditargetkan 15,5 juta orang. Sementara titik penyaluran distribusi raskin mencapai 58 ribu titik di seluruh Indonesia.

“Total pekerja di 58 ribu titik ini sekira lebih dari 300 ribu orang, sedangkan Bulog

mempekerjakan sekira 400 ribu lebih orang di 1.570 gudang Bulog yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi bisa 700 ribu-750 ribu orang bakal kehilangan pekerjaan,” tegas Arif.

Angka tersebut, menurutnya, belum menghitung jumlah pekerja di bagian pengangkutan, tenaga administrasi dan sebagainya, sehingga jika di total potensinya mencapai 1 juta tenaga kerja akan menjadi pengangguran akibat kebijakan penggantian raskin ke e-money.

“Jumlah 700 ribu lebih sama dengan hampir 10 persen dari angka pengangguran yang ada saat ini. Jadi sebenarnya jangan sampai gara-gara penataan distribusi beras raskin, berdampak luar biasa kepada penciptaan pengangguran, karena angkanya bisa mencapai 1 juta orang. Ini bahaya sekali,” tegasnya.

Data Center Of Reform On Economics (CORE) Indonesia menyebutkan, jumlah pengangguran terbuka di Tanah Air mencapai 7,30 juta orang pada Agustus 2014 atau 5,94 persen. Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia berada di tingkat tertinggi pada 2005 yang menembus 11,90 juta jiwa.

Tak kalah mengejutkan, pengangguran di Indonesia lebih banyak didominasi kalangan usia produktif dari 15 hingga 24 tahun. Penyebabnya beragam, mulai dari putus sekolah, tak melanjutkan ke jenjang

perguruan tinggi, sampai sarjana yang belum mendapat pekerjaan.

“Pada bulan Agustus 2014, jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,3 juta orang. Jumlah ini tetap besar meskipun sudah mengalami penurunan,” ujar ekonom CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susanto dalam diskusi di Jakarta, Selasa (3/3) Data menunjukkan, pengangguran di Indonesia lebih banyak didominasi lakilaki dibanding perempuan. Sebab, perempuan lebih memilih menjadi ibu rumah tangga. Dari data itu pula tergambar, pengangguran di Indonesia didominasi kalangan usia produktif.

“Kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah, tingkat pengangguran terbesar adalah anak muda, mereka adalah usia produktif namun tidak siap untuk terjun ke dunia kerja,” tegasnya.

Sejak 2005 hingga 2014, kata dia, pengangguran terbuka paling besar terjadi di 2005. Saat itu tercatat 11,9 juta jiwa. Paling rendah di 2012 sebesar 7,24 juta jiwa.

“Memang, meskipun porsinya berbeda-beda, namun bisa kita ambil kesimpulan bahwa hampir di semua tingkat pendidikan terdapat penganggurannya. Tinggi rendahnya suatu pendidikan tidak menjamin bahwa mereka tidak akan menganggur,” ujarnya. =GAM

Dibandingkan dengan penetapan HPE periode Januari 2015 sebagian besar mengalami penurunan. Ketentuan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/2/2015, tertanggal 26 Februari 2015.

“HPE produk pertambangan kembali mengalami penurunan. Fluktuasi harga internasional menyebabkan turunnya HPE produk pertambangan hasil pengolahan. Hanya produk konsentrat timbal yang mengalami kenaikan tipis,” jelas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Partogi Pangaribuan, di Jakarta, Selasa (03/03).

Sejumlah produk pertambangan hasil pengolahan yang dikenakan BK adalah konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, konsentrat besi, konsentrat mangan, konsentrat ilmenite, serta konsentrat titanium lainnya.

Perhitungan harga dasar HPE untuk konsentrat besi dan mangan bersumber dari Asian Metal. Sedangkan konsentrat tembaga, konsentrat timbal, serta konsentrat seng berdasarkan bersumber dari London Metal Exchange (LME).

Penurunan dialami sebagian besar produk. Produk konsentrat tembaga (Cu ≥ 15%) dengan harga rata-rata 1.602,04 USD/WMT turun 4,76%, konsentrat bijih besi (hematit, magnetit, pirit) dengan kadar (Fe ≥ 62%) dengan harga rata-rata 45,54 USD/WMT turun 8,02%, konsentrat bijih besi (gutit/ laterit) dengan kadar (Fe ≥ 51% dan Al2O3 +SiO3 ≥ 10%) dengan harga rata-rata 15,77 USD/WMT turun 6,62%, konsentrat mangan (Mn ≥ 49%) dengan harga rata-rata 166,39 USD/WMT turun 3,12%, dan konsentrat seng (Zn ≥ 52%) dengan harga rata-rata 507,58 USD/WMT turun 5,17%.

Sedangkan produk yang mengalami kenaikan dibandingkan HPE Periode sebelumnya adalah konsentrat timbal (Pb ≥ 57%) dengan harga rata-rata 759,34 USD/WMT atau naik sebesar 0,55%. Sementara itu konsentrat ilmenite dan konsentrat titanium lainnya tidak mengalami perubahan. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

RABU 4 MARET 2015 | No. 0558 | TAHUN IV

Benarkah Kita Miskin?

22 Warga Indonesia Masuk Daftar Orang Terkaya di Dunia JAKARTA-Majalah bisnis Forbes kembali merilis data orang-orang kaya dunia.

Hasilnya, ada 22 orang pengusaha Indonesia masuk daftar orang terkaya.

Duo kakak beradik pendiri sekaligus pemilik Djarum Group, R Budi Hartono dan Michael Hartono ditahbiskan sebagai orang kaya di urutan 142 dan 151.

Total kekayaan mereka, masing-masing US$9 miliar (Rp116,39 triliun) dan US$8,7 miliar (Rp112,51 triliun). Pengusaha low profile ini sekaligus menjadi orang terkaya pertama dan kedua di Indonesia versi Forbes.

Mengutip laporan terbaru Forbes, harta ribuan orang terkaya di dunia ini

mencapai US$ 7,05 triliun. Jumlah ini bertambah dari tahun sebelumnya sebesar US$ 6,4 triliun.

Jika dihitung rata-rata, daftar orang terkaya versi Forbes ini setidaknya mengantongi kekayaan sebesar US$ 3,86 miliar, turun sekitar US$ 60 juta dari tahun sebelumnya.

Forbes mengakui munculnya para entrepreneur telah mengguncang dunia bisnis di seluruh muka bumi. Buktinya, 1.191 penghuni daftar orang terkaya kali ini memiliki usaha yang dibangun dari keringat sendiri.

Sementara hanya 230 orang hartawan lainnya mendapatkan uang dari warisan keluarganya.

Meski mendapat warisan, 405 orang terkaya dunia juga masih harus bekerja keras untuk menambah pundi-pundi kekayaannya.

Forbes tahun ini mencatat 70 ne-

gara di dunia menyumbang daftar orang terkaya di muka bumi. Amerika Serikat masih menjadi rumah bagi orang-orang hartawan paling tajir di dunia.

Dari 70 negara tersebut, Indonesia termasuk salah satu negara pencetak orang terkaya dunia. Tak kurang dari 22 penduduknya dianggap layak masuk daftar bergengsi ini.

Duet bersaudara pemilik bisnis rokok Djarum, R Budi Hartono dan Michael Hartono masih orang terkaya Indonesia dengan posisi tertinggi di daftar 2015 Forbes Billionaire.

R Budi Hartono yang ditaksir memiliki kekayaan US$ 9 miliar bertengger di posisi 142 dunia. Sementara saudaranya, Michael Hartono menguntit di posisi 151 dunia dengan harta US$ 8,7 miliar.

Sebagian besar hartawan Indonesia yang masuk daftar Forbes adalah mukamuka lama. =GAM

22 Warga Indonesia

Masuk Daftar Orang Terkaya di Dunia 1. R. Budi Hartono (71 tahun) Peringkat dunia: 142 Total kekayaan: US$ 9 miliar Sumber kekayaan: perbankan, tembakau 2. Michael Hartono (75 tahun) Peringkat dunia: 151 Total kekayaan: US$ 8,7 miliar Sumber kekayaan: tembakau, perbankan 3. Sri Prakash Lohia (62 tahun) Peringkat dunia: 341 Total kekayaan: US$ 4,7 miliar Sumber kekayaan: poliester 4. Chairul Tanjung (52 tahun) Peringkat dunia: 381 Total kekayaan: US$ 4,3 miliar Sumber kekayaan: diversifikasi 5. Mochtar Riady (85 tahun) Peringkat dunia: 714 Total kekayaan: US$ 2,6 miliar Sumber kekayaan: diversifikasi 6. Peter Sondakh (63 tahun) Peringkat dunia: 810 Total kekayaan: US$ 2,3 miliar Sumber kekayaan: investasi 7. Bachtiar Karim (58 tahun) Peringkat dunia: 949 Total kekayaan: US$ 2 miliar Sumber kekayaan: manufaktur

8. Theodore Rachmat (71 tahun) Peringkat dunia: 1.006 Total kekayaan: US$ 1,9 miliar Sumber kekayaan: diversifikasi

16. Achmad Hamami (84 tahun) Peringkat dunia: 1.415 Total kekayaan: US$ 1,3 miliar Sumber kekayaan: alat berat

9. Ciputra (83 tahun) Peringkat dunia: 1.054 Total kekayaan: US$ 1,8 miliar Sumber kekayaan: real estate

17. Edwin Soeryadjaya (66 tahun) Peringkat dunia: 1.533 Total kekayaan: US$ 1,2 miliar Sumber kekayaan: batu bara, investasi

10. Sukanto Tanoto (65 tahun) Peringkat dunia: 1.054 Total kekayaan: US$ 1,8 miliar Sumber kekayaan: diversifikasi 11. Tahir (62 tahun) Peringkat dunia: 1.105 Total kekayaan: US$ 1,8 miliar Sumber kekayaan: diversifikasi 12. Murdaya Poo (74 tahun) Peringkat dunia: 1.118 Total kekayaan: US$ 1,7 miliar Sumber kekayaan: diversifikasi 13. Martua Sitorus (65 tahun) Peringkat dunia: 1.118 Total kekayaan: US$ 1,7 miliar Sumber kekayaan: minyak sawit 14. Purnomo Prawiro (68 tahun) Peringkat dunia: 1.250 Total kekayaan: US$ 1,5 miliar Sumber kekayaan: Taksi 15. Hary Tanoesoedibjo (49 tahun) Peringkat dunia: 1.324 Total kekayaan: US$ 1,4 miliar Sumber kekayaan: media

18. Husain Djojonegoro (65 tahun) Peringkat dunia: 1.638 Total kekayaan: US$ 1,1 miliar Sumber kekayaan: barang 19. Djoko Susanto (65 tahun) Peringkat dunia: 1.638 Total kekayaan: US$ 1,1 miliar Sumber kekayaan: bisnis ritel 20. Low Tuck Kwong (66 tahun) Peringkat dunia: 1.741 Total kekayaan: US$ 1 miliar Sumber kekayaan: batu bara 21. Benny Subianto (72 tahun) Peringkat dunia: 1.741 Total kekayaan: US$ 1 miliar Sumber kekayaan: batu bara, investasi 22. Harjo Sutanto (88 tahun) Peringkat dunia: 1.741 Total kekayaan: US$ 1 miliar Sumber kekayaan: barang.

HARGA BERAS NAIK

Masalah Beras Bisa Tuntas dalam 2 Minggu JAKARTA- Presiden Joko Widodo menerima sejumlah pedagang beras dari Pasar Induk Cipinang yang tergabung dalam Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) di Kompleks Istana Negara, Jakarta. Presiden ingin mendengar ihwal masalah beras yang tengah melambung saat ini.

“Kita ingin masalah kenaikan beras segera diatasi,” ujar Presiden Jokowi di Kompleks Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (3/3)).

Menurut Presiden, dia sudah mendengar jika dalam dua pekan ke depan harga beras akan kembali normal. “(Akan) Turun Rp2.000an,” kata dia.

Penurunan harga, kata dia, menyusul panen raya yang akan berlangsung sebentar lagi.

Pemerintah juga akan menggelontorkan semua beras ke pasar. “Ini komitmen kita bersama, normal kembali karena sudah masuk ke panen raya,” jelas dia.

Dalam beberapa pekan ini harga beras melambung tinggi. Berbagai upaya dilakukan, termasuk menggelar operasi pasar beras.

Karena itu, Jokowi optimistis harga beras akan kembali normal karena tak lama lagi sejumlah daerah akan panen raya. Sehingga, stok beras akan kembali aman. “Dalam seminggu dua minggu ini akan ada di posisi normal, turun kurang lebih Rp 2.000,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Perpadi Nellys Soekidi melihat kenaikan harga beras terjadi lebih karena suplai atau ketersediaan yang dinilai kurang. Kurangnya suplai otomatis membuat harga beras melonjak. “Kemarin di Cipinang 3.500, tapi yang masuk cuman 1000.

Jadi harganya pasti naik,” tutur Nellys di di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/3).

“Jadi, faktornya karena kemarin kurang sampai Bulog menggelontorkan. Bukan hanya itu saja, psikologis karena Cipinang itu cukup daerah-daerah juga akan cukup. Kalau itu terjadi otomatis daerah-daerah turun hargannya,” ujarnya.

Ditambah lagi, kata dia, pada November dan Desember tahun lalu, pemerintah sudah tidak ada raskin. “Lalu panen mundur. Jadi ada kekurangan,” katanya.

Akan tetapi, lanjut dia, berdasarkan instruksi Presiden Jokowi, bahwa berapapun kebutuhan beras di Cipinang akan dipenuhi. Keputusan tersebut, kata dia, merupakan solusi paling penting guna mengatasi lonjakan harga beras di Pasar. “Alhmadulilah Presiden instruksikan untuk memberikan berapa pun permintaan untuk Cipinang ,” ucapnya.

Keputusan Jokowi itu, kata dia, telah mampu menurunkan harga beras yang sempat melonjak. Paling tidak, per Hari ini, harga beras dari Demak-Pati yang biasanya Rp 10.400 per Kilogram. Hari ini turun menjadi Rp8.900 per Kg. “Artinya turun Rp1.500. Itu beras medium.

Untuk Beras Bulog tetap kita jual Rp7.400 per Kg. Dan yang beras super Rp11 ribu sekarang menjadi Rp 10 ribu per Kg. Jadi penurunan Rp1000-Rp1500,” katanya. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA PILKADA SURABAYA

PWI Jatim Tegaskan Netral SURABAYA - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Timur menegaskan bersikap netral di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya 2015, meski ada empat wartawan yang namanya disebut-sebut sebagai kandidat kepala daerah.

"PWI tidak akan kemana-mana dan tegas bersikap netral saat Pilkada mendatang," ujar Ketua PWI Provinsi Jawa Timur Akhmad Munir di Surabaya, Selasa (3/3).

Dalam Pilkada yang dijadwalkan diselenggerakan Desember 2015, empat nama wartawan muncul sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya.

Pertama, mantan Ketua PWI Jatim yang sekarang juga di posisi anggota dewan kehormatan PWI Dhimam Abror Djuraid.

Kemudian, Ketua Serikat Perusahaan Pers Jatim sekaligus anggota Dewan Pakar PWI Jatim Sukoto, Kabiro Detiksurabaya yang juga koordinator bidang media "online" PWI Jatim Budi "Uglu" Sugiharto, dan mantan Pemimpin Redaksi Memorandum M. Machmud.

Sebagai organisasi profesi, kata Munir, PWI juga tidak akan mengintervensi dalam bentuk apapun dan menyerahkan sepenuhnya kepada warga Surabaya untuk memilihnya.

Pihaknya juga mengingatkan kepada para kandidat untuk tidak membawa nama PWI saat bersosialisasi dan memperkenalkan diri ke masyarakat.

"Begitu juga bagi para pengurus yang secara pribadi mendukung, jangan sekali-sekali membawa nama organisasi," kata Kepala LKBN Antara Biro Jatim tersebut.

Pihaknya berpesan agar bersaing secara sehat dan dipercaya warga Surabaya menjadi pemimpin selama lima tahun ke depan untuk menyejahterakan rakyatnya.

Ia juga mengatakan, sebagai orang media, tentunya harus mengedepankan sikap independen dan tidak menggunakan media yang dipimpinnya sebagai alat meraih simpati.

"Namun, jika ada yang menggunakan sebagai alat dalam sebuah kepentingan, akan terseleksi sendiri oleh publik karena mereka sudah cerdas bersikap," ucapnya. = ANT/FIQIH ARFANI

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

RABU 4 MARET 2015

RABU 4 MARET 2015 | No. 0558|IVTAHUN IV No. 0558 | TAHUN

Basarnas Resmi Hentikan Operasi Pencarian Keluarga Korban Pesawat AirAsia QZ 8501 Pasrah

ant/widodo s. jusuf

PENGHENTIAN OPERASI SAR QZ 8501. Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI F.H.B. Soelistyo (kiri) berbincang dengan Deputi Operasi SAR Mayjen TNI Tatang Zaenudin (tengah) dan Direktur Sarana dan Prasarana Laksma TNI Rudy Hendro (kanan) sebelum memberikan keterangan pers di Kantor Basarnas, Kemayoran, Jakarta, beberapa waktu lalu. Basarnas akan menghentikan pencarian korban AirAsia QZ8501 yang belum ditemukan pasca berhasilnya pengangkatan badan utama pesawat nahas tersebut, namun demikian, sebelum menghentikan total proses pencarian, Basarnas memiliki tujuh hari ke depan untuk melakukan operasi lanjutan.

SURABAYA - Kepala Badan "SAR" Nasional (Basarnas), Marsekal Madya FHB Soelistyo secara resmi menghentikan operasi pokok pencarian korban kecelakaan Pesawat AirAsia QZ 8501 sesuai kesepakatan dengan pihak keluarga korban.

"Hasil koordinasi saya dengan pihak keluarga korban, kita sepakat operasi pokok pencarian dan pertolongan sejak pukul 13.45 WIB secara resmi ditutup," katanya setelah bertemu keluarga korban di Gedung Mahameru, Markas Kepolisian Daerah (Polda( Jawa Timur, Selasa (3/3).

Selanjutnya, kata Soelistyo, hasil kesepakatan dengan pihak keluarga korban akan memberi-

kan operasi tambahan atau harian selama tujuh mulai hari Senin (9/3) hingga Minggu (15/3).

"Kita mencoba lagi untuk satu minggu saja, dan ini adalah tambahan untuk menghormati keluarga korban. Namun, setelah itu akan saya hentikan secara menyeluruh," katanya.

Meski secara menyeluruh dihentikan, namun proses identifikasi sisa jenazah di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim akan tetap dilakukan hingga seluruh sisa jenazah teridentifikasi.

"Kami sampaikan kepada teman-teman media yang ditemukan total 103 jenazah, ditambah empat kantong yang berhasil kita temukan di bagian serpihan pesawat, dan empat kantong itu belum diidentifikasi," ucapnya.

Sebelumnya, Soelistyo melakukan pertemuan secara tertutup dengan keluarga korban kecelakaan Pesawat AirAsia QZ 8501 di Markas Polda Jatim.

Soelistyo tiba di Mapolda Jatim pada pukul 12.15 WIB, dan disam-

but langsung Ketua Tim "Disaster Victim Identification" (DVI) Polda Jatim Kombes Pol dr Budiyono serta Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Mahameru Polda Jatim yang selama ini menjadi Posko DVI AirAsia itu, sejumlah media tidak diperkenankan masuk dan hanya menunggu di luar ruangan.

Keluarga Korban Pasrah Sementara, sejumlah keluarga korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 mengaku pasrah dengan penghentian proses pencarian korban oleh Badan SAR Nasional, meski masih ada sisa tambahan waktu sepekan dalam pencarian korban.

"Hampir menunggu dua bulan kabar anak saya, kini sudah saya pasrahkan dan mungkin sudah menjadi jalan takdir bagi anak saya," kata Dwiyanto (60) salah satu ayah dari korban AirAsia, saat ditemui di Ruang Mahameru Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Ia mengaku mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan Basarnas selama pencarian korban, sebab keluarga korban selalu diberi kabar terkini dan tidak pernah tertinggal informasi selama proses pencarian.

"Selain itu, ketika kita bertanya-tanya soal yang lain seperti penanganan korban atau jenazah dan asuransi, mereka sangat terbuka dan membantu kami keluarga korban," ucapnya.

Meski demikian, Dwiyanto masih berharap adanya kabar mengenai anaknya yang bernama Bhima Aly Wicaksana (31) asal Surabaya untuk ditemukan dalam proses pencarian tambahan pekan depan.

"Saya mendukung penuh adanya waktu tambahan proses pencarian selama sepekan, namun tetap pasrah bila tidak ditemukan," katanya.

Keluarga korban lainnya, Adityas asal Surabaya mengaku juga sangat mengapresiasi pihak Basarnas yang tidak pernah menyerah untuk terus mencari korban.

"Suami saya memang sudah ditemukan terlebih dahulu, atas nama Nanang Priyo Widodo, namun pihak Basarnas masih sangat kooperatif dalam melayani sejumlah pertanyaan keluarga korban," katanya.

Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya FH Bambang Soelistyo secara resmi menghentikan operasi pokok pencarian korban kecelakaan Pesawat AirAsia QZ 8501 sesuai kesepakatan dengan pihak keluarga korban.

"Hasil koordinasi saya dengan pihak keluarga korban, kita sepakat operasi pokok pencarian dan pertolongan sejak pukul 13.45 WIB secara resmi ditutup," katanya.

Selanjutnya, kata Soelistyo, hasil kesepakatan dengan pihak keluarga korban akan memberikan operasi tambahan atau harian selama tujuh mulai hari Senin (9/3) hingga Minggu (15/3).

"Kita mencoba lagi untuk satu minggu saja, dan ini adalah tambahan untuk menghormati keluarga korban. Namun, setelah itu akan saya hentikan secara menyeluruh," katanya. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM/DIK

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 4 MARET 2015 | No. 0558| TAHUN IV

Beras Picu Kenaikan Nilai Tukar Nelayan Jatim SURABAYA - Beras memicu kenaikan nilai tukar nelayan Jawa Timur pada Februari 2015 sebesar 1,14 persen menjadi 107,18 persen dibandingkan Januari yang tercatat 105,97 persen.

"Beras termasuk salah satu dari 10 komoditas utama mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang dibayar nelayan. Komoditas lainnya, biaya listrik PLN golongan 1, rokok kretek, mi instan, kacang tanah, timah, ikan cakalang, keranjang, dan pisang," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim M Sairi Hasbullah di Surabaya, Selasa (3/3).

Sementara itu, ungkap dia, 10 komoditas utama yang mengalami penurunan terbesar indeks harga yang dibayar nelayan di antaranya solar, cabai rawit, bensin, bawang merah, dan tomat sayur. Kemudian, es batu, cabai

merah, telur ayam ras, cabai hijau, dan bawang putih.

"Secara umum, kenaikan NTN di Jatim pada bulan Februari 2015 disebabkan indeks harga yang dibayar nelayan turun 2,09 persen dari 122,26 persen menjadi 119,70 persen," ujarnya.

Penurunan indeks tersebut, jelas dia, disebabkan turunnya indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) sebesar 3,05 persen. Lalu juga dikarenakan penurunan indeks harga konsumsi rumah tangga sebesar 1,27 persen.

"Dari sisi indeks harga yang diterima nelayan juga terlihat tu-

run 0,98 persen menjadi 128,29 persen pada bulan Februari 2015 dibandingkan sebesar 129,56 persen pada bulan Januari 2015," katanya.

Ia menambahkan, sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan terbesar untuk indeks harga yang diterima nelayan antara lain ikan kuniran, ikan cakalang, ikan layang, ikan bawal, cumi-cumi, remis, ikan kapasan, ikan ekor kuning, ikan layur, dan ikan gabus. Berikutnya, komoditas utama yang mengalami penurunan indeks harga yang diterima nelayan seperti ikan tongkol.

"Selain itu, ikan lemuru, ikan swanggi, udang, ikan kuwe/bebara, ikan teri, ikan belanak, rajungan, ikan kembung, dan ikan beloso," katanya.

Ia menyebutkan, perkemban-

gan NTN pada bulan Februari 2015 terhadap Desember 2014 mengalami kenaikan 4,49 persen. Sementara, perkembangan year-on-year (yoy) bulan Februari 2015 terhadap Februari 2014 tercatat mengalami kenaikan sebesar 1,78 persen.

"Dari enam provinsi di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan NTN Februari 2015, seluruhnya mengalami kenaikan," katanya.

Kenaikan NTN tertinggi, lanjut dia, terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kenaikan NTN sebesar 2,71 persen.

Kemudian, diikuti Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar 2,69 persen, Jawa Barat 2,36 persen, Banen 2,23 persen, Jawa Timur 1,14 persen, dan Jawa Tengah 0,98 persen. = ANT/DIK

PANGAN

Produksi Padi Jatim 12,398 Juta Ton GKG SURABAYA - Produksi padi Jawa Timur sesuai angka sementara (ASEM) tahun 2014 sebesar 12,398 juta ton gabah kering giling (GKG) atau naik 2,90 persen dibandingkan angka tetap (ATAP) tahun 2013 sebesar 12,049 juta ton GKG. "Kenaikan produksi padi itu terjadi karena peningkatan luas panen dan tingkat produktivitas sebanyak 0,66 kuintal per hektare," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, M Sairi Hasbullah di Surabaya, Selasa (3/3).

Menurut dia, pada "subround" (SR) Januari-April 2014 prorduksi padi mengalami kenaikan 142,35 ribu ton. Kemudian, subround Mei-Agustus naik sebesar 236,27 ribu ton dan subround September-Desember produksinya menurun 29,64 ribu ton jika dibandingkan dengan angka produksi padi pada subround yang sama tahun 2013 (yoy).

"Realisasi produksi padi SR I tahun 2014 di beberapa kabupaten/kota di Jatim ada yang naik dan turun bila dibandingkan subround sama tahun sebel-

umnya," tuturnya.

Ia mencontohkan, kenaikan produksi padi terlihat di Kabupaten Lamongan yang meningkat 87,99 ribu ton GKG dan Kabupaten Bojonegoro naik 66,85 ribu ton GKG. Selain itu, Kabupaten Tuban naik 33,76 ribu ton GKG, Kabupaten Madiun naik 24,12 ribu ton, dan Kabupaten Tulungagung meningkat 24,10 ribu ton GKG. "Daerah yang produksi padinya turun di antaranya Kabupaten Malang turun 48,14 ribu ton GKG, Kabupaten Sumenep turun 29,32 ribu ton GKG, Kabupaten Situbondo turun 25,82 ribu tonk GKG, dan Kabupaten Probolinggo turun 20,07 ribu ton GKG," ungkapnya.

Pada SR II 2014, tambah dia, produksi Kabupaten Banyuwangi naik 53,64 ribu ton GKG, Kabupaten Lamongan naik 47,06 ribu ton GKG, dan Kabupaten Nganjuk naik 35,78 ribu ton GKG. Kemudian, Kabupaten Sampang naik 34,99 ribu ton GKG dan Kabupaten Madiun naik 24,13 ribu ton GKG. = ANT/CHANDRA HN

ant/ aloysius jarot nugroho

TARGET PRODUKSI PADI NASIONAL 2015. Pekerja menyelesaikan proses penjemuran gabah di Karangduren, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menargetkan produksi padi setiap provinsi di tahun 2015 naik antara 5 persen sampai 10 persen sebesar 73,4 juta ton gabah kering giling (GKG), dibandingkan pencapaian tahun 2014 sebesar 70,61 juta ton, agar dapat mencapai swasembada pangan nasional.

HARGA MURAH

Warga "Serbu" Operasi Pasar Beras JEMBER - Ratusan warga di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyerbu operasi pasar beras yang digelar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Jember bersama Bulog Sub-Divre XI di sejumlah titik di pasar tradisional, Selasa (3/3).

"Antusias warga cukup tinggi dalam operasi pasar tadi, bahkan petugas melayani warga yang membeli beras tanpa henti," kata Kepala Bidang Perdagangan Disperindag ESDM Jember, Agus Nur Abadi.

Menurut dia, persediaan beras yang disediakan Bulog Jember sebanyak 1 ton beras di masingmasing lokasi operasi pasar habis terjual dalam kurun waktu dua jam.

"Antusias warga cukup tinggi, sehingga stok 1 ton beras yang disiapkan di setiap titik ludes hanya dua jam saja," tuturnya.

Kepala Perum Bulog Sub-Divre XI Jember, Yulistyo Pramono mengatakan pihaknya bersama Disperindag dan ESDM setempat menggelar operasi pasar beras di dua lokasi.

"Operasi pasar digelar di Pasar Tanjung dan Pasar Tegalbesar, namun ke depan akan ada lima titik yang disiapkan untuk kegiatan operasi pasar beras yakni Pasar Tanjung, Pasar Tegalbesar, Pasar Arjasa, Pasar Mangli, dan Pasar Kalisat," paparnya.

Ia menjelaskan jumlah beras yang dijual dalam operasi pasar beras sebanyak 1 ton untuk setiap lokasi dan rencananya akan dilakukan selama sepekan atau dua pekan hingga harga beras di pasaran kembali stabil. "Beras yang disalurkan dalam kegiatan operasi pasar adalah beras kualitas medium yang dijual dengan harga Rp 7.300 per kilogram," katanya.

Sementara salah seorang warga, Ahmad membeli 10 kilogram beras dengan masing-masing kemasan berisi 5 kilogram dalam operasi pasar beras di Pasar Sabtuan Tegalbesar.

"Saya tidak tahu kalau ada operasi pasar beras di Pasar Sabtuan Tegalbesar, sehingga saya hanya membeli 10 kg beras karena tidak membawa uang yang cukup banyak," ucap warga Desa Rowoindah, Kecamatan Ajung itu. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 4 MARET 2015 | No. 0558| TAHUN IV

9

BPJS: Banyak PTS di Malang Abaikan JKN MALANG - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Malang , Jawa Timur, dr Bimantoro, mengemukakan masih banyak perguruan tinggi swasta yang mengabaikan program Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga karyawannya belum terkover sebagai peserta BPJS Kesehatan.

"Ada beberapa kampus swasta yang sudah mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan, seperti Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Islam Malang (Unisma) dan satu lagi Universitas Katolik Bina Bangsa, namun tidak sedikit yang mengabaikan program tersebut," kata Bimantoro di Malang, Selasa (3/3).

Bimantoro yang akrab dipanggil Bimo itu menjelaskan untuk karyawan dan dosen di kampus swasta, namun tercatat sebagai pegawai negeri sipil (PNS), otomatis ikut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena sebelumnya yang bersangkutan sebagai peserta Asuransi Kesehatan (Askes), sehingga otomatis sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Ia mengimbau kampus swasta yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan, segera mendaftarkan diri, sebab sebagaimana perusahaan, kampus juga wajib mengikutkan karyawan dan dosennya pada program JKN. Jika membandel, bukan tidak mungkin dikenakan sanksi pidana.

Sanksi tersebut, lanjutnya, mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang menyebutkan semua perusahaan dan lembaga berbadan hukum di Indonesia wajib mengikutsertakan karyawannya dalam program JKN.

Sementara itu Rektor UMM, Prof Dr Muhajir Effendi mengatakan dosen dan karyawan yang berada di bawah naungan kampus UMM sebanyak 1.150 orang diikutsertakan dalam program BPJS kelas I dan II. "Dengan diikutsertakannya seluruh karyawan dalam program BPJS ini, kami bertekat terus meningkatkan layanan kepada masyarakat, tidak hanya yang berada di lingkungan kampus, tapi juga di sejumlah amal usaha lainnya, seperti RS UMM, SPBU, UMM Inn maupun book store," ujarnya.

Ia mencontohkan, RS UMM telah menambah fasilitas "Cath Lab" (catheterization laboratory) dan Juli mendatang diperkirakan dapat melayani pemasangan stent atau ring untuk penderita sakit jantung. Dan, tenaga perawat dan teknisi yang bakal menangani bidang itu sedang mengikuti pendidikan khusus, sehingga penderita sakit jantung nantinya tidak perlu pasang ring di luar negeri, cukup di RS UMM. "Kalau untuk RS, kepesertaannya untuk melayani pasien rujukan yang menggunakan program BPJS sudah dimulai sejak Januari lalu dan untuk karyawan maupun dosen kampus diberlakukan setelah penandatanganan MoU dengan BPJS akhir pekan lalu," kata Muhajir. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI

DIJUAL RUMAH PERUM. PONDOK MUTIARA INDAH Blok F.4/20 Dengkol Singosari - Malang Ukuran: 8x 12 M3 / Tipe 36 Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863 AGUNG BAROKAH KOMPUTER MENERIMA: Komputer, Laptop, Printer, LCD/LED, Monitor, Proyektor (Peripheral Komputer), Pemasangan Warnet, Setting LAN Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863

ant/ari bowo sucipto

ANTI PERDAGANGAN SATWA. Sejumlah aktivis Animals Indonesia melakukan aksi teaterikal dengan mengenakan kostum Orangutan di depan Balaikota Malang, Jawa Timur, Selasa (3/3). Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan terhadap perdagangan satwa yang diadakan secara online melalui jejaring sosial.

PERATURAN

PKB Usulkan Raperda Bantuan Hukum Warga Miskin JEMBER - Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan rancangan peraturan daerah bantuan hukum untuk warga miskin di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Selama ini warga miskin yang menjalani proses hukum kesulitan mendapatkan pendampingan bantuan hukum, sehingga kami mengusulkan raperda bantuan hukum untuk warga miskin," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Jember Miftahul Ulum di Jember, Selasa (3/3).

Menurut dia, rancangan perda tersebut akan diusulkan oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Jember sebagai salah satu perda inisiatif anggota dewan.

"PKB mengusulkan raperda jasa pendampingan bantuan hukum mengacu kepada UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2014 yang mengatur tentang cara bantuan hukum," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim itu mengatakan Pemprov Jatim juga memiliki Perda Bantuan Hukum, sehingga tidak ada salahnya Kabupaten Jember juga memiliki Perda Bantuan Hukum untuk warga miskin di kabupa-

Miftahul Ulum

Ketua DPC PKB Jember ten setempat.

"Program bantuan hukum di Jatim tidak bisa diberikan kepada semua masyarakat, termasuk warga Jember. Tahun ini, anggaran bantuan hukum di Jatim sekitar Rp 500 juta untuk 100 paket kasus hukum," katanya.

Ia menjelaskan rancangan perda tentang bantuan hukum itu khusus bagi masyarakat miskin di Jember yang menjalani semua proses hukum baik kasus pidana, perdata maupun PTUN

karena mereka memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

"Ke depan, diharapkan masyarakat miskin mendapatkan jasa pendampingan saat menghadapi persoalan hukum, sehingga mereka bisa mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban dalam menghadapi persoalan hukum," paparnya.

Secara teknis, lanjut dia, pemberian bantuan hukum kepada warga miskin itu berdasarkan pengajuan bantuan hukum kepada pemkab dan warga miskin yang terjerat kasus hukum itu cukup menyerahkan surat pernyataan miskin.

"Bantuan itu tidak diberikan dalam bentuk uang, namun jasa pendampingan hukum dengan menyewa pengacara yang akan mendampingi warga miskin yang terjerat kasus hukum," ucap mantan Wakil Ketua DPRD Jember 2009-2014.

Sebelumnya, Badan Legislasi DPRD Jember mengusulkan delapan rancangan perda dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2015 dengan rincian enam perda yang diusulkan pemkab dan dua perda yang diusulkan oleh pihak legislatif. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 4 MARET 2015 | No. 0558| TAHUN IV

TRANSPORTASI

Tarif KA Ekonomi Daop 8 Naik

ant/ari bowo sucipto

PAMERAN FOATO JURNALISTIK. Seorang pengunjung melihat foto karya pewarta foto Amston Probel dari Tempo dalam pameran Foto Jurnalistik - Perjalanan Tanpa Batas di Helypad UMM, Malang, Jawa Timur, Selasa (3/3). Pameran yang diadakan komunitas JUFOC selama tiga hari tersebut menampilkan 70 karya berupa foto cerita dan tunggal dari 31 pewarta foto dari berbagai media nasional.

Kontraktor Tagih Kekurangan Pembayaran Pekerjaan Migas BOJONEGORO - Puluhan kontraktor di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menagih kekurangan pembayaran pekerjaan migas Blok Cepu senilai Rp 12 miliar lebih kepada PT Rekayasa Industri (Rekin) dan Hutama Karya (HK), selaku pemberi pekerjaan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Permerintah Kabupaten Bojonegoro Soehadi Mulyono, menjelaskan, kontraktor lokal sudah lama melayangkan surat tagihan pembayaran pekerjaan migas Blok Cepu kepada PT Rekin dan PT HK senilai Rp 25 miliar.

Tapi, katanya, kontraktor lokal baru memperoleh pembayaran dari PT Rekin dan PT HK, selaku pemenang proyek migas Blok Cepu sekitar 46 persen dari total tagihan sebesar Rp 25 miliar.

Padahal, menurut dia, Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL), selaku pemilik proyek migas Blok Cepu, tidak pernah ada masalah soal pembayaran kepada kontraktor migas Blok Cepu, dalam

proyek "engineering, procurement and constructions" (EPC) I sampai V. "Jawaban PT Rekin dan PT HK tidak jelas. Alasannya, ada masalah teknis administrasi soal pembayaran pekerjaan dari ExxonMobil Cepu Limited (EMCL)," ucapnya, usai membahas pekerjaan proyek Blok Cepu, dengan EMCL, PT HK, PT Rekin, juga para kontraktor lokal di daerahnya, Selasa (3/3).

Ia mengibaratkan belum dibayarnya pekerjaan kontraktor lokal di bidang migas oleh PT Rekin dan PT HK, selaku pemberi pekerjaan, seperti kontraktor lokal membiayai kontraktor nasional.

"Ada puluhan kontraktor lokal yang pekerjaannya belum diba-

Soehadi Mulyono

Sekda Permerintah Kabupaten Bojonegoro yar PT Rekin dan PT HK," jelas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemkab Bojonegoro Agus Supriyanto, menegaskan.

Ia menyebutkan dirinya menerima pengaduan empat kontraktor lokal, yang masih

belum dibayar dalam melaksanakan pekerjaan proyek migas Blok Cepu sekitar Rp4,4 miliar.

"Kontraktor lokal belum dibayar sudah sejak tiga bulan lalu, tapi ada juga yang sejak enam bulan lalu," ucapnya.

"Vice President of Public and Government Relations at" PT Exxon Mobil Indonesia, Erwin Maryoto yang dimintai konfirmasi, menyatakan tidak bisa masuk dalam proses pembayaran pekerjaan proyek migas Blok Cepu antara PT Rekin, PT HK dan kontraktor lokal.

"Kami tidak bisa masuk, sebab soal pembayaran itu masalah bisnis," ujarnya.

Namun, menurut dia, pihaknya tidak pernah mempersulit pembayaran kepada kontraktor soal pekerjaan proyek migas Blok Cepu.

"Sepanjang pengajuan penagihan sesuai ketentuan, dalam waktu 30 hari segera kami bayar," tandasnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO

SURABAYA - Tarif sejumlah kereta api ekonomi lokal Daerah Operasional 8 Surabaya akan naik mulai 1 April 2015, karena adanya kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi dan perubahan tarif berdasarkan peraturan Kementerian Perhubungan.

Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Sumarsono, mengatakan, tarif KA Penataran jurusan Surabaya-MalangBlitar yang awalnya Rp 5.500 akan menjadi Rp 15.000 serta KA Dhoho jurusan Blitar-Sukomoro-Baron-Surabaya yang awalnya Rp 5.500 akan menjadi Rp 15.000.

Kenaikan tarif KA bersubsidi, katanya, selain dikarenakan faktor kenaikan BBM bersubsidi, juga karena adanya kurs dolar terhadap rupiah, serta adanya perubahan pedoman perhitungan tarif dari Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2012 menjadi Peraturan Menteri No 69 Tahun 2014 yang disebabkan adanya perubahan margin dalam perhitungan biaya opersional (BOP) KA Ekonomi dari 8 persen menjadi 10 persen.

Ia mengatakan, di Daop 8 Surabaya, ada 10 KA ekonomi lokal bersubsidi yang mengalami kenaikan harga, serta 7 KA ekonomi jarak jauh yang juga mengalami kenaikan tarif.

"Kenaikan dilakukan untuk dapat menjaga kelanjutan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna jasa KA, sehingga masyarakat tetap dapat menggunakan jasa KA sebagai pilihan moda transportasi massal yang aman, nyaman, bebas macet, dan ramah lingkungan," katanya.

Selain itu, kenaikan tarif KA juga merujuk perjanjian antara PT Kereta Api Indonesia (persero) dengan Dirjen Perkeretaapian No HK221/I/1/ kKA-2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2015. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM

PRO

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

RABU 4 MARET 2015 | No. 0558 | TAHUNRABU IV 4 MARET 2015

MADURA

No. 0558 | TAHUN IV

Menagih Nawa Cita Jokowi

Salam Songkem

KPK Kini

K

omisi Pemberantasan Korupsi kini, setelah Abraham Samad dinonaktifkan Presiden, tak lagi disegani. Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki yang mantan purn Polri itu sepertinya tidak bisa membawa lembaga antirasuah berprestasi seperti di tangan Abraham Samad. KPK sekarang tampak lebih kompromistis pada koruptor, bukan pada hukum.

Sebagai buktinya, baru sekejap Ruki memimpin KPK, gejolak penolakan di internal KPK sudah tampak.

Pemicunya pimpinan KPK melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan ke Bareskrim Polri. Ini pertanda kasus Budi Gunawan bisa ditutup. Ini juga sangat wajar, karena pimpinan tertinggi KPK saat ini merupakan mantan purn Polri, sehingga keberpihakannya pada institusi yang membesarkannya sangat terasa. Alamah, KPK pun tak terselamatkan karenanya.

Budi Gunawan tentu sangat diuntungkan dengan komposisi pimpinan KPK saat ini, yang di’monopoli’ oleh peran Taufiqurachman Ruki. Padahal seharusnya KPK akan lebih terjaga citranya apabila pimpinan tertinggi antirasuah itu diberikan pada Johan Budi SP, sebab Johan Budi dianggap lebih netral dalam membawa proses penegakan hukum di KPK, termasuk mengenai kasus Budi Gunawan yang dimenangkan oleh hakim tunggal Sarpin Rizald.

Tidak sedikit dari penduduk Indonesia yang meyakini citra KPK akan membusuk di bawah kepemimpinan petinggi KPK saat ini. Ini sebagai wujud ketidakpercayaan rakyat terhadap KPK sudah semakin kuat, sehingga KPK harus segera diselamatkan, jika pemerintah memang serius ingin memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, di negara ini, sesuai semangat Reformasi.

Caranya, Presiden harus secepatnya turun tangan dengan mengkaji ulang penempatan orang-orang yang dipilihnya untuk mengisi kekosongan kepemimpinan KPK setelah ditinggalkan oleh Abraham Samad cs, karena terindikasi di antara mereka terdapat individu-individu yang tidak bisa netral dan tak mampu mengemban tugas sebagai penegak hukum di KPK yang independen dan berwibawa. (*)

I

C 11

Hakikatnya kiprah kepemimpinan Jokowi masih butuh banyak pembuktian. Posisi sebagai nomor satu di Indonesia, jauh lebih rumit dibandingkan dengan apa yang dilakukan semasa menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

Kini yang perlu dibuktikan adalah janji sembilan program prioritas yang termaktub dalam Nawa Cita. Oleh sebab itu, kita patut menagih Nawa Cita Jokowi, agar arah pertumbuhan bangsa Indonesia jelas dan terkuantifikasi.

J

elas, ketika rakyat sudah mempercayai Jokowi untuk menetukan nasib bangsa lima tahun ke depan, maka yang dibutuhkan rakyat adalah perubahan riil. Jadi posisi Jokowi adalah sebagai pelayan rakyat; yang harus membantu, menyiapkan, mengurus, melaksanakan, dan meladeni kepentingan rakyat. Hal ini sesuai dengan jargon Jokowi, yaitu kerja, kerja, dan kerja. Nah, menjadi pemimpin bukan hanya dituntut untuk bermimpi, namun dapat merealisasikan mimpi tersebut.

Bagaimanapun juga menjadi pemimpin adalah amanah dan wajib ditunaikan secara adil dan tepat. (QS. Annisa’: 58) Artinya, menjadi pemimpin harus berani menjadi pelayan rakyat. Jadi, pemerintah bukan hanya bertugas memerintah tapi harus mau diperintah. Sedangkan ketika memimpin harus total hanya untuk kepentingan bangsa dan negara, di atas kepentingan pribadi dan golongan. Hal ini menjadi konsekuensi logis, karena Indonesia mengusung asas demokrasi yang menempatkan rakyat pada posisi sentral.

Artinya, sembilan program

prioritas yang diusung Jokowi wajib direalisasikan. Hakikatnya masyarakat tidak mempermasalahkan sudah berapa hari Jokowi memimpin, apa kontribusinya, dan bagaimana kiprah kepemimpinannya. Bukan itu.

Di masa kampanye, sebagian besar masyarakat Indonesia luluh dan bersedia memberi harapan penuh kepada Jokowi. Salah satunya adalah karena faktor Nawa Cita. Program prioritas tersebut dianggap mampu membawa angin perubahan, hijrah ke titik kemajuan. Itu harapannya.

Butuh Waktu Lagi?

Apologi paling sederhana tapi ampuh adalah dengan beralasan masih dalam proses. Artinya, jika ditanya mana realisasi Nawa Cita? Bagaimana perkembangannya? Apa kontribusinya?

Jawaban mudahnya ialah masih butuh waktu lagi. Akhirnya waktu dikambinghitamkan entah sampai kapan. Penulis yakin, mulai Presiden pertama bangsa Indonesia hingga kini, mereka mengusung patriot menuju kesejahteraan, kemakmuran, dan kemajuan.

Jadi tantangan Jokowi adalah menaikkan instrumen nilai kemajuan bangsa Indonesia.

Jika stagnan bahkan turun, maka akan menjadi kecelakaan sejarah bagi Indonesia. Karena itu, Nawa Cita seharusnya dapat dimaksimalkan untuk menaikkan instrumen bukti pertumbuhan Indonesia. Program Nawa Cita yang pertama, Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif.

Menurut hemat penulis, poin di atas berkaitan dengan poin ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Serta berkaitan dengan poin kesembilan, memperteguh Kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar

warga.

Jika ditela’ah lebih mendalam, apakah dari ketiga poin tersebut sudah berhasil, atau setidaknya ada indikasi berhasil? Terkait dengan rasa aman, Indonesia adalah negara NonBlok. Jadi tidak seperti di Korut yang menerapkan peraturan wajib militer. Indonesia juga bukan negara berkonflik yang gemar melakukan kontak senjata.

Justru, masalahnya masyarakat mulai tidak aman dengan sikap pemimpin yang kurang dingin.

Memimpin dan melayani dengan emosi, bukan nurani.

Mengenai arah pembangunan desa dan daerah tertinggal memang sudah tergambar.

Disahkannya dana desa kurang lebih Rp1,5 M, sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang dana Desa, setidaknya Desa diberi cukup ruang untuk mengembangkan potensi yaang ada. Tentu dengan tujuan yang lebih besar, yaitu mewujudkan peradaban unggul yang dimulai dari hulu hingga hilir.

Sepertinya yang masih menjadi permasalahan adalah masalah kebhinekaan. Penguatan kebhinekaan dirasa belum nampak karena rasialisme atau sentimen masih mewarnai bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Jokowi dituntut untuk dapat mempersatukan dan merangkul dari berbagai Suku, Agama, Ras, dan Adat (SARA). Indonesia merupakan negara multikultur, jadi dibutuhkan upaya unifikasi kesepahaman tanpa adanya unsur rasialisme.

Selanjutnya poin kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Berkaitan dengan poin keempat, yaitu meno-

lak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Apakah dapat diterima jika poin tersebut sudah terlaksana? Sebab, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah bentuk pelanggaran yang tidak sulit untuk ditemui.

Kemudian poin kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat.

Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar. Berkaitan dengan poin kedelapan, yaitu melakukan revolusi karakter bangsa melalu penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.

Setidaknya realisasi dari poin di atas sudah tampak dari adanya proyek kartu sakti Jokowi; Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesis Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Namun masih butuh banyak sentuhan, terutama di sektor pendidikan. Pemberhentian Kurikulum 2013 harus berdampak positif, agar tidak terkesan semata-mata karena unsur politis.

Terakhir, poin keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Yang berkaitan dengan poin ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik. Banyak yang perlu digalakkan, yaitu mengenai kesiapan menghadapai pasar bebas. Apakah sudah? Kesimpulannya, masyarakat menanti realisasi janji Nawa Cita. Wallahu a’lam bi al-shawwab=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

RABU 4 MARET 2015 No. 0558 | TAHUN IV

RABU 4 MARET 2015 | No. 0558 | TAHUN IV

MADURA

Terlalu Lama Kursi Dibiarkan Kosong

Puluhan Sekolah Tanpa Kasek

PROBOLINGGO - Kepala sekolah bukan hanya pemimpin suatu institusi pendidikan. Lebih dari itu, kepala sekolah memiliki tugas besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Bahkan, kepala sekolah memiliki peran yang sangat strategis untuk mengembangkan sekolah sekaligus meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah yang dipimpinnya.

Hingga saat ini di Kota Probolinggo masih terdapat sejumlah sekolah baik mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tidak ada kepala sekolahnya.

Tak tanggung-tanggung jumlah sekolah yang mengalami kekosongan kepala sekolahnya mencapai 45 sekolah, dan belum termasuk 14 pelaksana tugas (Plt) beserta kekurangan guru agama dihampir setiap sekolah.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, melalui Kabid Ketenagaan, Hartono kepada wartawan, Selasa (3/3). Ia mengungkapkan kekhawatirannya terkait masih banyaknya sekolah yang mengalami kekosongan kepala sekolah. Jika hal ini terus dibiarkan, tak menutup kemungkinan bisa mengganggu proses pelaksanaan ujian nasional yang akan diselenggarakan tak lama lagi.

“Jumlah sekolah yang mengalami kekosongan kepala sekolah cukup banyak, yaitu mencapai 45 sekolah, dan belum termasuk 14 pelaksana tugas (Plt) beserta kekurangan guru agama.

Kami khawatir jika tidak segera diisi, kekosongan kepala sekolah ini bisa mengganggu proses pelaksanaan ujian nasional,” ujar Hartono.

Selain bisa mengganggu proses pelaksanaan ujian nasional karena ijazah siswa harus ditandatangani kepala sekolah lanjut Hartono, kekosongan kepala sekolah bisa juga berpengaruh terhadap proses pembinaan para guru. Meski saat ini telah ditunjuk seorang Plt kepala sekolah, namun tentunya tidak akan bisa melakukan pembinaan seefektif kepala sekolah definitif.

“Dari sisi pengadministrasian, dengan tidak adanya seorang kepala sekolah memang kurang begitu berpengaruh. Namun dari sisi pembinaan terhadap guru, ini tentu sangat besar dampaknya,” imbuhnya.

12

Dikatakannya, dari 45 sekolah yang mengalami kekosongan kepala sekolah, 36 diantaranya SD, 4 SMP dan sisanya sebanyak 1 untuk SMA. Sekolah tersebut tersebar di hampir semua kecamatan yang ada di Kota Probolinggo. Bahkan kekosongan kepala sekolah ini, akan berlanjut di bulan Pebruari tahun 2016 untuk tingkat SMP mengalami kekosongan, dan untuk SD akan selesai bulan Mei yang akan datang.

Pengisian kekosongan sekolah ini menurutnya sangat mendesak apalagi mengingat pelaksanaan ujian yang tidak begitu lama lagi. Untuk itu pihaknya berharap kekosongan tersebut

segera dapat terisi.

“Kami sudah melaporkan sekaligus mengajukan pengisian kekosongan kepala sekolah ini ke pihak BKD, namun entah kenapa hingga saat ini belum ada kejelasan,” sesal Hartono.

Tak hanya itu, untuk mengisi kekosongan jabatan kasek di puluhan sekolah tersebut, kandidat yang diajukan berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 28/2014 tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat.

Para calon itu juga sudah mengantongi sertifikat nomor unik kepala sekolah (NUKS) dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) sebagai persyaratan menjadi kasek.

“Untuk mendapatkan NUKS itu, setiap guru yang macung kasek harus mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) yang digelar LPPKS. Mereka harus memenuhi syarat lain, seperti jenjang pendidikan paling rendah

S1 dan masa kerja minimal lima tahun. Setelah dinyatakan lulus oleh LPPKS, guru bersangkutan baru diajukan sebagai kasek,” paparnya.

Apa yang diungkapkan Hartono tersebut, bak gayung bersambut dengan Kabag Tata Usaha (TU) Kemenag Kota Probolinggo Didik Heriadi yang mengungkapkan hampir semua sekolah negeri tidak memiliki guru agama islam.

Tentu saja membuat anggota Komisi A dari Partai Gerindra, Mujo Wiyono, terhenyak kaget.

Mereka mengaku sama sekali tidak mengira hal seperti itu bisa terjadi.

“Kok bisa seperti itu? Masak sampai ada 45 sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah, dan hampir setiap sekolah negeri tak memiliki guru agama islam.

Karena guru agama merupakan pondasi untuk mendidik moral penerus bangsa,“ tuturnya.

Nono mengaku pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan koordinasi

dengan pihak BKD serta pihak terkait lainnya.

“Demi kelancaran proses pelaksanaan ujian dan juga sistem pembinaan terhadap pra guru, saya rasa pengisian kekosongan jabatan kepala sekolah di 45 sekolah ini merupakan hal yang mendesak dan harus segera dilakukan,” tandas Mujo Wiyono.

Namun demikian Mujo Wiyono, menekankan agar proses pengisian jabatan 45 kepala sekolah ini dilakukan sesuai aturan yang ada dan jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan dan bisnis pribadi seperti yang sering terjadi selama ini.

“Kami tidak mau mendengar moment pengisian kekosongan jabatan kepala sekolah ini malah dijadikan objekan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan dengan memperjualbelikan jabatan kepala sekolah seperti yang sering kita dengar selama ini,” pesannya. =M.HISBULLAH HUDA

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 4 MARET 2015 | No. 0558 | TAHUN IV

13

BUDIDAYA BIBIT LELE

Cacing Rambut Mulai Langka

Larangan Pungutan Sekolah Dipertegas Akan Masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah PROBOLINGGO – DPRD Kota Probolinggo melarang segala bentuk pungutan sekolah penerima bantuan operasional sekolah (BOS) pusat, provinsi dan kota. Aturan ini nantinya dipertegas dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyelenggaraan pendidikan Kota Probolinggo.

“Jelas, tidak boleh, dari dulu sudah ultimatum sekolah agar tidak boleh menarik pungutan, apalagi jika menerima BOS,” kata Ali Muhtar, Ketua Komisi A, kepada wartawan, Selasa (3/3).

Ali Muhtar mengatakan pihaknya tidak ingin mendengar ada keluhan dari masyarakat terkait, pungutan di sekolah. Karenanya, sudah menjadi tugas pemerintah menyediakan pendidikan yang terbaik. “Memang tidak ada alasan, lagi sekolah tarik pungutan, kasihan masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya, pendidikkan itu milik semua warga Kota Probolinggo, tidak ada pembatasan ataupun sekat-sekat.

Apalagi pungutan-pungutan yang tidak jelas, semua berhak mendapat pendidikan. Disamping itu, standarisasi pelayanan minimal untuk sekolah juga diatur dalam raperda tersebut.

Sebagai contoh, adanya laporan warga soal pungutan yang dilakukan SDN Kebonsari

Kulon I Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Dimana untuk pembangunan tempat parkir dengan menarik sumbangan kepada siswa sebesar Rp 10 ribu yang harus diangsur dua kali, dan harus melunasi smapai akhir bulan Maret 2015.

Terlebih lagi, disampaikan anggota Komisi A dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), David Rosidy, yang mengungkapkan adanya pungutan di SDN Tisnonegaran I Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, yang meminta sumbangan kepada siswa untuk dipergunakan untuk pembayaran listrik, foto copy, dan alat tulis ketik (ATK). Belum lagi, kegiatan ekstra kurikuler (Eskul) untuk setiap paguyuban kelas dimintai sumbangan sebesar Rp 300 ribu.

Mendengar hal itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Pendas), Asin, mengaku prihatin adanya pungutan sekolah kepada siswa. Hal ini sudah diatur dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan (Kemendik-

bud) No 44/2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar.

“Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan, selama belum ada kesepakatan biaya kebutuhan sekolah, maka pungutan dalam bentuk apapun dilarang,” tegasnya.

Pihaknya menjelaskan biaya pendidikan sekolah yang tidak bisa diselenggarakan seperti pembangunan tempat parkir tidak diperkenankan, termasuk pembangunan Mushollah. Hal seperti ini seharusnya dirapatkan oleh pihak sekolah bersama Komite Sekolah dan melibatkan seluruh orang tua peserta didik.

“Hal seperti ini, yang tidak mampu untuk dikendalikan. Yang jelas sekolah dilarang memungut sumbangan apapun, sebelum ada kesepakatan dengan Komisi A dengan Dinas Pendidikan beserta Dewan Pendidikan. Pokoknya semua dilarang, jika masih ada sekolah seperti itu, akan segera ditindaklanjuti,” kata Asin.

Berbeda dengan ungkapan yang disampaikan Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Hartono justru meminta wali murid yang mampu membiayai penyelenggaran pendidikan untuk sekolah bagi siswa yang tidak mampu. =M.HISBULLAH HUDA

PROBOLINGGO - Memasuki musim penghujan yang kerap kali terjadi banjir di beberapa aliran sungai dan selokan yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo, nampaknya mulai dikeluhkan oleh pembudidaya bibit ikan lele. Sebab mereka tidak bisa memaksimalkan usahanya dengan langkanya cacing rambut sebagai asupan makanan ikannya.

Salah satu pembudidaya bibit lele asal Kecamatan Gending, Sahur mengatakan untuk musim hujan bibit lele tergolong sedikit. Sebab banyak pembudidaya bibit lele tidak memaksimalkan usahanya lantara kesulitan untuk mendapatkan cacing rambut disungai.

“Karena sungai kerap kali airnya besar dan sering banjir.

Sehingga pembudidaya sulit menemukan cacing rambut,” katanya kepada wartawan, Selasa (3/3).

Menurutnya, untuk bibit lele memang cacing sutra sebagai asupan makanan yang tergolong bagus untuk perkembangan bibit dibandingkan dengan pakan alternatif seperti bahan makanan pabrikan berupa konsentrat.

Karena kandungan protin cacing rambut atau lebih dikenal dengan cacing sutra lebih tinggi dan bernilai bagus.

“Yang paling nampak bibit lele jika diberikan cacing sutra akan cepat besar pertumbuhannya,”

kata Sahur.

Dengan langkanya cacing, lanjut Sahur, tingkat produktifitas bibit lele pembudidaya tergolong turun. Begitu juga dengan omset yang diperolehnya seakan berbanding lurus. ”Meski harga jualnya lebih mahal dibandingkan dengan musim kemarau,” tegasnya.

Untuk tahun ini, memang banyak pembudidaya lele yang membutuhkan bibit. Harga bibit yang biasanya dijual Rp 80 ribu dalam seribu bibit, saat ini mulai naik menjadi Rp 110 ribu.”Karena jumlah bibit pembudidaya sangat terbatas,” tandas Sahur.

Senada dikatakan pembudidaya bibit Lele asal Desa Clarak Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, Musleh, juga mengeluhkan hal yang sama.

Sebab cacing rambut merupakan makanan utama pada bibit yang umurnya masih relatif kecil dan baru menetas. ”Cacing rambut merupakan salah satu makanan yang bisa memberikan dampak perkembangan bibit lele,” jelasnya.

Dikatakan, hal itu kerap kali terjadi ketika sudah musim hujan tiba. Karena cacing sehelai rambut belum ada pembudidayanya. Sebab pola perlakuan pembudidayaannya tergolong rumit. ”Pembudidaya lele masih mengandalkan cacing rambut dari alam saja,” papar Musleh. =MAHFUD HIDAYATULLAH

DIKELUHKAN. Pembudidaya lele kesulitan mencari cacing rambut di musim penghujan karena sudah langka.

14

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 4 MARET 2015 | No. 0558 | TAHUN IV

ANGGARAN DAD

Harus Tepat Sasaran

DIKLAIM. Keberadaan puncak B-29 sembilan masih menjadi tarik ulur oleh Pemkab Lumajang.

Tak Gentar Gertakan Wilayah Lain Soal Titik Koordinat Puncak B-29 PROBOLINGGO - Keberadaan puncak B-29 yang berada di Desa Ledokombo Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo, sudah ditetapkan sebagai wilayah Kabupaten Probolinggo sesuai dengan titik koordinat daerah.

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nonor 45 tahun 2012 tentang daerah tapal batas dengan wilayah Kabupaten Lumajang.

Namun pihak pemkab Lumajang nampaknya belum legowo dan masih melakukan aksi bagi-bagi profil ke hotel-hotel yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Terkait langkah pemkab Lumajang tentang monuver yang dilakukannya, Asisten Tata Praja Pemkab Probolinggo, Hadi Pray-

itno, mengatakan saat ini masih ada manuver dari daerah yang dikenal dengan Kota Pisang itu.

Hanya saja, Pemkab Probolinggo tidak terpengaruh sedikitpun. “Keberadaan puncak tertinggi itu (B-29) sudah nyata milik Kabupaten Probolinggo. Silahkan diklaim, kami santai-santai saja,” tegasnya kepada wartawan, Selasa (3/3).

Dia mengatakan secara yuridis pemkab Probolinggo sudah legal formal untuk mengakui

kepemilikan wilayah tersebut.

Menurutnya, mengutip Pasal 2 ayat 15 dalam peraturan itu.

Sesuai dengan Pilar Acuan Batas Utama (PABU), wilayah Kabupaten Probolinggo ke barat laut menyususuri median line sungai tretek.

Selanjutnya, ke arah barat menuju punggung gunung kemudian menyusuri bukit-bukit iderk sampai batas antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Probolinggo. “Secara koordinat B-29 itu berada di 07 58’ 55.02937’,” tandas Hadi Prayitno.

Hadi Prayitno menambahkan, yang merupakan administrasi Desa Ledokombo Kecamatan Sumber memang berbatasan dengan Desa Argosari Kecamatan

Senduro Kabupaten Lumajang.

Pemkab Probolinggo beberapa kali memang diundang Pemkab Lumajang untuk membahas persoalan batas wilayah. Terakhir kali pada 28 Agusutus tahun lalu.

“Jika memang tidak sepakat dengan batas itu. Silahkan tempuh jalur hukum. Dasar hukum kami jelas yakni peraturan menteri dalam negeri,” katanya.

Apalagi, setelah dicek ke Kementerian Dalam Negeri yang pertama kali mengajukan peraturan menteri tentang batas wilayah adalah Kabupaten Lumajang.

“Kan aneh, setelah ditetapkan, ternyata yang keberatan adalah pihak yang mengajukan peraturan,” papar Hadi Prayitno. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Desa tahun ini memang akan digerojok dana segar dari APBN. Dalam satu desa sesuai amanat undang-undang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 1,4 miliar.

Menyikapi hal itu Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berharap agar desa bisa mengelolanya dengan baik dan tepat sasaran.

Wakil Ketua DPP APDESI, Edi Santoso mengatakan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang desa.

Di dalamnya juga mengatur tentang Dana Alokasi Desa (DAD) dengan nominal yang relatif tinggi. “Ini sebuah penghargaan yang besar terharap masyarakat desa,” katanya kepada wartawan, Selasa (3/3).

Sebelumnya, untuk desa memang tidak sebesar tahun ini. Sehingga dengan adanya dana desa yang akan dikucurkan, harus disambut dengan baik. Tidak hanya itu saja, desa harus bisa mengelola dana itu sesuai dengan peruntukannya. “Jangan sampai menyalahi aturan dan wewenang yang ada,” tandas Edi Santoso..

Adanya dana tersebut, lanjut Edi Santoso, setidaknya bisa membangun desanya dengan baik. Bahkan dalam waktu singkat perubahan untuk desa harus benar-benar nyata. Sehingga masyarakat desa dengan masyarakat perkotaan letak perbedaannya tidak terlau jauh. “Baik mengenai infrastruktur desa maupun pola pikir masyarakat desa,” katanya.

Dikatakan, adanya dana gemuk untuk desa dari APBN akan meningkatkan kontrol pemerintah semakin tinggi.

“Teruma untuk kades selaku orang nomor satu desa.

Jangan sampai memberikan kebijakan yang salah terhadap anggaran itu,” tegas Edi Santoso.

Jika kades tidak berhatihati dalam meminit keuangan desa, dan terkesan sewenang-wenang hingga menyalihi aturan perundang-undangan, maka bisa saja kades itu terseret kasus hukum. =MAHFUD HIDAYATULLAH

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

RABU 4 MARET RABU 2015 |4No. 0558 |2015 TAHUN IV MARET

No. 0558 | TAHUN IV

15 15

LIGA UTAMA INGGRIS

Kontrak Hampir Habis, Terry Pastikan Setia LONDON - Kapten Chelsea John Terry berjuang untuk mendapat kontrak baru di klub tersebut dan tidak akan bermain untuk klub lain. Kontrak Terry saat ini akan berakhir pada musim panas mendatang. Tetapi satu golnya saat menjuarai Piala Liga di Wembley, Senin (2/3) dini hari WIB bisa jadi akan membuat manajemen klub untuk berpikir memperpanjang kontrak pemain 34 tahun ini.

“Saya akan berjuang untuk diri saya sendiri dan keluarga saya dan untuk membuktikan kepada orang-orang yang salah persepsi tengang saya. Tidak ada yang lebih dari itu. Saya ingin memberikan segalanya. Saya tidak tahu kapan saya akan tinggalkan klub ini,” kata Terry.

Saat ditanya untuk apakah dia akan bermain di klub lain, Terry dengan tegas memastikan tidak akan pindah ke klub lain. “Saya kira akan ada waktu terbaik untuk pindah. Tetapi sekarang belum waktunya. Mengatakan sekaranglah waktunya yang tepat untuk pindah akan membuat Anda akan selalu dikenang,” lanjut Terry.

Chelsea mengambil kebijakan yang berbeda dengan klub lain. Chelsea menetapkan, setiap pemain yang berada di atas usia 30 tahun hanya boleh diperpanjang untuk 12 bulan. Musim lalu, Terry menandatangani kontraknya saat ini hanya 48 jam sebelum musim berakhir dan untuk kontrak barunya nanti, dia harus menunggu hingga menjelang akhir musim untuk mendapat kontrak baru.

“Ketidakpastian justru membantu saya secara positif, meskipun tidak mungkin lagi untuk dikontrak empat atau lima tahun lagi karena sudah semakin tua. Aturan sudah dibuat klub ini dan keputusan ada di tangan klub. Itulah yang menginspirasi saya,” imbuhnya.

Terry sedang fokus memimpin para pemain muda Chelsea meraih gelar kedua mereka musim ini yaitu juara Liga Utama Inggris, sekaligus yang pertama dalam lima tahun terakhir. Selain itu, Terry masih membimbing Eden Hazard dan kawan-kawan di Liga Champions. =sky sports/carol aji

Kapten AS Roma Francesco Totti (kanan) berebut menyundul bola dengan bek Juventus Leonardo Bonucci, Selasa (3/3) dini hari WIB.

ROMA-Dua tim teratas Serie A Italia, Juventus dan AS Roma hanya bermain imbang 1-1 saat kedua tim melakoni laga besar di Stadio Olimpico pada lanjutan Liga Serie A, Selasa (3/3) dini hari WIB. Hasil ini tidak mengubah posisi mereka di klasemen sementara dengan jarak yang tidak berubah pula, masih terpaut sembilan poin.

Sepanjang 45 menit pertama, kedua tim ini sama-sama tidak bisa mencetak gol meski samasama memiliki peluang emas untuk menghasilkan gol. Kebuntuan baru dipecahkan di babak kedua.

Carlos Tevez membawa Si Nyonya Tua unggul terlebih dahulu pada menit ke-64 atau hanya dua menit setelah AS Roma hanya bermain dengan 10 orang. Tendangan bebasnya dari jarak 22 meter di sisi kiri pertahanan lawan berhasil melewati tembok hidup AS Roma dan mengelabui kiper Morgan de Sanctis. Ini adalah gol ke-15 Tevez untuk Juventus di Serie A dan menempatkannya sebagai top skor sementara.

Tetapi Seydou Keita berhasil menyamakan kedudukan 14 menit kemudian. Gol ini berawal dari pelanggaran bek Juventus Giorgio Chiellini yang membuatnya diganjar kartu kuning dan tendangan bebas kepada AS Roma.

Tendangan bebas tidak langsung Alessandro Florenzi berhasil diteruskan Keita untuk menaklukkan Gianluigi Buffon di bawah mistar gawang. Gelandang Claudio Marchisio sempat berupaya menghalau bola tetapi gagal.

AS Roma cukup beruntung, mereka bisa menjaga gawangnya tidak kebololan lebih banyak gol karena mereka

Roma-Juventus Berbagi Angka bermain dengan 10 orang sejak menit ke-62 setelah Vasilios Torosidis menerima kartu kuning kedua dari wasit Daniele Orsato dan harus meninggalkan lapangan menyusul pelanggaran terhadap Arturo Vidal. Bahkan, meski kekurangan satu pemain, anak-anak asuh Rudi Garcia itu masih bisa mencetak gol penyama kedudukan.

Sebenarnya, secara statistik pertandingan, AS Roma unggul tipis dari Juventus. Catatan Sky Sports memperlihatkan, Serigala Hitam dominan dalam penguasaan bola dengan 58,4%, sedangkan Si Nyonya Tua hanya dengan 41,6%. Serangan AS Roma juga lebih efektif dari jawara bertahan Liga Serie A dari kota Turin tersebut. Dari 5 tendangan ke gawang AS Roma, tiga di antarahnya mengarah ke gawang, sedangkan dua lainnya melenceng. Sementara Juventus memiliki enam tendangan ke gawang, tetapi hanya satu yang menuju ke gawang, sedangkan lima lainnya tidak menemui sasaran. Demikian juga dengan rata-rata keberhasilan mengumpan, Roma mencatat 83% keberhasilan, sedangkan Juventus hanya 78%.

Laga penuh gengsi ini sempat ditunda selama 15 menit guna menghormati Parma yang sedang dilanda krisis keuangan yang sangat parah.

Begitu dimulai, pertandingan berlangsung dalam tensi tinggi. Hal itu terlihat dari 9 kartu kuning, masing-masing lima untuk pemain Juventus dan empat untuk pemain AS Roma plus satu kartu merah yang diterima Torosidis.

Bagi Roma, ini adalah hasil imbang ke-6 secara berturut-turut di Olimpico dan untuk keenam kalinya mereka

gagal memetik tiga poin dalam tujuh pertaningan terakhir. Padahal, mereka butuh tiga gol untuk semakin memangkas jarak dengan Juventus di puncak klasemen sekaligus menjauh dari kejaran Napoli di peringkat ketiga. “Kami butuh tiga poin. Tida ada yang lain,” kata Keita seusai pertandingan.

Pelatih Roma Rudi Garcia cukup bangga dengan anak-anak asuhnya.

Pasalnya, meski bermain hanya dengan 10 orang dan tertinggal terlebih dahulu, mereka mampu menyamakan kedudukan. “Kemasukan hanya satu gol dengan 10 orang pemain memperlihatkan bahwa tim ini masih hidup, memiliki karakter dan kepribadian. Sekaraang kami harus fokus untuk mempertahankan posisi kedua,” kata Garcia.

Dia melanjutkan, “Pertandingan ini berjalan dengan sangat taktis. Dua gol dari masing-masing tim semuanya hasi dari tendangan bebas.”

Sedangkan pelatih Juventus Massimiliano Allegri mengaku senang dengan permainan yang diperagakan anakanak asuhnya, terutama hingga menit ke-70. “Saya senang dengan apa yang kami peragakan sampai kenit ke-70. Di babak kedua, kami mengalami banyak kemajuan, sempat memimpin tetapi setelah itu kami berhenti bermain,” kata Allegri.

Mantan pelatih AC Milan itu meneruskan, “Musim ini masih panjang dan kami harus memenangkan laga-laga sisa, khususnya bila ingin menjuarai Liga Serie A. Kami melakukan sedikit langkah maju tetapi kami masih jauh dari tujuan yang kami hendak capai.” =sky sports/espn/carol aji

KORAN MADURA 16 JOHN

KORAN MADURA

JUMAT 27 FEBRUARI 2015 | No. 0555 | TAHUN IV

TERRY TETAP SETIA

16

RABU 4 MARET 2015 No. 0558 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

apten Wayne Rooney menegaskan, hasil dari laga ini akan menjadi sinyal awal terkait posisi mereka di akhir musim. Laga ini menjadi awal dari panen tiga poin pada laga-laga besar guna me-nembus empat besar klasemen dan mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan.

Lawan terberat MU dalam perebutan posisi ini adalah Tottenham dan Liverpool.

“Ini awal dari tiga pekan yang luar biasa. Kami sudah melakukan pekerjaan dengan sangat baik pada laga-laga besar tahun ini. Kami masih bisa bermain lebih baik lagi dan sangat antusias menyambut lagalaga besar yang masih akan dijalani. Tetapi kami tidak bisa mengabaikan laga Rabu ini.

Melawan Newcastle selalu sulit dan kami mencoba untuk memulai perjalan dari sana dengan memetik tiga poin,” kata Rooney.

Dengan absennya Robin van Persie, pelatih Louis van Gaal mengembalikan Rooney ke posisi aslinya sebagai penyerang tengah. Tantangan itu dijawab Rooney dengan mencetak dua gol saat membungkam Sunderland dua gol tanpa balas di Old Trafford pada akhir pekan lalu. Padahal sepanjang musim ini, Van Gaal lebih banyak memainkan jebolan akademi sepakbola Everton itu sebagai gelandang.

Tambahan dua gol pada akhir pekan lalu meningkatkan jumlah koleksi golnya untuk MU sepanjang musim

NEWCASTLE - Manchester United (MU) akan bertandang ke St James Park untuk menantang Newcastle United pada lanjutan Liga Utama Inggris, Kamis (5/3) dini hari WIB nanti. Pasukan Louis van Gaal bertekad memetik tiga poin dari laga ini guna menyuntikkan tingkat kepercayaan diri sebelum menjalani laga-laga besar.

ini menjadi 11 buah, unggul satu gol dari striker Robin van Persie. Meski demikian, kapten Tim Nasional (Timnas) Inggris itu tidak memprotes keputusan Van Gaal. Dia siap dimainkan di mana akan ditempatkan mantan pelatih Timnas Belanda itu.

“Semua orang tahu bahwa saya sudah bermain sebagai gelandang sepanjang musim ini. Tetapi rekor gol yang sudah saya cetak memperlihatkan bahwa saya sama sekali tidak peduli dimanapun saya dimiainkan. Saya senang ketika pelatih memainkan saya sebagai penyerang tengah dan bangga bisa mencetak dua gol. Tetapi yang paling penting adalah kemenangan tim karena kemenangan minggu lalu itu penting bagi kami untuk bangkit kembali,” papar Rooney lebih lanjut.

Dia meneruskan, “Soal saya dimainkan di mmana, itu terserah pelatih. Itu kepu-

tusan dia dan saya harus menghormati di mana pun dia menempatkan saya. Dalam sepanjang karier, saya bermain sebagai penyerang dan saya tahu bagaimana bermain di posisi tersebut. Karenanya, bila saya dikembalikan ke posisi itu, saya akan sangat senang dan siap.”

Pada laga melawan Newcastle nanti, MU kembali tidak diperkuat oleh Robin van Persie yang masih dilanda cedera. Untung, Michael Carrick sudah siap dimainkan kembali setelah pulih dari cedera. Yang masih membingungkan Van Gaal adalah apakah akan memainkan Adnan Januzaz sejak awal atau tetap menurunkan Angel Di Maria yang bermain buruk akhir pekan lalu.

Sementara di kubu Newcastle United, mereka berharap kembali memetik tiga poin di kandang sendiri setelah menang tipis 1-0 atas Aston Villa akhir pekan lalu.

Hanya saja, kekuatan “The Magpies” sedikit pincang karena tidak akan diperkuat oleh gelandang Jack Colback karena menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Sementara bek Massadio Haidara diharapkan bisa dimainkan meski mengalami cedera lutut pada akhir pekan silan.

Di lini depan, Newcastle masih mengandalkan penyerang internasional Senegal Papiss Cisse yang mencetak gol kemenangan timnya atas Aston Villa. Ini adalah gol ke-11nya musim ini. Dia pun berharap bisa merobek jala David De Gea untuk memetik kemenangan atas MU di St James Park.

Meskipun, tugas itu tidak mudah. Sebab dari 11 kali kunjungan terakhir MU ke sana, Newcastle baru bisa menang sekali. “Kemenangan atas Aston Villa sangat penting dan menjadi suntikan moral yang bagus menjelang lawan Manchester United. Kami harus mempersiapkan laga ini secara serius dan diharapkan kami semua menampilkan permainan terbaik pada laga Rabu (4/3) ini,” kata Papiss. =espn/sky sports/carol aji

NEWCASTLE VS MU

Ambisi Tripoin dari St James Park

PAPIS DEMBA CISSE

Striker Newcastle United Papis Cisse (kiri) akan beradu garang dengan penyerang Manchester United Wayne Rooney saat kedua tim bertanding, Kamis (5/3) dini hari WIB.

WAYNE ROONEY

4RABU 4 Maret 2015 No. 0558 | TAHUN IV

KORAN MADURA

RABU 4 MARET 2015 | No. 0558 | TAHUN IV

A

Bulog Akui Simpan Beras OPK CBP

hilang kendali, minibus mASUK sELOKAN

Disdik Tantang MDW

PAMEKASAN | G

BANGKALAN | M

SAMPANG | j

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Digelandang ke balik jeruji besi MH (22) dan FA (24), warga Kecamatan Arjasa, Pulau Kengean, dan MR (40) serta MN (39), warga Desa Nyabakan Tumur Kecamatan Batang-Batang digelandang ke balik jeruji besi di Mapolres Sumenep, Selasa (3/3).

Mereka ditangkap di dua tempat terpisah saat sedang mengonsunsi narkoba. Dari tangan MN dan MR, polisi mengamankan barang bukti seberat 0,65 gram sabu, sedangkan dari dua tersangka lainnya, FA dan MH, mengamankan barang bukti seberat 0,18 gram sabu.

Keempat tersangka dijerat Pasal 112, Pasal 132 dan Pasal 127 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun.

SUMENEP – Sulaiman alias Makmang (40), warga Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, diringkus anggota Polsek Kangean, Selasa (3/3) saat menggelar pesta sabu di sebuah toko atau rumah kosong di Dusun Pasar Daya, Desa Kalikatak. Informasinya, tempat itu milik warga setempat, Nurul.

Sebelum diringkus, ia masuk daftar pencarian orang (DPO) Polsek Kangean dalam kasus dugaan penjambretan kalung.

Namun, selama ini selalu berhasil kabur dari kejaran aparat kepolisian. Saat ditangkap, Sulaiman alias Makmang tidak melakukan perlawanan. ”Penangkapan Sulaiman, merupakan rentetan dari penangkapan teman tersangka yakni Fathollah (42), yang sudah lebih dulu dibekuk petugas, dengan kasus yang sama, yakni kasus sabu-sabu. Cuma waktu tertangkap,

Pengonsumsi Sabu

Ditangkap

Pintu Masuk Bongkar Narkoba di Kepulauan Sulaiman berhasil meloloskan diri dan baru hari ini berhasil ditangkap,” kata Kapolsek Kangean, AKP Syakrani, Selasa (3/3).

Menurutnya, penangkapan tersebut bermula dari pengakuan Fathollah. Dia bersama Sulaiman tidak hanya menjadi pengonsumsi narkoba, juga sebagai pelaku kriminal di daerahnya.

Fathollah dan Sulaiman, mengaku pernah melakukan perampasan kalung milik Naton (35), warga Dusun Nyamplong Ondung, Desa Duko, pada Januari 2015. Atas kasus tersebut, Sulaiman ditetapkan sebagai DPO, sebelum tertangkap di Dusun

Pasar Daya, Desa Kalikatak, Arjasa, saat menggelar pesta sabu bersama teman-temannya.

Dalam penangkapan tersebut, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti (BB), seperti alat hisap (bong) dari plastik mineral, dua buah pipet dari kaca, plastik kliping berisi 0,38 gram sabusabu, 1 buah ponsel, 1korek api, serta korek gas. ”Setelah beberapa hari melakukan pengintaian, ternyata ada laporan DPO sedang menggelar pesta sabu. Saat itu juga, saya bersama empat orang anggota meluncur ke TKP untuk melakukan penangkapan, dan alhamdulillah

DPO penjambretan dan narkoba berhasil kami tangkap,” bebernya.

Saat ini diamankan di Mapolsek Kangean, dan sedang menjalani pemeriksaan. Sementara teman-teman tersangka yang ikut dalam pesta sabu-sabu itu, masih dalam pengejaran petugas.

Saksi mata menyebutkan, tersangka Sulaiman menggelar pesta sabu bersama lima orang temannya. Namun saat penggerebekan, empat orang temannya berhasil meloloskan diri dari kepungan petugas. ”Sulaiman tidak sendirian menggelar pesta sabu-sabu, melainkan ada sekitar empat orang

yang ikut bergabung bersama tersangka,” kata Mustari (45), warga Dusun Pasar Daya yang melihat langsung proses penangkapan.

Menurutnya, empat orang teman Sulaiman yang berhasil meloloskan diri, merupakan orang lama di dunia sabu-sabu.

Bahkan mereka itu bisa disebut sebagai bandar narkoba di sejumlah kepulauan.

Pihaknya meminta petugas, lebih intens melakukan penyelidikan terhadap tersangka yang berhasil ditangkap, untuk membuka tabir jaringan narkoba di Pulau Kangean. Dengan mengorek lebih dalam informasi dari dua tersangka, petugas akan menemukan pemasok narkoba atau gembong narkoba di kepulauan, karena bukan tidak mungkin keduanya tahu, siap gembong narkoba di kepulauan.

“Saya berharap petugas intens dan tidak setengah hati mengusut peredaran narkoba di kepulauan, apalagi dua dedengkotnya sudah ditangkap. Jadi akan lebih mudah bagi petugas untuk membongkar jaringan bisnis narkoba di kepulauan,” pungkasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 4 MARET 2015 | No. 0558 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

RABU 4 MARET 2015 No. 0558 | TAHUN IV

BERAS UNTUK ORANG MISKIN

Dewan Minta Segera Cairkan Raskin SUMENEP - Dalam beberapa hari terakhir, harga beras melonjak. Sementara bantuan beras untuk keluarga miskin masih belum cair. Sehingga tak dapat dijadikan solusi mengatasi tingginya harga beras.

Anggota Komisi A DPRD Sumenep, Abrori Mannan mengatakan, penyaluran raskin kepada masyarakat secara tepat sasaran bisa membantu masyarakat, terutama keluarga miskin dalam kaitannya dengan mahalnya harga beras di pasaran. Karena, filosofi bantuan

raskin itu memang untuk membantu masyarakat.

Namun, kata politisi PKB itu, kalau di saat harga beras tinggi dan sampai saat ini ternyata raskin masih belum dicairkan kepada masyarakat, keseriusan pemerintah untuk membantu masyarakat perlu dipertanyakan. “Seharusnya, pada momenmomen seperti ini raskin itu sudah dicairkan,” tuturnya.

Pihaknya meminta agar raskin segera dicairkan. Karena memang sudah kewajiban.

“Jangan sampai Bulog keteteran

dalam tiap bulannya. Jangan sampai kehabisan beras. Karena jelas, yang akan menjadi korban ketika raskin itu tidak cair adalah masyarakat penerima raskin itu sendiri,” kata Abrori.

Sementara kepada pemerintah kabupaten, pihaknya meminta agar mendorong setiap pemerintahan desa tidak terlambat melakukan penebusan. “Harus didorong itu oleh peme-rintah kabupaten agar tidak terlambat menebus raskin,” harapnya.

Namun demikian, Abrori juga mengingatkan agar pola

pengawasan pendistribusian raskin benar-benar maksimal.

Sehingga, dalam hal pendistribusian raskin tidak sering menimbulkan masalah, bahkan terjadi penyimpangan. Menurutnya, pemerintah harus mengawasi betul pendistribusian raskin hingga sampai kepada penerimanya.

“Kalau dari Bulog ke desa memang tidak ada masalah. Semua orang tahu itu. Yang banyak masalah memang dari desa ke penerima manfaat. Jadi, kalau program pemerintah ini tidak

sampai kepada sasaran, apa perlunya program ini?” terangnya.

Sementara itu, Kabag Perekonomian Pemkab Sumenep, Mohammad Hanafi masih belum bisa dikonfirmasi. Sebelumnya ia menjelaskan, belum cairnya raskin per bulan Februari karena pihaknya masih menunggu dari Bulog.

“Sementara ini Bulog masih belum siap. Mungkin pengadaannya. Kalau soal kendalanya secara detail, saya kurang tahu. Karena Pemkab hanya menfasilitasi,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

TAHANAN KELAS II B

Kejahatan Marak, Tahanan “Overload” SUMENEP – Kepala Lapas Kelas II B Sumenep, Moh. Kafi mengungkapkan, rumah tahanan (rutan) yang dipimpinnya kelebihan kapasitas (overload), akibat banyaknya pelaku kriminal yang ditangkap. Jumlah tahanan sebanyak 196 orang.

MENUNGGU. Sejumlah keluarga penghuni Rutan Kelas II B Sumenep sedang menunggu jadwal besuk di pintu masuk Rutan Kelas II B Sumenep, Selasa (3/3).

Kafi mengatakan, jumlah tersebut sangat tidak sesuai dengan jumlah ruangan yang hanya tersedia sebanyak 20 ruangan. “Setiap kamarnya berbeda, jika ukurannya kecil ditempati sebanyak delapan tahanan, jika ruangan besar bisa ditempati sampai 40 orang,” terangnya.

Jumlah tahanan itu berasal dari semua kasus, yakni kasus pembunuhan, pencurian, dan kasus narkoba.

“Untuk kasusnya masih merata. Artinya, tidak ada yang dominan satu kasus,” paparnya, Selasa (3/3).

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sumenep, Abrori Mannan mengatakan, kelebihan kapasitas Rutan Kelas II B indikasi sigapnya aparat penegak hukum dalam membongkar kasus.

“Prinsipnya kami sangat mengapresiasi atas tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum saat ini.

Semoga ini menjadi awal penuntasan kejahatan di Sumenep ke depannya,” katanya. =JUNAEDI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 4 MARET 2015 | No. 0558 | TAHUN IV

C

PENERANGAN

Tarif PLTD Masalembu Dikeluhkan SUMENEP - Sudah jatuh, masih tertimpa tangga.

Mungkin itulah pepatah yang pas untuk menggambarkan kehidupan M. Tarif saat ini. Sudah tak memiliki pekerjaan, warga Desa Masalima, Kecamatan/ Kepulauan Masalembu itu mengaku masih harus membayar tarif listrik yang begitu tinggi.

Pria berumur 67 tahun itu mengatakan sudah dua bulan dirinya membayar listrik dengan tarif tinggi, yaitu lebih Rp. 500 ribu dalam tiap bulannya selama dua bulan terakhir. Ia juga mengaku terkejut dengan melonjaknya tarif pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Kepulauan Masalembu. "Sebelumnya tidak ada pemberitahuan kepada konsumen. Makanya saya terkejut," tuturnya, Selasa (3/3).

Lelaki yang waktu masih muda mengaku bekerja sebagai nelayan itu mengaku heran dengan tingginya tarif PLTD yang berlaku. Pasalnya, menurutnya, antara tarif dan pelayanan listrik pihak perusahaan kepada konsumen tidak sebanding.

"Karena lampu di sana (Masalembu, red.) hidupnya hanya sebentar. Tiap harinya, lampu itu menyala mulai pukul 18.30 hingga pukul 00.30. Setelah itu, pukul 04.00 sampai pukul 05.00," jelasnya.

Lelaki yang saat ini sudah tak lagi memiliki pekerjaan itu mengaku tak mampu membayar tarif listrik jika harus ditanggung sendiri. Sehingga, tiap kali masuk waktu pembayaran, harus "gotong royong" dengan saudara-saudaranya.

"Anak saya sebenarnya ada empat. Tapi yang tiga sudah meninggal dunia. Sekarang anak saya tinggal satu dan tinggal di Irian. Sewaktu-waktu dia memang kirim uang kepada saya. Tapi sekadarnya saja.

Makanya, untuk bayar listrik saya harus dibantu oleh saudara-saudara," kisahnya.

Tarif mengaku, tak hanya dirinya yang mengalami hal itu. Namun masyarakat lainnya juga mengalami hal serupa. Bahkan, katanya, tarif PLTD yang berlaku di Kepulauan Masalembu antara Rp. 500 ribu hingga Rp. 800 ribu lebih. "Padahal biasanya hanya berkisar Rp. 300 ribu," ungkapnya.

Oleh karena itu, mencurahkan kegelisahannya, Selasa (3/3), dia menemui salah satu anggota dewan asal kepulauan yang juga merupakan Ketua Komisi A DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath.

Ia berharap, melalui wakil rakyat tersebut, para pegawai PLTD Kecamatan Masalembu bisa diganti.

Selain itu, tarif listrik di Kepulauan Masalembu kembali normal. "Karena memang memberatkan kepada masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Darul mengungkapkan bahwa selama ini memang sudah banyak masyarakat yang datang kepada DPRD mengutarakan persoalannya.

Namun, lanjutnya, pemerintah seperti tak punya kepekaan dalam merespons aspirasi masyarakat.

Darul menyampaikan, sebaiknya masyarakat kepulauan dalam Pilkada mendatang tak perlu memilih rezim yang sama. "Orang pulau harus menghukum. Karena ini sikap. Kita sudah berkali-kali. Cuma Bupati sepertinya tidak pernah mendengarkan," kata Darul.

Seharusnya, kata politisi PDIP itu, pemerintah merespons setiap keluhan masyarakat sesuai dengan kewenangannya. "Tapi bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, orang berganti orang yang melapor ceritanya tetap sama. Pemkab kita sepertinya memiliki naluri kepekaan merespons peristiwa di level paling rendah," pungkasnya. =FATHOL ALIF

MENGADU. Tarif (tengah), Warga Desa Masalima Kecamatan Masalembu saat menemui Komisi A DPRD Sumenep, Selasa (3/3). Ia mengadukan tarif pembangkit listrik tenaga diesel.

Mutasi Tanpa Pengganti Disdik: Sudah Melalui Berbagai Pertimbangan SUMENEP – Anggota DPRD Dapil 6 Kabupaten Sumenep, Akhmad Zainur Rakhman mengungkapkan, kegiatan belajar mengajar (KBM) Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sukarame, Desa Sukarame, Kecamatan Nonggunong, Pulau Sapudi, tidak berjalan maksimal, setelah dimutasinya dua guru di sekolah tersebut tanpa pengganti.

Kata politisi Partai Demokrat itu, awalnya ada empat guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di sekolah itu, tapi dua guru dimutasi sehingga saat ini tinggal dua guru.

“Hal itu tidak hanya dikeluhkan oleh sejumlah siswa, melainkan juga dikeluhkan oleh beberapa wali siswa yang disampai-

kan pada kami,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Kecamatan Gayam, Nonggunong, Raas, dan Masalembu.

Waktu mutasi juga dianggap kurang tepat, karena siswa dalam waktu dekat akan menghadapi try out dan ujian tengah semester (UTS). Katanya, pemindahan guru akan berdampak

serius terhadap efektivitas belajar siswa.

“Mutasi guru yang dilakukan oleh Disdik (Dinas Pendidikan) tidak sinkron dengan semangat pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan di Sumenep ini,” paparnya, Selasa (3/3).

Kabid Ketenagaan Disdik Sumenep, Fajarisman membantah bahwa mutasi yang telah dilakukan itu sepihak. “Sebagaimana ataran yang ada, mutasi itu hanya bisa dilakukan jika ada pengajuan dari individu guru, sekolah, dan pemerintah. Tentunya juga melihat kondisi di sekolah tersebut,” terangnya.

Atas dasar permohonan,

pihaknya menyampaikan kepada pembina pejabat untuk ditindak lanjuti. “Untuk di kepulauan, selain persyaratan yang ada, juga harus mengabdi selama lima tahun,” ungkapnya.

Ditanya soal waktu yang dinilai kurang tepat, pihaknya memastikan mutasi tidak akan menggangu KBM. Pasalnya, waktu yang tersisa masih memungkinkan untuk mempersiapkan ujian. ”Ini sudah melalui berbagai pertimbangan. Untuk itu, saya berharap dapat dipahami oleh semua pihak termasuk oleh wali siswa di semua sekolah,” terangnya. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 4 MARET 2015 | No. 0558 | TAHUN IV

Hanura Sepi Pelamar Demokrat Usung Zainal Abidin SUMENEP – Koordinator Tim Penjaringan CabupCawabup DPC Partai Hanura Sumenep, Hasyim mengungkapkan, sampai saat ini belum ada kandidat cabupcawabup yang melalukan komunikasi politik dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

“Untuk Partai Hanura, hingga saat ini masih belum menentukan siapa yang akan diusung dalam pilkada mendatang. Karena masih belum ada yang melamar pada kami,” katanya, Selasa (3/3).

Namun, partai besutan Wi-

ranto itu tidak akan menjadi penonton. Pihaknya tetap akan melakukan penjarigan calon.

“Sesuai arahan Ketua Umum Hanura (Wiranto), masalah Pilkada sepenuhnya dipasrahkan ke masing-masing DPC. Karena situ-

asi di setiap daerah tidak sama,” terangnya.

Calon yang dikehendaki Hanura adalah orang yang mempunyai visi yang sama dengan partai.

“Itu dilakukan demi terwujudnya pembangunan Sumenep ke depan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel serta berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tukasnya.

Partai Hanura pada pemilu legislatif 2014, memperoleh dua kursi di Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Sumenep.

Sementara Partai Demokrat telah menyatakan mantap mendukung Zainal Abidin, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

“Insya Allah sudah pasti,” terang Sekretaris DPC Partai Demokrat Sumenep, A. Zahrir Ridlo kepada Koran Madura, beberapa waktu lalu.

Namun, ia belum bisa memastikan partai mana saja yang nanti akan ikut bergabung dengannya mengusung Zainal Abidin.

“Hingga saat ini belum ada keje-

lasan, karena masih dalam proses penjajakan dan komunikasi,” jelas pria yang akrab disapa Iir ini.

Partai Demokrat pada pemilu legislatif 2014, memperoleh tujuh kursi di Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Sumenep.

Masa jabatan A Busyro Karim dan Soengkono Sidik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumenep periode 2010-2015 yang merupakan hasil pilkada langsung pada 2010, akan berakhir pada Oktober 2015. =JUNAEDI/MK

PENYUSUTAN ANGGARAN PILKADA

KPU Bertemu Komisi A

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep saat bertemu Komisi A DPRD setempat, Selasa (3/3).

SUMENEP - Lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep bertemu Komisi A DPRD setempat di ruang komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan, Selasa (3/3) sekitar pukul 13.00 WIB. Ketua KPU Sumenep, Abd. Warits mengungkapkan, pihaknya menemui Komisi A DPRD untuk membicarakan tentang adanya revisi anggaran Pilkada 2015. “Sebenarnya kami juga mau bertemu dengan beberapa pihak terkait lainnya,” tuturnya.

Namun, kemarin tidak memungkinkan bertemu DPPKA, Kabag Hukum, dan pimpinan DPRD. Oleh karenanya, pihaknya meminta kepada Komisi A untuk memfasilitasi agar dalam pertemuan selanjutnya bisa duduk bersama membahas revisi anggaran Pilkada 2015.

Warits menjelaskan, beberapa perubahan pada Pilkada kali ini, yaitu tidak adanya putaran kedua. Selain itu juga tidak ada uji publik. Namun, pihaknya mengaku akan menambah tempat pemungutan suara (TPS).

“Karena TPS yang diajukan sebelumnya sangat kecil. Sangat jauh dari TPS misalnya ketika Pilpres. Selisihnya dengan waktu Pilpres hampir 1000 TPS. Sekarang kita tambah, sehingga selisihnya dengan waktu Pilpres menjadi sekitar 300 sampai 400 TPS,” ungkapnya.

Ketua Komisi A DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath mengatakan anggaran Pilkada 2015 belum tentu ada menyusutan. Pasalnya, menurutnya prinsip yang berlaku dalam hal anggaran ini, yaitu anggaran mengikuti fungsi.

“Jadi kita lihat prinsip itu. Karena kondisi geografis kita itu ada pulau ada darat. Ada kondisi alam yang bersahabat dan ada yang tidak. Nah, penyamaan persepsi di sektor itu yang harus kita selesaikan,” tukasnya.

Pihaknya mengaku masih akan mengundang beberapa pihak yang berwenang untuk duduk bersama membahas revisi anggran tersebut.

Namun, saat ditanya waktunya, ia mengatakan masih belum bisa memastikan. “Masih belum tahu,” pungkasnya. =FATHOL ALIF/MK

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 4 MARET 2015 | No. 0558 | TAHUN IV

E

PEKERJA SEKS

Dinsos: Tak Ada Program Razia PSK

HARGA KOMODITAS NAIK. Sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga di Pasar Anom Baru Sumenep, Selasa (3/3) seirring dengan naiknya harga bahan bakar minyak. Harga cabai rawit yang sebelumnya Rp 15.000 naik menjadi Rp 30.000 per kilogram. Harga bawang merah yang sebelumnya Rp 13.000 naik menjadi Rp 18.000 per kilogram.

KASUS TIPIKOR

Dewan Dalami Kasus DAK Disdik SUMENEP – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, sedang mendalami laporan dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DKA) Tahun 2013 di Dinas Pendidikan (Disdik) setempat. DAK 2013 Disdik senilai Rp 298 juta.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumenep Abrari mengatakan, berdasarkan laporan yang masuk pada komisinya, anggaran itu diberikan kepada sebuah sekolah menengah atas (SMA) yang berada di Kecamatan Pragaan sebesar Rp 158 juta, dan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang berada di Kecamaran Bluto senilai Rp 140 juta.

Dana tersebut, sesuai nomenklatur yang ada, seharusnya digunakan untuk Rehab Kelas Besar (RKB).

Namun faktanya, penggunaan anggaran di dua sekolah itu, diduga menyalahi aturan dengan cara mengalihkan pekerjaan.

Bantuan RKB di SMA dialihkan pada pavingisasi halaman sekolah, sedangkan di SMK dialihkan untuk rehab kelas

ruang pendidikan anak usia dini (PAUD).

Selain itu, laporan yang diterima komisi bidang pendidikan dan kesehatan itu terkait Pengadaan Laboratorium IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) senilai Rp 400 juta yang dipecah menjadi dua paket.

Langkah tersebut diduga untuk menghindari pelelangan.

Sehingga pengadaan mega proyek itu dilakukan penunjukan. Dana ratusan juta yang bersumber dari dana APBD tahun 2013 itu diperuntukkan dua sekolah menengah kejuruan (SMK).

“Sebagai klarifikasi soal ini, tentunya kami akan melakukan pemanggilan terhadap Dinas

Pendidikan sebagai pengelola anggaran. Sehingga nantinya pihak Disdik bisa menjelaskan persoalan itu semua,” terangnya.

Sementara Kepala Disdik Sumenep, A. Shadik belum bisa dikonfirmasi. Saat didatangi di tempat kerjanya, sedang rapat dan tidak bisa diganggu.

Demikian juga dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disdik, Moh Iksan.

Sebelumnya, Iksan mengatakan bahwa kasus yang terjadi di SMA dan SMK tersebut sudah menjadi tanggung jawab BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Permasalahan tersebut menjadi temuan BPK. =JUNAEDI/MK

SUMENEP – Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumenep, Nurul Qomariah mengungkapkan, program razia pekerja seks komersial (PSK) tahun ini tidak ada. Sementara itu, Satpol PP sebut rehabilitasi terhadap PSK juga tak maksimal.

Menurutnya, untuk tahun 2015 pihaknya akan menunggu hasil razia yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP), untuk kemudian dikirim ke tempat rehabilitasi di luar daerah. "Tahun ini memang tidak ada program razia PSK seperti tahuntahun sebelumnya," katanya.

Selanjutnya, kata Nurul, di tempat rehabilitasi itu para PSK itu akan diberi pelatihan keterampilan sesuai dengan kesenangan masing-masing. Dengan begitu, ia berharap para PSK memiliki keterampilan dan bisa dikembalikan kepada keluarganya. "Dan semoga tidak kembali melakukan hal serupa," tukasnya.

Sementara itu, Kasi Operasional Satpol PP Kabupaten Sumenep, Mohammad Saleh menilai bahwa rehabilitasi yang dilakukan kepada PSK di Kabupaten Sumenep belum maksimal.

Pasalnya, PSK yang sudah direhabilitasi tetap kembali lagi pada kegiatannya semula.

Oleh sebab itu, pihaknya mengaku bahwa harus ada solusi lain agar para "kupu-kupu malam" itu tidak kembali lagi menjajakan diri setelah direhabilitasi, seperti memberikan lapangan kerja kepada mereka.

"Karena, biasanya, para PSK itu beralasan kebutuhan ekonomi. Saya tidak tahu, apakah alasan itu benar apa tidak. Tapi tidak ada salahnya memberikan lapangan kerja bagi mereka,” tandasnya.

Terkait razia Satpol PP sendiri, Saleh mengaku bahwa operasi yang dilakukan Satpol PP juga sering tidak membuahkan hasil. Pasalnya, razia yang dilakukan sudah tercium terlebih dahulu oleh para PSK. “Sehingga ketika kami tiba di lokasi, para PSK itu sudah tidak ada,” ucap Saleh.

Selebihnya, Saleh juga memaparkan bahwa lokasi yang sering dijadikan "lokalisasi" oleh para PSK adalah Kecamatan Bluto. Menurutnya, di kecamatan tersebut terdapat sejumlah titik yang sering dijadikan tempat mesum.

“Tapi setelah sering dilakukan operasi, tempat itu mulai tidak dipakai” tuturnya. Hanya saja, lanjutnya, para PSK justru mencari tempat lain untuk tetap menjalankan aktivitasnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 4 MARET 2015 No. 0558 | TAHUN IV

RABU 4 MARET 2015 | No. 0558 | TAHUN IV

MADURA

F

UJI KOMPETENSI ALQURAN. Siswa membaca alquran sesaat sebelum mengikuti uji kompetensi alquran untuk siswa kelas VI sekolah dasar, di Masjid Sumber Manis, Kowel, Pamekasan, Jatim, Minggu (1/3). Uji kompetensi alquran tersebut merupakan salah satu pembinaan dan pembetukan karakter siswa dalam menghadapi era globalisasi sekaligus sebagai kabupaten pertama di Indonesia yang mencanangkan kegiatan tersebut.

Masih Ada PNS Malas Bekerja Bupati Siap Mengeluarkan Rekomendasi ke Inspektorat PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengakui masih menjumpai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemkab setempat yang malas melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara. Hal ini diketahui saat Bupati mengunjungi sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baru-baru ini.

Menurutnya, pihaknya sudah menegur dan menanyakan penyebabnya kepada pimpinan SKPD yang bersangkutan.

“Kemarin saya berkunjung ke salah satu unit kerja, diketahui

PNS-nya males bekerja. Setelah ditanya ke kepala SKPDnya, jawabnya karena sudah PNS. Sebab seketika masih jadi honor pengabdiannya sudah dilakukan secara maksimal,”

ujarnya.

Bupati mengatakan sebagai abdi negara, PNS seharusnya bisa menunjukkan kinerja yang baik dan maksimal dalam melayani masyarakat dan tidak boleh bermalas-malasan.”Harapan saya kalau sudah jadi PNS kinerjanya semakin ditingkatkan, bukan justru sebaliknya,” ungkap mantan angota DPR RI Fraksi Partai Demokrat ini.

Pihaknya sudah meminta masing-masing pimpinan SKPD untuk selalu memantau bawa-

hannya dalam mengerjakan tugas-tugas. Dan meminta inspektorat untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja PNS di lingkungan Pemkab Pamekasan. ”Pengawasan terhadap kinerja PNS bisa langsung, bisa juga tidak langsung, misalnya menerima keluhan masyarakat, bahwa di unit kerja X PNS malas,” jelasnya.

Seperti diketahui, Inspektorat memiliki kewajiban melaporkan seluruh temuan yang

berkenaan dengan aktivitas PNS di lingkungan Pemkab Pamekasan. Temuan ini disampaikan kepada Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, selanjutnya bupati akan mengeluarkan rekomendasi ke Inspektorat untuk diteruskan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pamekasan agar dikenakan sanksi. Sanksinya bervariasi mulai sanksi teguran, sanksi administrasi hingga sanksi terberat yakni penundaan kenaikan pangkat. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 4 MARET 2015 | No. 0558 | TAHUN IV

G

Bulog Akui Simpan Beras OPK CBP 448,320 Kg Sudah Dibayar, Tapi Belum Didistribusikan PAMEKASAN - Kendati realisasi pendistribusian beras Operasi Pasar Khusus Beras Cadangan Pemerintah (OPK CBP) telah selesai, namun Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre XII Madura mengakui masih menyimpan beras tersebut di Gudang Bulog, Jl Raya Larangan Tokol, Pemekasan.

Pengakuan itu disampaikan Kepala Bulog Sub Divre XII Madura, Amrullah. Menurutnya, program OPK CBP itu merupakan pengganti dari raskin ke-13. Sehingga target sasarannya adalah penerima manfaat raskin. Untuk Kabupaten Pamekasan, realisasi beras OPK CBP sebanyak 1.021.320 kg dari pagu 1.295.955 kilogram. Namun masih ada beras OJK CBP sebanyak 448.320 kilogram yang sudah ditebus atau dibayar tapi belum diambil atau didistribusikan.

Beras tersebut dititipkan oleh koodinator kecamatan di Gudang Bulog. Dengan alasan belum bisa didistribusikan karena kondisi desa yang belum memungkinkan.

Selain itu, karena minimnya armada angkutan beras tersebut.

“Pelaksanaan OPK CBP itu, dari tanggal 1 sampai 30 Januari lalu. Tapi karena waktu itu, Bulog sedang ada persoalan, sehingga baru mulai didistirbusikan pada tanggal 22 Februari. Dengan waktu sesingkat itu, angkutan beras ke titik distribusi tidak mampu,” katanya.

Selain itu, dalam waktu yang bersamaan kondisi Gudang

pagu beras sebanyak 20,4 ton. Kecamatan Batu Marmar sebanyak 97,2 ton, Kecamatan Pakong sebanyak 52,7 ton.

Lalu, Kecamatan Proppo sebanyak 2,4 kg. Kecamatan Tlanakan sebanyak 16,3 to, Kecamatan Palengan sebanyak 104,5 ton, dan

Kecamatan Waru sebanyak 130,7 ton. Sehingga total berjumlah sekitar 448,3 ton. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Bulog di Kabupaten Sumenep dan Sampang kosong, sehingga harus mengambil di Gudang Bulog Pamekasan. Akibatnya pelayanan pendistibusian beras OPK CBP itu terkendala, sehingga terjadi persoalan beras OPK CBP yang dititipkan di Gudang Bulog.

Dalam aturannya, Bulog diperbolehkan menerima titipan beras dengan batas waktu maksimal dua minggu saja. Karena beras OPK CBP titipan untuk 7 kecamatan sudah melebihi batas waktu tersebut, Bulog sudah berkirim surat kepada kepala Gudang Bulog Pamekasan dan Pemerintah Pamekasan, agar titipan beras tersebut segera ambil.

“Dalam surat itu intinya agar beras titipan itu segera diambil dan didistribusikan. Agar dalam persiapan pelaksanaan raskin tahun 2015 ini tidak sampai campur-baur dengan beras OPK CBP itu. Apalagi batas ketentuan waktu penitipan telah lewat,” ungkapnya.

Data pada Subvivre XII Madura, beras OPK CBP yang dititipkan di gudang Bulog antara lain untuk di Kecamatan Pegantenan dengan

Bupati Datangi Korban Angin Puting Beliung PAMEKASAN – Di tengah kesibukannya sebagai pimpinan daerah, Bupati Pamekasan Ach Syafii mendatangi rumah Matarip (40), warga Dusun Koberung, Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, Pamekasan, Selasa (3/3), yang rusak akibat diterjang angin puting beliung Kamis (26/2) sekitar pukul 15.30 wib lalu.

Kedatangan Bupati di lokasi bencana itu didampingi oleh pihak-pihak terkait yang akan mengurus bantuan kepada korban bencana, seperti Camat Larangan, Amirussholeh, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnaker-

etrans), Arief Hadayani, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, Akmalul Firdaus.

Ach Syafii mengatakan kedatangannya ke korban bencana angin puting beliung itu untuk memastikan korban akan mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan, baik berupa dana segar untuk memperbaiki rumahnya yang rusak, maupun bantuan sembako.

“Bantuan itu nantinya akan jadi satu paket dan sudah dalam proses. Makanya kami sudah meminta kepada Disosnakertrans dan BPBD untuk terus berkoordinasi dengan kecama-

tan yang terjadi bencana agar korban segera mendapat bantuan. Tidak hanya di sini (Grujugan) saja. Tapi untuk korban bencana di kecamatan lainnya,” kata Bupati Syafii.

Di waktu angin puting beliung itu terjadi, ada puluhan rumah lainnya di empat desa di Kecamatan Larangan, yaitu Desa Grujugan, Larang Dalam, Blumbungan dan Trasak, yang juga terkena angin puting beliung. Rata-rata kerusakan terjadi pada genteng yang ditebangkan angin dahsyat itu.

Setelah kunjungannya ke rumah Matarip, Bupati Syafii melanjutkan dengan melaku-

kan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan

Larangan dan Kecamatan Pademawu, Pamekasan. =ALI SYAHRONI/adv/rah

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 4 MARET 2015 | No. 0558 | TAHUN IV

Terlindas Truk, Pengendara Motor Tewas Kepala Korban Hancur, Sopir Menyerahkan Diri ke Polisi PAMEKASAN – Kecelakaan antara truk berwarna kuning dengan nomor polisi (nopol) M 8479 UA dengan motor Yamaha Vega berwarna silver nopol M 4974 AL membuat pengendara motor tewas seketika karena terlindas truk tersebut.

Kecelakaan yag terjadi di depan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Jl Trunojoyo, Pamekasan, kemarin (3/3) sekitar pukul 18.30 WIB itu sempat diwarnai aksi saling kejarkejaran, karena setelah terjadi tabrakan, truk tersebut langsung melarikan diri ke arah utara.

Menurut sumber di lokasi kejadian, motor dan truk sama-sama datang dari arak selatan, dengan kecepatan rendah karena 20 meter dari depan SPBU itu terdapat traffic light. Namun, karena terjadi senggolan motor tersebut terjatuh dan ban truk tepat melindas kepala pengendara motor. Bahkan helm yang digunakan pengendara motor itu juga hancur.

“Secara pasti tidak ada yang tahu, hanya terdengar bunyi tabrak. Saat dilihat ternyata pengendara motor Vega itu sudah terkapar di jalan dekat motornya dengan kondisi mengenaskan. Kepalanya hancur terlindas truk,” kata salah seorang warga

yang hendak mengisi bensin di SPBU tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, warga yang ada di lokasi kejadian tidak ada yang mengenali atau mengetahui identitas pria pengendara motor yang berumur sekitar 45 tahun itu. Akibat kecelakaan maut tersebut jalan nasional di depan SPBU itu sempat macet, karena banyak pengguna jalan yang ingin melihat korban.

Sesaat kemudian, jasad pria itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Martodirdjo, yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Tubuh yang sudah tidak bernyawa itu langsung ditempatkan di ruang mayat.

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kasat Lantas Polres Pamekasan AKP AH Hudi Arif mengatakan pengemudi truk tersebut bukan melarikan diri, tetapi menghindari amarah warga dan langsung menyerahkan diri ke pihak kepolisian.

Sayang, pihaknya masih belum memberikan keterangan lebih banyak terkait peristiwa nahas itu sebab masih melakukan olah TKP. “Yang bersangkutan sudah kami amankan, termasuk dengan truk yang dikemudikannya. Kami belum bisa memberikan keterangan lebih banyak karena masih melakukan olah TKP,” kata AKP Hudi Arif. =ALI SYAHRONI/RAH

MENGENASKAN. Salah seorang pengendara motor tewas dengan kepala hancur setelah kecelakaan dengan truk, di depan SPBU Jl Trunojoyo, Pamekasan, kemarin (3/3).

AUDIENSI

HMI Mendesak Pilkades Segera Digelar PAMEKASAN – Meningkatnya kerawanan konflik di desa akibat tidak kunjung dilaksanakannya pemilihan kepala desa (Pilkades) mendorong aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan mendesak pilkades segera digelar.

Desakan disampaikan aktivis HMI Pamekasan melalui audiensi dengan panitia khusus (pansus) I DPRD Pamekasan, kemarin (3/3).

Menurut mereka pelaksanaan pilkades sangat mendesak sehingga perlu dipercepat pelaksanaannya, karenakeberadaan pelaksana tugas (Plt) kades sering tidak diterima kehadirannya oleh masyarakat.

Untuk itu, mereka juga mendesak Pansus I yang membahas aturan pilkades bekerja cepat dan serius agar rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pilkades segera diselesaikan.

Ketua HMI Cabang Pamekasan Moh. Khafifi mengatakan saat ini sudah ada 68 desa yang tidak memiliki kepala desa (kades) definitif karena jabatan kadesnya berakhir. Sementara kebijakan pengangkatan Plt kades yang diterapkan sudah ada yang ditolak oleh warganya.

“Kalau kekosongan kades definitif tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan terjadi konflik sosial yang berlarutlarut dan akan semakin melebar, karena tidak semua masyarakat menerima kehadiran Plt Kades,” kata Khafifi.

Khafifi menyadari aturan pelaksanaan pilkdes tengah dalam proses pembahasan.

Namun sebagai jalan tengah, HMI menawarkan agar pelaksanaan pilkades tetap mengacu pada perda nomor 6 tahun 2012 tentang pilkades. Perda tersebut dinilai dapat dijadikan landasan untuk pelaksanaan pilkades di Pamekasan.

“Kami rasa perda lama masih berlaku karena belum dicabut dan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) 43 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades, sehingga itu bisa dijadikan acuannya,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansus I DPRD Ismail mengaku pihaknya tidak bisa memutuskan untuk pelaksanaan pilkades. Menurutnya yang berhak menjalankan pilkades tetap pihak eksekutif. Pihaknya hanya fokus untuk menyelesaikan raperda tentang pilkades yang saat ini digodok oleh Pansus I. “Kami masih akan segera berkoordinasi dengan eksekutif terkait desakan agar pilkades segera dilaksanakan dengan tetap mengacu pada perda lama, Yang jelas pembahasan raperda pilkades di Pansus I sudah berjalan jauh dan kami pastikan tahun ini selesai,” kata Ismail. =ALI SYAHRONI/RAH

PTMSI Pamekasan Target Prestasi Nasional PAMEKASAN - Setelah menorehkan prestasi kejuaraan tenis meja tingkat Jawa Timur, kini, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kabupaten Pamekasan mempunyai target atlet binaannya bisa berprestasi di tingkat nasional.

Harapan Ketua PTMSI Kabupaten Pamekasan, H. Sutejo, S. Pd dan wakilnya Moh Ismail, S. Pd, MM. itu sangat terbuka lebar bisa diraih, karena terdapat dua orang atlet tenis meja asal Pamekasan, Verly Fimansyah dan Khusnul Yakin, yang akan berlaga dalam Kerjurnas tenis meja di Surabaya pada April mendatang, mewakili PTMSI Provinsi Jawa Timur. Dalam waktu dekat keduanya akan mengikuti pemusatan latihan tenis meja di Surabaya.

Wakil ketua PTMSI Kabupaten Pamekasan, Moh Ismail, S.Pd, MM. mengatakan kedua atlet ini mampu mengalahkan pesaingnya dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dalam kejurda tenis meja se-Jatim.

Atlet tenis meja yang mengharumkan nama Kabupaten Pamekasan, antara lain, Vita Sugianto, juara I tingkat pemula putrid, Rizal Zulmi juara II tingkat pelajar SMP/SMA se-Jawa Timur, dalam

ajang Ping Ping Competition ke-7 SMA 1 Gresik pada 6-8 Feruari.

Juga Rasyid dan Bambang Hermato memenangi kategori tenis meja beregu dalam kejurda tenis meja di Surabaya beberapa waktu lalu. “Kami mengharapkan ada dukungan dari KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Pamekasan agar PTMSI terus bisa melahirkan atlet-atlet tenis meja berprestasi, baik tingkat regional, nasional, bahkan internasional,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

BERSAMA. Ketua PTMSI Kabupaten Pamekasan, H. Sutejo, S. Pd (kiri) dan wakilnya Moh Ismail, S. Pd, MM.

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 4 MARET 2015 | No. 0558 | TAHUN IV

I

TILANG. Polantas Polres Pamekasan menindak pengendara yang memarkir kendaraan di tempat terlarang.

PAMEKASAN - Banyak pengendara roda dua ataupun roda empat di Pamekasan mengabaikan rambu lalu lintas (lalin). Mereka masih memarkir kendaraan sembarangan sekalipun sudah ada rambu-rambu larangan memarkir.

Saran yang diberikan aparat dan sanksi tegas dengan memberi surat bukti pelanggaran (tilang) belum mampu mengubah prilaku ini. Akibatnya, pada Selasa (3/2) kemarin, Satlantas Polres Pamekasan menindak belasan pemilik kendaraan roda dua karena memarkir kendaraan sembarangan di Jl Diponegoro. Langkah tegas ini dilakukan dalam rangka memberikan efek jera kepada pemilik kendaraan bermotor yang melanggar parkir.

Banyak Pengendara Abaikan Rambu Lalin Polisi Tilang Kendaraan yang Diparkir Sembarangan Mayoritas pelanggar rambu parkir merupakan pengunjung toko emas yang berada di kawasan itu. Baik yang membeli ataupun yang menjual emas di toko-toko di sana. Tak jarang, kesemrawutan kendaraan di lokasi ini sering menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Sebab, kanan-kiri jalan sudah termakan area parkir kendaraan.

Puncaknya, aparat kepolisian melakukan penertiban dan penilangan langsung pemilik kendaraan yang parkir sembarangan.

Penertiban parkir sembarangan ini juga berlaku di tempat lain, seperti di Jl Kabupaten, Jl Jokotole, dan Jl Trunojoyo. Bagi kendaraan yang mangkal sembarangan langsung diberikan surat tilang.

Sekalipun aparat kepolisian maupun Dishubkominfo sudah berkali-kali memberikan saran dan pengarahan kepada pemilik kendaraan, masih saja ditemukan pemilik kendaraan yang menolak untuk ditilang, dengan berbagai alasan. Tetapi, kepolisian tetap melakukan penilangan, seba-

gaimana ketentuan yang berlaku.

Aksi aparat gabungan ini kontan membuat pemilik kendaraan yang memarkir kendaraannya sembarangan panik. Mereka pun bergegas memindahkan sendiri kendaraannya dan sebagian terlihat kabur.

Kepala Dishubkominfo Pemkab Pamekasan, Moh. Zakir mengatakan penertiban dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya memarkir kendaraan dengan benar.

Ddishubkominfo bekerja sama dengan pihak kepolisian, hal

itu dilakukan terkait penilangan.

Sebagaimana tugas dan fungsi masing-masing satuan. Dishubkominfo sebagai penyedia rambu, sementara sanksi berupa penilangan tetap menjadi kewenangan kepolisian.

Upaya penertiban akan terus dilakukan di beberapa titik di Pamekasan. Hal itu penting untuk menyadarkan pemilik kendaraan dan menekan terjadinya kemacetan. Khususnya di wilayah perkotaan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN J JUMAT 27 FEBRUARI 2015 | No. 0555 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

RABU 4 MARET 2015 No. 0558 | TAHUN IV

J

Disdik Tantang MDW Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan Kepala Sekolah SAMPANG - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang menantang aktivis Madura Development Watch (MDW) melaporkan hasil investigasinya soal dugaan jual beli jabatan kepala sekolah kepada penegak hukum.

“Kalau aktivis MDW menemukan data soal jual beli jabatan kapsek (kepala sekolah), silakan laporkan ke kepolisian agar semua jelas,” kata Kepala Disdik Sampang, Heri Purnomo, Selasa (3/3).

Hal itu menanggapi pernyataan Ketua Tamsul yang mengaku pernah bertemu dengan salah satu calon kepala sekolah yang saat ini jadi kepala sekolah, Senin (2/2) saat melakukan demonstrasi. Orang itu mengaku membayar Rp 15 juta untuk memuluskan keinginanya kepada pejabat Disdik Sampang.

“Alhamdulillah, Disdik didemo oleh aktivis MDW adanya dugaan jual beli jabatan kapsek. Kalau tidak didemo oleh aktivis, oknum Disdik yang menjual jabatan itu

tidak akan pernah diketahui,” ujarnya.

Katnya, sorotan dugaan jual beli jabatan kaspsek akan membawa perubahan yang signifikan terhadap Disdik. Sebab, adanya sorotan itu akan membuktikan siapa dalang yang malakukan pungli atau menjual jabatan.

“Saya pribadi sangat mendukung langkah MDW menyoroti jual beli jabatan kapsek. Saya minta MDW melaporkan ke apara kepolisian jika benar-benar mempunyai data,” mintanya, Selasa (3/3).

Menurutnya, Disdik tidak pernah melakuan jual beli jabatan kapsek di wilayah mana pun.

Sebab, semua calon kapsek masih diusulkan ke ketua baperjakat.

Kemudian dilakukan uji kelayakan. Sehingga, tidak ada ruang untuk melakukan transaksi jual beli jabatan kapsek.

“Luar itu, saya pribadi tidak tahu. Apa ada oknum yang melakukan transaksi jual beli jabatan atau tidak. Makanya, saya minta aktivis LSM yang menemukan data itu dilaporkan agar membawa kebaikan untuk pendidikan Sampang,” paparnya.

Heri lebih detail memaparkan, kontrol terhadap para pejabat dilingkungan Disdik, termasuk UPTD, sudah maksimal. “Kalau kontor dari Disdik sudah tajam ke bawah. Dan kontrol itu untuk mengantisipasi pajabat yang nakal,” ucapnya.

Kalau ada pejabat yang melakukan pungli atau jual beli jabatan, Heri menegaskan akan bertindak tegas dan akan memproses secara hukum. Disdik sudah memproses Kepala UPTD Sereseh yang memainkan uang sertifikasi tahun lalu, dan Kepala

SMKN I Tambelengan yang melakukan pungli.

“Kalau Disdik sifatnya pembinaan, yang akan memberi-

kan sanksi kepada pejabat yang malakukan pungli atau jual beli jabatan Inspektorat,” tutupnya. =RIDWAN

LAKA LANTAS

Mobil Anggota Dewan Tabrak Pohon SAMPANG – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD0 Sampang, Syafiuddin mengalami kecelakaan di Jalan Raya Torjun, Kecamatan Torjun, Senin (3/3). Mobilnya menabrak pohon yang ada di pinggir jalan.

Kepala Satlantas Polres Sampang, Aditia Kusuma mengatakan, mobil yang dikendarai Syafiuddin melaju kencang dari arah barat. Kecelakaan tak terhindari saat hendak mendahului mobil Jazz warna hitam yang ada di depannya.

Saat akan mendahului, dari arah berlawanan melintas sepeda motor. Akan tetapi, orang yang mengendarai sepeda motor itu sempat minggir ke kiri jalan saat di depannya ada dua mobil berebut saling mendahului dengan kecepatan tinggi.

Akibatnya, mobil yang dikendarai Syafiuddin bersama sopirnya, Ulip, menabrak pohon di pinggir jalan. Mobil Jazz yang dikendarai dewan itu sempat oleng ke arah kiri sebelum menabrak pohon. Sementara Jazz warna hitam yang ingin mendahului itu terus meluju kencang.

“Dugaan sementara dari dua mubil tersebut tidak ada yang

TABRAKAN: Kasatlantas Sampang Aditia Kusuma memperlihatkan kerusakan mobil anggota Komisi III DPRD Sampang Syafiuddin yang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Torjun, Kecamatan Torjun, Senin (3/3).

mau mengalah. Sehingga mobil yang dikendarai Ulip oleng ke keri dan menabrak pohon,” paparnya.

Hasil identifikasi, sopir Jazz war-

na putih dengan nopol L 9 GJ itu, merupakan pengawai di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sampang.

Aditia mengungkapkan, dalam kecelakaan yang terjadi pada pukul 13:25 itu tidak ada korban jiwa.

Namun, Ulip dan Syafiuddin kri-

tis dan langsung di bawa ke RSUD Sampang untuk menjalani perawatan. “Kondisi mereka kritis dan langsung dilarikan ke RSUD. Dan sementara ini masih belum bisa dimintai keterangan,” katanya.

Menurutnya, analisis dari barang bukti berupa mobil Jazz warna putih, mobil tersebut tidak mengalami senggolan dengan mubil Jazz warna hitam itu.

Sebab, tidak ada bekas senggolan dari mobil Jazz warna hitam tersebut. Sehingga, dugaan sementara musibah itu murni kecelakaan.

Informasi yang dihimpun Koran Madura, Ulip mengalami luka dalam di bagian mulutnya, telinga, pelipis, bibir. Juga keluar darah dari mulutnya dan telinga.

Sementara Syafiuddin langsung dirujuk ke RS Husada Utama Surabaya. Namun, Ulip juga direncanakan akan dirujuk juga ke RS Mitra Keluarga Waru Surabaya. =RIDWAN

Lintas Madura

KORAN MADURA

RABU 4 MARET 2015 | No. 0558 | TAHUN IV

K

BADAN PUSAT STATISTIK

Deflasi Lampaui Nasional

Sumenep - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep mencatat deflasi yang terjadi pada Februari 2015 di daerah tersebut melampaui deflasi di Jawa Timur dan Nasional.

“Deflasi yang terjadi di Sumenep sebesar 0,56 persen, sementara di Jawa Timur sebesar 0,52 persen dan Nasional sebesar 0,36 persen,” ujar Kepala BPS Sumenep, Suparno di Sumenep, Selasa.

Secara regional, kata dia, delapan daerah di Jawa Timur yang menjadi lokasi survei indeks harga konsumen (IHK) mengalami deflasi.

“Pada Februari 2015, semua daerah IHK di Jawa Timur mengalami deflasi. Tertinggi di Banyuwangi sebesar 1,02 persen, Kediri sebesar 0,83 persen, dan Malang sebesar 0,57 persen,” ucapnya, menerangkan.

Selanjutnya di Sumenep sebesar 0,56 persen, Jember (0,54 persen), Madiun (0,51 persen), Probolinggo, dan Surabaya, masing-masing sebesar 0,42 persen.

“Deflasi yang terjadi di Sumenep diakibatkan penurunan harga pada tiga indeks kelompok pengeluaran,” kata Suparno, menerangkan.

Tiga kelompok tersebut adalah kelompok bahan makanan sebesar 1,52 persen, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga (0,07 persen), dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan (1,99 persen).

Sementara harga pada empat indeks kelompok pengeluaran lainnya tetap mengalami penaikan dengan persentasi lebih kecil, yakni kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,11 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar (0,75 persen), kelompok sandang (0,23 persen), dan kelompok kesehatan (0,04 persen).

“Komoditas yang memberikan andil terjadinya deflasi adalah bensin, cabai merah, telur ayam ras, angkutan antarkota, bawang merah, udang basah, angkutan dalam kota, dan daging sapi,” ujarnya.

Suparno mengatakan, pada Januari 2015, Sumenep juga mengalami deflasi, yakni sebesar 0,27 persen. =ABD AZIZ/ANT

SIDAK: Komisi III sidak kegiatan proyek drainase di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Senin (3/3). Ketua pokmas membawa kabur uang proyek.

Ketua Pokmas Bawa Kabur Uang Proyek SAMPANG - Ketua Pokmas, Cingcung, warga Desa Panggung, Kecamatan Sampang, membawa kabur uang proyek drainase yang dilaksanakan di desanya. Akibatnya, kegiatan proyek tersebut dilaksanakan asal-asalan.

Romli, warga Desa Gliskis, Kecamatan Kota Sampang, selaku kepala tukang, mengatakan, proyek drainase tersebut merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diserahkan langsung ke Koordinator Pokmas se-Kabupaten Sampang, Ashari.

Namun, proyek tersebut oleh Ashari dipasrahkan kepada Cingcung untuk mengerjakannya.

Saat uang senilai Rp. 100 juta itu dicairkan langsung dibawa kabur oleh pelaksana proyek tersebut.

“Proyek ini dari pemerintah Provensi tahun 2014 lalu. Namun, kami kerjakan tahun ini.

Sebab, uang proyek tersebut dibawa kabur oleh ketua pokmasnya,” paparnya di depan Wakil Ketua Komisi III DPRD saat

melakukan sidak pada proyek itu.

Kendati itu, Kordinator Pokmas se-Sampang terpaksa tetap mengerjakan proyek itu dengan uang sendiri. Sebab, takut ada survei dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Ashari takut kalau proyek itu tidak dikerjakan. Sehingga, Ashari menyuruh saya untuk mengerjakan proyek itu dan modalnya dari Ashari,” kilahnya.

Menurutnya, di dalam RAB proyek darainase itu harus dibongkar ulang diganti dengan bahan material yang sesuai dangan RAB, dan dalam pelaksanaan proyek tersebut sudah sesuai dangan RAB. “Proyek ini sudah sesuai dengan RAB,” kilahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Aulia Rahman men-

gatakan, pihaknya masih belum percaya alibi kepala tukang yang mengungkapkan uang proyek drainase itu dibawa kabur. Sebab, proyek itu berlansung dikerjakan.

Aulia mengancam akan melaporkan pelaksana kegiatan itu dan Ashari selaku kordinator Pokmas se-Sampang ke Biro Administrasi Pembangunan (AP) Provensi Jawa Timur. “Dalam waktu dekat ini, kami akan laporkan ka Biro AP Provinsi Jawa Timur,” katanya pada awak media usai melakukan sidak.

Menurutnya, proyek 2014 tidak dibenarkan dikerjakan pada tahun 2015 kecuali proyek yang bersifat multi years. Sementara yang ada di Desa Panggung itu adalah kegiatan tahun lalu dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan untuk Pokmas Sampang. “Secara hukum bahwa proyek 2014 tidak dibenarkan dikerjakan 2015 kecuali proyek lanjutan,” paparnya.

Selain itu, pelaksaan proyek

itu, kata Aulia, tidak sesuai dengan RAB. Sebab, batu yang digunankan bukan KW1 atau batu asli. Akan tetapi, mengunakan batu sirku. Bahkan, ada sebagian hanya ditambal sulam dengan pasir hitam.

“Itu kan bangunan lama yang dibangun lagi menggunakan proyek pokmas dari Provinsi.

Dan saya amati pelaksanaannya sangat bertolak belakang dengan yang ada di-RAB. Bahkan, di tengah hanya ditambal sulam.

Ini perlu kami laporkan nanti,” katanya.

Dikatakan, DPRD Sampang memang tidak mempunyai hak menangangi proyek provinsi, akan tetapi DPRD Sampang berhak melakukan pengawasan demi kesejahteraan rakyat Sampang. “Kami memiliki hak pengawasan dan kontroling terkait pelaksanaan proyek provinsi maupun pusat. Hal itu dilakukan semata mata untuk rakyat,” tutupnya. =RIDWAN

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

RABU 4 MARET 2015 No. 0558 | TAHUN IV

RABU 4 MARET 2015 | No. 0558| TAHUN IV

DUA TAHUN PIMPIN BANGKALAN

Kinerja Pemerintah Belum Maksimal

doni heriyanto/koran madura

TAK BERKUTIK. Dua tersangka penyalahgunaan narkoba asal Surabaya digiring ke Mapolres Bangkalan.

Dua Warga Surabaya Dibui

BANGKALAN - Kepemimpinan bupati dan wakil bupati Bangkalan masih banyak menyisakan pekerjaan rumah. Bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat masih belum berjalan maksimal. Terbukti banyak permasalahan masyarakat di tingkat bawah. Oleh karena itu, Bangkalan perlu berbenah untuk menyejahterakan rakyatnya.

"Masih banyak hal yang penting dibenahi dan diperhatikan. Dua tahun kepemimpinan bupati Bangkalan, sebenarnya masih dalam tahap pemetaan," kata Pembina Lembaga Kajian Sosial Demokrasi, Aliman Haris, kemarin (3/3).

Dia menilai program prioritas dalam janji kampanye waktu lalu menyangkut pendidikan

dan kesehatan masyarakat harus dibenahi seutuhnya. Di sektor pendidikan, pemerataan guru harus bisa dilakukan perbaikan, karena hingga saat ini banyak terdapat masalah. Salah satunya, masih banyak sekolah kekurangan guru, sehingga pemenuhan guru masih belum maksimal.

Selain itu, masih banyak masalah kesehatan yang menjadi problem langsung masyarakat, belum bisa diatasi dengan baik.

Di samping itu, sektor pertanian masih belum bisa menyentuh titik maksimal. Petani masih belum bisa hidup sejahtera atas pekerjaannya. Tentunya, hal itu menjadi tantangan bupati dan wakil bupati ke depan. Jangan sampai kinerja mereka hanya sebatas seremonial kegiatan

belaka, tanpa bukti yang langsung dirasakan masyarakat Bangkalan.

"Kinerjanya masih belum maksimal. Termasuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Bupati harus banyak memperhatikan kondisi masyarakat langsung, bukan hanya berdasarkan laporan SKPD," pintanya.

Sementara itu, Bupati Bangkalan RK Muh Makmun Ibnu Fuad mengaku dalam program ke depan akan memprioritaskan program pembangunan desa.

Khususnya masalah kebutuhan pokok. Sedangkan untuk masalah di kota akan memaksimalkan pemanfaatan taman kota. Agar masyarakat Bangkalan bisa merasa nyaman. = MOH RIDWAN/RAH

SELAMAT ATAS DUA TAHUN Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Periode 2013-2018

Bandar Sabu Terus Diburu Polisi BANGKALAN - ABR (28), warga Kupang Krajan Sawahan dan BS (43), warga Bungkaran Pabian Cantikan, keduanya harus meringkuk di balik jeruji besi Polres Bangkalan.

Dua warga Surabaya itu dibekuk Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres setempat lantaran tertangkap basah sedang menikmati sabu-sabu di sebuah rumah di Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang, Senin (2/3) sekitar pukul 16.00 Wib. "Penggerebekan ini berawal dari informasi masyarakat di tempat kejadian perkara (TKP) tersebut, sedang ada pesta sabusabu. Pada saat itu juga petugas Satreskoba langsung terjun melakukan penyelidikan ke lokasi," kata Kasubag Humas Polres Bangkalan, Abd. Cholik.

Menurut mantan Kapolsek Tanjung Bumi itu, sekitar 15 personel Satreskoba melakukan pengepungan di lokasi tersebut.

Ketika penggerebekan dilakukan, petugas menemukan dua tersangka sedang menggunakan sabusabu. Kedua tersangka tersebut tidak bisa berkutik dan langsung diamankan oleh petugas. Dari tangan tersangka petugas mengamankan sejumlah barang bukti (BB) untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

"Dua tersangka ini merupakan pemakai, BB yang kami amankan dua poket sabu-sabu. Satu poket berisi 0,33 gram dan satunya 0,35 gram lengkap dengan alat per-

lengkapan yang digunakan saat berpesta sabu-sabu," imbuhnya.

Dua tersangka itu mendapatkan barang dari seorang bandar berinisial A, warga setempat dan menggunakannya di rumah bandar yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) itu. Saat ini, petugas tengah melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. Terlebih menjadi target operasi (TO) dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Operasi serupa akan terus dilakukan untuk memutus mata rantai peredaran obat-obatan terlarang.

"Tersangka terancam dijerat pasal 112 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1)Undang-undang Republik Indonesia (RI) nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan maksimal 8 milyar rupiah," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Mahfudz S.Ag

RK MUH MAKMUN IBNU FUAD, SE BUPATI BANGKALAN

Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PDI Perjuangan

Ir MONDIR A ROFII BUPATI BANGKALAN

"SEMOGA BANGKALAN LEBIH MAJU DAN MAMPU MENYEJAHTERAKAN RAKYAT"

SEGENAP PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BANGKALAN

Mengucapkan

Selamat Atas Dua Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Periode 2013-2018

RK MUH MAKMUN IBNU FUAD, SE BUPATI BANGKALAN

Ir MONDIR A ROFII BUPATI BANGKALAN

Semoga ke Depan Sukses Membawa Bangkalan Menjadi Lebih Baik dan Mampu Menyejahterakan Rakyat

H. FATKURRAHMAN WAKIL KETUA DPRD (PDIP)

H. ABDURRAHMAN, SH.

WAKIL KETUA DPRD (DEMOKRAT)

R. ABDUL LATIF

WAKIL KETUA DPRD (PPP)

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 4 MARET 2015 | No. 0558| TAHUN IV

M

doni heriyanto/koran madura

TERBALIK. Kondisi mini bus saat masuk selokan setelah kehilangan kendali akibat balapan rebutan penumpang dengan mini bus lainnya.

Minibus Masuk Selokan 1 Penumpang Patah Tulang, 4 Orang Luka Berat BANGKALAN - Sebuah minibus yang mengangkut lima orang penumpang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Desa Paterongan, Kecamatan Galis, Selasa (3/3) sekitar pukul 07.00 Wib. Kendaraan berwarna silver itu terperosok ke selokan lantaran kehilangan kendali. Beruntung dalam insiden tersebut tidak sampai merenggut korban jiwa. Akan tetapi, satu penumpang luka berat dan empat penumpang lainnya luka ringan.

Kronologinya, mini bus dengan nomor polisi M 7316 UA yang dikemudikan Muhammad Hariyanto (31), warga Pamekasan, dengan mini bus lainnya balapan dari arah timur, karena ingin reb-

utan penumpang. Tiba di tempat kejadian perkara (TKP), mini bus tak terkendali dan terjerembab ke selokan lantaran mini bus di depannya berhenti mendadak untuk menaikkan penumpang.

"Saat itulah, sopir tak bisa kendalikan kendaraan, membanting stir ke sisi kanan, dan masuk selokan hingga posisi terbalik," ungkap Kapolsek Galis, AKP Hary Akriyanto.

Melihat adanya peristiwa kecelakaan, warga sekitar langsung berbondong-bondong memberikan pertolongan kepada semua penumpang yang terjebak di dalam kendaraan nahas tersebut. Semua korban langsung dilarikan ke Puskesmas terdekat untuk diberi perawatan medis. Tak berselang lama, lokasi kejadian dipenuhi kerumunan warga untuk melihat dari jarak

dekat. Tak ayal, arus lalu lintas menjadi tersendat.

"Kecelakaan itu tidak sampai merenggut korban jiwa. Hanya satu penumpang, seorang guru MA Annamiroh, Tanah Merah, mengalami luka berat, patah kaki kanan. Sementara empat penumpang lainnya luka ringan," paparnya.

Sementara itu, daftar namanama korban dalam kecelakaan ini, yaitu Nuraisya (25), seorang guru warga Desa Karang Kemasan Kecamatan Blega, mengalami patah kaki kanan. Kemudian Yuni (20), SPG Niponpaint Tanah Merah, warga Jalan Raya Betet

Pamekasan menderita luka lecet pada kaki kanan. Selanjutnya, Sukandar (50), seorang guru SD Batah Petra Tanah Merah, warga Desa Lemper Kecamatan Pademawu Pamekasan, mengalami luka lecet kaki dan dada.

Kemudian Muhammad Hariyanto (31), sopir mini bus warga Desa Petra Pamekasan, mendapatkan sejumlah jahitan di bagian kepala dan luka lebam di dada diduga karena benturan dengan kemudi. Berikutnya, Nurul (30), kernet mini bus, warga Panglegur Pamekasan, hanya luka lecet pada bagian kaki. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN KORAN MADURA Bangkalan N MADURA Industri Lokal

RABU 4 MARET 2015 No. 0558 | TAHUN IV

RABU 4 MARET 2015 | No. 0558| TAHUN IV

SIBUK. Sejumlah pekerja penggilingan padi tengah sibuk mengerjakan penggilingan padi yang sebelumnya usaha tersebut menggunakan alat tradisional (lesong, Madura).

N

fakih amyal/koran madura

Berjibaku dengan Usaha Penggilingan Padi PAMEKASAN - Akhmad Sayuti (35), warga Dusun Paninggin, Desa Jari, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, adalah sosok pengusaha yang patut ditiru oleh sejumlah pemuda. Sebab, pria ini memulai usahanya sejak penggilingan masih menggunakan alat tradisional (lesong, Madura).

Berkat kegigihannya dan konsistensi menjadi pengusaha penggilingan padi, akhirnya pria

ini saat ini sudah sukses memiliki penggilingan padi menggunakan mesin. Semula, Sayuti, sapaan akrabnya Akhmad Sayuti, mengumpulkan hasil jasa yang didapat dari setiap orang yang menggilingkan beras kepadanya.

Pada tahun 1994 itu selipnya hanya dilindungi dinding dari gedhek (bambu) yang terletak di pasar.

Tetapi sesudah berkeluarga, Sayuti yang sedang merintis usaha tinggal dalam rumah kontrakan yang hanya memiliki satu kamar. Di sanalah Sayuti beserta istri dan kedua anaknya tinggal dan tidur dalam satu kamar. Hingga semakin hari kebutuhan hidup

semakin meningkat.

Seiring meningkatnya kebutuhan itulah usaha yang dirintis mulai menampakkan setitik cahaya. Tepatnya pada tahun 1997, ia mulai membeli mobil pikap dan memiliki modal untuk mengembangkan usahanya. Beberapa karyawan pun direkrut untuk bekerja dalam perusahaannya. Mereka adalah tetangga dan para petani yang telah lama kenal akrab dengannya.

Beberapa tahun kemudian, modal yang telah lama terkumpul mampu untuk membeli beberapa perangkat untuk pengembangan usahanya. Maka Sayuti pun menjalin kerjasama dengan pihak

Dolog yang pada saat itu menyaratkan untuk kepemilikan gudang, alat transportasi, dan lahan jemur sendiri. Izin usaha pun mulai diurus agar mempermudah jalinan kerjasama dan meminimalisir kerugian di kemudian hari.

Kini, gudang yang dimilikinya telah memiliki alat penggilingan padi otomatis, lantai jemur, alat pemoles beras, ayakan, dan sparator (alat pemisah beras dan sekam). Nyaris tidak ada limbah dari usaha yang dibangunnya.

Hasilnya pun bisa terjual semua mulai sekam, beras, dan katul.

Sayuti pun memiliki penghasilan kotor sekitar Rp 5 juta setiap bulan.

Kesuksesan yang telah diraihnya tidaklah terlepas dari dukungan keluarga. Menurut Moh. Asyroful Ibath (8), putra pertama Sayuti, ayahnya adalah sosok yang ulet, kerja keras, dan pantang menyerah. Hal itu tampak sejak mereka masih tinggal dan tidur dalam rumah kontrakan 2 x 3 di daerah Desa Jarin Kecamatan Pademawu.

Dengan ketekunanya tersebut, Sayuti telah mengembangkan usahanya hingga memiliki penghasilan yang lebih menjanjikan.

Jika ditaksir, setahun dapat mengumpulkan hasil hingga puluhan juga rupiah. = FAKIH AMYAL/RAH

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

RABU 4 MARET RABU 2015 |4No. 0558 |2015 TAHUN IV MARET

No. 0558 | TAHUN IV

O O

Agenda Uji Coba Masih Berlanjut PAMEKASAN-Manajemen Persepam Madura Utama (Persepam MU) masih akan menyusun jadwal untuk melakukan uji coba dengan sejumlah klub yang ada di Indonesia, setelah gagal dengan Martapura FC. Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi mengatakan uji coba dengan Arema Cronus beberapa waktu yang lalu, bukan uji coba terakhir. Bakal, ada laga uji coba selanjutnya yang akan dilakoni oleh Laskar Sape Ngamok.

Meskipun demikian, Nadi masih belum menyebutkan, klub mana yang akan menjadi lawan anak asuh Widodo C Putro masih belum bisa disebutkan. Saat ini, manajemen sedang menjalin komunikasi dengan calon lawan.

Terkait dengan waktu dan tempat pertandingan juga masih digodok.

Nadi mengaku, pihaknya sedang melakukan komunikasi dengan sejumlah klub, baik yang selevel maupun yang ada di atasnya. Hal ini penting untuk mematangkan kemampuan tim dan individu masing-masing pemain serta menyiasati Sebelumnya, Manajemen Persepam MU memba-talkan uji coba pra musim melawan klub asal Martapura FC. Alasanya, Stadion A.Yani yang rencananya akan dijadikan venue dalam laga uji coba tersebut, sedang drehab.

Pihak pengelola Stadion A. Yani pada saat itu memberikan konfirmasi akan ada perbaikan stadion mulai tanggal 26 Februari hingga 3 Maret,sehingga, ujicoba yang sedianya digelar 1 Maret batal digelar. Pembatalan dilakukan oleh manajemen Persepam MU selaku pihak yang mengundang klub asal Kalsel yang menjadi semifinalis DU 2014 itu. =FAKIH AMYAL/UZI

ant/saiful bahri

PRA PORPROV

Tim Pelatih Fokus Perbaiki Lini Pertahanan PAMEKASAN - Tim pelatih sepakbola Pamekasan untuk Pra Pekan Olahraga Propinsi Jawa Timur (Pra Porprov Jatim) memfokuskan latihan pada perbaikan lini pertahanan. Sebab, selama ini lini belakang mudah diterebos oleh tim lawan, saat melakoni pertandingan.

Pelatih kepala Winedy Purwito mengakui timnya masih memiliki kelemahan yang harus segera dibenahi. Titik kelemahan itu, menurut Winedy, ada pada lini pertahanan anak as-

uhnya.

Winedy mengatakan, latihan tim akan difokuskan untuk memperbaiki komunikasi antar pemain di lini pertahanan dengan pemain di lini tengah.

Sebisa mungkin, sejak di lawan sudah melakukan serangan, maka pemain di lini tengah memberikan pressure terlebih dahulu dan sedapat mungkin merebut bola.

Untuk melihat sejauh mana perkembangan tim secara keseluruhan, Winedy merencanakan

laga uji coba dengan klub sepakbola di Madura. Sehingga, tim pelatih bisa mengevaluasi secara menyeluruh. �Proses penyempurnaan yakni lini belakang dan penyelesaian akhir yang masih menjadi fokus kami,� terang mantan pelatih Persepam MU ini.

Selain lini belakang, penyelesaian akhir 3 striker yang dimiliki Tim Sepakbola Pra Porprov Pamekasan juga belum maksimal. Sehingga, dirinya berusaha untuk memantapkan lini depan.

Sebab, lawan dalam kualifikasi pra porprov putaran kedua adalah tim tangguh seperti Kota Kediri, Kabupaten Kediri, dan Kota Batu, sehingga persiapan harus maksimal.

Jika dalam pertandingan kualifikasi kedua pra porprov ini Pamekasan dua kali menang, maka hampir dipastikan Pamekasan lolos ke Porprov di Banyuangi mendatang.

Seperti yang diketahui, persiapan Tim Sepakbola Pra Porprov Pamekasan akan se-

makin panjang, setelah, Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Timur melakukan perubahan jadwal pertandingan kualifikasi putaran kedua pra porprov cabang olahraga (cabor) sepakbola.

Sedianya, cabang olahraga sepakbola akan melaksanakan kualifikasi kedua Pra Porprov Jawa Timur (Jatim) 2015, mulai Minggu (8/3) mendatang. Namun, rencana ini ditunda menjadi Senin (16/3). =FAKIH AMYAL/UZI

KORAN MADURA

JUMAT 27 FEBRUARI 2015 | No. 0555 | TAHUN IV

Dua pemain Persepam Madura Utama saat menjalani latihan tim di Lapangan Kowel Pamekasan. Saat ini, manajemen sedang merencanakan laga uji coba untuk mematangkan kemampuan tim.

RABU 4 MARET 2015 No. 0558 | TAHUN IV

P

KORAN MADURA

P

Manajemen Persepam Madura Utama (Persepam MU) menyebutkan, laga uji coba kontra Arema Cronus beberapa waktu lalu bukanlah laga uji coba terakhir. Setelah ini, Laskar Sape Ngamok direncakan bertanding dengan sejumlah klub tanah air. Hanya saja, manajemen masih belum membocorkan kapan, di mana dan dengan siapa rencana tanding itu akan dilangsungkan.

LASKAR SAPE NGAMOK TETAP RENCAKAN LAGA UJI COBA ant/saiful bahri