e Paper Koran Madura 5 Maret 2015

KAMIS

5 MARET 2015 | No. 0559 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Suap untuk Fuad Amin itu Rp18,85 Miliar Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut mantan Bupati TERKAIT Bangkalan Fuad Amin yang Hal 2 saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan menerima uang hingga Rp18,85 miliar dari Direksi PT Media Karya Sentosa (MKS).

BERITA

SUAP FUAD. Terdakwa suap kasus korupsi Bupati Bangkalan Fuad Amin yang juga Direktur PT Media Karya Sentosa (MKS) Antonius Bambang Djatmiko menjalani sidang perdana di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (4/3). Antonius Bambang didakwa bersama-sama petinggi perusahaannya menyuap eks Bupati Bangkalan Fuad Amin dengan total suap yang diberikan mencapai Rp18,85 miliar.

KPK Kembali Periksa Istri Fuad Amin

g Taneyan Lanjan hal A

KORAN MADURA

1

SELASA 3 MARET 2015 |0328-6770024 No. 0557 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559 | TAHUN IV

KPK Sebut PT MKS

Suap Fuad Rp18,85 M JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan menerima uang hingga Rp18,85 miliar dari Direksi PT Media Karya Sentosa (MKS).

Dengan uang tersebut Fuad Amin diharapkan dapat mengarahkan tercapainya perjanjian konsorsium dan perjanjian kerja sama antara PT MKS dan PD Sumber Daya serta memberikan dukungan kepada PT MKS untuk Kodeco Energy terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur, kata Jaksa Penuntut Umum KPK Ahmad Burhanuddin di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta, Rabu.

“Terdakwa Antonius Bambang Djatmiko bersama-sama dengan Sardjono, Sunaryo Suhadi, Achmad Harijanto dan Pribadi Wardojo memberikan uang kepada Fuad Amin selaku Bupati Bangkalan, sejak tahun 2009 sampai 2014 yang seluruhnya berjumlah Rp18,85 miliar,” kata Burhanuddin.

Fuad Amin telah mengarahkan tercapainya perjanjian konsorsium dan perjanjian kerja sama antara PT MKS dan PD Sumber Daya serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur, katanya.

Antonius adalah Direktur Sumber Daya Manusia PT MKS, sedangkan nama-nama lain adalah Presiden Direktur PT MKS Sardjono, Managing Director PT MKS Sunaryo Suhadi, Direktur Teknik PT MKS Harijanto dan General Manager Unit Pengolahan PT MKS Pribadi Wardojo yang sama-sama menyepakati untuk rutin memberikan uang kepada Fuad Amin sat menjabat sebagai Bupati Bangkalan periode 2003-2013 hingga Fuad juga menjadi ketua DPRD pada tahun 2014.

Pemberian itu dimulai sejak 2006, yaitu saat Direksi PT MKS mengajukan permohonan untuk mendapat alokasi gas bumi di Blok Poleng Bangakalan kepada Kodeco. Kemudian Sardjono bertemu dengan Kepala Divisi Pemasaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Budi Indianto dan menyarankan agar PT MKS berkerja sama dengan pihak Kabupaten Bangkalan untuk menghindari perselisihan dengan pemerintah daerah.

“Pada tahun 2006, Sardjono, Sunaryo dan Harijanto bertemu dengan Fuad Amin bersama Direktur Utama PD SD Afandy di pendopo rumah dinas Bupati Bangkalan agar PT MKS dapat bekerja sama dengan pemda dan bisa membeli gas bumi dari PT Pertamina EP di Blok Poleng Bangkalan yang dioperasikan oleh Kodeco. Fuad Amin mengarahkan agar PT MKS bekerja sama dengan PD SD,” ungkap jaksa.

Setelah pertemuan, Antonius bertemu Fuad Amin dan minta dibuatkan surat dukungan permintaan penyaluran gas alam dari BUpati Bangkalan. Kemudian Fuad Amin mengirimkan surat

kepada Presiden Direktur Kodeco Energy Mr. Hong Sun Yong perihal dukungan penyaluran gas alam PT Kodeco Energi ke Gili Timur yang menyampaikan bahwa PD SD telah bekerja sama dengan PT MKS untuk investasi pemasangan pipa dan penyaluran gas alam dari Klampis (Sepulu) Km 36 sehingga memohon kepada pihak PT Kodeco agar dapat mengalokasikan pasokan gas alam guna mengantisipasi kebutuhan listrik di Madura dan Jawa Timur.

“Meski pada saat itu perjanjian kerja sama antara PD SD dengan PT MKS belum ditandatangani,” tambah jaksa.

Setelah pertemuan tersebut, maka dibuatlah beberapa perjanjian antara PT MKS dan PD SD. “Pada 26 Juni 2006 di rumah dinas bupati Bangkalan PD SD dan PT MKS menandatangani surat perjanjian konsorsium pemasangan pipa gas alam antara Plt Direktur PD SD Afandy dan Presiden Direktur PT MKS Sardjono dan diketahui oleh Fuad Amin, yang dihadiri oleh Antonio, Sunaryo dan Achmad Harijanto,” ungkap jaksa.

Pada 14 September 2005 disepakati PT MKS mewakili BUMD Bangkalan dan akan mewakili kepentingan pemerintah gresik untuk membeli gas bumi dari Kodeco untuk pembangkit listrik Gili Timur dan Gresik oleh karena itu Kodeco menerima PT MKS dengan pertimbangan bahwa PT MKS mewakili kepentingan pemerintah daerah.

Pertemuan itu dilakukan di ruang rapat kantor Kodeco dihadiri Sardjono, Sunaryo Suhadi dan Achmad Harijanto.

Selanjutnya pada 15 Februari 2007, Sardjono mewakili PT MKS dan Samiudin mewakili PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) menandatangani surat perjanjian tentang jual beli gas yaitu PT MKS akan menjual gas kepada PT PJB untuk operasi unit pembangkit listrik di Gresik dan bila memungkinkan secara ekonomis dan teknis bagi PT MKS dan PT PJB maka PT MKS akan membangun pipa gas untuk penyerahan gas di Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Gili Timur Madura.

Keuntungan Pembagian keuntungannya, adalah pertama PT MKS akan membagi keuntungan kepada PD SD sebesar enam persen dari total margin yang PT MKS dapat dari total minimal delapatn BBTU atau sebesar 0,2 dolar AS X 6 persen x 8 BBTU per hari gas yang dipasok kepada dan dibayar oleh PT PJB. Jumlah tersebut sudah termasuk pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen.

Kedua, meski PT PJB belum mengajukan permintaan kepada PT MS untuk memasok gas ke pembangkit listrik PT PJB ke Gili Timur maka PT MKS dapat memberikan sejumlah uang kepada PD SD berdasar itikad baik dan tidak terkait dengan kewajiban yang timbul dalam perjanjian tersebut.

“Setelah PT MKS mulai beroperasi dengan mendapat pasokan gas dari PT Pertamina EP dan telah menyalurkan gas tersebut kepada PT PJB maka PT MKS memenuhi komitmen pemberian uang kepada PD SD sebagai imbalan atas perjanjian kerja sama,” ungkap jaksa.

“Pemberian uang pada Juni 2009-2011 berjumlah Rp50 juta per bulan dengan seluruhnya

Rp1,25 miliar di antaranya diberikan secara tunai oleh Antonio kepada Fuad Amin di Hotel Sheraton Surabaya,” jelas jaksa.

Setelah Juni 2011, pemberian uang dari PT MKS bervariasi misalnya Rp1 miliar pada 3 Juni 2011 di City of Tomorrow Mall Surabaya, pada 15 Juli 2011 sebesar Rp1 miliar, 15 Juli 2011 sebesar Rp975 juta melalui rekening BCA, 22 Juli 2011 sebesar Rp150 juta melalui rekening BCA, 27 Juli 2011 sebesar Rp100 juta melaui rekening BCA, 29 Juli 2011 senilai Rp2 miliar melalui rekening Bank Panin, 10 Agustus 2011 senilai Rp1 miliar melalui Abdul Razak yaitu plt direktur utama PD SD. “Pada Juli 2011, Fuad Amin dan Plt Dirut PD SD Abdul Razak meminta kenaikan pembagian keuntungan pembelian gas kepada PT MKS selama proyek pasokan gas dari PT PErtamina EP berjalan sehingga ada perjanjian baru pada 20 Spetember 2011 antara Abdul Razak dan Sardjono selaku Presdir PT MKS,” jelas jaksa.

Antonio memberikan uang kepada Fuad Amin setiap bulan seluruhnya Rp3,2 miliar dengan besaran pemberian Rp200 juta per bulan dari 29 Juli 2011 sampai 4 Februari 2014.

Selain uang Rp200 juta per bulan, Antonio juga memberikan uang pada 31 Januari 2012 sebesar Rp500 juta melalui rekening BCA, pada tahun 2012 sebesar Rp50 juta di Hotel Sheraton Surabaya, pada 4 Maret 2013 sejumlah Rp200 juta mellaui rekening Bank Mandiri, pada 14 Maret 2013 sejumlah Rp200 juta ke rekening Bank Mandiri, pada 30 September sejumlah Rp200 juta ke rekening Bank Mandiri, pada 29 Oktober 2013 sejumlah Rp200 juta ke rekening Bank Mandiri, pada 30 Januari 2014 sejumlah Rp100 juta.

“Januari 2014 terdakwa bertemu dengan Fuad Amin di rumah makan Ding Taifung Plaza Senayan Jakarta dan minta agar PT MKS tetap memberikan uang dan dinaikkan menjadi Rp700 juta setiap bulan walau Fuad Amin tidak menjabat lagi seagai Bupati Bangkalan. Atas permintaan Fuad, terdakwa menyetujui dan meminta bagian uang sejumlah Rp100 juta dari uang Rp700 juta per bulan dari Fuad Amin,” tambah jaksa.

Uang diberikan pada 4 Maret 2014, 28 Maret 2014, 29 April 2014, 2 Juni 2014, 2 Juli 2014, 24 Juli 2014 yang seluruhnya berjumlah Rp600 juta ditambah pada 29 Agustus 2014 sejumlah Rp600 juta dengan cara menyerahkan uang kepada Taufiq Hidayat di Jalan Cipinan Cempedak II No 25 A Jakarta Timur.

Pada September-Desember 2014 Antonio tetap memberikan uang kepada Fuad Amin sebagaimana kesepakatan meski Fuad Amin menjadi Ketua DPRD Bangkalan.

Pada 28 November 2014 Fuad Amin mengingatkan kepada terdakwa untuk memberikan uang bulanan untuk Desember 2014 sebesar Rp600 juta Uang itu diserahkan pada 1 Desember 2014 melaui Abdur Rouf di gedung AKA Jalan Bangka Raya No 2 Pela Mampang Prapatan oleh Sudarmono namun beberapa saat kemudian petugas KPK menangkap Abdur Rouf ketika dilakukan penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp700 juta.

Atas perbuatan tersebut jaksa mengenakan pasal 5 ayat 1 huruf b subsidair pasal 13 UU No 31 tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidan akOrupsi sebagiamana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Antonio mengatakan akan kooperatif dalam persidangan.

“Saya akan kooperatif dalam sidang ini,” kata Antonio. =ANT/DESCA

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS MARET 2014IV KAMIS 5 MARET 2015 |5No. 0559 | TAHUN No. 0559 | TAHUN III

33

Sutan Bhatoegana Juga Ajukan Praperadilan JAKARTA-Dua pengacara tersangka korupsi Sutan Bhatoegana, Eggy Sudjana dan Razman Arif Nasution secara resmi mendaftarkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Eggi menyatakan, ada prosedur hukum yang dilanggar KPK dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka.

Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi (tengah) bersama Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institute Bonar Tigor Naipospos (kiri) dan Moderator Ismail Hasani (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan mengenai Hukuman mati kasus Narkotika di kantor Setara Institute, Jakarta, Rabu (4/3). Setara Institute menilai penolakan permohonan grasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo adalah upaya untuk menutupi kelemahan dalam bidang penegakan hukum.

KASUS OBAT-OBATAN TERLARANG

Menhan: Penjahat Narkoba Lebih Jahat dari Penjahat Perang JAKARTA-Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku tidak menyiapkan pengamanan khusus di sekitar lokasi yang akan dilakukan eksekusi terpidana mati kasus Narkoba yakni Nusakambangan.

Sebab, tidak ada indikasi upaya penggagalan eksekusi, misal dengan penyerangan melalui kapal-kapal dari Australia ke Nusakambangan.

“Enggak ada, enggak ada.

Tidak ada indikasi begitu ya.

Mau perang endak gampanggampang. Perang gara-gara orang kaya gituan kok perang,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta Rabu (4/3).

Meski demikian, Ryamizard telah mengumpulkan 40 atase pertahanan untuk menyampaikan pesan kepada negara-negara yang warga negaranya akan dieksekusi mati di Indonesia.

“Minggu lalu saya kumpulkan ada 40 atase pertahanan.

Saya sampaikan biar jelas, dia kan harus membawa pesan, biar jelas, bahwasanya mereka harus tahu satu hari tuh 40 orang bangsa Indonesia mati karena narkoba. Bayangkan kalau setahun 18.000 mati, belum lagi yang rehabilitasi 4 juta lebih, belum lagi yang sudah tidak bisa lagi, nunggu mati, karena sudah parah. Ini akibat yang pengedar

itu. Dia harus dihukum mati sudah wajar, jadi harus tahu harus jelas. Kamu harus bawa pesan ke negara kamu. Itu ada Brasil, Belanda, Australia,” beber Ryamizard.

Ryamizard menyebut penjahat narkoba lebih jahat daripada penjahat perang. Sebab, masih ada terpidana yang ditahan namun masih menjalankan bisnis narkobanya di dalam bilik penjara.

“Mereka ini kan enggak kapok, udah di tahanan masih mengatur peredaran. Apalagi dilepas, oh luar biasa, 18.000 mati mungkin kalau mereka dilepas akan meningkat aja bangsa kita mati. Saya bilang itu melebihi penjahat perang, pantas dihukum mati. Ya saya sampaikan (kepada negaranegara tersebut),” ujarnya.

Jika karena ini, dua negara sampai perang, kata Ryamizard akan sangat memalukan. “Tadi disampaikan dibantu oleh TNI. Tapi mau perang-perang masa karena narkoba malu-maluin aja,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan efek narkoba menghancurkan generasi muda begitu banyak. “Jadi kalau bicara kemanusiaan, yang lebih jahat

dan melanggar HAM adalah pengedar narkoba,” jelasnya.

Bahkan, narkoba bisa dikatakan lebih jahat dibanding teroris dan korupsi. Kalau teroris yang dirugikan korban teror, kalau korupsi yang dirugikan rakyat kecil yang tidak kebagian kue pembangunan. Sementara narkoba, yang dihancurkan generasi muda penerus bangsa.

“Lagipula, kalau bicara hukuman mati terhadap terpidana korupsi bukan hal yang tabu. AS, Malaysia dan China pun melakukan itu,” pungkasnya.

Secara terpisah, Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani menolak keras hukuman mati ini. Selain mencederai nilai-nilai kemanusian, eksekusi mati merupakan pencederaan konstitusi karena melanggar HAM serta Pasal 281 (1) dan pasal 28A UUD 1945.

Dia sangat menyangkan sikap Presiden Joko Widodo yang mendukung serta mengizinkan hukuman mati. Pasalnya, sebagai kepala negara dan pemerintahan Jokowi punya otoritas yang bisa digunakan menangguhkan hukuman mati karena alasan-alasan tersebut “Padahal dalam dirinya ada kewenangan untuk mengubah membatalkan hukuman mati menjadi hukuman lain,” ucapnya. =GAM/ABD

“Kita tidak membicarakan kasusnya. Korupsi atau tidak korupsi tapi praperadilan berbicara tentang prosedur hukum yang tidak benar oleh KPK,” kata Eggi di PN Jaksel, Rabu (3/4).

Menurut Eggi KPK telah melanggar pasal 51 KUHAP yang mewajibkan tersangka harus diberi tahu apa yang menjadi kasus yang disangkakan. “Melihat, menyadari dan mempelajari dengan tajam kekeliruan-kekeliruan dari KPK, antara lain Sutan Bhatoegana diminta menjadi saksi dalam kasus THR Migas. Tetapi anehnya tidak diperiksa sebagai apapun tibatiba dinyatakan tersangka dalam kasus ABPNP 2013,” paparnya.

Eggi menyayangkan rumusan dari KPK terhadap seseorang dijatuhkan tersangka tanpa adanya bukti-bukti apa pun sehingga seseorang bisa dijadikan tersangka.

“Rumusan definisi sebagai penyelidik untuk mencari dan menemukan bukti-bukti kemudian membuat terang tindak pidana yang dilakukan bisa menetapkan tersangkanya siapa. Rumusan penyelidik ini tidak dilakukan oleh KPK. KPK justru menetapkan tersangka tanpa menemukan barang buktinya atau alat buktinya dan juga tidak menerangkan tindak pidana apa terhadap tersangka,” jelasnya.

Eggi meminta KPK membatalkan status tersangka yang ditetapkan terhadap Sutan Bhatoegana. “Dengan segala hormat KPK harus legowo dengan persoalan ini. KPK jangan melawan hukum dengan pengertian harus batal demi hukum karena tidak sesuai dengan hukum yang ada.

Saya pernah berkomitmen tidak

mau menangani kasus korupsi.

Dan kita minta dibebaskan dari tersangka dan penahanan,” tambahnya.

Eggi menegaskan, langkahnya ini murni sebagai upaya hukum, bukan upaya melemahkan KPK. “Jangan lagi ada persepsi yang keliru, jangan lagi ada sedikit pun bicara melemahkan KPK, karena KPK sudah lengkap kepengurusan

tidak ada ke sana. Jadi ini murni tentang penegakan hukum juga tidak ada kaitannya dengan politik,” ujarnya.

Eggi pun mengajak siapa saja yang merasa dirugikan oleh KPK untuk mengajukan gugatan praperadilan. “Siapa saja yang merasa dirugikan oleh tindakan KPK dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dapat mengajukan gugatan, dapat mengajukan kompensasi ganti rugi dan dapat juga mengajukan praperadilan,” pungkasnya. =GAM/ABD

4

Nasional

KORAN MADURA

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559 | TAHUN IV

Tebar Uang ke Saksi

Wakapolri: ZA Ditangkap Karena Mangkir

PERTEMUAN MANTAN PIMPINAN KPK. Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua (tengah) memberi keterangan kepada wartawan sebelum melakukan pertemuan dengan mantan pemimpin KPK di Jakarta, Rabu (4/3). Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, para mantan pimpinan KPK datang untuk berdiskusi mengenai pelimpahan kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung serta penolakan dari para pegawai KPK atas pelimpahan kasus itu.

KPK Hancur Gara-gara Ambisi Pimpinannya JAKARTA-Keruntuhan pilar-pilar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan terjadi jika dalam memproses seseorang, pimpinan di lembaga antirasuah itu mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Saat ini penetapan tersangka seseorang cenderung dilakukan atas dasar ambisi. “Cenderung ada ambisi untuk mentersangkakan si A. Jadi ada penyidik yang memberikan angin segar, sehingga KPK keluar relnya. SOP kemudian ditabrak karena sebagian penyidik menjanjikan, ‘oh ini bisa diproses’,” ujar mantan penyidik KPK Hendy Kurniawan saat ditemui usai diskusi di Cikini, di Jakarta Rabu, (4/3).

Dijelaskan Hendy, karena setiap penetapan tersangka didasari ambisi, maka secara tidak langsung KPK telah menghancurkan dirinya sendiri dari dalam.

Sehingga yang terjadi pilar-pilar KPK kini satu persatu runtuh.

“Sekarang kan karena pimpinannya berambisi, penyidik yang di bawah karena berambisi juga terhadap yang kita tidak pernah tahu, akhirnya KPK ini keluar relnya. Sukses mereka menghan-

curkan KPK dari dalam,” tandasnya.

Lebih lanjut Hendy mengatakan, putusan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan harus dijadikan momentum koreksi diri bagi KPK agar tidak sewenangwenang menetapkan seseorang jadi tersangka. “Putusan praperadilan momentum koreksi diri, bukan malah mengajukan peninjauan kembali (PK). Saya yakin kalau mereka ajukan PK, mereka

(KPK) akan kalah. Jujur saja akui salah, kan motto KPK jujur itu hebat,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia M Yusuf Sahide menilai SOP KPK dalam menetapkan tersangka korupsi bermasalah. Pasalnya, lembaga antirasuah tersebut dinilai semena-mena menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga sebagai koruptor.

Untuk itu, SOP penyidikan yang dimiliki KPK seharusnya diaudit. Sebabnya, SOP penyidikan di KPK dianggap benar dan sering membuat nasib seseorang menjadi tidak jelas setelah ditetapkan tersangka.

“Jangan menetapkan tersangka seseorang setahun, dua tahun, tidak juga ditahan,” ujar M Yusuf Sahide dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Audit Kinerja KPK’ di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Pusat, Rabu (4/3).

Dia mencontohkan dalam proses penyidikan seharusnya

seseorang yang sudah ditetapkan tersangka selama 45 hari berhak ditahan. Namun demikian, KPK justru menetapkan status tersangka terlebih dahulu tanpa melakukan pemeriksaan atau penahanan. “Ini bisa dikatakan menyalahkan aturan. Kasihan orang-orang yang sudah ditetapkan tersangka tapi nasibnya digantung,” jelasnya.

Lanjut dia, berdasarkan berbagai bukti yang ditemukan maka SOP penyidikan KPK layak untuk diaudit. Hal itu penting agar KPK tidak ngawur dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. “SOP-nya harus diaudit, SOP ini bukan menyangkut KUHAP, jadi tak melanggar KUHAP,” tandasnya.

Diketahui, KPK Watch adalah pihak yang melaporkan Ketua KPK non-aktif Abraham Samad ke Bareskrim Polri. Samad dituding melakukan penyalahgunaan wewenang karena melakukan lobi politik dalam pilpres lalu. =GAM/ABD

JAKARTA - Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) telah menangkap Zulfahmi Arsyad (ZA), kerabat Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar. ZA ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan mengarahkan saksi dan memberikan keterangan palsu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyeret Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bambang Widjojanto (BW) sebagai tersangka. Namun BW sendiri mengaku tidak mengenal ZA. Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menerangkan penangkapan itu karena ZA mangkir setelah dua kali tak menghadiri panggilan.

“Sudah dipanggil dua kali, tak datang kebetulan kemarin ketemu anggota, ya dibawa ke kantor dan diperiksa,” ujar Badrodin seusai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (4/3).

Menurutnya, ZA adalah pihak yang bertugas membayar saksi dari kubu Ujang Iskandar, saat mengajukan sengketa pilkada di MK. “Kalau enggak salah, dia bagian yang membayar,” sebutnya.

ZA diduga menjadi saksi penting bagi kasus BW yang kini tengah ditangani Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Badrodin pun tak menampik, jika ZA merupakan saksi penting. “Kelihatannya seperti itu,” jelas dia.

Kepala Subdirektorat VI Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Daniel Bolly Tifaona mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, penyidik menemukan adanya dugaan pemberian uang kepada para saksi sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat yang diduga dilakukan oleh ZA. “Salah satunya itu (diduga bagi-bagi uang). Keterlibatannya dan perannya sama dengan BW,” kata Daniel di Bareskrim Polri, Rabu (4/3).

Daniel menjelaskan jumlah besaran uang yang dibagikan oleh ZA kepada para saksi bervariasi tergantung keterangan yang diberikan dalam sidang. “Ada Rp 2 juta, Rp 3 juta, sampai Rp 4 juta.

Variatif,” ucap Bolly. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi

KORAN MADURA

KAMIS 5 MARET 2015

No. 0559 KAMIS 5 MARET 2015| TAHUN | No. 0559|IVTAHUN IV

OPINI 55

RUPIAH JEBLOK

Banyak yang Meraup Untung JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tak kunjung membaik. Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI), hingga Rabu (4/3), mata uang garuda ini masih bertengger di kisaran Rp 12.963 per dolar AS. Namun pemerintah tidak terlalu ambil pusing dengan pelemahan rupiah ini.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil justru menyebut banyak pihak diuntungkan dari melemahnya nilai tukar Rupiah. "Eksportir, petani produk-produk ekspor, petani kakao, petani sawit, dan lain-lain. Itu sangat diuntungkan. Tapi kalau mereka impor barang baku untuk pasar dalam negeri, itu jadi masalah karena harganya terpaksa mereka sesuaikan," ujar Sofyan di Istana Kepresidenan usai Sidang Kabinet, Rabu (4/3).

Dia menegaskan, melemahnya Rupiah tidak serta merta menggambarkan buruknya kondisi perekonomian nasional.

Sebab, kata dia, yang terjadi justru sebaliknya. Ekonomi nasional diklaim tetap positif. "Kondisi ekonomi kita, inflasi turun, arus modal asing positif, indeks harga saham naik, apapun indikator itu adalah cukup baik. Kemudian pengelolaan ekonomi kita jauh lebih baik, fiskal manajemen kita jauh lebih sehat, tidak lagi disandera kenaikan harga minyak," katanya.

Kendati Rupiah mendekati angka Rp 13.000 per USD, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi. Pihaknya mempercayakan stabilitas nilai tukar Rupiah pada Bank Indonesia (BI).

"Kalau kita intervensi tidak ada manfaatnya. Ya maka BI kan tidak intervensi, kalau mereka lakukan intervensi itu adalah urusan mereka secara teknis,” jawabnya.

Senada dengan Sofyan, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pelemahan tersebut tidak mencerminkan faktor fundamental ekonomi nasional melainkan karena ada sentimen dari luar. "Mata uang lain juga melemah terhadap dolar Amerika. Justru sebenarnya rupiah ini menguat terhadap beberapa mata uang lain. Itu tolong dilihat," jelasnya. = GAM

ant/yusran uccang

Head of Coorporate Secretary Bank Syariah Bukopin (BSB) Evi Yulia K (kanan) bersama Pimpinan Cabang BSB Makassar Jufri H Ahmad (tengah), dan Manager Bisnis BSB Makassar Hadidjah Samad (kiri) berbincang usai memberikan keterangan kepada wartawan terkait kesiapan Banks Syariah Bukopin dalam mengikuti iB Vaganza 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (4/3). Bank Syariah Bukopin akan menjadi peserta iB Vaganza 2015 yang akan berlangsung 5-8 Maret 2015 di Mall Ratu Indah Makassar dengan menawarkan sejumlah program diantaranya Ekspresi iB SiAga dan Berburu Berkah SiAga.

Indonesia Berpotensi Jadi ‘Islamic Finance’ Terbesar di Dunia JAKARTA-Perkembangan sistem perekonomian syariah di Indonesia sangat fantastis sehingga menjadi alternatif dalam menopang pembangunan ekonomi nasional. Selain ditopang populasi Muslim terbesar di Asia, dukungan yang kuat dari regulator memungkinkan perekonomian syariah akan berkembang pesat di Indonesia. “Potensi ekonomi syariah sangat besar,” ujar praktisi ekonomi syariah, Adiwarman A. Karim, dalam diskusi "Ekonomi Syariah: Peluang dan Tantangan Pengembangannya", di Gedung Bappenas Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu (4/3).

Adiwarman menjelaskan, nasabah syariah per Agustus 2014 mempunyai total sebanyak 38,1 juta orang. Rinciannya, sebanyak 18,1 juta nasabah berasal dari perbankan. Kemudian nasabah asuransi dan Pegadaian Syariah sekitar 10 juta. Lalu 10 juta nasabah berasal dari koperasi syariah. "Sehingga totalnya ada

38,1 juta orang nasabah yang menggunakan ekonomi syariah," tambahnya.

Indonesia jelasnya memili modal dasar yang bisa menjadi penyokong pengembangan dan pertumbuhan ekonomi syariah. Salah satu diantaranya, mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. “Serta

bonus demografi 2025-2035, di mana penduduk angkatan kerja produktif lebih besar dari yang nonproduktif,” urainya.

Selain potensi Indonesia sebagai muslim terbesar, masyarakat Indonesia juga tergolong memiliki kreativitas yang tinggi. Ini dibuktikan dengan kontribusi ekonomi kreatif yang menyumbang produk domestik bruto (PDB sebesar tujuh persen.

"Dengan potensi yang ada tadi, Indonesia diharapkan bisa jadi kiblat Islamic finance terbesar di dunia," jelasnya.

Sementara itu, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago menjelaskan Bappenas pada dasarnya sudah lama mendorong pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia.

Menurut dia, ekonomi syariah bisa menjadi ekonomi alternatif yang dikembangkan di Indonesia.

Tak hanya Bappenas, pengembangan ekonomi syariah pun juga digulirkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Khususnya di bidang pasar modal. OJK bahkan mendukung tiga hal yang bisa mempercepat pengembangan pasar modal syariah.

Pertama, penguatan regulasi yang mendukung percepatan pengembangan pasar modal syariah. Di tahun ini, OJK sedang memproses beberapa penyempurnaan peraturan terkait penerbitan efek syariah.

OJK juga tengah menyusun peraturan baru terkait Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dan mengkaji kemungkinan pengenaan pungutan yang lebih rendah untuk produk syariah serta bekerja sama dengan instansi terkait perpajakan.

Kedua, menyusun roadmap pasar modal syariah sebagai pedoman regulator dan stakeholders dalam menentukan arah kebijakan lima tahun ke depan.

Roadmap tersebut memiliki fokus ke lima sektor, yakni penguatan regulasi, peningkatan supply dan demand, pengembangan sumber daya manusia, promosi dan edukasi serta kebijakan dengan pihak terkait. “Dan ketiga, OJK bakal meningkatkan penetrasi pasar atas produk syariah di pasar modal melalui peningkatan kegiatan awareness dan outreach,” pungkasnya. = GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559| TAHUN IV

PERBANKAN 2014

Laba Capai Rp 112,16 T JAKARTA-Pertumbuhan industri perbankan nasional masih melaju kencang. Data Bank Indonesia (BI) menyebutkan laba industri perbankan sepanjang 2014 mencapai Rp 112,16 triliun. Nilai tersebut hanya tumbuh Rp 5,45 triliun atau 5,11 persen jika dibanding dengan laba periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 106,71 triliun. Sebagian besar laba tersebut dikuasai oleh bank yang tergabung dalan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam statistik perbankan Indonesia yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, laba yang dikumpulkan oleh bank BUMN sepanjang 2014 mencapai Rp 54,37 triliun. Jumlah tersebut menguasai 48,47 persen dari total laba perbankan secara keseluruhan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, laba yang ditorehkan oleh bank-bank pelat merat tersebut mengalami kenaikan sebesar 11,50 persen. Pada 2013, total laba yang dibukukan oleh industri perbankan sebesar Rp 48,76 triliun.

Bank yang bernaung di bawah BUMN adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Sepanjang 2014 kemarin, Bank Mandiri mencatatkan laba bersih sebesar Rp 19,9 triliun atau naik Rp 1,7 triliun (9,2 persen) jika dibandingkan dengan laba pada 2013 lalu yang sebesar Rp 18,2 triliun.

Untuk periode yang sama, BNI membukukan laba bersih sebesar Rp 10,8 triliun atau naik 19,1 persen dari 2013 yang sebesar Rp 9,1 triliun.

Kenaikan laba bersih diikuti dengan kenaikan laba bersih per saham dari Rp 486 menjadi Rp 578.

Sedangkan BRI berhasil meraup laba bersih sebesar Rp 24,20 triliun. Jumlah itu meningkat sebesar 14,35 persen dari periode yang sama tahun 2013.

Sepanjang tahun 2014, laba BTN turun menjadi Rp 1,1 triliun atau Rp 106 per saham dibanding tahun sebelumnya Rp 1,5 triliun Rp 148 per saham. = GAM

Kejar Target ‘Dwelling Time’ Jadi 4,7 Hari Pemerintah Angkat Otoritas Pelabuhan JAKARTA - Presiden Joko Widodo sudah menyetujui sejumlah jurus memangkas waktu inap atau dwelling time kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok.

Targetnya, dwelling time di pelabuhan tersibuk itu bisa turun dari rata-rata 20 hari menjadi 4,7 hari dalam tiga bulan. Itu terdiri dari waktu pemeriksaan sebelum masuk wilayah kewenangan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu atau pre-clearance ditargetkan selesai 2,7 hari.

Kemudian pemeriksaan Ditjen Bea Cukai (custom clear-

ance) setengah hari, dan postcustom clearance 1,5 hari.

"Minggu lalu saya dapat tugas dari presiden, untuk menangani persoalan pelabuhan. Sasaran utamanya adalah mengurangi dwelling time serendah mungkin. Oleh karena itu tim sudah bekerja dan tadi melaporkan progres satu minggu ini," kata Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3).

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sudah menyetujui untuk mendukung perubahan dwelling time itu sesuai UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Adapun jurus memangkas dwelling time tersebut antara lain: Kementerian Perhubungan segera menetapkan operator pelabuhan (OP). Berdasarkan

UU No.17/2008 tentang pelayaran, OP adalah pengendali kegiatan di pelabuhan. Rencananya pejabat OP di Tanjung Priok diusulkan kepada Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi agar berpangkat eselon II A setara syahbandar dan pejabat bea cukai. “Otoritas Pelabuhan (Port Authority) itu bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan, sehingga Menteri Perhubungan (segera menetapkan Otoritas Pelabuhan mulai dengan yang di Tanjung Priok,” katanya.

Selain mengusulkan adanya Otoritas Pelabuhan, jelasnya, Menteri Perhubungan mendapat tugas untuk membentuk damage control center atau crisis center atau call center di pelabuhan. “Di situ nanti akan ada perwakilan dari 16 kementerian/lembaga

dan sistem online yang ada untuk melihat apa saja permasalahan yang menghambat percepatan dwelling time di pelabuhan,” ujarnya.

Kemudian, Kementerian Keuangan membentuk badan pengelola Indonesian National Single Window (INSW). Selama ini, sistem tersebut masih dikelola oleh Ditjen Bea Cukai.

"Nantinya akan menjadi unit pelaksana teknis (UPT) permanen di bawah kemenkeu,” jelasnya.

Lalu, percepatan penyusunan draf instruksi presiden mengenai percepatan pembenahan arus barang ekspor dan impor nasional.

"Dengan penurunan dwelling time, sistem logistik kita semakin kuat dan biaya semakin murah,” ujarnya. = GAM

ant/wahyu putro a

RAKOR TATA KELOLA PELABUHAN. Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo (kiri) didampingi Menhub Ignasius Jonan (kedua kiri) memimpin rakor peningkatan tata kelola kepelabuhan di Gedung BPPT Jakarta, beberapa waktu lalu. Rakor tersebut membahas tata kelola kepelabuhanan, yakni untuk mengurangi waktu tunggu atau "dwelling time" di pelabuhan seluruh Indonesia dari 9-10 hari menjadi sekitar 4-5 hari.

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 5 MARET 2015

KAMIS 5 MARET 2015| TAHUN | No. 0559|IVTAHUN IV No. 0559

TAK PERLU PANIK

Stok Elpiji Dijamin Aman SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan stok elpiji tiga kilogram aman terdistribusi ke seluruh daerah setelah ada kepastian dari Pertamina sehingga masyarakat tidak perlu panik.

"Sudah ada kepastian dari Pertamina bahwa stok elpiji tiga kilogram aman di semua daerah di provinsi ini," ujarnya kepada wartawan usai menggelar pertemuan dengan General Manager (GM) Marketing Operation Region V Pertamina Giri Santoso di Kantor Gubernur di Surabaya, Rabu (4/3).

Pihaknya juga meminta Pertamina memerhatikan harga eceran tertinggi (HET) elpiji kemasan tabung tiga kilogram karena membutuhkan kepastian harga tersebut.

"Yang pasti, jangan sampai melebihi HET yang telah ditetapkan," kata gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut.

Menurut dia, yang bisa menjadikan permasalahan adalah terkait ketidak pastian harga sehingga membuat resah dan bingung di masyarakat.

Pada 28 Januari 2015, kata dia, Pemprov Jatim menetapkan HET dari semula Rp14 ribu menjadi Rp16 ribu, melalui ketetapan Gubernur yang berlaku sejak 16 Februari 2015.

Ditemui terpisah, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menerima informasi adanya harga elpiji melebihi HET yang ditetapkan Pemprov Jatim sehingga menyebabkan di masyarakat.

Menurut Gus Ipul, sapaan akrabnya, ditemukan di sejumlah lokasi penjualan elpiji tiga kilogram seharga Rp 20 ribu untuk tabung tiga kilogram.

"Kami minta Pertamina melakukan operasi pasar, sebab yang berwenang melakukan operasi pasar adalah Pertamina, bukan pemerintah," katanya.

Pemprov Jatim, lanjut dia, melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengagendakan pertemuan dengan PT Pertamina Region V untuk mencari tahu bagaimana harga LPG di pasaran bisa melampaui HET yang telah ditetapkan Gubernur.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, GM Marketing Operation Region V Pertamina Giri Santoso mengatakan stok elpiji tabung tiga kilogram di Jatim cukup aman, begitu juga yang ada di SPBU. = ANT/FIQIH ARFANI

ant/siswowidodo

PEMINDAHAN TERPIDANA MATI. Mobil tahanan milik Kejaksaan Negeri Madiun yang dipersiapkan untuk memindahkan Raheem Agbeja Salami terpidana mati warga Cordova, Spanyol sebelum dipindah ke Nusakambangan keluar meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Madiun, Jatim, Rabu (4/3) dini hari. Namun wartawan terkecoh, karena Raheem yang tertangkap saat menyelundupkan 5 kg heroin di Bandara Juanda pada 1999 itu dilewatkan pintu belakang dengan menggunakan mobil travel, bukan menggunakan mobil tahanan yang sudah dipersiapkan.

24 Petugas Kawal Raheem ke Nusakambangan SURABAYA - Sebanyak 24 petugas dari jajaran kepolisian dan kejaksaan Jawa Timur telah mengawal pemindahan terpidana mati kasus narkoba asal Spanyol, Raheem Agbaje Salami, dari Lapas Madiun ke Lapas Nusakambangan (4/3).

"Ada 24 petugas pengamanan dalam pemindahan Raheem ke Nusakambangan, yakni 11 personel Brimob, enam personel PJR Ditlantas Polda Jatim, tiga petugas Biddokkes Polres Kota Madiun, tiga staf Kejati Jatim, dan satu staf Kejari Madiun," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono di Surabaya, Rabu (4/2).

Ia menjelaskan prosesi pemindahan Raheem yang dilakukan dengan empat kendaraan dengan pengawalan dua Patwal di depan dan belakang itu berjalan lancar dan aman.

"Untuk kapan eksekusi akan dilakukan, kami belum menerima kepastian tanggalnya. Yang

pasti, eksekusi tidak akan lama pelaksanaannya, karena hanya selang beberapa hari setelah terpidana masuk Nusakambangan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizanto mengatakan Raheem Agbaje Salami memang sudah dipindahkan dari Lapas Madiun ke Lapas Nusakambangan (4/3), karena akan segera dieksekusi bersama Andrew Chan (31) dan Myuran Sukumaran (28), dua anggota "Bali Nine".

"Terpidana sudah diserahkan ke Lapas Nusakambangan pada Rabu (4/3) dini hari dan semua administrasi serah terima sudah selesai pada Rabu pukul 11.30

WIB," katanya.

Pemindahan Raheem dimulai sekitar pukul 02.00 WIB menuju Lapas Nusakambangan dan sampai di lokasi tujuan pada sekitar pukul 10.00 WIB. "Dalam rombongan pemindahan terpidana mati itu ada Aspidum Kejati Jatim Andi M Taufik, Kasi Pidum Kejari Surabaya, Kasi Intel Kejari Surabaya, dan Kasi TPUL Aspidum Kejati Jatim," katanya.

Raheem dipindah lewat jalur darat dengan empat mobil yakni mobil patroli polisi, mobil Kejari Surabaya, mobil pasukan pengamanan, dan minibus yang membawa Rahem dengan pengawalan ketat dari anggota Brimob Polda Jatim.

Terpidana mati asal Spanyol itu ditangkap di Bandara Internasional Juanda Surabaya, 1999, karena terlibat dalam kasus penyelundupan heroin ke Indonesia.

Raheem sebenarnya sudah

lama divonis mati, namun eksekusi belum bisa dilakukan, karena dia masih melakukan berbagai upaya hukum. Terakhir, dia mengajukan grasi ke Presiden atas perkaranya tersebut pada 11 September 2008 dan Presiden Joko Widodo akhirnya menolak pengajuan grasi warga Spanyol itu setelah tujuh tahun berselang.

Saat ini masih ada empat terpidana mati yang menunggu eksekusi yakni Sugianto alias Sugik (kasus pembunuhan terhadap Sukardjo beserta istri dan anaknya/Surabaya), Aris Setiawan (kasus pembunuhan terhadap Budi Santoso, Indriani Wono, Chong Lie Chen, Ling-ling dan Wen Shu/Surabaya), Nurhasan Yogi (kasus pembunuhan berantai pada Februari 2002 - Agustus 2005/ Lamongan), dan Edi Sunaryo (kasus pembunuhan berencana/ Tulungagung). = ANT/EDY M YA'KUB

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559| TAHUN IV

IDENTIFIKASI

DVI: Sisa Jenazah Diduga Bukan Korban AirAsia

ant/syaiful arif

RILIS DUA REMAJA PELAKU BEGAL. Kasubag Humas Polres Jombang AKP Lely Bahtiar (dua kiri) menunjukan barang bukti rantai besi serta dua tersangka begal saat rilis di Mapolres Jombang, Jawa Timur, Rabu (4/3). Dari tangan pelaku begal yakni Agus Nursutejo dan Moch Syafii, polisi berhasil mengamankan barang bukti satu unit sepeda motor, batu dan rantai besi sepanjang 4 meter yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatan.

Puluhan PNS Trenggalek Dihukum Jemur 30 Menit TRENGGALEK - Sebanyak 40 pegawai negeri sipil di lingkup Sekretariat Daerah Trenggalek, Jawa Timur, dihukum jemur kurang lebih 30 menit dalam upacara khusus di halaman kantor pemkab setempat karena membolos saat apel pagi.

Koresponden di Trenggalek, melaporkan, puluhan PNS dari sembilan satuan kerja berbeda itu diharuskan mengikuti upacara tersendiri dengan dipimpin oleh Asisten III Setda Trenggalek, Unung Isnaini Dyah.

Apel digelar secara sederhana dengan mengumpulkan seluruh PNS yang terdata tidak muncul dalam kegiatan apel pagi pegawai, di halaman kantor pemkab, sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka kemudian diminta melaporkan kehadiran masingmasing PNS yang membolos dalam apel pagi sebelumnya, sekaligus menyampaikan alasan

ketidakikutsertaannya dalam kegiatan apel pagi sebelumnya.

"Pak Bupati menginginkan agar seluruh pegawai mengikuti kegiatan apel pagi, kecuali ada alasan yang jelas dan sepengetahuan kepala satker masing-masing. Jadi ini perlu kami tertibkan," kata Unung saat memimpin apel khusus tersebut.

Ia mengingatkan, agar kedisiplinan pegawai, termasuk dalam hal konsistensi mengikuti kegiatan apel pagi, ditegakkan.

PNS yang terbukti melakukan pelanggaran berulang dia pastikan bakal menerima sanksi tegas.

"Jadi saat ini sifatnya hanya peringatan. Kami harap ke depan aturan ini bisa ditegakkan," tegasnya.

Saat pembacaan daftar presensi peserta dan penyampaian aspirasi pegawai, beberapa pegawai mengeluhkan penegakan aturan kedisiplinan yang dianggap masih "tebang pilih".

"Kami senang jika memang aturan ini mau ditegakkan. Tapi kami tentu juga menuntut perlakuan sama bagi seluruh pegawai, baik golongan rendahan maupun pejabatnya," cetus salah satu staf di bagian Humas Pemkab Trenggalek, Bambang Wahyudiono.

Ia mengaku baru sekali terlambat ikut apel pagi, karena harus mengantar anaknya ke sekolah.

"Biasanya saya tidak pernah absen apel. Ini lagi apes saja, tapi tidak masalah, asal pember-

lakuan kebijakan kedisiplinan ini berlaku bagi semua pegawai, kami dengan senang hati menerimanya," tegas Bambang.

Menariknya, salah satu peserta apel khusus mengaku hanya mewakili bosnya di salah satu satuan kerja yang membolos apel pagi tanpa alasan jelas.

Rusman, nama staf bagian perekonomian itu, berdalih dirinya sudah ikut apel pagi namun ikut apel susulan karena sang pimpinan satker berinisial UM, berhalangan lagi lantaran sedang memimpin rapat internal.

"Ini karena ada rekan-rekan wartawan, saya kira perlu memberi penjelasan terkait keberadaan kami (saya) di sini meski pada dasarnya tidak ikut membolos," jelas Rusman memberi penjelasan di hadapan inspektur upacara, Unung Isnaini Dyah. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO

SURABAYA - Tim "Disaster Victim Identification" (DVI) Kepolisian Daerah Jawa Timur menduga enam jenazah dan bagian tubuh yang tersisa di Rumah Sakit Bhayangkara bukan merupakan korban kecelakaan Pesawat AirAsia QZ 8501.

Kepala Tim DVI Polda Jatim, Kombespol Budiyono, mengatakan, dugaan itu muncul setelah tim melakukan berbagai metode identifikasi terhadap jenazah dan potongan tubuh yang ada.

Meski demikian, pihaknya masih terus melakukan indetifikasi ulang untuk memastikan identitas enam jenazah yang kini masih tersimpan di ruang pendingin jenazah RS Bhayangkara.

"Memang ada dugaan bukan dari korban AirAsia QZ 8501 namun masih kita identifikasi ulang dan tunggu saja nanti akan kita umumkan kepastiannya," ucapnya, Rabu (4/3).

Dikatakannya, Tim DVI masih mengumpulkan sejumlah data tambahan "ante mortem" dan "post mortem" untuk memastikan identitas enam jenazah.

"Paling tidak dalam pekan ini kita sudah mendapat hasilnya, dan kita akan terus berupaya untuk mendapatkan hasil yang tidak terbantahkan," katanya.

Sedangkan apabila hasil identifikasi tidak cocok, enam jenazah dan bagian tubuh akan dinyatakan bukan sebagai korban AirAsia, dan diberikan kepada orang yang berhak dengan melalui pengumuman resmi.

Budiyono menjelaskan, selama dua bulan lebih melakukan identifikasi, Tim DVI menerima sebanyak 104 jenazah yang terdiri dari jenazah utuh dan bagian tubuh.

Dari total jenazah, 98 sudah diidentifikasi termasuk satu bukan dari jenis manusia melainkan primata, dan enam sisanya belum berhasil dikenali.

Sedangkan jenazah yang belum ditemukan mencapai 63 jenazah dari total 162 penumpang, termasuk tujuh awak pesawat yang jatuh pada 28 Desember 2014 tersebut. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559| TAHUN IV

9

Trenggalek Bebaskan 27 Petak Lahan Bendungan TRENGGALEK - Tim pembebasan lahan Bendungan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur akhirnya berhasil membebaskan 27 dari 28 petak lahan sisa target 2014, setelah negosiasi alot sejak pertengahan Februari.

"Satu bidang lahan milik Ny. Katirah terpaksa kami tinggal dulu, karena tim masih harus melakukan klarifikasi luasan lahan serta tegakan yang ada di dalamnya," kata Sekretaris Tim Pembebasan Lahan Bendungan Tugu Trenggalek, Setya Adi di Trenggalek, Rabu (4/3).

Ia memastikan, pada proses negosiasi lanjutan tersebut sudah maksimal dan menunjukkan hasil seperti yang diharapkan.

Pasalnya, kata dia, para pemilik lahan setuju melepas tanah sesaui harga "appraisal" yang ditetapkan, sehingga mengakhiri proses negosiasi yang sudah berlangsung sejak Februari.

"Semua sudah beres, meskipun menyisakan satu lahan dengan nama Katirah 1," ujarnya.

Menurut dia, tersisanya satu lahan ini bukan berarti menghambat proses pembebasan.

Sebab, lanjut Adi, lahan tersebut masih harus diklarifikasi mengenai luas lahan yang dimiliki berikut tegakan yang ada di atas.

"Dan sudah kami lakukan hari ini. Tinggal klarifikasi saja," imbuhnya.

Adi mengatakan, lahan yang sudah dibebaskan kini mencapai

luas sekitar 88,6 hektare.

Anggaran yang terserap untuk pembebasan lahan seluas itu mencapai Rp11 miliar lebih.

Proses pembayaran selanjutnya akan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing pemilik lahan.

"Untuk negosiasi 28 bidang lahan sudah terhitung selesai," tandasnya.

Meskipun untuk proses negosiasi sudah selesai, kata dia, bukan berarti pekerjaan tim pembebasan lahan yang terdiri dari BPN dan Pemkab Trenggalek ini sudah tuntas.

Pasalnya, kata Adi, masih ada sekitar 24 hektare lahan yang belum dibebaskan dan harus diselesaikan dalam tahun ini.

"Bahkan saat ini masih ada data sebanyak 59 bidang tanah yang masuk ke meja tim. Namun, kami tidak mau terburuburu dan memilih mempersiapkan segala keperluan untuk pembebasan," ujarnya.

Tahap pembebasan lanjutan, kata dia, rencananya akan dilakukan pada April mendatang. "Kemungkinan besar pada April baru dimulai lagi," tutur Adi. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO

DIJUAL RUMAH PERUM. PONDOK MUTIARA INDAH Blok F.4/20 Dengkol Singosari - Malang Ukuran: 8x 12 M3 / Tipe 36 Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863 AGUNG BAROKAH KOMPUTER MENERIMA: Komputer, Laptop, Printer, LCD/LED, Monitor, Proyektor (Peripheral Komputer), Pemasangan Warnet, Setting LAN Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863

ant/ampelsa

BERLAKUKAN SISTIM DISTRIBUSI TERTUTUP. Pekerja membongkar tabung gas elpigi 3 kilo di salah satu pengkalan pertamina, Desa Lamlagang, Bandar Raya, Banda Aceh, Rabu (4/3). Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral dalam waktu dekat akan memberlakukan sistem distribusi tertutup untuk elpiji 3 kilo yang masih disubsidi pemerintah agar tepat dinikmati oleh kalangan kurang mampu.

TABUNG 12 KG

Penjualan Elpiji Turun Drastis TULUNGAGUNG - Penjualan elpiji ukuran tabung 12 kilogram di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mengalami penurunan hingga 80 persen sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar gas kelas tabung nonsubsidi ini sejak awal Maret 2015.

"Permintaan elpiji 12 kilogram selama empat hari terakhir mengalami penurunan cukup drastis, sekitar 80 persen (turun)," kata Manager PT Manunggal Jaya, salah satu agen gas elpiji di Kabupaten Tulungagung, Suyatno, Rabu (4/3).

Penurunan permintaan elpiji ukuran 12 kilogram tersebut, kata

Suyatno, diikuti dengan meningkatnya permintaan elpiji ukuran tabung tiga kilogram.

Namun, karena jatah yang diberikan PT Pertamina pada setiap agen terbatas, penambahan kuota elpiji kelas tabung bersubsidi itu tidak bisa dipenuhi. "Kami normatif saja sesuai stok yang ada. Semoga nanti ada kebijakan penambahan dari Pertamina," ujarnya.

Suyatno menjelaskan, harga elpiji ukuran 12 kilogram sebelumnya dipatok sebesar Rp128.500 per tabung.

Namun, seiring kenaikan harga minyak dunia, harga elpiji kelas tabung nonsubsidi ini naik

sebesar Rp 5.000 per-tabung, sehingga menjadi Rp 133.500 per-tabung di tingkat agen.

Biasanya, lanjut Suyatno, pihaknya bisa menjual 400 tabung elpiji ukuran 12 kilogram.

Namun, pascakenaikan harga elpiji 12 kilogram, pihaknya hanya mampu menjual kurang dari 100 tabung tiap harinya.

"Itu sudah paling maksimal sangat terasa penjualan menurun," ujarnya.

Untuk menghindari penumpukan, Suyatno kini mengurangi pengisian tabung elpiji ukuran 12 kg ke Pertamina. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559| TAHUN IV

SURABAYA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Timur mendesak pemerintah menyelesaikan gejolak harga beras sekaligus menjamin kesejahteraan petani padi dengan meningkatkan harga pembelian pemerintah.

"Salah satunya dengan mempersempit ruang gerak spekulan atau mafia perdagangan beras," kata Ketua Umum HIPMI Jatim Giri Bayu Kusumah kepada wartawan di Surabaya, Rabu (4/3).

Menurut dia, lonjakan harga beras saat ini disebabkan banyak faktor antara lain molornya masa panen raya yang biasanya berlangsung Februari akibat pengaruh iklim, terutama karena

Gejolak Harga Beras Harus Diselesaikan musim hujan terlambat datang.

Selain itu, lanjut dia, lonjakan harga beras juga didorong situasi psikologi pasar, yang mana harga beras juga tidak lepas adanya dugaan permainan para pedagang beras besar atau spekulan.

"Kami berharap Bulog dan pemerintah daerah secepatnya mendistribusikan beras miskin kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran per bulan agar menekan harga beras di pasaran meminimalkan pintu bagi spekulan untuk 'bermain' semakin sempit,"

tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua HIPMI Jatim Bidang Agrobisnis, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Ahmad Adisuryo berharap pemerintah segera mendongkrak HPP gabah dan beras petani.

Ia menjelaskan, sesuai Inpres Nomor 12 tahun 2012, saat ini harga gabah kering panen (GKP) Rp3.300, gabah kering giling (GKG) Rp4.200 dan harga beras Rp 6.600 beras.

"Kami usulkan, setidaknya

setiap jenis bisa dinaikkan 15 persen," tukas pria yang akrab disapa Opid tersebut.

HIPMI, kata dia, juga mendukung HPP diterapkan bergantung pada kualitas gabah atau beras yang dihasilkan, tidak seperti selama ini menganut model pembelian tunggal.

"Banyak anggota kami yang mengelola tanaman padi bisa menghasilkan produk lebih baik sehingga tidak bisa dilakukan model HPP pembelian tunggal," ucapnya. = ANT/FIQIH ARFANI

PENJUALAN BERAS MURAH TULUNGAGUNG .

Warga membeli beras saat operasi pasar murni (penjualan beras murah) seharga Rp 7300/kg, yang diselenggarakan Perum Bulog Sub Drive Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (4/3).

Kegiataan tersebut diselenggarakan akibat meningkatnya harga beras yang mencapai Rp 13.000/Kg di pasar tradisional maupun modern.

ant/sahlan kurniawan

POTENSI EKONOMI

Wagub Yakin Obligasi Daerah Terealisasi 2016 SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim) Saifullah Yusuf meyakini, provinsi itu mampu merealisasi obligas daerah pada tahun 2016 karena besarnya potensi ekonomi di wilayah tersebut.

"Dengan prospek yang sangat menjanjikan itu, kami optimistis obligasi daerah bisa dimanfaatkan untuk proyek pengembangan infrastruktur di Jatim," katanya, usai menghadiri "Business Meeting" 2015 "Maju dan Berkembang dengan Go Public" di Surabaya, Rabu (4/3).

Ia mencontohkan, sejumlah

pengembangan itu di antaranya pengoptimalan bandara, pelabuhan, dan jalan tol. Bahkan, bisa juga dialokasikan untuk mendanai proyek pembangunan infrastruktur lainnya seperti trem dari Bandara Internasional Juanda ke dalam kota Surabaya. "Kami harap pengadaan obligasi daerah ini memang ditujukan untuk sektor ekonomi yang menguntungkan pada masa depan," ujarnya.

Sementara itu, jelas dia, Pemprov Jatim juga mengapresiasi kinerja Otoritas Jasa Keuangan yang selama ini banyak membantu pertumbuhan ekonomi Jatim.

Ia berharap pertemuan dengan para pengusaha di sektor industri jasa keuangan seperti saat ini dapat dilanjutkan. "Khususnya untuk memantau perkembangan dan kondisi ekonomi menjelang masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang dilaksanakan mulai Desember tahun ini," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Deputi Komisioner Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sarjito mengemukakan, supaya masyarakat semakin meningkatkan kewaspadaannya dalam berinvestasi. Salah satunya memeriksa apakah penawaran in-

vestasi itu dari perusahaan atau lembaganya sudah mendapatkan izin dari OJK atau tidak.

"Selama ini memang banyak investasi yang membuat promo yang menggiurkan bagi masyarakat. Mereka menawarkan investasi dengan memberikan keuntungan pendapatan di luar kewajaran," ungkapnya.

Ia menyebutkan, misalnya, menanamkan modal Rp1 juta dalam sebulan bisa memperoleh keuntungan 10 persen atau ada yang menawarkan investasi Rp1 juta dengan keuntungan 30 persen satu bulan. = ANT/ABDUL HAKIM

PILKADA SURABAYA

Chairul Tanjung Dukung Risma Maju

SURABAYA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mendukung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk maju kembali dalam Pilkada Surabaya 2015.

"Saya berharap kalau orang berhasil bisa melanjutkan. Saya berharap Bu Risma bisa melanjutkan kepemimpinan beliau menjadi Wali Kota Surabaya yang akan datang," kata Chaerul Tanjung usai sidang terbuka pemberian gelar doktor kehormatan kepada Tri Rismaharini di Graha ITS Surabaya, Rabu (4/3).

Menurut dia, ketokohan Rismaharini tidak diragukan, apalagi setelah mendapat penghargaan dari sebuah universitas, ternama yakni ITS. Hal ini membuktikan Rismaharini telah banyak jasanya untuk Kota Surabaya.

"Ini contoh kalau dunia saja menghargai sebagai wali kota terbaik ke-3 dunia, tentunya kita dalam negeri harus memberikan penghargaan yang jauh lebih baik," ujarnya.

Saat ditanya hubungannya dengan Rismaharini, ia mengatakan hubungannya sebatas profesional saja. "Saya kenal saat dia jadi wali kota, karena interaksi begitu intens, kami jadi bersahabat," katanya.

Bahkan, setiap kali dirinya datang ke Surabaya, Risma selalu menyempatkan diri menemuinya. "Kita berdiskusi tentang banyak hal, dia bertanya soal nasional, saya juga bertanya soal Surabaya.

Ini pada saat saya menjadi Menteri Koordinator Perekonomian," katanya.

Saat ditanya saran untuk Rismaharini, ia mengatakan sebagai sahabat, menginginkan dengan adanya penghargaan ini bisa terpacu untuk berbuat banyak lagi.

"Tentu pada saat ini saya berharap untuk kepentingan lebih besar lagi," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559 | TAHUN IV KAMIS 5 MARET 2015

MADURA

No. 0559 | TAHUN IV

Narkoba dan Marwah Hukum Indonesia

Salam Songkem

Eksekusi Tahap II

D

arurat narkoba Indonesia membuat pemerintah serius memeranginya. Bila tidak serius, maka Indonesia akan semakin nyata menjadi pusat sasaran para pengedar narkoba.

Lama-lama bangsa negeri ini akan hancur tak beradab. Hancurnya bangsa ini pun menjadi indikator hancurnya Republik Indonesia.

Sangat tepat pilihan Indonesia.

Tidak ada ampun bagi narkoba. Sikap Indonesia ini tidak main-main. Buktinya Indonesia akan tetap melakukan eksekusi mati terhadap Bali Nine, yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, selain nama-nama lain yang masuk daftar eksekusi mati tahap II. Jaksa Agung H. M Prasetyo memang belum mau mengungkapkan secara pasti berapa orang yang akan dieksekusi termasuk nama-namanya dan waktu pelaksanaannya. Sungguhpun begitu, pelaksanaan dan sebagian dari calon nama yang akan menjalani eksekusi mati sudah dapat diterka, melalui pemindahan kelompok Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran asal Australia, juga Raheem Agbaje Salami dari Nigeria, yang sudah dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan masing-masing menuju Pulau Nusakambangan, Rabu (4/3/2015).

Di Pulau Maut itu sudah ada enam terpidana mati kasus narkoba lainnya, yaitu Serge Areski Atlaoui (Perancis), Rodrigo Gularte (Brasil), Silvester Obiekwe Nwaolise alias Mustofa (Nigeria), Martin Anderson alias Belo (Ghana), dan Okwudili Oyatanze (Nigeria), dan Zainal Abidin dari Indonesia. sedangkan Mary Jane Fiesta Veloso asal Filipina yang juga masuk dalam daftar nama terpidana mati kasus narkoba yang pernah dirilis Kejagung beberapa waktu lalu, masih belum dipindahkan.

Merujuk pernyataan Prasetyo, eksekusi mati akan segera digelar tiga hari setelah pasca pemindahan seluruh terpidana mati dan terpidana mati baru akan diberitahu tanggal pelaksanaan eksekusi tiga hari sebelumnya. Oleh karena itu, tanggal eksekusi mati sudah di depan mata, tinggal menanti Mary Jane Fiesta Veloso, bila tidak ada nama lain.

Efektifkah eksekusi ini menekan menjamurnya narkoba di negeri ini? (*)

I

C 11

Rencana pemerintah Indonesia untuk mengeksekusi mati dua gembong “Bali Nine”, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, akhirnya menjadikan Pemerintah Australia ‘kebakaran jenggot’.

Pemerintah Australia baik melalui PM Tony Abbott maupun Menlu Julie Bishop terus mengeluarkan pernyataan bernada keras dan bahkan sampai mengaitkan kasus tersebut dengan bantuan kemanusiaan pasca bencana tsunami di Aceh tahun 2004 lalu.

H

al yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Brasil yang memprotes keras hukuman mati terhadap 2 (dua) warga negaranya, Marco Archer dan Cardoso Moreira. Pemerintah Brasil terang-terangan menolak surat kepercayaan Duta Besar RI untuk Brasil, Toto Riyanto, yang sudah berada di Istana Kepresidenan Brasil beberapa waktu yang lalu.

Sikap dari kedua negara tersebut jelas telah merendahkan kedudukan bangsa Indonesia di mata Internasional.

Tidak hanya itu, Australia dan Brasil sejatinya telah melupakan bagaimana etika pergaulan antarbangsa yang berdaulat.

Banyak masyarakat berharap agar pemerintah Indonesia tidak ragu dan bebas dari terintervensi dari pihak manapun dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan narkoba.

Di Indonesia, kasus narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan-kejahatan paling serius (most serious crimes). Setiap hari, lebih dari 40 jiwa atau 14.500 nyawa pertahun melayang akibat narkoba. Ironisnya, korban narkoba didominasi oleh generasi muda bangsa ini. Mengingat

bahaya tersebut, maka langkah presiden Jokowi untuk menghukum mati para pelaku kejahatan narkoba adalah solusi tepat untuk mengakhiri lingkaran setan narkoba. Bagaimanapun, narkoba tidak sekedar tindakan kriminal, tetapi juga racun yang dapat merusak masa depan bangsa.

Posisi Tawar Memanasnya hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Australia dan Brasil, dikhawatirkan akan berdampak langsung pada rusaknya hubungan fundamental bilateral di antara masing-masing negara.

Hubungan di antara negaranegara tersebut sebenarnya sudah terbangun sejak lama dalam berbagai bidang.

Hubungan RI-Australia bisa dibilang sangat ‘romantis’ dan tidak biasa-bisa saja. Australia banyak memberikan kontribusi penting kepada Indonesia nyata sejak perang Pasifik, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Meski demikian, hubungan antara kedua negara sempat memanas pasca kembalinya Papua ke pangkuan RI dan adanya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia terkait TimorTimor (Timtim).

Potensi rusaknya hubungan Indonesia dengan Australia, secara ekonomi akan merugikan Australia. Pasalnya, neraca perdagangan Indonesia dengan Australia ternyata selama ini lebih banyak menorehkan surpus bagi Australia. Berdasarkan laporan dari Portal Kementrian Perdagangan (www.kemendag. go.id), pada tahun lalu hingga November surplus perdagangan untuk Australia mencapai US$ 511,32 juta. Sementara pada tahun 2013 mencapai nilai US$ 667,68 juta, dan tahun 2012 mencapai nilai US$ 392,23 juta. Berkaca pada laporan ini, sebenarnya Australia lebih berkepentingan untuk menjaga hubungan bilateral di antara kedua negara.

Selanjutnya, hubungan antara Indonesia dengan Brasil sebenarnya sudah terjalin

kurang lebih 62 tahun. Selama ini, hubungan kedua negara dapat dikatakan baik-baik saha.

Meski demikian, Brasil dapat dikatakan sebagai mitra yang biasa-biasa saja bagi Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi.

Neraca perdagangan Indonesia dengan Brasil tidak sampai US$ 3 miliar pertahun atau di bawah 1 persen nilai perdagangan masing-masing negara.

Mengingat Brasil sebagai salah satu produsen daging terbesar di dunia, Brasil juga sedang mengincar Indonesia sebagai pasar potensial dari produk andalan negara tersebut. Jika demikian, rusaknya hubungan bilateral antara Indonesia dan Brasil akan lebih merugikan Brasil.

Dukungan Masyarakat Respon keras dari Australia dan Brasil terhadap pemerintah Indonesia adalah sebuah upaya yang wajar sebagai upaya melingdungi warga negara. Meski demikian, komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam hal ini.

Baik pemerintah Indonesia, Australia maupun Brasil harus lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dan mengambil kebijakan.

Pernyataan PM Tony Abbott yang mengungkit bantuan kemanusiaan pasca tsunami Aceh tahun 2004 lalu sangat disayangkan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Bahkan, Presiden Jokowi pun dengan tegas membalas respon tersebut dengan mengeluarkan pernyataan bahwa masalah eksekusi mati merupakan kedaulatan hukum Indonesia. Kedaulatan hukum yang menjadi keputusan

pengadilan yang independen dan bahkan tidak bisa diintervensi oleh institusi bernama presiden sekalipun (Republika, 23/02/2015).

Selain mendapat respon dari pemerintah Indonesia, penyataan PM Tony Abbott pun mendapat respon serius dari masyarakat Indonesia karena telah melukai masyarakat Aceh dan juga Indonesia. Aski penggalangan koin untuk mengembalikan bantuan yang diberikan Australia pun dilakukan, baik melalui dunia maya maupun dunia nyata. Aksi penggalangan koin ini tidak lain sebagai bentuk dukungan masyarakat kepada pemerintah Indonesia untuk menjaga konsistensi penegakan hukum secara tegas tanpa adanya intervensi dari manapun Seluruh pelaku kejahatan narkoba harus dihukum tegas sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa salah satu hukuman bagi pelaku kejahatan narkoba adalah hukuman seumur hidup atau hukuman mati.

Jadi, secara hukum, putusan hukuman mati tersebut tidak menyalahi aturan dan mutlak harus ditegakkan demi menyelamatkan generasi bangsa ini.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia kiranya tidak perlu takut untuk bersikap tegas dan tidak perlu takut terhadap intervensi Australia dan Brasil.

Penegakan hukum adalah bukti kedaulatan bangsa yang harus ditegakkan tanpa adanya intervensi dan dengan dalih balasa budi terhadap bangsa lain=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

KAMIS 5 MARET 2015 No. 0559 | TAHUN IV

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559 | TAHUN IV

MADURA

12

CALON KADES

Pilih Pensiun Dini

SULIT DITEKAN. Tingginya masyarakat miskin menjadi persoalan setiap daerah.

Kemiskinan Sulit Ditekan Data BPS Menyebut Angka 103.516 Jiwa PROBOLINGGO - Angka kemiskinan hampir menjadi persoalan di setiap daerah. Penyebab tingginya angka kemiskinan tidak hanya dipicu pendapatan perkapita semata, namun juga dipengaruhi inflasi.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo, jumlah penduduk miskin sebanyak 245.800 jiwa.

Sedangkan jumlah rumah tangga miskin berdasarkan PPLS tahun 2011, jumlahnya menembus angka 103.516 jiwa.

Menyikapi hal itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Darah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo, Dewi

Korina mengatakan kemiskinan hakikatnya tidak bisa dihapus ditengah-tengah kehdupan masyarakat. Upaya untuk menurunkan angka sudah dilakukan oleh Pemkab Probolinggo.

“Kemiskinan menjadi program prioritas dalam melakukan kebijakan pemerintah,” terangnya kepada wartawan, Rabu (4/3).

Menurutnya, angka kemiskinan memang sulit untuk dite-

kan. Sebab tidak hanya dilakukan dengan melakukan perbaikan secara ekonomi keluarga dan masyarakat miskin saja. Tetapi inflasi juga berpengaruh terhadap tinggi kemiskinan.

“Terutama inflasi pasar yang mempengaruhi meningkatnya harga barang dipasaran. Begitu juga, terhambatnya distribusi barang atau kebutuhan pokok juga menjadi pemicunya,” tandas Dewi Korina.

Untuk mengurangi adanya inflasi tersebut, kata Dewi Korina, pihaknya melakukan berbagai hal terutama masalah tingkat daya beli masyarakat.

Baik mengenai kebutuhan pokok dengan melakukan penguatan ekonomi yang ada di lingkungan keluarga miskin.

“Pemerintah terus berupaya agar pasar tetap stabil dan tidak terjadi inflasi yang ber kepanjangan,” tegasnya.

Untuk tahun ini, pemkab Probolinggo terus melakukan upaya pengurangan kemiskinan dengan melakukan pengembangan sektor pertanian serta UKM yang ada di setiap desa. “Jika itu dilakukan, maka angka kemiskinan lambat laun akan menurun,” papar Dewi Korina. =MAHFUD HIDAYATULLAH

PROBOLINGGO - Satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Probolinggo pilih pensiun dini dari jabatan sebagai abdi negara hanya karena ingin mencalonkan diri dalam pilkades tahun ini. Dia adalah Kabid Kajian dan Statregis (Kanstra) Kesbanppol dan Linmas Kabupaten Probolinnggo, Ahmad Kasihan.

Ketika ditanya tentang pemunduran dirinya, menurutnya dia tidak membantah jika sudah mengajukan pensiun dini dan disetujui Bupati Probolinggo. “Saya melepas PNS dan jabatan sejak 1 Februari kemarin,” katanya kepada wartawan, Rabu (4/3).

Kasihan sendiri sebenarnya baru berakhir masa tugasnya pada 10 November 2016 mendatang. Alasan pengunduran dirinya karena diminta masyarakat Kedungcalo Kecamatan Krejengan untuk maju dalam pilkades yang akan digelar secara serentak pada tahun ini.

“Ada dorongan kepada kami untuk maju. Dan setelah konsultasi dengan keluarga, kami sepakat untuk mengajukan pensiun dini,” jelasnya.

Di lihat dari besaran pendapatan antara Kabid yang merupakan eselon III B dan menjadi kepala desa, tentu pendapatannya jauh lebih besar. Namun, pihaknya beralasan, karena permintaan masyarakat.

“Jangan berpikir desa karena akan dapat dana besar saya jadi maju menjadi calon kepala desa dan mundur dari PNS. Saya mundur karena desakan warga desa,” tandas Ahmad Kasihan.

Baik terpilih atau tidak terpilih, Ahmad Kasihan merasa tidak rugi menanggalkan jabatannya. Apalagi usianya kini mengijak kepala enam. “Saya akan kembali menjadi petani. Jika nanti tidak terpilih,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Asisten Administrasi, Budi Purwanto, membenarkan jika mantan Camat Gading ini mengajukan pensiun dini dan surat pemberhentian secara hormat sudah dibubuhi tandatangan pejabat pembina kepegawaian atau bupati. “Ada beberapa alas an, diantaranya karena faktor usia,” katanya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559 | TAHUN IV

13

AMBRUK. Jembatan yang menghubungkan lima desa di Kecamatan Gending merupakan akses perekonomian.

Jembatan Penghubung Desa Ambruk Saat Truk Bermuatan Pasir Melintas di Atasnya PROBOLINGGO – Hujan lebat yang terus mengguyur Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, menyebabkan arus air Sungai semakin deras. Akibatnya, sebuah jembatan alternatif penghubung lima desa ambruk, Rabu (4/3).

Ambruknya jembatan penghubung antara lima desa di wilayah Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo itu disebabkan oleh usia konstruksi jembatan yang cukup tua hingga tak mampu menopang beban berat. Saat sebuah truk bermuatan pasir melintas diatasnya. Tak ada korban jiwa dalam kejadian terse-

but. Namun truk pasir tersangkut di sisi jembatan dan menyulitkan proses evakuasi.

Menurut salah satu warga, Syarif (40) mengatakan akibat ambruknya jembatan tersebut, aktivitas warga sekitar jembatan yang ambruk menjadi terganggu.

“Karena jembatan yang diba-

ngun oleh pabrik gula Gending itu merupakan jembatan alternatif yang menghubungkan lima desa di wilayah Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo,” tandasnya.

Kelima desa tersebut, lanjut dia, yakni di wilayah desa Sebaung, Banyuanyar Lor, Banyuanyar Tengah dan Sumber Kerang.

“Warga terpaksa harus memutar arah dengan jarak tempuh sampai delapan kilometer menuju desa Sumberkerang atau desa sebaliknya,” kata Syarif.

Senada disampaikan Hadi Zulkifli (45) mengatakan selain

sudah termakan usia, pondasi jembatan itu tergrus air sungai.

Pada saat musim penghujan lalu hingga pondasi akhirnya runtuh.

Apalagi sering kendaraan besar sarat muatan sering melintasi jembatan sepanjang enam meter.

“Ambruknya jembatan sejak semalam, langsung menjadi tontonan warga. Namun ada juga beberapa warga yang malah terjebak saat akan menuju desa sebelah. Jembatan yang ambruk itu merupakan akses perekonomian warga,” ucapnya.

Sementara itu, untuk menge-

vakuasi truk pasir yang tersangkut di sisi jembatan, warga menggunakan alat derek manual yang ditarik menggunakan kendaraan truk lain. Posisi truk yang kondisinya miring dengan jembatan ambruk, membuat evakuasi truk menjadi semakin dilakukan.

Besar harapan warga, agar pemerintah Kabupaten Probolinggo melakukan tindakan darurat berupa pembangunan jembatan sementara. Karena jembatan tersebut, sangat diperlukan dalam aktivitas warga sehari-hari. =M.HISBULLAH HUDA

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559 | TAHUN IV

Gerbong Mutasi Kembali Bergerak Enam Puluh Satu Pejabat Struktural Bergeser PROBOLINGGO - Di tahun pertama menjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo, Hj.Rukmini dan HM.Suhadak kembali menggerakkan gerbong mutasi. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 61 orang pejabat di lingkungan Pemkot Probolinggo dilantik untuk menduduki jabatan penting, mulai dari pejabat eselon II, III, dan IV serentak diambil sumpahnya, Rabu (4/3) sekitar pukul 15.00 WIB, di Gedung Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo.

Fatah Yoesoef yang sebelumnya staf ahli bidang Pembangunan Ekonomi dan keuangan, dipercaya menjabat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA), yang sempat lowong saat ditinggal oleh Imam Suwoko. Kemudian Zainullah yang sebelumnya Kepala Diskoperindag dipercaya menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo menggantikan Endro Suroso.

Lalu Endro Suroso yang sebelumya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dipercaya menjabat Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan menggantikan posisi Fatah Yosoef.

Selanjutnya ada Diah Sajekti Widowati dipercaya menjabat Kabid Kas daerah Pada DPPKA, sebelumnya menjabat Kabid Litbang Bappeda Kota Probolingo.

Posisi Diah Sajekti Widowati ditempati Fadjar Poernomo, yang sebelumnya Kabid Kas Daerah DPPKA. Asep Suprapto Lelono yang sebelumnya Kabid Konservasi

Neli yang menjabat sebagai Lurah Sukabumi Kecamatan Mayangan dipercaya menjabat sebagai Kepala UPT Pengolahan sampah dan limbah pada BLH Kota Probolinggo. Begitu juga Lurah Kebonsari Kulon, Sutari dan Lurah Tisnonegaran Gatot Hari Subagyo hanya bergeser jabatan.

Samsul Arif yang menjabat Lurah Wonoasih dipercaya menjabat Kasi Sarana dan Prasarana

Pendidikan Menengah pada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan, dan Warsidi yang menjabat Lurah Jrebeng Kulon dipercaya sebagai Kasi Trantrib Kecamatan Kedopok.

Mohammad Jusuf yang menjabat Lurah Ketapang dipercaya menjadi Kepala UPT Pasar Wonoasih, serta Suem yang menjabat Lurah Jrebeng Kidul dipercaya menjadi Kasi Pemeliharaan Prasa-

rana pengairan dan drainase pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

Walikota Hj. Rukmini mengharapkan, pejabat yang baru ini menjalankan tugas dan amanah tersebut dengan bekerja sebaik mungkin. “Masyarakat menuntut pelayanan yang maksimal dan profesional dalam membangun dan memajukan Kota Probolinggo,” paparnya. =M.Hisbullah Huda

Sumberdaya Alam dan Kelestarian Badan Lingkungan Hidup (BLH), digeser menjadi Sekretaris Kecamatan Mayangan. Posisi Asep Suprapto Lelono ditempati oleh Sumarno yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Mayangan.

Gerbong mutasi juga untuk jabatan lurah. Yakni Junaidi sebagai Lurah Sukoharjo digantikan Siti Hoyijah yang sebelumnya menjabat Kasubag Analisis dan Penyusunan Anggaran pada bagian keuangan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo. Sedangkan Lurah Wiroborang yang dijabat Nunik Tri Widarsih dipercaya menjabat Kasubag Keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Probolinggo.

Heri Koentjono yang sebelumnya menjabat Kasubid Ketahanan Wawasan Kebangsaan dan pembauran Bangsa pada bidang kewaspadaan dan integrasi Bakesbangpolinmas dipercaya menjadi Lurah Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan.

DBD

Angka Penyebaran Demam Berdarah Meningkat PROBOLINGGO - Dalam dua bulan terakhir ini, penularan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) akibat gigitan nyamuk Aedes Aegypti terus mengalami peningkatan. Jumlah penderitaya DBD dalam waktu tersebut mencapai 177 penderita.

Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, rinciannya bulan Januari 2015 terdapat 144 penderita. Sedangkan bulan Pebruari mencapai 33 penderita, dan satu nyawa pasien tidak bisa tertolongkan.

“Memang untuk musim hujan penyakit yang mudah menyerang manusia adalah DBD,” kata Kabid Pengendalian Penyakit dan Pengendalian Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Dyah Kuncarawati, kepada wartawan, Rabu (4/3).

Menurutnya, selama dua bulan terkahir jumlahnya memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi pemkab melalui Dinas Kesehatan tetap mengaku waspada tentang timbulnya penyakit DBD sampai musim penghujan turun.

“Karena nyamuk dimusim penghujan mudah berkembang biak, lantaran banyaknya air hujan yang menggenang di lingku-

Dia menambahkan, penyebaran DBD tidak hanya menyerang orang yang sudah berumur dewasa, namun anak kecil dan balita sangat rentan tertular. Mereka kebanyakan bermain di lingkungannya, lantaran kekuatan tubuhnya masih relatif lemah. ngan masyarakat,” tandas dr.

Dyah Kuncarawati.

Agar angka DBD ini bisa

ditekan, kata dr.Dyah Kuncarawati, hendaknya warga masyarakat bisa menjaga lingkungannya. Dengan melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk (PSN) agar nyamuk tidak bisa berkembang biak.

Tidak hanya melakukan upaya PSN, pihaknya juga melakukan upaya fogging atau pengasapan lingkungan yang terindentifikasi sebagai daerah yang rawan nyamuk. “Sebab DBD bisa menuluar dari gigitan nyamuk,” tegasnya.

Dia menambahkan, penyebaran DBD tidak hanya menyerang orang yang sudah berumur dewasa, namun anak kecil dan balita sangat rentan tertular. Mereka kebanyakan bermain dilingkungannya, lantaran kekuatan tubuhnya masih relatif lemah.

“Semua keluarga yang ada untuk tetap waspada terutama menjaga kebersihan lingkungannya,” ucap dr.Dyah Kuncarawati.

Dikatakan dr. Dyah Kuncarawati, angka penderita dibandingkan degan tahun sebelumnya memang mengalami peningkatan selama tahun 2013 tingkat penderita DBD hanya 197 orang. Pada tahun 2014 sebanyak 113 orang, dan bulan JanuariFebruari 2015 penderita DBD jumlahnya mencapai 177 orang.

“Saat ini penderita DBD terbilang mengalami peningkatan sekitar 10 persen dibanding tahun 2013 dan tahun 2014 lalu.

Penderitanya masih di dominasi anak-anak,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

KAMIS 5 MARETKAMIS 2015 |5No. 0559 |2015 TAHUN IV MARET

No. 0559 | TAHUN IV

15 15

BUNDESLIGA JERMAN

Cedera Marco Reus Tidak Seberat Yang Diduga DORTMUND - Pelatih Borussia Dortmund Juergen Klopp menilai, cedera yang dialami pemain bintangya, Marco Reus tidak seberat yang diduga sebelumnya. Pemain ditandu keluar lapangan saat Dortmund menang dua gol tanpa balas atas tim dari Divisi Tiga Liga Jerman, Dynamo Dresden, Rabu (4/3) dini hari WIB. Dua gol Dortmund diborong oleh striker internasional Italia Ciro Immobile ketika pertandingan babak kedua baru berjalan lima menit dan sesaat sebelum laga usai.

Marco Reus sendiri mengalami cedera setelah ditekel keras oleh Dennis Erdmann di pertengahan babak pertama.

Semula Klopp menduga, Marco Reus mengalami patah kaki.

Tetapi sejauh ini belum adalah diagnosis resmi dari tim medis Dortmund terkait seberapa parah cedera Timnas Jerman ini. Hanya saja, Reus tidak kembali ke bangku cadangan untuk menyaksikan kemenangan timnya di babak kedua.

Meski demikian, Klopp memastikan, cedera Reus tidak separah yang diduga. “Kalau cedera Marco ini hanya memar maka malam ini menjadi sangat indah. Saya begitu marah karena semua orang melihat ke saya seolah-olah dia mengalami patah kaki. Saya ini orang yang sederhana. Ketika semua orang melihat ke saya seolaholah kakinya patah, maka saya percaya,” kata Klopp.

Dia melanjutkan, “Saya harap, nanti mereka menginformasikan kepada den-

gan sesegera mungkin kalau memang Marco Reus hanya mengalami pembengkakan.”

Saat ditanya tentang tekel Erdmann terhadap Marco Reus tersebut, Klopp menegaskan bahwa tindakan Erdmann itu tidak perlu. “Saya sudah mengatakan ini sebelumnya, Anda tidak boleh melakukan hal seperti itu. Coba lihat, bola sudah lewat dan Marco Reus ingin melewati Erdmann tetapi dia menghantam lutut Marco. Ini sama sekali tidak perlu terjadi,” ucapnya geram.

Dia menambahkan, “Kejadian yang sama terjadi pada Hefele, dimana dia mendekati Ciro Immobile dan memotong.

Ironisnya, wasit juga tidak memberi tendangan penalti.

Tetapi bila Marco hanya mengalami pembengkakan tulang, kami akan sangat bahagia. Ini laga yang sangat sulit. Tim lawan menyulitkan kami dan konsisi lapangan juga buruk tetapi pada akhirnya kami bisa memenangkan pertandingan dan melaju ke putaran berikutnya.”

Dengan kemenangan ini, Dortmund melaju ke babak perempat final Piala Liga Jerman.

Kemenangan ini juga sekaligus meningkatkan kepercayaan mereka, menyusul hasil buruk yang mereka pada paruh pertama musim ini di Bundesliga.

Ini adalah kemenangan kelima mereka secara beruntun. Kemenangan demi kemenangan ini mengangkat mereka ke papan tengah klasemen sementara, setelah sempat berkuat di zona degradasi. =SKY SPORTS/CAROL AJI

Marco Reus mendapat perawatan setelah mengalami cedera akibat ditekel keras oleh Dennis Erdmann di pertengahan babak pertama pada pertandingan melawan tim dari Divisi Tiga Liga Jerman, Dynamo Dresden, Rabu (4/3).

Kemenangan Southampton atas Crystal Palace pada laga Rabu (4/3) WIB disambut gembira oleh Ronald Koeman (kiri).

Soton Menang, Koeman Senang LONDON - Pelatih Southampton (Soton) Ronald Koeman menyambut gembira kemenangan timnya atas Crystal Palace pada lanjutan Liga Utama Inggris di St Marry’s Stadium, Rabu (4/3) dini hari WIB. Meski hanya menang tipis 1-0, menurut dia, hasil ini sangat penting dan akan meningkatkan kepercayaan diri anak-anak asuhnya.

“Kemenangan ini sangat penting dan membuat suasana ruang ganti makin menyenangkan. Saya juga berharap, para pemain kembali mendapat kepercayaan diri dan bermain seperti yang kami tunjukkan sebelumnya,” kata Koeman seusai pertandingan.

Dia melanjutkan, “Mereka bertarung dan bekerja keras untuk memenangkan pertandingan ini.

Ketika Anda berada dalam situasi sebagaimana kami alami dalam beberapa pertandingan terakhir, pasti sangat sulit. Menurut pendapat saya, ini mungkin laga terburuk dalam beberapa minggu terakhir, tetapi tiga poin ini sangat penting.”

Koeman mengakui, tingkat kepercayaan diri para pemainnya belum pulih. Hal itu terlihat ketika mereka berjuang menciptakan peluang. Meski demikian, mantan bintang Tim Nasional (Timnas) Belanda itu, memuji karakter para pemainnya. “Kami butuh kepercayaan diri yang tinggi untuk memperagakan sepakbola yang baik. Tetapi hal tersebut tidak muncul pada hari ini. Melawan Crystal Palace sangat sulit. Pertahanan mereka teror-

ganisasi dengan baik. Sangat sulit menciptakan peluang menghasilkan gol, meskipun pada akhirnya kami bisa mencetak gol,” tutupnya.

Sedangkan pelatih Crystal Palace Alan Pardew menilai, kemenangan Southampton lebih karena faktor keberuntungan. “Mereka sedikit beruntung dan mereka tahu itu. Di babak kedua, ketika kami memperagakan sepakbola kami yang sebenarnya, kami lebih banyak mengancam mereka. Kami memulai pertandingan dengan sangat baik dan menyulitkan lawan.

Kami memiliki dua peluang emas mencetak gol dan saya kira kami juga seharusnya mendapat hadiah tendangan penalti,” kata mantan pelatih Newcastle United itu.

Meski bertindak sebagai tuan rumah, Southampton bermain buruk sehingga tidak bisa dengan mudah mengalahkan Crystal Palace. Sepanjang 45 menit pertama, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Kebuntuan baru dipecahkan Sadio Mane pada menit ke-83. Dia mencukil bola dari sudut sempit untuk menaklukkan kiper Crystal Palace, Julian Speroni.

Ini adalah kemenangan pertama anak asuh Ronald Koeman dalam lima laga terakhir setelah meraih kemenangan demi kemenangan pada pertengahan Januari lalu. Gol tunggal ke gawang Crystal Palace itu juga mengakhiri kegagalan Southampton mencetak gol dalam jangka lebih dari enam jam.

Tambahan tiga angka ini mendongkrak mereka ke peringkat kelima klasemen sementara dengan 49 poin, menggusur Liverpool ke peringkat keenam dan hanya tertinggal satu poin dari Manchester United di peringkat ke-4. Hanya saja, MU berpeluang menjauh empat angka bila sukses mengatasi Newcastle United di St James Park pada laga Kamis (5/3) dini hari tadi. Posisi mereka juga bakal digusur oleh Liverpool bila klub Merseyside ini mampu mengatasi Burnley di Anfield pada waktu bersamaan. Karen itu, untuk bisa terus bersaing masuk empat besar, Southampton perlu mendapat suntikan kepercayaan diri agar terus memetik hasil positif.

Sementara itu, di Villa Park, Aston Villa berhasil memetik tiga poin setelah menang 2-1 atas West Bromwich Albion. Villa unggul terlebih dahulu berkat gol Gabriel Agbonlahor pada menit ke-22 dan baru disamakan Saido Berahino pada menit ke-66. Kemenangan Villa ditentukan oleh gol Cristian Benteke dari titik putih sesaat menjelang pertandingan berakhir. =sky sports/carol aji

16

KORAN MADURA

SOTON MENANG,

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559 | TAHUN IV

KOEMAN SENANG

KORAN MADURA

16

KAMIS 5 MARET 2015 No. 0559 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

MUENCHEN - Pelatih Bayern Muenchen Pep Guardiola tidak memiliki rencana untuk meninggalkan Bayern Muenchen menyusul segera berakhirnya kontrak pelatih asal Spanyol itu tahun depan. Pernyataan ini sekaligus membantah spekulasi beberapa waktu belakangan yang menyebutkan bahwa mantan pelatih Barcelona itu akan segera meninggalkan Allianz Arena untuk menggantikan Manuel Pellegrini di Manchester City. ursi Pellegrini di Etihad Stadium mulai digoyang setelah menuai hasil buruk, termasuk kalah dari Liverpool akhir pekan lalu, yang membuat posisi timnya terpaut lima poin dari Chelsea di puncak klasemen sementara Liga Utama Inggris. Hasil buruk lainnya adalah kalah 1-2 dari Barcelona di leg pertama babak 16 besar Liga Champions sehingga terancam tersingkir dari kompetisi ini.

Meski sudah mempersembahkan dua gelar untuk City, posisi Pellegrini mulai digoyang. Beberapa nama pelatih beken mulai disebut sebagai penggantinya seperti Guardiola, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti, dan pelatih Atletico Madrid Diego Simeone.

JOSEP GUARDIOLA I SALA Tempat & tanggal lahir: Santpedor, Barcelona, 30 Maret 1986 Tinggi: 183 sentimeter Posisi bermain: Gelandang bertahan

KARIER KEPELATIHAN Tahun 2007–2008 2008–2012 2013–kini

Tim Barcelona B Barcelona FC Bayern Muenchen

TROFI DI BARCELONA

3 La Liga | 2 Liga Champions 2 Copa del Rey | 2 Super Cup Eropa 3 Super Cup Espana | 2 Piala Dunia Klub

TROFI DI BAYERN MUENCHEN 1 Bundesliga | 1 Super Cup Eropa 1 Piala Dunia Klub

Tetapi Guardiola yang ditanya terkait kemungkinan menggantikan Pellegrini di Etihad Stadium memastikan bahwa dia sudah menjauhkan diri dari pembicaraan tentang pindah ke Liga Utama Inggris. “Tentu saja saya akan bertahan di sini. Kontrak saya belum berakhir dan saya masih menunggu sodoran kontrak baru,” kata Guardiola dalam jumpa pers Selasa (3/3) sebelum bertanding melawan Eintracht Braunschweig di Piala Jerman, Rabu (4/3) malam waktu setempat atau Kamis (5/3) dini hari WIB nanti.

Dia melanjutkan, “Saya bahagia di Bayern dan ini klub yang mengagumkan. Saya ingin menghabiskan kontrak saya dan bekerja sebaik mungkin. Hanya itulah yang saya pikirkan saat ini. Kontrak saya masih sisa satu setengah tahun lagi. Kami akan duduk bersama pada musim panas mendatang dan kita tunggu saja apa yang akan terjadi. Saya bisa tinggal di sini lima atau enam tahun, tergantung para pemain. Saya bukanlah orang yang paling penting di klub ini.”

Pada musim pertamanya di Bayern, yaitu musim 2013-2014, pria berkepala plontos itu memberikan empat gelar untuk klub berjulukkan “The Hollywood” itu. Sekarang, mereka berpeluang mempertahankan gelar juara Bundesliga untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. =SKY SPORTS/CAROL AJI

GUARDIOLA TAK SILAU GODAAN CITY Pilih Bertahan di Allianz Arena

4KAMIS 5 Maret 2015 No. 0559 | TAHUN IV

KORAN MADURA

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559 | TAHUN IV

A

Gus Nuril Diturunkan, Mahasiswa unjuk rasa

sISWA BELAJAR DI RUMAH WARGA

PERUNTUKAN DANA CD SANTOS TAK SESUAI HARAPAN

PAMEKASAN | H

SAMPANG | J

SUMENEP | B

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

PEMERIKSAAN ISTRI FUAD Pemeriksaan pertama Tempat : Jakarta Tanggal : 7 Januari 2015 Status : Saksi kasus suap jual beli gas alam yang menjerat Fuad Amin Pemeriksaan kedua Tempat : Jakarta Tanggal : 10 Februari 2015 Status : Saksi untuk Direktur PT Medya Karya Sentosa, Antonious Bambang Djatmiko Pemeriksaan Ketiga Tempat : Bangkalan Tanggal : 4 Maret 2015 Status : Saksi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menyangkut mobil milik Fuad

BACA JUGA

KPK Sita Rumah Mewah Fuad Amin bangkalan | m

Siti Masnuri

Istri Fuad Amin Imron

KPK Kembali Periksa Istri Fuad Masnuri Diantar Kuasa Hukum FA ke Mapolres BANGKALAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa istri mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin, Siti Masnuri, Rabu (4/3). Masnuri Fuad diperiksa sebagai saksi atas dugaan pencucian uang yang dilakukan suaminya. Dirinya diperiksa penyidik KPK di ruang K3I Mapolres Bangkalan lebih tiga jam.

Sebelumnya, Masnuri sudah diperiksa KPK di Jakarta.

Pemeriksaan ini merupakan yang ketiga kalinya. Kuat dugaan, Masnuri diperiksa terkait sejumlah aset milik Fuad yang telah disita KPK. ”Beliau diperiksa sebagai saksi atas kasus Bapak (Fuad Amin). Saya cuma mengantarkan beliau,” kata Abd Latif Amin, saudara Fuad Amin.

Dia menjelaskan, Masnuri Fuad telah diperiksa KPK mulai dari pukul 13.00 WIB atas pemanggilan KPK. Namun, dirinya tidak menjelaskan secara rinci perihal pemeriksaan karena tidak mengetahui secara pasti. Namun dugaan sementara berkaitan tentang proses penandatanganan berkas yang dituang melalui berita acara pemeriksaan (BAP). ”Pastinya saya tidak tahu. Infonya hanya penandatanganan. Namun, sampai saat ini (16.00 WIB) kok belum selesai yang diperiksa,” ujarnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum keluarga Fuad Amin, Bahtiar, SH yang ikut mendampingi Masnuri di Mapolres Bangkalan, tidak menjelaskan secara detail soal pemeriksaan yang dilakukan KPK. Sebab, dirinya hanya mengantarkan ke Mapolres Bangkalan. ”Ibu diperiksa sebagai saksi dan tidak boleh didampingi,” singkatnya. =MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559 | TAHUN IV

MADURA

SUMENEP – Penanaman pohon kelapa dan pohon cemara di Pulau Gili Raja, Kecamatan Giligenting, yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Kecamatan (Pokmascam) setempat, mulai disoal oleh warga.

Pasalnya penanaman yang bersumber melalui dana CD (community development) PT Santos senilai Rp 220 juta itu dinilai tidak memberikan manfaat bagi warga setempat.

Informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura, pada tahun 2012 lalu perusahaan swasta yang bergerak di bidang Migas itu telah menggelontorkan dana CD sebesar 70. 000.0000. Dana tersebut diperuntukkan penanaman ribuan bibit kelapa di pulau yang dihuni sebanyak empat desa itu, yakni Desa Lombang, Banjati, Banbaru dan Banmaleng, Kecamatan Giligenting. Sayangnya keberadaan ratusan bibit kelapa tersebut sebelum memberian manfaat sudah banyak yang mati akibat kurangnya perawatan.

Namun pada tahun 2013 dan

Sumenep

KAMIS 5 MARET 2015 No. 0559 | TAHUN IV

Peruntukan Dana CD Santos Tak Sesuai Harapan Warga Menduga Hanya Jadi Bancakan Oknum Semata tahun 2014 lalu, PT Santos kembali menggelontorkan dana CD sebesar Rp 150 juta, yakni pada tahun 2013 Rp 70 juta dan pada tahun 2014 Rp 80 juta. Dana puluhan juta tersebut diperuntukkan kepada penanaman bibit cemara udang di Desa Banmaleng, Kecamatan Giligenting.

Haya saja penanaman ratusan pohon itu dinilai hanya buangbuang anggaran. Sebab, sebelum memberikan manfaat bagi warga setempat, bibit cemara tersebut bernasib sama dengan penanaman bibit kelapa, mati sebelum menuai hasil. Bahkan hingga saat ini hanya tersisa sekitar seperempat dari jumlah semula. ”Bukannya kami mau buruk sangka, tapi kenyataan di lapangan seperti itu. Bahkan, hampir semua tanamannya sudah banyak yang mati. Sehingga adanya program itu terkesan hanya dijadikan

bancakan oleh salah satu oknum tertentu saja,” kata warga setempat, Eko Wahyudi.

Mestinya, jika pemerintah di Kecamatan Giligenting benar-benar memikirkna nasib warganya, program tersebut diperuntukkan untuk hal yang lebih bermanfaat, semisal pembangunan sarana kesehatan yang saat ini masih belum memadai. ”Harusnya pemerintah Kecamatan itu lebih berpikir realistis. Saat ini warga sangat membutuhkan jaminan kesehatan. Bukan penanaman pohon seperti yang telah dilakukan. Benar-benar tak efisien,” terangnya Berarti kata Eko, dana CD dari PT Santos semakin memperkaya beberapa oknum saja. Padahal proses eksplorasi dan ekploitasi yang dilakukan oleh PT Santos di perairan blok Malio tersebut akan sangat berdampak terhadap

lingkungan warga sekitar. ” Jika pemerintah tidak sigap, maka yang menjadi korban adalah warga Gili Raja nantinya,” terang aktifis Migas itu.

Dugaan bancakan itu kata Eko kian menguat ketika anggaran pembelian bibit tersebut terlihat saat proses pengadaan dinilai tidak transparan. ”Mestinya sebelum program CD itu direalisasikan, terlebih dahulu di Musrembangcam dulu. Baru kalau sudah ada kepahaman dilakukan. Tapi kalau ini kan tidak, malah pengadaannya terkesan disembunyikan,” tambahnya.

Oleh sabab itu, saat ini dirinya bersama salah satu tim pemerhati anggaran akan mengkaji Surat Pertanggungjawaban (SPj) program CD yang telah diberikan oleh Pokmascam kepada PT. Santos.

Menyikapi hal itu tersebut, Camat Giligenting Amirul Mus-

limin membantah jika program CD yang dikeluarkan oleh PT Santos dinilai hanya jadi bancakan.

Bahkan, pihaknya mengaku semua program sudah terealisasi sesuai dengan aturan yang ada. ”Itu tidak benar. Semua program sudah terealisasi dengan baik.

Bahkan, PT Santos sudah melakukan survei ke lokasi. Selin itu, kami juga telah melaporkan kegiatan itu melalui SPj,” bantahnya.

Ditanya soal tidak adanya transparansi anggaran dalam pengadaan bibit tersebut, pihaknya mengaku sebelum merealisasikan, sebab terlebih dahulu harus melakukan rapat koordinasi dengan kepala Desa setempat. ”Itu sudah melalui rapat dengan kepala desa,” terangnya tanpa memberikan keterangan yang rinci karena dirinya mengaku sedang sakit. =JUNAEDI/SYM

Terganjal Administrasi

Mahasiswa Gagal Audiensi SUMENEP- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sumekar Independen (Formasi) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Rabu (4/3). Mereka bermaksud melakukan audiensi dengan Komisi B DPRD setempat. Namun, karena persoalan administrasi, mereka harus kembali dengan membawa rasa kecewa.

Koordinator audiensi, Iklal mengungkapkan, tujuan kedatangannya ke kantor dewan untuk melakukan audiensi dengan Komisi B terkait dengan tingginya harga beras di pasaran. Selain itu, ia juga hendak menyampaikan aspirasinya menganai harga LPG kemasan 3 Kg yang banyak dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).

Berdasarkan temuan Formasi di lapangan, untuk harga beras sudah mencapai harga Rp. 34 ribu per 3 Kg. Harga tersebut, lanjutnya, di luar kemampuan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah.

“Di Kecamatan Karduluk itu harga beras mencapai Rp. 34 ribu per gantang atau sekitar 3 kg. Ini sangat tinggi bagi masyarakat kecil. Apalagi sekarang harga BBM juga sudah naik, yang otomatis akan berdampak kepada kenaikan harga bahan pokok lainnya,” tukasnya.

Sementara terkait harga LPG, juga menurut temuan mereka berkisar antara Rp. 18 ribu sampai Rp. 20 ribu. Harga tersebut dinilai sudah berada di atas HET. Harga itu ditemukan di Kecamatan Bluto dan Kecamatan Kota. Menurutnya, harga LPG yang berkisar Rp. 18 ribu hingga Rp. 19 ribu ditemukan di Kecamatan Bluto.

“Sedangkan yang di Kota, di Satelit itu harganya mencapai Rp. 20 ribu. Tentunya harga ini sudah di atas HET yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur, dari yang awalnya Rp. 14 ribu menjadi Rp. 16 ribu,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya bermaksud mendesak Komisi B DPRD Sumenep melakukan ins-

peksi mendadak (Sidak) ke pasarpasar untuk memastikan harga LPG kemasan 3 Kg berada pada harga yang semestinya. Tersebut, sebagai dasar membuat kebijakan dalam rangka membantu masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah.

Selain itu, Iklal juga mengaku akan meminta kepada Komisi B agar mendesak pemerintah setempat yang membidangi masalah harga beras, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep untuk melakukan operasi pasar guna membantu masyarakat agar bisa mendapatkan beras dengan harga murah.

Namun, pantauan Koran Madura, meskipun mereka telah menunggu sekian lama, mahasiswa tak bisa melakukan audiensi kemarin. Usut diusut, kata Iklal, surat yang mereka layangkan tiga hari yang lalu tak sampai kepada Komisi B. Surat itu masih mengendap di Bagian Umum DPRD Sumenep.

KECEWA. Beberapa mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sumekar Independen (Formasi) pulang tanpa membawa hasil, Rabu (4/3).

Sebab, audiensi bersama DPRD gagal gara-gara terganjal administrasi.

“Sehingga, dengan sangat kecewa kami harus kembali tanpa membawa hasil apa-apa dari sini.

Padahal, niat kita baik, ingin menyampaikan aspirasi masyarakat.

Tapi, karena ada persoalan administrasi, sehingga kami tidak bisa bertemu dengan wakil kami,” tukasnya dengan raut kecewa.

Secara terpisah, Kabag Umum DPRD Sumenep, R. Herman Kamil mengatakan, seharusnya surat yang dilayangkan oleh mahasiswa

yang mau melakukan audiensi melalui bagian umum terlebih dahulu, bukan langsung kepada ketua.

Dari bagian umum, lanjutnya, surat tersebut akan diajukan kepada ketua DPRD Sumenep untuk kemudian diteruskan kepada komisi yang dituju. “Jadi, dalam hal ini, pemohon harus mengirim surat kembali, disampaikan melalui bagian umum,” jelasnya. =FATHOL ALIF/SYM

Sumenep

KORAN MADURA

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559 | TAHUN IV

C

KELISTRIKAN

Komisi B Nilai Tarif PLTD Masalembu Tak Wajar SUMENEP- Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Nurus Salam menilai bahwa lonjakan tarif pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Kecamatan/Kepulauan Masalembu tidak wajar. Hal itu diungkapkan menyikapi keluhan salah seorang warga Masalembu kepada anggota dewan asal kepulauan Selasa (3/3) lalu.

Lelaki yang akrab disapa Uyuk itu mengatakan, bahwa lonjakan tarif PLTD di Kecamatan/Kepulauan Masalembu, dari yang biasanya “hanya” berkisar Rp. 300 ribu menjadi Rp. 500 ribu hingga Rp. 800 ribu, tidak wajar. Namun, sergahnya, jika tidak dibarengi dengan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.

Akan tetapi, lanjutnya, jika masih banyak persoalan, misalnya waktu hidupnya listrik tidak sesuai dengan keinginan masyarakat atau peralatannya masih belum lengkap, maka lonjakan tarif tersebut semakin tidak wajar.

“Seharusnya, kalau memang tarifnya mau dinaikkan, segala peralatannya harus dilengkapi dulu oleh pihak pengelola. Sehingga bebannya tidak ditanggung oleh masyarakat. Kan, kasihan masyarakat, jika harus membayar tinggi tapi peralatannya masih belum lengkap,” tukasnya.

Oleh karena itu, kata politisi Gerindra itu, pihak Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Sumenep harus membuat kesepakatan dengan pihak pengelola PLTD Kecamatan/Kepulauan Masalembu agar program pelaksanaan kegiantan di sana berpihak kepada masyarakat.

“Sehingga harga yang diinginkan masyarakat itu bisa tercapai. Ada bantuan anggaran yang kemudian mesinnya ada di sana, itu harus dipergunakan. Intinya agar tarif PLTD bisa lebih murah dari harga saat ini,” tandasnya.

Selebihnya, Uyuk menceritakan bahwa beberapa waktu lalu ia telah mengontak pihak kantor ESDM. Bahkan waktu itu, imbuhnya, kepala kantor ESDM sudah ada di Surabaya dalam rangka menandatangani kontrak dengan pihak pengelola PLTD Masalembu supaya pola pengelolaannya bisa berpihak kepada masyarakat. “Tapi, kenapa masih terjadi, ya?,” herannya.

Karenanya, pihaknya mengaku akan memanggil pihak-pihak terkait untuk membicarakan persoalan itu. Sehingga, semuanya betul-betul berpihak kepada masyarakat. “Ini saya dari tadi mencoba menelepon dari pihak ESDM. Tapi belum tersambung,” pungkasnya sambil menunjukkan telepon seluler yang dipegangnya.

Menurut M. Tarip mendatangi kantor DPRD Sumenep, Selasa (3/4) lonjakan tarif PLTD yang terjadi di Masalembu selama dua bulan terakhir terlalu tinggi, sehingga memberatkan kepada masyarakat. Selain itu, lonjakan tarif tersebut tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.

Sementara itu, Kepala Kantor ESDM, Abd. Kahir tak bisa ditemui. Saat didatangi Koran Madura, mantan Kabag Humas itu bilang sedang ada rapat dengan seluruh SKPD. =FATHOL ALIF

MENGADU. AKD Kabupaten Sumenep mengadu ke Komisi B DPRD Setempat, Rabu (4/3). Mereka mengadukan bahwa penangkapan kepada tiga orang penambang batu pasang terkesan sepihak.

Penangkapan Penambang Batu Dinilai Sepihak AKD Mengadu ke Komisi B SUMENEP- Sejumlah Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep mendatangi kantor Komisi B DPRD, Rabu (4/3).

Mereka mengadukan adanya penangkapan terhadap tiga warga terkait penambangan batu pasang di Desa Batuputih Daya, Kecamatan Batuputih, Jumat (27/2) lalu oleh Polhut.

Menurut AKD penangkapan itu terkesan sepihak.

Koordinator kepala desa yang sekaligus menjadi Sekretaris AKD Kabupaten Sumenep, Imam Idafi menuturkan kepada Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Nurus Salam, bahwa pada Jum’at lalu, sekitar pukul 16.00 WIB, sedikitnya tiga warga desa, masing-masing Mupa (57) dan Anwar (35) warga Desa Bulle’en dan Pusa’at (56) warga Desa Batuputih Daya diringkus oleh Polhutan saat menaikkan batu pasang ke atas mobil.

“Informasinya, ketiga warga yang ditangkap itu sekarang sudah dilimpahkan kepada Polres Sumenep. Alasan kepolisian, mereka ditangkap karena diduga telah melakukan penambangan di lahan milik perhutani,” tuturnya.

Padahal, lanjutnya, di lokasi tersebut sudah sejak lama dijadikan tempat

penambangan oleh masyarakat, khususnya Batuputih Daya yang memang mayoritas bekerja sebagai penambang batu putih. “Karena masyarakat sudah sejak lama menganggap lahan itu adalah lahan masyarakat,” tukasnya.

Sedangkan kepala Desa Batuputih Daya, Harno menuturkan, sebelum adanya penangkapan memang tidak ada sosialisasi dari pihak manapun, baik tentang kepemilikan lahan tersebut, ataupun larangan melakukan penambangan di lahan itu.

“Menurut saya, penangkapan itu sepihak. Karena memang tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Kalau lahannya memang milik Perhutani, di sana tidak ada plang-nya. Dan masyarakat memang sudah biasa menambang di tempat itu,” katanya.

Menurut Harno, pasca terjadinya penangkapan terhadap tiga warga tersebut, aktivitas perekonomian masyarakat menjadi lumpuh. Karena, menurut penuturannya, hampir semua masyarakat Batuputih Daya dan sekitarnya bekerja sebagai penambang batu putih. “Karena mereka takut ditangkap juga,” jelasnya.

Oleh sebab itulah, kata Harno, dirinya bersama dengan beberapa kepala desa lainnya menemui Komisi B DPRD Sumenep. Karena, jika aktivitas penambangan batu putih ditutup, ia memprediksi akan berpengaruh terhadap pembangunan di Sumenep.

Selain itu, ia juga meminta Komisi

B untuk memfasilitasi atau memberi bantuan agar ketiga warga yang saat ini ada di Mapolres Sumenep itu dibebaskan sambil menunggu proses perzjinan yang akan dilakukan oleh pihak desa.

“Karena memang sebelumnya tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi. Sehingga masyarakat tidak tahu kalau sudah dilarang,” tukasnya.

Merespon kedatangan sejumlah kepala desa itu, ketua Komisi B, Nurus Salam langsung mengundang pihak kepolisian untuk duduk bareng membicarakan hal tersebut. Dikatakan, persoalan itu harus segera diselesaikan. Pasalnya, kata Uyuk, sebagaimana yang disampaikan oleh sebagaian kepala desa, jika proses penambangan dianggap menyalahi aturan, maka akan mengganjal pembangunan di Sumenep ke depan.

“Sebab tidak akan ada lagi penambang batu yang akan melakukan penambangan. Mereka takut dianggap melanggar Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2013, tentang perusakan dan pelestaraian kawasan hutan,” tukasnya.

Sementara itu, Kasat Intel Polres Sumenep, M. Toyib yang hadir dalam kesempatan tersebut menuturkan akan menyampaikan apa yang telah menjadi permintaan para kepala desa kepada Kapolres Sumenep atau pihak penyidik.

Pasalnya, ia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan.

“Yang punya kewenangan itu adalah penyidik,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559 | TAHUN IV

Ekonomi

Pasar Sapi Perlu Ditata Ulang

Supporter MU-P, Peccot Mania sedang duduk di kursi tamu DPRD Sumenep, Rabu (4/3). Mereka datang ke gedung dewan tersebut untuk bertemu denga Ketua DPRD Herman Dali Kusuma terkait rumput stadion yang rusak.

Rumput Stadion Rusak, Peccot Mania Temui Ketua DPRD Jika Tak Bertanggung Jawab, Seluruh Supporter Akan Turun Jalan SUMENEP- Pasca ditempatinya upacara pembukaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Sumenep membuat Pecot Mania, supporter fanatik Madura United Perssu (MU-P) geram. Pasalnya, kondisi rumput stadion Gor A. Yani mengalami kerusakan dimana-mana. Oleh karena itu, beberapa perwakilan Peccot Mania mendatangi Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma, Rabu (4/3). Mereka meminta Ketua DPRD mendesak pihak penyelenggara agar bertanggung jawab atas kerusakan itu.

Koordinator Peccot Mania yang datang ke kantor dewan kemarin, Hasyim mengaku sangat menyesali tindakan yang telah dilakukan oleh pihak penyelenggara upacara pembukaan O2SN tersebut, yaitu Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep. Menurutnya, pihak Disdik terkesan tidak mau bertanggung jawab.

Hasyim mengatakan, sebenarnya lapangan Gor A. Yani dalam beberapa waktu tera-

khir memang telah distrerilkan, agar kondisi rumputnya bagus.

Pasalnya, dalam waktu dekat akan ada verifikasi oleh PT. Liga Indonesia untuk melihat kelayakan lapangan Gor A. Yani sebagai home base MU-P dalam kompetisi Divisi Utama.

Oleh karena itu, ia mengaku sengaja menemui ketua DPRD Sumenep meminta agar pihak DPRD mendesak Disdik agar bertanggung jawab dan meminta maaf kepada semua pihak yang

merasa dirugikan, salah satunya Peccot Mania.

Hasyim menuturkan, sebenarnya pihaknya sudah mengklarifikasi persoalan itu langsung kepada Disdik. Namun, imbuhnya, pihak Disdik terkesan meremehkan persoalan tersebut dengan menyebut, bahwa rusaknya rumput lapangan itu bisa tumbuh lagi dalam waktu dekat.

“Karena itulah, barangkali kalau DPRD yang meminta, Disdik mau bertanggung jawab,” tukasnya.

Selain bertanggung jawab mengembalikan kondisi lapangan seperti semula dalam waktu dekat, ia juga meminta kepada ketua DPRD Sumenep agar Disdik minta maaf. “Karena kami, para supporter telah lama menunggu Perssu berlaga di Sumenep. Kalau sampai tidak lolos verifikasi karena lapangannya rusak, bagaimana?. Mungkin sepele bagi mereka, tetapi tidak bagi kami. Ingat, Perssu telah mengharumkan nama Sume-

nep,” tandasnya.

Namun imbuhnya, jika dalam waktu dekat pihak Disdik tetap tidak mau bertanggung jawab dan meminta maaf, ia mengaku akan melakukan aksi turun jalan dengan membawa seluruh supporter MU-P. “Karena, saya kira ini bukan persoalan remeh yang seperti mereka (pihak Disdik, red.) duga. Kerusakannya mencapai 75 persen,” pungkasnya.

Sementara itu, ketua DPRD Sumenep mengaku akan menyampaikan permintaan perwakilan Peccot Mania itu kepada pihakpihak terkait. “Sehingga persoalannya bisa cepat selesai dan tidak ada yang merasa dirugikan dan tersakiti lagi,” kata Herman.

Untuk diketahui, Selasa (3/3) lalu Disdik Kabupaten Sumenep meksanakan upacara pembukaan O2SN yang bertempat di lapangan Gor A. Yani. Pasca acara pembukaan tersebut, rumput lapangan banyak yang rusak. =FATHOL ALIF/SYM

SUMENEP – Wakil Ketua B DPRD Sumenep Juhari meminta agar pengelolaan pasar sapi di beberapa daerah harus kembali ditata ulang. Pasalnya, keberadaannya sering mengganggu arus lalu lintas. Itu disebabkan para pedagang banyak yang melakukan transaksi di pinggir jalan. ”Kami lihat di beberapa pasar, baik di kota, maupun pasar tradisional lainnya, seperti di Lenteng, Ganding dan pasar Prenduan. Bisa dipastikan ketika pasaran sapi datang, rata-rata transaksi yang dilakukan dipinggir jalan. Akhirnya, macetpun tak terhindari,” katanya.

Oleh karena itu, politisi PPP itu sangat berharap agar tempat pasar sapi kembali ditata, supaya tidak mengganggu terhadap laju perjalanan yang melintasi jalan tersebut. ”Ketika seorang penjual sapi bertransaksi di pinggir jalan raya, secara otomatis arus lalu lintas akan terganggu dan menyebabkan kemacetan total,” jelasnya.

Selain itu, Juhari berharap agar fasilitas umum seperti kamar mandi dan tempat ibadah di dalam pasar juga diperhatikan. ”Yang tak kalah penting, fasilitas umum juga perlu diperhatikan”, ujarnya.

Juhari mengaku banyak menerima keluhan karena minimnya fasilitas umum di pasar, baik musala maupun kamar mandi.

“Termasuk area parkir. Kalau diadakan tempat parkir bagi pedagang kiranya akan lebih nyaman” hematnya.

Sementra ketika ditanya tentang Peraturan Daerah Sumenep Nomor 2 bagian 5 Tahun 2012 soal Retribusi Pasar, pihaknya menilai, pengelola pasar masih banyak yang antipati terhadap peraturan tersebut.

Menurutnya, sampai saat ini pasar sapi masih berjalan seperti biasanya, yaitu dari pukul 13.00 sampai 18.30. Padahal, peraturan daerah sudah menjelaskan, demi keamanan penjual dan pembeli, maka pasar sapi dibuka dari pukul 09.00 dan harus sudah meninggalkan pasar pukul 15.00.

Sebelumnya, Kabid Pendapatan DPPKA Sumenep Imam Sukandi terus akan berusaha untuk memperbaiki sejumlah fasilitas pasar tradisional. Dengan harapan, ke depannya pasar tradisonal bisa memberikan kontribusi yang lebih untuk PAD. =JUNAEDI/SYM

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559 | TAHUN IV

E

BIROKRASI

Dualisme Jabatan Selimuti UPT Dishutbun SUMENEP – Keberadaan Kepala Unit Pelaksna Tekhnis (UPT) Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumenep, kembali dalam sorotan. Sebab, disinyalir banyak Kepala UPT Dishutbun yang rangkap jabatan. Terbukti, seperti Wardi selain sebagai Kepala UPT Dishutbun Kecamatan lenteng, ia juga menjadi Kepala UPT Dishutbun Kecamatan GulukGuluk.

Akibatnya, peran dan fungsi sebagai pucuk pimpinan di tingkat kecamatan menjadi tidak maksimal. Bahkan, banyak pro-

gram kemasyarakatan di bidang kehutanan menjadi terabaikan. ”Saya tidak bermaksud membandingkan kinerja seseorang, tapi semenjak kapala UPT diganti, banyak program kemasyarakatan di bidang perkebunan yang ditinggalkan,” kata Sandy Tyas Mulyadi, Ketua BPD Payudan Daleman Kecamatan Guluk-Guluk.

Sebelumnya, Kepala UPT Hutbun Guluk-Guluk dijabat oleh Hairul Saleh. Tapi sejak adanya roling jabatan beberapa bulan yang lalu, posisi Harul Saleh diganti oleh Wardi yang saat itu

juga menjadi kepala UPT Dishutbun Kecamatan Lenteng. ”Kalau sudah rangkap jabatan, jelas kinerjanya tidak akan maksimal. Apalagi letak geografis di antara Kecamatan Lenteng dan Kecamatan Guluk-Guluk sangat jauh,” katanya Dirinya selaku bagian dari kepemerintahan Desa di Kabupaten Sumenep, mengaku sangat kecewa dengan adanya roling jabatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. ”Rotasi jabatan itu tidak sevisi dengan uapaya pemerintah daerah,

utamanya di bidang kehutanan dan perkebunan,” terangnya Oleh sebab itu, Kepala Dishutbun Sumenep Edy Sutrisno diminta sigap dalam menangani hal itu. Sebab, jika itu dibiarkan, dipastikan program pemerintah daerah di bidang kehutanan dan perkebunan tidak akan berjalan maksimal. Lebih-lebih di Desa Guluk-Guluk. ”Kami harap BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan), termasuk Bupati Sumenep A. Busyro Karim lebih hati-hati dan profesional ke depannya jika hendak melakukan rotasi

jabatan. Sehingga adanya kebijakan itu tidak menuai permasalahan di kemudian hari,” harapnya.

Sementara kepala Dishutbun Sumenep Edy Sutrisno masih belum bisa menjelaskan terkait langkah bijak yang akan dilakukan ke depan. Sebab, ketika Koran Madura bertandang di tempat kerjanya, yang bersangkutan masih belum bisa ditemui karena sedang mengikuti rapat. Sementara saat dihubungi melalui telepon selulernya, ia juga tak merespon meskipun nada deringnya terdengar aktif. =JUNAEDI/SYM

Guru Favorit SDN Kalebengan I Gagal Dimutasi Dewan Nilai Mutasi itu Sepihak SUMENEP – Mutasi yang dilakaukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, terhadap salah satu guru Favorit di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kalebengan I, Kecamatan Rubaru, gagal dilakukan. Buktinya, guru favorid dambaan semua murid, yakni Sunawi, mulai hari ini (Kemarin, red.) telah kembali mengajar di SDN tersebut. ”Alhamdulillah, hari ini semua siswa sudah masuk dan mau mengikuti KBM di sekolah ini,” kata Kepala SDN Kalebengan I Hariyanto.

Kembalinya Sunawi ke Sekolah SDN Kalebengan I itu salah satunya disebabkan selama tiga hari 189 siswanya terpaksa melakukan mogok sekolah. ”Untuk mengembalikan ratusan siswa kami, tidak terlepas dari peran serta masyarakat setempat yang terus mendesaknya, agar membuat surat ke Bupati, supaya Sunawi dikembalikan ke sekolah semula,’’ lanjut Hariyanto.

Baru setelah surat kepada Bupati dibuat, dan Sunawi secara sukarela mau kembali ke SDN Kalebengan I, emosi wali murid dan masyarakat melunak kemudian mengembalikan anaknya ke sekolah. ”Setelah masyarakat mem-

buat surat permohonan ke Bupati, dan Sunawi kembali ke Kalebengan, masyarakat baru percaya,” tegasnya.

Dikatakan, sejak ratusan siswanya mogok sekolah, mulai Jumat (28/2), Kepala SDN Kelebengan I, nyaris tidak pulang ke rumahnya. Hariyanto terus berkoordinasi dengan masyarakat sekitar, supaya sekolahnya tidak kosong. Bahkan meski hari Minggu, ia tidak berlibur, demi mengembalikan siswa-siswinya. ”Alhamdulillah, upaya yang kami lakukan membuahkan hasil, semua siswa kami sudah kembali masuk sekolah,” pungkasnya.

Salah seorang wali murid SDN Kalebengan I Daniji, mengakui jika anaknya sudah mau kembali masuk sekolah, lantaran guru favoritnya dikembalikan. Namun begitu pihaknya masih waswas terhadap janji kepala sekolah untuk mengembalikan Sunawi ke tempat asalnya mengajar. ”Kami masih waswas dengan janji kepala sekolah untuk mengembalikan Pak Sunawi, takutnya janji itu cuma siasat untuk menarik simpati anak-anak.

Dan jika itu yang terjadi, jangan harap anak-anak mau sekolah disini,”pungkasnya.

Sepihak Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Sumenep Moh. Imran menilai bahwa mutasi yang dilakukan oleh Disdik itu terkesan

sepihak. Sebab, pihaknya meyakini jika mutasi yang dilakukan dengan cara musyawarah, tidak mungkin akan terjadi polemik yang sampai menggangu terhadap proses KBM. ”Meskipun kami masih belum tahu persis, tapi kami mempunyai keyakinan jika mutasi yang dilakukan itu sepihak,” katanya.

Ia menyadari jika rotasi jabatan termasuk hal yabng lumrah. Hanya saja diirnya berharap setiap langkah mutasi itu dilakukan secara profesional sebagiamana mekanisme yang ada. ”Kalau sampai salah langkah, pasti akan menimbulkan polemik yang berkepanjangan,” terangnya Oleh sebab itu, pihaknya me-

minta Disdik selaku satker yang menangani persoalan tersebut, harus segera mengambil sikap tegas. Sehingga, persoalan serupa tidak terjadi di sekolah yang lain.

Kepala Bidang Ketenagaan dan Kepengawasan Disdik Sumenep Fajarisman mengatakan, mutasi yang dilakukan di semua sekolah, termasuk di SDN Kalebengan I sudah sesuai prosedur yang ada. ”Kalau itu (Mutasi guru SDN Kelebengan I) dilakukan atas usulan dari yang bersangkutan,” katanya.

Atas dasar itulah, pihaknya mengajukan mutasi kepada Bupati Sumenep A. Busyro Karim selaku pemangku kebijakan terting-

gi di Kabupaten Sumenep. ”Kalau memang ada yang berbeda pendapat dengan kebijakan itu saya harap untuk legowo. Sebab, mutasi itu dilakukan untuk kebaikan bersama dan dunia pendidikan di Sumenep,” tegasnya.

Seperti diketahui, Sunawi (45), guru favorit bagi siswa di SDN Kalebengan I, dikenal sangat rajin dan selalu dekat dengan siswasiswinya, bahkan kerapkali datang dan berkunjung ke kediaman wali muridnya, khususnya jika ada anak/siswa yang perlu bimbingan khusus dalam belajarnya. Karenanya guru yang sudah 20 tahun mengajar tidak ingin tergantikan oleh siapapun. =JUNAEDI/SYM

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

KAMIS 5 MARET 2015 No. 0559 | TAHUN IV

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559 | TAHUN IV

MADURA

F

PAMERAN BATU AKIK. Komunitas pecinta batu akik, menggelar batu akik koleksinya, saat pameran dan workshop keris dan batu akik, di Pondok Seni Mayapadha, Pamekasan, Jatim. Kegiatan yang berlangsung selama sepekan itu, diikuti paguyuban sejumlah pecinta akik dan benda pusaka serta komunitas pedagang antik se-Jatim.

RS Waru Tak Kunjung Kelar Sudah Sedot Rp 23 Miliar, Masih Butuh Rp 15 Miliar Tambahan PAMEKASAN - Rumah Sakit (RS) Tipe D yang didirikan di atas lapangan karapan sapi di Kecamatan Waru masih butuh dana tambahan untuk pembangunan kamar mayat, pembangunan pagar, dan beberapa fasilitas lain. Dana yang dibutuhkan sekitar Rp 10-15 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, Ismail Bey mengatakan pembangunan RS memang memakan anggaran besar dan fasilitas harus benarbenar lengkap. Tujuannya untuk memberikan kenyamanan kepada

pasien dan keluarganya.

Menurut Ismail, RS Waru saat ini sudah berstatus SKPD dan tidak lagi di bawah koordinasi Dinkes. Sehingga segala kebutuhan anggaran yang mengajukan ialah pihak manajemen RS Waru.

�RS Waru sudah terpisah dengan kami, karena menjadi SKPD tersendiri, seluruh kebijakan dan kebutuhan anggaran menjadi kewenangan penuh pimpinan SKPD,� ujarnya.

Pada 2015 ini APBD menganggarkan sekitar Rp 6 miliar lebih untuk kelanjutan pembangunan yang tertunda. Meliputi tempat parkir depan RS, pagar depan, pagar sisi utara, fasilitas kamar mayat, dapur laundry, dan musala.

Dalam waktu yang tidak lama ini, pekerjaan proyek tersebut

akan segera dilaksanakan. Hanya saja ia tidak menyebutkan sumber anggaran kelanjutan pembangunan, berikut kontraktor yang mengerjakannya.

Sementara yang belum terjangkau dari anggaran itu berupa pembangunan pagar rumah dinas dokter dan rumah dinas perawat yang menetap dan bersebelahan dengan RS. Pembangunan RS Waru bertujuan untuk mengurangi dan mempermudah pasien yang berasal daerah pantura. Selama ini,

sekitar 40 persen pasien yang dirujuk ke RSUD dr. Slamet Martodirdjo Pamekasan berasal dari wilayah itu.

Ismail menjelaskan, pembangunan RS Waru saat ini sudah menelan biaya sebesar Rp 23 miliar. Tahap pertama pada 2012, Rp 8 miliar lebih tahap kedua 2013, Rp 8 miliar dan tahap ketiga 2014 menelan biaya sebesar Rp 7 miliar. Dana yang digunakan berasal dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT). =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559 | TAHUN IV

G

JUKLAK RASKIN

Bulog Tahan Raskin 2015 untuk Madura PAMEKASAN - Seluruh Bulog Subdivre di wilayah Jawa Timur (Jatim) mulai mendistribusikan beras masyarakat miskin (raskin) setelah Bulog Divre Jatim melaunching raskin 2015 pada 24 Februari lalu. Tapi, Subdivre XII Madura masih menahan raskin untuk wilayah Madura.

Bulog beralasan masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) yang tengah digodok Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Juklak yang dibuat secara umum untuk se-Jatim, tidak bisa diterapkan di Madura, sehingga akan ada juklak raskin khusus untuk wilayah itu.

Kepala Bulog Subdivre XII Madura, Amrullah mengatakan pihaknya tidak bisa mulai mendistribusikan beras untuk warga miskin di empat kabupaten di Pulau Madura, sebelum ada juklak khusus.

Yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

“Sebenarnya juklak raskin se Jawa Timur sudah ada. Tapi dengan kasuskasus yang terjadi di Bolug Madura, pemprov mengambil kebijakan untuk Madura ada juklak khusus. Kami sedang menunggu juklak itu untuk mulai menyalurkan raskin,” katanya.

Amrul memperkirakan perubahan dalam juklak khusus Madura itu terkait pengaturan pendistribusian raskin. Namun pihaknya tidak bisa memastikan itu, karena tidak dilibatkan dalam pembuatan juklak dimaksud.

Pihaknya memastikan, jika dalam juklak itu sistem pendistibusian raskin di Madura akan lebih ketat dari tahun sebelumnya. Sebab tujuan juklak khusus itu dibuat agar pendistribusian raskin di Madura lebih baik dari sebelumnya.

“Kalau stok beras di gudang Pamekasan, cukup dalam melakukan distribusi untuk satu bulan. Sekarang kami masih mengajukan stok tambahan. Karena setelah ada masalah beras di gudang Pamekasan, belum ada beras masuk,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

TAK BERMINAT. Petani di wilayah Kabupaten Probolinggo sejak Januari lalu tidak menggunakan insektisida dan memilih obat jenis fungisida. Dua jenis obat itu sama-sama zat kimia yang bertujuan untuk membunuh hama. Bedanya, insektisida berbentuk racun, sedangkan fungisida bersifat menolak kehadiran hama.

Pansus I Akan ke Mendagri Ada Aturan Pilkades Tak Bisa Diterapkan PAMEKASAN - Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 tahun 2014 tentang Desa terdapat aturan yang dinilai tidak bisa diterapkan di Pamekasan, yaitu soal penetapan tempat pemungutan suara (TPS) dan ketetapan jumlah calon. Sehingga Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Pamekasan akan berkoordinasi dengan Kemendagri agar aturan itu tidak dilaksanakan dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) di wilayah itu.

Ketua Pansus I DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan terdapat kebiasaan lokal di Pamekasan yang tidak mungkin dipadukan dengan Permendagri yang akan jadi acuan dalam Perda Pilkades di Pamekasan. Berupa kebiasaan penentuan TPS dipusatkan di satu loksi. Sedangkan dalam Permendagri itu akan dibagi layak-

nya pemilihan umum, terdiri dari dari beberapa panitia pemungutan suara (PPS) yang menangani sejumlah TPS. Selain itu, juga terdapat ketentuan yang membatasi jumlah calon kepala desa yang tidak lebih dari 5 orang dan minimal 2 orang calon. Pihaknya, menginginkan khusus di Pamekasan diberikan

keleluasaan untuk sesuai dengan ketentuan atau kebiasaan yang sudah pernah berlaku sebelumnya.

“Dua poin ini yang masih akan kami koordinasikan dengan Kemendagri, karena jika aturan di Permendagri itu dituangkan di Perda Pilkades Pamekasan, diperkirakan bisa menciptakan kerawanan sosial di desa,” kata Politisi Partai demkcrat ini.

Ismail menjelaskan, pembahasan Raperda Pilkades di Pamekasan diprediksi akan molor karena harus melakukan pembahasan dari awal lagi menyusul masuknya draft Raperda Pilkades baru yang diajukan eksekutif. Padahal, Pansus DPRD setempat sudah membahas raperda berdasar draft lama.

“Dengan masuknya draft baru ini ya kami bahas dari awal lagi, karena draft yang lama tidak sesuai dengan Permendagri. Kami kira pembahasan yang dialukan sebelumnya tidak sia-sia, karena bisa dijadian bahan untuk pembahasan draf yang baru,” ungkapnya.

Sebelumnya, ketentuan turunan dari Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tentang Desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014. Namun Permendagri tersebut baru diterima oleh Bapemas Pemdes setelah Raperda tentang Pilkades sudah dibahas oleh legislatif. =ALI SYAHRONI/UZI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559 | TAHUN IV

PUKAT TERLARANG

Nelayan Dapat Toleransi

AKSI. Sejumlah aktivis PMII Komisariat STAI-MU Pamekasan sedang membagikan selebaran kepada pengguna jalan di kawasan Monumen Arek Lancor, kemarin (4/3).

Gus Nuril Diturunkan, Mahasiswa Unjuk Rasa Abror: Prihatin atas Mewabahnya Islam Garis Keras PAMEKASAN - Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum (STAI-MU) Pamekasan menggelar unjuk rasa di area Monumen Arek Lancor, Pamekasan, kemarin (4/2). Aksi tersebut sebagai dukungan moral terhadap DR. KH Nuril Arifin Husein (Gus Nuril).

Aksi mereka dilakukan dengan menyebarkan selebaran yang berisi tentang penilaian mereka tehadap tindak pengusiran Gus Nuril saat mengisi pengajian maulid di masjid As-Su’ada’, Jatinegara, Jakarta Timur (20/2) lalu. Mereka juga membawa sejumlah poster yang mengecam pengusiran tersebut dan menyatakan menolak atas metode dakwah yang menggunakan jalan

kekerasan.

Menurut mereka, kabar pengusiran Gus Nuril yang dianggap menghina habib dan ulama serta memuji bangsa Cina adalah fitnah. Pasalnya, dalam video pengusiran Gus Nuril yang berdurasi sekitar 29 menit itu, tidak ada penyataan Gus Nuril yang menghina habib dan ulama.

Justru, Gus Nuril memuji dan mengagungkan keturunan Rasu-

lullah. Sementara pernyaatan Gus Nuril yang menyanjung Cina itu ditujukan kepada penduduk Cina yang menulis Alquran di sepuluh lempeng batu pada masa sahabat Said Bin Abi Waqash.

Korlap Aksi, Moh Abror Ibnu Abdillah mengatakan bahwa aksi tersebut sebagai bentuk keprihatinan atas mewabahnya Islam garis keras di Indonesia. Sebagai ungkapan penolakan terhadap paham radikalisme agama di Indonesia.

“Pengusiran terhadap Gus Nuril jelas sangat tidak manusiawi. Jika memang isi ceramah Gus Nuril dinilai melenceng dari esensi maulid Nabi, seharusnya bisa ditegur tanpa mempermalukan beliau. Apalagi beliau merupakan tokoh di kalangan Nahdlatul Ulama,” kata Abror.

Lanjutnya, jika video yang beredar di You Tube itu diamati dengan cermat, terkesan pengusiran terhadap Gus Nuril sudah terencana. Dalam video itu nampak jelas, saat Gus Nuril ceramah datang sejumlah anggota kelompok salah satu ormas Islam, yang menurunkannya, lalu mengganti dengan penceramah lain, yang merupakan anggota kelompok ormas itu.

“Kami menolak dakwah kelompok radikal yang cenderung melenceng dari ajaran Islam. Untuk itu, kami minta pemkab juga mencegah masuknya paham radikal di Kota Gerbang Salam. Biarlah para ulama pesantren yang mengajarkan tentang keislaman secara damai,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Kendati sudah ada aturan yang melarang penggunaan alat penangkapan ikan atau pukat yang dapat merusak ekosistem laut, namun nalayan di Pamekasan masih bisa menggunakan pukat terlarang itu setelah mendapatkan toleransi.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikan (Permen-KP) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Mengunakan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets), yang sudah diberlakukan sejak 8 Januari 2015.

Sementara pukat yang biasa digunakan nelayan di Pamekasan masuk dalam dua kategori itu. Yaitu payang, cantrang dan gardan. Kendati demikian, nelayan tidak perlu kawatir akan ditangkap petugas karena mengunakan pukat itu karena ada toleransi dari Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Provinsi Jawa Timur.

Kepala DPK Pamekasan, Nurul Widiastuti mengatakan pemberian toleransi itu diberikan kepada nelayan di Pamekasan, setelah pihaknya berkirim surat pada DPK Provinsi agar Permen tersebut ditinjau ulang.

“Surat yang kami layangkan itu sudah ada tanggapan dari Pemprov yang memberikan toleransi nelayan Pamekasan mengunakan payang, cantrang dan gardan hingga September 2015 nanti. Sambil lalu kementerian mencari alat tangkap alternatif lain sebagai kompensasinya,” kata Nurul.

Dijelaskan, pukat jenis gardan dan cantrang biasa digunakan nelayan di pesisir pantai selatan Pamekasan.

Dua jenis pukat itu dapat berdampak buruk pada ekosistem karena lingkungan akan rusak.

Pasalnya, pembuka pukatnya menggunakan papan dan diseret menggunakan kapal atau manusia. Dua alat tersebut dapat menyeret semua jenis ikan kecil, maupun besar sehingga dapat memutus rantai perkembangbiakan ikan.

Sementara, pukat payang yang biasa digunakan oleh banyak nelayan di bagian pesisir panata utara (Pantura), masih menjadi satu-satunya alat tangkap teri yang paling efektif dan produktif. Sehingga tangkapan ikan nelayan melimpah. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559 | TAHUN IV

I

TERANCAM GAGAL PANEN. Petani berusaha menegakkan tanaman padi yang roboh akibat diterjang angin puting beliung di Desa Tanjung, Pademawu, Pamekasan, Jatim, Selasa (3/3). Angin puting beliung yang disertai hujan lebat itu selain merusak sejumlah bangunan juga merusak sebagian tanaman padi yang mulai berbulir sehingga petani terancam gagal panen.

PAMEKASAN - Stadion Pamekasan di Desa Cegug yang diprediksi dapat digunakan sejak Juli mendatang terancam meleset. Sebab pekerjaan pembangunan yang menguras dana puluhan miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan hingga saat ini belum ada aktivitas lanjutan.

Kepala Bagian Pembangunan Pemkab Pamekasan, Rahmat mengakui hingga saat ini belum ada aktivitas pekerjaan proyek stadion itu karena proses lelang terhadap anggaran pembangunan stadion tahap kedua belum selesai. Ditargetkan proses lelang tuntas pada minggu ini, sehingga pekerjaan lanjutan akan dimulai sejak April mendatang.

Dengan demikian, Rahmat

Target Stadion Cegug Berpotensi Meleset Aktivitas Kelanjutannya Masih Proses Lelang meragukan stadion itu bisa dimanfaatkan pada Juli mendatang, sekalipun untuk lapangan sepak bola saja. Apalagi pada bulan itu masih proses pekerjaan pembangunan tahap kedua.

Rahmat mengakui, pembangunan stadion tahap kedua itu merupakan pekerjaan proyek yang tertunda pada tahun sebelumnya.

Dana anggarannya kurang lebih senilai Rp 27,5 miliar. Rp 7,5 bersumber dari APBD 2013 dan Rp 20 miliar dari APBD 2014. Sementara untuk pengadaan lampu stadion senilai Rp 5 miliar.

Fokus pekerjaan proyek

stadion tahap kedua yakni finishing (penyelesaian akhir) dan pembangunan lapangan.

Ia meyakini stadion sempurna pembangunannya pada akhir tahun ini. Sehingga masyarakat sudah bisa memanfaatkan dengan baik setelah pembangunan selesai.

Sekalipun nanti sudah tuntas, masih ada tanggung jawab pihak ketiga untuk melakukan perawatan gedung stadion tersebut. �Kalau bulan Juli saya tidak yakin stadion bisa digunakan, tetapi kalau akhir tahun saya jamin pasti selesai secara

sempurna,� ujar Rahmat.

Ia menambahkan anggaran senilai Rp 5 miliar untuk lampu stadion masih kurang. Sebab idealnya pengadaan lampu itu membutuhkan dana sekitar Rp 8-10 miliar.

Rahmat berharap pembangunan stadion tahap kedua ini mendapat dukungan dari masyarakat dan tidak mendapat hambatan.

Sehingga pembangunan stadion ini bisa segera tuntas dan beroperasi serta mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di sekitar stadion.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Halili mengancam tidak akan memberikan anggaran pembangunan stadion jika pemerintah tidak berhasil menuntaskan pembangunan pada tahun ini.

Pembangunan stadion merupakan permintaan masyarakat Pamekasan, baik masyarakat utara maupun selatan. Sejak pemerintah mengajukan anggaran pengadaan lampu stadion, ia sudah meminta kepastian penyelesaian pembangunannya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN J KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

KAMIS 5 MARET 2015 No. 0559 | TAHUN IV

J

SDN 2 Kotah Ambruk Siwa Terpaksa Belajar di Rumah Warga SAMPANG- Sembilan puluh empat siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Kotah, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, terpaksa menjalani kegiatan belajar mengajar (KBM) di rumah warga sekitar, Rabu (4/3). Pasalnya, gedung sekolah ambruk parah akibat pergeseran tanah pondasi.

Pantauan Koran Madura, semua siswa itu sudah dua hari ini menjalani KBM di rumah warga milik Asnawai (55) Dusun Kin Dajah, Desa Kota Kecamatan Jringek. Karena, gedung sekolah yang mereka tempati ambruk dan mengancam keselamatan siswa. Selain itu, musala milik Asnawai juga dipenuhi siswa Kelas IV yang sedang belajar.

Sri Wahyuni, guru SDN 2 Kotah mengatakan, anak didiknya terpaksa melaksanakan Ujian Tengah Semester (UTS) di rumah warga sekitar. Karena, kondisi gedung sekolah mengancam keselamatan siswa. Bahkan, gedung sekolah tersebut sampai saat ini sering goyah. Kendati itu, pihak sekolah malarang siswanya mendekat ke gedung tersebut.

“Kami terpaksa memindahkan proses KBM dan UTS ke rumah warga. Sebab, kondisi gedung sekolah mengancam keselamatan siswa,” kata Sri. Sri menambahkan bahwa, pas-

ca ambruknya sekolah itu banyak siswa kelas I dan IV tidak masuk sekolah disebabkan lokasi rumah yang ditemapati KBM tidak memadai. Sementara kelas V dan VI tetap melanjutkan KBM di dalam kelas. Karena dua kelas itu tidak mengalami pergesaran tanah.

“Untuk kelas I dan III KBM menempati depan rumah Asnawai.

Kelas IV di musala. Sementara untuk kelas V dan IV tetap di dalam kelas,” paparnya.

Dengan Kondisi gedung ambruk itu, Sri mengharapkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang segara memperbaiki.

Agar anak didiknya kembali normal melaksanakan KBM. Sebab, dengan jumlah siswa 94 yang terdiri dari kelas I dengan jumlah siswa 26, kelas II 25, Kelas II 19 dan IV 24 itu tidak mungkin selamaya menjalankan KBM di rumah warga. “Kami dalam kondisi memprihatinkan. Maka kami mengharapkan kepada Disdik

agar segara memeprbaiki. Sebab, gedung sekolah ini sudah tidak bisa digunakan lagi,” harapnya.

Tokoh Masyarakat setempat, H. Sahid (50) mengaku bahwa gedung sekolah SDN 2 Kotah sudah di survei oleh Kepala UPTD dan akan dilaporkan ke Disdik Sampang untuk dilakukan rehab ulang. Dan mengharapkan Dis-

dik segara menyikapi persoalan tersebut. Sebab, langkah ini menyangkut masa depan anak Didik.

“Dalam kondisi seperti ini. Saya harapkan disdik segera menyikapi persoalan ini agar anak Didik bisa menjalankan KBM dengan normal,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasi Sarana dan Prasaran Disdik Sampang Ro-

jiun mengatakan, pihaknya sudah mengetahui adanya bangunan SDN 2 Kotah itu yang nyaris roboh. Dan akan segara menyampaikan kepada pimpinan terkait langkah maupun tindak lanjutnya, mengingat bangunan tersebut dinilai rusak parah.

“Kami sudah turun ke lapangan, kemungkinan masuk rehab berat, untuk langkah yang akan ditempuh Disdik. kami masih ingin minta petunjuk kepada kapala Disdik dan Sekda,” singkatnya.

Pantauan di lokasi, gedung sekolah SDN 2 Kotah ambruk akibat terjadi pergesaran tanah yang terjadi pada hari Senin yang lalu.

Ruangan kelas I hingga kelas IV sudah tidak bisa ditempati lagi.

Sementara untuk kelas V dan IV masih tetap utuh. Namun, kelas yang utuh diprediksi akan roboh juga. Sebab, pergesaran tanah sampai saat ini terus goyah.

Selain itu, SMP Satu Atap yang juga satu halaman dengan SDN 2 Kotah juga mengalami ambruk parah di bagian kelas 7. Bahkan, kondisi itu juga terancam akan roboh semua mengingat pergeseran semakin parah. Kendati itu, siswa kelas 7 menjalankan proses KBM halaman ruangan guru. =RIDWAN/LUM

TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Warga Pertanyakan Dana CSR Petronas SAMPANG- Puluhan warga dari dua kecamatan, yakni Sokobenah dan Banyuates Kabupaten Sampang mendatangi kantor Pemkab, Rabu (4/3). Mereka mempertanyakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Petronas tahun 2014.

Pasalnya masyarakat masih belum merasakan adanya dana itu.

Masyarakat dari dua kecamatan tersebut berasal dari desa Tamberru Barat, Tamberru Timur, Sokobenah Daya Kecamatan Sokobenah, sementara Desa Beteah dan Desa Nepa termasuk Kecamatan Banyuates. Dari puluhan yang mempertanyakan dan CSR tersebut berjanji akan kembali mendatangi pemkab.

Sebab, dalam pertemuan itu tidak ditemui langsung oleh pihak yang bertanggung jawab yaitu Petronas.

Tamsul Warga Sokobenah mengatakan, kedatangan puluhan warga ke Pemda untuk mempertanyakan dana CSR Petronas tahun 2014 lalu yang dinilai tidak pernah di realisasikan kepada masyarakat Sampang, terutama wilayah pantura dan desa terpencil. Sebab, dana

CSR tahun ini diketahui belum dinikamati oleh masyarakat, baik berupa fisik maupun non fisik.

“Kedatangan kami mempertanyakan dana CSR yang sampai saat ini masih belum bisa dirasakan oleh masyarakat Sampang, baik berupa fisik atau non fisik. Selain itu, sampai saat ini tidak ada bukti kalau dana tersebut direalisasikan,” paparnya usai audiensi.

Tamsul dan puluhan

masyarakat lainnya, merasa kecewa kepada pemkab karena tidak menghadirkan dari pihak Petronas, padahal, surat pemberitahuan kepada pemkab satu minggu sebelum audiensi dilaksanakan. Bahkan, dalam surat itu tertulis dengan jelas bahwa ada tembusan kepada direksi Petronas. Namun, Pemkab terkesan mengabaikan permintaannya.

“Satu minggu sebelum audiensi dilaksanakan. Surat pemberitahuan WARGA: Puluhan Warga dari Dua Kecamatan Wilayah Pantura mendatangi Pemda. Rabu (4/3). Mereka menyoal ketidak jelasan dana CSR 2014

kepada pemkab dan tembusan kepada direksi Petronas. Namun, perwakilan dari petronas tidak hadir.

Ini menandakan ada yang tidak beres,” katanya.

Dalam audiensi itu Kata Tamsul, belum menemukan titik yang diinginkan masyarakat. Sebab, Wakil Bupati Fadilah Budiono, Asisten II Syamsul Hidayat, Kepala Disperindagtam Misdi, dan Dirktur PT SSS Winarto tidak bisa memberikan jawaban kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat membutuhkan jawaban dari direksi Petronas yang juga menangani dana CSR tersebut. “Kami akan kembali datang ke Pemda dan meminta kepada Pemda untuk menghadirkan pihak Petronas agar semua persoalan yang dipertanyakan masyarakat dijawab dengan benar,” mintanya.

Apabila tidak dipenuhi permintaanya, lanjut pria asal Sokobenah itu, masyatakat sepakat akan mendatangi langsung ke Petronas agar persoalan ini jelas.

Sebab, jika dana CSR ini dibiarkan. Maka yang akan menikmati

adalah direksi Petronas dan oknum di lingkungan Pemda. Sementara, masyarakat Sampang akan terus menderita dengan kemiskinan. “Kami sudah sampaikan kepada Asisten II. Audiensi selanjutnya harus ada perwakilan dari Petronas. Dan itu sudah disepakati dengan jangka waktu satu minggu,” tandasnya.

Sementara Asisten II Syamsul Hidayat mengatakan, bahwa pihak Petronas sudah melakukan sosialisasi pelaksanaan CSR tahun 2014 dan direalisasikan. Bentuk realisasi itu berupa pelatihan ke UPT tenaga kerja di Surabaya, dan mendirikan madrasah. Namun, Syamsul Hidayat tidak menyebutkan lokasi pembangunan fisik tersebut.

Saat ditanya tentang nilai anggaran sosialisasi dana CSR itu, Syamsul Hidayat juga merasa tidak tahu. “Kalau menyangkut kegiatan Petronas dalam hal ini sosialisasi dana CSR. Saya tidak terlalu tahu. Sebab, sebelumnya saya tidak menjabat Asisten II,” ucapnya. =RIDWAN/LUM

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559 | TAHUN IV

SEREMONIAL

FRAKSI DEMOKRAT DPRD SAMPANG

Bupati-Wabup Hadiri Pemakaman Moh. Syafiudin SAMPANG- Bupati Sampang, A Fannan Hasib bersama Wakil Bupati Sampang, Fadilah Budiono menghadiri pemakaman Moh Syafiudin, anggota DPRD Sampang 2014-2019 di rumah duka, Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Rabu (4/3).

Anggota Fraksi Hanura itu meninggal dunia pasca mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Jrengik, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Selasa (3/3) lalu. Sebelum meninggal, anggota Komisi III DPRD Sampang itu sempat dirawat di RS Husada Utama Surabaya. Namun, Syafiudin tidak mampu melewati masa kritis hingga akhirnya meninggal dunia pada Rabu (4/3), pukul 05.15 WIB. Bupati Sampang A Fannan Hasib mengatakan, keluarga besar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang turut berduka cita atas meninggalnya Moh Syafiudin, politisi muda dari Partai Hanura. Fannan berharap le-

gislator muda itu mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. ”Semoga almarhum mendapat yang layak dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Kami berduka cita yang sedalam-dalamnya,” katanya usai pemakaman.

Pemkab Sampang, lanjut Fannan, merasa kehilangan atas meninggalnya

wakil rakyat Sampang yang terpilih melalui Dapil V itu. Karena itu, dirinya bersama Wabup Sampang Fadilah Budiono turut mengantarkan Syafiudin hingga peristirahatan terakhir di kompleks pemakaman Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong. Itu sebagai simbol belasungkawa yang mendalam atas kepergian almarhum. ”Ini penghormatan terakhir dari Pemkab Sampang.

Semoga jasa-jasa almarhum bagi Kabupaten Sampang dapat diterima sebagai amal baik,” ujarnya.

Fannan juga berharap agar keluarga yang ditinggalkan tetap tabah dan ikhlas melepaskan Syafiudin.

Sebab, kepergian Syafiudin untuk selamanya sudah merupakan jalan takdir. Keluarga diharap bisa menerimanya dengan lapang dada. ”Kalau bicara sedih, Pemkab Sampang juga berduka sedalam-dalamnya. Tapi ini sudah garis takdir. Kita harus menerimanya dengan ikhlas,” ungkapnya.

ADV/MIFTAHUL ULUM

Keluarga Besar Dinas PU Pengairan Kabupaten Sampang Turut berduka cita atas wafatnya

Turut berduka cita atas wafatnya

MOH. SYAFIUDIN

(Anggota DPRD Sampang dari Partai Hanura) “Semoga yang bersangkutan mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta ketabahan. Amin.”

Aulia Rahman Ketua Fraksi Demokrat

Keluarga Besar Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sampang Turut berduka cita atas wafatnya

MOH. SYAFIUDIN

MOH. SYAFIUDIN

(Anggota DPRD Sampang dari Partai Hanura) “Semoga yang bersangkutan mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta ketabahan. Amin.”

K

(Anggota DPRD Sampang dari Partai Hanura) Ir Toni Murdiwanto, M.Si Kepala

“Semoga yang bersangkutan mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta ketabahan. Amin.”

Ir. RPH. Moh. Zis, MT Kepala

Keluarga Besar Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Kabupaten Sampang Turut berduka cita atas wafatnya

MOH. SYAFIUDIN

(Anggota DPRD Sampang dari Partai Hanura) “Semoga yang bersangkutan mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta ketabahan. Amin.”

Ir. Wahyu Prihartono, MM Kepala

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

KAMIS 5 MARET 2015 No. 0559 | TAHUN IV

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559| TAHUN IV

BANGKALAN - Dua anggota Polsek Galis harus menerima sanksi karena lalai saat menjalankan tugas.

Sanksi bagi dua anggota Reserse Kriminal (Reskrim) itu diberikan setelah menjalani sidang disiplin di Mapolres Bangkalan.

Sidang disiplin terpaksa dilakukan karena dua anggota tersebut melakukan pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi.

Dua Anggota Polsek Galis Diberi Sanksi Pendidikan HS Ditunda 2 Tahun dan SZ Dimutasi

Diketahuai dua anggota yang menjalani sidang itu berinisial HS (46) asal Magetan dan SZ (32) asal Malang. Dalam putusan sidang disiplin yang dipimpin oleh Waka Polres Bangkalan, Kompol Yanuar Herlambang tersebut, HS dijatuhi sanksi penundaan pendidikan selama satu tahun, sedangkan SZ menerima sanksi mutasi dari Polsek Galis.

"Jadi kami tidak pernah mainmain bagi setiap anggota yang lalai dan tidak teliti dalam menjalankan tugas, sudah pasti mendapatkan sanksi tegas," ucap Waka Polres Bangkalan, Kompol Yanuar Herlambang saat dikonfirmasi.

Menurut perwira satu melati di pundaknya itu, dua sanksi yang di-

SIDANG. Perseta sidang disiplin saat menunggu di luar ruang aula Mapolres Bangkalan.

STM Pantau Penanaman Kedelai

doni heriyanto/koran Madura

MENANAM. Masyarakat bersama TNI melakukan penanaman kedelai di salah satu lahan pertanian di wilayah Bangkalan.

BANGKALAN - Serikat Tani Mandiri (STM) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap proses penanaman kedelai setelah diajak berkoordinasi, Dinas Pertanian, dan Peternakan Bangkalan (Dispertanak). Pengawasan yang dilakukan secara acak berdasarkan data tersebut terdapat di tiga kecamatan. Sebut saja, Kecamatan Modung Galis dan Blega.

"Sejauh ini kami mendapati di tiga kecamatan

berikan pada penyidik Polsek Galis tersebut sudah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sebab pelanggaran tersebut sangat merugikan masyarakat yang dilayani.

Semestinya, sebagai penyidik harus cermat dalam menjalankan tugasnya. Setiap tindakan yang diambil harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

"Pelanggarannya penyidik SZ ini memberikan mobil kredit kepada lising tanpa berkordinasi kepada pemiliki mobil, permasalahan ini yang dilaporkan kepada kami. Sedangkan, HS sebagai senior di penyidik juga harus bertanggung jawab," imbuhnya.

Ke depan, kata Yanuar, jangan sampai ada lagi anggota yang melakukan pelanggaran apa pun.

Sebagai pelayan dan pelindung masyarakat jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat merugikan siapa pun. Sebab, hal itu juga dapat mencoreng nama baik institusi. Jadi harus benar-benar disiplin menjalankan tugas sebagai polisi.

"Setiap ada laporan pelanggaran langsung kami proses. Ini pelajaran bagi anggota yang lain," tegasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

itu berdasarkan sampel yang kami datangi memang ada penanaman seperti yang ada program Gerakan PenerapanPengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) dan Perluasan Areal TanamPeningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP)," ujar Humas STM, Nur Rahmad Akhirullah.

Dalam perkembangannya, pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap program-program secara acak. Terus terang,

STM merasa agak tenang karena dalam penanaman program tersebut, ada TNI AD dan Kepolisian yang ikut memantau terlaksananya kegiatan tanam tersebut. Namun, komitmen STM tetap untuk terus mengikuti perkembangan penanaman yang dananya mencapai miliaran. Program GP-PTT dan PAT-PIP untuk tanaman kedelai diprogram dilaksanakan di 17 kecamatan. Selanjutnya di sisa kecamatan yang belum terpantau akan didatangi secara acak.

Dengan begitu, pelaksanaan penanaman bisa 100 persen dilaksanakan dan hasilnya maksimal. Di lapangan, yang menjadi catatan adalah minimnya sarana irigasi di lahan-lahan masyarakat petani penerima bantuan. Berdasarkan perkiraan, minimnya sarana irigasi akan berdampak pada kuantitas dan kualitas panen. = ADV/DONI HERIYANTO/RAH

SEGENAP PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BANGKALAN

Mengucapkan Selamat Atas Dua Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Periode 2013-2018

RK MUH MAKMUN IBNU FUAD, SE BUPATI BANGKALAN

Ir MONDIR A ROFII BUPATI BANGKALAN

Semoga ke Depan Sukses Membawa Bangkalan Menjadi Lebih Baik dan Mampu Menyejahterakan Rakyat

H. FATKURRAHMAN WAKIL KETUA DPRD (PDIP)

H. ABDURRAHMAN, SH.

WAKIL KETUA DPRD (DEMOKRAT)

R. ABDUL LATIF

WAKIL KETUA DPRD (PPP)

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559| TAHUN IV

M

MIRAS

DPRD Bakal Buat Perda Miras BANGKALAN – Maraknya peredaran minuman keras (miras) membuat DPRD Bangkalan harus mengambil langkah. Miras kembali beredar di pasaran, sehingga hal itu berpengaruh terhadap stabilitas masyarakat Bangkalan. Oleh karena itu, DPRD Bangkalan bakal membuat peraturan daerah (perda) berkaitan dengan miras. Selama ini belum ada sanksi tegas bagi penjual dan pengedar miras, sehingga peredarannya tak terkontrol.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Fatkhurrahman menjelaskan perda yang akan dibuat diharapkan memberikan efek jera bagi para pelaku penjual maupun pengedar minuman keras.

Dalam perda nanti harus ada sanksi pidana bagi para pemasok miras yang menjual miras dalam jumlah yang lebih besar. Dirinya pun akan mengagendakan untuk studi banding terkait masalah itu.

"Baleg akan saya suruh buat Perda inisiatifnya, perda miras tersebut nanti akan disusun setelah perda pilkades terbentuk. Studi banding akan kami lakukan ke kabupaten Pasuruan,” terang politisi PDI Perjuangan tersebut.

Pihaknya pun mendukung langkah aparat penegak hukum dalam memberantas miras. Termasuk peredaran narkoba yang juga semakin banyak. Bahkan langkah hukum dengan mempidanakan pengedar diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku.

Seperti yang diketahui, peredaran miras sudah lagi tak terbendung. Banyak masyarakat yang memperjual-belikan minuman haram tersebut. Pengaruhnya terhadap tingkat keamanan, masyarakat sendiri, salah satunya terjadi peningkatan kriminal.

“Kami mendukung penuh langkah kepolisian dalam mengamankan miras. Termasuk penangkapan bandar sabu tersebut. Keseriusan semua pihak sangat dibutuhkan agar Bangkalan terhindar dari barang-barang seperti itu,” ujarnya. = MOH RIDWAN/RAH

DISITA. Tim penyidik KPK saat melakukan penyitaan di rumah mewah Fuad Amin, Rabu (4/3).

KPK Sita Rumah Mewah Fuad Amin 5 Pol PP Menjaga Rumah yang Tak Berpenghuni BANGKALAN - Rumah mewah milik Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin, yang terletak di Jalan Letnan Mestu, Kampung Sak-sak, Kelurahan Kraton, Kecamatan Kota Bangkalan, akhirnya disita oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (4/3) atas kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Lembaga anti rasuah tersebut, juga melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset berupa lahan dan bangunan milik politisi Gerindra itu.

Dalam penyitaan rumah mantan bupati dua periode itu dikawal ketat oleh tiga personel kepolisian bersenjata laras panjang. Tim penyidik KPK yang berjumlah 7 orang itu tiba di rumah mewah ini juga didampingi Camat Kota setempat. Sebelum ada keputusan yang sifatnya inkrah dari pengadilan meski dilakukan pemasangan papan sita di rumah

tersebut akan dilakukan penjagaan oleh petugas Sat Pol PP "Ada 5 orang petugas Sat Pol PP yang jaga di rumah ini dan untuk di dalam rumahnya sendiri kosong sudah tidak ditempati, jadi cuma hanya dilakukan penjagaan saja," kata Camat Kota Bangkalan, Imbran.

Sebelum melakukan penyitaan rumah Fuad Amin, penyidik

KPK melakukan penyitaan terhadap dua petak lahan kosong yang terletak di Desa Pangpong Kecamatan Labang seluas 5276 meter persegi sekitar pukul 13.45 siang hari. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan papan sita Rumah Makan Suramadu di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, dan sebuah rumah di gang kecil Jalan A Yani, Kelurahan Demangan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari salah satu Tim penyidik KPK, sekalipun sejumlah aset telah disita namun tetap bisa digunakan sebagaimana mestinya. Sebab penyitaan ini tidak lantas menghentikan aktivitas objek yang disita. Kecuali ketika aset itu sudah dilelang, maka hak sepenuhnya diberikan kepada pemilik yang baru. Secara keseluru-

doni heriyanto/koran madura

han, total aset milik Fuad Amin berkisar 80 yang tediri dari lahan kosong dan bangunan.

"Meskipun kami sita, tetap bisa digunakan seperti biasanya.

Misalnya, rumah makan ya tetap bisa jualan. Dan ini menjadi pengalaman paling banyak melakukan penyitaan. Jumlah keseluruhan mencapai 80 aset lahan dan bangunan," ujar salah satu penyidik yang enggan menyebutkan namanya.

Sementara itu, di setiap aset yang disita dipasang sebuah plang bertuliskan "KPK berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor: Sprint -Sita75/01/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 Unit Apartemen Ini Telah Disita dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tersangka H. Fuad Amin.

TTD Penyidik Pada KPK" "Untuk pemasangan papan sita hari ini berakhir di rumah mewah ini dan berlanjut, Kamis (5/3) terakhir, jadi jumlah semua papan sita yang dipasang dengan besok total jumlahnya 40 buah.

Ada 3 papan yang dipasang di Petapan itu hilang entah siapa yang mencabut, padahal kami telah menitipkan kepada camat atau kepala desa tersekat, dan itu akan kami telusuri," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN KORAN MADURA Bangkalan N MADURA Laporan Khusus

KAMIS 5 MARET 2015 No. 0559 | TAHUN IV

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559| TAHUN IV

N

Ketika Wakil Rakyat Mengkhianati Konstitusi Ketua DPRD: Jika Terbukti, Pasti Disanksi SUMENEP- Sudah 17 tahun lamanya, demokrasi telah menjadi nafas rakyat di negeri ini. Bahkan ia telah membuat mereka lega dan merasa gembira. Sebab mereka berpikir dengan lahirnya demokrasi, hak sebagai rakyat tidak dieksploitasi oleh hegemoni kekuasaan. Sistem kenegaraan semacam ini akan menjamin keadilan dan kesejahteraan. Mengapa tidak, rakyat bebas memilih pemimpinnya sendiri.

Sehingga yang miskin, harkat dan martabatnya terangkat, pengangguran pun bisa ditekan.

Iya, itulah alasan kenapa demokrasi ditegakkan, sebab rakyat bisa menjadi tuan, dan wakil rakyat bisa menjadi pelayan.

Akhirnya, kita semua pun telah menyepakati bahwa demokrasi itu suci, tak boleh dikotori oleh kepentingan pribadi. Sebab itu adalah amanah rakyat. Wakil rakyat hanya kepanjangan tangan dari kedaulatan rakyat. Namun, lambat laun kesucian demokrasi mulai terkebiri akibat beberapa oknum wakil rakyat yang tak suci.

Sebut saja kasus dugaan proyek fiktif salah satu anggota DPRD Sumenep, M. Sukri.

Berdasarkan temuan Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sukri, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep dari PPP diduga telah menyelewengkan dana proyek pengadaan atau pengeboran air bersih untuk masyarakat dan pertanian di Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa. Menurut klausal anggaran, proyek tersebut bernilai cukup besar, yaitu Rp. 350 juta dengan alokasi dana APBN tahun anggaran 2011-2012 dari Direktorat Jenderal Program Sarana Prasana (Dirjen PSP) pusat.

Namun, hingga tahun 2015 ini, dana proyek pengeboran yang masuk atas nama rekening kelompok tani (Poktan) binaan sebuah yayasan atas nama Sukri yang beralamat di Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa tak jelas rim-

legislatif itu bukan hanya menjadi rumah a s -

banya.

Sebab proyek pengeboran air itu tak pernah ada .

Lukman Rama, salah satu koordinator koalisasi LSM menegaskan bahwa proyek fiktif ini sudah dilaporkan ke kejaksaan. “Tunggu saja, biar hukum yang berbicara.

Sebab Sukri telah menipu rakyat,” tandasnya.

Sebab kata Lukman, apa yang ia laporkan beberapa waktu lalu itu bukan hanya main-main, melainkan berdasarkan informasi dan data yang akurat dari hasil yang ia kumpulkan. Bahkan, pihaknya sudah melakukan klarifikasi kepada Kabid PSP Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep.

Menurut Kasi PSP Dinas Pertanian itu, pada tahun 2012 lalu, saat dia turun ke lapangan memang mengakui telah menemani enam petugas Dari Dirjen PSP dalam rangka survei. Dan secara jelas, saudara Sukri waktu itu juga membuat surat pernyataan sanggup menyelesaikan proyek itu dalam waktu satu bulan.

wakil rakyat dan rumah aspirasi.

“Serahkan saja semuanya pada hukum, jika terbukti, berarti Sukri telah menghianati institusi, maka harus disanksi tegas, biar menimbulkan efek jera kepada semua anggota dewan. Karena jika terus dibiarkan, maka dapur rakyat itu takkan pernah bersih,” tegasnya.

Akan Disanksi Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma akan berlaku tegas jika ada anggota dewan telah melanggar kode etik.

Sebab dalam hemat politisi PKB itu, 50 anggota dewan berada dalam payung konstitusi. “Institusi itu punya undang-undang dan aturan yang berlaku, termasuk menjunjung tinggi kode etik yang ada,” jelasnya.

Terkait dengan anggota dewan y a n g t e r kena

Selain itu, dugaan fiktif kata Lukman kian menguat ketika berdasarkan data lain yang menemani data pelaporan koalisi LSM ke Kejari, yaitu surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa dengan nomor: 470/210/435.425/108/XII/2014.

Dalam surat pernyataan tersebut, kepala Desa Kolo-Kolo, Saini menyatakan tidak mengetahui bahwa ada realisasi program pengeboran Air oleh Gapoktan pada tahun 2010 sampai 2014.

Salah satu pengamat politik Madura, Fathorrahman MD mengatakan bahwa kasus yang menyeret salah satu anggota dewan itu akan menjadi preseden buruk bagi tegakkan institus legislatif.

Sebab menurut hemat Fathor,

pirasi, tetapi dapur rakyat. “Ketika kita membincang dapur, maka jelas, semua hal ada di sana, rakyat tinggal meminta apa yang ia butuhkan. Tetapi jika aspirasi dan permintaan mereka tak dipenuhi, berarti sama saja rakyat tak lagi bedaulat,” katanya.

Kata Fathor, itu menjadi sebuah analogi dari kasus yang melibatkan salah satu anggota DPRD Sumenep, M. Sukri. “Pengadaan air bersih mungkin adalah kebutuhan warga, sehingga harus dibantu dengan proyek pengeboran. Tapi jika sampai saat ini kebutuhan itu tak terpenuhi, maka itu sama halnya telah menghianati institusi legislatif sebagai dapur rakyat yang saya maksud tadi,” jelasnya.

Kata Fathor, ia tak mau terlalu banyak komentar, ia hanya menerjemahkan DPR sebagai

kasus, k a t a H e r man jelas telah menghianti konsitusi.

Bahkan juga melanggar kode etik.

“Sebab sebelum kita duduk di kursi dewan, kita semua disumpah. Bersumpah pun atas nama institusi dan konstitusi, bahkan kita harus manjaga nama baik lembaga legislatif. Bukan saya memberikan sanksi, tetapi konstitusi yang akan menyanksi jika ada anggota dewan yang mencemarkan nama baik konstitusi DPRD,” jelasnya.

Kini, kata Herman, penegakan kode etik DPRD akan berlaku tegas. Sebelum diberlakukan tegas, kini kode etik mengenai itu sedang dikonsultasikan ke DPRD Provinsi. “Sebab kami ingin memberlakukan sanksi tegas terhadap anggota dewan yang mencemarkan nama baik konstitusi. Jangankan dilelet kasus ada sanksinya, tidak hadir 6 kali dalam rapat paripurna saja sanksinya tegas,” tegasnya. = SYAMSUNI

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

KAMIS 5 MARETKAMIS 2015 |5No. 0559 |2015 TAHUN IV MARET

No. 0559 | TAHUN IV

O O

Sepakbola Lolos ke Porprov Banyuwangi PAMEKASAN-Setelah bertahun-tahun tidak lolos Porprov, akhirnya Tim Sepakbola Pamekasan dinyatakan lolos Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur kelima yang akan berlangsung di Banyuwangi pada Juli mendatang.

Ilustrasi.

Dua pemain sepak bola sedang berlatih untuk menjaga kekuatan fisik mereka. ant/septianda perdana

Seyogianya Tim Sepakbola Pamekasan harus melakoni kualifikasi putaran kedua. Namun, berdasarkan hasil manajer meeting yang berlangsung Rabu, (4/3) di Kantor Koni Jawa Timur, akhirnya 18 tim sepakbola kabupaten/kota di Jawa Timur diputuskan masuk porprov kelima di Banyuwangi tanpa harus melakoni kualifikasi putaran kedua pra proprov.

Masuknya Pamekasan dalam porprov kelima disambut meriah oleh Pengurus Koni Pamekasan yang sedang melakukan rapat koordinasi di Kantor Koni Pamekasan, Rabu siang, (4/3). Sejumlah pengurus melakukan sujud syukur atas masuknya tim sepakbola binaan PSSI Pamekasan yang dinahkodai Achmad Syafii yang juga Bupati Pamekasan.

Kepala Bidang Pembina Prestasi Koni Pamekasan, Abdul Aziz mengapresiasi usaha Askab PSSI Pamekasan yang sudah berusaha keras mengawal cabor sepakbola untuk bisa masuk porprov Banyuwangi.

Ia mengakui semangat juang Askab PSSI Pamekasan patut diapresiasi. Sebab, perjuangan tersebut tidak semudah membalik telapak tangan.

Hal ini juga mengukir sejarah baru tim sepakbola Pamekasan bisa lolos ke porprov setelah bertahu-tahun puasa juara.

Dengan masuknya Tim Sepakbola Pamekasan ini tidak

hanya menjadi kebagaan bagi masyarakat Pamekasan, melainkan juga Madura. Sebab, di Madura satu-satunya cabang olahraga yang lolos ke porprov ialah cabang olahraga sepakbola.

Ia meminta tim pelatih dan pemain kembali mempersiapkan diri sebelum pelaksanaan Porprov dimulai. Masih ada waktu tiga bulan untuk mempersiapkan fisik, kerja sama tim, dan skil Individu yang baik. “Ayo kita dukung Tim Sepakbola Pamekasan, agar mampu mengukir sejarah di Porprov,� ungkapnya.

Ayo kita dukung Tim Sepakbola Pamekasan, agar mampu mengukir sejarah di Porprov.�

Abdul Aziz

Kepala Bidang Pembinaan Prestasi KONI Pamekasan

Sementara itu Halki salah satu pengurus PSSI Pamekasan mengaku senang atas masuknya Tim Sepakbola Pamekasan dalam porprov. Tekad tinggi untuk mengukir sejarah juara dalam cabor sepakbola sangat terbuka lebar. Apalagi, panitia porprov sudah memberikan peringatan tidak ada mutasi atlet yang akan ikut poprov.

Selanjutnya kata Halki akan disusun berbagai program yang bisa memacu kemampuan masing-masing pemain.

Terutama, akan melakukan uji coba pada malam hari. Sebab, diprediksi pertandingan porprov akan dilaksanakan pada malam hari. =FAKIH AMYAL/UZI

KORAN MADURA

P

KORAN MADURA

KAMIS 5 MARET 2015 No. 0559 | TAHUN IV

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559 | TAHUN IV

eluruh pemain Laskar Sape Ngamok diwajibkan melaporkan aktivitas latihan yang dilakukan setiap hari. Mulai latihan fisik ataupun latihan game untuk memompa kemampuan masing-masing pemain.

Kapten tim Persepam MU Busari mengatakan para pemain sudah memiliki jadwal masingmasing sebagaimana arahan pelatih fisik maupun teknik. Misalnya, pada hari Senin harus melaksanakan lari selama 30 menit, set up 30 menit dan push up selama 30 menit.

Untuk hari Selasa para pemain diwajibkan melakukan interval traning dan pada hari Rabu pemain harus melakukan latihan selama 7 menit dan 190 menit untuk mengetahui denyut nadi. Serta melakukan game di lapangan sepakbola selama 10 kali interval.

Sementara untuk hari Kamis, para pemain melakukan latihan ringan dan pemanasan fisik, hingga hari Jumat. Jadwal tersebut akan berlaku setiap minggu

PAMEKASAN-Sekalipun manajemen Persepam Madura Utama (Persepam MU) meliburkan pemainya akibat belum jelasnya jadwal kompetisi, bukan berarti tim pelatih tidak melakukan pemantauan terhadap pemain. dan para pemain harus menyampaikan laporan ke asisten pelatih fisik. Laporan itu nantinya akan disesuaikan setelah para pemain sudah melaksanakan latihan rutin di Pamekasan.

“Kami diwajibkan melakukan latihan, mulai latihan ringan hingga ke latihan berat. Ini dilakukan dalam menjaga stamina masing-masing pemain dan kualitas pemain,”ujar Busari melalui BBM Rabu, (4/3).

Manajemen Persepam MU ter-

paksa meliburkan pemainya, akibat belum jelasnya jadwal resmi kompetisi divisi utama dari PT. Liga Indonesia sebagai pengelola kompetisi.

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi mengatakan pemain diliburkan sejak 1 Maret 2015 sampai ada pemberitahuan resmi tentang kompetisi Divisi Utama dari PT. Liga Indonesia. ‘’Pemain diliburkan, sampai batas waktu keluarnya jadwal resmi dari PT. Liga Indonesia,’’ ujarnya.

P

Nadi menambahkan pihak manajemen akan segera menghubungi pemain, jika jadwal kompetisi menemui titik terang.

Selanjutnya, para pemain akan kembali dilatih baik secara individu ataupun secara fisik.

Lebih lanjut Nadi menerangkan manajemen sudah mempertimbangkan matang-matang meliburkan para pemain tersebut. Sebab, manajemen juga kawatir pemain akan bosan jika latihan terus-menerus tanpa adanya kejelasan jadwal kompetisi. Apalagi masa kompetisi masih sangat panjang.

Nadi menambahkan, sekalipun demikian pihak manajemen tetap meminta pemain untuk tetap menjaga kesehatan dan mempertahankan kemampuannya masing-masing, seperti yang sudah digenjot oleh tim pelatih. =FAKIH AMYAL/UZI

Mengintip Aktivitas Pemain Saat Libur